Binder19jan2016

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Kami berharap dalam putusan MK nanti, menolak pemohon atas gugatannya yang dalam hal ini KPU Kabupaten Malang sebagai terlapor. Sebab, dalam proses Pemilukada Kabupaten Malang, KPU sudah menjalankan proses Pemilu sesuai dengan Undang- Uandang (UU) Pemilu,”

HARIAN IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 9

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Komisioner KPU Kabupaten Malang Totok Haryono

Selasa Pon, 19 JANUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

19 JANUARI 2016

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf 08.00 Membuka Musda Gapensi di Hotel Shangri-La Surabaya

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Di Ruang Kerja Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Biaya Pemeliharaan Alun-alun Telan Rp 375 Juta, tapi Toilet Tak Ada Pasuruan, Bhirawa Alun-alun merupakan fasilitas publik yang menjadi tempat favorit untuk berekreasi, berolahraga serta menjadi hiburan yang termurah. Hanya saja, penataan ruang terbuka hijau di kawasan Alun-alun Kota Pasuruan tak dibarengi penyediaan toilet umum bagi masyarakat pengguna ruang publik. Kondisi ini dikeluhkan pengunjung saat menikmati alun-alun di Kota Santri tersebut.

“Kondisi alun-alunnya di sini megah, bersih, bagus, sejuk serta rindang. Puluhan warga mulai anakanak, ibu-ibu dan bapak-bapak sore ini memadati Alun-alun Kota Pasuruan untuk menikmatinya.

Tapi, ketika saya mau buang air kecil ternyata tak ada toilet sama sekali. Bahkan, saat saya menanyakan ke petugas di alun-alun katanya tidak punya toilet,” keluh Riska bersama keluarganya di Alunalun Kota Pasuruan, Senin (18/1) sore.

Dengan terpaksa, salah satu pengunjung asli Jember itu memilih meninggalkan alun-alun lantaran kurangnya fasilitas tersebut.

 ke halaman 11

Surabaya, Bhirawa Indonesia harus menguasai pasar kapal, khususnya di kawasan Asia. Karena Indonesia mulai kemarin telah mampu membuat dan mengesk-

Ekspor Perdana, Saatnya Indonesia Kuasai Pasar Kapal Asia

por kapal perang canggih ke Filipina.

“Hari ini (kemarin) adalah hari yang bersejarah bagi bangsa ini. Sebab pertama kali melakukan ekspor kapal perang. Ini

merupakan prestasi terhebat PT PAL Indonesia, kita ikut bangga,” ucap Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli

 ke halaman 11

Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyaksikan peluncuran Kapal Perang SSV-1 di Galangan Kapal PT PAL Indonesia, Tanjung Perak Surabaya, Senin (18/1).

Persaingan SNMPTN Tidak Fair Dindik Minta Pengecualian Sekolah Habis Masa Akreditasi

hilmi husain/bhirawa

Kondisi Alun-alun Kota Pasuruan yang sejuk dan rindang, Senin (18/1) sore. Sayangnya kondisi itu tak dibarengi dengan fasilitas penunjang lainnya seperti ketersediaan toilet umum.

Presiden Ancam Copot Pangdam-Kapolda Terkait Kebakaran Lahan Jakarta, Bhirawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam untuk mencopot Pangdam dan Kapolda yang wilayahnya paling banyak mengalami kebakaran lahan dan hutan mulai tahun ini. “Saya sudah janjian dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk (memberlakukan) reward and punishment,” kata Presiden Jokowi dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 di Istana Negara Jakarta, Senin (18/1).

Ia mengatakan jika lahan dan hutan di wilayahnya semakin banyak yang terbakar maka baik Pangdam maupun Kapolda akan diganti alias dico-

Dindik Jatim, Bhirawa Kebijakan baru Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun ajaran 2016/2017 dipastikan akan membuat ribuan sekolah di Jatim gusar. Khususnya bagi sekolah-sekolah yang belum terakreditasi dan habis masa akreditasinya.

Kecemasan juga dirasakan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. Sebab, di Jatim ada ribuan sekolah yang masa akreditasinya mati. “Kami berharap pihak panitia bisa memahami kondisi ini.

Kalau kuota pendaftaran SNMPTN hanya untuk sekolah yang

masa akreditasinya masih aktif itu tidak fair,” tutur Saiful saat dikonfirmasi, Senin (18/1).

Seperti diketahui, pendaftaran SNMPTN dibatasi menurut status akreditasi sekolah. Bagi sekolah dengan status akreditasi A, siswa yang didaftarkan

sebanyak 75 persen terbaik di sekolahnya. Akreditasi B, sebanyak 50 persen terbaik di sekolah.

Sekolah akreditasi C sebanyak 20 persen terbaik di sekolah dan akreditasi lainnya, 10 persen terbaik di sekolahnya.

“Kami setuju dengan jatah sesuai akreditasi tersebut. Karena dampak positifnya sekolah akan terus berpacu meningkatkan kualitas mutunya,” tutur Saiful.

Namun, lanjut dia, jika sekolah yang habis masa akredita-

Penerapan e-Parking di Surabaya Terus Dikaji

 ke halaman 11

Cocok Potong Rambut di PKL MESKI memiliki jabatan sebagai Ketua DPRD Jatim maupun Ketua DPW PKB Jatim, namun tak membuat sosok yang satu ini jual mahal.

Buktinya, dengan blak-blakan A Halim Iskandar mengaku lebih cocok potong rambut pitingan alias di PKL yang selalu mangkal di jalan di bawah pohon dengan peralatan sederhana, satu kursi dan

 ke halaman 11

 ke halaman 11

gegeh/bhirawa

Kepala UPTD Parkir Surabaya Timur Tranggono Wahyu Wibowo mencoba eparking yang akan diterapkan di Kota Surabaya, Senin (18/1) kemarin.

Pemkot Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya saat ini terus menggodok proyek electronic parking (e-parking).

Selain untuk mengurangi kebocoran pajak, e-parking ini juga untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan skema pembayaran parkir abonemen dengan e-money.

Dalam e-parking ini, pemilik kendaraan ketika hendak memarkir kendaraan tidak perlu memberi uang tunai, tetapi hanya dengan menggunakan voucher. Nantinya, ada alat parkir khusus tersendiri yang mampu mendeteksi voucher tersebut.

Plt Kepala Dishub Kota Surabaya Irvan Wahyu Drajad mengatakan telah beberapa kali mengadakan pertemuan

 ke halaman 11

Bandara Harun Tohir Segera Diuji Coba

Tiket Pesawat Surabaya-Bawean Berkisar Rp 400 Ribu Pemprov, Bhirawa Masyarakat Pulau Bawean, Kabupaten Gresik sebentar lagi bisa menikmati fasilitas penerbangan. Sebab jika sesuai rencana, akhir Januari atau awal Februari Bandara Harun Tohir akan segera dioperasikan.

Sementara uji cobanya akan dilaksanakan minggu terakhir Januari 2016.

 ke halaman 11

PDI-P Belum Pasti Calonkan Risma DPD PDIPJatim, Bhirawa Kabar akan dicalonkannya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam Pilgub Jatim 2018 dibantah internal DPD PDI-P Jawa Timur. Pertemuan dalam rakernas PDI-P beberapa waktu lalu antara Risma dan Ketua Umum PDI-P Megawati Sukarnoputri tidak membahas soal Pilgub Jatim.

“PDI-P Jatim belum tentu mencalonkan Bu Risma atau Mas Azwar Anas, PDI-P punya mekanisme sendiri dalam mengusung calon Gubernur Jatim nanti,” terang Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Kusnadi di ruangannya, Senin (18/1).

Pria yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini mengatakan, saat bertemu

 ke halaman 11

Berbagi Cerita Heni Fitria, Anak Tukang Becak Lulusan SEGi University Malaysia

Memilih Pulang ke Surabaya karena Sudah Janji dengan Bu Risma Setiap orang boleh berharap bisa menempuh pendidikan setinggitingginya. Tapi, kesempatan tentu tidak milik setiap orang. Apalagi jika tidak ada dukungan finansial yang mencukupi. Kondisi ini pun sempat dialami Heni Fitria (22), sampai akhirnya dia menemukan jalan menuju Albukhary International University (AIU) di Malaysia.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya

A Halim Iskandar

Sentil..

 Hadapi MEA, Pemkab Perketat Izin Perusahaan Tenaga Asing  Jangan sampai memanjakan WNA, tapi mengabaikan warga sendiri  198 Dusun di Sampang Tanpa Listrik PLN  Seolah hidup di zaman primitif  Dewan Godok Aturan Kenaikan Pajak Rumah Kos  Nafas pemilik, penghuni kos sama-sama sesak

Gadis kelahiran Surabaya 24 Maret 1993 ini, tak pernah menyangka bisa mengenyam pendidikan hingga memperoleh sarjana.

Terlebih gelar itu diraihnya dari perguruan tinggi di luar negeri, yakni di Kedah, Malaysia. Maklum, dari sisi ekonomi, keluarga Heni bukan termasuk berkecukupan. Sang ayah, Rawuh (64) adalah seorang tukang becak yang memiliki lima anak.

Namun, kondisi ini justru menjadi motivasi tersendiri bagi Heni.

Selama empat tahun di Malaysia, Heni merasakan berbagai pengalam-

an yang menarik, mulai dari itensif belajar Bahasa Inggris selama enam bulan, hingga pindah jurusan garagara kampusnya ditutup sementara.

Semua ditempuhnya demi bisa menikmati pendidikan tinggi.

Selama di Malaysia, Heni sempat berkuliah di dua perguruan tinggi.

Yakni Albukhary International University (AIU) dengan memilih ilmu konsentrasi Banking and Finance.

Ketika kampusnya mengalami penutupan sementara, dia pun ber-

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Heni Fitria ditemani sang ayah, Rawuh. Anak tukang becak yang memilih pulang ke Surabaya setelah meraih cumlaud dari SEGi University, Malaysia.

SURABAYA

2

Selasa Pon 19 JANUARI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Lawan Gula Impor, Dewan Minta Pemprov Jatim Beri Pendampingan Petani Tebu DPRD Jatim, Bhirawa Kebijakan pemerintah pusat untuk mengimpor gula krital putih sebanyak 200 ton pada bulan ini mendapat reaksi dari legislative Jawa Timur.Kalangan Dewan meminta Pemprov Jatim menolak masuknya gula impor tersebut karena dikhawatirkan hal itu akan membuat harga gula lokal hancur, bahkan tak tak dilirik pedagang.

Imbasnya petani tebu pasti merugi.

“Posisi dewan berpihak pada petani, makanya kami tolak gula impor masuk Jawa Timur. Tapi petani tebu di Jatim juga harus mampu bersaing dengan kualitas tebu impor. Paling tidak bisa

mencapai rendemen 8 persen sesuai perda rendemen tebu yang sudah diberlakukan di Jatim,”beber politisi PKB Chusaenudin , Senin (18/1).

Anggota Komisi B DPRD Jatim

ini menegaskan petani tebu juga harus intropeksi dengan meningkatkan kualitas tanaman tebu yang mereka tanam. Pasalnya, sampai saat ini masih banyak tanaman tebu hasil petani lokal yang rendemennya masih di bawah 8 persen.

Padahal , lanjutnya dalam Perda No. 17 Tahun 2012 tentang Rendemen Tebu diamanatkan rendemen tebu jawa Timur sekurang-kurangnya 8 persen. Tapi prakteknya di lapangan masih banyak yang berada pada kisaran 6 persen. Sebaliknya, ren-

demen tebu hasil petani Vietnam itu minimal 10 persen. Bahkan mereka sudah bisa mencapai angka rendemn tebu 12 persen.

Politisi yang juga Ketua Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia (PAMMI) kabupaten Tulungagun ini berharap Pemprov Jatim terutama Disbun melakukan pendampingan dan pembinaan kepada petani tebu di Jatim agar produksi tebu yang mereka hasilkan bisa mencapai 8 persen.

Mantan ajudan Menteri Tenaga Kerja di era Muhaimin

Iskandar ini menyarankan Disbun mengintensifkan program rawat ratoon, karena efektif meningkatkan rendemen tebu.

Selain itu, Disbun juga harus memberi perhatian khusus pada jenis tanaman tebu unggulan, contohnya tebu hijau. Sebab, tebu hijau yang banyak ditanam petani di kawasan Blitar, Kediri dan Tulungagung memiliki banyak keunggulan dibandingkan tanaman tebu merah yang mayoritas di tanam petani di Jatim.

Chusainuddin menjelaskan keunggulan tebu hijau dian-

taranya, rendemennya bagus, beratnya per batang juga bisa mencapai lima kilogram sehingga hasil gilingnya pun maksimal.

Selain itu aromanya enak dan juga tahan lama alias tak mudah rusak atau busuk.

“Hasil panen yang lalu, petani tebu di Tulungagung menerima hasil panen tebu dengan harga yang bagus. Itu berkat tanaman tebu hijau yang berkualitas. Saya berharap Pemprov dan Disbun bisa menjajaki pengembangan tebu hijau di daerah lain,”tandas politisi Q cty kelahiran Tulungagung ini.Q

ESDM Jatim Turunkan Tim Kaji Eksplorasi dan Eksploitasi Migas Tanggulangin

trie diana/bhirawa

Surabaya Diguyur Hujan Tidak Merata

Memasuki musim penghujan awan nombustratus sering muncul secara tiba-tiba namun hujan diturunkan tidak merata.Tampak awan nombustratus (jenis awan gelap dan rendah) di kawasan Surabaya Selatan seperti A Yani, Jagir Wonokromo pada sore hari, Senin (18/1).

PANGGUNG BIROKRASI

Kawasan Eks Lokalisasi Kurang Perhatian DPRD Surabaya, Bhirawa Legislative mulai menyentil kembali kebijakan Pemkot terkait penghapusan prostitusi. Keberadaan dan masa depan warga di wilayah Kelurahan Putat Jaya Surabaya atau yang lazim disebut eks lokalisasi Gang Dolly dan Jarak disebut kurang mendapatkan perhatian penuh dari Pemkot Surabaya sebagaimana janji saat penutupan area tersebut.

Hingga saat ini Pemkot dinilai belum mempunyai program yang jelas dan pasti terkait masa depan wilayah Putat Jaya akibat penutupan lokalisasi tersebut. Anggota Komisi C , Sukadar melihat hal itu dirinya tetap akan memperjuangkan nasib dan masa depan warga terdampak.

“Bukan minta untuk dimanjakan, tetapi harusnya Pemkot Surabaya yang dalam hal ini Bappeko mempunyai skala prioritas terhadap pemulihan ekonomi masyarakat Putat Jaya yang terdampak, saya tidak bicara soal PSK dan Mucikari, tetapi hanya untuk warga terdampak,” katanya. Senin (18/1).

Politisi PDIP ini berpendapat bahwa rencana pemkot Surabaya yang akan menjadikan area perdagangan itu harusnya dilakukan percepatan, karena kebutuhan ekonomi keluarga warga terdampak tidak bisa ditunda-tunda.

“Kami paham jika untuk membuat wilayah Putat Jaya menjadi pusat perdagangan atau yang lainnya tidak semudah membalik tangaqn, namun yang paling utama adalah melakukan percepatan pemulihan ekonomi warga terdampak yang sebelumnya menggantungkan perekonomian keluarganya di keberadaan lokalisasi,” tandas ketua Q gat Fraksi PDIP DPRD Surabaya ini.Q

Pemkot Surabaya Periksa Penyusutan Lahan Pertanian Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan melakukan kajian atas menyusutnya lahan pertanian di Kota Pahlawan sekitar 75 hektare setiap tahun.

Kepala Dinas Pertanian Justamadji, di Surabaya, Senin, mengatakan, mengakui lahan pertanian di Surabaya terus menyusut, bahkan dalam empat tahun terakhir ini terjadi penyusutan hingga 300 hektare.

“Sekarang ini areal pertanian tinggal 1.400 hektare.

Setiap tahun terjadi penyusutan 75 hektare. Jika tidak dipertahankan, maka 15 hingga 20 tahun ke depan, bakal habis,” katanya.

Menurut dia, sebagian lahan yang masih tersisa sekarang ini sudah dikuasai pengembang.

Berhubung belum dibangun

oleh pengembang, kata dia, maka lahan pertanian tersebut masih bisa dimanfaatkan warga sekitar untuk ditanami berbagai tanaman, dari padi hingga holtikutura.

Apalagi, kata dia, kondisi di lapangan, saluran irigasi teknis sudah tidak ada. Kebanyakan sawah yang tersebar di sebagian Surabaya Timur, Surabaya Barat dan Selatan kebanyakan adalah tadah hujan.

Untuk mempertahankan luasan yang masih tersisa, lanjut dia, pihaknya sedang melakukan pengkajian. Tujuannya jika dimungkinkan ada payung hukum untuk mempertahankan areal pertanian di tengah gencarnya pembangunan pemukiman dan sentra niaga yang terus menggerus luasaan lahan pertanian.

“Sayangnya dalam RTRW

2014, dikatakan areal pertanian pangan berkelanjutan adalah nol. Makanya kami akan koordinasi dengan Bappeko untuk bisa mencari celah agar nantinya dibuatkan raperda agar areal pertanian yang masih tersisa itu bisa dipertahankan,” katanya.

Meski dengan luasan yang tak seberapa, ia menambahkan musim tanam 2016 ini, pihaknya mematok 1.900 hektare.

Artinya, petani bisa menanam lahan pertaniannya ada yang satu kali hingga 3 kali pertanian. Sedangkan produksi padi sebanyak 9.000 ton pertahun.

“Jika melihat dari jumlah produksi, tentu tidak seimbang dengan jumlah penduduk Surabaya yang mencapai hampir 3 juta. Makanya beras banyak dipasok dari luar daerah,” kaQ gat.ant tanya.Q

Dua Tahun, PAD Pajak Hotel Selalu Tak Penuhi Target Surabaya, Bhirawa Bertambahnya hotel-hotel baru di wilayah kota Surabaya ternyata tidak berdampak signifikan pada realisasi Pendapatan Asli daerah(PAD) sektor pajak perhotelan Kota Surabaya.Dua tahun terakhir pihak Pemkot tidak pernah berhasil mencapai target perolehan PAD untuk sektor pajak hotel.

Pada 2014, target yang ditetapkan mencapai Rp200 miliar. Namun, realisasi pendapatan hanya sebesar Rp181 miliar. Dan meski terjadi peningkatan pendapatan pada 2015, namun tetap saja target yang ditetapkan belum terpenuhi.

Pada 2015, target pendapatan dari pajak hotel ditetapkan Rp200 miliar, namun pendapatan yang masuk ke Pemkot hanya Rp187 miliar.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Surabaya Yusron Sumartono mengklaim hal ini karena adanya larangan acara pemerintahan di hotel oleh Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

“Karenanya pendapatan hotel di Surabaya menurun,” ujarnya usai menghadiri rapat dengar pendapat di Komisi B DPRD Surabaya, Senin (18/1) kemarin.

Padahal, jumlah hotel di Surabaya pada 2015 meningkat. Menurut Yusron, inilah yang menyebabkan persaingan antar pengelola hotel semakin ketat. “Ada yang menurunkan harga sebagai promo, dan sebagainya,” katanya.

Penambahan jumlah hotel, kata Yusron, mendukung terjadinya peningkatan pendapatan pajak hotel dari 2014 ke 2015, meski hanya enam persen. Pada 2016 ini, Pemkot Surabaya kembali meningkatkan target pendapatan pajak hotel menjadi Rp 233 Miliar.

Mereaksi hal ini, Komisi B DPRD Kota Surabaya meminta salinan data penerimaan pajak hotel di Q geh Surabaya dari DPPK Surabaya.Q

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim menerjunkan tim untuk mengkaji kelayakan rencana ekplorasi dan ekploitasi Migas di wilayah Tanggulangin , Sidoarjo. Penurunan Tim oleh Dinas Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) ini terkait rencana eksplorasi baru dari PT lapindo, beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, Ir Dewi J Putriatni mengatakan, tujuan dari diadakannya kajian ini adalah mengetahui secara pasti kondisi bawah permukaan setelah terjadinya semburan lumpur di wilayah sekitar lokasi pusat semburan.

“Selain itu, mengetahui respon masyarakat terkait dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di wilayah sekitar lokasi pusat semburan, dan mengetahui luasan area berdampak berupa penurunan tanah akibat semburan lumpur,” katanya, Senin (18/1) Dijelaskannya juga lingkup kajian berupa kajian teknis kajian teknis dilakukan dengan pendekatan geologi, geofisika dan geodesi untuk mengetahui kondisi bawah permukaan dan diatas permukaan.

Selain itu juga ada kajian sosial-ekonomi dilakukan dengan survey respon masyarakat terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas serta kerentanan sosial-ekonomipenduduk sekitar terutama di wilayah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya, kata Dewi, selama tiga bulan ke depan, Dinas ESDM menurunkan tim Tim dari Pusat Studi Kebencanaan dan Perubahan Iklim ITS yang diketuai Dr. Amin Widodo untuk melangsungkan pengkajian dengan jangka waktu pelaksanaan kajian adalah 3 bulan dimulai sejak tanggal 18 Januari 2016.

Pengkajian itu menggunakan anggaran dana berasal dari Pemprov Jatim.

Diturunkannya tim itu, dikatakan Dewi, merupakan hasil rapat persiapan yang dilaksanakan tanggal 18 Januari 2016 dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur; Pj. Bupati Sidoarjo beserta dengan jajarannya, Kepala SKK Migas Jabamanusa; Tim dari Pusat Studi Kebencanaan dan Perubahan Iklim ITS, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), PT. Lapindo Brantas Inc, dan semua pihak peserta rapat mendukung adanya Kajian tentang Aspek Teknis,Sosial dan Ekonomi Kegiatan Pengeboran PT.Lapindo Brantas Inc. Adanya dukungan penyediaan data yang akan disuplai oleh pihak-pihak terkait yaitu dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, SKK Migas Jabamanusa, BadanPenanggulangan Lumpur Sidoarjo dan PT. Lapindo Brantas Inc. Dewi juga menceritakan, asalan diperlukan beberapa kajian teknis kondisi terkini berkaitan dengan kelayakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di wilayah tersebut. Selama ini, kegiatan pemantauan aktivitas semburan lumpur hanya terfokus pada area di dalam tanggul dan kondisi tanggul itu sendiri, sedangkan akibat yang muncul karena adanya semburan lumpur pada daerah sekitar tidak dilakukan pemantauan.

Hal ini dapat berpengaruh pada kondisi geologi lingkungan sehingga apabila dilakukan pengeboran sumur migas berpotensi terjadinya semburan lumpur baru di lokasi yang lain.

Dengan ketidakadaan data baru yang memberikan informasi kondisi bawahpermukaan daerah sekitar setelah terjadinya semburan lumpur, perlu dilakukan kajian mendalam secara menyeluruh sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya bencana kembali akibat adanya kegiatan pengeboran.

Sebelumnya diketahui, hasil studi ITS tahun 2008 dan 2010 menunjukkan telah terjadinya penurunan tanah yang diikuti rusaknya asset, keluarnya semburan gas/air/lumpur dan telah terjadi pencemaran lingkungan.

Tahun 2008 yang terdampak sekitar 500 meter dari batas tanggul luar, tahun 2010 meluas sampai 2 km. Trauma yang masih dirasakan warga masyarakat sekitar semburan lumpur saat ini belum dapat dihilangkan, apalagi dengan adanya rencana kegiatan pengeboran baru di Desa Kedungbanteng, Tanggulangin, Sidoarjo seolah olah membuat keresahan baru penduduk sekitar, sehingga penting dilakukan kajian sosial-ekonomi Q rac masyarakat sekitar.Q

Pusat Enterpreneur untuk Kembangkan Jiwa Wirausaha Mahasiswa Dorongan untuk melahirkan generasi muda berwirausaha terus dilakukan baik oleh pemerintah maupun perguruan tinggi. Ini dapat dilihat dari upaya perguruan tinggi melengkapi sarana sekaligus mendongkrak kerjasama dengan para pelaku usaha.

Hal ini pun diapresiasi Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dalam kuliah umumnya di Universitas 17 Agustus Surabaya, Senin (18/1).

Menurut Soekarwo, perlu peran serta pelaku ekonomi untuk sharing atau membagikan ilmunya kepada mahasiswa. Selanjutnya, para mahasiswa yang mengajari masyarakat untuk mengembangkan usaha.

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim, juga mengatakan, materi kuliah mahasiswa tentang supply and demand dinilai sudah

tidak cukup. Sebab, materi perkuliahan semakin kompleks dan lebih mutakhir.

Termasuk pembahasan tentang pasar global.

“Faktanya seperti itu, persoalan ekonomi tidak sebatas membahas permintaan dan ketersediaan produk saja,” katanya dalam kuliah umumnya bertema Jatimnomic dan peresmian gedung Untag Student & Entrepreneurship Center Alim Markus.

Menurut dia, kebijakan global juga diperlukan dalam memahami materi perkuliahan. Sebab, kebijakan

global berpengaruh pada kebijakan ekonomi nasional.

Karena itu, kampus dan mahasiswa juga harus menyesuaikan. Jika tidak, mahasiswa akan tertinggal.

Rektor Untag Prof Ida Aju Brahmasari mengatakan, gedung Untag Student & Entrepreneurship Center itu disiapkan khusus untuk mengasah jiwa-jiwa entrepreneur. Bukan hanya di kalangan mahasiswa, tapi juga untuk masyarakat umum.

“Mungkin yang start up mau bisnis, kami bantu mereka,” terangnya.

Aktivitas dalam gedung itu juga akan beragam. Coaching clinic atau pelatihan tentang wirausaha, penambahan wawasan tentang entrepreneur, dan sebagainya bisa didapatkan. “Kami gandeng alumni yang sudah

bisa membantu sebanyak mungkin wirausahawan.

Mereka bisa berkonsultasi dengan packaging atau pengemasan produk, logistik, hingga delivery atau distribusi produk. “Sudah banyak yang kami bina,” tambahnya.

Menurut dia, pembinaan terhadap wirausaha itu juga menjadi bagian dari pengabdian mahasiswa dan kampus kepada masyarakat. Agar pembinaan bisa konsisten, pihaknya tidak mengubah sasaran wirausaha atau usaha kecil menengah (UKM) yang dibina.

“Ini supaya ada monev (motam/bhirawa nitoring dan evaluasi),” tuGubernur Jatim Dr H Soekarwo menandatangani prasasti peresmian gedung entrepreneurship center Dr (HC) turnya. Dia berharap, maAlim Markus di Universitas 17 Agustus Surabaya, Senin (18/1).. hasiswa bisa menerapkan berhasil, ada kerja sama dengan Pak Alim Markus dana untuk membangun ilmunya sekaligus memperdengan Kadin (kantor da- (Presiden Direktur Maspion gedung ini,” jelasnya. banyak pengalaman tentang Q tam gang dan industri), serta Group) yang memberikan Targetnya, kata Prof Ida, wirausaha.Q

SURABAYA

Selasa Pon 19 JANUARI 2016

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

RAGAM INFO

Wadan Lantamal V Resmi Buka Sosialisasi Keuangan Wilayah Surabaya, Bhirawa Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL V (Wadan Lantamal V) Kolonel Laut (P) IsbandiAndrianto membuka sosialisasi Keuangan Wilayah (KUWIL) sebagai salah satu satuan kerja baru di lingkunganLantamal V, Senin (18/1).

Sosialisai yang digelar di Gedung Serba Guna, Mako Lantamal V ini, disampaikan Kepala Keuangan Wilayah (Kakuil)Lantamal V Letkol Laut (S) Agus Mulyanto dihadiri para Asishjrhjrhjriten danlantamal V, Para Kasatker, kepal Akun /Pekas Lantamal V, Kepala Akun Lanal Cilacap, Lanal Tegal, Lanal Jogyakarta, Lanal Semarang, Lanal Batuporon, Lanal Banyuwangi dan Lanal Bali.

Sosialisasi bertajuk Penataan Organisasi dan Tugas Dinas Keuangan TNI AL ini, cukup mendapat perhatian dari seluruh peserta, mengingat keberadaan organisasi baru di lingkungan Dinas Keuangan TNI AL (Diskual) termasuk yang berada di Lantamal V ini.

Menurut Danlantamal V Brigadir Jenderal TNI (Mar) Rudy Andi Hamzah dalam amanatnya yang dibacakan Wadan mengatakan, bahwa validasi (tindakan yang membuktikan suatu proses/metode dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik) organisasi badan keuangan di lingkungan TNI AL yang baru, diwujudkan dengan dibentuknya organisasi Kuwil yang membawahi para Akun (Pekas) di satker-satker lingkungan TNI AL. Organisasi Kuwil ini lanjut Danlantamal V, diharapkan dapat menyiapkan perangkat dan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka pemberlakuan organisasi keuangan yang berbasis Dipa daerah (Dipa otorisasi).

Pada tahun 2019 yang bertujuan untuk mempercepat penyaluran mekanisme anggaran sampai ke pengguna anggaran. Hal ini mengacu kepada perpang TNI no 42 Q inf tanggal 2 Desember 2015.Q

Perhutani Siap Dukung Ketahanan Pangan Surabaya, Bhirawa Kampanye dukungan ketahanan pangan pada pemerintah tampaknya menjadi agenda seriusPerum Perhutani ditahun 2016. Jika sebelumnya sejumlah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) telah menyiapkanlahan sebagai dukungan pada kegiatan tersebut, KPH Madiun kini juga menyediakan lahan hutan di bawah tegakanseluas 4.693,6 hektare. Lahan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat desa hutan yang tergabung dalam LembagaMasyarakat Desa Hutan (LMDH) di Kabupaten Madiun, Ponorogo dan Magetan untuk tanaman padi dan palawija.

Administratur Perhutani KPH Madiun, Widhi Tjahjanto, Senin (18/1) mengatakan, Perhutani mendukung program kedaulatan pangan Pemerintah untuk memperkuat cadangan pangan nasional tiga tahun ke depan. Lahan-lahanyang diperuntukkan bagi petani merupakan lokasi bekas tebangan, lahan di bawah tegakan tanaman kayu putih,lokasi tanaman tahun 2012, 2013, 2014 yang dilakukan melalui sistem tumpangsari dengan jumlah petani penggaraplebih dari 18 ribu orang.

Perhutani KPH Madiun telah membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Lahan di bawah Tegakan denganLMDH. Lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk tanaman padi, jagung pada masa tanam ke I atau kedelai pada masatanam ke II untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa sekitar hutan.

Perum Perhutani secara nasional akan mengalokasikan lahan hutan seluas 247.000 hektare untuk dimanfaatkan sebagai lahan tanam tanaman pangan berupa jagungdan padi oleh masyarakat Q inf sekitar hutan sepanjang tahun 2016.Q

Bersihkan Sungai Mengantisipasi banjir, Dinas Kebesihan dan Pertamanan (DKP) Surabaya kembali membersihkan endapan lumpur dan sampah rumah tangga yang dibuang di Kali Joyoboyo, Tampak petugas saat membersihkan sampah, Senin (18/1).

trie diana/bhirawa

Dideportasi Malaysia, 318 TKI Ilegal Dikembalikan ke Kampung Halaman Pemprov, Bhirawa Sebanyak 318 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal asal Jatim yang dideportasi Malaysia akhirnya diterima Dinas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim yang selanjutnya mereka akan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing.

Kepala (Disnakertransduk) Jatim, Drs Sukardo MSi mengatakan, kedatangan TKI ilegal ke Disnakertransduk Jatim sekitar pukul 3.00 Wib. “Saat dideportasi dari Malaysia, TKI ilegal diangkut dengan kapal menuju Jakarta. Selanjutnya mereka diangkut lewat jalur darat ke Jatim menggunakan enam bus dan langsung diturunkan di Disnakertransduk,” jelasnya, Senin (18/1).

Setibanya di Surabaya, lanjutnya, para TKI diberikan waktu untuk beristirahat dan diberi makan. Kemudian, petugas melangsungkan pendataan diantaranya untuk mengetahui nama, asal, dan tempat tinggal sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP).

“Setelah didata, ratusan TKI tersebut

rac/bhirawa

TKI ilegal yang dideportasi dari Malaysia datang ke kantor Disnakertransduk Jatim pada Senin pagi (18/1), selanjutnya dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. lalu kita pulangkan ke kampung Jika dirinci, Kabupaten Sampang 58 halaman masing-masing,” jelasnya. orang, Pamekasan 32 orang, BangDijelaskan pula, 318 TKI ilegal kalan 30 orang, Sumenep 29 orang, merupakan deportasi dari Johor atau Jember 16 orang, Probolinggo 15 orang, Tanjung Pinang Malaysia. Dari jumlah Lumajang 14 orang, Situbondo 10 oritu 75 persen dari Madura seperti ang, Gresik 9 orang, Banyuwangi 8 orSampang, Sumenep, dan Pamekasan, ang. “Sisanya kabupaten lain sebesar sedangkan 25 persen dari daerah 45 orang,” katanya. lainnya di Jatim.

Saat dipulangkan, mereka diberi

DB Turun Masyarakat Harus Tetap Waspada Ketum Kadin Jatim Tak Hadiri Undangan Penyelidik Kejati

dna/bhirawa

Agar tidak terdapat sarang nyamuk, masyarakat melakukan kerja bakti.

Surabaya, Bhirawa ini memang diprediksi mengaKendati kasus demam ber- lami penurunan dibandingkan darah (DB) turun tidak mem- dengan tahun-tahun sebelumbuat Dinkes Jatim turun untuk nya. Hal itu dikarenakan musim melakukan pencegahan. Dinkes hujan yang datang memang meminta agar masyarakat was- mundur dan curah hujan yang pada terhadap serangan nya- tidak terlalu tinggi sehingga muk aedes aegypti. populasi nyamuk tidak seberapa Kepala Dinkes Jatim dr Har- banyak. Akan tetapi Dinkes sono mengaku, kasus DB tahun tetap waspada untuk mengan-

tisipasi jika sewaktu-waktu terjadi peningkatan kasus yang signifikan.

“Karena ini merupakan kasus tahunan jadi kami sudah mempersiapkan segalanya walaupun kasusnya memang diprediksi menurun,” imbuh mantan bupati Ngawi tersebut.

Kegiatan yang digalakkan oleh Dinkes adalah lebih pada upaya preventif untuk menekan jumlah kasus. Salah satunya melalui gerakan ‘Satu rumah satu juru pemantau jentik’ atau Jumantik. Selain itu Dinkes juga mendorong peran aktif masyrakat untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk dan menjaga kebersihan lingkungan.

Dinkes juga sudah menghimbau petugas kesehatan dan lapangan di kabupaten/kota di Jatim untuk sigap berobat jika mengalami suatu gejala DB. Termasuk juga melakukan tindakan fogging dan pembagian Q dna Abate jika dibutuhkan.Q

Kejati Jatim Serahkan 12 Nama Terpidana Mati ke Kejagung Kejati Jatim, Bhirawa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menyerahkan 12 daftar nama terpidana mati kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Nama-nama terpidana mati ini diperoleh dari penanganan kasus

pesangon sebesar Rp 50.000 per orang, untuk biaya transportasi pulang ke kampung halaman. Kedatangan 330 TKI asal Jatim ini merupakan yang pertama pada tahun 2016 ini. Sepanjang tahun 2015 lalu, jumlah TKI ilegal asal Jatim yang telah dipulangkan dari tempatnya bekerja hingga bulan Desember jumlahnya mencapai lebih dari 5.500 orang.

Sebelumnya juga pernah dijelaskan Sukardo, kalau TKI ilegal ini nekat bekerja ke Malaysia lantaran mendapat iming-iming gaji tinggi. Untuk menjadi pembantu rumah tangga lokal seperti di Surabaya, tenaga kerja dibayar dengan gaji sekitar Rp1,5 juta.

Sementara di Malaysia dengan status ilegal mereka bisa mendapat gaji antara Rp3-4 juta. “Kalau kerja 1-2 tahun sudah untung besar mereka, hitung saja berapa pemasukan mereka dalam setahun,” katanya.

Para TKI ilegal, kata Sukardo, nekat berangkat dengan dokumen palsu.

Mereka berangkat melalui jalur laut dari Pelabuhan Batam. Modusnya, TKI ilegal ini memalsukan data dokumen palsu seperti paspor yang fotonya berbeda dari pemiliknya. “Mereka naik kapal dari Batam. Kemudian melewati jalan-jalan kecil sebelum masuk MaQ rac laysia,” ujarnya.Q

pada Kejaksaan Negeri (Kejari) se Jawa Timur.

Daftar terpidana mati ini diserahkan Kejati Jatim atas perintah Kejagung. Kejaksaan menginventarisasi untuk mengetahui siapa saja terpidana mati yang sudah tidak bisa lagi me-

lakukan upaya hukum sehingga bisa dieksekusi.

“Sekitar 12 nama terpidana atau tervonis mati kami serahkan ke Kejagung pada Desember 2015 lalu.

Semuanya ini ada yang sudah tidak bisa upaya hukum lagi, dan juga ada yang

masih melakukan upaya hukum,” terang Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jatim Andi Muhammad Taufik, Senin (18/1).

Dijelaskan Andi, Kejagung meminta Kejati menyerahkan daftar tervonis dan terpidana mati untuk

diketahui mana yang sudah bisa dieksekusi dan mana yang belum. Sayangnya, Ia mengaku tidak hafal rinci nama-nama tervonis atau terpidana mati tersebut. “Pokoknya ada sekitar 12 nama,” ungkap Q bed Andi.Q

Kejati Jatim, Bhirawa Niat penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim memintai keterangan Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, La Nyalla Mattaliti untuk kasus dugaan penyimpangan pengelolahan dana hibah pada Kadin Jatim, Senin (18/1) terpaksa gagal.

Data yang dihimpun Bhirawa menyatakan, Ketum Kadin Jatim dijadwalkan hadir memenuhi permintaan penyelidik Pidsus Kejati Jatim pada Senin (18/1) pukul 09.00 pagi (kemarin). Berdasarkan pantauan Bhirawa, hingga pukul 13.00 siang tidak nampak satu pun kehadiran dari orang nomer satu di Kadin Jatim.

Salah satu sumber di lingkungan Kejaksaan kepada Bhirawa mengatakan, pihaknya tidak melihat adanya tamu dari Ketum Kadin Jatim. Namun, Ia mengaku melihat salah seorang yang merupakan Wakil Ketua di Kadin Jatim.

“Hanya satu orang saja yang tadi terlihat kemari, yakni Wakil Ketua Kadin Jatim,” ungkap sumber kepada Bhirawa, Senin (18/1).

Sementara itu, saat dikonfirmasi perihal kebenaran jadwal permintaan keterangan dari Ketum Kadin Jatim, Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana tidak menampik hal itu. Ia membenarkan bahwa memang ada pemanggilan terhadap Ketum Kadin Jatim, perihal permintaan keterangan terkait kasus Kadin Jatim.

“Iya, ada pemanggilan. Tapi yang bersangkutan (Ketum Kadin Jatim, red) tidak bisa hadir,” ungkap Kasidik Pidsus Kejati Jatim saat dikonfirmasi Bhirawa via seluler, Senin (18/1).

Ditanya terkait alasan ketidakhadiran Ketum Kadin Jatim, pria asli Jawa Barat ini enggan berspekulasi perihal hal itu. Begitu juga saat disinggung terkait jadwal pemanggilan kembali, Dandeni mengaku belum bisa memastikan hal tersebut.

“Belum tahu, kapan lagi yang bersangkutan akan diundang ke Kejaksaan,” ungkap pria yang pernah menjabat sebagai Kasi Pidum Kejari Stabat, Sumatera Utara.

Ditambahkan Dandeni, untuk penyelidikan kasus Kadin Jatim, Ia belum bisa memberikan keterangan lebih rinci.

Sebab, pihaknya masih perlu memintai keterangan dari Q bed pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini.Q

Aiptu Abdul Latip Minta Dibebaskan Dari Tuntutan Mati Setelah ditunda selama sepekan, persidangan kasus narkoba 13 kilogram atas terdakwa Aiptu Abdul Latip kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (18/1).

Pada persidangan yang mengagendakan pembelaan (pledoi), Latip meminta untuk dibebaskan dari tuntutan hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Karmawan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

Pada persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim Ferdinandus, Kompol Saban dari Bidang Hukum (Bidkum) Polda Jatim selaku pengacara Latip mengajukan pledoi atas kliennya. Dalam nota pembelaanya, Kompol Saban tidak sependapat dengan jeratan pasal dan tuntutan yang dijatuhkan kepada Abdul Latip.

Pengacara dari Bidkum Polda Jatim ini meyakini kliennya tidak melakukan pemufakatan jahat, sebagaimana dijerat melanggar Pasal 114 ayat 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009. Kompol Saban berpendapat bahwa Abdul Latip lebih tepat dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Lanjut Saban, rangkaian dalam Pasal tersebut belum dapat dibuktikan. Pihaknya berpendapat, hal ini berkaitan dengan pemilik barang yakni Yoyok, tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Padahal, Yo-

yok merupakan orang yang tahu akan status Abdul Latip dalam kasus ini.

“Meminta Majelis Hakim untuk menetapkan Abdul Latip tidak terbukti secara sah bersalah dah meminta agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum,” tegas Kompol Saban selaku pengacara Abdul Latip, Senin (18/1).

Sementara itu, Indri Rahmawati (Istri siri Latip) juga melakukan perlawanan.

Melalui Adven Dio selaku pengacaranya, Indri hanya meminta keringanan hukuman, pasca dituntut seumur hidup oleh JPU Karmawan dari Kejari Surabaya.

Dijelaskan Adven Dio, alasan permintaan keringanan hukuman ini dikarenakan Indri baru saja

bed/bhirawa

Aiptu Abdul Latip dan Indri Rahmawati saat menjalani persidangan beragendakan pembelaan atas tuntutan JPU Karmawan, Senin (18/1). melahirkan seorang bayi. hanyalah korban dari per- tidak pernah berurusan dan Selain itu, lanjut Dio, Indri buatan Abdul Latip, serta tersangkut kasus hukum.

“Memohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa, dikarenakan terdakwa hanya korban dan bukan pengedar,” pinta Adven Dio dihadapan Ketua Majelis Hakim Ferdinandus.

Menanggapi pledoi dari kedua terdakwa, JPU Karmawan mengaku tetap pada tuntutan yang sudah dikenakan untuk keduanya. “Kami tetap pada tuntutan sebelumnya,” tegas Jaksa Karmawan pada persidangan.

Sedangakan Ketua Majelis Hakim Ferdinandus akan melanjutkan persidangan pada dua pecan mendatang, yakni Senin (1/2). “Sidang dengan agenda putusan ditunda sampai dua minggu kedepan,” pungkasnya.Q bed

4

OPINI Tajuk

Lapindo Tunda Pengeboran PENGEBORAN minyak dan gas Lapindo, ditunda sebelum dimulai. Itu untuk menghindari ekses trauma mendalam yang diderita ribuan masyarakat sekitar. Pengeboran boleh dimulai, manakala perusahaan pengebor (PT Lapindo Brantas Inc) telah memenuhi persyaratan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Tetapi bukan sekadar amdal kelaziman.

Melainkan harus berisi pula skema jaminan keamanan, serta garansi penyelesian problem sosial yang masih ter-utang.

Menjadi kawasan penghasil minyak dan gas, sebenarnya menjadi pengharapan seluruh masyarakat (serta pemerintah). Namun harapan yang ditunggu selama satu dekade (sejak tahun 2006), hanya menyisakan luka “sosial” sangat mendalam. Juga kerugian perekonomian (berupa hambatan serius infrastruktur) diperkirakan mencapai Rp 7 trilyun per-tahun. Pergantian beberapa Perpres (Peraturan Presiden direvisi 7 kali) juga tak mempan.

Bahkan UU (Undang-Undang APBN sejak tahun 2010) tak sanggup menuntaskan dampak semburan lumpur Lapindo. Semua bermula dari tragedi semburan lumpur yang terjadi sejak 29 Mei 2006. Konon titik pengeboran gas Lapindo, “menusuk“ lempeng tektonik di kedalaman dua ribu meter. Dua hari sebelumnya, lempeng tersebut telah meng-goyang Yogya dengan kekuatan 6,2 skala Richter.

Hanya berselang sepekan, ratusan hektar lahan yang terdiri dari sawah, pekarangan rumah (berikut bangunan) hingga pabrik sudah tenggelam tertutup lumpur. Beberapa hari berikutnya, jalan tol ruas Porong harus dipotong. Akses ke-ekonomi-an penghubung Jawa Timur bagian selatan dan timur menjadi hampir lumpuh total. Jutaan kubik lumpur telah disemburkan keluar dari perut bumi. Pembangunan tanggul dikebut bagai sirkuit adu cepat muntahan lumpur.

Sebagian diairkan ke sungai Kali Porong.

Lumpur (Lapindo) telah menenggelamkan areal dalam radius 3 kilometer. Ribuan rumahtangga kehilangan aset kekayaan, sekaligus harus mengungsi. Kerusakan berjalan cepat, bagai tanda kiamat. Rumah, sawah, sekolah, kuburan masjid, dan pabrik, terkubur lumpur panas (bercampur gas). Aktifitas perekonomian masyarakat mandeg total.

Siapa bisa bersabar melebihi kesabaran warga korban lumpur Lapindo, Sidoarjo? Tanpa sebab dan kesalahan apapun, ribuan rumahtangga kehilangan aset kekayaan pribadi. Tragedi corporate error terbesar di dunia itu terjadi 6 tahun lalu. Selama itu pula janji ganti-rugi terhadap hak milik yang hilang belum terealisasi secara baik. Bahkan untuk menggaransi kembalinya hak-hak masyarakat, sejak tahun 2007 telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

Hebatnya lagi, Perpres juga telah direvisi beberapa kali untuk mengakomodasi dinamika kerugian masyarakat.

Tetapi hingga tahun 2015, problem sosial (terutama ganti rugi aset milik masyarakat) belum tuntas. Padahal, hak milik masyarakat, haruslah menjadi tanggungan perlindungan Negara (pemerintah). Klausul amanat perlindungan rakyat itu tertulis (tekstual) dalam bagian paling sacral pula, yakni alenia keempat pembukaan UUD 1945. Klausul itu tak mungkin bisa diamandemen.

Itulah trauma derita mendalam masyarakat, yang mengiringi rencana pengeboran PT Lapindo Brantas Inc, pada areal “tetangga terdekat,” pusat semburan lumpur. Lokasi pengeboran ditandai dengan nama sumur Tanggulangin (TGA)-6 di well pad TGA-1 dan Tanggulangin (TGA)-10 di well pad TGA-2. Letaknya berjarak sekitar 2,5 kilometer dari pusat semburan. Itu berarti persis di bibir area terdampak luar. Di sekitar sumur yang akan dibor, juga terdapat lokasi perkampungan, jaraknya hanya sekitar 110 meter (terasa miris).

Sebenarnya, jarak dengan pusat semburan telah cukup aman. Hal itu terbukti, Lapindo telah memperoleh izin pengeboran dari SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi).

Tetapi masih harus ada izin dari Pemerintah daerah (Propinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Sidoarjo). Sebab, siapa bisa melawan trauma?

Maka bagai wajib menuruti pepatah, trauma harus disembuhkan lebih dahulu, ngebor kemudian. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Waspada Pasca Ledakan Bom Jakarta MASYARAKAT untuk selalu waspada dan mengantisipasi berbagai hal yang terjadi di lingkungan pascaledakan bom di Thamrin Jakarta. Peristiwa seperti yang terjadi di Jakarta beberapa hari lalu bisa saja terjadi di wilayah kita, oleh karena itu, masyarakat perlu mewaspadai apapun yang terjadi di daerahnya.

Masyarakat juga diharapkan bisa bekerja sama dengan institusi Polri, mulai dari Polda sampai ke pihak kepolisian yang berada di daerah-daerah.

Sebab, bersatunya masyarakat dengan pihak keamanan menjadi hal terkuat dalam memberantas berbagai hal yang berkaitan dengan kasus-kasus teroris serta hal-hal yang berkaitan dengan radikalisme.

Menanggapi kasus bom Thamrin Jakarta, kita juga lakukan operasi-operasi tidak hanya Polisi sendiri tetapi juga anggota TNI. Tingkat kewaspadaan juga lanjutnya sudah mulai dilakukan oleh Polres-Polres di NTT, menindaklanjuti bom Thamrin Jakarta yang mengakibatkan jatuhnya korban.

Masyarakat juga diminta untuk tidak terlena, dengan situasi aman yang terjadi pascaledakan bom bunuh diri serta aksi tembak-tembak di jalan Thamrin Jakarta.

Masyarakat Indonesia terlihat sangat berani menghadapi aksi-aksi terorisme yang terjadi pascaledakan bom di Thamrin Jakarta. Hal tersebut terbukti dengan berbagai respon masyarakat tidak hanya di Jakarta tetapi juga hampir di seluruh Indonesia yang menyatakan tidak takut terhadap teroris yang ingin menghancurkan Indonesia.

Kita bangga karena masyarakat kita sangat Kuat dan berani menghadapi aksi tersebut. Bersatunya masyarakat dengan TNI dan Polri menjadi suatu kekuatan bersama menghalau berbagai kasus yang berkaitan dengan Terorisme dan hal-hal yang berkaitan dengan aksi-aksi teroris lainnya.

Kapolda Nusa Tengara Timur Brigjen Pol E. Widyo Sunaryo

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Selasa Pon, 19 JANUARI 2016

Aksi Teror dan Krisis Manusia Modern Krisis Manusia Modern Tragedi kemanusiaan tersebut merupakan wujud dari adanya krisis manusia modern. Perkembangan dan perubahan masyarakat yang begitu cepat telah menghasilkan orang-orang yang Oleh : pandai dan pintar Umar Sholahudin secara intelektual, tapi krisis secara oleh orang yang tidak moral dan spiritual. sembarangan dan sanOrang-orang terdidik gat profesional. Perinilah yang kemudian mencipatalatan yang digunakanpun dengan kan sebuah peradaban dengan memakai teknologi yang modern. teknologi canggih. Namun dengan Yang jadi pertanyaan kemudian arogansinya, orang-orang terdidik adalah mengapa manusia modern bisa berbuat apa saja sesuai denterdidik begitu mudah melakugan hasrat dan kepentingannya, kan tindakan kekerasan terhadap termasuk dengan melakukan keksesamanya? Dalam konteks ini, erasan antar sesama sekalipun.

Ali Shariati menarik akar perPeter L. Berger (1982:35) melukismasalahan pada dimensi sistem kan manusia modern yang begitu kemasyarakatan dan idiologi dari mudahnya melakukan tindakan kebudayaan modern yang kini domikekerasan itu sedang mengalami nan di hampir setiap penjuru dunia anomie, yaitu suatu keadaan di yang lebih berkiblat pada budaya mana setipa individu manusia keBarat. Suatu sistem kehidupan dan hilangan ikatan yang memberikan budaya yang lebih mendewakan asperesaan aman dan kemantapan pek materialisme dan rasionalisme dengan sesama manusia lainya, dari aspek spritualisme. Sehingga sehingga menyebabkan kehilankehidupan sosio-kultural, ekonomi gan pengertian yang memberikan dan hukum jauh dari spiritualitas pentunjuk tentang tujuan dan arti yang hakiki. Dengan kata lain, pusat kehidupan di dunia ini. petaka kemanusian itu adalah keDaniel Bell menyebut krisis budayaan meteri dan alam pikiran manusia modern yang begitu muhumanisme-antroposentris, yang dah melakukan tindakan kekerasmenapikan kehadiran agama dan aan itu merupakan produk dari Tuhan. sebuah proyek global yakni proses Orang awam tentu sulit memamodernisasi. Proses tersebut telah hami tragedi kemanusiaan ini, bamencerabut dan melenyapkan gaimana mungkin orang terdidik nilai-nilai lihur kehidupan tradiitu dapat terseret menjadi manusional yang digantikan oleh nilaisia yang tindakan kekerasan. Jika nilai kemodernan masyarakat yang demikian, adakah kepintaran atau penuh dengan keserakahan dan pendidikan itu berfungsi untuk seribu satu nafsu untuk mengusai membimbing kehidupan, sehingga sebagaimana watak masyarakat manusia itu tidak terseret dalam modern-kapitalis. Seorang sositindakan kekerasan.

Aksi terorisme kembali terjadi, kali ini yang menjadi sasaran adalah pusat keramaian dan objek vital, yakni tepatya di Kawasan Sarinah Jalan MH. Thmrin, Jakarta.

Kelompok sipil besenjata meledakkan bom dengan daya eksplosif rendah di halaman parkir depan kafe Starbucks, Jalan Husni Thamrin, Jakarta Pusat. Dan tak lama berselang ledakan kembali terjadi di pos polisi tak jauh dari tempat itu pada 14 Januari 2015 lalu. Akibat ledakan terror ini, dikabarkan 26 orang menjadi korban; 7 orang meninggal dan 19 lainnya luka-luka.

K

asus Sarinah bukanlah yang pertama terjadi di Indonesia, sebelumnya Indonesia di ramaikan dengan peledakan bom yang menguncang dunia internasional seperti Bom Legian Bali, bom halaman gedung DPR/MPR, bom Natal, Istiqlal, Cijantung, Kedubes Philipina, peledakan bom di Aceh dan berbagai peledakan bom di daerah. Tragedi kemanusiaan tersebut telah menelan ratusan nyawa dan melukai ribuan orang. Kehidupan masyarakat kita ini bagaikan apa yang diungkapkan oleh Thomas Hobes sebagai “homo homini lupus”, manusia adalah srigala bagi sesamanya.

Tragedi kemanusiaan tersebut memunculkan pertanyaan besar bagi kita bangsa Indonesia yang di kenal ramah. Ada apa sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, sehingga sadisme dan kekerasan makin hari makin tumbuh. Bom Marriot ini semakin menambah deretan panjang kekerasan kemanusian yang terjadi di bumi Indonesia ini. Sudah sedemikian sakitkah sebagian manusia dan masyarakat negeri ini, sehingga mereka bertindak sedemikian agresif dan sadis.

Perilaku dan tindakan sadisme tersebut sungguh sangat meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan.

Yang lebih ironi lagi, bahwa pelaku peledakan bom tersebut di lakukan

P

ublik tanah air kembali gempar oleh aksi para teroris yang dilakukan di kawasan Sarinah Thamrin Jakarta (Kamis, 14/1). Lama tidak terdengar, teroris unjuk kebiadaban lagi kemarin. Mereka beraksi di jantung Ibu Kota tepatnya di Jalan MH Thamrin, yang tak terlalu jauh dari Istana Merdeka. Warga Jakarta yang dalam enam tahun terakhir terbebas dari ancaman teroris sejak bom mengguncang Hotel Ritz-Carlton dan JW Marriott pada Juli 2009, kini kembali hidup di bawah bayangan teror.

Teror kali ini berbeda ketimbang aksi-aksi sebelumnya.

Mereka lebih berani, juga lebih brutal dalam beraksi. Mirip dengan teror Paris Prancis yang merenggut 120 nyawa manusia pada November tahun lalu, pelaku teror Thamrin tak cuma meledakkan bom tetapi juga menyerang dengan senjata api dan granat. Dengan tenang pelaku menembak sejumlah polisi dan warga di jalan raya.

Pos polisi di depan pusat perbelanjaan Sarinah tidak lepas pula dari serangan bom yang menyebabkan seorang polisi dan satu warga sipil menjadi korban.

Dari areal Gedung Skyline, pelaku menyerang dengan senjata api hingga terjadi baku tembak dengan aparat. Ketika terdesak, mereka tanpa ragu meledakkan diri.

Insiden tersebut memakan korban tak kurang dari 31 orang. Di antara korban itu terdapat 5 pelaku dan 2 warga sipil tewas. Dari aparat, lima polisi menderita luka berat.

Kita mengutuk sekeras-kerasnya aksi biadab tersebut. Kita juga menyampaikan empati sebesarbesarnya kepada korban dari warga sipil ataupun aparat. Kita pun mengapungkan harapan setinggitingginya kepada seluruh pihak berwenang untuk membongkar tuntas jaringan pelaku dan memastikan mereka tak luput dari jerat hukum.

Kita harus lawan mereka.

Melawan teroris Berangkat dari kejadian itu membuktikan bahwa teroris belum juga habis dari negeri ini. Mereka kembali menebar teror, tetapi harus lantang kita suarakan bahwa Indonesia tak akan pernah takut, apalagi takluk menghadapi orangorang biadab seperti itu. Apapun motifnya, peristiwa bom tersebut harus dikutuk, karena merupakan perbuatan tidak berperikemanusiaan. Tidak ada dalam kamus apa pun bahwa kita boleh menyerah kalah melawan teroris. Kita harus terus

olog, M.K. Merton mengatakan : bahwa pada tahapan tertentu dari struktur sosial masyarakat akan menumbuhkan suatu kondisi dimana pelanggaran terhadap norma-norma merupakan wujud reaksi “normal”. Merton berusaha menunjukkan bahwa berbagai struktur sosial yang mungkin terdapat di masyarakat dalam realitanya telah mendorong orang-orang dengan kualitas tertentu cenderung berperilaku menyimpang ketimbang mematahui norma-norma kemasyarakatan yang ada.Dengan kata lain, struktur sosial-ekonomi yang ada mempunyai “kontribusi” terhadap munculnya perilaku dan tindak kekerasan.

Kehidupan sosial kemasyarakatan kita memang saat ini sedang mengalami krisis yang begitu massif. Tidak saja terjadi pada diri individu-individunya, tetapi juga krisis itu terjadi pada tingkat struktur sosial-budaya, ekonomi, politik dan hukum kita. Struktur sosial tersebut sudah tidak mampu mengakomodir persoalanpersoalan yang terjadi di tengah masyrakat, struktur tersebut disfungsional. Di tengah multi krisis inilah, manusia menjadi liberal, bisa berbuat dan bertindak sesuai kehendaknya dan kepentingannya tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Nilai dan norma yang ada sudah begitu usang dan sudah menjadi fosil sosial yang sudah tidak mampu lagi mengikat antar sesamanya. Ikatan-ikatan sosial kehidupan masyarakat menjadi lepas. Mereka mencari ikatanikatan sosial sendiri-sendiri, dan cenderung yang menguntungkan dirinya. Kondisi ini yang di sebut Durkheim sebagai masyarakat tanpa norma (normlessnes).

Mahasiswa S-3 Ilmu Sosial FISIP Unair, Dosen Sosiologi Unmuh Surabaya

Bersatu Menolak Teroris menembak seorang melawan teroris. polisi, menewaskan Tragedi Thamrin dua warga sipil, dan ialah kado yang memelukai 17 orang. Dua nyesakkan dada bangsa pelaku penembakan ini di awal 2016. Yang membabi-buta dan tiga lebih menyesakkan, pelaku yang diduga insiden itu tetap terjadi melakukan aksi bom meski aparat sebelumbunuh diri itu tewas. nya sudah mendapatSetelah melihat dakan peringatan dari lam rekaman foto dan gerombolan teroris IS video, terlihat betapa bahwa mereka akan Oleh : mudah para teroris itu melakukan ‘konser’ di Yeny Oktarina beraksi di tengah keIndonesia. Memang tak ramaian, sedangkan gampang bagi siapa belasan polisi tampak pun untuk mendeteksi gagap bertindak. Bahkan terlihat secara pasti kapan dan di mana tedua pelaku dengan tenang berroris akan unjuk kekejaman, tetapi gerak, lalu menembak polisi dari bisa kita katakan aparat kecolongan jarak sangat dekat. Mereka mekali ini. nyerang kafe Starbucks, menemAmat jelas bahwa teroris masih bak seorang warga Kanada, dan menjadi ancaman bangsa yang panmelukai sejumlah warga sipil. tang dipandang ringan. Pemilihan Aksi mereka baru berakhir setelah Jalan Thamrin sebagai sasaran puluhan polisi reserse datang menguteror pun merupakan pesan yang rung, membuat dua teroris terpojok, ingin disampaikan kepada dunia lalu meledakkan diri. Serangan di bahwa teroris yang berafiliasi Sarinah menunjukkan teroris medengan IS kini eksis di Indonesia. lancarkan model serangan baru, yang Mereka seperti ingin menggiring berbeda dengan gaya kelompok Dr Indonesia dalam ketakutan.

Azahari-Noor Din M. Top yang tidak Teror oleh siapa pun, di mana melakukan teror secara terbuka. pun, dan dengan cara apa pun Serangan Sarinah ini mengingatmemang menakutkan, tetapi kita kan orang akan teror Paris yang metak boleh takut. Kita harus mennewaskan 128 orang pada Desember jadikan tragedi Thamrin sebagai lalu, yang diklaim dilakukan Negara pemicu untuk meningkatkan keIslam Irak dan Al-Syam (ISIS). waspadaan, bukan sebagai alasan Teroris melakukan serangan bom untuk tenggelam dalam ketakutsebelum menyerang warga dengan an. Ketika kita disandera ketakuttembakan membabi-buta di sebuah an, di situlah teroris memperoleh konser musik rock, lapangan sepak kemenangan. Kita harus berani bola, dan sejumlah kafe. karena hanya keberanianlah yang Beberapa jam setelah teror Sabisa mencundangi terorisme. rinah, kelompok ISIS mengklaim Dipandang dari sudut mana bahwa serangan dengan enam bom pun, aksi teror sama sekali tak berdaya ledak rendah, dilanjutkan bisa dibenarkan. Apa pun alasandengan penembakan serampangan, nya, aksi teror berlawanan dengan itu merupakan aksi mereka. Tentu prinsip-prinsip kemanusiaan. Ia berklaim tersebut masih harus dicek tolak belakang dengan keadaban. Ia kebenarannya. Tapi aparat keamabentuk perilaku primitif yang harus nan kita termasuk Densus 88 Polri dilawan dengan segenap daya dan yang dinilai berhasil membungupaya. Salah satu yang bisa dilakukam kelompok Imam Samudera kan adalah dengan meningkatkan kini mendapat tantangan berat. kewaspadaan dari semua pihak.

Kelompok radikal pendukung ISIS Indonesia sebagai negara beradianggap lebih militan dibanding dab, sudah barang tentu Republik penyokong Al-Qaidah. Mereka ini tak boleh menyerah kalah dari membaur dengan anggota materoris yang jelas-jelas tak beradab. syarakat lain sehingga lebih sulit Tindakan tegas terhadap teroris mesdideteksi, dari insiden ini rupanya ti terus dilakukan. Upaya deradikakewaspadaan kita lengah. lisasi agar tak ada lagi anak bangsa yang terjerumus ke organisasi sesat Peningkatan kewaspdaan pun harus lebih digencarkan. Sebab Insiden bom Sarinah ini merubagaimanapun juga serangan di Sapakan sebuah kecolongan besar. rinah Jakarta kemarin, merupakan Badan Intelijen Negara baru saja pukulan berat bagi pemerintah dan mengurus kelompok bersenjata aparat keamanan.

Din Minimi nun jauh di Aceh, tapi Bagaimana tidak, pada siang boluput mengendus bahaya di jantung long di tengah hiruk-pikuk Ibu Kota Republik. Menjelang Natal, Densus kelompok teroris begitu leluasa

88 menangkap beberapa terduga teroris di berbagai daerah, tapi tak mampu mengantisipasi serangan di lokasi yang berjarak hanya satu kilometer dari Istana Presiden.

Hal itu mengingatkan pada kita semua bahwa peningkatan kewaspdaan sangatlah penting adanya. Peningkatan kewaspdaan adalah perlu dilakukan dalam Republik ini, supaya negeri tidak dipandang remeh oleh para teroris.

Realitas teror tersebut tentu saja secara otomatis akan berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Akibatnya sudah terlihat dari pasar saham yang ditutup di zona merah dan sejumlah negara yang langsung mengumumkan travel warning. Tanpa usaha sungguh-sungguh untuk memulihkan keadaan, kepercayaan investor asing bakal merosot.

Padahal, selama setahun terakhir pembangunan yang dilakukan pemerintah berhasil mencatat hasil lumayan bagus. Lembaga pemeringkat Standard & Poor’s Ratings Services (S&P) mencatat perbaikan pada peringkat utang Indonesia.

Indonesia juga dinilai bisa masuk kategori investment grade jika pemerintah mampu meningkatkan kualitas penyerapan anggaran.

Dalam kejadian ini, masih beruntung Polri dapat melumpuhkan para teroris dengan cepat, sehingga dalam waktu tidak terlalu lama kondisi dapat kembali dikendalikan. Dalam hal ini polisi dan aparat keamanan lainnya dan juga bersama Badan Intelijen Negera (BIN) perlu melakukan evaluasi, mengapa para teroris masih bisa berkeliaran di Ibukota Negara.

Memang patut diacungi jempol, kesiapsiagaan saat mengantisipasi upaya-upaya gangguan keamanan menjelang dan saat Natal dan Tahun Baru 2015. Namun selepas itu polisi seolah-olah melonggarkan kesigaannya, sehingga terjadilah bom dan aksi penembakan di Sarinah.

Pemerintah dan Polri harus segera mengusut teror Sarinah.

Selain mesti lebih waspada, masyarakat perlu membantu aparat untuk melaporkan ”orang-orang berkelakuan aneh” di sekitar mereka. Diharapkan polisi, BIN dan bersinergi dengan institusi lainnya untuk mengungkap siapa sesungguhnya di belakang aksi bom kemarin. Kita tak boleh menyerah kepada teror. Mari kita bersatu menolak teroris dengan meningkatkan kewaspadaan bersama.

Pengajar FKIP Civic Hukum (PPKn) Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Pon 19 JANUARI 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

MK Tolak Gugatan Berkah Gresik, Bhirawa Perjuangan pasangan calon Husnul Khuluq-Ahmad Rubaie (Berkah) akhirnya kandas di Makhamah Konstitusi (MK). Dalam perselisihan hasil Pilkada Gresik 2015 Nomor perkara 60/ PHP.BUP-XIV/2016, MK menolak gugatan Berkah, dan sebaliknya memenangkan Paslon Sambari-Qosim (SQ).

Dalam sidang yang berlangsung pada Senin (18/1) kemarin, Ketua Majelis MK membacakan dua amar putusannya.

Pertama, mengabulkan eksepsi termohon dalam hal ini KPU Gresik dan pihak terkait yakni Paslon SQ (Sambari Halim Radianto-M Qosim). Kedua, permohonan pemohon dalam hal ini Paslon Husnul Khuluq-Achmad Rubaie (Berkah) tidak dapat diterima.

Menurut salah satu tim kuasa hukum SQ, Hariyadi SH, pihaknya bersyukur Paslonnya memenangi gugatan di MK karena gugatan dari pemohon (Paslon Berkah) ditolak. ‘’Kami sambut gembira dengan putusan MK yang menolak gugatan pemohon. Dan berharap KPU segera menetapkan SQ sebagai pemenang dalam Pilbup Gresik 2015 kemarin,’’ ujarnya.

Terkait ditolaknya gugatan pemohon oleh MK, sebenarnya sudah diprediksi jauh-jauh hari. Pasalnya, sesuai pasal 157 dalam UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilbup. Gugatan pemohon terlambat 7 menit usai KPU Gresik melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupatan pada 16 Desember 2015. ‘’Dalam rapat pleno itu KPU Gresik, menetapkan hasil perolehan suara pada pukul 16.30 WIB. Sebaliknya, pihak pemohon memasukkan mendaftarkan gugatan pada pukul 16.37. Jadi ada selisih 7 menit sehingga menurut MK dianggap terlambat,’’ jelasnya.Q kim

Sidoarjo Marak Rumah Karaoke Tak Ada Kenaikan Pendapatan oleh Pemkab Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa PT Indraco, pemilik Sun City Hotel Sidoarjo mengeruk keuntungan besar dari kerjasama pengelolaan mal itu. Pemkab justru memberi angin segar pengembang untuk menambah penghasilan melalui bisnis karaoke.

Karena itu kalangan DPRD mendesak dengan minimnya bagi hasil yang diterima Pemkab Sidoarjo atas kerjasama aset pemkab yang dikelola pihak ketiga perlu ditinjau ulang. Improvisasi pengembang meraih hasil disuport Pemkab, kini mal ini akan membuka rumah karaoke Happy Puppy, padahal sudah ada MX karaoke yang sudah empat tahun ini berjalan.

Kerjasama dengan sistem Built Operation Transfer

(BTO) lahan Pemkab untuk Suncity Mal dan Sun Hotel itu perlu dikaji ulang. Sebab, tak ada kenaikan pendapatan yang diterima Pemkab Sidoarjo.

Menurut Ketua Fraksi Golkar Bintang Pembangunan DPRD Sidoarjo, Khoirul Huda, bagi hasil dari kerjasama sejumlah aset Pemkab dengan pihak ketiga sangatlah kecil.

Padahal, jika dilihat dari potensi aset yang dikerjasamakan bisa menghasilkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar. ‘’Sejumlah aset yang dikerjasamakan perlu diadendum, sehingga Pemkab tak terlalu mendapatkan hasil yang kecil. Harusnya ada adendum ulang terkait bagi hasil dari aset Pemkab yang dikelola pihak ketiga. Terutama Suncity,’’ pinta Khoirul Huda.

Sejumlah kerjasama yang dinilai bagi hasilnya kecil diantaranya pengelolaan Suncity di Jl Pahlawan. Seharusnya dengan bagi hasil itu pendapatan yang diperoleh Pemkab Sidoarjo bisa besar.

Untuk Sun City yang dikelola PT Indraco selama 25 tahun pendapatan yang diterima Pemkab relatif kecil.

Izin Pendirian Perumahan Diperketat Kab Mojokerto, Bhirawa Ruang gerak pengembang perumahan nakal di Wilayah Kab Mojokerto dipersempit. Pemkab Mojokerto mulai tahun ini memperketat izin pembangunan perumahan di wilayahnya. Langkah ini dilakukan setelah ditemukan adanya pengembang nakal yang melanggar aturan.

Bambang Wahyuadi, Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Pemkab Mojokerto mengatakan, sebelum menelurkan izin, pihaknya sudah menyodorkan sejumlah syarat dan aturan yang harus dipenuhi pengembang. Dan pengembang harus memenuhi syarat tanpa terkecuali.

Terpisah, Sulistiyo Budi Nugroho, Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Pemkab Mojokerto, membenarkan jika banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan Fasilitas Umum (Fasum) ke Pemkab. Ini berakibat Pemkab tak bisa berbuat banyak terkait keluhan kerusakan jalan di lingkungan perumahan. Sebelum ada aturan yang mengatur penyerahan Fasum perumahan ke Pemkab, pembangunannya tak bisa dilaksanakan.

Nugroho juga menegaskan, dengan dibuatnya Perda itu nantinya semua pengembang wajib menyerahkan Fasum perumahan ke Pemkab untuk ditetapkan menjadi aset pemerintah daerah. Sehingga kerusakan bisa diperbaiki Pemda.

Sementara itu Anggota Komisi I (bidang hukum dan pemerintahan) DPRD Kab Mojokerto, Dias Roychan, mengingatkan agar eksekutif berani menerapkan aturan yang sudah disepakati berupa Perda itu. Jangan sampai ada sikap tebang pilih oleh pemkab kepada masing-masing pengembang. ‘’Karena seketat apapun aturannya akan sia-sia kalau penerapannya tebang pilih,’’ lontar anggota DPRD asal PAN itu.Q kar

Saat pembahasan antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dengan dewan dipaparkan jika pendapatan dari kontribusi PT Indraco hanya Rp150 juta. ‘’Bertahun-tahun pendapatan bagi hasil pengelolaan Suncity, Pemkab hanya mendapat Rp150 juta. Padahal dilihat dari kondisi sekarang harusnya meningkat. Makanya perlu diadendum,’’ jelas Khoirul Huda.

Kerjasama antara pemkab dan PT Indraco terkait pengeloaan lahan Pemkab dibuat tahun 2003, sesuai perjanjian kerjasama Nomor 17 tahun 2003. Padahal, saat ini pendapatan dari Suncity sangatlah besar, tapi Pemkab

hanya kebagian sangat kecil.

Terpisah, Kabag Kerjasama Pemkab Sidoarjo, Ari Suryono mengatakan, untuk adendum kerjasama pengelolaan aset Pemkab dengan pihak ketiga butuh pembicaraan mendalam. Termasuk minta persetujuan dari pengelola. Terutama untuk kerjasama yang sifatnya BOT. ‘’Kalau untuk Suncity Pemkab Sidoarjo belum ada pembahasan adendum,’’ tandasnya.

Suncity dikelola PT Indraco dan hasil dari Sun City dirasa cukup besar karena bangunan yang dulu hingga sekarang memang beda. Kerjasama dengan sistem BOT dengan PT Indraco dilakukan selama 25 tahun.Q hds

24 Perusahaan Sidoarjo Tak Mampu Membayar UMK

Sukses Gelar Pilkades Serentak, Pemkab Minahasa Berguru ke Gresik Gresik, Bhirawa Setelah dua kali sukses menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di Kab Gresik, rombongan anggota DPRD dan sejumlah aparatur Pemkab Minahasa melakukan studi banding ke Pemkab Gresik.

Rombongan dimpimpin Ketua Komisi A DPRD Kab Minahasa, Abram Eha dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dra Jeanete Posumah berbondong-bondong study banding ke Gresik terkait penyelenggaraan Pilkades yang akan dilaksanakan di Kab Minahasa.

Pertemuan dipimpin secara langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tursilowanto Hariogi bersama Kepala SKPD terkait. ‘’Kami menyambut baik dan siap memberikan informasi serta berbagi ilmu terkait penyelenggaraan Pilkades yang sudah pernah terlaksana di Kab Gresik,’’ ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra.

Banyak hal yang mereka diskusikan dalam pertemuan , termasuk mengenai sumber anggaran dan teknis pemilihan kepala desa. ‘’Untuk bisa Pilkades semua ditanggung APBD dengan asumsi Rp20 ribu per DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan itu semua untuk kebutuhan logistik Pilkades, dan data DPT itu kami dapatkan dari pemilihan terdekat yang sudah dilakukan,’’ tambah Kepala Bagian Administrasi dan Pemerintahan, Mochammad Jusuf Ansyori.

Terkait Perda sebagai implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dijadikan sebagai petunjuk teknis. ‘’Langkah itu dilakukan karena penyelenggaraan Pilkades serentak memiliki senggang waktu yang tak lama, yakni dua bulan setelah Perda itu disahkan tahun 2015 yang lalu dan langsung kami laksanakan Pilkades di 50 desa secara serentak,’’ ujar Jusuf Ansyori.Q eri

5

kariyadi/bhirawa

Mas’ud Yunus (kiri) Wali Kota Mojokerto didampingi Kapolresta AKBP Nyoman Budihardja memimpin Rakor membahas Gafatar, Senin (17/1) kemarin.

Waspadai Eksodus Gafatar dari Kalimantan Kota Mojokerto, Bhirawa Penolakan warga Kalimantan Barat (Kalbar) terhadap kelompok Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) didaerahnya, diwaspadahi Wali Kota Mojokerto. Orang nomor satu di Pemkot Mojokerto ini memerintahkan jajarannya mewaspadahi massa Gafatar yang diusir dari wilayah Kalbar itu. ‘’Justru yang kita waspadahi eksodus pengikut Gefatar yang ditolak warga Kalimantan Barat itu. Karena ditolak disana, pasti akan kembali ke Jatim, termasuk ke Kota Mojokerto,’’ ujar Mas’ud Yunus, Wali Kota Mojokerto usai rapat tertutup, Senin (17/1) kemarin.

Dalam rapat kemarin diikuti jajaran Forkompida, FKUB, MUI dan penanggung jawab kewilayaan. ‘’Kami bersama Forkompida sudah merapatkan barisan. Mulai dari RT, RW harus sigap menghadapi se-

tiap ada warga baru yang datang,’’ tambah wali kota.

Sebagai langkah awal, wali kota bersama Forkompida bakal melakukan sosialisasi secara intensif. Mulai dari lingkungan masyarakat terkecil hingga ke sekolah-sekolah. ‘’Satpol PP juga akan gencar melakukan penyisiran di rumah-rumah kos,’’ tambah Wali kota lagi.

Secara berkala, wali kota bakal memantau setiap mutasi warga. Baik itu mutasi masuk maupun keluar. Bakesbangpol akan bertindak sebagai leading sector. Sementara itu langkah sigap wali kota tak diimbangi dengan pengumpulan data Bakesbangpol. ‘’Di Kota Mojokerto nihil, tak ada anggota Gefatar,’’ tepis Anang Fahturoji, Kepala Bakesbangpol Kota Mojokerto yang kemarin mendampingi wali kota.

Padahal data yang dihimpun, satu keluarga di Kedungsari RT 1 RW 1, Kel

Gunung Gedangan, Kec Magersari, Kota Mojokerto pindah pamit ke Kalimantan untuk merubah nasib. Namun keluarga mengetahui, jika mereka terlibat dalam Gefatar. Mereka adalah Sunardi (42) suami, Arisnayanti (38) istri , dua anak masing-masing Alvin Dava Anardi (11) dan Syafalia Candia Anardi (7). ‘’Mereka pamit ke keluarga kerja di Kalimantan untuk merubah nasib, bukan gabungan dengan Gafatar. Setelah mereka berada di Kalimantan, keluarga melihat berita di televisi dan mencari informasi terkait apakah mereka gabung dengan Gafatar di Kalimantan,’’ ungkap Kakak Sunardi, Much Dikri Effendi (65) Yang mengejutkan, lanjutnya keluarga melihat foto yang beredar di handphone bahwa mereka memakai seragam orange dan ID card bertuliskan Gafatar.Q kar

Sidoarjo, Bhirawa Dari ribuan perusahaan di Kab Sidoarjo, tak semua perusahaan mampu melaksanakan peraturan Gubernur Jatim untuk membayar UMK tahun 2016 sebesar Rp3.040.000. Menurut catatan Dinsosnakertrans Kab Sidoarjo, ada 24 perusahaan keberatan sehingga mengajukan penangguhan UMK 2016.

Kabid Hubungan industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinsosnakertrans Kab Sidoarjo, Joko Sajono SH MH, membenarkan dan menyampaikan pengajuan penangguhan UMK 2016 itu, kini masih dalam proses verifikasi oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jatim, plus Dewan Pengupahan Kab Sidoarjo sebagai pihak yang membawihi wilayah. ‘’Kami harapkan, perusahaan yang tak disetujui penangguhan UMK 2016 ini, selanjutnya bersedia mampu melaksanakan UMK 2016 sesusi Peraturan Gubernur Jatim,’’ ujar Joko, saat dihubungi Minggu ( 17/1) kemarin.

Dari 24 perushaan yang mengajukan penangguhan UMK itu, kata Joko, banyak berasal dari perusahaan padat karya, seperti pabrik sepatu, yang berasal dari sejumlah wilayah kecamatan.

Menurut Joko, ada sejumlah wilayah Kecamatan, yang perusahaannya tak sampai ada yang mengajukan keberatan membayar UMK 2016. Misalnya dari wilayah Kec Sidoarjo, Gedangan, Buduran dan Waru.

Joko menyampaikan, dibanding tahun 2015 kemarin, tahun 2016 ini perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK lebih sedikit. Karena pada tahun 2015 kemarin, yang mengajukan UMK 2015 ada sebanyak 80 perusahaan, tapi yang disetujui hanya 20 perusahaan saja. Sebanyak 60 perusahaan wajib melaksanakan UMK 2015 kala itu sebesar Rp2.705.000.

Penurunan perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK itu, menurut Joko, bisa mulai banyak perusahaan yang manajemen keuangannya sudah relative bagus. Meskipun dari tahun 2015 ke tahun

ali kusyanto/bhirawa

Joko Sajono 2016 terjadi kenaikan UMK sebesar 12,8%.

Tahun 2016 ini yang mengajukan penangguhan UMK turun, jadi perusahaan di Sidoarjo sudah mampu melaksanakan ketentuan, yang tidak mengajukan bisa jadi dari 80 yang mengajukan UMK, yang disetujui penangguhan 20 perusahaan maka sebanyak 60 perusahaan wajib melaksanakan umk 2015 sebesar Rp2.705.000, Dengan berkurangnya perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK tahun 2016 ini, diakui Joko, membuat proses tuntutan kenaikan UMK dari para buruh ke perusahaan situasinya lebih kondusif bila dibanding pada tahun 2015 kemarin.

Joko mengevaluasi, agar hubungan kerja antara perusahaan dan buruh bisa kondusif dan diminimalisir perselisihan kerjanya, maka mulai tahun 2016 ini pihaknya mencoba mencari solusi. Yakni mencoba memulai dari dasar, dengan memberikan sosialisasi ketenagakerjaan pada siswa SMK sebagai calon perkerja.

Mereka akan diberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban buruh, agar hubungan kerja dengan pihak perusahaan bisa seiring sejalan, sehingga bisa terwujud hubungan kerja yang nyaman, aman dalam berusaha dan berproduksi, sehingga produktivitas meningkat. ‘’Mulai tahun 2016 ini dan seterusnya, kami kerja sama dengan Dinas Pendidikan, sedangkan untuk para pengusahan tiap tahun juga telah kita berikan Bimtek, sampai saat itu sudah ada delapan,’’ kata Joko.Q ali

Banleg dan Tim-Leg Revisi Perda Parkir Berlangganan dan beberapa pasal diubah.

Agar Perda itu bisa kembali di berlakukan, diharap nanti bisa berjalan lancar dan bisa segera diselesaikan pada permulaan tahun ini.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Gresik, Edi Hadi Siswo SH

Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kab Gresik menggelar pertemuan dengan Tim Legislasi (Tim-Leg) Pemkab Gresik membahas revisi Perda parkir berlangganan awal tahun anggaran 2016.

Menurut Ketua Banleg DPRD Kab Gresik, H Suberi, perubahan revisi Perda parkir berlangganan pada awal tahun anggaran 2016. Sangat penting dan pembahasanya harus lakukan pada awal tahun ini, hal itu dilakukan agar Perda ini satatusnya jelas.

Setelah sebelumnya Makamah Agung (MA) menolak kasasi Pemkab Gresik terkait retribusi jasa umum dengan mekanisme penarikan parkir berlangganan.

Pungutan dengan sistem parkir berlangganan kemarin diatur dalam Perda Nomor 16 tahun 2012, tentang Retribusi belum dicabut dan menerbitkan Perda baru. Yang kini

oleh Tim Banleg DPRD dan Tim-Leg Pemkab Gresik, sedang dirumuskan mengenai draf dan aturanya.

Atas penolakan Perda itu, dari MA juga sudah memberikan salinan keputusan tentang penghapusan parkir berlangganan karena melanggar aturan. ‘’Kami sepakat untuk diubah sekarang, supaya nanti bisa segera berlakukan kembali. Karena Perda itu sangat besar nilainya miliaran untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Gresik,’’ ujarnya.

Ditambahkan Suberi, pada Perda tentang retribusi jasa umum perubahan hanya tentang parkir berlangganan.

mengatakan, dengan adanya pertemuan ini semuanya sudah beres. Selain itu, rencana paripurna perubahan prolegda juga dibatalkan. ‘’Kami tinggal membahas saja, karena memang sudah masuk prolegda dan tinggal dibahas saja,’’ ujarnya.Q kim.adv

rokim/bhirawa

Ketua Banleg H Suberi Sedangkan untuk yang lainnya tak ada perubahan karena keputusan MA hanya mengamanatkan satu pasal saja. ‘’Awalnya akan dilakukan perubahan prolegda, tapi ternyata perubahan Perda sudah ada pada prolegda 2016,’’pungkasnya.

Senada juga di sampaikan Wakil Ketua Banleg DPRD Gresik, Noto Utomo, dalam revisi Perda itu yang disempurnakan naskah akademiknya

rokim/bhirawa

Rapat Banleg dan Tim-Leg

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

198 Dusun di Sampang Tanpa Listrik PLN Sampang, Bhirawa Program listrik desa (Lisdes) di bawah pengelolaan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Sampang nampaknya masih jauh dari harapan. Sebab, berdasarkan catatan terakhir yang ada di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, masih terdapat 198 dusun yang belum teraliri jaringan listrik.

Kepala Bapemas Sampang Mohammad Amiruddin tidak mengelak jika saat ini masih terdapat 198 dusun yang belum teraliri jaringan listrik. Meski di badannya setiap tahun ada program Lindes. Namun, ia beralasan jika program Lisdes sifatnya bertahap dan terbatas. "Anggarannya terbatas, jadi setiap tahun hanya menargetkan 3 sampai 4 dusun untuk pemasangan jaringan listrik," tuturnya, Senin (18/1).

Lebih lanjut Mohammad Amiruddin mengatakan, berdasarkan analisis dan kajian di Bapemas, untuk menuntaskan program Lisdes, pihaknya membutuhkan suntikan dana kurang lebih Rp 198 miliar. Sebab, dalam setiap dusun anggaran yang digunakan bisa lebih dari Rp1 miliar bahkan Rp1,5 miliar. "Anggaran yang dibutuhkan dalam program Lisdes ini sangat besar, sementara anggaran di daerah terbatas, jadi kami tegaskan kembali program ini bertahap dari dusun ke dusun," imbuhnya.

Program Lisdes tahun 2015 dikatakannya telah selesai pada pertengahan bulan Desember 2015 lalu. Hanya saja, program tersebut masih belum bisa dioprasikan karena menunggu surat layak operasi (SLO) dari perusahaan listrik negara (PLN) setempat. Disinggung berapa anggaran program Lindes tahun ini?.

Amiruddin mengaku belum bisa memberikan penjelasan secara rinci, hanya saja ia memperkirakan anggarannya tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya.Q lis

Pelaksanaan Kurikulum K-13 Belum Maksimal Bangkalan, Bhirawa Memasuki tahun 2016 ini, jumlah lembaga pendidikan di kabupaten Bangkalan yang menggunakan kurikulum 2013 (K-13) masih bisa dihitung dengan jari.

Sekolah yang menggunakan K-13 ini SMP sebanyak 5 sekolah, SMA 6 sekolah dan SMKN hanya 2 sekolah. Selebihnya masih menggunakan kurikulum tahun 2006.

“Penggunaan kurikulum K 13 ini merupakan kebijakan pemerintah pusat makanya implementasinya K-13 ini dilakukan secara bertahap,” kata Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Bangkalan, Moh Mohni melalui Kasi Kurikulum SMP/ SMA/SMK, Risman Iriyanto, beberapa hari yang lalu.

Dikatakan dia, jumlah sekolah di kabupaten Bangkalan saat ini SMP sebanyak 208, SMA 56. Dan SMK sebanyak 52 sekolah. “Selain sekolah yang ditunjuk dari pemerintah pusat itu ya kurikulumnya masih menggunakan kurikulum tahun 2016. Karena di bangkalan ini ada sekolah yang memakai kurikulum 2013 dan dan ada yang memakai kurikulum tahun 2006.

Untuk Ujian Nasional (UN) soal ujiannya sama,” jelas Risman.Q mb8

Pemprov Jatim Beri Program PKH untuk LKP se-Situbondo 85 Peserta Diajari Pendidikan Life Skill Selama 200 Jam Situbondo, Bhirawa Perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk memajukan dunia pendidikan non formal (PNF) di Kab Situbondo sangat luar biasa. Terbukti, dibawah kepemimpinan Pakde Karwo, Pemprov Jatim telah sukses merealisasikan program PKH (Pendidikan Kecakapan Hidup) dari dana APBD I Jatim, di Kota Santri, sejak kemarin (17/1). Dalam program itu, sedikitnya 85 peserta yang berasal dari Kec Besuki hingga Kec Asembagus ikut dalam launching PKH di aula SMAN I Situbondo.

Menurut Syaiful Bahri, Direktur LKP AUSEI Situbondo, pada peresmian program PKH diikuti oleh 9 LKP (Lembaga Kursus Pendidikan). Diantaranya, sebut Syaiful Bahri, Sekar Arum Tari; SGT Bahasa Inggris; Yudit Tata Rambut; HWE Bahasa Inggris; Andis Bahasa Inggris; Ausei Bahasa Inggris; Wongso Maju Komputer; Albarokah Komputer dan Jawa Komputer. “Program PKH ini hasil bantuan dari APBD I Jatim untuk beberapa LKP di Situbondo. Ini merupakan bantuan hibah,” aku Syaiful Bahri kemarin (18/1).

Pria yang juga staf pengajar mata pelajaran Bahasa Inggris di SMAN I Situbondo itu menambahkan, untuk seanjutnya kegiatan program PKH akan dilaksanakan ditiap-tiap lembaga yang tersebar se-Kab Situbondo. Inti dari program ini, lanjut Syaiful, keberpihakan pemerintah dalam bidang perwujudan kecerdasan bangsa, sebagaimana telah diamanatkan UUD 1945.

“Program ini diperuntukkan bagi mereka yang tidak sekolah formal dan bagi mereka yang ingin mendapatkan ilmu yang praktis serta mengutamakan life skil. Yang pasti para peserta diberi pelatihan dan pendidikan selama 200 jam, sehingga kedepan mampu membuka usaha sendiri,” papar Syaiful.

basir/bhirawa

Panen raya padi dilakukan di salah satu daerah Bojonegoro.

2015, Produksi Padi Capai 858.979 Ton Bojonegoro, Bhirawa Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro menyatakan, Angka Tetap (ATAP) yang dihasilkan berdasarkan realisasi data pada Januari-Desember 2015, produksi padi di kota ledre tahun 2015 mencapai 858.979.22 ton. “Produksi padi tahun ini meningkat tiga kali lipat dari kebutuhan Bojonegoro hanya 300 ribu ton per tahunnya, dibanding tahun sebelumnya meningkat sekitar 5 persen atau 840.000 ton,” kata Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Bojonegoro, Zaenal Fanani, Senin (18/1).

Menurut dia, meningkatnya produksi padi dipengaruhi oleh luas panen padi tahun 2015 yang seluas 144.052 hektare bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Meningkatnya produksi panen dipenuhi dari tanaman padi sekitar 15.000 hektare di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo, di sejumlah desa di Kecamatan Kanor,” ujarnya.

Zaenal menambahkan, petani di sepanjang DAS Bengawan Solo dalam menanam padi di musim kemarau ini, bekerja sama dengan pengusaha pompa air. “Karena, pengusaha pompa air yang mencukupi kebutuhan air petani dengan cara mengambil air Bengawan Solo dengan sistem pompanisasi,” tandasnya.

Sementara untuk produksi padi, penurunan terbesar secara absolut terjadi pada periode September-Desember tercatat sebesar 1.459.95 ton dibandingkan dengan produksi pada subround yang sama tahun

2014. “Produksi padi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan,” ucapnya.

Kendati demkian, tanaman padi musim kemarau ini, Ia mengku optimistis kualitas beras yang dihasilkan akan mampu memasok pengadaan beras kualitas premium di Bulog Subdivre III. “Saya optimistis beras yang dihasilkan dari produksi tanaman padi kemarau ini mampu penuhi persyaratan beras kualitas premium di Bulog Subdivre III,“ pungkasnya.

Sementara target produksi padi tahun 2016 dengan angka sebesar 912.000 ton dari luas areal lahan sawah sebesar 152.000 hektare. Sedangkan lahan yang bisa ditanami sekitar 350.000 hektare dan sekitar 16.000 hektare lahan di antaranya merupakan irigasi teknis.Q bas

Kondisi Pasar Ikan Mayangan Dikeluhkan Kondisi los pasar ikan Mayangan Kota Probolinggo makin hari makin parah. Kotor dan berair seolah menjadi image negatif dari pasar yang terletak di pintu masuk Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan.

Sejumlah pembeli harus rela berkotor-kotoran agar dapat membeli ikan kebutuhan sehari-hari.

Niamah, ibu rumah tangga ini mengaku mau tidak mau harus ke pasar ikan Mayagan Kota Probolinggo setiap hari ini untuk membeli ikan segar guna kebutuhan rumah tangga. “Untuk kebutuhan dan pasokan ikan segar pasar ini sudah cukup memenuhi.

Tinggal lagi perbaikan pola pikir pedagang ikannya, mengingat saluran air dan jalan kotor dan berair,” ujarnya, Senin (18/1).

Hal senada juga diungkapkan, Samik pedagang ikan ini sudah berdagang puluhan tahun sejak di Pelabuhan Tanjung Tembaga dan bergeser ke Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan hingga berada di Pasar Ikan Mayangan.

“Kondisinya sejak berdagang ikan disini hingga kini tidak pernah berubah. Kotor dan berair apalagi air di dalam saluran air sudah tidak mengalir lagi. Tak heran kalaupun dibersihkan pagi dan sore oleh petugas tetap tak mengalir alias mampet,” ujarrnya.

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) agar dapat melakukan langkah agar jalanjalan dalam los ikan ini menjadi hieginis sehingga pedagang senang, dan pembeli tidak takut kotor pakaian dan kakinya. “Andai pasarnya bersih dan tidak berair pakai sepatu mahal pun ngak perlu takut untuk membeli ikan di pasar ini,” katanya.

Selain itu, ikan yang higienis dan terkontrol dengan baik sangat dibutuhkan untuk masyarakat yang sehat. Nah, di Pasar

Selasa Pon 19 JANUARI 2016

Ikan Higienis Mayangan diharapkan selain masyarakat mendapatkan ikan yang bagus, para pemilik los pasar juga lebih mudah memasarkan produknya.

Areal Pasar Ikan Higienis tersebut nantinya akan dilengkapi dengan sejumlah kebutuhan masyarakat khusus ikan, yakni berupa ikan segar, ikan olahan.

Pihak pemerintah kota Probolinggo melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) juga optimis dengan adanya Pasar Ikan Higienis Mayangan, bisa meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Kota Probolinggo pada khususnya.

“Pasar Ikan Tradisional yang Higienis, Sentra Pengolahan Hasil Perikanan dan Rumah Kemasan.” Hal ini bertujuan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat belanja di pasar ikan karena, disamping lebih luas,

lebih bersih juga lebih rapi.

Namun kenyataannya kotor seperti ini, kata bambang pedagang ikan di pasar tersebut.

Pembangunan Pasar Ikan Tradisional Higienis ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (nelayan) sekitar juga meningkatkan konsumsi ikan masyarakat kota Probolinggo secara luas.

Jenis ikan laut yang dijual disana beraneka ragam, seperti Ikan Kakap Merah dijual mulai harga Rp 35 ribu per kg. “Kakap Merah, sekilo Rp 35 ribu per kilogram tergantung (berat) ukuran,” kata Ambali salah seorang pedagang ikan.

Tak hanya Kakap Merah, komoditas Cumi- cumi cukup diminati oleh masyrakat dijual mulai harga Rp 20 ribu per kg. Dia menjelaskan, harga Cumi- cumi saat ini cukup mahal karena tergantung musim.

“Cumi- cumi sekarang dijual mulai Rp 20 ribu per kg, cukup mahal memang karena meskipun sekarang hujan tapi tidak sering, jadi hasil tangkapannya sedikit,” tambahnya.Q wap

Masih kata Syaiful, peluncuran program ini dibuka langsung Kabid PNF Dinas Pendidikan Kab Situbondo H Abdurrahman dengan didampingi Kasi PLS, Melok Puji Rahayu berikut 9 Direktur LKP. Para pembelajar dan direktur LKP sebanyak 85 peserta juga ambil bagian di aula SMAN I Situbondo sehingga kegiatan berjalan lancan dan sukses. “Semua peserta hampir 100 persen sudah punya NILEK (nomor induk lembaga kursus).

Hal ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah,” ungkap Syaiful.

Tiap peserta, lanjut Syaiful Bahri, diajari sesuai dengan bidang masing-masing, seperti tari dan merias/kecantikan.

Mereka semua, urai dia, diajari seluk beluk dan tata cara menari yang baik serta tata cara merias atau kecantikan yang menarik, sehingga mereka bisa menghias diri sendiri dan bisa mengaplikasikan kepada orang lain. “Sehabis mengikuti kegiatan, diharapkan mereka nanti bisa mandiri dan bisa membuka peluang pekerjaan yang ada di LKP. Kami hanya meminta program ini terus berkelanjutan dan ada perhatian yang lebih dari pemerintah kepada LKP-LKP di Kab Situbondo,” pungkas Syaiful Bahri.Q awi Lampiran I

Peraturan Daerah Nomor : 13 Tanggal : 28 Desember 2015

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

1 1 1 1 1 1

PENDAPATAN . . . . .

1 1 1 1 1

. . . .

1 2 3 4

1.797.695.471.375,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

151.441.496.115,00 34.213.834.375,00 25.118.181.050,00 6.188.287.315,00 85.921.193.375,00

1.2

DANA PERIMBANGAN

1.382.915.851.660,00

1.2.1 1.2.2 1.2.3

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

67.165.340.000,00 893.565.762.000,00 422.184.749.660,00

1.3

LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

263.338.123.600,00

1.3.3 1.3.4 1.3.5

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

92.534.815.600,00 165.567.668.000,00 5.235.640.000,00

2

BELANJA

1.839.033.723.177,00

2.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.128.252.556.945,00

2 2 2 2 2 2

. . . . . .

1 1 1 1 1 1

. . . . . .

1 3 4 5 6 7

879.341.176.165,00 485.000.000,00 11.651.915.000,00 9.261.400.000,00 3.489.116.940,00 222.023.948.840,00

2.1.8

Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga

2.2

BELANJA LANGSUNG

710.781.166.232,00

2.2.1 2.2.2 2.2.3

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

26.122.551.084,00 298.850.142.659,00 385.808.472.489,00 SURPLUS / (DEFISIT)

2.000.000.000,00

(41.338.251.802,00)

3

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

52.338.251.802,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

51.338.251.802,00 1.000.000.000,00 11.000.000.000,00 10.000.000.000,00 1.000.000.000,00

3 3 3 3 3

. . . . .

1 1 2 2 2

.1 .7 .1 .2

PEMBIAYAAN NETTO

41.338.251.802,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0,00

MADIUN, 28 Desember 2015 BUPATI MADIUN

wiwit/bhirawa

Kondisi pasar ikan Mayangan yang becek di keluhkan pedagang dan pembeli.

MUHTAROM

JAWA TIMUR

Selasa Pon 19 JANUARI 2016

7

Korban DBD Kembali Berjatuhan Dua Pekan 96 Kasus, 4 Meninggal Dunia Jombang, Bhirawa Dalam sepekan, dua korban DBD kembali meninggal dunia menyusul dua korban yang lebih dulu meninggal minggu lalu. Dalam dua pekan jumlah kasus DBD di Jombang mencapai 96 kasus dengan korban meninggal 4 orang.

ramadlan/bhirawa

Pasien DBD mendapatkan perawatan di salah satu ruangan HCU pavilium Seruni RSUD Jombang terlihat masih membludak.

KILAS JATIM

Pemkab Siapkan Rp 241 M Bangun RSUD SLG Kab Kediri, Bhirawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri dalam waktu dekat akan membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Simpang Lima Gumul (SLG) di Desa Tugurejo Kecamatan Ngasem atau selatan kawasan SLG Kediri. Tak tanggung-tanggung Pemkab Kediri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 241,5 miliar untuk proses pembangunannya.

Dari pantuan di lapangan, rencananya Pemkab membangun di atas tanah yang saat ini oleh warga sekitar digunakan arena balap motor cros ini. Tanah berasal dari milik warga desa setempat yang dibeli. Menurut Sutarno, petani setempat, sejak beberapa tahun silam sekitar tahun 2004 tanah seluas 7,5 hektar ini berasal dari tanah milik perseorangan. “Dulu ini semua milik perseorangan, tapi sekarang sudah milik Bupati (pemkab red.),” ungkapnya saat ditemui, Senin (18/1).

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Kediri, Haris Setiawan mengatakan bila pembangunan RSUD SLG ini akan dilakukan mulai tahun 2016 ini. “Dana yang dibutuhkan berkisar Rp. 241,5 miliar dan untuk bulan Februari ini dana tambahan sekitat Rp 41,5 miliar juga cair,” ujarnya.Q van

Korban terakhir meninggal adalah, Dhiki Abrizal Saputra warga asal Desa Morosunggingan Kecamatan Peterongan. Bocah 8 tahun tersebut, meninggal dunia Minggu (17/1) sore sekitar pukul 17.00 WIB di RSUD Kabupaten Jombang.

“Anak saya badannya panas, mulai rabu kemudian saya bawa ke Puskemas Peterongan. Saat di puskesmas dia merasakan bahwa tonggorokanya sakit. Dan dari hasil pemeriksaan dan juga hasil Laboratorium, akhirnya pihak puskesmas merujuk Diki untuk dirawat di Rumah sakit Umum.” ujar Ahmad Sobirin (30) orang tua korban mengatakan, Senin (18/1).

Meski sempat mendapatkan perwatan medis di RSUD milik pemerintah Jombang, anak pertama pasangan Ahmad Shobirin - Sriwati nyawanya tidak tertololong. Orang tua korban, tidak tahu kalau anaknya yang msih duduk di kelas 1 Madrasah ini terkena DB. “Dari hasil Lab, saya baru mengetahui anak saya kena DBD, bebernya seraya mengatakan, anaknya sempat muntah darah, namun tidak ada bintik –

Hadapi MEA, Pemkab Perketat Izin Perusahaan Tenaga Asing Kabupaten Blitar, Bhirawa Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2016, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Blitar memperketat izin perusahaan yang menggunakan tenaga asing. Hal ini dilakukan sejak dibukanya MEA pada 1 Januari 2016, karena dengan dibukanya MEA di Indonesia akan memberikan peluang sebanyak banyaknya kepada para pekerja migran untuk mendapatkan peluang kerja dinegara asia termasuk Indonesia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Blitar, Herman Widodo, menjelaskan menanggapi soal kedatangan pekerja migran di Kabupaten Blitar dengan adanya pasar bebas ini akan memperketat izin

kepada perusahaan yang akan menggunakan tenaga kerja asing. “Perusahaan asing yang akan bekerja di Kabupaten Blitar tidak ada masalah dan tidak ada larangan, hanya saja akan kami perketat mekanisme perijinannya agar sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Herman Widodo.

Bahkan dikatakan Herman Widodo, selain ijin dari perusahaan pihaknya juga akan perketat izin untuk tenaga asing yang akan bekerja diwilayah Kabupaten Blitar, dimana ini dilakukan untuk memperketat mekanisme serta aturan yang berlaku untuk pekerja asing yang akan bekerja di Indonesia termasuk di Kabupaten Blitar.

“Bukan hanya perusahaanya saja, juga termasuk para pekerja asing yang akan masuk di Kabupaten Blitar harus sesuai

Warga Desa Datangi Bupati Lumajang, Bhirawa Sejumlah perwakilan dari Desa Sumber wuluh kecamatan Candipuro mendatangi kantor Pemkab Lumajang guna mempertanyakan surat surat tanahnya yang berupa SHM dan SPPT milik warga yang diduga di minta oleh Satuhan pemilik Tambang Duta Pasir Semeru untuk keperluan perizinannya dalam mendapatkan lahan pertambangan.

Rombongan perwakilan warga Sumber Wuluh yang berjumlah tujuh orang tersebut didampingi oleh Kepala Desanya yang bernama Mustakim diterima oleh Bupati Lumajang Drs.As'at Malik dan wakil bupati serta Sekda kabupaten Lumajang di ruang lobby Bupati.

Dalam point tuntutannya perwakilan perwakilan warga Desa Sumber Wuluh yang didampingi oleh Kades Mustakim tersebut mengaku telah diperdaya oleh Satuhan selaku pemilik Duta Pasir Semeru karena pihak penambang telah meminjam surat-surat tanah letter C kepada sejumlah warga dengan imingiming bagi hasil, jika nantinya proses perijinannya telah rampung.Q dwi

bintik pada kulitnya seperti gejala DBD pada,” kata dia.

Kepala Dusun Ngrandu desa Morosunggingan Kecamatan Peterongan, Sadak mengatakan, didusunnya ada sekitar 4 orang anak yang sudah terjangit penyakit Demam Berdarah (DBD). ”Di sini ada 4 anak yang masuk rumah sakit karena DBD beberapa anak di antaranya, Diki Abrizal Saputra (8) yang sudah meninggal, Udin yang masih dirawat di RSUD Jombang dan juga Zamroni yang masih dirawat di rumah sakit Islam (RSI) dan yang terakir Riska yang tidak lain tetangga Diki, yang sampai saat ini d rawat di RSUD Jombang,” bebernya.

Sementara itu, Heri Wibowo Kepala dinas Kesehatan Jombang mengungkapkan, bahwa pada tahun ini jumlah kasus DBD mengalami peningkatan. “Memang jumlah kasus DBD 2016 ini meningkat dibanding tahun lalu pada bulan yang sama. Dengan korban meninggal sebanyak 4 orang,” ujar kepala Dinas Kesehatan Heri Wibowo, ditemui di kantor Pemkab Jombang.

Heri mengungkapkan, pada tahun 2015 lalu, jumlah kasus DBD tercatat sebanyak 156 kasus pada bulan Januari. Sedangkan pada 2016 ini minggu ke dua tercatat sebanyak 96 kasus. ”Kita harus mewaspadai hal ini, terlebih sekarang ada DBD jenis baru. Aedes Aboktikus yang hidupnya di perkebunan,” bebernya.

Dari jumlah itu, lanjut Heri jumlah kasus atau daerah endemic DB terbanyak ada di enam kecamatan, diantaranya, di Kecamatan Diwek, Jogoroto, Sumobito, Mojoagung, Kecamatan Mojowarno dan juga di Kecamatan Jombang, namun tak sebanyak di tahun lalu.

Seperti diberitakan, DBD merenggut balita (3) tahun yakni Alisia Adilla Rafa, anak pasangan Anik Fitriyani dan Abdul Majid warga asal Dusun balung biru Desa Balongbesuk kecamatan Diwek Jombang. Korban meninggal di RSUD Jombang.

Pada hari yang sama, Andik (12) siswa kelas VI SDN Gedukwatu Ngoro Jombang. Putra pasangan Bagus dan Nurita warga Dusun Dayangan ini juga meninggal di RSUD Jombang akibat DBD di RSUD Jombang.

Informasi warga, DB juga merenggut, Hismulloh Abdul Hakim,(11) Bocah kelas 5 SD asal Desa Jombatan Kecamatan Kesamben, dan Balita (5), bernama Brahma warga asal Desa Jombok Kecamatan Kesamben.Q rur

hartono/bhirawa

Wakil Bupati Blitar, Drs. Rijanto didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Blitar, Herman Widodo saat sidak kesiapan menghadapi pasar bebas pada kegiatan Job Fair beberapa waktu lalu.

dengan aturan yang berlaku seperti Visa Pekerja serta dokumen lainnya,” jelasnya.

Namun ditambahkan Herman Widodo, hingga saat ini masih belum ada pekerja asing atau perusahaan asing yang terdaftar di Disnakertrans Kabupaten Blitar, tetapi pihaknya juga mempersilahkan kepada perusahaan serta pekerja asing yang akan masuk di Kabupaten Blitar. “Sampai saat ini belum ada perusahaan serta pekerja asing yang masuk di Kabupaten Blitar yang terdata,” imbuhnya.

Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib juga mendukung Pemkab Blitar untuk memperketat ijin perusahaan serta tenaga asing yang akan bekerja di Kabupaten Blitar, mengingat masih banyaknya para pekerja asal Kabupaten Blitar yang setiap tahunnya adanya penambahan bahkan banyak pekerja asal Kabupaten Blitar yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri. “Untuk perusahaan asing memang harus diperketat sesuai dengan aturan serta mekanisme yang berlaku, namun bukannya untuk mengentikan mereka masuk Kabupaten Blitar,” kata Abdul Munib.

Bahkan pihaknya juga meminta kepada Pemkab Blitar untuk menambah kompetensi serta daya saing para pekerja asal Kabupaten Blitar dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) serta ketrampilan atau skill sesuai dengan bidang keahliannya dengan melaksanakan pelatihan secara rutin. “Karena untuk pasar bebas ini, skill sesuai dengan kompetensi pekerja yang menjadi modal utama.

Tanpa itu akan sulit masyarakat Kabupaten Blitar bisa bersaing dengan tenaga dari asing,” pungkasnya.Q htn

khoirul huda/bhirawa

Kapolres Tuban, AKBP Guruh Arif Darmawan saat memberikan tips dan cara melakukan pengamanan terhadap serangan teroris di halaman belakan Mapolres Tuban kemarin (18/1)

Amankan Aset Negara, Kapolres Latih Langsung 80 Personel Tuban, Bhirawa Di kabupaten Tuban terdapat sejumlah obyek vital milik negara maupun swasta yang memang patut untuk diamankan, diantaranya PT Semen Indonesia, TPPI, PLTU Tanjung Awar-awar, PT Pertamina, dan PT Holcim Indonesia dan lain-lain, utamanya ancaman aksi para teroris yang diindikasikan akan membidik sebagai perusahaan swasta atau badan usaha milik negara tersebut.

Banyaknya aset negara dan swasta tersebut membuat Kapolres Tuban, AKBP Guruh Arif Darmawan memberikan bekal khusus pada 80 personil dari Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) dan Sabhara untuk mengantisipasi akan terjadinya aksi teror Bom di wilayah hukum Polres Tuban pasca teror di Jakarta lalu. "Kita melatih anggota Sabhara dan Lalu Lintas bagiamana melawan aksi terorisme. Ini untuk melakukan antisipasi sejak dini aksi gangguan keamanan terutama teroris di wilayah hukum Polres Tuban," kata Kapolres (18/1).

Kapolres yang merupakan mantan anggota Brimob dan pernah bertugas di Papua ini memberikan taktik dan tek-

nik bagaimana cara berlindung saat terjadi serangan, selain ditunjukkan bagiamana cara melakukan tembakan untuk melakukan perlawanan terhadap aksi teror.

"Kejadian di Thamrin Jakarta jangan sampai terjadi di tempat kita di Tuban ini.

Kami ingin Tuban aman dan tertib, makanya kami terus berlatih keras, kita juga berharap masyarakat dan polisi terus bekerja sama supaya situasi Tuban tetap aman dan kondusif," lanjut AKBP Guruh, yang pernah menjabat Kapolres Donggala, Sulsel ini.

Di tempat terpisah, Wahyu Darmawan Kepala Biro Humas & CSR PT Semen Indonesia Tbk mengaku bangga dengan kesigapan aparat keamanan(Polers Tuban.red) dalam mengatisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bersama seperti ancaman teroris.

“Kita sangat mengapresiasi kesigapan Kapolres yang secara langsung memberikan tips dan latihan bagaimana melakukan pengamanan terhadap masyarakat dan aset negara, semoga di Kabupaten Tuban tidak terjadi apa-apa,” kata Wahyu Darmawan.Q hud

Dewan Godok Aturan Kenaikan Pajak Rumah Kos Bersiaplah para penghuni rumah kos. Sebentar lagi tarif rumah kos di Kabupaten Tulungagung bakal naik. Ini seiring dengan rencana kenaikan pajak rumah kos yang saat ini sedang digodok aturannya oleh DPRD Tulungagung.

Ketua Badan Legislasi Daerah (Banleg) DPRD Tulungagung, Heru Santoso SPd MPd pada Bhirawa, Senin (18/1), mengakui jika saat ini DPRD Tulungagung sedang memproses Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Perda No. 16/2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. “Dalam perubahan Perda tersebut, perubahannya di antaranya terkait pajak rumah kos.

Selama ini pajaknya hanya lima persen. Nanti diubah naik menjadi 10 persen,” ujarnya.

Selain itu, menurut Heru Santoso, dalam perubahan Perda No. 16/2010 tersebut akan dimasukkan pula keberadaan guest house yang selama ini belum diatur dalam Perda. Keberadaan

guest house akan pula dikenakan pajak sama dengan rumah kos dan hotel, yakni 10 persen.

“Sekarang mulai banyak bermunculan guest house di Tulungagung. Pajak mereka belum diatur dalam Perda. Entah selama ini mereka bayar pajak atau tidak. Atau bayar pajaknya masih lima persen seperti rumah kos,” paparnya.

Data yang dimiliki DPRD Tulungagung sampai sekarang keberadaan rumah kos dan guest house mencapai 200-an. Keberadaannya bervariasi, disamping ada yang hanya menyediakan sembilan kamar, ada pula yang menyediakan sampai lebih dari 10 kamar. Bahkan ada pula yang jumlah kamarnya sampai 40

kamar lebih.

Sesuai Undang-Undang (UU) No. 28/2009, rumah kos yang hanya memiliki kamar tidak lebih dari 10 kamar tidak dikenakan pajak. Sedang yang lebih dari 10 kamar dikenakan pajak.

“Karena berpegang pada undangundang itu pula kemudian kami berencana menaikkan pajak rumah kos. Di dalam UU No. 28/ 2009 disebutkan pengenaan pajak rumah kos bisa sampai 10 persen,” papar Heru Santoso.

Menjawab pertanyaan, politisi asal PDI Perjuangan ini menyatakan nantinya dalam perubahan perda akan diatur juga soal jumlah kamar yang bisa dimanipulasi oleh pemilik rumah kos.

“Kami akan antisipasi masalah tersebut. Tidak lagi terkait fungsi kamar tetapi jumlah kamar.

Kemarin-kemarin kan ada yang punya lebih dari 10 kamar tapi diakui oleh pemiliknya yang sembilan kamar memang dikos-

kan tetapi yang lain untuk gudang atau kamar anaknya. Kedepan ini akan diatur agar tidak dimanipulasi,” paparnya lagi.

Perubahan Perda No.16/2010, lanjut dia, akan pula menertibkan keberadaan rumah kos dan guest house. “Dari 200-an rumah kos itu hanya 22 rumah kos saja yang izin dari Pemkab Tulungagung. Selebihnya tidak. Ini yang perlu ditertibkan dan diatur dalam perubahan perda,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, menyarankan agar tidak hanya rumah kos yang mempunyai lebih dari 10 kamar yang dikenakan pajak, namun pemilik rumah kos yang mempunyai kamar lebih dari tiga kamar juga dikenakan pajak.

Namun hal ini tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan UU No. 28/2009.

Sementara itu, sejumlah karyawan yang selama ini menggunakan fasilitas rumah kos di Tu-

wiwik eko/bhirawa

Selain rumah kos, keberadaan guest house yang saat ini terus tumbuh di Tulungagung bakal diatur dalam perubahan perda setempat. lungagung menyatakan hanya bisa pasrah jika tarif kos bakal naik seiring perubahan perda.

“Mau bagaimana lagi, kenaikan pajak tentu akan dibebankan

pada penghuni kos. Semua rumah kos di Tulungagung sudah dipastikan tarifnya bakal naik semua,” ujar Handoko (24), salah seorang di antaranya.Q wed

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,967.00

13,829.00

SGD

9,809.66

9,707.29

EUR

15,179.34

15,025.21

JPY

11,666.39

11,546.30

GBP

20,560.82

20,349.37

Sumber: Bank Indonesia (4 JANUARI 2016)

RAGAM EKBIS

Sukses di Surabaya, Kembangkan Sayap ke Bali Surabaya, Bharawa Keberhasilan Emdee mengembangkan produk di tiga kota, yakni Surabaya, Batam, Tangerang, Sorong dan Palembang, membuat pihak manajemen semakin percaya diri untuk melebarkan saya ke Denpasar-Bali.

“Di tahun ini pula kami akan meresmikan pembukaan Emdee Denpasar.” iungkap Johannes Wibisono mewakili Corporate Director Emdee Group, Senin (18/1).

Emdee mempunyai layanan yang beragam, kami menyediakan solusi terhadap berbagai problem wajah dan rambut dengan menggunakan produk perawatan yang telah teruji keamanan dan efektilitasnya serta menggunakan teknologi modern.

Didukung oleh team dokter yang kompeten dan staf yang terarnpil dan ramah menjadikan Emdee Clinic memiliki keunggulan dalam menangani problem jerawat, pigmen (tlek) dan rambut. Filosofi layanan yang diusung adalah affordable, safe dan effective. dr. Leni Kumalasari, Dipl. AAAM, Clinic Director Emdee Skin Clinic memberikan outlook tentang tren perawatan kecantikan di tahun ini dan meluncurkan perawatan barunya. “Konsep back to nature for natural look’ lahir dari pandangan bahwa dalam melakukan perawatan sebaiknya menggunakan bahan alami untuk mendapatkan wajah yang cantik alami pula,” katanya.

Saat ini orang mulai menyadari akan pentingnya kembali pada pola hidup sehat, kembali pada alam. Sesuatu yang alami dan natural tentunya lebih baik dan bermanfaat.

“Penggunaan bahan alami juga sering dianjurkan oleh para ahli kesehatan, selain tanpa efek samping, aman dipakai dalam waktu panjang,” jelas dr. Leni. Q ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2014, Hitam, AG2291RAP, a/n. Siti Mukarohmah, Ngejring RT 01/04 Pakisaji, Kalidawir-T.Agung No. 154/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Merah Hitam, AG6104RQ, a/n. Agus Arijono, Kel. Kepatihan-T.Agung No. 155/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Mobil Toyota, th. 2005, Silver, AG1090RH, a/n. Nilam Kurniawati, Ds. Pajerejo, Rejotangan-T.Agung No. 156/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Merah, AG2853RR, a/n.

Moh Ali Bastowi, Ds. Wates, Sumbergempol-T.Agung No. 157/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2014, White Red, AG2545RAO, a/n. Ahmad Yamahsari, Ds/Kec. Campurdarat-T.Agung No. 158/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Putih, AG5576RAB, a/n.

Nuriadi, Ds/Kec, Pucanglaban RT 02/02-T.Agung No. 159/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Merah Hitam, AG6864OF, a/n. Siti Fatimah RT 01/03 Podorejo, Sumbergempol-T.Agung No. 160/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Mobil Daihatsu Minibus, th. 2013, Putih, AG1022RV, a/n. Rusit Ahmadi, Ds. Sambidoplang RT 01/ 03, Sumbergempol-T.Agung No. 161/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Suzuki, th. 2014, Hitam, AG3291RAK, a/ n. M Falidafi Khusnaini, Ds Sambidoplang RT 01/03, Sumbergempol-T.Agung No. 162/IMB/BI-II/2016

Pelindo III akan Bantu Bangun 64 Fasilitas Umum Surabaya, Bhirawa PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Persero membantu membangun sebanyak 64 fasilitas umum yang tersebar di seluruh Jawa Timur, sebagai kepedulian perusahaan kepada masyarakat melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Direktur SDM dan Umum Pelindo III, Toto Heli Yanto, di Surabaya, mengatakan pemberian bantuan dalam bentuk hibah ini merupakan program rutin Pelindo III yang dilaksanakan setiap tahun, dan terdiri dari 28 sarana ibadah, 33 sarana pendidikan dan pelatihan, serta 3 sarana umum lainnya senilai Rp971 juta.

“Program ini dimulai sejak tahun 2001 silam, dan dilakukan di seluruh wilayah kerja

perusahaan di tujuh provinsi di Indonesia. Dan dari tahun 2001 hingga 2015 setidaknya kami sudah menyalurkan dana hibah bina lingkungan dengan total Rp109,77 miliar,” katanya, Senin (18/1).

Toto mengatakan, besaran dana yang dibutuhkan untuk masing-masing penerima bantuan berbeda, dan didasarkan pada kebutuhan serta keadaan fisik objek bantuan itu sendiri, dengan jumlah bantuan antara Rp15

juta hingga Rp50 juta untuk setiap penerima bantuan.

“Sifat bantuan ini adalah hibah, artinya setiap penerima bantuan tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan, namun hanya diwajibkan untuk membuat laporan realisasi penggunaan dana hibah tersebut sesuai dengan rencana yang mereka ajukan ke Pelindo III,” paparnya.

Ia menjelaskan, sebelum menentukan jumlah bantuan Pelindio III telah menurunkan tim ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi. “Itu kami lakukan untuk melihat kebenarannya, apakah calon objek bantuan itu ada atau tidak, serta dapat diketahui

jumlah dana yang dibutuhkan,” ucapnya.

Sementara Sekretaris Perusahaan Pelindo III Yon Irawan mengatakan jumlah dana yang disalurkan dapat berbeda setiap tahunnya, seperti pada tahun 2012 jumlah hibah bina lingkungan yang disalurkan Pelindo III mencapai Rp12 miliar, namun pada tahun 2013 turun menjadi Rp9,6 miliar.

Sedangkan pada tahun 2014 naik kembali menjadi Rp12,54 miliar, dan turun kembali sebesar Rp11,27 miliar, karena disesuaikan dengan keuangan perusahaan.

“Perbedaan jumlah total dana hibah bina lingkungan disesuaikan dengan keuangan perusahaan, sebab setiap tahun

Toto Heli Yanto

Pelindo III menyalurkan sekitar 2 persen dari keuntungan perusahaan setelah potongan pajak kepada masyarakat,” ujarnya. Q ma,ant

Tandai Reputasi Baik

Bank Jatim Rekrut Karyawan Baru Surabaya, Bhirawa Untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengembangkan bisnis dan penguatan organisasi perusahaan, PT Bank Jatim melakukan rekrutmen pegawai. Tahun 2015 tercatat 15 ribu pendaftar, namun yang lolos hanya 588 orang, yang dibagi menjadi tiga gelombang. Dirut PT Bank Jatim, R Soeroso menegaskan sebagai perusahan yang memiliki reputasi baik dan kinerja yang membanggakan dengan ditunjukan kinerja Bank Jatim dalam periode 2015, maka animo masyarakat untuk menjadi karyawan Bank Jatim cukup tinggi.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pendaftar yang mencapai 15 ribu orang.

Namun karena keterbatasan tempat, maka yang diterima hanya 588 orang yang akan menepati seluruh cabang Bank Jatim baik syariah maupun konfensional yang tersebar di seluruh Jatim.

“Awal tahun 2016 ini, Bank Jatim telah membuka rekrutmen calon pegawai baru melalui posisi kredit, pemasaran, junior auditor, IT Staff, pembiayaan syariah, fontliner syariah dan entry level staff. Adapun target di tahun 2016, total 303 calon pegawai akan direkrut oleh Bank Jatim. Sedangkan selama tahun 2015, Bank Jatim telah merekrut pegawai baru sebanyak 588 orang,”tegas mantan Dirut Bank UMKM ini

PT Bank Jatim melakukan rekrutmen pegawai tahun 2015 tercatat 15 ribu pendaftar, namun yang lolos hanya 588 orang, yang dibagi menjadi tiga gelombang. dalam jumpa persnya, Senin (18/1) ini.

Ditambahkannya, kinerja Bank Jatim dapat dikatakan sehat. Ini dibuktikan dengan total aset sebesar Rp42,80 triliun (naik 12,65 persen YOY) , laba sebelum pajak tercatat Rp1,26 triliun, sedangkan laba bersih Rp884,50 miliar. Sedang perolehan

deviden per lembar Bank Jatim tahun buku 2013 meningkat dari Rp40,61 perlembar saham menjadi Rp41,86 per lembar saham pada tahun buku 2014. Berdasarkan data sekuritas periode Desember 2015, devidend yield Bank Jatim adalah sebesar 9,7 persen.

“Yang pasti rekrutmen SDM merupakan point penting dalam corporate action dan ekspansi Bank Jatim. Yaitu dalam rangka rencaba Bank Jatim akan memperluas jaringan kantor di berbagai daerah termasuk rencana spin off Unit Usaha Syariah,”lanjut Suroso. Q cty

Lahan Pertanian Terdampak Abu Bromo Meluas Probolinggo, Bhirawa Luas lahan pertanian di Kabupaten Probolinggo, Jatim yang terdampak abu vulkanis Gunung Bromo hingga menyebabkan tanaman rusak semakin luas di kabupaten setempat.

“Awalnya abu vulkanis Gunung Bromo hanya merusak tanaman kentang dan kubis, namun pekan ini tanaman sawi, jagung, dan tomat juga rusak akibat terpapar abu vulkanis, sehingga luas lahan yang terdampak abu Bromo juga semakin luas,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten

Probolinggo Mahbub Zunaidi, di Probolinggo, Senin (18/1).

Data Dinas Pertanian Probolinggo mencatat awalnya seluas 1.360 hektare lahan pertanin rusak akibat abu Bromo, namun kini luas lahan pertanian yang terpapar abu vulkanis menjadi 2.604,5 hektare (ha).

Di Kecamatan Sukapura tercatat lahan pertanian yang rusak akibat terpapar abu Bromo yakni tanaman kentang seluas 992 ha, kubis 82 ha, sawi 82,5 ha, tomat 16 ha, dan tanaman jagung 164 ha.

Kemudian di Kecamatan Sumber terdapat 714 ha tana-

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3739.EC, a/n IMRON SUTADJI KEL.MIMBAAN RW.02/03 KEC.PANJI SITubondo.

No. 163/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P.5010.FE, a/n IKA IRAWAN DS.GUDANG RW.06/01 KEC.ASEMBAGUS SITubondo.

No. 164/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 3607.EV, a/n DONI ANGGRE DWI PRAMANA P Kel.Mimbaan RW.15/03 KEC.PANJI SITubondo.

No. 165/IMB/BI-II/2016

Selasa Pon, 19 JANUARI 2016

Lahan pertanian di Probolinggo yang terkena dampak semburan abu Gunung Bromo semakin meluas. Jika awalnya 1.360 ha, sekarang menjadi 2.604,5 ha.

man kentang, dan 40 ha kubis, serta di Kecamatan Lumbang tercatat 365 ha tanaman kentang, 32 ha kubis, 2 ha tomat, dan 115 ha tanaman jagung.

“Lahan pertanian yang terpapar abu vulkanis berada di tiga kecamatan yakni Kecamatan Sukapura, Sumber, dan Lumbang dengan total luas lahan yang rusak ringan, sedang, dan berat mencapai 2.604,5 ha,” tuturnya.

Gunung setinggi 2.329 meter dari permukaan laut tersebut masih mengeluarkan abu vukanis yang arah anginnya mengarah ke sejumlah kabupaten di antaranya Kabupaten Probolinggo dan Lumajang.

Menurut Mahbub, tanaman yang rusak akibat abu vulkanis sebagian besar adalah komoditas sayuran yakni kentang, kubis, tomat, sawi, dan jagung yang ditanam warga suku Tengger di lereng Gunung Bromo tersebut.

“Erupsi Gunung Bromo masih terus terjadi, sehingga petugas penyuluh lapangan terus melakukan pendataan terhadap lahan pertanian yang rusak akibat terpapar abu vulkanis karena ada kemungkinan luas lahan pertanian yang rusak akan bertambah,” paparnya. Q wap,ant

Penjualan parsel jelang Imlek mulai marak seiring tingkat kebutuhan konsumen.

Jelang Imlek, Penjual Parsel Mulai Marak Surabaya, Bhirawa Dua minggu menjelang tahun baru Imlek 2566 penjualan parsel di Surabaya mulai terlihat marak pada sejumlah toko yang ada di kawasan Wali Kota Mustajab, Surabaya dan Pasar Atom Surabaya. Berbagai variasi isi parcel mulai makanan, minuman, buah-buahan, gelas, piring sampai dengan cokelat menjadi pilihan bagi konsumen yang merayakan Imlek dengan berbagi.

Linda Wijaya, penjual parsel di Jalan Wali Kota Mustajab mengungkapkan penjualan parcel sudah mulai ramai saat banyak konsumen

yang sudah mulai melakukan pemesanan untuk dikirimkan kepada sanak keluarga atau rekan bisnis. ”Parselnya ada banyak variasi berupa makanan, minuman, buah-buahan, gelas, piring hingga coklat. Kita tetap melakukan pemeriksaan produk, mulai dari kode produksi sampai expired.

Hingga bentuk kemasan, apabila parcel tersebut berupa makanan dan minuman kaleng. Sedangkan untuk barang pecah belah kita juga sudah periksa fisik agar tidak mengecewakan pelanggan,” jelasnya Senin (18/1) kemarin. Q wil

Tak Ada yang Nunggak, Kopwan Teratai Situbondo Tumbuh Signifikan Pagi kemarin (18/1), sedikitnya puluhan anggota dan pengurus Koperasi Wanita (Kopwan) Teratai Desa/Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo berkumpul di kediaman H Bajuri Hadiwijoyo, guna menggelar rapat anggota tahunan (RAT).

sawawi/bhirawa

Ketua Kopwan Teratai Desa/Kecamatan Arjasa, Situbondo, Tutik Sri Andayani, didampingi jajaran pengurus, saat acara RAT tahun buku 2015, kemarin.

Dalam kegiatan yang rutin diadakan setahun sekali itu juga dipaparkan penyampaian pertanggungjawaban tahunan Kopwan yang dibidani Gubernur Jatim DR Soekarwo itu. Pelaksanaan RAT berjalan sukses dan lancar karena dihadiri pengurus dan pembina serta seluruh anggota Kopwan Teratai.

Ketua Kopwan Teratai, Tutik Sri Andayani, mengatakan, dari data RAT tahun buku 2015, pertumbuhan jasa simpan pinjam Kopwan Teratai mengalami pertumbuhan cukup signifikan, dibanding tahun sebelunya.

Raihan prestasi itu terwujud, ungkap Tutik, berkat adanya kerjas-

ama yang baik antara pengurus, pengawas beserta seluruh anggota Kopwan Teratai. “Pada tahun 2015 ini, kami berhasil membagikan sisa hasil usaha (SHU) lebih besar dari tahun 2014 lalu. Ini kami syukuri sebagai pendorong untuk kemajuan di tahun buku 2016 mendatang,” papar Tutik.

Masih kata Tutik, pihaknya bersama pengurus dan seluruh anggota Kopwan Teratai mengaku senang karena seluruh kewajiban pinjaman anggota Kopwan Teratai tidak ada yang macet atau menunggak, sehingga perputaran keuangan berjalan lancar. Capaian ini terealisasi dan sudah sesuai dengan pro-

gram pengurus yang menginginkan adanya peningkatan kesejahteraan kepada seluruh anggota Kopwan Teratai.

“Bentuk jasa yang dijalankan Kopwan Teratai berupa simpan pinjam (menyimpan dan menarik dengan sukarela dalam simpanan pokok). Selain itu juga memberikan pinjaman peningkatan modal usaha para anggota,” beber Tutik yang juga salah satu Kabid di Diskop dan UMKM Kab Situbondo itu,.

Hingga kini, lanjut Tutik, lembaga yang ia pimpin masih membutuhkan dana tambahan yang cukup besar, karena Kopwan Teratai berminat untuk menggarap sektor usaha lain. Untuk itu, pihaknya berharap ada tambahan uluran tangan pemkab untuk terus memberikan kucuran dana segar sehingga bisa mengakomodir seluruh kebutuhan anggota.

“Untuk memberikan pinjaman, kami harus ada faktor kehatihatian. Sebab sebelum lulus studi kelayakan, mereka tidak kami beri pinjaman guna menghindari kemacetan,” tutur Tutik.

Sementara itu Penasehat Kopwan Teratai, H Bajuri Hadiwijoyo SP, patut bersyukur karena RAT tahun 2015 dapat berjalan lancar dan sukses hingga akhir acara. Pria yang kini menjabat Kabid Pelaksana Penyuluhan pada BKPPP Kabupaten Situbondo itu berharap ada peningkatan pertumbuhan kinerja Kopwan Teratai sehingga dapat menghasilkan perputaran uang yang maksimal.

“Alhamdulillah, proses pelaksanaan RAT tahun buku 2015 berjalan dengan lancar,” pungkas mantan Kabid Bina Usaha pada Dinas Koperasi dan UMKM Kab Situbondo itu kemarin. Q awi

Selasa Pon 19 JANUARI 2016

KILAS AREMANIA

Kapolres Batu Minta Ulama Waspadai Terorisme Batu, Bhirawa Kapolres Batu, AKBP Leonardus H Simamarta meminta para Ulama Kota Batu untuk berperan aktif dalam menjaga kondusivitas di Kota Batu. Peran serta Ulama dibutuhkan menyusul kejadian terror ledakan bomyang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Permintaan ini disampaikan langsung Kapolres kepada para Ualama saat menggelar pertemuan dengan Forum Komunikasi Umanas bachtiar/bhirawa at Beragama (FKUB) dan Wali Leonardus H Simamarta kota Batu Eddy Rumpoko bertempat di Balaikota Batu, Senin (18/1).

“Saya memberikan pesan khusus kepada para Ulama Kota Batu, karena para Ulama adalah orang yang memiliki banyak jamaah (pengikut). Saya meminta kepada mereka untuk memberikan tauziah-tauziah kepada jamaah agar waspada terhadap kegiatan-kegiatan berindikasi terorisme,” ujar Leonardus Simamarta, Senin (18/1).

“Mohon disampaikan kepada masyarakat, mohon pengertiannya kalau ada razia dihentikan, kami menjamin yang dicari bukan dokumen kendaraan, tapi sasaran selektif seperti seperti senpi dan handak,” jelas Leo, panggilan akrab kapolres.

Menurutnya, sejak status keamanan ditingkatkan menjadi siaga 1, 2/3 kekuatan Polres Batu sudah tergelar di lapangan. Pihaknya sudah melakukan langkah-langkah salah satunya melakukan razia di jalan dengan sasaran selektif seperti Senjata Api (Senpi), Bahan Peledak (Handak), Senjata Tajam (Sajam) dan bahan bahan berbahaya lainnya. Meski demikian, Leo mengatakan bahwa hingga saat ini kondisi Kota Batu aman dan kondusif. Pergerakan teroris yang ada di Jakarta terindikasi gerakan ISIS yang berafiliasi di Poso, Sulawesi Tengah.Q nas

MALANG RAYA

Sekkab Malang Diperiksa Kejaksaan Penyidikan Kasus Kenaikan HTM Pantai Balekambang Kab Malang, Bhirawa Penyidikan kasus kenaikan Harga Tiket Masuk (HTM) Pantai Balekambang terus dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang. Setelah Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (PD) Jasa Yasa Arif Wicaksono diperiksa penyidik Kejaksaan, kini Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, yang juga sebagai Dewan Pengawas PD Jasa Yasa Abdul Malik diperiksa oleh penyidik Kejaksaan setempat.

“Pihak penyidik Kejari Kepanjen memangil Sekda Kabupaten Malang, untuk dimintai keterangan,” kata Kasi Intel Kejari Kepanjen, Kabupaten Malang Nusriwan Sahrul, Senin (18/1), kepada wartawan.

Dijelaskan, kenaikan HTM Pantai Balekambang yang sebelumnya Rp 10 ribu per or-

ang menjadi Rp15 ribu per orang. Dengan kenaikan HTM sebesar Rp 5 ribu, diduga dilakukan menyalahi aturan.

Naiknya HTM Rp 5 ribu karena pengelola Pantai Balekambang dalam hal ini PD Jasa Yasa bekerjasama dengan pihak ketiga atau diserahkan kepada Even Organizer (EO). Sehingga seluruh

kegiatan dan jual produk di Pantai Balekambang EO yang mengelola.

Menurut Nusriwan, pemeriksaan Sekda dilakukan karena terkait mekanisme dasar pengelolaan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

“Dari hasil pemeriksaan Sekda tersebut, belum kita simpulkan apakah ada pelanggaran atau tidak. Karena masih ada dua orang lagi yang kita periksa, dan nanti akan kita evaluasi lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Malang Abdul Malik mengatakan, jika dirinya ditanya seputar mekanisme HTM Pantai Balekambang.

Dan terkait kenaikan tarif itu hak sepenuhnya ada di Dewan Direksi PD Jasa Yasa selaku pengelola Pantai Balekambang. Sedangkan kenaikan tarif itu tidak diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) ataupun Peraturan Bupati (Perbup).

Terkecuali ada perjanjian kerjasama selama setahun atau lebih, baru melibatkan Dewan Pengawas.

Ia menegaskan, kenaikan HTM Pantai Balekambang murni keputusan direksi. Tapi anehnya, Direksi PD Jasa Yasa justru baru melaporkan ke Pejabat (Pj) Bupati Malang Hadi Prasetyo, pada tanggal 11 Januari 2016.

“Dengan fakta itu, Direksi PD Jasa Yasa baru membe-

Izin Pendirian UMKM Cukup di Kecamatan Malang, Bhirawa Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang, Indri Ardoyo mengemukakan izin pendirian usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di daerah itu per 1 Februari 2016 cukup dilakukan di kecamatan.

“Mulai 1 Februari nanti pengurusan izin untuk pendirian UMKM tak perlu lagi di kantor BP2T yang ada di perkantoran terpadu (block office), tapi cukup di kecamatan masing-masing,” kata Indri Ardoyo di Malang, Senin (18/1) kemarin.

Akan tetapi, lanjutnya, tidak semua izin UMKM tersebut yang dilimpahkan ke kecamatan, namun hanya izin pendirian UMKM dengan modal di bawah Rp50 juta, sedangkan modal Rp50 juta ke atas tetap dilakukan di Kantor BP2T. Ketentuan tersebut, katanya, tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 50 tahun 2015 dan diimplementasikan seiring dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Untuk mendirikan UMKM ini syaratnya cukup mudah, yakni hanya nama, domisili, jenis usaha dan modal saja, dan tanpa pengurusan izin gangguan (HO).

Sementara itu, BP2T mencatat selama 2015 sebanyak 411 usaha kecil, menengah dan besar mengajukan izin. Sementara untuk usaha mikro yang mengajukan izin baru sebanyak.

“Rata-rata izin untuk usaha kecil ini bergerak di bidang jasa laundry, jamu, optik, butik, serta toko kebutuhan olahraga,” ucapnya.

Sementara itu, agar UMKM mampu bersaing dengan produk luar negeri yang dipekirakan bakal membanjiri pasar Indonesia, Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, pada tahun ini bakal memfasilitasi bagi 400 UMKM untuk melakukan sertifikasi.Q ant

rikan laporan saat kasus tersebut mencuat di sejumlah media massa,” ungkapnya.

Jika sebelumnya, Malik melanjutkan, Dirut PD Jasa Yasa Arif Wicaksono melaporkan soal kerjasama dengan Pemkab Malang, namun tidak menjelaskan soal kenaikan tarif.

Sehingga dirinya memaklumi bila kenaikan tarif adalah kewenangan Direksi.

Setelah ada kenaikan tarif sebesar Rp 5 ribu, maka dirinya meminta untuk meporkannya kembali secara detail ke Dewan Pengawas. Sedangkan alasan Direksi saat itu tidak melaporkan kenaikan HTM Pantai Balekambang, karena ada jeda waktu dan kerjasama dengan sponsor belum selesai. Q cyn

Baznas Perangi Rentenir Tanpa APBD

Gaji Naik, 490 Honda Kota Batu Belum Gajian Kota Batu, Bhirawa Walaupun honornya dinaikkan Rp 300 ribu perbulan, sebanyak 490 tenaga Honorer Daerah (Honda) Kota Batu dalam bulan ini belum bisa merasakannya.

Pasalnya hingga saat ini mereka belum terima honor (gajian).

Kondisi ini terjadi hampir setiap awal tahun anggaran. Mereka umumnya baru menerima gaji sekitar bulan Maret.

Kondisi ini dikeluhkan oleh Walikota Batu Eddy Rumpoko.D alam pengarahannya di rapat Coffee Morning, Senin (18/ 1), Eddy meminta agar masalah ini dicari jalan keluarnya.

“Tolong dicarikan jalan keluarnya jangan sampai mereka tidak terlambat terima gaji. Kalau perlu payung hukum berupa Peraturan Walikota (Perwali), saya akan tanda tangani,” ungkap Eddy Rumpoko.

Kerisauan Walikota Batu ini didasari pertimbangan bahwa para honorer ini telah bekerja untuk Pemkot Batu cukup lama. Sehingga sudah selayaknya bisa mendapatkan honorer tepat waktu tiap bulan seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Mereka punya keluarga, butuh makan tiap hari dan biaya sekolah anaknya. Kalau gajiannya baru Maret kan kasihan, mereka harus ngutang ke sana kemari,” tuturnya.

Ditambahkan, kalau memang pihak kepala SKPD-nya bertugas mau menalangi dulu, hal itu dinilai Eddy Rumpoko memang bagus. Tetapi bukan menyelesaikan masalah.

“Kita harusnya membayar honor setiap bulan. Pekerja saja harus dibayar sebelum keringatnya kering, masak mereka yang telah mengabdi lama harus menunggu cukup lama,” tukasnya.Q sup

9

supriyanto/bhirawa

Istri Walikota Batu Dewanti Rumpoko berbaur bersama komunitas Gus Durian dalam Haul ke 6 KH Abdurrahman Wahid yang diselenggarakan di hall Pancasila Block Office Kota Batu.

Istri Wali Kota Batu Hadiri Haul Gus Dur Kota Batu, Bhirawa Istri Walikota Batu Dewanti Rumpoko menghadiri acara doa bersama antar lintas agama.

Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka Haul ke-6 atau peringatan wafatnya KH Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur di Hall Pancasila Block Office Kota Batu Minggu, (17/1).

Haul yang diselenggarakan oleh komunitas Gusdurian tersebut mempertunjukkan seni budaya dari berbagai daerah seperti pertunjukan wayang, musikal puisi dan tari. Berbagai kegiatan itu

sebagai penghargaan atas jasa-jasa Gus Dur sebagai tokoh pluralisme.

Acara tersebut dihadiri ratusan orang dari berbagai komunitas maupun perorangan dan juga dari berbagai lintas agama, seperti Islam, Hindu, Budha, Kristen dan Katolik.

Semua yang hadir terlihat duduk rukun berdampingan juga membaur, tak ada skat yang membatasi mereka untuk berdoa secara khusuk dan menikmati pertunjukan seni budaya yang disuguhkan.

Pranawa, dari Candra Pra-

dana Paramitha komunitas yang turut memeriahkan haul ke-6 Gus Dur tersebut mengaku takjub dengan kerukunan lintas agama maupun budaya yang ada.

“Bagus karena kita mengumpulkan dari berbagai komunitas dan agama, berbagai lapisan masyarakat. Semua bisa bersatu dalam budaya seperti ini,” ujar Pranawa.

Kegiatan Haul Gus Dur ini merupakan kegiatan sosial masyarakat pertama yang digelar di Block Office pasca peresmian perkantoran tersebut 4 Januari lalu. Q sup

HT Kukuhkan DPC Perindo Malang Raya Malang, Bhirawa Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibyo (HT), Senin (18/1) kemarin, mengukuhkan Pengurus Partai Perindo se Malang Raya, di Hotel Atria Jalan Letjen S Parman Kota Malang.

Pengurus DPD Perindo Malang Raya yang dikukuhkan bersama dengan pengurus perindo lainya adalah Ketua Perindo Kota Malang S Laily Fitriyah L Neli.

Ketua Perindo Kabupaten Malang Kombes Pol Pur Bambang Anjar Soepeno. dan Ketua Perindo Kota Batu Kombes Pol Pur BE Tedjo Utomo.

Ketua Umum Partai Perindo

Hary Tanu berpesan kepada kader dan pengurus Perindo, Indonesia harus di pimpin oleh orang yang tepat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera.

“Kita harus memperjuangkan perekonomian Indonesia sehingga kedepan Indonesia harus bebas dari hutang,”tutur Hary Tanu.

Dia menambah kawasan Industri harus bisa dikuasai Nasional, agar ekonomi menjadi kuat. Jika kondisi sekarang tidak diubah, ke depan Indonesia tidak bisa maju dan akan mengalami keterpurukan terus menerus.

muhammad taufiq/bhirawa

Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibyo (HT) saat mengukuhkan Pengurus Partai Perindo se Malang Raya, Senin (18/1) kemarin.

“Dari sisi keadilan hukum di Indonesia masih belum berjalan dan belum ditegakkan secara benar. Masih banyak istilah wani piro, (berani berapa red.) belum lagi masalah korupsi yang masih merajalela, harus di tegakan,”tukasnya.

Pihaknya juga menambahkan, dalam persoalan narkoba Indonesia masih pengguna terbesar di Asia.Karena itu kader Perindo harus bekerja keras membebaskan masyarakat dari Narkoba.

“Partai Perindo harus saling mengisi antara pimpinan pusat sampai dengan tingkat Ranting.

Agar mampu berperan secara maksimal, dalam membangun masyarakat,”tandasnya. Prosesi pelantikan pengurus Perindo di Malang Raya, itu dirangkai dengan Rapat Koordinasi Verifikasi Internal Partai Perindo se Dapil Jawa Timur lima Malang.

Ketua DPW Perindo Jawa Timur Mukhamad Mirdasy menyampaikan jika pengurus Perindo siap verifikasi sampai di tingkat Ranting seluruh Jatim.

Mirdasi, menbahkan Partai Perindo harus sukses di Jawa Timur terutama dalam pemenangan Pilkada serta pemenangan dalam pemilu mendatang. Q mut

Malang, Bhirawa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Kota Malang serius melawan rentenir. Baznas tiap tahun menyediakan anggaran sebesar Rp 300 juta dari infak ditambah dana bergulir Rp 3,7 miliar, non APBD. Ketua Baznas, Kota Malang Fauzan Zenrif, kepada wartawan Senin (18/1) kemarin, mengatakan saat ini sistem melawan rentenir berbeda dengan tahun sebelumnya.

Jika tahun lalu Baznas melawan rentenir dengan menutup utang warga, kali ini warga diberi pelatihan dan modal, untuk usaha agar tidak lagi pinjam rentenit.

Caranya, pertama Baznas melakukan survei kepada masyarakat yang terdampak rentenir. Setelah itu, warga diberi pelatihan dengan menggandeng institusi seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) dan instansi lain, yang terkait dengan kegiatan ekonomi masyarakat.

“Selanjutnya mereka akan kami bantu modal dan pendampingan, hasil itu nanti yang akan digunakan warga untuk bayar utang pada rentenir,” tutur Fauzan.

Fauzan menyatakan keterlibatan Baznas dalam membongkar rentenir ini memilki banyak hambatan, namun sepanjang tahun 2015 Kecamatan Kedung Kandang yang awalnya basis rentenir, kini berangsur surut.

Keberadaan rentenir kata dia, masih menghantui Kota Malang. Data Baznas Kota Malang, sebanyak 40 persen warga tiap kelurahan masih terikat rentenir serta 80 persen pedagang di pasar tradisional juga mengalami nasib serupa. Sistem hutang dengan bunga yang tinggi ini menjebak masyarakat sampai harta benda mereka harus ludes karena sita.

Tahun 2015 lalu sebanyak delapan rumah warga disita rentenir karena terbelit hutang, menjelaskan seorang warga hutang Rp 2 juta maka dia harus mencicil Rp 50 ribu setiap harinya, padahal penghasilan mereka hanya Rp 15 ribu sehingga ada kekurangan Rp 35 ribu yang harus ditanggung. Kondisi ini yang menyebabkan mereka akan mengambil hutang lagi untuk menutupi kekurangan. Dijelaskannya, jebakan hutang seperti itu saat ini sudah menjadi hal yang umum, sehingga Baznas perlu melakukan perlawanan kepada rentenir.

Strategi membasmi rentenir, lanjut Fauzan Zenrif, dengan membagi tiga cluster berdasarkan corak masyarakat berikut karakter pekerjaannya. Cluster pertama, yakni kawasan Cemoro Kandang hingga Arjowinangun yang masuk dalam kawasan pinggiran.

Pihaknya melihat potensi pertanian sangat tinggi sehigga bantuan yang nantinya digulirkan, dalam bidang itu. 10 koordinator petani, dikumpulkan akan fasilitasi satu ekor sapi.

Sapi itu nanti digunakan untuk membantu pengolahan lahan pertanian, sehingga diharapkan menghasilkan pupuk kandang. Pupuk inilah yang nanti akan kita perbantukan kepada petani yang selama ini terjerat rentenir.

Cluster kedua di wilayah perkotaan seperti kawasan Kasin yang memiliki karakter enterpreuner. Disini sedang dikembangkan usaha pembuatan sirup markisa. Selain itu, dalam waktu dekat Baznas juga akan bekerjasama dengan SMK Kepanjen merintis home industri berbasis teknologi dengan sasaran siswa yang baru lulus sekolah namun belum memiliki pekerjaan.Q mut

Kabupaten Malang Tunggu Jadwal Putusan MK Kab Malang, Bhirawa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2015, Kabupaten Malang tidak masuk dalam daftar putusan MK yang digelar pada Senin (18/ 1). Sedangkan untuk sidang putusan sengketa Pemilukada yang dilakukan MK, hanya 30 Kabupaten/Kota.

Hal ini dibenarkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang Totok Haryono, Senin (18/1), kepada Bhirawa, jika sengcahyono/bhirawa keta Pemilukada 2015 KabuTotok Haryono paten Malang tidak masuk dalam putusan MK, pada Senin (18/1). Hal ini disebabkan, jadwal putusan sengketa Pemilukada Kabupaten dengan pemohon pasangan calon (paslon) Bupati Malang Nomor Urut 2 Hj Dewnti Rumpoko-Hj Masrifah Hadi, masih menunggu giliran sidang putusan MK. “Kami berharap dalam putusan MK nanti, menolak pemohon atas gugatannya yang dalam hal ini KPU Kabupaten Malang sebagai terlapor. Sebab, dalam proses Pemilukada Kabupaten Malang, KPU sudah menjalankan proses Pemilu sesuai dengan UndangUandang (UU) Pemilu,” terangnya.

Menurut Totok, Kabupaten Malang belum masuk putusan MK, bukan ada masalah diluar proses Pemilukada. Karena jika ada gugatan diluar Pemilukada, dipastikan gugatan tersebut akan ditolak oleh MK. Secara terpisah, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Andreas Pardede mengatakan, sidang putusan MK terkait sengketa Pemilukada dibagi tiga gelombang, untuk gelombang pertama dalam sidang putusan MK, pada Senin (18/1), ada 30 Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Gresik. Sedangkan putusan MK tersebut dimulai dari tanggal 18 Januari hingga 21 Januari 2016.

“Jadwal sidang putusan MK Jatim, pada Rabu (21/1), dan ada lima kabupaten/kota yang akan mengikuti sidang putusan MK. Seperti Kabupaten Malang, Situbondo, Jember, Ponorogo, dan Sumenep. Sehingga untuk putusan MK tersebut memang harus antri, sehingga harus mengikuti proses jadwal persidangan,” ungkapnya. Q cyn

OLAHRAGA

10

10.000 Warga Gerak Jalan Bersama Pj Bupati

LINTASAN

PT TEL Jadi Sponsor Sriwijaya FC Palembang, Bhirawa PT Tanjung Enim Lestari Pulp And Paper menjadi sponsor baru Sriwijaya FC untuk mengikuti sejumlah turnamen 2016.

Manajer Sriwijaya FC Nasrun Umar di Palembang, Senin, mengatakan, perusahaan yang bergerak di Sumatera Selatan itu tertarik memberikan dukungan dana karena ingin memberikan sumbangsih terhadap klub yang telah menjadi duta daerah.

"PT TEL sudah resmi menjadi sponsor Sriwijaya FC dan diharapkan dapat membantu keuangan klub di tengah ketidakpastian kompetisi," kata Nasrun yang enggan menyebutkan nominal dana yang diberikan PT TEL. Ia mengemukakan, sebelumnya, klub telah disponsori oleh empat perusahaan yakni Bank Sumsel Babel, PT Bukit Asam, Perusahaan Gas Negara, dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi.

Sriwijaya FC sangat bersyukur karena para sponsor ini tetap memberikan dukungan berupa dana seperti halnya ketika Sriwijaya berkompetisi penuh dalam liga.

Lantaran itu pula, Sriwijaya FC masih tetap eksis di kancah sepak bola Tanah Air dengan tidak absen dalam sejumlah turnamen terbuka tingkat nasional.

Pada 2016 ini, Laskar Wong Kito menargetkan mengikuti dua turnamen yakni Piala Gubernur Kaltim pada Februari dan Piala Marah Halim pada Maret.

Untuk persiapan mengikuti turnamen ini, menurut Nasrun, manajemen telah mengantongi dana untuk mengontrak pemain selama tiga bulan.

"Dana tentunya sudah siap karena tim sudah berani memasang target juara," kata Nasrun.

Selain dana, tim juga telah menyiapkan skuat baru yang terdiri dari delapan pemain anyar yakni Firman Utina, Supardi Nasir, M Ridwan, Ahmad Jufrianto, Alberto Goncalves, Thierry Gathuessy, Bayu Gatra, dan Erlangga Sucipto.Q ant

Ketua Pertina Sulsel Lakukan Pendataan Atlet Makassar, Bhirawa Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Sulsel, Amirullah Abbas, melakukan pendataan terhadap para atlet yang ada di daerah itu sebelum memaparkan program Pertina kedepan.

"Amirullah Abbas yang baru saja terpilih dalam Musprovlub akan mendata atlet yang ada di Sulsel. Selanjutnya pada saat pelantikan kepengurusan akan memaparkan program untuk kemajuan cabang tinju kedepan," kata salah satu formatur Pertina Sulsel Joni Muis di Makassar, Minggu.

Untuk pendataan ini, kata mantan Plt Ketua Pertina Sulsel itu, sebagai upaya lebih mengetahui sejauh mana program pembinaan atlet di Sulsel. Pihaknya juga akan melihat sejauh mana potensi petinju Sulsel dalam menghadapi berbagai agenda sepanjang 2016.

"Ketua Pertina Sulsel memang telah menyusun program kerja untuk kemajuan dan peningkatan prestasi tinju Sulsel kedepan. Makanya dibutuhkan data atlet yang akurat," katanya.

Ketua Hipmi Sulsel, Amirullah Abbas, resmi memimpin Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Sulawesi Selatan periode 2016-2020 setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musorprov) di Makassar, 16 Januari 2016.

Amirullah Abbas berhasil terpilih setelah tidak satupun yang bersedia menjadi penantang dalam pemilihan yang diikuti puluhan pengcab Pertina se-Sulsel tersebut.

"Saya berterima kasih pada para pengurus pengcab dari berbagai kabupaten/kota yang mempercayakan amanah ini untuk memajukan roda organisasi kedepan," katanya.

Sebagai Ketua Hipmi Sulsel, dirinya mengakui memang lebih banyak bergelut di dunia bisnis. Namun itu tidak menghalangi kecintaan terhadap dunia olahraga khususnya cabang tinju. Selain tinju, dirinya juga mengaku mengemari olahraga sepak takraw.

Khusus cabang tinju, menurut dia, pihaknya juga mengaku rutn mengikuti perkembangan tinju baik di tingkat lokal, nasional dan internasional.Q ant

hilmi husain/bhirawa

Sebuah stadion Pogar Bangil di Kabupaten Pasuruan, Senin (18/1). KONI Kabupaten Pasuruan kembali mengajukan anggaran senilai Rp6 miliar.

KONI Kabupaten Pasuruan Ajukan Rp 6 M dan PSII Kota Ajukan Rp 3 M

Kab Mojokerto, Bhirawa Animo masyarakat mengikuti olah raga murah ternyata masih sangat tinggi. Sedikitnya 10.000 orang mengikuti olah raga jalan sehat bersama Pj Bupati Mojokerto M Ardy Prastyawan. Meski dengan menggunakan pakaian sederhana, peserta jalan sehat terlihat semangat mengikuti kegiatan olah raga yang dibesut dengan peringatan haul pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Al Misbar, Mbah Ilyas.

Pasuruan, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pasuruan kembali mengajukan anggaran senilai Rp6 miliar.

Besaran anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan olahraga (cabor).

“Kami mengajukan anggaran Rp6 miliar untuk pembinaan cabor dan kegiatan olahraga

KONI lainnya,” ujar M Sutrisno, ketua KONI Kabupaten Pasuruan, Senin (18/1).

Menurut Sutrisno, tahun ini KONI tak ada kegiatan besar seperti halnya tahun 2015 kemarin. Nantinya, jika saat realisasi dana itu tak sesuai pengajuan, pihaknya tak merasa masalah.

“Memang tahun ini tak ada

agenda seperti Porprov kemarin.

Hanya, KONI tahun ini cukup memerlukan anggaran besar untuk giat pembinaan. Karena langkah pembinaan itu haruslah tetap berjalan,” jelas M Sutrisno.

Sedangkan asosiasi cabang PSSI Kota Pasuruan mengajukan anggaran ke KONI Kota Pasuruan sebesar Rp3 miliar. Pengajuan anggaran itu lain untuk pembinaan atlet sepak bola yang masih harus dilakukan.

“Besaran Rp3 miliar yang kami ajukan untuk pembinaan, mencari bibit-bibit sepak bola dan mengikutsertakan tim sepak bola andalan seperti liga remaja,” kata Edi Hasti Respati, ketua asosiasi PSSI Kota Pasuruan. Q hil

Banten Harapkan Kuota Tambahan PON Jabar Tangerang, Bhirawa Pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Banten, mengharapkan ada kuota tambahan dari Pengurus Besar (PB) pada PON XI di Jawa Barat.

"Kami hanya lolos untuk nomor sabel putri dan degen putra menuju PON Jabar," kata Ketua Pengprov IKASI Banten AD Hariana di Tangerang, Senin.

Hariana mengatakan padahal beberapa atlet ketika mengikuti Pra PON mereka masuk dalam

delapan besar kompetisi diantaranya peanggar Widi Dwi Anggono.

Demikian juga dengan peanggar Dwi Kesnawati yang menempati peringkat keenam Pra PON tapi tidak lolos padahal berada peringkat kelima secara nasional.

Menurut dia bahwa PB IKASI dapat memberikan kelonggaran dalam penentuan kuota atlet agar ada pembinaan pada masing-masing daerah.

"Ada suatu kebanggaan bagi

Pengurus Provinsi IKASI Banten mengharapkan ada kuota tambahan dari Pengurus Besar di PON XI.

atlet bila mereka mengikuti PON akan menambah semangat berlatih dan hal ini merupakan bagian dari pembinaan," katanya.

Dia mengatakan menyangkut menang atau kalah adalah masalah lain, tapi yang pasti bila diberikan kesempatan untuk bertanding tentunya menambah jam terbang kompetisi.

Pengrov IKASI Banten telah menerima daftar peanggar yang lolos PON untuk senjata floret putra yakni Muhammad Cikal, Muhammad Fathan, Mashud Husaini.

Namun untuk senjata degen putri yang lolos PON adalah Farah Fadilah, Mikasari Mutmainah, Nurdahlia.

Untuk senjata sabel putra seperti Widi Dwi Anggono, Sanusi, Nur Eka Alanggarsyah, Gema Imanulhaq.

Sedangkan untuk senjata sabel putri yakni Dwi Kesnawati, Khorudida Utami, Dede Pratiwi dan Sattriani.

Hariana menambahkan upaya yang dilakukan adalah agar PB IKASI memberikan kelonggaran kuota bagi tim beregu dan tidak membatasi jumlah yang lolos tersebut dengan alasan pembinaan atlet muda berprestasi di daerah.Q ant

PSM Bidik Sultan Samma dan Rudolf Yanto Makassar, Bhirawa Manajemen PSM Makassar membidik dua pemain, yakni Sultan Samma dan Rudolf Yanto Basna, untuk memperkuat tim "Juku Eja" menghadapi Indonesia Super Competition yang rencana digulirkan pada MaretNovember 2016.

Direktur Klub PSM Makassar Sumirlan di Makassar, Senin, mengatakan kedua pemain itu tampil menjanjikan selama memperkuat tim masing-masing di turnamen Piala Jenderal Sudirman.

Sultan Samma sebelumnya memperkuat Pusamania Borneo FC (PBFC) serta Rudolf sukses mengantar

Selasa Pon 19 JANUARI 2016

Mitra Kukar ke partai final Piala Jenderal Sudirman.

"Iya, kami memang mengincar keduanya. Kami akan upayakan untuk mendatangkannya pada kompetisi nanti," katanya.

Rudolf saat ini memang masih tercatat sebagai pemain Mitra Kukar dan dipastikan tetap memperkuat tim asal Kalimantan itu hingga Final Piala Jenderal Sudirman pada 24 Januari 2016.

Manajemen mengaku terkesan dengan penampilan cemerlang yang pemain berusia 20 itu selama dalam menjaga area pertahanan tim Mitra Kukar.

Penampilan pemain ber-

tahan asal Papua itu, juga dinilai konsisten sepanjang pelaksanaan turnamen yang tentu menjadi salah satu alasan kuat untuk mendaratkannya di Makassar.

"Rudolf merupakan pemain muda namun berani bertarung melawan striker bintang. Kami akan berupaya mendatangkannya," katanya.

Begitupun dengan Sultan Samma, menurut dia, juga masuk dalam daftar bidikan.

Manajemen juga mengaku siap membentuk tim yang fokus dalam mendatangkan pemain incaran itu ke Makassar. Pihaknya juga berharap rencana tersebu dapat

berjalan lancar.

Sebanyak dua pemain PSM dipastikan kembali memperkuat tim kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan itu pada kompetisi mendatang, yakni Dimas Galih Pratama dan Rasyid Bakri.

"Penampilan bagus yang ditunjukkan pada turnamen terakhir menjadi salah satu alasan manajemen untuk kembali menggunakan jasa keduanya," ujarnya.

Selain penampilan yang konsisten, kata dia, alasan lain yang membuat manajemen mengambil keputusan itu karena pemain yang bersangkutan juga dinilai cocok dengan kandidat

pelatih PSM, yakni Wolfgang Pikal yang hampir pasti menangani PSM. Berbeda dengan dua pemain tersebut, untuk beberapa pemain lokal yang lain justru belum ada kepastian.

Manajemen juga mengaku bimbang untuk menentukan sikap terkait dengan peluang para pemain lain untuk kembali berkostum PSM. "Kami masih akan melihat perkembangan ke depan. Untuk pemain lain tentu kita serahkan ke tim pelatih yang kita harapkan sudah ada dalam waktu dekat," katanya.Q ant

Kab Mojokerto, Bhirawa Animo masyarakat mengikuti olah raga murah ternyata masih sangat tinggi.

Sedikitnya 10.000 orang mengikuti olah raga jalan sehat bersama Pj Bupati Mojokerto M Ardy Prastyawan.

Meski dengan menggunakan pakaian sederhana, peserta jalan sehat terlihat semangat mengikuti kegiatan olah raga yang dibesut dengan peringatan haul pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Al Misbar, Mbah Ilyas, "Olah raga bisa kita lakukan dengan banyak cara.

Yang penting menyehatkan dan bisa dilakukan dengan biaya murah," lontar M Ardy Prastyawan sebelum melepas bendera start. Ribuan peserta menempuh jarak sekitar lima kilometer yang melintasi sejumlah desa di Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. "Kita akan terus menggelorakan semangat olah raga massal seperti ini. Sekaligus pe-

ringatan acara-acara keagamaan," tambah Pj Bupati yang juga Kepala Dinas Perindustrian Pemprov Jatim ini.

Pj Bupati mengapresiasi semangat seluruh elemen masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam event itu.

“Ancaman terorisme menjadi sebuah kewaspadaan global. Hati-hati betul dengan doktrin-doktrin baru yang janggal. Event seperti Olah raga bersama seperti ini bisa untuk mempererat persatuan dalam menangkal terorisme,” pesan Pj Bupati.

Sementara itu, Gus Fahmi selaku panitia Haul mengatakan jika partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam event olah raga bersama itu. "Pembinaan mental spiritual perlu lewat ajaran keagamaan. Tapi latihan olah raga untuk memperkuat kematangan jasmani juga sangat penting," tutur Gus Fahmi.

Q kar

kariyadi/bhirawa

Moh Ardy Prasetyawan Pj Bupati Mojokerto melepas peserta jalan sehat.

Target Satu Emas PON, Try Out ke Australia Surabaya, Bhirawa Target satu emas PON Jabar 2016 yang dibebankan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim, membuat cabang olahraga (cabor) gantole berniat untuk mengasah kemampuan atlet di Australia.

Rencanannya try out ke negeri kangguru itu akan dilakukan pada Bulan Maret-April mendatang. "Kami sedang mengajukan try out ke Australia ke KONI Jatim.

Karena kondisi cuaca di sana bagus untuk berlatih, sekaligus menjajal ketangguhan atlet gantole Australia," kata Pelatih gantole puslatda Jatim, Arif Eko Wahyudi, Senin (18/1).

Jika mendapat persetujuan dari KONI, maka ada 9 atlet yang turun di nomor cross country yang akan try out ke wilayah Victoria Australia. "Mereka kemungkinan akan berlatih disana selama sebulan. Tak hanya sekadar berlatih dengan atlet di Australia, kami juga ingin

memantapkan teknik terbang mereka," paparnya.

Pematangan teknik terbang sekaligus menambah pengalaman menjadi fokus try out tim gantole Jatim.

Pasalnya, meski hanya ditarget meraup satu emas di PON Jabar, namun untuk mewujudkannya tak mudah.

Pesaing berat Jatim di PON, yakni Jabar, akan berupaya untuk meraih juara umum gantole. "Persaingan ketat dengan Jabar, karena daerah itu adalah pencetus olahraga gantole. Kami awalnya juga berguru ke Jabar," katanya.

Selain dengan Jabar, daerah seperti DKI Jakarta juga jadi pesaing Jatim di gantole. Maka, mau tak mau, Jatim harus memaksimalkan potensi raihan emas, seperti di nomor ketepatan mendarat (KTM) beregu. "Paling tidak, kami bisa menyamai hasil di PON Riau 2012 kemarin, dimana gantole meraih satu emas," pungkasnya. Q wwn

Angga/Ricky Mundur dari Malaysia Master Jakarta, Bhirawa Pemain ganda putra pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi mundur dari turnamen Malaysia Master Grand Prix Gold 2016 karena Angga sakit.

"Iya, kemarin Angga sakit. Tapi, sekarang dia sudah penyembuhan dan mulai latihan lagi," kata pelatih ganda putra pelatnas PBSI Aryono Miranat dalam pesan singkat kepada Antara di Jakarta, Senin.

Selain Angga/Ricky, atlet tunggal putra pelatnas PBSI Muhammad Bayu Pangisthu juga mengundurkan diri dari turnamen berhadiah total 120 ribu dolar AS itu.

Indonesia menempatkan 38 wakil dalam turnamen yang digelar hingga Minggu (24/1) itu. Sembilan pemain tunggal putra Merah-Putih mengikuti babak kualifikasi yaitu Fikri Ihsandi Hadmadi, Ivanudin Rifan Fauzin, Wibowo Kho Henrikho, Akbar Panji, Andrew Susanto, Saputra Vicky Angga, Wibowo Setyaldi Putra, Nathaniel Ernestan Sulistyo, dan Moch. Revindra Reyhaldi.

Pada babak utama tunggal putra, tiga pemain senior Indonesia Tommy Sugiarto, Sony Dwi Kuncoro, dan Simon Santoso akan bersaing dengan Jonatan Christie, Ihsan Maulana Mustofa, Anthony Ginting, dan Wisnu Yuli Prasetyo.

Febby Angguni, Fitriani, Ruseli Hartawan, Gregoria Mariska akan bertanding pada babak kualifikasi tunggal putri. Sedangkan Hana Ramadhini, Linda Wenifanetri, dan Maria Febe Kusumastuti akan langsung bertanding pada babak utama tunggal putri.

Hendra Aprida Gunawan/Markis Kido harus melewati babak kualifikasi ganda putra untuk menyusul Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Berry Angriawan/Ryan Agung Saputra.

Sementara, Apriani Rahayu/Jauza Fadhila Sugiarto akan mengikuti kualifikasi ganda putri sebelum bertanding pada babak utama. Pia Zebadiah Bernadeth/Aprilsasi Putri Lejarsar Variella, Della Destiara Haris/Rosyita Eka Putri Sari, Anggia Shitta Awanda/Mahadewi Istirani Ni Ketut, dan Keshya Nurvita Hanadia/Devi Tika Permatasari sudah menunggu pada babak utama ganda putri.

Pada ganda campuran, tiga pasangan Indonesia Kevin Sanjaya Sukamuljo/Della Destiara Haris, Christopher Rusdianto/Aprilsasi Putri Lejarsar Variella, dan Hafiz Faisal/Shella Devi Aulia akan bertanding pada babak kualifikasi.Q ant

Selasa Pon, 19 JANUARI 2016

Presiden Ancam Copot Pangdam-Kapolda Terkait Kebakaran Lahan l Sambungan hal 1

pot. Sebaliknya bagi mereka yang wilayahnya tidak mengalami kebakaran lahan dan hutan maka tentu saja ada promosi.

“Yang terbakar semakin banyak semakin gede ganti copot. Yang tadi saya sampaikan dari sini sampai bawah. Yang enggak ada tentu saja promosi ini kita kerja betul-betul kerja,” katanya.

Ia menginginkan agar seluruh jajaran baik di pusat maupun daerah untuk bekerja dengan serius.

Menurut dia, seluruh jajaran di daerah menjadi kunci bagi penanganan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan.

“Memang kuncinya ada di situ kalau Danrem bisa menggerakkan. Prasarana sarana sampaikan pada BNPB, back upnya dari situ. Karena BNPB enggak punya pasukan, yang punya pasukan ada di Panglima TNI, di Kapolri bisa menjangkau karena ada Koramil ada Polsek,” katanya.

Sedangkan gubernur, bupati/wali kota dimintanya untuk memback up dari sisi anggaran. Pada kesempatan itu sejumlah kalangan yang terkait langsung dengan penanganan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan hadir di Istana Negara Jakarta. n ira, ant

Persaingan SNMPTN Tidak Fair l Sambungan hal 1

sinya disamakan dengan sekolah yang belum terakreditasi sama sekali, maka itu tidak adil. Sebab, kekuatan pemerintah pusat dalam melaksanakan proses akreditasi setiap tahun juga sangat terbatas.

“Harus ada pengecualian. Kalau aturannya demikian, kita harus memperjuangkan nasib siswa di sekolah ini,” tutur mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini.

Menurut Saiful, badan akreditasi sekolah harus bisa meyakinkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bahwa sekolah yang habis masa akreditasinya sudah melakukan proses pengajuan. Termasuk Dindik kabupaten/ kota juga bisa memberikan surat keterangan yang bisa menguatkan posisi sekolah.

Ketua Pusat Informasi dan Humas Universitas Airlangga Suko­ widodo mengatakan, aturan tersebut sudah baku. Di luar sekolah yang terakreditasi A,B dan C masuk pada kategori lain-lain. Yakni mendapat jatah 10 persen terbaik di sekolah.

“Itu termasuk sekolah-sekolah yang tidak terakreditasi dan yang harus reakreditasi,” tutur Suko.

Sementara itu, Sekretaris Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Jatim Soeparno mengakui, ada ribuan sekolah yang habis masa akreditasinya di Jatim.

Secara rinci, untuk jenjang SMA/MA tahun ini mencapai 1.252 lembaga

dan SMK sebanyaka 1.511 program keahlian yang status akreditasinya mati. Dengan habisnya masa akreditasi sekolah, pihaknya hanya dapat mengeluarkan surat perpanjangan selama satu tahun. Itu pun hanya untuk satu kali.

“Sekolah yang belum terakreditasi dengan sekolah habis masa akreditasinya tidak bisa disamaratakan. Banyak sekolah yang kualitasnya bagus tapi akreditasinya sudah mati,” tutur dia.

Mantan Kepala Dindik Surabaya ini membenarkan, selama ini kuota akreditasi dari pusat belum mampu memenuhi kebutuhan akreditasi di Jatim. Ini bukan berarti sekolah tidak mau berusaha melakukan akreditasi. “Sekolah sudah berusaha, tapi kuotanya yang memang tidak ada,” tegas dia.

Soeparno berharap agar aturan SNMPTN tidak malah merugikan siswa.

Proses seleksi menggunakan status akreditasi boleh saja. Namun, jika sekolah yang habis masa akreditasinya hanya diberi jatah 10 persen itu akan memangkas hak anak untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas. “Sekolah tidak bisa disalahkan.

Karena akreditasi itu sebenarnya beban pemerintah,” pungkas dia.

Konversi Nilai Rapor Sementara itu pada hari pertama pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) SNMPTN belum terlihat signifikan. Khususnya bagi

sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 (K-13), harus terlebih dahulu melakukan konversi nilai satuan menjadi puluhan.

Untuk mempersiapkan hal itu, sekolah terlebih dahulu melakukan rekap nilai untuk diverifikasi siswa.

“Untung saja konversinya mudah, tinggal dikalikan 25 sudah jadi nilai dalam puluhan,” tutur Wakil Kepala SMAN 1 Surabaya Urusan Kurikulum Ari Suprapto.

Verifikasi nilai ini dilakukan dua kali oleh siswa, sebelum dan sesudah memasukkan nilai pada PDSS. Sebelum memasukkan nilai, pihak sekolah membagikan nilai rekap yang telah dibuat pada setiap siswa untuk memastikan validasinya.

Kemudian siswa akan menandatangani surat validasi tersebut. “Begitu sudah dikoreksi siswa dan disetujui, maka kami masukkan datanya. Setelah data diinput siswa juga harus mengeceknya apakah sudah sesuai,” tuturnya.

Hingga saat ini sekolah dengan akreditasi A masih dalam tahap merekap nilai rapor siswa. Kepala SMAN 1 Surabaya Johanes Mardijono menambahkan sekolahnya akan memasukkan seluruh data siswanya. Yaitu 243 siswa, 212 di antaranya siswa jurusan IPA dan 31 Jurusan IPS. “Kami masukkan semua siswa kami, nanti yang merangking nasional, dan 75 persennya ini kami juga belum tahu,” ungkapnya. n tam

Penerapan e-Parking di Surabaya Terus Dikaji l Sambungan hal 1 Presiden Jokowi mengancam untuk mencopot Pangdam dan Kapolda yang wilayahnya paling banyak mengalami kebakaran lahan dan hutan mulai tahun ini. Sebaliknya bagi mereka yang wilayahnya tidak mengalami kebakaran lahan dan hutan maka tentu saja ada promosi.

Biaya Pemeliharaan Alunalun Telan Rp 375 Juta, tapi Toilet Tak Ada l Sambungan hal 1

“Maaf saya terpaksa meninggalkan Alun-alun Kota Pasuruan ini karena tak ada fasilitas toilet. Mana perhatian pemerintah di sini, di sela-sela warga menikmati fasilitas publik ini tapi untuk toilet umumnya di sekitar Alun-alun Kota Pasuruan malah tidak ada. Makanya saya pulang saja melanjutkan perjalanan,” keluhnya.

Menanggapi hal itu, Kabid Persampahan dan Pertanahan pada Dinas PU Kota Pasuruan Wibowo H mengakui toilet umum tidak ada di kawasan Alun-alun Kota Pasuruan. Yang ada hanya toilet portable.

“Untuk toilet permanen tidak ada, adanya toilet portable. Kami mempunyai toilet portable sebanyak dua buah. Tapi hanya momenmomen besar toilet itu ditaruh di kawasan Alun-alun Kota Pasuruan. Jika ada usulan dari masyarakat terkait pembuatan toilet permanen, kami siap-siap saja,” terang Wibowo H. Di sisi lain, Pemkot Pasuruan menganggarkan anggaran pemeliharaan Alun-alun Kota Pasuruan pada 2016 sebesar Rp 375 juta.

Besaran anggaran tersebut untuk menjaga agar alun-alun tetap bersih dan nyaman.

Menurutnya, anggaran anggaran pemeliharaan Alun-alun di Kota Pasuruan itu mencakup biaya penyiaraman tanaman, pemotongan rumput, honorer karyawan, keamanan 24 jam, perbaikan pagar, pengecatan maupun kebersihan lainnya.

“Tahun ini anggaran pemeliharaan Alun-alun Kota Pasuruan mencapai Rp 375 juta. Biaya itu mencakup pemeliharaan alun-alun agar tetap bersih, nyaman serta rindang,” tegas Wibowo.

Pemkot berencana akan meninggikan tugu alun-alun di Kota Pasuruan. Itu karena pohon-pohon di sekitar alun-alun sudah meninggi, sementara tugu alun-alun di bawahnya. Termasuk juga akan membangun taman di sisi barat alun-alun.

“Untuk meninggikan tugu alun-alun, kami masih bekerjasama dengan pihak Bappeda untuk membahas wacana ini. Sebab, saat ini kondisi tugu di alun-alun tak kelihatan dari luar lantaran tertutup pohon di area alunalun yang sudah tambah tinggi. Tahun ini kami juga segera membangun taman di sisi barat alun-alun. Tujuannya agar semakin rindang dan jadi jujukan warga luar daerah untuk berekreasi,” pungkasnya. n hil

Cocok Potong Rambut di PKL l Sambungan hal 1

satu cermin kecil. Dan tarifnya murah meriah, hanya sekitar Rp 7 ribu.

“Saya sudah mencoba ke salon untuk potong rambut, tapi yah itu tidak pernah cocok. Bahkan beberapa salon rambut sudah saya singgahi, tapi hasilnya tidak maksimal. Dan menurut saya hasil potongan rambut yang ada justru gak pantas. Akhirnya, saya putuskan untuk balik ke langganan saya, potong rambut di PKL,”tegas Gus Halim, panggilan A Halim Iskandar sambil tertawa ngakak.

Meski langganannya di PKL tapi menurut mantan Ketua DPRD Kab Jombang ini tempatnya sangat jauh, berada di Jombang. “Jadi kalau mau potong rambut memang harus ke Jombang dulu. Biasanya saya lakukan bertepatan waktu ada acara atau pulang ke Jombang,”paparnya.

Ditambahkannya, dia tidak malu meski harus ngantri atau potong di PKL. Yang pasti pria yang masih menjadi keponakan Gus Dur ini merasa cocok dengan hasil potongan rambut PKL ini. “Yang penting bagi saya hasilnya, bukan tempatnya,”papar kakak dari mantan Menakertrans Muhaimin Iskandar. n cty

11

SAMBUNGAN

dengan pengelola parkir, pengelola mal serta perbankan. Hal ini guna mendorong Less Cash Socienty untuk melakukan berbagai transaksi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, salah satunya saat membayar parkir.

“Kita akan menerapkan ini di mal. Karena parkir yang lebih banyak memang di mal daripada di tepi jalan umum,” kata Irvan kepada Bhirawa, Senin (18/1) kemarin.

Dengan meniru pembayaran jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga dengan menggunakan e-toll card, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya berencana menerapkan e-parking di lahan parkir yang ada di Surabaya.

Ia menjelaskan, ada banyak manfaat yang bisa dirasakan dari transaksi e-money. Bank Indonesia (BI), menurutnya, mulai melihat adanya peningkatan transaksi non tunai di masyarakat. Kelebihan e-money salah satunya yaitu lebih praktis, aman, hemat waktu dan masyarakat bisa terhindar dari uang palsu.

Pertemuan selanjutnya, menurut

Irvan, akan mengandeng pihakpihak lain seperti Asosiasi Pengelola Pusat Belanjaan Indonesia (APPBI).

Rencananya pada triwulan pertama tahun ini beberapa bank akan merealisasikan penerapan sistem emoney pada tempat parkir swasta.

“Jadi sudah tidak perlu lagi pengguna jasa memberikan atau me­ nerima uang kembalian yang lecek,” terangnya.

Irvan menjanjikan penataan manajemen parkir di Surabaya pada tahun ini. Termasuk di dalamnya penerapan karcis door prize. “Kami meminta dukungan masyarakat. Terutama untuk meminta karcis dari jukir,” katanya.

Sementara itu, Kepala UPTD Parkir Surabaya Timur Tranggono Wahyu Wibowo menerangkan bahwa saat ini masih menyelesaikan pe­ nyusunan kajian masterplan parkir.

“Sesuai jadwalnya, setelah Maret mendatang mulai diterapkan. Ini masih menyelesaikan penyusunan kajiannya dulu,” terangnya.

Ia menambahkan, langkah awalnya yakni penggunaan alat e-parking terlebih dahulu disusul penataan dan memaksimalkan pendapatan

parkir. Dengan parkir mesin, menurutnya potensi kebocoran akan terkikis. “Dengan adanya e-parking ini nantinya pendapatan dari parkir juga akan meningkat,” jelasnya.

Tranggono belum bisa memastikan akan mencontoh daerah lain yang sudah menerapkan e-parking seperti di Jakarta, Bandung, ataupun Solo. Dia tidak ingin berspekulasi lebih jauh dikarenakan belum menemukan kesepakatan bersama.

“Di Solo itu pakai foto dengan aplikasi android dan ini lebih murah. Kalau di Jakarta dan Bandung menggunakan parkir meter dengan hitungan per jamnya. Namun kami masih belum memastikan menggunakan sistem yang mana, kita tunggu saja kesepakatannya nanti,” paparnya.

Perlu diketahui, saat ini total juru parkir di seluruh Kota Surabaya sebanyak 1.570. Sesuai Perwali Tahun 2015 lalu tarif parkir pun naik 100% yang semula Rp 500 untuk motor menjadi Rp 1.000. Sedangkan, untuk tarif parkir mobil yang semula Rp 1.500 menjadi Rp3.000. n geh

Ekspor Perdana, Saatnya Indonesia Kuasai Pasar Kapal l Sambungan hal 1

saat peluncuran dua kapal perang di Galangan Kapal PT PAL Indonesia, Kawasan Tanjung Perak Surabaya, Senin (18/1).

Ia menegaskan, bangsa ini harus menjadi bangsa pemenang, dan bukan bangsa yang selalu kalah. Sebab telah memiliki keunggulan dalam industri perkapalan. “Dulu raja di bisnis perkapalan adalah Jepang. Kemudian pindah ke Korea. Karena mahal biaya pembuatan dan asuransinya, saat ini sudah mulai pindah ke Vietnam dan Indonesia,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata Rizal, saat ini adalah momentum bagi bangsa ini, karena orang Indonesia mempunyai kemampuan yang bagus untuk membangun, seperti membangun Borobudur.

Meski demikian, Rizal mengaku, bangsa ini masih perlu melakukan kerjasama teknologi dan manajemen, seperti yang dilakukan PT PAL Indonesia yang melakukan dengan perusahaan galangan kapal DSNS Belanda. “Kepada PT PAL Indonesia, kami bangga. Sebab bisa menghasilkan kapal yang besar ini. Saya harap, bisa mempercepat pengerjaan pesanan kedua Filipina yakni 2 hingga 3 minggu sebelum deadline,” ujarnya.

Rizal mengaku, pemerintah akan terus mendorong pengembangan industri maritim dengan memberikan fasilitas dan kemudahan apa pun terkait industri kemaritiman, termasuk pembangunan dan industri perkapalan.

Untuk diketahui PT PAL Indonesia meluncurkan dua kapal perang, yakni Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR)-1 dan Kapal Perang Strategic Sealift Vessel (SSV)-1.

Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M Firmansyah

mengatakan, kapal PKR merupakan pesanan Kementerian Pertahanan RI, dan kapal canggih kelas Frigate yang dibangun PT PAL dengan kerjasama perusahaan kapal DSNS Belanda melalui transfer teknologi.

Sedangkan kapal SSV merupakan kapal canggih karya mandiri anak bangsa, dan pesanan Kementerian Pertahanan Filipina yang berada di kelas Lloyd Register. “Untuk kapal SSV menjadi kapal perang perdana yang berhasil diekspor Indonesia, dan merupakan pengakuan negara luar terhadap kecanggihan pembuatan kapal bangsa ini,” ucapnya.

“Untuk kapal SSV menjadi kapal perang perdana yang berhasil diekspor Indonesia, dan merupakan pengakuan negara luar terhadap kecanggihan pembuatan kapal bangsa ini,” katanya.

Ia menjelaskan, Kapal PKR-1 setelah dilakukan peluncuran akan melalui proses penyempurnaan kembali dan resmi diserahterimakan kepada Kementerian Pertahanan RI pada Januari 2017. Sedangkan Kapal SSV juga akan kembali melakukan penyempurnaan setelah peluncuran, dan resmi dilakukan serahterima pada Kementerian Pertahanan Filipina pada Mei 2016. Dalam peluncuran tersebut, dihadiri Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, serta Komisi VI DPR RI, perwakilan dari jajaran pejabat TNI AL serta Kementerian Pertahanan Filipina.

Sementara itu Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan galangan kapal yang ada di Indonesia kini sudah mampu memproduksi kapal secara mandiri dan profesional, terbukti mampu menyelesaikan secara tepat waktu pesanan kapal perang Filipina jenis SSV-1.

“Pengerjaan kapal perang ini merupakan program meningkatkan

kemampuan kemandiran PT PAL Indonesia, dan peluncuran ini bukti yang tidak terbantahkan galangan kapal kita mampu melaksanakan pembangunan kapal secara profesional dan sangat membanggakan,” ucap Ryamizard.

Ia mengatakan, Kementerian Pertahanan juga telah membuat program pembuatan alutsisa secara mandiri, seperti tank dan panser yang sudah dibuat, ditambah de­ ngan transfer teknologi melalui kerjasama Korea yang dalam kurun 5 hingga 6 tahun ke depan akan membuat pesawat tempur secara mandiri.

“Tank sudah buat, panser juga sudah buat, dan kita buat yang terbaik. Untuk Angkatan Udara melalui transfer teknologi 5 sampai 6 tahun ke depan kita sudah bisa buat pesawat tempur,” tuturnya.

Terkait galangan kapal, Menhan menyebut telah mengamati keberadaan sejumlah galangan dalam negeri, dan sangat optimistis mampu memproduksi secara mandiri, bahkan menyebut apabila negara dalam keadaan genting sejumlah galangan kapal nasional dalam satu tahun mampu membuat 20 kapal sekaligus.

Ryamirzad menyebutkan keberhasilan pembuatan kapal yang dilakukan PT PAL Indonesia adalah salah satu contohnya, dan merupakan hasil kerjasama semua pihak yang terkait, ditambah keinginan kuat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.

“Saya harap momentum yang menguntungkan ini dapat terus ditingkatkan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Filipina atas kepercayaannya kepada bangsa ini.

Dan galangan kapal DSNS Belanda agar kerjasama ini dapat terus dilanjutkan,” imbuhnya. n ma, bed

Tiket Pesawat SurabayaBawean Berkisar Rp 400 Ribu l Sambungan hal 1

“Sebelum diresmikan harus diuji coba dulu.

Rencananya uji coba akan dilakukan akhir Januari ini. Jadi peresmiannya kalau tidak akhir Januari ya awal Februari,” kata Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim Dr Ir Wahid Wahyudi MT, Senin (18/1).

Menurut Wahid, peresmian Bandara Harun Tohir nanti akan dilakukan langsung Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan dan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. “Pak Menhub sudah memastikan bisa hadir dan meresmikannya langsung. Ini permintaan beliau,” katanya.

Terkait pesawat yang akan beroperasi di Pulau Bawean, kata Wahid, adalah pesawat Cessna dari maskapai Airfast. Pesawat berkapasitas 18 penumpang itu akan melayani penerbangan rute dari Surabaya ke Sumenep, Sumenep ke Jember. Kemudian dari Jember kembali ke Sumenep, lalu Sumenep ke Surabaya, dan Surabaya ke Bawean dan Bawean ke Surabaya.

“Nantinya akan beroperasi seminggu tiga kali. Sementara untuk harga tiketnya antara Rp 400 ribu untuk Surabaya-Bawean dan sebaliknya. Sedangkan Surabaya-Jember dan Surabaya-Sumenep kisaran Rp 350 ribu. Tapi harga ini masih belum pasti karena masih kami bahas,” ungkapnya.

Berdasarkan prediksi, lanjut pejabat yang kini tengah menjabat Pj Bupati Lamongan ini, rute penerbangan Surabaya-Bawean akan lebih ramai dibanding ke bandara lainnya. Sebab masyarakat Bawean banyak yang menjadi tenaga kerja di luar negeri.

“Untuk penerbangan Surabaya-Sumenep yang selama ini dilayani Susi Air demandnya tidak terlalu tinggi. Hanya terpenuhi 40 persen dari kapasitas yang ada. Setelah ini Surabaya-Sumenep akan dilayani Airfast seminggu tiga kali, sama seperti SurabayaBawean. Satu pesawat ini akan muter keliling ke bandara-bandara perintis di Jatim, kecuali Banyuwangi karena dua pesawat yang ada belum over kapasitas,” terangnya.

Wahid menjelaskan, meski Bandara Harun Tohir dan bandara lain di Jatim telah beroperasi semua, home base tetap berada di Bandara Juanda. “Jika demandnya (permintaan) masih rata-rata alias masih sedikit, home base bandara akan dipusatkan di Bandara Juanda Surabaya. Tergantung banyak dan sedikitnya permintaan konsumen,” katanya.

Saat ini, Jatim memiliki tujuh bandara yang tersebar di beberapa daerah Jatim.

Yaitu, Bandara International Juanda di Surabaya, Bandara Internasional Abdul Rachman Saleh di Malang, Bandara Blimbingsari di Banyuwangi, Bandara Notohadinegoro di Jember, Bandara Iswahyudi, Madiun, Bandara Trunojyo di Sumenep, Madura dan terakhir adalah Bandara Harun Tohir di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik.

Bandara Harun Tohir memiliki panjang landasan 930 meter dan lebar 23 meter. Nama itu diambil dari nama Kopral Dua Korps Komando Operasi (Anumerta) Harun Said bin Muhammad Ali. Pria kelahiran Pulau Bawean, 4 April 1947 itu merupakan salah satu dari dua anggota KKO (kini disebut Korps Marinir) yang ditangkap di Singapura saat terjadinya konfrontasi dengan Malaysia.

Harun bersama Usman dihukum gantung oleh Pemerintah Singapura pada Oktober 1968 dengan tuduhan meletakkan bom di pusat kota Singapura pada 10 Maret 1965. n iib

PDI-P Belum Pasti Calonkan Risma l Sambungan hal 1

Megawati di sela Rakernas kemarin disebutkan Pilgub Jatim akan menjadi momen penting PDI-P untuk merebut kekuasaan di Jawa Timur. Untuk itu, tahun ini juga, PDI-P akan mulai melakukan penjajakan dan konsolidasi internal partai untuk persiapan penjaringan calon gubernur Jatim 2008. “Waktu kurang dua tahun itu tidak panjang, kami ingin menang di pilgub nanti maka persiapan harus mulai tahun ini,” ungkap Kusnadi.

Selain itu, Kusnadi juga memastikan akan mempertimbangkan soal koalisi di Jawa Timur, mengingat PDI-P memiliki 19 kursi, kurang 1 kursi untuk bisa mengusung calon gubernur. Termasuk mempertimbangkan tentang kondisi Jawa Timur yang heterogen.

Sehingga bisa saja PDI-P dalam pilgub nanti akan menggandeng tokoh atau figur dari nahdliyin. “Bisa saja kita mengusung calon dari tokoh nahdliyin, tinggal kombinasinya nanti siapa yang menjadi cagub dan siapa cawagub,” tukasnya.

Sementara itu, anggota Badan Pemenangan Pilkada Jatim DPD PDI-P Jatim Giyanto mengatakan, ada beberapa nama kader dan non kader yang berpotensi maju menjadi calon gubernur 2018. Dari kader ada nama Tri Rismaharini, Azwar Anas (Banyuwangi), Budi Sulistyono (Bupati Ngawi), Kusnadi SH (Ketua DPD PDI-P Jatim) dan Pramono Anung. Sedangkan dari luar kader ada nama Khofifah Indar Parawansa atau Saifullah Yusuf.

“Target PDI-P Jatim adalah menang, jadi kita nanti akan usung calon terbaik yang memiliki figur dan pengalaman yang mumpuni untuk menjadi kepala daerah,” terang Giyanto yang juga anggota DPRD Jatim. n cty

Memilih Pulang ke Surabaya karena Sudah Janji dengan Bu Risma l Sambungan hal 1

pindah ke SEGi University dengan mengambil jurusan manajemen keuangan. “Ini kehormatan bagi saya, bisa mencicipi pendidikan sarjana di luar negeri. Meskipun saya lahir bukan dari keluarga yang mampu, saya ternyata bisa menyelesaikan pendidikan tepat waktu,” tutur Heni.

Hal yang membuatnya lebih bangga ialah berhasil menda­ patkan cum laude dengan In-

deks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,8. Setelah lulus, Heni pun akhirnya memilih untuk pulang ke Surabaya akhir 2015 lalu.

Dia menceritakan alasannya pulang, yakni untuk memba­ ngun Kota Pahlawan menjadi kota metropolitan yang terdepan dalam bidang ekonomi.

Pilihan untuk pulang sebenarnya bukan pilihan yang mudah. Sebab di negeri jiran itu, Heni juga sempat mendapat berbagai tawaran dari sejumlah perusahaan di Ke-

dah, Malaysia. Tawaran ini muncul, bahkan sebelum dia selesai diwisuda. “Tapi saya selalu ingat. Saya sudah berjanji dengan Bu Risma (Wali Kota Surabaya) untuk kembali ke Surabaya setelah menyelesaikan studi, dan bersama akan membangun Kota Surabaya, “ tegasnya.

Alumnus SMAN 14 Surabaya ini mengaku sangat beruntung. Sebab, dia tidak pernah berpikir akan kuliah ke luar negeri. Awalnya hanya

mendaftar beasiswa Bidikmisi agar dapat mengambil jurusan Teknik di ITS. Tapi kemudian ada tim dari Pemkot Surabaya yang datang untuk meminta kelengkapan data Heni sekaligus menawarinya bersekolah di Malaysia. “Saya hanya diberi waktu dua hari untuk memikirkan matang-matang tawaran dari Pemkot ini,” tutur dia.

Heni mengaku, meskipun ayahnya hanya berprofesi sebagai pengayuh becak, dan ibunya hanya berjualan buah

di depan rumah untuk menambah penghasilan keluarga, baginya pendidikan adalah salah satu cara terbaik untuk mengubah derajat hidup.

Menurutnya, dengan belajar sungguh-sungguh dan berdoa, adalah cara terbaik bagi Heni hingga dirinya bisa seperti ini. “Saya ingin masih terus belajar. Harapannya, saya bisa bekerja di bidang yang saya kuasi, sembari melanjutkan kuliah ke jenjang pendidikan selanjutnya,” pungkas Heni. *

UTAMA

12

Selasa Pon, 19 JANUARI 2016

Perangkat Desa Selingkuh, Ratusan Warga Datangi Kantor Dewan Kabupaten Blitar, Bhirawa Ratusan warga Desa Purwokerto Kecamatan Srengat kembali mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Blitar untuk meminta kejelasan Perangkat Desa MH yang diduga telah selingkuh, Senin (18/1) kemarin. Koordinator Aksi, Narwito mengatakan menanggapi perangkat Desanya yang dikabarkan selingkuh, aksi ini sudah keempat kalinya, sehingga aksi depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar ini pihaknya meminta kejelasan agar segera segera memproses ka-

Ratusan warga Desa Purwokerto dihadang anggota Polres Blitar saat berniat masuk Kantor DPRD Kab Blitar.

LINTAS PERISTIWA

Sejumlah Perusahaan Ajukan Penangguhan Pembayaran UMK Surabaya, Bhirawa Sejumlah perusahaan di Kota Surabaya mengajukan penangguhan pembayaran Upah Minimum Kota (UMK) maupun Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Surabaya 2016 karena tidak mampu membayar gaji karyawannya. “Dari laporan Disnaker (Dinas Tenaga Kerja), ada sekitar 16 perusahaan,” kata Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Agustin Poliana saat dengar pendapat di ruang Komisi D, Senin (18/1).

Menurut dia, penangguhan pembayaran UMK maupun UMSK diatur dalam SK Gubernur Jatim. Para pengusaha yang tidak mampu membayar gaji karyawan sesuai ketentuan yang berlaku, bisa menunda penerapannya. “Pelaksanaan bisa ditunda, mereka (pengusaha) bisa melaksanakan di bawah itu,” katanya.

Namun demikian, lanjut dia, yang menjadi persoalan sampai kapan penangguhan dilaksanakan. Hal ini dikarenakan harga kebutuhan pokok sudah mengalami kenaikan setelah ada kenaikan UMK. “Ini akhirnya tidak berimbang, harga barang naik, sedangkan buruh tidak bisa menikmati UMK karena penangguhan,” ujarnya. Q gat,ant

sus ini. “Kami hanya ingin ketegasan para pemimpin di Kabupaten Blitar untuk mencopot perangkat desa yang telah selingkuh yang mencoreng nama baik desa kami,” kata Narwito Perlu diketahui perangkat desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar berinisial MH yang dikabarkan selingkuh dengan warga Desa Selokajang yang terjadi sekitar bulan Desember lalu, bahkan dalam aksinya Perangkat Desa tersebut digrebeg warga sekitar dan kasus berlanjut hingga saat ini dan belum

ada kejelasan.Narwito menambahkan jika pihaknya dan warga Purwokerto akan terus melakukan demonstrasi hingga perangkat desa MH segera lengser dari jabatannya, karena hal ini sudah jelas jelas melanggar aturan.

“Kami meminta agar DPRD Kabupaten Blitar sebagai Tim Fasilitator penyampai aspirasi masyarakat segera memproses kasus ini ke pihak Inspektorat Kabupaten Blitar sebagai Tim Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan PeQ htn merintahan di Kabupaten Blitar,” jelasnya.Q

hartono/bhirawa

Gubernur Yakin Jatim Tak Kekurangan Sapi Surabaya, Bhirawa Kelangkaan daging sapi di Jatim bukan semata-mata karena pasokan sapi yang kurang di pasaran. Hal ini justru lebih dikarenakan serbuan pedagang dari berbagai provinsi di Indonesia mencari pasokan sapi hingga ke Jatim.

Gubernur Jatim Soekarwo mengungkapkan, jika permintaan nasional belum tercukupi, maka pasokan daging sapi di Jatim akan terus mengalir kemana-mana. Saat ini, kebutuhan nasional tercatat sebesar 140 ribu ton daging sapi atau setara dengan 980 ribu ekor sapi dengan bobot 400 kg.

“Ekonomi ya begitu itu. Hukumnya, dimana selisih harga, disitu pasokan pasti akan mengalir,” tutur Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat ditemui di Universitas 17

Agustus Surabaya, Senin (18/1).

Pakde menegaskan, Jatim sejatinya sudah kelebihan sapi. Hanya saja, Sapi dari Jatim itu diambil pedagang lalu dijual ke Jateng, Jabar dan provinsi lainnya. “Dari mulai Pasar (hewan) Gresik, Lamongan dan lainnya (di Jatim) dibawa ke Jateng, Jabar,” kata Soekarwo. Pakde Karwo, sapaan akrabnya, tidak bisa menyalahkan siapa-siapa soal sapi dari wilayahnya yang dipasarkan ke luar provinsi. Pasalnya, di provinsi lain itu harga jual

sapi potong jauh lebih tinggi.

“Tidak mungkin ada pembatasan sapi keluar daerah perbatasan. Kalaupun saya keluarkan pergub, sapi kemudian dikirim dari daerah-daerah perbatasan siapa yang tahu,” beber pejabat asal Madiun ini.

Yang penting, lanjut dia, stok yang daging ada. Tapi kalau orang tidak mau membeli juga tidak mungkin kebutuhan daging itu tercukupi.

Kendati demikian, kata Karwo, Jatim banyak membantu upaya pemenuhan kebutuhan daging sapi konsumsi dengan cara lain. Caranya dengan menjual semen (sperma) hasil persilangan sapi dengan banteng.

Harapannya bobot sapi potong hasil peternakan lebih besar karena hasil inseminasi dengan banteng. Q tam

Hilmi Husain /Bhirawa

Salah satu warga Kota Pasuruan menunjukkan e-KTP yang sudah jadi.

45 Ribu Jiwa di Pasuruan Belum e-KTP Pasuruan, Bhirawa e-KTP dalam penerapannya di Kota Pasuruan ternyata belum seratus persen terlaksana. Terbukti Pemkot Pasuruan masih mempunyai pekerjaan rumah lantaran di Kecamatan Panggungrejo masih terdapat 45 ribu jiwa yang belum ber e-KTP. “Saat ini Pemkot Pasuruan masih ada pekerjaan rumah untuk Kecamatan Panggungrejo. Masih terdapat sekitar 45 ribu

jiwa belum ber e-KTP karena proses pemindahan kecamatan, dari tiga ke empat kecamatan,” terang Budi Widayat, Kepala Dispendukcapil Kota Pasuruan, Senin (18/1) sore.

Meski demikian, pihaknya menargetkan tahun ini semua warga Kota Pasuruan ber e KTP. Sejumlah upaya dilakukan pihak Dispendukcapil agar semuanya bisa segera memiliki KTP elektronik tersebut. Q hil

Program Dinas Kesehatan Dinkes Jatim 2016

Dinkes Prioritaskan Empat Penyakit Tahun 2016 Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim memprioritaskan penanganan empat penyakit, yaitu kusta, HIV. TBC dan Jiwa (Pasung). Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinkes Jatim, dr Harsono.

H

Komisi A Minta Dipsenduk Sosialisasikan Denda Administratif Warga Tanpa e-KTP DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi A meminta agar pemberlakuan sanksi denda administrative bagi warga yang belum memiliki e-KTP disosialisasikan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan mulai bulan Maret 2016 mendatang.

Komisi A juga meminta agar Dispendukcapil memberikan waktu pada masyarakat untuk segera melakukan rekam e-KTP. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto minta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya lebih dulu melakukan sosialisasi ke masyarakat, sebelum memberlakukan denda kepada warga yang belum punya e-KTP. Di antaranya dengan menyampaikan imbauan kepada warga untuk segera melakukan perekaman KTP elektronik.

Hal ini menyikapi rencana Pemerintah Kota Surabaya yang akan memberlakukan sanksi denda sebesar Rp 50.000 kepada warga kota yang belum mempunyai e-KTP mulai bulan maret mendatang .

Menurut Herlina, pengenaan denda tersebut memang sesuai aturan yang ada. Meski demikian, bagi warga yang belum mempunyai E-KTP padahal sudah melakukan perekaman, akan ada dispensasi. “Kalau belum memiliki karena keterlambatan dinas akan ada permakluman,” kata Herlina Harsono Njoto, Senin(18/1). Pemerintah kota, terang Herlina, sebenarnya telah memberikan kemudahan bagi penduduk

untuk mengurus administrasi kependudukan mereka. Menurutnya, tinggal kemauan warga untuk melakukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kemudahan untuk memiliki identitas sudah sangat baik. Untuk penduduk musiman, untuk mendapatkan surat keterangan tinggal sementara (SKTS) sekarang bisa daftar secara on line,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Suharto Wardoyo, mengatakan semestinya sanksi tersebut dikenakan mulai Januari ini. Namun karena masih banyak warga yang belum memiliki kartu identitas kependudukan elektronik tersebut, pengenaan denda akhirnya diundur.

“Dari data yang ada yang sudah mempunyai e-KTP sebanyak 1,7 juta orang. Kemudian 20 ribu orang sudah melakukan perekaman namun belum cetak. Sedangkan yang belum melakukan perekaman sekitar 400 ribu orang,” urai Suharto.

Dia menambahkan, pengenaan sanksi mulai 1 Februari masih wacana karena pihaknya juga berupaya

Herlina Harsono Njoto

menyelesaikan proses perekaman hingga 1 Februari nanti. Apabila pengenaan denda per 1 Februari tidak memungkinkan karena masih membutuhkan waktu sosialisasi ke warga, maksimal denda akan dikenakan per 1 Maret.

“Kami selesaikan e-KTP dulu, paling lambat per 1 Maret,” tegasnya.

Pengenaan denda bagi warga yang tak memiliki e-KTP, imbuhnya, sesuai dengan Perda 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Tujuannnya adalah untuk keamanan dan ketertiban administrasi kependudukan. Q gat*

arsono mengungkapkan, se bagai pengambil kebijakan Pe merintah Provinsi (Pemprov) Jatim telah menelorkan beberapa Perda Kesehatan diantaranya adalah Perda Sistem Kesehatan Provinsi, Perda Upaya Kesehatan dan Perda Tenaga Kesehatan, tujuannya untuk melindungi masyarakat dari penyakit. ‘’Kita berharap melalui Perda Kesehatan, kesehatan masyarakat Jatim dapat terjaga,’’ tambahnya.

Selain pembuatan Perda, Mantan Tenaga Kesehatan sedang memberikan pelayanan kepada pasien TB. Bupati Ngawi ini meminta agar masyarakat melakukan tindakan pendidikan kepada masyarakat. Se- kebijakan. Diantaranya, untuk kuspreventif atau pencegahan terhadap dangkan tindakan kuratif dilakukan ta Dinkes berusaha keras dalam penularan penyakit. dalam bentuk men- menemukan penderita baru, Ada beberapa cara ingkatkan layanan ke- melakukan pengobatan dengan agar seseorang tidak pada masyarakat MDT (Multhi Drug Therapy) di setertular penyakit salah (pasien) yang berobat luruh Puskesmas dan rumah sakit satunya dengan mendi rumah sakit. Selain pemerintah, memberikan pelatihan erapkan budaya hidup itu Gubernur akan kepada dokter Puskesmas dan sehat (PHBS). ‘’Jika mengoptimalkan peran Petugas kusta Puskesmas atau on masyarakat mampu perawat yang berada the job training, melakukan rehabilmenerapkan PHBS dadi Ponkesdes. ‘’Saat ini itasi medis dengan bekerjsama pat dipastikan kesehaterdapat 1450 perawat dengan rumah sakit besar. tan masyarakat akan yang tersebar di seluUntuk HIV, Dinkes Jatim akan selalu baik,’’ ucapnya. ruh wilayah Jatim. Per- melakukan sosialisasi HIV ke seluSebagai instansi peawat tersebut akan ak- ruh lapisan masyarakat, melakukan merintah, Dinkes Jatif dalam menemukan kampanye Aku Bangga Aku Tahu tim telah memberikan kasus-kasus baru di (ABAT), menyiapkan 420 sarana didr Harsono kontribusi nyata dalam lapangan,’’ katanya. agnosis HIV berupa layanan KT-HIV meningkatkan keseLebih lanjut ia men- atau konseling dan testing HIV dan hatan berupa mengiatkan tindakan gungkapkan, dengan diprioritaskan- mempercepat diagnosis dan pengopromotif (Promosi) dan kuratif (Pen- nya empat penyakit kusta, HIV. batan pada kelompok kunci untuk gobatan). Promotif dilakukan den- TBC dan Jiwa dapat mempermudah mencegah penularan, menyiapkan gan cara memberikan edukasi atau Dinkes dalam mengambil beberapa logistik program baik untuk pencegahan, diagnosis dan pengobatan.

Sedangkan untuk TBC, Dinkes akan menyiapkan seluruh Pusksmas dan rumah sakit untuk mampu mengobati pasien TB, penyediaan obat TB gratis, memperkuat kemitraan dengan LSM, membangun jejaring laboratorium TB dan manyiapkan layanan TB kebal obat.

Sementara untuk pasung, pemerintah akan membebaskan biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan bagi penderita pasung, menjadikan pasung sebagai program prioritas gubernur dan mengadvokasi bupati/walikota agar melaksanakan gerakan bebas pasung di wilayahnya masing-masing. Q dna* Upaya masyarakat dalam menjaga kebesihan lingkungan.