Binder18jan17

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

SMK merupakan salah satu dari sekian bidang pendidikan yang memiliki potensi untuk menghasilkan siswa siswi yang siap kerja,”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 9

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Bupati Malang H Rendra Kresna

Rabu Pon, 18 JANUARI 2017

http://www.harianbhirawa.co.id

18 JANUARI 2017

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 08.00 Mendengarkan Paparan Program Prioritas Kepala SKPD di Ruang Rapat Utama Bappeda Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf 08.00 Mendengarkan Paparan Program Prioritas Kepala SKPD di Ruang Rapat Utama Bappeda Jatim

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

08.00 Mendengarkan Paparan Program Prioritas Kepala SKPD di Ruang Rapat Utama Bappeda Jatim Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Setahun Difungsikan Gedung RSUD Senilai Rp 18 M Mulai Rusak Nganjuk, Bhirawa Gedung rawat inap dan ICU (Intensive Care Unit) bougenvile B di RSUD Nganjuk yang dibangun 2015 sudah mulai retak dan mengalami penurunan kualitas yang sangat signifikan. Sejumlah dinding pada gedung berlantai tiga tersebut sudah mengalami retak, lebih parah lagi dinding sisi selatan gedung mengalami penurunan.

Adanya kerusakan-kerusakan pada gedung yang baru setahun difungsikan tersebut diduga kuat adanya kesalahan konstruksi. Proses pelaksanaan pembagunan yang dilaksanakan oleh PT Surya Sarana Sentosa tidak sesuai dengan perencanaan.

Akibatnya usia teknis gedung bogenvile B di RSUD Nganjuk tidak sesuai harapan.

Bahkan bangunan senilai Rp 16,08 miliar tersebut diperkirakan tidak akan bertahan lebih dari lima tahun. “Ini sudah tahun pertama difungsikan.

Saya prediksi dua atau tiga tahun lagi gedung bougenvile B ini sudah tidak layak huni dan sangat membahayakan pasien atau petugas kesehatan

 ke halaman 11

51 TKA Diduga Langgar Aturan Ditemukan Bekerja di Gresik Pemprov, Bhirawa Tim pengawas orang asing menemukan sebanyak 51 Tenaga Kerja Asing (TKA) bekerja di sebuah perusahaan yang diduga melanggar aturan. Meski sebagian dari 51 TKA ini mengantongi paspor, izin tinggal dan izin bekerja, namun mereka dinilai melanggar aturan ketenagakerjaan.

“Mereka tidak ada yang bisa berbahasa Indonesia. Padahal sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tenaga Kerja mewajibkan setiap TKA di Jatim harus menguasai Ba-

hasa Indonesia,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim Sukardo usai mengikuti inspeksi mendadak yang digelar di perusahaan besi dan baja PT Bahagia Steel yang ada

di Jalan Raya Wringin Anom KM 31, Gresik, Selasa (17/1).

Selain melanggar soal bahasa, perusahaan yang mempekerjakan para TKA asal

Perpanjangan Outsourcing SD-SMP Tuntas, SMA/SMK Masih Ngambang

ristika/bhirawa

Lantai dua gedung bougenvile B belum difungsikan, tetapi retakan pada dinding gedung berlantai tiga di RSUD Nganjuk sudah taraf mengkhawatirkan.

2016, Investasi Jatim Serap 633.353 Tenaga Kerja DPRD Jatim, Bhirawa DPRD Jatim mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pasalnya, hingga akhir 2016, tercatat total realisasi investasi sampai dengan triwulan III 2016 sebesar Rp 118,38 triliun. Jumlah itu meningkat sebesar 10,33% dibanding 2015 yang tercatat Rp 107,29 triliun.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Irwan Setiawan menegaskan untuk PMA (Penanaman Modal Asing) tercatat ada 423 proyek dengan total investasi Rp 21,33 triliun dan menyerap 35.786 tenaga kerja.

Sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) tercatat ada 435 proyek dengan total investasi

Dindik Surabaya, Bhirawa Wajah sumringah terpancar dari ratusan tenaga outsourcing SD dan SMP negeri di Surabaya. Ini setelah kontraknya diperpanjang Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya untuk tetap melanjutkan bekerja seperti biasa. Namun di waktu yang bersamaan, puluhan tenaga outsourcing dari jenjang SMA/SMK kebingungan dengan statusnya yang masih mengambang.

Perwakilan dari tenaga outsourcing tersebut juga berkumpul di kantor Dindik Surabaya, Selasa (17/1). Tapi tujuannya bukan untuk memperpanjang kontrak melainkan wadul ke Dewan Pen-

adit hananta utama/bhirawa

Ratusan tenaga outsourcing SD dan SMP memperbarui kontrak kerja dengan Dindik Surabaya, Selasa (17/1).

Jalan Nasional yang Rusak di Pasuruan Telan Satu Korban

Lestarikan Budaya

Dr Ana Sopanah

 ke halaman 11

Sentil..  Nama Dicatut, BI Kediri Imbau Masyarakat Waspada  Lagi doyan catut mencatut  Satpol PP Intensifkan Razia PMKS  Cari solusi, bukan fokus razia saja  Terus Mengalir Bantuan Korban Banjir Kali Lamong  Bukti warga masih peduli sesama

Puluhan TKA asal Tiongkok di sebuah perusahaan di Gresik dikumpulkan untuk proses pendataan dan pemeriksaan keimigrasian, Selasa (17/1).

PTN Berburu Kuota SBMPTN CBT Surabaya, Bhirawa Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2017 baru dibuka pendaftarannya April mendatang. Namun, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sudah mulai berancang-ancang untuk mendapatkan kuota SBMPTN dengan metode Computer Based Test (CBT) sebanyak-banyaknya.

Hal ini didukung dengan peningkatan kuota SBMPTN CBT dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Dibandingkan tahun lalu yang hanya 2.500 peserta, tahun ini meningkat hingga 30.000 peserta.

Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Warsono mengungkapkan, secara sarana Unesa mampu menyelenggarakan SBMPTN CBT dengan jumlah lebih besar dibanding tahun lalu. “Kita

 ke halaman 11

 ke halaman 11

 ke halaman 11

SEBAGAI pakar akuntansi sektor publik, nyaris aktivitas dan kegiatan yang dilakukan seharihari lebih banyak mengedepankan logika.

Namun, kini perempuan yang kegiatannya dipenuhi dari seminar ke seminar tersebut sedang menekuni kegiatan baru yang lebih menekankan penggunaan hati dan perasaan.

“Saya baru ikut latihan dua kali,

 ke halaman 11

rachmad caesar/bhirawa

hilmi husain/bhirawa

Lokasi tewasnya seorang pengendara warga Perum Harmoni Kraton Kabupaten Pasuruan disebabkan kondisi jalan yang rusak di Jalan Raya Ahmad Yani Kota Pasuruan, Selasa (17/1).

Pasuruan, Bhirawa Jalan nasional yang berlubang tepatnya di Jalan Raya Ahmad Yani Kota Pasuruan menelan korban jiwa.

Darmaun, pengendara motor Honda Supra tewas di lokasi kejadian lantaran terlindas truk usai terjatuh dari motornya, Selasa (17/1).

Pihak kepolisian menyebutkan, kecelakaan yang menewaskan satu pengendara warga Perum Harmoni Kraton Kabupaten Pasuruan disebabkan kondisi jalan yang rusak.

Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 11.01. Saat kejadian, kondisi jalan sangat ramai lantaran selain lokasi berada setelah pertigaan juga terdapat pasar di utara jalan.

 ke halaman 11

Jalan Rusak, Dishub Jatim Akui Terima Banyak Keluhan Pemprov, Bhirawa Banyaknya jalan rusak di Jatim memunculkan banyak masalah. Salah satunya yang dialami para pengusaha angkutan jalan yang mengaku kendaraannya cepat rusak. Selain itu, waktu tempuh juga bertambah lama sehingga menambah cost perjalanan.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim Dr Ir H Wahid Wahyudi MT pihaknya sering mendapat keluhan dari pengusaha angkutan mengenai rusaknya jalan di Jatim. Namun pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa, karena masalah perbaikan jalan bukan tupoksinya. Apalagi, mayoritas jalan yang dikeluhkan adalah jalan nasional

 ke halaman 11

Wisata Kuliner Tahu Bojonegoro

Mulai Diminati Wisatawan Domestik, Berkunjung Baru Sepekan Sekali Wisatawan domestik dari luar daerah yang berkunjung tidak setiap hari, tetapi baru sepekan sekali. Seperti pekan lalu ada rombongan wisatawan domestik dari Lamongan satu bus yang ingin belajar mengenai tata cara membuat tahu, sekaligus mencicipinya.

Rachmad Caesar, Kabupaten Bojonegoro Objek wisata kuliner tahu di Kelurahan Ledokkulon Kabupaten Bojonegoro mulai diminati wisatawan domestik untuk melakukan pembelajaran cara membuat tahu juga menikmati kuliner tahu.

Ketua Paguyuban Perajin Tahu dan Tempe Bojonegoro Arifin di Bojonegoro menjelaskan objek wisata kuliner tahu yang dipusatkan di Kelurahan Ledokkulon Kecamatan Kota mulai didatangi wisatawan lokal, juga luar daerah setelah perajin tahu menggelar festival tahu beberapa waktu lalu.

Setelah itu, lanjut dia, para perajin tahu dan tempe yang menjadi sentra

industri tahu di daerah setempat dengan jumlah sekitar 150 orang mencanangkan daerah setempat sebagai kawasan objek wisata kuliner.

“Wisatawan dari luar daerah yang berkunjung tidak setiap hari, tetapi baru sepekan sekali. Seperti pekan lalu ada rombongan wisatawan dari Lamongan satu bus yang ingin belajar mengenai tata cara membuat tahu, sekaligus mencicipi tahu,” kata dia.

Selain itu, lanjut dia, wisatawan yang datang itu juga belajar tentang pengolahan limbah tahu yang dijadi-

 ke halaman 11

Sejumlah warga makan tahu dalam Festival Tahu Ledokkulon Bojonegoro beberapa waktu lalu.

SURABAYA

2

Rabu Pon 18 JANUARI 2017

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Belum Ada Juknis, Program Voucer Pangan Terancam Tak Terlaksana DPRD Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya dipastikan belum bisa melaksanakan program voucer pangan masyarakat miskin pemerintah pusat. Sampai dengan sebulan sebelum pelaksanaan program pengganti Beras Rakyat(Rastra) pemerintah pusat belum menerbitkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.

Ketua Komisi D, Agustin Poliana, Selasa(17/1) menyebut pelaksanaan voucer pangan masyarakat miskin tersendat belum adanya petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Menurut Agustin, berdasarkan informasi dari Dinas Sosial yang akan menjadi pelaksana program voucer pangan ini, belum ada persiapan dari pihak Pemot Surabaya akibat aturan yang belum terbit.

“Jadi bagaimana mekanisme lebih teknis pelaksanaan program voucer pangan ini belum terbit dari pemerintah pusat.

Padahal harusnya program ini akan bergulir bulan Februari

depan,” ungkap Aguistin.

Sampai saat ini, lanjut politisi senior PDIP Surabaya ini, mekanisme yang sudah disampaikan pemerintah pusat masih sangat umum, yaitu voucer akan diberikan kepada penduduk miskin penerima program Rastra , Kube, PKA, dan Penerima Bantuan non Tunai yang di Surabaya totalnya mencapai sekitar 72 KK. Voucer ini, lanjut Agustin akan ditukarkan di toko secara online yang ditunjuk oleh pemerintah daerah masingmasing. “Masalahnya bagaimana mekanisme penunjukkan toko, bagaimana penu-

karan dan penyaluran anggaran itulah yang belum ditetapkan pemerintah pusat,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Agustin juga meminta agar anggaran Rastra dari Pemkot juga dipertahankan mengingat data dari Bapemas Surabaya masih ada sekitar 114 ribu KK Maskin, sementara yang terkaver pemerintah pusat baru sekitar 72 ribu KK. “Hingga bagi yang belum terkaver bisa ditangani Pemkot.

Jadinya biar adil dan merata,” tambahnya.

Sementara Dinas Sosial Kota Surabaya menyatakan mulai tahun 2017 akan menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai atau Beras Untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) dari Kemnenterian Sosial (Kemensos) melalui program sosial E-Warong pada 2017.

Kabid Agama dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota

Surabaya, M. Zanuar Rizal, di Surabaya, Selasa, mengatakan program sosial dari Kemensos tersebut merupakan peralihan dari program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) yang berubah menjadi Beras Untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) atau yang disebut Bantuan Pangan Non Tunai.

“Berdasarkan data kemensos, jumlah keluarga penerima Manfaat (PNM) di Surabaya mencapai 72.590. Jumlah tersebut meningkat 6.599 keluarga dari tahun sebelumnya 65.991,” katanya.

Menurut dia, pelaksanaan program tersebut berdasarkan pada SK Kemensos No. 339 Tahun 2016, tentang penetapan penerima Manfaat beras Sejahtera yang keluar 20 Desember 2016.

Zanuar memperkirakan dari sekitar 72.590 keluarga Penerima Manfaat, jika satu E-Warong jumlah penerimanya dibatasi 500-1.000, maka jumlah E-

Warong yang ada sekitar 72 unit lebih. “Namun nanti bergantung PKM nya,” katanya.

Namun demikian, hingga saat ini, ia mengaku belum menerima Pedoman umum dan Petunjuk Pelaksanaan mengenai bentuk dan besaran bantuan non tunai yang diberikan via E-Voucher tersebut berupa apa saja.

“Komponennya berupa bahan pangan, yaitu sembako, bisa berupa beras, terigu, gula atau lainnya,” katanya.

Sementara mengenai syarat berdirinya E- Warong, Pemilik adalah keluarga Penerima Manfaat, tanah yang ditempati milik sendiri dan berada di lokasi strategis.

“Jadi lokasinya bisa dijangkau KPM lain, makanya dibatasi 500-1.000 KPM per EWarong,” katanya.

Ia mengakui tak semua masyarakat mengenal E- Warong. Untuk itu, pada pelaksanaannnya nanti, pihaknya dibantu pendam-

Ditindak Tegas

ping Program keluarga Harapan (PKH) dan aparat kelurahan untuk mensosialisasikannya.

Zanuar menambahkan kota Surabaya merupakan salah satu dari 9 kota di Jawa Timur yang ditunjuk kemensos menjadi pilot project pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Subsidi via E- Voucher.

Menurut dia, seluruh data penerima yang jumlahnya 72.590 berasal dari kemensos. Pemerintah kota akan memverifikasi data tersebut, sebelum nama penerima “by name by address” (sesuai nama dan alamat) disampaikan kembali ke kemensos 1 Februari mendatang.

“Jika ada yang meninggal, atau malah ada yang mampu perubahannya di cek dulu di RT/RW, kemudian di bahas di Musyawarah kelurahan, kemudian Musyawarah Kecamatan, selanjutnya dibawa ke dinas Sosial,” Q gat ujarnya.Q

trie diana/bhirawa

Maraknya parkir disembarang tempat dan pedestrian membuat Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya dan Trantib (Ketentraman dan ketertiban) Kec Semampir menindak tegas pengendara yang parkir kendaraannya di Jl Sultan Iskandar Muda, Ujung, Surabaya .Tampak petugas Trantib Kec Semampir Surabaya menempelkan stiker tanda larangan parkir liar pada salah satu mobil Pick Up, Selasa (17/1).

PANGGUNG BIROKRASI

Awey Sarankan Kadis PUBMP Turun Jabatan DPRD Surabaya, Bhirawa Anggota komisi C DPRD Surabaya, Vinsensius Awey menyarankan agar kepala dinas PU Bina Marga dan Pematusan (PUBMP), Erna Purnawati tidak menjabat lagi sebagai kepala dinas dan segera dipindah ke bagian humas pemkot Surabaya.

Hal itu bukan tanpa sebab. Pasalnya, menurut Awey sapaan akrabnya kinerja yang diberikan Erna selama ini kurang memuaskan dan kurang prestasi.

Misalnya tidak terselesaikanya masalah banjir di kampung Mulyorejo yang hampir memakan waktu selama 6 tahun.

“Saya sangat ngiris sekali melihat pemandangan disana waktu melakukan sidak (inspeksi mendadak). Sampai hampir setiap rumah memasang tanggul di depan pintu rumahnya,” ucapnya.

Bahkan, lanjut Awey, untuk mengamankan perabotan ketika air masuk, setiap warga meninggikan barang - barang mereka di dalam rumah seperti kulkas dan lemari sampai 70 cm dengan bahan seadanya.

“Ini adalah pemandaangan yang tak lazim bagi sebuah rumah yang masih aktif dihuni. Padahal Surabaya ini adalah kota yang banyak mendapat penghargaan nasional dan internasional, masak masih ada pemandangan seperti itu,” ujarnya.

Dirinya mengungkapkan, parahnya lagi, ketika Awey meminta pendampingan kepada dinas PU untuk melakukan sidak, Erna tidak merespon sama sekali dan tidak menanggapi ajakan Awey. Bahkan, ketika media pun meminta data atau informasi Erna juga tidak merespon.

“Beliau (Erna) seharusnya tidak boleh melakukan hal seperti itu, dia kan pejabat publik yang semestinya harus melayani pihak terkait seperti legislatif atau pun media jika ingin menyakan sebuah informasi,” tegur Awey.

Maka dari itu, Awey menyarankan, jika dilihat dari kinerja yang buruk dan kurangnya komunikasi dengan pihak terkait alangkah baiknya Erna segera dipindahkan ke bagian humas pemkot Surabaya, agar memperbaiki kinerjanya Q gat terutama soal pemberian informasi.Q

Awal Tahun, 89 Orang Asing Kantongi KTP Surabaya Pansela Dikerjakan, Optimistis Potensi Malang Selatan Terdongkrak Surabaya, Bhirawa Kota Surabaya agaknya mampu menyedot Orang Asing (OA) untuk tinggal tetap. Buktinya, dari tahun ke tahun, jumlah OA yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Surabaya meningkat. Di tahun 2016, ada 89 OA yang telah mengantongi KTP. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Suharto Wardoyo mengatakan bahwa KTP untuk Warga Negara Asing (WNA) berbeda dengan Warga Negara Indonesia (WNI). Yakni warna blangko KTP untuk WNA berwarna kuning.

“Bagi orang asing pemegang Kitap (Kartu Izin Tinggal Tetap) harus mengurus KTP. KTP tersebut berlaku selama 5 tahun.

Sama dengan KK (Kartu Keluarga),” katanya saat dikonfirmasi Harian Bhirawa, Selasa (17/1) kemarin.

Mengacu pada data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya. Instansi ini memang

mencatat seluruh Warga Negara Asing (WNA) yang mengurus Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) di Surabaya. Orang Asing ini yang berhak mendapatkan SKTT adalah meraka yang memiliki pekerjaan, terutama di Surabaya.

Hingga akhir Desember 2016, ada 2.312 Orang Asing yang mengurus SKTT. Disamping itu, Dispendukcapil Surabaya mencatat ada 78 pendaftaran OA yang memiliki tinggal terbatas berubah menjadi OA yang memiliki izin tetap. Sementara, 77 Kartu Keluarga (KK) juga telah dikantongi OA. Dan untuk KTP sebanyak 89 telah dikeluarkan.

Sementara, Kepala Seksi (Kasie) Pindah Datang WNI dan Orang Asing (OA) Dispendukcapil Kota Surabaya Relita Wulandari menengarai jumlah orang asing di Surabaya lebih dari yang ada di data. Buktinya, pada saat pemantauan orang asing di berbagai tempat masih menemukan pelanggaran.

“Dua Minggu sekali kami melakukan pemantauan bersama rekan-rekan dari Imigrasi, Ke-

jaksaan, kepolisian, Disnaker, dan juga Linmas untuk memantau dokumen bersangkutan.

Dokumen tersebut berupa paspor, kalau bekerja harus menunjukkan Kitab dan Kitas, izin Disnaker, dan surat tanda melapor dari polisi,” katanya.

Pemantauan itu, imbuh dia, kerap menyasar perumahan elite, apartemen, hotel, dan juga kursus-kursus bahasa. Pemantauan kali ini memang dilakukan dua minggu sekali yang sebelumnya seminggu bisa sampai dua kali.

“Tahun kemarin itu ada yang melanggar di sekolahan itu ada yang belum mengurus SKTT. Ada juga yang melakukan seminar kesehatan, judulnya wisata tapi melakukan promosi. Sanksinya mulai BAP hingga deportasi yang dilakukan Imigrasi,” jelasnya.

Menurut dia, KTP untuk orang asing yang mengatur langsung Departemen Dalam Negeri (Depdagri). “Nah, sekarang ini masih belum ada aturan yang pasti apakah orang asing wajib KTP elektronik (e-KTP) apa tidak,” Q geh ujarnya.Q

Dewan Pelanggan Soroti Rekrutmen Direksi PDAM Surabaya, Bhirawa Dewan Pelanggan PDAM Surabaya menyoroti rekrutmen Direktur Utama (dirut) dan Direktur operasional (dirop) PDAM Surya Sembada Surabaya. Rekrutmen yang dilakukan Dewan Pengawas PDAM Surya Sembada ini dinilai melanggar aturan.

Ketua Dewan Pelanggan PDAM Ali Musyafak mengatakan mengacu pada Perda PDAM No 25 tahun 2014 jelas dikatakan mereka yang menjadi direksi PDAM adalah mereka yang telah memiliki sertifikat manajemen air.

Namun persyaratan yang dibuat oleh dewan pengawas, pelamar tidak diharuskan melampirkan sertifikat manajemen air. Dan ini diperkuat dengan permendagri no 2 tahun 2007 tentang organisasi PDAM. “Dengan alasan agar banyak pelamar, maka syarat manajemen air itu ditiadakan sehingga

jelas melanggar aturan. Yang dibutuhkan itu bukan kuantitas namun kualitas direksi yang mumpuni,” katanya.

Calon direksi PDAM, masih lanjutnya, harusnya adalah mereka yang masih muda sekitar 40 tahun.

Jika usia 50 tahun ke atas masih diperbolehkan tentu PDAM akan berjalan lambat. Sebab, dengan persaingan dunia usaha yang ketat, maka diperlukan tenaga muda yang lincah dan visioner.

“Meski persyaratan dipermudah, terbukti pelamar calon direksi masih sedikit sehingga diulang lagi. Maka dewan pengawas harus mencari formula yang tepat untuk menjaring pelamar dari professional,” katanya.

Ia juga menyoroti soal Direktur Operasional Tatur Jauhari yang sudah tiga tahun menjabat sebagai plt. Seharusnya jabatan itu diserahkan mereka Q dre yang lebih muda dan orang PDAM sendiri.Q

DPRD Jatim, bhirawa Wakil Ketua DPRD Jatim Tjutjuk Sunario menilai wilayah Malang Selatan akan segera berkembang, menyusul pembangunan jalan Pantai Selatan (Pensela) yang terus digarap. Potensi wilayah ini akan semakin tergali apabila ditopang adanya bandara dan pelabuhan internasional.

“Mengapa Malang Selatan ini perlu dikembangkan? Itu karena ada jalur lintas selatan atau JLS (Pensela). Nanti saat jalan ini sudah selesai potensinya akan bisa ditingkatkan. Peningkatkan ini akan berdampak positif, apalagi angka kemiskinan di Malang Selatang cukup tinggi,” kata Tjutjuk, Selasa (17/1).

Politisi asal Partai Gerindra ini memaparkan, keberadaan bandara militer Abdurahman Saleh nantinya juga bisa dipindah ke selatan dekat pantai Sendang Biru. Hal ini perlu dilakukan agar rencana pembangunan di kawasan Trenggalek-TulungagungPacitan bisa direalisasikan.

“Sebab di situ (Trenggalek-Tulungagung-Pascitan) adalah jalur lintas udara militer Angkatan Udara Malang sampai Madiun,” ungkapnya.

Bandara itu nantinya, lanjut Tjutjuk, bertaraf internasional yang memungkinkan pesawat-pesawat besar bisa masuk. “Bandara ini nantinya terkoneksi dengan pelabuhan laut internasional. Kapal-kapal besar yang selama ini kesulitan masuk dari wilayah utara, bisa masuk di selatan,” tegas Tjutjuk.

Jika ini semua terwujud, lanjut dia, maka secara umum peningkatan ekonomi dan industri akan terealisasi. Tentu saja ini bukan hal mudah karena menyangkut kebijakan pusat dan daerah harus terintegrasi.

“Potensi selama ini terjadi ketimpangan antara daerah utara dan selatan. Padalah wilayatan selatan tidak kalah bagus. Dengan perkembangan di selatan, maka hargaharga semakin bisa ditekan. Barang dari selatan tidak perlu lagi dibawa ke utara,” harap Tjutjuk.

Harapan peningkatan wilayah Malang Selatan ini paling cepat bisa terealisasi 2019 mendatang.

Pasalnya, Pansela diprediksi akan rampung pada 2019. Estimasi ini didapat setelah ada kejelasan dari IDB (Islamic Development Bannk) akan mengelontorkan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk pembangunan proyek yang sebelumnya dikenal dengan Jalur Lintas Selatan (JLS) itu.

Anggota Komisi D DPRD jatim, Achmad Heri mengakui pembangunan jalan Pansela ini tidak menemui kejelasan karena pendanaan dari APBN hanya diberikan sejak 2002 hingga 2015. Imbasnya tidak ada kelanjutan pembangunan jalan yang tujuannya untuk membuka akses Q cty wilayah selatan.Q

Sekdaprov Ingatkan Kedisiplinan ASN Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM mengingatkan kembali pentingnya kedisplinan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau karyawan di lingkungan Pemprov Jatim. Sebab kedisiplinan adalah faktor penting dalam sebuah pekerjaan.

“Saya akan memperhatikan masalah kedisplinan, karena hal tersebut akan berpengaruh pada keberhasilan kinerja pegawai,” kata Sukardi, saat memberikan pengarahan pada apel, di halaman Kantor Gubernur Jatim, (17/1).

Dicontohkan, kedisiplinan pegawai dengan mengikuti apel pagi, apel rutin bulanan, serta kegiatan senam kesegaran jasmani yang dilak-

sanakan setiap hari Jumat.

“Saya akan memperhatikan hal-hal kecil seperti kegiatan yang dilakukan untuk memupuk kebersamaan,” ungkapnya.

Bila hal kecil saja diabaikan, maka akan berdampak pada hal yang lebih besar.

Karena itu ia minta para Asisten Sekdaprov, Staf Ahli, Kepala Biro, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bisa memberi con-

toh kepada para staf dengan mengikuti kegiatan-kegiatan rutin yang ada sebagai bagian dari kedisiplinan.

Lebih lanjut Sukardi menyampaikan, saat ini masih banyak pekerjaan mendesak yang harus segera diselesaikan, termasuk membersihkan pegawai-pegawai yang malas bekerja, akan dipinggirkan atau dimutasi ke OPD yang dapat menggugah gairah kerja pegawai tersebut.

Demikian juga bagi biro, harus lebih canggih dan lebih pandai daripada OPD. “Biro harus membuat program kerja-program kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran diukur dengan efisiensi dan capaian kinerja program kegiatan.

“Jangan sampai Biro meminta anggaran besar tetapi hasil kinerjanya tidak ada.

Kalau ada yang demikian Biro tersebut akan dihapus dan disatukan dengan biro lain,” ujarnya.

Menurut Sukardi, mulai 2017 semua kegiatan akan dilakukan melalui sistem elektronik (e system). Sehingga semuanya akan dilaksanakan dengan mudah, lebih transparan, dan mudah terbaca. “Saya berharap semua target bisa terlaksana dengan baik,” pungkasQ iib nya.Q

iib/bhirawa

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM memberikan arahan kepada ASN saat apel di halaman Kantor Gubernur Jatim.

4

OPINI Tajuk

Penghasilan Guru SMTA GURU tingkat SMTA mesti bersabar dengan penghasilan bulan pertama tahun 2017. Di berbagai daerah, pemerintah propinsi belum siap benar menunaikan gaji guru tepat waktu.

Terutama guru sekolah swasta. Ini dampak peng-alih kelolaan satuan pendidikan tingkat SMTA menjadi wewenang pemerintah propinsi. Boleh jadi, orangtua murid harus membayar SPP lebih mahal. Dampaknya bisa memperbesar angka putus sekolah.

Alih-kelola satuan pendidikan menengah atas, terus dimatangkan oleh pemerintah propinsi. Terutama urusan gaji guru yang berstatus PNS (pegawai negeri). Sistem pembayaran guru akan berbasis online, dibayarkan melalui bank. Sehingga dijamin utuh sesuai standar gaji. Namun penghasilan selain gaji (tunjangan profesi pendidik) masih memerlukan pembahasan bersama Pemerintah kabupaten (Pemkab) dan Kota (Pemkot).

Penghasilan guru swasta (non-PNS) pada setiap kabupaten dan kota berbeda. Ada yang dibayar pemerintah daerah, ada pula yang honornya dibayar dari BOS (bantuan operasional sekolah). Serta ada yang dibayar dari iuran komite sekolah. Honor guru SMTA biasanya dibayarkan dari iuran komite sekolah. Sehingga pembayarannya ada yang per-triwulan, bergantung keuangan sekolah.

Namun mulai tahun 2017, honor guru wiyata bakti (WB, honorer) gaji akan berpatokan pada UMP (Upah Minimum Propinsi). Sehingga nominalnya akan sama per-propinsi.

Sedangkan gaji guru SMTA yang PNS akan ditunaikan oleh pemerintah propinsi. Itu seiring kewenangan berdasar UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014, pemerintah pusat mentransfer gaji guru PNS (dari APBN) ke rekening pemerintah propinsi.

Pemprop (Pemerintah Propinsi) akan men-transfer gaji guru SMTA yang PNS) ke rekening masing-masing guru.

Sedangkan Pemkab dan Pemkot, tetap menunaikan gaji guru (PNS) SD dan SLTP yang ditransfer dari APBN. Selain itu, juga masih boleh menunaikan penghasilan guru selain gaji. Diantaranya TPP, yang nominalnya setara sebulan gaji. Tetapi Pemprop belum siap menunaikan tunjangan selain gaji.

Di Jawa Timur misalnya, saat ini tercatat sebanyak 34 ribu guru SMTA (PNS). Andai TPP dirata-rata sebesar Rp 3,5 juta per-bulan, maka diperlukan anggaran sebesar Rp 119 milyar per-bulan. Setahun hampir Rp 1,5 trilyun! Sesuai amanat UUD dan UU Sisdiknas, pembiayaan pendidikan wajib dianggarkan sebesar 20%. Sehingga untuk anggaran sebesar Rp 1,5 trilyun, dibutuhkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) minimal sebesar Rp 7,5 trilyun. Niscaya, diperlukan “keberanian” (commitment-will) untuk menunaikan tunjangan profesi pendidik.

Maka nasib guru SMTA swasta, kini bergantung murni pada kekuatan sekolah. Tetapi pemkab dan pemkot yang masih peduli nasib guru, boleh meng-anggarkan bantuan penghasilan guru. Prosesnya melalui Bosda, atau hibah. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah meng-amanatkan penghasilan guru yang pantas dan memadai. Tercantum pada pasal 40 ayat (1).

Kepedulian Pemkab dan Pemkot sangat diperlukan.

Mengingat sejak lama kemuliaan guru tidak inharent dengan tingkat kesejahteraan. Banyak guru (terpaksa) nyambi menjadi kuli bangunan, sampai menjadi pemulung. Padahal sejatinya, guru berhak memperoleh imbalan yang lebih layak sebagai jaminan kesejahteraan. Hanya sebagian kecil guru yang telah menerima penghasilan pantas.

Selain itu, kepedulian Pemkab dan Pemkot (melalui Bosda) sangat berpengaruh pada angka putus sekolah.

Putusnya Bosda, bisa menyebabkan tingginya biaya pendidikan yang dibebankan kepada orangtua murid. Akan terjadi uang pangkal (masuk SMTA) yang tinggi, dan SPP (bulanan) mahal. Potensi putus sekolah lebih terbuka, terutama pada daerah “rawan” pendidikan..

Tidak semua orang (yang tergolong pandai) bisa menjadi guru. Namun masih banyak guru terkendala kesibukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pelaksanaan UU Sisdiknas, terasa masih memihak guru-guru PNS, atau guru pada daerah perkotaan. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Wacana Pembubaran KASNn Tidak Logis WACANA pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tidak logis di tengah semangat pemerintah melakukan reformasi birokrasi dan revolusi mental. Saya pikir tidak logis mewacanakan KASN dibubarkan di tengah semangat pemerintah untuk mengadakan reformasi birokrasi dan revolusi mental, apalagi ditengah carut marut birokrasi.

Wacana pembubaran KASN muncul dalam revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini dibahas di Badan Legislasi DPR. Menurut pernyataan Komisioner KASN, sejumlah anggota DPR mengusulkan agar KASN dibubarkan. Hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo habis,maka KASN masih dibutuhkan sebagai bagian dari komitmen Presiden terpilih dalam Nawacita.

Jika alasan pembubaran KASN untuk efisiensi anggaran pemerintah, maka masih banyak kementerian dan lembaga lain yang seharusnya bisa dilebur atau dirampingkan.

Anggarannya kecil negara hampir tidak berkontribusi apa pun terhadap KASN. Dia menilai lembaga yang bertugas mengawasi pemberlakuan sistem merit dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi itu diberikan anggaran kecil dengan tugas yang berat.

Boleh dibilang kontribusi negara terhadap KASN tidak ada, mereka diberikan anggaran minim sedangkan tugas mereka berhadapan langsung dengan kekuasaan, kekuatan politik dan pemegang capital. KASN seharusnya dibantu dengan anggaran yang memadai, bukan sebaliknya sengaja dibuat tidak berdaya lalu dievaluasi seolah-olah lembaga tersebut tidak berguna.

Keberadaan KASN sangat dibutuhkan guna mencegah kasus jual beli dalam pengisian jabatan di organisasi perangkat daerah. Lihatlah kasus pengisian jabatan di organisasi perangkat daerah yang sering disalahgunakan seperti terjadi di Klaten dan banyak daerah lain. Ini kan ranahnya KASN. Justru keberadaan KASN harus diperkuat dengan penambahan anggaran serta jumlah sumber daya manusia.

Pembahasan revisi UU ASN ini kan dilakukan di Badan Legislatif. Komisi II DPR malah ingin mempersoalkan kembali usulan revisi ini.

Arteria Dahlan Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Pon, 18 JANUARI 2017

Kesempatan Pemda Mengelola Pelabuhan di Daerah Jasa pergudangan untuk menyimpan barang-barang yang akan dimuat atau dibongkar sebelum dikirim ke tempat tujuan. Jasa pemanduan atau tugboat terkait dengan penyang menarik kapal gelolaan pelabuhan yang akan berlabuh adalah : pertama menuju dermaga. mempelajari dan Tarif dipelabuhan Oleh : memahami aspek adalah tariff pePriyambodo legalitas dengan layanan jasa kapal, memperhatikan dan pelayanan jasa pemencermati UU Nomanduan, pelayanan mor 23 Tahun 2014 jasa penundaan, peTentang Pemerintah Daerah, layanan jasa tambat, pelayanan bahwa PR dan PL jasa kepil, tarif pelayanan jasa Merupakan urusan pemerintah barang, pelayanan jasa dermaga, provinsi dan pemerintah kab/kota pelayanan jasa handling b/m kecuali urusan keselamatan dan barang, pelayanan jasa penumpukeamanan pelayaran yang menjadi kan, tarif pas pelabuhan, dan tarif urusan PemerintahPusat, artinya pelayanan jasa air kapal. pemerintah provinsi dan pemerinKelima, membangun dan metah kab/kota bisa dan boleh mennyiapkan aspek sarana prasagelola pelabuhan regional. rana antara lain adalah fasilitas Kedua, menyiapkan aspek bongkar muat barang seperti sumber daya manusia atau SDM dermaga, peralatan bongkar yang berkecimpung langsung damuat, lapangan penumpukan, gulam pengelolaan pelabuhan harus dang, jalan, kendaraan angkutan benar-benar disipakan secara probarang, perlengkapan/peralatan fesional. Bidang-bidang tersebut pengemasan, dan kantor penyeadalah bidang kepelabuhanan, lenggaraan pelabuhan. bidang operasional, bidang keSebenarnya kewenangan pengmaritiman, bidang pemasaran, elolaan pelabuhan di daerah olehP dan bidang ekspor-impor. emdasetempat sebetulnya telah Ketiga, memperhatikan aspek diberikan sejak tahun 2006. Dimaperencanaan, ini diatur dalam na aspek-aspek kepelabuhananya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tenitu personil, pendanaan, sarana tang Pemerintah Daerah dan dan prasarana serta dokumentasi Peraturan PemerintahNomor 61 atau P3D pelabuhan sudah diatur Tahun 2009 Tentang Pelabuhuntuk segeradiserahkan kepada an. Perencanaan pembangunan Pemda. Penyerahan P3D Pelabupelabuhan di daerah harus berhan juga dipertegas pada pasal 404 pedoman pada tata ruang wilayah UU.23/2014 bahwaserahterima provinsi dan pemerataan pembanP3D pelabuhan paling lama 2 gunan antar provinsi serta berpe(dua) tahun. Pertanyaan kritisdoman pada tata ruang wilayah nya adalah, apakah penyerahan kabupaten/kota serta pemerataan P3D pelabuhan di daerah kepada dan peningkatan pembangunan Pemda setempat sampai hari ini kabupaten/kota. apa sudah dilakukan ? Selanjutnya Keempat, menyiapkan secara bagaimana kesiapan Pemdas sematang aspek operasional yang tempat. Jadi kalau P3D di daerah terdiri dari kegiatan bongkar tidak segera direalisasikan, dimuat barang, jasa pergudangan, kuatirkan akan terjadi tumpang jasa pemanduan, dan pentarifan. tindih kewenangan dengan UPT Bongkar muat barang terdiri dari Diretorat Jenderal Perhubungan barang-barang general kargo, baLaut yang masihada di daerah. rang curah cair dan padat. Dengan Untuk itu Pemda perlu segera menggunakan peti kemas atau menanyakan lagi ke Pemerintah tidak. Spesifikasi peralatan yang Pusat dan minta disegerakan. digunakan pun juga beragam, seperti gantry crane yaitu sebuah alat Rekomendasi untuk memindahkan petikemas Terkait dengan pengelolaan dari satu tempat ke tempat lain. pelabuhan di daerah maka Pemda

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP. 414 Tahun 2013 Tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional menyebutkan lokasi dan rencana jumlah pelabuhan di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke berjumlah 1.240 pelabuhan.

H

ierarki pelabuhan terdiri dari Pelabuhan Utama (PU), Pelabuhan Pengumpul (PP), Pelabuhan Pengumpan Regional (PR), dan Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL). Dengan system pengelolaan pelabuhan adalah system Land Lord Port, Tool Port, dan Operating Port dengan pola pengelolaan menggunakan skema konsesi atau kerjasamal ainnya.

Tipe Land Lord Port, Pemerintah menyediakan dan menyiapkan fasilitas dasar lahan dan di atasnya dibangun fasilitas pendukungnya oleh swasta atau BUMN/BUMD. Pengelolaan pelabuhan model ini diterapkan pada pelabuhan yang diusahakan atau Commercial Port, kalau di Jawa Timur antara lain seperti di Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo, atau Pelabuhan Tanjungwangi di Banyuwangi.

Sistem Tool Port, Pemerintah menyediakan fasilitas dasar dan pendukung yang kemudian disewakan ke pihak swasta namun system ini belum diterapkan di Indonesia. Sistem Operating Port, lahan dan fasilitas disediakan oleh Pemerintah kemudian Pemerintah membangun fasilitas pendukungnya dan mengoperasikan sendiri.

Pengelolaan pelabuhan model ini diterapkan pada pelabuhanpelabuhan yang tidak diusahakan atau non-commercial port seperti Pelabuhan Pasuruan.

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomnor PM. 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, bahwa pelabuhan yang belum diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah (UPP Pemda), maka pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Ini artinya Pemda yang di wilayahnya ada pelabuhannya, jika berkeinginan mengelola pelabuhan harus segera membentuk UPP Pemda.

PersiapanPemda Oleh sebab itu aspek-aspek yang perlu dipersiapkan Pemda

agar bekerja sama dengan Kadin di daerah dan kalangan pelaku usaha di pelabuhan untuk didorong memanfaatkan pelabuhan yang ada di daerah. Disamping itu juga segera mengumumkan operasionalisasi pelabuhan-pelabuhan yang dibangun oleh pemerintah daerah, misalnya di JawaTimur adalah Pelabuhan Terminal Barudi Probolinggo dan Pelabuhan Boom di Banyuwangi serta besaran tarif yang akan dikenakan pada bongkar muat barang di kedua pelabuhan tersebut.

Pemda harus juga menjamin ada kawasan industri yang akan memanfaatkan pelabuhan, memperluas jaringan pasar untuk memanfaatkan pelabuhan yang ada di daerah dengan mendekati para pengusaha sebagai user pelabuhan terutama pemilik industri pupuk yang ada di daerah dengan cara mengundang langsung dan memberikan kemudahan-kemudahan serta fasilitas khusus. Atau upaya lain misalnya untuk Pelabuhan Boom Banyuwangikedepan agar diarahkan menjadi Pelabuhan Wisata Laut atau Port Marine karena potensi wisata Kabupaten Banyuwangi tumbuh dengan pesat dimana dari hasil penelitian penulis posisi Kabupaten Banyuwangi yang berdekatan denganPulau Bali yang merupakan tujuan wisata internasional mempunyai potensi untuk berkembang dengan pesat di bidang pariwisata.

Dan segera menginisiasi pembentukan UPP Pemda, agar Pemda yang memiliki potensi pelabuhan dan berkeinginan mengelola pelabuhan bisa mengelola pelabuhan yang ada di wilayahnya.

Segera mengkoordinasikan kembali ke Pemerintah Pusat terkait realisasi penyerahan P3D karena penyerahan ini sudah diundangkan sejak tahun 2006. Di samping itu Pemda agar segera menyusun program-program pelatihan SDM di bidang teknis perhubungan laut termasuk diklat ahli ukur kapal yang melibatkan SDM Pemda dan UPT dan BUMD yang mengelola pelabuhan.

Peneliti Madya Bidang Manajemen Transportasi pada Balitbang Jatim ; Alumni Riks Universiteit Centrum Antwerpen Belgia dan L’Universite de Nantes Perancis.

Kesadaran Perempuan Mewujudkan Kesetaraan Gender

K

esetaraan gender bukanlah hal yang baru baik di kalangan akedimisi, maupun aktifis di Indonesia. Namun implementasi di masyarakat tidaklah sesuai sebagaimana diharapkan. Mengapa muncul ketidakadilan, kekerasan yang membuat posisi perempuan di sekitar kita. Pemahaman keadilan gender yang masih jauh dari harapan, serta perubahan perilaku dalam kesetaraan merupakan kunci mewujudkan masyarakat yang setara.

Gender Equality atau Kesetaraan Gender membuat laki – laki dan perempuan dapat memiliki status dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-hak dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan konstribusi kepada pembangunan politik, sosial budaya. Pemberdayaan terhadap perempuan dan hak-haknya akan membuat mereka mampu menentukan sendiri agenda hidupnya, menentukan keterampilannya dan memecahkan masalahnya sendiri, berbuat dan berbicara atas nama mereka sendiri.

Namun membicarakan keadilan dan kesetaraan lebih mempertimbangkan antara laki-laki dan perempuan, namun lebih kepada upaya atau relasi yang bisa dilakukan bersama. Lantas bagaimana cara melakukannya dalam mengimlplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari tanpa meninggalkan sebagai kodratnya, baik sebagai laki-laki maupun perempuan.

Menurut penulis, Kesetaraan Gender akan terwujud jika perempuan menyadari Kemampuannya.

Peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan. Dari arti diatas sudah terlihat jelas perbedaan keduanya, namun seringkali orang-orang mengartikannya sama. Lalu bagaimanakah kesetaraan gender di dalam islam? Benarkah islam menyebutkan adanya kesetaraan gender antara wanita dan pria?

Islam memandang laki-laki dan wanita dalam posisi yang sama,

tanpa ada perbedaan. skriminasi gender yaitu Namun yang perlu kurangnya pemahaman digarisbawahi adalah masyarakat akan akikodrat sebagai wanita bat dari adanya sistem dan laki-laki. struktur sosial dimana Pandangan Islam salah satu jenis (laki-lamemandang keadilan ki maupun perempuan) antara laki-laki dan menjadi korban. Kewanita, bukan kesetaraan gender merusetaraan. Konsep kepakan salah satu hak Oleh : setaraan bertolak beasasi manusia.

Tuti Haryati lakang dengan prinsip Namun, sampai keadilan. Karena adil saat ini perempuan adalah menempatkan sering dianggap sebasesuatu pada tempatgai sosok pelengkap. nya, memberikan hak kepada yang Ketidakadilan gender ini serberhak menerimanya. Sementara ing terjadi dalam keluarga dan kesamaan adalah menyetarakan masyarakat, bahkan dalam dunia antara 2 hal tanpa adanya perbepekerjaan pun terjadi diskriminatif daan. Sesungguhnya emansipasiatau ketidakadilan gender dalam yang sebenarnyaadalah bentuk berbagai bentuk, yaitu: pemberian hak kepada wanita Pertama, Stereotip/ Citra Baku, untuk mengembangkan diri dan yaitu pelabelan terhadap salah kemahiran profesional agar bisa satu jenis kelamin yang seringkali bergandeng tangan dengan lelaki bersifat negatif dan pada umumnya dalam pembangunan negara. Tidak menyebabkan terjadinya ketidakada maksud negatif yang tersembuadilan.Misalnya, karena peremnyi di sebalik gerakan emansipasi. puan dianggap ramah, lembut, rapi, Jikapun ada, itu kembali ke niat maka lebih pantas bekerja sebagai orang atau kumpulan yang memsekretaris, guru Taman Kanakperjuangkannya dan apa latar belakanak. Padahal disisi lain laki-laki kang yang memotivasinya. http:// pun bisa menjadi sekertaris tidak www.kompasiana.com hanya perempuan saja.

Kesetaraan gender dengan Kedua, Subordinasi/Penomorduemansipasi adalah 2 hal yang aan, yaitu adanya anggapan bahwa berbeda arti. Kesetaraan gender salah satu jenis kelamin dianggap adalah persamaan kodrat atau lebih rendah atau dinomorduakan persamaan gender dari wanita dan posisinya dibandingkan dengan jenis laki-laki. Jika kita lihat dari fisik, kelamin lainnya.Contoh: dari Sejak seorang wanita dan laki-laki jelas dulu, perempuan mengurus pekersangat berbeda. Secara psikologis jaan domestik sehingga perempuan menyebutkan adanya perbedaan dianggap sebagai “orang rumah” atau antara wanita yang 90% menggu“teman yang ada di belakang”. nakan perasaan dan sisanya adaKetiga, marginalisasi/Peminglah logika dan sangat berbanding giran, yaitu kondisi atau proses terbalik dengan laki-laki yang 90% peminggiran terhadap salah satu menggunakan logika dan sisanya jenis kelamin dari arus/pekerjaan adalah perasaan. utama yang berakibat kemiskinKenyataannya masih banyak an. Misalnya, perkembangan hambatan dalam pendekatan keteknologi menyebabkan apa yang setaraan gender, kenapa? karena semula dikerjakan secara manual adanya peraturan perundang-undanoleh perempuan diambil alih oleh gan yang diskriminatif, perlindungan mesin yang pada umumnya dihukum yang dirasakan masih kerjakan oleh laki-laki. kurang, dan adanya budaya (adat Keempat, Beban Ganda/Double istiadat) yang biasakan gender. ConBurden, yaitu adanya perlakuan toh ketidakadilan gender atau diterhadap salah satu jenis kelamin

dimana yang bersangkutanbekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya.

Mengapa Beban Ganda bisa terjadi? Berbagai observasi menunjukkan bahwa perempuan mengerjakan hampir 90 persen dari pekerjaan dalam rumah tangga. Dan bagi perempuan yang bekerja di luar rumah, selain bekerja di wilayah publik, mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik dan sebagainya.

Kelima, Kekerasan/Violence, yaitu suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang, sehingga kekerasan tersebut tidak hanya menyangkut fisik (perkosaan, pemukulan), tetapi juga nonfisik (pelecehan seksual, ancaman, paksaan, yang bisa terjadi di rumah tangga, tempat kerja, tempat-tempat umum.http://fentimustaotinah03.blogspot.co.id Untuk mengatasihal tersebut maka diperlukan sosialisasi bahwasannya perempuan juga mempunyai hak untuk berkedudukan setara dengan laki-laki.Dan penting bagi perempuan untuk mengetahui sejauh mana mereka dapat disetarakan dengan laki-laki. Karena untuk hal tertentu perempuan tidak bisa menduduki posisi laki-laki dalam menjaga kehormatan dan melindungi perempuan itu sendiri.

Selain itu, memberikan hak yang sama dengan laki-laki, dengan tetap melindunginya akan menjadikan perempuan merasakan keadilannya sudah terpenuhi secara utuh. Maka keseimbangan kehidupan pun akan terwujud. Kesetaraan gender tidak harus dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama persis tanpa pertimbangan selanjutnya, Kesetaraan gender juga tidak diartikan segala sesuatunya harus mutlak sama dengan laki-laki. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan keputusan bagi dirinya sendiri tanpa harus di bebani konsep gender.

Kepala Sekolah SMP Islam Al Azhaar Tulungagung

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Ponorogo: Wardianto Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Pon 18 JANUARI 2017

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Ganggu Kepentingan Umum, PKL Liar Ditertibkan Gresik, Bhirawa Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) liar di Kota Gresik yang biasa memanfaatkan Fsilitas Umum (Fasum) untuk berjualan ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Gresik. Sebab, keberadaannya selama ini kerap menimbulkan kemacetan dan menganggu aktifitas masyarakat.

Kepala Bidang (Kabid) Trantibum Satpol PP Gresik, Pemiab Gresik, Moelyono mengatakan, penertiban dilakukan sesuai dengan Perda Nomor 15 tahun 2013. Dan ini merupakan rutinitas tiap hari, agar Jalan Protokol atau trotoar Kota tidak terlihat semerawut dan kotor karena banyak PKL liar. ‘’Sejumlah titik yang ditertibkan, mulai dari Jl Dr Wahidin, Jl Kartini, Jl Veteran, Jl Dr Sutomo, Jl Pangsud, Jl Kaksa Agung, Jl Usman Sadar, sepanjang jalan utama GKB dan Kawasan Alun-alun Kota Gresik,’’ tuturnya, Selasa (17/1).

Sebelum penertiban dilakukan, Satpol PP sudah memberikan sosialisasi dan teguran, agar para PKL tidak menggunakan fasilitas umum untuk berjualan.

Namun, hal itu tak digubris PKL. Bahkan, tetap bandel dan berjualan di sejumlah kawasan yang sudah dilarang untuk berjualan. ‘’Karena bandel, ya anggota dengan tegas menindak PKL dengan cara menyita barang dagangan. Namun, barang dagangan itu, bisa diambil di Kantor Satpol PP, setelah mendapatkan pembinaan khusus,’’ ujarnya.

Meolyono mengimbau kepada para PKL agar tak mengulangi perbuatannya, yakni berjualan dengan memanfaatkan fasilitas umum. ‘’Kerjasama dari pedagang juga penting agar kota Gresik terlihat indah dan tidak kumuh,’’ tandasnya.Q eri

Dewan Ingatkan Wali Kota Ukuran Sukses SKPD Bukan Hanya Serapan Anggaran Kota Mojokerto, Bhirawa Kalangan DPRD Kota Mojokerto menyebut parameter yang digunakan wali kota terlalu sempit dalam menilai sukses kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Wali kota hanya menggunakan parameter kecepatan penyerapan anggaran untuk mengukur keberhasilan kinerja SKPD. Menilai keberhasilan SKPD harus komprehensip, mulai perencanaan, target pencapaian hingga kualitas pekerjaan.

Sony Basoeki Rahardjo, anggota DPRD Kota Mojokerto melontarkan hal itu menyusul warning wali kota yang akan mencopot Kepala SKPD yang lelet. ‘’Ukuran kinerja itu bukan hanya dilihat dari cepat tidaknya menyerap anggaran.

Ukurannya jangan sempit seperti itu. Tapi harus menyeluruh,’’ lontar Sony Basoeki Rahardjo, Selasa (17/1) kemarin.

Soal kemampuan melakukan perencanaan, pencapaian target hingga kualitas hasil pekerjaan juga harus menjadi ukuran kinerja pimpinam SKPD. Semua aspek itu harus

bisa dijabarkan pimpinan SKPD kepada wali kota secara periodik. ‘’Ketika mempresentasikan rencana kerja, SKPD harus menjelaskan rencana maupun target pencapaiannya. Dari situ bisa diukur, kalau tidak tercapai baru bisa dijatuhkan hukuman,’’ ujar politikus asal Partai Golkar ini.

Terkait hasil kerja yang berkualitas, menurut Sony, bukan hanya soal hasil pekerjaan secara fisik. Melainkan juga kualitas adminitrasi, pemanfaatan bagi masyarakat hingga proses pekerjaan tak boleh melanggar hukum

atau aturan yang berlaku. ‘’Soal ancaman akan mencopot Pimpinan SKPD itu memang boleh dilakukan dan itu memang hak prerogratif wali kota. Tapi ukuran penilaiannya yang harus standard dan menyeluruh,’’ ingat anggota DPRD dua periode ini.

Sebelumnya Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus mematok target penyerapan anggaran dalam tahun 2017 ini mampu menembus angka 95%. Dalam APBD 2017 Kota Mojokerto sekarang ditetapkan Rp915 miliar.

Wali kota mengaku kurang puas dengan angka penyerapan APBD 2016 lalu yang hanya menembus angka 91%. Cara yang akan ditempuh yakni dengan mendorong SKPD mampu menyerap target sesuai dengan ketetapan penyerapan setiap triwulan. Bahkan wali kota mengancam akan mencopot kepala SKPD yang lelet menyerap anggaran. ‘’Penyerapan anggaran tahun 2016 91% dari APBD

Rp1,007 triliun. Naik dibandingkan tahun 2015 sebesar 85%. Tahun 2017 dengan APBD yang turun 10% menjadi Rp915 miliar, saya harapkan serapan anggaran bisa sampai 95%. Saya akan mengevaluasi kepala SKPD yang lambat menyerap anggaran,’’ kata Wali Kota Mas’ud Yunus.

Data yang dihimpun, realisasi penyerapan APBD 2016, dari 41 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum maksimal. Mapping anggaran tahun lalu yakni sebesar Rp1.018.342.017.074 hanya terealisasi Rp934.766.519.782 atau 91,7%.

Dalam rincian realisasi penyerapan anggaran yang dikeluarkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) setempat menyebutkan, minimnya pelaksanaan kegiatan ini membuat Rp83.575.497.292 dana teralokasi gagal terserap. ‘’Berdasar SP2D yang telah dicairkan mulai 4 Januari sam-

Tanam Cabai Serentak Diefektifkan Kodim Mojokerto Mojokerto, Bhirawa Upaya pemanfaatan lahan dapat dilakukan dengan berbagai cara agar lahan tetap produktif, seperti yang dilakukan Kodim 0815 Mojokerto beserta Koramil Jajaran yang menanam cabai serentak dengan media polybag, Senin (16/01) lalu.

Kegiatan tanam cabai serentak ini sebagai salah satu untuk menekan harga cabai di pasaran yang sempat melambung. Beberapa pekan lalu harga cabai di pasaran sempat meroket hingga tembus Rp80 ribu per Kg bahkan lebih.

Upaya ini juga merupakan pembelajaran untuk memperkecil ketergantungan terhadap pasar dan menghemat anggaran belanja keluarga. Seiring banyaknya tanaman cabai yang mulai panen di beberapa daerah, harga cabai mulai menurun dan kini pada kisaran Rp37 ribu sampai dengan Rp40 ribu-an untuk jenis cabai keriting.

Menurut keterangan Pasi Ter Kodim 0815 Mojokerto, Kapten Chb Djenal Abidin, untuk tanaman cabai yang ditanam di sekitar perumahan dinas dan pangkalan baik Makodim, Rumah Dinas dan Halaman Koramil Jajaran Kodim 0815 sejumlah 5.700 bibit tanaman. ‘’Rata-rata tiap Koramil menanam sebanyak 250 bibit tanaman Cabai, memang ada tiga Koramil yang menanam 170 bibit pohon Cabai yakni Koramil Gedeg, Jetis dan Bangsal.

Namun ada juga Koramil yang menanam mencapai 350 bibit pohon Cabai seperti Koramil Kutorejo, Gondang dan Trawas,’’ terang Pasi Ter Kodim 0815, Kapten Chb Djenal Abidin.Q min

pai dengan 31 Desember 2016, realisasi anggaran mencapai 91,7%,’’ jelas Kepala BPPKA Kota Mojokerto, Agung Mulyono.

Sebagaimana termaktub dalam laporan tersebut, peringkat 10 besar penyerapan tertinggi dipegang Kec Magersari (99,92%), DPPKA (99,88%), Bagian Humas dan Protokol (99,47%), Dinas Capil (98,80%), Kec Kranggan (98,66%), DPK (98,12%), Kec Pralon (97,75%), RSUD (97,70%), Bagian Pemerintahan Umum (97,41%), dan Disnakertrans (97,16%).

Sedang posisi juru kunci dua dari bawah dipegang Dinas Pertanian yakni 64,84%, teralisasi Rp8.584.588.665 dari kekuatan anggaran Rp13.238.901.700. Sedikit lebih beruntung dengan posisi satu tingkat diatasnya dipegang Sekretariat DPRD yakni 82,65% terealisasi Rp19.766.485.483 dari kekuatan anggaran Rp23.915.254.500.Q kar

Hasil Rapat Pansus Temukan Kerugian Negara Senilai Rp1,2 M

Urus Akte Kelahiran Cukup 30 Menit Sidoarjo, Bhirawa Awal tahun 2017, Dispendukcapil Kab Sidoarjo membuat inovasi pelayanan.

Salah satunya, mengurus akte kelahiran bisa selesai dalam waktu 30 menit. Program ini dinamakan Salam 30 Menit.

Menurut Kepala Dispendukcapil Kab Sidoarjo, Drs Medi Yulianto MSi, inovasi pelayanan ini dilakukan selain untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat agar puas, juga dalam rangka memperingati HUT Kab Sidoarjo pada 31 Januari. ‘’Program ini sudah kita mulai pada Senin (16/1) kemarin, sementara kita ujicobakan untuk 20 pemohon pertama,’’ jelas Medi, Selasa (17/1) kemarin.

Syarat yang harus dilengkapi pemohon diantaranya, tidak terlambat lapor kelahiran hingga 60 hari dan diurus sendiri tidak diwakilkan, dikuasakan kepada pihak lain atau biro jasa.

Inovasi pelayanan lainnya adalah, pengurusan surat pindah datang dan surat pindah keluar. Yang biasanya selesai dalam waktu 14 hari kerja, kini bisa selesai hanya satu hari saja. Pemohon harus membawa persyaratan yang lengkap dan diurus sendiri.

Inovasi ini kata Medi tidak secepat program salam 30 menit, sebab pengurusan surat pindah datang dan surat pindah keluar, perlu ada proses menarik data-data-data kependudukan dari luar daerah. ‘’Inovasi-inovasi kita ini nanti akan terus kita evaluasi, kalau bisa nanti sehari tidak hanya 20 pemohon saja, tapi kalau bisa tambah banyak, sesuai dengan kekuatan kita,’’ papar Medi.

Disampaikannya, program ini nanti tidak akan berhenti setelah peringatan HUT Kab Sidoarjo selesai, tapi akan terus berkelanjutan. Menurut Medi, untuk melaksanakan inovasi program ini, pihaknya sudah melakukan persiapannya sejak akhir tahun 2016 lalu.Q kus

5

Suasana pemeriksaan 32 Kades dan Pokmas di Kajari Sidoarjo.

achmad suprayogi/bhirawa

Kejari Sidoarjo Periksa 32 Kades dan Pokmas Sidoarjo, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Selasa (17/1) kemarin melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 32 Kepala Desa (Kades) dan Kelompok Masyarakat (Pokmas), terkait dugaan penyimpangan dana Bansos (Ban tuan Sosial) dari Provinsi Jatim yang ada di wilayah Kab Sidoarjo pada tahun 2013.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, M Sunarto SH MH mengatakan, pemeriksaan terhadap puluhan Kades dan Pokmas ini dilatarbelakangi adanya dugaan penyimpangan dana Bansos yang diperuntukkan pembangunan desa.

Dalam kasus dugaan penyelewengan dana Bansos itu, pihak Kejaksaan Negeri Sidoarjo sudah menaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. ‘’Semua yang

terlibat ada sekitar 32 desa dari 12 kecamatan di Sidoarjo yang kami periksa. Saat ini, mereka masih diperiksa sebagai saksi,’’ jelas Sunarto disela-sela pemeriksaan.

Menurutnya, naiknya status setelah dilakukan pengumpulan data dan keterangan dari berbagai pihak.

Semoga saja dalam waktu dekat bisa dinaikkan statusnya menjadi penyidikan, yang nantinya akan menentukan siapa aktor intelektual dibalik penyalahgunaan dana Bansos itu.

Lebih lanjut, Sunarto menjelaskan, kejadian itu berawal dari Kepengurusan Pokmas yang sengaja dikumpulkan tiga koordinator (nama masih dirahasiakan), untuk mendapatkan informasi terkait penerimaan bantuan sosial dari Pemrov Jatim.

Mereka, saat itu diminta

untuk membuka rekening Bank Jatim sebagai proses pencairan. Setelah membuka rekening, para Ketua Pokmas menyerahkan nomor rekening ke koordinator Pokmas itu.

Namun, pada saat pencairan dana Bansos yang sudah diketahui sebelumnya, ternyata dana itu sudah terpotong. ‘’Sehingga berdampak terhadap kualitas pembangunan di desa yang mendapatkan,’’ jelasnya.

Dari keterangan sementara, dana Bansos yang didapat masing-masing desa bervariasi. Ada yang mencapai Rp150 juta, Rp170 juta hingga Rp200 juta. Sementara, untuk pemotongan dana Bansos sendiri juga bervariasi.

Diperkirakan mencapai 60% hingga 80% dari jumlah dana Bansos yang diturunkan Pemprov Jatim. Semoga saja secepatnya bisa kami tetapkan tersangkanya.Q ach

Polresta Amankan 26 Ons Sabu-sabu Sidoarjo, Bhirawa Jajaran Polresta Sidoarjo berhasil mengamankan 16 butir ekstasi dan Jarkoba jenis sabusabu sebanyak 756,55 gram atau sekitar 26 ons, dalam waktu 16 hari, mulai 1 Januari hingga 16 Januari 2017. Jumlah itu berhasil diungkap Sat Narkoba, Polsek Sukodono, Polsek Waru dan Polsek Buduran, dengan 22 kasus yang melibatkan sekitar 23 tersangka.

Menurut Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol. Muhammad Anwar Nasir, Selasa (17/1) kemarin, kasus itu diungkap Satnarkoba bersama jajaran di ketiga Polsek. Yakni Polsek Buduran, Polsek Sukodono dan Polsek

Waru. Barang bukti yang diamankan sabu-sabu seberat 756, 55 gram atau 26 ons dan pil ekstasi 16 butir.

Anwar mengungkapkan, untuk penangkapan kasus sabusabu di Buduran, pelakunya seorang perempuan berinisial LM (34) warga Pagerwojo Buduran. LM yang sering bertransaksi sabu-sabu, terendus anggota di lapangan.LM yang disanggong anggota dan ditangkap saat baru tiba di rumahnya, di tas yang dibawa, ditemukan sabu-sabu di kemas tiga plastik berisi 2,93 ons dan empat pack klip plastik. ‘’Sabu-sabu yang dibawa LM ini didapat dari Anton yang saat ini ditahan di

achmad suprayogi/bhirawa

Kapolresta Sidoarjo saat menggelar barang bukti dan tersangka kasus penangkapan Narkoba.

Lapas Kelas l Surabaya di Porong,’’ ungkapnya.

Dia menambahkan, untuk kasus penyalahgunaan sabu-sabu yang tergolong besar lainnya, yakni TKP Jl Yos Sudarso Sidoarjo, yang tersangkanya AK (36).

AK termasuk pemain sabu-sabu yang aktivitas transaksinya di berbagai tempat. ‘’Dari tangan AK, petugas mengamankan sabusabu seberat 2,63 ons,’’ terang mantan Kapolres Nganjuk itu.

Sementara itu, dari tersangka S yang tertangkap di Jl Hangtuah, Desa Sidokumpul, Sidoarjo ditemukan sabu-sabu sekitar 0,3 gram, dari tersangka S dikembangkan lagi dan berhasil mengamankan AK yang membawa sabu-sabu seberat 4,98 gram, pengembangan dari tersangka AK ditangkap lagi AS yang membawa sabu-sabu sebera 1,95 gram.

Dari kejadian-kejadian itu, para tersangka kasus penyalahgunaan narkoba akan dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan atau Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ‘’Kami masih melengkapi data-data yang diperlukan, yang selanjutnya tersangka dan barang bukti akan kita limpahkan Kejaksaan,’’ pungkas Anwar Nasir.Q ach

Gresik, Bhirawa Hasil rapat Pansus LHP BPK Khusus DPRD Gresik, bersama SKPD terkait. Sebelum finalisasi, kerugian negara Rp1,2 miliar harus sudah di kembalikan sebab bila tidak, akibatnya akan jadi persoalan hukum.

Menurut Ketua Pansus LHP BPK Khusus DPRD Gresik, Khoirul Huda, dari proyek itu nomor satu berada di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab Gresik, kedua RSUD Ibnu Sina, Dishub dan Diskoperindag.

Karena keteledoran Pejabatan Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Karena kurang serius mengawasi pekerjaan sehingga kontraktor seenaknya mengerjakan.

Dari 56 paket proyek senilai Rp140 miliar yang dilakukan uji petik, BPK menemukan 35 diantaranya tidak beres. Setelah dilakukan kroscek, proyekproyek itu ditengarai terjadi kekurangan volume. Seperti contohnya jenis paving yang seharusnya K 400, namun di pasang K 300.

Adapun proyek infrasruktur ada di, 13 paket pekerjaan proyek di dinas PU yang volumenya kurang dan menyebabkan kerugian

Rp600 juta. Proyek rehabilitasi jalan yang tidak sesuai spek dengan kerugian Rp47 juta. Selain itu, ada tujuh paket proyek yang volume pekerjaannya kurang di tiga SKPD dengan nilai kerugian hingga Rp394 juta.

Serta proyek bidang pengairan terkena denda keterlambatan sampai Rp176 juta namun belum dibayar.

Dishub Rp13 juta, dan RSUD Ibnu Sina berjanji segera mengembalikan. ‘’Kami berharap, untuk tahun depan ada perbaikan.

Sehingga tak terjadi seperti ini, pegawas harus maksimal dalam melakukan tugasnya.

Dan segera melakukan pembayaran, sehingga tak menjadi hutang. Pada kontraktor yang banyak melakukan pelanggaran, menjadi evaluasi dan harus dilakukan backlist. Sebab total uang Rp1,2 miliar bukan uang sedikit, dan harus dilakukan perbaikan tahun ini dan selanjutnya,’’ ujarnya.

Sedang menurut Wakil Ketua Pansus LHP BPK Khusus DPRD Gresik, Taufiqul Umam, sesuai aturan SKPD itu harus segera menyelesaikan sebelum 60 hari sejak 27 Desember 2016.

Kedepan kinerja PPK, PPTK dan PPHP. Sebab, persoalan ini muncul lantaran kecerobohan dari tiga tim itu di lapangan.Q kim

hasan amin/bhirawa

Genangan air yang mencapai lutut orang dewasa masuk rumah warga saat pembagian sembako berlangsung.

Bantuan Korban Banjir Kali Lamong Terus Mengalir Mojokerto, Bhirawa Bantuan Korban banjir Kali Lamong, terus berdatangan.

Baik berupa makanan maupun pengobatan gratis dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPBD Kabupaten, serta dari Persatuan Perawat Nasional ikut memberikan sumbangsih dengan memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis, Selasa kemarin.

Hujan deras yang mengguyur daerah Desa Banyulegi, Kec Dawar Blandong berjam-jam itu, hampir menenggelamkan daerah itu. Akibat debit Kali Lamong meluap. Beruntung, dengan cepat BPBD Kab Mojokerto dengan dibantu unsur Kodim 0815 Mojokerto cepat melakukan evakuasi terhadap beberapa warga yang rumahnya di kebanjiran. Namun dampak dari banjir itu, warga Banyulegi, Dawar Blandong mengalami gatal-gatal, selain itu kerugian yang cukup besar juga dialami warga karena perabotan rumahnya tenggelam juga beberapa hektar sawahnya mengalami gagal panen.

Kapenrem 082/CPYJ Mojokerto, Mayor Arm Imam Duhri kepada Bhirawa, membenarkan adanya bantuan itu. Selain itu, Kec Dawarblandong khususnya di sepanjang Sungai Lamong yang masuk Desa Banyulegi memang terpetak sebagai daerah rawan banjir. ‘’Karena itu, baik dari Kodim 0815 maupun BPBD Kab Mojokerto, begitu hujan deras berjam-jam dan tak berhenti, kami bersama BPBD sudah melakukan antisipasi dan siaga bila sewaktu-waktu banjir datang,’’ tegasnya.

Sementara itu, menurut keterangan warga bernama Udin (40) banjir Banyulegi diawali pada Sabtu sore hingga malam hujan turun dengan intensitas cukup tinggi mengguyur wilayah Kec Dawarblandong.

Sekira pukul 22.00 WIB debit air Sungai Kali Lamong meningkat dan mencapai ambang batas bibir tanggul sehingga meluap dan memasuki pemukiman warga hingga ketinggian 70 CM. Meski tidak membawa korban jiwa, namun kerugian material berupa peralatan dapur dan perabotan yang rusak.Q min

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

SP3 Dirut PT SMP Menuai Kontroversi Sampang, Bhirawa Dikeluarkannya Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) terhadap tersangka kasus dugaan korupsi Dirut PT. Sampang Madiri Perkasa (SMP), Hasan Ali dianggap konyol dan dinilai hanya mengada-ngada. Ketua LSM Madura Development Watch, Ahmad Mahrus Alie, mengatakan, keterlibatan direksi PT SMP Hasan Ali dalam carut marutnya kasus hokum sangat besar.

Menurutnya, keterlibatan Hasan Ali merupakan rentetan dan pengembangan kasus korupsi yang dilakukan mantan Bupati Sampang, Noer Tjahja cs. “Sebab keberadaan Hasan Ali di dalam kepengurusan PT SMP sejak tahun 2013 lalu.

Saat itu PT SMP tidak murni sebagai perusahaan swasta, yakni sahamnya sebanyak 51 persen masih milik pemerintah dan 49 persen milik swasta. Jadi jelas Hasan Ali masih ada keterlibatan," terang Ketua LSM MDW, Ali Mahrus, Selasa (17/1).

Selain itu, Mahrus mengatakan, di saat pihaknya melakukan audiensi beberapa waktu lalu, Hasan Ali mengakui bahwa adanya deviden yang dipaksakan. Berdasarkan data yang dimilikinya, bukti transaksi deviden itu berlangsung pada tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp 11 miliar, kemudian pada tanggal 7 Juni 2014 sebesar Rp 5 miliar. "Direksi PT SMP melakukan transaksi keuangan itu diluar RUPS dan jelas itu menyalahi aturan.

Jadi alasan kejaksaan itu mengadangada," ujarnya.

Sementara di tempat terpisah, Samsuddin anggota komisi I DPRD Sampang, mengatakan, masalah keluarnya SP3 terhadap Dirut PT SMP oleh kejaksaan, semua pihak harus menghormati hukum beserta rangkaian proses hukum yang dilakukan oleh yudikatif.Q lis

Dihantam Angin dan Hujan Ruang Guru SD Ambruk Situbondo, Bhirawa Pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM) di kelas 5-6 di SDN III Jetis, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo terganggu Selasa kemarin (17/1). Ini dipicu oleh ambruknya ruang kelas guru yang berdempetan dengan kelas siswa tersebut dihantam oleh angin kencang dan hujan deras yang mengguyur kawasan Situbondo bagian barat malam kemarin. Akibatnya, puluhan siswa dari kelas 5 dan 6 di sekolah yang terletak dipelosok desa itu terpaksa digabung menjadi satu kelas.

Menurut Kasek SDN III Jetis, Hamdun saat itu Desa Jetis Kecamatan Besuki Situbondo diterpa hujan deras yang disertai angin kencang sehingga membuat atap salah satu ruang guru ambruk. Namun masih beruntung kejadian yang berlangsung cepat di malam hari itu tidak menimbulkan korban jiwa. “Hanya saja dibagian tembok ruang kelas 6 yang ikut retak membuat seluruh siswa kelas 6 di pindahkan ke kelas 5.

Akibatnya proses belajar siswa kelas 6 menjelang ujian nasional menjadi terganggu,” ujar Hamdun.

Menurut Hamdun, akibat bencana tersebut dalam dua hari ini siswa siswi kelas 5-6 SDN III Jetis, Kecamatan Besuki Situbondo terpaksa duduk berdesakan berkumpul dalam satu ruangan demi untuk mendapatkan pelajaran sekolah. Bahkan ada sejumlah siswa terpaksa duduk dengan tiga orang dalam satu kursi.

“Ini di lakukan oleh para siswa siswi disini setelah atap ruangan guru yang bersebelahan dengan kelas enam ambruk dihantam angin kencang,” ungkap Hamdun.

Ambruknya atap ruang guru

juga membuat tembok pembatas kelas 6 retak dan nyaris roboh. Untuk menghindari hal hal yang tidak di inginkan, kata Hamdun, pihak sekolah memindahkan seluruh siswa kelas 6 yang berjumlah 20 siswa bergabung di kelas 5 untuk mendapatkan pelajaran dari para guru di SDN setempat.

Akibatnya kini kondisi antar siswa saling berdesakan serta suasana ramai membuat para siswa kelas 6 yang sebentar lagi menyambut ujian nasional ini merasa terganggu.

“Ini dapat mengurangi konsentrasi belajar siswa kelas 6 dalam menerima pelajaran dari guru-gurunya,” terang Hamdun.

Tidak hanya itu saja, ulas Hamdun, para guru yang biasanya memberi pelajaran di depan kelas, saat ini harus berjalan mendekati para siswa supaya pelajaran yang di sampaikan dapat di terima dan di dengar dengan baik oleh para siswa.

Di sisi lain, pihak sekolah mengaku ambruknya atap rua-

sawawi/bhirawa

Tampak ruang guru SDN III Jetis, Kecamatan Besuki Situbondo ambruk terkena hantaman hujan deras dan angin kencang malam kemarin. Bencana ini mengganggu proses belajar siswa jelang ujian nasional. ngan guru ini sebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang di sertai angin kencang dalam beberapa hari terakhir ini. “Selain dipicu karena faktor alam, ambruknya atap sekolah ini di sebabkan bangunan sekolah

sudah berusia tua. Kami berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk segera menyalurkan bantuan sehingga para anak didik mendapat pelajaran dengan lancar,” pungkas Hamdun.Q awi

Dua PNS di KPU Ditarik Pemkab

2017 Berlakukan Kontrak Terbuka Bojonegoro, Bhirawa Bupati Bojonegoro, Suyoto, menyampaikan bahwa Rekanan harus turut serta meningkatkan gerakan saber pungli, karena jika masih ada pungli hasil pembangunan pasti jelek. “Jika tidak ada korupsi dan pungli, hasil pekerjaan akan baik dan rakyat pun akan senang,” ujarnya dalam sosialisasi Keterbukaan Dokumen Kontrak dan Saber pungli dilingkung Pemkab Bojonegoro di Aula Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro, kemarin (17/1).

Sehingga dipilih keterbukaan dokumen kontrak, di mana yang akan dibuka meliputi tiga hal, antara lain, pertama kontrak politik, yakni antara Bupati dengan pihak Politisi, kedua kontrak Profesional, yakni antara Bupati denga Kepala SKPD, dan ketiga kontrak bisnis, yakni antara Kepala SKPD dan Penyedia Jasa. “Selain itu diharapkan, dengan adanya keterbukaan dokumen kontrak ini bisa meningkatkan kompetisi antar rekanan,” jelasnya.

Sebagai gambaran dengan sistem kontrak terbuka, maka bisa diketahui kontraktor yang ditunjuk, juga alasannya terpilih dalam pengadaan barang dan jasa. Bupati mengharapkan adanya kontrak terbuka untuk keterbukaan pemerintah daerah itu bisa meningkatkan iklim demokrasi yang sehat di daerahnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang, Andi Tjandra, mengatakan, bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan rangkaian dari keterbukaan dokumen kontrak yang akan dicanangkan pada tahun 2017. “Keterbukaan dokumen kontrak adalah upaya Pemkab Bojonegoro untuk memperkecil penyimpangan dan hal-hal yang dapat merugikan semua pihak, termasuk tindak pidana korupsi,” ujar Andik.

Sehingga saber pungli melekat pada keterbukaan dokumen kontrak. Selain itu, kontraktor di Bojonegoro secara lembaga berjumlah 360, tetapi secara pribadi berjumlah 150 sampai dengan 160 orang.

“Karena 1 orang ada yang memiliki lebih dari 1 lembaga, walaupun dinamakan orang lain. Sehingga diharapkan kedepan, setiap rekanan harus melek Teknologi Informasi,” ungkap Dia.Q bas

Rabu Pon, 18 JANUARI 2017

irvan/bhirawa

Kepala Kantor BI Perwakilan Kediri Joko Raharto dan Perwakilan Kapolresta dan Kejari Kota Kediri saat melakukan Pres Rilies.

Nama Dicatut, BI Kediri Imbau Masyarakat Waspada Kota Kediri, Bhirawa Bank Indonesia Perwakilan Kediri mengimbau masyarakat Kota Kediri untuk mewaspadai penipuan janji pelunasan kredit atas nama PT Swisindo Word Trust Intenational Orbit dengan jaminan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). BI menegaskan jika ada jaminan dengan SBI dipastikan itu palsu.

Diungkapkan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kediri Djoko Raharto, jika ada yang menawarkan pelunasan kredit dengan menggunakan BI hal tersebut adalah tidak benar dan merupakan tindak penipuan yang menyalahgunakan nama BI oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. "Dengan sertikat atau surat berharga lainya yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagai jaminan penulasan kredit kami tegaskan itu SBI atau surat berharga itu palsu," ungkap Joko Raharto, Selasa (17/1).

Lebih lanjut, Modus dari penipuan janji pelunasan kredit ini memiliki modus dengan penawaran terhadap debitur bermasalah untuk tidak membayar utangnya ke bank dan lembaga pembiayaan maupun lembaga jasa keuangan dengan janji akan menyelesaikan utangnya dengan jaminan SBI atau surat berharga lainya yang dikeluarkan BI. "Agar debitur hutangnya dapat dilunasi, pelaku meminta sejumlah uang pendaftaran untuk menjadi anggota kelompok dari badan

usaha tertentu, mereka juga menyatakan bahwa utang rakyat indonesia sudah dilunasi melalui pembayaran non tunai melalui BI," terangnya.

Imbauan ini dilakukan sebab penipuan pelunasan kredit ini rupanya sudah masuk ke Kediri, sebab bank indonesia perwakilan kediri juga telah menerima surat dari PT Swisindo tentang SBI , selain itu beberapa waktu lalu di Kediri BI juga menemukan nasabah Bank Danamon yang ditawari pelunasan kredit ini. "Namun nasabah tersebut segera melakukan klarifikasi ke kami, dan semua telah kami jelaskan," tandasnya.

Pihak kepolisian Resort Kediri dan Kejaksaan Kota Kediri juga mengimbau agar jika ada yang menjadi korban dari penipuan pelunasan kredit dan ada lembaga pembiayaan atau lainya yang yang dalam surat suratnya menggunakan simbol-simbol negara untuk segera melaporkan. "Secepatnya laporkan ke kami," kata KBO Sat Reskrim Polres Kediri Kota Agus.

Diketahui, saat ini marak adanya penawaran dan ajakan muncul dibeberapa daerah dengan mengatasnamakan PT Swisindo Word Trust International Orbit dengan Kanntor pusat di Cirebon dan Koperasi Pendowo Mandiri Group yang berkantor di Yogyakarta.Q van

Tulungagung, Bhirawa Permintaan KPU Tulungagung agar PNS asal Pemkab Tulungagung yang diperbantukan di lembaga penyelenggara pemilu tersebut ditarik terkabulkan.

Pemkab Tulungagung telah menarik dua PNS yang selama ini diperbantukan di KPU Tulungagung.

Ketua KPU Tulungagung, Suprihno SPd MPd, Selasa (17/1), mengungkapkan dua PNS yang telah ditarik oleh Pemkab Tulungagung masing-masing sebelumnya menjabat sebagai kasubag di KPU Tulungagung.

“Mereka saat ini sudah ditarik ke BKD dan Kecamatan Kedungwaru. Kami akan mengusulkan pada Sekjen KPU Pusat untuk melakukan pengangkatan pada tenaga organik KPU untuk menduduki jabatan dua kasubag yang kosong,” ujarnya.

Menurut dia, ada tiga nama PNS organik dari KPU Tulungagung yang diusulkan untuk jabatan kasubag hukum dan kasubag teknis yang ditinggalkan Punjung Karsanto SH dan Sutrisno MM itu. Ketiganta adalah David Hartanto SH, Riska Widya Winarti SIAN dan Arik Kusumaningtyas SSos. “Ketiga calon yang akan menjabat sebagai kasubag hukum dan kasubag teknis sudah dilakukan fit and proper test oleh komisioner KPU Tulungagung. Mereka semua sudah memenuhi syarat untuk menjabat sebagai kasubag,” papar Suprihno.

KPU Tulungagung, lanjut alumnus Universitas Jember (Unej) ini, akan memproses secepatnya pergantian pejabat dua kasubag tersebut. Termasuk pula pergantian jabatan Sekretaris KPU Tulungagung.

“Kami masih menunggu salinan SK mutasi dari Pemkab Tulungagung. Rencana-

wiwieko/bhirawa

Suprihno nya hari ini (kemarin) akan diberikan. Begitu diberi kami akan proses,” paparnya lagi, Seperti diketahui, jabatan Sekretaris KPU Tulungagung saat ini sudah kosong pasca dilantiknya Lilik Wijayati SH MH sebagai Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung pada Kamis (12/1) lalu. Kekosongan ini akan memuluskan mantan Kabag Pertanahan Setda Kabupaten Tulungagung, Agus Santoso SSos, untuk menjabat sebagai Sekretaris KPU Tulungagung.

Sebelumnya, KPU Tulungagung belum mau memproses pergantian pejabat Sekretaris KPU Tulungagung sebelum pejabat lama ditarik atau dimutasi oleh Pemkab Tulungagung. Kendati, Pemkab Tulungagung telah mengajukan tiga nama untuk menjabat sebagai Sekretaris KPU Tulungagung yang baru.

Saat ini dua nama yang diajukan, selain nama Agus Santoso, yakni Galih Nusantoro SSTP dan Ir Asaf Doswarso MM sudah dilantik Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi menduduki jabatan baru. Galih Nusantoro menjabat Camat Sumbergempol dan Asaf Doswarso menjabat sebagai Sekretaris pada Satpol PP Kabupaten Tulungagung.Q wed

Banjir Kampung Dok, Warga Keluhkan Gatal-gatal Sekitar 350 rumah tergenang akibat banjir yang terjadi di kampung Dok, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, sejak Minggu (5/1) sekitar pukul 16.00 WIB. Banjir setinggi 50 mingga 1 meter ini lantar hujan deras bercampur angin yang tak kunjung berhenti selama 3 jam yang terjadi selama 3 hari ini dan air laut yang saat itu sedang pasang, tak kunjung surut.

Kampung Dok yang letaknya di pinggir laut terendam akibat air laut pasang. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini. Hanya saja warga resah menunggu air surut. "Sudah menjadi langganan banjir, mau ngungsi enggak ada tempat ngungsi, saya minta segera pemerintah merelokasi kampung yang sudah tidak layak ditempati ini," kata Saadun salah satu warga setempat, Selasa (17/ 1).

Warga saat ini resah. Pasalnya, curah hujan sangat tinggi, sehingga dalam bulan ini hingga Maret tak urung akan terjadi banjir.

“Sudah tidak layak ditinggali kampung ini. Saya hanya bisa

pasrah dan menyelamatkan barang yang penting, pemerintah segera memberikan bantuan, warga banyak terserang penyakit gatal-gatal dan demam," kata warga yang lain, Musrifah.

Warga berharap pemerintah segera memperbaiki sistim drainase yang buruk dan merelokasi ke tempat yang lebih aman dari banjir. Kampung Dok yang setiap hujan deras akan kebanjiran, bahkan genangan air masuk ke pemukiman warga setinggi 60 sentimeter. Akibatnya, sebagian warga menderiota gatal-gatal akibat genangan tersebut.

Diduga, gatal-gatal itu akibat kutu air yang disebabkan hujan

selama 3 hari terakhir. Selain masalah genangan, gatal-gatal menjadi persoalan yang medera warga. “Banyak yang terkena kutu air, mulai warga RT 1 sampai RT 3. Bahkan anak saya sendiri terkena. Kalau cucu saya masih belum. Namun, sudah mulai ada gejala seperti gatal-gatal ringan,” papar Musrifah.

Untuk gatal kutu air sendiri, rata semua RT kena. Tapi, tidak sampai dirawat dirumah sakit, gatal-gatal itu tersebut kemungkinan diakibatkan air yang kotor.

Sementara itu, akibat banjir yang menggenangi kawasan itu, sejumlah warga mengaku tak bisa tidur pulas. Menurut Muslifa, banjir tersebut sudah berjalan selama tiga hari sebelumnya.

Banjir biasanya mulai melanda ketika air pasang. Yakni sekitar pukul 16.00 sampai pukul 01.00 dinihari. Setelah itu, berangsurangsur air surut.

“Pada saat air surut , baru saya membersihkan rumah yang terge-

nang air. Namun pada pukul 09.00 sudah surut dan dibersihkan, sorenya apalagi saat hujan mulai banjir lagi,” terangnya.

Sejatinya, warga sudah biasa dengan kondisi tersebut.

Apalagi, hingga kini belum ada solusi dari pemkot setempat.

“Saya kurang tahu apakah akibat bangunan pabrik yang ada disekitar kampung atau bagaimana.

Yang jelas banjir tersebut akibat saluran irigasi yang kurang lancar, ditambah lagi air laut pasang,” terangnya.

Ia berharap, pemkot bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Pasalnya banjir tersebut mengganggu aktivitas warga.

Kabid Kesehatan Keluarga di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Probolinggo, Setiorini Sayekti mengatakan, pihaknya belum menerima laporan mengenai warga yang menderita gatalgatal. Namun, Dinkes melalui satgas bencana akan menindaklanjuti masalah tersebut agar

wiwit/bhirawa

Banjir di kampung dok Mayangan kota Probolinggo tak kunjung surut. segera dilakukan penanganan.

Kecamatan Mayangan telah berkoordinasi dengan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk melakukan penyedotan air dan menyediakan makanan siap saji untuk korban

banjir. “Terkait dengan masalah tersebut (keluhan gatal-gatal, Red), masih belum ada laporan.

Namun akan kami pantau melalui teman-teman satgas bencana.

Sehingga nanti bisa kami beri pengobatan,” tambah Rini.Q wap

JAWA TIMUR

Rabu Pon, 18 JANUARI 2017

7

Lagi, Tim Penyidik KPK ke Kota Madiun

KILAS JATIM

Periksa Saksi Terkait Kasus Korupsi dengan Tersangka Wali Kota

din/bhirawa

Tumpukan beras sejahtera untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) siap edar.

Penerima Raskin Turun Pamekasan, Bhirawa Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) beras sejahtera (Rastra) yang dulu dikenal dengan raskin, dari empat Kabupaten di Madura, pagunya mengalami peningkatan kecuali Kabupaten Pamekasan. Kabag Administrasi Perekonomian pada Setdakab Pamekasan Akh Basri Yulianto, SH. MSi saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, jumlah pagu KPM beras sejahtera untuk Kabupaten Pamekasan pada tahun 2017 mengalami penurunan 4,21 persen dari pagu tahun sebelumnya.

"Penurunan sesuai dengan surat keputusan Menteri Sosial No. 339/HUK/2016, dimana pagu untuk tahun 2017 Pamekasan hanya 82.758 sedangkan di tahun 2016 pagunya 86.397 KPM,” jelas Basri, kepada Pers saat ditemui ruang kerja, Selasa (17/1) kemarin.

Pagu Rastra untuk 13 kecamatan yang ada dalam setiap bulannya berjumlah sebanyak 1,241 ton yang akan didistribusikan kepada keluarga penerima manfaat yang tersebar se Kabupaten Pamekasan. Mengenai penyebab pagu Pamekasan mengalami penurunan, ia menjawab, “maaf saya tidak tahu, karena yang menentukan jumlah pagu itu Menteri Sosial, sedangkan kami hanya mendapatkan surat keputusan itu, jadi kami hanya siap melaksanakan sesuai surat keputusan itu”, tambah, Achmad Basri, mantan Kabag Pembangunan ini.Q din

Kota Madiun, Bhirawa Lagi, tim penyidik KPK kembali ke Kota Madiun untuk mencari bukti tambahan dan keterangan saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun (PBM) yang menelan angaran APBD II Rp76,5 miliar dengan tersangka Wali Kota Madiun H. Bambang Irianto, Selasa (17/1).

Beberapa pejabat Pemkot Madiun yang menjalani pemeriksaan di gedung Bhara Makota milik Polres Madiun Kota di Jalan Pahlawan, Kota Madiun, di antaranya Kepala BPKAD yang baru, Rusdianto dan mantan Kepala Dinas Perhubungan yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Heri Suwartono. Sedangkan dari kalangan swasta yakni seorang notaris, Ali Fauzi.

Namun mereka yang diperiksa sebagai saksi, banyak yang tutup mulut dan terkesan menghindar dari wartawan.

Pun demikian dengan Ali Fauzi yang pernah menjabat sebagai manager PT Lince Romauli Raya, yang mengerjakan proyek PBM. Juga terkesan menutup-nutupi hasil peme-

riksaan. "Ada dua pertanyaan.

Tapi belum saya baca semua.

Ya terkait dengan PBM," kata Ali Fauzi sambil buru-buru meninggalkan wartawan usai istirahat salat Zuhur di Masjid milik Polres Madiun Kota.

Selain mencari tambahan keterangan saksi dan bukti terkait pembangunan PBM, penyidik KPK juga mencari tambahan bukti dan saksi kasus dugaan gratifikasi dari beberapa Satker ke Wali Kota Madiun. Pasalnya, ada mobil pickup plat merah dengan Nopol 8316 BP yang membawa dokumen yang dikemas dalam belasan kasdus, dibawa masuk ke ruang pemeriksaan.

Pemeriksa beberapa pejabat Pemkot Madiun dan Ali Fauzi oleh penyidik KPK, merupakan

pemeriksaan yang kesekian kali. Karenanya, beberapa pejabat sudah pernah diperiksa di Mako Brimob Den C Madiun maupun di Balaikota serta di Bhara Makota.

Diberitakan sebelumnya, setelah melakukan penyelidikan berbulan-bulan, akhirnya KPK meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan dalam kasus pembangunan Pasar Besar Kota Madiun (PBM) dengan tersangka Wali Kota Madiun H. Bambang Irianto, Senin 17 Oktober 2016.

Wali Kota Madiun diduga secara langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan atau menerima gratifikasi saat pembangunan PBM tahun 2009-2012 yang pada saat dilakukan berhubungan dengan jabatannya.

Atas perbuatannya, Bambang Irianto dijerat dengan pasal 12 huruf i atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-

Tim penyidik KPK kembali ke Kota Madiun untuk mencari bukti tambahan dan keterangan saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun (PBM) dengan tersangka Walikota Madiun H. Bambang Irianto.

Tampak Tim penyidik KPK ke gedung Bhara Makota, Polres Madiun Kota, Selasa (17/1).

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain kasus pembangunan PBM yang menelan anggaran APBD II sebesar Rp76,5 miliar,

penyidik KPK juga mendalami kasus gratifikasi dari Satker ke Wali Kota Madiun, H. Bambang Irianto, yang telah ditahan KPK sejak 23 November 2016, lalu.Q dar

Dekat dengan Wartawan Humas Perhutani Bondowoso Raih Juara I

Pemkot Tata Ulang Seluruh PKL Kota Blitar, Bhirawa Mulai Tahun 2017 Pemerintah Kota Blitar bakal melakukan penataan besarbesaran kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) diseluruh kota proklamator itu.

Bahkan memulai penataan itu Pemkot juga telah melakukan penggusuran PKL di jalan Mastrip Kota Blitar.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkot Blitar Didik Hariadi, mengatakan penataan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 10 tahun 2008 yang ditindaklanjuti dengan peraturan walikota nomor 47 tahun 2016 tentang penataan PKL. Bahkan penataan ini sendiri dimulai dengan penataan PKL dari pintu masuk Kota Blitar sebelah barat. Yang dimulai dari penataan pedagang jalan Mastrip yang selama ini menolak disebut PKL. Meski pada kenyataanya kata Didik Hariadi, mereka adalah PKL diseputaran pasar Legi yang kemudian pindah ke jalan Mastrip sejak tahun 1992.

"Saat ini kita sedang melakukan penataan ulang PKL di Kota Blitar, bukan hanya di jalan Mastrip saja, namun nanti akan dilakukan menyeluruh.

Dan yang perlu digarisbawahi dari penataan PKL ini kita bukan menggusur melainkam menata ulang PKL, " kata Didik Hariadi, Selasa (17/1) kemarin.

Pemkot juga sudah menyediakan tempat-tempat yang diperbolehkan untul berjualan para PKL. Tak tanggungtanggung ada sebanyak 45 titik yang boleh digunakan untuk berjualan PKL. Beberapa di antaranya yaitu di jalan Cempaka, jalan TGP, jalan Tanjung, jalan Cokroaminoto, dan jalan dr. Wahidin.

Sehingga Pemkot menjamin para PKL tetap bisa berjualan asalkan berada ditempat dan waktu yang telah ditetapkan. "Penataan ini ada aturanya berupa Perda dan Perwali, dan disana juga dijelaskan tempat-tempat yang diperbolehkan untuk berdagang PKL," jelasnya.Q htn

sudarno/bhirawa

achmad basir/bhirawa

Mahasiswa Unair Surabaya di pendopo Malowopati pemkab Bojonegoro.

743 Mahasiswa Unair KKN di Bojonegoro Bojonegoro, Bhirawa Sebanyak 743 Mahasiswa Universitas Air langga (Unair) Surabaya melangsungkan kegiatan penerimaan mahasiswa peserta KKN Universitas Airlangga Surabaya di Kabupaten Bojonegoro. Rombongan KKN tersebut diterima secara resmi oleh Asisten II bidang perekonomian dan pembangunan Setyo Yuliono, di pendopo Malowopati pemkab Bojonegoro, Selasa (17/1).

Rencananya, 743 mahasiswa yang akan mengabdikan diri ini akan disebar pada disebar ke 4 kecamatan yaitu Kecamatan Balen, Kecamatan Baureno, Kecamatan Sumberrejo, Kecamatan Kepohbaru. Wakil Rektor I Unair Prof.

Djoko Santoso, dr. SP. PD. KGH. Ph. D. FINASIM, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bojonegoro karena telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa Unair untuk mengamalkan ilmu yang telah didapatkan dibangku kuliah untuk diterapkan kepada masyarakat, baik ilmu sosial maupun ilmu eksakta.

"Kami sangat berterima kasih kepada Pak Bupati, karena telah berkenan dan memfasilitasi mahasiswa UNAIR dalam melangsungkan kegiatan KKN sampai beberapa waktu kedepan, semoga kegiatan KKN dapat membantu masyarakat," ujarnya.

“Mahasiwa kami yang akan KKN berjumlah

743 Mahsiswa yang akan disebar ke 4 kecamatan yaitu Kecamatan Balen, Kecamatan Baureno, Kecamatan Sumberrejo, Kecamatan Kepoh Baru. Saya menitipkan kepada bapak ibu pejabat untuk menjaga para anak-anak Mahasiwa Unair. Begitu juga para Mahasiswa untuk menjaga tingkah lakunya selama menjalani KKN di Kabupaten Bojonegoro ini.

Kami harap dapat menjaga nama baik Unair itu sendiri,” tambah dia.

Sementara itu, Asisten II bidang perekonomian dan pembangunan Setyo Yuliono mempersilakan bagi para Mahasiswa Unair untuk mempraktikkan atau menerapkan ilmunya yang telah didapatkan kepada masyarakat Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro merupakan Kabupaten yang sudah OGP (Open Government Partnership), jadi kita merupakan kabupaten yang terbuka terhadap informasi publik, serta membuka kerjasama terhadap siapapun termasuk dengan Unair.

Karena kita percaya bahwa untuk maju tidak bisa sendiri tapi juga harus bisa bekerjasama dengan berbagai pihak. “Mudah-mudahan kegiatan KKN Unair ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Bojonegoro, serta bermanfaat buat adek-adek mahasiswa Unair,” ucapnya.Q bas

Bondowoso, Bhirawa Kepala Urusan (KAUR) Komunikasi Perusahaan Pemangku Hutan Bondowoso, Abdul Gani, mendapatkan penghargaan sebagai Humas terbaik dari Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Administratur (ADM) KPH Bondowoso, Ade Winarno pada Selasa (17/ 01) bertempat di halaman kantor Perhutani KPH Bondowoso.

Ditemui Bhirawa usai penyerahan penghargaan, pada Hari Kesadaran Nasional (HKN) dihadapan seluruh karyawan perhutani dari Situbondo dan Bondowoso, Gani mengaku sangat bersyukur. "Saya mengucap syukur atas penghargaan yang diberikan oleh Divre Jatim," ujar Gani penuh syukur.

Gani mengatakan penghargaan tersebut ia terima pada peringatan Hari Kesadaran Nasional di Perum Perhutani Bondowoso, yang dihadiri seluruh KPH bondowoso. Ia juga tidak menyangka akan mendapatkan penghargaan tersebut.

Menurut Gani, penghargaan tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh

Perusahaan KPH Perhutani Bondowoso serta media yang selalu bekerjasama memberikan informasi yang positif dan membangun bagi keberlangsungan perusahaan. "Penghargaan ini tidak lepas dari media yang selalu bekerjasama memberitakan hal positif," kata Gani.

Gani menambahkan ditengah era keterbukaan informasi publik, media memegang peranan penting dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat. Gani menegaskan bahwa ia akan terus bermitra dengan awak media, pro aktif dalam tugas kehumasan, inovasi dalam membangun inteligent media management serta masif dalam pemberitaan di media-media. "Kedepannya saya akan terus bermitra dengan media," tutup Gani.

Selanjutnya, Gani berharap dengan penghargaan yang diterimanya dapat memberikan motivasi kepada seluruh karyawan Perum Perhutani agar menjalankan tugasnya sebaik mungkin dan selalu memberikan informasi yang positif, membangun dan akurat kepada masyarakat.Q har

samsul tahar/bhirawa

abdul Gani Humas Perhutani saat menerima penghargaan sebagai juara I Humas Perhutani terbaik.

Pemkab Lumajang Luncurkan Program Mahadesa sebagai Pilot Project Dalam rangka meningkatkan usaha perekonomian rakyat terutama kepada para pemilik toko peracangan yang bertebaran hingga di pelosok pedesaan, Pemkab Lumajang menerapkan Program Mahadesa yang nantinya dengan program tersebut diharapkan toko perancangan akan diubah menjadi toko retail modern.

dwi/bhirawa

Bupati Lumajang Drs. As’at malik bersama Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Agus Wicaksono S.Sos pada saat memberikan sosialisasi di Aula Gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lumajang.

Dengan target tersebut diharapkan pula bahwa para pelaku usaha mandiri terutama para pemilik kios peracangan nantinya dapat meningkatkan pendapatannya dan mampu bersaing dengan menjamurnya toko Modern yang sudah menyebar hampir di setiap kecamatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Lumajang Drs. As at Malik saat memberikan sosialisasi di Aula Gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lumajang (17/1), ketika membuka acara Sosialisasi Program Mahadesa yang juga diha-

diri oleh Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Agus Wicaksono S.Sos, jajaran SKPD terkait, Direktur PT Maduroo Internasional, Moh. Sulthon, serta para Kepala Desa Se Kabupaten Lumajang.

"Toko-toko peracangan yang bertebaran hingga pelosok perdesaan,akan segera berubah menjadi toko toko moderen semacam retail yang akan kita tempuh melalui program Mahadesa," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Lumajang menyampaikan juga bahwa Program Maha desa adalah bagian dari upaya Peme-

rintah Kabupaten Lumajang dalam membangun dan mengembangkan bisnis "forever store " dengan mengandalkan pengelolaan potensi ekonomi desa.

Untuk mewujudkan hal itu Pemerintah Kabupaten Lumajang telah sepakat menjalin kerjasama dengan PT.Maduroo Internasional melalui Kepala Desa yang hadir dalam pertemuan itu, agar nantinya disampaikan kepada masyarakat. "Para Kepala Desa diharapkan mampu mencerna dan memahami program Mahadesa ini,sebab nantinya mereka dapat mengaplikasikan hal tersebut kepada masyarakat," imbuhnya.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Agus Wicaksono,pihaknya sangat menyambut positip langkah Pemkab Lumajang dalam pencanangan Pro-

gram Mahadesa tersebut. Menurutnya kegiatan tersebut cukup efektif dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat kecil,sebab dengan fakta yang terjadi dengan menjamurnya toko modern yang sudah meluas hampir di setiap pelosok desa dN kecamatan ,menjadi sumber penyebab para pemilik peracangan dan toko kelontong gulung tikar . "Dengan Program Mahadesa, yaitu membangun infrastruktur ekonomi sesuai dengan potensi yang ada di desa, kita yakin kesejahteraan masyarakat dapat meningkat," ujarnya.

Untuk mendukung hal itu, Agus berharap agar Direktur PD Semeru (BUMD) yang selama ini kosong,untuk secepatnya diisi yang diharapkan dapat mengelola Program Mahadesa tersebut.Q dwi

EKONOMI - BISNIS

8

Rabu Pon, 18 JANUARI 2017

Ekonomi Tumbuh 5,8 Persen

Jatim Butuh Investasi Rp 520 Triliun Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo telah menargetkan pertumbuhan ekonomi Jatim bisa mencapai 5,8 triliun. Namun untuk merealisasikannya, bukanlah hal mudah. Pemprov membutuhkan investasi sebanyak Rp520 triliun yang harus masuk ke Jatim.

Investasi tersebut bisa diperoleh dari uang pemerintah baik APBN, APBD provinsi ataupun APBD kabupaten/kota, investasi fasilitas (PMDN/penanaman modal dalam negeri dan PMA/penanaman modal asing) dan non fasilitas. Selain itu, ada pertumbuhan lending credit yang diharapkan naik menjadi lebih dari 12 persen.

"Yang menjadi harapan besar kami adalah pertumbuhan lending credit tahun 2017, bisa mencapai sama dengan atau lebih besar dari 12 persen lebih tinggi, dibanding tahun 2016 yang hanya mencapai 8 persen. Pertumbuhan kredit ini yang diharapkan. Kalau itu dilakukan Jatim pada posisi aman di 5,8 persen," kata Gubernur Soekarwo, saat Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017 di Ballroom Hotel JW Marriott Surabaya, Selasa (17/1).

Ia menjelaskan, berdasarkan prediksi Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Jatim bisa mencapai 5,7-6,1 persen pada tahun 2017. Namun pertumbuhan ekonomi Jatim bisa semakin meningkat lagi jika dibuka dan didorong IPO perusahaan-perusahaan di Jatim. Dengan kata lain ada pemasukan modal di perusahaan dengan IPO. Jika ini dilakukan, maka proses indus-

trialisasi yang ada di industri, produknya akan naik.

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, mengusulkan OJK Regional 4 Jatim, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jatim, dengan pemerintah daerah (pemda) dan Bank Mandiri untuk saling bekerjasama. Dalam hal ini, Bank Mandiri sebagai informasi akses kredit dan inkubator klinik.

"Inkubator klinik untuk akses pembiayaan, proses industri dan pasar terhadap UMKM. Industri yang mendesak adalah packaging, yang kedua tentang design yang dibuat bagaimana Jatim bisa menurunkan suku bunga. Kita bisa asal mau. Kalau setuju, ini bisa menjadi tempat kita melayani masyarakat," jelasnya.

Selain itu, Pakde Karwo juga menyampaikan, OJK harus menawarkan dan ikut membantu dalam peremajaan mesin-mesin industri di Jatim. "Mesin- mesin itu sudah tua jadi perlu peremajaan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IV Jatim, Sukamto, mengatakan, Market share volume usaha perbankan di Jatim tahun 2016 lalu mencapai 7,89 persen dari volume usaha perbankan nasional dengan

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama Debuti Komisioner Budi Armanto, anggota Dewan Komisioner Nelson Tampubolon dan Kepala OJK Regional 4 Sukamto saat menggelar Pers Confrence di Hotel JW Marriot Surabaya.

petumbuhan total aset sebesar 7,35 persen, 6,03 persen dan 4.39 persen. Sedangkan kinerja pasar modal di Jatim juga menunjukkan adanya pertumbuhan yang cepat dari peningkatan jumlah investor sebanyak 10,998 orang atau 20,41 persen.

Pertumbuhan kredit pada sektor prioritas di Jatim yaitu pada Sektor Agrikultur (pertanian, perburu-

an, kehutanan dan perikanan) dan Sektor Industri Pengolahan masing-masing meningkat sebesar 11,17 persen dan 5,11 persen.

"Dukungan Pemprov Jatim terhadap pelaksanaan program KUR juga diwujudkan dengan program kerja sama dengan PT BPD Jatim melalui pelaksanaan loan agreement dalam bentuk penyaluran kredit industri prim-

er dengan suku bunga 7 persen sampai 9 persen. Kedepannya, OJK akan mendorong penyempurnaan skema KUR yang lebih fokus pada sektor-sektor produktif yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang bankable," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Nelson Tampubolon

menyampaikan, arahan strategis bagi industri jasa keuangan yang ada di wilayah kerja Kantor OJK Regional 4 Jatim bahwa kinerja sektor jasa keuangan sampai tahun 2016 secara umum positif.

Tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan juga masih dalam kondisi terjaga dengan didukung tingkat permodalan dan likuiditas yang memadai. Q iib.ma

Pesimistis, Okupansi Hotel akan Tumbuh

Kurs JUAL

BELI

USD

13,545.00

13,411.00

SGD

9,343.31

9,249.60

EUR

14,092.22

13,947.44

JPY

11,473.95

11,357.55

GBP

16,576.37

16,402.99

Sumber: Bank Indonesia (4 JANUARI 2017)

RAGAM EKBIS

Ekspor Perhiasan Naik 26,50% Surabaya, Bhirawa Secara komulatif Januari- Desember 2016 ekspor perhiasan permata Jatim mencapai 4,161 miliar dollar AS atau naik 26,50 persen dibandingkan periode yang sama 2015 yang hanya 3,290 miliar dollar AS. Pada 2017 diperkirakan emas perhiasan permata masih masuk lima besar dan menjadi andalan ekpor Jatim.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim Teguh Pramono di kantornya, Senin (16/ 1) mengatakan, selama 2016 kerajinan perhiasan permata yang di dalamnya ada emas masih menjadi andalan ekspor Jatim.

Dikatakan Teguh, perhiasan permata termasuk emas, perak dan tembaga Jatim paling banyak diminati oleh pecinta perhiasan di negara-negara Eropa seperti Swiss. Q jnr

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2006, Hitam, AG6249SB, a/n.

Musani, Ds. Besole, Besuki-T.Agung No. 95/IMB/BI-II/2017 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Hitam Silver, AG4388OM, a/n. Karmono, Ds/Kec. Sendang-T.Agung No. 96/IMB/BI-II/2017 HILANG STNK, Yamaha, th. 2009, AG4900TY, a/n. Wiyono, Ds/Kec. Ngunut-T.Agung No. 97/IMB/BI-II/2017 HILANG STNK, Suzuki, th. 2012, Merah Hitam, AG5848ON, a/n. Komsiyah, Dsn. Banjar RT 02/02, Ds. Wateskroyo, Besuki-T.Agung No. 98/IMB/BI-II/2017 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Hitam, AG6712OM, a/n.

Agung Satriawan, Ds. Sukowiyono, Karangrejo-T.Agung No. 99/IMB/BI-II/2017

Surabaya, Bhirawa Gencarnya promosi wisata yang dilakukan pihak swasta maupun pemerintah diyakini bakal meningkatkan tingkat hunian (okupansi) hotel di Indonesia. Bahkan diperkirakan okupansi di tahun ini meningkat sekitar 10% dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai sekitar 60% hingga 65%.

Tapi beberapa hotel di Surabaya pesimistis dengan perkiraan meningkatnya okupasi meskipun saat ini pemerintah dan swasta sedang gencar melakukan promosi. "Sepertinya berat untuk tahun ini okupansi meningkat, sebab dari awal tahun saja sudah bisa diketahui okupansi masih tetap," ungkap Menurut Media Relation Hotel Santika Jemursari, Radinia Pitaramita, Selasa (17/1) kemarin.

Ia menambahkan, kalaupun ada kenaikkan okupansi untuk dari sektor wisata kebanyakan yang naik adalah hotel

budget. "Kalau sektor wisata yang digencarkan maka yang naik okupansinya adalah hotel budget bukan hotel bintang seperti kita," jelasnya.

Apalagi di Surabaya sendiri lebih banyak hotel bisnis dibandingkan dengan hotel wisata karena tempat wisata di Surabaya sendiri juga tidak terlalu banyak. "Hotel di kawasan Jemursari contohnya, rata-rata hotel bisnis dengan persaingan yang ketat. Tapi tidak tahu lagi nantinya, ada dampaknya atau tidak dari sektor wisata karena masih dikerjakan oleh pemerintah," tandasnya.

Sementara menurut Ketua Umum PHRI, Hariyadi B. Sukamdani mengatakan secara umum PHRI melihat kinerja industri hotel tahun depan akan lebih cerah dibandingkan dengan tahun ini. "Selain karena perekonomian yang diprediksi mulai membaik, perbaikan kinerja industri perhotelan juga

karena arus wisatawan asing yang trennya mulai meningkat," terangnya.

Sedangkan PHRI akan kembali menggelar program Hore Vaganza atau Hotel dan Restoran Vaganza. PHRI bekerja sama dengan maskapai penerbangan untuk mengintegrasikan penjualan tiket pesawat dan hotel dalam program promosi bersama.

"Program ini sudah dijalankan tiga kali dengan hasil yang terus meningkat. Program pertama dilakukan pada Lebaran 2015 dan berhasil terjual sekitar 6.000 paket.

Program kedua dilaksanakan pada momen hari raya Imlek 2016 dengan penjualan sekitar 11.000 paket," ujarnya.

Program ketiga dilaksanakan sepanjang Ramadan 2016 dan terjual 18.000 paket. Tahun depan program ini akan kembali diadakan dengan menggandeng maskapai penerbangan berbiaya murah Citilink. Bahkan PHRI me-

PT Singa Mas Indonesia Raih Penghargaan IBCA Surabaya, Bhirawa Anak perusahaan PT. Charoen Pokphan, PT Singa Mas Indonesia raih penghargaan Indonesia Business & Company Award Winner (IBCA) . dinilai sebagai Perusahaan yang memiliki kapasitas, dedikasi serta profesionalisme. IBCA adalah program rutin tahunan yang diselenggarakan Komite Indonesia International Achievement Foundation. Dalam memberi

penilaian, IBCA mengacu pada kriteria yang ditetapkan panitia, kemudian melakukan pemantauan melalui referensi dan pemberitaan di media massa.

Berdasarkan masukan tersebut, kemudian dilakukan pengkajian untuk selanjutnya ditentukan sejumlah nominasi penerima penghargaan. Tim Komite Melakukan Proses Seleksi dan Evaluasi Sesuai Standar TQM

PT Singa Mas Indonesia raih penghargaan Indonesia Business & Company Award Winner (IBCA) .

(Total Quality Management).

Santo Kadarusman Public Relations dan Marketing Event Manager Senin (16/1) menjelaskan, nahwa keberhasilan PT Singa Mas Indonesia meraih IBCA 2017 tentu sebuah kebanggaan, dimana anak perusahaan Charoen Pokphanyd ini telah diakui kapasitas, dedikasi dan profesionalismenya. "Penghargaan ini adalah prestasi yang luar biasa," kata Santo di Jakarta, Selasa (17/1).

Dia sebutkan, PT Singa Mas Indonesia adalah anak perusahaan Charoen Pokphanyd yang memproduksi minuman Fiesta White Tea, Fiesta Black Tea, Frozen Mineral Water, Serrr dan Fruitamax. "Prestasi ini merupakan dorongan bagi kami untuk tetap mempertahankan, menciptakan dan meningkatkan kualitas produk dalam memenuhi tuntutan teknologi dan kepuasan yang saat ini semakin berkembang dan maju," pungkasnya. Q ma

nargetkan tahun depan dapat menjual sekitar 35.000 paket tiket penerbangan dan penginapan, meningkat dua kali lipat dari capaian pada Ramadan tahun lalu.

"Kami akan coba pada Maret karena menyesuaikan dengan ketersediaan kapasitas

baik dari maskapai maupun dari kami. Kami akan pertimbangkan untuk kembali mengadakannya pada Ramadan, tetapi akan kami lihat dulu karena bisa jadi program pada Maret sudah bisa menutupi sampai Ramadan pada Juni," katanya. Q riq

Genjot sektor wisata untuk meningkatkan okupansi hotel.

DPRD Minta Pemkab Sampang Patenkan Produk IKM Sampang, Bhirawa Komisi II DPRD Sampang, Jatim, meminta pemkab setempat segera mematenkan sejumlah produk industri kecil menangah (IKM), guna melindungi masyarakat dari upaya pembajakan atau peniruan Juru bicara komisi II DPRD Sampang Shohebus Sulton di Sampang, Selasa menjelaskan, jumlah IKM di Sampang saat ini tidak sedikit, dan pemkab perlu melakukan pembinaan.

"Data yang kami terima jumlah IKM di Sampang ini mencapai 4.000 buah yang tersebar di 180 desa/kelurahan di 14 kecamatan di Kabupaten Sampang," katanya, Selasa (17/1).

Jumlah ini, kata dia, tergolong sangat banyak dan merupakan potensi bagus untuk mengembangkan ekonomi masyarakat.

Sebelumnya, pemkab melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sampang berdalih, belum ada upaya mematenkan produk hasil kerajinan IKM Sampang, karena terkendala anggaran.

Namun, anggota Komisi II DPRD Sampang Shohebus Sulton menilai itu bukan alasan yang tepat, sebab jika anggaran untuk kepentingan rakyat kecil dan pemberdayaan masyarakat, DPRD pasti akan menyetujui. "Kalau untuk kepentingan rakyat kecil, rasanya mustahil untuk tidak disetujui oleh DPRD Sampang," kata Sulton.

Shohebus Sulton menjelaskan, jika banyak produk IKM masyarakat Sampang yang telah dipatenkan, maka akan ada banyak keuntungan dari sisi pengembangan dunia usaha.

"Selain tidak akan bisa diklaim sebagai hasil kerajinan masyarakat di luar Kabupaten Sampang, juga dari sisi pemasaran akan lebih mudah," katanya. Pembeli hasil kerajinan warga Sampang, kata dia, akan lebih percaya bahwa produk yang dihasilkan masyarakat merupakan produk asli dan bukan tiruan. Q ant

Tahun 2017 Dinas PMPTSP Targetkan Realisasi Investasi Rp 21,43 T Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Surabaya optimistis, pertumbuhan ekonomi di Kota Pahlawan akan kembali naik di tahun 2017 seperti tahun-tahun sebelumnya.

Eko Agus Supiadi ketika jumpa pers di Kantor Bagian Humas Kota Surabaya, Selasa (17/1).

Untuk tahun 2017 ini, Dinas PMPTSA Surabaya menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 21,43 triliun. Target itu naik dari tahun 2016 sebesar Rp20,99 triliun. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Eko Agus Supiadi mengatakan, optimisme itu dipicu karena situasi di Surabaya yang sangat mendukung untuk pertumbuhan investasi. Menurutnya, dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Surabaya selalu mengalami peningkatan.

Salah satu faktor pendukung pertumbuhan eonomi adalah per-

tumbuhan realisasi investasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Faktor paling utama adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkot Surabaya telah membangun jalan-jalan baru seperti Frontage Road sisi Barat yang terbukti mampu mengurai kemacetan lalu lintas di kawasan Jalan Ahmad Yani. Faktor lainnya adakah kondisi keamanan kota yang kondusif. Dua faktor itu menjadi syarat utama sebuah kota bisa jadi destinasi investasi.

"Faktor lainnya adalah kesiapaan fasilitas pelayanan periz-

inan di Surabaya yang sudah mengarah ke sistem online. Dan itu didukung kesiapan sumber daya manusia yang telah melalui proses sertifikasi,' tegas Eko Agus Supiadi ketika jumpa pers di Kantor Bagian Humas Kota Surabaya, Selasa (17/1).

Untuk target realisasi investasi sebesar Rp21,43 triliun di tahun 2017 ini, terdiri dari target penanaman modal asing (PMA) sebesar 10,45 juta dolar dolar (setara dengan Rp135, 85 juta dengan asumsi kurs rupiah terhadap dolar 13 ribu), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp568,236 miliar dan investasi daerah sebesar Rp20.722 triliun.

"Kami optimistis naik terus.

Kenaikan itu dari target, bukan dari realisasi nya," sambung Eko

Agus. Ia menjelaskan, merujuk pada kondisi realisasi investasi PMA dalam tiga tahun terakhir (dari 2014 sampai 2016), ada lima sektor yang menjadi penunjang terbesar investasi.

Kelima sektor itu yakni perdagangan besar (kecuali mobil dan sepeda motor) sebesar 6 persen, perdagangan reparasi dan perawatan mobil sebesar 12 persen.

Tiga sektor lainnya yakni industri pengolahan tembakau, perdagangan eceran, serta real estate yang masing-masing berkonstribusi sebesar 5 persen.

"Adapun negara asal perusahaan PMA terbesar dalam kontribusi investasi di Surabaya berasal dari Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, Britihs Virgin Island," ujarnya. Q dre

Rabu Pon 18 JANUARI 2017

KILAS AREMANIA

Polres Malang Waspadai Daerah Rawan Kejahatan Kab Malang, Bhirawa Maraknya kasus perampasan sepeda motor di wilayah Kabupaten Malang, membuat Polres Malang meningkatkan pengawasan dan pengamanan objek vital serta lokasi yang dinilai rawan kejahatan.

Dalam kurun waktu satu hari atau 24 jam, di wilayah Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, tiga kali terjadi perampasan sepeda motor yang disertai kekerasan. Korban tidak hanya kehilangan sepeda motornya, tapi juga korban terluka akibat dilukai pelaku perampasan.

Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung, Selasa (17/1), saat berada di Mapolres Malang menegaskan, dirinya sudah mengintruksikan kepada anggota Reserse Kriminal (Reskrim), Reserse Mobil (Resmob), dan Intel, baik itu anggota yang berada di Mapolres maupun di masing-masing Polsek untuk meningkatkan pengamanan di obyek vital dan lokasi yang dinilai rawan kejahatan.

“Saya pun juga menginstruksikan ke anggota jajaran Polres Malang untuk melakukan sosialisasi dan memberikan penyuluhan tentang antisipasi tidak kejahatan.

Terutama kepada masyarakat memakai perhiasan yang berlebihan,” ujarnya.

Ditegaskan Kapolres, peningkatan pengamanan di masing-masing Polsek, yakni untuk memberikan penekanan yang lebih di tempat-tempat yang rawan kejahatan dengan cara penambahan durasi patroli. Dan jika dinilai sangat rawan dan membahayakan masyarakat, maka Polisi bisa langsung menindak di tempat. Selain itu, Yade juga mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Malang untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan di lingkungan masing-masing demi terciptanya keamanan lingkungan.

“Masyarakat segera untuk melaporkan kepada petugas Kepolisian terdekat jika mengetahui ada kegiatan yang mencurigakan di lingkungannya masingmasing,” pintanya.Q cyn

Bersihkan Gelandangan, Pemkot Segera Bangun Liponsos

Malang, Bhirawa Untuk membersihkan gelandangan dan anak jalanan yang selama ini masih menghiasi sudut Kota Malang, tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, akan segera membangun Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos). Pembangunan Liponsos itu, dinilai sangat mendesak untuk membina anak jalanan (anjal), karena populasi anjal yang setiap tahunnya terus bertambah.

Wali Kota Malang, H. Moch. Anton, kepada sejumlah wartawan, Selasa 17/1 kemarin, menuturkan, pembangunan Liponsos ini harus dilakukan tahun 2017 ini, dan anggarannya sudah diputuskan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang, sebesar Rp 1 Miliar.

Pria yang akrab disapa Abah itu, lebih lanjut menyatakan, pembangunan Liposos tersebut ditargetkan rampung tahun ini. Dengan langkah ini, dia optimis jumlah anak jalanan akan dapat ditekan.

Sebab upaya yang digunakan, untuk menghalau ajal dan gelandangan, telah dilakukan secara maksimal. Salah satunya dengan pengawasan oleh Satpol PP di beberapa titik lampu merah.

“Memang ada saja yang ditindak, kebanyakan mereka memang dari luar kota. Para anjal ini, terus berupaya untuk berada disekitar perempatan, dan tidak jarang mereka mengganggu para pengguna jalan,”bebernya.

Sayanganya setiap upaya penertiban itu, terhalang oleh minimnya penampuangan karena selama ini selalu dititipkan di Sidoarjo. Sedangkan disana tempatnya terbatas. Tidak jarang anjal yang sudah di amankan itu dilepas kembali.

Sebelumnya, Plt Kepala Satpol PP Kota Malang Dicky Heriyanto menyebutkan, kapasitas liposos Sidoarjo, yang digunakan menampung anjal lebih sering tidak memenuhi. Pasalnya, liposos tersebut diperuntukkan bagi wilayah Jawa Timur.Q mut

MALANG RAYA

Satpol PP Intensifkan Razia PMKS Batu, Bhirawa Demi menjamin kenyamanan Batu sebagai Kota Wisata, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu tak pernah berhenti melakukan penertiban Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS).

Operasi ini semakin gencar dengan adanya tenaga Bantuan Polisi (Banpol) sebanyak 60 personel. Selasa (17/2), mereka kembali mengamankan 2 PMKS yang terjaring dalam operasi.

Dalam operasi kali ini, PMKS yang terjaring terdiri dari satu laki-laki dan satu orang perempuan. Keduanya ditemukan Petugas kerap berada dan tidur di fasilitas umum (Fasum).

Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP, Andono Joyo, mengatakan bahwa operasi kali ini merupakan kelanjutan dari upaya Pemerintah dalam menertibkan PMKS. Semua jenis PMKS menjadi incaran dan bidikan Petugas. Seperti, anak jalanan, pengamen, pengemis, bahkan orang gila.

“Operasi ini terus dilakukan demi ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Apalagi sebagai Kota Wisata dan sebentar lagi akan mengadakan Pilkada,”ujar Andono, Selasa

anas bachtiar/bhirawa

Satpol PP dibantu Banpol melakukan razia PMKS di beberapa fasum dan jalan protokol Kota Batu (17/1).

Sebelum operasi kemarin, Satpol PP juga telah melakukan penertiban PMKS. Saat itu 9 orang PMKS yang terdiri pengemis dan anak jalanan berhasil dijaring dan diamankan. Kemudian Pe-

tugas mengirimkan PMKS ini ke UPT Rehabilitasi Sosial Provinsi Jatim. Adapun yang kedapatan sebagai orang gila akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Porong, Sidoarjo guna mendapat perawatan dan perhatian.

Wali Kota Kukuhkan Kepala UPT Puskesmas Malang, Bhirawa Wali Kota Malang H. Moch.

Anton mengukuhkan kepala UPT Puskesmas Se Kota Malang. Setidaknya ada 16 UPT yang dikukuhkan di Kantor Dinas Kesehatan kota setempat, Selasa (17/1) kemarin.

Wali Kota yang kerap disapa Abah Anton itu, dihadapan para kepala UPT, menekankan pentingnya meningkatkan kualitas kesehatan bagi masyarakat Kota Malang secara merata.

Menurut Abah Anton, salah satu caranya adalah dengan mendorong para petugas kesehatan untuk memberi layanan yang lebih tanggap dengan beragam inovasi baru dalam menjangkau setiap kebutuhan masyarakat.

“Sehingga, dengan dikukuhkannya kepala UPT Puskesmas dilingkungan kerja Dinas Kesehatan ini, layanan yang diberikan bisa lebih maksimal, tidak ada lagi alasan masyarakat untuk tidak dilayani,” ujar Abah Anton.

Menurutnya, saat ini Kota Malang sudah memiliki 16 Puskesmas. Empat diantaranya sudah terakreditasi, sementara sisanya ditargetkan mendapat akreditasi di tahun 2017 ini. Dengan begitu diharapkan pelayanan terbaik harus diberikan.

“Artinya, setiap petugas diharapkan mampu menyelesaikan setiap tugasnya. Sehingga, kualitas dari setiap Puskesmas yang ada di Kota Malang ini semakin meningkat,”tutur Wali Kota yang juga ketua DPC PKB Kota Malang itu.

Sementara terkait sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing Puskesmas, menurutnya sudah sangat lengkap. Baik obat-obatan yang disediakan, maupun peralatan medis.

“Jadi masyarakat Malang dengan KTP Kota Malang dapat berobat secara gratis, tidak ada pungutan apapun kecuali untuk tindakan lanjutan dan penyakit yang butuh

Ketua PD Muhammadiyah Pimpin ATV Batu, Bhirawa Ada semangat baru dalam tubuh Agropolitan Televisi (ATV). Perusahaan Daerah milik Pemkot Batu tersebut kini dipimpin oleh Ketua Umum Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kota Batu, Nurbani Yusuf. Nurbani dipercaya menjabat sebagi Direktur ATV menggantikan Sinal Abidin yang kini menjadi Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu.

Dikonfirmasi masalah ini, Nurbani, tidak menyangkal adanya kabar tersebut. Ia mengaku hanya sebagai pejabat sementara enam bulan ke depan.

“Iya mas, menjadi Direktur ATV ini merupakan tugas dari kampus, “ujar Nurbani, Selasa (17/1).

Ia mengaku diminta oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Malang untuk mengisi jabatan tersebut. Hal ini tidak lain sebagai bentuk kerja sama UMM dengan Lembaga Penyiaran Publik. Dan amanah ini tidak ditolak oleh Nurbani.

Nurbani menyatakan bahwa jabatannya sebagai Direktur ATV hanya bersifat sementara atau hanya untuk 6 bulan ke depan. Dan ia memastikan jabatan tersebut tidak akan mengganggu aktivitas mengajarnya di UMM. Iapun mengaku juga sempat dicalonkan sebagai Direktur Wisata Sengkaling.

“Monggo kroscek langsung ke pak Rektor dan pak Walikota. Saya hanya menjalankan amanah. Untuk kepastian mulai kapan saya belum tahu, karena belum ada pemberitahuan,”tambah Nurbani.

Diketahui, sebelumnya jabatan Direktur ATV diisi Sinal Abidin. Sinal merupakan Pejabat Pemkot Batu yang saat itu menjabat sebagai Kabag Humas Pemkot. Namun dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru, Sinal mendapatkan jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pariwisata (Disparta).

Akibatnya, iapun harus melepas jabatannya sebagai Direktur ATV. Q nas

9

muhammad taufiq/bhirawa

Wali Kota Malang H. Moch. Anton saat mengukuhkan Kepala 16 kepala UPT Puskesmas di Kantor Dinas Kesehatan Selasa 17/1 kemarin.

penanganan khusus,”imbuhnya. Apalagi, untuk petugasnya di setiap Puskesma, sudah diseleksi dan dengan keahliannya masing-masing.

Sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat bisa dilakukan dengan maksimal.

“Saya berharap tambahan tugas yang baru di emban ini mampu dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab kepada Allah SWT maupun kepada pemerintah dan masyarakat,”tambah Abah Anton.

Pelayanan kesehatan, imbuh Abah Anton, merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah, sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 1.

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan pasal 34 ayat 3, negara bertanggungjawab atas penyedia-an fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”,timpal Abah.

Pelayanan kesehatan dasar masyarakat secara menyeluruh dan terpadu, itu meliputi pelayanan, kuratif (pengobatan), preventif (upaya pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan).

“Dalam hal ini puskesmas dituntut untuk selalu meningkatkan keprofesionalan dari para pegawainya serta meningkatkan fasilitas atau sarana kesehatannya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan” jelas Abah. Q mut

“Banyak laporan masyarakat terkait adanya PMKS yang meresahkan. Karena kami bersama Dinas Sosial akan gencar merazia, terutama di hari-hari biasa,”tambah Andono.

Tambahan personel Banpol di tubuh Satpol PP Kota Batu

juga akan dioptimalkan dalam pengamanan Pilkada Batu.

Mereka dikerahkan untuk mengawasi setiap sudut di Kota Batu.

Sekretaris Satpol PP, Robiq Yunianto mengatakan, ke 60 anggota Banpol akan disebar di setiap titik. Mulai ujung perbatasan Batu-Malang hingga jalan protokol, sampai pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Nanti setiap Banpol diberi tanggung jawab untuk ikut mengamankan pelaksakanaan Pilkada. Mulai pengamanan TPS, Kantor Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan, baik dalam pemungutan suara maupun penghitungan suara,”ujar Robiq.

Dan terkait pengoptimalan tenaga Satpol PP dan Banpol, Robiq berharap adanya sarana penunjang yang memadai.

Karena selama ini sarana penunjang yang dimiliki selama ini sangat minim dan sudah tidak layak.

Saat ini Satpol PP hanya memiliki satu unit mobil truk, pikap, mobil Patwal dan satu unit Mobil Dinas. Padahal, untuk menunjang kinerja Satpol PP setidaknya ada beberapa kendaraan pendukung.

“Kami sudah mengajukan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) supaya setiap kecamatan punya satu kendaraan patroli. Satu unit pikap khusus (dobel kabin). Kalau dipenuhi saya yakin kinerja kami lebih cepat,” ungkap Robiq. Q nas

Bupati Ajak Pemprov Bersinergi Kelola SMK Kab Malang, Bhirawa Bupati Malang H Rendra Kresna menjelaskan, meski pengelolaan SMA dan SMK kini di tangan Dindik Pemprov Jatim, tapi perlu ada sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dan Pemprov Jatim, terutama sinergisitas dalam program pendidikan di SMK. “Sebab, SMK merupakan salah satu dari sekian bidang pendidikan yang memiliki potensi yang menghasilkan siswasiswi yang siap kerja,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, dengan adanya sinergi antara Pemkab Malang dan Provinsi Jatim, maka diharapkan akan menghasilkan cahyono/bhirawa siswa-siswi yang memiliki kuH Rendra Kresna alitas, serta akan mengurangi jumlah pengangguran di wilayah Kabupaten Malang. Karena lulusan SMK sebagai sekolah yang memberikan salah satu solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran. Sebab, mereka yang lulusan SMK tersebut telah memiliki kentrampilan, dan siap kerja.

“Kami berharap lulusan SMK cepat dapat pekerjaan, tentunya agar bisa memiliki modal untuk melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi atau kuliah. Begitu juga dengan lembaga SMA, harus bersinergi dengan Pemkab Malang, agar siswa didiknya bisa menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas untuk melanjutkan ke perguruan tinggi,” papar Rendra.

Sebelumnya, ia mengaku, jika dirinya saat itu keberatan bila pengalihan pengelolaan SMA dan SMK dari Pemkab Malang ke Pemprov Jatim. Sebab, Pemkab sudah all out untuk merintis sekolah, sehingga secara pribadi dirinya keberatan. Karena Pemkab Malang sudah habis-habisan mengembangkan sekolah kemudian diambil alih Pemprov.

“Salah satu konsekuensi yang harus ditanggung ketika pengelolaan dialihkan ke Pemprov yakni area tugas guru yang makin luas yaitu di kawasan Jawa Timur,” terangnya.

Padahal, Rendra melanjutkan, Pemkab Malang sendiri memiliki kebijakan, bahwa setiap guru yang sudah memiliki masa bakti lima tahun, maka penempatan tugasnya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Karena profesi sebagai guru tidak hanya mengajar di sekolah saja, tapi juga harus berinteraksi dengan anak didik di luar sekolah. Sehingga bisa memaksimalkan fungsi sosialnya.

Ia menambahkan, penolakan pengalihan pengelolaan SMA/SMK tidak bisa dilakukan hanya satu daerah saja.

Tapi harus dilakukan semua Bupati maupun Wali Kota bersama-sama meminta ke Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) agar Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 ditinjau kembali.

“Tapi hingga kini masih belum ada SMA/SMK keberatan atas pengalihan pengelolaan dari Pemda ke Pemprov,” jelas dia.Q cyn

Kader Lingkungan Batu Pelajari Ecobrick Kader Lingkungan dan pengurus Bank Sampah se-Kota Batu diberi pembelajaran teknologi baru ecobrick tentang pengolahan sampah. Pembelajaran ini dilakukan bersama di gedung Wisata Tani Kelurahan Temas, Selasa (17/1). Adapun pemateri diberikan oleh Komunitas Zona Bening.

Diketahui, Zona Bening merupakan komunitas pecinta lingkungan yang mengikuti Jambore Nasional Pengolahan Sampah di Solo tahun lalu. Adapun di forum pertemuan kemarin dihadiri oleh mantan Kepala KLH Batu, Hari Santoso yang kini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Sosial, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini, Susetya Herawan.

“Pertemuan kader lingkungan di seluruh desa dan kelurahan ini sebenarnya pertemuan rutin, hanya saja kesempatan ini kita pergunakan sekalian untuk pisah dan kenal,” ujar Susetya He-

rawan, Selasa (17/1).

Adapun ecobrick merupakan bata ramah lingkungan yang dibuat dari sampah plastik.

Sampah-sampah plastic ini dimasukkan dalam botol bekas hingga padat dan keras.

Hasilnya bisa dipergunakan untuk bahan bangunan atau bahan pembuat dinding.

Selain materi tersebut, dalam forum tersebut dilakukan dialog tentang pengelolaan bank sampah, sekaligus dilaksanakan kegiatan pisah kenal dari pejabat yang lama Hari Santoso kepada pejabat yang baru Susetya Herawan.

Salah satu produk yang dihasilkan kader lingkungan

anas bachtiar/bhirawa

Para Kader Lingkungan berdiskusi tentang pengelolaan sampah dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Susetya Herawan. ini adalah bank sampah yang kini berjumlah 60 unit. Bank sampah tersebut tersebar di 22 Desa/Kelurahan dengan jumlah nasabah yang sudah mencapai 6000 nasabah.

Menurut Susetya, para ka-

der lingkungan ini dilatih untuk menciptakan budaya bersih dilingkungan tempat tinggal mereka, sekaligus melakukan pengeloaan sampah untuk didaur ulang sekaligus untuk menambah pendapatan

masyarakat.

Susetya mengatakan penyelesaian masalah sampah bukan diselesaikan pada tingkatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), namun justru pada pengelolaan sampah di rumah-rumah penduduk.

“Kita berikan pelatihan kepada para kader lingkungan kita, agar sampah yang ada bisa dimanfaatkan lagi. Jadi sampah yang diangkut ke TPA adalah sampah yang benarbenar tidak bisa termanfaatkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Susetya berharap para bank sampah tidak sekedar melakukan pengumpulan dan pemilahan saja. Namun juga melakukan berbagai inovasi, seperti ada yang memadukan dengan kampung ekologi ataupun dolanan anak. Ke depan Dinas Lingkungan hidup akan terus melakukan pendampingan. Q nas

OLAHRAGA

10

Rabu Pon, 18 JANUARI 2017

PBTI Jadwalkan Tiga Kejuaraan Demi SEA Games

LINTASAN

Pelantikan Pengurus KONI Sumbar Tunggu SK Pusat Padang, Bhirawa Pelantikan pengurus Komite Olahraga Indonesia (KONI) Sumatera Barat (Sumbar) periode 2017-2021 yang dipimpin Syaiful tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) KONI pusat.

"Susunan kepengurusan telah kami dikirim ke KONI Pusat. Jadi tinggal menunggu SK pusat lalu kami umumkan kemudian adakan pelantikan," kata Ketua Umum KONI Sumbar, Syaiful di Padang, Selasa.

Ia menjelaskan sesuai dengan peraturannya selama 30 hari sejak terpilihnya ketua umum baru maka sudah harus membentuk kepengurusan. Saat ini pihaknya telah memberikan nama-nama pengurusan tersebut tinggal menunggu SK terbit saja.

"Rencana paling lambat hari ini SK dari pusat sampai. Setelah SK sampai, secepatnya kami lantik anggota tersebut," ujarnya.

Untuk struktur kepengurusan, ia mengatakan tidak beda jauh dengan jumlah kepengurusan lama, namun yang membedakan saat ini yakni apa syarat kepengurusan yang tidak lagi menerima honor setiap bulannya.

"Kepengurusan KONI saat ini tidak lagi menerima honor bulanan, seperti yang sebelumnya. Karena saat ini kami ini membentuk anggota yang berbasis pengabdian sosial," katanya.

Dibentuk untuk pengabdian sosial karena pihaknya ingin semua kepengurusan mempunyai kesadaran dalam membangun olahraga Sumbar secara bersama-sama.

"Memang tidak ada istilah honor bulanan, namun jika ada kegiatan mereka baru bisa menerima honor dari kegiatan tersebut," ujarnya.

Ia mengharapkan dengan berjalannya kebijakan seperti ini nantinya APBD yang diberikan Ke KONI bisa dimanfaatkan dengan efektif.

"Jadi ke depannya dana APBD tidak lagi dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang tidak jelas," tegasnya.Q ant

Dispora Ternate Terus Lahirkan Atlet Berprestasi Ternate, Bhirawa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) terus melakukan berbagai terobosan dalam upaya melahirkan atlet berprestasi di daerah ini, di antaranya melalui penyelenggaraan kejuaraan olah raga secara periodik.

"Selama 2017 ini Dispora Ternate bekerja sama dengan pengurus cabang olah raga telah memprogramkan penyelenggaraan kegiatan setiap bulan," kata Kepala Dispora Ternate Sukarjan Hirto di Ternate, Selasa.

Pada Februari nanti, misalnya, Dispora Ternate bekerja sama dengan Pengprov Pertina Malut menggelar kejuaraan tinju piala wali kota, dan pada bulan berikutnya dengan Pengprov PBSI untuk kejuaraan bulu tangkis piala wali kota.

Menurut Sukarjan Hirto, melalui penyelenggaraan kejuaraan berbagai cabang olah raga secara periodik itu akan dipilih atlet yang dinilai memiliki prestasi untuk selanjutnya dibina secara intensif.

Bagi Dispora Ternate, kegiatan-kegiatan itu akan menjadi momentum mencari atlet berprestasi yang akan dipersiapkan mewakili Kota Ternate dalam menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) tingkat Provinsi di Kabupaten Halmahera Utara pada 2018.

Upaya lain yang dilakukan Dispora Ternate untuk melahirkan atlet berprestasi, menurut Sukarjan, adalah menyiapkan infrastruktur olah raga yang representatif.

Pada 2017 ini Dispora Ternate memprogramkan pembangunan gedung olah raga (GOR) berstandar internasional di wilayah Ubo-Ubo dengan memanfaatkan dana APBD, yang di dalamnya akan dibangun fasilitas berbagai cabang olah raga.Q ant

Bekasi Belum Berniat Pinjamkan Stadion untuk Persija Bekasi, Bhirawa Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, belum berniat meminjamkan Stadion Patriot Chandrabaga di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan menjadi markas tim sepak bola Persija Jakarta.

"Kita belum berfikir stadion untuk dipihakketigakan," kata Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji di Bekasi, Selasa.

Menurut dia, kabar terkait pemanfaatan stadion seharga Rp450 miliar itu memang mencuat di tengah masyarakat, namun pihaknya memastikan kabar tersebut belum sepenuhnya benar.

"Kalau ada tim yang melirik, sah-sah saja. Tapi kita belum berfikir untuk meminjamkan stadion untuk pihak manapun," katanya.

Dikatakan Rayendra, niat awal Pemkot Bekasi merehabilitasi stadion berstandar internasional itu bertujuan untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi.

Untuk itu, kata dia, hasil pembangunan itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi dalam aktivitas pembinaan olahraga.

"Stadion Patriot Chandrabaga ada untuk warga Kota Bekasi, masa setelah jadi justru digunakan pihak lain," katanya.

Rayendra mengatakan, aturan terkait pemanfaatan stadion tersebut juga belum diatur dalam peraturan daerah hingga saat ini.Q ant

ist

Sebanyak enam pemain Bank Jatim akan bergabung dengan klub peserta Proliga 2017.

Enam Pemain Bank Jatim Turun di Proliga Surabaya, Bhirawa Tim bola voli putri Bank Jatim memang tidak turun di Proliga 2017, namun ada enam pemainnya yang memperkuat tim peserta kompetisi bola voli yang akan dibuka di GOR Ken Arok Malang 2729 Januari.

Ke enam pemain Bank Jatim yang turun di Proliga 2017 adalah Asih Titi Pangestuti di Klub Pertamina, Rianita Panirwan, Dini Indah Sari, Faiska Ratri dan Siska Putri Rosaningrum di Petrokimia . Tata panggilan dari Yolana Bheta Pangestika setter/ tosser di klub bola voli Jakarta Elektric PLN, Pelatih Bank Jatim Labib menjelaskan, sebenarnya ada satu lagi pemain yang bergabung dengan Petrokimia, yakni Megawati namun karena

masih terkendala sekolah maka ia tidak bisa bergabung dengan klub bola voli asal Gresik itu.

"Megawati sudah kelas XII (kelas 3) dan mau menghadapi ujian nasional (Unas) dan dia konsentrasi penuh menghadapi Unas," kata Labib, Selasa (17/ 1).

Sementara manajer Surabaya Bank Jatim Johannes Koento SH di Jl Basuki Rachmat Surabaya Selasa (17/1) menjelaskan untuk saat ini Bank Jatim belum mengikuti

Proliga 2017 karena ingin berkonstrasi pada pembinaan dan peningkatan prestasi serta bisa menyumbangkan pemain untuk memperkuat tim Jatim seperti PON dan pemain nasional, tentang pemainnya yang memperkuat tim-tim peserta Proliga seperti Pertamina, Petrokimia dan Jakarta PLN Elektric "Ketiga tim itu mau menampung pemain Bank Jatim dan kebetulan tim kami tidak ambil bagian mengikuti Proliga 2017," katanya.

Dari pihak Klub bola voli putri Bank Jatim mengijinkan atlitnya dipinjamkan ke club peserta Proliga 2017 karena ingin atlitnya dapat meningkatkan prestasinya dengan mengikuti kejuaraan Proliga ini. Q wwn

Jakarta, Bhirawa Pemusatan pelatihan nasional Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) menjadwalkan tiga kejuaraan taekwondo internasional sebagai ajang uji coba menuju SEA Games 2017 di Malaysia, pada Agustus.

"Semula, kami akan mengikuti kejuaraan Qatar Terbuka, Maret. Tapi, ternyata kejuaraan itu dibatalkan. Kami ikut dalam Spanyol Terbuka, Moldova Terbuka, dan Kejuaraan Dunia Taekwondo di Muju, Korea Selatan," kata pelatih pelatnas PBTI Rahmi Kurnia ketika dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.

Pelatnas taekwondo akan mengirim atlet-atletnya ke Spanyol pada April dan ke Moldova pada Mei. Kemudian, mereka akan mengikuti kejuaraan dunia di Korea Selatan pada 24-28 Juni.

"Sebenarnya pada Februari, ada kejuaraan taekwondo. Tapi, kami belum siap. Kami juga harus berkoordinasi dengan tim ofisial. Kami akan mulai uji coba paling cepat pada Maret," katanya.

PBTI juga akan mengirim atlet-atlet pelatnasnya dalam pemusatan pelatihan di Korea Selatan mulai 24 Mei sebagai upaya persiapan mengikuti Kejuaraan Dunia Taekwondo pada Juni.

"Kami bukan sekedar latihan di Korea melainkan turut serta dalam sejumlah uji tanding. Kami akan uji tanding dengan tim-tim

taekwondo profesional seperti tim Samsung, tim nasional Korea Selatan, serta beberapa atlet dari universitas di sana," kata Rahmi.

Pelatnas PBTI membidik dua medali emas dalam Pesta Olahraga Asia Tenggara 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. "Kami ingin mendapatkan hasil minimal sama seperti SEA Games 2015," katanya.

Sebanyak 18 orang atlet telah berlatih dalam pelatnas PBTI sejak Oktober 2016 di Gedung POPKI Cibubur, Jakarta Timur, demi SEA Games 2017. Dua belas orang atlet diantaranya telah menerima dalam surat keputusan pelatnas dari Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima).

"Kami memang mempersiapkan 18 atlet. Kami harus antisipasi jika ada atlet yang cedera karena kami termasuk dalam cabang bela diri," kata Rahmi.

Rahmi menambahkan pelatnas taekwondo belum menetapkan jumlah atlet yang akan dikirim ke SEA Games 2017 meskipun cabang taekwondo membuka kuota tiga putra nomor kyorugi, tiga putri nomor kyorugi, tiga putra nomor poomsae, dan tiga putri nomor poomsae.

"Kami ingin atlet-atlet kami bersaing secara sehat dan kami akan memilih atlet terbaik untuk dikirim ke Malaysia setelah kembali dari Korea," katanya.Q ant

Pemusatan pelatihan nasional PBTI menjadwalkan tiga kejuaraan taekwondo internasional sebagai ajang uji coba menuju SEA Games 2017.

142 Tim Tanding di Minangkabau Cup 2017 Potensi Tenis di Daerah Padang, Bhirawa Sebanyak 142 tim yang berasal dari kecamatan se-Sumatera Barat siap tanding pada turnamen Minangkabau Cup 2017 yang digelar dari 12 Februari hingga 21 Mei. "Jika dilihat dari total kecamatan yang ada di Sumbar sebanyak 142 tim ini hanya dari Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman Barat yang belum mendaftar. Kami akan memberi target satu minggu untuk kedua daerah tersebut," kata Ketua Pelaksana Turnamen Minangkabau Cup, Tria Suprajeni di Padang, Selasa.

Ia menargetkan peserta untuk tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya, walaupun ada beberapa perubahan sistem dari turnamen ini.

"Di tahun sebelumnya jumlah peserta 157 tim, kami optimistis jumlah peserta tahun ini akan meningkat," katanya.

Ia menjelaskan salah satu perubahan yakni pada putaran final yang memakai sistem

kuota. Pada kalau tahun lalu masing-masing daerah mengirimkan satu tim untuk tanding di putaran final. Pada tahun ini panitia menetapkan kuota per daerah.

Ia menyebutkan daerah yang diikuti dua sampai delapan tim mendapat jatah satu tim lolos ke putaran final. Daerah yang diikuti sembilan sampai 14 mendapat jatah lolos dua dan di atas 14 tim mendapat jatah lolos tiga tim.

Dengan demikian jumlah peserta pada putaran final akan bertambah, dari 18 tim di tahun lalu menjadi 32 tim yang nantinya akan dibagi dalam delapan grup. Delapan grup tersebut sudah ada daerahnya.

"Tahun lalu, putaran final dilaksanakan di Padang. Tahun ini, dilaksanakan di daerah tuan rumah. Ada delapan daerah sudah kami tetapkan sebagai tuan rumah, yaitu Limapuluh Kota, Tanah Datar, Bukittinggi, Agam, Sijunjung, Kabupaten Solok, Padang Pariaman dan

Padang," katanya.

Juara grup pada masingmasing grup akan lolos ke babak delapan besar. Jumlah tersebut akan dibagi ke dalam dua grup.

"Babak delapan besar masih akan menggunakan sistem tuan rumah. Tapi siapa tuan rumahnya belum kami tetapkan," lanjutnya Aturan pemain juga mengalami perubahan setiap tim maksimal harus mendaftarkan 24 pemain dengan rincian pemain kelahiran tahun 1999-2000 sebanyak empat pemain dan satu kiper, pemain kelahiran tahun 1997-1998 sebanyak 12 pemain dan dua kiper dan pemain kelahiran 1994-1996 sebanyak lima orang.

Turnamen antar kecamatan ini sebelumnya dikenal dengan nama Irman Gusman Cup. Untuk tahun ini panitia memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Minangkabau Cup 2017.Q ant

Aceh Tengah Tuan Rumah Popda 2018 Banda Aceh, Bhirawa Kabupaten Aceh Tengah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar (Popda) tingkat Provinsi Aceh pada tahun 2018.

Penetapan Kabupaten Aceh Tengah sebagai tuan rumah event dua tahun tersebut berdasarkan surat keputusan Gubernur Aceh terkait penetapan Kabupaten Aceh Tengah sebagai tuan rumah yang diserahkan Sekretaris Daerah Aceh, Dermawan kepada Plt Bupati Aceh Tengah, Alhudri di Banda Aceh, Selasa.

"Penetapan Aceh Tengah sebagai tuan rumah telah melalui berbagai proses seleksi dan kita yakin kabupaten ini mampu menyukseskan event dua tahun ini," kata Dermawan.

Ia menjelaskan ada empat kabupaten yang juga menjadi kandidat tuan rumah Popda

yakni Kota Sabang, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Timur dan Aceh Tengah. Berdasarkan evaluasi dan surat yang dikirim oleh Dispora Aceh yang selanjutnya ditelaah dan terpilihlah Aceh Tengah sebagai kabupaten yang paling siap menggelar event dua tahunan itu.

Dermawan berpesan, setelah ditetapkan sebagai tuan rumah tersebut, Aceh Tengah harus berbenah dengan mempersiapkan segala kebutuhan semisal venue dan tempat peristirahatan atlet.

"Saya minta kepada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk segera menginformasikan kepada seluruh kabupaten dan kota di Aceh untuk menyeleksi atlet yang nantinya akan bertanding. Segera persiapkan atlet, bina anak-anak sekolah sebagai kader olahragawan

Aceh," katanya.

Pelaksana Tugas Bupati Aceh Tengah, Alhudri mengatakan masyarakat dan seluruh pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah berterima kasih atas kepercayaan Pemerintah Aceh yang menetapkan Aceh Tengah sebagai tuan rumah Popda ke15.

"Kami siap untuk mensukseskan Popda ke-15 dan kami akan segera membenahi segala fasilitas pendukung untuk kelancaran Popda nantinya. "Kami juga minta dukungan Pemerintah Aceh untuk suksesnya acara ini," katanya.

Alhudri menambahkan, selain untuk menyeleksi bakat atlet lewat event olah raga, penunjukan Aceh Tengah sebagai tuan rumah juga akan dimanfaatkan sebagai ajang memperkenalkan potensi pariwisata di sana.Q ant

Dinilai Terabaikan

Medan, Bhirawa Potensi tenis yang ada di daerah dinilai masih terabaikan, baik atlet mau pun fasilitasnya, sehingga atlet daerah sangat jarang muncul dan meraih prestasi.

Pengamat tenis nasional August Ferry Raturandang dalam pesan singkatnya yang diterima Antara di Medan, Selasa mengatakan, jika ingin tenis Indonesia maju, maka pembinaan sumber daya manusianya tidak boleh terputus, terutama yang di daerah-daerah.

Karena memang sebenarnya di daerah cukup banyak bibitbibit atlet potensial, yang jika kemampuannya terus diasah melalui pembinaan yang panjang, tidak mustahil kedepan merekalah yang merajai pertenisan Indonesia.

"Namun sayangnya berbagai potensi yang ada di daerah tersebut selama ini terabaikan. Itu karena pengurus Pelti yang 'melempem', komunikasi internalnya sendiri juga sudah macet," katanya.

Ia mengatakan, beberapa daerah seperti halnya Kota Medan sebenarnya sudah memiliki lapangan tenis yang cukup memadai seperti di Kebun Bunga dan Universitas Negeri Medan (Unimed).

Namun keberadaan lapangan tersebut belum cukup optimal untuk dijadikan sebagai media pembinaan atlet, karena minimnya pengurus Pelti setempat menggelar turnamen terutama turnamen untuk usia dini.

Terkait sulitnya mendapat sponsor untuk menggelar turnamen, hal itu tidak dapat dijadikan alasan, karena tanpa sponsor juga sebenarnya bisa digelar turnamen.

Ia mencontohkan, pihaknya rutin menggelar AFR Tenis Remaja di Jakarta sejak tahun 2009 yang sampai sekarang sudah 59 kali digelar tanpa sponsor sama sekali.

Artinya, jika memang ada niat untuk menggelar turnamen, meski tanpa sponsor juga dapat dijalankan.

"Jika ada niat pasti Tuhan berikan jalan. Perlu saya sampaikan bahwa kalau mau prestasi atlet naik, dia harus ikut 12 kali turnamen dalam setahun. Nah sekarang mana ada atlet asal Medan di tingkat nasional. Padahal Medan memiliki lapangan tenis memadai," katanya.Q ant

Potensi tenis yang ada di daerah dinilai masih terabaikan sebab itu sangat jarang muncul dan meraih prestasi.

Rabu Pon, 18 JANUARI 2017

Setahun Difungsikan Gedung RSUD Senilai Rp 18 M Mulai Rusak l Sambungan hal 1

RSUD Nganjuk,” terang Koordinator Divisi Hukum dan Infokom LSM Jawa Dwipa Endro Santoso Dipl, Selasa (17/1).

Endro Santoso yang berada di Gedung Bougenvile B melihat secara langsung sejumlah retakan pada dinding yang diduga akibat kesalahan pelaksanaan konstruksi. Selain itu, lantai dua juga sudah mengalami kemiringan karena bagian pondasi ada yang ambles. Secara mencolok, din­ ding sisi selatan gedung bougenvile B retakannya merata mulai dari Barat hingga Timur gedung.

“Jika memang saat pelaksanaan dilakukan de­ ngan baik, saya kira tidak akan muncul retakan pada dinding,” terang Endro Santoso.

Saat ini, Endro Santoso mengaku tengah melakukan kajian teknis dengan sejumlah konsultan bangunan sipil untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan dalam proses pembangunan. Jika memang ada kesalahan teknis, dikatakan Endro Santoso, akan memberikan solusi teknis kepada RSUD Nganjuk untuk melakukan perbaikan.

Lebih jauh Endro Santoso mengaku, jika ditemukan adanya unsur kesengajaan pengurangan kualitas teknis dalam proses pembangun­an, dirinya akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Tinggi maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami akan memanfaatkan jalur yang prosedural baik secara hukum maupun birokrasi agar masyarakat tidak terus dirugikan karena tindakan koruptif dari beberapa oknum,” tegas Endro Santoso.

Menanggapi adanya penurunan kualitas gedung bougenvile B dan sejumlah kerusakannya, pihak RSUD Nganjuk melalui Humas Eko Santoso mengaku jika masalah teknis bangunan RSUD Nganjuk dia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian. Karena penurunan kualitas suatu gedung, dikatakan Eko Santoso, diperlukan adanya kajian secara teknis yang dilakukan oleh ahlinya. Selain itu, saat ini gedung bougenvile B juga belum sepenuhnya difungsikan karena keterbatasan tenaga medis.

Baru lantai satu dan lantai tiga saja yang telah difungsikan untuk merawat pasien, sedangkan lantai dua masih kosong. “Soal masalah teknis bangunan, RSUD Nganjuk memang tidak memiliki ahli di bidang sipil.

Namun demikian evaluasi dan kajian ter­ hadap gedung bougenvile B akan dilakukan oleh tim,” terang Eko Santoso. n ris

2016, Investasi Jatim Serap 633.353 Tenaga Kerja l Sambungan hal 1

Rp 38,81 triliun dan menyerap 49.247 tenaga kerja. Sehingga total realisasi investasi untuk PMA dan PMDN sebanyak 858 proyek dengan total investasi Rp 60,14 triliun dan menyerap 85.033 tenaga kerja.

“Yang cukup menonjol adalah realisasi investasi PMDN non fasilitas sebanyak 108.804 unit usaha dengan total Rp 58,24 trilun dan menyerap 548.320 tenaga kerja. Sehingga total realisasi sampai dengan triwulan III 2016 berhasil menyerap 633.353 tenaga kerja,” terang politisi PKS yang akrab disapa Kang Irwan itu, Selasa (17/1).

Irwan mengungkapkan bidang usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja pada PMDN non fasilitas adalah perdagangan, yakni sebanyak 252.158 orang. Berikutnya bidang usaha pertanian sebanyak 142.461orang tenaga kerja.

Bondowoso menempati kabupaten yang menyumbang tenaga kerja tertinggi pada PMDN non fasilitas sebanyak 182.313 orang tenaga kerja, berikutnya Kota Surabaya sebanyak 135.874 orang tenaga kerja.

“Hasil di 2016 ini cukup menggembirakan, karena itu saya mendorong agar kinerja realisasi investasi bisa terus ditingkatkan pada 2017. Kegiatan promosi investasi Jawa Timur juga harus semakin ditingkatkan. Saya juga berharap iklim politik di Jawa Timur tetap kondusif, sebab iklim investasi tentunya akan kondusif pula,” pungkas anggota dewan asal Dapil Jatim III tersebut. n cty

Lestarikan Budaya l Sambungan hal 1

namun rasanya sungguh berbeda. Menyenangkan dan ada suasana hati yang tidak bisa dilukiskan,” tutur Kepala Program Studi (Kaprodi) Akuntansi Universitas Widya Gama Malang Dr Ana Sopanah saat ditemui usai latihan menari di Sekolah Budaya Tunggulwulung Lowok Waru Kota Malang beberapa waktu lalu.

Bagi Ana, latihan menari merupakan pengalaman yang baru sekaligus menantang untuk dilakukan.

“Menari bukan hanya persoalan keterampilan, tetapi juga menyangkut hati dan perasaan. Jadi bukan hanya menggerakkan tangan atau anggota badan tetapi butuh keselarasan antara gerakan dengan rasa dan hati,” kata Ana yang juga Ketua Humas Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kota Malang ini.

Menurut Ana, demikian perempuan yang selalu tampil modis ini biasa dipanggil, kegiatan menari yang sedang digandrunginya tersebut merupakan program kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dengan Sekolah Budaya Tunggulwulung Kota Malang yang diasuh oleh budayawan Malang sekaligus guru seni tari Yongki Irawan.

“Kami berlatih Tari Topeng Grebeg Jawa dan rencananya akan dipentaskan di pelataran Candi Badut yang akan dihadiri Wali Kota Malang,” jelas Ana yang juga dipercaya sebagai Ketua Forum Alumni Kors HMI-wati (Forhati) Kota Malang ini.

Tarian yang nantinya akan dibawakan secara kolosal ini jelas Ana, menggambarkan jiwa keperwiraan seorang prajurit yang akan berangkat ke medan perang.

Ketika ditanyakan alasan ikut latihan menari, Ana mengaku selain alasan untuk melestarikan budaya, panggilan jiwa sebagai warga Polowijen -kampung di mana Tari Topeng Malang diciptakan oleh Mbah Tjondro Suwono alias Mbah Reni-- juga menjadi faktor pendorongnya.

Tari Topeng Malang yang menjadi ikon budaya Malangan dapat menggerakkan ekonomi kreatif dan mampu memberdayakan masyarakat.

“Mbah Reni berasal dari Polowijen dan makamnya juga ada di Polowijen yang ditetapkan sebagai situs budaya Polowijen oleh Disparbud Kota Malang. Sebagai warga Polowijen tentu saya juga ikut terpanggil untuk ikut melestarikannya,” tuturnya lagi. n why

11

SAMBUNGAN 51 TKA Diduga Langgar Aturan Ditemukan Bekerja di Gresik l Sambungan hal 1

Tiongkok ini juga melanggar aturan karena tidak melakukan transfer pengetahuan dari para TKA ke tenaga kerja lokal. “Karenanya kami memberikan nota sanksi pertama bagi perusahaan ini,” kata Sukardo.

Dari data yang dimiliki Disnaker, dari 51 TKA yang bekerja di perusahaan itu, 40 mampu menunjukkan paspor, izin tinggal serta izin bekerja. Sedangkan delapan lainnya sedang cuti pulang ke Tiongkok, kemudian dua pekerja sedang mengurus izin kerja dan satu lagi pekerja tidak mampu menunjukkan dokumen apapun.

Untuk satu pekerja ini, pihak Imigrasi kemarin juga langsung membawa yang bersangkutan ke kantor Imigrasi untuk melakukan interogasi dan memproses deportasi jika yang bersangkutan benarbenar tidak mampu menunjukkan dokumen lanjutan.

Dalam sidak itu diketahui, TKA dipekerjakan dengan alasan karena mesin yang didatangkan dari Tiongkok tersebut memang diperlukan tenaga kerja yang bisa menguasai alat itu. “Banyak mesin menggunakan bahasa asing. Orang lokal tidak mempunyai kemampuan itu. Kita memang belum ada transfer teknologi, nanti secepatnya akan dibuat SK untuk bisa melakukan hal itu,” kata Asisten Direktur Utama PT Bahagia Steel, Lala.

Sementara itu, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo yang turut hadir dalam sidak kemarin menegaskan kalau Pemprov Jatim bersama Kanwil Hukum dan HAM Jatim bersepakat menegakkan aturan perundangan. “Penegakan tersebut untuk memberikan keadilan bagi tenaga kerja Jawa Timur.

Penegak­an akan terus dilakukan, apalagi pintu ASEAN telah dibuka lebar,” tandasnya.

Dalam sidak kemarin, gubernur

juga menjanjikan tiga bulan lagi akan datang ke perusahaan tersebut melakukan sidak untuk melihat transfer teknologi yang maksimal berlangsung selama tiga bulan.

Menurutnya jika perusahaan harus melakukan pendampingan bagi seluruh TKA sehingga proses transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal bisa berjalan dengan cepat.

“Transfer pengetahuan ini wajib sifatnya. Jadi silakan perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing di bidang-bidang tertentu tapi harus dilakukan pendampingan oleh tenaga kerja lokal,” ujar Pakde Karwo, panggilan karibnya.

Pakde Karwo ke depan juga akan melakukan sidak TKA ke kantong-kantong TKA, terutama di industri manufaktur.

Dalam sidak kemarin juga diikuti oleh tim dari Imigrasi. Bahkan inspektur dari Kementerian Hukum dan HAM RI juga ikut langsung dalam sidak. n rac

Jalan Nasional yang Rusak di Pasuruan Telan Satu Korban l Sambungan hal 1

Korban yang melaju dari arah Timur terlindas ban belakang truk bermuatan batako yang berjalan dari arah yang sama.

“Kami menduga korban menghindari jalan berlubang. Karena tak bisa mengambil keseimbangan, ia pun langsung terjatuh. Saat terjatuh itulah korban tertabrak truk. Kami akui, jalan dari Gempol hingga Kota Pasuruan banyak yang lubang,” terang Kanit Laka Lantas Polres Pasuruan Kota Ipda Edy Susilo kepada sejumlah wartawan di lokasi kejadian, Selasa (17/1).

Korban yang meninggal di lokasi tersebut dievakuasi warga ke depan sebuah ruko dan ditutupi kain, selanjutnya dibawa ke RSUD dr R Soedarsono dengan mobil polisi.

Atas kecelakaan tersebut, pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ia hanya mengimbau kepada pengguna jalan, baik roda dua maupun roda empat harus ekstra hati-hati jika melewati jalur nasional di pantura Surabaya-Banyuwangi, tepatnya di sepanjang jalan mulai dari Gempol

hingga Kota Pasuruan.

“Kami imbau agar pengendara berhati-hati karena banyak jalan berlubang yang rusak akibat curah hujan yang tinggi di jalur pantura Gempol hingga Kota Pasuruan,” tegas Edy Susilo.

Warga Minta Diperbaiki Tak kunjung diperbaikinya jalan nasional yang rusak dan bergelombang tersebut membuat warga sekitar mengeluh. Bahkan warga menilai pemerintah tak tanggap terhadap permasalahan rakyatnya.

Warga Karangketug Kota Pasuruan M Hadi mengeluhkan sikap pemerintah yang tidak memperhatikan kerusakan jalan tersebut.

Padahal, jalur tersebut merupakan penopang perekonomian warga.

Terlebih di musim penghujan seperti saat ini kondisinya semakin memicu rawan kecelakaan. Sebab, banyak terdapat genangan air.

“Ironi sekali, jalan rusak dan bergelombang ini dibiarkan saja selama dua bulan lebih. Dan tidak ada tanda-tanda dilakukan perbaikan. Kemarin hanya di Jalan Raya Tambakrejo Kraton dan itu setelah

dilihat Bapak Wakil Gubernur hanya diuruk saja. Jarak dari jalan yang diuruk dengan warga yang terperosok jalan berlubang hingga meninggal itu kurang lebih sekitar 500 meteran. Jangan sampai jatuh hingga banyak korban dulu, baru diperbaiki permanen,” terang M Hadi.

Ia bersama warga lainnya hanya berharap kepada pemerintah supaya secepatnya memperbaiki jalan yang rusak tersebut.

Sementara itu, Kementerian PU Pera dalam hal ini PPK Gempol-Bangil-Pasuruan-Probolinggo, Purnyoto menyampaikan pemeliharaan jalan nasional harus menunggu proses lelang tender untuk melakukan perbaikan.

“Memang semuanya jalan nasional yang rusak akan ditangani pada 2017. Poses lelang masih berjalan dan awal Februari ada pemenangnya. Kami tetap bekerja untuk masyarakat dan semoga cuaca baik. Tapi saat ini kami hanya bisa menguruk jalan yang berlubang dulu. Seperti halnya di Jalan Raya Tambakrejo Kraton,” kata Purnyoto. n hil

Peserta seleksi mahasiswa baru di Unair. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2017 baru dibuka pendaftarannya April mendatang. Namun, PTN sudah mulai berancang-ancang untuk mendapatkan kuota SBMPTN dengan metode Computer Based Test (CBT).

PTN Berburu Kuota SBMPTN CBT l Sambungan hal 1

mampu sampai 300-an peserta.

Hanya saja, ketentuan kuota tersebut bergantung hasil survei tim panitia pusat. Tim ini berisikan orang-orang yang ahli di bidang IT,” kata Warsono dikonfirmasi, Selasa (17/1). SBMPTN tahun lalu, lanjut Warsono, Unesa menerima kuota 60 peserta CBT. Sementara di Universitas Airlangga (Unair) yang tahun lalu mendapat jatah 160 peserta SBMPTN CBT, tahun ini kampus tertua di Jatim ini siap menyediakan untuk 1.000 peserta ujian SBMPTN CBT. “Ke depan, CBT akan terus didorong. Jumlah 30.000 itu masih tak sampai 5 persen dari total, itu kecil sekali. Oleh karena itu kita akan mendorong, kita mendukung penuh kebijakan itu,” ujarnya.

Seperti diketahui, SBMPTN CBT di Panlok 50 tahun lalu hanya terbagi menjadi 160 peserta di Universitas Airlangga (Unair), 60 peserta di Insitut Teknologi Sepu-

luh Nopember (ITS) dan 60 sisanya di Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Namun, tahun ini Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jatim juga ingin ikut ambil bagian.

Hal itu disampaikan Wakil Rektor 1 UPN Ramdan Hidayat.

Menurutnya, pihak universitas akan mengajukan komputer yang berada di Fakuktas Ekonomi Bisnis (FEB) dan Fakultas Ilmu Komputer (FIK). “Kami sedang mempersiapkan standarnya, kalau bisa ya 30 sampai 60 peserta inginnya. Tetapi semua menunggu keputusan pusat apakah sesuai kriteria atau tidak,”jelasnya.

Terpisah, Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Syamsul Huda mengatakan, dalam proses penerimaan mahasiswa baru UINSA menggunakan jalur yang ditetapkan Kemenristekdikti dan Kementerian Agama (Kemenag). Alhasil, terdapat lima jalur penerimaan mahasiswa baru, yakni SNMPTN,

SBMPTN, SPAN-PTKIN, UMPTKIN, dan mandiri.

“Untuk SBMPTN CBT kita belum ada pemberitahuan dari Kemenristekdikti tentang kuota. Tapi yang jelas, di jalur UM-PTKIN milik Kemenag tahun lalu kita sudah pakai CBT. Tahun ini akan menggunakan kembali,” terangnya.

Dia mengungkapkan, SBMPTN CBT tahun lalu UINSA tidak menerima kuota dari Kemenristekdikti.

Apalagi, kuota nasional tahun lalu hanya 2.500 peserta. “Sekarang kemungkinan sekitar 30.000 lebih,” ungkapnya.

Kalaupun Kemenristekdikti menunjuk UINSA sebagai salah satu penyelenggara SBMPTN CBT, Syamsul mengaku siap. “Kalau dari segi infrastruktur sebenarnya kita tidak ada masalah kalau ditunjuk Kemenristekdikti. Karena kami punya komputer dari IDB itu sekitar 200 komputer, baru semuanya. Itu yang kemarin dipakai CBT jalur mandiri dan UMPTKIN,” pungkasnya. n tam

Perpanjangan Outsourcing SD-SMP Tuntas, SMA/SMK Masih Ngambang

l Sambungan hal 1

didikan (DP) Surabaya untuk mencari solusi terkait status mereka. “Problemnya semua P3D (Personel, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi) SMA/ SMK telah diberikan ke provinsi baik PNS, honorer maupun outsourcing,” terang Ketua DP Surabaya Martadi dikonfirmasi kemarin.

Martadi mengakui, tenaga outsourcing memang diangkat oleh Pemkot Surabaya. Namun, setelah kewenangan itu beralih ke provinsi, semua personel diserahkan ke provinsi. Dari sini, tenaga outsourcing itu terklasifikasi menjadi tiga. Pertama tetap bekerja di SMA/SMK dan dibayar sekolah. Kedua tetap bekerja di SMA/SMK namun tidak jelas siapa yang akan membayar karena tidak mengantongi SK pengangkatan. “Ketiga, maaf, ada juga yang sudah berhenti bekerja atau sudah tidak dipakai lagi oleh sekolah,” terang dia.

Menurut Martadi, hal ini perlu segera mendapat respon dari pemerintah baik Pemkot Surabaya maupun Pemprov Jatim. Keduanya harus bertemu dan membicarakan solusinya. Karena ini menyangkut nasib orang.

“Terlebih mereka sudah berusia di atas 40 tahun,” terang dosen Universitas Negeri Surabaya itu.

Dari pertemuan itu, DP Surabaya mendorong untuk melakukan audiensi dengan gubernur atau Dindik Jatim. Meski sebelumnya tenaga outsourcing ini sudah pernah wadul ke cabang Dindik Jatim wilayah Surabaya.

“Tapi tidak ada kepastian, karena itu mudah-mudahan dengan jalan ini mereka segera mendapat kejelasan,” tutur Martadi.

Apakah menjadi tetap honorer di sekolah atau dikembalikan ke pemkot, lanjut Martadi, harus ada kejelasan.

Sementara itu, Sekretaris Dindik Surabaya Aston Tambunan menuturkan, tahun ini sebanyak 1.316 tenaga outsourcing SD/SMP kembali diperpanjang kontraknya. Sejak Senin (16/1) hingga hari ini, proses penandatangan kontrak dilakukan secara bergelombang. “Ada tiga jenis outsourcing, tenaga kebersihan, tenaga admin dan keamanan. Perpanjangannya dilakukan secara bergantian,” tutur Aston.

Aston menuturkan, dari seluruh tenaga outsourcing SD,SMP yang diangkat Pemkot Surabaya telah diperpanjang. Kecuali empat orang yang tidak diperpanjang karena faktor penilaian dari sekolah. “Sekolah yang menilai bagaimana kinerjanya, rapor kinerjanya jelek dari sekolah jadi tidak diperpanjang,” tutur dia.

Disinggung soal outsourcing SMA/SMK, Aston hanya menjawab itu sudah bukan menjadi kewenangannya untuk melakukan perpanjangan. n tam

Jalan Rusak, Dishub Jatim Akui Terima Banyak Keluhan l Sambungan hal 1

yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, dari 1.421 kilometer jalan provinsi maupun jalan nasional, hingga Januari 2017 yang mengalami kerusakan sebanyak 158,17 kilometer atau 11,31 persen. Kondisi ini lebih baik dibanding pada semester I 2016 yang rusaknya mencapai 196,255 kilometer atau 13,811 persen.

Beberapa kondisi jalan tidak mantap di Provinsi Jatim di antaranya yakni Babat hingga perbatasan Kabupaten Jombang sepanjang 12,93 km, perbatasan Kota Lamongan hingga perbatasan Kabupaten Mojokerto 3,10 km, perbatasan Kota Bojonegoro hingga perbatasan Kabupaten Nganjuk 6,6 km, perbatasan Kota Sampang hingga Omben sepanjang 1,47 km, dan tersebar di Jatim sepanjang 87,56 km.

“Keluhan secara tertulis memang tidak, tapi secara lisan kita sering mendapatkannya. Mereka mengeluhkan jalan-jalan di Jatim yang rusak.

Khususnya jalan nasional yang menghubungkan antara kabupaten/kota di Jatim. Seperti Jalan Daendels, Jalan Surabaya-Banyuwangi, atau jalur lainnya seperti Mojokerto, Jombang dan lain sebagainya,” kata Wahid dikonfirmasi, Selasa (17/1).

Rusaknya jalan di Jatim itu, kata Wahid, mengakibatkan kendaraan cepat rusak. Di antaranya adalah per dan ban kendaraan yang paling rawan rusak.

Selain itu, waktu tempuh juga semakin lama karena beberapa ruas jalan yang rusak dipastikan akan terjadi kemacetan. “Para pengusaha minta segera ada penanganan mengenai jalan rusak ini,” ungkapnya.

Mantan Pj Bupati Lamongan ini menyebut, jalanjalan yang rusak di Jatim mayoritas adalah jalur ekonomi strategis. Salah satunya adalah kerusakan Jalan Daendels di Gresik yang merupakan jalur eknomi paling sibuk di Jatim. Sebab di jalur itu ada Pelabuhan Lamongan Shorebase, Pelabuhan Penyeberangan Paciran, Pelabuhan Laut Sedayu Lawas, Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

“Saat Jembatan Sembayat ditutup kendaraan berat, kendaraan angkutan ini harus memutar lewat Tuban yang jarak tempuhnya bertambah 110 kilometer. Penambahan jarak 110 kilometer ini tentu menambah cost. Kalau jalan dibiarkan rusak, tentu perekonomian Jatim bisa tertanggu.

Dan salah satu keluhan dari pengusaha angkutan ini larinya ke Dishub,” katanya.

Lebih lanjut, Wahid mengatakan, berdasarkan penelitian Prof Agus Taufik Mulyono dari Universitas Gajah Mada (UGM), faktor kerusakan utama jalan ada tiga. Pertama karena air, lalu kualitas kontruksi dan overload.

“Untuk masalah overload, di Jatim Alhamdulillah setelah di jembatan timbang kita lakukan operasi full komputerisasi, telah terjadi penurunan onverload yang sangat signifikan. Dari 52 persen pelanggaran yang ditemukan, pada 2016 tinggal 23 persen kendaraan yang melakukan penurunan.

Jadi masalah overload di jalan mulai turun di Jatim,” ungkapnya.

Untuk kerusakan jalan yang disebabkan air atau buruknya kontruksi, katanya, bisa dilihat secara kasat mata. “Kalau disebabkan air dan konstruksi yang jelek, itu bisa dilihat jalan itu berlubang-lubang, hingganya akhirnya semakin lebar dan hancur. Kalau karena overload, jalannya itu ambles membentuk alur. Sekarang tinggal dilihat saja jalan rusaknya bagaimana,” tandasnya. n iib

Mulai Diminati Wisatawan Domestik, Berkunjung Baru Sepekan Sekali

l Sambungan hal 1

kan biogas di tempatnya. “Wisatawan dari Lamongan itu dari berbagai kalangan,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (Abiparo) Bojonegoro Wahyu Setiawan yang menyatakan juga pernah membawa puluhan wisatawan dari berbagai daerah di Jatim dan Jateng ke objek wisata setempat.

“Saya berani membawa mereka karena rasa tahu Ledokkulon tidak kalah dengan

tahu Sumedang atau tahu takwa Kediri,” kata dia yang juga memiliki agen wisata.

Hanya saja, menurut dia, pemkab bersama kelompok sadar wisata (pokdarwis) perajin tahu harus melakukan pembenahan secara menyeluruh di lokasi objek wisata setempat.

Dalam melakukan pembenahan, lanjut dia, juga mengajak pelaku wisata untuk bisa menjadikan objek wisata kuliner tahu di kelurahan setempat memiliki nilai jual. Ia memberikan contoh di objek wisata kuliner

tahu belum ada penunjuk arah menuju lokasi yang bisa dikunjungi wisdom.

Lainnya, tata cara penyajian juga masih tradisional, sehingga harus dikemas menjadi menarik. Yang tidak kalah penting, lanjut dia, pembenahan kebersihan lingkungan perajin tahu perlu dilakukan karena limbah tahu di perajin tahu Kelurahan Ledokkulon masih belum dilengkapi dengan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL).

“Saya optimistis kalau ada pembenahan menyeluruh maka objek wisata

kuliner tahu bisa memiliki nilai jual,” katanya menegaskan.

Kepala Kelurahan Desa Ledokkulon Kecamatan Kota Bojonegoro Sumantri menjelaskan pengembangan Ledokkulon sebagai objek wisata kuliner terhambat dengan anggaran yang dimiliki kelurahan. “Kami tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk melakukan penataan industri tahu Ledokkulon menjadi lokasi objek wisata, karena kelurahan tidak memperoleh anggaran seperti desa,” katanya. *

UTAMA

12

Selasa Pahing, 17 JANUARI 2017

Bercanda Berkata Bawa Bom

Dua Jamaah Umroh Asal Kabupaten Pasuruan Ditahan di Jedaah Dua jamaah umroh asal Kabupaten Pasuruan ditahan petugas keamanan Arab Saudi di Jeddah. Ditahannya jamaah umroh yang bernama Tri Ningsih (50) warga Dusun Pilangsari, Desa Beji, Kecamatan Beji dan Umi Widayani (56) warga Jalan Bendosolo, Desa Pogar, Kecamatan Bangil karena bercanda membawa bom.

Kuasa hukum, Suryono Pane bersama keluarga yang ditahan di ruang advokat Pengadilan Negeri Bangil, Kabupaten Pasuruan, Selasa (17/1).

LINTAS PERISTIWA

Wagub Minta Pemuka Agama Kembangkan Sikap Toleransi Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf menyatakan, para pemuka agama saat ini mempunyai pekerjaan rumah untuk bisa memberikan suatu pembelajaran kepada umat. Yakni mengembangkan sikap saling pengertian, saling menghargai dan saling menghormati melalui komunikasi yang makin intensif.

"Beda keyakinan merupakan keragaman, tidak boleh dimaki-maki, hal itu tidak pantas dan bisa menimbulkan ketegangan," kata Saifullah Yusuf, pada Seminar Wawasan Nusantara yang digelar DPD Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Jatim, di Aula Gereja Maranatha, Surabaya, Selasa (17/1). Menurutnya, karena situasi politik yang membuat pengelompokan masyarakat nampak makin renggang dan rasa pengertian sedikit berkurang. Padahal, semua ajaran agama di Indonesia mengembangkan toleransi, saling menghormati keyakinan agama lain. Untuk itu, para pemuka agama harus mengajarkan saling menghormati dalam keberagaman, tetap bisa membimbing umat dengan baik sehingga Jatim aman dan nyaman Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf mengatakan, yang harus dilakukan ke depan adalah para pemuka agama harus lebih sering komunikasi ke dalam dan keluar, dengan sering mengadakan pertemuanpertemuan. Q iib

Atas ditangkapnya dua jamaah tersebut membuat keluarganya cemas. Karena hingga saat ini belum ada kabar dari pemerintah.

"Atas penahanan itu membuat keluarga kami hingga saat ini menjadi cemas. Saya sudah mendatangi pihak travel, tempat mendaftarnya. Tapi mereka hanya bilang tak bisa berbuat apaapa, saat ini masih di urus negara," ujar Berlin Marganita, anak kandung Umi Widayani di ruang advokat Pengadilan Negeri Bang-

il, Kabupaten Pasuruan didampingi kuasa hukumnya, Suryono Pane, Selasa (17/1).

Menurut Berlin, hingga saat ini ia belum juga belum menerima kabar dari Kementerian Agama maupun Kementerian Negeri.

"Saya sudah menelepon langsung ke beliau. Semuanya dalam keadaan sehat. Tapi yang saya herankan, kenapa dengan kasus ini. Padahal hanya bercanda. Katanya saat dipindah tasnya, sang pramugari bertanya isinya apa.

Merekapun bilang kalau dari

Arab membawa oleh-oleh, tak mungkin kan membawa bom.

Saat itulah, pramugarinya itu cepat banget melaporkannya ke kokpit pesawat," katanya.

Kedua keluarga hanya mengharapkan agar keduanya yang saat ini di tahan di Jeddah supaya dipulangkan. Karena, semua anggota rombongan jamaah umrah tersebut sudah sampai di tanah air. "Kami disini ini masih ada ikatan saudara. Harapan kami agar mereka segera dibebaskan," tegas Berlin Marganita.

Sekadar diketahui, informasinya dua orang tersebut diamankan di Jeddah sejak tanggal 11 Januari 2017 lalu hingga saat ini.

Mereka berangkat Umroh menggunakan tour travel Hijrah Tour yang kantornya berada di Sukorejo, Kabupaten Pasuruan dan

menggunakan pesawat Royal Brunei Airlines.

Tri Ningsih dan Umi Widayani merupakan satu keluarga. Mereka berangkat bersama empat orang yakni Mohammad Andono (60) kakak pertama Umi Widayani, Umi Widayani, Tri Ningsih dan Lyan Widia.

Sementara itu, Kuasa Hukum keluarga jamaah, Suryono Pane mengungkapkan pihaknya terus berkoordinasi dengan kementerian agama dan kementerian luar negeri terkait penahanan tersebut. "Pemerintah sudah berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi.

Informasinya kasus ini sudah ditangani dan sudah ada mediasi antara pemerintah dan pihak Arab Saudi. Untuk masalah itu, kedua jamaah sudah ditanyakan clear," papar Suryono Pane. Q hil

Perbaiki Jalan Kalianak, Siapkan Rp 26 M Surabaya, Bhirawa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII mengaku telah menganggarkan perbaikan jalan rusak di Jalan Kalianak, Surabaya sebesar 26 miliar di tahun 2017. Proses pengerjaannya pun akan dilakukan pada akhir bulan ini.

Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan BBPJN VIII Yudi Widargo mengatakan proses pengerjaan Jalan Kalianak yang rusak akan dimulai pada akhir Januari 2017. Pihaknya mengaku telah menganggarkan 26 miliar untuk perbaikan jalan Kalianak sepanjang 2,6 kilometer yang mengalami rusak parah.

"Berdasarkan survey awal, jalan yang rusak sepanjang 2,6 kilometer. Namun, kerusakan itu akan terus berkembang. Kami telah menganggarkan 26 miliar untuk perbaikannya sementara ini," katanya saat ditemui Harian Bhirawa, Selasa (17/1) kemarin.

Namun, menurut dia, kerusakan jalan akan terus berkembang di tengah intensitas curah hujan yang semakin tinggi. Solusinya, ia akan meminta kembali anggaran ke pusat kalau semisal ada tambahan kerusakan lainnya sepanjang Jalan Kalianak. "Solusinya kami akan meminta kembali ke pusat. Untuk sementara ini yang diperbaiki hanya sepanjang 2,6 kilometer menyesuaikan anggarannya," jelasnya.

Yudi menjelaskan penyebab kerusakan jalan antara lain berdirinya bangunan-bangunan serta gudang di kanan-kiri sepanjang Jalan Kalianak. Dimana, bangunan tersebut lebih tinggi dari jalan sehingga membuat Jalan Kalianak seperti saluran air.

"Faktor jalan rusak penyebabnya yakni munculnya genangan karena kiri kanan jalan didirikan bangunan dan gudang yang tingginya melebihi jalan. Naiknya hingga satu meter. Ini otomatis airnya lari ke jalan seperti saluran air," ujarnya. Q geh

hilmi husein/bhirawa

Petugas kepolisian dilokasi longsor yang menghubungkan kawasan wisata Prigen, Kabupaten Pasuruan dan kawasan wisata Trawas, Kabupaten Mojokerto, Rabu (17/1) sore.

Jalur Prigen-Trawas Longsor, Roda Empat Dilarang Melintas Pasuruan, Bhirawa Jalan yang menghubungkan kawasan wisata di Prigen, Kabupaten Pasuruan menuju Trawas, Kabupaten Mojokerto mengalami longsor. Longsoran sepanjang 20 meter dengan kedalaman kurang lebih 10 meter berada di atas simpang tiga Jurang Ampel Dusun Sumbangrejo, Desa Lumbangrejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Selasa (16/1) petang.

Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak Satlantas

Polres Pasuruan menghimbau untuk sementara jalur tersebut tidak dilalui kendaraan roda empat. Hanya kendaraan roda dua yang bisa melaluinya.

Kasatlantas Polres Pasuruan, AKP Evon Fitrianto menyampaikan longsoran di Dusun Sumbangrejo, Desa Lumbangrejo memang cukup parah, sehingga jalan tak bisa dilalui. Alternatifnya, arus lalu lintas ditutup dan digunakan sistem jalur satu arah.

"Untuk sementara waktu, kendaraan roda empat yang menuju ka-

wasan wisata Trawas atau sebaliknya (Prigen, red) tak bisa melintas, karena jalannya sempit. Kalau sepeda motor masih bisa melintas tapi harus bergantian," ujar AKP Evon Fitrianto, Rabu (17/1) sore.

Saat ini, pihaknya sudah memasang tanda garis police line di lokasi longsor. Iapun hanya menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk waspada dan ekstra hati-hati saat melintasi jalan tersebut. Karena jalanan di lokasi itu sangatlah curam serta berbahaya. Q hil

Komisi A DPRD Jatim Beri Semangat Bakorwil V Jember Tingkatkan Layanan Publik dan Kembangkan Potensi Pertanian

Terbentuknya Badan Koordinator Wilayah (Bakorwil) baru di Jember mendapat perhatian khusus dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Perhatian khusus itu diwujudkan dalam bentuk kunjungan kerja ke Kantor Bakorwil V Jember, Selasa (17/1) kemarin.

Cabai Masih Meroket

Dewan Minta Pemkot Proaktif Harga cabai rawit disejumlah pasar tradisional Surabaya makin tak terkendali, 'si mungil' pedas ini bahkan mengalami kenaikan berlipat - lipat jika dibandingkan awal bulan tahun lalu. Para pedagang sayur mematok harga sekitar 70 ribu hingga 100 ribu rupiah cabai perkilo gramnya, Komisi B DPRD minta pemkot lebih proaktif mengatasi masalah ini agar harga cabai kembali normal.

Pemerintah kota melalui Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) diharap lebih proaktif untuk menekan kenaikan harga cabai. Upaya ini harus dilakukan termasuk menambah armada untuk mengangkut cabai kesejumlah daerah yang masih mengalami kelangkaan.

"Untuk pemkot sudah melakukan operasi pasar beberapa minggu yang lalu, namun harga masih fluktuatif mulai dari 70 ribu hingga 100 ribu," ujar Anggota Komisi B DPRD Surabaya Dini Rijanti, Selasa (17/01).

Kesulitan yang dialami pemkot, kata Dini, unit armada angkut sangat terbatas, sehingga penyaluran cabai tidak merata disejumlah daerah. Hal ini yang menyebabkan harga cabai masih melambung dibeberapa tempat. Untuk itu, pemkot diharapkan bisa menambah armada untuk pengangkutan cabai ke dae-

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Dini Rijanti

rah yang mengalami kelangkaan.

Selain itu, lanjut Dini, pemkot harus lebih serius menggelar inspeksi mendadak ke pasar induk, untuk memantau langsung harga komoditi cabai khususnya cabai rawit yang mengalami lonjakan harga.

"Kenaikan harga cabai yang sudah berlangsung sebelum tahun baru dan bertahan hingga sekarang ini, karena pengaruh suplay barang ke pasar. Selain itu, produktifitas pertanian cabai di Jawa Timur menurun hingga pasokan cabai ke pasar ikut berkurang," terangnya.

Kemarau basah yang terjadi di sepanjang tahun 2016 kemarin menyebabkan produktifitas tanaman

cabai menurun, ini juga dibenarkan oleh asosiasi petani cabai, penurunan produktifitas mencapai 70 persen. Dalam kondisi normal, bisa memproduksi 10 ton per satu hektar lahan cabai, kini hanya mampu menghasilkan 2 ton per hektar.

Penyebab lainnya karena petani masih mengandalkan sistem pertanian tradisional. Mereka menanam cabai dari bibit tanaman lokal, bukan produk yang keluar dari hasil uji laboratorium. Sehingga, hasil cabai yang dihasilkan juga kurang maksimal. Selain mendorong penyediaan benih cabai hibrida, kalangan dewan juga menyerukan pemberdayaan kelompok tani. Q gat*

Rombongan Komisi A dipimpin Ketua Komisi A Dr H Freddy Purnomo. Terlihat ikut dalam kunjungan kerja tersebut di antaranya HM Miftahululum MSi, Bambang Juwono, Suparta, Fatchullah,Umar Bashor, Hasan Irsyad dan sebagainya.

Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Purnomo mengatakan kedatangannya bersama rombongan ingin memberi semangat kepada jajaran baru Bakorwil V Jember untuk menjalankan tugasnya sebagai Bakorwil baru di Jatim. "Keberadaan Bakorwil V Jember sangat strategis untuk memacu pembangunan di kawasan tapal kuda yang meliputi Banyuwangi, Jember, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Kab/Kota Probolinggo," kata Freddy Purnomo.

Freddy berharap, keberadaan Bakorwil akan bisa membantu mempercepat koordinasi antar wilayah kabupaten/Kota maupun Kab/Kota dnegan provinsi. "Bakorwil sebagai kepanjangtangan gubernur diharapkan juga bisa mempercepat dalam mengatasi masalah yang ada di wilayahnya," kata Freddy. Secara khusus, Freddy

Kepala Bakorwil V Jember Dr Ir H Abdul Hamid MP (memegang mikropon) saat memaparkan program kerja dihadapan anggota Komisi A DPRD Jatim.

juga berharap agar pimpinan dan staf tetap bersemangat untuk memulai bekerja di tempat yang baru meskipun dengan fasilitas dan SDM terbatas.

"Saya mengerti pasti untuk tahap awal perlu kerja keras, tetapai saya pervaa dibawah kepemimpian Bapak Abdul Hamid yang sudah memiliki pengalaman yang banyak akan membuat Bakorwil V Jember bisa berperan sebagaimana yang diharapkan," kata Freddy penuh harap.

Sementara itu Kepala Bakorwil V Jember Dr Ir H Abdul Hamid MP menegaskan jajarannya siap menjalankan tugas yang telah diamanahkan Gubernur. Secara khusus Abdul

Suasana kunjungan Kerja Komisi A DPRD Jatim saat mendatangi Kantor Bakorwil V Jember.

Hamid menambahkan bahwa pada tahap awal jajarannya akan memberi prioritas pada peningkatan layanan publik dan pengembangan potensi pertanian. Terkait kelembagaan Bakorwil, Hamid menjelaskan terbentuknya Bakorwil Jember karena ada perubahan regulasi sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 18/2016 tentang kewenangan pemerintah provinsi Jatim, sehingga diperlukan penguatan dan penambahan peran Bakorwil.

"Penguatan kewenangan Bakorwil akan sangat membantu keberhasilan Bapak Gubernur dalam melaksanakan peran pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pemerintah kabupaten/kota, atau kepanjangan tangan dari Gubernur untuk membantu urusan pemerintah provinsi di kabupaten/kota," ujarnya.

Sekali lagi, tegas Abdul Hamid, pembentukan Bakorwil adalah dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang menjadi urusan konkuren pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sebelum terbentuk Bakorwil V Jember, Provinsi Jatim sudah memiliki empat Bakorwil yakni Madiun, Bojonegoro, Malang dan Pamekasan. Q why*