binder1mar19

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

ASN tidak boleh berkampanye, tapi kalau mengikuti pelaksanaan kampanye selama tidak pakai atribut, itu boleh. Ini untuk mengetahui visi misi dan program para peserta pemilu.

Tolong itu dijaga betul,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 9

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Komisioner KPU Jawa Timur Gogot Cahyo Baskoro

Jumat Kliwon, 1 MARET 2019

http://www.harianbhirawa.co.id

1

AGENDA HARI INI

MARET 2019

- Gubernur Khofifah Indar Parawansa 08.00

Menghadiri Doa Bersama Guru dan Siswa SMA-SMK Jawa Timur.

- Wagub Emil Elestianto Dardak -

- Sekdaprov Heru Tjahjono -

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Pasca Pembacokan Anggota Satpol PP

“Kami Tidak Takut dan Terus Melakukan Penertiban” Surabaya, Bhirawa Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto memastikan peristiwa pembacokan di Pasar Keputran, tidak akan menyurutkan nyali Satpol PP Surabaya untuk melakukan penertiban.

Justru sebaliknya, ia mengaku akan semakin meningkatkan pengamanan dan penertiban di Pasar Keputran.

“Kita tidak takut. Kami akan terus menjalankan perintah Bu Wali (Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, Red) untuk terus menjaga dan menertibkan Pasar Keputran, agar pedagang tidak meluber ke luar dan mengganggu ketertiban. Kami justru akan meningkatkan penertiban dan penjagaan,” kata Irvan, dikonfirmasi, Kamis (28/2).

Seperti yang diketahui, seorang anggota Satpol PP Kota Surabaya menjadi korban pembacokan atau dilukai saat melakukan penertiban di Pasar Keputran, Tegalsari, Surabaya, Selasa (26/2) malam. Korban itu atas nama Tri Setia Bakti, warga Bagong Ginayan yang mengalami luka robek di bagian lengan kirinya.

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Tim gabungan dari Satpol PP Kota Surabaya saat menertibkan bongkar muat milik pedangang Pasar Keputran Utara Surabaya, Kamis (28/2).

Wali Kota Batu Pecat Oknum ASN Terlibat Narkoba

Batu,Bhirawa Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko memastikan kalau oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Batu berinisial AH yang ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) akibat menggunakan narkoba dipecat.

Hal ini ditegaskan Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko menyikapi keberadaan AH yang kini sudah berstatus sebagai tersangka di BBN Batu. Ia tak ingin ada contoh tak baik di lingkungan pemerintahan yang dimpimpinnya.

Wali Kota Dewanti mengatakan bahwa pejabat pemkot Batu yang ditangkap oleh BNN akibat

Gubernur Khofifah Antisipasi Delapan Titik Rentan Korupsi Pemprov Siapkan Survei Penilaian Integritas Pemprov, Bhirawa Komitmen terhadap pencegahan korupsi terus dikuatkan Pemprov Jatim bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepala daerah di 38 kabupaten/kota. Hal itu ditunjukkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melalui penandatanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Jatim bersama KPK di Gedung Negara Grahadi, Kamis (28/2).

Gubernur Khofifah bercerita, saat menjabat Menteri Sosial pihaknya pernah bekerjasama dengan KPK untuk mendampingi bagian titik rawan di Kemensos sebagai pilot project wilayah bebas korupsi. Hal yang sama diharapkan Khofifah dapat dilakukan di Pemprov Jatim.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menandatangani komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Jatim KPK di Gedung Negara Grahadi, Kamis (28/2).

Bupati Malang Non Aktif Terancam 20 Tahun Penjara Surabaya, Bhirawa Bupati Malang non aktif, Rendra Kresna menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Raya Juanda, Kamis (28/2). Terdakwa dalam dugaan kasus suap senilai Rp 7,5 miliar dari berbagai proyek di Dinas Pendidikan yang diaturnya ini terancam pidana 20 tahun penjara.

Sidang beregendakan dakwaan ini digelar di ruang Cakra Pengadilan Tipikor ini diketuai oleh Majelis Hakim, Andi Hamzah. Dalam

surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Joko Hermawan menyebutkan, Rendra Kresna menerima suap dan gratifikasi mencapai Rp 7,5 miliar dari sejumlah proyek di Dinas Penididikan Kabupaten Malang.

Lanjut Joko, terdakwa juga menerima hadiah itu sejak tahun 2010 hingga tahun 2014 untuk

 ke halaman 11

biro humas pemprov jatim

Gubernur Khofifah saat menerima Danjen Akademi TNI, Laksda TNI Aan Kurnia, S.Sos di Gedung Negara Grahadi membahas penyelenggaraan Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) Nusantara ke-39 di Jatim.

Pemprov Bhirawa Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyambut baik rencana pelaksanaan Latihan Integrasi Taruna Wreda (Latsitarda) ke-39. Sebagai tuan rumah, Jatim akan menyambut agenda

tahunan itu secara terbuka dan dengan melibatkan masyarakat.

Khofifah menuturkan, rencana Latsitarda ke-39 ini telah dibicarakan sejak November 2018 lalu.

Rencana itu kembali dibicarakan sekaligus mematangkan Latsi-

abednego/bhirawa

Bupati Malang non aktif, Rendra Kresna usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (28,2).

Jadi Tuan Rumah Latsitarda, Pemprov Mantapkan Persiapan

640 PNS Dapat Persetujuan Kenaikan Pangkat

tarda ke 39. Sebab, pada saat itu sebanyak 889 taruna-taruni dan mahasiswa dari akademi Angkatan Darat, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan

Probolinggo, Bhirawa Pemkab Probolinggo melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyerahkan listing nota persetujuan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo.

Dalam kelancaran dan mempercepat proses penyelesaian kenaikan pangkat PNS periode 1 April 2019, BKD Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya telah melaksanakan proses verifikasi, validasi usulan kenaikan pangkat PNS periode 1 April 2019.

Penyerahan listing nota persetujuan kenaikan pangkat PNS ini dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto, Sekretaris BKD Kabupaten Probolinggo Ratna Puntowati dan segenap jajaran serta PNS penerima kenaikan pangkat periode 1 April 2019.

Sekretaris BKD Kabupaten Probolinggo Ratna Puntowati, Rabu (27/2) malam mengatakan kegiatan ini bertujuan mempercepat proses

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Minta Wartawan Jaga Kesehatan rumah dinas wali kota, Risma secara khusus mengingatkan kepada wartawan untuk menjaga kesehatannya.

Apalagi, baru-baru ini ada salah seorang wartawan yang ngepos di Pem-

Khususnya untuk delapan titik rawan korupsi dan satu area strategis agar mendapat pendampingan dan percepatan proses akuntabilitas.

Delapan titik area tersebut antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, peng-

Sidang Dugaan Perkara Suap Senilai Rp 7,5 Miliar

 ke halaman 11

WALI KOTA Surabaya Tri Rismaharini dikenal sangat perhatian kepada semua orang. Tak terkecuali kepada para wartawan yang biasa bertugas melakukan kegiatan meliputan di lingkungan Pemkot Surabaya.

D a l a m sebuah acara jumpa pers di

biro humas pemprov jatim

Sri Agustini, Ikon Penjual Rujak Cingur Khas Situbondo

Melanjutkan Usaha Orang Tua, Dikenal Para Pelanggan Biasa hingga Pejabat Tri Rismaharini

Sentil.. 

Jelang Pemilu 2019, KPU Surabaya Butuh 57.022 Petugas KPPS - Nah itu ada pekerjaan



Gubernur Khofifah Antisipasi Delapan Titik Rentan Korupsi - Sumbernya banyak dari sana



Bupati Malang Non Aktif Terancam 20 Tahun Penjara - Tenang masih terancam kok

Rujak cingur merupakan salah satu makanan khas Jatim. Di Situbondo, ada salah satu keluarga yang sudah puluhan tahun berkecimpung dalam usaha penjualan rujak cingur, yakni ibu Buriya. Kini Buriya sudah meninggal karena sakit. Meski telah tiada, usaha rujak cingur Buriya bukan berarti ikut tutup. Sebab usaha tersebut dilanjutkan oleh anak kandungnya, Sri Agustini.

Bagaimana kisahnya ?.

Sawawi, Kab Situbondo Seperti hari-hari biasanya, rumah Sri Agustini di Jalan Mawar, Kelurahan Patokan, Kecamatan Kota Situbondo, selalu dipadati pembeli. Mulai remaja, dewasa, anak-anak pria dan wanita terlihat sabar menanti giliran dilayani Sri. Meski cuaca siang itu sangat panas, tak menyurutkan semangat orang-orang yang ingin menikmati racikan rujak cingur buatan Sri. Contohnya seperti Slamet yang selalu sabar menanti. Saat tiba gilirannya, Slamet meminta menu rujak yang

agak berbeda dibanding pelanggan Sri lainnya. Yakni meminta rujak dengan lombok yang cukup banyak. Sri, yang sudah lama menjajakan rujak cingur hafal betul keinginan Slamet. Tanpa banyak kata Sri memasukkan puluhan butir cabe rawit ke dalam cobek yang sudah ditata di meja depan rumahnya.

Bagi Slamet, rujak cingur sudah

 ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Sri Agustini bersama kerabatnya saat meracik rujak cingur khas Situbondo di teras rumahnya di Jalan Mawar, Kelurahan Patokan, Kecamatan Kota Situbondo.

SURABAYA

2

Jumat Kliwon 1 MARET 2019

PELAYANAN PUBLIK - KESEHATAN - HUKUM

Kunjungi VA di Rutan Polda Jatim

Komnas Perempuan Dorong Polisi Jerat Pengguna Jasa Prostitusi Polda Jatim, Bhirawa Komisioaner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Sri Nurherwati menjenguk VA di Rutan Mapolda Jatim, Kamis (28/2). Kunjungannya ini sekaligus melakukan pemantauan dan dokumentasi terkait kasuskasus yang menimpa perempuan.

Sri Nurherwati mengatakan kunjungannya ini juga untuk melihat seperti apa kondisi VA di dalam tahanan. Pihaknya juga melakukan pemantauan untuk mencegah dugaan terjadinya penyiksaan di dalam rutan.

“Saya menjalankan mandat Komnas Perempuan untuk melakukan pemantauan dan mendokumentasikan kasus-kasus terhadap perempuan. Kami juga memantau terkait mekanisme untuk mencegah dugaan penyiksaan di tahanan dan juga memantau perempuan dalam industri hiburan,” kata Sri Nurherwati usai menjenguk VA. Dalam kasus prostitusi, sambung Sri, Komnas Perempuan menyoroti dua pihak yang bersalah, yakni mucikari dan pengguna jasa. Komnas Perempuan pun mendorong polisi turut memproses hukum pengguna prostitusi.

“Hasil pemantauan Komnas Perempuan, prostitusi ini yang sangat penting dan prioritas untuk segera dilakukan penindakan ada pada mucikari dan pelanggan. Karena mereka yang menciptakan jeratan merata.

Dalam kasus prostitusi, perempuanlah yang selalu menjadi korban,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya akan terus memantau kasus-kasus yang menjadikan perempuan sebagai korban. Dia ingin kasus prostitusi bisa dihentikan agar perempuan tak lagi menjadi korbannya.

Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Sri Nurherwati usai menjenguk VA di Mapolda Jatim, Kamis (28/2).

“Kita akan terus memantau pada perempuan. “Karena salah menyarankan artis 27 tahun potensi yang harus dipertimkasus terkait perempuan yang satu mandat kami adalah men- tersebut agar mendapatkan pen- bangkan dalam kebijakan Polda dilacurkan dan bagaimana me- ciptakan suasana yang positif ba- dampingan psikologis. Ini untuk Jatim untuk segera dikabulkan nyikapi, mendukung proses pe- gi penghapusan kekerasan ter- pemulihan kondisi psikologi VA penangguhan penahanan yang mulihan agar prostitusi ini tidak hadap perempuan,” ungkapnya. pasca dipenjara. terkait dengan penguatan psiterus berlangsung, bisa dihenSelain itu, dalam kunjungan“Kami juga mengusulkan un- kologi,” harapnya. tikan,” ucapnya. nya ini Komnas Perempuan juga tuk melakukan pemulihan, deDitanya perihal kondisi VA di Masih kata Sri, hal ini penting mengusulkan adanya penang- ngan konseling secara psikologis dalam tahanan, Sri menyebut karena tujuannya selama ini guhan penahanan terhadap VA. dan akan dilakukan oleh lem- kondisi VA memang cukup baik. yakni menghapus kekerasan ke- Usai melihat kondisi VA, Sri baga layanan di Surabaya. Juga Meski sempat sakit, Sri menga-

abed nego/bhirawa

takan VA telah mendapatkan pengobatan dari dokter. Namun, VA memang sempat mengaku tidak nyaman berada di balik sel jeruji.

“Kondisinya sehat. Tapi memang dia ada sinusitis, dan sudah dilakukan pengobatan.

Sejauh ini tidak ada keluhan, hanya merasa tidak nyaman,” pungkasnya.Q bed

Intelijen Kejari Perak Amankan Terpidana Korupsi Paving Pelindo III

RAGAM INFO

istimewa

Pangkoarmada II saat menghadiri Forum Komunikasi Komandan KRI yang digelar di Pusat Latihan Kapal Perang (Puslatkaprang) Koarmada II, Kamis (28/2).

Pangkoarmada II Larang Komandan KRI Berbuat Curang Surabaya, Bhirawa Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada II) Laksda TNI Mintoro Yulianto memerintahkan seluruh Komandan KRI agar menghindari perbuatan curang dalam kedinasan sebab akan berdampak merugikan bagi karier maupun keluarga.

Imbauan tersebut disampaikan Pangkoarmada II saat menghadiri Forum Komunikasi Komandan KRI yang digelar di Pusat Latihan Kapal Perang (Puslatkaprang) Koarmada II, Kamis (28/2).

Di hadapan Komandan KRI , Pangkoarmada II menyampaikan bahwa sikap curang di dalam dinas maupun dalam jabatan tidak diperlukan, karenatidakadaoranghebatkecualiTuhanYME. “Tidak usah takut dan iri terhadap orang lain dan jangan merasa bersaing dengan siapapun. Tetapi bekerjalah dengan baik dan berikan yang terbaik karena prajurit sejati adalah prajurit yang selalu benar dan bersatu dalam kebaikan serta patuh terhadap pimpinan tertinggi,” ungkapnya.

Laksda Mintoro juga meminta para Komandan KRI agar sebelum melaksanakan rutinitas kerja, biasakan mengawalinya dengan berdoa. Hal tersebut jangan lupa untuk melibatkan atau untuk mengajak anak buah dan keluarga untuk berdoa demi keselamatan serta kebaikan bersama. Q bed

Kejari Perak, Bhirawa Tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak berhasil menangkap Dewi Yulianti, terpidana kasus mark up paving di Jl Prapat Kurung Utara senilai Rp 3,2 miliar dari Pelindo III Cabang Tanjung Perak Surabaya.

Wanita asal Driyorejo Gresik ini ditangkap di Kantor Pelindo III Tanjung Perak Surabaya, Kamis (28/2).

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak Lingga Nuarie mengatakan, eksekusi ini merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor : 2403 K / Pid.Sus / 2018 tertanggal 22 Januari 2019.

Terpidana, lanjut Lingga, terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200.000.000 subsider 6 bulan kurungan.

“Pukul 15.00, terpidana kami bawa ke Cabang Rutan Negara Kelas I Surabaya di Kejati Jatim. Besok Jumat (hari ini, red) akan kami bawa ke Lapas Wanita di Kota Malang dengan pengawalan Intelijen Kejari Tanjung Perak dan Polri,” kata Lingga Nuarie, Kamis (28/2).

trie diana/bhirawa

Dewi Yulianti, terpidana kasus mark up paving senilai Rp 3,2 miliar saat dieksekusi Tim Intelijen Kejari Tanjung Perak, Kamis (28/2).

Seperti diberitakan, Pengadilan Sedangkan dua terdakwa lainnya divonis masing-masing dua tahun Tipikor Surabaya di Juanda memvonis dari pihak rekanan, PT Rafindo, penjara. Kedua terdakwa ini medua terdakwa dari pihak PT Pelindo pada sidang yang berbeda di Penganyusul bosnya, Komisaris PT RaIII Cabang Tanjung Perak, yaitu Budi dilan Tipikor Surabaya di Juanda, findo Wibisono, yang terlebih dahulu Wahyono (sudah pensiun, red) dan yakni Direktur PT Rafindo Arief dijatuhi hukuman pidana penjara Dewi Yulianti, divonis masing-masing Kurniawan dan pelaksana proyek selama empat tahun pada sidang satu tahun penjara pada 2012.

PT Rafindo yakni Slamet Hadiwi seminggu sebelumnya.Q bed

Lakesla Optimistis Pengobatan Chamber Hiperbarik Jadi Terapi Kesehatan Masa Depan

TKD Konsultasikan Dugaan Pembakaran Kaos Jokowi ke Polda Polda Jatim, Bhirawa Tim Kampanye Daerah (TKD) Jatim untuk pemenangan Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin berencana melaporkan dugaan kasus pembakaran kaos bergambar Capres-Cawapres Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin di Kabupaten Sampang pada Selasa (26/2) malam. Hal itu disampaikan Ketua TKD Jatim untuk pemenangan Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin, Mahfud Arifin di Mapolda Jatim, Kamis (28/2).

Machfud mengatakan, kedatangannya ke Mapolda Jatim untuk berkonsultasi terkait unsur apa saja yang harus dipenuhi agar peristiwa pembakaran atribut itu bisa dibawa ke ranah hukum. Dari situlah, Machfud selanjutnya akan melakukan kajian secara internal guna menentukan unsur-unsur dalam peristiwa dugaan pembakaran tersebut.

“Kitakoordinasikandankitakajisecarahukum secara internal. Kalau unsurnya cukup, kita akan laporkan di tingkat Panwaslu dan Gakkumdu Kabupaten Sampang,” kata Machfud Arifin.

Menurutnya, pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK) ini tidak dibenarkan.

Terkait peristiwa di Sampang ini menggambarkan adanya ketakutan bahwa dukungan di daerah tersebut beralih ke Jokowi. Kabupaten Sampang dan Madura pada umumnya, merupakan basis suara Prabowo Subianto. Saat ini, kata dia, sudah marak atribut Jokowi di daerah tersebut yang menandakan kuatnya dukungan pada Q bed capres nomor urut 01.Q

Kombes Akhmad Yusep Gunawan

Kuatkan Bukti Data Digital Jadi Alasan Belum Dipanggilnya Pelanggan VA Polda Jatim, Bhirawa Hingga kini penyidik Polda Jatim belum memanggil pria berinisial R, yang disinyalir sebagai pelanggan artis VA. Ditanya alasannya, pihak kepolisian mengaku masih menguatkan data digital untuk R dan juga pelanggan lainnya.

“Untuk sementara ini kita masih menguatkan data digital keterkaitan dari pihak user atau pengguna. Hal itu kami diskusikan juga dengan pihak Komnas Perempuan,” kata Direskrimsus Polda Jatim Kombes Akhmad Yusep Gunawan, Kamis (28/2).

Pada penyidikan dugaan kasus prostitusi via daring ini, Yusep mengakui memang pemeriksaan data digital forensik handphone mucikari dan VA belum selesai.

Pihaknya juga masih menguatkan data digital forensik tersebut.

“Sementara belum. Tapi kita terus kuatkan data digital guna kepentingan penyidikan ini,” tegas Yusep.

Terkait lamanya proses pemeriksaan digital forensik, sambung Yusep, hal itu dikarenakan ada beberapa data yang perlu disinkronisasi. Selain itu, banyak pula ditemukan pengguna tanpa nama dan identitas lengkap. Kelengkapan itu di antaranya adalah akun user, nomor telpon dan lain sebagainya.

“Terhadap user-user ini sedang kita kuatkan sesuai bukti petunjuk dengan data digital yang ada.

Nantinya harus disinkronisasikan antara akun, nomor telepon dan sebagainya,” jelasnya.

Masih kata Yusep, pihaknya juga akan menindaklanjuti kepada namanama yang ada. “Ini semua di dunia maya, anonymous daripada sifat cyber crime ini yang harus kita pertanggungjaawabkan. Jadi tidak hanya sekadar nama yang digunakan di dunia maya, dan ada yang di NIK. Itu kita compare lagi dengan nomor telepon dan rekening,” pungkasnya.

Dugaan kasus prostitusi daring yang menyeret para artis ini terbongkar setelah penggerebekan VA di sebuah hotel di Surabaya pada Sabtu (5/1) lalu. Saat itu VA diduga tengah melayani seorang pelanggan melalui perantara ES dan TN. Dari hasil pengembangan, sedikitnya ada 45 artis dan 100 model yang diduga Q bed terlibat pelacuran daring.Q

Surabaya, Bhirawa Kepala Lembaga Kesehatan Laut TNI AL Kolonel (K) dr Sapta Prihartono SpBA optimistis bahwa pengobatan Chamber Hiperbarik sebagai terapi kesehatan masa depan. Terapi oksigen ini adalah salah satu metode pengobatan yang dilakukan dengan cara memberikan oksigen murni di dalam ruangan khusus.

Hal ini disampaikan dr Sapta pasca mendapatkan amanah baru sebagai Kepala Lakesla. Pihaknya mengatakan, Lakesla akan menjalin kerjasama dengan beberapa universitas di Indonesia dalam pengembangan Chamber Hiperbarik.

“Lakesla akan menjadi pusat akreditasi dan monitoring teknologi kesehatan laut dan chamber yang ada di Indonesia,” terangnya, Kamis (28/2) kemarin. dr Sapta menambahkan, saat ini Lakesla tengah berupaya untuk menjalin kerjasama dengan BPJS agar teknologi Chamber Hiperbarik yang merupakan pengobatan dengan memanfaatkan oksigen murni ini masuk dalam kategori terapi. “Jika sudah mendapatkan izin oleh BPJS, chamber ini akan bisa dikenal masyarakat sebagai teknologi pengobatan masa depan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Lakesla dijabat oleh dr Ahmad Syamsul Hadi yang sekarang naik sebagai Kepala Rumah Sakit Dr Ramelan Surabaya. Dalam sambutannya, Laksamana Dokter Nailendra meminta Lakesla menjadi pusat kesehatan TNI yang mengembangkan teknologi mutahir dalam hal kesehatan kelautan. “Di samping itu juga meningkatkan sumber daya manusia dengan pendidikan serta optimalisasi peran Chamber Hiperbarik sebagai Q geh terapi kesehatan masa depan,” katanya.Q

SURABAYA

Jumat Kliwon 1 MARET 2019

3

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Demokrat Dukung Gerakan Cepat Gubernur Miliki Pengolahan B3 DPRD Jatim, Bhirawa Rencana Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang mendukung pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan oleh pihak swasta, dinilai Fraksi Demokrat akan melengkapi pabrik serupa milik Pemprov Jatim yang ada di Desa Cendoro Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Renville Antonio mengakui jika pihaknya sudah melakukan beberapa kajian formal terkait pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 di Jatim.

“Kami melihat pengolahan limbah B3 itu sudah sangat diperlukan urgensinya di Jatim.

Jadi kita mendukung gerak cepatnya Ibu Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak untuk segera memiliki pabrik pengolahan B3 bertaraf internasional di Jatim,” jelas Renville, Kamis (28/2) kemarin.

Berdasarkan data yang diterima dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Jatim, kata Ren-

ville, 177 juta ton limbah B3 dihasilkan di Jatim. Dari jumlah tersebut 35% atau 60 juta ton dikelola. Sedangkan sisanya 110 juta ton belum ditangani.

“Ini harus dikelola, tidak bisa tidak, di satu sisi ini berbahaya kalau tidak dikelola jika dibuang sembarangan.

Tetapi di sisi lain, ini merupakan potensi yang cukup tinggi dari segi pendapatan,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim ini.

Dijelaskan Renville, sesuai dengan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1999 jo No 85

Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah B3 diatur bahwa ketersediaan sistem pembuangan dalam bentuk landfiil atau tempat pembuangan atau pengolahan limbah, adalah tanggung jawab pemerintah. Karena itu, ini merupakan pertahanan untuk pemerintah.

“Jadi tidak hanya menyerahkan semuanya kepada pihak swasta, tapi juga mencarikan solusi menjadikan salah satu pendapatan di APBD Jawa Timur. Entah itu lewat kerjasama KPBU atau yang lain. Pabrik B3 ini punya potensi pendapatan yang tinggi,” ujarnya.

Pihaknya melihat, di Jawa timur ini ada dua lahan yang potensial untuk pabrik B3. Baik itu di Lamongan maupun di Mojokerto. Mojokerto jelas dimiliki pemprov yang kemarin ground breakingnya dilakukan saat Gubernur Jatim Dr Soekarwo masih menjabat. Kemudian di Lamongan yang rencananya dikelola swasta yakni PT Dowa dari Jepang.

“Saya rasa ini bisa digabung.

Syukur-syukur ada kerjasama dengan BUMD dengan swasta di dua lahan itu,” tuturnya.

Lanjut Renville, pabrik B3 di Lamongan lebih banyak digunakan untuk profit oriented karena itu menampung limbah B3 perusahaan-perusahaan.

Sementara di Mojokerto bersifat social oriented untuk menampung limbah dengan tarif yang jauh lebih ringan. Seperti limbah B3 dari sampah rumah tangga dan limbah medis.

“Daripada semua B3 kita diambil Ciulengsi Bogor terus. Itu bisa kita usahakan bersama-sama, antara swasta dengan pemerintah.

Tentu manfaatnya lebih besar untuk Jawa Timur,” paparnya.

Terkait ada polemik bahwa itu ada lahan lokasi pabrik yang belum clear dan sebagainya. Fraksi Demokrat menyerahkannya pada mekanisme dan aturan yang berlaku.

Apabila IPR (Izin Pemanfaatan Ruang) sudah keluar, berarti sudah melalui kajian yang men-

dalam. Sehingga tidak menyalahi tata ruang. Apabila nanti Amdal sudah keluar, baik di Mojokerto dan Lamongan berarti sudah melewati proses persetujuan warga sekitar.

“Partai Demokrat prinsipnya, dua lahan ini ketika izinnya sudah keluar semua, bisa dipakai duaduanya. Ada yang dipakai untuk satunya profesional, satunya untuk sosial,” pungkas Renville.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi B DPRD Jatim akan segera memanggil Dinas Pertanian Provinsi Jatim untuk dimintai keterangan terkait lahan pertanian produktif di Kecamatan Brondong Lamongan yang akan dijadikan lahan limbah B3.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi B DPRD Jatim Achmad Firdaus Febriyanto ditemui di DPRD Jatim, Rabu (27/2) kemarin. Menurutnya, sejumlah temuan di lapangan terhadap lahan yang akan dipakai untuk pembuangan limbah B3 di Kecamatan Brondong Kabupaten

Lamongan ternyata cukup mengejutkan. Sebab sebagian besar lahan tersebut merupakan kawasan pertanian produktif yang hampir memasuki masa panen.

“Kalau saya melihat gambar di lokasi kemungkinan dua bulan lagi akan panen, apabila lahan pertanian produktif itu dialihfungsikan dikhawatirkan akan mempengaruhi keberlangsungan pasokan beras di Lamongan. Maka itu kami minta agar dijaga betul - betul oleh Dinas pertanian,” ujar politisi asal Fraksi Gerindra ini.

Kekhawatiran lainnya, kata Firdaus pabrik pengolah limbah itu akan menggunakan pasokan air yang selama ini mengalir ke rumah warga. Pasalnya, dari temuan di lapangan lokasi yang akan dipakai tempat buang limbah B3 tidak ada air sama sekali.

Selama ini warga hanya mengandalkan pasokan air dari desa tetangga. Dan air ini jika juga digunakan PT tersebut akan bisa mengancam pengairan selama Q geh ini.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Perjanjian dengan Sasana Boga Berakhir, Pemkot Berhak Kelola Hi Tech Mall DPRD Surabaya, Bhirawa Berakhirnya perjanjian BOT (Build Operate Transfer) antara Pemkot Surabaya dengan PT Sasana Boga (SB) yang akan berakhir pada 31 Maret 2019 membawa dampak bagi 400 pedagang Hi Tech Mall yang sudah menempati lapak mereka selama 30 tahun.

Dalam perjanjian tersebut menyebutkan bahwa dengan berakhirnya perjanjian BOT, pihak PT Sasana Boga diharuskan mengosongkan gedung Hi Tech Mall sekaligus melakukan sosialisasi ke seluruh pedagang.

Kabid Pemanfaatan Bangunan Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB) Linda Novanti menjelaskan penggelolaan Hi Tech Mall berakhir 31 Maret 2019 sehingga penyerahan gedung beserta fasilitas pendukungnya harus diserahkan dalam kondisi kosong dan baik pada 1 April 2019. ‘’Selanjutnya, kepada pengelola Hi Tech Mall diwajibkan melakukan sosialisasi kepada pedagang dan koordinasi terkait serah terima,’’ terang Linda, Kamis (28/2).

Lebih lanjut Linda menambahkan, terkait paguyuban melalui surat Wali Kota pada 18 Februari 2019 lalu disebutkan, hubungan hukum para pedagang yang berjualan di gedung Hi Tech Mall berhubungan dengan PT Sasana Boga. ‘’Mengenai surat paguyuban kepada Wali Kota Surabaya untuk perpanjangan sewa stan, mohon maaf wali kota tidak bisa mengabulkan,’’ ujar Linda.

Pada waktu yang sama Wakil Ketua Komisi A Adi Sutarwijono mengatakan bahwa perintah pengosongan itu berasal dari naskah perjanjian antara Pemkot Surabaya dengan PT Sasana Boga.Q dre

Pemkot berencana membangun museum di Kawasan Wisata Religi Ampel.

Pembangunan museum ini tak terlepas dari upaya revitalisasi kawasan Surabaya Utara sebagai destinasi wisata kota tua.

trie diana/bhirawa

Wacana Pembangunan Museum Ampel Digulirkan Kembali Pemkot, Bhirawa Pembangunan museum di Kawasan Wisata Religi Ampel Surabaya mulai bergulir. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengaku, sudah menyampaikan rencana tersebut kepada pengelola destinasi wisata Ampel.

Ia berharap, dengan adanya museum di kawasan Wisata Religi Ampel, wisata Ampel jadi lebih hidup.

“Karena di sana tidak hanya wisata ziarah. Akan lebih bagus jika dibuat museum,” ujarnya, Kamis (28/2).

Ia mengaku, rencana ini mendapat sambutan baik karena pengelola destinasi wisata Ampel juga merencanakan hal serupa. Ia mengaku siap membantu pengelola untuk mewujudkan hal tersebut.

Berdasarkan hasil diskusi antara Disbudpar dengan pihak pengelola, sudah ada dua lokasi strategis yang

diproyeksikan menjadi tempat berdirinya museum Ampel. Lokasinya diproyeksikan berada di wilayah Masjid Sunan Ampel dan atau di sekitar tempat parkir wisata di Jalan Pegirian.

“Museum itu nanti seputar perkembangan daerah Ampel, dari zaman dulu umat muslim ikut berjuang dan ikut membangun Indonesia. Bu Wali kan juga menginginkan Surabaya sebagai pusat 1.000 museum,” ujarnya.

Tak hanya itu, wacana pembangunan museum Ampel tak terlepas dari upaya revitalisasi kawasan Surabaya Utara sebagai destinasi wisata kota tua. Ia berharap, museum Ampel bisa menjadi salah satu rute wisata yang menarik.

“Ya itu bagian dari salah satu rute (kota tua, red) yang mungkin jadi sangat menarik. Kalau mereka ke kota tua bisa sekaligus satu destinasi Q dre baru,” pungkas Antiek.Q

Jelang Pemilu 2019, KPU Surabaya Butuh 57.022 Petugas KPPS KPU Surabaya, Bhirawa KPU Kota Surabaya membutuhkan 57.022 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bertugas di 8.146 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat Pemilu 2019.

“Mulai 28 Februari ini hingga 5 Maret 2019, pengumuman rekrutmen KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) ini sudah bisa dilihat di seluruh kantor kelurahan,” kata Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Muh Kholid

Asyadulloh, Kamis (28/2).

Menurut dia, dalam setiap TPS nantinya akan ditugaskan sebanyak tujuh orang. Dengan jumlah TPS yang mencapai 8.146 di Surabaya ini, maka kebutuhan petugas KPPS adalah 57.022 orang. “Jumlah petugas KPPS ini menyesuaikan jumlah TPS di Kota Surabaya,” ujarnya.

Bagi masyarakat yang berminat menjadi petugas KPPS, lanjut dia, harus melalui proses pendaftaran dan seleksi. Jadwal perekrutan petugas KPPS dimulai pada 28 Februari dengan penerimaan pendaftaran di Panitia Pemungutan

Suara (PPS) tingkat kelurahan pada 6-12 Maret 2019.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk ikut berpartisipasi dalam kepanitiaan KPPS di tingkat TPS yakni umur minimal 17 tahun, minimal tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dibuktikan dengan ijazah berlegalisir, tidak menjadi anggota partai politik paling singkat lima tahun terakhir dan juga tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilu maupun Pilkada.

Adapun syarat lain yakni mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan

adil, mampu secara jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

“Bagi yang memenuhi kriteria, silakan ikut berpartisipasi untuk menyukseskan pesta demokrasi ini,” katanya.

Adapun tempat pendaftaran KPPS adalah di sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berada dalam satu lokasi dengan kantor kelurahan. Nantinya mereka akan diseleksi PPS untuk ditetapkan sebagai petugas KPPS oleh KPU Kota Q dre Surabaya.Q

Jadwal Penerimaan Petugas KPPS Surabaya Tahapan Kegiatan

Tanggal

Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Pendaftaran Penelitian Administrasi Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi

28 Februari-5 Maret 2019 6-12 Maret 2019 13-19 Maret 2019 19-21 Maret 2019

Masukan dan Tanggapan Masyarakat

22-27 Maret 2019 Sumber : KPU Surabaya

Kemkominfo dan Pemkab Pamekasan Ajak UMKM Go Online Teknologi Informatika dan Komunikasi di era digital berkembang semakin pesat dan merambah hampir semua sektor kehidupan. Segala informasi dapat diakses dengan telepon seluler cukup dengan sentuhan satu jari saja.

Dengan kemudahan ini banyak orang terhubung dengan internet.

Gaya hidup, pola komunikasi dalam keluarga dan masyarakat, transportasi, perdagangan, sistem pembayaran dan perbankan turut mengalami revolusi teknologi.

Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo RI bersama Pemkab Pamekasan, Komunitas Kebaya Kopi dan Buku menggelar kegiatan bertajuk Forum Sosialisasi Belanja dan Jualan Online: Murah, Cepat dan Aman.

Direktur Infokom Perekonomian dan Maritim Kemkominfo RI Septriana Tangkary mengatakan tujuan kegiatan ini adalah membantu pengusaha UMKM dan koperasi, serta masyarakat umum sampai di tingkat daerah terkecil (RT/RW/Kelurahan) agar mampu memanfaatkan teknologi informatika dan komunikasi.

“UMKM Go Online untuk optimalnya komunikasi, penyediaan produk, pemasaran daring, distribusi, serta pengelolaan keuangan yang mudah diakses masyarakat global untuk memenuhi kebutuhan pokok serta meningkatkan kesejahteraan,” tuturnya saat berada di Pamekasan, Rabu (27/2).

syamsudin/bhirawa

Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo RI Septiana Tangkary didampingi Bupati - Wakil Bupati Pamekasan menyaksikan fesyen Batik Pamekasan.

Apalagi, kata Septriana, pertumbuhan nilai perdagangan elektronik (ecommerce) di Indonesia di tingkat dunia kini mencapai 78 persen, dan posisi ini menjadikan Indonesia sebagai peringkat pertama dunia.

“Indonesia merupakan negara 10 terbesar pertumbuhan e-commerce dengan nilai pertumbuhan 78 persen dan berada di peringkat ke-1. Sedangkan Meksiko saja berada di peringkat dua dengan nilai pertumbuhan 59 persen,” tambahnya.

Sementara Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menjelaskan UMKM Go Online ini sebagai upaya pemerintah untuk membantu pemasaran produk hasil kerajinan masyarakat Pamekasan kepada masyarakat luas.

“UMKM Go Online ini juga akan menjadi wadah efektif bagi pelaku UMKM kita dalam memasarkan hasil produknya, sekaligus akan menjadi millenial talent hub bagi generasi muda kreatif di Pamekasan ini,” ucapnya.

Menurutnya millenial talent hup memiliki peran untuk memberikan

wadah kepada kaum muda Pamekasan yang akan berkiprah di dunia wirausaha, termasuk juga akan menjadi wadah belajar bersama untuk mengembangkan jualan online di Pamekasan.

“Untuk mendorong itu, semua maka Pemkab Pamekasan perlu membentuk pusat bakat milenial (millenial talent hup) sehingga para generasi milenial kita nanti bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi ini secara bijak dan bernilai ekonomis,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati Baddrut Tamam menegaskan pencanangan UMKM Go Online itu sebagai bentuk turunan dari program aplikasi berbasis daring yang telah diluncurkan di Pamekasan dalam bidang pelayanan publik, yakni Pamekasan Smart. ”Terima kasih kepada Kemkominfo yang telah bersedia membantu Pamekasan dalam program UMKM Go Online ini,” ucap Bupati Baddrut Tamam seraya mengatakan bahwa program ini sebagai upaya untuk untuk mendukung program 10.000 Q din* pengusaha baru.Q

Jajaran direksi baru PD Pasar Surya ketika menggelar pertemuan dengan P3T di Kantor Pasar Tunjungan, Kamis (28/2).

andre/bhirawa

P3T Pasar Tunjungan Desak Pemkot Segera Revitalisasi Pasar

Surabaya, Bhirawa Perkumpulan Pedagang Pasar Tunjungan (P3T) mendesak kepada Pemkot Surabaya untuk segera merevitalisasi Pasar Tunjungan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua P3T Jalil Hakim dalam pertemuan dengan jajaran Direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya di Kantor Pasar Tunjungan, Kamis (28/2).

P3T meminta kepada PD Pasar Surya selaku pengelola Pasar Tunjungan untuk secepatnya merevitalisasi Pasar Tunjungan. ‘’Revitalisasi ini sangat mendesak agar para pedagang bisa berjualan dengan kondisi

gedung yang nyaman,’’ ujar Wakil Ketua P3T Jalil Hakim kepada wartawan di Pasar Tunjungan, Kamis (28/2).

Menurut Jalil, P3T meminta hak keadilan kepada PD Pasar Surya karena banyak stan atau kios yang disegel oleh PD Pasar Surya.

Sementara kondisi stan yang cukup ironis untuk berjualan sama sekali tidak pernah dibenahi. ‘’Sayangnya dua Direksi Pasar Surya yaitu, Direktur Teknik dan Pengawasan baru saja menjabat, jadi keluhan pedagang hanya direspon secara normatif saja,’’ kata Jalil.

Lebih lanjut Jalil Hakim me-

ngatakan, P3T tidak menargetkan kapan revitalisasi Pasar Tunjungan dilakukan, namun P3T mendesak kepada PD Pasar agar segera direalisasikan revitalisasi ini.

Yang paling urgent, kata Jalil, kepastian kapan akan dilakukan revitalisasi harus segera diumumkan, bagaimana skema pendanaannya apakah memakai APBD. Nah jika memakai APBD Kota Surabaya, ini sudah 2019, berarti menggunakan APBD 2020. ‘’Itu artinya revitalisasi masih lama, ini sangat disayangkan oleh para pedagang,’’ Q dre ungkapnya.Q

pustaka

4

Resensi Buku :

Tajuk

Revisi Kriteria Miskin PENGHASILAN orang Indonesia per-kapita mencapai US$ 3.927,- (sekitar Rp 4,583 juta) per-bulan pada tahun 2018. Tergolong bangsa berpenghasilan menengah. Walau rilis BPS tidak menggambarkan kondisi riil penghasilan setiap orang. Karena upah buruh rata-rata nasional masih di bawah Rp 4,5 juta. Tetapi data income per-kapita dapat menjadi patokan kriteria keluarga miskin. Sehingga kewajiban program pengentasan kemiskinan juga patut direvisi sesuai kondisi ke-kini-an.

Perubahan standar kemiskinan menjadi keniscayaan.

Bahkan terasa mengalami eskalasi (sosial) cukup dramatik selama satu dekade terakhir. Pola hidup keluarga miskin hampir tidak beda dengan kalangan berkecukupan. Belanja di mall, dan supermarket. Juga bepergian naik pesawat.

Kemiskinan merupakan keniscayaan. Selalu terdapat orang miskin, selama adanya perbedaan aset (kepemilikan) dan perbedaan penghasilan.

Data UMP (Upah Minimum Propinsi) tahun 2019, dapat dijadikan patokan penghasilan per-kapita lebih riil. Realitanya, UMP tertinggi di Indonesia masih di bawah income per-kapita Indonesia yang dirilis BPS. Yakni, UMP tertinggi diperoleh buruh di DKI Jakarta sebesar Rp 3.941.000,- perbulan. Dalam dolar Amerika (dengan kurs saat ini Rp 14 ribu) senilai US$ 281,5. UMP terendah tercatat di DI Yagya, sebesar Rp 1.571.000,- (US$ 112,214).

Sebenarnya UMP bukan nilai upah riil, karena masih terdapat UMK (Upah Minimum Kabupaten dan Kota).

UMP ditetapkan sebagai ancar-ancar nominal tingkat propinsi. Nilainya merupakan upah terendah di tingkat kabupaten dan kota. UMK tertinggi tertinggi diperoleh buruh kabupaten Karawang (Jawa Barat) sebesar Rp 4.234.000,- (US$ 302,428) per-bulan. Sedangkan UMK terendah tercatat di kabupaten Gunung Kidul (DI Yogya) sebesar Rp 1.571.000,- per-bulan.

UMK tertinggi di Indonesia, juga masih di bawah income per-kapita yang dirilis BPS. Selama ini, UMP maupun UMK menjadi patokan standar “kecukupan hidup” berdasar KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015, mengatur komponen KHL. Harga ditetapkan berdasar standar harga tahun 2016 plus. Yakni, (plus) memperhitungkan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pada perhitungan KHL tahun (2018) terdapat 52 komponen harga kebutuhan riil. Yakni, kelompok makanan dan minuman (11 komponen), dihargai sebesar 15% dari total KHL. Selanjutnya kelompok sandang (11 komponen), perumahan (21), kesehatan (7 komponen), dan media masa (1 komponen). Tetapi pada kebutuhan kesehatan tidak terdapat satupun obat generik, misalnya obat flu, maupun obat diare. Kebutuhan lain, kelompok transportasi (1), hanya angkutan umum.

Serta kelompok rekreasi dan tabungan (direkomendasi daerah sekitar dua kali setahun). Yang menggembirakan, terdapat komponen tabungan sebesar 2% dari total KHL. Maka nilai UMK dapat menjadi “garis batas” kemiskinan.

Sehingga yang memiliki penghasilan dibawah UMK bisa digolongkan miskin. Berhak menerima berbagai jaminan sosial. Saat ini setidak berupa KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan KIS (Kartu Indonesia Sehat).

Jaminan sosial merupakan amanat konstitusi. UUD pada pasal 34 ayat (2), memerintahkan: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Bahkan UUD dibreakdown dengan beberapa undang-udang. Diantaranya UU Nomor 40 tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

UU Sistem Jamsosnas bukan hanya jaminan kesehatan, melainkan juga memperoleh tunjangan hidup berupa biaya hidup, semacam pensiunan. Juga masih terdapat UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, sebagai pengejawentahan UUD pasal 34 ayat (1). Hingga kini masih terdapat sekitar 9% rakyat miskin (hampir 24 juta jiwa). Masih banyak mandatory, terutama mencegah keparahan kemiskinan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Spektrum Ancaman Wilayah Udara Semakin Luas SPEKTRUM ancaman di wilayah udara semakin luas, sehingga pembangunan kekuatan udara harus dilakukan secara maksimal. Karena itu pembangunan kekuatan udara selain didukung alutsista modern radar dan kesiapan tempur memadai, juga regulasi pendukung seperti PP No4/2018 tentang pengaturan pesawat udara negara asing dan pesawat udara sipil asing.

Pengembangan kekuatan udara nasional dilakukan sesuai dinamika lingkungan strategis yang dihadapi, termasuk mengembangkan Pusdiklathanudnas agar para peserta didik dapat langsung menerapkan ilmu yang dipelajari.

Keberadaan Pusdiklathanudnas sangat penting, khususnya menghasikan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengawaki sistem pertahanan udara nasional.

Kurikulum dan materi ajar, misalnya, diperbaharui secara periodik disesuaikan kebutuhan serta dinamika lingkungan strategis yang berkembang. Ini harus dilakukan karena perkembangan lingkungan strategis terus berkembang secara cepat. Karena itu kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur yang ada harus cepat menyesuaikan.

Letak wilayah udara Indonesia yang sangat strategis diantara dua benua dan dua samudera tengah berkembang pesat sebagai bagian penting dari wilayah Pasifik yang paling padat di dunia. Dengan perkembangan lingkungan strategis yang begitu dinamis dan cepat, maka tantangan tugas Pusdiklathanudnas semakin berat semakin, semakin kompleks. Perkembangan teknologi juga semakin cepat, termasuk perkembangan sistem senjata musuh. Pusdiklathanudnas harus memiliki inovasi untuk menghasilkan SDM yang siap di lapangan.

Marsekal Muda TNI Imran Baidrus Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas)

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Jumat Kliwon, 1 MARET 2019

Membaca Ancaman Keberadaan ISIS di Indonesia Bagi para pembaca yang sering membaca buku-buku ilmiah di lingkup Sosial dan Politik atau membaca karya sastra dunia maupun dalam negeri seperti Dostoevsky atau Mochtar Lubis pasti pernah mendengar Yayasan Obor Indonesia (YOI) atau kerap juga disebut Buku Obor. Salah satu penerbit yang masih tegak berdiri dan memiliki harga terjangkau untuk berbagai lapisan masyarakat, terutama mahasiswa. YOI sendiri awalnya berfokus kepada kebudayaan namun memperluas lingkarannya pada ranah Sosial dan Politik.

B

uku ini merupakan hasil dari perluasan lingkup tersebut yang menyentuh pada sektor keamanan.

YOI tidak menerbitkan buku dimana kepakaran dari penulisnya tidak sesuai dengan buku yang sedang ia tulis. Paltok merupakan alumnus S2 di Graduate School of Political Science and International Relations di University of Birmingham, Inggris yang mengambil fokus studi keamanan, ia melanjutkan dan menyelesaikan studi S3 nya di Jerman. Secara kepakaran, Paltok merupakan orang yang tepat dalam menulis tentang terorisme. Mari simak ulasan saya sebagai berikut.

ISIS sebagai kelompok teroris baru yang berdiri semenjak 1999 dan digawangi oleh Abu Musab Al-Zarqawi memang menarik perhatian dunia internasional. Banyak negara mengeluarkan kebijakan yang bersifat defensif maupun ofensif dalam menghadang laju ISIS dalam memperluas daerah kekuasaannya. Negara-negara tersebut bisa dibilang berhasil dalam melokalisir ISIS, namun pengaruhnya dapat terasa hingga ke negara lain yang berjauhan dengan Irak maupun Suriah dengan menarget penduduknya guna bergabung dengan kelompok teroris ini.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar adalah ladang bagi ISIS untuk merekrut lebih banyak anggota menurut penulis. Faktor keuangan juga menjadi landasan dimana WNI rela berangkat ke Irak/Suriah bukan perkara keimanan saja, tapi timbal balik berupa gaji yang cukup besar dari ISIS. Di Indonesia, ada sejajaran organisasi seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Tauhid wal Jihad (JTJ), Mujahidin Indonesia Barat (MIB) dan Mujahidin Indonesia Timur (MIB) yang menjadi kaki tangan ISIS, urai penulis.

Kemunculan kelompok-kelompok ini kerap bertentangan

dengan kelompok “ekstrim” maupun “ultra-konservatif” lainnya yang telah lebih dulu ada, seperti Jamaah Islamiyah. Pasca berita bahwa Ba’asyir bersumpah setia kepada ISIS, kedua anaknya membentuk wadah tersendiri: Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) yang bukan merupakan organisasi teroris dan berusaha menjauhkan anggota-anggota JI (Jamaah Islamiyah) maupun JAT dari kendali Aman Abdurrahman yang mempengaruhi Ba’asyir. Abu Tholut pun berpendapat bahwa JAD sendiri (sebagai underbouw dari ISIS) merupakan organisasi yang mengikuti aliran khawarij karena tidak mempermasalahkan adanya nyawa umat Islam yang melayang saat melaksanakan operasinya.

Selain kelompok-kelompok yang

memang sudah dikategorikan sebagai kelompok teroris, baik oleh dunia internasional maupun Pemerintah Indonesia, penulis juga membeberkan beberapa nama yang berasal dari masyarakat sipil. Poltak membeberkan data dari The Soufan Group bahwa ada 700 orang dari Indonesia yang bergabung dengan milisi ISIS. Para pendukung ISIS ini rela berangkat ke Suriah untuk menjadi petarung, akan tetapi Paltok sendiri menyuguhkan banyak angka-angka yang berbeda-beda sehingga membuat bingung pembaca mengenai angka pasti pendukung ISIS di Indonesia maupun mereka yang berangkat ke Timur Tengah.

Salah satu penyalur sumberdaya manusia dari Indonesia ke Suriah menurut Poltak adalah Bahrun Naim dan Abdul Karim yang dikenal pula dengan nama Abu Jundi. Perekrutan anggota ISIS dilakukan melalui media internet, yakni Facebook atau Twitter. Penyebaran propaganda dilakukan melalui video yang diunggah di YouTube. Dalam hal perekrutan, tidak ada hal baru yang disampaikan oleh penulis, hanya seperti pengumpulan fakta-fakta yang ada di media.

Hanya saja membeberkan beberapa nama-nama yang terafiliasi dan tergabung dengan ISIS. Kebanyakan simpatisan ISIS yang dijelaskan dalam buku ini memang berasal dari mantan narapidana dengan kasus selain terorisme, hal tersebut terjadi, menurut Poltak, karena kegagalan program deradikalisasi.

Penulis menekankan kepada kuatnya penanaman ideologis yang

Judul Buku Penulis Penerbit Tebal Buku Tahun Terbit ISBN Peresensi

: : : : : : :

dilakukan oleh kelompok teroris tanpa mengutarakan kelemahankelemahan yang ada dalam program deradikalisasi itu sendiri. Asumsi semacam ini tidak memberi dampak terhadap masyarakat maupun pemerintah karena tidak akan memberikan rekomendasi kebijakan dalam bukunya terkait program deradikalisasi itu sendiri.

Secara keseluruhan, buku ini hanya mengulas mengenai beritaberita seputar ISIS yang berkaitan dengan Indonesia, memuat namanama dan kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan kelompok teroris di Irak dan Suriah tersebut.

Namun yang membedakan dari sekedar kumpulan berita adalah teori-teori dan istilah-istilah dari Studi Keamanan yang disisipkan guna menjelaskan pola rekrutmen ataupun para pendukung ISIS di Indonesia. Wawancara yang dilakukan oleh penulis juga hanya berkutat disekitar Pemerintah Indonesia, bukan kelompok terorisnya langsung, sehingga sudut pandang yang dipakai bukan untuk memahami kelompok teroris, namun sekedar membeberkan aktivitas kelompok ISIS di Indonesia dan bagaimana pemerintah bereaksi terhadapnya.

Bagi pengantar untuk mengetahui keberadaan ISIS di Indonesia dan pembuka untuk mempelajari penanggulangan terorisme, buku ini sangat saya sarankan. Namun bagi mereka yang ingin mempelajari kasus, peristiwa, individu maupun kelompok yang berkaitan dengan terorisme di Indonesia, saya lebih menyarankan membaca Misi Walet Hitam karya Arif Wachjunandi, Explaining Islamist Insurgencies karya Tito Karnavian atau NII Sampai JI karya Solahudin. 

Ancaman ISIS di Indonesia Poltak Partogi Nainggolan Yayasan Obor Indonesia (YOI) xv+237 halaman 2018 (Cetakan Kedua) 978-602-433-576-2 Reza Maulana Hikam Mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara, Unair

Resensi Buku :

N

Matahari Kembar yang Tak Dibiarkan Bersinar

amanya melambung bersama rangkaian peristiwa sepanjang 19651966 yang berujung pada tumbangnya Pemerintahan Orde Lama. Tampil berwibawa dengan tutur kata yang terukur, Sarwo Edhie Wibowo mendadak jadi idola mahasiswa. Popularitasnya meroket di tengah pergolakan politik pasca geger 1965.

Ironisnya, prestasi yang melangit tersebut justru menjadi titik balik perjalanan karier Sarwo Edhie setelahnya.

Prestasi gemilang membasmi PKI dan peran pentingnya dalam proses pergantian pucuk pemerintahan di negeri ini ternyata tak serta-merta melesatkan karier militer Sarwo menuju puncak.

Lantaran tak boleh ada matahari kedua, sang kolonel pun terdepak.

Alih-alih meroket ke jenjang yang lebih ‘mulia’, selepas itu Sarwo Edhi justru ‘tersingkir’ dari orbit elite Jakarta dengan hanya menjadi seorang pangdam di Medan dan Papua. Jabatan terakhirnya di dunia milter pun “cuma” Gubernur Akademi Militer di Magelang sebelum menjadi Kepala BP7 (Badan Pembinaan, Pendidikan dan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)

menjelang akhir hayatnya.

Dalam pertemuan dengan wartawan di Markas Operasi Khusus di Jalan Raden Saleh, Jakarta, pada 1967, Ali Moertopo berkali-kali berkata, “Adanya matahari kembar di Indonesia hanya membawa bencana. Karena itu, matahari kembar harus dicegah dan tak boleh dibiarkan terjadi.”

Ali, Kepala Operasi Khusus dan kemudian menjadi penasihat utama Soeharto, memang tak pernah menyebut nama. Tapi hampir semua orang tahu, Ali menyindir Kolonel Sarwo Edhie Wibowo, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), yang baru saja sukses menumpas Partai Komunis Indonesia, (hal. 66).

Bisa jadi, buku ini adalah satu-satunya buku yang khusus menulis biografi Sarwo Edhie dan peran sentralnya membumihanguskan PKI pasca Gerakan 30 September 1965. Meski pria kelahiran Purworejo ini pernah berniat menerbitkan catatancatatan pribadinya, namun catatan itu hilang dan entah tercecer ke mana setelah ia berpulang. Seingat Ani, ayahnya saat itu sudah menyiapkan biografi yang berisi pengalamannya sebagai prajurit.

Judul : Sarwo Edhie dan Misteri 1965 Penulis/penyunting : Arif Zulkifli dkk Penerbit : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) dan Tempo Publishing Cetakan : Pertama, Mei 2017 Tebal : xvi + 126 halaman ISBN : 978-602-424-743-0 Peresensi : Lenni Ika Wahyudiasti Seorang ibu penyuka aksara di Surabaya yang saat ini tengah bertugas di belahan bumi bernama Sulawesi. Sejumlah tulisannya telah tersebar dalam seratus dua puluhan buku antologi bersama, hasil berbagai event literasi yang diikutinya sejak Februari 2014.

... Tapi, saat penyusunan bukubuku itu mulai disiapkan, Sarwo terserang stroke. Maka, hingga akhirnya ia meninggal karena stroke tersebut, penulisan dan penerbitan buku itu pun hanya tinggal rencana, (hal. 97).

Membaca rekam jejak kehidupan Sarwo Edhie di buku yang diangkat dari liputan khusus Majalah Berita Mingguan Tempo November 2011 ini memang mengasyikkan. Ditulis dengan gaya reportase para jurnalis, tak hanya sisi positif sang tokoh yang tersaji dengan humanis. Sisi gelap sang perwira pun dikupas habis. Rumor tentang asmara terlarang Sarwo Edhie yang konon turut andil menenggelamkan kariernya misalnya. Agaknya tim penulis punya pertimbangan khusus mengapa kisah asmara sang jenderal harus ada. “Kisahkisah macam itu relevan untuk menggambarkan para

perwira ini sebagai manusia.

Kami percaya di balik perubahan sosial, keputusan politik, perjalanan jatuh bangun bangsa ini, ada wajah-wajah dengan pergulatannya sendiri, rahasianya sendiri. Memahami sisi gelap mereka, niscaya membantu kita memahami tindakan dan logika di baliknya,” (hal. xv).

Tak hanya mengantar kita mengenal sosok Sarwo Edhie sebagai salah satu perwira militer yang mengubah perjalanan sejarah negeri ini, buku di tangan saya ini juga menguak sejumlah misteri seputar peristiwa di tahun 1965 yang tak banyak orang tahu. Oleh karena itu, jangan coba-coba melewatkan buku yang tersaji dengan redaksi yang amat rapi dan nyaris tanpa saltik ini.

Mungkin satu-satunya ‘saltik’ hanyalah soal pencantuman usia yang tak sama saat Sarwo Edhie tutup usia. Di halaman 99 tertera Sarwo meninggal pada usia 64 tahun, sementara pada halaman pertama tertulis 62 tahun. Mana yang benar?

Bisa jadi yang benar adalah 62. Sebab, pria yang sempat digelari ‘matahari kembar’ di negeri ini ternyata pernah mengubah tahun kelahirannya di masa mudanya dulu. Sarwo, yang baru lulus MULO, terpanggil menjadi prajurit. Dia ikut kakak pertamanya, Murtogo, ke Surabaya. Di sana, dia mendaftar menjadi heiho (pembantu tentara). Umurnya yang baru 15 tahun tidak sesuai dengan persyaratan. Tak hilang akal, dia mengganti tahun kelahirannya menjadi 1925, (hal. 35-36). 

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

EKONOMI BISNIS

Jumat Kliwon 1 MARET 2019

5

Konbes dan Munas NU

RAGAM EKBIS

Polytron Smart 4K UHD Hadirkan Pengalaman Nonton Bioskop di Rumah Surabaya, Bhirawa Setelah berhasil menghadirkan televisi Smart 4K Ultra HD tahun lalu, di awal tahun 2019 ini Polytron kembali memperkenalkan seri terbaru Smart 4K Ultra HD berukuran 75 inci dan 65 inci dengan tipe PLD 75UV5901 dan PLD 65UV5901.

Unit ini di desain secara khusus dengan berbagai fitur unggulan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan ‘misi’ menghadirkan pengalaman menonton bioskop di rumah.

Televisi ini merupakan seri Smart TV yang memungkinkan pengguna menikmati berbagai konten hiburan seperti film, berita maupun musik melalui koneksi internet. Diperkuat dengan Quantum Dot Technology dan HDR 10+ semakin menyempurnakan PLD 75UV5901 dan PLD 65UV5901 sebagai televisi yang dapat menyuguhkan pengalaman menonton yang menakjubkan.

Bezel yang tipis dan ukuran layar yang maksimal, menjadikan televisi ini sebagai produk premium yang patut dimiliki. Frame yang di desain khusus menggunakan metal premium yang kuat dan kokoh untuk menopang badan yang super tipis (ultra slim design) semakin menambah kesempurnaan interior ruang keluarga Anda. Q ma

Bahas Bahtsul Masail Qonunniyah RUU LPMPUTS Surabaya, Bhirawa Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo membuka Munas dan Konbes Nahdatul Ulama (NU) di Kota Banjar, Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut juga terdapat sesi Bahtsul Masail Qonunniyah yang membahas RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (LPMPUTS) dan penguatan kelembagaan KPPU. Komisioner KPPU, Afif Hasbullah, turut menghadiri Munas dan Konbes Nahdatul Ulama (NU) tersebut.

“Berdasarkan jadwal kegiatan Munas dan Konbes akan dilaksanakan pembahasan dukungan terhadap RUU LPMPUTS. Bahtsul masail terkait penguatan fungsi dan kewenangan KPPU dalam pemberantasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dilangsungkan

Kamis (28/02) kemarin. Selain itu juga dibahas terkait dengan RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat yang selama ini terkatung-katung belum juga disahkan,” sebut Afif Hasbullah.

Saat ini Pembahasan RUU LPMPUTS cukup alot di ting-

kat Panitia Kerja RUU LPMPUTS di DPR-RI. Terkait RUU Anti monopoli yang dibahas di Konbes dan Munas NU ini menandakan bahwa NU berpihak pada penguatan ekonomi ummat dan rakyat, agar terbebas dari perilaku persaingan usaha tidak sehat yang seringkali merugikan rakyat kecil. “Saya sebagai Komisioner KPPU juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada PBNU yang telah mengangkat isu persaingan usaha dan KPPU ini dalam Munasnya,” tegas Afif.

Sesi Bahtsul Masail Qonunniyah yang membahas RUU LPMPUTS ini menandakan PBNU berpihak pada misi yang diperjuangkan KP-

KEHILANGAN TULUNGAGUNG Hilang STNK, AG5622RBQ, a/n. Winarno, RT 3/1, Ds. Demuk, Pucanglaban-T.Agung No. 5164/IMB/BI-II/2019 Hilang STNK, AG4599TW, a/n. Piran, RT 2/1, Ds. Pinggirsari, Ngantru-T.Agung No. 5165/IMB/BI-II/2019

SURABAYA Hilang BPKB, Kend: Honda NC11BF1D AT, th: 2014/ Putih, noka: MH1JFD226EK873749, nosin: JFD2E2863681, nopol: L 6388 JZ, an. Yorce Nusawakan – Dukuh Kupang 17/2A, Surabaya. No. 1/III/IMB/2019.

No. 5166/IMB/BI-II/2019

Afif Hasbullah.

PU, termasuk terkait penguatan kelembagaan dan kewenangannya. Proses pembahasan RUU anti monopoli ini telah memakan waktu yang

Nissan All Serena Dilaunching

Zilingo Bagi-bagi Hadiah bagi Pelanggan dan Penjual Surabaya, Bhirawa Zilingo, platform transaksi terkemuka di bidang fesyen dan kecantikan, berupaya untuk memberikan lebih dari sekadar pengalaman berbelanja kepada para pelanggannya. Sejak pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2017, Zilingo terus berupaya untuk mendukung pelanggan di Indonesia untuk percaya pada diri mereka sendiri dengan menyediakan akses akan tren terkini, pilihan yang luas, serta didukung dengan kualitas produk dan harga yang terbaik.

Melalui pesan #SiapaSihLo? di Indonesia, Zilingo kian mengukuhkan misinya untuk tidak hanya memberdayakan pelanggannya untuk belajar, mengeksplorasi, dan mengungkapkan diri mereka yang sebenarnya, tetapi juga memfasilitasi para penjual untuk tumbuh bersama Zilingo dan mencapai tujuan bisnis bersama.

Menandai keberhasilannya di Indonesia, Zilingo menyambut 2019 dengan mengumumkan para pemenang dari kampanye ‘Zilingo 12.12 Celebration’ yang diadakan pada bulan Desember 2018 lalu.

Melalui kampanye ini, Zilingo memberikan penghargaan kepada para penjual dan pelanggan setianya dengan berbagai macam hadiah, di antaranya 5 Mini Cooper dan puluhan hadiah menarik lainnya.

Semarak pembagian hadiah (giveaway) ini menjadikan ‘12.12 Celebration’ salah satu kampanye giveaway terbesar yang pernah dilakukan oleh online marketplace di Asia. Untuk memastikan pengundian yang adil dan transparan, kampanye Zilingo ini diawasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, mulai dari pengundian pemenang hingga pengumuman pemenang yang berlangsung sejak bulan Januari lalu.Q ma

Komisioner KPPU,

panjang, tarik menarik dari banyak pihak yang bekepentingan saat penyusunan RUU LPMPUTS. Oleh karena itu, PBNU berharap RUU LPMPUTS segera menemukan kata final untuk disahkan dan menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang sudah tidak relevan karena adanya perkembangan dalam dunia perdagangan dan industri yang saat ini sudah memasuki era Revolusi Industri 4.0. Sebagai informasi KPPU sudah dua kali mengikuti FGD dengan Tim Bahtsul Masail dan kemarin juga diminta untuk menyampaikan pandangan dan perkembangan RUU LPMPUTS.Q ma

M ali/bhirawa

Berniaga ketempat Bersejarah.

Tur Tematik SHT, Ajak Masyarakat Kenal Lebih Dekat Indahnya Surabaya Surabaya, Bhirawa Sebagai bentuk dukungan turut memajukan dunia pariwisata di Jawa Timur khususnya di Kota Surabaya, House of Sampoerna kembali mengadakan program tematik tur Surabaya Heritage Track (SHT) ‘Berniaga ke Surabaya’.

Program tur SHT yang diselenggarakan selama sebulan penuh sejak tanggal 22 Februari hingga 24 Maret 2019 ini ingin mengajak masyarakat menengok kehidupan perniagaan di era kejayaan Pelabuhan Kalimas dengan mengunjungi tempat bersejarah terkait.

Seperti yang disampaikan Manager House of Sampoerna Rani Anggraini bahwa, banyak tempat tempat disudut kota Surabaya yang bisa menjadi destinasi wisata. Salah satunya adalah Menara Pantau yang menjadi tempat untuk mengawasi aktifitas bongkar muat di Pelabuhan Kalimas serta Pasar Pabean dimana semua komoditi dikumpulkan dan diperdagangkan.

“Sebagai kota pelabuhan yang terkemuka selain Batavia dan Semarang, Surabaya berdiri dan berkembang

karena aktifitas perniagaan di area pelabuhan yang semarak. Letak strategis membuat Pelabuhan Kalimas Surabaya menjadi primadona dan jalur perdagangan utama di Hindia Belanda. Perahu kecil dan sampan berlalulalang mengangkut berbagai macam komoditas untuk diperdagangkan,” kata Rani saat dijumpai di gedung HOS Surabaya, kemarin.

“Aktifitas ini memicu geliat yang lebih komplek dalam mengiringi pesatnya perniagaan di Surabaya. Pasar Pabean di Timur sungai menjadi salah satu hasil kesibukkan Pelabuhan Kalimas. Beraneka komoditas yang dibawa kapalkapal dagang diperjual belikan disana. Pemerintah kolonial pun membentuk Pasar Bedrifj (Dinas Pasar) untuk mengatur tata kelola pasar secara spesifik,” tambahnya.

Oleh kartea itu, masih menurut penuturan Rani, tur tematik SHT diselenggarakan pada periode-periode tertentu guna memperkenalkan sejarah kota Surabaya serta berbagai bangunan dan kawasan yang memiliki nilai sejarah tinggi.

“Sejak 2010 SHT telah menyelanggarakan 47 tur tematik dan mengunjungi lebih dari 70 bangunan cagar budaya baik museum, institusi pemerintahan dan swasta, tempat peribadatan, monumen, kampung, pasar, perpustakaan, pabrik, dan lain sebagainya,” terangnya.

“Hal tersebut juga menginisiasi Heritage Walk dengan nama ‘Klinong-klinong ning Suroboyo’ yang menjadi pengembangan SHT dengan mengajak Trackers untuk secara langsung berinteraksi dengan masyarakat sekitar,” imbuhnya.

“Sebagai kota pelabuhan yang terkemuka selain Batavia dan Semarang, Surabaya berdiri dan berkembang karena aktifitas perniagaan di area pelabuhan yang semarak. Letak strategis membuat Pelabuhan Kalimas Surabaya menjadi primadona dan jalur perdagangan utama di Hindia Belanda. Perahu kecil dan sampan berlalu-lalang mengangkut berbagai macam komoditas untuk diperdagangkan,” kata Rani saat dijumpai di gedung HOS Surabaya, kemarin.Q ma

Surabaya, Bhirawa Di masa depan, kota dan mobilitas akan berkembang semakin cepat, di mana kota-kota akan |ebih modern, digital, dan terhubung masa depan mobilitas merupakan esensi dari masa depan dari sebuah kota.

Hadirnya fenomena ini membutuhkan sebuah visi yang luas, di mana tidak hanya mengubah cara kita hidup, namun juga cara kita berkendara.

Melihat fenomena ini, Nissan terdorong akan visi mobilitas dimasa depan yaitu Nissan Intelligent Mobility. “Kami ingin menawarkan teknologi-teknologi terkini yang membuat pelanggan kami terus bergerak,” Isao Sekiguchi, Presiden Direktur PT. Nissan Motor Indonesia ditemui saat launching Nissan Serena di Fashion Hall Atrium Pakuwon City Kamis (28/2) kemarin.

Ia mengatakan, dengan mengusung visi tersebut, Nissan Intelligent Mobility akan memberikan kepercayaan diri pada anda, dan juga membuat anda selalu terhubung. “Kami memastikan untuk membuatnya agar mudah diakses melalui rangakain f‘itur-Fitur teknologi Nissan Intelligent Mobility yang disematkan pada jajaran model utama kami, seperti: Fitur ‘Around View Monitor’ yang pertama kali diperkenalkan Nissan me|a|ui produk X-TRAIL, lalu kami hadir dengan teknologi |ebih muktahir melalui ‘Intelligent View Mirror’ with Moving Object Detection yang disematkan pada SUV intelligent kami,

All New Nissan Terra Selain itu, kehadiran Blind Spot Warning dan Lane Departure System yang memberikan kenyamanan dan keamanan saat mengendarai Terra,” kata dia.

Rangkaian fiur-fitur ini menunjukan bahwa Nissan selalu menjadi yang terdepan dengan memberikan keamanan yang lebih melalui Nissan Intelligent Mobility. Nissan Serena yang kini sudah memasuki generasi kelima, te|ah menjadi pelopor segmen High MPV di Indonesia pada 1996. AM New Nissan Serena merupakan MPV cerdas yang akan memperkaya hidup.

MPV Nissan ini memiliki sistem hiburan yang canggih dengan adanya layar monitor ganda berukuran 7 inci yang pertama di segmennya.

Layar monitor yang pertama adalah head unit yang tersambung dengan telepon pintar, dan juga terhubung dengan roof monitor berukuran 11 inci. Layar monitor berikutnya adalah Multi Information Display berukuran 7 inci yang memiliki Danyak fitur, termasuk Intelligent Around View Monitor yang terkenal dari Nissan.

Intelligent sliding door yang merupakan yang pertama di segmennya, membantu penumpang untuk masuk dan keluar serta menurunkan barang’ barang dengan lebih mudah. Fitur Iainnya yang juga merupakan hal pertama di segmennya adalah pintu bagasi ganda yang inovatif dalam menyiasati keterbatasan ruang. Q ma

M ali/bhirawa

Model perkenalkan All New Nissan Serena.

Bosch Resmikan Kantor Cabang

Dirancang sebagai Sentra Kreativitas dan Inovasi Kalangan Muda Bosch, perusahaan penyedia layanan dan teknologi global terkemuka telah meresmikan kantor cabang berkonsep baru di Surabaya yang dirancang khusus untuk mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan akademisi, mahasiswa dan komunitas digital.

Kantor cabang baru ini nantinya berfungsi sebagai sentra kolaborasi di bidang konektivitas, untuk itu telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) untuk menumbuhkan kreativitas dan semangat inovasi di kalangan digital native.

Managing Director Bosch di Indonesia, Andrew Powell saat dikonfirmasi Bhirawa di sela-sela acara peresmian Kantor Cabang barunya di jalan Diponegoro Surabaya, Kamis (28/2) kemarin mengungkapkan hari ini pihaknya tidak hanya meresmikan kantor cabang atau sebuah sentra pengalaman untuk customer, tapi juga meluncurkan sebuah fa-

silitas inovasi untuk kemitraan dan promosi.

“Sebagai pemimpin di bidang inovasi, Bosch bertekad untuk membangun perubahan di pasar, baik di bidang teknologi maupun bisnis, dan mempertahankan fokus strategis kami pada bidang konektivitas. Kantor cabang ini tidak hanya bertujuan memperluas jangkauan perusahaan dalam menyediakan produk, layanan, dan solusi yang meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga mempertemukan keahlian dan kemampuan loT Bosch dengan para digital natives muda di Surabaya dan bahkan Indonesia,” terangnya.

Andrew Powell menambahkan Bosch percaya dengan pengalaman perusahaan selama 133 tahun, kompetensi serta ka-

pabilitas, baik pada bidang hardware, software, layanan serta solusi dapat membuat perubahan yang positif untuk komunitas, kota dan negara Indonesia. “Apa yang kami lakukan sebagai sebuah perusahaan selaras dengan cita-cita Surabaya untuk menjadi kota metropolitan yang pintar,” ujarnya.

Untuk itu Andrew berharap, kantor cabang baru yang menyediakan fasilitas co-working space, innovation simulation, incubation pod serta gamification center ini bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa maupun pelajar SMK di Surabaya. “Kami berharap dapat mendukung para pemuda untuk mengubah ide-ide mereka menjadi solusi kreatif untuk masa depan,” imbuhnya.

Sementara dengan berkolaborasi akademik bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) guna menumbuhkan kreativitas dan semangat

Achmad tauriq/bhirawa

Managing Director Bosch di Indonesia, Andrew Powell saat mencoba salah satu produk Bosch berupa motor simulation bersama President Director Bosch in South East Asia, Martin Hayes, Wakil Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Prof. Dr. Ketut Buda Ammo, ST. M.Sc, Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Dr Zainal Arief, ST MT, Kamis (28/2). inovasi dikalangan talenta muda.

“Kami sangat antusias dan ingin segera merealisasikan kolaborasi ITS dengan Bosch. De-

ngan dukungan para ahli bidang teknologi yang bekerja dl Bosch, kami optimistis nota kesepahaman ini bisa mendorong la-

hirnya start-up baru. Inilah salah satu cara Institusi kami mewujudkan transformasi digital terutama di bidang loT. Kolaborasl dengan Bosch juga menjadi gambaran bagaimana ITS menggabungkan penelitan berbasls keilmuan dengan praktik penerapannya,” jelas Wakil Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Prof. Dr. Ketut Buda Ammo, ST. M.Sc. Adapun kerja sama yang telah ditandatangani ini melingkupi, penyediaan co-working space, incubation pod, innovation simulation lab dan gamification zone oleh Bosch kepada universitas untuk pengembangan gagasan dan inovasi.

Sesi barbagi pengetahuan bersama universitas yang berfokus pada area Mobility Solutions, Industry 4.0 dan Connected Solutions serta penyelenggaraan berbagai promosi dan aktivitas bersama untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong mahasiswa agar memanfaatkan sentra inovasi ini.Q riq

PENDIDIKAN, KEBUDAY

6

Puspendik Siapkan 120 Server Tahun Ketiga UNBK, Peserta Mencapai 90 Persen Dindik Surabaya, Bhirawa Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) jenjang SMP masih dua bulan lagi, yaitu 22-23 April 2019. Kendati begitu, berbagai persiapan sudah dilakukan berbagai pihak. Baik di satuan pendidikan maupun instansi pemerintahan.

Terlebih, berbagai persoalan teknis seperti sulitnya sinkronisasi, masalah jaringan hingga server down masih menjadi kendala "tahunan" yang sering terjadi.

Mengantisipasi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Penilaian Non-Akademik Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Balitbang Kemendikbud, Giri S Hamiseno mengatakan jika pihaknya telah menyiapkan 120 server untuk pelaksanaan UNBK 2019, tahun ini. Ia menilai, secara nasional pelaksanaan UNBK meningkat dibanding tahun lalu. Sehingga pihaknya menyiapkan 100 server utama dan 20 server cadangan.

"Kita berharap dengan itu sinkronisasi bisa dilakukan dalam hitungan menit," ungkap dia usai mengisi sosialisasi dan pelatihan aplikasi UNBK kepala kepala sekolah, proktor dan teknisis di jenjang SMP/MTs, PKBM Kejar Paket B dan C, Pondok Pesantren se Kota Surabaya di Gedung Convention Hall, Kamis (28/2).

Lebih lanjut, total peser-

ta UNBK untuk tahun pelajaran 2018/2019 hampir berjumlah 7,5 juta se Indonesia. Maka, secara lembaga angka tersebut mencapai 90 persen lebih. Sementara UNBK di Kota Surabaya sudah berjalan sejak tiga tahun terakhir.

"Sejak UNBK dilaksanakan pertama kali tahun 2015, jumlah penyelenggara terus meningkat tiap tahun," katanya. Penerapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) menurut dia memiliki aspek positif.

Yakni lebih efektif dan efisien dari segi waktu, tenaga, sumber daya manusia (SDM) juga anggaran.

Di sisi lain, Giri juga berpendapat terkait kecurangan yang masih terjadi dalam ujian. Menurut dia, baik kepala sekolah maupun proktor harus sesuai prosedur. Apalagi, banyaknya variasi soal membuat peluang yang sangat kecil untuk melakukan kecurangan. Kecuali jika diakomodir sekolahnya. Pasalnya, soalsoal dirancang sedemikian rupa secara acak dan teren-

kripsi. Sehingga sulit sekali untuk dibocorkan sebelum pelaksanaan ujian.

"Kalau siswa biasanya curang di foto dan kirim ke temannya, dan ini kuncinya pengawas juga. Harus ditingkatkan siswa tidak boleh bawa hp atau alat perekam. Kasus yang pernah terjadi foto masuk medsos juga sudah kami tangani,"ujarnya.

Giri menilai, melalui pelaksanaan UNBK, nilai UN semakin menggambarkan realita capaian kompetensi siswa yang sebenarnya. Sehingga dapat dijadikan dasar pemetaan mutu pendidikan.

Sebagai upaya memperlancar UNBK, salah satunya dengan melibatkan tim helpdesk kabupaten/kota dan provinsi secara optimal untuk membantu proktor dan teknisi sekolah yang mengalami kesulitasn teknis saat ujian. Di lain sisi, pihaknya juga menyempurnakan aplikask agar pengoperasiannya lebih user friendly.

"Kami dipusat akan sulit memantau jalannya ujian di lapangan, makanya kabupaten dan kota sangat berperan,"kata dia. Nantinya, untuk soal-soal ujian nasional akan terdiri atas tiga level. Yaitu pemahaman untuk level pertama, aplikasi untuk level kedua, dan level ketiga adalah pe-

nalaran atau soal HOTS dengan prosentasi 10 hingga 15 persen.

Kepala Bidang Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Sudarminto mengungkapkan pelaksanaan UNBK di Kota Surabaya sudah ditingkatkan.

Peningkatan itu bisa terlihat dari segi bertambahnya sarana komputer sehingga sesi ujian bisa dipersingkat.

"Tahun ini tidak ada yang menumpang. Sesinya menurun, dominan tiga sesi tetapi ada yang dua sesi atau satu sesi,"urainya.

Sudarminto berharap, dengan adanya sosialisasi dan pelatihan di setiap tahunnya, para peserta bisa belajar bersama terutama dalam mengetahui titik-titik yang rawan saat pelaksanaan UNBK. "Mumpung waktunya masih agak panjang, silakan semua membuat ceklis mana-mana yang menjadi perhatian," ungkapnya.

Jika menemui kendala, lanjutnya, juga bisa lapor ke sub rayon masing-masing untuk meminta bantuan atau melapor ke posko UNBK. Pada pelaksanaan UNNK jenjang SMP di Kota Surabaya tahun ini akan diikuti 37.270 siswa dari 71 SMP Negeri dan SMP Terbuka.

Sementara SMP swasta sebanyak 263 lembaga. I ina

Sekitar 2.200 siswa SMK Antartika 2 Budaran saat bersholawat dan berdo yang dipimpin Habib Anis Syahab.

SMK Antartika 2 Benteng Sidoarjo, Bhirawa Berdzikir dan berdoa secara rutin dipercaya akan memmpu menjaga karakter siswa dan membentengi siswa dari berbagai pengaruh negatif termasuk berita hoak. Kegiatan inilah yang secara rutin dilakukan SMK Antartika 2 Buduran, Sidoarjo. Sebanyak 2.200 siswanya diajak ber-

Sediakan 5.4

LTMPT Tetapkan Empat Titik P Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) telah mengumumkan jadwal pelaksanakan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). UTBK merupakan ujian tulis yang menjadi syarat wajib siswa sebelum mendaftar ke tahap Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2019. Secara nasional terdapat total 73 titik pusat UTBK yang tersebar di seluruh di Indonesia. Sementara di Surabaya, ada empat Perguruan Tinggi Negeri yang menjadi titik pusat pelaksanaan UTBK. Yakni Universitas Airlangga (Unair), Intitute Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran".

Dalam pelaksanaan UTBK sendiri, ke empat PTN di Surabaya tersebut menyediakan 5.445 unit komputer di setiap sesi ujian.

Dengan rincian, Unair menyediakan 1.450 komputer, ITS menyediakan 1.400 unit, Unesa menyediakan 1.500 unit dan UPN menyediakan 1.095 unit komputer. Diungkapkan Wakil Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), Prof Joni Hermana jika pelaksanaan untuk UTBK setiap saat memiliki kuota. Mengingat jumlah komputer yang disediakan juga terbatas.

"Saat UTBK siswa belum mendaftar ke PTN manapun, jadi bisa memilih pusat UTBK yang diinginkan,"ungkap pria yang juga rektor ITS ini. Lebih lanjut, khota tersebut tersedia pada setiap sesi ujian. Untum UTBK akan diselenggarakan pada setiap hari Sabtu dan Minggu sebanyak 10 kali.

"Setiap hari terdapat dua sesi tes, yaitu pagi dan siang sebanyak 20 sesi kecuali

SMPN 1 Curahdami Ikut Cerdas Cermat, Qiroah dan Pidato

Ratusan Siswa SMK Dari 4 Kabupaten Ikuti Rekrutment Tenaga Kerja PT SAI di SMKN Purwosari.

Ratusan Siswa SMK Ikuti Rekrutment PT SAI Bojonegoro, Bhirawa Aula SMK Negeri Purwosari Kabupaten Bojonegoro tidak seperti hari biasa. Kamis (28/2) pagi, aula dipenuhi siswa peserta recruitment yang diselenggarakan oleh Tim Bursa Kerja Khusus Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Purwosari bekerjasama dengan PT Surabaya Autocomp Indonesia (PT SAI) Mojokerto.

Kegiatan Rekrutmen calon karyawan yang diikuti oleh ratusan siswa dari 4 Kabupaten yakni Bojonegoro, Blora, Tuban dan Kediri. PT SAI adalah sebuah perusahaan manufaktur PMA berasal dari Jepang yang bergerak di bidang pembuatan kabel body atau Manufacturing Wiring Harness. Kepala SMKN Purwosari Bojonegoro, Roedie Agus Setiyono mengatakan, acara seleksi rekrutmen tenaga kerja PT SAI ini diikuti sebanyak 650 siswa khususnya siswa kelas XII yang nantinya usai lulus sekolah bisa langsung menjadi tenaga kerja di perusahaan tersebut.

Menurutnya, sebelum dilakukan perekrutan oleh pihak PT SAI, pastinya menseleksi dahulu siswa yang akan ditempatkan di perusahaanya, seperti layaknya merekrut calon tenaga kerja reguler, sehingga rekrutmen ini tenaga kerja bisa memilih siswa yang mempunyai skill yang dibu-

tuhkan oleh perusahaan tersebut.

"Seleksi rekrutmen ini dilaksanakan selama 2 hari tentunya dalam seleksi ini, perusahaan hanya menguji psikotes yakni menguji pengetahuan umum serta kemampuan umum para siswa itu," jelas Roedi dilokasi.

Rekrutmen tenaga kerja ini difasilitasi oleh tim Bursa Kerja Khusus (BKK). Perlu diketahui BKK adalah sebuah lembaga yang dibentuk di SMK Negeri dan Swasta, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja yang merupakan mitra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Semoga dengan adanya informasi bursa tenaga kerja ini membuat siswa perserta itu dapat termotivasi sehingga usai lulus sekolah nanti bisa langsung mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja secara langsung," pungkasnya.

Harapannya dengan adanya rekrutmen, lulusan SMK nantinya untuk bisa mandiri bekerja sesuai masing- masing jurusan.

"Kami terus melakukan perekrutan dengan manghadirkan perusahaan-perusahaan bonafit ke sekolah. Tujuannya, siswa mendapatkan tempat kerja yang sesuai dan layak," imbuhnya. I bas

GALERI

kami dalam melaksanakan USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) dan UBNK (Ujian Sekolah Berbasis Komputer) bisa berjalan dengan baik dan lancar, serta suskses prestasinya," jelas Kepala SMK Antartika 2 Buduran Sidoarjo Retno Purwo Lystiorini, ditemui usai doa bersama, (28/2).

LIPUTAN

BANGKU POJOK

Bondowoso, Bhirawa Guna untuk ikut memeriahkan dan menyambut ajang pentas kreasi dan seni Kabupaten Bondowoso 2019, SMPN 1 Curahdami mulai mempersiapkan diri, Kamis (28/2). Salah satu diantaranya mengajak siswa peserta lomba mengikuti pembinaan dan pelatihan pra pertandingan. Direncanakan, puncak acara lomba pentas kreasi dan seni yang rutin diadakan setahun sekali tersebut bakal dihelat pada 9 Maret 2019 mendatang.

Salah satu guru pembina lomba biDechista dang Pendidikan Agama Islam (PAI) SMPN 1 Curahdami Bondowoso, Hosiah SAg mengatakan, selaku pendamping lomba pada mata pelajaran PAI, ia dalam beberapa hari ini sudah intenw melakukan pembinaan kepada siswa yang akan mengikuti lomba cerdas cermat, qiroah dan pidato pada ajang lomba kreasi dan seni se-Kabupaten Bondowoso. "Kami mengikuti berbagai lomba seperti cerdas cermat (cer cer) bidang PAI dan lomba pidato serta lomba qiroah," ujar Hosiah.

Alumni PGAN Situbondo tahun 1992 itu menambahkan, tahun ini panitia mengadakan sejumlah acara lomba seperti lomba kaligrafi, qiroah, cercer (cerdas cermat), pidato dan lomba mars subhanul wathon. Untuk semua peserta, aku Hosiah, diikuti siswa SMP negeri dan swasta se-Bondowoso. Alumnus IAIN Jember itu menambahkan, dirinya selaku pembina lomba cerdas cermat mapel PAI, sangat optimis bisa meraih juara pada ajang lomba kreasi dan seni tingkat Kabupaten Bondowoso 2019. "Ini penyelenggaranya adalah Kantor Kemenag Kabupaten Bondowoso. Yang menjadi juara 1 nanti akan mewakili Bondowoso ke tingkat Provinsi Jatim," kupas Hosiah. Tak hanya itu, ujar Hosiah, dirinya juga mengajak siswa untuk rajin latihan agar bisa menguasai materi lomba saat hari pelaksanaan. I awi

sholawat dan berdoa bersamasama dengan menghadirkan Habib Anis Syahab.

Selain untuk membendung karakter siswa, juga untuk membentengi para siswa kami dari pengaruh informasi-informasi hoax. "Namun, yang lebih penting lagi, berdoa bersamasama diharapkan siswa-siswi

hari libur nasional,"lanjutnya.

Terpisah, Koordinator Humas SNMPTN dan SBMPTN Unesa, Vinda Maya Setyaningrum mengatakan dalam sekali tes pihaknya hanya bisa melayani sebanyak 1500 hingga 1600 peserta yang tes di Unesa.

Jumlah itu, tentu saja disesuaikan dengan

jumlah komputer yang haknya dan sudah t cadangan. Sedangka UTBK, hal itu akan dila sitas Nahdlatul Ulam Negeri Sunan Ampel SMKN 1 Surabaya dan

LTMPT telah mengumumkan jadwal pelaksanakan Ujian Tulis Berbasis Ko siswa sebelum mendaftar ke tahap Seleksi Bersama

Buka Dua Gelombang Pendaftaran Tahun ini, ada perbedaan mekanisme dalam penerimaan mahasiswa baru.

Salah satunya dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada penerimaan mahasiswa tahun ini, dijalur SBMPTN berdasar pada hasil seleksi nilai peserta pada Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Dilansir dari laman resmi milik LTMPT, dalam penyelenggaraan SBMPTN peserta hanya diperbolehkan mengikuti UTBK maksimal dua kali.

Pada sosialisasi SBMPTN beberapa waktu yang lalu, Rektor Universitas Airlangga (Unair), Prof Moh Nasih mengatakan jika pendaftaran UTBK akan dilaksanakan dalam dua gelombang. Pendaftaran pada gelombang pertama UTBK akan dilaksanakan pada 1-24 Maret 2019. Sementara gelombang kedua akan dilaksanakan pada

tanggal 25 Maret hingga 1 April 2019.

"Waktu pelaksanaan tes untuk peserta pendaftar gelombang pertama tanggal 13 April sampai 4 Mei 2019 dan waktu pelaksanaan Tes untuk peserta pendaftar geIombang kedua tanggal 11 Mei-26 Mei 2019," jelas dia.

Di samping itu, ada terdapat ketentuan lain dalam UTBK. Yaitu, peserta bisa mengikuti dua kali tes, jika UTBK kelompok Saintek satu kali dan kelompok Shoshum satu kali. Bisa juga kelompok Saintek dua kali, atau kelompok Shoshum dua kali.

"Dengan catatan peserta yang ingin ikut tes dua kali harus mendaftar di gelombang pertama dan gelombang kedua. Sedangkan peserta yang hanya mendaftar di gelombang kedua hanya mengikuti satu kali tes pada tanggal 1126 mei saja," papar dia.

Sementara itu, Wa Prof Joni Hermana m hasil UTBK nantinya pertimbangan untuk m MPTN. sehingga sec diambil nilai yang pali keduanya. Di sampin menjelaskan jika jeni terdiru dari Tes Poten

JADW No Uraian 1. Pendaftaran UTB 2.

Pelaksanaan UTB

3.

4.

5.

Pengumuman Ha Pendaftaran SBM Pengumuman Ha

PRESTASI

Pulang Student Exchange, 10 Siswa Smamda Siap Berbagi Pengalaman Setelah mengikuti Program Student Exchange 2019 Partisipation Smamda GVGS (Goulburn Valley Grammar School) di Shapperton, Victoria, Australia, sejak 18 hingga 25 Februari lalu. 10 Siswa SMA Muhamamdiyah 2 (Smamda) Surabaya segera membagikan pengalaman dan ilmunya selama belajar di Negara Kanguru kepada teman-temannya.

Oleh: Sufendi Dimyati, Kota Surabaya

trie diana/bhirawa

Salah satu siswa yang ikut Program Pertukaran Pelajar di Negara Australia didampingi Ustadz Syuhada IA Gomes bersiap membagikan pengalamannya selama di tinggal di Negara Kangguru.

Ke 10 siswa Smamda itu, Mellya Dewi Purnamasari, RA Faya Maulida Qannia, Zulfalehira Sri Dhuha Yacop, M Haykal Rafsanjani, Nadhira Soraya, Zahrah, Rayzan Rahmanada (keenamnya kelas X MIPA) Aurelia Asilah, Han'ts Naufal Abigail, Rafida Mahmud (ketiganya kelas XI MIPA), sedangkan Aini Saffana Amalia Subiro kelas XI IPS menyatakan

sangat senang bisa belajar dengan siswa di sekolah GVGS. Meskipun ikut program pertukaran pelajar hanya satu pekan tetapi banyak pelajaran yang bisa diambil dan diterapkan di sekolahnya bersama teman - temannya yang tidak ikut.

Menurut Rayzan Rahmananda, Ternyata mendalami sistem pendidikan di Negara Australia sangat

menarik dan menyenangkan. Sebab belajar di Ausisebutan Australia lebih banyak praktiknya daripada teorinya, hal ini berbeda dengan pembelajaran di Negara Indonesia yang lebih banyak teorinya daripada praktiknya. Maka setelah pulang dari Australia akan sharing yang pengalaman yang baik - baik dengan teman di Smamda.

"Di Australia ketika pelajaran olah raga, saya langsung praktik olah raga Cano padahal di Indonesia tidak pernah memainkan olah raga air ini. Bahkan ketika mata pelajaran Biologi, kami diajak melihat di Fauna Park untuk mempelajari dan melihat fauna asli Australia. Dan untuk Humanity yakni belajar bersosialisasi

dengan teman - teman kami langsung ditugasi untuk membuat karya tulis, bahkan saat itu juga harus dikerjakan dan dikumpulkan untuk dinilai,'' papar Rayzan ketika ditemui saat memulai sekolah kembali.

Perbedaannya lagi, jelas Rayzan, ketika para siswa memilih jurusan IPA yang meliputi Mata Pelajaran Biologi, Kimia dan Fisika.

Namun, ada salah satu mata pelajaran yang tidak disukai, misalnya Kimia.

Namun tidak suka dengan Mata Pelajaran Kimia maka boleh tidak diambil, dan boleh dikombinasikan dengan jurusan Ilmu Sosial.

Padahal kalau di Negara Indonesia pilihan subyek mata pelajaran sendiri ini tidak diperbolehkan. I

& OLAH RAGA untuk UNBK

YAAN

Jumat Kliwon, 1 MARET 2019

S O S O K

Hidung Elektronik, Alat Pendeteksi Penyakit Asma Di era industri 4.0 atau era digitalisasi apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terbukti, para ilmuwan berlomba-lomba membuat inovasi dengan memanfaatkan teknologi. Seperti halnya yang dilakukan Dr Ir Agus Sujono dalam mengembangkan metode diagnosa udara pernapasan menggunakan Hidung Elektronik dalam disertasi doktoralnya di Departemen Teknik Elektro Istitute Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS). Ide itu tercetus karena mahalnya diagnosa penyakit asma yang menggunakan Gas Chromatography (GC).

Hari begitu ia disapa menjelaskan jika hingga saat ini pengembangan teknogi pemantauan medis dan metode diagnosa yang biasa digunakan masih didasarkN pada komposisi cairan pada manusia seperti darah dan urin. Meskipun, cara tersebut memiliki akurasi yang sangat tinggi dan biaya yang terjangkau. Akan tetapi hal tersebut justru membutuhkan waktu yanh lama dan berbahaya bagi pasien dan petugas. "Metode diagnosa lain yang sedang berkembang saat ini adalah metode diagnosa udara pernapasan. Metode ini memanfaatkan sampel udara yang diambil dari pasien

a

achmad suprayogi/bhirawa

gi Siswa dari Berita Hoax Ia katakan, kalau kegiatan ini juga untuk mengingatkan kembali kepada para siswa dan siswi, bahwa kita itu harus selalu berdoa dan berdoa. Karena dizaman milenial saat ini, nilainilai karakter para siswa mulai bergeser, sehingga tugas kami adalah menumbuhkan kembali Cinta Rosul, dengan kegiatan

mengelar Istighotsah dan doa bersama.

"Doa bersama ini adalah sebagian kecil saja, dan golnya adalah semua siswa SMA Antartika 2 Sidoarjo menjadi siswa yang berhasih dalam hidup didunia dan akhirat," harap Retno Purwo Lystiorini.

Lanjutnya, zaman milenial ini

7

anak-anak sangat ketergantungan informasi melalui HP, makanya etika untuk bertawaduk, hormat kepada guru dan orangtua itu sangat kurang.

"Makanya, kami senantiasa harus selalu mengingatkan kepada anak-anak. Guru adalah tiang dari keberhasilan anakanak sekolah," katanya. I ach Dr Ir Agus Sujono

KHUSUS

yang kemudian dianalisis untuk mengetahui perubahan konsentrasi senyawa tertentu," ungkap pria yang memperoleh gelar sarjananya di ITS ini.

Pria kelahiran Kediri ini menyayangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan diagnosa dengan metode ini.

Karena bisa menyentuh kisaran puluhan juta rupiah, dan menurutnya biaya tersebut sangat mahal. Selain itu, proses pengambilan sampel dan pengujiannya pun rumit. Oleh karena itu, ia mengusulkan alternatif lain yang lebih murah dan bersifat portabel, yakni Hidung Elektronik. Dengan menggunakan deret sensor gas dan Support Vector Machine (SVM), sistem ini mampu bekerja dengan cepat dalam menirukan cara kerja manusia, klaimnya. "Dasil penelitian yang saya lakukan sejak tahun 2009 lalu, inovasi teknologi saya ini mampu menghemat sampai 90 persen biaya diagnosa penyakit asma,"papar dia.

Dijelaskan Hari, pengembangan Hidung Elektronik dalam penelitiannya ini menggunakan tujuh buah sensor gas tipe Metal Oxide Semiconductor (MOS), di antaranya sensor Karbondioksida (CO2), Karbon Monoksida (CO), Hidrogen (H2), NO, H2S, NH3, dan VOC. Setiap sensor digunakan untuk mendeteksi senyawasenyawa di dalam udara pernapasan yang mengindikasikan adanya asma pada subjek. Sehingga alat tersebut dapat beroperasi dalam tiga tahap untuk menghasilkan keseluruhan respon sensor dengan total 150 detik.

"Hasil ini tentu lebih cepat daripada diagnosa menggunakan GC yang memerlukan waktu beberapa hari,"kata dia. Kendati begitu, Hari menyadari jika alat yang ia kembangkan masih perlu banyak peningkatan, terutama pada sensitivitas dan selektivitas dari sensor yang digunakan. I ina

445 Komputer

Pelaksanaan UTBK di Surabaya

g di sediakan oleh pitermasuk komputer an untuk pelaksanaan aksanakan di Univerma, Universitas Islam l Surabaya (UINSA), n SMKN 12 Surabaya.

"Sistem yang kami gunakan sama dengan tes SBMPTN tahun lalu yaitu semi online. Bedanya tahun ini ada 20 sesi,"urainya saat dikonfirmasi Bhirawa melalui Telphone, Kemarin (28/2). Kuota 1500 hingga 1600 peserta di pusat UTBK ITS ini dikatakannya terbuka di 20 sesi. Sehing-

omputer (UTBK). UTBK merupakan ujian tulis yang menjadi syarat wajib a Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2019.

ga peserta bisa bebas memilih mengikuti tes pada sesi kapan. Hanya saja, jika pada satu sesi sudah terpenuhi 1500 peserta, maka pendaftar akan dialihkan ke pusat UTBK lainnya. "Bisa di kampus atau kota yang berbeda," imbuh dia.

Di samping itu, Vinda juga mengungkapkan jika pihaknya telah melakukan pelatihan teknisi komputer maupun bagian IT selama tiga hari terakhir. Untuk persyaratan pendaftarannya sendiri, ia mengatakan hal itu tidak jauh berbeda dengan pendaftaran SNMPTN. Yakni, peserta lebih dulu harus membayar ke bank untuk uang pendaftaran. Setelah itu, peserta atau calon mahasiswa akan mendapatkan pin yang digunakan untuk login. "Setelah login mereka bisa langsung isi data diri dan upload foto. Yang tidak kalah penting pada saat ujian harus bawa kartu peserta dan surat keterangan lulusan dan ijazah," papar dia.

Terbatasnya komputer yang digunakan setiap pusat tes UTBK dikatakan Kasubag Humas UPN "Veteran" Jawa Timur Rudijanto, karena spesifikasi yang ditentukan oleh LTMPT, salah satunya dengan menyediakan genset serta bekerjasama dengan pihak PLN untuk menjaga pasokan aliran listrik agar tidak padam. "Kami menggandeng sejumlah lembaga di sekitar UPN untuk tempat tes selain di kampus kami. Seperti di SMKN 6 Surabaya, SMAN 14 Surabaya, SMAN 20 Surabaya, dan juga STIKOM," pungkasnya. I ina

UTBK SBMPTN

akil Ketua LTMPT, menambahkan jika akan dijadikan mengikuti SBcara sistem akan ing baik diantara ng itu, Prof Joni juga is Tes UTBK akan nsi Skolastik (TPS)

Pastikan Gratis Tanpa 'Embel-embel' Apapun

Prof Joni Hermana

yang menekankan kemampuan penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahan umum. "Untuk Tes Potensi Akademik (TKA) penekanan pada Higher Order Thinking Skills (HOTS), "tandasnya. I ina

BK

asil UTBK MPTN asil SBMPTN

Probolinggo, Bhirawa Pendidikan gratis mulai SD hingga SMP tanpa embelembel di Kota Probolinggo, bukan lagi sekadar anganangan.

Dibawah kepemimpinan Wali Kota Hadi Zainal Abidin, per tahun 2019 pendidikan gratis dan bermutu sudah mulai diterapkan. Orang nomor satu di Kota Probolinggo itu pun menjamin tidak akan ada pungutan-pungutan di sekolah, seperti yang kerap dikeluhkan wali murid. Deklarasi pendidikan gratis bagi sekolah negeri, pendidikan murah dan bermutu bagi sekolah swasta oleh seluruh insan pendidikan itu, digelar di Puri Manggala Bakti.

"Ini yang menjadi harapan. Komitmen visi misi saya, alhamdulillah berjalan lancar. Satu pemikiran yaitu pendidikan yang gratis dan bermutu. Paguyuban sekolah tidak boleh melakukan pemungutan. Semuanya dilarang," tegas Habib Hadi, Kamis (28/2).

Terkait adanya penarikan urunan seragam batik di sekolah-sekolah, menurut Habib Hadi, untuk selanjutnya akan ditata kembali ke depan. Selama ini, pendidikan gratis 9 tahun sudah di-

gencarkan tetapi secara realitas belum terlaksana. "Saya tegaskan lagi tidak boleh ada pungutan, dan jika masih sampai terjadi tentunya pasti ada sanksi. Untuk itu saya berpesan kepada Kepala Disdikpora, deklarasi ini jangan sebatas seremonial tetapi tetap dipantau dan diawasi," tuturnya.

Kebijakan wali kota, untuk menjamin pendidikan gratis memang hanya bagi sekolah negeri saja. Sekolah swasta punya hak terpisah, tetapi Habib Hadi yakin sekolah swasta juga lambat laun

mengikuti kebijakan yang ada. "Mari mencetak generasi muda yang bermutu dan berkualitas. Tidak ada lagi anak putus sekolah dan tidak mendapat hak pendidikan di usia dini," tegasnya.

Dalam APBD 2019, Pemkot Probolinggo melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN dan BOS APBD telah menganggarkan rincian yang diterima SD/SMP Negeri dan swasta. (lihat infografis). Selain dana operasional untuk sekolah tersebut, Pemkot juga menyiapkan program-program un-

Walikota Probolinggo Hadi Zainal Abidin serahkan deklarasi pendidikan gratis kepada Kadispora Maskur.

tuk peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan program-program untuk penyaluran minat, bakat dan kreativitas siswa di Kota Probolinggo. Dengan deklarasi ini pihaknya berharap bisa mewujudkan peningkatan layanan akses dan mutu pendidikan di Kota Probolinggo. "Serta menjadikan siswa di Kota Probolinggo menjadi peserta didik yang berintegritas, jujur, disiplin dan melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dalam berbagai hal yang positif," paparnya.

Kepala Disdikpora M. Maskur, menjelaskan anggaran yang telah disiapkan untuk membiayai operasional sekolah dan proses pembelajaran kebutuhan anak didik di sekolah. Ia menyebutkan, pemerintah pusat mengalokasi untuk SD per anak Rp 800 ribu. Pemkot juga memberikan Rp 800 ribu, jadi satu anak Rp 1,6 juta per tahun.

Untuk siswa SMP, pusat memberikan Rp 1 juta per anak per tahun. Dana dari daerah Rp 1 juta juga per anak. Total untuk SMP Rp 2 juta per anak. Biaya itu untuk buku pembelajaran, ekstrakurikuler dan proses pembelajaran sudah dirasa cukup. I wap

INSPIRASI PENDIDIKAN Rubrik Pendidikan Harian Bhirawa memberi kesempatan kepada para pembaca (dosen/guru, pelajar dan mahasiswa) untuk mengirimkan karya reportase berbentuk jurnalisme warga (citizen's jounalisme) baik berupa berita, feature dan berita profile terkait pendidikan yang mampu menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi perkembangan dunia pendidikan. Panjang naskah sekitar 3000 karakter , bisa dikirimkan ke : harian_bhirawa@yahoo.com dan wahyuksn@gmail.com dengan subjek : INSPIRASI PENDIDIKAN

Pendidikan Lingkungan, Ajari Siswa Mencintai Sekitarnya

WAL PELAKSANAAN UTBK

K

Walikota Probolinggo Deklarasi Pendidikan

Waktu Gelombang I : 1-24 Maret 2019 Gelombang II : 25 Maret-1 April 2019 Gelombang I : 13 April-4 Mei 2019 Gelombang II : 11 Mei-26 Mei 2019 23 April – 2 Juni 2019 10-24 Juni 2019 9 Juli 2019

Kerusakan lingkungan dan sumber daya alam telah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan.

Kerusakan lingkungan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal dan nasional saja, tetapi juga masyarakat dunia.

Sumber : diolah dari laman resmi LTMPT

Ikasdasa Berikan Motivasi Belajar Siswa Yatim Piatu Surabaya, Bhirawa Ikatan Alumni SMPN 10 Surabaya (Ikasdasa) lulusan 1962 berbagi kebahagiaan bersama 30 adik-adik pelajar di SMPN 10 Surabaya yang yatim piatu.

Ketua Ikasdasa, Bambang Udi Ukoro mengungkapkan dengan usia yang beranjak dewasa pihaknya ingin bisa bermanfaat baik itu di lingkungan sekolah SMPN 10 maupun bagi masyarakat Surabaya sehingga peran dan kehadiran Alumni SMPN 10 Surabaya bisa di rasakan manfaatnya.

"Kami disini bersama adikadik kita ini untuk membantu memberikan semangat motivasi agar lebih giat lagi untuk belajar dan terus belajar demi meraih cita-cita. Dan bagi alumni yang lain yang telah sukses dapat turut membantu dan peduli kepa-

da adik-adik kita juga kepada pihak sekolah yang telah membuat para alumni sudah menjadi sukses seperti saat ini," jelasnya, Kamis (28/2).

Bambang menambahkan kedepan Ikasdasa tentunya ingin mempunyai program yang lebih bagus dengan azas manfaat, utamanya bagi

alumni dan pihak sekolah termasuk didalamnya anak didik SMPN 10 Surabaya.

"Selain memberikan paket makan siang dan talih asih berupa uang ini, kami berharap bisa membantu untuk keperluan adik-adik dalam melaksanakan pendidikannya di SMPN 10 ini," tegasnya. I riq

trie diana/bhirawa

Para Alumni Ikasdasa saat berbagi dengan para siswa SMPN 10 Surabaya yang kurang mampu dan yatim piatu.

Oleh: Yulia Nuryani Candra, SPd, SDN Rejosalam I Kec. Pasrepan, Kabupaten Pasuruan Banyak peristiwa baik bencana atau ketidaknyamanan yang terjadi akibat kerusakan lingkungan hidup. Kebakaran hutan, sampah yang menggunung, limbah pabrik, polusi adalah beberapa kejadian yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Menyikapi hal tersebut, perlu ada pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat langsung dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Lingkungan Hidup merupakan pengetahuan, bahan materi pelajaran yang berupaya mendidik siswa Sekolah Dasar untuk memahami dan mempraktekkan langsung cara penangan masalahmasalah lingkungan hidup. Banyak kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan pendidikan lingkungan hidup. Salah satu seperti yang dilakukan oleh siswa kelas VI SDN Rejosalam I, Sabtu (23/2) kemarin.

Hari itu, para siswa kelas VI membawa beberapa peralatan bercocok tanam, seperti : sabit, gunting tanaman, tanah taman, pupuk kandang, polybag dan sebagainya.

"Hari ini kami akan mencoba pembibitan bunga puring, saya akan mengajarkan siswa bagaimana cara memotong kemudian menanamnya dengan benar. Pertama tama saya akan memotong pohon puring

yang sudah tinggi, kemudian saya potong kurang lebih 20-30 cm. Setelah itu saya bagikan kepada siswa, satu murid satu batang bunga puring. Batang bunga puring siap ditanam di dalam polybag, yang sebelumnya sudah di isi dengan kompos yang berasal dari tanah taman dan kotoran kambing." Kata Pak Syaiful guru Penjas Orkes Menurut Pak Ipul, begitu murid-murid memanggilnya. Tanaman bunga puring sangat mudah pembibitannya tinggal dipotong, ditanam. Seminggu sudah bertunas, asal rajin merawat dengan cara disiram 2 hari sekali. Tanaman hias bunga puring ini sangat indah, daunnya berwarna warni dan sangat cocok hidup di daerah panas seperti Pasuruan.

Banyak manfaat yang dapat diambil dari kegiatan ini. Pertama, Kegiatan pembibitan

yang dilakukan secara berkelompok membiasakan siswa untuk kerja sama, gotong royong, ketelitian dan tanggung jawab, Kedua, memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan melestarikan lingkungan hidup.

Ketiga, agar siswa berkomitmen untuk melindungi, memperbaiki serta memanfaatkan lingkungan secara bijaksana dan menciptakan perilaku yang bersahabat dengan lingkungan. Dari kegiatan ini secara tidak langsung mengajarkan siswa peduli terhadap lingkungan, agar siswa sadar betapa pentingnya menjaga lingkungan.

"Saya ingin menjadikan sekolah ini sejuk dan nyaman, sehingga warga sekolah kerasan belajar disini. Karena sekolah merupakan rumah kedua bagi mereka," tegas Pak Ipul lagi. I

JAWA TIMUR

8 TEROPONG JATIM

Pasca Tes Urine, Satu Pejabat Diindikasi Positif Tuban, Bhirawa Setelah dilakukan tes urine untuk 120 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, Rabu (27/2) Kemarin. Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tuban mengumumkan dari hasil tes urikhoirul huda/bhirawa ne yang menyeKepala BNNK Tuban, butkan ada salah I Made Arjana satu pejabat yang terindikasi positif.

Akan tetepi setelah dan setelah dikonfirmasi, ternyata yang bersangkutan mengkonsumsi obat jalan dengan menunjukkan resep dokter. "Hasil tes urine ini tidak ditemukan indikasi penggunaan narkotika,” tegas Kepala BNNK Tuban, I Made Arjana, Kamis (28/2).

Selain itu, kegiatan tes urine ini juga bertujuan untuk mengajak para pejabat Eselon II dan III untuk menjadi relawan dalam memerangi penyalahgunaan Narkotika dengan melibatkan mereka.

"Kan ini juga intruksi dari Sekretaris Daerah, untuk mengikuti tes urine dan berkomitmen dalam memberantas narkoba," tambahnya.

Sementara untuk, pejabat yang belum melakukan tes urine yang diselenggarakan kemarin di ruang pertemuan lantai satu rapat Sekda Kabupaten Tuban, bisa mendatangi kantor BNNK jalan Ronggolawe, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban. " Yang belum kemarin, bisa menyusul ke kantor kami," terangnya. Q hud

Asah Kemampuan Prajuritnya, Kodim Bojonegoro Gelar UTP Bojonegoro, Bhirawa Demi meningkatkan keterampilan dan kemampuan prajuritnya, Kodim 0813 Bojonegoro melaksanakan Uji Terampil Perorangan (UTP) yang berlangsung di Makodim setempat, kemarin (28/2) yang dibuka oleh Kasdim 0813 Bojonegoro Mayor Inf Hairil Achmad.

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh jajaran TNI Kodim 0813 Bojonegoro tersebut dan berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 26 sampai dengan 28 Februari 2019.

Kasdim 0813 Bojonegoro Mayor Inf Hairil Achmad mengatakan, kegiatan UTP ini merupakan merupakan kelanjutan dari Latihan Perorangan Dasar (Latorsar) dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing personil jajaran anggota serta guna menguji keterampilan prajurit.

"Pelaksanaan UTP ini dilaksanakan selama 3 hari sekaligus melihat secara langsung ketrampilan dan kemampuan para prajurit apakah sudah sesuai dengan pangkat dan jabatan yang diembannya," ungakapnya.

Mayor Inf Hairil Achmad menambahkan, setelah seluruh prajurit mengikuti UTP ini hasil latihan itu dapat digunakan sebagai acuan serta sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan latihan kelompok yang dilaksanakan pada tahap latihan berikutnya, tentunya yang disesuai-

bas/bhirawa

Puluhan prajurti TNI AD di lingkungan Kodim 0813 Bojonegoro mengikuti Uji Terampil Perorangan (UPT) untuk mengasah kemampuan dan tingkat keterampilan sesuai jabatannya. kan dengan kalender latihan satuan.

Oleh karenanya, agar dalam UTP para prajurit bisa

mendapatkan hasil yang maksimal, agar pelaksanaan UTP ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan

Darurat Sampah, Pemkot Luncurkan Perwali Pengolahan Sampah Kota Kediri, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri membuat regulasi mengurangi sampah.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 35 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kota Kediri dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Kepala Seksi Pemanfaatan Sampah dan Penanganan Limbah B3 DLHKP Kota Kediri, Ridwan mengatakan saat ini volume sampah di Kota Kediri yang ditampung di TPA Klotok sudah di atas rata-rata.

Berdasarkan data, setiap orang di Kota Kediri menghasilkan 0,5 kilogram sampah setiap harinya dan setiap harinya Kota Kediri menghasilkan sampah sebesar kurang lebih 145 ton.

“Untuk itu dengan Perwali ini masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah dan pemilahan sampah. Masyarakat juga harus menerapkan paradigma bagaimana sampah dapat bernilai ekonomis.” ungkapnya Di tahun 2019, Pemerintah Kota Kediri menargetkan persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Kediri sebesar 20%. Kemudian untuk persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 80%.

“Bila dimasukkan di TPST atau nanti saat dibawa ke TPA tinggal sepuluh sampai dua puluh lima persen saja. Itu kan berarti ada penghematan lahan hingga 90%. Penghematan lahan nya bisa sampai 8 tahun” ujarnya.

Selain itu juga dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi peng-

gunaan plastik. Karena untuk sampah plastik sendiri memerlukan waktu kurang lebih ratusan tahun agar dapat terurai.

Selain Peraturan Walikota Nomor 35 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi Kota Kediri dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, dalam acara tersebut juga disosialisasikan Perwali nomor 36 tahun 2018 tentang pelayanan penanganan pengaduan masyarakat dilingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Dalam perwali tersebut dijelaskan ruang-ruang untuk menyampaikan aspirasi ataupun keluhan. Baik penyampaian secara lisan maupun melalui Suara Warga (Surga) dan sosial media.Perwali tersebut, disosialisaikan oleh Bagian Hukum Setda Kota Kediri, . Sosialisasi ini diikuti perwakilan dari OPD dan BUMD dilingkungan Pemerintah Kota Kediri. Q van

penuh rasa tanggung jawab, sehingga nantinya hasil yang diperoleh bisa lebih optimal.

"Yang terpenting laksana-

alimun hakim/ bhirawa

Pelapor saat di kantor Bawaslu Lamongan. kan warga Desa Mojosari kecamatan Babat ke Bawaslu Lamongan, Kamis (28/2). karena diduga me-

ngelar kampanye di satu masjid.

Kedua caleg tersebut, masingmasing berinisial EW caleg DPRD Provinsi Jatim, dan M caleg DPRD Kabupaten Lamongan.

"Hari ini kita mendapatkan aduan dari masyarakat, terkait dugaan kampanye di salah satu masjid di Kecamatan Babat," kata Komisioner Bawaslu Kabupaten Lamongan Amin Wahyudin.

Dugaan bentuk pelanggaran kata Amin, yang dilakukan keduanya yakni, mengajak para jamaah yang hadir dalam acara pengajian di masjid itu, untuk memilih dirinya.

Caleg tersebut juga mengacungkan dua jari dihadapan para jamaah.

"Jadi pelapor atas nama Bapak Samsul Arif ini mengetahui bahwa

kan dengan baik kegiatan ini, dan jaga faktor keamanan masing-masing," pungkasnya. Q bas

Tuntutan Pedagang Pasar Pon Mendapat Tanggapan DPRD Trenggalek Trenggalek, Bhirawa Nasib pedagang pasar Pon Kota Trenggalek semakin terkatung-katung setelah terbakar hebat beberapa waktu lalu. Mereka akhirnya mengambil langkah mendatangi gedung wakil rakyat agar bisa secepatnya mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Kedatangan para pedagang pasar disambut baik oleh komisi II . Maka digelarlah rapat dengar pendapat yang telah di agendakan beberapa hari yang lalu antara Komisi dua DPRD dengan Paguyuban Pedagang Pasar Pon Trenggalek. Kamis (28/2) Dalam sidang tersebut Taufik Agus Winarno yang mengklaim dirinya sebagai ketua Paguyuban Pasar Pon Trenggalek dalam kesempatan itu agus pun menyata-

Warga Laporkan Dugaan Dua Caleg Kampanye di Tempat Ibadah

Lamongan, Bhirawa Dua Calon Anggota Legeslatif (Caleg) dari Partai Nasdem dilapor-

Jumat Kliwon, 1 MARET 2019

kedua caleg ini mengelar kampanye, dengan dibuktikan beberapa lembar foto kegiatan mereka sebagai bukti pengaduan ke Bawaslu Lamongan," jelas Amin Wahyudin.

Jika nanti keduanya terbukti melanggar aturan tersebut, sesuai Pasal 280 ayat 1 Huruf H, Tentang larangan kampanye di tempat ibadah maka keduanya dapat dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan membayar denda sebesar 24 juta rupiah.

"Karena laporannya baru hari ini, maka kami mempunyai waktu dua hari untuk menentukan syart formil dugaan pelanggaran dan Bawaslu Kabupaten Lamongan juga mempunyai waktu 14 hari untuk mengelar penyelidikan bersama tim Gakumdu," terangnya.Q mb9

wek/bhirawa

Rapat gelar pendapat DPRD Trenggalek. kan ,bahwa kedatangannya di gedung Dewan ini untuk menyampaikan berbagai persoalan yang di hadapi para pedagang pasca terbakarnya Pasar Pon Trenggalek beberapa waktu yang lalu.

Kata Agus para pedagang paska terjadinya kebakaran pasar pon beberapa waktu yang lalu, kemudian oleh pemerintah di relokasi di dekat terminal MPU. Seiring berjalannya waktu, saat ini dalam satu minggu dagangan mereka belum tentu laku, pasalnya banyak masyarakat yang tidak mengerti lokasi pasar sementara tersebut.

Selain itu Agus juga menyampaikan 5 tuntutan yakni penataan kios agar di tinjau ulang, jaminan keamanan, penyediaan lahan parkir, dalam melakukan penertiban terhadap pedagang jangan tebang pilih dan untuk re organisasi paguyuban.

Menanggapi paparan ter-

sebut ,Mugianto ketua Komisi II DPRD Trenggalek menyampaikan, bila saat ini para pedagang menginginkan hasil yang baik, hal itu di rasa tidak mungkin terwujud, pasalnya kondisi saat ini pasar yang di sediakan oleh pemerintah masih bersifat pasar sementara. ia pun berharap agar para pedagang menyadari akan hal itu.

Kendati demikian seluruh tuntutan dari para pedagang pasar pon untuk dapatnya di tindak lanjuti oleh OPD terkait, sepertinya halnya soal keamanan yang menjadi kewenangan dari Satpol PP Trenggalek serta beberapa tuntutan yang lain.

Namun soal re organisasi pihak Dewan tidak memiliki kewenangan akan hal itu, imbuhnya. " khusus Re organisasi itu bukan kewenangan kami silahkan hal itu di rembuk secara internal antar pedagang itu sendiri" pintanya Q wek

Hadang Faham Radikal, Perlu Gerakan Masyarakat dan Ulama AGAR tidak semakin meluas dan berkembang, faham radikal harus ditangkal. Perlu upaya serius, deteksi dini harus diterapkan untuk mengidentifikasi setiap masalah yang ada. Semua lapisan masyarakat termasuk para ulama, tokoh agama dan lembaga keagamaan harus bergerak.

“Agar tidak berkembang, masyarakat harus peka atas berkembangnya paham-paham bermasalah, seperti radikalisme, terorisme, liberalisme hingga,” kata Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim KH. Ainul Yaqin, S.Si, M.S.i, saat di Tuban Kamis (28/2).

Hal itu disampaikan Kiai Ainul Yaqin dalam diskusi dengan tema "Deteksi Dini dan Identifikasi Faham Keagamaan dan Aliran Keagamaan Bermasalah" yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di hotel Mahkota Tuban.

Acara diikuti 40 peserta dari tiga kabupaten, yakni Tuban, Lamongan dan Bojonegoro. Terdiri

dari perwakilan MUI, organisasi kemasyarakatan dan Kemenag.

Identifikasi dan seteksi dini, bisa berupa kegiatan antisipatif.

Dalam rangka mengatasi semakin berkembangnya aliran dan gerakan keagamaan bermasalah tersebut. Gerakan tersebut rentan menimbulkan konflik ditengah masyarakat dan kekerasan.

Semua elemen keagamaan harus memiliki sense of crisis atau kepekaan terhadap perkembangan aliran atau gerakan keagamaan bermasalah khususnya yang rentan menimbulkan konflik dan kekerasan.

“Dalam upaya menentukan sikap dan tindakan yang tepat, maka pemerintah perlu memerha-

tikan agar nilai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam berkeagamaan dapat terjamin dengan tenang,” tambahnya.

Menurutnya, persoalan yang mendasar adalah Islam itu agama mayoritas. Namun tidak menjadi sebuah kekuatan karena tidak adanya upaya untuk bersinergi dengan sesama muslim lainnya.

“Ini menjadi PR besar kita, bagaimana membangun harmoni sebagaima islam mengajarkan kehidupan yang harmoni meski ada dalam kemajemukan,’’ katanya.

Sementara, Kepala Kemenag Tuban Drs.Sahid, MM menabahkan, cara menangkal faham radikal di antaranya memperdalam ilmu keagamaan, menanamkan jiwa nasionalisme, membiasakan tabayyun tentang informasi yang belum jelas sumbernya. Serta menghidupkan kembali semangat gotong royong bermasyarakat.

"Setelah kegiatan ini diharapkan ada tindaklanjut dari mas-

khoirul huda/bhirawa

Kementerian Agama dari Kabupaten Tuban, Lamongan dan Bojonegro bersama MUI saat membahas cara menangkal faham radikal. ing-masing kabupaten untuk mengajak, bicara baik-baik dan bermusyawarah dengan fahamfaham yang ditengarai menyimpang," katanya.

Ciri-ciri faham radikal itu di antaranya intoleran, selalu menganggap dirinya benar, dan revolusioner. Jika ditemukan cirri tersebut, maka ada tahapan yang

dilakukan.

Harus dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data, informasi, bukti dan saksi bila ada. Lalu pengkajian terhadap pendapat para imam mahdzab dan para ulama ahli terkait faham yang diteliti.

Kemudian permu memanggil pimpinan aliran atau kelompok serta saksi ahli untuk melakukan

tahqiq dan tabayyun. Perlu juga ada tausiyah bila memang salah agar yang bersangkutan meninggalkan faham yang dianutnya itu.

“Jika diperlukan bisa ada penetapan fatwa serta pengajuan ke proses hukum melalui pelaporan ke kepolisian,” pungkas Kakankemenag Asal Kabupaten Gresik ini.Q hud

JAWA TIMUR

Jumat Kliwon, 1 MARET 2019

9

ASN Diingatkan Tidak Terjebak Politik Praktis Jember, Bhirawa Komisioner KPU Jawa Timur Gogot Cahyo Baskoro mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terjebak dalam pusaran kampanye partai politik dan mudah terprovokasi informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan alias hoax.

"ASN tidak boleh berkampanye, tapi kalau mengikuti pelaksanaan kampanye selama tidak pakai atribut, itu boleh.Ini untuk mengetahui visi misi dan program para peserta pemilu. Tolong itu dijaga betul, karena nanti kita akan memasuki masa kampanye baik melalui media, maupun rapat umum yang akan dimulai 24 Maret sampai 13 April 2019," ujar Gogot saat memberikan materi kepada OPD terkait, TNI/Polri dalam Rapat Singkrunisasi dan Fasilitasi Pemilu Legeslatif dan Pemilu Presiden se Wilker Bakorwil V Jember, Kamis (28/2/2019).

Dalam kesempatan tersebut, mantan reporter Radio Soka FM Jember ini memaparkan tahapantahapan pelaksanaan Pemilu Legeslatif dan Pilpres yang akan di helat 17 April 2010. Diantaranya massa kampanye media dan rapat umum yang banyak ke pengerahan massa.

" Kami masih melakukan koordinasi dengan KPU RI dan KPU Kab/Kota di Jawa Timur untuk mengatur masa agar tidak saling bersilangan. Misalnya, hari pertama partai A, semua Kab/Kota jadwalnya partai A, Hari kedua dijadwal partai B, semua Kab/Kota jadawalnya partai B, begitu seterusnya. Begitu pula kampanye terbuka Capres-Cawapres maupun DPD diatur seperti itu. Strategi ini masih dalam tahap penggodokan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota," ungkapnya.

Selain itu, Gogot mengapresiasi langkah Bakorwil V Jember yang pro aktif memfasilitasi kegiatan ini. Bahkan Gogot mengaku seyogyanya pertemuan ini dilaksanakan secara inten, karena sangat membantu pelaksanaan pemilu yang damai, adil dan lancar. " Saya sangat berterima kasih dengan Bakorwil V Jember yang proaktif membantu mensukseskan

pelaksanaan pemilu serentak ini.

Suksesnya pemilu bukan tanggung jawab KPU saja sebagai penyelenggara, tapi semua pihak. Apalagi yang hadir dalam rakor ini, ada lembaga pemerintahan, sehingga dapat membantu mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar," harap Gogot kemarin.

Ketua Bawaslu Jatim Muhammad Amin berharap ada partisipasi masyarakat dalam upaya pengawasan partisipatif terhadap seluruh tahapan pemilu.

"Bagaimana mengawasi pelaksanaan Pemilu 2019 agar seluruh tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang ada, tanpa partisipasi masyarakat. Bawaslu belum mampu secara maksimal menguasai seluruh tahapantahapan," ujar Amin kemarin Bawaslu sendiri berharap agar pemilu 2019 ini berjalan jujur, adil dan berintegiras. Dengan melakukan berbagai upaya dalam menekan dugaan kecurangan dilapangan " Kami bersepakat dengan seluruh jajaran sampai ke tingkat bawah (pengawas tingkat desa), untuk tetap melakukan penindakan jika ditemukan kecurangan sesuai dengan aturan yang ada.

Pelanggaran akan ditindak sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Mulai sangsi administrasi hingga pemecatan. Jika tergolong berat (terstruktur dan masif) bisa ditindak pidana pemilu hingga putusan pengadilan seperti money politik," tandas Amin.

Sementara Kabid Disiplin dan Jiwa Korsa BKD Pemprov Jatim Triyuwono dalam kesempatan itu mengaku tidak ada temuan (pelanggaran) yang signifikan terkait ASN di Jawa Timur. " Selaman ini mereka (ASN) paham terhadap aturan dan sangsi yang akan diterima jika terlibat dalam politik praktis," katanya Triyuwono juga mengaku, selama ini ASN sudah tahu terkait dengan hak politiknya, termasuk situasi-situasi yang sekarang memang sedang terjadi terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan seluler dan medsos. " Jadi mereka cukup hati-hati karena banyak peristiwa-peristiwa yang tidak sengaja menjadi sebuah pelanggaran netralitas.

Misalnya ada seorang PNS punya teman karir yang sukses di dalam dunia politik, kemudian like dimedsos dianggap sebuah pelanggaran. Mereka belajar dari

effendi/bhirawa

Komisioner KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro saat menyampaikan materi dalam Rapat Singkrunisasi dan Fasilitasi Pemilu Legeslatif dan Pemilu Presiden se Wilker Bakorwil V Jember, Kamis (28/2). itu sehingga mereka tidak pernah melakukan," katanya mencontohkan.

Sementara, Kepala Bakorwil V Jember R.Tjahjo Widodo mengakatan, kegiatan ini (Raker) bertujuan untuk memberikan pamahaman kepada ASN diwilayah kerjanya tentang batasan dan sangsi yang akan diterima jika

Diskan Tebar 12 Ribu Benih Ikan Nila Probolinggo, Bhirawa Dalam rangka melestarikan biota perairan umum dan peningkatan gizi masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Perikanan (Diskan) bekerja sama dengan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Probolinggo melakukan penebaran 12 ribu benih ikan nila di Rawa Sukolilo Desa Blado Kulon Kecamatan Tegalsiwalan.

Kegiatan ini dilaksanakan di sela-sela kegiatan Caturwulan ke-X bagi Dewan Kerja Cabang (DKC), Brigade Penolong (BP) 13.13 dan Pramuka Penegak/Pandega se-Kabupaten Probolinggo yang dilaksanakan oleh Kwarcab Gerakan Pramuka Probolinggo.

Penebaran ribuan benih ikan nila di Rawa Sukolilo Desa Blado Kulon Kecamatan Tegalsiwalan ini secara simbolis dilakukan oleh Wakil Bupati Probolinggo yang juga Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko didampingi oleh Forkopimka Tegalsiwalan dan petugas dari UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau Diskan Kabupaten Probolinggo.

Kepala Diskan Kabupaten Probolinggo Dedy Isfandi me-

TEROPONG JATIM

Kendala Kekurangan Pengawas TPS Terselesaikan

wiwit/bhirawa

12 ribu benih ikan nila di tebar wabup Timbul di Rawa Sukolilo. lalui Kepala Bidang Perikanan Budidaya Hari Pur Sulistiono, Kamis 28/2 mengatakan penebaran benih ikan di perairan umum Rawa Sukolilo ini

merupakan upaya pelestarian biota perairan umum yang bertujuan agar populasi biota air tidak mengalami kekosongan.

“Penebaran benih ikan di

Danrem 083 Baladhika Jaya Ajak Lintas Elemen Sukseskan Pemilu Situbondo, Bhirawa Menjelang pesta demokrasi 17 April 2019 mendatang, jajaran Polres Situbondo menggelar kegiatan cangkrukan Kamtibmas bersama Forum Silaturahmi Kamtibmas (FKS) Rabu malam (27/2).

Kegiatan ini diadakan dalam rangka untuk menciptakan Situbondo yang aman, damai dan sejuk menyambut Pemilu 2019. Kegiatan silaturahmi yang digelar sejak pukul 20.00 wib di Cafe Kumpul-Kumpul Jalan PB. Sudirman Situbondo.

Dihadiri oleh Forkopimda, toga (tokoh agama); tomas (tokoh masyarakat); toda

terlibat dalam politik praktis. " Mereka (ASN) diharapkan tidak terjebak dalam politik praktis. Selain itu, dengan rakor ini diharapkan, para ASN ikut membantu penyelenggara untuk bersosialisasi kepada masyarakat agar Pemilu 2019 berjalan sukses dan berintegritas," pungkas Tjahjo kemarin.Q efi

(tokoh pemuda); para mahasiswa dan LSM yang ada di Kabupaten Situbondo.

Yang istimewa Danrem 083 Baladhika Jaya Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo didapuk menjadi pembicara yang berbarengan dengan kunjungan kerja di Kodim 0823 Situbondo.

Data Bhirawa menyebutkan, beberapa pejabat yang hadir dalam Forum Silaturahmi Kamtibmas, di antaranya Kapolres Situbondo AKBP Awan Hariono; Dandim 0823 Situbondo Letkol Inf Ahmad Juni Toa; Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Toetik Ernawati; Kepala Kejari Nur Slamet dan Ke

tua MUI KH Syaiful Muhyi.

Dalam arahannya Kapolres Situbondo, AKBP Awan Hariono mengucapkan terima kasih kepada Danrem 083 yang memenuhi undangan Forum Silaturahmi Kamtibmas dalam rangka membahas dan diskusi bersama tentang situasi kamtibmas serta permasalahan yang ada di Kabupaten Situbondo.

Kata Kapolres Awan, selama ini Situbondo aman dan kondusif berkat keberhasilan bersama antara TNI Polri, Pemerintah, Toga, Tomas, masyarakat yang selalu guyup rukun. Q awi

perairan umum ini bertujuan untuk melestarikan biota air perairan di Kabupaten Probolinggo agar tetap hidup dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu nantinya bisa menjadikan Rawa Sukolilo sebagai salah satu destinasi wisata mancing di Kabupaten Probolinggo,” katanya.Q wap

Batu, Bhirawa Kekurangan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 mendatang akhirnya bisa dipenuhi Bawaslu kota Batu. Kebutuhan sebanyak 757 tenaga PTPS telah terpenuhi setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran hingga 27 Februari kemarin.

Selama masa pendaftaran PTPS di kota Batu yang ditutup pada 21 Februari lalu hanya mendapatan 583 pendaftar saja. Padahal kebutuhan tenaga PTPS di Kota Wisata ini sebanyak 757 orang. Artinya, dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 mereka masih kekurangan sebanyak 174 personel.

"Karena sampai akhir masa pendaftaran jumlah kuota minimal masih belum terpenuhi, maka kami (Bawaslu Batu) memerintahkan Panwaslu Kecamatan untuk membuka masa perpanjangan pendaftaran PTPS pada 25-27 Februari 2019,"ujar Ketua Bawaslu Kota Batu, Abdur Rochman, Kamis (28/2).

Ia menjelaskan bahwa dari jumlah TPS yang ada di Kota Batu pasca ditetapkannya DPTb dan DPK pada 18 Februari lalu, berpotensi bertambahnya 3 TPS baru. Beberapa waktu lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu telah menetapkan 499 daftar pemilih tambahan (DPTb) yang berdampak harus ditambahnya jumlah TPS.Q nas

Kejari Kepanjen Berhasil Eksekusi Mantan Camat Turen Kab Malang, Bhirawa Mantan Camat Turen, Kabupaten Malang Suyitno Effendi (61), akhirnya dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang.

Mantan Camat Turen ini buron Kejaksaan setempat setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Penangkapan Suyitno di rumah pribadinya, di Jalan Terusan Cikampek, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pada Kamis (28/2) siang.

Sedangkan mantan Camat Turen tersebut didakwa atas kasus tindak pidana korupsi berupa pembangunan 10 unit Pos Pengamanan Lingkungan (Poskamling) dengan nilai anggaran sebesar Rp 50 juta, pada tahun 2003-2004.

“Dan dalam dakwaanya, yang bersangkutan saat itu masih menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Seketaris Ke-

satuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, serta juga merangkap jabatan sebagai sebaga Pengendali Pelaksana Kegiatan (PPK) tahun 2003,” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Kepanjen, Kabupaten Malang Heri Pranoto, Kamis (28/2), kepada wartawan Ia mengatakan, kasus tersebut sesuai putusan tahun 2009, Suyitno divonis satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta dengan subsider satu bulan kurungan penjara. Dan terdakwa kemudian banding pada bulan September 2009, yang kemudian keluar putusan dari banding yang dilakukan terdakwa pada tanggal 21 April 2014. Dan hasilnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang.

Namun. Lanjut Heri, tidak puas dengan putusan tersebut, maka terdak-

wa mengajukan kasasi. Sedangkan dari hasil dari kasasi pada tanggal 16 Nopember 2015 dengan Nomor Surat 243 K/Pidsus/2015, kasasi yang diajukan Suyitno ditolak.

“Kemudian kami menerima salinan kasasinya pada 10 Januari 2018 dan kita eksekusi. “Tapi selama proses eksekusi, Suyitno selalu tidak ada ditempat, dengan alasanya sakit dan berobat ke luar kota,” terangnya.

Sedangkan selama dalam proses eksekusi yang akan dilakukan Kejaksaan, lanjut dia, hal itu juga bersamaan keluarnya surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Suyitno.

Dan eksekusi yang kita lakukan ini juga menindak lanjuti program Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, yakni Program Tabur 31.1 Tahun 2018 tentang Buronan Kasus Korupsi maupun Pidana Umum. Q cyn

Kades Ngenep Didesak Mundur Puluhan Pengunjukrasa PULUHAN warga Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kamis (28/2) siang, melakukan aksi unjukrasa di kantor desa setempat.

Dalam aksinya mereka menilai Kades Ngenep Niti Achmad bersikap arogan terhadap perangkat desa dengan memberhentikan tiga orang kepala dusun (kasun) di luar prosedur.

Menurut, Koordinator aksi warga Desa Ngenep Faturohzi, Kamis (28/2), saat meminta klarifikasi kepada Kades Ngenep Niti Achmad, , kades telah melakukan semen-mena terhadap perangkat desanya, sehingga ketiga orang kasun diperhentikan tanpa ada musyawarah.

“Ini kami anggap bahwa Niti Achmad sudah arogan dalam memimpin Desa Ngenap,” kata dia.

Mediasi sendiri dipimpin Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Malang Kompol Sunardi, dan bersama Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Karangloso Sedangkan aksi unjukrasa yang digelar bersama warga, lanjut Faturohzi, , tidak hanya memper-

soalkan pemberhentian tiga orang kasun saja, tapi pihaknya juga mempersoalkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pembangunan pipanisasi.

Dan selama ini, aspirasi warga terkait persoalan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh kades.

Bahkan, pengaduan warga pun juga tidak ditanggapi oleh pihak kecamatan, “Dari persoalan itulah, maka dirinya bersama warga menggelar aksi unjukrasa, agar persoalan ini bisa terbuka. Namun, dari hasil pertemuan antara warga dengan kades, dan Kabag Ops Polres Malang, serta Muspika Karangploso, belum bisa membuat warga menerima jawaban kades,” tutur Faturohzi.

Karena jawaban kades belum memuaskan warga, tegas dia, maka pihaknya bersama warga desa yang lainnya, meminta Niti Achmad mundur dari jabatan Kades Ngenep. Karena selama desa ini dipimpin dia, banyak persoalan yang muncul.

“Seharusny sebelum ada pemberhentian kasun, diawali dulu dengan Surat Peringatan (SP), namun kades langsung memberhentikan kasun tanpa melalui mekanisme. Untuk itu, dirinya meminta Niti Achmad mundur dari jabatan kades,” tegas Faturohzi.

Ditempat yang sama, Kepala Desa Ngenep Niti Achmad menegaskan, jika dirinya memberhentikan ketiga kasun sudah melalui mekanisme, bahkan dirinya sudah mengeluarkan SP, dan sudah ditandatangani bercap matrei.

Selain itu, dirinya juga sudah berkoordinasi dengan Camat Karangploso. “Kami selaku Kades Ngenep memberhentikan tiga orang kasun, karena mereka telah

menyalahgunakan uang PTSL, totalnya mencapai Rp 154,9 juta,” ungkapnya.

Dari kasus itu, kata dia, sudah kita laporkan ke pihak Kepolisian, agar persoalan tersebut bisa diproses secara hukum. Meski ketiga orang kasun tersebut sudah mengembalikan uang kepada panitia PTSL. Sedangkan dari jumlah uang tersebut, Kasun Pangkat telah membawa uang PTSL sebesar Rp 120,7 juta, Kasun Misriono sebesar Rp 27 juta, dan Kasun Imron sebesar Rp 7,2 juta.

“Dengan kasus itu, maka kami memberhentikan ketiga kasus, karena mereka elah melakukan penyelewengan uang PTSL. Dan jika tidak benar, jika dirinya memberhentikan diluar prosedur, dan itu bisa ditanyakan kepada Camat Karangploso,” paparnya.

Selain mereka mempersolkan pemberhentian ketiga kasun, terang Niti, mereka juga mempersoalkan pembangunan pipanisasi yang dipertanyakan untuk siapa pembangunan tersebut.

cyn/bhirawa

Perwakilan pengunjukrasa warga Desa Ngenep, Kec Karangploso, Kab Malang, saat dimediasi Kabag Ops Polres Malang Kompol Sunardi bersama Muspika Karangploso, di Aula Kantor Desa Ngenep.

Sementara, pembangunan pipanisasi itu program penyediaan air minum melalui Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pansimas).

Dan itu adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota.

“Jadi pembangunan pipanisasi tersebut ditangani oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Sehingga pembangunan pipanisasi untuk penyediaan air minum itu, diperuntukkan untuk masyarakat Desa Ngenep dan warga perumahan. Dan pembangunannya saat ini masih belum selesai,” tegas dia.Q cyn

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

10 KELANA

Jokowi Hadir di Stadion Gelora Delta, PKL Premium di Jl Ponti Diliburkan Sidoarjo, Bhirawa PKL Premium atau PKL bermobil yang biasanya berjualan khusus di hari Minggu pagi saja, di sepanjang Jl PONTI yang ada di sebelah barat Stadion Gelora Delta Sidoarjo, khusus Minggu (3/3) besok, diminta untuk libur sementara.

Sebab pada Hari Minggu lusa, akan hadir Presiden Joko Widodo bersama istri dan rombongan, ke Stadion Gelora Delta, untuk menghadiri peringatan Hari Pekerja Indonesia dan HUT SPSI ke 46.

Informasi yang didapat, RI 1 akan tiba ke Stadion Gelora Delta Sidoarjo sekitar pukul 07.30 WIB, dan menyapa sekitar 50 ribu massa undangan yang mengikuti kegiatan peringatan Hari Pekerja Indonesia tersebut. Presiden Joko Widodo, juga akan memberikan sambutannya dalam acara itu.

Menurut salah satu anggota PKL Premium Jl PONTI, Jaini, sebanyak 150 anggota PKL sudah mendapat informasi akan kedatangan RI-1 di Stadion Gelora Delta, pada Minggu (3/3). Sehingga para anggota PKL Premium diminta libur sementara, supaya kawasan sekitar Stadion Gelora Delta tidak sampai macet. ‘’Para anggota bisa menyadari, apalagi libur cuma pada Minggu itu saja, Minggu depannya kembali bisa jualan lagi,’’ komentar Jaini, Kamis (28/3) kemarin, yang sudah ikut dalam kelompok PKL Premium itu sejak awal ada atau pada tahun 2017 lalu.

Menurut Jaini, yang warga Desa Pagerwojo Kec Buduran itu, kawasan Jl PONTI ini, dipakai berjualan oleh para PKL Premium karena sangat strategis.

Karena Jl PONTI berada di tengah pusat keramaian Kota Sidoarjo, yakni di sebelah barat stadion Gelora Delta.

Sehingga banyak PKL lain yang akhirnya ingin bisa berjualan juga disana. Tapi oleh panitia yang awal-awal membentuk PKL Premium di Jl PONTI ini, dibatasi cukup hanya sebanyak 150 anggota saja. Pemikirannya, bila terlalu banyak lalu lintas di jl PONTI akan macet. Padahal PKL Premium punya konsep, meski jualan tapi kalau bisa jangan sampai menimbulkan macet.

Selama ini, kata Jaini, PKL Premium hanya memakai jalur Jl PONTI sebelah barat saja untuk jualan. Jl PONTI sebelah timur tetap dipakai untuk lalu lintas kendaraan. Sehingga kawasan jalan yang berada di sebelah barat stadion itu selama ini tak sampai macet.

Kendaraan roda dua dan empat tetap bisa lewat.Q kus

Pemenang Bandeng Kawak Mengeluh Lomba Kurang Kompetitif

Jumat Kliwon 1 MARET 2019

Wali Kota Berkomitmen Cegah Korupsi di Kota Mojokerto Kota Mojokerto, Bhirawa Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari hadir dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi serta Penandatanganan Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama KPK di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (28/2). Rakor seluruh Pemerintah Daerah di Jatim ini diikuti Bupati / Wali Kota se-Jatim, serta unsur pimpinan dari DPRD Jatim.

Pengarahan dari KPK ini merupakan bentuk pendampingan KPK kepada Pemerintah Daerah di Jatim dan merupakan tindak lanjut kunjungan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa ke Gedung KPK Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Khofifah memaparkan nilai Provinsi Jatim dalam aksi program penanggulangan korupsi terintegrasi tahun 2018. ‘’Nilai Provinsi Jatim yang terdiri dari satu Pemprov dan 38 Pemkab / Pemkot adalah 66% atau 8 % diatas nilai rata-rata nasional yaitu 58%. Optimalisasi pendapatan daerah di Jatim memperoleh nilai terendah dalam evaluasi KPK. Kami harapkan asistensi yang

lebih detil dari Tim Korsupgah supaya dari sisi pendapat daerah bisa dimaksimalkan,’’ harap Khofifah.

Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan, kendala - kendala yang dihadapi Jatim berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Inspektorat Provinsi Jatim yaitu tentang aplikasi perencanaan dan penganggaran yang sudah ada namun belum terintegrasi, PTSP masih ada permintaan rekomendasi teknis yang kemudian belum dapat dilaksanakan oleh PTSP. ‘’Kendala dalam Manajemen ASN adalah implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang membutuhkan anggaran yang besar dan

pengembangan serta penerapan aplikasi e-kinerja sebagai dasar pemberian remunerasi yang membutuhkan persiapan waktu yang relatif lama,’’ lanjutnya.

Dengan adanya kendala ini, Gubernur Jatim memohon bimbingan KPK dan instansi terkait agar rencana aksi yang akan dilanjutkan pada tahun 2019 ini, dapat terlaksana dengan optimal dan bermanfaat dengan sebanyak-banyaknya terhadap kepentingan masyarakat.

Terkait Program CETTAR (Cepat, Efektif, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif) Khofifah mengatakan, akan menyiapkan Tim Audit CETAR di OPD. ‘’Melalui Tim Audit CETTAR kita bisa melihat tidak sekedar cepatnya layanan diberikan tetapi efektifitas, transparansi dan akuntabilitas tingkat respon yang memberikan kenyamanan kecepatan dan memaksimalkan seluruh layanan kepada masyarakat,’’ jelas Khofifah

kariyadi/bhirawa

Wali Kota Mojokerto Ning Ita ketika penandatanganan komitmen dengan KPK di Pemprov Jatim, Kamis (28/2).

Sementara itu, usai penandatanganan komitmen dengan KPK, Ning Ita sapaan akrab Wali Kota Mojokerto ini menjelaskan, ada 12 yang menjadi kesepakatan. Pertama, tentang pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran yang bebas intervensi melalui

implementasi e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi.

Kedua, meningkatkan transparansi proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik e-procurement serta menjamin kemandirian Unit Kerja Pengadaaan Barang dan Jasa (UKPBJ).Q kar

Bupati Gresik Tandatangani Komitmen Pemberantasan Korupsi

Kapolres Gresik, bersama Wakil Bupati dan Kajari Gresik usai acara.

kerin ikanto/bhirawa

Kapolres dan Kajari Gresik Ingatkan Bahaya Korupsi Gresik, Bhirawa Untuk menghindari kesalahan pengelolaan keuangan desa yang berimplikasi sanksi hukum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab Gresik menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek), tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) tahun 2019 untuk para Kepala Desa (Kades) se Kab Gresik.

Setidaknya, ada 330 Kedes hadir pada Bimtek itu yang digelar di Ruang Mandala Bhakti Praja, Kamis (28/2).

Selaku nara sumber, selain Wakil Bupati (Wabup) Moh.Qosim, Kapolres Gresik, AKBP, Wahayu Sri Bintoro dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, Pandu Pramukartika.Selain itu, Pemkab Gresik juga menghadirkan perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi (BPKP) Jatim, Rien Retnowati.

Sidoarjo, Bhirawa Merasa menjadi juara berturut-turut setiap tahun, para petani tambak yang menjadi pemenang timbang Bandeng Kawak asal Kec Jabon mengeluh. Proses timbang ikan bandeng yang akan dibuat lelang terasa kurang kompetitif. Kenapa juaranya selalu petambak asal Jabon dan Tanggulangin, Sidoarjo. ‘’Padahal, para petambak di Sidoarjo ini sangat banyak sekali, meliputi wilayah pesisir Sidoarjo yang sangat luas sekali. Kini pesertanya lebih banyak lagi, jadi bisa bersaing dengan teman - teman petambak dari wilayah yang lain, tidak selalu itu - itu saja pemenangnya,’’ keluh Sanaji warga Desa Kalidawir, Tanggulangin, Sidoarjo, usai menjadi juara kedua dalam timbang bandeng, Kamis (28/2) kemarin.

Sanaji menegaskan, kemenangan seperti dinilai tak seimbang, pemenang yang dimasukan dalam lomba diambil 4 nomor yakni 1, 2, 3 dan 4. Kalau saya sendiri sudah pernah menjadi juara bandeng kawak selama tiga tahun berturut-turut tanpa Rapat Koordinasi dan Evaluasi ada kontestan dari kecamaserta Penandatanganan tan lainnya. ‘’Peserta yang menjadi Komitmen Bersama juara merasa tidak bangga, Pemberantasan Korupsi karena tidak ada perlaTerintegrasi di Provinsi Jatim wanan dari kontestan lainnya. Kab Sidoarjo terkenal bersama Komisi dengan petani tambak banPemberantasan Korupsi (KPK) dengnya, kemana mereka kok tidak ada yang muncul,’’ Tahun 2019, digelar Kamis (28/ jelas Sanaji.

2) di Gedung Negara Grahadi Wakil Bupati Sidoarjo, Surabaya.

Nur Ahmad Syaifuddin, yang hadir memantau jaHadir dalam acara ini Wakil Ketua lannya penimbangan, meKPK, Alexander Marwata, Gubernur ngatakan, kegiatan ini saJatim, Khofifah Indar Parawansa, Wakil lah satunya menggugah Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, Ketua DPRD Jatim, Sesemangat para petani tamkdaprov Jatim, Inspektur se-Jatim, bak agar lebih tekun dan Korsupgah KPK Jatim, 38 Bupati / Wali sabar dalam mengelola Kota se-Jatim dan seluruh Pejabat tambak, dan membesarkan OPD di lingkungan Pemprov Jatim. ikan bandengnya. Selain Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi didampingi Sekdakab Mojokerto, Hery itu, dengan adanya banSuwito dan Inspektur Kab Mojokerto, deng kawak ini mampu Bambang Wahyudi, juga melakukan merajut kebersamaan dapenandatanganan komitmen ini. lam membangun Sidoarjo Gubernur Jatim, Khofifah Indar yang lebih maju.

Parawansa dalam sambutan mengatakan, pihaknya sangat mem‘’Saya berharap, peserta butuhkan pengawalan dari KPK untuk lomba timbang bandeng memberantas korupsi di Jatim. ‘’Kami kawak, yang hasilnya akan ingin mendapatkan pengawalan. Kami dilaleng ini agar pesertanya harap dengan adanya penandalebih banyak lagi. Namun tanganan ini, kemungkinan terjadinya korupsi di seluruh lini bisa diantisipasi. demikian mengelola tamKPK hingga para kepala daerah harus bak dan membesarkan ikan saling mengingatkan. Mengingatkan bandeng itu tidak mudah. hal ini butuh dengan komitmen berMungkin karena faktor itusama,’’ kata Khofifah. lah, hingga peminat lomba Alexander Marwata dalam acara ini mengatakan, ijon menjadi salah satu timbang ini kurang pemodus paling sering digunakan untuk sertanya,’’ jelasnya.Q ach

Menurut Wabup Qosim, Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diperuntukkan bagi kebutuhan pengelolaan keuangan desa. Pada tahun 2018 lalu semua desa di Gresik sudah menggunakan aplikasi itu. ‘’SisKeuDes ini diciptakan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi dan transparansi keuangan desa. Saya bangga apabila semua desa di Kab Gresik sudah menggunakan dan menguasai aplikasi SisKeuDes ini. Sehingga aplikasi ini sudah optimal dilaksanakan pada pencatatan keuangan di seluruh desa di Gresik,’’ kata Wabup Qosim.

Terkait pengelolaan keuangan desa, Kapolres Gresik, AKBP Wahyu Sri Bintoro menegaskan, agar Kades tak usah takut di evaluasi dalam melaksanakan pembangunan dengan dana desa. ‘’Kalau anda semua jujur, transparan

dan mengelola keuangan desa dengan professional serta pertanggungjawabannya jelas, tentu saja tidak perlu ada ketakutan,’’ tegas Kapolres.

Selain itu, Kajari Gresik, Pandu Pramukartika yang juga menjadi nara sumber juga mengingatkan bahaya korupsi. Menurut orang nomor satu di Kejaksaan Negeri Gresik ini jika ada kerugian negara dan ada perbuatan melawan hukum, untuk menghindari kesalahan pengunaan dana desa, Pandu Pramukartika memberikan beberapa tips. ‘’Dalam perencanaan pembangunan ikutkan BPD dan tokoh masyarakat, pelaksanaan swakelola dibicarakan dengan masyarakat, spek bangunan harus sesuai, harga yang digunakan harus sesuai dengan harga setempat, penyerapan anggaran tidak dipaksakan dan sesuaikan dengan target waktu,’’ katanya.Q eri

Gresik, Bhirawa Bersama bupati dan wali kota se Jatim (Jatim), Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto menandatangani komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Penandatangan dilakukan di Gedung Grahadi Surabaya pada saat Rakor, Kamis (28/2). Penandatanganan dibuka Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan juga dihadiri Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata.

Gubernur Jatim mengatakan, kegiatan Rakor itu digelar sebagai bentuk upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di Jatim. Ke depan, Gubernur Khofifah akan menerapkan Program Survei Penilaian Intergeritas (SPI). Ini mengingat mayoritas OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang terjadi berlakangan ini berkaitan dengan integritas para pejabat. ‘’Dari survei itu akan terlihat mana area yang rentan.

Sehingga, ada preventif atau solusinya juga,’’ katanya.

Survei itu, lanjut Khofifah, akan menjadi baseline perbaikan di Jatim yang akan dilakukan setiap tahun dan akan menjadi tolok ukur transportasi serta integritas pemerintahan di Jatim.

Baik itu Pemprov maupun Pemkab/Pemkot.

Sementara itu, Alexander Marwata menyampaikan, yang menjadi sorotan KPK saat ini di tahap perencanaan anggaran. Sebab menurutnya, pada tahap perencanaan anggaran, sudah ada indikasi korupsi. ‘’Maka kami mendorong e-Planning dan e-Budgenting diperkuat. Agar masyarakat bisa mengikuti dan mengawasi perencanaan itu,’’ kata Alexander Marwata.

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto usai mengikuti Rakor itu mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. ‘’Hal ini kami lakukan sebagai upaya pencegahan serta mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi. Serta sebagai implementasi dari penandatanganan komitmen yang dilakukan secara bersama-sama ini,’’ ujar Sambari.Q eri

kerin ikanto/bhirawa

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto saat menandatangani komiten bersama.

Pemkab Mojokerto Teken Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan KPK Jalankan Tupoksi, APIP Harus Bebas Intervensi

Wabup Mojokerto Pungka siadi menanda tangani komitmen bersama KPK. praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. ‘’Pengusaha bawa temanteman ke DPRD. Ketika anggaran disetujui, kemudian akan mendapat fee. Pemenang lelang sudah diputuskan sejak awal, ini jangan sampai terjadi di Jatim. KPK mendorong eplanning dan e-budgeting,” katanya.

Modus ijon proyek adalah apabila seorang pejabat di daerah menerima dan menghitung fee dari calon para pengusaha, dengan janji akan memberi proyek yang sudah masuk dalam APBD. Proyek yang akan dikerjakan sudah ditentukan pemenangnya sebelum lelang (tender) proyek.

Bagi yang tidak setor, dipastikan pihaknya tak akan kebagian proyek.

Tidak sedikit yang sudah setor uang pun, tak kebagian proyek. Selain masalah ijon. Menurut KPK, banyak ditemukan kepala daerah juga melakukan intervensi terhadap kinerja

pemeriksaan Inspektorat.

Menurut Alex, Inspektorat harus menjadi lembaga yang independen dan bisa mengawal sampai akhir jabatan.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Inspektorat harus independen dalam bekerja. Persoalan paling besar dan mendasar dalam pemberantasan korupsi adalah komitmen dan integritas pimpinan.

Wakil Bupati Pungkasiadi juga menegaskan, Pemkab Mojokerto mendukung penuh komitmen bersama KPK. ‘’Guna memperkuat APIP/Inspektorat, diperlukan beberapa hal yang harus dilakukan. Diantaranya memenuhi kuantitas dan kualitas SDM APIP, memastikan tercukupinya Anggaran Pengawasan APIP, dan memastikan APIP bebas dari intervensi pihak manapun dalam melaksanakan Tupoksi. Kita dukung penuh program ini untuk pencegahan tindak pidana

kurupsi, demi mewujudkan pemerintahan bersih, anti Pungli, dan professional,’’ kata Wabup.

Sedikitnya ada 12 point komitmen bersama yang disepakati. Yakni, melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik, serta bebas intervensi melalui implementasi e-planning dan e-budgeting terintegrasi.

Meningkatkan tranparansi proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (e-procurement), serta menjamin kemandirian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang transparan dan akuntabel melalui penggunaan aplikasi berbasis elektronik. Melaksanakan penguatan APIP. Melaksanakan perbaikan manajemen pengelolaan ASN meliputi proses seleksi, mutasi, rotasi dan promosi jabatan yang

bebas dari praktek korupsi.

Mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pemanfaatan aplikasi berbasis elektronik dan penggalian potensi pendapatan serta penegakan aturan. Melaksanakan tata kelola Dana Desa termasuk pengawasan dan pemanfaatan yang efektif dan akuntabel. Melaksanakan upaya-upaya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang transparan dan akuntabel.

Melaksanakan langkah-langkah perbaikan tata kelola di sektor-sektor strategis antara lain seperti Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ketahanan Pangan serta Sumber Daya Alam lainnya. Optimalisasi kepatuhan pelaporan LHKPN. Optimalisasi Sistem Pengendalian Gratifikasi serta pelaporan gratifikasi. Dan, Melaksanakan Rencana Aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.Q kar.adv

kariyadi/bhirawa

Wabup Pungkasiadi bersama sejumlah kepala daerah dan Gubernur Jatim dalam rakor bersama KPK di Pemprov Jatim.n kariyadi/bhirawa

Jumat Kliwon, 1 MARET 2019

“Kami Tidak Takut dan Terus Melakukan Penertiban”

l Sambungan hal 1

Pria yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya ini menyatakan, mulai Rabu (27/2) malam, Garnisun telah melakukan patroli bersama anggota Satpol PP dan kepolisian seperti permintaan Wali Kota Risma. Patroli yang melibatkan Garnisun dan kepolisian ini untuk membantu Satpol PP karena Satpol PP tidak diperbolehkan membawa senjata api.

“Mulai tadi malam (Rabu malam, red) kita sudah patroli bersama. Termasuk anggota Satpol PP yang terkena bacokan hari ini (kemarin, red) juga sudah masuk kerja. Dia baik-baik saja.

Tidak ada luka yang serius,” ungkapnya.

Menurut dia, peristiwa pembacokan itu terjadi awalnya, korban bersama anggota Satpol PP yang lain melakukan patroli rutin pengamanan dan penertiban di Pasar Keputran.

Selama ini, khusus untuk bongkar muat barang dagangan ditetapkan pada pukul 22.00 WIB dan itu harus dilakukan di depan pasar.

Namun, sekitar pukul 20.00 WIB, ternyata ada dua pick up yang melakukan bongkar muat sayur di Jalan Keputran. Padahal saat itu masih digunakan jalan umum, sehingga dikhawatirkan menyebabkan kemacetan.

Makanya, saat itu korban dan petugas Satpol PP lainnya menghampiri pick up itu dan memeriksa identitas pengemudinya.

“Tapi ternyata salah satu pemilik dagang­an sayur yang melakukan bongkar muat itu tidak terima saat diperingatkan, kemudian dia mengeluarkan senjata tajamnya dan menyabetkan ke arah anggota kami. Beruntung anggota kami berhasil menangkisnya, sehingga dia mengalami luka di bagian lengannya,” kata dia.

Akhirnya, korban langsung dilarikan ke RS Soewandhi untuk dilakukan pengobatan dan dilakukan visum. Saat ini, kasus pembacokan ini sudah dilaporkan dan ditangani pihak Polsek Tegalsari. “Hari ini sudah mulai kerja anggota saya yang terkena bacokan. Dia baik-baik saja,” tandasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memastikan bahwa kasus tersebut tidak akan membuatnya pantang mundur untuk melakukan penertiban di Pasar Keputran. Makanya, untuk mengantisipasi kejadian serupa, dia mengaku akan meminta bantuan pengamanan dari Garnisun dan pihak kepolisian ketika hendak melakukan patrol di Pasar Keputran.

“Tadi saya sampaikan ke Pak Kasatpol, kami akan minta untuk pengaman penjaga karena staf saya tidak bisa bawa senjata.

Kami nanti minta bantuan dari Garnisun dan Kepolisian untuk back up patroli ini,” ungkapnya. n iib

Wali Kota Batu Pecat Oknum ASN Terlibat Narkoba

l Sambungan hal 1

kedapatan menggunakan narkoba ini sudah jelas telah memberikan contoh tidak baik bagi para pejabatnya yang lain. Untuk itu Walikota meminta kepada BNN Batu agar kasus yang menimpa AH diproses sebagaimana mestinya.

“Tersangka AH ini memiliki catatan buruk selama kurun waktu setahun terakhir. Absennya banyak sekali, bahkan saya sudah meminta kepada kepala dinasnya agar ditegur. Tapi yang bersangkutan ini malah melawan,” kata Dewanti saat dikonfirmasi, Kamis (28/2).

Salah satu rekan kerja dari tersangka AH di Pemkot Batu mengatakan bahwa AH memang jarang terlihat di kantor. Ia mengaku sangat terkejut jika AH sampai terjerat kasus hukum.

“Iya saya sempat satu bidang sama yang bersangkutan. Tidak menyangka saja kalau dia ternyata menggunakan narkoba,” ujar rekan AH yang tak ingin namanya dipublikasikan.

Sebelumnya, seorang oknum ASN berinisial AH yang berdinas di Balaikota Among Tani Batu diamankan Petugas BNN Kota Batu akibat mengkonsumsi narkoba. AH ditangkap saat berada di rumahnya yang ada di Jl.Samadi Gg.1, Desa Pesanggrahan Kota Batu.

“Saat ini kita terus mengembangkan penyelidikan, apakah tersangka ini hanya sebagai pengguna narkoba atau juga menjadi pengedar,”ujar Kepala BNN Batu, AKBP Mudawaroh.

AH tidak bisa mengelak jika telah mengkonsumsi narkoba karena Petugas yang menggrebeknya menemukan sejumlah barang bukti. Antara lain, 4 plastik sabu dengan berat total 4,8 gram, 2 bungkus ganja dengan berat total 52,9 gram, 1 pipet kaca yang masih berisi sisa sabu, 2 timbangan digital, dan 2 unit ponsel. Selain itu petugas juga mengamankan 1 set alat hisab sabu dan 1 botol alkohol. n nas

Minta Wartawan Jaga Kesehatan l Sambungan hal 1

kot Surabaya meninggal dunia karena sakit.

“Rek, ojok lali jogo kesehatane (Rek, jangan lupa jaga kesehatannya, red). Makannya diatur, minum air yang banyak.

Jangan lupa olahraga juga,” tutur Risma, yang langsung disahut mengiyakan perintah Risma secara kompak.

Risma mengatakan, kesehatan itu mahal. Jika sudah sakit, yang rugi tidak hanya orang yang sakit tapi juga orang-orang disekelilingnya. Untuk itu, mencegah agar tidak jatuh sakit lebih penting dari pada mengobati jika sudah sakit.

Wali Kota perempuan pertama Kota Surabaya ini mengaku, selama ini pihaknya tidak pernah jatuh sakit yang parah. Resepnya adalah berfikir positif dan selalu minum air yang banyak. “Manusia itu memiliki kekuat­ an yang besar. Pikiran harus positif dan tidak hidup neko-neko,” ujarnya.

Selama ini, Risma mengaku, tidak pernah mengkonsumsi vitamin atau jamu untuk menjaga kebugarannya. “Rahasia saya hanya minum air yang banyak. Saya selalu bawa air minum kemana saya pergi. Alhamdulillah badan saya sehat selalu, walaupun agenda sangat padat,” ungkapnya.

Untuk itu, Risma meminta wartawan agar membawa air minum saat tugas liputan.

“Kamu harus bawa botol dan diisi air minum agar setiap saat bisa minum. Tubuh kalau kekurangan air itu bahaya. Kalau sudah sakit bisa bahaya. Seperti terkena sakit liver atau ginjal,” ujar Risma mengingatkan. n iib

SAMBUNGAN Gubernur Khofifah Antisipasi Delapan Titik Rentan Korupsi l Sambungan hal 1

adaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, serta manajemen aset daerah.

Selain itu, Khofifah juga melihat area strategis yang rawan korupsi seperti pendidikan, kesehatan pangan dan pertanian.

“Area strategis ini berkaitan secara langsung dengan OPD. Makanya OPD juga kita ha­ dirkan. Karena OPD akan menjadi bagian yang mempertanggungjawabkan di ti­tiknya masing-masing,” tutur Khofifah. Pihaknya ingin memastikan, bahwa mekanisme pencegahan ini harus dilakukan seoptimal mungkin. Sehingga pendampingan kepada tim di tiap OPD sangat penting.

Khofifah juga menjelaskan, aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi ini menggunakan sistem pelaporan melalui aplikasi MCP (Monitoring Center for Prevention) korsupgah. “Aksi ini memberikan standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi,” katanya.

Dari pelaporan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2018 di Jatim yang telah diverifikasi oleh KPK per tanggal 15 Januari 2019. Terdapat 39 pemerintah daerah di Jatim yang terdiri 38 pemerintah daerah dan satu Pemprov, rata-rata mendapat nilai 66 persen atau 8 persen lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional yaitu sebesar 58 persen. Nilai tertinggi pemerintah daerah di Jatim adalah sebesar 93 persen dan nilai terendah sebesar 39 persen.

Pencapaian setiap sektor secara rata-rata tersebut, lanjutnya, terdiri dari pencapaian program perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 71 persen, barang dan jasa sebesar 61 persen, PTSP sebesar 77 persen, dan kapabilitas APIP sebesar 64 persen. Juga manajemen ASN sebesar 65 persen, dana desa sebesar 71 persen, dan manajemen aset sebesaf 80 persen.

“Sementara itu optimalisasi pendapatan daerah masih berada di angka terendah

yakni 47 persen, jadi kami harapkan ada asistensi lebih detail dari tim korsupgah sehingga dari sisi pendapatan bisa lebih dioptimalkan ke depannya,” katanya.

Gubernur Khofifah mengatakan, beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aksi program pemberantasan korupsi ini diantaranya, di sektor perencanaan dan penganggaran APBD, aplikasi perencanaan dan penganggaran sudah ada namun kedua aplikasi masih belum terintegrasi. Kemudian di sektor PTSP, masih adanya permintaan rekomendasi teknis yang belum dapat dilaksanakan dalam PTSP. “Di sektor dana desa, pengawasan terhadap dana desa masih belum optimal karena terbatasnya anggaran peme­ rintah kabupaten. Sedangkan anggaran pengawasan dari pusat untuk mengawasi dana desa sampai saat ini masih nihil,” katanya.

Terkait kendala ini, Gubernur Khofifah meminta bimbingan kepada KPK dan instansi terkait agar rencana aksi yang akan dilanjutkan pada tahun ini dapat terlaksana dengan optimal.

Sementara itu, terkait pelaksanaan Survei Penilai­ an Integritas (SPI) sebagai tindak lanjut dari surat Mendagri, Khofifah mengaku telah disiapkan anggaran di DPA Inspektorat Jatim tahun 2019. Survei ini bekerjasama dengan badan pusat statistik (BPS) dan akan dilaksanakan antara bulan Juli dan Agustus tahun 2019.

Survei ini akan menilai pengelolaan anggaran, kasus suap di lembaga, perlakuan terhadap pelapor tindak pidana korupsi dan pengelolaan SDM di lembaga tersebut.

Dari survey ini akan terlihat area yang rentan terjadi penyimpangan sehingga bisa segera direncanakan kegiatan preventif ataupun solusi untuk menjaga kepercayaan publik.

“Melalui survei penilaian integritas ini sekaligus bisa diukur implementasi program MCP. Ha­rus ada korelasi antara hasil survei dengan hasil MCP, jika ada perbedaan yang signifikan pasti ada yang perlu diperbaiki lagi,” kata orang nomor satu di Jatim ini.

10 Terbaik MCP di Provinsi Jatim Dalam kesempatan yang

sama, Kepala Korwil 6 (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Asep Rahmat Suwanda, mengapresiasi Pemprov Jatim khususnya kab/kota yang secara luar biasa melaksanakan kerjasama yang baik dengan KPK. Menurutnya, berdasarkan penilaian MCP di Provinsi Jatim, hasilnya 10 teratas diraih Pemkab Lamongan, Pemkot Surabaya, Pemprov Jatim, Pemkab Situbondo, dan Pemkot Batu. Kemudian, Pemkab Banyuwangi, Pemkab Malang, Pemkab Kediri, Pemkab Sampang dan Pemkab Blitar.

Dalam kesempatan itu, Asep sempat memberikan apresiasi kepada Pemkab Lamongan karena menempati ranking satu di antara 10 pemerintah di wilayah Provinsi Jatim. Asep bahkan secara khusus meminta Bupati Fadeli untuk berdiri sebagai penghormatan kemudian disusul Surabaya berada di rangking kedua.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, penandatanganan komitmen ini dilakukan karena KPK prihatin ketika melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau penindakan kepala daerah.

Kasus OTT ini menurutnya bukan sebuah prestasi namun tragedi terhadap masyarakat yang susah payah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah namun di tengah jalan terkena OTT. Menurutnya, sebagian besar kasus korupsi atau 80 persennya terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa. Walaupun sebagian besar sudah melalui e-procurement, tapi kolusi masih bisa terjadi. Selain itu, Penguatan APIP di banyak daerah menurutnya belum diberdayakan secara optimal, hanya sebatas keberadaanya saja namun kapasitas maupun jumlah auditornya tidak seimbang dengan beban tugas.

Kepala daerah juga sering intervensi terhadap APIP dalam melakukan audit.

“Kami ingin perekrutan inspektur harus dilakukan dengan fit n proper test, sehingga inspektorat menjadi lembaga yang independen mengawal bapak ibu sampai akhir jabatan. Bila APIP dimaksimalkan maka potensi terjadinya korupsi bisa dikurangi secara maksimal,” pungkas dia. n tam

640 PNS Dapat Persetujuan Kenaikan Pangkat l Sambungan hal 1

penyelesaian kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo serta mempercepat penyerahan petikan SK kenaikan pangkat periode 1 April 2019 guna penyesuaian gaji terbaru.

“Selain itu, kenaikan pangkat menjadi motivasi kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Sekaligus menjalin komunikasi untuk memperoleh informasi dalam menyamakan persepsi terhadap regulasi dibidang kepegawaian,” katanya.

Menurut Ratna, penyerahan listing nota persetujuan kenaikan pangkat PNS periode 1 April 2019 merupakan tindaklanjut sekaligus hasil dari pelaksanaan verifikasi kenaikan pangkat yang dilaksanakan oleh tim verifikasi dari Kanreg II BKN Surabaya pada 26 Pebruari 2019 di ruang pertemuan BKD Kabupaten Probolinggo.

“Dalam kegiatan verifikasi tersebut Pemkab Probolinggo telah mengusulkan kenaikan pangkat periode 1 April 2019 sejumlah 640 orang dengan rincian kenaikan pangkat otomatis/reguler sejumlah

287 orang, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sejumlah 2 orang, kenaikan pangkat pilihan jabatan struktural sejumlah 79 orang dan kenaikan pangkat tenaga fungsional sejumlah 271 orang,” jelasnya.

Ratna menambahkan hasil verifikasi kenaikan pangkat yang dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo oleh Tim Kantor Regional BKN Surabaya.

Untuk kenaikan pangkat III/D ke bawah telah diterbitkan nota persetujuan sejumlah 488 orang. Terdiri dari 342 orang PNS struktural dan 146 orang PNS tenaga fungsional yang nantinya akan dibuatkan SK kolektif sebagai dasar petikan SK kenaikan pangkat periode 1 April 2019.

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto meng­u ngkapkan pangkat merupakan kedudukan seorang pegawai dalam susunan kepegawai­an. Semakin tinggi pangkat maka semakin besar pula gaji yang diterima.

“Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah SWT, InsyaAllah di tahun 2019 ini pemerintah akan menaikkan gaji PNS dan anggaran JKK, JKN

untuk PNS,” ungkapnya.

Ia menerangkan kenaikan pangkat bukanlah suatu hak, akan tetapi merupakan penghargaan yang diberikan negara atas hasil penilaian kinerja, pengabdian dan prestasi kerja yang secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 21.

“Kenaikan pangkat ini diharapkan menambah motivasi untuk meningkatkan kinerja de­ngan memenuhi apa yang menjadi target kerja, disamping perilaku kerja sebagai PNS, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai cerminan komitmen kinerja yang pada akhir tahun akan terukur melalui penilaian prestasi kinerja,” terangnya.

Lebih lanjut Anung menuturkan sesuai dengan aturan yang berlaku, BKD hanya memproses usul kenaikan pangkat dari semua perangkat daerah di lingkungan Pemkab Probolinggo baik pegawai struktural maupun fungsional, untuk selanjutnya mendapatkan rekomendasi dan persetujuan Kantor Regional II BKN Surabaya dalam bentuk nota persetujuan. n Wap

11

Bupati Malang Non Aktif Terancam 20 Tahun Penjara l Sambungan hal 1

proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Hadiah itu diberikan oleh Ali Murtopo (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Ubaidillah yang masing-ma­sing merupakan penyedia barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Dalam prosesnya, sambung Joko, terdakwa diduga mengatur proyek yang dikehendaki, dan mendapatkan fee dari setiap proyek tersebut. “Rendra Kresna mene­ rima fee dari setiap proyek yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sebesar 17,5 persen hingga 20 persen,” kata JPU Joko Hermawan dalam dakwaannya.

Terkait kasus ini terdakwa dijerat dengan Pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Selain itu terdakwa Rendra dijerat Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP. “Ancaman pidana penjara untuk Pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, yakni maksimal 20 tahun penjara,” tegas Jaksa Joko Hermawan.

Usai mendengarkan dakwaan dari JPU, Ketua Majelis Hakim Andi Hamzah memberikan kesempatan bagi terdakwa, apakah mengajukan eksepsi (keberatan) apa tidak. Usai berkonsultasi dengan kuasa hukum, Rendra mengaku pikir-pikir dahulu.

“Kami pikir-pikir dulu yang mulia,” ungkap Rendra dibarengi dengan ketukan palu tanda berakhirnya persidangan.

Sementara itu usai sidang, kuasa hukum Rendra Kresna, Imam Muslich mengaku tidak keberatan dengan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum. Ia pun memilih membuktikan semua dakwaan jaksa tersebut dalam persidangan yang digelar pada Kamis (14/3) mendatang. “Kami

akan buktikan dengan saksi saksi yang meringankan,” ucapnya.

Pemberi Suap Divonis 3 Tahun Usai persidangan Rendra Kresna, sidang kasus ini dilanjutkan dengan putusan terhadap terdakwa Ali Murtopo. Terhadap terdakwa, Hakim menyatakan Ali Murtopo bersalah dan menjatuhkan vonis pidana tiga tahun penjara.

Amar putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah.

Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa.

Menurut hakim, adapun hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah. Hal yang memberatkan, tindakan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan hal yang meringankan adalah, terdakwa belum pernah dihukum dan sopan selama masa persidangan.

“Menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan,” kata Majelis Hakim.

Selainitu,Hakimjugamenjatuhkan hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 1,8 miliar. Apabila tidak dibayarkan, maka harta bendanya disita oleh negara dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Namun, jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana satu tahun penjara.

Atas putusan ini, Hakim pun memberikan kesempatan pada terdakwa dan Jaksa untuk mempertimbangkan putusan ini, apakah akan menerimanya, banding, atau pikirpikir dengan tempo tujuh hari.

Terdakwa Ali Murtopo pun menjawabnya dengan menyatakan pikirpikir. Hal yang sama diutarakan JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Joko Hermawan. Pihaknya menyatakan pikir-pikir, karena putusan Hakim lebih rendah satu tahun dari tuntutannya. n bed

Jadi Tuan Rumah Latsitarda, Pemprov Mantapkan Persiapan l Sambungan hal 1

Udara, Akademi Kepolisian dan Institut Pemerintah Dalam Negeri akan datang ke Jatim mengikuti kegiatan tersebut.

“Pemprov siap mendampingi dan membantu memaksimalkan seluruh program-program yang akan dilaksanakan di Latsitarda di Jatim,” kata Gubernur Khofifah saat menerima Danjen Akademi TNI, Laksda TNI Aan Kurnia, S.Sos beserta rombongan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (21/12) pagi.

Agar Latsitarda berjalan sukses, lanjut Gubernur Khofifah, perlu dibangun koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif guna memaksimalkan hasilnya. Alasannya, Latsitarda dilaksanakan pada 1-15 April 2019, sangat berdekatan dengan tanggal pencoblosan Pemilihan Presiden (Pilpres) RI, yaitu 17 April 2019. Meski demikian khofifah yakin bahwa pelaksanaan Latsitarda tetap bisa berjalan maksimal dan tetap menjaga netralitas TNI-POLRI. “Mendekati tanggal pilpres, tentu ada sensitivitas tertentu. Ini yang harus diantisipasi oleh para bupati, jajaran dandim, polres, danramil, dan kapolsek, serta camat,” lanjutnya sembari menambahkan, koordinasi dan komunikasi ini akan membuat pelaksanaan Latsitarda ikut membantu terciptanya suasana yang lebih tenang dan aman ditengah masyarakat, khususnya menjelang pilpres.

Selain itu, imbuh Gubernur Khofifah, dalam implementasi di lapangan, para peserta Latsitarda juga diharapkan dapat mempelajari, memahami, dan menghormati kultur di masing-masing wilayah yang akan dikunjungi. Salah satu contohnya di Jember dan Pamekasan, yang masyarakatnya merupakan kultur Madura yang sangat religius.

“Salah satu program Latsitarda adalah pengentasan buta aksara,

di Jember dan Pamekasan yang kulturnya Madura, masyarakatnya bisa membaca huruf arab, tapi untuk tulisan latin belum tentu,” imbuhnya seraya menambahkan, para peserta Latsitarda bisa memberikan pemahaman bahwa program pengentasan buta aksara dikhususkan untuk pengenalan tulisan latin.

Gayung bersambut, Laksda TNI Aan Kurnia menuturkan, kearifan lokal memang harus diperhatikan, sehingga tujuan Latsitarda yang positif ini juga mendapat tanggapan positif dari masyarakat setempat, serta program-program yang akan dijalankan berjalan sukses dan tepat sasaran. Khofifah yakin latsitarda akan memperkuat proses integrasi bangsa melalui manunggal TNI- Polri - Masyarakat.

Ditambahkannya, Latsitarda ke-39 ini akan diikuti oleh 886 personel taruna-taruni dan mahasiswa yang berasal dari Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Udara (AAU), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Polisi(Akpol), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan mahasiswa.

Tujuan dari Latsitarda ini, imbuh Danjen Aan, adalah memantapkan jiwa dan semangat integrasi antar para taruna dan komponen masyarakat, dalam mengenal adat istiadat setempat.

Sehingga, terjalin kemanunggalan TNI dan rakyat, serta sebagai wahana pembelajaran dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan akademik para Taruna.

Dalam perkuliahan di kampus umum, ujar Danjen Aan, Latsitarda ini ibarat Kuliah Kerja Nyata (KKN). Sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah karya bakti, kajian sosial, bakti sosial kesehatan, penyuluhan bahaya narkoba, penanaman nilai juang, pengentasan buta aksara, dan pengenalan Akademi TNI, Akpol, dan IPDN. n tam

Melanjutkan Usaha Orang Tua, Dikenal Para Pelanggan Biasa hingga Pejabat l Sambungan hal 1

menjadi menu makanan rutin disaat cuaca panas seperti saat itu. Selain bisa mengeluarkan keringat, dengan mencicipi rujak dengan rasa pedas bisa menambah semangat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. “Saya ketagihan menu rujak cingur bikinan mbak Sri ka­ rena rasanya yang mantap. Disamping racikan rempah sempurna juga memiliki kecocokan dengan lidah. Makanya saya selalu ketagihan,” paparnya.

Slamet mengatakan, setiap ada kunjungan teman, sahabat, kolega dan saudara, ia tak segan selalu mengajaknya untuk menikmati menu rujak cingur buatan Sri. Menu ini bertambah nikmat jika dibumbuhi lontong dan tambahan kerupuk serta disudahi de­ ngan minuman es. “Saya dengan mbak Sri sudah seperti saudara. Ini karena dari seringnya saya membeli rujak cingurnya,” ujarnya.

Sementara itu, di mata Sri, Slamet tercatat sebagai pelanggan tetap rujak cingur hasil racikannya. Bahkan setiap pekan Slamet dua sampai tiga kali memesan rujak cingurnya. Bagi dia, banyak Slamet Slamet lain yang ada di Kota Santri menjadi langganan utama rujak cingur hasil olahan tangannya.

Sri mengakui, sejak melanjutkan usaha rujak cingur ibu kandungnya, tak terhitung berapa jumlah para pelanggan tetapnya. Yang jelas, para pelanggan tersebut berasal dari masayarakat biasa hingga menjadi langganan kalangan pejabat pemerintah. “Ada salah satu kepala dinas Pemkab Situbondo yang rutin membeli rujak cingur buatan saya setiap habis salat Jumat,” ungkapnya.

Menurut Sri, kisah awal rujaknya bisa dikenal warga Kota Situbondo dimulai sejak ibunya membuka rujak cingur di kawasan Pasar Pering, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Kota Situbondo, puluhan tahun silam.

Dilokasi tersebut awalnya usaha rujak cingurnya masih sepi.

Seiring dengan bertambahnya waktu, lama-kelamaan pelanggan mulai bertambah. Tak terkecuali para ibu rumah tangga yang hendak berbelanja ke Pasar Puring ikut mampir ke usaha rujak cingurnya Buriya. “Namun ka­ rena suatu masalah, akhirnya ibu saya membeli sebuah lahan yang sampai sekarang ditempati menjadi rumah disini (Jalan Mawar, red). Hingga ibu meninggal, akhirnya saya yang melanjutkan usaha ini,” katanya.

Oleh para pelanggannya, sosok Buriya dikenal sebagai panggilan Nde. Akhiranya nama Nde ini, urai Sri, bisa melegenda keberbagai kalangan, terutama bagi warga yang hobi kepada makanan rujak cingur. Oleh ibunya, usaha rujak cingur tersebut dibantu oleh ayahnya bernama Asmadin.

Sejak ibu dan bapaknya tiada, kini Sri bersama suaminya bernama Bambang

Maryanto berhasil melanjutkan usaha rujak cingur rintisan ibunya. “Saat ini satu porsi rujak cingur disini dijual Rp10.000.

Meski harga sedikit mahal, pelangggan tidak ada yang berpaling. Yang penting rasa tetap saya jaga,” sebut Sri. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Situbondo, Endar Siswanto, juga mengakui sebagai salah satu pelanggan tetap rujak cingur buatan Sri. Bagi Totok-panggilan akrab Endar Siswanto-rujak cingur hasil olahan Sri sangat pas bila dinikmati bersama sanak keluarga.

Bahkan, lanjut Totok, dirinya tak jarang membeli rujak cingur untuk dibungkus sebagai pesanan istri dan anak-anaknya sepekan sekali. “Saya juga rutin membeli rujak rujak cingur disini. Bagi saya ini merupakan salah satu ikon rujak yang paling enak di Situbondo. Tak rugi dengan hanya Rp10 ribu sudah bisa memanjakan lidah,” pungkasnya. n

12

BHIRAWA

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Asisten Pemerintahan, Agus Rachmanto SE memberikan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran PBB tahun 2019 kepada 4 Camat di Kota Pasuruan.

Jumat Kliwon 1 MARET 2019

Asisten Pemerintahan Agus Rachmanto SE, Kepala BPD, Drs Agung Budiutomo MM beserta para penerima penghargaan PBB-P2 dari sejumlah Kelurahan dan Kecamatan berfoto bersama.

Asisten Pemerintahan, Agus Rachmanto SE memberikan penghargaan terhadap Kelurahan Bukir meraih juara utama membayar lunas sebelum jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2018.

Tingkatkan Pendapatan, Pemkot Pasuruan Gelar Pekan Panutan Pelunasan PBB-P2 Jemput Bola dengan Mobil Pelayanan Keliling Kota Pasuruan, Bhirawa Pemerintah Kota Pasuruan melaksanakan acara Pekan Panutan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Peluncuran Pelayanan PBBP2. Pekan Panutan Pelunasan PBB-P2 dan Peluncuran Pelayanan PBB-P2 digelar untuk meningkatkan penerimaan pajak dari jenis PBB-P2 di wilayah Kota Pasuruan.

“Kegiatan ini untuk meningkatkan perolahan PBB-P2. Dengan peningkatan perolehan PBB-P2, maka pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pasuruan akan meningkat,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kota Pasuruan, Drs Agung Budiutomo MM saat sambutan di Hotel Horison, Kota Pasuruan, Kamis (28/2).

Ia mengajak warga Kota Pasuruan untuk membayar PBB-P2 pada tepat waktu, tanpa tunggu jatuh tempo. Terdapat dua mobil pelayanan keliling digunakan untuk kegiatan pemungutan pajak. Mobil tersebut digunakan untuk memaksimalkan pemungutan PBB-P2.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Kota Pasuruan, Agus Rachmanto SE yang membacakan sambutan Wakil Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetya ST menyampaikan bahwa keberhasilan dari kegiatan pemungutan PBB-P2 tak hanya tertumpu pada peraturan perundang-uandangan, melaikan juga tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat para wajib pajak dalam membayar maupun melunasinya.

“Pekan Panutan Pelunasan PBBP2 ini dilaksanakan sebagai momentum yang tepat untuk mendorong peningkatan kesadaran kita akan pentingnya ketaatan membayar pajak secara tepat waktu tanpa harus menunggu jatuh tempo. Karenanya, tahun ini kami kembali mendorong

Asisten Pemerintahan, Agus Rachmanto SE bersama Kepala BPD, Drs Agung Budiutomo MM memberikan hadiah televisi bagi wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo.

Asisten Pemerintahan, Agus Rachmanto SE menunjukkan PBB-P2 2019 miliknya yang sudah terbayarkan pada mobil pelayanan keliling.

Asisten Pemerintahan, Agus Rachmanto SE saat sambutan. kepada semuanya segeralah membayar pajak sebelum jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2019,” tandas Agus Rachmanto SE. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Pasuruan, Raharto Teno Prasetya ST dan Sekda Drs H Bahrul Ulum MM berhalangan hadir karena menghadiri kegiatan Gubernur Jawa Timur di Surabaya. Acara tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan, Agus Rachmanto SE dihadiri sejumlah OPD Pemkot Pasuruan, Camat dan Lurah se-Kota Pasuruan hingga para undangan. *

Sejumlah Kepala OPD beserta para tamu undangan.

Asisten Pemerintahan, Agus Rachmanto SE (kiri pertama), Kepala BPD, Drs Agung Budiutomo MM berserta Kepala OPD menghadiri acara Pekan Panutan Pelunasan PBBP2 serta Peluncuran Pelayanan PBB-P2.

Tangani Masalah Penambangan Pasir Ilegal di Tulungagung

Satpol PP Rekrut Masyarakat Jadi Kader Penegak Perda Surabaya, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jatim terus berupaya untuk menangani masalah penambangan pasir illegal yang saat ini masih banyak di Jatm. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk Kader Penegak Peraturan Daerah (Perda) yang sudah dilaksanakan di Tulungagung.

Anggota Kader Penegak Perda terdiri dari beberapa komponen masyarakat, mulai dari perangkat

desa hingga pelajar. Tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk membantu Satpol PP untuk mem-

berikan masukan terkait adanya pelanggaran Perda di wilayahnya.

Menurut Kepala Satpol PP Jatim, Drs Budi Santosa dalam sambutan tertulis pada acara pembentukan Kader Penegak Perda di Kantor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, Selasa (26/2/2019) mengatakan peran Kader Penegak Perda sangat penting karena mereka tentunya

Bupati Jombang Tandatangani Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Bersama KPK Rapat Koordinasi dan Evaluasi serta Penandatanganan Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jatim bersama KPK’2019 di gelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata hadir langsung dalam agenda yang juga dihadiri oleh seluruh bupati/walikota di Jatim ini, Kamis (28/02), termasuk Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak tampak hadir bersama seluruh pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur .

“Kami ingin menyamakan persepsi dan frekuensi bagaimana kita bersama bisa mencegah tindak pidana korupsi dan memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dalam menyusun anggaran, seharusnya ada partisipasi masyarakat, transparansi dan bisa dipertanggungjawabkan,” tutur Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

Menurut Alexander, modus yang sering digunakan pada praktik korupsi di lingkungan pemerintahan adalah ijon proyek.

“Pengusaha itu membawa teman-teman ke DPRD. Kalau anggaran disetujui akan mendapat fee. Pemenang lelang sudah diputuskan sejak awal, ini jangan sampai terjadi di Jatim. KPK mendorong e-planning dan e-budgeting,” tandasnya.

Alekxander menambahkan, modus ijon proyek adalah pejabat di daerah menerima dan menghitung fee dari calon para pengusaha dengan janji akan memberikan proyek yang sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tepatnya, proyek yang akan dikerjakan sudah ditentukan pemenangnya sebelum lelang (tender) proyek. Dan, bagi yang tidak setor, sudah pasti tak akan kebagian proyek. Bahkan, tak sedikit yang sudah setor uang pun tak kebagian proyek.

Selain masalah ijon proyek, seringkali kepala daerah juga melakukan intervensi terhadap kinerja pemeriksaan Inspektorat.

“Inspektorat sering mengalami ham-

Istimewa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab saat melakukan penandatanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Jatim bersama KPK, Kamis (28/03).

batan jika ada pejabat tertentu yang diperiksa. Seorang Inspektur ke depan tidak perlu meminta izin kepada Kepala Daerah dan Sekda. Tinggal membuat surat tugas ke Kemendagri, agar bisa memonitor.

Kepala daerah jika ingin memutasi Inspektur juga harus dilakukan secara berjenjang. Ini karena kebanyakan Inspektur takut dimutasi atau dicopot jabatannya, karena itu tidak berani melawan Kepala Daerah,” papar Wakil Ketua KPK. Ke depan, menurut dia, Inspektorat menjadi lembaga yang independen dan bisa mengawal sampai akhir jabatan.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Inspektorat harus independen dalam bekerja.

“Persoalan paling besar dan mendasar dalam pemberantasan korupsi adalah komitmen dan integritas pimpinan. Berdasarkan survei Kemendagri, rata-rata Kepala Daerah itu menghabiskan Rp 20-30 Miliar dalam ajang Pilkada. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di Jawa Timur yang ikut Pilkada 2018 kemarin. Yang sudah keluarkan biaya banyak, supaya ikhlas. Anggap itu biaya membeli legacy. Buktikan kepada masyarakat, bahwa pilihan mereka tidak salah memilih pemimpinnya,” ujarnya.

Pihaknya juga mewanti-wanti agar tidak berpikiran untuk balik modal, karena itu bisa membuat seorang Kepala Daerah melakukan korupsi.

“Jangan kita memulai suatu jabatan, berpikiran bagaimana akan mengembalikan modal. Kalau itu terjadi, cepat atau lambat akan terjerumus dalam tindak pidana korupsi,” tandas Alexander Marwata.

Sebanyak 38 bupati dan wali kota hingga Gubernur Jatim menandatangani komitmen bersama pemberantasan korupsi dengan KPK. Demikian juga dengan Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab. Komitmen tersebut dibuat karena dalam beberapa tahun terakhir, kasus korupsi di Jatim terbilang besar.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya sangat membutuhkan pengawalan dari KPK untuk memberantas korupsi di Jatim.

“Kami ingin mendapatkan pengawalan.

Kami berharap dengan adanya penandatanganan ini, kemungkinan terjadinya korupsi di seluruh lini bisa kita antisipasi,” kata Khofifah.

Khofifah juga menambahkan, sebagai manusia kadar keimanan seseorang memang bisa bertambah juga berkurang. Untuk itu, ia ingin mengajak KPK hingga para Kepala Daerah untuk saling mengingatkan.

“Maka proses mengingatkan, proses penguatan dan kembali kita membangun komitmen, rasanya memang lebih banyak kita lakukan,” imbuhnya.

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab juga melakukan Penandatanganan Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jatim bersama KPK. “Pemerintah Kabupaten Jombang sangat mendukung program ini, sebagaimana visi misi kami Bupati dan Wakil Bupati Jombang bahwa kami akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan anti pungli. Kami berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional”, tandas Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab. rif/adv/Humas Protokol

sangat faham dengan kondisi di lingkungannya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat untuk terus menjaga lingkungan dari kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan. Untuk menjaga lingkungan, ia juga menekankan agar tidak ada penambangan liar, penambangan diluar WIUP, tidak melakukan pola penambangan yang melanggar ketentuan teknis, tidak melakukan reklamasi pasca penambangan.

Sementara itu ditemui diruang kerjanya, Kabid Penegak Perda (Garda) Satpol PP Jatim, Fathorachman mengatakan saat ini masih banyak penambangan pasir ilegal di Tulungagung, seperti di Kecamatan Ngantru, Kecamatan Rejotangan, Kecamatan Ngunut dan Kecamatan Kedungwaru.

Jika keberadaan penambang pasil ilegal itu dibiarkan maka yang menanggung kerurgian besar adalah masyarakat sekitar. Karena mereka akan langsung terkena dampaknya jika lingkungan disekitar rusak, seperti longsor hingga ambruknya jembatan.

doc satpol PP Jatim

Anggota Satpol PP bersama PJT Tulungagun memantau aktifitas penambangan pasir di Desa pinggir Sari dan desa bendo Sari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

“Itulah mengapa dibentuknya tenaga Kader Penegak Perda untuk membantu membantu Satpol PP untuk memantau situasi dilingkungannya, Jika ada kegiatan penambang pasir illegal mereka bisa melaporkan ke kami agar bisa ditertibkan,” kata Fathorachman, Kamis (28/2/2019).

Lebih lanjut ia menjelasan pada acara Sosialisasi Perda dan

Peraturan Daerah Kepala Daerah di Jatim Serta Pembentukan Kader Penegak Perda di Kantor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung diikuti oleh 50 peserta dari tokoh masyarakat, agama, karang taruna dan pelajar.

Pihak Satpol PP juga menghadirkan nara sumber dari Satpol PP Kabupaten Tulungagung dan ESDM. wwn

Warga Penghayat Kepercayaan Tulungagung Belum Ganti KTP Tulungagung, Bhirawa Warga penghayat kepercayaan di Kabupaten Tulungagung belum ada yang melakukan perubahan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/ PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober Tahun 2017. Mereka belum mengurus pergantian kolom agama.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Tulungagung, Ir Justi Taufiq, pada Bhirawa, Kamis (28/2), mengungkapkan sampai kemarin belum ada satu pun warga penghayat kepercayaan di Tulungagung yang mengajukan permohonan untuk pergantian KTP-el.

“Sampai hari ini (kemarin) belum satu pun warga penghayat kepercayaan yang datang ke Kantor Dispendukcapil untuk mengubah kolom agamanya di KTPel,” ujarnya.

Menurut dia, meski belum ada satupun yang mengajukan permohonan penggantian, Kantor Dispendukcapil Kabupaten Tu-

lungagung selalu siap melayani semua warga penghayat kepercayaan jika ingin mengganti KTP-elnya. “Kami selalu siap untuk melayani penggantian KTP-el,” tandasnya.

Justi Taufiq tidak mengungkapkan seberapa banyak jumlah penghayat kepercayaan di Kabupaten Tulungagung. Ia hanya menyatakan Kantor Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung akan selalu melayani kedatangan warga penghayat kepercayaan jika menginginkan pergantian KTP-el.

“Sebenarnya aturannya kan sudah lama bisa diubah dan diganti. Cuma putusan MK-nya yang relatif baru,” tuturnya.

Sementara itu, terkait persoalan KTP-el warga negara asing (WNA) dalam Pemilu 2019, Justi Taufiq menyatakan Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung juga mengeluarkan dan mencetak KTPel untuk WNA tersebut. “Mengenai jumlahnya saya lupa. Tetapi ada memang WNA yang sudah mempunyai KTP-el,” paparnya.

Selanjutnya ia menandaskan kendati WNA diperbolehkan mendapat KTP-el tetapi tidak bisa digunakan untuk hak pilih dalam Pemilu 2019. “Di KTP-el WNA jelas-jelas ada kolom yang tertulis WNA. Jadi tidak bisa untuk memilih atau nyoblos di Pemilu 2019. KPU sudah tahu itu,” paparnya lagi.

Lebihlanjut pria berkacama ini menjelaskan WNA yang bisa memperoleh KTP-el adalah WNA yang telah memiliki kartu izin tinggal tetap (Kitap) dari Imigrasi.

“Dan masa berlaku KTP-elnya tidak seumur hidup seperti WNI. Ada batasannya,” terangnya.

Sebelumnya, Kasi Pindah Datang Penduduk Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung, Windu Luseno, memastikan sekitar 10 WNA di Tulungagung saat ini sudah mengantongi Kitas (kartu izin tinggal sementara). Kartu tersebut tidak sama dengan Kitap dan tidak bisa untuk mengajukan permohonan KTP-el. wed