Binder18des2015

Menurut juru tagih, para penerima raskin umumnya sudah membayar saat mengambil raskin ke panitia. Namun faktanya, panitia belum melunasi tunggakan raskin yang telah di droop ke setiap desa atau kelurahan penerima raskin sesuai data yang ada,”

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 8

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Bulog Sub Divre Madiun, Ir Rachmat Syahdjoni Putra

Jumat Legi, 18 DESEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

18 DESEMBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

09.00 Penyerahan DIPA 2016 di Gedung Grahadi.

 Wagub H Saifullah Yusuf

05.00 Meninjau Erupsi Gunung Bromo.

13.00 Makan Siang dengan Relawan Peace Corp USA di RUmdin Konjen AS. 15.00 Peresmian Posyandu di Desa Bluru Sidoarjo.

19.00 Haul KH Adlan Ali di Cukir Jombang.

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

06.30 Senam Bersama di Halaman Kantor Gubernur Jatim.

09.00 Menghadiri Penyerahan DIPA 2016 di Gedung Grahadi.

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

APBD 2016 untuk Kembangkan Industri Primer Jadikan Jatim Provinsi Industri

Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menegaskan APBD 2016 fokus untuk mengembangkan industri primer di Jatim. Rencana pengembangan sektor industri primer ini bakal dilakukan disemua daerah, sehingga cita-cita menjadikan Jatim sebagai provinsi industri akan bisa segera terwujud.

Menurut dia, fungsi belanja APBD adalah sebagai stimulus ekonomi.

Dalam hal ini, APBD Jatim digunakan untuk pengembangan industri primer, pembangunan ekonomi di Jatim, serta pembangunan sosial berkelanjutan yang berfokus pada human

development melalui program pendidikan dan kesehatan.

“Semakin fokus stimulus yang tertuang dalam APBD, maka semakin bagus,” kata Gubernur Soekarwo, saat memberikan pemaparan dalam Workshop ‘Membaca dan Memahami APBD Jatim

2016’ di Ruang Jayabaya Kantor Gubernur Jatim, Kamis (17/12).

Padke Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo, mengatakan, program utama Pemprov Jatim pada 2016 mendatang adalah menjadikan

 ke halaman 11

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat memberikan pemaparan saat acara workshop ‘Membaca dan Memahami APBD Jatim 2016, di Ruang Jayabaya Kantor Gubernur Jatim.

Rekapitulasi Tuntas, Fadeli – Kartika Menang Mutlak Lamongan,Bhirawa Rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pilkada di Lamongan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjalan dengan lancar. Hasilnya Pasangan Calon (Paslon) nomer urut dua Fadeli-Kartika(Fakta) menang mutlak.

Hasil perolehan suara menyebutkan Paslon nomer urut 1 Mujianto-Sueb memperoleh 16.191 suara. Kemudian Fadeli-Kartika meraup 448.833 suara,Sedangkan pasangan calon Nursalim-Edy Wijaya memeperoleh 165.877 suara.Terlihat dipapan rekapitulasi hampir disemua kecamatan perolehan suara Fadeli-Kartika lebih unggul,Bahkan terpaut cukup jauh dengan total suara sah 630.901 suara.

Ketua KPU Lamongan Imam Ghazali,ST

 ke halaman 11

2016, PTPN XI Siap Revaluasi Aset Rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pilkada di Lamongan menyatakan Paslon Fadeli-Kartika menang mutlak.

Pemkot Batu Bantah Ulang Proses Seleksi Direktur PDAM Batu,Bhirawa Panitia Seleksi Direktur PDAM Kota Batu, memastikan tidak mengulang proses seleksi yang telah dilaksanakan. Saat ini panitia menunggu laporan hasil seleksi dari Tim Independen tentang siapa peserta seleksi yang patut dilantik sebagai Direktur PDAM. Pernyataan ini membantah adanya desakan dari DPRD yang sempat meminta agar proses seleksi diulang karena dianggap cacat hukum.

“Proses seleksi direktur PDAM telah dilaksanakan dan tidak akan diulang. Saat ini kita masih menunggu hasil dari Tim Independen siapa yang akan direkomendasikan untuk dilantik menjadi direktur PDAM,”ujar Ketua Panitia Seleksi Direktur PDAM Kota Batu, Widodo, Kamis (17/12).

Surabaya,Bharawa PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI siap melakukan revaluasi aset di 2016 menyusul adanya kebijakan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan penghitungan kembali seluruh aset yang dimiliki. Langkah ini diyakini bisa mempermudah BUMN untuk mendapatkan pembiayaan atau investasi baru diluar skema Penempatan Modal Negara (PNM).

“Dari total aset yang kami miliki yang mencapai Rp 800 miliar, melalui revaluasi aset

kami perkirakan akan naik menjadi Rp 3,7 triliun karena melonjaknya harga lahan dan lain sebagainya. Dengan besarnya nilai aset yang kami miliki, maka PTPN XI akan bisa mendapatkan pinjaman sekitar 7 triliun dari perbankan,” ujar Direktur Utama PTPN XI, Dolly P Pulungan , Kamis (16/12/) kemarin.

Walaupun PTPN XI yakin bakal lebih mudah mendapatkan dana untuk investasi, namun ia mengaku cukup selektif dalam menanamkan investasinya. PTPN XI menetapkan kebijakan untuk

menanamkan modal dengan jangka waktu pengembalian sangat dekat. “Jika pada tahun ini kami berinvestasi, maka tahun depan sudah harus bisa menghasilkan atau berproduksi,” tekannya.

Sementara untuk pengembangan bisnis. Pulungan mengatakan bahwa pada tahun depan PTPN XI bakal masuk pada bisnis co-generation atau industri kelistrikan sebagai bisnis derivatif. Langkah ini dilakukan karena bisnis listrik dinilai cukup

Peringati HKSN, Mensos Beri Bantuan Penyandang Disabilitas

 ke halaman 11

Jangan Ada Pejabat yang Diborgol

H.Bambang Irianto

B A N YA K N YA kasus korupsi karena kesalahan pengelolaan anggara, membuat Wali Kota Madiun, H.Bambang Irianto,SH, MM menghimbau kepada para staf maupun pejabat untuk berhati-hati.

Ia berpesan agar tidak ada pejabat Pemkot Madiun berurusan dengan hukum atau diborgol oleh aparat penegak hukum.

“Jangan sampai ada pejabat yang dikecrek (diborgol), na’udzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti itu,” kata H.Bambang Irianto,

Sentil..

 ke halaman 11

 TPP Belum Cair, PNS Mulai Resah  Wah, tahun baru bisa kelabu  Sekolah Domestik Bisa Terima Siswa Asing  Gurunya sudah pandai Bahasa Inggris kah..?  Gaji PNS Idealnya Harus Segera Dinaikkan  Awas, bertambah penghasilan, banyak pula godaanya

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Menteri Sosial (Mensos) Dra Khofifah Indar Parawansa didampingi Sekdaprov Jatim Dr Ahmad Sukardi dan Kadis Sosial Jatim Dr Suksi Apt MARS sedang bercanda dengan Sutriasih salahsatu penderita UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Tubuh (RSCT) Pasuruan di halaman Dinas Sosial Jatim Jl Gayung Kebonsari Surabaya, Kamis (17/12).

Pemprov, Bhirawa Dalam memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di halaman Kantor Dinas Sosial Jatim, Kamis (17/12), Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa didampingi Sekdaprov Jatim Dr H Ahmad Sukardi dan Kepala Dinas Sosial Jatim Sukesi dan memberikan sejumlah bantuan.

Sejumlah bantuan itu diantaranya ratusan paket sembako, alat bantu bagi penyandang disabilitas, seperti alat pendengaran, kaki palsu, kursi roda, tongkat dan lain-lain serta bantuan bagiperempuan rentas kekerasan.

Selain memberikan sejumlah bantuan,

 ke halaman 11

Pemerintah Larang Ojek Daring Beroperasi Jakarta, Bhirawa Kementerian Perhubungan melarang ojek maupun taksi yang berbasis daring (online) beroperasi karena dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis mengatakan pelarangan beroperasi tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015.

“Sehubungan dengan maraknya kendaraan bermotor bukan angkutan umum dengan menggunakan aplikasi internet

 ke halaman 11

Sekolah Domestik Bisa Terima Siswa Asing Surabaya, Bhirawa Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) bukan hanya akan membuka pintu pasar tenaga kerja asing ke Indonesia dan sebaliknya. Di dunia pendidikan, momentum ini juga akan menjadi peluang masuknya siswa asing untuk belajar di sekolah domestik.

Seperti diungkapkan Kepala SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya Edy Susanto. Pihaknya mengaku tengah bersiap untuk menerima siswa asing masuk ke Surabaya. Salah satunya dengan melengkapi diri dengan standarisasi internasional. “Sekolah kami sudah memiliki ISO. Artinya, sekolahan ini tidak berbeda dengan sekolahan di luar negeri,” kata Edy, Kamis (17/12).

Sekolah yang baru saja meraih peng-

 ke halaman 11

27 Siswa Surabaya Borong Prestasi OSN dan IMSO 2015

Sains Jadi Favorit, Berkembang Lewat Klub Peneliti Belia Sains tidak selalu menjadi momok bagi para pelajar di sekolah. Karena meski njlimet mempelajarinya, tak jarang diantara para peserta didik yang memfavoritkan bidang ilmu eksakta itu. Dan itu berhasil dibuktikan 27 siswa asal Surabaya yang sukses meraih juara di dua ajang olimpiade sains nasional dan internasional.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Sudah hampir sepekan Ivander Jonathan Marella Waski pulang dari ajang International Mathematic and Science (IMSO) di Korea. Namun perasaan bangga menjadi pemenang seperti masih utuh setiap harinya.

Yah, siswa SMP Mawar Sharon Surabaya itu memang patut berbangga atas keberhasilannya membawa oleh-oleh medali emas.

“Ini ajang internasional pertama yang saya ikuti. Ternyata langsung dapat medali emas,” kata dia bangga.

Siswa kelas IX itu tidak menyangka bahwa dirinya akan berhasil membawa

pulang medali emas. “Sebab peserta lain hebat dan tangguh semua, awalnya tak percaya bisa menang,” imbuhnya.

Untuk bisa ikut kompetisi yang berlangsung pada 2-11 Desember lalu, Ivan melewati seleksi ketat. Mulanya, dari 30 siswa yang mendapat medali emas dan perak di Olimpiade Sains Nasional (OSN) diseleksi menjadi 12 siswa. Ke-12 siswa itu kemudian berangkat mewakili Indonesia. “Tapi hanya dua yang mendapatkan emas, salah satunya

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Para siswa peraih juara dalam ajang OSN dan IMSO memamerkan trophy dan medali kemenangan mereka bersama Kepala Dindik Surabaya Ikhsan.

SURABAYA

2

Jumat Legi 18 DESEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Ada 122 Sekolah di Surabaya Tolak Mendapat BOS Dindik Surabaya, Bhirawa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ternyata tidak selalu diminati sekolah. Tak terkecuali di Surabaya. Tahun ini, sedikitnya ada 122 sekolah yang menolak dana BOS sekaligus bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda). Namun, ada pula sekolah yang berminat namun secara administrasi justru tidak bisa menerima.

Sekretaris Dindik Surabaya Aston Tambunan mengatakan, paling banyak sekolah yang menolak BOS terdapat jenjang SD/SDLB/SLB, yakni 62 lembaga. Sisanya, terdiri dari 38 SMP, 11 SMA, dan 11 SMK. Sekolah-sekolah itu umumnya beralasan secara mandiri sudah mampu mencukupi kebutuhan finansialnya.

“Semuanya sekolah yang menolak itu sekolah swasta. Kalau negeri memang diwajibkan untuk menerima,” ujar Aston, Kamis (17/12).

Untuk menolak, sekolah memang tidak bisa serta merta.

Karena pihak sekolah perlu memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim melalui Dindik Surabaya. Sekolah memberikan pernyataan

apabila menolak dana BOS maupun Bopda.

“Ya tidak sembarangan bisa menolak. Kami pastinya juga melihat dulu sekolah itu benarbenar mampu atau belum secara finansial,” ujar Aston.

Ada sekolah yang menolak, ada pula sekolah yang bermasalah sehingga tidak bisa diberi BOS. Dindik Surabaya terpaksa mencabut sementara pencairan dana BOS bagi sekolah-sekolah tersebut. “Memang tidak banyak yang begitu. Kira-kira ada lima sekolah yang masalahnya belum selesai dan tidak bisa dapat BOS sementara,” ujarnya.

Aston mencontohkan sekolah bermasalah seperti Trisila yang

izin operasionalnya dicabut karena konflik sengketa lahan sekolah.Namun, ia menegaskan, kalau sudah menyelesaikan masalah tersebut, sekolah dapat segera memberikan laporan ke dinas. Dana BOS pun langsung dapat dicairkan kembali.

“Dindik memberikan surat laporan ke Dindik Jatim kalau ada sekolah yang masih sengketa,” katanya.

Berbeda dengan Bopda, penerima BOS tidak diwajibkan memiliki surat keterangan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). “BOS dari pusat, kalau Bopda dari daerah.

Hampir seluruh sekolah yang menerima BOS ya menerima

Bopda,” ujarnya.

Dia melanjutkan, dana BOS dan Bopda dapat digunakan sekolah secara seimbang. “Kalau ada kebutuhan yang belum terkaver BOS, ya bisa ditutupi dengan Bopda. Begitu sebaliknya,” terangnya. Tapi, lanjut dia, tidak bisa kebutuhan yang sudah dikaver BOS juga dikaver Bopda.

Sementara itu, dana BOS semester dua sudah mulai dicairkan ke rekening sekolah mulai Desember ini. Ada 1.174 sekolah yang menerima BOS. Terdiri dari 681 SD, 284 SMP, 107 SMA, dan 102 SMK. Pencairan dana BOS, lanjut Aston dilakukan secara bertahap. Ada tiga tahapan. Bagi sekolah yang

dapat melengkapi dokumen yang dibutuhkan lebih awal, maka semakin cepat pula sekolah menerima BOS. Salah satu dokumen yang dimaksud adalah surat pertanggungjawaban (SPj) penggunaan BOS semester sebelumnya.

“Paling banyak sekolah kendalanya pada pembuatan SPj, seringkali molor,” tambah Aston.

Jumlah dana BOS yang diterima berbeda dari satu sekolah dengan sekolah lainnya. Hal tersebut dihitung berdasarkan jumlah siswa. Pada jenjang SD, dana BOS yang diterima Rp 800 ribu per siswa. Lalu, untuk jenjang SMP, SMA/SMK, dana yang diterima Rp Q tam 1 juta per siswa.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Siaga Kebakaran Musim Pancaroba Pemkot,Bhirawa Dinas Kebakaran Pemkot Surabaya tetap siaga bencana kebakaran pada musim pancaroba seperti saat ini, terutama di kawasan padat penduduk di wilayah Kota Pahlawan tersebut.

Kepala Bidang Pembinaan Operasional Dinas Kebakaran Pemkot Surabaya, Bambang Vistadi, di Surabaya, Rabu, mengatakan pada musim pancaroba sering terjadi pemadaman listrik akibat trafo milik PLN mengalami kerusakan akibat guyuran air hujan.

"Kondisi tersebut mengakibatkan korsleting (hubungan arus pendek), khususnya di kawasan padat penduduk," katanya.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya sudah mengantisipasi melalui sosialisasi dan pelatihan warga setempat untuk tanggap kebakaran. Untuk dua kegiatan itu, lanjut dia, PMK sudah melatih secara berkala 5 kali dalam setahun, yakni pendidikan siaga kebakaran untuk kelompok masyarakat per kelurahan.

Ia mengatakan masa pendidikannya tiga hari, dengan jumlah peserta antara 35 hingga 40 orang. Selain itu, juga sosialisasi dan pelatihan pencegahan kebakaran di instasi, perusahaan, dan Q geh.ant sekolah.Q

Kantor Imigrasi Dapat Penghargaan Kepatutan layanan Publik Surabaya, Bhirawa Dua kantor keimigrasian masing-masing Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya dan Kantor Imigrasi Kelas III Kediri, Jawa Timur meraih penghargaan kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Budi Sulaksana, Kamis, mengatakan penghargaan kepatuhan standar pelayanan publik tersebut sesuai dengan UndangUndang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

“Ombudsman mengadakan penganugerahan tersebut, dimana sistem penilaiannya dilakukan secara tertutup atau secara diam-diam tanpa diketahui,” katanya saat temu media di Surabaya.

Ia mengemukakan, dua kantor imigrasi di Jawa Timur tersebut termasuk dalam 16 kantor imigrasi yang patut mendapatkan penganugerahan.

“Dari 16 Kantor Imigrasi tersebut, ada dua Kantor Imigrasi di Jatim yang mendapatkan penganugerahan tersebut, yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya dan Kantor Imigrasi Kelas III Q ant Kediri,” katanya.Q

Dibangun Box Culvert Hampir satu tahun lahan disebelah Kebun Binatang Surabaya (KBS) Jl Setail dibiarkan mangkrak selama setahun , namun kini lahan tersebut sudah mulai dibangun untuk pemasangan box culvert disepanjang jalan tersebut, Kamis (17/12).

trie diana/bhirawa

Masih Dibutuhkan 72 IPAL Komunal Atasi DPUBMP Black List Beban Pencemaran Kali Surabaya Dua Rekanan Pemprov, Bhirawa Jika ingin Kali Surabaya menjadi bersih dan menjadi air baku yang layak, maka dibutuhkan setidaknya 88 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal untuk meminimalisir beban limbah domestik yang kebanyakan berasal dari limbah rumah tangga.

Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal untuk mengolah limbah domestik di sepanjang Kali Surabaya jumlahnya masih belum ideal. Sejatinya, sedikitnya dibutuhkan 88 IPAL, namun kenyataannya IPAL komunal baru terbangun masih 16 unit saja. Menilik hal itu, maka Kali Surabaya masih membutuhkan 72 unit IPAL komunal.

“Idealnya dibangun 88 IPAL komunal. Karena 1 IPAL bisa menampung limbah domestik dari 40 rumah. Tapi sekarang baru terbangun 16 unit IPAL komunal saja,” ujar Direktur Konsorsium Lingkungan Hidup (KLH), Imam Rochan, Kamis(17/12).

Ia menjelaskan, jumlah IPAL komunal yang sedikit itu disebabkan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun sebuah IPAL juga cukup tinggi.

“Saat ini IPAL baru 16, daripemerintah, jasa tirta, dan universitas. Yang bisa bangun perusahaan menengah keatas yang ada dana CSR nya atau pemerintah melalui APBD,” katanya.

Ha itu diiyakan Kasubbid Wasdal Pencemaran Air BLH Jatim, Ainul Huri yang juga mengatakan, BLH Jatim pernah membangun beberapa IPAL komunal di Kali Surabaya. Pembangunan tersebut hanya untuk demplot atau percontohan saja.

“Kami sebenarnya tidak diperbolehkan membangun IPAL komunal secara fisik. Tapi itu kami lakukan hanya untuk percontohan saja seperti dibantaran wilayah Karah Jambangan,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk membangun satu unit IPAL komunal membutuhkan biaya sedikitnya Rp 250 juta hingga Rp 400juta.

“Semua tergantung dengan kapasitasnya. Jika limbah domestik yang ditampung lebih besar karena jumlahrumah yang cukup banyak, maka kapasitas IPAL nya juga hars lebih besar dan biayanya juga lebih tinggi,” katanya.

Ia menambahkan, pemba-

ngunan IPAL komunal tidak hanya pembuatan bak pengolahan air limbah saja namun jugatermasuk pembangunan jaringan perpipaan yang menghubungkan dengan rumah warga. IPAL komunal domestik merupakan sarana berupa sumur atau tandon yang ditanam di tanah sejumlah sembilan bak.

Untuk bak pertama berfungsi sebagai penampung awal air limbah rumah tangga. Setelah itu, disalurkan pada bakkedua dengan proses penjernihan hingga memasuki bak yang terakhir.

Pada proses di IPAL tersebut, dapat diketahuiperbedaan limbah rumah tangga yang belum dan telah diolah.

Pada bak satu, air masih tampak keruh dan berwarna kelabu, namun air hasil olahan pada bak kesembilan lebih tampak jernih dan bening. Air pada bak kesembilan tersebut yang nantinya akan salurkan ke sungai.

Adanya proses limbah domestik melalui IPAL komunal, lanjutnya, maka limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai bisamemenuhi baku mutu dan bisa menekan tingkat beban pencemaran bagi Kali Surabaya. Q rac

Gubernur Akan Tinjau Langsung Bromo Pemprov, Bhirawa Status Gunung Bromo yang masih siaga dan belum ada tanda-tanda turun mendapat perhatian serius dari Gubernur Jatim Dr H Soekarwo.

Dalam waktu dekat, mantan Sekdaprov Jatim ini bakal meninjau langsung kondisi terkini Gunung Bromo.

“Saya akan memeriksa

langsung hasil gladi dan rancangan evakusainya seperti apa. Saat ini semua antisipasi jika status dinaikkan menjadi awas sudah disiapkan semua. Makanya saya akan cek langsung persiapannya seperti apa,” kata Gubernur Soekarwo, ditemui di Kantor Gubernur Jatim, Kamis (17/12).

Menurut dia, semua kebutuhan untuk Bromo sudah disiapkan semua mulai masker, beras dan kebutuhan sembako lainnya. “Bahkan kita sudah lakukan semacam gladi bagaimana proses evakuasi, kemana tujuannya dan semua sudah kita persiapkan sebelumnya,” katanya.

Pakde Karwo, sapaan lekat

Gubernur Soekarwo, mengimbau kepada warga sekitar untuk tidak mudah panik dan terpancing dengan kabar yang tidak jelas terkait Gunung Bromo. “Pesan saya jangan terlalu dekat dengan Gunung Bromo, selalu hatihati dan jangan panik serta terus berkoordinasi dengan BPBD ,” pintanya.

Sementara itu, menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan daerah yang rawan terkena dampak erupsi Bromo. Untuk di Kabupaten Pasuruan, telah dilakukan penanganan dampak eruspi di Kecamatan Tosari Q iib dan Kecamatan Tutur.Q

Pemkot, Bhirawa Dua rekanan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya resmi masuk daftar hitam Pemkot.

Jumlah rekanan yang di-black list bisa bertambah jika masih ada kontraktor yang tidak mampu menyelesaikan proyek hingga batas waktu pada 30 Desember mendatang.

Kedua rekanan yang di-black list Pemkot yaitu CV. Sumber Artha Jaya yang menangani proyek saluran Jl Sedayu dan saluran Bulak Rukem Timur serta CV. Dua Mitra yang bertanggung jawab terhadap proyek Jembatan Undaan (U-Turn).

“Rekanan terpaksa di-black list karena progres sangat minim di ketiga proyek tersebut. Sehingga, secara kalkulasi mustahil selesai sesuai deadline,” papar Kadis PUBMP Surabaya Erna Purnawati saat dijumpai di kantornya, Kamis (17/12).

Sesuai aturan dan kesepakatan kontrak, bahwa rekanan yang di-black list dikenai sanksi berupa penahanan jaminan pelaksanaan sebesar lima persen dari nilai kontrak.

Sebelumnya, rekanan telah melewati tahapan black list meliputi tiga kali surat peringatan, verifikasi dari Inspektorat Surabaya dan penandatanganan berkas acara pemeriksaan (BAP).

Sedangkan rekanan yang dikenai denda keterlambatan tahun ini jumlahnya mencapai 55 rekanan. Setali tiga uang, jumlahnya juga diprediksi bertambah saat akhir tahun. Erna mengatakan, rekanan yang didenda keterlambatan tetap mampu menyelesaikan proyek. Hanya saja waktunya molor dari tenggat waktu yang telah ditentukan.

Adapun rumus sanksi denda keterlambatan yakni jumlah hari keterlambatan dikali seper-seribu dari nilai kontrak. Dana yang terhimpun dari black list dan denda keterlambatan masuk ke kas daerah.

Kendati demikian, tren black list DPUBMP mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2013, daftar cekal DPUBMP mencapai 27 proyek. Pada 2014 ada 7 proyek dan 2015 (per 17 Desember) sebanyak 3 proyek.Erna menjelaskan, pemberlakukan black list bagi kontraktor yang gagal memenuhi target proyek memberikan manfaat positif.

Dengan segala konsekuensinya, termasuk penahanan jaminan pelaksanaan serta dilarang terlibat proyek Pemkot selama dua tahun, diharapkan memberi pembelajaran bagi para rekanan.

Ditanya penyebab masih adanya rekanan yang terkena black list, menurut Erna mayoritas disebabkan faktor finansial pada internal rekanan.

“Biasanya kemampuan finansial kurang diperhitungkan. Rekanan menerima banyak proyek sehingga keteteran saat pengerjaan di lapangan,” terang alumnus ITS ini.Q dre.geh

Alumni Muda ITS Duga Ada Rekayasa Pemilihan Ketua IKA ITS Menjelang kongres pemilihan Ketua Ikatan Alummi (IKA) ITS Surabaya ke 6 pada tanggal 18-20 Desember 2015, sejumlah alumni muda ITS mensinyalir adanya upaya pemaksaan pelaksanaan konggres untuk tujuan orang tertentu.

Kalangan Alumni ITS yang mengatasnamakan komunitas Jaringan Alumni Muda ITS atau disingkat “ JAMU-ITS “, mempertanyakan pelaksanaan kongres pemilihan ketua periode 2016-2019 ini karena jadwal pelaksanaan konggres untuk pemilihan Ketua IKAITS, terkesan terlalu dipaksakan dan mengandung unsur kepetingan.

“Waktunya sangat mendadak dan persoalan ini sudah kami komunikasikan juga ke teman-teman alumni its yang lain, “ kata Hanif, pada rapat pertemuan alumni its di rumah salah satu alumni di daerah Wonokromo

Surabaya. Kamis (17/12).

Adanya kepetingan pribadi dan kelompok terlihat ketidak jelasan unsur panitia pelaksana namum dengan tiba-tiba menentukan jadwal serta waktu pelaksanaannya. ”Kami mensinyalir ada kepentingan pribadi dan kelompok tertentu yang terlalu memaksakan diri agar konggres IKA-ITS ini digelar dalam waktu dekat. Panitia konggresnya belum jelas juntrungnya, kok konggres akan digelar, “ ujar Hanif, alumni jurusan Teknik Fisika-ITS’92.

Pertanyaan yang samajuga disampaikan oleh Alumni ITS lainnya, Gu-

nardi darijurusan Stastitika-ITS’90 yang jug a m enyatakan keheranannya. Menurutnya, selain kepanitiaan masih cukup banyak persyaratan yang belum terpenuhi untuk digelarnya konggres pemilihan ketua IKA-ITS. Diantaranya masalah sosialisasi calon dan tentang sistem pemilihan yang akan digunakan.

Demikian halnya yang disampaikan oleh Gunawan, alumni its dari jurusan teknik sipil yang tinggal di kota Gresik Jawa Timur. “ Siapa saja yang akan mencalonkan sebagai ketua IKA-ITS yang akan datang, kami belum tahu. Setidaknya kalau tahu siapa saja kandidatnya, kami bisa bantu ikut sosialisasikan ke teman alumni its yang lain “ kata Gunawan yang ikut dalam pertemuan semalam.

Spanduk jaringan muda ITS tolak rekayasa konggres IKA ITS. Sementara Saiful Pesink, tersebut menyatakan, bahwa alumni senior yang juga Pe- sebetulnya momentum kongngurus Pusat IKA-ITS, sebagai gres untuk pemilihan Ketua tuan rumah dalam pertemuan IKA-ITS seperti ini bisa dija-

gat/bhirawa

dikan momentum untuk pembelajaran proses demokrasi yang benar, terutama kepada para alumni muda.

Dan juga sebagai suatu entitas intelektual, kita juga bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat diluar kampus.

“Keresahan dan sikap kritis dari teman-teman alumni ini akan segera saya sampaikan ke presidium IKA-ITS. Dan saya berharap mendapat sambutan yang cukup positif.

Sudah sepantasnya kita memberikan ruang kepada yang muda, “ tegas Cak Saiful, nama panggilan alumni Teknik Sipil-ITS’79 ini.

Dalam pertemuan yang dihadiri juga oleh beberapa alumni its dari DKI Jakarta tersebut. Terinformasikan, bahwa beberapa kandidat yang akan maju diantaranyaIr, Sutopo Kristanto (Dirut PT. Jaya Konstruksi), Dr, Ir, Dwi Soetjipto, MM (Dirut PT. PerQ gat tamina).Q

SURABAYA

Jumat Legi 18 DESEMBER 2015

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Dua Kali Lukman Terjerat Kasus Narkoba

Residivis Kasus Narkoba Mengelak Disebut Sebagai Pengedar Polrestabes Surabaya, Bhirawa Ada-ada saja ulah Lukman (54) warga Jl Sutorejo, Surabaya ini.

Meski jatuh kembali ke kasus yang sama, yakni kasus narkoba, residivis kambuhan masih mengelak disebut sebagai pengedar atau penjual narkoba jenis sabu.

Bahkan, saat ditanya Wakasat Satresnarkoba Polrestabes Surabaya Kompol I Wayan Winaya tentang peranan dirinya sebagai pengedar. Dengan tegas Lukman membantah dirinya disebut sebagai pengedar sabu-sabu. Dirinya mengaku hanya sebagai pengguna narkoba jenis sabu.

“Saya hanya pemakai, bukan

pengedar narkoba,” sangkal Lukman dihadapan Wakasat Satresnarkoba Polrestabes Surabaya Kompol I Wayan Winaya, Kamis (17/12).

Dijelaskan Winaya, sebelum tertangkap anggota Satresnarkoba, tersangka Lukman pernah dipenjara atas kasus serupa.

Tepatnya tahun 2010, Lukman ditangkap atas kasus narkoba dan dipenjara selama empat tahun. Tak cukup disitu, rupanya Lukman tidak jera berurusan dengan Polisi dan masih mengedarkan narkoba hingga dirinya kembali diamankan petugas.

“Meski pernah dipenjara atas

kasus narkoba di tahun 2010.

Tersangka Lukman enggan mengakui dirinya sebagai pengedar narkoba,” tegas Wakasat Satresnarkoba Polrestabes Surabaya Kompol I Wayan Winaya.

Lanjut Winaya, penangkapan tersangka bermula dari informasi masyarakat bahwa di kawasan Jl Mulyosari Surabaya diduga sering digunakan transaksi narkoba. Usai dilakukan penyelidikan dan pendalaman, petugas kemudian melakukan penangkapan tersangka Lukman beserta barang bukti (BB) tiga poket sabu seberat 3,52 gram.

Selain mengamankan tersang-

ka dan barang BB sabu, Winaya mengaku, tersangka menjual sabu Rp 1,2 juta per gramnya atau per poket. “Tersangka ini menjual sabu per gramnya atau per poket senilai Rp 1,2 juta,” kata Winaya.

Disinggung terkait pengembangan kasus ini, pria asal Pulau Dewata ini menegaskan, pihaknya akan melakukan pendalaman dan mengorek keterangan draripada tersangka.

Selain itu, Winaya mengaku pihaknya beserta seluruh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya berperang dan melawan peredaran narkoba di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

bed/bhirawa

Wakasat Satresnarkoba Polrestabes Surabaya Kompol I Wayan Winaya saat menunjukkan BB sabu dari tersangka Lukman, Kamis (17/12).

“Kami akan mendalami kasus seluruh keterangan dari tersangka ini. Tentunya dengan mengorek Lukman,” pungkas Winaya.Q bed

RSUD Dr Soetomo Perkuat Jaringan Layanan RS Kabupaten/Kota

Konsumsi Susu Masih Rendah, Kurang Gizi Mengancam Surabaya, Bhirawa Masih rendahnya konsumsi susu ini membuat banyak anak tumbuh dengan kekurangan gizi yang akibatnya seperti anak tumbuh pendek (stunting) atau tumbuh kurang berat.

Di Indonesia jumlah konsumsi masyarakat masih cukup rendah, yaitu sekitar 13 liter per orang per tahunnya, padahal negara tetangga seperti Malaysia sudah mencapai 40 liter per orang per tahun dan India sebanyak 50 liter per orang per tahun.

Pakar Gizi Masyarakat, Dr Ir Ali Khomsan MS menjelaskan, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 prevalensi gizi buruk secara nasional mencapai 19,6 persen, tumbuh pendek sebesar 37,2 persen.

Hal tersebut salah satunya dipicu oleh kurangnya konsumsi susu, dimana susu menjadi salah satu bahan makanan penting yang mengandung banyak vitamin dan nutrisi lainnya. Sedangkan untuk di Jatim sendiri, balita dengan gizi buruk mencapai 1,15 persen, dan stunting sebanyak 28,8 persen.

“Karena kebiasaan dan kemampuan masyarakat masih rendah dalam mengkonsumsi susu, oleh karenanya menyebabkan masih banyaknya balita yang tumbuh dengan kekurangan gizi sehingga pertumbuhannya tidak optimal,”

Mengkonsumsi susu secara rutin dapat membuat anak sehat. paparnya.

“Harusnya kedua hal tersebut Dijelaskan Ali, ada dua faktor bisa diatasi, seperti dengan memutama yang membuat rendahnya berikan edukasi kebiasaan minum konsumsi susu masyarakat, yaitu susu. Selain itu juga mengubah faktor kebiasaan dan ekonomi. stigma masyarakat akan harga Kebiasaan disini kaitannya desusu yang selalu dianggap mahal, ngan kebiasaan masyarakat yang karena saat ini banyak varian memang tidak membiasakan susu dan banyak yang harganya sejak dini mengkonsumsi susu. terjangkau namun komposisi Sedangkan faktor ekonomi adagizinya juga cukup,” tutur Ali. lah tingkat kemampuan masyaDitambahkan Ali, selain damrakat yang masih rendah untuk paknya pada kurangnya gizi untuk membeli susu. pertumbuhan dan kurang pendek,

dna/bhirawa

kekurangan nutrisi yang salah satunya berasal dari susu juga berpengaruh terhadap perkembangan otak. Dimana perkembangan otak dan kecerdasan anak tidak optimal.

“Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka ke depan Indonesia terancam memiliki generasi penerus yang kemampuannya rendah serta pertumbuhan fisiknya juga tidak maksimal,” tuQ dna kasnya.Q

Pemkot Gunakan Drone untuk Pemetaan Kota

RAGAM INFO

KI Jatim Gelar Forum Informasi dan Akuntabilitas Pemprov, Bhirawa Komisi Informasi (KI) menggelar Forum Informasi dan Akuntabilitas (FIA)2015. Ini dilakukan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang sudah dilakukan KIkepada publik selama setahun.

Ketua KI Jatim, Ketty Tri Setyorini, saat Acara FIA di Dinas Kominfo Jatim, Kamis (17/12)mengatakan, kegiatan ini bukan merupakan semata untuk penyerapan anggaran, melainkanFIA memang harus dilakukan pada saat akhir tahun. Tahun 2015, kaat Ketty, merupakan tahunkonsolidasi internal untuk penataan performa kolektif dan kesinambungan program kerja. Adaserangkaian kegiatan bidan ASE (Advokasi, sosialisasi dan edukasi) diselenggarakan.

Selama tahun 2015, KI Jatim telah mengadakan Mou dengan beebrapa perguruan tinggi.Anttara lain, Univesitas Jember, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Brawijaya,Universitas Merdeka Madiun dan Universitas Bhayangkara. KI juga telah melakukan kegiatanpenguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat provinsi dankabupaten/ kota. Termausk melakukan monitoring dan evaluasi yang antara lain melaluipemantauan website intansi, monitoring meja layanan informasi dan peQ inf mantauan kinerjabadan publik.Q

Pemkot, Bhirawa Dengan dua drone yang dimiliki, Pemkot Surabaya akan melakukan pemetaan dan dokumentasi udara dengan lebih mudah dan akurat.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kota Surabaya Muhamad Fikser menjelaskan, dengan adanya pesawat tanpa awak ini, angle foto dan video untuk dokumentasi Pemkot Surabaya akan lebih beragam.

Fikser mencontohkan, Kota Surabaya dikenal memiliki banyak taman, sangat disayangkan jika dokumentasi foto taman hanya diambil dari darat.

Selain itu, penggunaan drone dipastikan akan sangat beragam, dikarenakan drone akan digunakan oleh oleh seluruh

jajaran SKPD di lingkungan Pemkot Surabaya. ‘’Untuk dokumentasi foto taman, pedestrian dan pembangunan infrastruktur biasanya menggunakan bantuan crane dari Dinas Kebakaran. Nantinya, hasil foto dan video pesawat tanpa awak ini akan digunakan di beragam media promosi milik semua dinas yang ada di lingkungan Pemkot Surabaya. Tujuannya untuk promosi Kota Surabaya ke dunia luar yang lebih efisien dan menarik,” imbuh Fikser.

Nantinya, pesawat tanpa awak ini akan difungsikan oleh semua kedinasan yang ada di lingkungan Pemkot Surabaya, baik untuk monitoring pembangunan, dokumentasi taman/pe-

destrian, hingga dokumentasi di kawasan yang susah dijangkau dengan tenaga manusia seperti di kawasan mangrove Wonorejo. ‘’Hari ini, Kamis (17/12) drone sudah digunakan untuk dokumentasi di kawasan mangrove Wonorejo, tujuannya untuk pemenuhan stok foto oleh bagian humas sekaligus dijadikan bahan monitoring untuk SKPD terkait,” tegas Fikser.

Sedangkan menurut tim dokumentasi dari bagian humas, Sanubari Barata yang juga menjadi pilot pesawat tanpa awak ini menyatakan, bahwa dengan adanya drone, dipastikan kedepan kinerja tim dokumentasi akan lebih maksimal untuk pemenuhan foto dan video sebagai media publikasi.Q dre

Surabaya, Bhirawa Sebagai rumah sakit tersier dan pusat rujukan nasional, RSUD Dr Soetomo memiliki kewajiban untuk membuat jejaring layanan dengan rumah sakit di kabupaten/kota di Jatim.

Rumah sakit plat merah ini berkewajiban memberikan pembinaan kepada rumah sakit lain yang membutuhkan pembinaan.

Plt Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Dr Soetomo, dr Bangun T Purwaka SpOG(K), mengaku selama ini selain menjadi pusat rujukan bagi pasien rumah sakit didaerah, RSUD Dr Soetomo juga menjadi pusat pendidikan dan pendampingan bagi rumah sakit didaerah.

Pembinaan ini berupa memberi pendampingan dalam standar pelayanan dan manajemen, maupun dengan menempatkan pendidikan dokter ke rumah sakit di kabupaten/kota yang dapat menjadi tenaga tambahan dalam menangani pasien juga agar para peserta didik tersebut mendapatkan pengajaran atau pengalaman yang sesuai.

“Mengapa begitu? karena selama ini pasien atau kasus yang masuk ke RSUD Dr Soetomo itu hanya yang tingkatnya tinggi, seperti penyakit kronis dan kasus langka. Yang cocoknya ditangani dan sebagai pembe-

lajaran para konsultan, sedangkan untuk para calon dokter atau dokter spesialis itu terlalu sulit,” terang Bangun.

Hal tersebut kaitannya dengan sistem rujukan penerapan dari BPJS, oleh karenanya agar proses transfer ilmu dan pengalaman, peserta didik harus mendapatkan kasus yang sesuai tingkatakan mereka. Dan itu sudah dilakukan dibanyak rumah sakit dikabupaten/kota di Jatim, yaitu dengan mengirimkan peserta pendidikan dokter untuk menjalani pembelajaran dan praktek disana.

Sedangkan untuk pendampingan pelayanan dan manajemen, RSUD Dr Soetomo menerima perwakilan dari rumah sakit didaerah yang ingin menimba ilmu tentang pelayanan atau menajemen.

“Selain itu jika diminta kami juga mengirimkan ahli untuk memberikan pelatiha tenaga disana. Sehingga manfaat dan fungsi kami bukan hanya untuk pelayanan pasien, tapi juga mendukung peningkatan pelayanan rumah sakit didaeQ dna rah,” tukasnya.Q

Jelang Natal dan Tahun Baru, Stok BBM Ditambah 5 Persen Surabaya, Bhirawa Pertamina “Marketing Operation Region” (MOR) V Jatim yang mencakup wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT berencana menambah stok ketersediaan Premium, Pertamax Series dan Solar sebesar 5 persen saat Natal dan Tahun Baru 2016.

General Manajer MOR V Ageng Giriyono, Kamis, me-

ngatakan penambahan 5 persen dilakukan karena pada Natal dan Tahun Baru 2016 peningkatannya hanya sebesar 3 persen, khususnya di wilayah Bali dan NTT. “Natal dan Tahun Baru sebelumnya konsumsi BBM tidak meningkat signifikan, sehingga penambahan yang dilakukan hanya sebesar 5 persen,” katanya.

Meski hanya 5 persen, Ageng mengaku akan tetap melakukan antisipasi bila ada peningkatan lebih, salah satunya membentuk Satgas BBM yang dilakukan mulai 21 Desember 2015 hingga 8 Januari 2016.

Ageng mengatakan, penambahan dilakukan dari konsumsi harian BBM di berbagai wilayah, seperti

Jatim sebesar 10.263 Kilo Liter (KL) per hari untuk jenis premium, dan 5.292 KL per hari untuk konsumsi solar.

Sedangkan konsumsi harian premium untuk wilayah Bali mencapai 2.181 KL per hari, solar sebesar 572 KL per hari, dan di wilayah NTB premium sebesar 1.087 KL per hari, solar sebesar 379 KL per hari, serta di NTT pre-

mium sebesar 733 KL per hari dan solar sebesar 350 KL per hari.

“Fokus peningkatan konsumsi BBM pada momen Natal dan Tahun Baru biasanya terjadi di wilayah Bali, seiring peningkatan wisatawan yang berlibur, ditambah wilayah NTT terkait banyaknya kegiatan keaQ ant gaamaan,” katanya.Q

Pengungkapan Kasus Oleh unit Cyber Crime Polda Jatim

Sakit Hati Ditilang, Agus Kirim Teror Bom Ke Polres Nganjuk Tak terima usai ditilang dan merasa sakit hati dengan salah satu anggota Satlantas Polres Nganjuk. Agus Supiyan (22) warga Jl Wilangan, Kabupaten nganjuk nekat mengirimkan pesan singkat dengan nada ancaman terror bom yang akan diledakkan di Polres Nganjuk.

Atas ancaman ini, Agus terpaksa berurusan dengan Unit Cyber Crime Polda Jatim dan mendekam di balik jeruji besi Polda Jatim.

Direskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Muhammad Nur Rohman menjelaskan, atas terror sms bernada ancaman pengeboman, Unit Cyber Crime Polda Jatim melacak keberadaan dan melacak pemilik nomor handphone tersebut.

“Setelah mendapati adanya ancaman terror bom, kami kemudian melacak nomor tersebut dan menangkap tersangka di kedia-

mannya,” kata Direskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Muhammad Nur Rohman, Kamis (17/12).

Disinggung perihal motif terror itu, Nur membenarkan jika tersangka ini melakukan terror lantaran sakit hati oleh salah satu anggota Polisi dari Lalulintas Polres Nganjuk. Namun dirinya belum bisa memastikan sakit hati tersangka ini disebabkan karena urusan tilang atau masalah lain.

“Bisa jadi seperti itu. Tapi detailnya kita belum tahu, dan masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ungkapnya.

Nur mengatakan, adapun korban dari terror bom ini adalah Edy Prasetyo, salah satu anggota Lalulintas Polres Nganjuk. Lanjut Nur, setelah mendapat sms bernada terror bom, Edy kemudian mencoba melacak nomor handphone yang meneror dirinya. Sayangnya, usaha Edy untuk melacak nomor itu tidak membuahkan hasil.

“Semua orang yang coba ditanyai korban (Edy, red) tidak mengetahui nomor handphone siapakah itu.

Namun, oleh Unit Cyber Crime nomor itu berhasil terlacak. Kebetulan pemiliknya ialah Agus Supiyan,” terang Perwira dengan tiga melati dipundaknya.

Sebagaimana diketahui, kasus ini terjadi sekitar Kamis (10/12) lalu. Saat itu Agus merasa sakit hati ka-

bed/bhirawa

Agus Supiyan, pelaku pesan teror bom di Polres Nganjuk terpaksa digelandang oleh Unit Cyber Crime Polda Jatim, Kamis (17,12) rena ditilang oleh salah sms ke korban Edy Prasetyo. Polres Nganjuk sekitar puseorang anggota Lalulintas Dalam isi sms tersebut ter- kul 09.00 pagi.

Polres Nganjuk. Atas hal itu, sangka mengancam akan Adanya sms tersebut memAgus langsung mengirimkan meledak bom yang ada di buat korban Edy sempat

menanyakan nomor yang digunakan oleh tersangka kepada teman-teman yang ada di Satuan Lalulintas maupun anggota lain dari Polres Nganjuk, namun semuanya tidak mengetahui.

Selanjutnya korban melaporkan kasus itu ke Polres Nganjuk, dan langsung ditindak lanjuti oleh Polda Jatim.

Oleh Unit Cyber Crime Polda Jatim, tersangka penyebar terror itu berhasil ditangkap. Dari tangan Agus, petugas mendapati handphone yang digunakannya untuk melakukan terror.

Atas perbuatannya, tersangka disangka dengan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). “Dengan ancaman 6 tahun kurungan penjara,” pungkas Nur Rohman.Q bed

4

PUSTAKA

Jumat Legi, 18 DESEMBER 2015

Resensi Buku :

Tajuk

Tingkatkan Kompetensi Guru Paradigma kependidikan meyakini, tiada murid bodoh ditangan guru ber-dedikasi. Begitu pula tiada kecerdasan yang bisa digali oleh guru yang “biasa-biasa saja.” Menjadikan guru sebagai pilar utama, melebihi faktor kependidikan lainnya. Bahkan konon, guru sejati menempatkan kepentingan murid diatas kepentingan (kesejahteraan) dirinya. Itulah sebabnya profesi guru dianggap paling mulia, melebihi tentara dan dokter.

Tetapi tidak semua orang (yang tergolong cerdik pandai) bisa menjadi guru. Melainkan dibutuhkan minat dan persyaratan khusus keguruan.

Karena itu terdapat pendidikan tinggi yang secara khusus mematangkan minat untuk menjadi guru. Namun seiring masifnya KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme) yang mengiringi rekrutmen tenaga pendidik, diduga banyak personel tidak kompeten telah terlanjur menjadi guru.

Guru yang tidak kompeten (secara keilmuan maupun mental), niscaya tidak dapat mewujudkan tujuan pendidikan sebagaimana diamanatkan Konstitusi. UUD pasal 31 ayat (3) menyatakan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa....”

Tujuan pendidikan adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia, dan kecerdasan bangsa. Jadi, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dengan cara merekrut guru. Yang di-inginkan adalah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 40 ayat (2) huruf a, di-amanatkan: “Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.”

Namun karena rekrutmen guru yang buruk, maka tujuan pendidikan tidak terpenuhi. Hanya menghasilkan guru tidak profesional.

Banyak guru tidak menyenangkan, jahat, hanya tex book thinking, bahkan suka mengantuk di dalam kelas. Pada UKG (Uji Kompetensi Guru) 2015 ini, terkuak, bahwa sebenarnya masih sangat banyak guru tergolong in-kompeten. Nilai rerata UKG hanya sekitar 5,7.

Artinya, pada penguasaan materi ajar tergolong pas-pasan.

Terutama guru-guru “senior” yang telah lupa berbagai rumus dalam materi ajar, kelompok ilmu eksakta maupun ilmu sosial. Inilah yang sering menjadi olok-olok, tentang “kesaktian” guru. Walau kompetensinya rendah, tetapi bisa meluluskan murid (dalam ujian nasional, UN) dengan nilai 8,5?!

Maka, andai nilai kompetensi guru mencapai 7,5, pasti bisa meluluskan murid dengan rata-rata nilai UN 9,9. Tidak perlu berburu bocoran UN. Pada UKG, ternyata, banyak guru tidak lulus uji kompetensi.

Begitu pula dalam uji PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru), nilai kelulusan hanya mencapai 35%. Yang tidak lulus UKG maupun PLPG, masih diberi kesempatan memperbaiki kompetensi pada penyelenggaraan berikutnya. Saat ini masih sekitar 3.300 guru telah mengikuti UKG. Sisanya, lebih dari 550 ribu guru (negeri dan swasta) harus segera disusulkan mengikuti UKG dan PLPG. Guru wajib selalu diuji. Ini penting untuk mengetahui tingkat kompetensi tenaga pendidik. Selain itu, kompetensi (penguasaan materi mata pelajar­ an) harus selalu ditingkatkan, seiring dengan keniscayaan perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan pada era digital saat ini, perkembangan ilmu dan pengetahuan terjadi sangat cepat. Guru tidak boleh ketinggalan pengetahuan, terutama yang bersumber dari teknologi informasi.

Pada sisi lain, masih banyak guru terkendala oleh kesibukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Masih banyak guru harus berjuang keras melawan infrastruktur wilayah, jarak sekolah yang sangat jauh dan sulit diakses masyarakat. Menyadari problem keguruan, pemerintah berupaya meningkatkan kompetensi dengan iming-iming peningkatan kesejahteraan. Diantaranya, guru yang lolos sertifikasi akan memperoleh tunjangan sebesar gajinya.

Hingga kini, banyak pemerintah daerah masih setengah hati memenuhi hak layanan pendidikan. Masih banyak bangunan sekolah yang bocor, dan lapuk termakan usia. Bagaimana pula meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan gurunya? n

Agar Guru Lebih Kreatif dan Inovatif BERBAGAI upaya untuk memperbaiki mutu pendidikan seakan tidak pernah berhenti dilakukan. Banyak agenda reformasi yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan. Bahkan beragam program inovatif pun ikut serta memeriahkan reformasi pendidikan. Namun, reformasi tersebut tidak akan efektif tanpa ada restrukturisasi pendidikan, yakni perbaikan pola hubungan antara sekolah dengan lingkungannya dan pemerintah, pola pengembangan perencanaan serta pola pengembangan manajerial, pemberdayaan guru dan restrukturisasi model-model pembelajaran.

S

elama ini, reformasi pendidik­an lebih banyak menitiberatkan pada persoalan kurikulum baik secara struktural maupun prosedural.

Padahal, perubahan kurikulum itu sendiri tidak akan bermakna, tanpa adanya perubahan praktik pembelajaran di dalam meupun di luar kelas.

Dalam konteks di atas, peran dan fungsi guru bukan lagi sekedar pentransfer ilmu dan dan pembuka wawasan bagi siswa didik, guru juga dituntut untuk menjadi agen perubahan dan membuat masa depan pendidikan menjadi lebih baik. Hal ini memang tidaklah mudah sebab membutuhkan guru yang profesional dan andal, yaitu guru yang memiliki pengetahuan luas, ketrampilan dan kemampuan memahami tugas-tugas yang dibebankan kepadanya serta mampu mengaktualisasikan kurikulum yang ada.

Upaya dalam mencapai tujuan itu memerlukan metode dan situasi pembelajaran yang kondusif. Itu sebabnya, konsep dan teori tentang pengembang­ an proses pembelajaran perlu dimiliki setiap guru. Terlebih, guru diberi kebebasan untuk megubah, memodifikasi bahkan membuat sendiri silabus yang sesuai dengan kondisi daerah dan sekolahnya. Ini tentunya sangat membantu dalam memberdayakan guru agar lebih kreatif, inovatif dan

proaktif dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan.

Dalam rangka itulah buku Pembelajaran dalam Perspektif Islam ini mendesain bagaimana membuat perencanaan pembelajaran hingga pada tahap implementasi­n ya hingga setiap guru memiliki persiapan yang matang, perencanaan pembelajaran yang sistematis dan aplikatif, serta semua tindakan guru harus terukur dengan baik, agar tidak

gagap dalam mengajar.

Secara umum buku ini menyajikan, antara lain, konsep perencanaan pembelajaran, seperti proses penyusunan materi pelajaran, penggunaaan media pengajaran, penggunaan pendekatan dan metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang diharapkan (hlm.30,160, dan 171).

Kedua, pengembangan kecakapan dan strategi penyampaiannya. Dalam hal ini, seorang guru diharapkan mampu memadukan aspek kognitif (pembinaan kecerdasan dan ilmu pengetahun yang luas), afektif (pembinaan sikap mental anak), dan psikomotorik (pembinaan tingkah laku) siswa dalam pembelajaran (hlm. 104).

Ketiga, alat yang dipakai untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini penulis menawarkan Penilaian Berbasis Kelas yang meliputi proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang belajar siswa yang diperoleh melalui pengukuran untuk menganalisis prestasi siswa dalam mengerjakan tugas-tugas terkait (hlm.223-249).

Keempat, strategi membangkitkan motivasi siswa. Dalam kegiatan belajar, bagaimanapun, motivasi siswa menjadi daya pendorong atas keberhasilan proses pembelajaran. Motivasi

siswa juga sangat diperlukan sebab jika seseorang tidak memiliki motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin bisa melakukan aktivitas belajar (hlm. 260).

Setidaknya ada enam persiapan yang harus dilakukan (terutama bagi guru pemula) sebelum terjun ke dunia keguruan, yaitu men­ diagnosa kebutuhan peserta didik, memilih isi dan menentukan sasar­ an, mengidentifikasi teknik-teknik pembelajaran, merumuskan unitunit dan merencanakan pelajaran, memberikan motivasi dan implementasi program, dan melakukan evaluasi pembelajaran.

Dalam buku ini tidak cuma dipaparkan berbagai aktivitas yang menyangkut teknik pembelajaran, disajikan pula informasi mengenai standar kompetensi yang seha­ rusnya dimiliki guru. Pada setiap akhir pembahasannya penulis menyertakan daftar referensi yang dapat dirujuk para guru serta contoh-contoh latihan soal.

Alhasil, buku semacam ini tentu akan sangat membantu bagi (ter­ utama guru pemula) yang terjun di dunia keguruan demi merangsang kreativitas dan gagasan segar dalam membuat proses pembelajaran menjadi mudah dan mengasyikkan. Hanya saja, judul Pembelajaran Perspektif Islam untuk buku ini kurang pas karena dari awal sampai akhir penulis sama sekali tidak berbicara pembelajaran dalam perspektif Islam. n

Judul

: Pembelajaran Perspektif Islam

Penulis

: Jamaludin, M.Pd., dkk.

Penerbit

: Remaja Rosdakarya, Bandung

Cetakan

: I, April 2015

Tebal

: 274 halaman

ISBN

: 978-979-692-157-7

Harga

: Rp 64.000/-

Peresensi

: Ahmad Fatoni

Seorang Pendidik di FAI Universitas Muhammadiyah Malang

Strategi untuk Mencapai Excellent

Catur Dharma; Falsafah Keberlanjutan Astra Pengalaman adalah guru terbaik, pepatah ini sangat tepat diperuntukkan Grup Astra. Sebab PT Astra International Tbk ini sangat sadar bahwa membangun dan menjaga citra perusahaan, tidak cukup sekedar kegiatan donasi dan filantrofi semata. Tapi harus membutuhkan keberlanjutan dan menjadi bagian dari operasional dan budaya perusahaan. Untuk itu, para pendiri Astra merumuskan Catur Dharma.

Zainal Ibad, Surabaya Catur Dharma adalah falsafah utama keberlanjutan Astra yang melandasi seluruh strategi bisnis dan operasional Astra. Melalui Catur Dharma pula, keberlanjutan tidak lagi menjadi aspek yang terpisahkan, namun sudah menjadi satu kesatuan dalam strategi bisnis, pengambilan keputusan dan operasional sehari-hari.

Presiden Direktur PT Astra Internasional Tbk, Prijono Su­ giarto, menuturkan, Catur Dharma merupakan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Astra secara terus-menerus, yang menjadi spirit dalam mengembangkan diri dan memberi nilai tambah kepada seluruh pemangku kepentingan.

Butir-butir dalam Catur Dharma itu yakni, menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, memberikan pelayanan yang terbaik pada pelanggan, menghargai individu dan membina kerja sama, serta senantiasa berusaha mencapai yang terbaik.

“Bagi Astra, kegiatan bisnis tidak terlepas dari lingkungan dan masyarakat sekitar. Perusahaan tidak hanya harus menguntungkan, tetapi juga harus berkelanjutan. Hal ini kami lakukan sesuai dengan filosofi kami, Catur Dharma,” ungkap Prijono, dalam buku Laporan Berkelanjutan 2014.

Menurut dia, Astra tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai visi Astra 2020. Tahun ini, merupakan fase kedua visi jangka panjang tersebut. Secara konsisten telah menjalankan Strategic 3P-Roadmap (Portfolio, People, dan Public Contribution Roadmap) untuk mempertahankan keberlanjutan, sehingga HARIAN

Pendiri : Alm. H. Moch. Said Dewan PenasIhat: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

bisa memberikan manfaat kepada bangsa dan negara sesuai dengan Catur Dharma butir pertama.

“Prediksi kami, angka kemakmuran Indonesia bisa meningkat pesat pada 2020. Oleh karena itu, kami bersiap diri agar ketika Indonesia mengalami peningkatan perekonomian dan angka kemakmuran yang tinggi, Astra sudah siap menyongsong kemakmuran tersebut,” katanya.

Meskipun kinerja usaha mendapat tantangan berat, pengembangan kompetensi sumber daya manusia Astra tetap menjadi prioritas melalui pendidikan dan pelatihan. Astra juga tidak lupa untuk berkontribusi kepada masyarakat dan lingkungan seperti yang menjadi strategi 3P yang ketiga yakni Public Contribution.

“Kami meyakini bahwa untuk menjalankan butir pertama Catur Dharma tidak hanya dengan mengupayakan pengembangan bisnis dan sumber daya internal saja.

Tetapi Astra juga harus terlibat dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui program pendidikan, income generating activities , lingkungan, kesehatan, serta donasi dan tanggap darurat bencana,” ungkap Prijono.

Berkontribusi untuk Negeri Hingga 2014, Grup Astra telah menyalurkan 159.245 paket beasiswa, membina 13.262 sekolah, menanam 3,3 juta pohon, melayani 94.296 pengobatan gratis, membina 915 posyandu, dan menumbuhkan 8.646 usaha kecil dan menengah.

“Kami menyadari semua yang sudah dilakukan Grup Astra tidaklah mudah. Tapi kami per-

caya bahwa Astra saat ini sedang menyiapkan sesuatu untuk golden eranya Indonesia ke depan. Kami ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia.

Sebagai grup, kami sangat ingin dapat menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. To be the pride of the nation,” tandasnya.

Sementara itu, Presiden Komisaris PT Astra Internasional Tbk, Budi Setiadharma, mengatakan, keberhasilan Astra melewati 2014 sebagai tahun politik dengan baik tidak terlepas dari filosofi Catur Dharma. “Kami harus berterima kasih kepada almarhum Bapak William Soeryadjaya (pendiri PT Astra International, red) yang telah merumuskan filosofi ini. Catur Dharma terdiri dari beberapa kalimat pendek namun memiliki makna yang sangat luar biasa,” katanya.

Catur Dharma menjadi landasan bagi Astra dalam menjalankan perusahaan dengan baik, untuk mencapai kata ‘excellent’.

Tak hanya itu, Catur Dharma juga membantu Astra dalam berinteraksi dengan konsumen, masyarakat dan juga negara.

“Kami tidak ingin menjadi perusahaan yang hanya mencari untung, tetapi kami ingin Astra menjadi sebuah perusahaan nasional yang memberikan manfaat besar bagi negara,” tegasnya.

Jajaran manajemen serta karyawan Astra telah berusaha untuk menjalankan Catur Dharma sebaik mungkin. Tantangan bisnis global maupun di dalam negeri memperkuat seluruh insan Astra dengan berpegang teguh pada filosofi Astra, sehingga menjadi salah satu kekuatan dalam berbisnis. Astra juga ingin terus memberikan kontribusi secara maksimal kepada masyarakat dan lingkungan.

Tahun ini Grup Astra dan sembilan yayasan telah bekerja sama bahu-membahu untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. Kegiatan tanggung jawab sosial tersebut dilakukan dalam empat pilar yakni pendidik­ an, income generating activities,

lingkungan dan kesehatan.

Sembilan yayasan milik Astra yang menjaga empat pilar tersebut terus terjaga yaitu, Yayasan Astra, Yayasan Toyota dan Astra, Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Astra Bina Ilmu, Yayasan Astra Agro Lestari, Yayasan Karya Bakti United Tractors, Yayasan Pendidikan Astra Michael D Ruslim, Yayasan Astra Honda Motor, Yayasan Amaliah Astra dan Yayasan Insan Mulia Pamapersada Nusantara.

“Kami juga peduli terhadap semua hal yang berhubungan dengan alam. Di Astra, kami tidak hanya memperhatikan kinerja keuangan, tetapi juga memiliki kewajiban atas dampak

Bagi Astra, kegiatan bisnis tidak terlepas dari lingkungan dan masyarakat sekitar.

Perusahaan tidak hanya harus meng­ untungkan, tetapi juga harus berkelanjutan.

Hal ini kami lakukan sesuai dengan filosofi kami, Catur Dharma,” ungkap Prijono, dalam buku Laporan Berkelanjutan 2014. yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan,” tuturnya.

Chief of Corporate Communication, Social Responsibility and Security PT Astra International Tbk, Pongki Pamungkas, mengatakan, Astra selalu berusaha menjalankan peran pentingnya dalam pembangunan berkelanjutan. Astra layaknya seseorang yang ingin selalu memberikan manfaat kepada orang lain atau lingkungan di sekitarnya.

“Kami setuju dengan pepatah dari negeri tirai bambu yang mengatakan ‘cintailah yang di bumi, maka akan dicintai yang di langit’. Artinya, sebagai sebuah grup usaha nasional terbesar saat ini, Astra selalu ingin memberikan manfaat kepada bangsa dan negara. Itulah yang kemudian dijadikan sebagai filosofi kami bernama Catur Dharma,” ungkapnya.

Dalam kaitannya membantu sesama umat manusia, masuk ke dalam Public Contribution Roadmap yang selalu ditingkatkan setiap tahunnya. Public Contribution Roadmap kemudian diterjemahkan menjadi Astra Friendly Company (AFC) dan Astra Green Company (AGC), sebagai pedoman untuk seluruh entitas bisnis grup Astra dalam menjalankan usaha yang bermanfaat kepada masyarakat dan ramah lingkungan.

PROPER Minimal BIRU Sebagai holding company, Astra International, selalu berusaha menyelaraskan setiap implementasi AFC dan AGC dengan setiap anak perusahaan. Astra selalu mengadakan forum komunikasi secara rutin untuk memberikan arahan kepada anak perusahaan yang kemudian diterjemahkan menjadi sebuah kebijakan.

“Kami ingin setiap anak perusahaan dapat selalu bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga bisa meminimalkan segala risiko dan efek negatif baik terhadap pemangku kepentingan ataupun terhadap keberlanjutan operasional dan bisnis perusahaan,” katanya.

Dalam setiap program, lanjut Pongki, Astra mengeluarkan kebijakan 3K yakni Kenali, Kebanggaan, dan Komunikasi. Astra harus bisa mengenali dampak yang diberikan dari program tersebut apa manfaat positifnya bagi masyarakat dan lingkungan.

Kemudian, program itu harus bisa menjadi kebanggaan sebelum dikomunikasikan kepada pihak

eksternal agar dapat dilaksanakan dan menjadi sumber inspirasi bagi pihak lain.

Tahun ini, program yang dibuat berdasarkan 3K adalah program ‘Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas’. Program ini menjadi kontribusi Astra melalui lini bisnis otomotif dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat, untuk berlaku aman dan tertib berlalu lintas.

Tak hanya itu, program lain yang juga terlaksana dengan baik seperti dalam bidang pendidikan dengan membangun dan memelihara sekolah, bidang kesehatan dengan meluncurkan Mobil Ke­ sehatan Astra. Program-program tersebut akhirnya menghantarkan Astra mendapatkan penghargaan ‘Best Corporate Social Responsibility in Indonesia’ yang diberikan Antara News dan beberapa penghargaan lainnya dari beberapa institusi ternama di Indonesia.

Dalam menjalankan bisnis, kelestarian lingkungan serta pengendalian dampak lingkungan dari operasional dan aktivitas Astra menjadi salah satu aspek strategi dan prioritas utama di seluruh lini bisnis. Astra pun senantiasa melakukan improvement setiap tahunnya agar usaha yang dijalankan tidak mencemari lingkungan dan merugikan masyarakat di sekitarnya.

AGC membantu Astra dalam membuat dan menjalankan stra­ tegy, green process, green product, hingga pada perubahan perilaku insan Astra melalui green employee. Astra juga mewajibkan standar peringkat minimum PROPER bagi semua entitas bisnis Astra di peringkat BIRU. Astra ingin semua entitas Grup Astra patuh dan memenuhi semua regulasi dari pemerintah.

“Hasilnya sungguh menggembirakan. Tahun ini seluruh entitas bisnis Astra berhasil meraih peringkat PROPER minimal BIRU. Ini merupakan pencapaian yang patut disyukuri mengingat tahun sebelumnya masih ada lima entitas Astra yang bernilai merah,” pungkasnya. n

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Per­usahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

Jumat Legi 18 DESEMBER 2015

5

Pemkab Tutup Mata Pelanggaran 349 Minimarket Liar

KELANA

Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo jangan mentolerir izin usaha baru pendirian minimarket, sebaiknya tertibkan dulu 349 minimarket liar yang sudah menjamur. Berkembangnya minimarket liar ini bila dibiarkan akan menggerus kewibawaan bupati Sidoarjo saja.

Demikian dikatakan Anggota komisi A, Kusman, Kamis (17/12).

istimewa

Bambang Isdianto

Forum CSR Baru Dibentuk, Pemkab Jember Sudah Berguru Gresik,Bhirawa Gresik sangat strategis karena masuk dalam pusat proyeksi pengembangan perusahaan strategis multi nasional.

Dengan demikian Gresik merupakan Kabupaten yang lebih dahulu dalam pembentukan Forum CSR (Corporate Social Responbility) , yaitu sejak tahun 2011.

Hal ini diungkapkan Plt Sekda Gresik Bambang Isdianto saat menerima rombongan forum CSR Pemkab Jember, Kamis (17/12). Pemkab Jember yang baru membentuk forum CSR bermaksud berguru ke Gresik. Forum dibentuk sekitar 2 bulan.”Forum CSR Kabupaten Jember ini belum dilantik karena menunggu pelantikan Bupati Jember terpilih yang baru” kata Ketua Bapeda Kabupaten Jember Edi Budi Susilo yang memimpin rombongan.

Kedatangan rombongan ke Gresik untuk belajar karena forum CSR Gresik telah lama terbentuk. Dalam keterangannya, Indah Sofiana, Staf Ahli Bupati Gresik banyak menjelaskan tentang forum CSR Gresik sejak terbentuk pada tahun 2011 sampai pada tahun 2014.”Pada tahun 2014, laporan dana CSR yang masuk melalui Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) Kabupaten Gresik sebesar Rp 31,6 miliar,” katanya.

Indah juga menyatakan pihaknya tidak menerima sumbangan CSR dalam bentuk uang, melainkan bentuk program.

Beberapa program besar yang diterima Kabupaten Gresik diantaranya pembangunan pintu gerbang Kabupaten Gresik, bantuan bis sekolah, bantuan gedung perpustakaan maupun perpustakaan mobile, program bedah rumah, program bank sampah, pengadaan ambulan, bedah rumah dan lain lain. Untuk CSR yang sampai bernilai besar, koordinasinya langsung oleh Bupati Gresik. * Indah juga mengatakan, koordinasi CSR di Kabupaten Gresik tak hanya berada di tingkat Kabupaten, tapi sampai tingkat Kecamatan, Desa dan kelurahan.

Koordinasi ditingkat kecamatan dipimpin Sekretaris kecamatan. Sesuai SK Bupati No. 050/1069/HK/437.12/2013, semua Sekcam adalah ketua forum CSR di Kecamatan. Q eri

Petani Tua Dihukum Satu Tahun Penjara Gresik, Bhirawa Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Gresik, telah menghukum petani bernama H Ach Zeini (77) selama 1 tahun penjara, Kamis. Terdakwa terbukti bersalah membakar sengon milik PT Bumi Indah Makmur (BIM) yang berada di Desa Jatirembi Kecamatan Benjeng.

Menariknya dalam amar putusannya terjadi dissenting opinion (perbedaan pendapat) antara Ketua Majelis Hakim Supriyanto SH, dengan dua Hakim Anggota masing-masing I Putu Ayu Sudiriasih SH dan Fitria Ade Maya SH. Dimana dua hakim anggota dalam pertimbangan hukumnya sependapat dengan jaksa penuntut umum, sedangkan Ketua Majelis tidak sependapat dengan tuntutan jaksa.

Atas putusan tersebut, Idris Sofian Ahmad SH pengacara terdakwa menyatakan pikir-pikir. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Mansur SH juga menyatakan hal yang sama. “Saya tidak langsung menyatakan banding karena harus konsultasi lebih dulu dengan pimpinan. Kalau pak Kajari meminta kami melakukan banding, ya saya banding,” ujarnya.

Sementara Hakim Anggota Fitria Ade Maya SH, ketika dikonfirmasi soal dissenting oponion mengatakan perbedaan pendapat itu merupakan hal biasa dalam menjatuhkan putusan antara hakim ketua dan hakim anggota. Dan perbedaan pendapat itu mencerminkan rasa keadilan,” ujarnya.

Seperti diungkapkan dalam dakwaan jaksa, pada 16 oktober 2014 pukul 10.00 WIB, terdakwa membakar damen di sawah miliknya yang berdampingan dengan tanah milik PT Bumi indah Makmur (BIM).

Diatas tanah PT BIM tersebut ditanami pohon sengon, tanpa disengaja damen yang di bakar terdakwa terhempas angin sehingga mengenai tanaman pohon sengon dan terbakar. Dari jumlah pohon sebanyak 24.706 batang pohon, yang terbakar hanya 11 pohon. Q kim

Ny. Hj Anna Jonathan Judianto memberikan penghargaan kepada para pemenang.

achmad suprayogi/bhirawa

PKK Wonoayu Juara Masak Serba Ikan Sidoarjo, Bhirawa Upaya meningkatkan minat konsumsi ikan di masyarakat telah dilakukan Pemkab Sidoarjo, yakni dengan menggelar lomba masak serba ikan. Kegiatannya diikuti oleh ibu-ibu perwakilan Tim Penggerak PKK seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, dan dibuka oleh Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo Hj Anna Jonathan Judianto.

Lomba yang digelar di Pendopo Kabupaten kali ini dimenangkan oleh TP PKK Kecamatan Wonoayu sebagai juara pertama. Untuk juara kedua diraih oleh TP PKK Kecamatan Sedati dan juara ketiga ditempati oleh TP PKK Kecamatan Taman. Sedangkan juara harapan pertama diraih TP PKK Kecamatan Krian, dan juara harapan kedua diraih oleh TP PKK Kecamatan Krembung.

Sementara dalam lomba menggambar ikan dan birunya lautku diikuti 51 siswa SMP. Juara pertama diraih

oleh Imandari Nur Oktavia siswa SMP Muhammadiyah 1 Sidoarjo, juara kedua dan ketiga diraih Nabila Rosita S dan Ridho Dudaya S siswasiswi SMPN 1 Krian. Untuk juara harapan pertama diraih oleh Rosyad siswa SMPN 1 Tanggulangin, dan juara harapan kedua diraih oleh Hamasah Sabita siswi SMP IT Darul Fikri Sidoarjo.

Hj Anna Jonathan Judianto yang juga Ketua Forikan (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional) Sidoarjo mengatakan, kalau Sumber Daya Alam (SDA) perikanan di Kabupaten Sidoarjo sangat melimpah. Kebutuhan konsumsi ikan masyarakat Sidoarjo dapat dipenuhi sendiri oleh Kabupaten Sidoarjo.

Namun belum semua masyarakat Sidoarjo gemar makan ikan.

“Oleh karena itu Pemkab Sidoarjo terus berupaya untuk menggelorakan minat konsumsi ikan. Salah satunya melalui kegiatan lomba masak serba ikan kali ini,” ka-

tantaya.

Istri Pj Bupati Drs Ec Jonathan Judianto M MT tersebut juga mengatakan, kalau lomba memasak kali ini juga bertujuan untuk memperkenalkan keanekaragaman masakan berbahan dasar ikan, kepada masyarakat luas.

Oleh karena itu peserta lomba diharapkan dapat terus meningkatkan variasi menu ikan yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan begitu akan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan, dan budaya Gemarikan (Gemar Makan Ikan) dapat terus terwujud.

Ia menegaskan ikan merupakan salah satu produk pangan yang mengandung protein tinggi. Selain itu ikan juga mengandung asam lemak tak jenuh Omega-3 yang mam pu meningkatkan kecerdasan anak. “Protein ikan juga mengandung asam amino berkualitas tinggi dan mengandung kolesterol yang rendah dan sehat untuk dikonsumsi,” ujarnya. Q ach

SQ Unggul Rekapitulasi Akhir Gresik, Bhirawa Calon petahana bupati dan wakil bupati Gresik, SambariQosim unggul pada rekapitulasi suara akhir pelaksanaan Pilkada wilayah setempat, Rabu (16/12) petang.

KPU menetapkan keputusan rekapitulasi perolehan suara dengan perolehan pasangan petahana nomor 1 SambariQosim memperoleh 447. 751 suara, nomor 2 pasangan Husnul Khuluq-Ahmad Rubaie 175.449 dan nomor 3 Nur Hamim-Achmad Junadi memperoleh 10.626 suara.

Ketua KPU Gresik, Ahmad Roni dikonfirmasi Rabu petang mengatakan pelaksanaan rekapitulasi berjalan kondusif, dengan penjagaan aparat dari Polres Gresik sebanyak 550 personel dan Kodim 0817 Gresik menurunkan 16 personilnya.

Tak hanya itu, di dalam area rekapitulasi hasil penghitungan suara yang digelar di Kantor KPU Gresik juga dijaga 6 personel Brimob dari Polda Jatim.

Meski demikian, Roni mengakui ada sedikit masalah dalam proses rekapitulasi, yakni sempat diwarnai dengan sebuah insiden kotak suara dari Kecamatan Dukun yang kosong.

Kejadian itu, bermula saat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dukun mem buka segel kotak suara yang harusnya berisi formulir DA-1 atau form hasil rekapitulasi pemungutan suara tingkat kecamatan, namun surat suara itu tidak ada di dalam kotak suara.

Menanggapi hal itu, Roni sempat menghentikan sementara proses rekapitulasi untuk melakukan pengecekan di

ruang penyimpanan kotak suara yang tersimpan di ruang media center KPUD Gresik.

Dari hasil pengecekan, Roni mengatakan kotak surat suara kosong tersebut dikarenakan salah mengambil, sebab ada beberapa kotak yang sengaja disegel meski tidak ada surat suaranya, sebagai upaya pengamanan.

Pelaksanaan Pilkada Gresik diikuti tiga pasangan calon, yakni nomor urut satu Sambari Halim Radianto dan Mohammad Qosim yang diusung PKB dan Partai Demokrat dengan julukan “SQ”.

Nomor urut dua Husnul Khuluq dan Ahmad Rubaie yang diusung koalisi PDIP, PAN dan Partai Gerindra berujuk Berkah, serta nomor urut tiga Ahmad Nur Hamim-Junaidi yang diusung Partai Golkar berjuluk “Arjuna”. Q kim

Untuk itu, pihaknya meminta ketegasan Pemkab Sidoarjo untuk menjalankan peraturan dengan benar, jangan mau didikte pengusaha. Karena bila salah menjalankan aturan maka yang menjadi korban adalah usaha kecil yang seharusnya dilindungi dan diayomi. Jangan menggunakan paradigma sebaiknya mencari alasan pembenaran untuk mengabaikan aturan.

Sudah banyak korban dari kalangan pengusaha mikro/ kecil yang menjerit karena meledaknya jumlah minimarket. Tanpa pengendalian dan tanpa pengawasan. Sangat disayangkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu maupun Dinas Perindag abai terhadap persoalan ini.

“Sungguh luar biasa Sidoarjo ini ada satu pengusaha asal Malang yang punya 74 minimarket di Sidoarjo, saya tidak tahu berapa lagi yang dimiliki di luar Sidoarjo,” ujarnya .

Hal demikian membuktikan adanya persaingan tidak sehat, tidak mungkin uaha kecil seperti klontong dan pasar tradisional mampu bersaing dengan mereka.

Yang mengherankan Pemkab Sidoarjo sebenarnya mempunyai sistem untuk pengendalian izin melalui studi kelayakan. Usaha minimarket itu harus berada di radius 300 meter dari pasar tradisional.

Tetapi yang terjadi saat ini ada minimarket yang menempel dengan pasar itu sendiri. Pelanggarannya sudah sangat masiv. Satu jalan di dala perumahan saja sampai berdiri 6 minimarket yang semuanya kurang dari radius 300 meter seperti di perumahan Wisma Tropodo, Waru.

“Kalau Pemkab tidak tahu itu, sungguh disayangkan. Akan saya tunjukkan lokasinya kalau Pemkab ingin tahu lokasinya,” ujarya.

Saat masalah ini diklarifikasi di BPPT mupun Disperindag, jawaban kedua SKPD ini tidak klop Disperindag menyatakan minimarket yang tidak direkom hanya 175, namun BPPT berkata lain ada 349 minimarket yang tidak memiliki izin usaha.

Disperindag sebagai instansi yang mengeluarkan rekomendasi kepada BPPT sebenarnya adalah pihak yang paling bertangungjawab terhadap menjamurnya usaha ini karena menjadi pintu untuk mengeluarkan rekom.

Komisi A sudah menyampaikan ketegasan melalui pimpinan DPRD agar Pemkab Sidoarjo tidak mengeluakan izin baru, sampai persoalan 349 minimarket liar ini ditertibkan dulu.

Prinsipnya komisi A tidak menghalangi siapapun yang mau berbisnis di Sidoarjo namun harus melalui mekanisme yang berlaku. Pejabat uga jana tutup mata terhadap pelanggaran ini .

“Masak jumlahnya yang liar sampai 349 minimarket,” ujarya.

Kepala BPPT, Ahmad Zaini menyatakan, tidak serta merta rekomendasi yang dikeluarkan Disperindag itu disetujui. BPPT mempunyai standar jelas untuk setiap izin apa saja, termasuk izin pendirian minimarket yang harus mengikuti ketentuan salah satunya dengaan rekom Disperindag, tetapi bila persaratan lain tidak dipenuhi tentu saja ijin tidak dikeluarkan. Q hds

TK PIKPG Petro Siap Berlaga Diajang LLSS 2016 Gresik, Bhirawa Karena cukup peduli lingkungan sehat, Taman KanakKanak Persatuan Istri Karyawan Petrokimia Gresik (TK PIKPG) mewakili Kabupaten Gresik dalam Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS) UKS tahun 2015 dan sebagai kandidat melangkah ke LLSS tingkat Propinsi Jatim bahkan nasional.

Penjabat Bupati Gresik, Dr. H. Akmal Boedianto saat menerima Tim Penilai Provinsi Jawa Timur di Ruang Putri Cempo Kantor Bupati Gresik, Kamis (17/12) menjelaskan, bahwa Gresik sangat komitmen dan konsen terhadap kesehatan. Salah satu bukti keberhasilan itu adalah Gresik telah menerima 2 penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI, yaitu Penghargaan Swasti Saba Padapa (Program Gresik sehat) dan Penghargaan Manggala Karya Bhakti Husada. “ Dan barusan kita telah mendeklarasikan desa be-

bas ODF (Open Defecation Free) yaitu desa yang tidak ada warganya yang buang air besar sembarangann,” jelas Akmal.

Ini berarti kata Akmal, masyarakat Gresik sudah 100 persen menjalankan prinsip hidup sehat sudah buang air besar di jamban dan penataan lingkungan baik dan sehat. Menurut Akmal, LLSS UKS ini sangat tepat dalam memberikan pembinaan kesehatan di sekolah. Apalagi tahun ini Kab Gresik menominasikan ditingkat TK. Kata Akmal, perilaku hidup sehat harus dimulai sejak dini.

Jika perilaku hidup sehat sudah dimulai sejak dini di sekolah, Akmal yakin perilaku budaya hidup sehat akan cepat berkembang di masyarakat.”Kita siapkan anakanak bangsa yang taq wa dan tangguh untuk masa depan bangsa. Anak yang sehat dan tangguh adalah nilai strategi dalam membangun bangsa.” jelas Akmal.Q eri

Sebuah Videotron Dipasang Tengah Kota Sidoarjo Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT ) Kabupatem Sidoarjo, Drs Achmad Zaini MM, mengatakan para investor swasta yakni para biro reklame, agar segera memanfaatkan peluang bisnis untuk membangun sarana videotron di kota Sidoarjo.

Menurut Zaini, Kabupaten Sidoarjo yang termasuk sebagai penyangga Kota Metropolis Surabaya ini, tiap harinya menjadi lalu lintas perjalanan orang dari berbagai tempat di Indonesia.

Karena memiliki bandara Internasional Juanda dan terminal Purabaya, yang disebutsebut terbesar se Asia Tenggara. Di Sidoarjo juga banyak terdapat perumahan baru dan ribuan perusahaan.

Zaini yakin para investor videotron dan para pemasang promosi iklan tidak mensiasiakan peluang tersebut. Karena Kota Sidoarjo cukup potensial untuk pemasangan iklan.

‘’Kita akan mensuport izin para investror biro reklame yang minat dan tertarik untuk membangun sarana videotron ini,’’ kata Zaini, Kamis (17/12) kemarin.

Sementara Sekdakab Sidoarjo, Vino Rudi Muntiawan, yang dihubungi juga mendukung ide pemasangan sarana promosi dan informasi di kota Sidoarjo dengan sarana videotron. Ia juga ikut mengundang investor, untuk membangun sarana yang memanfaatkan kecanggilan teknologi itu. ‘’Saya mendukung bila di Sidoarjo ada sarana ini, mungkin pada tahun 2016 nanti, akan kita pelajari mana titiktitik yang strategis dan tepat

ali kusyanto/Bhirawa

Depan kantor Pemkab Sidoarjo jl Gub Suryo No 1. mulai dipasang sarana videotron agar pemasangan iklan baliho tidak semrawut untuk dipasangi sarana ini,’’ komentar Vino.

Ia mengakui, dari segi estetika misalnya, dengan sarana videotron wajah kota Sidoarjo

tidak lagi menjadi semrawut.

Karena ramai dengan berbagai iklan yang dipasang di spanduk maupun baliho iklan di pinggir-pinggir jalan.

Dengan sarana videotron, menurutnya semua iklan promosi dan informasi yang bertebaran di kota delta Sidoarjo, akan bisa dimuat dalam satu tempat saja. Ini dikarenakan, sarana promosi dan informasi dengan videotron yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi (IT).

Sedangkan Kepala Bidang Perizinan tertentu BPPT Kabupaten Sidoarjo, Hendry Pasulu, mengatakan jangan sam pai kota sekelas Sidoarjo sampai kalah dengan kota sekelas seperti Jember. ‘’Sidoarjo katanya kota penyangga kota Metropolis Surabaya, malah tertinggal penyediaan pembangunan sarananya. Kuatirnya, janganjangan kota Sidoarjo kalah duluan dengan kota seperti Pacitan,’’ komentarnya serius.

Q kus

JAWA TIMUR

6

Jumat Legi 18 DESEMBER 2015

Rekapitulasi Suara Tingkat KPU Sumenep Diwarnai Aksi Demo Di Banyuwangi, Saksi Paslon Su-Si Lakukan Walk Out Sumenep, Bhirawa Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Sumenep tahun 2015 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep diwarnai aksi unjuk rasa. Bahkan para demonstrans yang merupakan pendukung pasangan ZA-Eva, paslon nomor urut dua (2) mendesak untuk menghentikan rekapitulasi terebut.

Salah satu orator aksi, Qayyim Azhari Putra mengatakan, pihaknya meminta agar pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati ditingkat KPU Sumenep dihentikan, karena terjadi banyak dugaan pelanggaran disejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 9 kecamatan sebagaimana laporan Tim Pemenangan ZA-Eva ke Panwaslih. "Kami meminta rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada ditingkat KPU ini dihentikan, menunggu proses pemeriksaan laporan kecurangan di Panwaslih," kata Qayyim, Kamis (17/12).

Selain itu, mereka menuntut pertanggungjawaban dari KPU sebagai penyelenggara pilkada atas banyaknya dugaan kecurangan diratusan TPS tersebut.

"Kedatangan kami ke sini (KPU –red.) untuk meminta pertanggungjawaban KPU sebagai penyelenggara pilkada, sebab selama pelaksanaan pilkada banyak terjadi kecurangan terstruktur, sehingga menguntungkan salah satu paslon," ucapnya.

Sementara itu, ketua KPU setempat, A Warits menyatakan, pihaknya bersama pihak terkait lainnya sudah sepakat untuk melanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati, sebab rekapitulasi itu merupakan amanat perundang-undangan yang berlaku. "Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan

bupati dan wakil bupati ini amanat peraturan perundang-undangan, jadi tidak boleh ditunda dengan alasan apapun," terang A Warits, usai menemui perwakilan demonstrans.

Menurut Warits, kalau dikemudian hari ada dasar tertentu yang bisa digunakan oleh KPU untuk melakukan satu hal, seperti ada rekomendasi dari Panwaslih, pihaknya mengaku siap melaksanakannya. "Tapi saat ini kami tidak bisa menundanga, kami tetap patuh terhadap perundangundangan yang mengaturnya," tegas Warits.

Lebih lanjut ia menerangkan, sebelum rekapitulasi digelar, KPU sempat menerima surat tembusan yang berisi permintaan agar KPU melakukan penundaan terhadap pelaksanaan rekapitulasi suara ini. "Namun, kami kan tidak mempunyai alasan lagi untuk menundanya, ya kami patuhi aturan yang ada," katanya.

Sebelum ke KPU, massa tersebut mendatangi kantor Panwaslih kabupaten. Mereka menuntut agar Panwaslih segera menyelesaikan persoalan kecurangan pilkada yang sudah dilaporkan tim paslon ZA-Eva itu. Tim pemenangan ZA-Eva telah melaporkan terjadinya pelanggaran di 162 TPS yang tersebar di 9 kecamatan.

"Pada prinsipnya kami sudah menindaklanjuti laporan itu dan saat ini sedang proses. Jadi bukan Panwaslih bukan mengabaikan laporan itu. Hanya saja kan butuh

KILAS JATIM

308 PNS Dapat Penghargaan Satyalancana Karya Satya Lumajang, Bhirawa Penghargaan Satyalancana Karya Satya yang merupakan penghargaan atas jasa sebagai PNS ,diberikan secara simbolis oleh wakil Bupati kepada 308 PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang digelar di halaman Pemkab Lumajang, (17/12) bersamaan dengan upacara bendera.

Menurut wakil bupati, Buntaran Supriyanto menjelaskan bahwa penerima penghargaan Satyalancana Karya Satya tersebut di berikan kepada PNS yang telah mengabdikan selama 30 tahun, 20 tahun dan 10 tahun. masih menurut Bunga dan bahwa Penghargaan tersebut diberikan kepada PNS sebagai penghargaan atas jasa sebagai PNS dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

"Penghargaan Satyalancana Karya Satya ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya mampu selalu mengedepankan prinsip-prinsip kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan." jelasnya.

Lebih lanjut Dia berpesan kepada para penerima penghargaan tersebut bahwa pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat di gunakan sebagai sebuah pemacu untuk terus bekerja dengan baik.

"Harus ada sebuah tekad agar hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik lagi dari hari ini. Sebagai bagian dari dinamika kehidupan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, PNS dituntut untuk senantiasa memperbaiki diri dan meningkatkan pelayanan. " ujarnya.Q dwi

waktu untuk menyelesaikannya," ungkap Moh Amin, ketua Panwaslih Sumenep.

Kendati demikian, lanjut Amin, pihaknya belum mengeluarkan kesimpulan atas proses penanganan dugaan kecurangan di pilkada serentak 9 Desember itu.

Sebab, Panwaslih terus melakukan klarifikasi terhadap saksisaksi pelapor. "Memang belum ada kesimpulan," imbuh Amin.

Sampai berita ini ditulis, rekapitulasi masih berlangsung, dan diperkirakan hingga Kamis malam, sehingga perolehan suara belum ditemukan.

Walk Out Sementara itu, saksi Pasangan Calon (Paslon) Bupati/Wakil Bupati Sumantri Sudomo – Sigit Wahyu Widodo (Su-Si) melakukan aksi Walk Out (WO) dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan bupati/wakil bupati kabupaten Banyuwangi tahun 2015 yang digelar di Gedung Wanita Paramitha Kencana, Kamis (17/12) siang.

Menurut H Ali Firdaus, salah satu saksi paslon Su-Si, pihaknya menyatakan keprihatinan atas pelaksnaan pilbup kabupaten Banyuwangi tahun 2015 yang telah berjalan tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Bahkan ada indikasi penyelenggara pemilu banyak membantu untuk memenangkan paslon Abdullah Azwar Anas – Yusuf Widyatmoko (Dahsyat) secara terstruktur, sistematik dan masif.

Selanjutnya Ali Firdaus menjelaskan indikasi kecurangan mulai dari kelambatan pemasangan banner, penyerahan Alat Peraga Kampanye (APK) dan dugaan penggelembungan suara

samsul/bhirawa

Para demonstrans yang merupakan pendukung pasangan ZA-Eva, paslon nomor urut dua (2) mendesak untuk menghentikan rekapitulasi. di beberapa wilayah, dan beberapa tindak pelaggaran yang lain.

“Kami sudah melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilian (Panwaslih) kabupaten namun tidak pernah mendapatkan tanggapan. Kami tidak mempermasalahkan hasil penghitungan perolehan suara, kami mempermasalahkan etika dan cacat moral pelaksanaan pilbup kabupaten Banyuwangi,” tegas Ali Firdaus.

Untuk itu, imbuh Ali Firdaus hasil rapat tim pemenangan Su-

Si sepakat untuk melaporkan permasalahan yang terjadi kepada DKPP, Bawaslu, KPU Pusat, KPU Prosvinsi serta pihak-pihak terlait yang lain. “Karena ada indikasi tindakan pidan, melalui tim kuasa hukum pasangan SuSi kami akan membuat laporan kepada Polres Banyuwangi untuk ditindak lanjuti,” ujar Ali Firdaus.

Sementara ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Banyuwangi Samsul Arifin, ke-

pada sejumlah mass media menyatakan sesuai dengan undangan yang diberikan saksi paslon dan undangan yang lain agenda tunggal KPU adalah rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten.

Untuk itu, menurut Samsul pihaknya menghormati sikap politik yang dipilih dan diambil oleh saksi Paslon Su-Si dan hal tersebut tidak akan berpengaruh terhadap hasil pelaksanaan pilbup tahun 2015 di Banyuwangi.Q sul,mb12

Pemkab Sosialisasikan UU Anggota Korpri Jangan Hanya Busines As Usual Administrasi Pemerintahan 403 CPNS Diangkat Jadi PNS Baru Lamongan, Bhirawa Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi berharap anggota Korpri Lamongan tidak hanya mengerjakan kewajiban rutin, business as usual. Namun agar mampu menjadi motor bagi pecepatan reformasi birokrasi dan mencari terobosan serta caracara baru.

Itu disampaikannya usai menjadi pembina pada upacara peringatan ke-67 Hari Bela Negara di halaman Pemkab Lamongan, Kamis (17/12). “Anggota Korpri harus mampu membangun mentalitas baru yang positif, berintegritas dan memiliki etos kerja, serta berjiwa

gotong royong,“ ucap Wahid.

Terkait pelaksanaan proses pencoblosan dam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru saja berakhir, dia berharap anggota Korpri mampu menjaga soliditas. Apalagi, lanjut dia, ditengah tantangan era baru persaingan antar Negara, anggota Korpri harus menjadi motor penggerak produktivitas nasional.

Sebelumnya, saat membacakan amanat Presiden RI Joko Widodo dalam Hari Bela Negara, disebutkannya bahwa upaya untuk bisa tegak berdiri di kaki sendiri secara ekonomi juga bagian dari bela Negara. Sehi-

suprayitno/bhirawa

Beri penghargaan pada masyarakat taat pajak, Pj Bupati Lamongan Wahid Wahyudi usai memimpin upacara peringatan Hari Bela Negara.

ngga para guru, bidan dan tenaga kesehatan yang tengah berjuang melakukan tugasnya di pelosok tanah air, di kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar, sesungguhnya juga sedang melakukan bela Negara.

403 PNS Baru Sementara itu, sebanyak 403 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lamongan diangkat dan diambil sumpahnya sebagai PNS di Pendopo Lokatantra, Kamis (17/12). Termasuk di antara yang diambil sumpah adalah sebanyak 398 CPNS dari honorer K2.

Disebutkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lamongan Ismunawan, dari 403 orang PNS tersebut, 398 orang berasal dari tenaga honorer K2, 2 orang dari honorer K1 yang belum diambil sumpah, 2 orang lulusan STPDN dan 1 orang PNS pindahan dari luar daerah.

Sedangkan dari bidang tugasnya, sebanyak 237 orang dari tenaga pendidikan, 84 orang dari tenaga kesehatan, sebanyak 16 orang penyuluh peternakan dan 66 orang tenaga administrasi.

Usai memimpin prosesi pengangkatan dan pengambilan sumpah tersebut, Sekkab Yuhronur Efendi berharap pengukuhan mereka dari CPNS menjadi PNS itu bisa dijadikan sebagai momen pendorong, memotivasi diri untuk semakin mencintai profesi sebagai PNS.Q yit

Situbondo, Bhirawa Pemkab Situbondo, melalui Bagian Hukum menggelar sosialisasi UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dipendopo Kabupaten, kemarin. Hadir di antaranya, para pejabat teras Pemkab Situbondo dan sejumlah pimpinan SKPD serta para Kepala Bagian di lingkungan Setdakab Situbondo. Sejumlah pembicara dari Polda Jatim, Kejaksaan Tinggi Jatim, PTUN Jatim dan Biro Hukum Pemprov Jatim, tampil dalam acara sosialisasi paska terbitnya UU nomor 30 tahun 2014 tersebut.

Dr Himawan pembicara dari Biro Hukum Setdaprov Jatim, mengakui akan pentingnya sosialisasi UU nomor 30 tahun 2014 tersebut, terutama kepada jajaran SKPD, jajaran bagian di lingkungan Pemkab Situbondo serta jajaran terkait lainnya.

Pasalnya, kata dia, UU tersebut memiliki sisi postif bagi penyelenggaraan administrasi yang tertib, memiliki kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang serta dapat menjamin akuntabilitas pemerintahan. “Ini (sosialisasi) dapat memberikan perlindungan hukum untuk warga dan aparatur pemerintah.

Selain itu dapat memberi pelayanan terbaik kepada

masyarakat,” terang Himawan.

Sementara itu AKBP Dr. Adang Oktori, S.H., M.H, dari Mapolda Jatim banyak mengupas soal penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Adang, Pasal 2 ini memiliki unsur utama ‘memperkaya diri, orang lain atau golongan’ serta menimbulkan kerugian pada keuangan dan perekonomian negara. “Sedangkan Pasal 3 memiliki unsur utama “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” serta menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian Negara,” ujar Adang.

Penerapan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tidak sulit, ungkap Adang, karena bisa diterapkan kepada siapa saja, baik pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara maupun bukan.

Sedangkan penerapan Pasal 3 pada dasarnya, lanjutnya, hanya bisa diterapkan kepada pejabat pemerintahan dan penyelenggara saja.

Ini karena, terang Adang, selain menyangkut penyalahgunaan wewenang, yang dimaksud dengan jabatan atau kedudukan adalah jabatan atau kedudukan dalam lingkup publik (pemerintahan).Q awi

Pemkot Kediri Gelontorkan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas Bertepatan Hari Kesetiakawanan sosial Nasional (HKSN) dan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Pemkot Kediri menggelontorkaan bantuan sosial bagi warga Penyandang cacat maupun disbilitas.

Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kreasi bagi warga masyarakat yang memiliki keterbatasan serta masalah sosial.

Bantuan diserahkan langsung oleh Walikota Kediri Abdulah Abubakar dikantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Kediri didampingi oleh Kepala Dinsosnaker Kota Kediri Dewi Sartika. Dikatakan Walikota Kediri yang akarb disapa Mas Abu ini, jika pihak Pemerintah Kota akan terus mengakaomodir warga yang membutuhkan bantuan.

"Dengan catatan, harus bersinergi dengan pemerintah pusat, sebab Pemerintah pusat saat ini juga terus menggelontorkaan

bantuan kepada masyarakat. Dan saat ini jika kita perhatikan masih banyak masyarakat yang harus dibantu," kata Mas Abu. Wali Kota mengakui hingga saat ini fasilitas publik terutama bagi penyandang cacat oleh Pemkot belum sepenuhnya bisa diperbaiki , sehingga belum bisa di akses oleh para penyandang permasalah sosial, namun pihaknya akan kakan berupaya semaksimal mungkin agar fasilitas publik bisa diakses.

"Misalnya seperti trotoar, seha-

rusnya trotoar itu jangan naik turun, jika pun ada harus halus agar pengguna kursi roda bis mengakses, dan seharusnya perkantoran juga memberikan pelayanan sosialnya bagi mereka," terang Wali Kota di sela-sela pemberian bantuan sosial ini.

Lebih lanjut, menurut Mas Abu, banyak kreasi yang diciptakan para penyandang permasalahan sosial ini, dan diharapkan dengan bantuan tersebut mampu meningkatkan kretifitas bagi mereka, "Mudah-mudahan dihari ini gerakan terus ditingkatkan, dan bagi temen disabilias terus melakukan komunikasi agar kedepan bantuan tepat sasaran," harapnya.

Dia juga meminta doa restu kepada Disabilitas agar pemkot Kediri kedepan dapat mengurai persoalan sosial, Misalnya ekslo-

klisasi mestinya tidak boleh namun hingga saat ini masih terus beroperasi meskipun usaha sudah maksimal. "Targetnya sih harus tutup, namun pada kenyataannya mereka masih terus beroperasi. Kita akan berupaya agar dengan program yang telah kita jalankan mereka bisa beralih ke Profesi yang lebih barokah," tandasnya.

Sementara itu, dalam bansos yang diberikan kepada penyandang disabilitas inni diantaranya, Bantuan uang tunai bagi penyandang cacat berat, Bantuan Sosial Santunan Kematian, Kursi roda, Peralatan Air Brush, Peralatan Bengkel, Mesin Fresser, serta rombong bagi penyandang Disabilitas dan Bantuan untuk pemugaran rumah.Q hms, van, adv

Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar didampingi Kadinsosnaker Kota Kediri Dewi Sartika memberikan Bansos kepada Warga Penyandang Disabilitas.

Kamis (17/12).

JAWA TIMUR

Jumat Legi 18 DESEMBER 2015

KILAS JATIM

Tiga Kecamatan Miliki Kasus DBD Tertinggi Kabupaten Blitar, Bhirawa Sepanjang tahun 2015 di Kabupaten Blitar ada 3 Kecamatan yang memiliki kasus tertinggi Demam Berdarah (DBD). Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Penanggulangan Penyakit Dan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Eko Wahyudi, mengatakan sepanjang tahun 2015 ini terdapat tiga Kecamatan yang memiliki kasus tertinggi penderita DBD, yakni Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Kesamben dan Kecamatan Kanigoro.

“Ketiga Kecamatan tersebut memiliki kasus DBD tertinggi di Kabupaten Blitar yang harus mendapatkan perhatian khusus,” kata Eko Wahyudi.

Secara rinci, lanjut Eko Wahyudi, tiga Kecamatan dengan kasus penyakit DBD yakni Kecamatan Sutojayan dengan jumlah 170 kasus, Kecamatan Kesamben dengan 126 kasus dan Kecamatan Kanigoro dengan 107 kasus. “Jumlah kasus tersebut cukup besar dibandingkan dengan Kecamatan lainnya yang hanya beberapa kasus saja,” ujarnya.

Menurut Eko Wahyudi, tingginya kasus DBD di 3 Kecamatan ini menjadi perhatian khusus Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar agar kasus serupa tidak kembali terjadi. ”Namun hingga kini kami masih belum bisa mengategorikan 3 Kecamatan ini menjadi sebagai kecamatan endemis DBD,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Masykur berharap adanya penanganan secara intensif di beberapa wilayah atau daerah yang banyak memiliki penderita DBD. Agar penyebaran penyakit DBD di Kabupaten Blitar bisa ditekan dengan melakukan pencegahan secara langsung.Q htn

7

Eksekutif Hati-hati Tangani Retribusi Galian C Banyuwangi, Bhirawa Pada dasarnya eksekutift sepakat untuk melakukan optimalisasi setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi penambangan pasir dan galian C yang lain selama ada landasan hukum dan regukasi yang mengatur, pernyataan tersebut disampaikan Hari Cahyo Purnomo, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Banyuwangi seusai rapat koordinasi dengan DPRD Banyuwangi, beberapa Dinas, kantor / badan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dan perwakilan Polres Banyuwani di Gedung DPRD Banyuwangi.

Menurut Hari Cahyo, upaya menarik retribusi galian C tentunya tetap mengacu pada Undang-undang (UU) no 23 tahun 2014 tentang petambangan yang wewenang pemerintah provinsi. ”Jangan sam-

pai tujuan kita yag sebenarnya baik, namun menjadi masalah di kemudian hari,” ujar Hari Cahyo.

Untuk itu, lanjut Hari Cahyo sepakat dengan anggota dewan agar tim yang terdiri dari

eksekutif, legislatif dan anggota kepolisian untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi yang secara undang-undang memiliki kewenangan untuk menangani masalah galian C. Sedangkan hasil studi banding anggota dewan dari kabupaten / kota yang lain, menurut Hari Cahyo akan menjadi literatur bagi tim yang dibentuk, akan tetapi tidak serta merta bisa diterapkan di Banyuwangi sebelum ada regulasi yang mengaturnya.

Sementara Salimi, ketua Tim gabungan legislatif, eksekutif dan kepolisian Banyuwangi berharap agar semua pihak yang bersepakat untuk meningkatkan sumber PAD dari sector galian C mampu bekerja

Dana Bantuan Politik Empat Partai Hangus

optimal untuk melakukan kajian, penelitian dan merumuskan aturan yang mendasari penarikan retribusi galian C di kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya Salimi menambahkan selain melakukan studi banding tim juga akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi, kementrian terkait pertambangan maupun pemerintah pusat untuk membuat aturan yang mampu meningkatkan retribusi galian C secara optimal dan tidak melanggar aturan dan ketentuan yang ada. ”Di Banyuwangi tentunya perlu revisi perda, perbup dan patokan harga karena yang digunakan saat ini patokan harga tahun 1998 yang tidak sesuai dengan kondisi

saat ini,” tegas Salimi.

Lebih lanjut Salimi menambahkan target PAD dari sektor galian C yang ditetapkan oleh Pemkab Banyuwangi dinilai jauh apabila dibandingkan kenyataan di lapangan. Apabila mengacu pada kondisi di lapangan penambangan pasir dan Galian C yang lain diprediksi mampu memberikan kontribsi sepuluh kali lipat dari pendapatan yang diperoleh saat ini. ”Tugas dan kewajiban kami saat ini adalah bagaimana merumuskan aturan yang mampu menjaring potensi pendapatan dari galian C, tidak ada pungli dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku,”ujar Salimi. Q nurhadi

basir/bhirawa

Probolinggo, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Probolinggo memastikan tidak bisa mencairkan dana Bantuan Politik (Banpol) keempat Partai Politik (Parpol) dikarenakan melewati deadline tahun anggaran. Keempat partai tersebut adalah Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Demokrat.

Hal ini ditegaskan Agus Mukson, Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Probolinggo, Kamis (17/12). Setelah empat partai tersebut belum juga menyerahkan proposal pengajuan dana parpol. “Pengajuan dananya sudah melewati deadline, kami pastikan tidak bisa dicairkan untuk tahun ini,” katanya.

Sementara Juwono Prasetijo Utomo, Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Probolinggo, menegaskan bahwa deadline yang seharusnya dipenuhi per hari Kamis yakni parpol harus memenuhi persyaratan administrasi.

Pihaknya mensyaratkan adanya SPJ yang sudah memiliki Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, serta proposal yang telah diverifikasi oleh Kesbangpol melalui inspektorat, serta yang terpenting yaitu parpol menunjukkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan partai yang diakui dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).Q wap

Ralat Iklan Dalam Iklan advetorial terbitan Hari, Rabu (17/12), berjudul ‘’SKPD Bisa Memanfaatkan Data Kependudukan Berskala Provinsi”, seharusnya “SKPD Bisa Memanfaatkan Database Kependudukan Berskala Provinsi”. Pada teks foto pojok kanan atas dan kiri bawah, beserta isi dari berita, nama dan jabatan “Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri FX Garmaya”,yang betul yaitu “Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri FX Garmaya’’.

Demikian kesalahan telah dikoreksi.

Bagian Iklan Harian Bhirawa

Sejumlah peserta mengikuti upacara rutin 17-an yang digelar di Halaman Pendopo Malowopati pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (17/ 12). Kegiatan berlangsung khidmat.

Ibu Berperan Bela Negara

ramadlan/bhirawa

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko saat menyerahkan beasiswa bagi pelajar berprestasi dari CSR PT CJI Ploso Jombang, kemarin.

500 Pelajar Dapat Beasiswa Pendidikan PT CJI Jombang, Bhirawa Sebanyak 500 an pelajar di Jombang mendapatkan bantuan dan beasiswa dar PT Cheil Jedang Indonesia Ploso Jombang.

Perusahaan asal Korea Selatan ini setiap tahun menggelontorkan dana Corporate Social Responsibility (CSR)-nya untuk pendidikan sebesar Rp 500 juta. “Untuk beasiswa pendidikan yang kita berikan hari ini, sebanyak 500 siswa mulai dari tingkat SD/MI, SMP dan SMA terutama dikawasan utara brantas,” ujar Mulyono di sela-sela penyerahan beasiswa pendidikan, Kamis (17/12).

Setiap tahunnya, dana program CSR PT CJI Ploso untuk pendidikan dikatakannya sebesar Rp 500 juta. Dana itu untuk beasiswa berperstasi dan bantuan pendidikan bagi siswa miskin. ”Kalau untuk beasiswa berprestasi sekolah yang melakukan pendataan dengan merangkin siswa mulai 1-5. Sedangkan untuk bantuan siswa miskin kita melibatkan kepala desa untuk melakukan pendataan,” imbuhnya seraya mengatakan masing masing siswa mendapatkan Rp 300 ribu.

Di samping berbentuk beasiswa, bantuan pendidikan lanjut Mulyono juga diberikan dalam bentuk alat peraga di sekolah, seperti computer, globe dan kebutuhan sekolah lain.

“Ada yang untuk infrastruktur seperti pengelolaan sampah di lingkungan sekolah, ada sebanyak 41 lembaga pendidikan yang sudah kita bantu melali CSR ini,” tandasnya menambahkan.

Executive Vice President PT CJI, Mr. Lee Jun Won mengatakan, pemberan beasiswa setiap tahun diberikan sejak tahun 2010. “Semoga beasiswa ini bisa membantu pendidikan di Jombang, dan ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Hadir dalam penyerahan beasiswa pendidikan diantaranya Bupati Nyono Suharli Wihandoko, Ketua DPRD Jombang Joko Triono, kepala Dinas Pendidikan Muntholib. ”Kita sampaikan terima kasih atas peran PT CJI yang ikut membantu dalam dunia pendidikan.

Semoga setiap tahunnya bisa bertambah, apalagi tahun depan pabriknya juga ditambah,” tutur Bupati.

Seperti diketahui, PT CJI bakal menambah investasinya di Jombang sebesar Rp 4 triliun.

Untuk tahab pertama di tahun 2016 investasi yang dikucurkan sebesar Rp 240 miliar. ”Itu untuk pembangunan dan produksi bio masa, mulai pembangunannya dimulai januari,’tandas Mulyono menambahkan.Q rur

Bojonegoro, Bhirawa Upaya pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban semua warga negara.

Upacara rutin 17-an yang digelar di Halaman Pendopo Malowopati pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (17/12) pagi berlangsung khidmat tak sekedar upacara 17-an, namun dirangkaikan dengan peringatan Hari Ibu ke-87 dan Hari Bela Negara ke 67 tahun 2015.

Bertindak selaku inspektur upacara Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono, menyampaikan peringatan hari Kartini dan hari ibu memang untuk kaum wanita, namun hari kartini diperingati oleh seluruh kaum wanita. “Sedangkan untuk peringatan hari ibu ini adalah dikhususkan untuk kaum ibu. Peran ibu sangat luar biasa, pendidikan formal untuk anakanak kita waktunya sangat terbatas,” ungkap wabup.

Dalam pengarahannya, Wabup juga mengingatkan pula tentang pentingnya kaum ibu dan wanita meningkatkan kualitas ataupun menapaki jenjang karier yang lebih tinggi. Selama ada kesempatan dan biaya mengapa tidak untuk kembali belajar sehingga jenjang kariernya akan tercapai sebagaimana cita-cita dan keinginannya.

“Kesetaraan Gender seperti yang diperjuangkan

oleh Ibu Kita Kartini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, tidak ada pembatas untuk mengenyam jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun menapaki karier yang sama dengan kaum lelaki,” paparnya.

Memang dari segi kesehatan bahwa kerusakan syaraf itu terbanyak terjadi pada kaum perempuan utamanya adalah saat melahirkan. Seyogyanya para suami untuk menjaga kondisi istrinya apakah itu terkait dengan postur tubuh, asupan gizi, dan menjaga perasaan mereka. “Karena kecenderungan bahwa kaum ibu lebih tepat dalam mengelola antara keuangan dan kebutuhan. Yang penting adalah bagaimana menjaga keharmonisan keluarga,” ucapnya.

Wabup juga menyampaikan, peringatan Hari bela Negara ke 67 tahun 2015 seyogyanya jangan langsung ditelan mentah mentah, karena tidak mungkin sipil atau masyarakat akan diberi kewajiban menyandang senjata.

“Bela negara dalam hal ini adalah berkarya sesuai dengan profesi dan bidang tugasnya masing-masing. Dicontohkan adalah yang bertani yang bertani, sebagai aparatur harus melayani sesuai dengan bidang tugasnya,” kata wabup, menegaskan.

Ini adalah bentuk bela negara yang sebenarnya bukan berarti dilatih menggunakan senjata atau memanggul senjata.Q bas

Kongres Anak Nganjuk

Kak Seto Ajak Bermain, Bunda Ita Berikan Santunan Kongres anak Nganjuk digelar bersamaan dengan peringatan hari ibu di Gedung Olah Raga (GOR) Bung Karno Kabupaten Nganjuk, Rabu (17/12) pagi sekira pukul 08.00 hingga siang hari. Menariknya, dalam acara ini hadir Ketua Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) RI Dr Seto Mulyadi Psi M Psi atau biasa disebut Kak Seto.

Dengan gaya bertuturnya yang khas, Kak Seto memaparkan pentingnya mendidik anak dengan cinta. Kak Seto melalui forum tersebut mengajak para orang tua untuk mengajari anak-anak tanpa kekerasan dan tidak ada paksaan supaya kreativitas anakanak lebih terasah. “Bayangkan kalau Mozzart dipaksa orang tuanya ikut Indonesian Idol dan Maradona dituntut mendapat nilai matematika seratus, tentu mereka tidak akan menjadi bintang di bidangnya,” katanya.

Kak Seto juga mengatakan anak-anak seharusnya belajar dalam kondisi yang menyenangkan. Anak yang mendapatkan nilai jelek bukan semata-mata anaknya yang bodoh tapi bisa jadi karena lingkungan yang tidak menyenangkan. Karena itu monitoring anak bukan hanya dari

aspek akademis saja, melainkan aspek afektif seperti emosi dan perasaan anak juga perlu.

Kak Seto mengajak orang tua untuk lebih memberikan contoh daripada memerintah. Menurutnya anak-anak sangat kreatif dan merupakan peniru yang ulung.

Dunia anak adalah dunia bermain. “Anak-anak harus dapat kekuatan cinta, karena anak-anak dimulai dengan cinta,” sebut Kak Seto Dalam berinteraksi dengan anak-anak, Kak Seto selalu mengajak bermain dan bernyanyi dengan gaya khas anak-anak.

Sesekali Kak Seto juga memberikan kuis edukasi untuk mengasah kecerdasan anak. Bahkan sejumlah hadiah juga diberikan Kak Seto kepada anak yang mampu menjawab pertanyaan.

Sementara itu Ketua TP PKK

Kabupaten Nganjuk Ny Ita Taufiqurrahman dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini tidak sekedar untuk menciptakan kemeriahan sesaat, tetapi lebih memberikan makna dan ungkapan rasa syukur atas kiprah dan karya nyata gerakan PKK selama ini. “Peringatan seperti ini memberikan motivasi dan semangat bagi kader PKK agar terus giat melaksanakan tugas dan fungsi-

nya yang utama yaitu berusaha memberdayakan dan mensejahterakan keluarga,” kata Ita. Menurutnya PKK juga harus terus berupaya untuk mewujudkan ketahanan keluarga dan memberikan andil serta ambil bagian dalam upaya meningkatkan dan mensejahterakan keluarga menuju masyarakat maju dan mandiri guna mewujudkan hari esok yang lebih baik. “

ristika/bhirawa

Pembagian bantuan kepada anak yatim oleh Ketua TP PKK Kabupaten Nganjuk Ny Ita Taufiqurrahman.

ristika/bhirawa

Kak Seto berinteraksi dengan ribuan anak Nganjuk dalam acara Kongres Anak Nganjuk.

Dengan semangat hari ibu kita tingkatkan peran perempuan dalam mmbangun anak bangsa dan peduli terhadap anak yatim,” tegas Ita. Dalam kesempatan yang sama, 1000 anak Yatim dari berbagai panti asuhan dan non panti asuhan di Kabupaten Nganjuk, mendapat bingkisan dari Dinsosnakertrans Kabupaten Nganjuk yang diserahkan oleh Ita Taufiqurrahman.

Menurut Kasi Balinsos Dinsos-

nakertrans , Drs Darmantono, MM, santunan kepada 1000 anak yatim ini dilaksanakan dalam rangka Hari Ibu tahun 2015.

Selain mendapatkan satunan, ribuan anak yatim tersebut juga mendapat bingkisan makanan dari Ita Taufiqurrahman. "Ada sekitar 1000 anak yatim yang akan mendapat santunan berupa sebuah Tas beserta perlengkapan sekolah," terangnya. Q advertorial

EKONOMI - BISNIS

8

Jumat Legi, 18 DESEMBER 2015

BKPPP Serahkan Badan Hukum Kelembagaan Ekonomi Poktan dan Gapoktan

Kurs JUAL

BELI

USD

14,024.00

13,884.00

SGD

10,001.43

9,898.76

EUR

15,446.03

15,286.28

JPY

11,543.34

11,423.40

GBP

21,284.22

21,064.80

Sumber: Bank Indonesia (10 DESEMBER 2015)

RAGAM EKBIS

Lakukan Penetrasi Pasar dengan Reward Surabaya, Bhirawa Banyak cara dilakukan perusahaan melakukan penetrasi pasar, salah satunya dengan memberikan reward bagi mitra yang menggunakan produknya. Seperti Evalube yang telah memberikan reward berupa motor kepada Bengkel Gemini Motor di Mojokerto.

Hal ini dilakukan oleh Evalube sebagai sebuah bentuk apresiasi atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini antara dengan Bengkel Gemini. “Kami sangat mengapresiasi dengan masukan pemenang hadiah sepeda motor yakni Bengkel Gemini Motor milik Adi Laksono,” ungkap Marketing and PR Division PT Wiraswasta Gemilang Indonesia (WGI), Fitriasih Lestari saat dikonfirmasi, Kamis (17/12).

Fitria menambahkan, tentunya hal tersebut menjadi sebuah saran yang sangat berguna bagi Evalube, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan baru untuk Team Marketing Promotion Evalube dalam membuat program promosi di daerah Jawa Timur pada tahun 2016 nanti. Sedangkan menurut Adi Laksono, pihaknya tidak menyangka bisa mendapatkan hadiah motor dari Evalube dan pihaknya sangat menapresiasi bisa bekerjasama dengan pihak Evalube.

“Saya berharap kegiatan promosi seperti ini tidak hanya berhenti disini saja supaya produk Evalube Pro Syntetic dan Evalube Scootic agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat Mojokerto,” katanya. Q riq

RTH di Kawasan SIER Masih Belum Ideal Pemprov, Bhirawa Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di kawasan Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) Surabaya masuk kategori kurang ideal. Sebab ruang terbuka hijau masih belum mencapai 10 persen. Hal itu diungkapkan peneliti Lembaga Penelitian asal Universitas Jember, Dr Yuli Wibowo yang bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jatim.

Dikatakan Yuli, sedangkan kawasan industri lainnya seperti Kawasan Industri Gresik (KIG), Pasuruan Industri Estate Rembang (PIER), dan juga Kawasan Industri SIEB (Sidoarjo Industrial Estate Berbek) yang menjadi titik lokasi penelitian ternyata sudah mempunyai luasan ruang terbuka hijau yang sudah cukup memadai.

Dalam kesempatan ini, ia memaparkan beberapa hasil rekomendasi seperti pemerintah daerah harus tetap melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap tata ruang kawasan industri sesuai peruntukkannya sebagaimana tercantum dalam RTRW daerah. Q rac

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Suzuki, th. 2014, Hitam, AG6347RAM, a/ n. Jarno, Ds. Nglampir, Bandung-T.Agung No. 2592/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2005, Biru, AG6229SA, a/n.

Istikaroh, Ds. Sanan, Pakel-T.Agung No. 2593/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha, th. 2008, Hitam, AG2294SX, a/n.

Endrik Widiawan, Ds. Gedangan, Campurdarat-T.Agung No. 2594/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Suzuki, th. 2005, Biru Hitam, AG3329S, a/ n. Agus Bintoro, Ds/Kec. Rejotangan-T.Agung No. 2595/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda GL 160, th. 2008, Hitam, AG2105SZ, a/n. Suko Wibowo, Ds. Demuk, Pucanglaban-T.Agung No. 2596/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Honda NF125, th. 2008, Hitam, AG2089SZ, a/n. Simpen, Ds. Demuk, Pucanglaban-T.Agung No. 2597/IMB/BI-II/2015 HILANG STNK, Yamaha Jupiter MX, th. 2006, Biru, AG4737SE, a/n. Hendrik Palupi, Ds. Sambijajar, Sumbergempol-T.Agung No. 2598/IMB/BI-II/2015

Situbondo, Bhirawa Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Situbondo melakukan langkah dan terobosan strategis, bagi masa depan petani yang tergabung dalam kelompok tani (Poktan) maupun gabungan kelompok tani (Gapoktan) se-Situbondo.

Langkah tersebut diantaranya memberikan status legal berupa badan hukum kelembagaan ekonomi petani, yang diserahkan secara simbolis kepada sejumlah poktan dan gapoktan di Kabupaten Situbondo, Kamis (17/12).

Menurut Budi Priono, Kepala BKPPP Kabupaten Situbondo, pembentukan badan hukum kelembagaan ekonomi petani poktan dan gapoktan mengacu kepada UU nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; UU nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

“Selain itu, kami juga mendasarkan pada Perpres nomor 154 tahun 2014 tentang kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta Permentan nomor 82 tahun 2013 tentang pedoman pembinaan poktan dan gapoktan,” terang Budi Priono, dengan didampingi Bajuri Hadiwijoyo, Kabid Pelaksana Penyuluhan BKPPP Kabupaten Situbondo.

Budi Priono mengatakan, acuan dasar terakhir yang dipakai BKPPP Kab. Situbondo dalam program ini yaitu SE Mendagri nomor 900 tahun 2015 tentang belanja hibah dan bansos kepada lembaga ke-

sawawi/bhirawa

Kepala BKPPP Kab. Situbondo, H Budi Priono didampingi Kabid Pelaksana Penyuluhan H Bajuri Hadiwijoyo saat menyerahkan Badan Hukum Kelembagaan ekonomi petani, kepada Poktan dan Gapoktan, pagi kemarin. masyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Perundang-Undangan.

“Ini sangat perlu, karena kelembagaan petani baik pertanian, perikanan dan kehutanan dapat diakui dan diketahui aspek legalitasnya oleh masyarakat petani maupun pemerintah,” tegas mantan Kepala

Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo itu.

Disisi lain, H Bajuri Hadiwijoyo menambahkan, dari 685 kelompok tani yang ada di Situbondo, baru 5 poktan yang statusnya sudah menjadi badan hukum. Sisanya, kata Bajuri, sebanyak 680 poktan, masih terus diproses Notaris yang memfasilitasi di Kab Situbondo yakni Muhammad Yusuf

Ibrahim SH, M.Kn dan Divi Ika Rahmawati, SH, M.Kn. Sementara untuk Gapoktan, lanjut Bajuri, dari 134, baru 4 Gapoktan yang sudah menyandang status badan hukum. “Sisanya sebanyak 130 Gapoktan, kita prioritaskan untuk memiliki status badan hukum yang sama,” ujar Bajuri kemarin. Q awi

Madiun dan Ngawi Tunggak Pembayaran Raskin Madiun, Bhirawa Kabupaten Madiun dan Ngawi ternyata masih menunggak pembayaran beras miskin (raskin) kepada Bulog Sub Divre Madiun.

Nilainya pun tak tanggung-tanggung, mencapai miliaran rupiah.

Berdasarkan data yang didapat dari Bulog Sub Divre Madiun, Kabupaten Madiun tunggakannya mencapai Rp2,288 miliar dan Kabupaten Ngawi sebesar Rp3,719 miliar.

Hal ini tentunya berbeda dengan Kota Madiun yang juga masuk wilayah kerja Bulog Sub Divre Madiun, yang tidak memiliki tunggakan pembayaran raskin.

Kepala Bulog Sub Divre Madiun, Ir Rachmat Syahdjoni Putra, mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya penagihan tapi belum dibayar dan dilunasi. “Menurut juru tagih, para penerima raskin umumnya sudah membayar saat mengambil raskin ke panitia. Namun faktanya, panitia belum melunasi tunggakan raskin yang telah di droop ke setiap desa atau kelurahan penerima raskin sesuai data yang ada,” kata Rachmat, dikonfirmasi, Kamis (17/12).

Dijelaskan Rachmat, tunggakan raski di Kabupaten Madiun yang mencapai Rp2,288 miliar itu ada di Kecamatan Kebonsari Rp219,424 juta, Kecamatan Dolopo Rp111,264 juta, Kecamatan Geger Rp143,120 juta, Kecamatan Dagangan Rp323,976 juta, Kecamatan Kare Rp195,496 juta dan Kecamatan Ge-

marang Rp388,960 juta raskin ke-13 dan ke-14, Kemudian, Kecamatetap akan disalurkan tan Wungu Rp272,976 sesuai data Sub Divre juta, Kecamatan Madiun Madiun. Terus terang, Rp73,540 juta, Kecamakalau berkaitan dentan Jiwan Rp103.111 gan perut kami tidak juta. Kecamatan Baleretega,” katanya. jo Rp109,849 juta, KecaMenurut dia, hingga matan Mejayan pertengahan DesemRp155,808 juta, Kecaber ini, penyerapan matan Saradan gabah dan beras dari Rp81,752 juta, Kecamapetani hanya terserap tan Pilangkenceng 40 ribu ton beras dari Rp11,832 juta, Kecamatarget 55 ribu ton betan Sawahan Rp95.333 ras. Tak tercapainya juta dan Kecamatan Ir Rachmat Syahdjoni Putra target ini karena mutu Wonoasri Rp1,920 juta. padi dan beras di MaSedang untuk Kabupaten Ngawi diun dan sekitarnya menurun. Setunggakan raskin Rp3,719 miliar lain itu, sekarang sudah tidak ada yakni di Kecamatan Sine Rp367,540 gabah yang dibeli karena masa juta, Kecamatan Ngrambe panen sudah selesai.

Rp257,712 juta, Kecamatan JogorRachmat mengatakan, walauogo Rp251,976 juta, Kecamatan pun penyerapan beras hanya terKendal Rp12,353 juta, Kecamatan capai 80 persen, Bulog Sub Divre Geneng Rp144,920 juta, Kecamatan Madiun masih bisa mengirim beKwadungan Rp43,138 juta, Kecama- ras ke luar provinsi yakni ke Kaltan Karangjati Rp233,084 juta, Ke- imantan Tengah sebanyak 2 ribu camatan Padas Rp117,312 juta dan t o n d a r i r e n c a n a 3 r i b u t o n .

Kecamatan Paron Rp204,208 juta.

“Kami juga mengirim beras ke Lalu, Kecamatan Kedunggalar Sub Divre Kediri sebanyak seriRp207,117 juta, Kecamatan Wido- bu ton dan ke Sub Divre Madura daren Rp311,152 juta, Kecamatan sebanyak 2 ribu ton,” katanya.

Mantingan Rp95,651 juta, Kecamatan “Yang ironis itu, jatah beras sePangkur Rp208,128 juta, Kecamatan banyak 3.000 ton untuk beras banBringin Rp277,920 juta, Kecamatan tuan bencana alam secara cumaPitu Rp237,949 juta, Kecamatan cuma alias gratis selama tahun 2015 Karanganyar Rp77 juta, Kecamatan ini hanya diambil 15 ton beras unGerih Rp130,747 juta dan Kecamatan tuk warga Kecamatan Dagangan Kasreman Rp232,332 juta.

Kabupaten Madiun yang kena Meski pembayaran raskin nga- musibah banjir bandang pada Febdat, Rachmat memastikan akan ruari lalu. Dengan demikian, sisantetap menyalurkan raskin. “Sambil ya ya hangus dikembalikan ke pemenunggu pelunasan pembayaran merintah,” pungkasnya. Q dar

Pelindo III Ingin Tambah Pengembangan Pelabuhan Surabaya, Bhirawa Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyebut jika penambahan dan pengembangan infrastuktur di Indonesia masih menjadi fokus pemerintahan Jokowi-JK pada 2016. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan di hadapan para pelaku bisnis keuangan saat menjadi pembicara dalam penghargaan Tokoh Ekonomi Indonesia, di Jakarta, Rabu (16/12).

Menurutnya, ketimpangan infrastuktur yang ada antar satu daerah dengan daerah lainnya menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia gagal menembus angka 7 persen. “Tahun 2016 tidak lebih mudah dengan tahun 2015. Kita harus mewaspadai kebijakan moneter Amerika Serikat karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap pertum-

buhan ekonomi dunia tak terkecuali Indonesia,” sebutnya.

Menteri Keuangan menyebut, jika survey mencatat 93 persen dari responden di seluruh dunia memperkirakan suku bunga The Fed akan naik sekitar 25 persen. “Indonesia harus meningkatkan cadangan devisa negara yang harus kita genjot melalui peningkatan ekspor kita ke luar negeri,” lanjut Menkeu.

Ditemui di tempat yang sama, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III, Djarwo Surjanto, menyatakan sependapat dengan apa yang disampaikan Menteri Keuangan. Ketimpangan infrastruktur di Indonesia menyebabkan biaya logistik menjadi tidak efisien yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Semangat pemerintah untuk memera-

takan infrastruktur harus didukung oleh semua pihak agar dapat berjalan dengan baik.

Djarwo menyebut jika Pelindo III dalam lima tahun ke depan akan fokus pada penambahan dan pengembangan pelabuhan untuk mendukung pemerintah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.

“Fokus utama kami saat ini membangun kawasan industri yang terintegrasi langsung dengan pelabuhan yang kami sebut Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) seluas ±3000 hektar. Disitu akan ada pabrik-pabrik yang berproduksi, dapat mendatangkan bahan baku yangdapat langsung masuk ke pelabuhan di depannya dan dapat langsung pula mengekspor hasil produksi mereka melalui pelabuhan itu juga,” sebutnya. Q ma

Jika sebelumnya yang hanya Rp27.500 per kilogram pada awal Desember, kini menjadi mencapai Rp35.000 per kilogramnya.

Jelang Natal, Harga Cabai di Surabaya Naik Surabaya, Bhirawa Semakin dekatnya perayaan Natal dan tahun baru, harga cabai di tingkat pasar tradisional mengalami kenaikan harga.

Jika sebelumnya yang hanya Rp27.500 per kilogram pada awal Desember, kini menjadi mencapai Rp35.000 per kilogramnya. Jenis cabai yang mengalami kenaikan adalah cabai rawit, yang paling banyak di konsumsi warga.

Seperti pantauan Bhirawa di Pasar tradisional Sidosermo, Surabaya, kenaikan harga cabai lebih disebabkan mulai berkurangnya pasokan cabai. Karena beberapa sentra daerah produsen cabai mengalami cabai busuk. Hal ini lebih karena kondisi musim penghujan yang membuat cabai siap panen lebih cepat membusuk.

“Harga cabai di awal Desember kemarin Rp27.500 per kilogramnya, sekarang memang naik. Karena di daerah, sejumlah lahan cabai siap panen ada yang busuk karena banyaknya curah hujan yang mengguyur lahan petani cabai,” ujarnya, saat ditemui, Kamis (17/12).

Yuli melanjutkan, dengan kenaikan harga pembeli bisa memaklumi. Karena memang lebih di kondisikan, kepada tingkat kebutuhan yang tidak dapat di hindarkan.

Terutama bagi mereka yang memiliki usaha seperti warung makanan.

“Bagi pemilik warung makanan, mereka tidak mempedulikan selama harga cabai tidak sampai Rp50 ribu perkilogramnya.

Jika sampai menyentuh harga tersebut, banyak pedagang makanan yang mengurangi kuantitas cabainya yang di pakai sebagai bahan baku cabai,” terangnya.

Sementara itu bagi Sumirah, pedagang cabai di pasar Soponyono Rungkut, mengatakan kenaikan harga cabai bisa terjadi sampai akhir Januari. Hal ini sudah terjadi dalam tiga tahun belakangan ini, karena pada antara Bulan Desember dan Januari tingkat kebutuhan cabai rawit meningkat, Q wil tetapi pasokan cabai rawit berkurang.Q

Layanan Digital di Jatim Tumbuh 144 Persen Layanan digital operator selular di Jatim mengalami kenaikan dibanding 2014 lalu. Kenaikan ini tidak hanya terjadi di Jatim, tapi juga menyeluruh secara nasional. Salah satu layanan yang mengalami kenaikan itu adalah Telkomsel yang tumbuh mencapai 124 persen hingga semester III 2015.

Kegiatan Digilife Festival seperti inilah yang bisa menaikkan pertumbuhan layanan digital.

Menurut General Manager Digital Lifestyle Marketing Telkomsel, Aris Sudewo, untuk wilayah Jatim layanan digital mengalami pertumbuhan sebesar 144 persen. “Pertumbuhan pengguna layanan digital sendiri tumbuh sekitar 19,8 persen secara nasional dan sekitar 14 persen di regional Jatim. Pertumbuhan ini juga diiringi dengan peningkatan penggunaan layanan data yang naik dengan sangat signifikan yakni lebih dari 119 persen dibandingkan tahun 2014,” ujar Aris, dikonfirmasi, Kamis (17/12).

Sedangkan untuk mendukung pertumbuhan layanan digital lifestyle di Jatim, khususnya di Surabaya, Telkomsel telah membuka kegiatan Digilife Festival di Surabaya beberapa waktu lalu. “Surabaya sebagai salah satu kota yang yang aktif menggunakan layanan digital dan dapat terlihat dari banyaknya gamers dan developers,” ujarnya.

Aris menambahkan, dengan beroperasinya layanan Telkomsel 4G LTE di Surabaya yang menawarkan kecepatan dan kestabilan mobile broadband yang

lebih baik, maka hal ini akan membuat pengalaman pelanggan dalam menikmati berbagai layanan digital lifestyle menjadi lebih maksimal.

“Ke depannya diharapkan tercipta ekonomi digital yang terintergrasi di Surabaya dimana masyarakat digital Surabaya mampu benar-benear memanfaatkan layanan digital dari Telkomsel,” terangnya. Sementara PT XL Axiata Tbk (XL) memanfaatkan kehadiran 4G LTE untuk mendorong kinerja di hampir semua layanan. Salah satunya adalah layanan mobile advertising AdReach, koneksi internet cepat pada teknologi 4G LTE yang mampu memaksimalkan kualitas layanan pada format video dan gambar, sehingga

efektivitas penyampaian pesannya bisa ditingkatkan.

Menurut VP XL East Region, Desy Sari Dewi, visi XL dalam menyelenggarakan layanan Mobile Adversiting adalah menjadi media agnostic atau bebas yang dapat melayani brand secara end to end. “Melalui Adreach, kami akan terus mengembangkan solusi iklan digital yang semakin efektif untuk mencapai objective dari para brand klien kami,” katanya.

Bahkan saat ini tidak kurang dari 3 ribu brand secara nasional telah memanfaatkan layanan iklan digital AdReach dari XL. Sebagian di antaranya adalah brand ternama dari 6 kategori bisnis utama, yakni consummer good, elektronik, otomotif, e-commerce, travel, dan perbankan. Q riq

Jumat Legi 18 DESEMBER 2015

KILAS AREMANIA

Jadi Percontohan, PDAM Sering Jadi Narasumber Malang, Bhirawa Tepat tanggal 18 Desember 2015 hari ini, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang, makin memantapkan diri sebagai PDAM Percontohan. Karena itu PDAM Kota Malang, sering diminta untuk menjadi pemateri tentang pengelolaan PDAM di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Utama PDAM Kota Malang, Jemianto, kepada wartawan Kamis (17/ 12) kemarin, mengatakan perusahaanya kini menjadi percontohan. Selain selalu mendapat kunjungan sebagai tempat studi banding, sering kali pihaknya diundang untuk memberikan materi di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

“Kami selalu diminta untuk menjadi pemateri, baik itu yang dilakukan di Jakarta maupun di sejumlah daerah yang sedang mengembangkan PDAM, baik terkait persoalan teknik maupun administrasi,” ujar Jemianto. Karena itulah, pihaknya merasa perlu untuk bekerjasama dengan maskapai penerbangan, untuk memudahkan memperoleh pelayanan saat karyawan PDAM, yang diberi tugas untuk memberikan materi ditempat lain.

Dengan melakukan kerjasama dengan PT Garuda Indonesia, selain mudah memperoleh tiket, juga penghematan, karena mendapat potongan harga, sebesar 10 persen, pada setiap pembelian tiket.

“Kalau untuk undangan keluar permintaan intansi lain, maka instansi lain yang akan membayar tiketnya. Tapi ini akan memudahkan pihak yang mengundang, karena mereka tidak usah mencarikan tiket tapi cukup mengganti biaya tiketnya saja,” tambah Jemianto.

Jadi lanjut Jemianto, kerjasama itu merupakan langkah setrategis, yang efektif dan juga ekonomis. Karena dengan cara bekerjasama maka pelayanan bisa diberikan secara optimal.

Sementara itu, GM PT Garuda Indonesia di Malang Agung Prabowo, menambahkan, MoU PT Garuda dan PDAM Kota Malang, kerjasama ini sangat bermanfaat bagi keduabelah pihak.

“Ini merupakan kesempatan yang bagus, kerjasama ini bisa membwa manfaat bagi kedua belah pihak, meskipun di Malang, ada 20 institusi yang melakukan kerjasama dengan PT Garuda,”kata Agung Prabowo.

Ditambahkan dia, kerjasama ini tidak hanya pelayanan tiket domestik tetapi, juga pelayanan tiket keluar negeri, bahkan untuk tiket keluar negeri pihaknya memberikan diskon hingga 20 persen.

Diskon itu, lanjutnya diberikan baik untuk perjalan dinas dan pribadi, dengan cara pemesanan tiket cukup menunjukan kartu pegawai PDAM. Sementara itu, terkait dengan proyek prestisius PDAM tahun 2015 ini, dijelaskan Jemianto adalah memasang pipa transmisi 600mm sepanjang 1500m mulai dari Reservoir Mojolangu sampai Reservoir Tlogomas. Proyek ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air minum 150.000 jiwa atau 15.000 Kepala Keluarga (KK), untuk mendistribusikan air 300 l/detik.Q mut

Masyarakat Diimbau Tak Mudah Tergoda Investasi Malang, Bhirawa Masyarakat diminta untuk tidak mudah tergoda dengan investasi yang menawarkan keuntungan tinggi. Sebab keuntungan yang tidak masuk akal bisa jadi merupakan investasi bodong.

Selama tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang telah menerima 113 pengaduan dan keluhan dari masyarakat terkait perbankan dan investasi bodong . Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala OJK Malang, Indra Krisna, kepada para wartawan Kamis 17/ 12 kemarin.

Menurut Indra, banyaknya keluhan tersebut disebabkan lantaran pengetahuan masyarakat mengenai industri jasa keuangan yang sehat masih minim.

Makanya pihaknya menghimbau agar masyarakat menanyakan dahulu kepada OJK sebelum berinvestasi.

“Masyarakat sebaiknya tanya dulu, agar tidak tertipu investasi, karena masih belum banyak yang tahu kemana harus menginvestasikan uangnya,” kata Indra Krisna.

Pihaknya meminta Masyarakat dihimbau untuk tidak segan bertanya pada OJK Malang jika menerima tawaran investasi dari industri jasa keuangan.

Informasi yang perlu diketahui diantaranya apakah lembaga jasa keuangan telah terdaftar di OJK atau belum.

“Jangan hanya tergiur dengan keuntungan tinggi, masyarakat juga harus menanyakan apakah produk jasa keuangannya juga telah terdaftar. Sebab jika lembaga jasa keuangan sudah terdaftar, produknya belum tentu terdaftar di OJK,” tukasnya.

Pihaknya menyampaikan, lembaga keuangan yang lazim memberikan return atau bunga yang didapat juga wajar. Jika suatu investasi menjanjikan nilai bunga di atas 20 persen, maka bisa dipastikan investasi tersebut bodong, dan sudah pasti tidak terdaftar di OJK. Indra menjelaskan berdasarkan ketentuan, nilai bunga yang wajar dalam suatu investasi sebesar 7,25 persen per tahun. Jika di atas itu, resiko yang diterima masyarakat semakin tinggi.

Makanya harus hati-hati. Q mut

MALANG RAYA

9

Arahkan CSR, ADD, dan Dana Desa untuk Buat Sumur Resapan Tingginya curah hujan sebulan terakhir telah mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor di beberapa titik di Kota Batu.

Kondisi ini mendesak bagi Kota Wisata ini untuk membuat dan memperbanyak sumur resapan secara merata.

Pemerintah Kota Batu mengimbau pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan menginstruksikan agar ADD dan Dana Desa dimanfaatkan untuk pembuatan sumur resapan tersebut.

Sekretaris Daerah Kota Batu, Widodo mengatakan, sebagai langkah awal Pemkot meminta semua instansi pemerintahan dan sekolah di Kota Batu agar masing-masing untuk membuat sumur resapan.

“Kemudian baru berlanjut dengan pembuatan sumur resap di instansi swasta, mulai perusahaan, tempat wisata, hotel, hingga restoran harus memiliki sumur resapan,”ujar

anas bachtiar/bhirawa

Sekda Kota Batu, Widodo, saat memberikan arahan terhadap sosialisasi pembuatan sumur resapan yang diadakan di Hotel Riverstone Batu.

Kamis (17/12).

Saat ini, katanya, untuk program lingkungan hidup Pemkot telah bekerja sama dengan Indonesia Urban Water, Sani-

Widodo saat membuka Sosialisasi Pembuatan Sumur Resapan dan Biopori yang diadakan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Batu,

tation, dan Hygiene (IUWASH).

Namun ke depan Pemkot akan mengarahkan agar semua perusahaan atau dunia

TPP Belum Cair, PNS Mulai Resah Batu, Bhirawa Menjelang tahun baru 2016, banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Batu mulai mempertanyakan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang tak kunjung cair. Mereka berharap TPP sudah bisa segera diterima sebelum berganti tahun anggaran. Karena banyak kebutuhan keluarga yang harus mereka penuhi pada saat pergantian tahun tersebut.

“Kita berharap TPP bisa segera turun dan akan diberikan pada tahun ini. Saat ini sudah melewati pertengahan bulan Desember, namun TPP masih belum cair,” keluh salah seorang PNS yang tak mau namanya dipublikasikan, Kamis (17/12) kemarin.

Menanggapi kegalauan sejumlah PNS ini, Kabag Organisasi Setda Kota Batu Imam Suryono memastikan bahwa TPP akan cair pada bulan Desember ini. Jadi ia berharap agar para PNS tidak resah dan tidak khawatir jika TPP tidak akan diberikan di tahun ini.

“Perwali tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan sudah ditandatangani oleh Walikota.

Jadi tidak lama lagi akan bisa dicairkan dan diterima PNS,” ujar Imam Suryono memberikan kepastian, Kamis (17/12).

Pihaknyapun telah mendorong Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengeluarkan hasil finger print (absensi elektronik).

Hasil absensi berupa finger print ini, kata Imam, kemarin sudah

diberikan kepada masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Absensi para PNS yang dikeluarkan oleh BKD inilah yang akan dijadikan patokan untuk mencairkan TPP masing-masing PNS. Imam Suryono memastikan, pekan depan dana TPP masing-masing PNS akan bisa diberikan kepada para PNS. Besaran nominal yang didapatkan antara Rp 240 ribu hingga Rp 3 juta, disesuaikan dengan kinerja, kelas jabatan, dan bobot jabatan masing-masing PNS. Ketika disinggung mengenai hasil finger print yang dikeluhkan oleh PNS, Imam Suryono mengatakan hal tersebut adalah kewenangan BKD untuk mengevaluasi.

“Kalau memang finger print tidak sesuai dengan fakta yang ada, SKPD bisa mengirimkan surat kepada BKD agar dilakukan penyesuaian,” terang Imam. Informasi yang diperoleh Bhirawa, ada sejumlah PNS

anas bachtiar/bhirawa

Imam Suryono yang mengeluhkan hasil dari finger print. Karena tidak bisa menjadikan patokan pasti kinerja PNS secara seratus persen.

Maksudnya, seorang PNS yang sering nglembur di kantor, terkadang malah tingkat kehadirannya berdasarkan finger print jelek. Juga seorang PNS yang sedang dinas luar, sering kali tidak tercatat dalam finger print, hingga dianggap lost absen seperti seorang PNS yang bolos.

“Kalau memang ada PNS yang tidak bisa absensi melalui finger print, kita telah meminta kepada masing-masing SKPD untuk membuat surat kepada BKD. Isinya menerangkan adanya absensi dari beberapa PNS yang tidak masuk melalui finger print,”pungkas Imam. Q nas

Cadangan Beras Bulog Cukup Hingga Maret Malang, Bhirawa Cadangan beras di gudang Bulog Sub Divre Malang, Jawa Timur masih mencukupi untuk kebutuhan operasional dan konsumsi masyarakat hingga Maret 2016, termasuk beras premium.

“Stok beras premium juga masih ada sebanyak 15 ribu ton untuk menyetabilkan harga jika

ada kenaikan secara signifikan.

Pasokan beras memang disiapkan untuk mengantisipasi kenaikan harga saat musim tanam. Pada kondisi seperti itu biasanya ditandai dengan menurunnya pasokan beras di pasar,” kata Kepala Bulog Subdivre Malang, Arsyad di Malang, Kamis (17/12) kemarin.

Menurun dia pasokan beras di

pasaran selama musim tanam, juga sudah diantisipasi dengan disalurkannya beras bantuan “public service obligation” (PSO) hingga 14 kali selama setahun.

Harapannya, beras PSO yang diberikan kepada warga miskin itu mampu menekan harga komoditas tersebut, dengan asumsi pasokan di pasar juga mencukupi.Q ant

usaha yang ada di Kota Batu untuk memanfaatkan 5 persen dari laba perusahaan atau biasa disebut CSR untuk digunakan membuat sumur resapan.

Tak hanya perusahaan, semua Pemerintah Desa yang ada di Kota Batu akan diberikan instruksi yang sama.Namun khusus di desa, Pemkot akan membuat instruksi khusus untuk memanfaatkan anggaran dari ADD dan Dana Desa untuk membuat sumur resapan.

“ADD dan Dana Desa ini jumlahnya cukup besar. Maka akan mencukupi jika memanfaatkan sedikit dari anggaran tersebut untuk membuat sumur resapan,” jelas Widodo.

Dan demi melancarkan realisasi rencana di atas, kemarin Pemkot melalui KLH Batu mengadakan sosialisasi khusus terkait Perwali nomor 21 tahun 2015 tentang pembuatan sumur resapan dan biopori. Untuk itu perwakilan dari SKPD terkait, Kecamatan dan Pemerintah Desa dikumpulkan untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Harapannya, instansi pemerintah ini bisa menjadi contoh dalam program pembuatan sumur resapan di tahun 2016 nanti.

Q nas

Tim Dewanti-Masrifah Tolak Hasil Rekapitulasi Kab Malang, Bhirawa Koordinator Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 Hj Dewanti Rumpoko-Masrifah Hadi, Ali Akbar menganggap jika pelaksanaan rekapitulasi adalah rekayasa hasil Pemilukada yang diduga dilakukan oleh penyelenggara. Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) jelas-jelas telah melakukan manipulasi hasil Pemilukada 2015 Kabupaten Malang.

“Kami menolak menandatangani hasil rekapitulasi 33 kecamatan yang telah dirampungkan oleh KPU. Karena hasil rekapitulasi yang digelar KPU pada Rabu (16/12) kemarin, sebagai hasil penyesuaian data, sehingga pihaknya tidak mengakuinya dan keberatan.

Untuk itu, pihaknya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” tandasnya.

Rekapitulasi hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2015 Kabupaten Malang, pada Rabu (16/ 12), sudah dituntaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang. Sedangkan perolehan hasil suara ketiga pasangan calon (paslon) Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang di 33 kecamatan sudah ditandatangani oleh Komisioner KPU, Komisioner Panwaslu, dan saksi masing-masing paslon.

Menurut Komisioner KPU Kabupaten Malang Sofi Rahma Dewi, Kamis (17/12), saat berada di Kantor KPU kabupaten setempat, dari hasil rekapitulasi Pemilukada 2015 Kabupaten Malang, yang dilaksanakan pada Rabu (16/12), yakni pasangan calon (paslon) Nomor Urut 1 H Rendra Kresna-HM Sanusi dengan memperoleh 605.817 suara, Nomor Urut 2 Hj Dewanti Rumpoko-Hj Masrifah Hadi memperoleh 521.928 suara, dan paslon Nomor 3 Nurcholis-Muhammad Mufidz memperoleh 45.723 suara.

“Jadi total suara sah hasil rekapitulasi yang digelar sebanyak 1.173.468 suara. Sehingga dengan perolehan suara terbanyak adalah paslon Nomor 1, maka untuk sementara Calon Bupati (Cabup) Malang incumbent Rendra Kresna memenangkan Pemilukada 2015 Kabupten Malang,” kata dia.

Kemenangan cabup incumbent, jelas Sofi, diketahui dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang. Sedangkan di Kabupaten Malang terdapat Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.051.279 pemilih, yang ditambah DPT tambahan dan pengguna Karta Tanda Penduduk (KTP), sehingga jumlahnya mencapai 2.063.079 pemilih. Selain itu, data penggunaan surat suara berdasarkan jumlah surat suara yang diterima, termasuk cadangan 2,5 persen, yakni totalnya sebanyak 2.103.993 surat suara pemilih. Q cyn

cahyono/bhirawa

Kotak suara dari 33 PPK sebagai dasar KPU untuk melakukan rekapitulasi hasil suara ketiga paslon Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang di Pemilukada 2015 Kab Malang.

Pemkab Siapkan Tempat Pengungsian Jika Gunung Bromo Terjadi Erupsi Meningkatnya aktifitas abu vulkanik Gunung Bromo berdampak pada beberapa desa di Kabupaten Malang seperti Desa Ngadas dan Desa Beringin Anom, Kecamatan Poncokusumo, serta Desa Taji dan Desa Embut Legi, Kecamatan Jabung. Sebab, keempat desa tersebut dekat dengan dengan Gunung Bromo, yaitu jaraknya sekitar 12 kilometer hingga 15 kilometer.

Dekatnya jarak keempat desa itu dengan Gunung Bromo, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten setempat, menyiapkan tempat pengungsian bagi warga terdampak erupsi Gunung Bromo.

“Lokasi pengungsian ditempatkan di Balai Desa Beringin Anom, Kecamatan Poncokusumo,” terang Kepala BPBD Kabupaten Malang Hafi Lutfi, Kamis (17/12), kepada wartawan.

Menurut Hafi Lutfi desa yang terdekat dengan Gunung Bromo adalah Desa Ngadas dan Desa Taji. Sehingga kedua desa tersebut merupakan wi-

layah yang berpotensi besar terdampak abu vulkanik, jika terjadi erupsi Gunung Bromo.

Namun pihaknya, tak dapat memprediksi berapa luas wilayah yang terdampak erupsi gunung tersebut pada tahun ini.

“BPBD telah menerapkan sistem evakuasi mandiri, karena jalannya tidak mendukung, sehingga warga mengevakuasi dirinya masingmasing dengan menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini untuk mempercepat penyelamatan warga yang ada di dua itu, jika nantinya Gunung Bromo benar-benar erupsi,” tutur Hafi. Selain itu, lanjut dia, BPBD juga menyiapkan dapur umum dengan kapasitas

cahyono/bhirawa

Warga Desa Ngadas, Kec Poncokusumo, Kab Malang masih terlihat beraktivitas ke ladang, meski Gunung Bromo berstatus Level Siaga III 3000 hingga 5000 orang, yang kita tempatkan di Desa Beringin Anom. Selanjutnya, juga kita siapkan 31 buah tenda pengungsian. Sedangkan posko pengungsian memang sengaja ditempatkan di Desa Beringin Anom, karena letak desanya di tengah-tengah,” ujarnya.

Belajar dari tahun 2010, jelas Hafi, Desa Ngadas dan Desa Taji terkena dampak erupsi Gunung Bromo. Sebab, jarak Desa Ngadas dengan Gunung Bromo sejauh 6 hingga 8 kilometer. Namun, pada saat itu warga didua desa tersebut tidak sampai dilakukan eva-

kuasi, karena material dari semburuan Gunung Bromo tidak mengarah pada Desa Ngadas dan Taji.

Hafi menerangkan, hujan abu vulkanik Gunung Bromo sejak Senin (14/12), telah mengguyur wilayah Kecamatan Jabung, sehingga abu vulkanik tersebut mengganggu penerbangan yang ada di Bandara Abdurachman Saleh Malang.

“Dengan abu tersebut maka sejumlah penerbangan di bandara tersebut dihentikan, karena membahayakan penerbangan,” tegasnya.

Dalam persiapan evakuasi warga yang desanya berpotensi terdampak erupsi Gunung Kelud, pihaknya tidak bekerja sendiri dalam mengantisipasi dampak dari semburuan Gunung Bromo, namun BPBD juga terus menjalin komunikasi dengan tokoh adat setempat.

Karena warga Desa Ngadas dan Taji akan lebih nurut mengikuti imbauan tokoh masyarakat setempat. Q cyn

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Enam Kesebelasan Akan Rebutkan Piala Walikota Padang Padang, Bhirawa Sebanyak enam kesebelasan akan memperebutkan piala Wali Kota Padang, Sumatera Barat, yang rencananya berlangsung sekitar 3 sampai 7 Februari 2016.

Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah di Padang, Kamis menyebutkan enam kesebelasan tersebut antara lain PSP Padang, Semen Padang FC, Pro Duta, Persija Jakarta, Selangor FC dan Persib Bandung.

"Selangor FC menjadi satu-satunya klub asing asal Malaysia yang ikut dalam turnamen ini," katanya.

Pada turnamen ini, panitia pelaksana sudah menyiapkan hadiah cukup menggiurkan, yaitu pemenang utama selain menerima piala bergilir juga mendapatkan uang tunai Rp100 juta.

Sementara runner up meraih uang tunai sebesar Rp50 juta dan juara tiga Rp20 juta, serta top scorer atau pencetak gor terbanyak juga akan mendapatkan sejumlah uang tunai.

"Kesebelasan Persib Bandung berprediket juara bertahan, karena pada turnamen sebelumnya berhasil menjadi pemuncak," jelasnya.

Selain itu, katanya selain mempertemukan enam klub besar pada piala Wali Kota 2016 juga akan dilangsungkan pertandingan eksebisi antara Selangor FC melawan klub asal Jepang Sapporo FC. "Kami harapkan di setiap pertandingan akan disaksikan banyak penonton dan dapat mengobati kerinduan pencandu sepakbola akan turnamen besar yang di gelar di Padang," ujarnya.

Ia juga berharap, dengan digelarnya Piala Wali Kota Padang nanti akan dapat menyuguhkan permainan sepakbola terbaik, sekaligus dapat menjadi pembelajaran bagi bibit-bibit pesepakbola di Padang.Q ant

Jumat Legi 18 DESEMBER 2015

Pegulat SMANOR Incar Emas PON Surabaya, Bhirawa Pegulat dari siswa maupun alumni Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANOR) bakal menjadi kekuatan penting bagi Jatim di Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar 2016. Karena mereka berhasil meraih 4 emas, 2 perak dan 3 perunggu di Pra PON yang digelar di Malang bulan November lalu.

Dari empat emas, tiga diantaranya direbut oleh para alumni SMANOR, yakni Sugiono di nomor Grego kelas -54kg, Hasan Sidik Grego (-59kg), Andrik Kurniawan Grego (-71).

Sedangkan satu emas lainnya dirain siswa yang masih berstatus pelajar adalah Dinas Septo kelas XII IPS yang turun di gaya Grego (125kg).

Untuk medali perak, Shintia Eka ARfenda bebas (-48kg) dan Nur Hayati Bebas (-63kg).

Sedangkan perunggu, Lulut Gilang, Grego (-75kg), Agus Fajar, Grego (-80kg), Puji Prasetyo bebas (-52kg) dan Eka Nur Fitrianasari bebas (-

60kg). Semuanya adalan alumni. Sedangkan yang gagal meraih medali namun berhasil merebut tiket PON adalah, Hanif Zaenal Um,a bebas (65kg) yang saat ini masih duduk di kelas III. Kepala UPT SMANOR berharap para siswanya tidak cepat puas setelah berhasil meraih medali di Pra PON, karena mereka masih harus berlatih keras untuk bisa merebut emas di PON Jabar 2016. "Sasaran utama kita adalah emas PON, jadi para atlet benar-benar fokus untuk berlatih," katanya.

Pihak SMANOR juga sudah

menyiapkan seluruh kebutuhan para siswa yang akan bertanding di PON tahun depan.

Karena tidak hanya gulat, tapi cabang olahraga lain yang dibina di SMANOR juga berhasil lolos PON. Seperti sepak takraw, judo, renang, selam, karate dan lainnya. "Ada banyak siswa kami yang akan bertanding di PON 2016, saya berharap mereka bisa menyumbangkan emas untuk Kontingen Jatim," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Prestasi, Pengprov Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Jatim, Dudi Harjanto mengatakan keberadaan SMANOR memang sangat membantu pengprov untuk melakukan pembinaan atlet muda. "Selama ini salah satu sumber atlet kami dari SMANOR, kemudian pembinaan dari daerah," katanya.

Q wwn

SMANOR masih menjadi sumber atlet gulat Jatim.

PSM Turunkan Tim Pemantau di Turnamen SSL

Jambi Kirim 11 Atlet Ikut Kejurnas Junior Jambi, Bhirawa Pengurus provinsi Persatuan Wushu Indonesia (Pengprov WI) Jambi mengirim sebanyak 11 atlet untuk mengikuti kejuaraan nasional (kejurnas) junior di Jakarta, 18-23 Desember 2015.

"Atlet telah kita siapkan beberapa bulan lalu. Dari 11 atlet itu terdiri enam nomor sanda atau tarung yang terdiri empat putra dan dua putri serta lima taolu atau seni atas dua putra dan tiga putri," kata tim manajer Jambi Saga Rosa di Jambi, Kamis.

Selain mengirimkan 11 atlet tersebut, Jambi juga mengikutsertakan lima ofisial sebagai pendamping mereka di kejurnas tersebut.

Para atlet tersebut materinya diambil dari para juara hasil dari kejurda wushu 2015 dan PORPROV IX /2015, dibawah pelatih sanda Zulfahmi Fitra dan dibantu David Aditya serta pelatih taolu asal Tiongkok, Xu Qiang.

Ke-11 atlet junior yang akan tampil di Kejurnas di Jakarta nanti pada nomor sanda putra ada Wahyu Oktavian kelas 52 Kg, Romi Adipura kelas 60 Kg dan Bambang Pratama kelas 65 Kg, M Mayers kelas 70 Kg. Pada nomor sanda putri ada Ameliati Kasturi dikelas 48 Kg, Rini Afriyanti kelas 52 Kg sedangkan pada nomor taolu (seni) putra Zio Catriadi yang akan turun pada jurus tangan kosong selatan dan Ananda jurus golok selatan, Candika Nugraha turun pada shangquan atau jurus tangan kosong utara.

Pada nomor taolu putri ada Fadhila Fitrisabrina yang akan turun pada nomor changquan atau jurus tangan kosong utara dan Daoshu jurus golok, Cesylia Putri Yuda changquan dan qiangshu atau jurus tombak, Anastasya Astuti changquan dan jurus pedang.Q ant

Pebiliar Junior Sulsel Rebut Emas Kejurnas Makassar, Bhirawa Pebiliar junior Sulawesi Selatan, Ismail Kadir, merebut medali emas pada kejuaraan nasional junior di Jakarta, 14-18 Desember 2015.

Wakil Ketua POBSI Sulsel, Felix Legianto di Makassar, Kamis, mengatakan keberhasilan Ismail merebut medali emas usai mengalahkan wakil Sulawesi Tengah di partai final kategori bola sembilan (nine ball) dengan skor 7-4.

"Kita tentunya bersyukur dengan pencapaian atlet junior kita. Ini tentu menjadi modal berharga untuk perkembangan dan prestasi cabang biliar Sulsel kedepan," katanya.

Selain tampil di nomor sembilan bola, kata dia, Ismail juga akan tampil di kategori bola 10. Jika bisa mempertahankan penampilannya seperti pada kelas sebelumnya maka tentu peluang untuk kembali meraih medali emas akan semakin terbuka.

Untuk pertandingan 10 bola baru akan dimulai hari ini. Pihaknya juga meminta para atlet untuk fokus mengingat kondisi lawan yang tentu berbeda pada pertandingan tersebut.

Ia menjelaskan, Pengprov POBSI Sulsel sebenarnya juga menurunkan satu atlet lagi atas nama Aprianto Lonardi. Namun sayang atlet asal Kabupaten Bantaeng ini gagal mengikuti sukses Ismail setelah kalah dibabak sebelumnya.

"Kami tentunya tidak hanya mengandalan Ismal di bola 10 namun juga Aprianto. Mudah-mudahankeduanya bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya sekaligus menambah perolehan medali Sulsel di ajang tersebut," jelasnya.Q ant

ist

ist

Siswa SMANOR berhasil merebut emas di ajang Kejurnas antar PPLP yang digelar di Pekan Baru Riau 13-18 Desember.

Kejurnas Antar PPLP dan SMA Olahraga

Turunkan Lapis Dua, SMANOR Raih Emas Surabaya, Bhirawa Bibit olahraga gulat di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga (SMANOR) terus bertambah, terbukti walau menurunkan lapis dua, sekolah yang berada di Sidoarjo itu berhasil meraih medali emas di Kejurnas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar (PPLP) dan sekolah olahraga se Indonesia.

Pada pertandingan yang digelar di Pekan Baru Riau 13-18 Desember, siswa SMANOR berhasil menyumbangkan medali emas melalui bantingan, Sholli yang turun di gaya bebas kelas 46kg, Siti Amina gaya bebas (42kg) dan Nanang Rohmadi gaya bebas (85kg).

Sedangkan medali perunggu direbut oleh Moh Nasirudin gaya bebas (50kg) dan Jordan

Maukar gaya bebas (58kg).

Peluang untuk menambah medali masih terbuka lebar karena hingga berita ini diturunkan, Wafi akan bertanding di babak final, sedangkan dua atlet lainnya Rohim dan Iqbal akan merebutkan medali perunggu.

Kepala UPT SMANOR, Zaenal Arifin mengaku puas dengan pretasai yang diraih para siswanya. Ia melihat mereka memiliki potensi untuk menjadi atlet masa depan Jatim. "Kalau melihat kemampuan sudah oke, tapi masih butuh latihan keras untuk bisa meraih prestasi lebih tinggi lagi," katanya saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Kamis (17/12).

Lebih lajut ia menjelaskan, pada Kejurnas antar PPLP dan SMA Olahraga kali ini, pihak

SMANOR tidak menurunkan pegulat yang sudah meraih medali di Pra PON maupun di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas).

Sehingga mereka yang turun di Kejurnas antar PPLP ini memang lapis kedua yang membutuhkan pengalaman bertanding. "Kami harus memberikan kesempatan untuk lapis kedua main di level nasional dan alhamdulillah mereka bisa merebut emas," katanya.

Pada Kejurnas antar PPLP ini diikuti oleh atlet yang tergabung di PPLP, kemudian sekolah olahraga seperti Ragunan Jakarta, Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) Kaltim, SMA Olahraga Riau, Palembang, Sulawesi dan SMANOR Jatim. Q wwn

Makassar, Bhirawa Manajemen PSM Makassar siap menurunkan sejumlah tim untuk memantau potensi para pemain muda yang berlaga di turnamen sepak bola Sulsel Super League (SSL) U-21 di Lapangan Karebosi Makassar, 15 Januari- 15 Maret 2016.

Direktur Klub PSM, Sumirlan di Makassar, Kamis, mengatakan tim yang akan diturunkan itu terdiri dari lima orang dari mantan pemain PSM yang memiliki posisi berbeda.

"Kita rencananya akan memilih sekitar 30 pemain yang dinilai puya potensi untuk bergabung dalam tim PSMU-21. Dari seluruh pemain ini selanjutnya akan kita seleksi kembali untuk mendapatkan yang terbaik," ujarnya.

Saat ini, Manajemen PSM sudah mengontrak 13 dari 20 pemain yang rencana direktur. Manajemen masih mencari tambahan untuk menggenapkan menjadi sekitar 30 pemain untuk dibina secara maksimal sehingga bisa memperkuat tim senior pada kompetisi mendatang.

Ketua Panitia SSL, Sri Syahril mengatakan turnamen yang digagas Forum Bersama (Forbes) Wartawan Olah raga di Makassar ini memang bertujuan melahirkan bibit pemain untuk memperkuat PSM Mkakassar pada kompetisi yang akan datang.

Panitia juga terus berupaya mencari tambahan

anggaran agar turnamen yang pertama kalinya di gelar ini bisa berjalan sukses.

Ia menjelaskan, sejauh ini sudah ada 20-an tim yang menyatakan kesediannya ambil bagian dalam turnamen tersebut termasuk Persipura U-21 dan PPLM Ragunan Jakarta.

Selain itu juga ada dari Sulbar dan Sulawesi Selatan diantaranya PS Persis, Perseka Bosowa, PS Semen Bosowa, PSM U-21, PS Swadiri, Persiban Bantaeng.

Selanjutnya Persim Maros, PS Bina Asih, PS Lau Huru, PS Persiwa Wajo, PS Pertamina, PS Bina Marga hingga PS Marowali.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, mengaku mendukung penuh pelaksanaan turnamen Sulsel Super League (SSL) U-21 tersebut.

Dirinya sekaligus mengapresiasi komitmen kalangan jurnalis khususnya wartawan olah raga dalam meningkatkan pembinaan usia dini khususnya di cabang sepak bola.

"Kami tentu mendukung untuk segera dilaksanakan.

Apalagi pembinaan usia dini ini memang sesuai dengan program kita untuk meningkatkan prestasi olahraga di Makassar dan Sulsel," katanya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kesuksesan pelaksanaan turnamen SSL itu, kata dia, pihaknya memberikan secara penuh Lapangan Karebosi untuk dimanfaatkan sebagai mana mestinya.Q ant

Sulawesi Selatan Hadapi Jawa Tengah di Semifinal Makassar, Bhirawa Tim sepak takraw putra Sulawesi Selatan memastikan diri melaju ke semifinal sekaligus menghadapi Jawa Tengah pada kejuaraan nasional junior di Jakarta, Kamis.

"Kita memastikan diri lolos setelah mengalahkan DKI Jakarta II dengan skor 21-8 dan 21-11 serta Kepulauan Riau dengan 21-9 dan 21-8 pagi tadi.

Selanjutnya kita akan menghadapi Jawa Tengah di babak semifinal hari ini," jelas Sekretaris Umum PSTI Sulsel Saleh Gottang saat dihubungi dari Makassar.

Sulawesi Selatan yang berada di pool B lolos bersama Gorontalo setelah mampu meraih lima kemenangan.

Tiga kemenangan lainnya direbut pada hari sebelumnya

masing-masing saat berhadapan Jambi (21-7,21-6), Sumatera Barat (21-13 dan 21-10) serta mengalahkan tuan rumah DKI Jakarta I dengan skor 21-11 dan 21-10 Sementara untuk pool A yang keluar atau lolos ke semifinal yakni Jawa Tengah dan kalimantan Selatan yang mendominasi sejak awal pertandingan.

"Kami tentu berharap saat bertemu Jawa tengah pada semifinal hari ini bisa kembali meraih kemenangan. Pertandingan ini memang culit apalagi kita sudah mengetahui kualitas tim sepak takraw Jateng sejauh ini," katanya.

Ia menjelaskan, jika mampu meredam perlawanan tim Jawa Tengah maka tentunya akan melaju ke final yang digelar Jumat pagi.

Tim sepak takraw putera Sulsel pastikan diri melaju ke semifinal sekaligus hadapi Jawa Tengah pada kejuaraan nasional junior di Jakarta.

Mengenai potensi untuk melaju ke final, dirinya mengaku optimistis, apalagi seluruh atlet yang diturunkan di kejurnas junior 2015 ini merupakan hasil seleksi dari beberapa kejuaraan daerah sebelumnya.

Potensi atlet juga dinilai cukup menjanjikan dan diharapkan bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya.

Selain itu, menurut dia, para atlet sudah mempersiapkan diri cukup matang sebelum turun di kejurnas junir.

Pengprov Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) Sulsel juga berharap kualitas atlet yang diperlihatkan belakangan ini bisa juga dilakukan dalam setiap pertandingan.

"Siapapun tim yang lolos ke semifinal tentu punya kualitas yang sama untuk bisa tampil sebagai juara. Kami hanya meminta seluruh atlet untuk fokus sehingga mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya dalam setiap pertandingan," ujarnya.

Pelatih sepak takraw Sulsel Muhammad Amkar mengakui jika potensi atlet junior Sulsel belakangan ini memang cukup menjanjikan. Namun pihaknya juga berharap Pengprov Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Sulsel terus berupaya meningkatkan pengalaman dan mental bertandingan atlet dengan ruti mengikuti kejuaraan.Q ant

1.000 atlet dari 160 klub renang di seluruh Indonesia akan bertanding pada Kejuaraan Renang Antar-Perkumpulan Seluruh Indonesia XXXVII Piala Presiden 2015.

Seribu Atlet Berpartisipasi dalam Kejuaraan Renang 2015 Jakarta, Bhirawa Sebanyak 1.000 atlet dari 160 klub renang di seluruh Indonesia akan bertanding pada Kejuaraan Renang Antar-Perkumpulan Seluruh Indonesia XXXVII Piala Presiden 2015.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PB PRSI) Sandiaga S. Uno di Jakarta, Kamis, mengungkapkan antusiasmenya dalam menyambut ajang yang sekaligus merupakan babak kualifikasi terakhir PON 2016 tersebut.

Sandiaga secara khusus berharap pada penampilan para atlet renang muda yang akan berlaga di KRAPSI XXXVII. "Generasi muda inilah yang akan membawa nama Indonesia ke mata dunia, dan saya tahu persis perjuangan untuk mencapai itu tidaklah mudah," katanya.

Kejuaraan renang ini sen-

diri bertujuan untuk memperbanyak jumlah kompetisi renang prestasi dan merupakan tolak ukur atas pembinaan atlet dalam satu tahun terakhir.

"KRAPSI XXXVII juga menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi para peserta, di mana mereka akan pertama kali bersaing untuk memperebutkan piala presiden," kata Ketua Pelaksana KRAPSI XXXVII Indra Uno. Kejuaraan renang merupakan kalender tahunan PB PRSI dan ajang unjuk kemampuan setiap klub renang Tanah Air. Tahun ini, KRAPSI XXXVII akan diselenggarakan pada 27-30 Desember 2015 di Stadion Renang Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Kejuaraan tersebut akan memperebutkan 762 medali bagi para atlet yang terbagi dalam dua kategori, yaitu kelompok umur (KU) dan senior.Q ant

Jumat Legi, 18 DESEMBER 2015

11

SAMBUNGAN 2016, PTPN XI Siap Revaluasi Aset

Rekapitulasi Tuntas, Fadeli – Kartika Menang Mutlak l Sambungan hal 1

meng­a takan, semua proses berjalan lancar,memang ada beberapa kejadian salah tulis diitingakat PPK tetapi sudah dibenahi pada waktu itu.dan semua saksi sudah tidak ada keberatan dan sudah melakukan penandatanganan berita acaranya.

“Setelah rekapitulasi yang sudah tuntas ini,kita akan berlanjut pada penetapan calon yang akan dilaksanakan pada 22 Desember besok,itu sesuia dengan jadwal atau tahapan yang sudah disusun.Itu,dengan catattan dengan tidak adanya gugatan.”Kata Imam Ghazali, Kamis (17/12).

Ia menambahkan, untuk batas waktu pengajuan gugatan yaitu mulai dari 18 hingga 21 Desember terhitung sejak tuntasnya rekapitulasi suara ini.”Tetapi perlu diiingat.Bahwa,pengajuan gugatan harus sesuai dengan putusan Undang-Undang yang telah diatur oleh MK tentang selisih suaara”Tambahnya.

Sementara itu Panwaskab Lamongan Tasir mengatakan, tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih cukup rendah, karena sosialisasi tidak sepenuhnya diserahkan pada KPU. Namun partai politik pendukung dan masyarakat juga menentukan dalam peningkatan partisipasi. ”Memang,prosentase partisipasi masyarakat jika dibandingan dengan Pilkada sebelumnya sedikit berbeda,Namun ini sudah kita maksimalkan,dan terimaksih kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam Pilkada Lamongan 2015”Jelasnya.

Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara kemudian ditutup dengan penandatanganan secara resmi dokumen rekapitulasi dan ditandatangani oleh komisioner,Panwaskab dan Saksi dari masing-masing pasangan calon. n Mb9

Ketua Panitia Seleksi Direktur PDAM Kota Batu, Widodo

Pemkot Batu Bantah Ulang Proses Seleksi Direktur PDAM l Sambungan hal 1

Ia optimis jika Direktur PDAM sudah akan terpilih dan dilantik sebelum akhir tahun 2015 ini. Namun Widodo enggan membocorkan siapa nama peserta seleksi yang terpilih dan direkomendasikan menjadi Direktur PDAM untuk masa bakti 2016-2021.

“Tim Independen saat ini masih melakukan rapat dan kajian-kajian untuk menentukan siapa yang layak dipilih menjadi Direktur PDAM. Setelah hasil seleksi dilaporkan, akan segera saya berikan kepada wali kota agar bisa segera dilantik,”tambah Widodo.

Menyikapi tentang tuntutan Dewan yang memprotes adanya perubahan persyaratan calon peserta direktur PDAM, Widodo mengatakan bahwa hal itu bukan merupakan pelanggaran hukum/ aturan.

“Karena jika persyaratan tidak dirubah, maka kemungkinan sampai kapanpun tidak akan ada warga Kota Batu yang mau mendaftarkan diri menjadi Direktur PDAM,”ujar Widodo.

Diketahui, beberapa waktu lalu DPRD Kota Batu meminta kepada panitia tim seleksi direktur PDAM untuk mengulang proses kembali seleksi. tersebut. Jika proses seleksi ini diteruskan, maka akan berdampak pada produk-produk tim seleksi, termasuk Direktur PDAM terpilih juga akan cacat hukum.Hal ini dikarenakan Tim Seleksi merubah syarat criteria calon Direksi PDAM tidak sesuai dengan perda nomor 10 tahun 2008 tentang Direksi PDAM. Salah satu syarat yang dirubah adalah calon direksi wajib mempunyai sertifikasi pengelolaan air. “Kebijakan wali kota dan tim seleksi untuk merubah syarat calon direksi itu atas dasar apa ? kok tiba-tiba merubah syarat dan kriteria yang sudah diamanatkan perda,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Nurochman.

Karena alasan itulah Dewan mengklaim seleksi yang sudah dilaksanakan adalah cacat hukum. Adapun seleksi yang telah dilakukan harus diulang dan disesuaikan kembali dengan amanat Perda Nomor 10 tahun 2008. Sudah seharusnya aturan seleksi Direksi PDAM mengacu pada perda yang ada.

Jika memang tidak ada yang memenuhi syarat yang tercantum pada perda karena berbagai sebab, maka perda harus direvisi terlebih dahulu. n nas

Jangan Ada Pejabat yang Diborgol l Sambungan hal 1

dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2015 Dan Sosialisasi Program Kegiatan 2016 di Hotel Aston Madiun, Kamis (17/12).

Ia juga berpesan sebaiknya pejabat hatihati dalam menggunakan anggaran sesuai di SKPD masing-masing. Karena, uang negara bisa membuat sengsara jika tidak tepat dalam penggunanaannya Warning dari orang nomor satu di Kota Madiun ini mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun, sangat tinggi. Yakni Rp.1,4 trilyun lebih. Dengan APBD sebesar itu, jika penggunanaan tidak tepat rawan bersinggungan dengan korupsi yang berujung berurusan dengan aparat penegak hukum.

Untuk diketahui, dalam tahun 2015, beberapa pejabat di Pemkot Madiun, diperiksa aparat penegak hukum karena kasus dugaan korupsi. Diantaranya mantan Kepala BPBD, Agus Subiyanto, yang sekarang sudah ditahan. n dar

l Sambungan hal 1

m ali/bhirawa

Dirut PTPN Xl Dolly P Pulungan ( kanan) didampingi Direktur umum dan SDM M.Cholidi ketika menjelaskan soal revitalisasi 2016.

APBD 2016 untuk Kembangkan Industri Primer l Sambungan hal 1

Jatim sebagai provinsi industri, tepatnya industri primer fase pertama mulai yang kecil, menengah hingga atas. Contohnya, jika sebelumnya petani menjual pisang, maka ke depan para petani harus menjual hasil pertanian ke dalam bentuk makanan olahan.

Untuk mewujudkan itu, berbagai langkah telah dilakukan Pemprov Jatim. Seperti dalam jangka waktu 2-3 tahun mendatang, pemprov bertekad untuk mentransformasi sebanyak 36,57 persen yang selama ini berada dalam sektor pertanian menjadi 30 persen. Sedangkan tenaga kerja dari sektor pertanian tersebut diharapkan mampu menjadi tenaga kerja di sektor industri primer atau pengolahan.

Mantan Sekdaprov Jatim ini menuturkan, sektor pertanian banyak me­nyerap tenaga kerja, namun untuk kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Jatim hanya mencapai 14,67 persen. Sedangkan untuk sektor industri pengolah yang berkontribusi 29,45 persen pada PDRB Jatim yang hanya menyerap 13,94 persen.

“Ini yang perlu dibenahi sehingga tidak menimbulkan disparitas pada masyarakat,” ungkapnya.

Dengan mengembangkan industri primer, produktivitas pertanian bakal meningkat karena sebagian tenaga kerja beralih ke industri primer. Mi­ salnya terjadi peningkatan produksi dengan adanya agro input, teknologi on farm atau rekayasa usaha tani.

Mekanisasi pertanian juga dapat dilakukan dengan combine harvester atau lantai jemur.

Semua hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan perhatian dalam bentuk peningkatan kualitas

manajemen usaha melalui pelatihan pada inkubator dan bekerja sama dengan perguruan tinggi. Pemerintah juga memberikan perhatian dalam bentuk peningkatan kualitas produk seperti packaging atau kemasan, standarisasi produk, dan desain produk.

Kemudian aspek selanjutnya yakni memberikan pembiayaan dengan cara memberikan pinjaman kredit lunak melalui linkage program yang dilakukan Bank Jatim ke Bank UMKM di kabupaten/kota. Bank Jatim dan Bank UMKM memastikan obyek pembiayaan industri primer dan target/ nasabah/debitur tercatat secara by name by address.

“Harapannya setelah diberikan pembiayaan yang murah, produk yang dihasilkan harganya lebih kompetitif. Sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi khususnya sektor industri primer,” pintanya.

Sedangkan untuk pengembangan industri besar dan memperlancar investasi di Jatim, Pemprov Jatim memberikan empat kemudahan atau garansi (government guarantee) berupa penyediaan lahan, kemudahan perizin­ an, ketersediaan power plant, dan ketersediaan tenaga kerja dengan sumber daya manusia yang mumpuni.

Pakde Karwo juga menyampaikan, filosofi penyusunan APBD dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat secara partisipatoris.

Fungsi pemerintahan menjamin ke­ adilan dan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga pembangunan dilakukan dengan kebersamaan, gotong royong, dan partisipatoris sesuai dengan pasal 33 dan 34 UUD 1945.

“Alokasi sesuai pasal 33 dan 34 UUD 1945 sangat penting dalam penyusunan APBD. Ekonomi terkendali, alokasi masyarakat kecil

diberikan bantuan, sedangkan yang besar diberikan fasilitas government guarantee,” imbuhnya.

Sementara itu, Analis Anggaran dari Universitas Brawijaya Malang, Prof Dr Candra Fajri Ananda MSc menilai, APBD Jatim 2016 hampir mendekati model market sosialis.

Yaitu anggaran yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan harapan menjadi stimulus pengembangan ekonomi. “Sayangnya, APBD yang bermodel market sosialis ini tidak ada undang-undang yang mengatur.

Di Eropa, negara yang menggunakan model market sosialis adalah Jerman,” tuturnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim Agus Maimun SE MHP mengatakan, dasar penyusunan APBD dari tahun ke tahun selalu di­a tur secara ketat dengan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Ne­geri (Mendagri).

Seperti penyusunan APBD 2016 penyusunannya berpedoman pada Permendagri Nomor 52 Tahun 2015.

Dari sisi tahapan dalam proses penyusunannya, katanya, APBD Jatim dimulai dengan proses yang sangat panjang. Mulai dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) diberbagai tingkatan sampai dengan perumusannya secara aktif keterlibatan masyarakat tergambar kuat.

“Dengan keterlibatan masyarakat mulai dari proses sampai dengan pelaksanaan dan pengawasannya, tercermin APBD Jatim disusun secara demokratis, bahkan bisa dikatakan demokratis partisipatoris. Untuk itu, proses penyusunannya yang partisipatoris tersebut diharapkan APBD Jatim mampu mendekatakan jawaban atas permasalahan yang ada,” pungkasnya. n iib

Peringati HKSN, Mensos Beri Bantuan Penyandang Disabilitas l Sambungan hal 1

Khofifah juga menyalurkan daging domba sebanyak tiga ton pada sejumlah panti sosial di Jatim. Daging tersebut berasal dari komunitas masyarakat Turki yang berada diAustralia yang mengirimkan daging kurbannya pada sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Jatim.

Dalam kesempatan ini, Khofifah menceritakan kalau kepedulian sosial lahir dari nilai-nilai semangat heroik bangsa. Dimana peristiwa terjadi Saat Bung Karno dan Hatta ditahan penjajah dan dibutuhkan usaha memperta­h ankan NKRI, maka Panglima Jenderal Sudirman bergerilya didukung rakyat hingga pada 19 Desember terjadi pertempuran sengit.

“Rakyat memberikan dukungan logistik dan penginapan kepada laskar Panglima Jenderal Sudriman yang bergerilya hingga akhirnya 20 Desember menjadi tonggak ditetapkannya sebagai HKSN,” katanya.

HKSN tidak sekedar peringatan dengan suasana sosial budaya, melainkan kaya akan nilai historis

mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan-tangan kolonial penjajah.

Menurutnya, peringatan HKSN mestinya menjadi sebuah momentum semua pihak untuk mengukur diri, dalam bentuk apa, kepada siapa, kapan waktunya, dan bagaimana kesetiakawanan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat perlu dikembalikan perannya sebagai subjek dari aktualisasi nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Melalui upaya tersebut, diharapkan kesetiakawanan sosial tidak hanya menjadi kegiatan yang lebih berwarna seremionial, namun akan menjadi denyut kehidupan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga sempat menitikkan air mata dan terharu melihat kondisi kaum disabilitas yang masih mempunyai semangat untuk berkarya. Bahkan, ia juga sempat berfoto bersama dan bersendagurau dengan penyandang disabilitas.

Ditempat yang sama, Sekdaprov Jatim, Dr Ahmad Sukardi mengatakan, kesetiakawanan sosial merupakan potensi spritual, komitmen

bersama sekaligus jati diri bangsa, oleh karena itu kesetiakawanan sosial merupakan nurani bangsa Indonesia yang tereplikasi dari sikap dan perilaku yang dilandasi oleh pengertian, kesadaran, keyakinan tanggung jawab dan partisipasi sosial sesuai dengan kemampuan dari masing-masing warga masyarakat dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesama, kegotongroyongan dalam kebersamaan dan kekeluargaan.

“Oleh karena itu kesetiakawanan sosial merupakan nilai dasar kesejahteraan sosial, modal sosial (social capital) yang ada dalam masyarakat terus digali, dikembangkan dan didayagunakan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk bernegara yaitu masyarakat sejahtera,” katanya.

Ia juga mengatakan, kesetiakawanan sosial merupakan nilai yang bermakna bagi setiap bangsa. Jiwa dan semangat kesetiakawanan sosial dalam kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia pada hakekatnya telah ada sejak jaman nenek moyang kita jauh sebelum negara ini berdiri. n rac

Pemerintah Larang Ojek Daring Beroperasi l Sambungan hal 1

untuk mengangkut orang dan/ atau barang, perlu diambil langkah bahwa pengoperasiannya dilarang,” katanya, Kamis (17/12).

Djoko mengatakan surat tersebut juga ditujukan untuk Korps Lalu Lintas Polri, para kapolda dan gubernur di seluruh Indonesia.

Dia menjelaskan pengoperasian

ojek dan uber taksi tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. “Ketentuan angkutan umum adalah harus minimal beroda tiga, berbadan hukum dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum,” katanya.

Djoko mengaku pihaknya tidak masalah dengan bisnis “start-up” (pemula) namun menjadi bermasalah apabila menggunakan angkutan pribadi untuk angkutan umum yang tidak berizin dan tidak memenuhi ketentuan hukum.

“Apapun namanya, pengoperasian sejenis, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blue Jek, Lady-Jek, dilarang,” katanya. n ant

menggiurkan, selain harga tidak akan turun, kebutuhan listrik Indonesia selama lima tahun kedepan diperkirakan mencapai 35.000 Mega Watt (MW). “Untuk itu, diversifikasi produk hilir lebih dulu kami kosentrasikan untuk industri kelistrikan atau co-generation,” katanya.

Tahap awal, pembangunan industri cogeneration akan dilakukan di Pabrik Gula (PG) Jatiroto Lumajang dengn investasi sekiar Rp 200 miliar. Investasi ini digunakan untuk membangun broileryang digunakan untuk proses pembakaran ampas tebu hingga menjadi tenaga listrik.

“Pembangunan akan dimulai pada 2016 dan kami perkirakan akan mulai berporduksi pada tahun 2018. Sementara tenaga yang akan dihasilkan mencapai 10 MW. Dan kalau dihitung, pendapatan dari sini cukup besar,” tambah Direktur SDM dan Umum PTPN XI M Cholidi.

Dalam hitungannya, jika dalam satu jam broiler tersebut menghasilkan listrik sebesar 10 MW, maka dalam satu tahun listrik yang dihasilkan akan mencapai 72.000 MW. De­ngan harga listrik yang mencapai Rp 1.350 per kwh, maka total pendapatan selama setahun akan mencapai Rp 97,2 miliar.

“Pendapatan ini akan menyumbang sekitar 10% dari pendapatan kami. Tetapi yang perlu diingat, biaya produksi dari industri ini sangat kecil karena bahan baku sudah tersedia sehingga laba yang dihasilkan mencapai 60% dari total pendapatan,” terangnya.

Selain itu, PTPN XI juga akan berkonsentrasi garap bio ethanol dan liquid sugar atau gula cair yang diproduksi dari mulases atau tetes tebu. Produk gula cair ini sangat dibutuhkan oleh industri makanan dan minuman seperti Coca Cola, Danone, Pepsi dan Kapal Api. Langkah ini dilakukan karena produksi mulases dari seluruh PG milik PTPN XI sangat besar, mencapai 280.000 ton per tahun.

Melalui berbagai langkah tersebut, PTPN XI menargetkan pendapatan tahun 2016 bakal naik sebesar 20% dan produksi akan naik 5% hingga 10%.

Untuk tahun ini, pendapatan PTPN XI dipastikan akan mencapai Rp 2,650 triliun dengan biaya produksi sebesar Rp 1,794 triliun. Pendapatan tersebut naik dibanding tahun lalu yang hanya sekitar Rp 1,573 triliun.

Sedangkan laba hingga Oktober 2015 sudah mencapai Rp 106 miliar. n ma

Sekolah Domestik Bisa Terima Siswa Asing l Sambungan hal 1

hargaan The Best Inspiring Elementary School of The Year itu mengaku akan menyiapkan jam tambahan untuk kelas yang menerima siswa asing. Namun, untuk fasilitas pembelajaran tidak akan dibedakan dengan kelas reguler.

“Soal kelas internasional misalnya harus ada AC (Air Conditioner), in focus dan beberapa sarana penunjang lainnya,” imbuh Edy. Tidak hanya fasilitas, ekstra kurikuler yang juga bisa diikuti siswa asing ialah bahasa Inggris dan Jepang. Edy menyebut tidak ada beda antara kelas untuk siswa asing dan reguler. Jika ada beda dikhawatirkan ada protes orangtua dan wali murid kelas reguler. Untuk jam tambahan bagi murid asing, menurut Edy, akan mengedepankan kurikulum internasional dari Singapura.

Selain siswa asing, sekolahannya juga akan menerima guru asing melalui program pemagangan guru. Guru dari sejumlah negara bakal datang tahun 2016. Ada dari Australia, Jepang, China, Jerman, Rusia dan lainnya.

“Awal Januari 2016 akan lebih dulu datang dua guru asing. Mereka akan mengajar bahasa Inggris. Mereka juga akan mengenalkan tempat sejarah dan obyek wisata di negaranya,” papar Edy. Secara terpisah, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Eko Prasetyoningsih menuturkan, siswa asing pindahan dari negara lain tidak bisa serta merta bisa diterima di sekolah dalam negeri. Sebab, mereka harus mendapatkan perizinan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Pengurusan izin di kementerian juga dikarenakan perbedaan Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Di Surabaya ada beberapa sekolahan dengan kurikulum internasional, yang kini bernama Sekolah Pendidikan Kerjasama (SPK). Salah satunya sekolah dengan bahasa Jepang,” kata Eko. Keberadaan sekolah umum di Surabaya, kata Eko, bisa saja menerima siswa asing.

Namun kurikulum yang diberikan tidak sama dengan yang diajarkan pada siswa reguler. Yang bisa diberikan sekolahan reguler seputar pembelajaran bahasa, pengenalan budaya.

Sementara untuk tenaga pendidik­an asing, sekolah maksimal menerima 70 persen dari total pendidik yang ada. “30 persen harus ada pendidik WNI (Warga Negara Indonesia). Sedangkan untuk tenaga kependidikan maksimal hanya boleh 20 persen dari asing,” pungkas Eko. n tam

Sains Jadi Favorit, Berkembang Lewat Klub Peneliti Belia l Sambungan hal 1

saya. Bangga dan senang banget. Saya dapat pengalaman banyak,” terang bungsu di antara dua bersaudara itu.

Ditanya soal rahasia kemenangan, Ivan mengaku tidak memiliki trik khusus. Hanya, dia memang memfavoritkan bidang sains sejak duduk di bangku sekolah dasar. “Saya lebih suka berhitung daripada menghafalkan. Awalnya, saya suka matematika, lalu

sekarang juga senang IPA,” ungkapnya.

Bisa mengerjakan soal sains memberikan kepuasan tersendiri bagi Ivan. “Soal sains itu sa­ ngat menantang,” katanya. Ivan pun memiliki target harus dapat menyelesaikan soal tersebut.

“Kalau tidak dapat diselesaikan mandiri, ya konsultasi dengan guru,” jelasnya.

Keberhasilan para siswa Surabaya ini juga mendapat perhatian Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya. Karena

itu, para pelajar yang telah berhasil meraih prestasi di bidang sains ini akan dikelompokkan dalam satu komunitas klub peneliti belia. “Kita ingin siswa dapat terus mengembangkan kemampuannya di bidang sains. Karena itu, akan lebih optimal jika me­ reka dipertemukan dengan teman-teman yang juga punya kecenderungan sama,” kata Kepala Dindik Surabaya Ikhsan. Melalui wadah ini, lanjut dia, Dindik akan menyediakan

pembimbing khusus agar potensi mereka semakin terasah dengan baik.

Semakin bangga, Ikhsan mengaku dalam ajang internasional itu ada tujuh siswa Surabaya yang pulang dengan membawa medali. Sebelumnya dalam OSN 2015, siswa asal Surabaya yang berhasil membawa medali juara terdapat 20 siswa. “Sebenarnya semua juga pemenang di OSN. Tapi yang bisa sampai ke tingkat internasional hanya tujuh

siswa,” tutur Ikhsan.

Kabid Pendidikan Dasar Eko Prasetyoningsih meng­ akui, deretan prestasi yang diraih siswa itu sejatinya memang by design. Artinya, mereka dilatih dan dipersiapkan oleh para pembimbing khusus untuk menghadapi ajang paling bergengsi di bidang sains tingkat pelajar ini.

“Tentu saja, prestasi tidak serta merta datang begitu saja.

Ada upaya keras yang harus dilalui” pungkas dia. *

12

Jumat Legi, 18 DESEMBER 2015

Gaji PNS Idealnya Harus Segera Dinaikkan Pemprov, Bhirawa Kabar gembira datang bagi para PNS di Indonesia. Sebab saat ini pemerintah tengah melakukan pengkajian kenaikan gaji bagi PNS, termasuk juga bagi pejabat negara. Saat ini, gaji PNS dinilai terlalu kecil jika dibandingkan pegawai swasta.

“Beberapa RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah), termasuk RPP gaji sedang disiapkan pemerintah. Untuk masalah gaji ini saya diminta mengawal dari sisi Kementerian Keuangan jangan sampai gaji naik tapi duitnya tidak ada,” Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, Prof Dr Candra Fajri Ananda, ditemui usai Workshop di Kantor Gubernur Jatim, Kamis (17/12).

Menurut dia, gaji PNS memang idealnya segera dinaikkan karena selisihnya dengan gaji instansi

swasta memang cukup tinggi.

Bahkan kajian yang dia lakukan menunjukkan rata-rata gaji PNS lebih rendah 27 kali dibandingkan gaji swasta. “Gaji terendah PNS itu tidak sampai Rp2 juta, padahal gaji buruh UMK itu sudah diatas Rp3 juta. Karenanya, kenaikan gaji bagi PNS memang diperlukan.

Bahkan kenaikan gaji tidak hanya untuk PNS, tapi juga gaji pejabat tinggi seperti presiden dan menteri,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, gaji presiden hanya sekitar Rp40 juta dan gaji menteri Rp19,6 juta. Jika dibandingkan dengan gaji OJK

(Otoritas Jasa Keuangan) dan Gubernur BI sangat jauh karena mencapai Rp170-Rp180 juta.

“Kan ya aneh, masak gaji presiden cuma segitu (Rp40 juta, red),” cetus Ketua Asosiasi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini.

Dengan gaji yang naik, katnaya, maka penerimaan pajak juga akan naik. Hanya saja, kenaikan memang bukan saat ini karena kondisi keuangan negara memang belum memungkinkan.

Untuk penghematan, sebenarnya ada usulan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) agar pengurangan jumlah PNS dari yang sekarang 4,5 juta menjadi 3,7 juta. “Tapi ini juga masih dibahas, modelnya apa pensiun dini yang tua tidak produktif harus dipensiunkan atau bagaimana,” ujarnya. Q iib

Empat Daerah Belum Umumkan Hasil Rekapitulasi Pilkada Pemerintah tengah melakukan pengkajian kenaikan gaji bagi PNS, termasuk juga bagi pejabat negara. Saat ini, gaji PNS dinilai terlalu kecil jika dibandingkan pegawai swasta.

Surabaya, Bhirawa Proses penghitungan dan rekapitulasi Pilkada di beberapa daerah di Jatim sudah selesai, namun dari 19 kabupaten/kota masih ada empat daerah yang belum mengumkan hasilnya.

Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Eko Sasmito mengatakan, beberapa daerah itu yakni Jember, Sumenep, Banyuwangi dan Lamongan. “Daerah-daerah ini belum mengumumkan bukan karena ada masalah tapi karena masalah teknis dan sparing waktu mereka saja,” kata Eko saat dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (17/12) kemarin.

Waktu yang disediakan untuk melakukan rekapitulasi memang tanggal 16-18 Desember 2015.

Sehingga pada 18 Desember 2015 proses rekapitulasi semua daerah harus sudah selesai dilakukan.

“Memang sempat ada walk out, tapi secara prinsip tidak ada per-

soalan. Kalaupun ada yang tidak sepaham, itu hak masing-masing peserta yang sudah diundang dalam proses rekapitulasi. Proses ini bisa dijalankan terus jadi tanpa kehadiran mereka (peserta walk out, red) tidak akan mengganggu proses. Ini sudah sesuai aturan Undang-Undang, tidak akan membatalkan hasil rekapitulasi ini,” ujarnya.

Eko menjelaskan, ada waktu tiga hari sebelum akhirnya penetapan. Jika dalam waktu tiga hari ini tidak ada gugatan maka hasil pilkada bisa langsung ditetapkan oleh KPU. Namun jika ada gugatan, menurutnya, maka penetapan itu ditunda sampai ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). “Tidak ada pilkada putaran kedua. Kalau itu ada rekomendasi MK itu merupakan kewenangan MK apakah layak dipersoalkan atau tidak,” katanya.

Syarat untuk mengajukan guga-

tan, kata dia, jika ada selisih 0,5 persen. Tapi prosesnya diterima atau tidak diserahkan sepenuhnya pada Mahkamah Konstitusi dan bukan kewenangan KPU. Di dalam Undang-undang yang diambil itu jumlah penduduknya bukan jumlah DPT. “Kalau tidak ada gugatan maka akan diajukan pengusulan. Tapi akan ditetapkan dulu pemenangnya. Akhir Desember ini harus melakukan pengusulan dan sekitar Maret 2016 sudah ada calon pemenang definitif,” ujar dia.

Sementara itu, KPU Kota Surabaya memberikan waktu 3x24 jam atau tiga hari ke depan kepada pasangan calon (paslon) bila ingin melakukan gugatan. Bila dalam waktu yang disediakan tersebut dan tidak ada gugatan maka selanjutnya akan dilakukan tahapan selanjutnya penetapan calon sebagai wali kota dan wakil wali kota. Q geh

Bupati Sampang Lantik 108 Kepala Desa Sampang,Bhirawa Sedikitnya 108 kepala Desa seKabupaten Sampang dilantik secara bersamaan, oleh Bupati Sampang KH Fannan Hasib di Pendopo Bupati Sampang, namun dua kepala Desa terpilih Desa Tebanah Kecamatan Banyuates Sampang (Sunar) gagal dilantik karena tutup usia dan Kades Madulang Kecamatan Omben Sampang Rois karena terjerat kasus narkoba.

Pelantikan 106 kepala desa ini dilakukan bersamaan, setelah pemilihan kepala Desa serentak pada 28 Desember 2015 lalu, proses pelantikan dihadiri ribuan keluarga kepala Desa untuk menyaksikan pelantikan.

Bupati Sampang KH Fannan Hasib disela-sela proses pelantikan 106 Kepala Desa, ia menghimbau kepala Desa yang dilantik agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa benar-benar menjadi pelayan masyarakat bukan

untuk dilayani masyarakat.

“Selain menjadi pelayan masyarakat, Kepala Desa yang dilantik ini juga harus meningkatkan kinerja, mengoptimalkan fungsi aparat desa yang ada, dan yang terakhir bisa mengelola dana desa dengan transparan dan tepat sasaran demi meningkatkan pembangunan di

tingkat Desa tegas Bupati.

Lebih lanjut KH Fannan Hasib mengintruksikan pada Kepala Desa yang dilantik, dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa jangan sampai menghalang-halangi pekerjaan proyek pembangunan, jika itu terjadi maka penegak hukum tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas. Q lis

Proses pelantikan 106 kepala Desa di pendopo Bupati Sampang.

Penggarapan Lahan Hutan Ilegal di Manggis Masih Marak Kab Kediri, Bhirawa Kegiatan Penggarapan Lahan Dibawah Tegakan (PLDT) secara ilegal ternyata masih ada di Desa Manggis, Kecamatan Puncu meskipun pihak Kantor Pemngku Hutan (KPH) Kediri sudah meminta agar menghentikan kegiatan PLDT secara Ilegal ini Dari hasil pantauan meskipun KPH Kediri pada tanggal 25 November 2015 malkuakn rapat yang hasilnya masyarakat sepakat kegiatan PLDT yang belum ada izin KPH dan tidak

konservatif dihentikan namun ternyata kesepakatan tersebut masih belum dijalankan Masih adanya aktivitas penggarapan lahan tersebut.

Adanya aktivitas tersebut menurut warga setempat terkesan ada pemboran oleh petugas dilevel bawah KPH Kediri. Menggapai adanya aktifitas penggarapan lahan hutan yang diduga belum berizin tersebut Kasi Kasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan KPH Kediri Muchlisin mengatakan jika telah melakukan

tugasnya sesuai ketentuan yang belaku “Ini harus ditertibkan sesuai dengan ketentuan serta kesepakatan yang telah dibangun sebagai mana hasil rapat, dengan tetap mnegdepankan upaya persuasif, “ ungkapnya. Upaya tersebut dilakukan dengan langkah jika menjumpai penggarap dilapangan maka petugas yang ada dilapangan gara memerintahkan penggarap tersebut untuk pulang dan membuat surat pernyataan. Q van