Binder17feb2016

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Keterlambatan pendataan kemarin saat ini telah selesai, sehingga semua PNS Pemkab Blitar telah terdata,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 12

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blitar Ahmad Lazim

Rabu Pahing, 17 FEBRUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

17 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Bakal Dilantik Gubernur di Gedung Negara Grahadi, Rabu (17/2) Hari Ini

Gelombang Pertama Pukul 09.00 – 12.00

Bupati & Wabup Sidoarjo (Saifullah – Nur Ahmad Syaifuddin)

Bupati & Wabup Banyuwangi (Abdullah Anwar Anas – Yusuf Widiatmoko)

Bupati & Wabup Situbondo (Dadang Wigiarto – Yoyok Mulyadi)

Bupati & Wabup Mojokerto (Mustafa Khemal Pasha – Pungkasiadi)

Bupati & Wabup Sumenep (Busyro Karim – Achmad Fauzi)

Bupati & Wabup Gresik (Sambhari – Qosim)

Bupati & Wabup Lamongan (Fadeli – Kartika)

Bupati & Wabup Jember (Faida M – Muqid)

Gelombang Kedua Pukul 13.00 – 15.00

Bupati & Wabup Trenggalek (Emil Elestianto Dardak – M. Nurarifin)

Sumber: Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim

Bupati & Wabup Kediri (Haryanti – Masykuri)

Bupati & Wabup Ngawi (Budi Sulistiono – Any Anwar)

Bupati & Wabup Malang (Kresna – Sanusi)

Bupati & Wabup Ponorogo (Ipong Muchlisin – Soedjarno)

Bupati & Wabup Blitar (Rijianto – Marhaenis Urip Widodo)

Wali Kota & Wawali Surabaya (Tri Rismaharini – Whisnu Sakti Buana)

Wali Kota & Wawali Pasuruan (H Setiyono – Raharjo Teno Prasetyo)

Wali Kota dan Wawali Blitar (Moch Samanhudi Anwar – Santoso)

Mendagri-Menseskab Hadiri Pelantikan Kepala Daerah di Jatim Ribuan Massa Antarkan Risma-Whisnu ke Grahadi

17 FEBRUARI 2016

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

08.00 Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Gedung Negara Grahadi 19.00 Memberikan Pengarahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Grand City

 Wagub H Saifullah Yusuf

08.00 Menghadiri Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Gedung Negara Grahadi 19.00 Menghadiri Pengarahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Grand City

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

08.00 Menghadiri Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Gedung Negara Grahadi 19.00 Menghadiri Pengarahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Grand City Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Tebing Longsor Timpa Rumah Warga Sawahan Nganjuk, Bhirawa Longsor tebing setinggi 7 meter dengan panjang 30 meter di Desa/Kecamatan Sawahan menimpa rumah milik Musyafak (35) hingga mengalami rusak parah. Diduga kuat, longsor terjadi akibat buruknya kualitas bangunan plengsengan batu penahan tebing yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Pemkab Nganjuk.

Tebing selebar tujuh meter yang melintang di sisi Jalan Raya Nganjuk-Sawahan itu longsor Senin sekitar pukul 23.30. Saat kejadian, Musya-

Pemprov, Bhirawa Pelantikan 17 kepala daerah dan wakil kepala daerah di Jatim dipastikan akan berlangsung khidmat dan istimewa. Rencananya, pelantikan yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Rabu (17/2) hari ini akan dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung.

Menurut Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, kedua menteri kabinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu telah memastikan bisa hadir. “Keduanya sudah memastikan hadir, tapi tidak bersamaan. Gelombang pertama Mendagri dan berikutnya Menseskab,” kata Gubernur Soekarwo di sela gladi bersih pelantikan yang diikuti seluruh kepala daerah dan Pj kepala daerah di Gedung Negara

Grahadi, Selasa (16/2).

Tak hanya dihadiri dua menteri, Ketua DPR RI Ade Komarudin juga diperkirakan turut menyaksikan pengambilan sumpah 17 bupati/wali kota yang terpilih dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, 9 Desember 2015 tersebut. “Pelantikan kepala daerah ini akan terasa istimewa karena

 ke halaman 7

Polrestabes Surabaya, Bhirawa Polrestabes Surabaya memastikan akan mengamankan jalannya pelantikan 17 kepala daerah terpilih di Gedung Negara Grahadi, Rabu (17/2) hari ini. Sebanyak 500 personel gabungan dari polisi dan TNI disiagakan guna mengamankan jalannya pelantikan.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Iman Sumantri mengatakan, setelah melakukan rap-

 ke halaman 7

Tak Boleh Mundur, Semua Sekolah Wajib UNBK Dindik Surabaya, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya tetap mempertahankan targetnya untuk melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk semua sekolah, negeri dan swasta. Kendati Kemendikbud memberi kelonggaran untuk mundur bagi yang tidak siap secara infrastruktur, sekolah tetap tak bisa menolak.

Kepala Dindik Surabaya Ikhsan menjelaskan, pihaknya sudah melaku-

kan koordinasi dengan Kemendikbud untuk pelakasanaan UNBK di Surabaya. Kalau memang sekolah tidak mampu menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk UNBK secara mandiri, Dindik Surabaya sudah menyiapkan tiga strategi agar peserta didik tetap mengikuti UNBK. Sehingga sampai saat ini pun tidak ada sekolah yang mundur.

“Ini bukan memaksa, tapi biar seluruh siswa bisa ikut UNBK. Karenanya

persiapan terus dimatangkan dari sekarang,” kata Mantan Kepala Bapemas dan KB Surabaya ini, Selasa (16/2).

Apabila tidak mampu mandiri, sekolah boleh meminjam sarana prasarana maupun nebeng ke sekolah lain.

Dindik juga telah menyiapkan 1.000 unit komputer dalam IT Testing Center. Hal tersebut merupakan langkah terakhir yang disiapkan Dindik Surabaya agar seluruh siswa kelas IX SMP dan XII SMA/SMK

dapat mengikuti UNBK. “Jumlahnya sudah kami hitung. Semua siswa pasti bisa masuk di testing center itu,” tambah Ikhsan.

Proses pinjam meminjam sarana prasarana tersebut dilegalkan untuk seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta. “Kalau memang tidak mampu, ya tidak ada masalah pinjam,” terangnya.

 ke halaman 7

OTT Kasus Dugaan Suap Kasubdit Kasasi Perdata MA

KPK Obok-obok Perusahaan Milik Ichsan Suadi Pemprov Genjot

 ke halaman 7

Bangga Bertemu Presiden PENJABAT (Pj) Wali Kota Surabaya Nurwiyatno mengaku terkesan terhadap perjuangan Tri Rismaharini selama memimpin Kota Surabaya.

Berkah kepemimpinan Risma, selama 140 hari menjabat Pj Wali Kota Surabaya , Nurwiyatno banyak menerima penghargaan.

Dan pria yang juga menjabat Kepala Inspektorat Provinsi Jatim ini mengaku tidak malu meski sifatnya hanya menerima penghargaan

500 Personel Polri TNI Siap Amankan

abed nego/bhirawa

Penyidik KPK saat melakukan penggeledahan di PT Citra Gading Asritama milik Ichsan Suadi, terdakwa dugaan suap pejabat Mahkamah Agung, Selasa (16/2).

Surabaya, Bhirawa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor perusahaan PT Citra Gading Asritama di Jl Gayung Kebonsari Manunggal A No 7 Surabaya, Selasa (16/2). Penggeledahan dilakukan terkait dugaan kasus suap yang menyeret Kasubdit Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna.

Diketahui, perusahaan itu disebut-sebut milik Ichsan Suadi, pengusaha yang ditangkap tangan KPK bersama Kasubdit Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna di Jakarta pada Jumat (12/2) malam. Diduga, penggeledahan dilakukan untuk pengembangan dari kasus di MA itu.

Berdasarkan pantauan Bhi-

Produktivitas BUMD Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim kini tengah menggenjot produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di semua sektor. Sebab selama ini ada tudingan dari kalangan DPRD Jatim, jika kinerja sembilan BUMD yang dimiliki pemprov lemah dan minim mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim Dr Ir Jumadi MMT menuturkan, pihaknya kini sedang melakukan peningkatan produktivitas.

Di antaranya dengan cara merestrukturisasi organisasi yang dianggap gemuk, melakukan beberapa efisiensi dan fokus dalam bidang usaha.

“Pak Gubernur (Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, red) berharap BUMD menangkap peluang bisnis yang kini sedang terbuka lebar. Contohnya peluang usaha antar pulau atau antar provinsi. Bisnis di bidang ini sangat potensial untuk digarap,” kata Jumadi, Selasa (16/2).

Menurut dia, salah satu contoh bisnis

 ke halaman 7

 ke halaman 7

Mantan Kepala Dinas Infokom Provinsi Jatim Dr Suprawoto SH, MSi

Buat Buku Otobiografi Berbahasa Jawa, Akan Dibagikan ke Instansi Gratis ‘Desa Maospati, ya desa klairanku, klebu laladan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Biyene, Desa Maospati manut tata pamarentahan, uga dadi kutha kawedanan. Kantor kawedanan dumunung ing pinggir dalan gedhe, madhep mangidul, persis ana ngarep pos tengah Pangkalan Udara (Lanud) Iswahyudi,’.

saja.

“Banyak

 ke halaman 7

Nurwiyatno

Sentil..  PU Mendata Jalan Rusak Akibat Banjir  Yang penting aksi riil setelah pendataan  Pemkab Bidik 50 Ribu Wisman Berkunjung ke Banyuwangi  Infrastruktur diperhatikan dulu jika ingin menggaet wisman  Kerugian PT KAI Rp 250 Juta per Hari  Kerugian warga dan pengusaha lebih besar lagi

Zainal Ibad – Surabaya Demikian kalimat pembuka mengawali buku otobiografi berbahasa Jawa setebal 640 halaman karya mantan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (sekarang Dinas Komunikasi dan Informatika, red) Provinsi Jatim Dr Suprawoto SH, MSi. Buku yang mengulas seputar perjalanan hidup bapak tiga anak ini resmi diresmikan di Surabaya akhir pekan lalu.

“Sebenarnya buku ini buku yang sangat pribadi sekali. Untuk itu saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Tapi saya menulis buku ini sebagai saksi sejarah perjalanan hidup saya sejak kecil

hingga akhirnya saya menjabat Sekjen (Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika/ Kemenkominfo, red),” kata Suprawoto.

Dengan diterbitkannya buku otobiografinya ini, ia berharap namanya akan terus dikenang dalam sejarah minimal oleh keluarga dan keturunannya. “Boleh orang kaya setinggi langit, orang hebat setinggi gunung, tapi kalau tidak menulis akan hilang ditelan bumi. Sebab saya bukan Soekarno sang proklamator, bukan pula Saylendra

 ke halaman 7

Mantan Kepala Dinas Infokom Provinsi Jatim Dr Suprawoto SH, MSi menunjukkan buku otobiografinya berjudul Dalane Uripku yang ditulis dalam bahasa Jawa.

SURABAYA

2

Rabu Pahing 17 FEBRUARI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Bantuan UMKM Disupport Kemenkop, Silpa APBD 2015 Aman DPRD Jatim, Bhirawa DPRD Jawa Timur meyakini jika sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD tahun 2015 tidak akan digunakan untuk mensupport program kredit lunak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digagas oleh Gubernur Jatim Soekarwo untuk mendongkrak perlambatan perekonomi di Jatim.

Alasannya, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim berhasil melobi pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sehingga mendapatkan bantuan keuangan untuk mendukung program bantuan bagi

pelaku UMKM di Jatim.

“LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) Kemenkeu memberikan bantuan Rp.1 triliyun kepada Bank Jatim untuk mendukung program kredit lunak bagi UMKM di Jatim,” ujar Kus-

nadi wakil ketua DPRD Jatim saat dikonfirmasi di kantor DPRD Jatim, jalan Indrapura Surabaya, Selasa (16/2).

Menurut politisi asal PDIP, dana bantuan LPDP tersebut nantinya akan memperkuat Rp400 miliar yang sudah dianggarkan APBD Jatim 2016 untuk program kredit lunak bagi UMKM. “Saya yakin karena sudah dapat dana bantuan dari pusat, maka Silpa APBD 2015 tidak diperlukan lagi untuk membantu program UMKM,” tegas Kusnadi.

Pertimbangan lainnya, kata Ketua DPD PDIP Jatim, penggunaan dana Silpa itu peruntukannya harus jelas, yakni untuk membantu kondisi darurat dan perintah Undang-Undang. Namun jika masih diperlukan tambahan anggaran, pimpinan DPRD Jatim menyarankan untuk menggunakan dana cadangan Pilgub Jatim yang saat ini sudah terkumpul Rp.400 miliar.

“Silpa APBD Jatim 2015 itu belum ada perhitungan pastinya karena masih menunggu hasil LHP BPK RI. Tapi kalau dana

cadangan Pilgub sudah bisa dipastikan angkanya sebesar Rp.400 miliar. Perubahan anggaran bisa mendahului PAK asal Gubernur mengajukan permohonan dan disetujui pimpinan DPRD Jatim,” ungkap Kusnadi.

Terpisah, Gubernur Jatim, Soekarwo mengaku mendapat bantuan anggaran Rp1 triliun dari LPDP Kemenkeu yang akan diberikan kepada Bank Jatim.

Dana bantuan tersebut nantinya akan diperuntukkan untuk memback up program kredit lunak bagi pelaku UMKM di Jatim.

“Sebenarnya saya minta dibantu Menkop Rp2 triliun tapi oleh LPDP hanya disetujui Rp.1 triliun,” jelasnya.

Diakui Pakde Karwo, kredit lunak bagi UMKM nantinya juga ada perbedaan antara yang dikelola Bank UMKM Jatim dengan yang dikelola Bank Jatim.

“Kalau dari Bank UMKM bersumber dari APBD bunganya hanya 2 persen setahun. Sedangkan di Bank Jatim bersumber dari bantuan LPDP bunganya 4 persen setahun,” pungkas manQ cty tan Sekdaprov Jatim ini.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Revisi Perda Pelayanan Publik, Undang ORI DPRD Jatim,Bhirawa Setelah menyetujui pembubaran Komisi Pelayanan Publik (KPP) karena ada tumpang tindihatau kerjanya sama dengan Ombudsmen Repebulik Indonesia (ORI), Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Jawa Timur akan mengundang pihak ORI perwakilan Jatim untuk melakukan revisi tentang perubahan perdatentang pelayanan Publik.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Fatchullah saat ditemui di DPRD Jatim, Selasa (16/2) mengatakan dengan dilibatkannya ORI dalam pembahasan perubahan perda pelayanan publik ini nanti diharapkan semua pelayanan publik dapat ditangani secara baik.

"Dengan dibubarkan KPP, kami berharap Ombudsmen RI dapat menangani semua masalah pelayanan publik di Jatim," ujarnya.

Ia menjelaskan,Komisi A DPRD Jatim terus melakukan pembenahan dan revisi terhadap perubahan PerdaPelayanan publik dengan mengundang Stakeholder terkait baik dengan pihak swasta dan juga pemerintah provinsiJatim.

"Meski problematika pelayanan publik sudah menurun, pihak tetap berharap agar ORI perwakilan Jatim untuk tetap memantau pelayanan publik di Jatim, yaitu dengan melakukan penambahan petugas di kabupaten/kota diJatim,"ujarQ cty nya.Q

BNN Sosialisasi ke Koarmatim Surabaya, Bhirawa Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Timur menggelar sosialisasi bahaya Narkoba kepadaprajurit Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) di Gedung Mandalika Kolatarmatim Surabaya, Selasa (16/2).

Penyuluh BNN Jatim, Nurul Hani mengatakan, prajurit Koarmatim wajib melindungi diri dan keluarga dari ancaman bahaya Narkoba. “Di sekitar kita seperti lingkungan sekolah, tempat bekerja, maupun pergaulan yang kurang baik adabahaya Narkoba, karena itu kita harus waspada,” tuturnya.

Selain itu, sebagai prajurit TNI Angkatan Laut juga harus lebih mewaspadai adanya transaksi maupun penyelundupanNarkoba melalui jalur laut, dimana melalui survey pelanggaran tersebut mencapai 80%.

Lebih lanjut kepada seluruh prajurit ia mengimbau, jangan pernah sekali-kali menjadi pengguna maupun pengedar Narkoba, selain akan merusak kesehatan seperti kerusakan pada otak, Narkoba juga dapat menghancurkan karierdan keharmonisan keluarga yang disebabkan perubahan perilaku akibat ketergantungan Q inf terhadap obat-obatanterlarang.Q

Percantik Kota Jelang pelantikan Bupati dan Wali Kota terpilih di Jatim yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (17/2) hari ini.

Tampak petugas DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) mulai disibukkan dengan melakukan pembersihan disetiap sudut kota Surabaya salah satunya Air mancur di Pemuda Surabaya.

trie diana/bhirawa

Banyak Saluran Tak Terkoneksi, Pemkot Cabut Pasar Turi Belum Alokasi Pematusan dari Musrenbang Kantongi Izin Operasional DPRD Surabaya, Bhirawa Masih banyaknya kampung di Surabaya yang terendam banjir selama musim penghujan mulai terkuak penyebabnya. Ternyata banyak saluran pematusan antar kampung yang tidak saling terkoneksi bahkan dengan saluran pematusan primer.

Terkuaknya penyebab banjir di kampung-kampung ini dimulai dari kebijakan pemerintah kota yang menghapus pembahasan usulan saluran pematusan dari alokasi Musyawarah Rencana pembangunan(Musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan. Usulan terkait saluran pematusan diarahkan melalui Musrenbang online.

Menurut anggota Fraksi PKS, Reni Astuti , alasan Pemkot menghapus alokasi usulan pematusan dari Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan dikarenakan pihak Bapeko menemukan banyaknya realisasi saluran pematusan dari ususlan Musrenbang ternyata tidak saling terkoneksi dengan saluran pematusan lain.

“Menurut Bapeko ada banyak saluran pematusan di kampung hasil ususlan Musrenbang kelurahan yang ternyata tidak saling terkoneksi. Ini alasan alokasi usulan pematusan kampung dihilangkan dari Mus-

renbang kelurahan dan ditarik langsung ke Bapeko,” terang Reni, Selasa(16/2).

Terkait hal ini, Reni mengaku telah melakukan beberapa peninjauan lapangn di daerah pemilihannya dan menemukan banyak saluran pematusan hasil usulan Musrenbang yang tidak saling terkoneksi dengan saluran lain.

“Dari peninjauan lapangan di daerah pemilihan saya, memang benar ada banyak saluran pematusan yang tidak terkoneksi bahkan saling terputus.

Saya jadi heran, bagaimana saluran itu bisa lolos direalisasikan kalau kenyataannya tidak terkoneksi dengan saluran lain,” kata Reni.

Untuk itu Reni meminta agar pihak pemerintah kota mengaktifkan kerja Kaasi Teknis yang berada di kelurahan dan kecamatan untuk memastikan sejauh mana usulan-usulan fasilitas fisik dari masyarakat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan rencana tata kota.

“Seharusnya pihak pemerintah kota bisa memastikan dahulu sejauh mana ususlan fisik masyarakat ini tidak mubazir di kemudian hari. Di kelurahan dan kecamatan ka nada Kasi Teknis, itu bisa difungsikan untuk memastikan sejauh mana ususlan masyarakat bisa sesuai dengan tata kota,” ujarnya.

Keheranan banyaknya saluran pematusan yang carut marut tidak terkoneksi juga dilontarkan anggota Komisi B, Achmad Zakaria. Menurutrnya ada kelemahan di survei lapangan pihak Pemkot sebelum memastikan menyetujui ususlan hasil Musrenbang.

“Penentu ususlan Musrenbang disetujui atau tidak bukankah Bapeko dan Dinas terkait. Kalau kemudian alasan penghilangan alokasi pematusan dari Musrenbang kelurahan adalah banyaknya hasil Musrenbang yang mubazir, bukan salah yang mengusulkan,” kata pria yang akrab disapa Jak ini.

Pada kesempatan kemarin Zakaria juga mengkritisi upaya penarikan usulan pematusan dari Musrenbang kelurahan dan kecamatan langsung ke Bapeko ini. Menurut sekretaris Fraksi PKS ini, mekanisme usulan pematusan yang dilakukan Pemkot tidak bisa menjamin pengadaan infrastruktur tingkat kampung yang bagus serta bebas banjir.

Menurutnya, karena putusan terakhir tetap di Bapeko dan dinas terkait, maka tidak ada jaminan ada pemerataan pembangunan infrastruktur di kampung utamanya saluran pematusan yang dibutuhkan maQ gat syarakat.Q

Tekan DPD Golkar se-Jatim, Gesang Sebar Surat Pernyataan Dukungan Surabaya, Bhirawa Paska melakukan pemecatan terhadap 12 pengurus DPD I Partai Golkar Jatim, kini Sekretaris DPD I Partai Golkar Jatim, Gesang Budiarso mencoba menekan Ketua DPD II PG Golkar di kab/kota Jatim.

Diantaranya mereka diminta mengisi surat pernyataan yang isinya mendukung pen-

calonan Gesang di Musda Golkar Jatim yang belum jelas pelaksanaannya.

Sumber resmi di Partai Golkar yang menolak namanya disebutkan mengatakan jika para Ketua DPD II se-Jatim dipaksa untuk mendukung Gesang dengan membuat surat pernyataan dukungan dalam Musda Golkar Jatim

mendatang. Padahal disatu sisi banyak dari rata-rata mereka menolak. Tapi karena uang, merekapun mencoba mengatakan menerima.

“Bahkan sempat ada guyonan mualaf kok mengalahkan penduduk asli. Apalagi banyak dari pengurus DPP yang menyetujui proses PAW tersebut. Bahkan Ketua

SOKSI Jatim, Rendra Krisna mengaku hal itu merupakan kebijakan pribadi Gesang tanpa melalui rapat pleno secara resmi sesuai dengan AD/ART partai, dimana jika semua keputusan yang dibuat apalagi mencopot jabatan seseorang harus melalui mekanisme rapat pleno harian,”tagasnya dengan nada intonasi

tinggi, Selasa (16/2).

Terpisah, Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham diam-diam mendukung Gatot Sudjito untuk duduk sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jatim. Buktinya saat dikonfimasi melalui telepon genggamnya, Idrus secara terang-terang mendukung Gatot dalam Musda Q cty Golkar mendatang.Q

Surabaya, Bhirawa Meski telah merencanakan grand opening Pasar Turi Baru pada 18 Maret , ternyata hingga kini, PT Gala Bumi Perkasa (GBP) selaku pengelola pusat perbelanjaan tersebut belum mengantongi izin operasional dari Pemkot Surabaya. Dengan demikian seharusnya Pasar Turi Baru belum bisa beroperasi.

Salah seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya mengatakan sejak beroperasi Oktober 2014 lalu, Pasar Turi Baru belum mengantongi izin operasional.

Ini karena pengelola tidak bisa melengkapi surat-surat untuk pengajuan izin operasional. ‘’Pengelola tidak memiliki beberapa surat sebagai syarat pengajuan izin operasional. Surat itu diantaranya adalah IMB dan sertifikat tanah yang hingga kini belum keluar,’’ cetusnya.

Kondisi ini yang menjadi salah satu pertimbangan pedagang enggan masuk untuk berjualan di sana meski sudah membayar stan. Mereka takut, sewaktu-waktu Pemkot akan menutup pasar yang dibangun kembali setelah terbakar 8 tahun silam.

Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, Widodo Suryantoro membenarkan jika Pasar Turi Baru belum mengantongi izin operasional.

“Kami belum mengeluarkan izin operasional untuk Pasar Turi Baru,” cetusnya.

Ia menambahkan jika sekarang ini Pasar Turi memang sudah buka dan operasional. Namun hal ini tidak menjadi masalah. Sebab, pihaknya memberikan kebijakan kepada pengelola tersebut untuk melakukan uji coba.

“Memang ada batas waktu uji coba sebelum mengajukan izin operasional. Kalau tidak salah, uji cobanya setahun,” tegasnya. Untuk mengajukan izin operasional pusat perbelanjaaan, masih lanjutnya, terlebih dahulu harus memiliki persyaratan administrasi. Seperti ada kajian social ekonomi, izin HO (gangguan), dan IMB. “Selama persyaratannya memenuhi, tentu kami proses izin operasionalnya. Apakah mereka sudah mengajukan atau belum, saya cek dulu nanti,” kata Widodo.

Sementara itu GM Pasar Turi Baru Tedi Supriyadi mengakui pihaknya hingga kini memang belum mengantongi izin operasional. Namun pihaknya sudah mengajukan izin operasional ke Pemkot Surabaya.

“Sudah lebih sebulan kami mengajukan surat permohonan izin operasional. Semua berkas administrasi yang diperlukan, semuanya sudah kami lampirkan untuk mengurus surat izin operasional,” bebernya.

Ia optimis, izin operasional akan turun dalam waktu dekat ini. Harapannya, ketika dilakukan grand opening, izin operasional tersebut sudah turun.

“Semoga izin operasional nanti turun sebelum grand opening. Dan mudah-mudahan awal Maret nanti,” katanya.Q dre

Sepanjang Jalan Kenjeran Berlubang, Pengendara Motor Was-Was Intensitas curah hujan di Kota Surabaya tergolong tinggi.

Genangan air pun memenuhi titik jalan yang berlubang.

Alhasil, Genangan tersebut sering menyebabkan pengendara motor terjatuh. Mirisnya lagi, volume kendaraan yang melintas didominasi truk besar dan bus antar pulau.

Dari pantauan Bhirawa, sepanjang Jalan Kenjeran banyak terlihat jalan berlubang. Hampir setiap meternya jalan berlubang dengan lebar dan kedalaman bervariasi. Maklum, jalan tersebut sering dilintasi truk muatan besar dan bus antar Provinsi menuju jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).

Tak sedikit para pengendara motor terjatuh lantaran jalan berlubang tergenang air pasca hujan. Disamping itu, volume jalan semakin sempit lantaran deretan mobil terparkir di bahu jalan. Mulai traffic light (TL)

Kapasari menuju jembatan Suramadu, begitu juga sebaliknya.

“Kalau habis hujan gini selalu ada orang jatuh dari motornya. Ya, mungkin tidak lihat kalau jalan itu berlubang. Ditambah lagi, banyak truk besar yang melintas disini,” kata Supardi yang berprofesi tambal ban ini kepada Bhirawa, Selasa (16/2) kemarin.

Jalan yang menghubungkan Surabaya-Madura ini sudah menjadi langganan terjadinya kecelakaan. Warga berharap, pemerintah segera memperbaiki jalan Kenjeran agar korban yang

terjatuh tidak bertambah banyak. “Ya, mudah-mudahan ada penambalan jalan disini,” harapnya.

Ia menceritakan, minggu yang lalu sudah ada penambalan jalan yang berlubang yang dikerjakan pada malam hari. Namun, penambalan jalan tersebut hanya dilakukan mulai Mulai traffic light (TL) Kapasari sampai depan tempat pemakaman umum (TPU) Rangkah.

“Minggu kemarin sudah ada aktivitas penambalan jalan. tapi sepertinya gak semuanya ditambal,” terangnya.

Keresahan pengguna jalan inilah dikeluhkan oleh Subiantoro ketika ditemui Bhirawa, Selasa siang. Bukan hanya keberadaan becak saja yang melawan arus jalan, melainkan banyaknya pengendara motor yang mengurangi laju motornya ka-

rena jalan berlubang.

“Ini yang membuat tersendat arus lalu lintasnya,” keluhnya.

Pria yang setiap harinya melintasi Jalan Kenjeran ini sangat was-was ketika ada orang yang terjatuh dari motor tidak mengenakan helm.

“Meski ada Polisi yang setiap pagi, sore, bahkan malam hari berjaga tidak membuat pengendara lainnya mematuhinya,” ceritanya.

Dikonfirmasi terpisah, Terkait jalan rusak akibat hujan terus-menerus mengguyur Kota Surabaya, Pemkot Surabaya melalui Bakesbangpol Linmas, Soemarno mengaku belum ada keluhan dari warga terkait jalan rusak.

“Dalam kurun waktu setahun ini belum ada keluhan terkait jalan rusak akibat hujan.

Semua baik-baik saja,” Q geh terangnya.Q

syafruddin/magang

Pengendara motor yang melintasi Jalan Kenjeran menghindari lubang dengan diameter yang bervariasi, Selasa (16/2) kemarin.

3

Rabu Pahing, 17 FEBRUARI 2016

Kemenangan Rakyat Kabupaten Malang Menuju Kesejahteraan Kemenangan pasangan Bupati Malang, DR H Rendra Kresna dan Wakil Bupati Malang, Drs HM Sanusi MM di Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2015 Kabupaten Malang, sebagai bukti kemenangan rakyat Kabupaten Malang.

Sebab, tanpa peran serta masyarakat serta kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap Rendra Kresna, maka kemenangan itu tidak akan terjadi.

K

emenangan Rendra Kresna dalam Pemi lukada periode kedua, yakni Periode 20162021, karena sebelumnya dia memimpin Kabupaten Malang berpasangan dengan H Subhan sebagai Wakil Bupati Malang, Periode 2010-2015. Dengan membawa visi misi yakni Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib, dan Berdaya Saing (Madep Manteb). Sedangkan visi misi yang dia diciptakan itu, dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan di Kabupaten Malang, serta untuk mencapai masyarakat sejahtera.

“Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanallah Wata’allah (SWT), karena masih diberikan amanat untuk kembali memimpin rakyat Kabupaten Malang yang kedua kalinya. Selain itu, dalam kemenangan saya dalam Pemilukada 2015 lalu, hal itu merupakan kemenangan rakyat Kabupaten Malang,” kata H Rendra Kresna, yang dilantik sebagai Bupati Malang Periode 2016-2021, oleh Gubernur Jatim DR H Soekarwo, di Gedung Grahadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), Sura-

Rendra Kresna saat panen raya padi di wilayah Kec Sumberpucung.

Rendra Kresna saat disambut masyarakat Desa Ngajum, Kec Ngajum, Kab Malang.

baya, pada Rabu 17 Februari 2016 (hari ini).

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Malang yang telah ikut melaksanakan pesta demokrasi Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang dengan aman, damai dan lancar. Sehingga hal ini bisa kita lihat bersama, bahwa rakyat Kabupaten Malang sangat cinta damai. Dan bukti inilah telah menunjukkan jika masyarakat Kabupaten Malang lebih demokratis dalam memilih pemimpinnya. Karena masyarakat menyadari jika nasib daerahnya dalam lima tahun ke depan ditentukan oleh pemimpinnya.

Menurut Rendra, tugas yang diemban dalam dua periode ini masih tersimpan banyak tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Sehingga visi misi dalam kepemimpinan saya periode kedua ini yakni Madep Manteb Manetep. “Artinya, visi misi program pembangunan di Kabupaten Malang masih tetap melanjutkan program Madep Manteb. Sedangkan program tersebut sudah masuk dalam Peraturan Daerah (Perda),” tutur Rendra.

Ada 8 kunci, terang dia, terkait program Madep Manteb, seperti Mandiri kita maknai bahwa kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan buatan yang di dukung oleh kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), energi, infrastruktur, dan pelayanan publik. Inti dari pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa leadership di kalangan pemerintah dan semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat luas.

Selanjutnya, kata Rendra, yaitu Agamis, dengan kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keamanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang diharapkan berdampak terhadap keamanan, ketertiban, dan produktivitas tinggi. Demokratis, penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dengan sikap saling meng-

Rendra Kresna saat menebarkan benih ikan di wilayah Kec Kalipare.

PROFIL BUPATI MALANG Nama

: Dr. H. Rendra Kresna BcKu, SH, MM, MPM Tempat Tanggal Lahir : Pamekasan, 22 Maret 1962 Status Perkawinan a. Kawin b. Nama Istri : Hj. Jajuk Sulistyawati, SE c. Nama Anak : 1. Kresna Dewanata Phroksakh 2. Kresna Tilottama Phroksakh 3. Kresna Utari Devi Phroksakh 4. Kresna Tribuana Putri Phroksakh RIWAYAT PENDIDIKAN - SD Negeri Montok Pamekasan : Lulus Tahun 1974 - SLTP Pamekasan : Lulus Tahun 1977 - SMPP Negeri Panekasan Jurusan Keuangan : Lulus Tahun 1981 - STIKEN Surabaya : Lulus tahun 198 - Universitas Muhammadiyah Malang : Lulus tahun 1989 - Universitas Wisnuwardhana Malang (Perdata) : Lulus tahun 1996 - STIE Yogyakarta : Lulus tahun 2001 - UNMER Malang, (Doctor) : Lulus tahun 2015 RIWAYAT JABATAN KEPALA DAERAH - Wakil Bupati Malang : 2005 s/d 2010 - Bupati Malang : 2010-2015 - Bupati Malang : 2016-2021 hargai perbedaan dalam berfikir, bertindak, maupun pengambilan keputusan bersama yang berlandaskan hukum dan keadilan.

Sedangkan Produktif, masih dia katakan, dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah. Maju, dengan meningkatnya kualitas SDM dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia. Aman, semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.

Tertib, dimaknai bahwa dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku. “Dan Berdaya Saing, yaitu makna yang terkandung adalah dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya asing daerah dalam rangka menarik minat investor,” papar Rendra.

Diungkapkan, dalam visi misi Madep Manteb itu sejalan dengan pesan fisolofi pembangunan dalam sesanti lambang Kabupaten Malang yaitu Satata Gama Karta Raharja atau terwujudnya Kabupaten Malang yang adil dan makmur materiil dan spirituil disertai kerukunan beragama atas dasar kesucian yang langgeng (abadi). Dengan kata lain, Rendra menjelaskan, kemakmuran atau kesejahteraan yang ingi diwujudkan bukan hanya kesejahteraan materiil atau lahiriyah namun juga kesejahteraan secara spiritual dan batiniyah.

“Kesejahteraan yang utuh itu diyakini dapat dicapai dengan mewujudkan kemajuan secara komprehensif dari 8 kunci dari Madep Manteb tersebut,” ujarnya.

Dalam kesmepatan itu, ia juga menyatakan, jika dalam periode pertama kepemimpinan saya sebagai Bupati Malang, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malang meningkat terus hingga mencapai Rp 55 triliun. Sehingga bisa dilihat jika PDRB Kabupaten Ma-

lang mencerminkan APBD stimulus. Selain itu, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 mencapai 7 persen, jika dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 6 persen. Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 350 miliar atau ada peningkatan 10 persen.

“Kenaikan prosentase juga pada bidang pertanian, perdagangan dan jasa. Sementara untuk bidang pertanian mencapai 30 persen, dan untuk perdagangan dan jasa mencapai 15 persen. Sedangkan APBD Kabupaten Malang pada 2015 sebesar Rp 3,2 triliun, sehingga saya harapkan pada tahun depan APBD bisa naik menjadi Rp 3,5 triliun,” ucap Rendra.

Dijelaskan, pada kepemimpinan yang kedua ini, dirinya akan fokus pada peningkatan bidang pertanian. Karena Kabupaten Malang ini memiliki lahan pertanian seluas 45 ribu hektare. Sehingga dengan luasnya lahan pertanian tersebut, maka setiap tahun Kabupaten Malang selalu mengalami surplus beras. Dengan harapan kedepannya nanti, kabupaten ini bisa menjadi salah satu pioneer di Jatim sebagai lumbung padi dan beras, serta untuk mendukung pemerintah dalam rangka meningkatkan swasembada pangan di Indonesia.

Diakhir wawancara Bhirawa dengan Bupati Malang H Rendra Kresna, dirinya sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada rakyat Kabupaten Malang, karena dirinya masih dipercaya memimpin Kabupaten Malang yang kedua kalinya hingga lima tahun kedepan. Dan dirinya juga berterimakasih kepada tim pemenangan, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, para pengusaha, terutama pimpinan partai politik (parpol) yang mendukung saya. “Dan ucapan terima kasih ini juga saya khususkan kepada pasangan calon (paslon) Bupati Malang Nomor Urut 2 Hj Dewanti Rumpoko dan Hj Masrifah Hadi, serta paslon Bupati Malang Nomor Urut 3 Nurcholis dan Muhammad Mufidz, karena turut berpartisipasi dengan baik, sehingga Pemilukada 2015 Kabupaten Malang tercipta dengan aman, tertib, lancar, dan damai dengan rasa persaudaraan,” pungkas Rendra, suami dari Ny Jajuk Sulistyowati SE ini. Q adv.cyn

4

OPINI Tajuk

Melantik Pemenang Pilkada PILKADA serentak (2015) sudah berakhir. Tetapi hirukpikuknya belum selesai benar. Termasuk wacana pemerintah (pusat) pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati (serta Walikota dan Wakil Walikota) di Jakarta. Wacana Menteri Dalam Negeri itu, nyata-nyata menyimpangi amanat UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada. Sebab gubernur, memiliki kewenangan melantik bupati dan walikota di ibukota propinsi. Kecuali dalam situasi khusus, manakala Gubernur maupun Wakil Gubernur berhalangan.

Dalam UU Nomor 8 tahun 2015, pada pasal 163 ayat (1) terdapat hak presiden melantik Gubernur di istana negara.

Sedangkan Gubernur hak gubernur (melantik bupati dan walikota) tertulis pada pasal 164. Sesuai kaidah otonomi daerah (berdasar UUD), antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terdapat pembagian kewenangan. Termasuk “meng-eksekusi” hasil pilkada.

Pilkada serentak 9 Desember 2015, digelar di 269 daerah, diikuti 831 paslon. Terdiri dari 714 paslon bupati dan wakil bupati, serta 117 paslon walikota dan wakil walikota. Selain itu juga digelar pilkada gubernur di 21 propinsi. Totalnya, pilkada serentak akan diikuti oleh 1.704 personel yang telah didaftarkan ke KPUD Kabupaten dan kota, serta KPU Propinsi (untuk paslon gubernur dan waklil gubernur). Konon seluruh personel paslon, tergolong tangguh, dan berduit.

Tetapi tidak sedikit yang maju sebagai paslon “boneka.”

Biasanya, dibentuk oleh calon incumbent. Ini untuk menghindari penundaan pilkada tahun 2017. Pilkada serentak nyaris disibukkan dengan wacana calon tunggal. Ini disebabkan incumbent yang sangat tangguh. Sehingga tiada paslon yang berani mencalonkan diri. Sehingga parpol juga enggan mengajukan calon dengan prakiraan pasti kalah. Syukur, MK menetapkan solusi, agar pilkada tidak ter-sandera ke-genit-an politik.

MK telah mengabulkan gugatan uji materi UU Nomor 8 tahun 2015. Terdapat empat pasal yang dinyatakan “inkonstitusional bersyarat.” Termasuk pasal 51 ayat (2) dan pasal 52 ayat (2), berhubungan dengan calon tunggal.

Solusi MK: Pilkada jalan terus walau dengan calon tunggal, dengan cara (semacam) referendum. Secara nasional, tiga kabupaten menyelenggarakan pilkada referendum.

Semuanya dimenangkan incumbent, termasuk pilwali Kota Blitar, Jawa Timur.

Hasil pilkada serentak 2015, beberapa incumbent terjungkal, ditinggalkan konstituen yang memilihnya pada pilkad tahun 2010 lalu. Namun sebagian terbesar, lolos lagi memimpin untuk periode kedua. Bahkan sebagian menang mudah denghan meraih dukungan lebih dari 70%. Di Jawa Timur, misalnya, diperoleh Risma Triharini (Surabaya, kader PDIP), Azwar Anas (Banyuwangi, kader PDIP), dan Rendra Kresna (kabupaten Malang, kader Golkar).

Beberapa paslon (yang kalah) merasa dizalimi mengadu MK (Mahkamah Konstitusi). MK, niscaya akan kebanjiran perkara, semuanya sudah wajib inkracht pada bulan Desember 2015. Muara pilkada (gubernur maupun bupati dan walikota) pada MK suda menjadi kebiasaan. Berdasar catatan MK, hampir 80% proses pilkada “dialirkan” ke MK sebagai ketetapan terakhir. Itu mekanisme wajar, sebagai upaya penegakan (pelurusan) proses demokrasi.

Bahkan konstitusi menjamin penegakan proses demokrasi ke-pemilu-an. UUD Pasal 24C ayat (1). Hasil penetapan MK, hampir 98%-nya sesuai penetapan (dan perhitungan) KPU kabupaten dan kota, serta KPU Propinsi. Termasuk gugatan pilkada bupati di Jawa Timur. Antaralain Gresik, Ponorogo dan Sumenep, tetap sesuai dengan hasil perhitungan KPUD Kabupaten.

Kini tinggal pelantikan paslon yang akan menduduki pucuk kepemimpinan kabupaten dan kota. Tidak perlu wacana yang menyimpangi UU Pilkada. Jika yang diperlukan situasi harmoni antara pemerintah pusat dengan daerah, telah terdapat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seluruh daerah (propinsi, kabupaten dan kota) wajib tunduk dan bersinergi dengan pemerintah pusat. Walau pucuk pimpinannya tidak “senafas” politik. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Indonesia Terancam Ideologi Neoliberalisme-Fundamentalisme INDONESIA dalam ancaman serius dua ideologi transnasional yang beroperasi di Indonesia secara terstruktur, sistematis dan masif, yaitu neoliberalisme dan fundamentalisme agama. Neoliberalisme masuk ke Indonesia melalui propaganda nilai-nilai individualisme dan liberalisme sebagai pintu masuk menancapkan kepentingan kapitalisme global dengan sistem fundamentalisme pasar.

Ideologi fundamentalisme agama masuk dengan doktrin keagamaan yang sempit yang ingin menciptakan negara Islam Indonesia dengan sistem khilafah dunia. Kelompok itu, masuk dengan mengeksploitasi kemiskinan di Indonesia dengan mengajak orang-orang yang labil iman keagamaan dan rasa nasionalismenya untuk menjadi radikal. Guna menghadapi dua ancaman itu, lanjutnya, salah satu cara adalah dengan menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam pikiran dan jiwa masyarakat Indonesia agar menjadi praksis kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari.

Oleh karena itu langkah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang terus mempromosikan Islam Nusantara sebagai gagasan Islam yang toleran, antiradikalisme dan antiterorisme patut diapresiasi. Promosi perlu, mengingat saat ini Muslim di Libya, Yaman, Irak, Suriah, Afghanistan tidak kunjung hidup damai, padahal selama ini mereka dikenal sebagai negara-negara Islam. Salah satu alasan PBNU menggulirkan Islam Nusantara adalah perlunya mengenalkan karakter ber-Islam seperti di Asia Tenggara.

Dengan begitu, khasanah Islam tidak terlalu Arab sentris atau tidak hanya tentang Arab.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan bahwa penanggulangan terorisme dan radikalisme harus dilakukan secara masif dan membutuhkan kerja sama semua pihak. Radikalisme dan terorisme sudah nyata di depan kita sehingga upaya untuk membendung hal tersebut haruslah massif. Kemajuan teknologi informasi saat ini telah memberikan keuntungan tersendiri bagi kelompok radikal khususnya dalam mengekspansi kegiatan dan memperbanyak anggota dan pengikutnya.

Ahmad Basarah Ketua Badan Sosialisasi MPR RI

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Pahing, 17 FEBRUARI 2016

Ketiadaan Jabatan Fungsional dalam Pergub 65 Tahun 2016 ministrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.

Pada saat open binding yang diselenggarakan oleh BKD juga telah mengimplementaOleh : sikan dalam seleksi Dr Hary Wahyudi jabatan struktural (ASN) menyebutkan secara jelas atas tiga dari kelompok jabatkualifikasi jabatan, an fungsional dengan beberapa syarat teryakni pertama Jabatan Pimpinan Tinggi adalah tentu, seperti pangkatn pelamar sekelompok jabatan tinggi pada dari jabatan fungsional harus instansi pemerintah (eselon I dan lebih tinggi dari pangkat strukII), kedua Jabatan Administrasi tural, hal ini bisa dipahami karadalah sekelompok jabatan yang ena jabatan fungsional memang berisi fungsi dan tugas berkaitan memungkinkan setiap dua tahun dengan pelayanan publik serta pangkat bisa naik asal angka administrasi pemerintahan dan kredit telah terpenuhi. pembangunan (eselon III,IV dan Artinya dari sisi normatif pelaksana) dan ketiga Jabatan menempatkan pengakuan dan Fungsional adalah sekelompok kesetaraan antara jabatan strukjabatan yang berisi fungsi dan tutural dan jabatan fungsional gas berkaitan dengan pelayanan untuk bisa saling mengisi dan

Peraturan gubernur Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemda Provinsi Jawa Timur pada hal 125 s/d 145 tidak mengatur jabatan fungsional. Hal tersebut baru dipahami ketika beberapa waktu yang lalu dilakukan sosialisasi Pergub Jatim Nomor Tahun 2015 yang mulai berlaku Januari 2016, salah satu bagian penting dan baru ada yang sebelumnya belum ada, yakni tentang adanya tunjangan prestasi bagi PNS dilingkungan Pemprov Jatim.

N

amun tunjangan prestasi yang baru tersebut masih menimbulkan rasan-rasan dan ketidak nyamanan (seluruh?) pejabat fungsional yang jumlahnya cukup besar. Para widyaiswara, peneliti, perencana, pustakawan, arsip, pengawas sekolah dan pejabat fungsional lainnya.

Para pejabat fungsional, merasa belum mendapatkan perhatian dari Tim penyusun Pergub dan menempatkan jabatan fungsional belum mendapatkan tempat yang “layak”.

Dalam pergub tersebut sama sekali tidak mengatur tunjangan prestasi bagi jabatan fungsional.

Tentu yang dipersoalkan oleh para pejabat fungsional bukan pada jumlah nominal tunjangan, namum kealpaan Tim Penyusun yang terdiri dari pejabat eselon I sampai bawah eselon IV, tidak memasukan jabatan fungsional dalam Pergub tersebut.

Implikasi dari ketiadaan aturan tunjangan prestasi bagi pejabat fungsional, maka para bendahara unit SKPD tidak memiliki landasan yang kuat dalam memberikan tunjangan bagi pejabat fungsional, dan pejabat fungsional juga tidak memiliki hak untuk menerima tunjangan prestasi karena dalam Pergub tidak mengatur tunjangan prestasi bagi mereka. Lantas ada yang berpendapat para pejabat fungsional diberikan tunjangan prestasi sama dengan Staf, tentu ini legal opinion yang tidak tepat dan beresiko atas penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Maka sebaiknya, secepatnya dilakukan perubahan adendum atas pergub tersebut.

Jabatan Fungsional UU ASN Dalan pasal 1 UU 5/2015 tentang Aparatur Sipil Negara

S

aat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang terpuruk. Memburuknya kondisi perekonomian nasional berdampak sampai pada kehidupan rakyat cilik seperti para nelayan, buruh, pedagang, petani sawah, juga petani perkebunan, termasuk perkebunan karet. Petani karet yang sumber pendapatan utamanya berasal dari hasil perkebunan karet, saat ini harus kelimpungan dan gigit jari mendapati harga karet yang sangat rendah. Dalam sepuluh tahun terakhir, kondisi saat inilah yang paling parah dan menyedihkan. Di Indonesia, petani karet paling banyak berada di pulau Sumatra dan Kalimantan.

Bagaimana tidak. Beberapa tahun yang lalu, harga karet perkilo mencapai harga 20.000 rupiah.

Sedangkan saat ini, harga karet perkilonya hanya berkisar 4.000 rupiah. Harga ini yang dijual oleh petani kepada para pembeli (tengkulak). Harga karet memang tidak menentu. Biasanya naik tinggi, dan biasanya juga turun sangat rendah, seperti saat ini. Naik turunnya harga karet terjadi dengan sendirinya.

Petani pun sampai saat ini belum mengetahui secara pasti, apa penyebab naik turunnya harga karet tersebut.

Mereka mungkin hanya bisa berspekulasi, apakah ini memang terbentuk secara alamiah berdasarkan hukum permintaan dan penawaran (supply and demand), ataukah karena permainan orangorang atasan. Begitulah para petani karet, mereka hanya bisa mereka-reka, hanya bisa pasrah ketika menghadapi masa sulit ini.

Tapi ada juga kabar belakangan ini yang menyebabkan harga karet anjlok drastis karena cadangan karet dunia masih banyak, sehingga permintaan karet sedikit, makanya harganya sangat murah.

Lalu mana yang benar? Sepertinya

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional ketrampilan diberikan tunjangan jabatan fungsional. Besarnya tunjangan jabatan fungsional untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional keahlian adalah : a. Jenjang Utama, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon Ia; b.

Jenjang Madya, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IIa; Jenjang Muda, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IIIa; Jenjang Pertama, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IVa. Namun kenapa dalam Pergub 65/2015 lalai (atau sengaja?) tidak mengakomodir sama sekali tentang adanya jabatan fungsional. fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu (jenjang ahli pertama s/d ahli utama).

Bahkan dalam pasal dalam pasal 68 ayat (4) UU ASN mengatur perpindahan antar jenjang dari jabatan struktural ke jabatan fungsional ataupun sebaliknya.

Bunyi ayat (4) “ PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Ad-

menempati, sebagimana praktik dalam jabatan fungsional widyaiwara telah cukup banyak perpindahan dari jabatan struktural (sekda, kepada SKPD) beralih dalamijabatan fungsional widyaiswara.

Landasan penyetaran jabatan fungsional daitur dalam Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Presiden 87 Tahun 1999 tet-

Keluh Kesah Petani Karet apa pun, pasti ada yang terakhir yang hikmah yang bisa di benar. Entahlah. petik. Walau hikmah Dalam kondisi tersebut datangnya yang sulit seperti entah kapan. Tapi saat ini, banyak para sikap positif seperti petani karet harus selalu berbaik sangka pergi keluar daerah(khusnudzan) harusnya. Pergi entah ke lah selalu dihadirkan mana, yang penting dalam hati. Tidak baik bisa bertahan hidup berkeluh kesah sedan memperbaiki Oleh: cara berlebihan dan taraf hidup. Agar bisa terus menerus. Ambil mendapatkan apa Misbahul Munir lah pelajaran dalam yang bisa dimakan setiap kejadian dan untuk hari esok, merkeadaan yang nyata. eka harus merantau Dengan adanya masa sulit sepmeninggalkan pekerjaannya seerti saat ini, petani karet mesti bisa bagai petani karet. Karena bekerja mengatur pendapatan dan pengemenjadi petani karet, pendapatanluaran mereka. Ketika harga karet nya tidak cukup untuk memenuhi sedang tinggi, tidak perlulah mereka kebutuhan hidupnya sehari-hari. bergaya hidup hedonis, serba mewah Tidak cukup untuk menghidupi

Akhirnya, dibutuhkan banyak tangan untuk menolong kehidupan para petani karet yang saat ini tengah diterpa masa sulit. Tangan tersebut boleh berasal dari mana saja, boleh dari tangan pemerintah selaku pemangku kebijakan, atau pun para dermawan yang secara sukarela mau membantu mereka. anak dan istri, terlebih bagi mereka yang mempunyai anak yang sedang sekolah atau kuliah di luar daerah. Membutuhkan usaha yang berlipat ganda bagi petani karet untuk bisa memenuhi tuntutan kebutuhan hidup dan tanggung jawab keluarga. Perjalanan hidup mereka saat ini sedang menghadapi ujian yang sangat berat.

Pelajaran Hidup Keadaan seperti inilah yang mestinya dijadikan pelajaran oleh para petani karet. Dalam menghadapi situasi atau masalah

dan berlebihan. Gunakan uang yang didapat secukupnya saja. Jika sisa, simpanlah untuk kemudian hari.

Gunakanlah uang simpanan tersebut untuk berjaga-jaga, ketika masa sulit datang seperti saat ini, barulah uang tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika harga karet sedang rendah, tidak terlalu susah menjalani hidup. Masa sulit memang tidak bisa dihindari, tapi paling tidak kita masih bisa meminimalisir.

Setidaknya para petani karet telah mengetahui pola,kapan naik dan turunnya harga karet.

Biasanya di waktu kapan, bulan

ang Rumpun Jabatan Fungsional, mendefinisikan Jabat an fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya.

Tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis. Kualifikasi profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidik an yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu peng tahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi.

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional keahlian atau jabatan fungsional ketrampilan diberikan tunjangan jabatan fungsional.

Besarnya tunjangan jabatan fungsional untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional keahlian adalah : a. Jenjang Utama, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon Ia; b. Jenjang Madya, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IIa; Jenjang Muda, setinggitingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IIIa; Jenjang Pertama, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IVa. Namun kenapa dalam Pergub 65/2015 lalai (atau sengaja?) tidak mengakomodir sama sekali tentang adanya jabatan fungsional.

Sebaiknya kami mengusulkan kepada Bapak Sekda untuk dilakukan pembahasan dalam tim kecil dengan melibatkan “calon korban” para pejabat fungsional untuk diajak berbicara sebagaimana yang diajarkan Pakde Karwo selama ini.

Widyaiswara Madya IV.c Badan Diklat Jatim, Sekretaris Ikatan Widyaiswara Indonesia di Jatim

berapa, dan ketika menjelang hari besar apa, atau mungkin ketika menjelang hajatan besar politik, harga karet akan mengalami kenaikan atau penurunan.

Pola seperti inilah yang biasanya dipakai petani karet untuk memprediksi kapan harga karet naik atau turun.

Agak aneh memang, memprediksi harga tidak berdasarkan hukum permintaan dan penawaran, melainkan berdasarkan periodik momen-momen besar yang ada di masyarakat. Dan petani karet memprediksi dengan cara seperti itu bukan asal-asalan, mereka melakukan itu berdasarkan kejadian yang dialami secara berulangulang dan selama bertahun-tahun.

Jika petani karet sudah mengetahui kapan biasanya harga karet akan naik dan akan turun, maka mudah bagi mereka untuk mengatur pandapatan dan pegeluaran mereka yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Akhirnya, dibutuhkan banyak tangan untuk menolong kehidupan para petani karet yang saat ini tengah diterpa masa sulit. Tangan tersebut boleh berasal dari mana saja, boleh dari tangan pemerintah selaku pemangku kebijakan, atau pun para dermawan yang secara sukarela mau membantu mereka.

Yang penting, tangan yang membantu haruslah ikhlas dan bersih dari kepentingan-kepentingan berbau busuk dan malah menyengsarakan rakyat. Sudah cukup lama para petani karet berkeluh kesah. Dan kini, sudah saatnya bagi mereka untuk hidup bahagia dan sejahtera.Wallahu a’lam!

Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakara, Pegiat di Forum Penulis Muda Jogja (FPMJ)dan Anak Petani Karet di Sumatra Selatan

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SURABAYA

Rabu Pahing 17 FEBRUARI 2016

5

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Balitbang Jatim Launching Perahu Nelayan, Gunakan Energi Terbarukan Pemprov, Bhirawa Ketika harga bahan bakar minyak (BBM) melambung, dampak yang terjadi juga menimpa para nelayan kecil yang kesehariannya tidak hanya menggunakan layar namun juga BBM berjenis solar.

Kini, keberadaan perahu nelayan kecil berenergi terbarukan hasil karya sang inovator dari Kota Pasuruan, nelayan bisa memanfaatkan tanpa harus memikirkan harga BBM. Untuk itu, Pemprov Jatim melalui Balitbang Jatim melaunching perahu nelayan kecil berenergi terbarukan hasil karya sang inovator dari Kota Pasuruan di Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

Kepala Balitbang Provinsi Jatim, Dr Ir Priyo Darmawan MSc mengungkapkan launching prototype yang memakai sistem hybrid pembangkit listrik tenaga angin, surya dan aqua power itu bertujuan untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar perahu nelayan.

Perahu ini cocok untuk nelayan lantaran bisa mengurangi ketergantungan bahan bakar solar ataupun langkahnya solar akhirakhir kemarin. “Karena energi dari perahu ini menggunakan energi

terbarukan,” kata Priyo Darmawan Sebelum melaunching, pihak Balitbang Provinsi Jatim berkerjasama dengan Institut Teknologi ITS bidang pengembangan sumber daya alam bersama inovator dari Kota Pasuruan, Suji Kuswahyudi sudah mencoba secara perdana perahu nelayan kecil berenergi terbarukan.

Perahu yang ramah lingkungan dan mampu beroperasi selama 17 jam berlayar, diprediksi menghasilkan energi total sebesar 568 Wh. Selanjutnya bantuan ini akan diserahkan ke pihak Pemkot Pasuruan yang nantinya diteruskan ke nelayan setempat.

“Kami sudah mencoba sampai ke tengah laut sejauh kurang lebih 1.000 mil dengan kecepatannya mencapai 12 knot. Perahu ini mampu menampung beban 300 kilogram dengan 4 nelayan,” kata Priyo Darmawan.

Inovator dari Kota Pasuruan, Suji Kuswahyudi mengungkapkan ide brilian menciptakan perahu nelayan kecil berenergi terbarukan berawal dari kegelisahan nelayan beberapa tahun terakhir, dimana pemerintah menaikkan harga BBM jenis solar.

“Saat itu saya berfikir agar nelayan tidak lagi bingung akan

rac/bhirawa

Kabalitbang Jatim, Dr Ir Prito Darmawan MSc ketika melaunching perahu nelayan kecil yang berenergi terbarukan dan ramah lingkungan yang merupakan hasil kerjasama Balitbang Jatim dan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). kebutuhan BBM-nya untuk men- tandas Suji Kuswahyudi. mendung atau tidak ada angin akan cari ikan di laut. Mulai tahun Menurutnya, perahu yang me- berguna. Hanya saja, kondisi cuaca 2000 mencoba untuk menelitinya. miliki panjang 12 meter dengan yang kurang itu akan mengurangi Barulah, tahun 2014 mulai pe- lebar 1,2 meter itu juga dilengkapi daya beroperasinya perahu, kata ngembangan risetnya. Kemudian dengan jukung atau penyeimbang Suji Kuswahyudi. di tahun 2015 kemarin di fasi- perahu. Perahu ini sudah dilengkapi Sedangkan Tenaga ahli LPPM litasi Balitbang Pronvinsi Jatim dengan baterai litium (baterai Institut Teknologi ITS pada dan Institut Teknologi ITS,” cash). Sehingga jika kondisi cuaca Teknik Fisika, Ridho Hantoro

mengungkapkan masih perlu ada aspek pengembangan maupun sosialisasi kepada nelayan.

“Perahu nelayan ini harus diperkenalkan dahulu ke nelayan stempat. Begitupula aspek lain, akan kami kembangkan lebih lanjut, kata Ridho Hantoro.

Seksi Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dinas Kelautan Provinsi Jatim, Jatmika sangat mengapresiasi inovator Pasuruan tersebut. Menurutnya, ini sebuah tantangan besar lantaran perahuperahu yang digunakan nelayan saat ini sudah turun-menurun sejak moyang terdahulu.

“Dari segi alternatif, inovasi ini cocok untuk nelayan. Tapi haruslah simpel dari segi penggunaannya,” ucap Jatmika.

Hal yang serupa juga diungkapkan Kepala Bappeda Kota Pasuruan, Joko Srijono. Menurutnya ia juga mengapresiasikan hasil karya inovator asli Pasuruan. “Mudah-mudahan bantuan kapal nelayan berenergi terbarukan dari Balitbang Provinsi Jatim ke Pemkot Pasuruan ini bisa bermanfaat bagi nelayan pesisir di Kota Pasuruan. Perahu ini seperti juga cocok untuk menciptakan sebuah wisata pantai,” Q hil.rac kata Joko Srijono.Q

Baru 35 Persen Perusahaan Terapkan SMK3 Nekat Melintas Meski sudah dipasang rambu larangan melintas bagi kendaraan roda dua maupun umum seperti Lyn bemo di flay over Mayangkara Raya Wonokromo Surabaya, mereka tetap saja melintasi kawasan tersebut, Selasa (16/2) sore kemarin. Untuk itu perlu adanya ketegasan dari petugas polisi supaya ada ketertiban dalam menjalankan lalu lintas.

trie diana/bhirawa

Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2016

RAGAM INFO

Stunting Jadi PR Bersama Surabaya, Bhirawa Masih adanya kasus balita pendek (stunting) menjadi perhatian banyak pihak. Dinkes mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan masalah stunting dengan meningkatkan pemenuhan gizi keluarga.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim dr Harsono mengaku, sampai saat ini ada 26 persen anak di bawah umur lima tahun (balita) di Jatim tumbuh dalam keadaan stunting.

Meski masih 26 persen, namun angka ini ternyata masih di bawah target program Millennium Development Goals (MDGs) yang menargetkan minimal adalah 32 persen.

“Kita sebenarnya masih di bawah target MDGs sehingga program MDGs sebenarnya sudah kita penuhi,” katanya.

Harsono mengatakan, saat ini Dinas Kesehatan berupaya memerangi balita bertumbuh pendek. Ada beberapa daerah yang hingga saat ini menjadi penyumbang terbesar anak bertubuh pendek di antaranya di daerah Madura.

Dari data yang ada, wilayah dengan jumlah anak bertubuh pendek terbesar ada di Kabupaten Pamekasan dengan jumlah balita stunting mencapai 45 persen. Selain itu juga Kabupaten Jember dengan kasus stunting sebanyak 43,5 persen dari total Q dna anak di Jember.Q

Polrestabes Surabaya Beserta Polsek Jajaran Ungkap 76 Kasus Narkoba Polrestabes Surabaya, Bhirawa Pasca 12 hari dilaksanakan Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2016 sejak tanggal 4-15 Februari 2016, Polrestabes Surabaya beserta Polsek jajaran berhasil mengungkap 76 kasus narkoba. Dengan jumlah total tersangka 94 orang yang terdiri 92 laki-laki dan 2 orang perempuan.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Iman Sumantri mengatakan, Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2016 ini dilakukan serentak di Polres dan Polsek jajaran se Indonesia. Di wilayah hukum Polrestabes Surabaya, anggota Satreskoba dan Polsek jajaran berhasil mengamankan 94 tersangka narkoba dari total 76 kasus.

Kebanyakan, lanjut Iman, tersangka ini berperan sebagai pengedar.

Adapun barang bukti dari ungkap kasus ini, Iman mengaku didominasi dengan barang bukti sabu sebanyak 139,568 gram. Selanjutnya disusul dengan ganja sebanyak 10,78 gram, H5 sebanyak 1.700 butir, Ekstasi 508,5 butir, Pil LL 146 butir, obat keras 4 butir, dan kosmetik tak berijin.

“Dari 76 kasus narkoba, rata-rata tersangkanya merupakan pengedar.

Dan dari hasil ungkap Operasi Tum-

pas Narkoba Semeru 2016, nilai materiil dari barang bukti sitaan ini sekotar Rp 2 miliar,” kata Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Imam Sumantri, Selasa (16/2).

Ditanya terkait adakah tersangka narkoba dari jaringan internasional, Iman mengaku dari hasil ungkap ini belum ada. Namun, Iman mengatakan bahwa dari hasil ungkap ini terdapat tersangka yang merupakan jaringan narkoba Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). “Kalau jaringan internasional belum ada. Tapi kalau jaringan Lapas, ada,” ungkapnya.

Menyoal tentang image Kota Surabaya sebagai jujukan dan transit narkotika, mantan Direskrimum Polda Jabar ini enggan berspekulasi tentang hal itu. Begitu juga saat disinggung terkait modus yang sering digunakan pengedar, Iman mengaku banyak sekali modus yang digunakan para tersangka narkoba untuk mengedarkan barang haram tersebut.

“Kalau modus dari tersangka, bermacam-macam dan tidak bisa digeneralisasi. Yang pasti Polrestabes Surabaya beserta Polsek jajaran berupaya maksimal dalam pemberantasan narkoba di wilayah

hukum kita,” tegas Iman.

Ditambahkan Iman, Polrestabes Surabaya beserta Polsek jajaran selalu melakukan control delivery terhadap kasus narkoba. Hal itu tidak luput dari kerjasama antara Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim. Kerjasama ini, sambung Iman, bisa berupa tukar informasi mengenai kasus narkoba.

“Yang terpenting adalah peran serta masyarakat dalam memberikan informasi terkait narkoba,” imbuhnya.

Saat disinggung mengenai barang bukti kosmetik, secara singkat Iman menjelaskan bahwa barang bukti itu disita karena tidak berijin dan menyalai SOP yang ada. “Barang bukti kosmetik ini terungkap dari temuan anggota di pabrik yang terletak di Driyorejo dan pengepakannya di Klampis Haji,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, selain barang bukti narkotika, Polrestabes Surabaya beserta Polsek jajaran turut menyita ribuan kosmetik tak berijin. Ribuan kosmetik ini diantaranya 742 kotak sabun RDL warna kuning, 1.300 kotak sabun RDL warna merah, 1.550 lembar plastic, 74 batang sabun RDL, dan mesin pembungkus sabun.Q bed

Pemprov, Bhirawa Dari 4.454 perusahaan di Jatim, baru 35 persen yang menerapkan kebijakan PP nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Padahal, kepastian keselamatan dan kesehatan kerja menjadi hak tenaga kerja dalam sebuah perusahaan.

Dalam PP nomor 50 tahun 2012 itu menyebutkan, perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih harus menerapkan SMK3. Sistem itu akan diaudit setahun sekali. Data dinas tenaga kerja transmigrasi dan kependudukan (Disnakertransduk) Jarim, baru 140 perusahaan yang mematuhi aturan itu.

Kadisnaketransduk Jatim Drs Sukardo MSi mengakui kesadaran perusahaan untuk mematuhi aturan itu masih lemah.

Padahal, untuk menerapkan SMK3 tidak butuh biaya besar. ’’Perusahaan hanya menyesuaikan standarisasi yang sudah ditetapkan,’’ katanya, Selasa (16/2).

Standarisasi itu seperti, fungsi hydrant gedung, area aman untuk evakuasi, dan beberapa standar lainnya. Lalu, kelengkapan pengaman saat melakukan aktivitas kerja, seperti helm bagi tenaga kerja proyek. Namun, kenyataannya hampir sebagian besar perusahaan tidak menggunakan standar itu. Padahal, kecelakaan kerja bisa menimpa kapan saja dan kepada siapa saja.

Sukardo juga mengatakan, dalam pengawasan SMK3 juga menerjunkan tim pengawasan ke lapangan tidak hanya memantau penggajian karyawan, namun juga melangsungkan pengawasan penerapan SMK3 pada perusahaan yang bersangkutan.

“Kami targetkan, tahun ini jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3 meningkat,” tandasnya.

Ia juga merinci jumlah kecelakaan tenaga kerja di Jawa Timur yang relatif tinggi. Pada triwulan pertama tahun 2015, jumlah kecelakaan kerja mencapai 2 ribu orang lebih. Triwulan berikutnya meningkat menjadi 3 ribu lebih. Angka itu terus bertambah pada triwulan III yang mencapai 5 ribu orang lebih.

Penerapan SMK3 di perusahaan juga termasuk dalam program masyarakat ekonomi ASEAN. Perusahaan tanpa SMK3 tidak akan bersaing. Karena itu, Sukardo meminta perusahaan lebih tertib dalam mengedepankan keselamatan kerja tersebut. “SMK3 ini menyangkut nyawa, jangan pernah menyepelekan,” Q rac katanya.Q

Melihat Ibu-ibu DWP Dindik Jatim Belajar Make Up Dasar

Semakin Percaya Diri, Lebih Hemat Tanpa Ongkos Salon Sekali perempuan ke salon, kocek yang harus dikeluarkan bisa antara ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Hal itu memang bukan sesuatu yang sia-sia. Karena penampilan bisa jadi modal terbaik perempuan untuk lebih percaya diri.

Tapi, kalau saja merias itu bisa dilakukan sendiri.

Rupiah yang bisa dihemat pun pasti juga lumayan.

Di awali dengan menggunakan milk cleanser dan penyegar, ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim memulai aktifitasnya merias diri. Ini rias bukan sembarang merias. Ada aturannya agar hasilnya maksimal.

“Memakai penyegar itu jangan diusap-usap. Nanti bisa perih di kulit muka.

Gunakan dengan menepuknepuk pelan supaya lebih meresap,” ucap Ketua DWP

Dindik Jatim Atik Saiful Rachman memberi instruksi anggotanya saat berlatih make up dasar di kantor UPT Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan (PPPK) Dindik Jatim, Selasa (16/2).

Instruksi demi instruksi berikutnya diikuti dengan cermat para anggota yang sekaligus menjadi talent-nya untuk dirias. Mulai dari memakai pelembab, foundation, bedak, hingga menata alis. Semua harus pas, tidak boleh kurang apalagi berlebih. Menata alis misalnya, bagi yang sudah memiliki alis tebal tidak perlu ditambahi karena akan menimbulkan

kesan seram. Kecuali jika make up yang digunakan tebal baru ditambahi agar tidak terlihat pucat.

“Jadi warna make up, tebal dan tipis alis akan sangat mempengaruhi ekspresi wajah. Jangan sampai maunya ingin cantik malah terlihat sedih,” kata dia.

Pertemuan saat itu semakin menarik ketika salah seorang pakar kecantikan dari Universitas Negeri Surabaya Sri Usununingtyas ikut memberi masukan. Sri Usununingtyas mengatakan, kemampuan dan pemahaman yang cukup dalam hal kecantikan sangat banyak manfaatnya. Yang paling mudah ialah hemat ongkos untuk ke salon.

“Bayangkan ibu-ibu kalau ke salon paling kecil pasti habis Rp150 ribu. Padahal

tam/bhirawa

Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Jatim Atik Saiful Rachman menjelaskan teknik menata rambut saat pertemuan di UPT PPPK Dindik Jatim, Selasa (16/2) kalau cuma mau masker harganya Cuma Rp17-27 Perempuan yang akrab wajah saja kita bisa lakukan ribu. Itu bisa dipakai sam- disapa Tyas ini mengakui, di rumah dengan peel off yang pai 20 kali,” kata dia. membeli peralatan kosmetik

jauh lebih hemat dan efisien.

Karena manfaatnya bisa untuk semua anggota keluarga. “Dari pada ke salon yang merasakan manfaatnya cuma yang ke salon,” kata dia.

Selain itu, pemahaman menggunakan obat kecantikan dari dokter juga harus dimengerti. Jangan sampai karena ingin perawatan hasilnya justru semakin buruk.

Timbul flek-flek yang sangat mengganggu di wajah. “Perawatan kulit wajah tidak cukup menggunakan obat. Kulit juga tetap harus dilindungi.

Minimal dari sengatan matahari,” kata dia. Sengatan matahari, lanjut dia, paling buruk adalah ketika jam menunjukkan pukul 12.00 – 14.00. “Jadi sebaiknya jam segitu ibu-ibu di ruangan saja.

Atau pakailah sun block,” Q tam tambahnya.Q

6

Rabu Pahing 17 FEBRUARI 2016

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

Provinsi Jawa Timur

Kadispora Jatim, Drs. Supratomo, MSi (empat dari kiri) bersama jajaran pengurus PBSI, Ketua Umum KONI Kota Kediri dan Kepala Budpora Kota Kediri saat membuka Kejuaraan Bulu Tangkis Gubernur Jatim Open 2016.

Kejuaraan Bulu Tangkis Gubernur Jatim Open 2016

Komisi A Dorong Pemkot Pertahankan Pengelolaan Terminal Purabaya Komisi A DPRD Surabaya menilai. pemerintah kota akan merugi jika Terminal Purabaya (Bungurasih) dikelola pemerintah pusat.

Oleh karena itu, komisi bidang hukum dan pemerintahan ini mendorong Pemkot Surabaya tetap mempertahankan Terminal Purabaya dikelola sendiri.

Anggota Komisi A H Minun Latief mengatakan, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, pengeluaran Pemkot Surabaya untuk terminal yang terletak di daerah Bungurasih itu cukup besar. Khususnya, menutupi biaya operasional untuk terminal terbesar kedua se-Indonesia ini.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga memberikan sekitar 30 persen keuntungan kotor kepada Pemkab Sidoarjo terkait bagi hasil pengelolaan Terminal Purabaya. “Nyaris tak ada keuntungan signifikan yang masuk kas Pemkot Surabaya,” kata Minun Latief, akhir pekan kemarin.

‘Ancaman’ pengambialihan Terminal Purabaya itu makin mengemuka, karena sampai sekarang belum ada titik temu soal bagi hasil antara Pemkot Surabaya dengan Pemkab Sidoarjo.

Masalah yang masih mengganjal itu, yakni soal komposisi bagi hasil, apakah menggunakan 90 persen untuk Surabaya dan 10 persen untuk Sidoarjo, ataukah memakai komposisi 80:20 seperti keinginan Pemkab Sidoarjo.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono menilai, jika praktik pro-oto-

nomi diterapkan, maka sebenarnya yang lebih baik itu terminal tipe A seperti Purabaya dikelola daerah.

“Karena ini aset daerah yang dikelola daerah,” tegas Adi. Pengelolaan terminal tipe A oleh pemerintah daerah, jelas dia, lebih masuk akal bila dibandingkan dikelola pemerintah pusat. Karena di lapangan, ada kaitannya antara trayek angkutan, jalur lalu lintas , kondisi sosial dan ekonomi wilayah yang diatur oleh pemerintah daerah.

“Saya rasa jika dikelola pemerintah pusat akan sangat kesulitan. Daerah yang lebih tahu kondisinya,” ujar legislator yang akrab disapa Awi ini.

Terkait persoalan pengelolaan Terminal Purabaya dengan Pemkab Sidoarjo, dia menilai pemerintah kota kurang tangkas menangani. Sehingga, pemerintah pusat bisa mengambil alih pengelolaannya.

Padahal, ungkapnya, Komisi A sejak awal sudah mengimbau pemkot agar segera menyelesaikan persoalan Purabaya dengan Pemkab Sidoarjo. Hanya, lanjut Adi, sampai sekarang belum ada progres report yang jelas soal itu.

Minun Latief Bahkan pada 2014 yang disampaikan Pemkot Surabaya ke DPRD sebatas masih menunggu review perjanjian bagi hasil dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “BPKP sudah keluar pada 2015, namun setelah itu tidak ada tindak lanjut yang signifikan,” kata mantan wartawan ini.

Untuk mematangkan proses perundingan itu, pihaknya menilai tidak memasalahkan apakah bagi hasil pengelolaan terminal menggunakan netto atau bruto itu. Pun soal proporsi bagi hasil apakah mau memakai 20 : 80 atau 90 : 10. Dia menilai keduanya Q gat sama sahnya secara hukum.Q

Ajang Atlet Muda Unjuk Prestasi Animo pelajar Jatim untuk meraih pretasi di cabang olahraga (cabor) bulu tangkis hingga kini masih sangat tinggi, terbukti pada Kejuaraan Bulu Tangkis Gubernur Jatim Open 16-20 Februari 2016 diikuti oleh 664 atlet dari 68 klub se Jatim.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, Drs Supratomo MSi saat membuka kejuaraan di gelar di GOR bulutangkis Wijaya Kota Kediri mengatakan, event ini menjadi kesempatan bagi atlet pemula hingga remaja untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah jam pertandingan.

Apalagi saat ini baik Dispora maupun Pengprov Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jatim tengah berburu atlet dari kalangan pelajar. “Dari event ini saya berharap muncul atlet berbakat dan bisa mengukir prestasi lebih tinggi.

“Ini kesempatan bagi para atlet mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya untuk meraih juara dengan cara sportif,” kata Supratomo dihadapan para atlet, pelatih dan orang tua atlet, kemarin Selasa (16/2).

Pada kesempatan itu Supratomo juga berpesan kepada para pelatih untuk menerapkan metode pelatihan menggunakan Iptek.

“Karen dalam setiap gerakan olahraga ada ilmunya dan itu harus dipelajar oleh pelatih untuk diterapkan ke atlet,” katanya.

Ditemui ditempat yang sama, Ketua Umum KONI Kota Kediri, Heru Marwanto yang hadir bersama Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Budpo-

ra), H. Nur Muhyar mengaku senang bisa menjadi tuan rumah. Karena ia yakin semakin banyak kejuaraan bulu tangkis digelar di Kediri, maka akan memicu para pelajar untuk memilih olahraga teplok bulu ini.”Momentumnya juga sangat tepat karena saat ini Kota Kediri juga menggali bibit atlet,” katanya.

Sedangkan Ketua Umum PBSI Jatim, Wijanarko Adi Mulya memberikan apresiasi karena event ini adalah wujud kepedulian Gubernur Jatim melakukan pembinaan kepada atlet bulu tangkis di Jatim.

“Perhatian dari Pemprov Jatim itu harus disikapi dengan keseriusan para pelatih dan atlet untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya di pertandingan nanti. Saya juga yakin persaingan di event ini berlangsung ketat karena pembinaan bulu tangkis di daerah sudah merata,” kata mantan Manajer Bulu Tangkis PON Jatim itu.

Pada kejuaraan kali ini dibagi dalam kelompok, yakni usia dini putra diikuti 100 pemain, usia dini putri (46), tunggal anak-anak putra (129), tunggal anak-anak putri (52), tunggal pemula putra (136), tunggal pemula putri (50), tunggal remaja putra (50), tunggal remaja putri (34), ganda remaja putra 42 pasangan dan ganda remaja putri Q wwn 25 pasangan.Q

Kejuaraan ini diikuti oleh 664 atlet dari 68 klub se Jatim.

Rabu Pahing, 17 FEBRUARI 2016

Tak Boleh Mundur, Semua Sekolah Wajib UNBK l Sambungan hal 1

Sekolah dapat berkoordinasi dengan baik tanpa ada paksaan. Sampai saat ini, tercatat ada 230 dari 238 SMA/SMK yang menyelenggarakan UNBK mandiri. Sedangkan dari jenjang SMP, ada 260 dari 370 sekolah yang mampu melaksanakan mandiri.

Lebih jauh Ikhsan mengimbau, siswa tidak perlu grogi melaksanakan UNBK kendati menggabung ke sekolah lain.

Karena hal itu bisa diminimalisir dengan persiapan siswa. Agar terbiasa dengan sistem ujian online, Dindik Surabaya juga sudah menyediakan tryout online. “Kami sudah mendesain tryout online sama persis dengan sistem UNBK. Jadi siswa dapat berlatih sesering mungkin,” paparnya.

Apalagi Dindik Surabaya sudah menyediakan Rp 100 juta untuk peraih nilai terbaik di tryout online. Sementara itu, siswa juga sudah mengikuti simulasi UNBK yang diselenggarakan oleh Pusat Pengelola Pendidikan (Puspendik). Meski saat uji coba, sejumlah siswa yang nebeng ujian di sekolah lain itu mengakui grogi. “Grogi harus masuk sekolah lain buat ujian saat awalnya, nggak saat masuk sekolah saja. Pakai komputer juga jadi deg-degan padahal biasanya biasa saja,” terang Rahma Annisa Putri, siswa SMPN 30 Surabaya yang nebeng ujian di SMKN 10 Surabaya.

Tidak hanya grogi karena ujian di sekolah lain. Dia juga sempat khawatir dengan dengan sistem UNBK. Sebab, sejumlah temannya harus pindah komputer karena komputer ataupun jaringannya bermasalah.

“Walaupun masih simulasi, tapi kaget juga ada teman yang komputernya bermasalah. Takut kalau nanti juga kejadian saat UNBK asli, tetapi katanya pengawas ini sudah wajar,” terangnya.

Wakil Kepala SMPN 30 Surabaya Ahmad Suhadak menjelaskan, sebanyak 354 siswanya harus menggabung di SMKN 10 Surabaya. Mulai dari 2 kali simulasi, 3 kali tryout hingga pelaksanaan UNBK dilakukan di SMKN 10 Surabaya. “Komputer sekolah kami dibantu Dindik Surabaya hanya terkumpul 50 buah, milik guru hanya 25, sedangkan punya siswa hanya terkumpul 50. Jadi masih belum bisa melaksanakan mandiri,” pungkasnya. n tam

Tebing Longsor Timpa Rumah Warga Sawahan l Sambungan hal 1

fak bersama istrinya tengah tidur di toko ponsel yang berjarak sekitar 6 meter dari rumah induk. “Untungnya nggak ada orang di dalam bangunan yang berukuran 4×7 meter tersebut,” ujar Rudianto (30), salah satu warga setempat di lokasi kejadian, Selasa (16/2) kemarin.

Bekas longsoran yang berupa material batu dan patahan dinding penahan tebing tampak menimpa sisi selatan rumah Musyafak. Pondasi dan bagian dalam rumah juga rusak parah, akibatnya hingga kemarin siang, Musyafak dan warga belum berani melakukan evakuasi.

Mereka hanya bisa melihat kerusakan tersebut dari jarak beberapa meter. Sebab, mereka khawatir terjadi longsor susulan. Begitu pula dengan titik longsor di proyek bangunan plengsengan setinggi 30 meter itu. “Padahal ini bangunan baru, belum ada dua tahun,” lanjut Rudi.

Berdasar papan yang terpasang di plengsengan, proyek pembangunan pengaman badan jalan koplakan itu menelan dana Rp 94,418 juta dan proyek ini milik Dinas PU Bina Marga. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV Hindraloka.

Lebih jauh Rudi mengatakan, sebelum dibangun proyek plengsengan di lokasi tersebut, menurutnya justru tak pernah terjadi longsor di lokasi itu. “Tapi setelah ada bangunan penahan longsor ini malah terjadi longsor begini,” tegasnya.

Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nganjuk bersama anggota TNI dan Polri berniat melakukan kerja bakti. Namun karena cuaca yang masih hujan deras, kerja bakti pembersihan material terpaksa ditunda. “Kerugian materi sekitar Rp 20 juta,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Nganjuk Soekonjono.

Soekonjono juga mengkhawatirkan, belasan rumah warga lainnya di bibir tebing yang tidak jauh dari rumah Musyafak akan tertimpa tanah longsor. Sehingga, Soekonjono masih melakukan koordinasi lebih lanjut dengan satuan kerja terkait, terutama antisipasi darurat untuk meminimalkan kemungkinan longsor susulan. n ris

Bangga Bertemu Presiden l Sambungan hal 1

penghargaan yang saya terima berkat hasil kerja keras Bu Risma memimpin Kota Surabaya, satu di antaranya penghargaan Adipura Kencana,” katanya di sela ramah tamah sekaligus berpamitan bersama masyarakat dan wartawan di rumah dinasnya di Jalan Sedap Malam Surabaya belum lama ini.

Ia bersyukur , meski hanya berstatus mewakili dalam penerimaan penghargaan yang diterima Pemkot Surabaya, dia bisa bertemu dengan Presiden dan Wakil Presiden RI. “Saya mewakili Pemkot Surabaya, akhirnya bisa bertemu Pak Presiden dan Wapres,” ungkapnya bangga.

Beberapa penghargaan yang diterima semasa menjadi Pj Wali Kota Surabaya di antaranya Piala Adipura Kencana, Wahana Tata Nugraha, dan penghargaan di bidang kesehatan.

Dalam kesempatan itu, pria yang gemar menyanyi ini sempat melontarkan candaan yang dialamatkan kepada Pj kepala daerah di manapun. “Jadi Pj itu enak, tidak kampanye, tapi malah langsung jadi wali kota atau bupati,” katanya dengan senyum khasnya.

Selama bertugas di Kota Surabaya, Nurwiyatno juga merasakan kekompakan dan kekeluargaan jajaran pejabat, anggota DPRD hingga wartawan yang kesehariannya ngepos di Pemkot Surabaya. “Ini luar biasa, dan belum kami alami di Pemprov Jatim,” katanya.

Setelah berhenti menjadi Pj Wali Kota Surabaya per Rabu (17/2) hari ini, Nurwiyatno akan kembali ke Pemprov Jatim dan bertugas kembali sebagai Kepala Inspektorat. “Semua 19 Pj kepala daerah di Jatim yang ditugaskan gubernur per Rabu ini kembali ke jabatan semula, selama ini kan rangkap jabatan,” kata dia. n geh

7

SAMBUNGAN Mendagri-Menseskab Hadiri Pelantikan Kepala Daerah di Jatim l Sambungan hal 1

disaksikan Pak Menteri dan Ketua DPR RI,” katanya.

Untuk gelombang pertama diikuti sembilan pasangan, yaitu Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Bupati dan Wakil Bupati Gresik, Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, Bupati dan Wakil Bupati Jember dan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek.

Sedangkan, untuk gelombang kedua diikuti delapan pasangan, yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kediri, Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, Bupati dan Wakil Bupati Malang, Bupati dan Wakil Bupati Blitar dan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo. Kemudian Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar.

“Pelantikan gelombang pertama dilaksanakan pukul 09.00-12.00, dan gelombang kedua digelar 13.00-15.00,” ucap Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo.

Sebenarnya, Pilkada serentak lalu, terdapat 19 daerah yang menggelar, namun pada pelantikan kali ini masih diikuti 17 pasangan karena dua bupati lainnya, yakni Pacitan dan Tuban belum memasuki masa akhir periodesasi. “Bupati Tuban dan Bupati Pacitan terpilih nanti ikut jadwal berikutnya, menunggu masa habis jabatan,” katanya.

Agar pelantikan berlangsung sukses, kemarin telah digelar gladi bersih yang diikuti semua kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, termasuk Penjabat (Pj) kepala daerah. Semua bupati dan wali kota telah memperagakan semua apa yang harus dilakukan saat pelantikan hari ini.

Termasuk gladi bersih pelantikan Ketua TP PKK dan Dekranasda kabupaten/ kota juga digelar, yang diikuti para istri kepala daerah.

Rencananya, pelantikan TP PKK dan Dekranasda ini akan digelar, Kamis (18/2).

Wali Kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini yang ikut dalam gladi bersih mengaku tidak mengalami kesulitan dalam proses pelantikan. “Semua mudah, tidak ada yang sulit,” kata Risma.

Dalam pelantikan hari ini, Risma mengaku akan mengenakan pakaian bekas atau pakaian lama bikinan lima tahun. “Kan pakaian untuk pelantikan lima tahun lalu masih bagus. Pakaian putihputih itu juga jarang digunakan jadi saya pakai yang lama ndak bikin baru,” ujarnya.

Risma mengatakan, selain

pakaian bekas, dalam pelantikan hari ini Risma dan Whisnu juga akan mengenakan sepatu putih khusus bikinan perajin dari eks lokalisasi Dolly. Saat ini sepatu untuk dirinya dan Whisnu sudah jadi dan bahkan sudah dicoba.

Artinya tinggal dikenakan pada proses pelantikan.

“Sudah saya coba, enak kok di kaki dan ukurannya sudah pas,” kata dia. Risma sendiri akan mengenakan sepatu putih bernomor 37 sedangkan Whisnu juga akan mengenakan sepatu putih bernomor 45.

Camat Sawahan Yunus mengamini jika Wali Kota dan Wakil Wali kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana telah menyiapkan perlengkapan busana untuk prosesi pelantikan. Salah satunya sepatu pantofel buatan warga eks lokalisasi Dolly seharga Rp 499 ribu. Namun, sepatu handmade buatan warga terdampak ini belum tertera merek resminya.

“Saya menyarankan mereknya The Doll’s. Ini usul saja, sekaligus sosialisasi jika Dolly (tempat prostitusi terbesar di Asia, red) sekarang ini sudah berubah imej dari negatif ke positif,” terang Yunus.

Ia berharap setelah pelantikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga meresmikan merek sepatu yang telah dipesannya. “Mudah-mudahan Bu Wali meresmikan mereknya setelah pelantikan,” harapnya.

Diarak Simpatisan Prosesi pelantikan kepala daerah di Gedung Negara Grahadi yang digelar hari ini diperkirakan membuat arus lalu lintas tersendat. Sebab, sekitar 3.000 orang berkumpul di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Jalan Kapuas sejak pukul 09.00. Mereka melakukan long march bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana menuju tempat pelantikan.

Rute yang dilewati arakarakan ini melalui Jalan Raya Darmo-Basuki Rahmat-Putaran Hotel Simpang sampai ke gerbang Gedung Negara Grahadi. Arak-arakan ini secara simbolik dimaksudkan untuk prosesi ‘serah terima’ kepada masyarakat Kota Surabaya.

“PDI Perjuangan menyerahkan Bu Risma dan Mas Whisnu seratus persen menjadi milik rakyat Surabaya tanpa melihat lagi perbedaan pilihan saat coblosan. Satu tugas yang harus diemban Risma-Whisnu adalah mengabdi kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali,” kata Wakil Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Didik Prasetyono.

Dikdong, sapaan akrabnya menjelaskan setelah mengantar Risma-Whisnu ke Grahadi, arak-arakan akan

dilanjutkan ke Taman Surya.

Hal ini untuk melakukan syukuran sederhana bersama dengan pedagang makanan kecil, PKL serta rakyat umum.

“Semua elemen masyarakat dapat berbaur di sini untuk memberikan ucapan selamat bertugas langsung kepada Bu Risma dan Mas Whisnu tepat setelah rangkaian pelantikan selesai,” jelasnya.

Menurutnya, partai telah berkoordinasi dengan Polrestabes Kota Surabaya agar rangkaian acara arak-arakan ini tidak mengganggu lalu lintas pada umumnya dan dapat berlangsung tertib. “Kami sudah koordinasi dengan Sat Lantas Polrestabes Surabaya.

Dan kami juga mohon maaf ke masyarakat kalau kemungkinan ada sedikit gangguan lalu lintas pada pukul 10.00 -11.00 di sepanjang rute. Tapi kami usahakan tetap tertib dan tidak mengganggu,” terangnya.

Sementara itu, Asisten IV Sekdaprov Jatim Bidang Administrasi Umum Dr Mudjib Affan mengatakan, semua persiapan pelantikan sudah siap tinggal pelaksanaannya.

Hal-hal teknis pelantikan sudah disiapkan secara matang oleh protokol Pemprov Jatim.

Begitu pula dengan persiapan lainnya seperti menyiapkan layar lebar di terop yang diperuntukkan tamu undangan yang tidak bisa masuk di dalam Gedung Grahadi.

“Kita telah menyiapkan makanan sebanyak dua ribu porsi lebih. Kita memperkirakan undangan akan sangat membeludak karena setiap kepala daerah terpilih diprediksi akan membawa ratusan keluarga, simpatisan dan pendukungnya.

Yang saya sedikit khawatir adalah peralihan pelantikan dari gelombang pertama ke gelombang kedua, pasti akan ada massa yang menumpuk.

Ini butuh pengamanan yang ekstra,” paparnya.

Terkait pengamanan, kata Mudjib, Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya akan mengerahkan sebanyak dua ribu personel keamanan. Personel keamanan akan ditempatkan pos-pos di ring satu di sekitar Gedung Grahadi.

“Untuk sementara belum ada rencana penutupan Jalan Gubernur Suryo, tapi jika harus dilakukan penutupan, nanti akan ada tindaklanjut berikutnya,” ungkapnya.

Sedangkan Kepala Biro Umum Setdaprov Jatim Drs Hizbul Wathon MM menambahkan, semua kendaraan tamu undangan tidak ada yang diparkir di halaman Gedung Grahadi. Semua mobil atau kendaraan akan di parkir Jalan Simpang, Balai Pemuda dan Taman Apsari. “Untuk parkir sama seperti upacara Agustusan,” pungkasnya. n iib, geh

500 Personel Polri TNI Siap Amankan l Sambungan hal 1

at koordinasi pengamanan, Selasa (16/2) kemarin, pihaknya siap secara maksimal melakukan pengamanan di Gedung Negara Grahadi. Total kekuatan sebanyak 500 personel Polri TNI siap disiagakan di empat ring penjagaan.

“Pada prinsipnya kita siap all out dalam PAM pelantikan kepala daerah di Gedung Negara Grahadi. Sebanyak 500 Personel gabungan Polri TNI kita kerahkan semaksimal mungkin.

Bismillah aman,” tegas Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Imam Sumantri usai gelar Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2016, Selasa (16/2).

Ditanya tentang pola pengamanan, Iman mengaku pola pengamanan tetap menggunakan PAM terbuka dan tertutup. Nantinya, lanjut Iman, akan ada pengamanan di empat ring yang ada di Gedung Negara Grahadi. Sayangnya, saat ditanya rinci terkait mana saja empat ring itu, Iman enggan menjelaskan.

“Intinya, kita minta bantuan masyarakat agar bersamasama menjaga kondusifitas pelantikan kepala daerah di Grahadi,” ungkapnya.

Menyoal terkait adakah laporan tentang aksi unras saat pelantikan kepala daerah, mantan Direskrimum Polda Jabar ini dengan tegas menyatakan tidak ada laporan terkait aksi unras.

Ia memastikan jika ada aksi unras tanpa ada izin darinya, dipastikan akan ditindak tegas sesuai dengan prosedur hukum.

“Kita pastikan tidak ada aksi unras,” imbuhnya.

Adakah penutupan jalan di sekitar Gedung Negara Grahadi, lagi-lagi Iman memastikan hal itu tidak ada. “Kalau jalannya

tidak ada penutupan. Cuma, nantinya akan ada dua jalur yang kita pakai,” pungkasnya.

Gelar Pesta Rakyat Usai Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana, Pemkot Surabaya akan membuat sambutan dengan menggelar pesta rakyat.

Tujuan diadakan pesta rakyat ini agar warga Kota Surabaya juga bisa ikut menyambut Wali Kota dan Wawali Kota pilihannya di Taman Surya, Rabu (17/2) sore.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Surabaya M Fikser mengatakan untuk acara tersebut, Pemkot telah menyediakan aneka makanan khas Surabaya dan tempat untuk warga Kota Surabaya yang ingin menyambut Risma-Whisnu. ‘’Silakan bagi warga kota Surabaya untuk hadir di Taman Surya. Rencananya acara digelar selesai pelantikan di Grahadi sekitar pukul 15.00,’’ jelas Fikser, Selasa (16/2).

Mantan Camat Sukolilo ini menambahkan, jadwal pesta rakyat pada sore hari dipilih karena Risma-Whisnu akan dilantik Gubernur Jatim Soekarwo pada gelombang kedua bersama dengan sejumlah kepala daerah lain.

Usai dilantik di Grahadi, Risma dan Whisnu akan langsung menuju ke Taman Surya.

Mereka berdua akan disambut para pejabat beserta warga Kota Surabaya ‘’Sementara acaranya hanya penyambutan, ramah tamah dengan warga dan makan bersama. Kami sudah menyediakan makanan dan minuman untuk warga secara prasmanan,’’ lanjutnya. n bed, dre

KPK Obok-obok Perusahaan Milik Ichsan Suadi l Sambungan hal 1

rawa, terlihat dua anggota Brimob bersenjata lengkap yang berjaga di pintu masuk kantor, dan berjaga di pintu ruang yang disisir petugas KPK. Sesekali terlihat petugas KPK mondar-mandir di ruangan kantor perusahaan yang bercat warna biru itu.

“Ada sekitar lima orang dari KPK dan dua anggota polisi,” kata petugas keamanan kantor PT Citra Gading yang wanti-wanti namanya tidak dikorankan, Selasa (16/2).

Dia mengatakan, penyidik tiba di kantor PT Citra Gading sejak pagi sekitar pukul 08.00. Ditanya perihal pemilik perusahaan itu, petugas keamanan PT Citra Gading membenarkan bahwa perusahaan itu milik Ichsan yang bergerak di bidang bangunan. “Iya (milik Ichsan Suadi, red). Perusahaan kontraktor,” ungkapnya.

Terkait penggeledahan ini, saat dikonfirmasi Bhirawa via seluler, sumber di lingkungan KPK membenarkan hal itu. Dijelaskannya, penggeledahan itu merupakan tindak lanjut dari OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap yang meny-

eret Ichsan Suadi. Tujuannya yakni mencari dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang merujuk pada OTT yang dilakukan terhadap pejabat MA. “Iya benar, ada penggeledahan terkait kasus OTT dugaan suap yang menyeret pejabat MA dan salah seorang pengusaha,” tegas sumber di internal KPK kepada Bhirawa.

Ditanya terkait proses selanjutnya usai penggeledahan, kepada Bhirawa, sumber yang wanti-wanti namanya tidak disebutkan ini mengaku belum bisa banyak memberikan komentar.

Menurutnya, penggeladahan penyidik KPK merupakan upaya dari pengembangan kasus OTT yang menyeret pejabat MA. Sebagaimana diketahui, penggeledahan tersebut terkait kasus penundaan putusan kasasi perkara dugaan korupsi pembangunan pelabuhan di Nusa Tenggara Barat pada 2007 hingga 2008. Agar penahanannya ditunda selama tiga bulan, Ichsan Suadi selaku Direktur PT Citra Gading Asritama harus memberikan uang senilai Rp 400 juta. n bed

Pemprov Genjot Produktivitas BUMD l Sambungan hal 1

antar provinsi yang saat ini sangat prospek adalah saat ada temu bisnis di Hotel Bumi Surabaya beberapa waktu lalu, meski hanya digelar dalam kurun waktu tiga jam saja, nilai transaksinya mencapai Rp 111 miliar.

Nilai transaksi yang menembus angka di atas Rp 100 miliar ini menjadi bukti jika bisnis antar provinsi sangat menguntungkan.

“BUMD-BUMD pemprov bisa masuk di bisnis ini. Salah satunya Bank Jatim yang bisa masuk terkait penerbitan LC (Letter of Credit). Begitu pula dengan BUMD lain bisa masuk di sisi yang berbeda. Beberapa waktu lalu Pak Gubernur baru saja menandatangani MoU dengan Maluku Utara terkait bisnis rumput laut, BUMD bisa masuk di sini,” ungkapnya.

Meski peluang bisnis begitu banyak,

Jumadi mengakui BUMD tak bisa dengan mudah melakukannya. Salah satu kendalanya adalah SDM di dalam BUMD tersebut, ada yang kurang memadahi dan ada pula yang terlalu banyak SDMnya sehingga menjadi tak produktif.

“Saya tidak tahu awalnya seperti apa, kok sampai begitu. Di sinilah tugas Biro Perekonomian sebagai pembina BUMD untuk melakukan pembenahan dan peningkatan produktivitas,” jelasnya.

Jumadi menegaskan, penataan SDM tidak harus mencopot atau melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Namun lebih pada bagaimana pemanfaatan SDM yang sudah ada agar bisa lebih fokus di perusahaan. “Semangatnya adalah peningkatan produktivitas BUMD,” katanya.

Salah satu BUMD yang kini sedang dilakukan pembenahan adalah PT PWU (Panca Wira Usaha) Jatim yang menggarap proyek gedung The Frontage di

Jalan A Yani Surabaya. Menurut Jumadi, jika proyek The Frontage jadi, akan menjadi tonggak sejarah bahwa BUMD tak kalah dengan BUMN yang mampu menggarap proyek dengan skala besar.

“Sekarang kita sedang lakukan pembenahan partnership. Pada prinsipnya kerjasama PT PWU dengan Waskita Karya harus jelas. The Frontage ini adalah etalase atau imej BUMD ke depan. Proyek ini sukses, maka keberadaan BUMD pemprov akan diperhitungkan,” tandasnya.

Sebelumnya, Komisi C DPRD Jatim menilai kinerja BUMD Jatim setiap tahunnya hanya berjalan stagnan. Anggota Komisi C DPRD Jatim Giyanto menegaskan, BUMD sebagai salah satu unsur pendapatan harusnya bisa bekerja optimal, bukan malah setiap tahunnya pendapatan yang dihasilkan tidak mampu mengalami peningkatan yang

signifikan, bahkan terkesan stagnan.

“Kerja sebagian besar BUMD milik Pemprov Jatim terlihat tidak maksimal, bahkan manajemen mereka tidak profesional. Itu terlihat dari beberapa pendapatan BUMD yang peningkatannya setiap tahun sangat rendah, bahkan ada beberapa BUMD yang malah mengalami penurunan cukup drastis, dan hanya segelintir BUMD yang manajemennya cukup baik seperti Bank Jatim,” ungkap politisi dari Fraksi PDIP. Berdasarkan data yang ada, kinerja BUMD secara umum ada yang mengalami kenaikan dan ada pula yang justru merugi. Seperti Bank Jatim pada 2014 realisasi pendapatannya Rp 311 miliar, pada 2015 mencapai Rp 321 Miliar, sedangkan realisasi Bank UMKM Jatim pada 2014 Rp 8,2 miliar dan pada 2015 naik sebesar Rp 9,5 miliar. n iib

Buat Buku Otobiografi Berbahasa Jawa, Akan Dibagikan ke Instansi Gratis l Sambungan hal 1

yang membuat Candi Borobudur. Saya hanya orang biasa,” ungkapnya.

Menurut dia, butuh waktu hingga enam tahun untuk membuat buku otobiografi ini. Sebab setiap hari tidak mesti menulis, tapi menunggu mood menulis sedang bagus dan di sela-sela waktu yang sangat padat sebagai Sekjen Kemenkominfo.

“Setiap tulisan saya itu saya beri keterangan di mana saya menulis. Di pesawat, di luar negeri, di daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke.

Di mana saya ada mood untuk menulis saya akan menulis,” kata suami dari Dra Titik Sudarti MPd ini.

Suprawoto mengatakan, buku ini sengaja ditulis menggunakan bahasa Jawa agar masyarakat menggemari bahasa Jawa dan lebih mengeta-

hui tentang jati diri budayanya.

“Kalau bukan kita yang melestarikan budaya dan bahasa Jawa, siapa lagi yang akan melestarikannya,” ujarnya.

Penulisan biografi dengan menggunakan bahasa Jawa adalah sebagai upaya melestarikan dan memberikan pelajaran pada generasi muda, yang kini mulai banyak yang tidak paham pada nilai-nilai yang terkandung dalam budayanya.

Dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta ini mengaku banyak temannya yang mempertanyakan kenapa membuat buku otobiografi dalam bahasa Jawa sebab tidak semua orang memahaminya. Meski begitu, dia tetap membuat buku dalam bahasa Jawa dan menjawab kritikan temannya dengan nada canda.

“Saya telah ditakdirkan

Tuhan lahir di tanah Jawa dan berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Jawa, sebab Tuhan ingin saya menulis buku otobiografi ini dalam bahasa Jawa. Selain itu, saya juga tidak ingin terkenal,” ungkapnya.

Setelah buku jadi, lanjut penerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun pada 2014 lalu ini, akan dibagikan secara gratis ke beberapa instansi. “Buku ini nantinya akan kami bagikan secara gratis pada sekolah, perpustakaan, universitas di Jatim, Jawa Tengah dan Jogjakarta. Semua biaya percetakan Alhamdulillah semuanya menggunakan uang pribadi,” katanya.

Ditanya tentang rendahnya minat baca masyarakat terhadap media berbahasa daerah, Soeprawoto mengaku sangat prihatin. Menurutnya, jumlah penerbitan berbahasa daerah

makin menyusut karena kalah bersaing dan putusnya regenerasi pembaca tradisional mereka. Pembaca media berbahasa Jawa makin sedikit karena anak-anak muda sekarang kurang menyukai bacaan berbahasa daerah.

Ketidaksukaan itu, lanjutnya, salah satunya disebabkan sejak di bangku sekolah tidak ditanamkan jiwa mencintai bahasa daerahnya. “Namun Alhamdulilah kini bahasa daerah menjadi kurikulum wajib di sekolah,” kata pria yang memasuki usia pensiun bulan ini, karena pada 3 Februari lalu usianya genap 60 tahun.

Menanggapi terbitnya buku otobiografi berbahasa Jawa milik Suprawoto ini, seniman Jatim Prio Al Jabar mengatakan, penulisan buku profil yang menggunakan bahasa Jawa ini adalah sebagai bukti kesahajaan kehidupan Suprawoto.

“Bayangkan, buku ini ditulis sendiri, dicetak dengan biaya sendiri dan dibagikan secara gratis. Sementara bahasanya menggunakan bahasa Jawa.

Kalau bukan orang bersahaja tidak akan berhasil,” ujarnya.

Menurut Prio, buku ini adalah yang pertama kalinya di Indonesia sebuah biografi yang ditulis dengan menggunakan bahasa daerah. Selama ini orang kalau nulis biografi umumnya bahasa Indonesia. Bila perlu juga menggunakan dua bahasa yakni Indonesia dan Inggris.

“Launching buku yang baru dilakukan sekarang di saat dia tidak menjabat sebagai Sekjen, adalah sebagai bukti bahwa Suprawoto itu orangnya gak neko-neko. Saya yakin buku ini sangat bermanfaat karena pasti mengandung banyak pitutur baik dan bisa mengambil manfaat dari pengalaman beliau,” katanya. *

8

Jumat Pahing 4 DESEMBER 2015

9

Rabu Pahing, 17 FEBRUARI 2016

Absensi peserta dari salah satu anggota TNI AD.

Wagub saat memasuki ruangan rapat, didampingi Kepala BKP Dr. Ardo Sahak.

Peserta sedang mengikuti jalannya kegiatan.

Jatim Percepat Swasembada 7 Komoditas Pangan Bupati/Wali Kota Teken Pernyataan Komitmen Pembangunan ketahanan pangan di Jatim merupakan bagian tidak terpisahkan dari wawasan ketahanan pangan nasional. Keberhasilan ketahanan pangan di Jatim menjadi tolok ukur keberhasilan ketahanan pangan nasional.

U

ntuk itu Pemerintah Provinsi Jatim akan terus berupaya untuk memacu pemban gunan ketahanan pangan melalui programprogram yang benar-benar mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf saat memberi pengarahan pada acara Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, Selasa (16/2) kemarin. Menurut Wagub, ketersedian kebutuhan Pangan Jawa Timur pada tahun 2015 cukup bagus. Dua komoditi pangan utama mengalami surplus yakni padi surplus 4,94 juta ton. Angka tersebut mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk Indonesia sebanyak 43,3 juta jiwa dengan perhitungan konsumsi beras nasional sebanyak 114 kg/ kapita per tahun. Selain padi, komoditi jagung juga surplus sebesar 3,4 juta ton.

“Hanya kedelai yang mengalami defisit yakni sebesar 46,9 ribu ton,” ucapnya.

Kontribusi komoditas pangan Jawa Timur sangat strategis terhadap nasional. Komoditas beras berkontribusi sebesar 19,76 persen kebutuhan nasional, jagung berkontribusi 40,37 persen kebutuhan nasional, gula berkontribusi 49,69 kebutuhan nasional, cabai rawit berkontribusi 32,53 persen kebutuhan nasional, daging sapi berkontribusi 21,40 persen kebutuhan nasional dan bawang merah berkontribusi sebesar 24,10 persen kebutuhan nasional.

“Meskipun mengalami defisit, untuk kedelai tetap memberikan kontribusi 38 persen terhadap kebutuhan nasional. Meski demikian tetap harus ada komitmen kepala daerah untuk meningkatkan produktifitas kedelai,” jelasnya.

Menurut Gus Ipul, ada berbagai permasalahan yang menyebabkan komoditas pangan produktifitas belum maksimal, diantaranya konversi lahan kepemilikan lahan yang sempit, masih menggunakan alat teknologi tradi-

Bupati Pasuruan H. Irsyad Yusuf saat menandatangani pernyataan komitmen percepatan swasembada 7 komoditas pangan strategis disaksikan Wagub Jatim Saifullah Yusuf dan Kepala BKP Jatim Dr Ardo Sahak, SE, MM, Selasa (16/2) kemarin.

sional, industri yang belum berkembang, lemahnya kelembagaan petani, kapasitas kelembagaan yang beragam.

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jatim Dr Ardo Sahak, SE, MM menjelaskan Ketahanan Pangan merupakan pondasi bagi pembentukan kualitas manusia bangsa Indonesia dan sebagai pilar bagi pembangunan ekonomi dan sektor lainnya serta merupakan wahana untuk memenuhi hak azasi setiap insan terhadap pangan.

“Pembangunan ketahanan pangan mencakup berbagai aspek yang sangat luas, mulai

dari ketersediaan, keterjangkauan dan kemanfaatannya serta mutu, gizi dan keamanan pangan yang penanganannya memerlukan partisipasi berbagai pihak,” jelas Ardo.

Oleh karena itu, mengingat ketahanan pangan bersifat lintas sektor/lintas daerah dan mengikutsertakan peran serta masyarakat maka diperlukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan secara terpadu yang pelaksanaannya dilakukan dengan berkoordinasi melalui Dewan Ketahanan Pangan (DKP).

“Dengan keberadaan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur diharapkan da-

Pembukaan acara Gus Ipul berserta Kepala BKP Dr Ardo Sahak dengan moderator Prof Dr Ir Nuhfil Hanani MS.

Ajak Bupati/Wali Kota Dukung Percepatan Swasembada Sebagai orang nomor satu di Badan Ketahanan Provinsi Jawa Timur, Dr Ardo Sahak, SE MM mempunyai impian kedepan mengenai peningkatan pangan di Jatim. Impiannya ditahun 2016 ini, Jatim bisa menjadi pendukung produk pangan secara nasional.

Strategi yang ditempuh Ardo, mengajak seluruh bupati dan walikota se-jatim agar mendukung suksesnya peningkatan pangan. Terutama tujuh komoditas pangan yaitu padi, jagung, kedelai, gula daging sapi,bawang merah dan aneka cabai. ‘’Seluruh bupati dan walikota se-jatim saat ini sudah melakukan Mou bersama Pemerintah Provinsi Jatim untuk berkomitmen melakukan pecepatan, pen-

capaian swasembada tujuh komoditas pangan strategis,’’ katanya usai rapat Pleno Dewan Ketahan Pangan Provinsi Jawa Timur, di Hotel JW Marriot.

Menurut Ardo, di Jatim saat ini yang masih mengalami defisit hanya kondisi kedelai. Sedangkan padi, jagung, gula, daging sapi, bawang merah dan cabe, dalam keadaan surplus. Tidak seimban-

Dr Ardo Sahak, SE MM

ganya posisi peningkatan produksi pangan di Jatim maka Badan Ketahanan Pangan Jatim kembali mencetuskan program swasembada pangan. Salah satunya kedelai yang saat ini mengalami defisit.

“Jika kedelai nantinya bisa meningkat seperti padi, jagung, gula, daging sapi, bawang merah dan cabe, maka Jatim akan menjadi pendukung produk pangan secara nasional,’’ tegasnya. Dengan keinginan itu Ardo berharap pada seluruh bupati-walikota beserta jajaran, untuk saling mendorong dan memberikan perhatian lebih pada peningkatan tujuh komoditas pangan strategis dimasing-masing daerahnya.

“Peran kepala daerah bupati dan wakil bupati disini sangat penting. Beliaua harus mendorong teman teman, kepala dinas dikabupaten kota terkait program ini,’’ katanya.

Selain itu, lanjutnya, Badan Ketahanan Pangan bersama dewan ketahanan pangan Provinsi Jawa Timur, akan melakukan monitoring secara berkala. Yang bertujuan mengevalusi target peningkatan tujuh komoditas pangan staregis di Jatim ini setelah melakukan Mou bersama kepala daerah bupati – walikota se-jatim. Q ike adv

pat tercipta mekanisme koordinasi secara baik yang mampu mengintegrasikan berbagai bentuk kebijakan yang terkait dengan sistem ketahanan pangan,” jelasnya lagi.

Tugas DKP Provinsi Jawa Timur adalah merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan di Jawa Timur yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan kemanfaatan pangan. Rapat Pleno yang

digelar kemarin jelas Ardo membahas strategi Percepatan Pencapaian Swasembada 7 (tujuh) Komoditas Pangan Strategis (Padi, Jagung, Kedelai, Gula, Daging Sapi, Bawang Merah dan Aneka Cabe) di Jawa Timur Tahun 2016. Dan dalam rapat Pleno juga dilakukan penandatanganan Pernyataan Komitmen Bupati/Walikota se Jawa Timur di hadapan Wakil Gubernur Jawa Timur. Q ike adv

Cegah Penyimpangan, Libatkan TNI-AD Persoalan pangan merupakan tanggung jawab bersama, maka dengan adanya pendatangan Mou bersama menteri pertanian dan Panglima TNIAD, bersama Kodim dan Korem se-Indonesia, telah melaksanakan pendampingan pada petani, mulai dari tanam hingga panen. Hal itulah yang disampaikan salah satu peserta Kodam V Brawijaya, Letkol Nanang Priangdo.

“Sudah setahun ini, kami melaksanakan pendampingan bagi para petani,” katanya.

Menurut pria bertubuh tegap ini, pendampingan selama ini, yaitu mencegah terjadinya penyelewengan pupuk yang diperuntukkan bagi petani. Kenyataan di lapangan, saat musih panen, stok pupuk petani sangat banyak.Tetapi ketika musim tanam tiba, pupuk yang begitu banyaknya entah kemana hilang. Karena itu, tugas dari TNI-AD mengamankan adanya penyelewangan pupuk pertanian.

Pupuk merupakan pendukung utama dalam mensuskseskan hasil pertanian, selain pengairan yang cuku plancar. Kesuksesanya didalam pertanian akan memperkuat ketahanan nasional. Dengan kebutuhan makanan yang cukup maka bisa

mencegah adanya perperangan antar neraga maupun dalam negaranya sendiri.

“Pangan itu sangat utama tanpa pangan yang cukup mana bisa menjaga keamaan negaranya sendiri,’’ ungkapnya. TNI-AD selain mengemban tugas Alustita ( lat Utama Sistem Pertahan Semesta), saat ini juga bertugas mendapatkan tugas baru untuk menjaga Alsistan (Alat Mesin Pertanian). Bertujuan menjaga dan mendukung suksesnya hasil pangan di negara Indonesia ini khusunya. ‘’Kami sangat mendukung adanya keinginan dari Bapak Presiden Jokowi untuk menjaga susksesanya hasil pangan selain ketahanan nasional,’ terangnya.

Di Jatim ini, lanjutnya, melalui Badan Ketahanan Pangan Provisinsi Jawa Timur, Kodam V Brawijaya Surabaya akan memberikan dukungan, agar target pangan di Jawa Timur ini bisa terpenuhi. Caranya dengan melakukan pendampingan bagi para petani mulai dari menanam hingga panen. “TNI-AD se-Indonesia sudah melaksanakan pendampingan pada petani semenjak adanya MOU bersama menteri pertanian, kodim bahkan korem,’’ tegasnya. Q ike adv

Letkol Nanang Priangodo (Tengah).

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

10 KELANA

Luncurkan Dua Kelurahan sebagai Kampung KB Kota Mojokerto, Bhirawa Badan Keluarga Berencana Perempuan dan Anak (BKBPP) Kota Mojokerto tahun 2016 ini, meluncurkan program beru berupa pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KKB) sebagai pilot project, telah ditetapkan dua kawasan percontohan kendalanya tak setiap kelurahan memiliki kader pelopor KB. ‘’Saat ini baru dua kelurahan ditetapkan sebagai kawasan percontohan kampung KB dan sudah di inspeksi Badan KB Jatim. Nantinya, seluruh potensi yang ada bakal menjadi kampung KB,’’ kata Kepala BKBPP Kota Mojokerto, Moch Imron, Senin(15/2) kemarin.

Hingga kini, BKBPP masih getol menghimpun kader perintis di sisa 16 kelurahan yang ada. Kederisasi kampung KB kini berada di Randegan, Kec Magersari. ‘’Kami tengah mengumpulkan para tokoh masyarakat untuk program yang dilaunching tepat pada perayaan HUT Kota Mojokerto mendatang,’’ imbuhnya.

Kampung KB ini untuk menyikapi program KB yang berjalan baik tapi kurang bergaung.

Imron menjelaskan, tujuan pelaksanaan Kampung KB untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung. Program ini, kata Imron, membuat masyarakat setara melalui program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.Q kar

Kejari Gersik Bidik Dugaan Korupsi Tiga SKPD Gresik, Bhirawa Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Gresik menjadi target bidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik.

SKPD itu diduga telah melakukan tindak korupsi, dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang nilainya mencapai miliaran rupiah, di masingmasing SKPD. Menurut Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Gresik, Lucas Rohman, selama ini Tim Penyelidik Kejari tak bekerja atau diam. Namun telah mengumpulkan berapa bukti dan bahan keterangan (Pulbaket), ini dilakukan agar kasus yang ditanganinya bisa tepat sasaran. Dan kejaksaan tak dikatakan mandul, karena tak bisa mengungkapkan kasus korupsi diduga dilakukan pejabat Pemkab. ‘’Kejari serius memeranggi kasus korupsi, hingga saat ini ada tiga SKPD yang telah disidik. Bahkan dari perkembangannya bisa juga lebih,’’ ujarnya usai menghadiri paripurna di DPRD Gresik, kemarin.

Namu hingga kini tiga SKPD itu belum bisa dipublikasikan, karena masih dalam tahap penyelidikan. Begitu juga, merinci satu persatu SKPD perkara dugaan nilai korupsi yang dilakukan. Itu dilakukan Kejari, karena adanya asas praduga tidak bersalah sehingga pihaknya tak dapat merinci perkaranya. Seperti dicontohkan pada saat tugas di Ponorogo ‘’Saya menggunakan asas kehatihatian. Artinya, bila perkaranya sudah tahap penyidikan baru kami berani membuka identitas perkaranya. Karena unsur-unsur pidana korupsinya terpenuhi,’’ tegasnya.Q kim

Tugas Berakhir, Pj Bupati Gresik Pamitan Gresik, Bhirawa Penjabat Bupati Gresik Dr Akmal Boedianto pamitan kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) di jajaran Pemkab Gresik. Sebab masa jabatannya telah berakhir seiring dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Gresik terpilih Sambari Halim Radianto - Moh Qosim di Grahadi Hari ini (Rabu, 17/2).

Akmal akan kembali menduduki kursi lamanya sebagai Kepala Badan Diklat Pemprov Jatim setelah sekitar empat bulan 17 hari ditinggalkan ke Gresik, karena mendapat misi penting dari Gubernur Jatim H Seokarwo untuk mengisi kekosongan kursi Bupati Gresik.

Selain iti juga mensukseskan Pilkada Gresik yang digelar serentak pada 9 Desember 2015 lalu. Karena masa tugasnya telah berakhir, meski dengan berat hati Akmal pamitan kepada para PNS. ‘’Saya sangat berterima kasih karena semuanya telah membantu saya. Selama saya menjabat sebagai Pj Bupati, roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik, serta situasi selama saya menjabat sangat kondusif,’’ kata Akmal Akmal berharap kepada para PNS, bahwa silaturrahmi dengan dirinya jangan terputus sampai disini. Meski dirinya tak lagi menjabat sebagai Pj Bupati Gresik, namun selalu siap komunikasi. Selama menjabat sebagai Pj Bupati Gresik, banyak kenangan yang dirasakan Akmal. Sejumlah pelosok desa yang sebelumnya tak pernah dikenalnya akhirnya jadi tahu. Sebab, selama menjabat sebagai Pj Bupati Gresik sering Turba ke desa-desa.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Gresik, Suyono menuturkan, Pj Bupati Gresik Akmal Boedianto mengakhiri masa jabatannya pada 17 Februari. Ia berharap, dalam kepemimpinan BupatiWakil Bupati terpilih Sambari Halim Radianto dan Moh Qosim situasi pemerintahan yang kondusif seperti ini terus berlangsung serta kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Gresik semakin meningkat.Q eri

Rabu Pahing 17 FEBRUARI 2016

Kerugian PT KAI Rp 250 Juta Per Hari Sidoarjo, Bhirawa Bencana banjir yang masih menggenangi wilayah Porong sepanjang hampir 500 meter.

Selain Jl Raya Porong posisi genangan air juga masih merendam rel Kereta Api (KA) hingga di atas 40 cm. Kondisi ini membuat PT KAI merugi hingga Rp250 juta per hari, karena kereta api tidak bisa operasional.

Manajer Humas PT KAI Daop (Daerah Operasional) Surabaya 8, Suprapto, kepada wartawan, Selasa (16/2) kemarin mengakui kalau kerugian itu meliputi kehilangan pendapatan, penambahan biaya operasional kereta dan perbaikan dan peninggian rel. Secara keseluruhan kerugian yang kami alami masih dalam tahap perhitungan. Namun untuk pendapatan yang hilang dalam sehari sekitar Rp250 juta.

Lebih lanjut, dijelaskan Suprapto, setiap hari ada sebanyak 30 perjalanan kereta penumpang dan dua kereta barang yang melintasi jalur rel kerata api di Porong. Dengan tertutupnya jalur rel Porong sebagian perjalan kereta dibatalkan dan sebagian dialihkan ke jalur rel lain. ‘’Jadi jalur kereta api di Porong tak bisa dilewati sejak Kamis, 11 Februari 2016, pukul 19.00 wib. Hingga saat

ini juga belum bisa dilewati.

Info terakhir yang kami terima dari petugas di lapangan, ketinggian air masih di atas 40 cm dari kop rel,’’ jelas suprapto.

Maka untuk mengatasi masalah itu, sejak kemarin pihaknya telah berupaya melakukan peninggian rel. Sebanyak enam gerbong berisi kricak telah didatangkan. Namun

Suprapto belum bisa memastikan apakah peninggian itu bisa mengatasi masalah itu. ‘’Kalau ditanya kapan rel sudah bisa dilewati, tergantung Gusti Allah memberi hujan lagi atau tidak,’’ ujarnya.

Pj Bupati Sidoarjo, Drs Ec Jonathan Judianto M MT mengatakan, atas instruksi Gubernur Jatim penyelesaiannya

harus menggunakan pompa, tadi kami telah melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Jatim, BPBD Sidoarjo, Dinas PU Pengairan Provinsi dan Sidoarjo serta BPLS sudah siagakan 18 pompa siap operasinal. ‘’Sudah ada dibeberapa titik yang bisa dipasang pompa, sementara baru ada enam titik yang dipasang,’’ katanya.

PU Mendata Jalan Rusak Akibat Banjir Sidoarjo, Bhirawa Pasca banjir yang melanda beberapa wilayah di Sidoarjo hingga mengakibatkan jalanjalan rusak akibat tergerus air.

Termasuk juga jalan protokol banyak berlubang hingga puluhan sentimeter. Dinas PU Bina Marga (BM) Sidoarjo bergerak cepat melakukan perbaikan dan pendataan yang masih berjalan hingga kini.

Menurut Kepala Dinas PU BM Sidoarjo, Ir Sigit Setyawan, Selasa (16/2) kemarin, dalam memperbaiki jalan yang rusak akibat banjir telah dikerahkan tim pemeliharaan jalan. Mereka bertugas untuk menutup jalan yang berlubang dengan

aspal, agar tak mengakibatkan kecelakaan pemakai jalan.

Selain itu juga melakukan pendataan ke seluruh wilayah Sidoarjo dengan melakukaan koordinasi hingga ke pihak camat dan kepala desa/kelurahan. ‘’Jalan berlubang itu agar tak mengganggu pengguna jalan maka harus ditutup, kami harus bergerak cepat untuk memperbaikinya. Perbaikan dengan cara menambal memakai aspal yang kedap air, agar tak bertambah parah jika nanti terjadi banjir sewaktu waktu melanda Sidoarjo,’’ jelasnya.

Menurutnya, kerusakan dibeberapa ruas jalan protokol di Sidoarjo disamping akibat ban-

achmad suprayogi/bhirawa

Jajaran Dinas PU BM dan Tim Satgas melakukan perbaikan di Jl Pasar Ikan dan Jl Malik Ibrahim.

jir juga bertambahnya jumlah dan beban kendaraan yang melewatinya. Makanya, aspal yang dipakai untuk memperbaiki kondisi jalan rusak dan berlubang menggunakan aspal Buton, yang spesialis aspal dingin, kedap air sehingga mampu bertahan sekalipun diterjang banjir.

Untuk mempercepat realiasasi pemeliharaan jalan, saluran dan trotoar yang rusak di beberapa ruas jalan. Kepala Bidang Pemeliharaan, Yunan Choiron S Sos menambahkan, pihaknya telah menurunkan sebanyak 50 Tim Satgas (Satuan Tugas), untuk memperbaiki secara cepat dan lebih efisien karena tak harus menunggu lama proses pelelangan.

Tugas Tim Satgas ini hanya menangani kerusakan jalan berlubang, memperbaiki genangan air di jalan yang perlu dibuatkan saluran pembuangan, serta kerusakan trotoar.

Jenis pekerjaannya, yang tak sampai memerlukan proses lelang lagi, karena proses pelelangan memerlukan waktu yang cukup lama. Mereka tinggal mengerjakan saja, sementara material dan sarana kerja sudah disediakan.Q ach

Jalan Berlubang Ditanami Pohon Pisang Kota Mojokerto, Bhirawa Warga Kel Meri, Kec Magersari, Kota Mojokerto melakukan cara unik meluapkan kekesalannya terhadap jalan berlubang di wilayahnya. Sejumlah warga, menempatkan drum dan menanaminya dengan tanaman pisang di jalan yang rusak itu.

Langkah ini sekaligus sebagai bentuk sindiran kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat. Karena menurut warga, kerusakan jalan mulai sisi timur hingga tapal batas Kab Mojokerto terbilang parah dan dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya perbaikan. Lubang dengan kedalaman sekitar 10 cm ini rata-rata berdiameter minimal setengah meter. ‘’Hampir sebulan kerusakan ini dibiarkan,’’ ujar Mujiarso warga Meri, Selasa (16/2) kemarin.

Apalagi, kataya, pada malam hari Jl Raya Meri minim penerangan akibat hanya sedikit lampu jalan yang menyala.

Menurutnya, kondisi ini terjadi akibat minimnya perhatian Pemkot setempat.

Ia menceritakan kondisi da-

achmad suprayogi/bhirawa

Suasana perbaikan atau peninggian rel kereta api di Porong yang masih tertutup air.

erah ini. ‘’Awalnya lubang jalan disebelah timur SMPN 5 ini ditambal warga dengan semen.

Tapi rusak lagi hingga sengaja diberi drum biar ada perhatian dari Pemda,’’ tambahnya.

Karena berada ditengah jalan, kendaraan roda empat pun harus lewat secara bergantian.

Kerusakan yang sama terjadi hingga tapal batas dengan Kab Mojokerto. Kerusakan ini hampir sepanjang setengah kilometer. Lubang-lubang mengangga berukuran lebar tampak disepanjang jalan itu dan mengancam kendaraan bermotor terutama pengguna motor. Ini tampak ironi dengan bagusnya kondisi jalan masuk Kabupaten yang baru saja dicor.

Terpisah, anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Edwin Endra Praja mengatakan ada komunikasi yang putus antara warga dengan pemerintah. ‘’Seharusnya tak ada kejadian seperti ini. Jikalau warga menyampaikan aspirasinya kepada pihak kelurahan, maka saya yakin persoalan ini segera bisa ditangani,’’ kata politisi

kariyadi/bhirawa

Kondisi Jalan berlubang di wilayah Kel Meri, Kota Mojokerto yang ditanami pisang oleh warga.

Partai Gerindra ini.

Edwin mengatakan Pimpinan DPU harus orientasi lapangan dan melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). ‘’Ya idealnya Pimpinan PU koordinasi dengan DKP soal lampu jalan yang mati, sehingga tidak ada korban terenggut akibat kerusakan jalan ini,’’ sesalnya.

Ia juga meminta agar DPU tak terlalu lama mengakses pencairan anggaran, sehingga bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. Dikonfirmasi sebelumnya, Kadis PU Kota Mojokerto, Wiwiet Febrianto mengaku sudah mengetahui kerusakan Jl Raya Meri. ‘’Iya saya sudah tahu.

Segera kita tindak lanjuti,’’ katanya.Q kar

Menurutnya, rel yang bisa dilewati KA itu maksimal ketinggian sekitar 9 cm. Karena kondisi airnya masih di atas 9 cm, maka terus diupayakan agar permasalahan banjir bisa diatas secara bertahap. Makanya dengan diperbanyak pompa-pompa itu, semoga bisa mengurangi banjir yang masih tinggi.Q ach

Korem 082/CPYJ Baksos Donor Darah Mojokerto, Bhirawa Merebaknya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang merebak di beberapa daerah Jatim hingga membawa korban jiwa, membuat keprihatinan tersendiri bagi jajaran TNI AD bernaung di bawah Kodam V/Brawijaya.

Menurut Kapenrem 082/CPYJ, Mayor Arm Imam Duhri, sebagaimana dirasakan di Korem 082/CPYJ Mojokerto ini. Agar kemanunggalan TNI dan rakyat benar benar terjalin. Korem 082/CPYJ beserta Kodim jajaran yang daerahnya terserang DBD. Kini wajib melakukan donor darah bagi anggota TNI, PNS maupun Ibu- ibu Persit Kartika Candra Kirana.

Seperti yang dilakukan di Kodim 0814 Jombang telah menggelar Bakti Sosial berupa donor darah di Kantor Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDD PMI) Kab Jombang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dengan tingginya angka kasus DBD yang terjadi di kabupaten itu. ‘’Sedikitnya ada 150 orang terdiri dari Prajurit, PNS beserta Persit ikut dalam acara Bakti Sosial kali ini, dengan tujuan untuk menambah stock darah yang tersedia di PMI, agar stok darah di PMI Kab Jombang tetap terjaga guna mengantisipasi kebutuhan darah akibat DBD,’’ katanya Sementara dalam kesempatan itu, Dandim 0814 Jombang, Letkol Arh Mukhamad Fathurrahman berharap semoga apa yang dilakukan anggota dan Persit Kodim 0814 Jombang dapat bermanfaat bagi sesama. Bakti sosial yang dilakukan Kodim itu juga sebagai upaya memupuk rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap Warga Kab Jombang.

Dalam Bakti Sosial ini selain donor darah, Kodim Jombang juga menggelar fogging atau pengasapan di desa dan kecamatan yang endemis DBD. Dengan begitu, angka kasus DBD di Jombang bisa diminimalisir. ‘’Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, termasuk donor darah ini kita khususkan untuk penderita DBD,’’ katanya.Q min

hasan amin/bhirawa

Dandim 0814 Jombang sedang mendonorkan darahnya untuk membantu masyarakat terserang DBD dan membutuhkan darah sehat di PMI.

Rabu Pahing 17 FEBRUARI 2016

KILAS JATIM

Pemkab Bidik 50 Ribu Wisman Berkunjung ke Banyuwangi Banyuwangi, Bhirawa Pemerintah kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 menargetkan 50 ribu kunjungan wisatawan manca negara dan lebih dari 2 juta wisatawan nusantara berkunjung ke Banyuwangi untuk menikmati seni budaya dan keindahan lingkungan alam Banyuwangi. Pernyataan tersebut disampaikan Muhamad Yanuarto Bramuda, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi kepada Bhirawa di kantornya Selasa siang.

Menurut Bramuda, padat tahun 2015 dengan menggelar Banyuwangi Festival yang mengemas seni budaya, sport toruism dan kekayaan adat yang ada di kabupaten Banyuwangi dinilai mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing maupun lokal ke Banyuwangi. Berdasarkan data yang ada, pada tahun lalu, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke kota Gandrung lebih dari 40 ribu orang melampaui target yang dicanangkan yakni 30 ribu wisatawan asing.

“Kami optimis dengan keberhasilan Banyuwangi dalam ajang UNTWO di Spanyol beberapa waktu, akan menumbuhkan rasa penasaran dan minat orang Eropa untuk membuktikan keindahan alam dan kekayaan seni budaya serta adat istiadat di satu kota yang berdekatan dengan Bali yang sudah dikenal di dunia,”tegas Bramuda.

Selanjutnya Bramuda menambahkan upaya yang dilakukan oleh pemkab Banyuwangi menarik minat wisatawan berkunjung ke Banyuwangi, selain menawarkan keindahan alam sebagai destinasi kunjungan wisata yang baru, Banyuwangi berencana untuk menambah agenda Banyuwangi Festival pada tahun 2016 ini.Q mb12

JAWA TIMUR

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Siap Ramaikan Pilkada Probolinggo Probolinggo, Bhirawa Pilkada Kabupaten Probolinggo, yang rencananya akan bersalangsung pada 2018, saat ini sudah mulai bermunculan nama-nama calon bupati (cabup) untuk meramaikan pesta demokrasi tersebut. Bahkan para calon tersebut sudah menyatakan siap bertarung dalam Pilkada. Mereka adalah Wakil Ketua Komisi VIII Malik Haramain dan Ketua Forum Silaturahim Mantan Tahanan dan Narapidana (Fosil Maharana) Jumanto.

Menurut Malik yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Selasa (16/2) kalau itu menjadi keputusan institusi di forum, pihaknya menerima demi kemaslahatan umat dan kebaikan Kabupaten Probolinggo. “Saya akan silaturrahmi dan konsultasi dengan kiai dan para ulama. Kita perlu berkoalisi dengan partai lain," katanya.

Usulan agar Malik bersedia jadi cabup muncul saat muskercab PKB yang digelar di Yayasan Darul Muttaqin, Desa Sumberbulu, Kecamatan Tegalsiwalan. Sementara itu mantan narapidana Jumanto bakal maju lewat jalur inde-

penden. Dirinya menyebar 5.000 kaos dan berusaha mengumpulkan 15.000 KTP. "Kaos sudah disebar. Pengumpulan KTP sedang berlangsung. Posko relawan sudah dibentuk," ujar Jumanto, di mana dulunya adalah politisi PKB dan PKNU. Bahkan pernah menjadi anggota dan Ketua Komisi DPRD Kabupaten Probolinggo.

Kata Abdul Malik Haramain dipilih karena dianggap mempunyai bobot besar di Kabupaten Probolinggo. Selain sebagai ketua DPC setempat, ternyata Malik juga sebagai DPP PKB dan Wakil Komisi VIII DPR RI. “Direkomen-

dasikannya sebagai Cabup ketika diadakannya Muskercab (Musyawarah Kerja Cabang) dan orangnya mampu serta bersih,” tegas Hanafi Sekretaris PKB Kabupaten Probolinggo.

Hanafi menyebutkan, kalau rekomendasi Abdul Malik Haramain sebagai Cabup Probolinggo 2018, sesuai kesepakatan Pengurus Anak Cabang (PAC) PKB di 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo.

Pengurus DPC mulai dewan syura sampai dewan tanfidz sudah sepakat. “Di kursi DPRD Kabupaten Probolinggo sendiri, PKB memiliki 8 kursi dari 45 kursi dewan,” paparnya.

Karena itu, komunikasi dengan partai politik lain akan dilakukan sejak dini. “Nanti akan berkoordinasi dengan kekuatan politik lain,” katanya.

Demikian pula dengan Jumanto Ketua Forum Silaturahim Mantan Tahanan dan Narapidana (Fosilmaharana), siap maju untuk merebutkan kursi panas di Kabupaten Probolinggo. Bahkan, pihak-

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Putih, AG4931RAD, a/n. Isro ilailin, Ds. Kalangan, Ngunut-T.Agung No. 354/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Suzuki RC100, Hitam, AG4521SM, a/ n. Suparti, Ds. Bendilwungu, Sumbergempol-T.Agung No. 355/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK,Suzuki, th. 2010, Hitam, AG4995TY, a/ n. Jumali, Ds. Panjerejo, Rejotangan-T.Agung No. 356/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2004, Biru, AG3259TU, a/ n. Sumidianto, Ds/Kec. Pucanglaban RT 01/02-T.Agung No. 357/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Hitam, AG2129OL, a/ n. Sumartik, Ds. Ngunut-T.Agung No. 358/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Hitam, AG3814RAO, a/n. Watno, Ds. Dono, Sendang-T.Agung No. 359/IMB/BI-II/2016

sawawi/bhirawa

Salah satu pengawas Kemenag Kabupaten Situbondo, saat memantau siswa peserta olimpiade Sains dan PAI, kemarin.

Kemenag Gelar Olimpiade SAINS dan PAI Situbondo, Bhirawa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo, melalui Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma) menggelar Olimpiade Sains (MIPA) dan Pendidikan Agama Islam (PAI), Selasa kemarin (16/2). Dalam penjaringan siswa madrasah berprestasi ini, dibagi menjadi tiga tahap.

Pertama untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah se-Kabupaten Situbondo.

Olimpiade yang dilaksanakan di MTs Negeri 1 Situbondo ini diikuti oleh ratusan pelajar MI yang ada di Kabupaten Situbondo mulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6.

Menurut Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Situbondo, Susiawan Setiabudi, tujuan olimpiade tahun 2016 diadakan untuk mengukur kualitas peserta didik dalam menyerap pelajaran yang di dilombakan.

Selain itu, kata mantan MAN I Besuki Situbondo itu, dari kegatan itu terjaring para juara 1 sampai dengan juara 3 pada tiap tiap mata pelajaran. “Secara otomatis peraih juara akan mewakili Kabupaten Situbondo pada lomba tingkat Provinsi Jatim,” tegas Susia-

wan Setia Budi.

Pria yang akrab disapa Iwan itu menambahkan, dalam lomba mata pelajaran Sains (IPA dan Matematika) serta PAI, setiap MI se-Kabupaten Situbondo berhak untuk mengikutkan siswa terbaiknya untuk mengasah kecerdasan yang dimiliki.

Kegiatan ini, aku Iwan, rutin dilakukan setiap setahun sekali, agar para siswa madrasah dapat mengharumkan nama baik dunia pendidikan Kabupaten Situbondo. “Tiap siswa berkesempatan untuk meraih juara 1 sampai 3,” ujar Iwan.

Tak hanya itu yang disampaikan oleh Iwan, pria yang suka memakai kopiah itu menandaskan pelaksanaan olimpiade tahun 2016 ini digelar dengan sistem berbeda dengan tahun 2015 silam. Kata Iwan, tahun lalu lomba mulai tingkat MI, MTs dan MA digelar secaar bersamaan.

“Untuk hari ini kita laksanakan tingkat MI terlebih dahulu. Baru besok 17 Februari 2016 tingkat MTs. Dan terakhir Kamis, 18 Februari tingkat Madrasah Aliyah (MA) akan digelar,” pungkas Iwan dengan didampingi Amrullah, kemarin.Q awi

nya sudah mendirikan posko relawan Jumanto di Jl Raya Probolinggo-Situbondo, Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan. "Posko ini merupakan bagian dari persiapan Pilbup (Kabupaten Probolinggo)," kata Jumanto Selasa (16/2).

Meski belum memiliki ken-

wiwit/bhirawa

daraan (Partai Politik). Tapi ia tetap percaya diri. “Kan masih ada jalur independen, kami optimis kalau bakal mempunyai kendaraan yang pasti.

Kami menggalang dukungan masyarakat dulu. Masalah partai, itu urusan nanti," tambahnya.Q wap

Bojonegoro, Bhirawa Hal yang miris dan patut diwaspadai, dari 186 penderita HIV AIDS di Bojonegoro 25 di antaranya meninggal dunia. Data itu hanya waktu satu tahun di 2015 saja, sedangkan jumlah kasus dari tahun 2002 sampai dengan 2015 mencapai 718 penderita Aids.

Dari 186 penderita baru Aids di Bojonegoro hanya sembilan yang HIV sedangkan lainnya sudah positif Aids. “Pencegahan dan penanggulangan menjadi hal penting dalam upaya mengurangi angka penderita HIV AIDS di Bojonegoro,” kata Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono, saat membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Pokja Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bojonegoro, Selasa (16/2) di Ruang Pertemuan Gedung PKK. Menurutnya, karena masih banyak masyarakat Bojonegoro yang tidak memahami tentang penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh, selain itu kebanyakan penderita cenderung menutup diri. “Karena kebanyakan malu diketahui jika dirinya menderita penyakit ini. Belum lagi stigma yang berkembang dimasyarakat yang masih memandang negative,” ujarnya.

Wabup menyampaikan

bahwa dari tahun ke tahun jumlah penderita HIV AIDS di Bojonegoro menunjukkan peningkatan yang signifikan jika tahun 2015 lalu penderita HIV AIDS yang tercatat sejumlah 186 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. “Kendala utama penanganan penyebaran HIV AiDS adalah faktor ekonomi,” jelasnya.

Sehingga KPA diharapkan mencari formula yang tepat mulai dari melakukan inventarisir, melakukan pemetaan dan memprioritaskan penanganan bagi mereka penderita penyakit ini.

“Oleh karenanya hal penting yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan yang melibatkan keluarga dan warga disekitar,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris KP Aids Bojonegoro, Johny Hariyanto menyampaikan, bahwa tujuan digelarnya Rakor ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan operasional sehingga pemanggilan Aid di Bojonegoro bias maksimal.

“Meningkatkan peran dari KPA dalam upaya menanggulangi penyebaran HIV AIDS Bojonegoro serta memberikan pemahaman gambaran KPA utamanya adalah rencana kerja ditahun 2017 nanti,” imbuhnya.

Q bas

achmad basir/bhirawa

Wabup bojonegoro setyo hartono (tengah) saat membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Pokja Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bojonegoro, diruang Pertemuan Gedung PKK.

Pemkab Sampang Resmikan Kegiatan Proyek Fisik TA 2015 Pemkab Sampang meresmikan secara simbolis proyek fisik tahun anggaran 2015, dipusatkan gedung indor, Kecamatan Sampang Kota. Total kegiatan fisik TA 2015 sebanyak 1.953 paket se Kabupaten Sampang dengan anggaran Rp 564 miliar.

Sejumlah jajaran Forpimda, SKPD dan rekanan menyaksikan peresmian yang dibuka oleh wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono, Selasa (16/2).

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6430 FD, a/n Halimatus Sadiyah, Kel. Dawuhan, rw 02/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 360/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 3345 EI, a/n Mahrus Nadri, Ds. Talkandang, rw 05/04, Kec. kota Situbondo.

No. 361/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 4089 GA, a/n Heryadi P.Nur Komariyah, Ds. Jatibanteng rw 02/02, Kec. Jatibanteng, Situbondo.

No. 362/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 4172 ET, a/n Retno, Sulistiowati SH, Ds. Curahkalak, rw 03/02, Kec. Jangkar, Situbondo.

No. 363/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 2364 FC, a/n Henik Hartatik, Ds. Kendit, rw 01/02, Kec. Kendt, Situbondo.

No. 364/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 311 EP, a/n Pemda Tk. II Situbondo, Kel. Patokan, rw 01/01, Kec. Kota Situbondo.

No. 365/IMB/BI-II/2016

Jumanto bentuk posko untuk maju Pilbub Probolinggo.

Wabup Berharap Pencegahan Penyebaran HIV AIDS Sejak Dini

Dewan Desak Dishub Targetkan Mei, Bus Sekolah Terealisasi Kota Kediri, Bhirawa Komisi B DPRD Kota Kediri, memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kediri bersama Dispenda Kota Kediri, untuk mendesak Dishub agar segera memiliki target pengelolaan fungsi angkutan bus sekolah dari bantuan pemerintah pusat.

Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri, Nurdin Hasan mengatakan pemanggilan dua dinas ini bertujuan untuk memaksimalkan program antar jemput siswa sekolah di Kota Kediri. Hal itu agar semua sekolah dapat tercover dalam angkutan gratis tersebut. "Kita ingin angkutan bus sekolah ini dapat mengantarkan semua pelajar ke tiap sekolah di Kota Kediri," ungkapnya.

Dia menjelaskan, selama ini terdapat tiga sekolah di Kota Kediri yang belum tercover angkutan gratis. "Kita ingin angkutan bus gratis itu juga dapat mencapai kejurusan seperti SMP 2, SMP 5, dan SMP 7 yang selama ini belum dijangkau," jelasnya.

Lanjut Nurdi, Dishub harus memiliki target untuk menyelasaikan permasalahan angkutan sekolah gratis pada bulan Mei mendatang. Pasalnya, pada bulan tersebut sudah memasuki musim ajaran baru sekolah.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Kediri Fery Djatmiko mengaku dalam waktu dekat ini bantuan angkutan bus sekolah itu dapat difungsikan semaksimal mungkin. "Kita tetap mengupayakan bantuan itu bermanfaat bagi semua pelajar. Tentunya semua pelajar dapat mendapat fasilitas yang sama," ujarnya.Q van

11

Peresmian dan penandatanganan prasasti proyek fisik Kabupaten Sampang TA 2015.

Dalam sambutannya, wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono, menyatakan, peresmian kegiatan fisik di Kabupaten Sampang tahun anggaran 2015 sudah selesai dan secara simbolis diresmikan, tetapi pada dasarnya membangun fisik Kabupaten Sampang tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan APBD Kabupaten Sampang. Oleh sebab itu, Pemkab Sampang juga diharapkan bisa proaktif

untuk mencari anggaran baik tingkat Provinsi dan tingkat pemerintah pusat.

Fadilah Budiono dalam sambutannya, mengatakan peresmian proyek fisik tahun 2015 ini, bertujuan agar masyarakat luas dapat mengetahui kegiatan-kegiatan fisik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sampang 2015, selain itu, peresmian ini sebagai bentuk apresiasi terhadap masyarakat

yang telah ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan fisik 2015.

“Jika di lapangan masih ada kekurangan atau kerusakan pekerjakan proyek fisik 2015, maka diharapkan pihak rekanan untuk segera melakukan perbaikan, mengingat saat ini masih ada masa pemeliharaan pekerjaan TA 2015,” harap Wabub.

Berdasarkan data kepala bagian (kabag) pembangunan Pemkab Sampang, total kegiatan fisik TA 2015 di Kabupaten Sampang sebanyak 1.953 paket dengan anggaran 564.156.963.358 miliar. Terdiri dari DAU/DAK/APBN sebanyak 1.005 paket, APBNP sebanyak 132 paket, BK ABPD Prov sebanyak 584 paket, BK APBD P Prov 232 paket Total 1.953 paket.Q lis,adv

JAWA TIMUR

12 KILAS JATIM

Seluruh PNS di Kabupaten Blitar Telah Terdata di Data Base Nasional Kabupaten Blitar, Bhirawa Sempat diwarnai keterlambatan dalam memasukan datanya ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN), kini seluruh data PNS di Kabupaten blitar telah tercatat dalam data base Nasional. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blitar, Ahmad Lazim juga memastikan seluruh data kepegawaian yang ada di SKPD Kabupaten Blitar pada pendataan ulang PNS yang dimulai November lalu telah selesai. “Keterlambatan pendataan kemarin saat ini telah selesai, sehingga semua PNS Pamkab Blitar telah terdata,” kata Ahmad Lazim.

Lanjut Lazim, dalam memfasilitasi pendataan ulang ke BKN, baik PUPNS tahap pertama hingga tahap ketiga sudah terlaksana walaupun disisi lain masih ada PNS yang terlambat dalam memasukkan datanya ke Badan Kepegawaian Nasional.

“Namun pelaksanaan program pendataan ulang PNS telah selesai dan seluruh Pegawai Negeri di Kabupaten Blitar telah terdata di data base Nasional,” jelasnya.

Tambah Lazim, data yang masuk merupakan data seluruh lapisan pegawai negeri baik dari golongan terendah I sampai golongan IV. Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib berharap semua data yang sudah dimasukan dalam BKN bisa terlaksana dengan aman dan tidak ada kendala lagi. Sebab jika ada persoalan data dikhawatirkan PNS yang sudah lama mengambdi datanya bisa saja hilang dan khawatir tidak diakui sebagai PNS pemkab Blitar. “Semoga tidak ada kendala lagi, karena data base ini akan sangat penting bagi PNS sebagai data induk di Pusat,” kata Abdul Munib.

Di sisi lain pihaknya juga berharap kepada PNS Pemkab Blitar setiap kali ada pendataan, khususnya tentang kepegawaian untuk bisa lebih tertib lagi. Sehingga pihak SKPD yang berkaitan akan mudah dalam memberikan fasilitasi. “Ini juga untuk memudahkan kepegawaian serta PNS yang bersangkutan. Sehingga tidak ada persoalan dikemudian hari,” pungkasnya.Q htn

Supaad Berharap Bupati Faida Punya Terobosan Tumbuhkan Ekonomi Kreatif Jember, Bhirawa Sebelum berakhir masa jabatannya menjadi Pj Bupati Jember, Ir. Supaad, Msi memberikan beberapa masukan kepada Bupati Jember yang baru (dr.Faida - H.Muqid Arief) untuk segera menumbuhkan ekonomi kreatif di Jember. Karena menurut Supaad, Jember memiliki potensi yang sangat mendukung menumbuhkan ekonomi kreatif untuk menambah income kesejahteraan masyarakat.

"Jember itu kabupaten besar terbukti dengan jumlah penduduk 2,6 juta jiwa, 3 kali jumlah penduduk Bondowoso, Situbondo, 2 kali jumlah penduduk Lumajang. Ketika ada kue (APBD) Rp.3,6 Triliun, (Rp.3,1 Triliun transferan pusat dan Rp.500 Miliar duit rakyat Jember), jika kita bagikan dengan jumlah penduduk yang

ada sangat kecil untuk kesejahteraan masyarat," ujar Supaad kepada sejumlah wartawan kemarin.

Ke depan tandas Supaad, harus ada pemikiran yang cerdas dan terobosan Bupati yang baru dengan ekonomi kreatif.

"Kita punya lapangan terbang, kita punya kereta api, kita punya jalan nasional, tinggal

kita memperbaiki destinasi (tujuan) yang ada jember baik investasi maupun pariwisata," terangnya.

Berdasarkan data, lanjut Supaad, 2015 orang luar yang masuk ke Jawa Timur sebanyak 48,5 juta orang, 500 ribu berasal dari luar negeri (bule) sisianya wisatawan domestik. "Hampir seluruhnya ngumpul di Surabaya dan Malang Raya. Kalau Jember mau mengambil 300 500 orang saja, hotel, kuliner dan toko-toko yang ada di Jember akan ada tambahan income.

Bagaimaan caranya kedepan Jember didatangi pelancong lokal untuk membelanjakan uangnya. Bagaimana kapital dari luar Jember dibelanjakan di Jember," tandasnya.

Hingga saat ini, kata Su-

paad pula, masih belum ada destinasinya. Padahal Jember punya destinasi yang belum digarap secara optimal. "Alam dan bahari ada, banyak perkebunan kopi coklat dan binatang luak, tapi belum digarap secara profesional. Orang ke Jember mau kemana, mau lihat pameran dimana tempatnya, mau lihat JFC di mana tempatnya. Kalau itu digarap secara optimal, Jember akan menjadi Distrik Jatim bagian Timur," ungkapnya.

Apalagi saat ini ada beberapa rumah sakit di Jember yang sudah menjadi rumah sakit rujukan beberapa kabupaten lain. Apalagi bulan Juli mendatang RS Soebandi menjadi rumah sakit rujukan untuk pemasangan ring. "Subandi

sudah bisa ngering, alatnya sudah ada dan SDM dokternya sudah dipersiapkan. Jember nantinya akan menjadi tujuan medical. Tinggal memadukan dengan trevel. Seperti di Singapura, wisatawan banyak datang ke sana tujuan berobat atau ceck up sekaligus rekreasi,” kata dia.

Jember memiliki lapangan golf berstandar nasional. Tinggal sentuhan dari pemerintah, lapangan golf glantangan akan menjadi jujukan para golfer.

"Kita bukan mengarah kepada lapangan golfnya, tapi multi player effect. Kita tinggal selangkah untuk memperbaikinya, dan saya yakin banyak golfer dari luar Jember yang datang dan menginap di Jember," terangnya pula.Q efi

Direktur PDAU Tak Harus Melalui Uji Kompetensi

DPU Anggarkan Perbaikan Sekolah Rusak Rp 92 Miliar Bojonegoro, Bhirawa Untuk menunjang peningkatan layanan dan mutu pendidikan, tahun ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui dinas teknik yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) akan memperbaiki beberapa infrastruktur sekolah rusak tersebar di beberapa kecamatan tingkat SD. Tahun 2016 ini telah dianggarkan sebesar Rp 92 miliar.

“Jumlah tersebut menggunakan tiga sumber anggaran yakni Dana Bagi Hasil (DBH) pendidikan sebesar Rp34 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp20 miliar, dan Dana Insentif Daerah (DID) Rp38 miliar,” ungkap kabid pembangunan gedung Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bojonegoro, David kepada Bhirawa, Selasa (16/ 2) diruang kerjanya.

Anggaran sebesar itu untuk memperbaiki atau rehabilitasi gedung sekolah rusak berat, sedang dan ringan diwilayah setempat. “Untuk rehab berat di atas 60 persen setiap unitnya dianggarkan di atas Rp220 juta. Dengan konstruksi baja, tidak menggunakan kayu lagi karena mudah lapuk dan kualitasnya menurun,” ujarnya.

Kerusakan terbanyak, kata dia, ada pada bangunan SDN. Sebab, sebagian besar bangunan SDN merupakan banguan tua.

Sementara bangunan SMA sederajat dinilai lebih bagus. “Sasaran untuk total itu ada di SD. Karena SD itu bangunan mulai dari kebijakan sekolah inpres dulu jadi rata-rata sudah diatas 30 tahun. Bangunan mereka masih standard satu lantai yang atapnya sangat curam itu,” ujarnya.

David mengatakan, sepanjang 2013 2014 pihaknya telah melakukan rehabilitasi sekitar 250 lembaga. Untuk tahun 2015, sebanyak 120 lembaga, dan 2016 juga 120 lembaga. Ditargetkan 750 lembaga tuntas direhab pada 2018 mendatang. “Mulai tahun 2013, kita menggunakan kontruksi baja. Kalau pakai kayu dikawatirkan tidak tahan lama, karena Bojonegoro sebagai langganan banjir dan kayu mudah lapuk,” tandasnya.Q bas

Rabu Pahing 17 FEBRUARI 2016

Jalan Patimura tergenang air sehingga arus lalu lintas menjadi merambat.

basir/bhirawa

Ribuan Rumah Warga di Gempol Pasuruan Masih Terendam Banjir Di Bojonegoro, Setengah Jam Hujan Jalan Patimura Tergenang Pasuruan, Bhirawa Ribuan rumah di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan terendam banjir. Bahkan hingga, Selasa (16/2) sore, luapan banjir dari sungai Wrati masih menggenangi rumah warga setinggi 50 centimeter. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana menyampaikan curah hujan yang tinggi seharian sejak, Senin (15/2), mengakibatkan sungai Wrati meluap serta saluran air tidak berfungsi secara optimal. Sehingga 1.550 rumah di tiga desa di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan terendam banjir.

“Penyebabnya adalah akibat luapan sungai dan banyak saluran air yang tak berfungsi.

Karena di lokasi pembuangan air terdapat banyaknya sampah dan eceng gondok. Kemarin, Senin (15/2) malam ketinggian masih 80 centimeter dan saat ini, Selasa (16/2) sore pukul 17.00 WIB ketinggian masih 50 centimeter,” ujar Bakti Jati Permana kepada Bhirawa, Selasa (16/2) sore.

Terinci, tiga desa di Kecamatan Gempol itu merendam 600 rumah di desa Carat, 207 rumah desa Kejapanan serta 743 rumah di desa Gempol.

Diperkirakan banjir tetap bertahan lama, mengingat debit aliran sungai masih tinggi.

“Sudah ada penyurutan air banjir walaupun sedikit. Tapi jika nanti masih hujan, debit air akan bertambah. Untuk di dusun Tanjung, Ngasem dan di Perumahan Gempol Citra Asri ketinggian masih 50 centimeter. Sedangkan di desa Carat dan Kejapanan juga masih tergenang air dengan ketinggian 20-30 centimeter,” kata Bakti Jati Permana.

Akibat luapan banjir tersebut, membuat puluhan warga diungsikan ke ruko di Dusun Tanjung, Kecamatan Gempol. Rata-rata yang diungsikan adalah orang lanjut usia, anakanak dan warga yang sedang sakit. Selain melakukan evakuasi, BPBD Kabupaten Pasuruan bersama Tagana dan Dinkes Kabupaten Pasuruan sudah mendirikan posko di lokasi. Tagana menyiapkan nasi bungkus di dapur umum, sedangkan Dinkes memberikan perawatan kesehatan.

“Sejak semalam tim kami sudah turun ke lapangan, berupaya memberikan penanganan dan pertolongan kepada warga. Termasuk pemberian bantuan makanan kepada warga maupun posko lainnya dan mengevakuasi warga. Besok Rabu, (17/2, hari ini red) saluran pembuangan air yang tak berfungsi akibat banyaknya sampah dan enceng gondok maupun endapan lumpur dibersihkan oleh Dinas Pengairan Kabupaten Pasuruan,” terang Bakti Jati Permana.

Jl. Patimura Tergenang Sementara itu, curah hujan yang diprediksi semakin meningkat pada pertengahan Pebruari oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di wilayah Bojonegoro sudah mulai dapat dirasakan oleh warga Bojonegoro. Kurang dari satu jam diguyur hujan deras, sejumlah jalan protokol di wilayah kota tersebut langsung tergenang dengan genangan air hujan dipicu kurang lancarnya saluran dranase kota, serta diikuti hujan deras yang mengguyur wilayah Bojonegoro. Hujan deras terjadi sekitar pukul 11.00 WIB, Selasa (16/2).Q hil,bas

Tulungagung, Bhirawa Jabatan Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Tulungagung yang sebentar lagi akan lowong tidak harus diisi dengan pejabat yang telah lolos dari uji kompetensi atau uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Bupati Tulungagung masih punya kewenangan mutlak untuk memilih orang yang dinilainya tepat untuk jabatan tersebut.

“Tidak ada dalam Perda yang mengatur PDAU menyebutkan untuk jabatan direkturnya harus melalui uji kompetensi atau fit and proper tes. Itu masih kewenangan bupati untuk memilihnya,” ujar anggota Komisi C DPRD Tulungagung, Heru Santoso SPd MPd pada Bhirawa, Selasa (16/2).

Menurut dia, seleksi jabatan Direktur PDAU lain dengan jabatan Direktur BPR Tulungagung. “Kalau di BPR sudah ada mekanisme melalui uji kompetensi.

Itu dilakukan oleh BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” tuturnya.

Diungkapkan Heru Santoso, sebenarnya sudah ada wacana untuk mengubah Perda tentang PDAU agar pejabat direkturnya merupakan hasil seleksi uji kepatutan dan kelayakan pada masa kepemimpinan Bupati Ir Heru Tjahjono MM. Namun wacana itu kemudian kandas di tengah jalan.

“Sampai saat ini belum ada lagi wacana untuk mengubah

kembali. Jadi Bupati Syahri Mulyo sekarang bisa memilih orang sebagai Direktur PDAU sesuai keinginannya tanpa harus melalui tahapan seleksi,” tutur Heru Santoso yang di DPRD Tulungagung juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Banleg) Hal yang sama diungkapkan Ketua Dewan Pengawas PDAU Tulungagung, Ir Indra Fauzi MM. Ia menyatakan untuk pengisian jabatan Direktur PDAU merupakan hak prerogatif bupati. “Aturannya memang begitu. Bupati mempunyai hak prerogatif dalam memilih pejabat Direktur PDAU,” katanya.

Indra Fauzi membantah jika pejabat Direktur PDAU saat ini, Drs RBA Poernomo MM sudah mengundurkan diri. Menurutnya, RBA Purnomo masih tetap menjalankan tugasnya. “Masih masuk kerja beliau (RBA Purnomo). Memang baru sembuh dari sakit, sekarang masuk kerja seperti biasa. Apalagi masa baktinya sebagai Direktur PDAU tinggal sebentar lagi (April 2016). Jadi tidak benar kalau mengundurkan diri,” paparnya.

Sebelumnya, RBA Purnomo yang biasa disapa dengan sebutan Ipung dikabarkan mengundurkan diri.

Kendati yang bersangkutan belum memberikan pernyataan resmi, namun salah seorang keluarganya menyatakan yang bersangkutan telah menulis surat pengunduran diri karena alasan kesehatan.Q wed

wiwieko/bhirawa

Pantai Popoh merupakan salah satu unit usaha yang dikelola PDAU Tulungagung disamping penginapan Argo Wilis, usaha percetakan dan gas elpiji.

Bupati Berharap Ulama Ikut Memperkuat Sektor Pariwisata Bangkalan Kegigihan Bupati Bangkalan RKH. Mohammad Makmun Ibnu Fuad untuk mengembangkan Perekonomian Masyarakat pada sektor Pariwisata di Kabupaten Bangkalan disampaikan saat Bupati paling muda itu melantik kepengurusan baru Majlis Ulama Indonesia (MUI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bangkalan, Selasa (16/2) di Pendopo Agung Pratanu Bangkalan.

Bupati Bangkalan RKH. Mohammad Makmun Ibnu Fuad, saat memberikan sambutan dalam pelantikan Pengurus Baru, MUI, Baznas, IPHI, dan FKUB Kab.

Dalam sambutannya, Bupati mengharapkan semua elemen yang ada di Kabupaten Bangkalan bersatu untuk meningkatkan perekonomian di sektor wisata sehingga mampu mensejahterakan masyarakat Bangkalan. "Para Kiai akan lebih mudah memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kami mengharap khususnya yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan MUI Bangkalan ikut andil dalam mengembangkan sektor wisata di Bangkalan," terang Bupati deng-

an mimik penuh kepercayaan.

Bupati yang biasa di panggil Ra Momon itu juga mencontohkan Kabupaten Lombok yang penduduknya notabene Islam sukses mengembangkan sektor wisatanya. "Kalau para kiai bersatu padu, kami yakin Bangkalan akan maju, ajaran agama kita perkuat karena itu nilai lebih dari sebuah wisata bagi masyarakat luar," terangnya sambil diaplus oleh para kiai yang hadir.

Dalam mengakhiri sambutannya, ia berterima kasih kepada

para ulama di Bangkalan yang selalu mendukung dan memberikan masukan kepadanya dalam menjalankan roda pemerintahan di Bangkalan. "Terima kasih para kiai, saya akan terus belajar dan belajar dalam menjalankan amanah ini," tandasnya.

KH. Daman Huri, Ketua MUI Bangkalan, juga mendukung keinginan besar Bupati untuk mengembangkan sektor pariwisata, karena menurutnya, tantangan yang akan dihadapi akan lebih besar daripada aliran-aliran sesat atau faham liberalisme.

"Kami mendukung program Bupati untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lewat sektor Pariwisata, karena kalau masyarakat sudah terpenuhi kebutuhannya, maka akan sulit terpengaruh oleh orang luar," terang kiai karismatik ini saat memberikan sambutan sebagai ketua baru MUI Kabupaten Bangkalan.

KH. Nuruddin?, Ketua BAZNAS Bangkalan, juga memberikan

apresiasi keinginan Bupati, beliau berharap badan amil zakat Kabupaten Bangkalan bisa memberikan lebih banyak lagi bantuan kepada masyarakat khususnya yang tergolong masyarakat fakir miskin, perempuan janda, serta para jompo-jompo yang ada di Bangkalan. "Kalau seluruh SKPD serta Camat-camat yang ada di Bangkalan ?tertib mebgeluarkan zakatnya, insya allah akan lebih mudah mensejahterakan dan mengentas kemiskinan di Bangkalan," ungkapnya.

Menurutnya, sampai saat ini dari 18 Kecamatan, hanya sebagian kecil yang tertib mengeluarkan zakat, sehingga ikut menghambat penyaluran zakat di Bangkalan, kalau tahun lalu hanya 4 ribu yang dikeluarkan, tahun ini akan lebih banyak lagi.

"Kita siap menjemput ke Kecamatan-kecamatan kalau Camat sudah siap," tandasnya.Q mb8, adv

EKONOMI BISNIS

Rabu Pahing 17 FEBRUARI 2016

Kurs Jual

Beli

USD

13,400.00

13,266.00

SGD

9,567.33

9,466.25

EUR

14,969.14

14,814.14

JPY

11,692.84

11,570.87

GBP

19,352.28

19,149.47

Komisi E Minta Kemenkes Perketat Izin Farmasi Asing DPRD jatim, Bhirawa Komisi E DPRD Jatim meminta kepada Kementerian Kesehatan agar memperketat dan mengawasi farmasi asing yang masuk ke Indonesia.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, dr. Benyamin Kristianto,Mars mengatakan meskipun Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah diberlakukan namun tak seharusnya semua tenaga asing maupun produk asing bisa beredar seenaknya di Negara Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Jatim. ”Saya mendengar Pemerintah Pusat mau membuka farmasi asing masuk ke Indonesia dan obat-obat asing akan bersaing dengan obat lokal,itu artinya keberadaan farmasi dalam negeri yang sudah menghasilkan produk obat dalam negeri terancam sulit didapatkan,”ujarnya, Selasa (17/2).

Oleh karena itu politisi asal Fraksi Gerindra Jatim, mengingatkan Pemerintah Pusat agar hati-hati menyeleksi dalam memasukan farmasi asing kedalam negeri, mengingat farmasi kita seperti Kimia farma,Indo farma dan PMDN lainnya sudah bisa menghasilkan obat lokal dengan baik. ”Buat apa ada BPJS yang tujuannya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, jika nanti masyarakat kita akan mengkonsumsi obat-obatan dari luar negeri yang orentasinya kembali kepada bisnis semata, kita perlu juga melindungi farmasi buatan dalam negeri,” tegasnya.

Karena itu ia menghimbau Pemerintah Pusat melalui Menteri Kesehatan dan BPOM harus hati-hati dan perketat dalam menyeleksi keberadaan farmasi, sehingga dengan pengawasan farmasi dalam negeri yang menghasilkan obat lokal tetap eksis, dan menghasilkan obat yang bermutu bagi masyarakat di Indonesia.

Sementara itu, H. Kusni Muhammad Husni meminta kepada semua stakeholder terkait mulai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Menkes, dan BPOM untuk mengawasi alur jual beli obat melalui farmasi asing yang masuk di Indonesia. “Meski memasuki MEA, peredaran farmasi asing tetap perlu diawasi, sehingga farmasi di Indonesia bisa berkembang dengan baik, bisa bersaing dengan farmasi asing,”ujar H. Kusni politisi asal Fraksi PKB Jatim ini. Q cty

Sumber : Bank Indonesia ( 16 FEBRUARI 2016 )

RAGAM EKBIS

MNC Play Luaskan Jaringan di Surabaya dan Malang Surabaya ,Bhirawa MNC Play Media terus berupaya mengembangkan jaringan bisnisnya, setelah sukses di Surabaya, kini perusahaan tv kabel itu mengembangkan usahanya di Malang.

Sejak Desember 2015, layanan MNC Play telah hadir di Kota Malang. Layanan tersebut telah menjangkau 25.000 rumah yang meliputi daerah Lowokwaru, Kedungkandang, dan beberapa daerah Malang lainnya dimana pada akhir tahun 2016 ini Layanan MNC Play dapat dinikmati oleh 100.000 rumah di Kota Malang. “Sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur kami merasa yakin bahwa MNC Play dapat berkembang pesat di Kota Malang”, ujar Aryanto Ary, Branch Head MNC Play Malang. saat ditemui di Surabaya Selasa (16/2) kemarin.

Pertumbuhan signifikan dari jumlah pelanggan MNC Play tidak lepas dari inovasi produk dan juga keterjangkauan harga yang ditawarkan. Saat ini pelanggan MNC Play dapat menikmati tayangan TV Premium melalui perangkat bergerak (gadget) tanpa dipungut biaya tambahan. Selain itu, MNC Play juga memberikan layanan Video On Demand (VOD) dengan banyak pilihan kategori (genre).

“Dengan semakin bertumbuhnya layanan MNC Play di daerah seperti Surabaya dan Malang, MNC Play juga membantu memeratakan teknologi informasi dan hiburan bagi masyarakat Indonesia”, ujarJusuf Kurniawan, Branch Head MNC Play Surabaya Tidak hanya dari sisi strategi penjualan dan produk, akan tetapi MNC Play juga aktif memperkenalkan produknya melalui berbagai event kerja sama dengan mendukung acara- acara musik skala nasional maupun internasional, seperti Konser Kahitna 30th Years Anniversary Love Festival di JCC, Senayan Jakarta, Konser Michael Learns To Rock (MLTR) Indonesia Valentine Tour di The Hall Kata Kasablanka, Jakarta dan dalam waktu dekat ini MNC Play juga hadir di pagelaran Konser Michael Learns To Rock yang berlokasi di Grand City Surabaya pada 15 Februari lalu sebagai official broadband partner.Q ma

Nikmati Weekend dengan Program High Tea Surabaya, Bhirawa Manajemen Sheraton Surabaya telah menyiapkan program High Tea berupa makanan dan minuman ringan untuk dinikmati saat suasana weekend menjelang sore bersama keluarga maupun dengan anggota komunitas atau arisan.

Pasalnya, selain suasana yang cozy juga bisa melihat pemandangan kampung lawas Surabaya yang padat melalui dinding kaca yang terbentang luas di Kawi Lounge. “Program ini sendiri hanya ada di setiap weekend dimulai pukul 15.00 hingga pukul 17.00 WIB, kami sajikan beragam menu ringan baik makanan kecil maupun minuman bersoda termasuk teh dan kopi,” ungkap Direktur Food and Beverage Sheraton Surabaya Hotel & Towers, Sumarta Subrata saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (16/2) kemarin.

Menurut Sumarta, menghabiskan akhir pekan tidak harus keluar kota, cukup di sini ditemani dentingan piano yang dimainkan secara live di Kawi Lounge. “Program ini sangat cocok bagi keluarga yang ingin menghabiskan akhir pekan bersama, begitu pula dengan komunitas maupun kelompok arisan serta klub bisa memanfaatkan program High Tea ini,” jelasnya.

Sementara itu program High Tea ini akan terus dikembangkan baik dari sisi menu yang ditawarkan maupun konsepnya sendiri. Mengingat program ini hadir untuk mewarnai suasana Kawi Lounge yang baru, semula di lantai Mezanin sekarang berada bersebelahan dengan Kafe Bromo.

“Jadi para tamu bisa makan siang ke Kafe Bromo dan jika mau menghabiskan akhir pekannya, bisa langsung pindah ke Kawi Lounge dengan suasana yang berbeda dan pas buat bersantai,” kata Sumarta.

Sementara itu, General Manager Sheraton Surabaya Hotel & Towers, Chris Moore, menambahkan tim F&B memang dituntut untuk terus berkreasi dalam mengembangkan program-program yang terkait dengan produk F&B, terlebih Kawi Lounge ini baru dibuka setelah pindah dari lantai atas.Q riq

13

William/bhirawa

Kereta Logistik pengangkut barang menunggu di pemulihan jalur kereta yang di Porong.

Rel KA Terendam, Arus Barang Tersendat Surabaya, Bhirawa Terendamnya rel Kereta Api (KA) di Porong Sidoarjo, tidak hanya berdampak terhadap penumpang KA tetapi telah menyentuh sendi perekonomian terkait KA Logistik dan KA Pengangkut BBM yang juga ikut tersendat. Karena perlintasan saat ini masih belum dapat digunakan, karena masih tingginya permukaan air yang menutupi rel kereta api.

Manajer Angkutan PT KAI Daop 8 Surabaya, Sujarwo, mengatakan PT KAI tidak dapat memaksakan membawa angkutan logistik dan Bahan Bakar Minyak untuk melintas, karena dapat menyebabkan kereta terguling. Karena di khawatirkan tanah di sekitar rel bisa saja lembek karena terendam air begitu lama.

“Biaya evakuasi untuk kereta yang tergelincir keluar

jalur cukup banyak, apa lagi kalau rangkaian kereta membawa BBM, jadi lebih baik kita tidak mengoperasikannya. Selain itu kerusakan akibat dari tergelincirnya kereta untuk perbaikkan lokomotif dan rangkaiannya juga tak semurah yang kita bayangkan. Bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta,” ujarnya Selasa (16/2) kemarin.

Saat ini jumlang angkutan barang dari Surabaya sejak tahun 2014 ini. Yaitu 132.938 ton, sementara periode yang sama di tahun 2013, mencapai 129.214 ton. Sedangkan pada tahun 2015 kemarin jumlahnya 136.240 ton. Dan 7% merupakan angkutan barang dari Surabaya – Banyuwangi.

“Saat ini memang jumlahnya tidak terlampau besar, tetapi kedepannya seiring pembangunan di daerah pe-

sisir timur dari Jawa Timur, angkutan barang juga dapat di pastikan naik. Belum lagi sejumlah Kabupaten dan Kota berlomba-lomba membuat kawasan industri, akan memacu pertumbuhan angkutan barang,” terangnya.

Sujarwo berharap beberapa hari kedepan, jalur perlintasan kereta api yang terendam dapat segera di operasikan. Sehingga semua arus barang dan BBM bisa lancar, termasuk arus KA Penumpang yang juga harus terhenti, dan di lanjutkan dengan bus.

“Kita telah bekerjasama dengan BMKG untuk mengetahui kapan curah hujan tidak teralu tinggi, sehingga perbaikan rel kereta dapat dikerjakan secepatnya. Dan memulihkan kondisi perekonomian daerah pesisir timur dari Jawa Timur,” tutupnya. Q wil

Inflasi Januari Kota Madiun Capai 0,49 Persen

Pamerkan Handicrafts of Tohoku, Japan Surabaya, Bhirawa House of Sampoerna bekerjasama dengan Japan Foundation dan Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya menggelar pameran kerajinan dari Tohoku, dengan tema Beautiful Handicraft of Tohoku, Japan, yang diselenggarakan di Galeri Seni House of Sampoerna pada tanggal 16-25 Februari 2016.

Menurut Rani Anggraini Manager Museum House of Sampoerna Taman Sampoerna Selasa (16/2) kemarin, acara ini digagas oleh Japan Foundation sebagai peringatan gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Tohoku 5 tahun lalu ini merupakan pameran roadshow ke berbagai negara dan 2016 ini di Indonesia.

Sekitar 56 karya seni baru

maupun yang sudah berusia puluhan tahun ditampilkan dengan menonjolkan baik kedetailan tehnik pembuatan maupun keindahan fungsional dari peralatan sehari-hari yang digunakan sejak jaman Jepang tempo dulu. Karya-karya yang ditampilkan beragam antara lain tembikar, anyaman keranjang, karya logam, kerajinan kayu, tekstil, kerajinan bambu, maupun lacquerware (perabotan berpernis).

Bisa dilihat keunikan dari kerajinan Tohoku ini adalah bahan yang dipergunakan dalam pembuatan kerajinan anyaman keranjang yang menggunakan bahan dari bambu, tanaman rambat anggur atau akebi. Lain halnya dengan lacquerware yang menggunakan

getah sebagai bahan pernis tradisional yang disebut “urushi-kaki.

Kerajinan perkakas dan tekstil tradisional yang indah dalam pameran ini menghadirkan karya-karya dari senimanseniman seniman Mingei (seni kerajinan rakyat) ternama dari Jepang seperti Shiko Munakata (1903 – 1975) seorang pelukis dan seniman cukil kayu, seniman tembikar Shoji Hamada (1894 – 1978), seniman tekstil Keisuke Serizawa (1895 – 1984), dan seniman tembikar Kanjiro KAWAI (1890 – 1966).

Karya-karya yang diciptakan terinspirasi dari tehnik dan keindahan kerajinan rakyat yang merefleksikan iklim budaya dan semangat yang berkembang di Tohoku. Q ma

Madiun, Bhirawa Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Jatim, mencatat laju inflasi di kota setempat pada bulan Januari tahun 2016 mencapai 0,49 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 120,63.

Kepala BPS Kota Madiun, Hadi Santoso, dalam keterangan pers di Madiun, mengatakan angka inflasi tersebut relatif masih terkendali dan cukup bagus.

“Inflasi di Madiun lebih didominasi oleh kenaikan harga dari sektor bahan makanan. Naiknya terutama dipengaruhi oleh bumbu-bumbuan maupun padi,” ujar Hadi Santoso, Selasa (16/2).

Data BPS Kota Madiun mencatat inflasi di Madiun terjadi karena dipengaruhi kenaikan harga yang ditunjukkan perubahan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 2,45; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,28 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,42 persen.

Berikutnya; kelompok san dang sebesar 0,29 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,08 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan

olah raga sebesar 0,14 persen; dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,95 persen.

Adapun sejumlah kenaikan harga penyumbang infasi, antara lain kenaikan harga komoditas daging ayam ras, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan tomat sayur.

Sementara itu, komoditas yang mengalami penurunan harga hingga menekan laju inflasi antara lain bensin, solar, buah salak, wortel, dan bahan bakar rumah tangga. Hadi Santoso menjelaskan dari delapan kota penghitung inflasi nasional di Jatim, seluruhnya mengalami inflasi.

Inflasi tertinggi terjadi di Kota Surabaya yang mencapai 0,73 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 122,74, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Probolinggo yang mencapai 0,42 persen dengan IHK sebesar 121,74.

Sementara itu, inflasi kota lain tercatat, Banyuwangi sebesar 0,67 persen, Sumenep 0,65 persen, Malang 0,58 persen, Madiun 0,49 persen, Kediri 0,47 persen, Jember 0,43 persen, dan Probolinggo sebesar 0,42 persen. Q dar,ant

Dari Seminar Pakaian Khas Daerah Bondowoso

Perpaduan Jawa-Madura Dalam Busana Ronggo Sukmo Bondowoso merupakan sebuah kabupaten kecil yang terletak di sebelah timur dari arah Kota Surabaya, tepatnya berada pada deretan kota-kota pesisir Timur Jawa yang yang mayoritas penduduknya berasal dari etnis Madura dan sebagian kecil berasal dari etnis Jawa.

Oleh karena itu, penduduk kabupaten Bondowoso yang terdiri dari etnis Jawa dan Madura ini kemudian membentuk sebuah komunitas dan melahirkan sebuah peradaban baru termasuk juga pakaian khasnya yang disebut dengan pakaian Ronggo Sukmo.

Penjelasan secara gamblang itu disampaikan oleh Wakil Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin saat menghadiri Seminar Pakaian Khas Bondowoso di Ballroom Hotel Ijen View Jl. Kismangun Sarkoro, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso. Seminar yang diprakarsai oleh Disparporahub tersebut berlangsung sejak pukul 09.00 -12.00 dengan mengundang sejumlah pemateri yang handal.

Lebih lanjut KH. Salwa

Arifin menjelaskan bahwa pakain khas Bondowoso ini merupakan perpaduan antara pakaian khas Madura dengan sentuhan Jawa. Hal ini dapat dilihat dari ikat kepala yang dipakai oleh si pria yang mirip seperti ikat kepala orang Madura yang disebut “Odheng”.

“Jika dilihat dari pakaian dalam berupa kaos bermotif garis menyamping warna hijau, mirip sekali dengan kaos bermotif garis merah yang biasa dipakai Pak Sakera dari Madura,” katanya.

Selain itu ada perpaduan dengan beskap (jas) yang menjadi ciri khas pakaian Jawa serta balutan kain batik khas Bondowoso yang menampilkan motif daun singkong yang mencerminkan daerah Bondowoso yang merupakan da-

har/bhirawa

Tampak Wakil Bupati Drs KH Salwa Arifin saat menghadiri dan membuka secara resmi Seminar Pakaian Khas Bondowoso erah penghasil singkong sebagai bahan dasar makanan khas Bondowoso tape.

Begitu pula dengan pakaian yang dikenakan wanita, perpaduan kebaya khas Jawa yang tampak simpel namun tetap elegan dipadu dengan balutan kain batik bermotif singkong khas Bondowoso yang cantik. “Pakaian ini juga

terilhami dari kebudayaan Jawa dan Madura. Warna hijau dari kedua pakaian ini merupakan cerminan dari daerah Bondowoso yang asri akan tumbuhan hijaunya serta limpahan hasil buminya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Disparporahub, Harry Patriantono, ketika dikonfirmasi Bhirawa,

siang kemarin menjelaskan bahwa melalui seminar ini nantinya ia berharap agar pakaian khas Bondowoso yang selama ini masih terkotak-kotak nantinya bias diakomodir.

“Kita harapkan nanti, pakaian khas Bondowoso ini dipakai dalam berbagai kegiatan cultural yang mencerminkan masyarakat Bondowoso. Memang masyarakat Bondowoso ini mayoritas berasal dari Madura, namun pakaian khasnya tidak sama dengan orang Madura,”katanya.

Harry mengaku akan mengupayakan ada payung hukum baik itu Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah yang mengatur tentang pakaian khas Bondowoso. “Pakaian ini biasanya digunakan oleh para Duta Wisata Bondowoso “Kacong Jebbing” di berbagai even. Pakaian ini juga diilhami dari kebudayaan Jawa dan Madura namun tidak meninggalkan ciri khas Kabupaten Bondowoso yakni batik tulis motif singkong,”terangnya. Q har

MALANG RAYA

14 KILAS AREMANIA

Fiber Optik Bawah Tanah Diwujudkan Tahun 2017 Malang, Bhirawa Rencana Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Malang, merealisasikan kabel fiber optik bawah tanah akan dilakukan pada tahun 2017 mendatang. Zulkifli Amrizal, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, kepada wartawan Selasa 16/2 kemarin, mengutarakan fiber optik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jaringan, akan direalisasikan di tahun 2017.

“Kami sedang me-review Detil Engineering Design (DED) saluran kabel fiber optik bawah tanah, untuk pelayanan jaringan di Kota Malang,”ujar Zulkifli.

Lebih jauh pihaknya mengatakan program ini sudah dicetuskan tahun lalu dan pernah dibuat DED-nya, tetapi seiring dengan perkembangan, diperlukan DED ulang.

“Kami review karena ada beberapa perubahan, yang harus kami sesuaikan dengan perkembangan,” kata Zulkifli, tuturnya. Ia menambahkan, nantinya kabel antar tiang tower yang ada sekarang dan masih bergelantungan di udara akan dirapikan, sehingga tidak serabutan dengan kabel lainnya. Pada proses penanaman kabel, Kominfo akan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk membongkar pinggiran jalan sebagai saluran awal kabel.

“Pembongkaran itu nanti dilakukan sekali nanti kalau ada penambahan kabel tinggal sewa, karena Kominfo akan bekerjasama dengan pihak ketiga melalui skema lelang investasi dan diperkuat dengan aturan berupa Perda,”tambahnya. Q mut

Tiga Kader PDIP Berebut Suara Ranting dan PAC Kota Batu, bhirawa Sehari sejak diumumkannya pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Walikota Batu dan Wakil Walikota Batu, mesin politik PDI Perjuangan langsung bergerak dinamis.

Paling tidak saat ini ada 3 nama politisi PDI Perjuangan yang berebut suara di tingkat Ranting dan PAC. Mereka yaitu Punjul Santoso yang saat ini menjabat Wakil Walikota Batu, Wito Argo Sekretaris DPC yang saat ini juga anggota DPRD Kota Batu. Dan yang ke-3 yaitu Sutiyo salah satu Wakil Ketua DPC yang juga mantan anggota DPRD Jatim periode lalu.

Ketiga nama tersebut mendominasi perebutan suara di tingkat Ranting dan PAC. Sesuai ketentuan Peraturan PDI Perjuangan nomor 4 tahun 2015, masingmasing PAC berhak mengusulkan 2 nama bakal calon Walikota Batu. Hingga Rabu kemarin (16/2) belum ada satu PAC pun yang sudah menentukan nama-nama bakal calon Walikota. Padahal batas waktu penyerahan ke DPC yaitu tanggal 18 Pebruari atau kurang 2 hari lagi.

Eko Ngowos salah satu kader PDI Perjuangan dari Junrejo mengaku ketiga nama tersebut berpeluang masuk semua untuk diusulkan ke DPD PDI Perjuangan Jatim. Pasalnya, DPC harus menyerahkan minimal 4 pasang nama bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Batu.

Selain ketiganya, salah satu calon lain yang ditunggu adalah Dewanti Rumpoko, istri Walikota Batu. Dewanti yang gagal saat mengikuti pilkada di kabupaten Malang tersebut sangat ditunggu oleh calon lainnya, baik dari internal PDI Perjuangan maupun parpol lainnya.

Sebab bila Dewanti Rumpoko maju dalam pencalonan, maka dipastikan calon lain akan berat menghadapi Wakil Ketua Bidang Kewanitaan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut. Q sup

Polisi dan Pemkot Batu Bersinergi

Waspadai Penyalahgunaan Taman Kota Batu, Bhirawa Pemerintah Kota bersama Kepolisian Resor Kota dituntut untuk lebih memperhatikan dan melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan taman kota. Hal ini untuk menghindari pemanfaatan taman kota sebagai tempat transaksi narkoba. Dan atas lidik yang dilakukan, Polisi telah menangkap 4 orang yang berdagang narkoba jenis pil doble L atau pil koplo di kawasan Taman Segitiga Jl.Karate Kota Batu.

“Kita mendapatkan informasi dari warga bahwa di kawasan Taman Segitiga Kota Batu sering terdapat transaksi narkoba jenis pil double L. Kita langsung melakukan penyelidikan selama 2 hari,”ujar Kapolres Batu, AKBP Leonardus Simarmata, Selasa (16/2).

Dari hasil penyelidikan itu petugas berhasil menangkap tersangka M.Arif Hidayat, yang tak lain merupakan warga Kota Batu.

Dari pengakuan Arif, pil koplo yang ia diperdagangkan di Taman Kota tersebut diperoleh dari tangan tersangka Deni Kurniawan atau Percil, warga Jl. Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Dari penangkapan Percil ditemukan dan diamankan barang bukti (BB) beruapa 439 butir pil dobel L, uang hasil penjualan sebesar Rp 450.000, dan sebuah HP. Dari interogasi yang dilakukan, tersangka Deni mengaku jika pil koplo tersebut diperoleh dari Arif Reza Nurcahyo atau Reza, yang juga warga Karangploso, Kabupaten Malang. Dan ketika Reza ditangkap dirumahnya, petugas menemukan BB berupa 170 butir

pil koplo dan uang Rp 100.000,-.

Tugas kepolisian tak berhenti sampai di sini.

Ternyata, masih ada orang yang menjadi penyuplai pil koplo pada Reza. Ia adalah Muhammad Irfan Febrianto atau Bowo, warga Jl.Sukarno Hatta Kota Malang yang menjadi penyuplai pil koplo pada Reza. Tak tanggung-tanggung, dari tangan Reza ditemukan 7.404 butir pil koplo, uang tunai Rp505.000, serta sebuah HP warna hitam.

Dengan tertangkapnya keempat tersangka ini, berarti ada sebanyak 8.013 butir pil dobel L yang gagal diedarkan lewat Taman Kota dan beberapa tempat strategis lain di Kota Batu.

“Dan dari barang bukti yang ditemukan, maka keempat tersangka dikenakan melakukan pelanggaran pasal 197 sub 196 UU RI no.36 tahun 2009 tentang tentang kesehatan dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun,”tambah Leonardus. Iapun akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota untuk mengantisipasi penyalahgunaan taman kota sebagai tempat transaksi narkoba. Q nas

anas bachtiar/bhirawa

Kapolres Batu, AKBP Leonardus Simarmata (kiri) didampingi Wakapolres, Kompol Mudawaroh, menunjukkan barang bukti pil koplo dan uang tunai yang diamankan dari tangan keempat tersangka.

Ekonomi Kreatif Harus Berdampak Pada Kesejahteraan Malang, Bhirawa Deputi Bidang Infrastruktur Badan Ekononi Kreatif Hari Santoso Sungkari, disela-sela pengukuhan pengurus Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang, Selasa (16/2) kemarin, mengatakan jika ekonomi kreatif harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Hari Santosa bahwa Badan Ekonomi Kreatif membidangi 16 sektor, ditaranya aplikasi dan game, arsitektur, design interior, design produk, design komunikasi visual, film Animasi dan video, fashion, fotografi, kuliner, kriya, penerbitan, periklan, seni pertunjukan, seni rupa musik dan radio serta televisi.

“Badan Ekonomi kreatif harus lebih menitik beratkan pada hasil peningkatan ekonomi yang bisa dinikmati oleh para pelakunya. Dan Kota Malang merupakan salah satu Kota yang memiliki potensi terhdap berkembanya ekonomi kreatif,”tutur Hari.

Pihaknya berharap ekonomi kreatif Kota Malang, mampu menunjukan kiprahnya pada Indonesian Creative City Conference (ICCC) yany akan digelar pada 31 Maret hingga 3 April mendatang. Apalagi ICCC

muhammad taufiq/bhirawa

Wali Kota Malang Muhhamd Anton saat bersama pengurus Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang usai dikukuhkan, Selasa (16/2) kemarin, merupakan wadah berkumpulnya berbagai macam industri kreatif yang nantinya mampu menjadi pendorong perkembangan kesejahteraan bagi para pelaku dan masyarakat pada umumnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, HM Anton, berharap Komite Ekonomi Kreatif yang baru saja dilantik, mampu memfasilitasi pelaku industri ekonomi kreatif hingga menjadi wirausahawan sukses.

“Komite ini harus mampu mengarahkan dan mengembangkan 16 sektor industri kreatif, sehingga para pelaku di dalamnya bisa menjadi wirausaha sukses,”ujarnya.

Menurut Walikota yang

kerap disapa Abah Anton, itu, salah satu contoh adalah kuliner. Sektor usaha ini sudah berkembang pesat dan menjadi andalan.

Pihaknya juga meminta beberapa komunitas lain seperti musik dan juga animasi sudah menunjukkan tajinya di tingkat regional hingga nasional, terus meningkatkan kreatifitasnya.

Apalagi dalam gelar ICCC akhir Maret dan awal April mendatang Kota Malang, didatangi beberapa perwakilan dari Asia Tenggara, sehingga momen itu harus dijadikan ajang mengenalkan sektor ekonomi kreatif, sekaligus memperluas pangsa pasar bagi ekonomi kreatif. Q mut

Dihadiri Wali Kota, LBIH Mandiri Launching Mandiri Islamic Center Integrasikan Ibadah, Pendidikan dan Wisata di Malang Raya Lembaga Bimbingan Ibadah Haji (LBIH) Mandiri Malang berkomitmen untuk menyelenggarakan Program Pelatihan Wudhu dan Salat secara rutin tiap tahun. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang substansi materi dan praktik wudhu dan salat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah.

Menurut Sekretaris LBIH Mandiri Malang Dr Machsus Fawzi, ST, MT kegiatan pelatihan wudlu dan sholat ini merupakan program rutin tahunan LBIH Mandiri, yang biasanya diselenggarakan tiap Bulan Rabiul Akhir.

Pelaksanaan kegiatan rutin pelatihan wudlu dan sholat ini biasanya bertempat di Masjid Muhajirin, Jalan Sigura-gura Kota Malang.

Mencermati perkembangan jumlah peserta pelatihan yang semakin banyak jelas dosen ITS Surabaya ini, dimana pernah mencapai sekitar 700 peserta, maka dipandang perlu untuk pelatihan kali ini dipilih lokasi yang lebih luas dan representatif untuk menam pung peserta dalam jumlah besar.

Rabu Pahing 17 FEBRUARI 2016

“Bahkan khusus pada pelatihan yang digelar Minggu (14/2) yang lalu peserta yang ditargetkan bisa mencapai 2000 peserta, dan ternyata pendaftarnya melampaui 2500 peserta,” jelas Mac hsus.

Lebih lanjut menurut Mac hsus, selain kegiatan pelatihan, pada Minggu (14/2) kemarin secara bersamaan juga dilakukan Peluncuran (Launching) Mandiri Islamic Center (MIC) oleh Wali Kota Malang Muhammad Anton.

Pada kesempatan tersebut di hadapan Abah Anton demikian panggilan akrab Wali Kota Malang juga dipresentasikan Masterplan Mandiri Islamic Center yang akan segera dibangun di Kota Malang. Konsep MIC mengintegrasikan kegiatan

muhammad taufiq/bhirawa

Wali Kota Malang Muhammad Anton saat menutup acara pelatihan Wudhu dan Salat serta launching Mandiri Islamic Center (MIC) yang digelar LBIH Mandiri Malang. ibadah, pendidikan dan wisata dalam satu kawasan bernuansa islami di wilayah Malang Raya.

LBIH Mandiri adalah sebuah organisasi yang berkiprah di bidang keagamaan berdiri sejak tanggal 21 April 2007 Masehi dibawah naungan Yayasan Bina Insan Mandiri Indonesia Sukses.

Sejak berdiri, jumlah jamaah LBIH Mandiri mengalami peningkatan yang pesat, kini jumlah jamaah LBIH Mandiri sudah mencapai lebih dari 2500 orang. Menurut Machsus visi LBIH Mandiri

adalah menjadi LBIH yang paripurna dengan pembimbingan kepada calon jamaah haji melalui proses pembelajaran atau manasik berdasarkan Alquran dan Sunah Rasulullah.

“Misinya adalah menghantarkan calon jamaah haji menunaikan ibadah haji dengan baik dan sempurna serta memiliki kemampuan untuk melestarikan dan menularkan kemabruran hajina dalam segala medan dan lingkungan secara santun sesuai Alquran dan Sunah,” jelas Machsus lagi. Q mut

Pejabat Sekretariat KPU Kota Batu Dirombak Kota Batu, Bhirawa Menjelang pelaksanaan Pilkada, pejabat Sekretariat KPU Kota Batu dirombak. Untuk tahap awal ada 2 kasubag yang ditarik ke Pemkot Batu, yaitu Kasubag Teknis Diana mendapat posisi baru sebagai Kasie di Dinas Pariwisata. Kedua yaitu Kasubag Program M Sudirman ditarik sebagai Kasie di Dinas Perumahan.

Posisi keduanya digantikan oleh Arfan Fatahillah sebagai Kasubag Teknis. Arfan dulunya pernah berkarir sebagai staf di KPU sebelum ditarik sebagai Kasubag TU kecamatan Bumiaji.

Sedangkan untuk kasubag Program diisi Dwi Narni yang sebelumnya menjabat Kasubag Keuangan di Kecamatan Batu.

Selain ke-2 Kasubag tersebut, Walikota Batu Eddy Rumpoko juga berencana menarik Sekretaris KPU Titok Wisabahadi karena yang bersangkutan sudah menjabat 5 tahun. Namun demikian untuk pengisian jabatan Sekretaris tersebut perlu mendapat usulan nama-nama calon Sekretaris yang diajukan dari KPU. Kepala BKD Achmad Suparto mengaku sudah mengirimkan surat ke KPU perihal rencana penarikan Sekretaris KPU tersebut.

“Pak Wali mempertimbangkan karir pejabat yang bersangkutan karena dia sudah menjabat di KPU hampir 11 tahun, yaitu mulai Kasubag Teknis hingga menjadi Sekretaris KPU,” ungkap Parto.

Dengan golongan dan pangkat yang dimiliki, Sekretaris KPU perlu pengalaman untuk menjabat di posisi jabatan lainnya.

“Sekretaris KPU masih PNS Kota Batu, sehingga kewenangan pembinaan dan penempatannya ada di Walikota Batu,” tegasnya.

Sementara itu Titok Wisabahadi mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Walikota Batu. Sebagai Staf Walikota Batu dirinya siap ditempatkan dimanapun sesuai kebutuhan pemerintah.

Pilkada Kota Batu yang direncanakan akan dilaksanakan pada 17 Pebruari 2017, tahapannya akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Penggantian pejabat Sekretariat yang saat ini dilaksanakan dirasa masih cukup waktu untuk melakukan penyesuaian tugas-tugasnya yang baru dalam mendukung kinerja KPU. Q sup

OLAHRAGA

Rabu Pahing 17 FEBRUARI 2016

LINTASAN

Persib Boyong 22 Pemain ke Bali Bandung, Bhirawa Persib Bandung memboyong 22 pemainnya untuk bertanding pada Turnament Bali Island Cup 2016 yang akan berlangsung 18-23 Februari 2016.

"Sebanyak 22 pemain berangkat ke Bali, dua pemain Purwaka dan Syamsul Arif akan gabung di sana," kata Pelatih Persib Bandung Antonic Dejan di Bandung, Selasa.

Tim "Maung Bandung" itu bertolak dari Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung sekitar pukul 10.00 WIB menuju Denpasar.

Dari susunan pemain Persib yang diboyong ke Bali Island Cup, tidak termasuk pemain Aron da Silva yang batal gabung Persib dan memilih kembali ke Thailand.

Pelatih Antonic Dejan telah mendapat pemberitahuan dari Aron da Silva yang membatalkan gabung ke Persib dan memilih kembali ke Liga Thailand.

Sehingga Dejan kembali membuka kran untuk seleksi satu pemain asing lagi.

Selain Aron, Dejan juga tidak membawa tiga pemain muda Gian Zola, Febri Hariyadi dan Jujun Saepuloh yang akan bertolak menuju Italia untuk bergabung di Academi Sepak Bola Inter Milan bergabung dengan pelatih Jajang Nurjaman yang telah lebih dulu berada di negeri Sphageti itu.

Pada ajang Bali Island Cup 2016, Persib akan menjalani tiga laga yakni membuka laga melawan PSS Sleman(18/ 2), Bali United (21/2) dan Arema Cronus (23/2).

Pertandingan pada Turnament Bali Island Cup itu merupakan pertandingan pertama Persib Bandung di bawah asuhan pelatih Antonic Dejan. Laga pertama tim itu menang atas Bali United pada uji tanding yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, Sabtu (13/2).Q ant

15

Target Perbaiki Peringkat di Porprov Kab Mojokerto, Bhirawa Turunnya peringkat secara drastis kontingen Kabupaten Mojokerto pada Porprov 2015 lalu, membuat pengurus KONI terlecut. Jajaran pengurus KONI Periode 2016-2019 mematok target meningkatkan peringkat pada Porprov mendatang.

"Peringkat kita menurun sangat drastis, dari awalnya peringkat 11 turun jadi 23.

Dengan pengurus yang baru ini kita canangkan harus ada perbaikan peringkat pada Porprov nanti," lontar Firman Efendi, ketua Koni Kabupaten Mojokerto, Selasa (16/2) kemarin.

Firman Efendi memaparkan hal itu saat penyampaian best planing program Koni dihadapan jajaran pengurus baru.

"Mumpung pengurus baru, kita bisa genjot pembinaan dan peningkatan prestasi," tam-

bah Firman Efendi.

Porprov yang bakal digelar 2019 mendatang itu, menurut Firman bakal dijadikan momentum mendongkrak prestasi. Selain waktu persiapan yang relatif panjang, alokasi anggaran yang digelontor pemkab Mojokerto juga mengalami kenaikan menjadi Rp 3 miliar.

"Event - event harus kita perbanyak. Tapi perlu diingat sasaran atlit yang dibina usianya jangan lebih dari 21 tahun saat Porprov digelar nanti," tambah Firman lagi.

Selain persoalan atlit, untuk mendongkrak prestasi juga diperlukan peningkatan kualitas pelatih serta sarana prasarana. Olah raga. "Pembinaan harus secara komperhensif, Sarana dan pelatih juga harus didorong peningkatan kualitasnya. Kalau kita tidak bisa menyekolahkan pelatih, minimal kita gelar choacing clinic," timpal Moh Amin Bidang pembinaan prestasi KONI. Seleksi dan kompetisi setiap cabor juga harus dilakukan secara rutin dan berjenjang. Koni juga harus bisa memisahkan dan mengelompokan cabor yang memiliki potensi besar dapat meraih medali di ajang Porprov.

"Monev harus ketat dilakukan. Supaya kita bisa mengukur kemampuan kita dalam

kariyadi/bhirawa

Firman Efendi (kiri) Ketua Umum Koni Kabupaten Mojokerto bersama Didik Chusnul Yakin Kadispora. berlaga di ajang porprov nanti.

Caranya dengan mengukur kemampuan kita dan kemam-

Jangan Main-main Anggaran

Indonesia Bidik Tiga Kemenangan atas Thailand Jakarta, Bhirawa Tim Indonesia membidik tiga kemenangan atas Thailand dalam penyisihan grup C kualifikasi kejuaraan bulu tangkis beregu Piala Thomas yang digelar di Hyderabad, India.

"Saya melihat peluang Indonesia pada sektor ganda dua poin dan satu poin dari sektor tunggal," kata manajer tim Thomas-Uber Indonesia Rexy Mainaky di India seperti dilansir Tim Humas dan Media Sosial Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dalam situs resminya yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Rexy tidak menyebut pemain-pemain Indonesia yang bertugas memetik kemenangan atas Thailand pada pertandingan yang akan berlangsung pukul 16.30 waktu setempat.

Namun, Thailand diperkirakan akan tetap menurunkan atlet terbaiknya seperti Boonsak Ponsana, Tanongsak Saensomboonsok, Bodin Issara, dan Nipitphon Puangpuapech.

Pada laga pertama tim Thomas grup C, Thailand kalah dari tim Thomas Taiwan 1-4. Satu-satunya kemenangan Thailand didapat dari pasangan Puavaranukroh Dechapol/Keddren Kittinupong yang menaklukkan Hung Ling Chen/Chi Lin Wang.

Sementara, tim Thomas Indonesia mengevaluasi penampilan mereka setelah melibas tim Thomas Maladewa 5-0.

"Kendala di lapangan adalah pergerakan angin yang cukup kencang. Pemain berpengalaman seperti Tommy, Hendra/ Ahsan, dan Angga/Ricky cepat beradaptasi dengan kondisi lapangan dibanding Ihsan dan Anthony," kata Rexy.

Namun, Rexy meminta para pemain untuk tidak menyalahkan angin di lapangan jika mereka tidak meraih kemenangan atas lawan.

"Mereka harus punya cara untuk menyiasati kondisi angin. Mereka harus bermain dengan benar, baik saat menang angin ataupun kalah angin," kata Rexy.Q ant

wawan t/bhirawa

Empat pegulat Jatim kini berlatih di pelatnas untuk persiapan Asean Games.

Pegulat Jatim Gabung Pelatnas Surabaya, Bhirawa Empat pegulat yang juga tercatat sebagai atlet Pusltatda Jatim, kini bergabung dengan Pelatnas untuk persiapan Asean Games. Mereka diharapkan bisa meraih emas untuk Kontingen Indonesia.

Mereka ditarik untuk berlatih di Pelatnas karena meraih prestasi di ajang Pra PON 2015 yang digelar di Malang. Saat itu Jatim berhasil merebut 3 peraih emas dan 1 perak.

"Tiga atlet yang meraih emas pada pra PON lalu, yaitu Sugiyono kelas 54 kg, Hasan Sidiq kelas 59 kg dan Andrik Kurnia kelas 71 kg," ujar pelatih gulat Fathurahman, kemarin (15/2).

Sedangkan untuk satu lagi, atlet gulat putri Cintya Eka

kelas 48 kg. Yang di saat pra PON lalu meraih medali perak.

"Mereka semua sudah lolos seleksi dan telah masuk Pelatnas," lanjutnya.

Kesemua atlet tersebut, merupakan atlet asal Malang.

Pegulat ini, hasil binaan Rahman yang menjalani latihan terpusat di rumahnya. "Rencana awal Maret, mereka semua akan diberkumpul ke Jakarta. Dan kemudian akan menjalani latihan ke luar negeri," terangnya.

Sementara itu, KONI Jawa Timur menargetkan 3 medali emas. Meskipun beberapa atletnya akan menjalani Pelatnas jangka panjang, Rahman memastikan tidak akan mengurangi persiapan PON XIX. Malah dirinya merasa diuntungkan

dengan dipanggilnya atletnya tersebut.

"Justru kita akan diuntungkan jika mereka dilatih Pelatnas. Sehingga mereka bisa menimba ilmu dengan persaingan yang lebih bagus lagi. Jadi tidak ada kerugian, meskipun atlet andalan kita dipanggil ke Jakarta," tuturnya.

Untuk saat ini, keempat atlet tersebut bergabung dengan sembilan atlet lainnya ke Vietnam. Total ada 17 atlet yang tergabung dalam Puslatda, baik di Malang maupun di Surabaya.

Di sana mereka melakukan training camp (TC) dan latih tanding hingga 22 Februari.

"Mereka yang berangkat ke sana merupakan peraih medali," pungkasnya. Q wwn

Banyuwangi, Bhirawa Pengurus Cabang Olahraga (Pengcab) yang ada di bawah naungan Koni Banyuwangi diminta fokus untuk melakukan pembinaan dan peningkatan para atlit Banyuwangi serta tidak bermain-main dengan masalah anggaran. Pernyataan tersebut disampaikan Michael Edy Hariyanto, Ketua Umum Koni Banyuwangi terpilih usai pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar biasa (Musorkablub) Koni Banyuwangi di Hotel Santika, Senin (15/ 02) malam.

Menurut Michael, pada awalnya tidak keinginan dirinya untuk menjadi ketua umum Koni kabupaten Banyuwangi. Akan tetapi setelah beberapa kali sebagian besar pengurus cabor melakukan komunikasi baik melalui Hand phone maupun bertemu secara langsung.

Dan dengan berbagai pertimbangan yang matang, akhirnya pemilik wana wisata Alam Indah Lestari (AIL) tersebut hatinya luluh dan bersedia mengabulkan keinginan para pengurus cabor untuk menjadi nahkoda Koni Banyuwangi hingga tahun 2020 mendatang.

“Setelah memutuskan uuntuk menerima tawaran menjadi ketua Koni, kami menyadari bahwa kepercayaan ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Kami berharap semua pengurus cabor secepatnya menyerahkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pelaksanaan kegiatan olahraga untuk dipelajari rasional atau tidak,”ujar Michael.

Selanjutnya Micahel menyatakan, dalam masa ke-

pemimpinanya berharap agar semua cabor mau mengelola alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikucurkan pemerintah dengan efektif, efisien dan maksimal.

Kemudian terkait dengan kasus hukum yang harus dihadapi oleh pengurus Koni periode sebelumnya, menurut mantan ketua Persewangi tersebut hal tersebut merupakan masalah yang harus dihadapi oleh pengurus sebelumnya dan menyerahkan penuntasan kasus tersebut kepada aparat yang berwenang.

Menyadari dana APBD yang terbatas, Michael menambahkan, sebagai ketua umum siap untuk mencarikan solusinya. “Namun sekali lagi kami mengungatkan komitmen semua pengurus cabor untuk mengoptimalkan dana pembinaan dan peningkatan olahraga agar para atlit Banyuwangi mampu bersaing di tingkat provinsi maupun di level nasional,”tegas Michael.

Bahkan pria yang juga ketua Partai Demokrat Banyuwangi itu, menyatakan kesanggupan untuk merangkul pihak swasta untuk menyisihkan sebagian dana mereka untuk membantu pembiayaan olahraga di kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya untuk melengkapi susunan pengurus Koni kabupaten Banyuwangi masa bakti 2016 – 2020, imbuh Michael bersama dengan tim formatur pihaknya akan menyusunan kepengurusan lengkap. Kemudian secepatnya melakukan rapat kerja untuk menyusun program kerja Koni Banyuwangi. Q mb12

Pelatih Perseka Didiskualifikasi dari Turnamen SSL Makassar, Bhirawa Pelatih Perseka Bosowa, Bahar Muharram, didiskualifikasi dari turnamen sepak bola Sulsel Super League (SSL) U-21 setelah melakukan sejumlah pelanggaran berat yang jauh dari sikap sportifitas.

Ketua Panitia SSL U-21, Sri Syahril di Makassar, Selasa, mengatakan dasar sanksi yang diberikan kepada mantan pemain PSM itu diantaranya pertama, yang bersangkutan tidak menjunjung tinggi nilai nilai sportifitas.

Kedua, ujar dia, yang bersa-

ngkutan telah mengingkari kesepakatan tentang aturan yang telah disepakati pada saat technical meeting yang diikuti seluruh tim peserta.

"Ketiga yang bersangkutan bersikap tidak sopan dengan mngeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada perangkat pertandingan, serta keempat yakni akibat sikap arogansi dan sok jagoan dari Bahar Muharram memicu terjadinya insiden yg menyebabkan dirinya dianiaya oleh oknum suporter Perseka," katanya.

Jelang PON Pengda PBI Jabar Alami Perombakan Bandung, Bhirawa Pengurus Daerah Persatuan Boling Indonesia (PBI) Jawa Barat melakukan perombakan kepengurusan menyusul pengunduran diri ketua umumnya dalam waktu kurang dari setahun menjelang pelaksanaan PON XIX/2016 Jabar.

"Surat pengunduran diri Ketua Pengda PBI periode 2016-2019 diterima oleh Wakil Sekretaris Umum dan Dewan penasehat pada dua pekan lalu, kami langsung merespon dengan melakukan rapat dengan pimpinan Pengda PBI Jabar, ketua pengcab PBI kota/ kabupaten, serta ketua klub," kata Sekretaris Umum Pengprov PBI Jabar 2015-2019, Joedi Herijanto di Bandung, Rabu.

Rapat yang dihadiri oleh tujuh pengurus dari sembilan Pencab PBI di Jawa Barat itu kemudian diubah

puan lawan-lawan kita," tutup Seprianus, pelatih cabor karate koni kabupaten Mojokerto.Q kar

menjadi ajang Musorprovlub yang digelar pada Minggu (14/2).

Hasilnya memutuskan Dewan Penasihat Pengda PBI Jabar Iwien Whintoro menjadi Ketua Pengda PBI Jabar sekaligus menjadi ketua formatus untuk menyusun kepengurusan Pengda PBI Jabar 2016-2019.

Musorprovlub dan memilih Iwien Whintoro menggantikan Engkon Komara yang mengundurkan diri sebagai Ketua Pengprov PBI Jabar 2015-2019.

"Jumlah peserta yang hadir sudah memenuhi kuorom untuk menggelar Musorprovlub dan langkah yang diambil untuk menyelamatkan persiapan PON XIX. Baik sebagai penyelenggara maupun peserta, karena jika tidak ada ketua umum kami akan sulit melakukan persiapan-persiapan," kata Joedi.

Selain pergantian Ketua

Umum, musorprovlub pun mengamanatkan untuk melakukan perubahan dari struktur kepengurusan sebelumnya. Dengan demikian, susunan kepengurusan PBI Jabar 2015-2019 kemungkinan besar akan ada perubahan.

"Nanti, Ketua Umum terpilih akan dibantu oleh tiga orang formatur untuk membentuk kepengurusan baru," katanya.

Sementara itu langkah cepat restrukturisasi kepengurusan Pengda PBI Jabar itu terkait dengan persiapan PON XIX/2016. Rencananya pertandingan cabang olahraga itu akan digelar di lintasan boling Siliwangi Kota Bandung.

Tempat pertandingan itu masih membutuhkan perbaikan di lintasan dan mesin yang digunakan untuk memenuhi standar pertandingan PON XIX/2016 Jabar.Q ant

Dengan sanksi diskualifikasi ini, kata dia, maka pelatih yang bersangkutan secara otomatis tidak lagi diperkenankan untuk mendampingi tim mulai dari babak delapan besar hingga berakhirnya turnamen.

Selain menjatuhkan sanksi kepada Pelatih Perseka, pihak penyelenggara berdasarkan hasil rapat panitia hari ini juga memberikan larangan bagi suporter Perseka tidak diperkenankan masuk atau mendekati lapangan minimal 50 meter.Q ant

nurhadi/bhirawa

Pelaksanaan Musorkablub Koni Banyuwangi di Hotel Santika Banyuwangi.

UTAMA

16

Rabu Pahing, 17 FEBRUARI 2016

Tim Kajian Pengeboran Lapindo Terkendala Anggaran Rp 1,2 M Pemprov, Bhirawa Nasib Tim Kajian Aspek Teknis, Sosial dan Ekonomi Kegiatan Pengeboran PT Lapindo Brantas Inc di Desa Kedungbanteng, Tanggulangin-Sidoarjo semakin tidak jelas. Ini karena tim masih terkendala dana sebesar Rp1,2 miliar yang belum turun hingga sekarang. Sedangkan Dinas ESDM Provinsi Jatim dan Bappeda Provinsi Jatim pun saling lempar terkait anggaran tersebut, karena memang anggaran 2016 telah berjalan.

Pemprov Jatim melalui Dinas ESDM Jatim telah menunjuk Amin Widodo dari Pusat Studi Kebencanaan dan Perubahan Iklim ITS menjadi Ketua Tim Kajian Aspek Teknis, Sosial dan Ekonomi Kegiatan Pengeboran PT Lapindo Brantas Inc di Desa Kedungbanteng, Tanggulangin-

Sidoarjo.

Jangka waktu pelaksanaan kajian adalah 3 bulan ke depan dimulai sejak tanggal 18 Januari 2016. Tapi sayangnya, hingga saat ini yang sudah hampir 1 bulan, tim belum juga bisa bekerja melakukan kajian.

Ini karena SK Gubernur belum turun dan anggaran juga belum ada.

Kepala Dinas E S D M Provinsi

Salah satu aktivitas di pengeboran lumpur Lapindo.

LINTAS PERISTIWA

40.213 Anak di Madiun Jadi Sasaran KIA Madiun, Bhirawa Sebanyak 40.213 anak di Kota Madiun, Jatim, menjadi sasaran program pemerintah dalam penerbitan kartu identitas anak (KIA) sesuai peraturan baru, kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, Midi Hartono Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Madiun mencatat sebanyak 40.213 anak ada di daerah ini terdiri atas 12.646 anak berusia 0-5 tahun dan 27.567 anak berusia 6-17 tahun, katanya, di Madiun.

“Jumlah tersebut bersifat dinamis.

Dimungkinkan masih akan bertambah saat pemberlakukan aturan tersebut nantinya,” katanya, Selasa (16/2).

Menurut dia, pemberlakuan KIA telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 tahun 2016. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap anak wajib memiliki kartu identitas anak.

Permendagri Nomor 2 tahun 2016 menyebutkan, nantinya terdapat dua jenis KIA. Yakni KIA untuk anak yang berusia nol sampai dengan lima tahun dan KIA untuk anak yang berusia lima sampai dengan 17 tahun.

“KIA itu seperti KTP elektronik. Sesuai instruksi dari pusat, pencetakan kartu tersebut dilakukan serentak mulai tahun 2017 mendatang,” kata dia.

Ia menjelaskan, program KIA sebenarnya bukan program baru, sebab telah diujicobakan di 50 kabupaten/kota di Indonesia. Baru kemudian tahun 2016 program ini diberlakukan menyeluruh secara nasional.

Meski telah diberlakukan, pihaknya mengaku belum mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program tersebut pada APBD 2016. Selain itu, blangko, sarana, dan prasarana KIA dari pemerintah pusat juga belum turun ke daerah.

Midi menambahkan, pihaknya mengaku siap apabila program KIA tersebut dilaksanakan. Sesuai aturan, nantinya KIA memiliki masa berlaku lima tahun sekali. Jika sudah habis, maka wajib diperbarui lagi. Q dar,ant

Jatim Dewi J Putriatni ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (16/2) mengenai nasib tim kajian pengeboran Lapindo tersebut terkesan melempar ‘tanggung jawab’ kepada Bappeda Provinsi Jatim. “Saya tidak tahu (tim kajian pengeboran Lapindo, red), silakan tanya ke Bappeda. Anggaran juga dari Bappeda Provinsi. Silahkan tanya ke Bappeda,” tuturnya.

Ketika ditanya kembali mengapa SK Gubernur tentang Tim Kajian Pengeboran juga belum diterbitkan?. “Saya juga tidak tahu. Silahkan tanya ke Bappeda,” ujarnya kembali.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Jatim Fattah Jasin ketika dikonfirmasi terpisah membantah kalau pihaknya telah mengambil alih tanggung jawab keberadaan tim kajian pengeboran Lapindo sekaligus mengenai anggarannya.

“Memang ada usulan anggaran untuk kebutuhan tim kajian tersebut kepada Bappeda sebesar Rp1,2 miliar.

Tapi

kami masih mengkajinya bersama tim Bappeda. Jadi, belum pasti juga kalau tim itu anggarannya dari Bappeda.

Kami darimana uang sebesar itu, apalagi ini kan anggaran tahun 2016 sudah berjalan dan tidak bisa dianggarkan ujug-ujug seperti itu,” tegasnya.

Fattah juga menjelaskan, bahwa keputusan mengenai keberadaan dan penganggaran tim itu ada di tangan Gubernur Jatim Soekarwo. “Nanti tunggu keputusan Pak Gubernur seperti apa. Itu karena persoalan sangat teknis dan mungkin bisa jadi tidak di Bappeda. Saat ini masih dirapatkan terus,” tuturnya.

Perlu diketahui, Ketua Tim Kajian Aspek Teknis, Sosial dan Ekonomi Kegiatan Pengeboran PT Lapindo Brantas Inc, Amin Widodo mengaku tidak bisa bekerja, karena anggaran belum ada dan SK Gubernur juga belum turun.

“Mana saya tahu kenapanya. Ya tanyakan langsung ke Pak Gubernur.

Bagaimana mau bekerja kalau kami belum mendapat SK dari Gubernur,” kata ýAmin Widodo kepada war-

tawan di sela-sela acara Focus Group Discussion (FGD) membahas pengeboran Lapindo di kantor Bappeda Provinsi Jatim beberapa waktu lalu.

Amin menegaskan, SK dari gubernur adalah dasar hukum adanya perintah dari pemprov Jatim untuk melakukan kajian terkait rencana pengeboran oleh PT Lapindo Brantas Inc. Namun, kata dia, hingga saat ini gubernur belum menurunkan SK kepada tim. “Kami nggak tau kenapa gubernur belum menurunkan SK. Yang jelasý kami belum ngapa-ngapain sebelum ada SK itu. Anggaran juga belum ada,” jelasnya.

Menurut dia, tim tersebut terdiri sekitar 50 orang yang juga di antaranya mahasiswa. Mereka bertugas melakukan empat aktivitas. Yakni, survei permukaan apakah ada subsidence, survei bawah permukaan untuk melihat retakan, dampak sosial masyarakat dan analisa risiko. ý”Jadi, sampai saat ini kami masih menunggu SK. Selain itu, anggaran untuk melakukan pengkajian juga belum ada,” pungkas Ketua Pusat Studi Kebencanaan dan Perubahan Iklim ITS ini. Q iib

Kurangi Defisit, Jatim Fokus Tanam Kedelai Surabaya, Bhirawa Pemprov Jatim fokus menanam kedelai dengan kualitas bagus untuk mengurangi defisit, sekaligus memproduksi untuk bahan baku tempe, tahu, dan lainnya.

“Dibandingkan ketersedian kebutuhan pangan Jatim pada 2015, hanya kedelai yang mengalami defisit, yakni sebesar 46,9 ribu ton,” ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di sela Rapat Pleno Dewan Ketahanan Pangan Jatim di Surabaya, Selasa (16/2).

Kendati mengalami defisit, kata dia, untuk kedelai tetap memberikan kontribusi 38 persen terhadap kebutuhan nasional. “Dengan kondisi seperti itu maka harus ada komitmen kepala daerah untuk men-

ingkatkan produktifitas kedelai,” ucap Gus Ipul sapaan akrabnya.

Menurut dia, ada berbagai permasalahan yang menyebabkan komoditas pangan produktifitas belum maksimal, di antaranya konversi lahan kepemilikan lahan yang sempit dan masih menggunakan alat teknologi tradisional.

Kemudian, lanjut dia, sulitnya petani mendapatkan pinjaman, lemahnya sistem produksi dan distribusi benih, tingginya kerusakan jaringan irigasi, tingginya biaya produksi dan transportasi dan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia juga menjadi persoalan.

“Harus ada komitmen agar pembangunan kawasan pemukiman tidak dilakukan di lahan pertanian

karena menyebabkan lahan tanam semakin menyusut. Ke depan, diharapkan keperluan industri, pabrik dan perumahan bisa dicarikan ke daerah ynag bukan area pertanian,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, orang nomor dua di Pemprov Jatim itu juga menjelaskan, ketersedian kebutuhan pangan di Jatim pada 2015 cukup bagus, yang mana dua komoditi pangan utama mengalami surplus yakni padi surplus 4,94 juta ton, serta jagung surplus sebesar 3,4 juta ton.

“Kontribusi komoditas pangan Jatim sangat strategis terhadap nasional dan harus ada peningkatan pada dari tahun ke tahun,” kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut. Q iib,ant

Pelaksanaan UNBK di Batu Terkendala Token Batu,Bhirawa Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) gagal dilaksanakan di beberapa sekolah di Kota Batu. Hal ini dikarenakan Panitia Ujian di Sekolah tersebut belum menerima pengiriman token dari pusat.

Dari tiga sesi ujian yang dilaksanakan, hanya satu sesi yang terakhir saja yang bisa dilaksanakan tanpa kendala. “Di beberapa sekolah di Kota Batu ini sempat mengalami pembatalan, termasuk di sekolah kita, lantaran ada permasalahan pengiriman token,” ujar Sekretaris Panitia Unas di SMKN 3 Batu, Mareta Inova Parsiana, Selasa (16/2).

Permasalahan ini tidak hanya membuat panitia kelabakan, namun berdampak pada peserta unas yang kehilangan mood untuk mengerjakan soal karena kelelahan menunggu terkirimnya token.

Token merupakan password untuk membuka soal online. Karena itu jika token tidak diterima panitia Unas di sekolah, maka dipastikan para peserta tidak bisa membuka soal yang ada.

“Mungkin karena pengiriman token dilakukan di seluruh Indonesia, sehingga ada permasalahan, ”tambah Mareta. Diketahui, di SMKN 3 Batu terdapat 105 peserta yang dibagi dalam 3 sesi ujian. Setiap sesi ujian

terdapat 35 peserta ujian, jumlah ini disesuaikan dengan ketersediaan perangkat komputer yang ada.

Selain terkendala permasalahan tidak terkirimnya token, permasalahan lain yang terjadi adalah padamnya aliran listrik. Di tengah-tengah peserta melaksanakan ujian, mendadak lampu listrik padam.

Pihak sekolah sebenarnya sudah mengantisipasinya dengan menyediakan genset, sehingga listrik tidak padam dalam waktu yang lama. Na-

mun hal ini tetap menjadi masalah, karena begitu aliran listrik padam, para siswa harus melakukan beberapa langkah awal, sebelum akhirnya bisa mengerjakan soal ujian lagi.

“Beberapa permasalahan ini pasti membuat anak-anak galau,” ujar Mareta. Ia pun berharap kepada semua pihak terkait untuk ikut mendukung pelaksanaan Unas sehingga saat pelaksanaan Unas yang sesungguhnya, permasalahan ini tidak terjadi. Q nas

Sudiono Fauzan

DPRD Tolak Pembangunan Jalan Tembus Pasuruan-Batu Pasuruan, Bhirawa Bupati Pasuruan sudah menyetujuhi pembangunan jalan tembus Pasuruan ke Kota Batu, namun proyek jalan sepanjang 33 Km itu ternyata ditolak oleh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan menyampaikan penolakan atas jalan tembus itu di dasarkan pada pengembangan wilayah. Apalagi, sebagian pembangunan jalan tersebut dibebankan kepada Pemkab Pasuruan. Sehingga, pembangunan jalan tembus hanya menguntungkan Kota Batu sebagai Kota Wisata.

“Saya tetap menolaknya. Karena mulai pembebasan dan pembangunannya memakai uang APBD. Jalan tembus itu akan menguntungkan daerah lainnya serta gimana pertanggungjawaban kami kepada rakyat. Soalnya ini uang rakyat,” ujar Sudiono Fauzan, Selasa (16/2) sore. Tak hanya itu, jalan tersebut dianggap hanya menguntungkan salah satu pihak serta semakin memperparah disparitas pembangunan di Jatim.

Sedangkan, Kabupaten Pasuruan yang baru menata akan semakin tertinggal.

“Tetap menolak kebijakan Gubernur karena tak bijak dan komprehensif. Jika jalan tembus itu jadi dibangun, apa tidak menambah disparitas antar wilayah di Jatim. Daerah yang kaya dibuat semakin sejahtera, terus yang tertinggal makin tertinggal pula. Seharusnya sebuah kebijakan harus membawa kemaslahatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi buat seluruh wilayah Jatim,” terangnya. Q hil

Para siswa SMA/SMK di Batu saat mengikuti try out Unas yang masih menggunakan kertas.

DBD Merebak di Desa Pendem Batu

Warga Takut Kuras Bak Air Karena Kekurangan Air Bersih Korban Deman Berdarah Dengue (DBD) terus berjatuhan, kali ini seorang warga Dusun Krajan, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo Kota Batu meninggal dunia akibat penyakit yang disebakan oleh nyamuk aedes aegypti itu.

Proses pengasapan (fogging) yang dilakukan di Dusun Krajan, Desa Pendem Kota Batu oleh tim P2DBD Beji, Selasa (16/2).

Untuk memberantas penyebaran nyamuk aedes aegypti, Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (P2DBD) melakukan pengasapan (fogging) di dusun tersebut.

Beberapa warga dusun yang ditemui wartawan Bhirawa mengaku takut dan khawatir melakukan pengurasan bak air untuk memberantas jentik dan sarang nyamuk. Tentu saja ketakutan warga ini menimbulkan tanda tanya besar. Setelah ditelusuri, ternyata warga Dusun Krajan khawatir mengalami kekurangan air bersih. Dikata-

kan salah satu warga RT:06, RW:02 Dusun Krajan, Dedi, di dusunnya sering mengalami kekurangan air bersih.

Diketahui, hampir 75 persen dari warga Dusun Pelanggan menggunakan air PDAM untuk keperluan sehari-hari. Namun seringkali suplay air dari perusahaan milik daerah tersebut mengalami kemacetan. “Jadi, ketika warga harus menguras bak air, mereka mengalami kekhawatiran jika suplay air bersih macet.

Akibatnya, mereka jadi tak memiliki simpanan atau cadangan air bersih,”ujar Dedi saat ditemui

di rumahnya, Selasa(16/2).

Kemacetan suplay air tersebut seringkali terjadi pada sore hari. Bahkan di beberapa rumah warga Dusun Krajan sering terjadi kemacetan air PDAM hingga beberapa hari. Meskipun Dusun Krajan Desa Pendem merupakan wilayah Kota Batu, namun hingga saat ini mereka masih menjadi pelanggan PDAM Kabupaten Malang.

Sebenarnya, jaringan PDAM Kota Batu sudah mulai memasuki kampong mereka. Namun mereka mengaku enggan untuk menjadi pelanggan PDAM Kota Batu akibat biaya pemasangan pipa yang sangat mahal. “Untuk pemasangan pipa kita dikenakan biaya sebesar Rp 40.000 per meter dihitung dari pipa induk.

Jadi warga yang rumahnya jauh

dari pipa induk meralih enjadi enggan untuk menjadi pelanggan PDAM Kota Batu,”jelas Dedi.

Diduga hal inilah yang menjadikan banyak jentik dan nyamuk DBD di Dusun Krajan. Dan karena itu pula Dinas Kesehatan Kota Batu melalui tim P2DBD Puskesmas Beji melakukan pengasapan di Dusun Krajan, Desa Pendem.

Kordinator P2DBD Puskesmas Beji, Roni Pilu Handoko mengatakan, dalam pelaksanaan fogging kemarin disiapkan 3 unit alat fogging dengan 3 petugas penyemprot. Dan mereka bekerja dalam waktu yang sama pada 3 lokasi yang berbeda dimulai pada pukul 08.00 pagi. “Namun karena padatnya rumah penduduk di sini, ditulis pada sore hari proses pengasapan di Dusun Krajan belum selesai,”ujar Roni. Q nas