Binder17mei16

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Ini rapat ketiga kalinya kami adakan, tapi karena yang datang hanya Satpol PP Kota Surabaya, itu pun hanya perwakilan maka kami tunda rapat ini di hari berikutnya,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 2

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Vinsensius Awey

Selasa Pahing, 17 MEI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

17 MEI 2016

AGENDA HARI INI

Interchange Tol di Kota Pasuruan Diminta Tersambung JLU

 Gubernur H Soekarwo

10.00 Mendampingi Wapres Apel Bela Negara di Stadion Bojonegoro

 Wagub H Saifullah Yusuf

15.00 Menghadiri acara Disnaker Jatim di Hotel Utami

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

Pasuruan, Bhirawa Interchange tol di Kota Pasuruan diminta bisa tersambung dengan Jalan Lingkar Utara (JLU) di daerah setempat. Hal ini untuk memudahkan arus kendaraan yang keluar masuk tol sehingga tidak terjadi kemacetan dan menganggu perekonomian daerah setempat.

“Kami minta agar otoritas pembangunan tol yang berada di Kota Pasuruan supaya menyambung dengan JLU yang kami rencanakan dengan Pemkot Pasuruan. Jalan keluarnya itu tentu harus dikomunikasikan terlebih dahulu,” ujar Ketua DPRD Kota Pasuruan H Ismail M Hasan SE kepada wartawan, Senin (16/5).

Selain itu, pihaknya juga meminta agar pembangunan jalan tol Gempol-Pasuruan bisa segera tuntas.

09.00 Membuka Diklatpim II di Kantor Badiklat Jatim Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Empat PNS Blitar Positif HIV/AIDS, Dewan Resah Kota Blitar, Bhirawa Kalangan DPRD Kota Blitar akan segera memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Blitar terkait empat PNS di lingkungan Pemkot Blitar yang dinyatakan positif menderita HIV/AIDS. Pemanggilan itu dilakukan untuk memastikan dan mencari solusi bersama. Termasuk langkah sosialisasi bahaya HIV/AIDS oleh Dinkes yang selama ini dirasa masih belum maksimal.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar Henry Pradipta Anwar. Menurutnya, paling lambat minggu ini pihaknya akan memanggil Dinkes untuk dimintai klarifikasi.

Pasalnya dalam kasus yang terjadi baru-baru ini melibatkan PNS yang berkaitan langsung dengan pelayanan di masyarakat. Sehingga penanganannya harus dioptimalkan.

“Dengan semakin maraknya ancaman HIV/ AIDS, kita harus terus meningkatkan sosialiasi

 ke halaman 11 hilmi husain/bhirawa

Warga memanfaatkan jalan tol Gempol-Pasuruan menggunakan motor, meskipun belum selesai pembangunannya, Senin (16/5).

 ke halaman 11

Pemprov Jatim Siapkan Peralihan Bakesbangpol ke Pusat siti/bhirawa

Pelaksanaan Munaslub Partai Golkar di Bali ricuh, Senin (16/5) setelah ada kader Baladhika Karya tanpa ID card memaksa masuk arena kegiatan.

Munaslub Golkar Ricuh, Oknum Baladhika Digebuki Bali, Bhirawa Hari kedua pelaksanaan Munaslub Partai Golkar di Bali sempat ricuh, Senin (16/5). Ricuh bermula setelah ada kader Baladhika Karya, salah satu ormas di bawah SOKSI yang memaksa masuk area Munaslub tanpa IC card kepesertaan. AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) yang bertugas mengamankan penyelenggaraan Munaslub melarang masuk, tapi kader Baladhika itu tetap memaksa masuk. Tak pelak bentrokan terjadi hingga di luar arena Munaslub dan

Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim terus menyiapkan diri untuk mengalihkan status Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jatim menjadi Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum Jatim.

Peralihan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kita sudah siapkan, semua sudah kita koordinasikan, Pak Setiadjit (Kepala Biro Organisasi, red) dan Pak Jonathan (Kepala Bakesbangpol) juga bersamasama menyiapkan ini,” kata Gu-

bernur Jatim Dr H Soekarwo, Senin (16/5).

Menurut dia, sebagai kepanjangtanganan pemerintah pusat, maka Pemprov Jatim tidak bisa menolak apalagi menghalang-

halangi proses peralihan ini.

Bahkan, dengan peralihan ini, dia berharap urusan kesatuan bangsa dan politik bisa lebih terarah karena memiliki satu komando langsung di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim Setiadjit SH, MM menambahkan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka peralihan ini selambat-lambatnya harus

Santriwati 14 Tahun Jadi Camaba Termuda Unair

 ke halaman 11

Gebrakan 100 Hari KURANG lebih satu bulan lamanya, jabatan Kasat Lantas Polres Situbondo diduduki oleh AKP Evon Fitrianto SH, SIK, MHum. Guna mewujudkan

sistem kerja yang baik, pria jebolan Akpol 2010 ini mengaku akan memprioritaskan pembenahan secara internal di kesatuan yang dipimpinnya. Bahkan, kata pria yang bertugas di Satlantas Mapolres Situbondo sejak 8 April 2015 lalu itu,

 ke halaman 11

AKP Evon Fitrianto SH, SIK, MHum

Sentil..  Jelang Puasa, Pemkab Tiadakan Pasar Murah  Masyarakat kecewa  Hasil Sidak, DPD RI Nilai Raskin di Sumenep Tak Layak Konsumsi  Layaknya untuk pakan ayam  SKPD dan Jayanata Tak Hadiri Pembahasan BCB Radio Bung Tomo  Pembahasan dipindah di rumah makan agar sama-sama paham

 ke halaman 11

MA Amanatul Ummah di Surabaya mampu meloloskan siswi terbaiknya sebagai calon mahasiswa baru Unair termuda dalam SNMPTN 2016. Syarifah Salsabila kelahiran 30 Juli 2001 lulusan MA Amanatul Ummah diterima di Program Studi Biologi.

Universitas Airlangga, Bhirawa Pengumuman Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2016 pada 10 Mei lalu menyisakan sejumlah cerita unik. Salah satunya dari Universitas Airlangga (Unair) yang telah meloloskan dua calon mahasiswa baru (Camaba) termuda di usia 14 tahun dan 15 tahun.

Keduanya diterima melalui jalur prestasi dengan berbagai pertimbangan khusus.

Rektor Universitas Airlangga Prof M Nasih menyebutkan, dua camaba itu adalah Syarifah Salsabila kelahiran 30 Juli 2001 lulusan MA Amanatul Ummah Surabaya yang diterima di Program Studi

Tidak Ada Dana Transfer Pusat yang Mengendap Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim memastikan jika di Jatim tidak ada dana transfer dari pemerintah pusat yang mengendap di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bahkan, dana yang ditransfer pusat tersebut kini sudah tersalurkan

 ke halaman 11 Ir Budi Setiawan MMT

Pemerintah Akan Lanjutkan Kereta Cepat Jakarta hingga Surabaya Jakarta, Bhirawa Pemerintah tengah menjajaki kemungkinan melanjutkan proyek High Speed Train (HST) atau kereta cepat Jakarta-Bandung hingga Surabaya.

Kendati demikian, eksekusi proyek tersebut tergantung perkembangan kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142 kilometer yang ditargetkan mulai beroperasi 2019.

Direktur Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prihartono mengatakan

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Kesedihan Pemilik Rumah Radio Pemberontakan Bung Tomo

Tak Pernah Terima Diskon PBB, Dijual untuk Menutupi Tunggakan Bangunan cagar budaya tempat studio pemancar Radio Barisan Pemberontakan Republik Indonesia (RBPRI) Bung Tomo di Jl Mawar No 10 Surabaya itu sudah rata dengan tanah. Robohnya bangunan yang telah menjadi saksi bisu sejarah perjuangan arek Surabaya melawan penjajah ini masih didalami kasusnya oleh pihak kepolisian. Seiring pembongkaran rumah radio itu, terungkap alasan pemilik menjual dan kebijakan diskon 50% PBB (Pajak Bumi Bangunan) dari Pemkot Surabaya yang ternyata hanya abal-abal.

Gegeh Bagus Setiadi, Kota Surabaya Pengakuan Pemkot Surabaya yakni memberikan diskon PBB sebesar 50 persen untuk bangunan cagar budaya ternyata hanya isapan jempol belaka.

Sebab, ahli waris keluarga Aminhadi pemilik rumah Jalan Mawar 10 Surabaya mengaku tidak pernah

gegeh bagus/bhirawa

Ahli waris rumah radio Bung Tomo, Narindrani dan Tjintariani ditemui di kawasan Gayung Sari Barat III Surabaya.

Keduanya mengungkap alasan penjualan rumah bersejarah di Jl Mawar No 10 Surabaya yang sekarang menjadi polemik.

mendapatkan diskon saat membayar PBB setiap tahunnya. Semakin bertambahnya tahun, nilai PBB tersebut terus bertambah. Terakhir, keluarga ahli waris membayar PBB hingga Rp

 ke halaman 11

Pemberian Hak kepada Yatim Piatu dan Warga Kurang Mampu, Hasil Kerjasama Harian Bhirawa dengan Mitra Kerja

031-5615454 Rencananya Digelar Kamis, 30 Juni 2016

SURABAYA

2

Selasa Pahing 17 MEI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

SKPD dan Jayanata Tak Hadiri Pembahasan BCB Radio Bung Tomo DPRD Surabaya, Bhirawa Kasus pembongkaran Bangunan Cagar Budaya (BCB) Stasiun Pemancar Radio Barisan Pemberontakan Republik Indonesia (RBPRI) Bung Tomo semakin simpang siur. Bahkan dalam hearing yang digelar Komisi C DPRD Kota Surabaya , Senin(16/5) PIHAK Jayanata dan SKPD Pemkot tak satupun yang hadir.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Vinsensius Awey mengatakan, informasi yang diterima oleh DPRD tentang robohnya Bangunan Cagar Budaya (BCB) Stasiun Pemancar Radio Barisan Pemberontakan Republik Indonesia (RBPRI) Bung Tomo semakin simpang siur.

Namun, rapat hearing ketiga soal BCB rumah radio Bung Tomo, yang seharusnya dimulai pukul 14.00 WIB kemarin itu terpaksa diundur pada hari berikutnya. Sebab, undangan yang hadir hanya dari pihak perwakilan Satpol PP Kota Surabaya.

“Ini rapat ketiga kalinya kami adakan, tapi karena yang datang hanya Satpol PP Kota Surabaya, itu pun hanya perwakilan, maka kami tunda rapat ini di hari berikutnya,” ujar Awey kemarin.

Ia mengatakan, seharusnya pada rapat kali ini, Dewan ingin menggali informasi lebih dalam mengenai banyak hal berkaitan robohnya bangunan cagar budaya

type B tersebut. “Kami ingin tahu lebih dalam soal Izin IMB, izin renovasi, dan motif di balik robohnya rumah radio Bung Tomo ini. Yang lebih tahu kan Beng Jayanata, sebagai pemiliknya.

Tapi dia tidak datang,” ujarnya.

Selain itu, Awey mengaku telah mendengar informasi simpang siur. Tjintariani, pewaris rumah milik Aminhadi itu sebelumnya mengatakan, dia tidak pernah mengajukan izin renovasi pada bulan Februari lalu.

“Sementara pada hearing kedua, Disbudpar menyatakan, yang mengajukan izin renovasi adalah Bu Tjintariani, bukan Jayanata. Nah ini kan ada kesimpangsiuran. Kami ingin tahu persis, sebenarnya ada apa di balik itu semua,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana pun menyayangkan pembongkaran BCB rumah radio Bung Tomo. “Pembongkaran rumah radio Bung Tomo yang ada di Jalan Mawar

10 ini tamparan bagi kita semua sebagai rakyat Surabaya,” kata Whisnu Sakti Buana seusai menghadiri rapat Paripurna di DPRD Kota Surabaya kemarin.

Whisnu mengakui, pembongkaran bangunan cagar budaya yang menjadi saksi sejarah ini menjadi evaluasi bagi Tim cagar budaya kedepannya. “Kalau sampai terbengkalai dan terjadi pembongkaran seperti ini, Pemkot lalai. Dan ini sebagai evaluasi bagi tim cagar budaya juga,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh BCB seharusnya menjadi tanggung jawab Pemkot. Mulai dari merawat, memugar, bahkan sampai renovasi bangunan. “Seharusnya Pemkot membeli bangunan tersebut atau minimal merawatnya jika pemilik bangunan cagar budaya tidak menjualnya,” tambahnya.

Ia menyarankan, sudah seharusnya Pemkot Surabaya membeli bangunan-bangunan cagar budaya agar bisa merawat sepenuhnya. “Agar tidak terjadi lagi pembongkaran yang telah dilakukan pemilik bangunan cagar budaya,” tandasnya.

Sementara, Anggota Tim Cagar Budaya Kota Surabaya Prof Dr Aminuddin Kasdi mengatakan, sampai saat ini belum ada kebi-

jakan dari Pemkot Surabaya untuk memberikan Surat Keputusan (SK) kepada pemilik Bangunan Cagar Budaya (BCB) di Surabaya.

Karena itulah, seringkali pemilik BCB kesulitan mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap bangunan bersejarah yang seharusnya dilindungi itu. Apalagi bangunanbangunan ini akan diwariskan serta bisa diperjualbelikan.

Kasdi mengatakan, SK bagi pemilik BCB sebenarnya sangat penting diberikan.

“Mestinya dapat SK meskipun selektif. Selama ini tidak ada.

Akibatnya, pemilik BCB menjadi acuh, dan lebih banyak yang tidak tahu, bangunannya ini tergolong BCB golongan apa.

Pemilik juga tidak tahu, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap bangunan itu,” katanya.

Bahkan, Kasdi mengaku sudah pernah mengusulkan hal ini kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya. Kasdi yang tergabung dalam Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) mengusulkan, agar SK-SK Cagar Budaya yang telah tercetak difotokopi, kemudian Bappeko yang mengedarkan kepada para pemilik BCB. “Saat itu saya sampaikan, karena ini

demi kepentingan bersama. Tapi tidak direspons dengan baik oleh Bappeko,” ujarnya.

Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah (PR) Pemkot Surabaya berkaitan pelestarian bangunan cagar budaya (BCB) di Surabaya. Pertama, Pemkot Surabaya perlu segera mengklasifikasi bangunan cagar budaya karena belum semuanya terklasifikasi. “Kedua, membuat aturan lanjutan mengenai pemberian insentif kepada pemilik BCB,” urainya.

Insentif pemilik BCB memang sudah termuat di Perda Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang pemeliharaan bangunan cagar budaya. Kasdi mengatakan, agar pemilik BCB bisa mendapat insentif untuk pemeliharaan bangunan (berupa diskon Pajak Bumi dan Bangunan/PBB sebesar 50 persen) harus mengajukan ke Pemkot.

“Ada pengajuan dari pemilik, lalu ada penilaian dari Pemkot.

Apakah pemilik merawat betul atau tidak. Seperti BCB Pusura itu dapat, karena sudah mengajukan dan pemiliknya setelah dinilai, mau merawat,” katanya kepada Minggu (15/5/2016).

Pengawasan pemugaran, menurut Kasdi, seharusnya wewenang dari Satpol PP Kota Su-

rabaya. Sedangkan pengawas bangunan, bila tidak sesuai dengan rekomendasi Tim Cagar Budaya, ada di Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (DPUCKTR).

“Contohnya, sekitar 2002 lalu tim cagar budaya menemukan ada penyimpangan renovasi bangunan Sari Agung menjadi Tunjungan Center, di selatan Siola.

Rencana tidak sesuai dengan di lapangan,” ujarnya.

Hal-hal seperti ini, kata Kasdi, menunjukkan lemahnya koordinasi antar instansi Pemkot Surabaya.

Sehingga dia merekomendasikan agar pihak-pihak instansi di tubuh Pemkot, duduk satu meja dengan Tim Cagar Budaya untuk membicarakan hal ini.

“Tapi seringkali, ketika kami mengundang Pemkot, yang datang hanya pesuruhnya yang tidak terlalu mengerti mengenai BCB. Jadinya kan enggak nyambung,” katanya.

Itulah beberapa PR Pemkot Surabaya yang harus segera dikerjakan. Kalau tidak, nasib 273 BCB yang ada di Surabaya tidak akan jauh berbeda dengan Bangunan Stasiun Pemancar Radio Barisan Pemberontakan Republik Indonesia (RBPRI) Bung Tomo di Jalan Mawar Q geh nomor 10.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Pangdam Beri Pembekalan pada Taruna Akademi TNI dan Akpol Tingkat I Surabaya, Bhirawa Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi memberikan pembekalan kepada peserta latihan Bhineka Eka Bhakti Taruna Akademi TNI dan Akpol Tingkat I Tahun Pelajaran 2014/2015, sejumlah 785 Taruna Taruni yang terdiri dari Taruna Taruni Akmil, Taruna Taruni AAL, Taruna Taruni AAU dan Taruna Taruni Akpol, Senin 16 Mei 2016 bertempat di Balai Prajurit Kodam V/ Brawijaya Jalan Raden Wijaya Surabaya.

Danjen Akademi TNI dalam sambutannya mengatakan bahwa, latihan ini merupakan salah satu dari kurikulum dalam pendidikan integratif Taruna Akademi TNI dan Polri Tingkat I. Tujuan Bhineka Eka Bhakti adalah untuk memberikan pembekalan tentang peran, tugas pokok dan fungsi satuan yang dikunjungi.

Rangkaian kegiatan Bhineka Eka Bhakti Taruna Akademi TNI dan Akpol Tingkat I Tahun Pelajaran 2015/ 2016 ini berlangsung mulai tanggal 16 – 20 Mei 2016. Pangdam V/Brawijaya dalam pembekalan kepada para Taruna dan Taruni TNI dan Kepolisian mengatakan bahwa, kegiatan ini sangat penting dan berarti bagi para Taruna, untuk memberikan data awal tentang profil TNI baik TNI AD, TNI AL maupun Q bed TNI AU serta POLRI.Q

Tegaskan Aturan Limbah Berbahaya, BLH Jatim Kumpulkan Transporter Limbah B3 Pemprov, Bhirawa Pembuangan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun, red) masih kerap terjadi. Beberapa kasus pembuangan limbah B3 masih dijumpai di Jawa Timur. Kondisi tersebut juga mengundang keprihatinan berbagai kalangan masyarakat.

Upaya agar tidak terjadi kasus yang sama ke depannya, Selasa (17/5) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim bersama Polda Jatim berencana mengumpulkan seluruh transporter limbah B3 yang ada di Jatim.

Kepala BLH Jatim, Bambang Sadono mengatakan, rapat yang telah direncanakan jauh hari ini untuk menegaskan agar transporter limbah B3 tidak membuang limbah secara sembarangan. Saat ini, BLH Jatim masih mengumpulkan 34 transporter limbah B3 yang tercatat pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Jika ada transporter limbah B3 yang ketahuan membuang limbah sembarangan, maka ke depannya akan ada Q rac sanksi tegas dari pihak kepolisian.Q

gat/bhirawa

Empat orang terjebak dalam lift di gedung DPRD Surabaya saat listrik padam usai sidang paripurna, Senin (16/5).

Listrik Padam, 4 Orang Terjebak di Lift DPRD Surabaya DPRD Surabaya, Bhirawa Empat orang sempat terjebak dalam lift gedung DPRD Surabaya usai mengikuti Sidang Paripurna , Senin(16/5) akibat listrik mati.

Untungnya keempat orang tersebut bisa dikeluarkan dari lift beberapa menit setelahnya.

Sidang paripurna kemarin dengan agenda pandangan umum Fraksi terkait Perda Kawasan tanpa Rokok dan pencabutan Perda no 11 tahun 2012 tentang restribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Rapat paripurna dihadiri oleh hampir seluruh anggota dan jajaran Pemkot Surabaya, sementara posisi Walikota yang konon masih berada di luar negeri diwakilkan kepada

Whisnu Sakti Buana Wawalikota Surabaya, dan berjalan lancar hingga selesai dengan waktu sekitar 1,5 jam.

Kemudian Whisnu Sakti Buana meninggalkan ruang sidang paripurna dengan menggunakan sarana lift gedung DPRD Surabaya menuju lantai dasar. Namun setelah Wawalikota ini sampai dilanti dasar dan berjalan menuju ke kendaraan dinasnya, tiba-tiba listrik padam.

Padamnya listrik ini, spontan menhebohkan situasi di gedung DPRD Surabaya, karena ada kabar jika 4 orang sedang terjebak didalam lift yang berhenti tidak pada posisinya.

Empat orang itu adalah Wanto (Pamdal), Agus basuki (Pamdal), Solekan (kontituen PDIP) dan satu

orang tamu yang belum diketahui namanya. Ke-empat orang ini sempat panik ketikan lift yang ditumpanginya mendadak berhenti.

Agus Basuki yang posisinya didalam lift berusaha menghubungi anggota pamdal lain melalui ponselnya, namun gagal. Tetapi anggota pamdal bernama Wanto berhasil menghubungi Budijono koordinator Pamdal DPRD Surabaya untuk meminta pertolongan.

Tidak membutuhkan waktu lama, seluruh anggota pamdal dan sejumlah orang yang berada di sekitar lift turut berusaha menolong 4 korban yang terjebak didalamnya dengan cara mencongkel pintu lift untuk mengetahui posisi box lift.

Setelah berhasi melihat posisi box lift, sejumlah orang berusaha menarik tali penarik lift secara manula (dengan tangan) agar bisa diposisikan ke dekat pintu keluar. Misipun berhasilo dan ke-empat korban berhasil diselamatkan.

Dengan kondisi yang masih bergetar lantar panik saat terjebak di dalam lift yang idak bergerak, Agus Basuki menceritakan kondisinya saat itu “Saya hanya merasakan tiba tiba lift berhenti, lampu mati dan pengab, tentu saja kami panik dan berusaha menelpon tapi nggak bisa, namun beberapa saat kemudian Wanto berhasil menghunbungi pak Budijono koordinator Pamdal, Alhamdulillah Q gat kami bisa keluar,” ucap Basuki.Q

Peserta BSBI dari 12 Negara Belajar Seni Budaya Pemkot, Bhirawa Kota Surabaya kembali terpilih sebagai “tuan rumah” program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) atau Indonesian Arts and Culture Scholarship untuk tahun 2016.

Selama 14 pekan ke depan atau sekitar tiga bulan, sebanyak 12 peserta BSBI dari 12 negara, akan belajar tentang seni budaya di Surabaya.

Senin (16/5) kemarin, ke-12 peserta BSBI tersebut diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Balai Kota Surabaya.

Turut mendampingi mereka, Kepala Subdit Sosbud Direktorat Diplomasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementrian Luar Negeri RI, Tangkuman Alexander.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Sura-

baya, Wiwiek Widayati menyampaikan selamat datang kepada 12 peserta program BSBI tersebut.

“Atas nama Pemkot Surabaya, saya menyampaikan selamat datang di Surabaya.

Selamat mempelajari seni budaya di Surabaya,” ujarnya.

Menurut Wiwiek, peserta program BSBI tersebut datang di saat yang tepat. Sebab, selama Mei ini, Pemkot Su-

rabaya mengadakan berbagai macam kegiatan seni budaya untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-723.

Diantaranya Culture Parade and Flower (pawai budaya dan bunga) yang akan digelar pada Minggu (22/5). Lalu, Festival Rujak uleg yang digelar sepekan kemudian.

“Ada banyak kegiatan di Surabaya. Kalian nanti bisa

ikut perform di acara Culture Parade and Flower. Juga bisa gabung di acara Festival Rujak Uleg,” sambung Wiwiek.

Sementara Kepala Subdit Sosbud Direktorat Diplomasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementrian Luar Negeri RI, Tangkuman Alexander mengatakan, program BSBI diadakan setiap tahun sekali.Q dre

Nelayan Bulak Pastikan Dukung Sukseskan Festival Kenjeran Surabaya Masyarakat nelayan sekitar Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak bertekad ikut serta mensukseskan Festival Kenjeran Surabaya yang digelar Sabtu (21/5) besok. Kesiapan ini disampaikan komunitas nelayan Bulak kepada ketua Pantia acara Festival Kenjeran, Riswanto, Senin(16/5).

Ibu-ibu nelayan Kenjeran ini mengaku, dengan memperkenalkan wilayah Bulak Kenjeran beserta produkproduk UMKM yang telah dihasilkan, berarti ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitarnya.

“Terus terang dengan banyaknya kegiatan yang akan diadakan di tempat kami, sangat membantu perekonomian kami. Kalau hasil ikan selama ini hanya dinikmati warga sekitar, tapi dengan acara nanti bisa dinikmati warga se-Sura-

baya,” ujar Rusmania, salah satu penjual ikan yang terlibat dalam kegiatan bakar ikan, Senin (16/5).

Dijelaskan olehnya, Rusmania mewakili ibu-ibu nelayan lainnya sangat berterima kasih lantaran dilibatkan dalam kegiatan yang juga perayaan Hari Jadi Kota Surabaya tersebut. Selama ini, masyarakat sekitar Bulak merasa tak mendapatkan perhatian penuh karena dianggap masyarakat pinggiran.

“Itu mungkin dulu, dan

kami merasakan. Karena merasa dianaktirikan. Sejak kami punya wakil rakyat yang betul-betul dari wilayah Bulak, alhamdullilah kami diperhatikan. Kami sangat berterima kasih dengan Bang Ris yang cukup punya kepedulian di Bulak,” sambung Yatipah.

Dalam even bertajuk ‘Festival Band Pantai Kenjeran dan Makan Ikan Bersama Warga Surabaya’ ini, ibu-ibu nelayan akan all out untuk memeriahkan acara yang digeber mulai pagi hingga malam.

“Pokoknya, kami tidak ingin mengecewakan. Kita sudah mendapat rezeki, bisa nonton Koes Plus. Kan senang, bakar ikan sambil menikmati musik,” sahut Sulastri.

Sementara itu, Riswanto, S.Kom, Mi.Kom, selaku Ke-

tua Panitia mengatakan, jelang digebernya kegiatan, segala persiapan yang dilakukan sudah semakin matang. “Sudah 80 persen persiapan acaranya. Tanpa adanya campur tangan masyarakat sekitar, acara ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Makanya, kami sangat bersyukur mendapat support luar biasa dari ibuibu ini,” ujar anggota DPRD Surabaya yang juga Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Bulak.

Sekitar lokasi, sejumlah baliho, spanduk dan umbulumbul sudah mulai terlihat menghiasi beberapa ruas jalan. Bahkan alat pembakar ikan sepanjang 50 meter sudah disiapkan di sekitar kantor sekretariatan Q gat Pantai Mentari.Q

Ketua Panitia, Riswanto menjelaskan kepada ibu-ibu nelayan terkait teknis kegiatan.

gat/bhirawa

SURABAYA

Selasa Pahing 17 MEI 2016

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Penegakan Hukum Lantas Jelang Idul Fitri 1437 H

Operasi Patuh Semeru 2016 Wujudkan Kamseltibcar Lantas Jatim Polda Jatim, Bhirawa Selama 14 hari mendatang, terhitung mulai tanggal 16-29 Mei 2016 masyarakat diimbau untuk menciptakan situasi Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar Lantas). Pada Operasi Patuh Semeru 2016 serentak di Indonesia, Polda Jatim turut menghimbau warga Jatim agar mewujudkan Kamseltibcar Lantas.

Pada apel kesiapan pasukan di Mapolda Jatim, Senin (16/5), bertindak sebagai Inspektur Apel Wakapolda Jatim Brigjen Pol Gatot Subroto memimpin sebanyak 2.653 personel Polda Jatim beserta jajaran. Adapun rinciannya yakni 240 personel Polda Jatim, 2.413 personel jajaran Polda Jatim, dan personel dari Dinas Perhubungan (Dishub)

serta POM TNI. “Operasi Patuh Semeru 2016 ini merupakan bentuk sosialisi penegakan hukum yang sifatnya edukatif bagi masyarakat agar tertib lalu lintas sehingga terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga guna mewujudkan Kamseltibcar Lantas jelang Idul Fitri 1437 H di wilayah Jatim,” kata Wakapolda Jatim Brigjen Pol Gatot Subroto usai apel kesiapan pasukan, Senin (16/5).

Lanjut Gatot, Operasi Patuh Semeru merupakan persiapan cipta kondisi jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Nantinya pada saat musim mudik akan dilanjutkan dengan Operasi Ketupat Semeru 2016 guna pemantauan arus mudik dan arus

balik masyarakat Jatim. Petugas, lanjut Gatot, diutamakan untuk mengedepankan penegakan hukum lantas secara preemtif dan preventif serta memberika edukasi bagi masyarakat maupun pengguna jalan untuk tertib lalu lintas.

Selin itu, pengecekan personel pada Operasi Patuh merupakan awal dari persiapan dalam menghadapi mu-

sim arus mudik Lebaran bulan mendatang. Sebab, jumlah pelanggaran di Jatim tahun 2014 dan 2015 terdapat penurunan sebesar 16%. Dengan adanya Operasi ini, Gatot berharap agar angka kecelakaan lalu lintas bisa turun antara 10-15%.

“Tahun 2015, jumlah kecelakaan di Jatim tercatat sekitar 2800 kejadian.

Dengan adanya Ope r a s i P a t u h Semeru, diharapkan kejadian laka lantas dapat menurun sehingga masyarakat dapat men-

jaga keselamatan dan kemananan dalam rangka bulan Ramadan dan Idul Fitri mendatang,” ungkap Gatot.

Ditanya terkait focus pada Operasi Patuh, pria yang pernah menjabat sebagai Karo Provost polri ini memaparkan, adapun focus maupun pusat Operasi Patuh ditempatkan siseluruh jalur, termasuk perlintasan jalan tol dan jalur alteri di wilayah Kabupaten Jatim.

Nantinya, seluruh perso-

nel Polres jajaran akan ditempatkan di titik focus operasi.

“Bagi masyarakat, diharapkan bisa memahami dan mendukung Operasi Patuh Semeru 2016.

Dengan adanya ketertiban masyarakat dan disiplin masyrakat terhadap lalu lintas, setidaknya bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas serta menekan angka kerugian materiil dari kecelakaan tersebut,” pungkas Wakapolda Jatim.Q bed

bed/bhirawa

Persiapan personel Polda Jatim beserta personel wilayah jajaran dalam pembukaan Operasi Patuh Semeru 2016 di wilayah Jatim, Senin (16/5) di Mapolda Jatim.

US SD Lancar, Prestasi Harus Lebih Baik Pemkot, Bhirawa Hari pertama pelaksanaan Ujian Sekolah (US) SD/MI di Surabaya tampak berjalan tanpa kendala. Mata ujian Bahasa Indonesia yang disajikan dengan metode Paper Based Test (PBT) juga dikerjakan dengan baik oleh peserta.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti menuturkan, dari pantauan yang dilakukannya kemarin telah berlangsung tertib dan lancar, Senin (16/5). Karena itu, pihaknya berharap kondisi ini dapat menjadi pendorong agar hasil nilai US SD/MI di Surabaya lebih baik. Harapan ini cukup mendasar, sebab tahun lalu, hasil nilai US di Surabaya cukup memprihatinkan jauh dibawah kabupaten/kota lain di Jatim.

“Rata-rata nilai SD masih kalah dengan SMP dan SMA. Tahun ini prestasi itu harus ditingkatkan,” katanya. Seperti diketahui, tahun lalu dari 78 rayon penyelenggara US SD/MI se Jatim, dua rayon milik Surabaya berada di peringkat ke 45 dan 77.

Sementara itu, Kepala SDN Ketabang I Siti Rahayu mengaku telah mempersiapkan siswanya jauh-jauh hari

untuk menghadapi ujian.

Mulai dari bimbingan belajar hingga tryout sudah dilakukan secara optimal. Demikian juga dengan istighosah dan doa bersama. “Supaya berkah dan prestasinya lebih baik,” imbuhnya.

Sebelum ujian, para siswa dikumpulkan terlebih dulu di aula sekolah. Selain doa bersama dan mendapat motivasi, mereka juga diberi perlengkapan tulis untuk ujian. Mulai dari pensil, penghapus, penggaris, serta map sebagai alas.

“Ini upaya sekolah supaya tidak ada siswa yang lupa dan tertinggal,” katanya.

Siti mengatakan, dalam ujian sekolah, SDN Ketabang 1 menjadi sekretariat subrayon 1 kecamatan Genteng. Artinya, sebanyak 19 sekolah yang ada di wilayah subrayon 1 harus mengumpulkan lembar jawaban komputer (LJK) di SDN

tam/bhirawa

Pantauan US SD/MI hari pertama di Surabaya berjalan lancar dan tanpa kendala. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki prestasi hasil US di Surabaya dari tahun lalu.

Ketabang 1. Selanjutnya, mikian, pihaknya tetap mesatu jam usai ujian, LJK ngingatkan kepada para petersebut harus diserahkan ngawas untuk selalu disiplin kepada Dinas Pendidikan dan jujur menjaga ujian. TerSurabaya. “Anak-anak me- masuk, memantau pengisian ngerjakannya bukan diarsir, LJK baik tentang isian identapi disilang,” jelasnya. titas maupun jawaban. “KaHari ini, Selasa (17/5) sis- rakter tinggi paling utama, wa akan ujian matematika. mudah-mudahan nilainya Siti berharap, para siswa juga memuaskan,” jelasnya. tidak terlalu khawatir dengan Sementara itu, ujian sekosoal-soal yang akan dihadapi. lah di SLB Yayasan PenPihaknya sudah menyam- didikan Anak Buta (YPAB) paikan kepada para orang tua juga terpantau lancar. Keagar tetap menjaga kondisi pala SLB YPAB Nurul Giputra-putrinya. Kendati de- mawati mengatakan, ada 11

siswa yang ikut ujian. Setiap siswa didampingi oleh guru pendamping. Ada juga pengawas yang turut memantau kelancaran ujian. “Sebelum ujian, mereka juga ada tryout, latihan soal, dan tambahan pelajaran. Kami sudah maksimal,” katanya.

Kemarin, selama ujian, masing-masing siswa membaca sendiri soal-soal dengan huruf braille yang diterimanya. Bagi mereka yang kurang paham dengan soal-soal tertentu, guru pendamping akan membantu. Nurul mengakui, dalam soal braille kesalahan kerap terjadi. “Biasanya kesalahan penulisan, mungkin ada yang salah titik, dan sebagainya,” tuturnya.

Terlebih lagi hari ini. Pada ujian matematika, guru pendamping harus lebih siap.

Menurut dia, huruf braille seperti sandi morse yang jika salah titik menimbulkan arti yang berbeda. Karena itulah para guru pendamping harus benar-benar mendampingi siswanya. “Soal-soal dibagikan pas kepada siswa. “Tidak ada soal cadangan, sudah tiga tahun ini tidak lagi ada soal cadaQ tam ngan,” pungkasnya.Q

Masyarakat Waspadai Lupus Eritematosus Sistemik Surabaya, Bhirawa Penyakit Lupus Eritematosus Sistemik (LES) atau penyakit Lupus, perlu mendapat perhatian banyak pihak. LES dapat menyebabkan seseorang mengalami kematian. Pernyataan ini disampaikan Anggota Ikatan Dokter Indonesia

yang juga Sub Bagian Penyakit Dalam RSUD dr Soetomo (IDI) Joewono Yuliasih.

Joewono menjelaskan, selain LES, juga ada beberapa jenis lupus lainnya seperti halnya Lupus Diskoid, dan Lupus Obat. Lupus obat, timbul akibat efek samping obat akan sembuh

sendiri dengan memberhentikan obat terkait. Lupus diskoid adalah lupus kulit dengan manifestasi beberapa jenis kelainan kulit.

Sedang LES dapat menimbulkan komplikasi seperti lupus otak, lupus paru-paru, lupus pembuluh darah jariJari tangan atau kaki, lupus

kulit, lupus ginjal, lupus jantung, lupus darah, lupus otot, lupus retina, lupus sendi, dan lain-lain.

Lupus diketahui sebagai penyakit otoimun, yaitu penyakit yang muncul karena sistem kekebalan tubuh berlebihan, yang justru mengganggu kesehatan

tubuh. Antibodi tersebut bukannya menyerang virus, kuman atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh, justru menyerang sistem kekebalan sel dan jaringan tubuh sendiri. Lupus juga dikenal sebagai si peniru ulung karena sering menyeQ dna rupai penyakit lain.Q

Gus Ipul Minta RS Tingkatkan Pelayanan Surabaya, Bhirawa Membludaknya pasien di layanan kesehatan ditambah kepadatan jumlah keluarga pasien yang menjenguk, diharapkan tidak terjadi jika rumah sakit memperhatikan kulture. Selain menangani pasien, RS juga di tuntut untuk memperhatikan keluarga pasien sebagai bentuk peluang.

Menurut Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf keluarga penjenguk pasien dapat menjadi potensi jika ditata dan dikelola dengan baik. Gus Ipul mengajak layanan kesehatan merubah stikma, dari yang sebelumnya menganggap sepele penjenguk, untuk menempatkan mereka sebagai sarana promosi.

“Jadi selain RS tidak ragu layani pasien. RS harus perhatikan kulture, Bagaimana RS melayani keluarga pasien. Banyak ya RS yang memandang sepele penjenguk, ini potensi, ini bisa sarana promosi bagi masyarakat lainnya,” ungkap Gus Ipul disela pencanangan Bore Pile Gedung Medical Center 5 Lantai Rumah Sakit Islam (RSI) Surabaya.

Diakui Gus Ipul di era masyarakat ekonomi Asean seperti sekarang ini rumah sakit di tuntut untuk melakukan inovasi agar tidak ditinggalkan pasien.

Langkah memberdayakan keluarga penjenguk pasien dirasa cara jitu untuk menarik masyarakat yang sakit untuk berobat di dalam negeri. “Tidak hanya pasien, bagaimana penjenguk dapat fasilitas,” urainya.

Gus Ipul juga berharap layanan kesehatan tidak hanya mementingkan untung semata, ada hal lebih penting dilakukan yakni bagaimana pasien mendapatkan penanganan tanpa ditanya terlebih dulu apakah pasien itu mempunyai uang atau tidak.

Gus Ipul juga meminta rumah sakit mempunyai tata kelola rumah sakit yang jelas. Mulai perizinan, IPAL, dan pembusngan limbah rumah sakit harus jelas agar tidak ada yang saling dirugikan.Dicont ohk an G us I pul m enum puk ny a k eluar ga pas ien dapat terlihat di RSUD dr Soetomo Surabaya, tidak jarang keluarga pasien membawa tikar hanya untuk menunggu keluarga yang sakit. Ini terang Gus Ipul merupakan hal yang buruk, karena itu perlu adanya Q dna pembenahan.Q

Miras Oplosan Seharga Rp 150-250 Ribu

Awas, Peredaran Miras Import Oplosan Diedarkan ke Malang Unit Crime Hunter Polsek Karangpilang berhasil mengamankan ratusan miras import oplosan dari tangan tersangka ST (38) warga Jl Kemlateng Karangpilang, Surabaya. Parahnya lagi, miras oplosan milik ST diedarkan di café-café wilayah Malang.

Kapolsek Karangpilang Kompol Eko Widodo mengatakan, penangkapan tersangka berdasarkan informasi dari masyarakat. Setelah melakukan pemantauan, Minggu (15/5) lalu petugas berhasil mengamankan tersangka di rumahnya. Selain tersangka, petugas turut mengamankan ratusan botol miras import yang hendak dioplos.

“Penangkapan ST merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat. Sehubungan dengan adanya bulan Ramadan nanti, kami

melakukan cipta kondisi di wilayah hukum Polsek Karangpilang terutama terkait miras. Terlebih miras milik ST ini beredar di kawasan Malang,” kata Kapolsek Karangpilang, Kompol Eko Widodo, Senin (16/5).

Dari pengakuan awal tersangka, lanjut Eko, ST mengaku baru melakukan bisnis miras oplosan selama dua bulan. ST juga mengaku mendapat tawaran dari Puji yang menyuplai botol miras untuk kemudian dioplos.

Awalnya ST mendapat barang jadi dari Puji, hingga ST

diajari cara mengoplos miras oplosan dan menjualani bisnisnya sendiri.

Adapun bahan campuran dalam miras oplosan ini adalah Alkohol, Pocari Sweat, Sprite, Air Galon Aqua, Pewarna Makanan, dan Prambose perasa. Sambung Eko, ST menual miras import oplosannya seharga Rp 150-250 ribu. Kepada petugas ST mengaku menujual miras oplosan miliknya di kawasan Malang dan dijual kepada perorangan yang membutuhkan.

“Sampai saat ini kami masih melakukan penyelidikan terhadap penyuplai botol yang ada di kawasan Malang,” tegas Eko. Sementara itu, kepada wartawan ST mengaku, dirinya diajari oleh Puji untuk mengoplos miras import

Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan diantaranya 61 botol miras merk Chivas Rega, 13 botol miras merk Hennessy, 14 botol miras merk Martell, 2 botol miras merk Black Label, 5 botol miras merk Absolud Vodka, 41 botol kosong miras merk Jack Daniel, 28 botol kosong miras merk Red Label, 52 tutup botol minuman keras, 2 derigen alcohol 30 liter, 8 botol prambose perasa makanan, 4 botol pewarna makanan, dan 3 botol Pocari Sweat ukuran 2 liter.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 62 ayat 1 huruf a UU RI No 8 bed/bhirawa tahun 1999 tentang perlinKapolsek Karangpilang Kompol Eko Widodo saat menunjukkan miras import oplosan buatan tersangka ST, Senin (16/5). dungan konsumen atau Pasal tersebut. Saat wilayah pen- perorangan dan dijual di café- wilayah Malang dan kepada 136 UU RI No 18 tahun 2012 jualan miras miliknya, ST café yang berada di kawasan orang yang membutuhkan tentang pangan atau Pasal mengaku menjual kepada Malang. “Saya jual di café miras itu,” ungkap ST. 204 ayat 1 KUHP.Q bed

4

OPINI Golden shake-hand yang Mensejahterakan

Tajuk

Ekstremisme Tidak Laku PENYEBARAN paham ekstremis, kanan maupun (lebihlebih) kiri, tidak akan laku. Sudah terbukti, ekstremisme dan radikalisme selalu memperoleh perlawanan sosial dari masyarakat luas. Begitu pula negara (jajajaran keamanan dan ketertiban), akan menindak tegas. Kewaspadaan nasional menciptakan situasi kondusif ke-Indonesia-an, yang peka terhadap penyusupan ekstremisme. Siaga membentuk barisan pengamanan swakarsa.

Peristiwa rusuh sosial dekade 1920-an, 1948, 1965, dan ekstremisme dekade awal abad XXI, menyebabkan masyarakat waspada dan peka. Beberapa bukti kekejaman ekstrem kiri tahun 1965 juga sudah terungkap. Kuburan masal di berbagai tempat telah ditemukan. Sejarah pembunuhan gubernur Jawa Timur RMT Soerjo, di Kedung-galar, Ngawi (Jawa Timur), terasa masih membekas kuat. Begitu pula tragedi Bali I dan II, diperingati di berbagai negara.

Segenap masyarakat telah coba melupakan masa lalu, kembali hidup bersama tanpa kebencian. Terhadap keturunan (anak maupun cucu) mantan napi politik, tidak dibebani “dosa turunan.” Tidak ada larangan menjadi anggota DPR, DPRD, serta menjadi Menteri, maupun menjadi Kepala daerah. Bahkan pada era 1980-an, sudah banyak keluarga mantan napi politik yang “dimaafkan,” dan menjadi pejabat publik.

Penghapusan “dosa turunan” sudah direalisasi, banyak keturunan mantan napi ekstrem kiri maupun kanan, memperoleh hak asasinya. Hal itu juga dijamin oleh konstitusi.

Tercantum pada UUD pasal 28A sampai 28J. Tidak tanggung-tanggung terdapat 25 klausul. Seluruhnya menjamin hak setiap orang warga negara secara equal (setara). Sejak awal tahun 2000-an, tidak ada lagi “tanda khusus” pada kartu identitas (KTP, kartu tanda penduduk) Tetapi masih terdapat beberapa kelompok yang coba “menggertak” kerukunan, berdalih hak asasi manusia. Ada pula “gertakan” kepada pemerintah, untuk meminta maaf kepada korban Gestapu 1965. Ironisnya, beberapa politisi (anggota parlemen pula), terlibat provokasi sosial. Bahkan beberapa pihak coba menyusupkan ajaran terlarang (komunisme) ditengah masyarakat. Misalnya, melalui grup band lokal (di kampung) dengan menyanyikan lagu genjer-genjer, yang identik dengan partai terlarang.

Pelantunan genjer-genjer, oleh band di lapangan Majapahit, kota Mojokerto (Jawa Timur), terjadi pada akhir pekan lalu.

Ini patut diwaspadai sebagai aksi sistemik, dimulai dari cobacoba. Bersyukur, aparat kepolisian cukup peka. Namun tindakan kepolisian tidak cukup membuat jera. Sebab sebenarnya, genjer-genjer, merupakan sindiran dan sinyal (perintah) bakal terjadinya kudeta dengan korban jiwa cukup banyak.

Syair-nya menuntun ke arah makna banyaknya jiwa yang di-korban-kan. Seperti genjer (sejenis tanapan perdu) yang berserakan. Syair-nya (secara sastra) tidak indah, mengalur pada bahasa paling kasar masyarakat kelas bawah (simbol proletar). Lagunya juga sangat sederhana, seperti sekadar bergumam. Sehingga pelantunan genjergenjer oleh band orang dewasa, tidak boleh dianggap sekadar iseng. Melainkan harus dianggap sebagai provokasi sosial sistemik bangkitnya ekstrem kiri.

“Gertakan” ekstrem kiri, dalam lima tahun terakhir terasa makin sistemik. Inilah yang menyebabkan presiden memanggil Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BIN, dan Kepala Staf TNI-AD. Rapat terbatas bidang hukum dan keamanan membahas lambang-lambang komunisme yang kembali marak di Jakarta dan beberapa daerah. Termasuk penjualan baju kaus berlogo palu-arit.

Bersyukur, aparat negara bidang hukum dan keamanan masih berpatokan pada Ketetapan MPRS Nomor 25 tahun 1966. TAP MPR ini berisi larangan PKI sebagai organisasi terlarang. Serta larangan menyebarkan paham ajaran komunisme. Bahkan TAP MPR tidak dapat dibatalkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi). TAP MPR hanya bisa dicabut melalui TAP juga, dalam sidang MPR. Maka seluruh aparat negara (dan rakyat) wajib mematuhi ketetapan MPR. Sehingga pengingkaran terhadap TAP MPR, bukan hanya sekadar pidana biasa, melainkan dapat dianggap sebagai makar.

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Waspadai Ancaman Penyakit Jantung PENYAKIT jantung mengancam masyarakat strata ekonomi bawah akibat gaya hidup tidak sehat. Kalau dulu orang mengidap jantung pasti orang berduit, namun saat ini petani, buruh bangunan dan pedagang kaki lima juga terserang jantung. Sebagian besar penderita jantung itu masyarakat ekonomi kelas bawah sehingga menjadikan beban ekonomi bagi anggota keluarga.

Pengobatan terapi jantung dilakukan seumur hidup guna meningkatkan kualitas hidup juga memperpanjang usia harapan. Karena itu, pihaknya mengoptimalkan pelayanan kesehatan dasar dengan membentuk Pos Pembinaan Terpadu (Pospindu) di 42 Puskesmas untuk mendeteksi penyebaran penyakit tidak menular (PTM).

Kami berharap masyarakat dapat mendatangi Pospindu guna mengetahui kasus penyebaran PTM, seperti jantung, diabates, dan darah tinggi. Saat ini penderita jantung tidak mengenal strata ekonomi, bahkan petani, buruh bangunan dan PKL juga terserang jantung. Penyebaran penyakit jantung tersebut akibat dampak pembangunan sehingga bisa mengubah pola hidup tidak sehat, seperti petani pergi ke sawah atau ladang sudah menggunakan sepeda motor juga mudahnya mendapatkan rokok di warung-warung.

Pemicu tingginya penyakit jantung akibat kebiasaan merokok, mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak juga goreng-gorengan yang minyaknya sudah menghitam pekat. Selain itu juga makanan siap saji dan instan yang terkontaminasi bahan pengawet juga minuman keras.

Kebiasaan pola hidup tidak sehat itu hingga menyebabkan orang terserang penyakit jantung. Kami minta masyarakat dapat mengubah pola hidup sehat agar terhindari dari penyakit yang membahayakan, diantaranya itu jantung dan darah tinggi serta diabetes. Untuk menghindari penyakit jantung, kata dia, antara lain cukup tidur, rajin berolah raga, makanan sayur, mengkonsumsi buah-buahan dan perbanyak minum air putih.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Selasa Pahing, 17 MEI 2016

Tidak Takut Pensiun Dini 2012, Kemenpan RB, memperkirakan hanya 5% PNS memenuhi kompetensi. Artinya, dari sekitar 5 jutaan pegawai negeri di pusat, propinsi dan Pemkab serta Pemkot, hanya 235 ribu personel yang kompeten. Pernyataan itu bagai warning keras Oleh : untuk seluruh PNS, S. Mahargono laksanakan di berbamulai eselon I (gogai BUMN lainnya. longan IV-E), hingga Terutama BUMN pangkat golongan yang telah melaksanaIII (Penata) dan II kan manajemen profesional, dan (pelaksana). Sedangkan golongan I, berkelas dunia. Antaralain jajaran mungkin telah memenuhi standar telekomunikasi. Sedangkan BUMN kompetensi. jajaran sektor pertanian, ke-energiPadahal profesionalisme dan an, masih setengah hati melaksanakompetensi menjadi persyaratan kan pensiun dini atas permintaan pengangkatan PNS dalam setiap sendiri. Dan terbukti BUMN sektor jabatan. Hal itu menjadi amanat UU ke-pertanian, belum memberi pengNomor 43 tahun 1999, pasal 17 ayat hasilan memadai kepada negara.

(2). Begitu pula untuk mengurus Masih banyak yang merugi. Dalam kepangkatan (kenaikan), sulitnya hal ini, beberapa Kementerian dan setengah-mati. Kriteria lainnya Lembaga, juga “merugi” karena meliputi masa kerja cukup panjang banyaknya pegawai. (rata-rata minimal 4 tahun), syarat kecakapan, tidak pernah menyalahi Pegawai Tidak Kompeten hukum dan perundang-undangan Jumlah pegawai (terutama yang berlaku. Juga persyaratan struktural), niscaya menuntut konketerpaduan dalam team-work serta sekuensi logis. Diantaranya biaya keadministrasian. Belum lagi faktor mamin (makan-minum), biaya lisPDLT (pengabdian, dedikasi, loyalitrik, dan berbagai tunjangan struktas dan tidak cacat kinerja) dengan tural yang tidak murah. Misalnya, parameter yang tak dapat dilihat. tunjangan wajib yang berupa gaji Pada masa kini, PNS sebagai ke-13 dan ke-14, serta biaya penunsur aparatur negara telah dididikan. Seluruhnya dibebankan paradigma-kan sebagai “pelayan” kepada APBN dan APBD. Karena masyarakat. Posisi ini merupakan itu, aparatur struktural dibatasi amanat pasal 3 ayat (1) UU 43 sampai usia 58 tahun. Sedangkan tahun 1999. Secara filosofis, pegawai fungsional sampai 60 taukuran keberhasilan kinerja lebih hun. Guru, dokter, bidan, perawat, ditentukan oleh tingkat kepuasan dan pustakawan, digolongkan sebamasyarakat. Dengan demikian, gai aparatur fungsional. parameter utamanya bukan hanya Namun pengeluaran negara standar-standar administratif, memasih sangat besar. Karena itu lainkan lebih pada sikap (mental) dianggap perlu digagas pengudalam melaksanakan pekerjaan. rangan ASN (PNS). Kementerian Boleh jadi, dengan “kacamata” Pemberdayaan Aparatur Negara mentalitas itulah Kementeri PANdan Reformasi Birokrasi (Menpan RB, melihat potret PNS nampak RB), baru-baru ini mengumumkan in-competent. akan mengurangi jumlah aparatur sipil negara (ASN, dulu PNS).

Berkarir Pasca-Pensiun Pengurangan itu diperkirakan Indeks kompetensi sangat rensebanyak satu jiwa orang, sampai dah, (hanya 5% dari 4,7 juta PNS) tahun 2017. Pengurangan berupa berdasarkan parameter sikap, tentu pensiun dini (dipercepat). Syaratsaja berbeda dengan kinerja PNS di nya, sudah berusia 50 tahun, dan pemerintahan daerah yang diukur sudah bekerja sebagai PNS selama dengan parameter ke-administrasi20 tahun. an. Pada setiap akhir tahun, secara Pengurangan ASN lebih terasa team-work, selalu tercatat kinerja mendesak manakala ditakar deyang melampaui target. Di selungan uji kompetensi. Sejak tahun ruh daerah, hasil kerja PNS yang

Memasuki masa pensiun, masih menjadi momok paling menyeramkan. Ini bisa memicu penyakit post power syndrome. Terutama kalangan pajabat (minimal eselon II) di pusat sampai di daerah. Berbagai penyakit tiba-tiba terasa menggerogoti tubuh, diawali dengan peningkatan kadar kolesterol dan hypertensi. Namun berdasar pengalaman, nenek moyang terdahulu (aparatur negara era 1960-an) tidak keder menghadapi masa pensiun. Bahkan mensyukurinya, karena telah paripurna mengabdi kepada negara.

N

ampaknya, paradigma “pengabdian,” menjadi tolokukur utama. Dulu, frasa kata “pengabdian,” diartikan sebagai kewajiban. Gaji dan kepangkatan, bukan menjadi tujuan. Memasuki masa pensiun, PNS dulu, mempersiapkan diri. Diantaranya memperbaiki pekarangan, dan sawah ladang. Sehingga ketika pensiun. penataan aset (termasuk tunjangan hari tua) sudah tertata. Siap menampung untuk memulai bekerja kembali.

Aset awal, plus tunjangan hari tua yang memadai, akan menjadi tumpuan. Toh, masih akan diperoleh tunjangan pensiunan tiap bulan.

Maka masa pensiun bisa dijalani dengan perasaan lega dan bangga.

Lalu bisa memulai bekerja mandiri, bertani, atau berdagang. Banyak pula yang memulai profesi baru lainnya, termasuk menjadi konsultan.

Bahkan pada beberapa personel mantan PNS, pensiun bulanan terasa tidak seberapa penting lagi.

Karena jumlahnya tidak seberapa.

Andai pensiun bulanan bisa ditukar dengan pesangon langsung, akan dipilih putus pensiun, agar dimiliki modal lebih besar. Contoh kasus ini pernah dilakukan oleh bank-bank milik negara, pada dekade awal 1990-an. Pensiun dini dengan pesangon menjadi pilihan.

Banyak yang mengajukan pensiun dini, dan memilih berkarir swasta, dengan modal pesangon. Ternyata pensiun dini, menguntungkan kedua belah pihak. Pegawai maupun institusi.

Institusi dapat me-rasionalisasi pegawai, untuk memperoleh penghematan. Institusi menjadi lebih effisien. Rekrutmen baru disesuaikan dengan kebutuhan (dan tantangan) manajemen.

Sehingga pesangon pensiun dini, ketika itu, dianggap sebagai golden shake-hand. Bagai ucapan “selamat jalan,” yang dikehendaki bersama. Karena menguntungkan kedua pihak, pensiun dini juga di-

A

dilaporkan dalam LKPJ Gubernur maupun Bupati/Walikota, Secara ke-administrasi-an, kinerja PNS berpredikat full-competent.

Mengapa ada perbedaan penilaian antara standar mentalitas dengan ke-administrasi-an? Beberapa Pemerintahan Daerah (termasuk Pemprop Jawa Timur) telah mulai menerapkan sistem “rapor.” Berisi antaralain beban kerja, waktu kerja, serta kemanfaatannya. Dengan itu setiap staf mengetahui indeks kinerjanya, sekaligus mengetahui seberapa penting eksistensinya dalam team-work pelayanan publik.

Bisa dipastikan, PNS yang menjalani ke-pegawai-an secara rutin (datang jam 07.30, pulang jam 16.00), rapor-nya akan biasa-biasa saja. Maka eksistensinya juga biasa-biasa saja. Dengan demikian PNS yang bekerja rutin-rutin saja tidak akan memiliki fungsi strategis. ASN model ini (tanpa inovasi, tanpa pengharapan karir) juga akan memilih pensiun dini.

Saat ini telah diberlakukan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN, atau dulu PNS). Diantaranya persyaratan pensiun. PNS dapat memperhitungkan niminal jaminan hari tua yang akan diterima. Serta kemungkinan golden shake-hand, barter putus pensiun dengan pesangon. Pada sisi lain, banyak PNS yang memanfaatkan hak belajar untuk meningkatkan kompetensi. Awalnya, hak belajar dijadikan sarana kenaikan pangkat, sebagaimana dijamin UU 43 tahun 1999 pasal 12 ayat (2).

Sudah banyak PNS yang dibiayai untuk menyelesaikan studi jenjang Strata-2 dan Strata-3.

Kelak, ijazahnya (dan kompetensinya) bisa menjadi sarana untuk bekerja setelah pensiun.

Begitu pula tak sedikit PNS telah memiliki usaha dengan penghasilan lebih memadai, walau belum diurus sepenuh hati (karena masih sebagai PNS). PNS yang telah berijazah S-2 dan S-3, serta yang nyambi usaha, pasti akan menerima tawaran pensiun dini secara golden shake-hands.

PNS yang menerima pensiun dini, berkesempatan mengembangkan diri di tengah masyarakat.

Karir baru yang cukup keren. Kalau beruntung, bisa mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, atau setidaknya calon legislatif.

Staf pada Sekretariat DPRD Jawa Timur

Pemberantasan Kejahatan Seksual

khir-akhir ini kita menjumpai banyak pemberitaan mengenaskan menyangkut kriminalitas terhadap anak. Indonesia sebagai negara hukum, sudah semestinya setiap warga berhak mendapatkan perlindungan negara dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual. Segala bentuk kekerasan itu merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang harus dihapus negara.

Negara melindungi warganya dari segala bentuk kekerasan melalui instrumen hukum. Akan tetapi, harus jujur diakui, sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Sanksi hukuman pun bahkan tidak setimpal dengan perbuatan.

Ambil contoh pelaku kejahatan seksual terhadap anak dijerat dengan hukuman ringan.

Kejahatan seksual Mustahil disangkal bahwa Republik ini sudah dalam situasi darurat kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak pun memperlihatkan kekerasan terhadap anak kian merebak. Pada 2015, misalnya, Komnas PA menerima 2.898 laporan, 62 persen di antaranya kejahatan seksual, atau meningkat ketimbang tahun sebelumnya sebanyak 2.737 kasus. Diyakini, kejadian di lapangan lebih banyak lagi.

Karena itu, kita mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo memasukkan kejahatan seksual terhadap anak ke kelompok kejahatan luar biasa seperti halnya dengan korupsi, narkoba, dan terorisme. Ia menjadi pesan sekaligus perintah bahwa sudah saatnya kita habishabisan berperang melawan pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk menghadapi perang besar itu, pemerintah segera menyediakan pula senjata yang

lebih ampuh berupa berdasarkan KUHP, Perppu tentang Pepelaku pencabulan rubahan Kedua atas anak maksimal diUndang-Undang Nohukum 9 tahun penmor 23 Tahun 2002 jara. Karena itulah tentang Perlindungan pembaruan hukum Anak. Lewat perppu sangat mendesak diyang harus selekaslakukan, yang bernya diterbitkan itu, tujuan memberikan hukuman bagi pelaku keadilan bagi para yang tadinya maksikorban kejahatan sekOleh : mal hanya 15 tahun sual melalui tindakan Ani Sri Rahayu akan diperberat menyang tegas bagi para jadi hingga hukuman pelaku atau predator mati. Hukuman keseksual. Pembaruan biri juga segera diterapkan. Belum hukum juga diharapkan mampu cukup, pelaku akan ditanami cip memberikan dampak pencegahan setelah keluar dari penjara, dan yang memungkinkan untuk meneidentitas mereka pun bakal dipakan kemunculan kasus-kasus kekjang di ruang publik. erasan seksual secara berulang.

Jelas, empat pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan Pembaruan hukum seksual terhadap anak itu diranPembaruan hukum itu mencang demi menghadirkan efek jera. cakup pencegahan, perlindungan Semestinya, calon pelaku berpikir bagi korban, penanganan, dan berjuta kali sebelum memangsa pemulihan korban kekerasan anak-anak karena hukuman yang seksual yang dilaksanakan pememenunggu begitu berat. Namun, rintah, pemerintah daerah, badan seberat apa pun ancaman hukupendidikan, lembaga masyarakat, man, hasilnya bergantung penuh dan keluarga. Dalam perspektif pada penerapan di lapangan. Ia itulah pemerintah dan DPR selaku hanya akan menakutkan secara pembuat undang-undang diminta kata-kata di buku undang-undang segera membahas RUU Penghajika tidak diterapkan secara tegas pusan Kekerasan Seksual. RUU dan konsisten. Di sinilah peran Penghapusan Kekerasan Seksual penegak hukum menjadi sangat sudah lebih dari 2 tahun diusulmenentukan. kan, tapi hingga kini tak kunjung Perppu yang segera diterbitkan masuk Program Legislasi Nasional pemerintah cuma akan menjadi (Prolegnas). macan kertas jika penegak hukum Pembuat undang-undang sebetak punya pemahaman yang sama narnya tidak perlu repot-repot meperihal betapa berbahayanya kenyiapkan draf RUU Penghapusan jahatan seksual terhadap anak Kekerasan Seksual karena naskah bagi masa depan bangsa. Sudah akademiknya sudah disusun Komisi sewajibnya mereka, mulai kepoliNasional Antikekerasan terhadap sian sebagai penyidik, kejaksaan Perempuan (Komnas Perempuan). sebagai penuntut, hingga hakim Pemerintah dan DPR cukup punya sebagai pemegang palu vonis mengkemauan untuk membahasnya, optimalkan senjata yang kelak diseminimal menginisiasi RUU Pengdiakan pemerintah tersebut. hapusan Kekerasan Seksual masuk Undang-Undang Perlindungan Prolegnas. Pemerintah dan DPR Anak menyatakan hukuman bagi selama ini hanya bersikap reaktif, pelaku kejahatan ialah 3 hingga 15 getol bicara RUU Penghapusan Ketahun penjara saja. Sementara itu, kerasan Seksual saban terjadi kasus

kekerasan seksual. Teranyar ialah saat merespons kasus pemerkosaan terhadap siswi SMP di Rejang Lebong, Bengkulu, yang diperkosa hingga tewas oleh 14 orang.

Instruksi Presiden Joko Widodo kepada jajarannya untuk menjadikan penanganan kejahatan seksual sebagai prioritas utama harus menjadi momentum pembaruan hukum. Fokus pemerintah saat ini ialah menyelesaikan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait dengan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Dua hal penting diatur dalam perppu itu. Pertama soal mematikan saraf libido dan kedua tentang hukuman seumur hidup dan mati.

Rencana penerbitan perppu itu sudah muncul sejak lama, tetapi sayangnya belum rampung hingga sekarang. Daripada menerbitkan perppu yang masih perlu minta persetujuan DPR, jauh lebih elok jika pemerintah dan DPR memprioritaskan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Titik pijak pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ialah kekerasan seksual merupakan kejahatan luar biasa yang harus ditangani dengan cara-cara luar biasa pula.

Oleh sebab itu, sanksi pidana yang akan diberikannya pun harus luar biasa, mulai mematikan saraf libido, memublikasikan wajah pelaku, hingga menjatuhkan hukuman mati. Hanya itu cara melindungi korban dan mencegah kekerasan seksual berulang. Mengingat hal tersebut, besar harapan penegakkan hukum di negara ini perlu ditegakkan dengan penuh konsistensi, dengan memperhatikan beberapa langkah antisipasi sebagai pertimbangan dalam mencegah kekerasan seksual dikalangan anak-anak Indonesia.

Pengajar Civic Hukum (PPKn) Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Ponorogo: Wardianto Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Pahing 17 MEI 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

17 Raperda Masuk Banleg

14 Digagas Eksekutif, Tiga Inisiatif DPRD Sebanyak 17 Raperda dimasukan ke meja Badan Legeslasi (Banleg) DPRD Kota Mojokerto tahun ini. 14 Raperda berasal dari eksekutif, sedangkan tiga lainnya merupakan Raperda inisiatif DPRD. Belasan aturan itu diajukan Pemkot setempat dalam sidang Badan Legislatif (Banleg), Senin (16/5) kemarin ‘’14 Raperda dari eksekutif dan tiga lainnya dari komisi DPRD. Total ada 17 Raperda yang akan kita bahas,’’ papar anggota Komisi I DPRD Kota Mojokerto, M Gunawan usai paripurna kemarin.

Gunawan mengatakan, Raperda yang diajukan eksekutif kebanyakan merupakan perubahan dari aturan lama. ‘’Kebanyakan adalah perubahan, namun selebihnya adalah aturan anyar,’’ tambahnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya merasa perlu mengajukan Raperda pengolahan sampah. Hal ini, untuk membatasi penggunaan kantong plastik yang sudah mem budaya di masyarakat. ‘’Kita saat

ini darurat kantong plastik yang menyebabkan volume sampah kita terus mengalami peningkatan.

Karenanya kita mendukung program pemerintah untuk menekan laju volume sampah. Juga mendukung Adipura,’’ ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi III, Cholid Virdaus menandaskan, Raperda ini bakal masuk dalam pembahasan internal komisi setelah di paripurnakan. ‘’Semuanya akan di bahas dalam internal komisi setelah paripurna,’’ tandasnya.

Namun soal peluang diloloskan seluruhnya atau tidak politisi PKS ini enggan menjawab. ‘’Nantilah akan dibahas dahulu,’’ kelitnya.

KELANA

Jelang Puasa, Pemkab Tiadakan Pasar Murah Sidoarjo, Bhirawa Masyarakat miskin di Kab Sidoarjo bakal kecewa menjelang datangnya Bulan Ramadan tahun 2016. Karena informasinya Pemkab Sidoarjo pada saat menjelang Bulan Puasa tahun ini, tak lagi menggelar kegiatan pasar murah seperti biasa.

Karena tak bisa dipungkiri menjelang Bulan Ramadan, harga-harga Sembako bakal naik. Meskipun saat ini kondisi di Kab Sidoarjo dari laporan yang didapat dari Diskoperindag Kab Sidoarjo, harga sembako naik sekitar 90%, diperkirakan masih relatif stabil. ‘’Dari data yang didapat di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo yang terbilang besar, harga Sembako kebanyakan masih normal,’’ kata M Badri, salah satu staf di Bidang Perdagangan Diskoperindag Sidoarjo, Senin (16/5) kemarin.

Badri mengaku ada sejumlah Sembako yang harganya mulai naik, seperti gula pasir. Namun menurutnya, nantinya akan ada operasi pasar yang kemungkinan dilakukan Pemprov Jatim.

Tetapi ia masih belum tahu, apakah akan digelar di lingkungan pasar tradisional atau lingkungan desa. ‘’Mungkin tak jauh beda konsepnya dengan tahun 2015 lalu, yang jelas tujuannya untuk bisa meringankan beban masyarakat terhadap kenaikan harga sembako menjelang Bulan Ramadan,’’ paparnya.

Sejumlah pedagang di pasar tradisional Gedangan, juga mengakui, harga harga Sembako pada saat ini memang masih banyak yang stabil. Yang mengalami kenaikan harga masih beberapa saja.

Seperti harga gula yang saat ini terus merangkak naik sampai Rp15 ribu per Kg.Q kus

Warga Desa Mojorejo dapat Pelatihan Service Sepeda Motor Mojokerto, Bhirawa Warga Desa Mojorejo, Kec Jetis, Kab Mojokerto kini patut bangga adanya TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) ke 96 Tahun 2016 . Sebab, tak hanya sarana dan prasarana umum yang dibangunkan pemerintah. Namun warganya juga dilatih berbagai ketrampilan agar bisa hidup mandiri, sehingga keinginan warga keluar dari keterpurukan ekonomi bakal bisa diatasi.

Seperti yang dilakukan Senin (16/5) kemarin, para prajurit ini memberikan pelatihan service sepeda motor kepada seluruh pemuda yang masih menganggur di desa itu. Pelatihan itu dilakukan pada Selasa (10/5) lalu hingga Selasa (17/5) hari ini.

Ke 16 orang yang mengikuti pelatihan gratis ini dibagi menjadi empat kelompok, dilatih dengan instruktur dari Kodim 0815/Mojokerto bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Mojokerto dan Balai Pelatihan Kerja (Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja) Kab Mojokerto, dengan materi pelatihan berbasis kompetensi.

Yakni cara memeriksa, menyetel dan cara mengalisa kerusakan atau troubleshooting sepeda motor. Kegiatan ini bertempat di Balai desa setempat.

Dandim 0815/Mjk, Letkol Inf Djohan Darmawan mengatakan kegiatan pelatihan service sepeda motor merupakan salah satu sasaran non fisik dalam TMMD Ke-96 TA. 2016, tujuannya untuk membekali para pemuda dengan keterampilan agar bisa mandiri dan membuka usaha service sendiri, syukur-syukur dapat menyerap tenaga kerja sehingga bisa mengurangi pengangguran.Q min

Hasan amin/bhirawa

Segenap peserta pelatihan service motor sedang mendengarkan materi yang dipaparkan instrukturnya di Balai Desa Mojorejo, Senin (16/ 5) kemarin.

raperda Bantuan Hukum pada warga Miskin dari komisi I, serta dua Raperda Piker (Pusat Konsultasi Remaja) dari Komisi III.

M Gunawan Sejumlah Raperda eksekutif itu antara lain Raperda Pengendalian Menara Komunikasi, Rapersa ASI, Rehab Narkoba, kawasan Asap Rokok, PDAM, dan Raperda Kota Layak Anak.

Sedangkan raperda inisiatif Dewan meliputi raperda Pengolahan Sampah dan Sampah Sejenis Plastik usulan Komisi II,

Bupati Gresik Batalkan Pembahasan Raperda ASI Rapat paripurna penyampaian usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Bupati Sambari Halim Radianto, membatalkan satu usulan Raperda tentang ASI, sementara kalangan dewan tetap mengusulkan tujuh Raperda inisiatif awal tahun ini.

Menurut Wakil Ketua Badan Pembentukan (BP) Perda, Noto Utomo mengatakan, dari 15 inisiatif Raperda dewan. Untuk tahap pertama yang dibahas dalam usulan tahun pertama ada tujuh, tahap kedua nanti tinggal menyisakan delapan Raperda lagi.

Jadi tetap 15 yang diusulkan untuk diselesaikan dalam tahun 2016 ini dan semoga target sesuai harapan.

Dari tujuh usulan Raperda

insiatif dewan diantaranya, Raperda tentang Pengelolaan Sampah, Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Raperda tentang Pembentukan Peraturan Desa, Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah, Raperda tentang BUMDes. Raperda tentang Amdal Lalin, Raperda tentang Perlindungan dan Pelayanan Terhadap Penyandang Disabilitas. ‘’Yang belum dibahas Raperda inisiatif dewan tinggal delapan, saya kira sesuai dengan target.

Sebab dikerjakan secara maraton, ini dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kesejahteraan masyarakat Gresik pada umumnya,’’ ujarnya.

Ditambahkan Noto Utomo yang juga politisi senior dari PDIP, untuk tahun 2016 ini ada 31 Raperda usulan dewan dan usulan Pemkab. Dengan rincian 15 Raperda dari inisiatif dewan, dan

16 Raperda inisiatif Pemkab.

Setelah ditetapkan di paripurna, maka usulan Raperda akan dibahas dengan membentuk Pansus, rencananya pembentukan bakal dilakukan Rabu mendatang berjumlah tiga pansus.

Sementara Bupati Gresik, Sam bari Halim Radianto dalam rapat paripurna menyampaiakan, dari empat Raperda yang rencananya bakal bahas, dibatalkan satu.

Jadi yang diusulkan hanya tiga Raperda saja, yaitu Raperda Tentang Sususan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Raperda Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta Raperda tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemkab Gresik. ‘’Semoga pembahasan Perda yang dilakukan legislatif dan eksekutif bisa berjalan dengan baik, dan sesuai tepat waktu yang telah ditetapkan,’’ pungkasnya. Q kar.-kim

Korban Pelecehan Seksual Mengadu ke P2TP2A Sidoarjo, Bhirawa Korban penculikan dan Pelecehan seksual, akhirnya mengadu ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pengaduan dilakukan kakak korban, Suparman, tujuannya untuk mendapatkan konseling/ bantaun bimbingan terhadap korban yang masih trauma alias linglung.

Ketua Dewan bersama jajaran Komisi B saat menanyakan Dana Bagi Hasil Migas.

achmad suprayogi/bhirawa

Sidoarjo Tak Dapat DBH Migas Sidoarjo, Bhirawa Selaku penghasil Minyak dan Gas (Migas) Pemkab Sidoarjo ternyata tak menerima DBH (Dana Bagi Hasil) sedikit pun. Mestinya, selaku penghasil harus mendapatkan DBH senilai 12%. Sehingga pihaknya akan mencari solusi, bagaimana agar Pemkab Sidoarjo ini bisa mendapatkan DBH Migas.

Melihat kondisi ini, Ketua DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan merasa sangat prihatin atas kondisi DBH Migas. Mengapa daerah penghasil tidak mendapatkan bagi hasil. Padahal aturannya juga ada. ‘’Tetapi disisi lain, DBH Migas untuk daerah penghasil Migas, hingga kini masih belum bisa mensejahterakan masyakaratnya,’’ katanya.

Sullamul memberikan contoh, seperti daerah di Samarinda DBH Migas mencapai

Rp3 triliun. Kemudian Kutai Kartanegara Rp5 triliun, termasuk Bojonegoro Rp2 triliun. Tapi ironisnya angka kemiskinan di daerah-daerah penghasil Migas masih tinggi.

Selama ini, Pemkab Sidoarjo menerima DBH Migas hanya dari pusat yang didistribusikan oleh Propinsi Jatim.

Bagi hasil Migas itu kemudian dibagikan ke kabupaten/kota yang ada di Jatim.

Padahal sesuai aturan, daerah penghasil Migas mendapat bagi hasil 12%. ‘’Bagi hasil sebagai kabupaten penghasil Migas belum diterima Sidoarjo. Selama ini, Sidoarjo hanya mendapat bagian Migas yang disalurkan Pemprov Jatim,’’ jelas anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, H Khoirul Huda.

Khoirul Huda juga menambahkan, sebagai daerah penghasil Migas harus mendapat perlakuan khusus. Selain bagi

hasil Migas, masyarakat Sidoarjo harus mendapat layanan gas. Kini warga Sidoarjo yang mendapat suplai gas melalui city gas juga masih terbatas. ‘’Data terakhir, Sidoarjo mendapat DBH Migas Rp1,7 miliar dan DBH minyak Rp21 miliar. Namun bagi hasil sebagai daerah penghasil Migas masih nol,’’ tandas Huda.

Sedangkan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan UKM dan ESDM, Feny Apridawaty mengatakan, kalau pihaknya juga sudah menanyakan terkait bagi hasil Migas bagi daerah penghasil Migas. Namun, sejauh ini belum ada keterangan yang jelas, dan bagi hasil masih merujuk pada propinsi. ‘’Untuk bagi hasil khusus gas sudah mencapai Rp1,7 miliar. Kalau dilihat sebagai daerah penghasil, tentunya masih sedikit,’’ katanya.Q ach

Usai mengadu di Kantor P2TP2A, Senin (16/5) Suparman mengatakan, adiknya yang merupakan korban penculikan dan pelecehan seksual kini trauma berat atas kejadian yang menimpanya. ‘’Sudah dua hari nggak mau sekolah. Makanya kami mau antar dia kesini. Biar dilakukan konseling,’’ katanya.

Perubahan perilaku adiknya memang terlihat sejak dia dikembalikan oleh pacarnya beberapa waktu lalu.

Saat diajak ngobrol pun seolah-olah tak nyambung. ‘’Sekarang lebih banyak murung kalau sedang di rumah,’’ ujar Suparman.

Sementara pendamping dari P2TP2A, Vira Meyrawati Raminta menjelaskan, pihaknya kini sedang melakukan pendalaman atas kasus yang menimpa siswi SMP Darul Mutaalimin itu.

Selama konseling berlangsung, korban hanya menjelaskan kepergiannya bersama pacar dalam dua pekan itu. ‘’Kami belum bisa menjelaskan secara detail atas kasus ini. Karena konseling tidak bisa dilakukan hanya sekali saja. Butuh waktu untuk mengorek-ngorek informasi terhadap korban,’’ ujarnya.

Meski begitu, pihaknya meyakini bahwa kasus ini akan terungkap. Karena konseling menerapkan kepercayaan antara klien dengan pendamping. ‘’Yang kita bangun dulu adalah kepercayaan korban sama kita selaku pendamping.

Biar nanti apa yang menjadi permasalahan pada korban bisa diselesaikan,’’ katanya.

Jika nantinya pada saat dilakukan konseling ada tindakan pidana yang dilakukan oleh pacar korban, maka pihak pendamping akan melakukan pendampingan hingga proses dipersidangan. ‘’Kami siap

melakukan pendampingan hingga persidangan tuntas,’’ jelas Vira.

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa asal mula kejadian, keluarga yang bingung atas hilangnya Khusnul Khotimah (14) siswi Darul Mutaallimin tak punya inisiatif lain selain melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib. Akhirnya, diketahui pemilik bahwa KH pergi bersama Ardi Dwi Santoso asal Gajah Magersari RT 13 RW 04, Kel Magersari, Sidoarjo. Ibu Ardi membenarkan kepada Parman bahwa Ardi sedang bersama dua temannya dan anak perempuan. Dan ibu Ardi juga memberitahukan bahwa anaknya itu sedang pergi ke Sidokare yang tak lain rumah Rizqi temannya Ardi.

Ardi Dwi Santoso kini diamankan polisi dari Polsek Taman. Pria ini diduga telah melakukan pencabulan terhadap pacarnya berinisial KH, warga Kel Krembangan, Kec Taman. KH sendiri masih tercatat sebagai pelajar kelas VII di salah satu SMP swasta di kawasan Taman.

Dugaan pencabulan ini telah dilakukan berkalikali. Modusnya, KH diajak pergi dari rumah dan diinapkan di rumah orang tuanya di kawasan Magersari itu. Bahkan selama 14 hari, KH tidak pulang.

Sedangkan pencabulan itu sendiri dilakukan Ardi dengan membawa KH ke rumah temannya di kawasan Sidokare. Di rumah temannya itulah, KH dicabuli, termasuk telah melakukan hubungan suami istri. ‘’Bahkan sesuai keterangan tersangka, sehari dia bisa empat kali mencabuli dan menyetubuhi korban,’’ tegas Kapolsek Taman Sudjut kepada media.Q ach

45 Pustu Butuh Sentuhan Rehab, Pemkab Hanya Rehab 23 Pustu Sedikitnya terdapat 45 Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kab Mojokerto kondisinya butuh sentuhan rehab, Namun dalam tahun 2016 ini, Pemkab Mojokerto hanya mampu merealisasikan rehab 23 Pustu saja.

Pasalnya, APBD Kab Mojokerto sebesar Rp 8.372.912.000 yang disiapkan hanya cukup untuk rehab 23 Pustu, sementara sisanya 22 pustu akan direhap tahun 2017 mendatang.

Menurut Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perbaikan Puskesmas Pembantu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto, Nanda Hasan Solikin, jika memaksakan melakukan rehap terhadap 45 Pustu maka pelaksanaannya hanya tambal sulam. ‘’Rata-rata, setiap Pustu hanya mendapat anggaran Rp200 juta, APBD hanya mengalokasikan untuk 23 Pustu saja,’’ ungka Nanda Hasan, Senin (16/5) kemarin.

Masih kata Nanda, sehingga

volumenya diubah agar bisa dilakukan rehap. Rinciannya, 23 Pustu direhap tahun ini dan 22 Pustu sisanya akan direhap tahun depan dengan anggaran rata-rata Rp300 juta tiap Pustu. Menurutnya, sebanyak 23 Pustu yang direhap tahun ini kondisinya 80% hingga 90% rusak parah sehingga diperlukan rehap secepatnya. ‘’Belum pernah mendapat perbaikan sama sekali dan tingkat kerusakan 80% sampai 90%. Maka dari itu yang parah kita dahulukan, termasuk ada lima yang seharusnya direhap tahun 2015 lalu tapi tak dibangun. Diantaranya di Mojorejo, Kec Punging, Kepuh Pandak, Kec Kutorejo, Wonodadi, Jatidukuh Kec Gondang dan Mojoja-

kariyadi/bhirawa

Kondisi Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Sumberwuluh, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto yang rusak. jar Kedungsari, Kec Kemlagi,’’ urai Nanda Hasan.

Sehingga ke lima Pustu itu diusulkan pada tahun 2016 ini, lanjut Nanda, ditambah 18 Pustu lainnya sehingga total 23 Pustu. Menurutnya, rehap merupakan dari beberapa kali usulan, namun baru teranggarkan tahun 2016 ini. Rehap

tahun ini termasuk Pustu Sumber Wuluh, Kec Dawarblandong dengan anggaran Rp417 juta mulai dari peninggian, uruk, kusen pintu diganti. ‘’Dengan asumsi ini dibangun baru karena atap dibangun totol. Bangunan ini merupakan bangunan tahun 1974 dan belum tersentuh

rehap. Untuk Pustu di Kab Mojokerto jumlah keseluruhannya sebanyak 55 Pustu dan kondisinya hampir sama.

Pelayanan di Pustu untuk penangganan hal ringan saja karena disana hanya ada bidan dan perawat. Pustu dibangun di daerah yang jauh dari Puskesmas untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat,’’ tegasnya Sejumlah Pustu di Kab Mojokerto memang kondisinya memprihatinkan. Bahkan salah satu pustu di Kec Kemlagi ruang pemeriksaannya roboh.

Pelayanan kepada pasien dilakukan di ruang garasi mobil. ‘’Pelayanan kesehatan itu merupakan hak dasar masyarakat yang harus diperhatikan Pemda, salah satunya dengan membangun Pustu yang layak,’’ lontar Urip Widodo, aktifis Lembaga Masyarakat Pemantau Pelayanan publik (LMP3) Kab Mojokerto.Q kar

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Unit Usaha di Lamongan Diperkirakan 140 ribu Lamongan, Bhirawa Badan Pusat Statistik (BPS) sejak awal Mei lalu sudah mulai melakukan kegiatan survei dalam rangka Sensus Ekonomi (SE) 2016. Di Lamongan, mereka memperkirakan terdapat sekitar 140 ribu unit usaha dengan berbagai skala.

Hal itu disampaikan Kepala BPS Kabupaten Lamongan Sri Kadarwati saat bersama petugasnya, melakukan survei di rumah dinas Bupati Lamongan Fadeli. “Data SE 2016 sudah mulai masuk dari sejumlah kecamatan. Diperkirakan ada sekitar 140 ribu unit usaha di Lamongan, dari berbagai skala, mulai kecil hingga besar, “ ungkap Sri Kadarwati saat di rumah dinas Bupati Lamongan, Senin (16/5).

Didampingi istrinya, Makhdumah, Bupati Fadeli meminta agar survei dalam sensus ekonomi itu dilaksanakan dengan detail. “Tolong surveinya dilaksanakan dengan detail. Sehingga datanya bisa akurat digunakan untuk perencanaan program pembangunan di Lamongan, pesan Fadeli.

Sri Kadarwati sendiri saat sosialisasi Se 2016 pada Desember tahun lalu menyebut pelaku usaha di Kabupaten Lamongan menempati angka 3 persen dari seluruh pelaku usaha di Propinsi Jawa Timur. Disebutkannya pula, puncak kegiatan SE 2016 akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 31 Mei 2016.Q yit,mb9

Hasil Sidak, DPD RI Nilai Raskin di Sumenep Tak Layak Konsumsi Sumenep, Bhirawa Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Jawa Timur, Ahmad Nawardi melakukan inspaksi mendadak (sidak) terhadap kantor Bulog Sumenep. Saat melakukan sidak, anggota DPD RI itu menemukan beras untuk warga kurang mampu (raskin) yang tersimpan di Bulog itu berkualitas jelek, bahkan dinilai tidak layak konsumsi.

"Kondisi raskin ini sangat jelek. Patah-patah, warnanya sudah kehitaman dan baunya tidak enak seperti beras yang sudah lama. Ini tidak layak dikonsumsi manusia," kata Ahmad Nawardi, anggota DPD RI di Sumenep, Senin (16/05).

Untuk memastikan kualitas raskin, Nawardi langsung meminta petugas untuk membuka sak raskin yang masih diatas truk, pengangkut raskin yang baru dikirim dari divre Jawa Timur. Hasilnya, kondisi raskin tersebut sama dengan yang sudah ada di gudang penyimpanan raskin di Bulog.

"Kalau jelek seperti ini, masak mau diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Sekarang ini sudah hampir bulan

puasa, jangan warga kurang mampu dipaksa harus mengkonsumsi beras yang sudah bau apek ini," terangnya.

Ia meminta, pihak terkait seperti Bulog Pusat dan Kementerian Pertanian harus turun langsung untuk meninjau raskin tersebut. Apakah kondisi beras itu memang jelek dari petani atau terlalu lama mengendap di gudang bulog.

Kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Karena masyarakat kurang mampu juga memiliki hak yang sama dengan yang lain.

Pemerintah jangan hanya merealisasikan programnya berupa memberikan bantuan raskin bagi warga kurang mampu. "Bulog pusat harus turun tangan, tinjau langsung

ke Bulog Jawa Timur dan ke petani langsung. Apakah beras itu memang sudah kondisinya seperti yang ada saat ini saat dibeli dari petani. Kalau seperti itu kualitasnya, beras itu bukan medium," ucapnya.

Ia juga menyampaikan, pihaknya akan melaporkan kualitas raskin di Sumenep ini ke Presiden RI, Joko Widodo langsung. Sebab, anggaran pemerintah untuk program pengentasan warga kurang mampu itu sangat besar. Jadi, perlu dikawal agar program tersebut tidak asal terealisasi melainkan terealisasi tepat sasaran, tepat kualitas dan tepat jumlah. "Kami nanti juga akan menyampaikan masalah ini ke Presiden agar ia mengetahui kondisi raskin didaerah," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bulog Sumenep, Ainul Fatah mengatakan, raskin yang diterima Bulog Sumenep merupakan beras berkualitas medium. Jika tidak, Bulog setempat dapat menolaknya. "Kami mempunyai kriteria, raskin itu berkualitas medium. Kalau

Jelang Ramadan, Polres Gelar Operasi Patuh 2016 Situbondo, Bhirawa Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat di bidang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas, Polres Situbondo menggelar apel gerakan pasukan operasi patuh 2016, di depan halaman Mapolres Situbondo, Jalan PB. Sudirman Situbondo, Senin kemarin (16/5).

Menurut Kapolres Situbondo, AKBP Puji Hendro Wibowo, operasi bakal dimulai sejak 16-29 Mei 2016, secara serentak diseluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Situbondo. "Operasi Patuh ini rutin dilaksanakan menjelang bulan suci Ramadan. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan persuasif," ungkap AKBP Puji Hendro Wibowo SIK, kemarin.

Kata Kapolres, selain memakai pendekatan secara persuasif dalam operasi patuh kali ini, jajaran Polantas Polres Situbondo juga akan menggunakan cara preventif. Tujuannya, ujar Kapolres Puji, untuk meningkatkan kedisplinan masyarakat, terciptanya keamanan serta menurunnya angka kecelakaan lalulintas di jalan raya. “Dalam operasi patuh ini, Polres Situbondo menggandeng Dishubkominfo, Kodim 0823 Situbondo dan CPM Situbondo,” terang Kapolres.

Masih kata Kapolres Puji, dengan dilaksanakannya operasi patuh tahun 2016 ini diharapkan kesadaran masyarakat dalam berlalulintas semakin tinggi dan sadar serta tertib dalam mengendarai kendaraan bermotornya baik kendaraan roda dua, empat maupun kereta gandeng. “Saya himbau kepada masyarakat agar mau sadar berlalu lintas dan melengkapi kendaraannya dengan membawa STNK, SIM dan surat sejenis,” tutur Kapolres yang didampingi Kasat Lantas AKP Evon Fitrianto SH, SIK M.Hum.Q awi

samsul/bhirawa

Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Jawa Timur, Ahmad Nawardi saat melakukan inspaksi mendadak (sidak) terhadap kantor Bulog Sumenep. jelak kami bisa mengembalikannya," tutur Ainul Fatah.

Ia juga menerangkan, pihaknya juga tidak mengetahui kerusakan raskin itu terjadi dimana, apakah dari petani atau karena lamanya disimpan di Bulog Jwa Timur. "Kalau memang mesyarakat penerima

manfaat menolak, silahkan dikembalikan dan kami siap menggantinya," imbuhnya.

Kuota raskin di Sumenep sebanyak 1.745.670 ton per bulannya untuk warga kurang mampu yang tersebar di 27 kecamatan daratan dan kepulauan.Q sul

Dewan Ancang-ancang Ubah Perda Pembatasan Minimarket

Dewan Desak Pemkot Terapkan Finger Print Kota Kediri, Bhirawa Kedisiplinan di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) Dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri menjadoi sorotan kalangan dewan Kota Kediri, Dewan meminta agar pemkot segera menerapkan absen sidik jari atau finger Print.

Hal itu disampaikan saat kalangan komisi A menggelar rapat dengar pendapat dengan bagian pengelola data elektronik (PDE), Jumat (13/5).Dalam rapat dengar pendapat itu, selama ini absensi para PNS Dilingkungan Pemkot Kediri masih menggunakan manual. Yakni absen tanda tangan saat datang dan pergi.

Mengingat banyaknya laporan dari masyarakat tentang PNS yang keluyuran di saat jam kerja maupun belum saatnya pulang, tapi sudah tidak berada di kantor, komisi A merekomendasikan agar pemkot segera menerapkan absen finger Print.

"Untuk meningkatkan kedisiplinan, agar pemkot segera menerapkan absen finger Print," kata anggota Komisi A Ayub Wahyu Hidayatullah.

Dengan absen sidik jari, kata pria politikus Partai Keadilan Sosial (PKS) ini, maka dipastikan tingkat kedisiplinan akan meningkat. Sebab, absen sidik jari tidak bisa dipalsukan atau dilakukan sebelum waktunya. "Jika absen telat berapa detik pun, akan terlihat, berbeda dengan manual berupa tanda tangan, tidak akan terlihat," jelasnya.Q van

Selasa Pahing, 17 MEI 2016

wiwit/bhirawa

Kodim 0820 Probolinggo Renovasi Rumah Janda.

Kodim Renovasi Rumah Janda Probolinggo, Bhirawa Dalam rangka TMMD ke-96 di wilayah jajaran Kodim 0820/Probolinggo Korem 083/ Baladhika Jaya di Desa Pamatan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Kegiatan yang dilaksanakan berupa renovasi rumah penduduk yang meliputi kegiatan RTLH. Hal ini diungkapkan Letkol Inf Hendhi Yustian D.S., S.I.P, Senin (16/5).

RTLH ini merupakan momentum yang sangat penting bagi TNI (TNI-AD), karena dalam kegiatan ini memiliki ruang komunikasi sosial dengan masyarakat sehingga selalu terbangun soliditas yang baik antara TNI-AD dengan masyarakat. Hal ini dapat terlaksana berkat kerja sama unsur Forum Pimpinan Daerah (Forfimda) Kota dan Kabupaten Probolinggo dalam rangka membantu rakyat melaui program RTLH ini.

Hasil kegiatan RTLH yang dilakukan para prajurit TNI-AD bersama-sama komponen masyarakat lainnya dapat mengentaskan kemiskinan khususnya di wilayah jajaran Kodim 0820/Probolinggo Korem 083/Baladhika Jaya.

Pada tanggal 04 Mei 2016 TMMD ke-96 di wilayah jajaran Kodim 0820/Probolinggo Korem 083/Baladhika jaya telah menentukan sasaran rumah penduduk yang tidak layah huni di Desa Pamatan Kecamatan Tongas Kabupaten sebagai sasaran kegiatan RTLH, adapun rumah yang akan menjadi sasaran RTLH sebanyak 4 rumah lantaran dinilai cukup layak untuk diperbaiki, ujarnya.

Adapun rumah tersebut milik dari Ibu Mainah (Janda) 65 tahun, Ibu Nari (Janda)

70 tahun, Ibu Bumanti (janda) 63 tahun dan Ibu Sunati (janda) 52 tahun. Selain itupula diserahkan bantuan kepada masyarakat desa Pamatan berupa seperangkat alat olah raga berupa bola volly, bantuan hand tracktor kepada petani desa Pamatan yang diserahkan oleh Kasilog Korem 083/Bdj dan bingkisan Sembako dari Danrem 083/Bdj yang diserahkan oleh Kapolres Probolinggo, tegasnya.

Bupati Probolinggo Hj. P Tantriana Sari, mengungkapkan, untuk mengentas kemiskinan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo berkomitmen merehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) minimal 1.000 rumah per tahun.

Pahun 2015 lalu pihaknya mampu merehabilitasi 1.000 unit RTLH yang difokuskan kepada para lanjut usia (lansia). Dimana setiap desa mendapatkan jatah 3 unit RTLH. “Sebanyak 990 unit rumah kami bangun ke seluruh desa, kemudian sisanya atau 10 unit rumah dibangun di Kecamatan Gading,” katanya.

Menurut bupati Tantriana Sari, hingga akhir tahun 2015 capaian rehabilitasi program ini sudah mencapai 94,7 persen RTLH. “Alhamdulillah, setelah program rehabilitasi 1.000 RTLH per tahun berjalan dua tahun dan target tahun 2015 sebanyak 990 unit, jumlah RTLH di Kabupaten Probolinggo tersisa 14.864 unit,” jelasnya.

Tahun ini, jelas Tantri, pihaknya mengajukan 1.500 unit RTLH dan tetap fokus kepada lansia.

Dampaknya terlihat dari fisik di ruang tamu, lantai plester dan dinding tembok sehingga mereka tidur tidak di tanah lagi.Q wap

Tulungagung, Bhirawa DPRD Tulungagung kini sedang berancang-ancang untuk merubah Peraturan Daerah (Perda) setempat yang terkait dengan pembatasan minimarket. Rencananya, Perda perubahan tersebut akan lebih tegas dalam membatasi pendirian minimarket yang kini semakin menjamur di Kabupaten Tulungagung.

Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Drs Subani Sirab, Senin (16/5), mengungkapkan saat ini sedang dipersiapkan naskah akademik untuk membuat Perda perubahan terkait pendirian minimarket. “Kami sudah siap untuk membuat naskah akademik. Ini akan kami buat dengan Universitas Brawijaya Malang,” ujarnya.

Subani merasa prihatin karena saat ini jumlah minimarket utamanya yang berjaringan semakin banyak jumlahnya di Tulungagung.

Hal ini terjadi akibat penafsiran yang berbeda dalam pengartikan Perda No. 6/ 2010 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern.

“Di Perda perubahan nanti diharapkan tidak ada lagi perbedaan penafsiran. Seperti kawasan di Perda No. 6/2010. Tidak ada lagi katakata itu yang mebuat penafsirannnya beragam, sehingga membuat minimarket tumbuh banyak seperti sekarang,” paparnya.

Dalam Perda perubahan yang akan dibahas dalam

empat bulan kedepan ini, menurut Subani, bisa dimasukkan persyaratan pendirian minimarket berdasar jumlah penduduk. Artinya, di suatu daerah kecamatan jumlah minimarket dibatasi dengan perbandingan jumlah penduduk.

“Contoh satu minimarket itu mewakili 15 ribu atau 17 ribu warga. Kalau satu kecamatan jumlah penduduknya mencapai 50 ribu jiwa tinggal dibagi 15 ribu atau 17 ribu, hasilnya itu jumlah minimarket yang boleh berdiri di daerah tersebut,” jelasnya.

Selain itu, dalam Perda perubahan Perda No. 6/2010, lanjut politisi asal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini, pembatasan pendirian minimarket dapat juga dilakukan dengan syarat pendirinya adalah orang yang ber-KTP Tulungagung.

“Selama ini kan orang dari daerah lain bisa saja mendirikan minimarket di Tulungagung,” tuturnya.

Sebelumnya, FKDM Tulungagung sempat mempermasalahkan makin maraknya pendirian minimarket berjaringan di Tulungagung. Mereka menilai telah terjadi pelanggaran Perda No. 6/2010.

Sekretaris FKDM Tulungagung, Heri Widodo, menyatakan setidaknya ada 10 poin dalam Perda No. 6/2010 yang telah dilanggar dalam kasus pendirian minimarket baru.

Seperti di antaranya dalam pasal 3 (huruf a dan b), pasal 8, pasal 9 dan pasal 10. “Perda No. 6/2010 itu masih berlaku.

Belum ada perubahan,” tandasnya.Q wed

wiwieko/bhirawa

Pembatasan pendirian minimarket di Tulungagung bakal diperketat dengan pembuatan Perda baru.

79 Pejabat Sampang Dimutasi Serentak Rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Sampang bergulir. Kali ini dilakukan oleh Bupati Sampang KH.A. Fannan Hasib, terhadap 79 pejabat eselon III, dan IV di lingkungan Pemkab Sampang. Prosesi pelantikan berlangsung di aula pendopo Bupati Sampang, Senin (16/5).

79 pejabat eselon III dan IV dilakukan mutasi oleh Bupati Sampang di aula Pendopo Bupati Sampang.

Pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Bupati Sampang KH. A. Fannan Hasib, disaksikan Wakil Bupati Fadilah Budiono, Sekretaris daerah Puthut Budi Sanstosa dan pejabat SKPD di lingkungan Pemkab Sampang.

Dari 79 pejabat eselon III dan IV di antaran ada 7 Camat yang dilakukan mutasi di Kabu-

paten Sampang dari total 14 camat se-Kabupaten Sampang, di antaranya Camat Ketapang, Pengarengan, Sokobanah, Kedundung, Camplong, Tambelangan, dan Camat Banyuates. Sedangkan sisanya pejabat yang ikut dimutasi setingkat sekretaris SKPD, Kepala bidang dan lain-lain.

Bupati Sampang KH.A Fan-

nan Hasib dalam sambutannya, ia menyampaikan mutasi ini merupakan hal biasa, untuk penyegaran dan optimalisasi tugas pokok pejabat negara yang berada di Kabupaten Sampang, sehingga harapannya para pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya benarbenar menjalankan amanah jabatannya sesauai perudangundangan yang berlaku.

“Kami berharap mutasi ini bisa bermafaat bagi Kabupaten Sampang dan pembangunan kedepan akan lebih baik, dan saya yakin setelah pelantikan ini saudara-saudari bisa meningkatkan prestasi kinerja.Q lis,adv

JAWA TIMUR

Selasa Pahing, 17 MEI 2016

KILAS JATIM

Nelayan Tuban Parkir Melaut Tuban, Bhirawa Takut dengan ombak tinggi di laut utara Pulau Jawa, lima hari terakhir, nelayan di pesisir utara Kabupaten Tuban libur melaut. Ketakutan para nelayan ini juga beralasan, karena hal tersebut akan mengancam keselamatan mereka jika memaksa melaut mencari ikan.

Seperti disampikan Warsiman (50), salah satu nelayan asal kelurahan Karangsari, Tuban, mengatakan, gelombang ditengah laut cukup berbahaya jika dipaksakan untuk berlayar, ketinggian gelombang diperkirakan mencapai dua meter hingga 5 meter ditengah laut. Jika masih ada nelayan yang melaut mereka paling jauh hanya satu kilo dari bibir pantai. “Paling di pinggir saja, kalau sampai ke tengah gak berani, gelombangnya besar bisa sampai dua atau empat meter,” kata Warsiman.

Warsiman juga mengungkapkan, tidak biasanya bulan Mei seperti sekarang ini ombak besar sudah terjadi, menurut kebiasaan, angin timur biasanya datang pada bulan Juni atau Agustus. “Biasanya mulai itu Juni apa Juli hingga Agustus, tapi ini masih pertengahan Mei sudah datang,” terang Warsiman sembari memperbaiki perahunya di Jl. Panglima Sudirman.

Dari pantaun Bhirawa, perahu para nelayan tradisional di Kelurahan Karangsari hanya terparkir dan dikaitkan dengan jangkar penahan agar tidak berbenturan dengan perahu lainya, nampak perahu ini terombang-ambing diterjang ombak yang pecah saat berada di bibir pantai, serta sebagian lagi ada yang diperbaiki. “Sampean lihat sendiri, semuanya parkir gak melaut, ada yang menyempatkan memperbaiki perahunya juga, dari pada ngak melaut” kata Warsidi nelayan lain.Q hud

Guru PAUD Pasuruan Diimbau Masukkan Pelajaran Organ Intim Pasuruan, Bhirawa Seluruh guru PAUD di Kabupaten Pasuruan diwajibkan memberi pelajaran ke anak didiknya dalam hal memperkenalkan semua organ tubuh. Bahkan, organ intim pun juga wajib dipelihara serta dijaga. Istri Bupati Pasuruan, Lulis Irsyad Yusuf menyampaikan kewajiban memberikan pelajaran tersebut lantaran akhir-akhir ini kekerasan seksual terhadap anak semakin marak.

“Ironi sekali melihat perkembangan kekerasan seksual dalam beberapa hari terakhir ini. Demi memutus rantai kekerasan seksual itu, kami menginginkan dalam hal ini juga memawajibkan agar memasukkan materi terkait dalam hal pengawasan terhadap anak-anak. Sepekan kemarin, kami juga sudah melaksanakan keliling di kecamatan-kecamatan dengan kegiatan storytelling,” ujar Lulis Irsyad Yusuf di sela-sela acara Menyongsong Himpaudi Profesional dan Mandiri dalam Gerakan Nasional PAUD Berkualitas di Pendopo Pasuruan, Senin (16/5).

Tak hanya itu, peran orang tua di dalam rumah juga menjadi faktor penting.

Sehingga, guru dan orang tua sama-sama menjaganya. “Jadi jika demikian, tentu akan bisa mendapatkan ilmu dengan pengamanan terhadap anak dari kekerasan,” papar Lulis Irsyad Yusuf.

Diakuinya, dari tahun ke tahun, kekerasan seksual terhadap anak masih ada. Namun, kasus itu menurun. Terpisah, Ketua Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (Himpaudi) Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Nawang Sri Rahayu menyatakan storytelling tentang pengenalan organ tubuh itu akan diterapkan di setiap pembelajaran PAUD.Q hil

7

Bupati Tinjau UN SD, Harap Peserta Lulus Semua Kab. Madiun, Bhirawa Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos bersama rombongan mengadakan peninjauan langsung ke lapangan terkiat dengan pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 diwilayah Kec.Dagangan (SD Sukosari 02), Senin (16/5). Sedangkan rombongan kedua yang dipimpin oleh Sekda Kab.Madiun Ir. Tontro Pahlawanto meninjau di wilayah Kec. Jiwan ( MIN Klagen serut). Adapun rombongan ke tiga yang dipimpin oleh Kadin Pendidikan Kab. Madiun Dr. Suhardi, MM meninjau pelaksanaan Ujian Nasional di wilayah Kecamatan Madiun (SD Bagi 01).

Berdasarkan data dari dinas pendidikan, jumlah Peserta Ujian Sekolah (US) SD 7813, MI 1583 Total 9396. Jumlah Penyelenggara SD 432, MI 65, Total 497. Jumlah ruang SD 581, MI 130 Total 711. Jumlah Pengawas 1422, Peserta SDLB 24 Sekolah penyelenggara 7, ruang :7dan pengawas 14.

Perlu diketahui Hasil Ujian Sekolah/ Madarasah digunakan untuk penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk satuan pendidikan berikutnya, pemetaan mutu satuan pendidikan,dan pembinaan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan pantauan langsung dilapangan semuanya dapat berjalan lancar, tertib dan aman dan berikut Jadwal US SD/MI/SDLB Utama : Senin, 16 Mei 2016 pukul 08.0010.00 Mata Pelajaran bahasa

Indonesia (jumlah soal 50 butir), Selasa, 17 Mei 2016 pukul 08.00-10.00 Mata Pelajaran Matematika ( jumlah soal 40 butir )Rabu, 18 Mei 2016 pukul 08.00-10.00 Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam/IPA (jumlah soal sebanyak 40 butir) Sedangkan Jadwal US SD/ MI/SDLB Susulan : Senin, 23 Mei 2016 pukul 08.00-10.00 Mapel bahasa Indonesia (jumlah soal 50 butir). Selasa, 24 Mei 2016 pukul 08.00-10.00 Mapel Matematika ( jumlah soal 40 butir ). Rabu, 25 Mei 2016 pukul 08.00-10.00 Mapel Ilmu Pengetahuan Alam/IPA ( jumlah soal sebanyak 40 butir).

Bupati Madiun berharap semoga Ujian Nasional/Ujian Sekolah tahun 2015/2016 ini berjalan dengan baik dan semua siswa dapat lulus semuanya dengan baik, di tandaskan pula oleh Muhtarom, “biarpun

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, Muhtarom, S.Sos meninjau pelaksanaan UN SD Sukosari 2 Kecamatan Dagangan, Senin (16/5). ujian nasional ini bukan satu satunya penentu atas kelulusan siswa tapi diharapkan agar

para siswa benar-benar mengerjakan soal-soal dengan teliti agar dapat memperoleh ni-

lai lebih tinggi di banding tahun lalu,” kata Muhtarom berharap.Q dar

Dua Pekan Gelar Aksi Tenaga Honorer Gigit Jari Begal Motor Diringkus Polisi Nganjuk, Bhirawa Selama dua pekan tenaga honorer kategori I melakukan aksinya di depan Pendopo Kabupaten Nganjuk. Namun belum ada niatan dari Bupati Nganjuk Drs H Taufiqqurohman, untuk menemui massa yang menuntut diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Kekesalan para tenaga honorer memuncak sehingga mereka sempat nekat masuk ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mencari M Yasin Plt Kepala BKD. Bahkan puluhan tenaga honorer tersebut sempat ke ruangan bagian hukum, namun semua yang dicari tidak berada di tempat.

Aksi puluhan tenaga honorer kemudian dihentikan oleh Drs

Abdul, Wakid Kepala Kesbangpolinmas, yang akhirnya bersama staf ahli bidang pembangunan, Hariyono dan menemui massa di pendopo kabupaten.

Kepada kedua pejabat tersebut, Sajianto Ketua Forum tenaga honorer K1 meminta untuk menyampaikan pesan kepada bupati agar dijadwalkan untuk bisa melakukan audiensi dengan anggota Forum K1. Karena sebelumnya, Bupati Nganjuk telah akan menandatangani pakta integritas. ”Apabila kami tidak ditemui, dimanapun Bupati Nganjuk berada kami akan mencarinya” jelas Sajianto.

Sementara pada demo kali ini forum K1 memberikan kado istimewa berupa celana dalam dan bra kepada Bupati Taufi-

ristika/bhirawa

Aksi menuntut diangkat menjadi PNS, tenaga honorer Pemkab Nganjuk menginjak spanduk bergambar Bupati Nganjuk Drs Taufiqurrahman.

qurrahman. Selain itu massa juga membawa keranda mayat sebagai simbol matinya keadilan di Kabupaten Nganjuk.

Massa K1 juga sempat menggelar prosesi pemakaman di halaman Pemkab Nganjuk dengan spanduk bergambar Bupati Nganjuk. “Mana keadilan di bumi Nganjuk, mengapa sulit mencari keadilan di sini,” teriakan para demonstran yang mulai geram karena nasibnya tak kunjung jelas.

Dalam aksi tersebut para tenaga honorer K1 juga membawa spanduk-spanduk berisikan tuntutan mereka. Bahkan ada satu spanduk dengan sindiran pedas terhadap orang nomor satu di kabupaten Nganjuk, di mana massa membawa spanduk dengan foto Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman dengan tulisan ‘kekuasaan untuk memberikan keadilan, bukan untuk melakukan penindasan’. Sambil membaca doa-doa tahlil, massa juga menabur bunga di atas spanduk bergambar Bupati Tafiqurrahman.

Sekedar diketahui, ratusan tenaga honorer K1 sudah berulang kali menggelar unjuk rasa untuk menuntut kejelasan nasibnya. Mereka menuntut agar pengabdian yang mereka lakukan sebagai tenaga honorer selama ini segera diubah menjadi CPNS. Bermacam cara telah dilakukan oleh massa K1, namun hingga saat ini belum menemui titik terang, sehingga bupati dianggap sebagai orang yang paling bertanggungjawab terkait nasib tenaga honorer di Nganjuk.Q ris

Bojonegoro, Bhirawa Satuan reserse kriminal (reskrim) Polres Bojonegoro berhasil meringkus dua tersangka pencurian motor (curanmor) lintas kecamatan di Bojonegoro, sejak April lalu.

Kedua pelaku berinisial P dan MR diketahui telah melakukan kejahatan lintas kecamatan ini di ringkus di Kabupaten Kudus Jawa Tengah.

Dari tangan pelaku polisi berhasil mengamankan lima unit motor, hasil kejahatan.

Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu Sri Bintoro mengatakan, kedua tersangka tersebut berinisial P dan MR, warga Desa Talok, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, di tempat persembunyiannya pada Selasa, 10 Mei lalu. Tersangka diamankan setelah polisi menemukan bukti-bukti berupa benda curian di rumah tersangka.

“Petugas sudah melakukan penyelidikan dan pengembangan, kemudian menemukan benda-benda tersebut di rumah tersangka di Kalitidu, sementara tersangka melarikan diri,” ungkap AKBP Wahyu Sri Bintoro, Senin (16/5) kemarin.

Awalnya polisi menemukan keberadaan satu unit motor Jupiter milik Khoifin, warga Desa Ngraseh, Kecamatan Dander, yang dicuri tersangka dari wilayah persawahan Desa Mojoranu,

Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.

Kapolres menjelaskan, tersangka ini terbilang licin dalam curanmor. Keduanya beraksi saat pemilik kendaraan motor sedang meninggalkan motornya di pinggir sawah. Setelah keadaan sepi kedua pelaku langsung merusak kunci motor mengunakan kunci T yang sudah dimodivikasi.

Setelah berhasil dirusak, kemudian motor dibawah pelaku dan disembunyikan disalah satu tersangka berinisial MR. “Kami mendapatkan laporan tiga bulan kasus ini kami kembangkan dan alhasil pelaku berhasil kami tangkap,” paparnya.

Untuk menghilangkan kecurigaan jika motor tersebut hasil kejahatannya. Kedua pelaku telah menjual motor tersebut secara terpisah alias tidak dalam.keadaan utuh. Mesin dan rangka dipisah, sementara untuk sperpak dijual terpisah.

Menurut catatan kepolisian, tersangka MR sebelumnya sudah pernah berurusan dengan hukum. Dia sempat ditahan di Mapolres lantaran melakukan penipuan berkedok anggota TNI. “Sempat ditahan satu sel dengan pelaku pencurian, ternyata di situ tersangka tidak sembuh, malah bertambah ilmu kriminalnya,” ujarnya.Q bas

Bupati Bersama Kadispendik Gelar Monitoring Pelaksanaan Ujian SD/MI Perdana Diikuti 8.184 Siswa se-Situbondo Dengan 527 Lembaga Penyelenggara Pelaksanaan UN (ujian nasional) perdana untuk siswa tingkat SD/MI dan sederajat di Kabupaten Situbondo, berjalan lancar dan sukses pagi kemarin (16/5). Dari data yang ada di Kantor Dinas Pendidikan, sedikitnya ada 8.184 siswa SD/MI yang ikut dalam ujian akhir sekolah tahun ajaran 2016 ini. Selain itu, pada ujian sekolah tahun ini ada 527 lembaga penyelenggara, baik dari tingkat SD/MI dan Paket A. Dari pantauan Bhirawa, tim monitoring Ujian SD/MI pada hari perdana dibagi menjadi 3 wilayah, diantaranya tengah, barat dan timur. Untuk Bupati Situbondo Dadang Wigiarto bersama Kepala Dinas Pendidikan Fathor Rakhman dan Kepala Kementerian Agama Nursyamsudin melakukan monitoring di SDN II Patokan, SDN III Patokan, MI Miftahul Huda dan SDN I Dawuhan. Adapun tIm Wakil Bupati melakukan monitoring di SDN I Mimbaan, SD IT Nurul Ansor, SDN I Curah Jeru dan MIN Curah Jeru.

Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto ketika dikonfirmasi perihal hasil monitoring ujian SD/MI tahun 2016, mengaku secara umum berjalan lancar dan dari sisi perencanaan sesuai dengan target yang ada di lapangan. Bupati Dadang juga mengakui ada beberapa hal kenyataan satu-dua siswa dilokasi tidak mengikuti UN, diantaranya karena mengundurkan diri. “Persoalan ini masih belum ada informasi yang jelas,

tetapi mudah mudahan semangat belajar siswa tidak kendor,” ujar Bupati Dadang yang didampingi Kadis Pendidikan Dr Fathor Rakhman kemarin.

Kata Bupati Dadang, sejumlah persoalan itu harus dicari jalan keluarnya, misalnya karena adanya gangguan fisik dan kesehatan harus dicari keputusan yang tepat. Salah satunya, sebut orang pertama di jajaran Pemkab Situbondo itu, diikutkan program Kejar Paket A. Ini, lanjut Bupati Dadang, tidak boleh dibiarkan karena hal itu merupakan kewajiban pemerintah untuk mensukseskan dan program wajib belajar 12 tahun.

“Jika dilapangan ada orang tua tidak mampu, kita harus mencari patner untuk mencari data data itu. Anak yang putus sekolah yang tidak bisa menyelsiakan SD atau SMP, harus dibantu agar mereka bisa menyelesaikan seklah. Misalnya dengan kejar Paket A,” papar Bupati Dadang.

Sementara itu Kepala Sekolah

SDN II Patokan, Sunardi, menandaskan, untuk menghasilkan lulusan siwa yang berprestasi dan memiliki nilai terbaik, pihaknya sebagai pimpinan SDN II Patokan bersama SDN IV Patokan dan SD Islam Al-Abror rajin berikhtiar, berusaha dan berdoa dengan didukung komite sekolah berikut wali murid jauh hari sebelum pelaksanaan ujian sekolah tahun 2016 dilaksanakan.

“Kami juga menggelar dzikir istigosah dengan kalangan wali murid. Kami bermunajat kepada

Allah ini agar hasil ujian sekolah berhasil dengan maksimal,” ujar Sunardi yang diamini Fita Ariyani M.Pd (Kasek SD Islam Al-Abror) dan Sri Sukastiyah (Kasek SDN IV Patokan) kemarin.

Masih kata Sunardi, ujian sekolah yang masuk dalam IV ini diikuti sedikitnya oleh 164 siswa, dengan perincian 57 siswa berasal dari SDN II Patokan; 30 siswa asal SDN IV Patokan dan 79 siswa asal SD Islam Al-Abror.

Jika dibandingkan dengan ujian sekolah tahun 2015 lalu, sam-

sawawi/bhirawa

Bupati Situbondo, H Dadang Wigiarto SH, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Dr Fathor Rakhman dan Kasek SDN II Patokan Sunardi, Kasek SD Islam Al Abror, Fita Ariyani dan Kasek SDN IV Patokan Sri Sukastiyah, saat memantau ujian kemarin.

sawawi/bhirawa

Bupati Dadang Wigiarto bersama Kadispendik Fathor Rakhman saat berfoto bersama tiga Kasek dan jajaran guru pengawas ujian di SDN II Patokan, kemarin.

bung Sunardi, jumlah bertambah banyak tahun 2016 ini. Sebab, urai Sunardi, tahun lalu hanya diikuti siswa dengan 8 ruangan, namun sekarang ini berjumlah 9 ruangan. “Ya sebelum hari H ujian sekolah, kami mengadakan istigosah yang dilaksanakan oleh sekolah masing-masing,” terang Sunardi.

Sunardi merasa bersyukur, karena hampir tiap tahun lembaga sekolah yang ia pimpin selalu dikunjungi Bupati Situbondo Dada-

ng Wigiarto. Di hadapan panitia ujian sekolah, aku Sunardi, Bupati Dadang memberikan apresiasi positif atas pelaksanaan ujian sekolah di SDN II Patokan yang berjalan dengan baik dan lancar.

“Alhamdulillah, saat Bupati Dadang datang kesini, beliau memberikan nilai yang positif.

Selain itu, putera pertama Bupati Dadang juga merupakan alumni SDN II Patokan. Makanya beliau juga memberikan perhatian,” pungkas Sunardi.Q awi,adv

EKONOMI - BISNIS

8 RAGAM EKBIS

Astra Life Luncurkan AVA iFuture Surabaya, Bhirawa Melengkapi kebutuhan kaum urban akan perencanaan finansial yang baik, PT Astra Aviva Life (Astra Life) meluncurkan AVA iFuture, produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi, pada acara PermataBank Wealth Wisdom Conference 2016.

Produk AVA iFuture memungkinkan pemegang polis untuk mengalokasikan dana investasi yang lebih besar pada awal kepemilikan sehingga nilai investasi bisa menjadi lebih optimal. Direktur PT Astra Aviva Life Windawati Tjahjadi Senin (16/5) kemarin menyataka, bahwa dengan investasi yang lebih optimal sejak awal tahun kepemilikan polis, produk ini bisa menjadi pilihan bagi masyarakat urbanyang ingin mengatur penghasilannya sembari mendapatkan perlindungan jiwa dari segala risiko yang ada.

“Jadi berapapun jumlah penghasilan seseorang, ia harus mampu mengelola dan mengantisipasi jika salah satu diantara ketiga risiko yang disebutkan tadi terjadi agar ia dan keluarganya bisa tetap bertahan untuk masa depan,” kata Windawati.

Poin ini menekankan pentingnya bagi masyarakat untuk menyiapkan perlindungan jiwa dan berinvestasi untuk memberikan keamanan finansial bagi dirinya dan keluarganya, salah satunya dengan membeli produk asuransi jiwa dengan pengembangan investasi yang paling optimal seperti AVA iFuture ini. Aktris Dian Sastrowardoyo sebagai perwakilan kaum urban yang telah menerapkan gaya hidup tersebut. Gaya hidup sehat mulai ia terapkan saat memulai bisnis katering makanan diet/ menu sehat dan memulai olahraga teratur bersama teman-temannya.

“Karena alasan itulah, saya sadar bahwa saya membutuhkan pola hidup yang bukan cuma healthy tetapi juga happy,” kata pemeran Cinta dalam film Ada Apa dengan Cinta 2 itu. Q ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2014, Hitam, AG2476RAK, a/n. Eko Supriyatiningsih, Prajan RT 03/04 Sobontoro, Boyolangu-T.Agung No. 1048/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK,Yamaha, th. 2010, Hitam, AG6191RJ, a/n.

Nanik Yuliyanti, Ds. Selorejo, Ngunut-T.Agung No. 1049/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, tth. 2009, Hitam, AG6060TX, a/n.

Sri Mumpuni Hastuti, Kel. Jepun-T.Agung No. 1050/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2007, Biru, AG2193SK, a/n.

Tupah, Ds. Banyuurip RT 01/03, Kalidawir-T.Agung No. 1051/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Putih, AG3786OE, a/n.

Slamet, Ds. Gesikan RT 02/05, Pakel-T.Agung No. 1052/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2011, Hitam, AG6091OA, a/n.

Agus Setiawan, Ds. Bangoan RT 01/02 KedungwaruT.Agung No. 1053/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Hitam, AG2726RAF, a/n.

Miftakhul Khoiroh, Ds. Mirigambar RT 03/01, Sumbergempol-T.Agung No. 1054/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Merah, AG6471RAA, a/n. Suwarno, Ds. Sembon RT 03/02, Karangrejo-T.Agung No. 1055/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG4329TT, a/n.

Kaselan, Kel. Botoran-T.Agung No. 1056/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Putih, AG4273OK, a/n.

Yahya Latif, Dsn. Ringinagung, Ds. Ringinpitu, Kedungwaru-T.Agung No. 1057/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG2963RK, a/n.

Setiyono, Dsn. Karangsono, Ds. Karangtalun, KalidawirT.Agung No. 1058/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Happy, th. 2013, Hitam, AG6730RAB, a/n.

Slamet Santoso, Dsn. Panggung Ploso, Ds/Kec. Sumbergempol-T.Agung No. 1059/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Suzuki, th. 2013, Merah Hitam, AG4493RAA, a/n. Suyanto, Dsn. Krajan RT 03/03, Ds. Sanan, Pakel-T.Agung No. 1060/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Jialing, th. 1999, Hitam, AG2179R, a/n.

Endang Kundartati, Ds. Balerejo, Kauman-T.Agung No. 1061/IMB/BI-II/2016

SITUBONDO HILANG STNK nopol P2817.EQ, a/n BUDIONO DS.TLOGOSARI RW.02/08 KEC.SB.MALANG SITubondo.

No. 1062/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P.2709.FE, a/n HARYADI DS.PALANGAN RW.01/01 KEC.JANGKAR SITubondo.

No. 1063/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P.476.ED, a/n NOER ARIF SUGIARTO DS.OLEAN RW.03/03 KEC.SITUBONDO. No. 1064/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P.8427.G, a/n ERWIN INDRA IRAWAN DS.BESUKI RW.02/03 KEC.BESUKI SITubondo.

No. 1065/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P.6753.FE, a/n SUWITO ADI DS.SB.ANYAR RW.03/02 KEC.B.PUTIH SITubondo.

No. 1066/IMB/BI-II/2016

Selasa Pahing, 17 MEI 2016

Pelindo III Terapkan Verifikasi Berat Kontainer Surabaya, Bhirawa PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo III (Persero) siap memberlakukan verifikasi berat kotor kontainer ekspor atau Verified Gross Mass (VGM) demi keamanan dan keselamatan mulai 1 Juli 2016.

Kepala Humas Pelindo III, Edi Priyanto, di Surabaya, Senin, mengatakan untuk menindaklanjuti hal itu operator terminal akan melakukan pengecekan VGM dan pengelola terminal juga melakukan inspeksi di terminal yang melayani ekspor impor.

International Maritime Organization (IMO) telah mengamendemen Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention (Chapter VI, part A, regulation 2) tentang Verified Gross Mass (VGM). Kewajiban verifikasi berat kotor kontainer atau peti kemas ekspor ini diberlakukan mulai 1 Juli 2016.

Edi menjelaskan, dalam menjalankan VGM, pelabuhan tidak membutuhkan persiapan khusus terhadap peraturan IMO/ SOLAS terkait verifikasi berat kotor peti kemas karena sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki sudah siap. “Sistem informasi peti kemas kita juga sudah ‘advance’ juga sehingga sangat ‘support’ dalam penerapannya dan lengkap untuk itu. Apalagi kita mengarah ke otomatisasi,” katanya.

Menurut dia, ada dua metode yang diizinkan dalam pemeriksaan berat yakni menimbang kontainer yang sudah dikemas, dan

Pelindo III siap memberlakukan verifikasi berat kotor kontainer ekspor atau Verified Gross Mass (VGM) demi keamanan dan keselamatan mulai 1 Juli 2016. menimbang muatan dan isinya serta menambahkan berat kotor pada peti kemas.

Dalam menimbang peti kemas, perusahaan pelayaran dapat menggunakan jasa forwarder lain yang dibenarkan dalam

menentukan berat peti kemas menggunakan metode itu dan tetap bertanggung jawab terhadap verifikasi bobot peti kemas tersebut.

Kegitan inspeksi saat ini masih untuk

ekspor dan impor dan ke depan tidak menutup kemungkinan juga untuk muatan domestik. Untuk domestik sedang disiapkan jembatan timbang dan penyiapan gerbang pada beberapa pelabuhan. Q ma,ant

Ekspor Jatim Bulan April Turun 8,10% Pemprov, Bhirawa Pada bulan April 2016, nilai ekspor Jatim alami penurunan yaitu USD 1.663,85 juta atau turun 8,10 persen dibanding ekspor bulan Maret 2016 yang mencapai USD 1.810,43 juta. Jika secara kumulatif, nilai ekspor Januari-April 2016 mencapai USD 6.648,41 juta atau naik 4,39 persen dibanding ekspor periode yang sama tahun 2015 yang mencapai USD 6.368,76 juta.

Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, Teguh Pramono mengatakan, lain halnya dengan ekspor migas Jatim bulan April 2016 mencapai USD 88,30 juta atau telah mengalami kenaikan hingga 43,23 persen dibanding ekspor migas bulan Maret 2016 yang mencapai USD 61,65 juta.

“Sedangkan selama Januari sampai April 2016 ekspor migas mencapai USD 249,40 juta atau naik 73,81 persen dibanding ekspor migas periode yang sama tahun 2015 yang mencapai USD 143,49 juta,” katanya, Senin (16/5). Selanjutnya untuk ekspor non migas Jatim bulan April 2016 mencapai USD 1.575,54 juta atau turun 9,91 persen dibanding ekspor non migas bulan Maret 2016 yang mencapai USD 1.748,78 juta.

Sedangkan selama Januari

sampai April 2016 ekspor non migas mencapai USD 6.399,02 juta atau naik sebesar 2,79 persen dibanding ekspor non migas periode yang sama tahun 2015 yang mencapai USD 6.225,27 juta. Selama bulan April 2016 ekspor non migas Jatim didominasi oleh perhiasan/permata dengan nilai USD 454,33 juta, diikuti lemak dan minyak hewan/nabati sebesar USD 120,22 juta, kayu dan barang dari kayu sebesar USD 94,68 juta, ikan dan udang USD 90,33 juta, serta tembaga sebesar USD 77,96 juta.

Komoditi utama dari kelompok barang perhiasan/permata (HS 71) adalah perhiasan logam mulia lainnya senilai USD 391,72 juta atau turun 22,61 persen dibanding bulan sebelumnya.

NEGARA TUJUAN EKSPOR NON MIGAS JATIM BULAN APRIL Negara Swiss Jepang USA Singapura Malaysia Thailand Belanda Jerman Inggris

Nilai Ekspor USD 238,84 juta USD 208,78 juta USD 163,13 juta.

USD 117,89 juta USD 82,98 juta USD 35,70 juta USD 30,13 juta USD 24,46 juta USD 17,12 juta

Sedangkan di kelompok lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) komoditi utamanya adalah minyak kelapa sawit dan fraksinya baik dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia lainnya senilai USD 38,30 juta, naik 8,11 persen dari bulan sebelumnya, dan di kelompok kayu dan barang dari kayu (HS 44) komoditi utamanya adalah kayu termasuk strip dan frieze dari non konifer lainnya untuk lantai papan senilai USD 34,00 juta atau turun 2,51 persen dibandingkan bulan Maret 2016. Q rac

Dampak Plastik Berbayar, Impor Plastik Turun Surabaya, Bhirawa Kebijakan pemerintah yang memberlakukan plastik berbayar di hypermart pada 21 Februari 2016 sampai sekarang mulai berimbas kepada pengurangan impor plastik. Tingkat kebutuhan plastik di Indonesia di nilai masih lebih dari cukup untuk membuat kantong plastik. Selain tingkat kebutuhan yang turun, bijih plastik yang selama ini di impor juga terpengaruh terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah dalam seminggu terakhir ini.

Robert Tandoyo, Direktur Operasional PT Indopack Sejahtera yang bergerak dalam bidang pembuatan plastik membenarkan salah satu produk yang selama ini mendukung pembuatan kantong plastik untuk beberapa pasar retail di Surabaya sedang penurunan pemesanan. Lantaran jumlah kantong plastik yang dibeli oleh end user.

“Turunnya sekitar 30% dari total produksi yang mencapai

25 ton per bulannya. Turunnya permintaan kantong plastik, lebih di dorong karena kebijakan pemerintah yang menerapkan regulasi kantong plastik berbayar. Sehingga berpengaruh terhadap nilai impor bijih plastik yang merupakan bahan dasar pembuatan kantong plastik,” jelasnya di Surabaya.

Lanjut Robert, perusahaannya lebih memilih untuk me-

mangkas kapasitas produksi.

Dari yang 25 ton perbulan menjadi 18-20 ton per bulannya.

Langkah ini di tempuh sebagai upaya untuk menekan kerugian yang di timbulkan dari berkurangnya jumlah pembeli. Selain itu, tindakan efisiensi production cost terkait kenaikan nilai tukar rupiah yang melemah juga berimbas kepada keuangan perusahaan. Q wil

Impor bahan baku untuk kantong plastik turun seiring turunnya dari pasar retail yang kerap membeli kantong plastik.

Dua buah drone berukuran besar, Elang Barat dan Elang Timur mengakhiri Ekspedisi Langit Nusantara (Elang Nusa) Telkomsel di Garuda Wisnu Kencana, Bali.

Elang Barat dan Elang Timur Akhiri Ekspedisi Langit Nusantara Surabaya, Bhirawa Program Ekspedisi Langit Nusantara (Elang Nusa) Telkomsel yang dimulai sejak 14 April lalu telah berakhir setelah drone melakukan penjelajahan yang melintasi lebih dari 50 kota di Indonesia, serta sukses menyajikan tayangan video streaming (live dan recorded) yang menangkap keindahan Indonesia dari udara.

Elang Barat (drone yang menempuh jalur Barat) lepas landas dari Sabang dan secara bersamaan Elang Timur (drone yang menempuh jalur Timur) lepas landas dari Merauke dan akhirnya keduanya bertemu dan mengakhiri perjalanan di Garuda Wisnu Kencana, Bali.

“Kami bersyukur perjalanan Elang Nusa selama satu

bulan penuh dapat terlaksana dengan baik, dan mampu menghadirkan tayangan video streaming keindahan Indonesia di berbagai lokasi, melalui dukungan jaringan broadband Telkomsel,” ungkap Direktur Network Telkomsel, Sukardi Silalahi, Senin (16/5) kemarin.

Sukardi menambahkan, ekspedisi ini merupakan salah satu bentuk pembuktian dan komitmen Telkomsel kepada masyarakat dalam menawarkan layanan broadband yang handal.

“Melintasnya dua buah drone di berbagai kota di jalur Barat dan Timur Indonesia ini juga menunjukkan luasnya sebaran jaringan broadband Telkomsel yang hadir di berbagai lokasi,” jelasnya. Q riq

Pendataan Sensus Ekonomi Jember Capai 40 Persen Jember, Bhirawa Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indria Purwaningsih mengatakan pendataan sensus ekonomi mencapai 40 persen lebih dari sekitar 5.800 blok sensus di wilayah setempat. “Pendataan sensus ekonomi di lapangan yang dilakukan oleh petugas pencacah lapangan sudah tuntas lebih dari 40 persen di 5.800 blok sensus, dengan masing-masing blok sensus sebanyak 150 hingga 400 rumah tangga,” katanya di Jember, Senin (16/5).

Menurut dia, petugas yang sudah selesai melakukan pendataan sensus ekonomi biasanya akan merapikan kuisioner yang sudah diisi petugas saat mendatangi responden karena data tersebut akan di-”scaner” atau dipindai untuk dilaporkan ke BPS pusat. “Memang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), petugas harus mengisi langsung kuisioner itu dari keterangan responden, namun sebagian petugas khawatir kuisioner itu rusak atau terlipat, sehingga menggunakan kertas kecil untuk disalin kembali di dalam kuisioner itu,” tuturnya.

Beberapa kendala yang dihadapi di lapangan, lanjut dia, justru terbanyak berada di kawasan kota, sedangkan di kawasan pedesaan atau pinggiran memberikan tanggapan yang baik terhadap program sensus ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun sekali itu. “Di kawasan kota, banyak responden yang enggan memberikan data terkait pendapatan dan pengeluaran hasil usahanya, namun mereka bersedia membubuhkan tanda tangan terkait sensus ekonomi itu,” katanya. Q efi,ant

Wabup Pamekasan Sidak USBN

Belum Ada Siswa Tidak Ikut USBN Tingkat Dasar Wilayah Pamekasan Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) di wilayah Kabupaten Pamekasan, diikuti 14.685 orang siswa tingkat dasar (Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah) berlangsung lancar dan tidak ditemukan kendala.

syamsudin/bhirawa

Wakil Bupati Pamekasan, Halil As’ary, member salam kepada guru pengawas dan siswa SD sedang mengikuti USBN (Ujian Sekolah Berbasis Nasional) didampingi Plt. Kadis Pendidikan Pamekasan, Moh. Tarsun. (USBN) tingkat Sekolah Dasar.

Pelaksanaan USBN diselenggarakan 416 lembaga SD dan MI ini tetap menjadi perhatian serius. Wakil Bupati Pamekasan, Halil As’ary, didampingi Plt Kepala Dinas Pendidikan Pamekasan, meninjau ke beberapa sekolah, bersama Forpimda (Forum pimpinan Daerah).

Kunjungan rombongan Wabup Pamekasan, juga didampingi Kabid Pendidikan Dasar Disdik, Kabid Pendidikan Agama Islam Kamenag Pamekasan, antara lain; SDN Pakong II, Kec. Pakong, SDN Ponjenan I, Kec.

Batu Marmar dan SDN Waru Barat II, Kecamatan Waru.

Plt. Kadis Pendidikan, Moh Tarsun, menjelaskan, USBN untuk SDMI di Pamekasan diikuti 14.885 siswa, terdiri 9.570 siswa SD dengan 416 lembaga, 776 siswa SDI (swasta) dengan 35 lembaga, 61 orang dari Madrasah Ibtidayah Negeri dengan 2 lembaga dan 4.278 siswa dari Madrasah Ibtidayah Swasta dengan 301 lembaga.

“Kami bersama Wabup Pamekasan (Halil As’ary, Red) meninjau ke be-

berapa sekolah. Belum ada laporan adanya siswa yang tidak bisa ikut USBN. Entak besok, setelah penyelenggara melaporkan LPJ Ujian Nasional,” kata Moh. Tarsun kepada Bhirawa di ruang kerja, Senin (16/5).

Wabup Pamekasan, Halil As’ary, mengatakan, pemantauan USBN tingkat Sekolah Dasar ini. Selain melihat langsung pelaksanaannya juga untuk mengetahui persoalan yang nanti dapat dijadikan bahan evaluasi pada ujian nasional tahun depan.

Rombongan Wabup yang diikuti Ketua Komisi IV DPRD dan anggotanya, ketika sidak ke sekolah melaksanaan USBN. Wabup Halil As’ary, berdialog dengan kepala sekolah dan petugas, menanyakan per-

soalan dihadapan menjelang dan pasca ujian nasional.

Lebih lanjut, mengenai siswa tidak lulus, menurut Kadis Pendidikan, kelulusan ditentukan pihak sekolah.

Adapun ujian nasional untuk menentukan indek prestasi. “Mereka (siswa) tingkat SMU, SMP maupun SD, meraih di bawah rata-rata UN dapat mengulang, melalui pendaftaran secara online,” ujarnya.

Persoalan, kata Moh Tarsun, bagi siswa tingkat SMU bisa memperbaiki nilai tetapi karena sudah lulus dan ada di luar daerah dapat mendaftar saja.

“Bedanya, siswa tingkat SMP dan SD, ada di jenjang lebih tinggi, bisa mendaftar lewa online dan mengikuti di sekolah asalnya,” tambahnya. Q din*

MALANG RAYA

Selasa Pahing 17 MEI 2016

KILAS AREMANIA

Ujian Sekolah SD Diminta Serius Malang, Bhirawa Kepala Dinas Pendidikan Kota Malan, Zubaidah, meminta kepada seluruh siswa Sekolah Dasar (SD), peserta Ujian Sekolah (US), untuk tetap serius, meskipun US tidak lagi menentukan kelulusan siswa.

“Kami minta anak-anak untuk tetap serius dalam mengerjakan soal. Karena itu merupakan bekal kalian menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi,”urai Zibaidah, mengawali sidak di hadapan siswa SDN Kauman I Kota Malang, Senin (16/5) kemarin.

Menurut Zubaidah, proses US, tingkat SD dan MI akan menjadi barometer, bagi keberhasilan siswa selama belajar dibangku SD. Makanya mereka harus tetap serius.

“Untuk menjadi orang yang berhasil, anak-anak harus belajar dengan serius.

Jangan sampai terlena. Karena masa depan kalian semua ditentukan mulai sekarang,” imbuh Zubaidah.

Usai dari SD Kauman I, Zubaidah yang didampingi oleh Anggota Komisi D DPRD Kota Malang itu, melanjutkan sidak ke SDN Pisang Candi yang berada di kawasan jalan Simpang Raya Langsep, dan SDN Percobaan II. Secara umum berdasarkan pantauan dia, dari SD yang dikunjungi, pelaksanaan US berjalan dengan baik. Meski bukan penentu kelulusan, tetapi pihak sekolah tetap melakukan pengawasan layaknya ujian nasional.

“Dari pantauan yang kita lakukan semuanya berjalan dengan baik, tertib layaknya ujian pada umumnya,” tuturnya.

Dia lantas menjelaskan, untuk Pelaksanaan US di SDN Kauman 1, diikuti oleh 93 siswa dan dibagi dalam lima ruang ujian. Sedangkan di SDN Pisang Candi sebanyak 56, dibagi tiga ruang, dan di SDN Percobaan II ada 116 siswa yang dibagi dalam 6 ruang ujian.

Patut diketahui, pelaksanaan US SD dan MI tahun ini, diikuti oleh 14.270, yang terbagi 12.748 siswa SD dan 1.522 siswa MI baik Negeri maupun Swasta. Proses ujian dilaksanakan mulai tanggal 16 hingga 28 Mei 2016 mendatang.

Pelaksanaan US diselenggarakan serentak di 195 SD Negeri, 75 SD Swasta, 2 MI Negeri dan 48 MI Swasta yang terbagi dalam 41 gugus di lima kecamatan yang ada di Kota Malang dan diawasi oleh 1.820 orang pengawas. Q mut

Terkendala Lelang, Serapan Anggaran Pemkot Hanya 18 Persen Batu, Bhirawa Serapan anggaran APBD Pemerintah Kota Batu 2016, hingga bulan Mei hanya mencapai 18 persen saja. Rendahnya serapan anggaran ini karena banyak proyek yang terhambat proses lelang yang lambat. Kondisi ini membuat masalah serapan anggaran ini menjadi pembahasan khusus dalam ‘Rapat Kopi Morning’ antara wakil wali kota dengan para kepala SKPD, Senin (16/5).

“Hingga bulan Mei ini, penyerapan anggaran APBD 2016 baru 18 persen saja. Banyak proyek yang masih belum berjalan karena masih dalam proses lelang. Akibatnya, prosentase serapan anggaran menjadi rendah,” ujar Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, Senin (16/5).

Diketahui, saldo anggaran yang dimiliki Pemkot Batu hingga bulan Mei ini sebesar Rp219 miliar. Penyerapan terbesar ada di Kelurahan Temas sebesar 46,8 persen. Disusul Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebesar 38,7 persen.

Penyerapan paling besar ketiga, imbuh Punjul, ada di

Kecamatan Junrejo sebesar 37,7 persen. Disusul Kelurahan Ngaglik 37,1 persen, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 34,4 persen, dan Dinas Perhubungan 33,6 persen.

“Kita berupaya meningkatkan serapan anggaran yang ada dengan mempercepat proses lelang yang ada,” tambah Punjul.

Selain masalah serapan anggaran, lanjutnya, dalam rapat kopi morning kemarin juga memberikan sorotan tajam terhadap keberadaan dan kinerja UPT Block Office (BO).

Hingga saat ini keberadaan UPT ini masih belum bisa menunjukkan kerja optimal.

anas bachtiar/bhirawa

Punjul Santoso

Akibatnya, beberapa titik Block Office yang menjadi kantor bersama seluruh SKPD di Kota Batu terkesan tidak terawat. “Banyak rumput liar tumbuh, bahkan toilet lantai bawah yang berhubungan dengan masyarakat langsung juga bau dan kotor. Kondisi ini mengharuskan UPT BO harus bisa bekerja lebih optimal lagi,”ujar Punjul.

Iapun menginstruksikan agar seluruh SKPD membuat jadwal rutin harian untuk melaksa-

anas bachtiar/bhirawa

Banyak rumput liar tumbuh di kompleks Perkantoran Terpadu akibat Kurang optimalnya kinerja UPT BO nakan beberapa tugas. Selain itu harus segera dilakukan evaluasi kinerja UPT BO agar dapat melaksanakan seluruh tugasnya. Punjupun telah menugaskan kepada Asisten untuk menangani masalah evaluasi UPT BO ini.

Mengenai kondisi UPT BO yang kekurangan personel untuk mengerjakan tugas yang sedemikian banyaknya di Block Office, Punjul menyarankan untuk segera mengusulkan penambahan pegawai ke Walikota. Q nas

Dindikpora Jaring Calon Kasek

17 Warga Terserang DBD, Satu Orang Meninggal Kota Batu, Bhirawa Sebanyak 17 warga Desa Landungsari, Kabupaten Malang terserang penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dalam sebulan terakhir. Dari jumlah itu, salah satunya anak berusia 8 tahun meninggal dunia.

Salah satu warga Landungsari, Ferry mengatakan walaupun jumlah penderita DBD cukup banyak, hingga saat ini belum ada tindakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang maupun Puskesmas setempat.

“Saya sudah laporkan maraknya penderita DBD di desa Landungsari. Bahkan sudah ada satu korban anak kecil yang meninggal dunia,” ungkap Ferry kepada harian Bhirawa, Senin (16/5).

Jumlah tersebut merupakan penderita yang terdata, padahal masih banyak yang tidak terpantau, khususnya mereka yang langsung berobat ke dokter swasta dan rumah sakit di Kota Malang.

Lebih lanjut dikatakan, dirinya sudah melaporkan kasus DBD ini ke Kepala Dinkes Kabupaten Malang dr Abdurrachman, namun tidak ada tindakan untuk fogging atau apapun.

“Saya sudah lapor, katanya masih dibahas dan dikaji. Padahal setiap Puskesmas memiliki tugas pemantauan terhadap wabah penyakit di masyarakat, termasuk petugas pemantau jentik.

Tetapi tidak difungsikan,” tandasnya. Q sup

9

anas bachtiar/bhirawa

PDAM Kota Batu melakukan penyambungan pipa PDAM di Desa Sidomulyo yang airnya berasal dari Sumber Banyuning.

Puluhan Petani Sidomulyo Minta Jaminan Air Irigasi ke PDAM Batu Batu, Bhirawa Tak kurang dari 30 warga Desa Sidomulyo melakukan protes terhadap proses penepingan atau penyambungan pipa yang dilakukan PDAM Kota Batu yang berada di Sumber Banyuning. Mereka minta jaminan bahwa jatah air irigasi tidak berkurang ketika pengelolaan air Sumber Banyuning dialihkan dari PDAM Kota Malang kepada PDAM Kota Batu.

Kesepakatan akhirnya tercapai setelah dilakukan mediasi antara warga dengan PDAM Kota Batu yang dilaksanakan di Balai Desa Sidomulyo, Senin (16/5).

Diketahui, sesuai kesepakatan pada tanggal 16 Mei kemarin, pengelolaan air di Sumber Banyuning mulai dilimpahkan dari PDAM Kota Malang kepada PDAM Kota Batu. Dan pada

tahap awal ini, kemarin PDAM Kota Batu melakukan penepingan atau penyambungan pipa PDAM yang berada di Desa Sidomulyo Kota Batu.

“Dari hasil penyambungan ini, air yang diambil dari Sumber Banyuning akan disalurkan untuk warga Kota Batu. Di antaranya, warga di Jl.Abdul Gani Atas, Perum Batu Permai, Jl.Sultan Agung, dan Jl.Watu Asrin,” ujar Direktur PDAM Kota Batu, Eddi Sunaedi, Senin (16/5).

Di proses penyambungan ini, PDAM Kota Batu akan memanfaatkan air dari Sumber Banyuning sebanyak 30 liter per detik. Adapun debit yang dikeluarkan sumber ini adalah 100 liter per detik. Jadi saat ini masih ada debit 70 liter per detik yang masih dipergunakan PDAM Kota Malang.

“Jadi proses pengalihan pe-

ngelolaan dilakukan secara bertahap. Diperkirakan, baru pada bulan Desember 2016 PDAM Kota Batu bisa memanfa atkan debit air 100 liter per detik untuk warga Kota Batu,”jelas Edi Sokeh, panggilan akran Edi Sunaedi.

Di tengah proses penyambungan (penepingan) dilaksanakan, muncul aksi protes dari warga Desa Sidomulyo. Warga ini merupakan para petani setempat yang kerap menggunakan air irigasi yang berasal dari Sumber Banyuning.

“Kita minta jatah air agar pada musim kemarau kita tetap bisa mendapatkan air untuk menyirami lahan pertanian kita,”ujar salah satu Petani Sidomulyo, Mulyono. Muncul kekhawatiran dari para petani, ketika debit 100 liter per detik telah dikuasai/ dikelola PDAM Kota Batu, maka pasokan air untuk irigasi akan hilang.Q nas

Kota Batu, Bhirawa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dindikpora) Kota Batu menggelar penjaringan calon kepala sekolah (Kasek) untuk tingkat SD hingga SMA/SMK, Senin (16/5) kemarin.

Dalam penjaringan tersebut, calon kasek harus mengikuti sejumlah tahap ujian mulai ujian tulis, problem solving dan tes wawancara. Kegiatan berlangsung selama 2 minggu, di mana para calon kasek yang nantinya lulus dan memenuhi syarat akan diajukan ke Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk mengisi jabatan Kasek yang kosong.

Menurut Kadis Dindikpora Dra Mistin MPd, peserta yang mengikuti penjaringan calon kasek adalah guru berpangkat minimal IIIC di masing-masing jenjang pendidikan, yaitu TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Walaupun secara kepangkatan telah memenuhi syarat, namun tidak semua guru ternyata mmenuhi undangan untuk mengikuti tes.

“Ada memang guru yang tidak datang saat tes, walaupun sudah didaftar maupun mendaftar. Untuk yang tidak mengikuti salah satu tes tentunya gugur, dia tidak bisa diusulkan untuk menjadi calon Kasek,” terang Mistin.

Penjaringan kasek ini dilakukan untuk mendapat kandidat kasek yang mumpuni, mengingat tugas-tugas kasek sangat berat.

Mereka harus punya kemampuan manajerial, kemampuan menyelesaikan masalah dan juga memiliki inovasi untuk memajukan sekolahnya.

Sejumlah guru mengaku tes yang harus diikuti sangat melelahkan karena harus menulis dengan tulisan tangan. “Lumayan mas, jarang nulis dengan ballpoint, tetapi tesnya harus ngisi dengan tulisan tangan. Jadinya jarijari sampai kesemutan saat mengisi jawaban essai maupun saat menjawab soal problem solving,” kata salah satu guru SMK yang enggan namanya dikorankan.

Dijelaskan, selama ini mereka sudah terbiasa menggunakan sarana PC/Laptop untuk mengerjakan tugas dan menyusun rencana kegiatan belajar mengajar. Sehingga ketika menulis jawaban tes tulis banyak yang mengaku tangannya sampai kesemutan.

“Sebenarnya pingin menjawab lebih panjang dan detail, tapi buru-buru tangan sudah kesemutan,” ujar guru lainnya.

Setelah mengikuti tes tulis, untuk selanjutnya para calon Kasek ini akan mengikuti tes wawancara pada hari Rabu besok (18/5). Q sup

Ada ‘Raja Ampat’ di Pantai Tiga Warna Malang Kabupaten Malang tidak hanya memiliki luas wilayah yang cukup besar dan jumlah penduduk yang kini lebih kurang mencapai tiga juta jiwa.

Namun, kabupaten tersebut juga memiliki banyak tempat wisata alam.

Sehingga Kabupaten Malang ini sangat kaya akan pesona dan keindahan alamnya.

Sehingga dengan memiliki kekayaan alam dengan seribu pesona keindahan pantainya, hal ini membuat pemerintah setempat terus membuka lokasi tempat wisata pantai baru. Diantaranya, tempat wisata yang baru dibuka Pemkab Malang pada tahun lalu yakni Pantai Tiga Warna di wilayah Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Sedangkan lokasi pantai tersebut tidak jauh dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pondok Dadap di area Pantai Sendangbiru.

Meski, Pantai Tiga Warna belum terkenal seperti Pantai Balekambang, Ngeliyep dan Pantai Sendangbiru. Namun, wisatawan yang berkunjung ke Pantai Tiga Warna selalu ingin kembali dan menjadi pilihan utama jika berwisata ke wilayah Malang Selatan. Karena pantai tersebut sangat indah yang mungkin tidak dimiliki daerah lain di Jawa Timur (Jatim).

“Keindahan Pantai Tiga Warna telah memiliki daya tarik sendiri bagi wisatawan yang sudah pernah berkunjung ke pantai tersebut. Dan bisa dikatakan Raja Ampat-nya di Jawa ini ya Pantai Tiga Warna,” kata salah satu Pengusaha Traveling Kota Malang, yang juga asli kelahiran Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Sugeng Priyono, Senin (16/5), kepada Bhirawa.

Menurutnya, selain air lautnya terlihat tiga warna yakni biru, hijau, dan merah muda, serta di area itu juga terdapat pulaupulau kecil seperti yang ada di Raja Ampat, Papua. Sehingga siapa yang pernah ke Pantai Tiga Warna pasti berkeinginan kembali untuk menikmati suasana keindahan pantai di sana.

Selain itu, lanjut dia, pengunjung wisatawan bisa melakukan snorkeling atau selam permukaan air laut hanya dengan membayar untuk sewa alat untuk snorkeling

plus pemandu yakni sebesar Rp15 ribu per orang. Dan pemandu pun akan memberikan instruksi agar wisatawan yang ingin snorkeling bisa dengan nyaman menikmati lukisan bawah laut Pantai Tiga Warna.

“Saat ini Pantai Tiga Warna memang satu-satunya pantai di wilayah Malang Selatan yang menyediakan jasasnorkeling.

Sedangkan Snorkeling di pantai ini diperuntukkan bagi pemula karena kedalamannya hanya 5-8 meter,” papar Sugeng.

Ia menegaskan, air laut di Pantai Tiga Warna sangat jernih sehingga dasar laut terlihat dengan jelas jika dilihat diatas permukaan air laut. Dan kedalaman air lautnya tidak terlalu dalam, bahkan tidak terdapat adanya ombak besar. Sebab, di area Pantai Tiga Warna terhalang oleh pulau-pulau kecil, jadi air lautnya tenang, karena juga terhalang Pulau Sempu.

Dijelaskan Sugeng, untuk menuju Pantai Tiga Warna, pengunjung bisa menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat ke arah Pantai Sendangbiru. Sebelum tiba di pantai tersebut, pengunjung harus berbelok ke arah Jalur Lintas Se-

latan (JLS). Sedangkan Pantai Tiga Warna dekat dengan Pantai Clungup, sehingga untuk menuju Pantai Tiga Warna pengunjung wisatawan harus masuk kawasan konservasi mangrove Pantai Clungup terlebih dahulu.

“Dan jika pengunjung membawa kendaraan roda dua maupun roda empat harus parkir di kawasan rumah penduduk. Selanjutnya, pengunjung harus berjalan kaki menuju Pantai Tiga Warna dengan didampingi pemandu, dan jaraknya dari rumah penduduk menuju pantai sejauh lebih kurang 2 kilometer,” ungkapnya.

Karena, Sugeng menambahkan, area Pantai Tiga warna merupakan wahana konservasi, sehingga pengunjung hanya dibatasi 100 orang per hari. Itu sebabnya, sebelum ke pantai tersebut pengunjung harus reservasi terlebih dahulu. Dan di lokasi pantai pengunjung tidak diperbolehkan membuang sampah apapun. Sehingga ketika di pos pintu masuk barang bawaan wisatawan yang berpotensi menjadi sampah didata atau didaftar, mulai dari botol air mineral, bungkus makanan, atau tisu. Pengunjung diminta mem-

cahyono/bhirawa

Wisatawan saat menikmati keindahan air laut Pantai Tiga Warna di Desa Tambakrejo, Kec Sumbermanjing Wetan, Kab Malang bawa seluruh sampah tersebut kembali usai berwisata.

Hal ini juga dibenarkan, Kepala Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang Sudarsono, jika Pantai Tiga Warna kini banyak dikunjungi wisatawan baik dari dalam kota maupun luar daerah.

Sebab, pantai itu telah memiliki tiga warna jika cuaca dia area Pantai Tiga Warna panas dan terang. “Tapi jika cuaca dalam kondisi mendung, maka warna air laut yang ada di pinggir pantai tidak terlihat warnannya,” ungkapnya.

Dalam setahun terakhir ini, kata dia, destinasi wisata pantai di wilayah Desa Tambakrejo menunjukan lonjakan cukup tajam. Dan sebelumnya, pengunjung hanya menikmati keindahan Pantai Sendangbiru, kini beralih ke Pantai Tiga Warna. Sehingga harapan kami, agar pemerintah daerah secepatnya memberikan fasilitas, baik itu berupa infrastruktur jalan maupun pendukung lainnya, agar mempercepat pertumbuhan ekonomi Desa Tambakrejo serta meningkatkan kesejateraan masyarakat kami. Q cyn

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Kekalahan MU 5-0 Kecelakaan Terbesar Pamekasan, Bhirawa Pelatih Madura United FC Gomes De Oliviera menyatakan kekalahan telak tim asuhannya atas Sriwijaya FC dengan skor 5-0 merupakan kecelakaan terbesar sepanjang ia menjadi pelatih.

"Ini kami anggap kecelakaan terbesar selama saya menjadi pelatih," kata Gomes dalam keterangan persnya yang disampaikan kepada Antara di Pamekasan, Minggu malam.

Sriwijaya FC berhasil melibas Madura United dalam laga lanjutan Indonesia Soccer Championship (ISC) yang digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Minggu (15/5) sore.

Lebih lanjut, Gomes menjelaskan sebenarnya saat kebobolan gol ketiga, pemain berusaha membalasnya. Akan tetapi, karena Laskar Sape Kerap waktu itu harus kehilangan satu pemain, sehingga konsentrasi tim terganggu.

"Kami berharap, ini yang terakhir dari 31 pertandingan yang bakal kami hadapi di sepanjang perhelatan ISC 2016 ini," katanya.

Hal senada juga dikemukakan Manajer Madura United Haruna Soemitro.

Kepada para pemain, Soemitro meminta agar pengalaman pahit dengan Sriwijaya FC hendaknya dijadikan pijakan untuk bangkit dan memperbaiki diri agar kebobolan cukup besar tidak terulang lagi.

"Selesaikan jangan sampai larut, besok harus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Sejak saya menangani bola, ini adalah kekalahan paling besar hingga lima gol. Kami harus bangkit dan jangan sampai terpuruk lagi karena ini kompetisi panjang," katanya.

Sementara itu, pemilik klub Madura United Achsanul Qosasi mengakui Sriwijaya FC memang bermain efektif.

"Saya ucapkan selamat. Kekalahan ini membuat saya tidak bisa tidur nyenyak.

Manager dan Pelatih harus segera meyakinkan saya bahwa hal seperti ini tidak akan terulang lagi," katanya dalam keterangan persnya, Minggu malam.Q ant

Selasa Pahing 17 MEI 2016

Empat Daerah Belum Daftar POR Korpri Jatim Pemprov, Bhirawa Sebanyak empat daerah dari 38 kabupaten/kota di Jatim hingga kini masih belum mendaftar Pekan Olahraga (POR) Korpri Provinsi Jatim.

Padahal sebelumnya sudah ada surat pemberitahuan akan adanya POR dari Sekretariat Dewan Pengurus (DP) Korpri Provinsi Jatim.

“Empat daerah yang hingga kini masih belum mendaftar adalah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jember, Kabupaten Tuban dan Kota Madiun.

Empat daerah ini akan ditunggu hingga Kamis 19 Mei. Jika hingga waktu yang telah disepakati itu empat daerah tidak mendaftar, berarti dianggap tidak ikut berpartisipasi POR Korpri tahun ini,” kata Sekretaris DP Korpri Provinsi Jatim, Boedi Prijo Suprajitno SH MSi, dikonfirmasi, Senin (16/5).

Menurut dia, jika hingga tenggat waktu yang ditentukan empat daerah tersebut tidak mendaftar, DP Korpri Jatim tidak mempermasalahkannya. Sebab jumlah peserta hingga 34 kabupaten/kota ini sudah memenuhi target awal yang hanya diikuti sebanyak 30 kabupaten/kota saja, atau 70 persen.

Namun meski begitu, Boedi tetap menyayangkan jika empat daerah tersebut betul-

betul tidak ikut mengikuti POR Korpri Jatim. “Salah satu kegiatan ini digelar adalah tujuannya untuk mempererat silaturrahmi antar anggota Korpri di Jatim. Sayangkan jika ajang silaturrahmi ini tidak diikuti seluruh kabupaten/kota di Jatim,” ungkapnya.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini mengatakan, olahraga mampu menembus batas atau sekat. Buktinya adalah POR Korpri yang diikuti anggota Korpri kabupaten/ kota ini. “Dengan POR Korpri, bisa menembus sekat-sekat otonomi daerah. Sebab semua melebur menjadi satu dalam satu pertandingan. Tidak ada istilah ini daerahku, ini daerahmu. Semua satu tujuan,” katanya.

Agar keakraban anggota Korpri di Jatim semakin terjalin, katanya, pada tahun depan POR Korpri akan digabung antara anggota Korpri pem-

prov maupun anggota Korpri kabupaten/kota. Sehingga tidak seperti sekarang ini, seolah dibedakan antara anggota Korpri kabupaten/kota dengan pemprov.

“Sebenarnya POR ini acara setiap tahun. Namun peserta tahun lalu diikuti Korpri SKPD pemprov, tahun ini Korpri kabupaten/kota. Jadi seolah dipisah-pisah. Makanya tahun depan akan digabung menjadi satu diikuti anggota Korpri kabupaten/kota dan pemprov.

Tujuannya agar silaturrahmi itu semakin erat,” jelasnya.

Sementara itu, terkait cabang olahraga (cabor) yang dilombakan, mantan Sekretaris Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jatim ini mengatakan, terdapat enam cabor yang dilombakan. Yakni bola voli yang akan digelar di UPT Dinas Pendidikan di Jl Jagir Surabaya, bulu tangkis di GOR Sudirman, tenis meja di Pengprov PTMSI, tenis lapangan di Lapangan PDAM Surabaya, catur di Kantor Dispora Jatim dan futsal di Lapangan Futsal Ole-ole.

Dari enam cabor yang dilombakan, ada tiga daerah yang ikut semua cabor. Mereka adalah Korpri Kabupaten Nganjuk, Kota Surabaya dan

Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jatim kembali menggelar POR Korpri Provinsi Jatim yang diikuti anggota Korpri kabupaten dan kota. Saat ini sudah ada 34 kabupaten dan kota yang mendaftar untuk turut serta dalam POR Korpri Jatim.

Kabupaten Sidoarjo. Sementara kabupaten/kota lainnya rata-rata mengikuti 3-4 cabor.

Untuk cabor yang paling banyak diikuti adalah tenis catur 22 kabupaten/kota, tenis lapangan 20 kabupaten/kota, tenis meja 18 kabupaten/kota, bulutangkis 17 kabupaten/kota futsal dan bola voli 16 kabupaten/kota.

“Total atlet yang mengikuti

Persewangi Benahi Lini Tengah

Rio Haryanto Akui Strategi Tidak Berjalan Baik Semarang, Bhirawa Pebalap nasional yang tergabung di tim Manor Racing Rio Haryanto mengaku bahwa strategi yang diterapkan tidak bisa berjalan dengan baik saat tampil pada race kelima lomba balap mobil Formula Satu (F1) di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol, Minggu (15/5).

"Kami memutuskan untuk melaju lama di atas ban Medium di stint pertama tetapi ada terlalu banyak lalu lintas pada fase balapan tersebut sehingga strategi kami tidak berjalan dengan baik bagi kami," kata Rio Haryanto seperti yang disampaikan Media Relations Cep Goldia dalam surat elektroniknya yang diterima di Semarang, Jateng, Senin.

Menurut pebalap asal Solo, Jawa Tengah, tersebut, untuk stint ketiga saya cukup cepat dengan ban Soft, sehingga perlu memahami mengapa Medium bekerja kurang baik baginya.

Tetapi pebalap berusia 23 tahun tersebut mengaku senang bisa menyentuh garis finis setelah kekecewaannya saat tampil pada race keempat di Rusia beberapa waktu lalu. "Setelah kekecewaan dari Rusia, senang rasanya melihat bendera finis hari ini," katanya menegaskan.

Pada race kelima di Sirkuit Catalunya tersebut, Rio Haryanto yang mengendarai mobil MRT05 berhasil menempati posisi ke-17 dengan catatan waktu 1:29.402, sedangkan rekannya pebalap asal Jerman Pascal Wehrlein menempati posisi ke-16.

Usai menjalani race kelima di Spanyol ini, Rio Haryanto bakal tampil pada Monako, 26-29 Mei 2016. "Ini merupakan akhir pekan yang bercampur aduk tapi saya tidak sabar untuk Monako di mana saya kira semuanya akan lebih baik bagi kami," kata Rio Haryanto.

Pascal Wehrlein mengatakan dirinya terhambat degradasi ban yang cukup tinggi. "Kami juga terhambat degradasi ban yang cukup tinggi lagi, sehingga masih ada beberapa hal untuk terus meningkatkan performa mobil. Saya pikir beberapa balapan berikutnya akan menjadi sedikit lebih baik bagi kami dan tentu saja Monako adalah trek yang saya paling nantikan. Balapan pertama saya di sana akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa sehingga kami akan akan terus bekerja keras dan berharap," katanya.

Direktur Balap Manor Racing Dave Ryan mengatakan dirinya menjalankan strategi ban yang berbeda untuk kedua pebalap tersebut.Q ant

khoirul huda/bhirawa

Salah satu laga pertandingan persahabatan anatara persatu Tuban dengan Persebaya 1927 di Stadin Kabupaten Tuban tahun lalu .

Banyuwangi, Bhirawa Setelah gagal mengalahkan Tim Perssu Sumenep, managemen tim Persewangi Banyuwangi berupaya cepat melupakan kekalahan dan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tim untuk perbaikan dalam menghadapi lanjutan Indonesia Soccer Championship (ISC) B di Stadion Diponegoro Banyuwangi maupun saat harus melakukan pertandingan tandang.

Menurut Pelatih Persewangi Banyuwangi, Bagong Iswahyudi, kelemahan mendasar anak asuhnya dalam awal mengikuti kompetisi ISC tahun ini adalah kondisi fisik dan stamina para pemain yang tidak mendukung untuk menjalani pertandingan 2 X 45 Menit.

Karena dalam pertandingan lawan Sumenep akhir pekan lalu, lanjut Bagong sebenarnya Persewangi yang menjadi tuan rumah sempat unggul 1 - 0 dalam babak pertama. Namun dengan kondisi fisik dan stamina yang menurun akhirnya kecolongan dua gol lawan yang terjadi di menit 80 dan 84 babak kedua.

Kekurangan lain yang ada, lanjut Bagong, para pemain Persewangi kurang ketat dalam melakukan presure sehingga memberikan kesempatan dan keleluasaan pemain lawan untuk mengolah bola dan mengatur irama permainan.

"Dalam pertandingan kandang lawan Sumenep kami harus mengakui tim lawan satu level di atas Persewangi sehingga wajar apabila mereka memenangkan pertandingan,"tegas Bagong.

Bagaimana dengan pertandingan berikutnya ? Menurut mantan pemain Persebaya itu, pelatih dan pemain bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Banyuwangi.

Kemudian lini tengah yang menjadi salah satu kelemahan Putut Watingin Jati dkk akan diperbaiki dan dioptimalkan perannya dalam menghadapi lanjutan pertandingan ISC B tahun 2016 yang digelar kembali oleh PSSI setelah sekitar satu tahun vakum akibat dibekukan oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga. Q mb12

Imbas Teguran dari GTS, Suporter Akan Diperiksa Tiap Laga IndiHome Run 2016 Tuban, Bhirawa Akibat ulah suporter klub Persatu Tuban, Jawa Timur, atas penyalaan flare dalam laga perdana Indonesia Soccer Championship (ISC) B (1/5) lalu, menejemen klub harus membayar denda sebesar Rp 10 juta kepada Komisi Disiplin ISC PT Gelora Trisusila Semesta (GTS).

Pelanggaran tersebut tidak dapat toleransi, maupun klarifikasi serta manajemen tidak diperkenankan melakukan banding soal besaran denda tersebut.

“Tidak ada banding maupun klarifikasi soal denda,” kata Manajer Klub Persatu Tuban, Fahmi Fikroni (16/5).

Dia menilai, pelanggaran memalukan ini menjadi insiden perdana, dan terakhir selama Persatu berlaga. Sebab, bukan tidak mungkin ketika ada penyalaan flare kedua kali, Persatu bakal menerima sanksi yang lebih berat serupa dikeluarkan dari kompetisi ISC. “Kami minta aksi setiap suporter Persatu tidak berdampak pada klub,” imbuh Roni yang juga menjadi anggota Komisi B DPRD Tuban (16/5).

Mengantisipasi insiden serupa, menejemen bakal memberlakukan aturan baru. Berupa pemeriksaan setiap suporter di depan pintu loket. Tujuannya tidak ada flare atau benda berbahaya yang dibawa masuk ke stadion Lokajaya. “Iya, kita akan adakan pemeriksaan di depan loket masuk,” tambahnya.

Sementara, Ketua Komisi Disiplin ISC, Asep Edwin Firdaus, dalam suratnya tanggal

12 Mei 2016 menyebutkan, PT GTS menemukan fakta dan pertimbangan hukum. Bahwa tanggal 1 Mei 2016 telah berlangsung pertandingan perdana ISC B di stadion Lokajaya Tuban, antara Persatu Tuban melawan Persepam Madura.

Dimana pada menit ke-80 terlihat beberapa penonton, melempar botol bekas ke arah lapangan dari tribun barat stadion. Kemudian di menit ke-94 suporter menyalakan flare di tribun barat dan selatan.

“Hal ini jelas melanggar disiplin ISC,” sambung Asep dalam suratnya.

Ada 3 keputusan GTS soal pelanggaran ini, pertama, merujuk pasal 61, 69, dan 70 kode disiplin ISC. Persatu Tuban dihukum denda sebesar Rp 10 juta karena melanggara pasal 60 huruf b dan e kode disiplin ISC. Kedua, denda wajib dibayar selambatlambatnya tujuh hari, setelah diterimanya keputusan ini oleh menejemen Persatu Tuban.

Ketiga, pengulangan pelanggaran serupa akan berakibat pada sanksi yang lebih berat.

“Tidak ada banding sesuai pasal 113 kode disiplin ISC,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT GTS, Joko Driyono, telah melayangkan surat perihal Disiplin flare, kepada menejemen Persatu tertanggal 10 Mei 2016 lalu. Isinya PT GTS menemukan pelanggaran, dan memberikan kesempatan klarifikasi sampai tanggal 12 Mei 2016. Q hud

Kejuaraan Bola Voli Perwosi Jatim

Banyuwangi Juara di Bakorwil III Surabaya, Bhirawa Tim bola voli putri Banyuwangi berhasil merebut juara I di Kejuaraan Bola Voli Piala Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) untuk Bakorwil III, setelah di babak final mengalahkan tuan rumah Kota Malang dengan skor 30 pada pertandingan yang digelar di GOR Ken Arok Malang, minggu lalu.

POR ini sebanyak 1.701 orang dengan rincian 835 atlet putra dan 236 atlet putri. Pembukaan POR akan digelar di halaman kantor gubernur pada 27 Mei mendatang. Setiap pemenang nanti akan mendapat hadiah piala dan uang pembinaan antara Rp2 juta hingga Rp10 juta. Bagi pemenang terbanyak juga akan ada juara umumnya,” tandasnya. Q iib

Kemudian di perebutan juara III, ditempati tim bola voli Kabupaten Probolinggo setelah menaklukkan Kota Pasuruan 3-2 melalui pertandingan super ketat.

Dengan hasil ini, maka tim bola voli Banyuwangi, Kota Malang dan Kabupaten Probolinggo berhak melaju ke babak putaran final yang akan digelar di Surabaya pada Bulan Oktober mendatang.

Sedangkan peserta yang turun di Bakorwil III yakni Jember, Bondowoso, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Banyuwangi, Lumajang, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dan Kota Batu.

Menurut Kepala Bidang Olahraga Prestasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim Drs Haris Ramadhan MM mengatakan,

nantinya masing-masing Bakorwil diwakili oleh tiga tim terbaik untuk berlaga di putaran final. "Hanya juara I dan peringkat dua dan tiga yang bisa ikut di putaran final," katanya, Senin (16/5).

Sebelumnya, pada putaran pertama telah dilaksanakan pertandingan se Bakorwil Pamekasan pada 8-10 april 2016 menempatkan juara I Gresik, peringkat II Pamekasan dan peringkat III Su-

menep. Pada putaran kedua se Bakorwil Bojonegoro pada 22-24 april bertempat di Mojokerto dengan juara I Kabupaten Kediri, peringkat II Tuban dan peringkat III Kabupaten Mojokerto.

Sebelumnya Kepala Dispora Jatim, Drs Supratomo, MSi mengatakan event ini bertujuan untuk mendorong perempuan melakukan olahraga dan sekaligus menyalurkan hobi di bola voli. Q wwn

Digelar di 3 Kota Surabaya, Bhirawa Sebagai bentuk apresiasi dan mendekatkan dengan pelanggan dan masyarakat umum, Telkom Indonesia melalui produk IndiHome akan menggelar IndiHome Run 2016, sebuah ajang kompetisi lari dan fun run.

Pemilihan kompetisi lari danfun run dimaksudkan sebagai bagian dari kampanye healthy life style yang dapat dijangkau oleh siapa saja seperti halnya produk IndiHome. IndiHome Run 2016 terbagi menjadi 3 kategori kompetisi lari yaitu kategori 10K, 5K dan 3K Family. Kegiatan ini dapat diikuti oleh siapa saja baik pelari professional, pemula hingga masyarakat umum.

IndiHome Run 2016 secara bergantian akan digelar di 3 kota di Indonesia yaitu Bandung, Surabaya, dan Makassar. Bandung sebagai kota pertama akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2016 di Kantor Telkom Japati, tanggal 24 Juli 2016 di Kantor Telkom Ketintang Surabaya dan tanggal 31 Juli 2016 di Lapangan Karebosi Makassar.

Executive Vice President Telkom Regonal 5 Jatim, Bali, Nusra Suparwiyanto Senin (16/5) kemarin mengatakan, ke media saat melakukan Press Conference di Plasa Telkom Margoyoso Jl. Margoyoso 1-3 Surabaya, “Dengan program IndiHome Run ini semoga membuat IndiHome makin diterima di tengah masyarakat, khu-

susnya di wilayah Jatim, Bali, Nusra”. Ditambahkan oleh Parwi, alat-alat produksi yang digunakan untuk mendeliver service IndiHome pun juga berada di tengah masyarakat, sehingga dengan program ini pun, diharapkan masyarakat bisa ikut menjaga keberadaannya. Alat-alat produksi tersebut seperti misalnya tiang-tiang Telkom, rumah-rumah kabel (Optical Distribution Center, jika sudah menggunakan fiber optik), dan beberapa titik pembagi (ODP = optical distribution point, jika jaringannya sudah fiber optik).

Sebagai olahraga yang dianggapnya memasyarakat, Parwi menilai bahwa siapapun bisa melakukannya, baik lari cepat atau lari santai sehingga sangat pas digandengkan dengan produk IndiHome yang juga sudah menjadi kebutuhan masyarakat.

Kepada awak media, Suparwiyanto juga sekaligus memperkenalkan diri sebagai EVP Telkom Regional 5 yang baru, menggantikan Iskriono Windiarjanto yang menduduki posisi barunya per 1 Mei 2016 menjadi Direktur Utama AdMedika, salah satu anak perusahaan Telkom Indonesia di bawah Metra Group dengan beberapa portofolo bisnis seperti halnya jasa pelayanan asurasnsi kesehatan, layanan sistem informasi kesehatan, dan beberapa lainnya.Q ma

Selasa Pahing, 17 MEI 2016

Empat PNS Blitar Positif HIV/AIDS, Dewan Resah l Sambungan hal 1

bahaya HIV/AIDS ke semua golongan,” kata Henry, Senin (16/5).

Henry menjelaskan pencegahan penyebaran virus mematikan itu harus ditingkatkan. Karena tren saat ini yang sedang berkembang, HIV/AIDS tidak hanya mengancam kelompok risiko tinggi saja seperti PSK. Tapi juga sudah mulai mengancam pekerja swasta dan ibu rumah tangga.

Di Kota Blitar jika dilihat dari jenis pekerjaan, jumlah orang dengan HIV/AIDS dari pekerja swasta mencapai 69 orang.

Dengan fakta demikian Dinkes seharusnya memberi imbauan di RT/RW melalui papan majalah dinding yang ada di setiap RT/RW. Dengan teknis tersebut, diharapkan seluruh masyarakat bisa tahu dampak bahaya HIV/AIDS dan sadar untuk menjauhi perilaku yang dapat menyebabkan penyakit yang belum ada obatnya ini.

“Pencegahan harus dioptimalkan. Karena jika ada PNS yang terkena HIV/AIDS ini jelas sebuah sinyalmengkhawatirkkan.Kamidaridewan memiliki ide sosialisasi HIV/AIDS akan diberikan mulai dari tingkat pelajar hingga RT/RW yang merupakan ujung tombak masyarakat,” ujarnya .

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan data di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Blitar, tercatat ada empat orang PNS di Kota Blitar dinyatakan positif menderita HIV/AIDS. Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan Pengamatan dan Pemberantasan Penyakit (P2PL) Dinkes Kota Blitar Dissie L Arlini menyatakan keempat PNS itu dinyatakan positif HIV/AIDS karena diketahui sering berganti pasangan atau sering ‘jajan’ tanpa memakai pengaman alias kondom.

Akan tetapi keempatnya masih dalam stadium HIV, sehingga masih bisa ditangani dengan rutin mengonsumsi Antiretroviral (ARV) secara rutin.

“Kondisi kesehatan keempatnya saat ini terus dipantau, sekaligus mengantisipasi hal yang tidak diinginkan karena mereka adalah abdi negara,” jelas Dissie. n htn

Munaslub Golkar Ricuh, Oknum Baladhika Digebuki l Sambungan hal 1

memaksa aparat kepolisian turun tangan.

Ironisnya saat awak media meminta klarifikasi pada aparat kepolisian yang mengamankan kader Baladhika Karya itu, oknum polisi Kombes Pol IB Suteja Dirsabara Polda Bali malah bersikap arogan dan membentak awak media dengan kasar. Ironisnya sampai detik ini yang bersangkutan tidak meminta maaf.

Akibat aksi arogan oknum aparat kepolisian, seluruh media meminta Kombes Pol IB Suteja, Dirsabara Polda Bali meminta maaf ke awak media. Sayangnya yang bersangkutan malah kabur dan yang meminta maaf adalah Kapolresta Denpansar Kombes Pol Anak Agung Made Sudana.

Walaupun Kapolresta Denpansar Kombes Pol Anak Agung Made Sudana sudah meminta maaf, tapi oknum polisi arogan belum meminta maaf dan awak media tetap meminta yang bersangkutan meminta maaf.

Ketua Panitia Pengamanan Munaslub Partai Golkar Yoris Raweyai menyampaikan pengusiran oknum Baladhika karena memang yang bersangkutan tidak memiliki identitas kepesertaan.

18 DPD Dukung Setnov Pelaksanaan Munaslub Partai Golkar semakin memanas kemarin. Meski dihadang oleh beberapa kekuatan, namun dukungan terhadap Caketum Setya Novanto (Setnov) terus mengalir. Hal ini tampak saat dilakukan Pandangan Umum (PU) DPD I (provinsi) se-Indonesia, ternyata sekitar 18 DPD menyatakan dukungannya terhadap Setnov.

Menariknya Jatim dan MKGR (pendiri Golkar) yang mempelopori penyebutan Setnov dalam PU DPD yang dipimpin oleh Nurdin Chalid.

Ketum MKGR Roem Kono menegaskan alasan MKGR mendukung Setnov, selain yang bersangkutan sebagai dewan pembina sekaligus dalam mendukung bacaketum, MKGR tidak main-main sehingga tidak perlu dilakukan sembunyi-sembunyi. Karena memang sejak awal MKGR mendukung Setya Novanta, sehingga jika dukungan tersebut disampaikan secara terbuka dalam forum rapat itu bagian dari hak MKGR untuk menguatkan dukungan.

“Sudah jauh-jauh hari kami telah menyatakan mendukung Setya Novanto, selain dikarenakan beliau merupakan dewan pembina MKGR, sosoknya memiliki kemauan yang besar dalam membesarkan partai.

Bahkan beliau akan siap memberikan sebagian besar waktunya untuk berkeliling di seluruh DPD Partai Golkar se- Indonesia untuk membangun kebesaran Partai Golkar,” jelasnya di Media Center Arena Munaslub Senin kemarin. n cty

Gebrakan 100 Hari l Sambungan hal 1

kini ia menggagas sebuah program Gebrakan 100 Hari di Satlantas Polres Situbondo.

Pengganti AKP Yudi Wahyu Hindarto, itu optimistis program dan gagasannya akan berhasil dengan membanggakan di bidang tertib berlalu lintas di Kabupaten Situbondo.

Suami Mari Ulfa itu membeberkan program Gebrakan 100 Hari tersebut. Di antaranya, urai alumni S2 Unmer Malang Cabang Madiun itu, akan meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, melaksanakan program Dirlantas Polri, meningkatkan patroli hingga penanganan laka lantas secara cepat dan profesional. “Sisanya, kami akan meningkatkan layanan Samsat dan SIM, penguatan kerjasama dengan instansi terkait serta inovasi pelayanan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas,” beber Evon.

Menurut Evon, langkah lain yang juga memiliki peran strategis untuk digarap adalah ikut memberdayakan masyarakat dan mengikutsertakan keberadaan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan tertib berlalu lintas di Kota Santri Situbondo. Langkah ini, ungkap Evon, juga didasari oleh banyaknya pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Situbondo sehingga membuat pihaknya akan bekerjasama dengan beberapa santri untuk bersama-sama menyosialisasikan tentang pentingnya tertib berlalu lintas. “Ini penting, karena keselamatan berlalu lintas itu bukan hanya untuk kesalamatan orang per orang saja, melainkan juga untuk masyarakat secara umum,” terang mantan KaSiaga Polda Jatim itu. n awi

11

SAMBUNGAN Pemprov Jatim Siapkan Peralihan Bakesbangpol ke Pusat l Sambungan hal 1

dilakukan pada Oktober 2016 mendatang. “Tapi tetap harus menunggu PP (Peraturan Pemerintah) yang baru, begitu PP diundangkan atau ditetapkan oleh Presiden maka sesegera mungkin dilakukan penyerahan,” katanya.

Dengan peralihan ini, maka Bakesbangpol akan menjadi salah satu instansi vertikal di bawah naungan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Peralihan ini, juga berlaku untuk Bakesbangpol tingkat kabupaten/kota.

“Jadi nanti baik personel maupun sarana dan prasarana termasuk aset gedung dan tanah akan dilimpahkan ke pusat. Gaji pegawai juga ikut pusat, jadi tidak lagi ikut provinsi,” ujar Setiadjit.

Para pimpinan lembaga baru ini selanjutnya akan berpangkat eselon II A untuk tingkat provinsi dan eselon II B untuk tingkat kabupaten/kota. Penyerahan kewenan-

gan dan aset juga akan dibarengi dengan pembuatan peraturan daerah yang akan disusun sesaat setelah PP tentang peralihan ini diundangkan.

Sementara itu, meski Bakesbangpol akan diserahkankan ke pusat, namun kewenangan menyangkut ketenteraman, ketertiban umum dan linmas yang awalnya di bawah naungan Bakesbangpol dengan sendirinya juga akan dialihkan dan akan dikelola oleh Biro Pemerintahan Setdaprov Jatim.

Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim Jonathan Judianto mengatakan jika SKPD-nya saat mulai lakukan pendataan pegawai guna mempersiapkan diri adanya peralihan lembaga menjadi Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum yang akan berlaku pada 1 Januari 2017 mendatang.

“Saat ini kita data, di sini total ada 120 pegawai, nanti hasilnya akan kita kirim ke Kemendagri sehingga mereka bisa mendapat-

Interchange Tol di Kota Pasuruan Diminta Tersambung JLU l Sambungan hal 1

kan gambaran utuh berapa yang dibutuhkan,” kata.

Menurut Jonathan, para pimpinan lembaga baru ini selanjutnya akan berpangkat eselon II A untuk tingkat provinsi dan eselon II B untuk tingkat kabupaten/kota. Seluruh pegawai juga akan beralih dari aparatur daerah menjadi PNS pusat, termasuk gaji sepenuhnya juga akan ditanggung APBN. Jonathan mengatakan, dengan perubahan ini maka kewenangan dari Direktorat Politik dan Pemerintahan Umum akan lebih fokus daripada kewenangan yang saat ini dimiliki Bakesbangpol. “Selama ini selalu terjadi aksi saling lempar kewenangan dalam urusan pemerintahan umum. Pembinaan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama dan suku misalnya selalu saja terjadi perdebatan kewenangannya, apakah dikelola daerah atau pusat,” katanya. n iib

Pemerintah Akan Lanjutkan Kereta Cepat Jakarta hingga Surabaya l Sambungan hal 1

proyek kereta cepat didesain hingga Surabaya dalam tiga tahap.

“Jadi Jakarta-Bandung, Bandung-Semarang dan SemarangSurabaya. Kira-kira begitu. Jadi memang akan sampai Surabaya,” katanya di Jakarta, Senin (16/5).

Bambang menjelaskan kereta cepat Jakarta- Bandung merupakan proyek tahap awal karena didasarkan pada kemampuan daya beli masyarakat. Alasan itulah yang membuat konsorsium tertarik mengerjakan proyek tersebut.

Namun Bambang mengatakan, pemerintah akan memutuskan proyek tahap kedua setelah melihat perkembangan proyek tahap pertama. “Tahap dua nanti dikerjakan setelah tahap satu selesai, lihat penumpang membaik dan tumbuh baru nanti mereka berani investasi. Kan nanti lihat pertumbuhannya gimana, baru bicara Semarang atau terus Surabaya,” ujarnya.

Bambang memastikan bahwa pemerintah belum memutuskan apa-apa soal proyek kereta ce-

pat selain rute Jakarta- Bandung, termasuk soal siapa yang mengerjakan dan sumber pembiayaannya. “Nggak mesti dari Tiongkok lagi. Yang penting kan inline teknologinya,” ujarnya.

Seperti diberitakan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini sedang dikerjakan dan diharapkan mulai beroperasi 2019. Proyek sepanjang 142 kilometer ini digarap konsorsium China Railway International Co Ltd dengan gabungan empat BUMN, yakni PT Wijaya Karya Tbk, PT Kereta Api Indonesia, PT Perkebunan Nusantara VIII dan PT Jasa Marga Tbk. Sementara itu Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengatakan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya sudah ada dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Meski begitu, proyek itu baru akan dibangun pada 2030. Hermanto beralasan, kereta api lintas utara double track yang ada saat ini masih memungkinkan dimanfaatkan.

“Anggarannya sangat besar

atau bisa mencapai tiga kali lipat dari kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibangun kontraktor Tiongkok dan BUMN sehingga yang perlu ditingkatkan itu kondisi eksisting kereta api lintas utara,” katanya.

Menurut Hermanto, kondisi saat ini, kereta api jalur lintas utara Jakarta-Surabaya masih bisa melaju dengan kecepatan rata-rata 100 km/jam. “Makanya yang eksisting ini akan ditingkatkan dari kecepatan 100 km/ jam menjadi 150 km/jam sehingga waktu tempuhnya juga bisa sekitar enam jam,” ungkapnya.

Hermanto menuturkan, pembangunan kereta cepat JakartaSurabaya bisa saja dipercepat dari rencana semula 2030 asalkan anggarannya tersedia.

“Kalau kereta cepat JakartaBandung dibutuhkan sekitar Rp 70 triliun, Jakarta- Surabaya bisa tiga kali lipat. Pemerintah juga punya alasan kenapa dibangun pada 2030 karena pembangunan infrastruktur itu fokusnya merata, bukan hanya di Pulau Jawa saja,” katanya. n ira, ins

Tidak Ada Dana Transfer Pusat yang Mengendap l Sambungan hal 1

100 persen dan sekarang hanya ada saldo Rp 417 saja.

“Kita selalu patuh terhadap perintah Presiden. Jika ada dana transfer dari pusat langsung kita salurkan. Seperti dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) langsung kita salurkan ke sekolahsekolah yang menerima bantuan,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim Dr Ir Budi Setiawan MMT dikonfirmasi, Senin (16/5).

Perlu diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil para gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia saat memberikan pembekalan pada penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2016 di Istana Negara Jakarta, Selasa (11/5) lalu.

Menurut Presiden, hingga akhir April 2016, dana pusat yang ditransfer ke daerah yang tersimpan di BPD mencapai Rp 220 triliun. Dengan mengendapnya dana triliunan rupiah ini membuat geram Presiden dan

mengancam akan mengumumkan kepada publik daerah mana saja yang menyimpan dana tersebut ke BPD. Ancaman itu dikhususkan bagi gubernur, mengingat dana yang paling banyak disimpan adalah di tingkat provinsi.

“Dalam arahan Pak Presiden itu, beliau belum menyebut daerah mana yang menyimpan dananya. Tapi kalau saya boleh menebak, daerah yang menyimpan itu adalah daerah-daerah yang serapan anggarannya rendah. Ini berbeda dengan Jatim yang serapan anggarannya telah mencapai 26 persen,” kata Budi.

Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jatim ini juga mengatakan, Pemprov Jatim saat ini memang ada anggaran yang disimpan di bank. Tapi anggaran tersebut adalah anggaran milik Pemprov Jatim sebagai dana untuk operasional pemerintahan tiga bulan ke depan. Sehingga anggaran itu bukan anggaran dari pusat, tapi anggaran murni APBD Jatim.

“Di bank memang ada ang-

garan untuk Mei, Juni hingga Juli. Tapi anggaran itu murni milik pemprov. Dan menyimpan di bank diperboleh­kan. Daripada uangnya disimpan di brankas, kan lebih aman jika disimpan di bank,” ungkapnya.

Menurut Budi, pada 2016 ini Pemprov Jatim akan menerima dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 9,052 triliun. Hingga Mei, anggaran tersebut telah ditransfer ke pemprov sebanyak Rp 3,847 triliun. Dengan rincian dana BOS telah ditransfer Rp 2,6 triliun, gaji dan tunjangan Rp 467 miliar, DAK (Dana Alokasi Khusus) non fisik Rp 25,5 miliar, dana bagi hasil cukai dan tembakau Rp 129,545 miliar dan dana bagi hasil provinsi untuk pajak Rp 593,9 miliar.

“Anggaran-anggaran yang telah kita terima dari pemerintah pusat itu langsung kita salurkan.

Jadi sekali lagi saya pastikan di Jatim bukan termasuk daerah yang dimaksud Pak Presiden.

Serapan anggaran saja sudah tinggi. Bahkan serapan anggaran pada 2015 lalu mencapai 94,79 persen. Ini tertinggi kedua setelah Bali,” tandasnya. n iib

Hal serupa juga diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan. Menurutnya, pembangunan tol supaya dipercepat untuk memacu perekonomian di sekitar jalan tol.

“Pembangunan tol bisa segera dipercepat agar Kabupaten Pasuruan wilayah timur bisa berkembang,” kata Sudiono Fauzan.

Terpisah, Humas PT Transmarga Jatim Pasuruan Rudi Purwanto mengungkapkan bahwa konstruksi jalan tol hingga kini masih terkendala pembebasan lahan. “Belum ada ganti rugi tanah. Terutama pembangunan seksi I dari Gempol hingga Rembang Kabupaten Pasuruan,” papar Rudi Purwanto.

Menurutnya, saat ini konstruksi untuk seksi I masih mencapai 93 persen.

Sedangkan, seksi II dan

seksi III masih belum dilakukan pengerjaan konstruksi. “Dari kebutuhan total lahan seluas 142,90 hektare untuk seksi I, lahan yang sudah tuntas dibebaskan masih seluas 139,84 hektare. Sisanya masih belum bisa dibebaskan,” jelasnya.

Dijelaskan konstruksi seksi I dilakukan oleh dua kontraktor. Yakni PT Adi Karya mengerjakan konstruksi mulai dari Gempol hingga Bangil dan PT Waskita membangun konstruksi mulai dari Bangil hingga Rembang.

“Adi Karya masih 86,091 persen hingga sekarang, untuk yang Waskita sudah selesai 100 persen.

Pembebasan tanah bukan kewenangan mereka, melainkan Pelaksana Pembebasan Tanah (P2T) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan,” tambah Rudi Purwanto. n hil

Santriwati 14 Tahun Jadi Camaba Termuda Unair l Sambungan hal 1

Biologi. Satu lagi diterima dari SMAN 3 Semarang yakni Rania Tasya Ifadha kelahiran 17 Februari 2001 diterima di Fakultas Kedokteran (FK).

“Yang luar biasa ini adalah Rania dari SMAN 3 Semarang. Se­ belumnya,sekolah tersebut dikabarkan tidak ada yang lolos SNMPTN, sampai Gubernur Jateng minta SNMPTN-nya diulang,” tutur Nasih saat ditemui di Kampus C Unair, Senin (16/5).

Nasih menuturkan, pertimbangan khusus bagi dua camaba termuda itu diperoleh dari indeksi sekolah dan indeks siswa dalam sekolah. Indeks siswa dalam sekolah diperkuat dengan keberadaan dua camaba yang tercatat sebagai siswa program akselerasi. “Kalau berbicara rangking siswa dalam sekolah, kelas akselerasi pasti lebih tinggi dibanding kelas reguler,” tutur dia.

Di samping itu, lanjut dia, siswa program akselerasi pasti punya IQ di atas rata-rata.

Sementara terkait ukuran indeks sekolah, dijelaskan Nasih meliputi beberapa hal. Di antaranya diukur berdasar nilai tes SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) tiga tahun ter­akhir.

Ditambah indeks integritas sekolah dilihat dari hasil Ujian Nasional (UN), ratarata UN sekolah dan kinerja serta prestasi lulusan sekolah tersebut selama kuliah. “Kalau rapor masuk dalam indeks siswa dalam sekolah. Jadi percuma saja kalau ada sekolah yang ngatrol-ngatrol nilai itu,” tegasnya.

Selain mahasiswa termuda, Nasih juga melihat hal unik lain dalam SNMPTN 2016 ini. Yaitu jumlah camaba yang diterima didominasi oleh

perempuan. Jumlahnya pun cukup besar, yakni 78,65 persen dari total pagu yang disediakan untuk SNMPTN sebanyak 2.098. “Kalau dilihat dari sisi gender, ternyata siswa yang berprestasi di sekolah sekarang didominasi perempuan,” tandasnya.

Sementara itu, Menik Sugiarti ibu dari Syarifah Salsabila mengungkapkan kegembiraannya setelah mendengar anaknya diterima melalui jalur prestasi.

Usia yang masih muda itu dibenarkannya lantaran telah mengikuti program akselerasi sejak SMP. Hal itu yang membuat Syarifah lulus sekolah lebih cepat.

“Syarifah itu masuk SMP usianya baru 11 tahun, terus lulus SMA usianya masih 14 tahun,” tutur Menik.

Sampai saat ini, lanjut Menik, Syarifah masih mengikuti kegiatan di pesantren sebagai santriwati.

“Sejak SMP Syarifah memang sudah nyantri. Kita sih terus kasih motivasi saja supaya dia bisa jadi yang terbaik,” kata Menik.

Kegembiraan juga tampak dari Hasanudin, ayah Rania Tasya Ifadha. Dia mengapresiasi pihak universitas yang telah memilih anaknya sebagai salah satu camaba termuda.

Hasanudin pun memastikan anaknya tidak akan menyiakan kesempatan yang sudah diberikan pihak PTN. “Masuk kedokteran itu sudah cita-cita anak saya sejak kecil. Jadi meski biayanya tinggi, kita tetap dukung,” tutur dia.

Sebagai siswa kelas akselerasi, Hasanudin mengakui keunggulan yang dimiliki anaknya. Sejak kecil, Rania memiliki daya ingat yang kuat, bahkan IQ-nya mencapai 130. “Masuk program akselerasi itu banyak sekali tesnya. Mulai tes psikologi sampai tes IQ juga. Bersyukur sejak SMP, Rania bisa lolos di program akselerasi,” pungkasnya. n tam

Tak Pernah Terima Diskon PBB, Dijual untuk Menutupi Tunggakan l Sambungan hal 1

20 juta per tahun.

Padahal, Pemkot Surabaya gembar-gembor memberikan diskon PBB sebesar 50 persen.

Dengan harapan pengurangan pajak ini bisa dimanfaatkan pemilik bangunan untuk merawat cagar budaya. “Kami tak pernah menerima diskon PBB dari Pemkot Surabaya,” kata ahli waris keluarga Aminhadi, Narindrani (68) dan Tjintariani (66), pemilik lama rumah Jalan Mawar 10 saat ditemui Bhirawa di kawasan Gayung Sari Barat III kemarin.

Raut wajah dua ahli waris keluarga Aminhadi itu terlihat sedih setelah pembongkaran ini menyisakan masalah dan menggelinding ke Polrestabes Surabaya. Dia menyayangkan, kenapa semuanya bisa terjadi.

Anak dari pemilik bangunan ini menempati bangunan cagar budaya ini sejak 1973. Pada 1996 silam, Pemkot Surabaya menetapkan rumah di Jalan Mawar Nomor 10-12 sebagai Bangunan Cagar Budaya (BCB) Tempat Studio Pemancar Radio Barisan Pemberontakan Re-

publik Indonesia (RBPRI) Bung Tomo. Dua tahun kemudian, penetapan itu turun melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota No.188.45/004/402.1.04/1998.

Selama proses penetapan itu, Nini Anilah Aminhadi, istri almarhum Aminhadi (Pak Amin) pemilik rumah harus mondar-mandir ke Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya ka­rena mendapat panggilan.

“Saya tanya, ada apa toh Bu? Katanya, rumah ini jadi cagar budaya. Tapi sampai sekarang, SK saja kami tidak pegang,” kisah Tjintariani, puteri kedua pasangan Aminhadi dan Nini Anilah.

Tjintariani mengatakan, saat itu Pemkot Surabaya memang memasang tetenger (prasasti) di rumah keluarga Aminhadi.

Sebuah plakat, yang menurut Tjinta, terbuat dari kayu berisi penjelasan bangunan cagar budaya dan SK Wali Kota Surabaya.

Itu adalah terakhir kalinya keluarga Aminhadi bertemu petugas Pemkot Surabaya berkaitan penetapan cagar budaya rumah itu. Aminhadi dan istri tinggal di rumah itu bersama kedua puteri

mereka, Narindrani (68) dan Tjintariani sejak sekitar 1973-1974.

Aminhadi bekerja sebagai pegawai Perusahaan Nasional Perkebunan (PNP), salah satu perusahaan pergulaan peninggalan zaman Belanda. Kini PNP menjadi PT Perkebunan Nusantara/PTPN). Amin bekerja di perusahaan itu hingga jabatan Direktur Utama. Karena ada kesempatan untuk membeli, dia membelinya setelah mendapat izin dari Menteri Pertanian saat itu.

“Tahun-tahun itu juga, bapak kami mengurus surat-surat rumah sampai ke Belanda.

Ini (Tjintariani) saksi hidupnya. Karena dia turut bapak ke sana,” kata Narindrani, puteri pertama Aminhadi.

Aminhadi meninggal pada 1985. Nini dan kedua puterinya tinggal di sana, hingga ibu dua anak itu meninggal 2006 lalu.

Kedua puterinya pun mewarisi rumah keluarga di Jalan Mawar tersebut. Pembayaran PBB setiap tahun pun tetap dilakukan oleh Narindrani dan Tjintariani . Mereka mengaku tidak pernah mendapat potongan PBB atau apapun dari Pemkot Surabaya.

“Kami bayar full setiap tahunnya,” ujar keduanya kompak.

Hingga lambat laun, keduanya merasa tidak mampu lagi untuk membayarnya. Sebab, seiring bertambahnya waktu, PBB rumah itu pun terus membengkak. Belum biaya lain-lain.

Misalnya biaya air dan listrik Rp 4 juta hingga Rp 6 juta per bulan.

“Bayar PBB dari Rp 5 juta, sampai terakhir kami membayar hingga Rp 20 juta per tahun. Kami sudah tidak sanggup lagi untuk membayar PBB,” kata Andriani.

Selain kian mahalnya PBB, bangunan rumah juga banyak yang rusak dimakan usia. Untuk membangun, tidak ada biaya.

Akhirnya keduanya sepakat menjual. Pada 2012, rumah di Jl Mawar No 10 dijual. Pembelinya adalah tetangga mereka sendiri, yaitu Beng Jayanata, pemilik PT Jayanata Kosmetika Prima.

“Kami mengurus izin penjualan rumah itu ke Disbudpar Kota Surabaya. Prosesnya lama, kurang lebih satu tahun. Pokoknya semua dengan izin dari Pemkot Surabaya,” tambah Tjintariani.

Kedua ahli waris ini menilai

Beng Jayanata sebagai tetangga yang baik. Beng sebelumnya juga membeli rumah tetangganya.

“Giliran rumah orangtua kami, malah seperti ini. Dirobohkan, rumah bersejarah itu diratakan dengan tanah,” ucap Narindrani dengan nada kecewa.

Soal IMB Desember 2015, Narindrani mengaku yang mengurus bukan lagi mereka. Melainkan pihak pembeli. Begitu juga tentang pengajuan renovasi di Disbudpar pada Februari 2016 kemudian rekomendasinya keluar pada Maret 2016 juga dilakukan pemilik baru.

Sebelumnya Kepala Disbudpar Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan, Pemkot Surabaya sudah memberikan diskon PBB sebanyak 50 persen kepada ahli waris rumah Bung Tomo di Jl Mawar No 10-12. Tujuannya, kata Wiwiek, 50 persen sisa dana untuk bayar PBB dapat digunakan oleh pemilik untuk melakukan pemeliharaan bangunan. “Diskon 50 persen itu supaya masyarakat juga ikut memelihara bangunan cagar budaya,” katanya saat jumpa pers dengan wartawan. *

UTAMA

12

Selasa Pahing, 17 MEI 2016

Komisi B Desak Disperindag Jatim Gelar OP DPRD Jatim, Bhirawa Sudah hampir dua pekan terakhir sebagian masyarakat Jatim menjerit akibat harga gula melonjak tajam hingga kisaran Rp.15-Rp.16 ribu perkilogram. Namun pemerintah seolah tutup mata padahal sebentar lagi memasuki Bulan Ramadhan yang identik dengan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Ironisnya lagi, Jatim dikenal sebagai lumbung gula nasional karena memiliki areal tanamanam tebu yang luas, sehingga pabrik gula di Jatim jumlahnya lebih dari 31 buah. “Kalau di Jatim saja harga gula tembus Rp.15 ribu perkilogram, tentu di luar Jatim harganya akan lebih mahal,” ujar Cak Lan seorang pemilik warung kopi di Surabaya, Senin (16/5). Diakui Cak Lan, akibat harga gula naik terpaksa harga kopi juga ikut naik. “Biasanya secangkir Rp.2.500 tapi sekarang saya naikkan menjadi Rp.3.000 per cangkir. Solusi lain ya saya perbanyak kopi sasetan karena gak pakai menggunakan gula lagi,” kelakar

pria berkumis tebal ini.

Kendati harga gula naik, namun jumlah pengunjung warkop, kata Cak Lan tidak mengalami penurunan karena kebanyakan pengunjung warkop itu sudah langganan dan hobby ngopi.

“Tidak semua pengunjung Warkop minum kapi, karena saya juga menyediakan menu minuman dan makanan yang cukup beragam,” bebernya.

Terpisah, Anggota Komisi B DPRD Jatim, Zainul Lutfi mengaku banyak mendapat keluhan masyarakat akibat melonjaknya harga gula. Karena itu pihaknya akan mengundang Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Jatim untuk dimintai klarifikasi penyebab terjadinya lonjakan harga gula di Jatim.

“Saya pikir kenaikan harga gula ini tidak lazim terjadi karena Jatim mengalami surplus produksi gula. Karena itu dalam waktu dekat Komisi B akan minta klarifikasi dinas terkait di lingkungan Pemprov Jatim terkait upaya pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat yang dilakukan,” ujar politisi asal FPAN. Senada, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Ka’bil Mubarok menyatakan akan segera mengecek kuota gula di triwulan kedua dan ketiga untuk Jatim oleh Disperindag Jatim dan Biro Perekonomian Jatim. “Kami juga akan mendorong segera dilakukan operasi pasar jelang puasa dan lebaran untuk antisipasi lonjakan harga sembako jelang puasa dan lebaran,” tegas politisi asal PKB Ia juga sangat berharap masyarakat lebih proaktif dan

melapor ke DPRD Jatim jika menemukan permainan harga sembako karena memanfaatkan momen puasa maupun lebaran yang dilakukan pedagang maupun tengkulak bahkan produsen.

“Laporan masyarakat sangat kami tunggu supaya persoalan yang dihadapi masyarakat bisa segera ditangani dan dicarikan solusi,” tambah Ka’bil.

Sementara itu Kadisbun Jatim, Samsul Arifien mengatakan bahwa total produksi Gula Kristal Putih (GKP) Jatim tahun 2014 mencapai 1,26 juta ton dengan angka konsumsi sekitar 400 ribu ton sehingga Jatim mengalami surplus 800 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gula di Indonesia. Sedangkan kebutuhan gula nasional, lanjut Samsul mencapai 5,4 juta ton per tahun terdiri dari 2,4 juta ton Gula Kristal Putih (GKP) dan 3 juta ton Raw Sugar Import. “Kalau tingkat konsumsi masyarakat Indonesia rata-rata mencapai 450 ribu ton

tahun sebelumnya, memang ada peningkatan karena peruntukannya bukan hanya untuk operasi pasar dan subsidi ongkos saja tetapi juga untuk program mudik dan balik gratis bagi masyarakat menggunakan moda transportasi bus dan kereta api.

“Rp.2,5 miliar untuk anggaran mudik gratis dan sisanya Rp.5 miliar untuk operasi pasar dan subsidi ongkos angkut,” beber Ardhi Prasetiawan. Pertimbangan lainnya, untuk menyesuaikan harga bahan pokok yang mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Operasi pasar dan subsidi ongkos angkut dinilai sangat efektif untuk menekan atau menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat termasuk gula dalam menghadapi puasa dan lebaran.

“Bisa jadi operasi pasar akan dipercepat dari jadwal karena sudah ada beberapa komoditi yang mengalami lonjakan harga sehingga masyarakat banyak yang mengadu,” pungkas Ardhi. Q cty

PKB Tak Dipenuhi, Buruh PT Platinum Demo

LINTAS PERISTIWA

BRI MoU dengan Safira, Siap Kucurkan Kredit ke Petani Malang, Bhirawa Bank Rakyat Indonesia (BRI) Malang, siap memberikan kucuran dana kepada petani di Malang dan sekitarnya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pimpinan Wilayah BRI Malang, Rahmat Guntur Kristianto, usai menandatangani MoU dengan Strengthening Agricultural Finance in Rural Areas (Safira) di Hotel Hari, Senin (16/5) kemarin. “MoU ini, untuk memberikan kemudahan akses terhadap pembiayaan rantai nilai pertanian bagi para petani kecil,” tutur Rahmad Guntur Kristanto. Kemitraan dengan Safira, lanjutnya sejalan dengan upaya BRI untuk meningkatkan sektor pembiayaan untuk rantai nilai pertanian.

“Selain itu, kami berharap bahwa kerjasama ini akan memungkinkan BRI untuk mendapatkan lebih banyak akses dan memperluas potensi dari pembiayaan rantai nilai pertanian itu sendiri,” tukasnya. Program seperti ini, diyakini dia mampu menjadi jalan terbaik bagi para petani untuk bisa mengakses pada sumber pembiayaan. Tentunya dengan resiko yang kecil, karena ada pihak yang terkait. Q mut

per bulan,” bebernya.

Kadisperindag Jatim, M. Ardhi Prasetiawan, mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar operasi pasar yang dimulai 7 hari sebelum puasa tepatnya 1 Juni 2016 sampai H-5 sebelum lebaran Idul Fitri. ”Kegiatan ini rutin dilaksanakan Pemprov Jatim untuk antisipasi lonjakan harga sembako jelang ramadhan dan paska Idul Fitri,” ujar Ardhi.

Tahun ini, kata Ardhi operasi pasar akan dilakukan di 78 titik tersebar di 38 Kabupaten/Kota di Jatim. Operasi pasar akan dimulai di dua titik di masing-masing kabupaten/kota seminggu sebelum Ramadhan. “Khusus untuk Surabaya ada empat titik, karena wilayahnya sangat luas,” dalih mantan Pj Bupati Mojokerto ini.

Untuk mensupport kegiatan tersebut, Pemprov Jatim juga telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Jatim 2016 sebesar Rp.7,5 miliar untuk program subsidi ongkos angkut. Dibanding

Pekerja/buruh saat menginginkan adanya komitmen perjanjian kerja bersama tetap dijalankan pihak perusahaan.

Pemprov, Bhirawa Aksi demo buruh kembali terjadi di Surabaya. Kali ini sebanyak 1.742 karyawan PT Platinum Ceramcis Industry menggelar aksi demo mogok kerja sebenarnya Jumat (13/5) sampai Selasa (17/5). Dalam aksi yang digelar di lokasi pabrik di kawasan Karangpilang Surabaya itu, ribuan buruh menggelar orasi dan menyampaikan sembilan tuntutan pada manajemen perusahaan.

“Aksi (mogok kerja) ini kami lakukan mulai hari ini sampai Selasa (17/5).

Kami menyampaikan Sembilan tuntutan pada pihak manajemen perusahaan yang belum memenuhi kesepakatan terkait hak para pekerja,” kata Ketua PUK FSPBPU SPSI PT Platinum Ceramics Industry, Hari Subagio.

Hari menjelaskan sembilan tuntutan yang disampaikan para pekerja yang menggelar aksi dengan melakukan orasi. Tuntutan itu di antaranya, penyediaan seragam kerja bagi seluruh karyawan, pemenuhan sepatu safety sesuai kesepakatan, menolak mutasi satpam, bayar pesangon kerja sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Tuntutan lainnya yakni pengembalian upah sesuai kesepa-

katan, penghapusan tenaga kerja outsourching, pembayaran upah jam istirahat satpam, penghapusan kebijakan perusahaan yang merugikan, dan pengembalian hak normatif pekerja sesuia PKB. Ketua DPC SPSI Surabaya, Kadari menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pendampingan bagi pekerja Platinum. “Sejak awal sudah ada enam tuntutan yang telah disepakati perusahaan dengan para pekerja.

Kesepakatan itu terjadi 7 Mei lalu.

Namun secara lisan tanggal 12 Mei kemarin pihak perusahaan menyatakan keberatan dan berbelok 180 derajat mengingkari kesepakatan yang telah ada,” tegasnya.

Padahal, lanjutnya, sudah ada perjanjian bersama dan dari perusahaan telah menuliskan surat No 088/ HRGA/IV/2016 perihal Jawaban Anjuran yang dimediasi pihak Disnaker Surabaya atas tuntutan PUK. Menurutnya, aksi demo mogok kerja ini dilakukan karyawan karena adanya gagal perundingan. “Tapi rupanya tidak ada itikad baik dari perysahaan sehingga dalam aksi mogok kerja ribuan karyawan ini belum direspon manajemen,” katanya. Q rac

Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan Pasuruan, Bhirawa Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf meminta kepada seluruh kepala desa di wilayahnya agar tak takut mengambil kebijakan pengelolaan dana desa. Adik kandung Wagub Jatim, Saifullah

Yusuf ini juga mendukung penuh pemerintah desa untuk mengambil kebijakan sendiri untuk penggunaan dana tersebut.

Kuncinya harus transparan.

Kami sampaikan pada kepala desa agar tak takut dalam? men-

Hilmi Husain/bhirawa

Apresiasi Komisi D Dunia Pada Pendidikan

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf bersama Wagub Jatim, H Saifullah Yusuf disela-sela kegiatannya.

gelola dana desa, selama transparan tetap diutamakan. Sebab, Pemkab Pasuruan akan mendampinginya secara maksimal, ujar Irsyad Yusuf di Pendopo Pasuruan, ? Senin (16/5).

Sekadar diketahui, jumlah dana desa yang dikelola memang besar, tahun ini Rp 1,2 miliar/desa. Ia juga sudah koordinasi dengan pihak Kapolres maupun Kejaksaan.

Pemkab Pasuruan, melalui Inspektorat dan Bappemas bisa membantu tiap desa yang mengalami kesulitan dalam hal bagaimana cara menggunakan dana besar sesuai dengan mekanisme.

“Kami akan back up dan tak semerta-merta lepaskan para kades. Kami punya ? inspektorat untuk melakukan pengawasan dan pengawalan sedini mungkin.

Jika ada ketidaksesuaian pengelolaan dana desa, masih ada peluang memperbaiki dan disempurnakan. Makanya, dalam pengelolaan dana desa tiap Kades harus lebih berhati-hati, tegas Irsyad Yusuf. Q hil

Dewan: Pelajar Surabaya Teratas dalam Integritas Pedagang Pasar Blimbing Setujui Site Plan PT KIS Kalangan legislator DPRD Surabaya mengapresiasi pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SMA/SMK dan SMP. Sebab, UN berbasis komputer itu dinilai menjadi media penting untuk membangun integritas anak-anak sejak dini.

K

etua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana mengatakan, apapun hasilnya dinas pendidikan telah berupaya maksimal. Menurutnya, yang terpenting dalam ujian tersebut adalah penerapan integritas di kalangan pelajar. “Surabaya meraih peringkat teratas dalam integritas,” kata Agustin Poliana, kemarin.

Menanamkan kejujuran kepada siswa melalui sistem komputerisasi dalam pelaksanaan ujian, sebut Agustin, adalah jauh lebih baik. Dalam UNBK kemarin, Surabaya dinilai sebagai pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan UN tingkat SMA/ SMK serta SMP secara online.

Meski mengapresiasi pelaksanaan UNBK, tambah Agustin Poliana, kalangan dewan tetap akan intensif berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk lebih guna meningkatkan hasil ujian nasional.

“Kita akan cari tahu, bagaimana metode pengajaran yang tepat, kelemahannya di mana dan sebagainya,” ujar Titin, sapaan akrabnya Senada, anggota Komisi D Reni Astuti mengatakan, pelaksanaan UNBK 100 persen SMP/MTs di Surabaya diprediksi akan membuahkan

Agustin Poliana

capaian indeks integritas tertinggi se-Jatim, bahkan nasional.

Menurut Reni, indeks integritas diperoleh selama pelaksanaan UN. Pihaknya berharap, capaian integritas tertinggi akan membawa makin tumbuhnya budaya integritas di semua aktivitas pembelajaran/proses belajar mengajar di sekolah.

“Indeks integritas harus melahirkan budaya integritas untuk semua warga sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan dan anak didik,” kata Reni.

Soal UNBK tingkat SMP/MTs yang selesai dilaksanakan pada Kamis (12/5/2016) lalu, menurut dia, pelaksanaannya lebih lancar ketimbang SMA/SMK/MA. Berdasar pantauan di lapangan, secara umum pelaksanaan UNBK yang diikuti 370 SMP/MTs itu ber-

jalan lancar dan minim kendala teknis. “Kalaupun ada kendala teknis, sifatnya simple dan segera ada solusi,” tuturnya.

Meski masih ada 53 sekolah yang bergabung UNBK di sekolah lain, sebut Reni, pelaksanaan secara umum juga berjalan lancar. “Saat saya tinjau pelaksanaan UN di SMKN 2, dimana ada 10 sekolah SMP/MTs yang nebeng, siswa terlihat nyaman dan terbiasa mengikuti ujian meski tidak berada di lingkungan sekolahnya sendiri,” jelas Reni.

Motivasi dan pendampingan kepala sekolah dan guru, serta keramahan tuan rumah, jelas Reni, berhasil membuat siswa tidak mengalami kendala psikologi meski ujian di tempat yang baru.

Terkait adanya laporan masuk berupa dugaan masih ada siswa melanggar tatib dalam bentuk membawa ponsel dan memfoto soal UNBK matematika yang tersebar di media sosial, tetap perlu mendapat perhatian dan evaluasi untuk perbaikan.

“Semoga dugaan itu tidak benar.

Memang UNBK mampu mencegah kecurangan sistemik, namun kecurangan personal masih bisa terjadi jika panitia di sekolah kurang dalam pengawasan,” terang dia.

Selama UNBK, imbuhnya, kecurangan personal tidak akan signifikan menghasilkan nilai yang baik, justru cenderung akan merugikan siswa itu sendiri. “Hal ini yang harus dipahamkan ke siswa,” pungkasnya. Q gat*

Pedagang Pasar Blimbing akhirnya setuju dengan site plan yang disampaikan pihak pengembang, yakni PT. KIS. Persetujuan site plan itu, disampaikan di ruang sidang DPRD Kota Malang, Senin (16/5) kemarin.

Perwakilan dari Tim Independent yang ditunjuk Pemkot Malang, Sugeng mengatakan site plan sudah ada kesepakatan dari semua pihak, dan itu berarti tugas dari Tim Independent untuk sementara ini sudah selesai.

“Site plan Pasar Blimbing sudah disepakati oleh pedagang, meskipun masih ada poin-poin lain yang menjadi tuntutan pedagang,” ujar Sugeng. Pihaknya lantas menjelaskan tidak benar ada pengurangan jumlah pedagang, melainkan jumlah bedak yang tersedia justru sudah melebihi jumlah pedagang yang aktif berjualan, sehingga terjadi kekosongan calon penjual baru. “Untuk langkah berikutnya setelah site plan ini disepakati, Tim Independent menunggu hasil rapat dari anggota DPRD,” imbuh Sugeng.

Meskipun site plan Pasar Blimbing sudah disepakati oleh pedagang, tidak secara otomatis mau untuk dipindah ke tempat relokasi di stadion Blimbing. “Kami bersedia dipindah ke tempat relokasi itu kapanpun, asalkan semua perijinan yang diperlukan untuk pembangunan pasar Blimbing itu sudah selesai semua,” jelas Arief Wahyudi, pena-

sehat kelompok pedagang.

Arief menegaskan pihak pedagang ingin pindah ke relokasi dengan perasaan aman karena bila nanti pembangunan pasar Blimbing sudah selesai, para pedagang tidak khawatir dengan permasalahan hukum apapun. “Setelah site plan, masih ada Blok Plan yang itu tidak sebentar pembuatannya dan harus disepakati semua pihak juga,” ujar Arief.

Selain itu pedagang juga tetap

Kios Pedagang buah di Pasar Blimbing.

berharap, masih bisa tetap berjualan selama bulan Ramadan tahun ini, sambil nunggu persiapan dari pengembang. “Ya namanya pedagang kan waktu puasa itu waktunya panen, kalau pindah ke tempat yang baru juga belum tentu ramai dan belum tentu siap tempatnya,” jelas Arief.

Saat ditanya tentang apa permintaan pedagang untuk tempat relokasi d stadion Blimbing, Arief dan para pedagang mengaku belum tahu karena belum pernah datang ke tempat yang akan dijadikan tempat relokasi pedagang pasar Blimbing tersebut. Q mut