Binder17des2015

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Saya beberapa kali masih melihat belum adanya perencanaan yang baik dari SKPD dalam menyusun program 2016,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 8

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wali Kota Batu Eddy Rumpoko

Kamis Kliwon, 17 DESEMBER 2015

http://www.harianbhirawa.co.id

17 DESEMBER 2015

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

09.00 Workshop Membaca dan Memahami APBD 2016 di Ruang Jayabaya Kantor Gubernur

 Wagub H Saifullah Yusuf 09.00 Seminar Keuangan Inklusif di Pendapa Mojokerto 13.00 Haul KH Atqon di Desa Mayong Kecamatan Karangbinangun Lamongan 19.00 Menghadiri HUT Konjen Kato di Hotel Bumi

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

06.00 Puncak Peringatan HKSN Jatim di Kantor Dinsos Jatim Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

2016, Setiap SKPD Harus Punya Satu Inovasi Pelayanan Publik Jakarta, Bhirawa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemprov Jatim harus mempunyai inovasi di bidang pelayanan publik.

Demikian disampaikan Sekdaprov Jatim Dr Akhmad Sukardi MM seusai Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (16/12).

Menurutnya, inovasi harus dilakukan demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kunci negara bisa dikatakan maju dan sejahtera adalah apabila pelayanan publiknya bagus dan bisa dirasakan semua masyarakat.

Seiring kinerja yang bagus pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur, Onbudsman memberikan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik. “Jawa Timur memperoleh predikat

Rekapitulasi Tuntas, Risma Menang dan Golput Hampir 50% Surabaya, Bhirawa Rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara Pilkada (Pemilukada) Surabaya 2015 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat telah usai.

Setelah rekapitulasi suara, tiga hari kemudian bisa ditetapkan sebagai hasil resmi. Rekapitulasi ini diikuti lima Komisioner KPU, Anggota Panwaslu, PPK, Panwascam, Forpimda dan saksi kedua pasangan calon baik Rasiyo-Lucy maupun Risma-Whisnu.

Hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada di KPU Kota Surabaya, Rabu (16/12) kemarin sejak pukul 10.45 sampai 17.55 tercatat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2.034.307. Jumlah pemilih ditambah DPTb 1 dan DPTb 2 yakni 2.049.023.

Rincian perolehan suara pasangan calon nomor

urut satu 141.324 dengan persentase 13,66 persen.

Sedangkan, pasangan calon nomor urut dua yakni 893.087 dengan persentase 86,34 persen.

Sedangkan, jumlah suara sah 1.034.411 dengan jumlah pemilih 1.052.041 dengan persentase 50,48

Panwas: Semua Aduan Pelanggaran Tak Cukup Bukti

Termasuk Dugaan Bantuan Dana Kampanye Fiktif

Surabaya, Bhirawa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Surabaya terus mendalami dugaan bantuan dana kampanye fiktif kepada pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana. Dana kampanye tersebut disumbang oleh dua orang berprofesi sopir dan masingmasing menyumbang sebesar Rp

 ke halaman 11

 ke halaman 11

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara Pilkada (Pemilukada) Surabaya 2015 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Rabu (16/12). Rekapitulasi ini diikuti lima Komisioner KPU, Anggota Panwaslu, PPK, Panwascam, Forpimda dan saksi kedua pasangan calon yakni Rasiyo-Lucy maupun Risma-Whisnu.

Sekdaprov Jatim Dr Akhmad Sukardi MM menerima Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (16/12).

2016, Rute Penerbangan Perintis Sumenep-Jember Dihapus Sumenep, Bhirawa Rute penerbangan perintis yang melewati Bandara Trunojoyo Sumenep yang pada tahun ini melayani Sumenep-Surabaya dan Sumenep-Jember, pada 2016 bakal dievaluasi rute pelayanannya.

Bandara Trunojoyo nantinya hanya mengoperasikan rute Sumenep-Surabaya, sedangkan rute Sumenep-Jember akan ditiadakan.

“Sesuai hasil evaluasi internal terhadap penumpang di rute Sumenep-Jember itu memang sangat minim, bahkan sering terjadi tidak ada penumpang. Meski pun ada penumpang tetapi di bawah 20 persen dari kapasitas pesawat,” kata Kepala Unit Penyelenggara Bandara Kelas III Trunojoyo Sumenep Wahyu Siswoyo, Rabu (16/12).

Musim Hujan, Ratusan Hektare Lahan Pertanian Tulungagung Terancam Banjir Tulungagung, Bhirawa Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung mulai mengantisipasi banjir bandang yang berpotensi melanda 500 hektare lebih lahan pertanian di daerah tersebut sebagai dampak hujan.

“Ada sekitar 505 hektare sawah di lima kecamatan yang berpotensi terendam banjir,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung Suprapti, Rabu (16/12).

Ia memastikan, upaya mencegah atau meminimalkan dampak banjir

Pakde Karwo Paparkan Strategi Jatim Wujudkan Kedaulatan Pangan Pemprov, Bhirawa Kedaulatan pangan akan terwujud jika telah memenuhi enam syarat yakni, daulat lahan, daulat benih, daulat pupuk, daulat teknologi tepat guna, daulat irigasi, serta daulat pembiayaan melalui Bank UMKM/ Bank Tani. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka pada 2019 Indeks Pertanaman (IP) akan mencapai 2,86, dan produksi sebesar 14,5 juta ton gabah kering giling atau 9,425 juta beras. Itu artinya, Jatim bisa surplus 5,825 juta ton beras.

“Untuk merealisasi angka itu, Pemprov Jatim telah melakukan

 ke halaman 11

Raih Adiwiyata Nasional SEJAK SMPN I Situbondo dipimpin Tatik Krisnawati, satu per satu prestasi membanggakan berhasil digenggam dengan sukses.

Mulai prestasi akademik maupun non akademik, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional berhasil disabet.

Yang terbaru, SMP terfavorit di Kota Santri ini mampu meraih penghargaan Adiwiyata Na-

 ke halaman 11

Dra Tatik Krisnawati MPd

Sentil..  Isu Barter Proyek Kembali Terpa DPRD  Sudah menjadi rahasia umum  FMPM Minta Kejagung Tangkap Setya Novanto  Aktor cilik ditangkap, aktor besar melenggang  Perhitungan Suara di KPU Sidoarjo Dihujani Protes  Ohhh politik

telah dilakukan Dinas Pertanian bekerjasama dengan instansi terkait. Salah satunya yakni dengan melakukan normalisasi saluran irigasi pertanian di areal-areal persawahan yang selama ini menjadi langganan banjir.

“Kami juga memberikan bantuan

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat memberikan paparan terkait Kedaulatan Pangan di Jatim di Kantor Kemenlu di Jakarta, Rabu (16/12).

 ke halaman 11

kepada para petani yang lahan pertanian mengalami puso, misalnya, dengan memberi bantuan benih, pupuk dan sebagainya,” ujarnya.

Selain itu, upaya tanggap darurat

 ke halaman 11

Perusahaan Korsel Investasi Rp 4 Triliun di Jombang Jombang, Bhirawa Kabupaten Jombang dipastikan bakal mendapatkan tambahan investasi sebesar Rp 4 triliun dari pengusaha asal Korea Selatan. Kepastian tambahan investasi ini bakal dikucurkan mulai 2016 ini dengan syarat Kota Santri ini siap menyediakan bahan baku berupa kayu sebanyak 1.500 ton.

Bupati Nyono Suharli mengatakan tambahan investasi di Jombang sebesar Rp 4 triliun akan segera direalisasikan. ”Pembangunan pabriknya Insyaallah dimulai pada 2016 ini, lokasinya sama di Utara Brantas,”ujarnya didampingi Wakil Bupati Hj Mundjidah Wahab dan Kepala Bappeda Ihsan Gunajati saat bertemu awak media, Rabu (16/12) kemarin.

Bupati Nyono menambahkan pihaknya bersama Ketua DPRD Jombang pada 6 Desember lalu berkunjung ke Korsel dan

 ke halaman 11

Hj Chairani Yuliati Akhmad Sukardi Dikukuhkan Jadi Ketua GOPTKI Provinsi Jatim

Ingin Membangun Karakter, Revolusi Mental Pendidikan Harus Dilakukan Sejak Dini Ny Hj Chairani Yuliati Akhmad Sukardi SSos disahkan sebagai Ketua DPD Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) Provinsi Jatim masa bakti 2015 – 2020.

Gegeh, Surabaya Pengesahan tersebut merupakan rangkaian acara Konferda X GOPTKI di ruang rapat Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan No 110 Surabaya, Rabu (16/12).

Konferda X yang dilaksanakan lima tahun sekali ini merupakan salah satu agenda yang diamanatkan dalam AD/ART GOPTKI. Tujuannya selain menyampaikan hasil kongres, mengevaluasi pelaksanaan program kerja yang lalu sebagai pertanggungjawaban Pengurus DPD GOPTKI Provinsi Jawa Timur masa bakti 2010 – 2015, serta menyusun program kerja lima tahun ke depan.

Konferda X GOPTKI Provinsi

Jatim mengambil tema Optimalisasi Peran GOPTKI dalam Pendidikan Anak Usia Dini. Menurut istri Sekda tema ini sebagai penyemangat GOPTKI untuk terus berupaya memajukan GOPTKI, serta menjaga citranya sebagai organisasi yang berperan memajukan pendidikan anak usia dini di Jatim.

Dikatakannya DPD GOPTKI Provinsi Jatim terus menjalin kerjasama yang baik dengan Dinas Pendidikan dan IGTKI yang tergabung dalam tiga komponen. “Melalui kerjasama ini kita akan terus berusaha meningkat-

 ke halaman 11

Pimpinan rapat pleno II menyerahkan BAP hasil pleno II kepada Ketua GOPTKI periode 2015-2020 Ny Hj Chairani Yuliati Akhmad Sukardi SSos (kiri) dalam acara Konferda X GOPTKI di ruang rapat Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim, Rabu (16/12).

SURABAYA

2

Kamis Kliwon 17 DESEMBER 2015

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Dicemari Daun Eceng Gondok Kondisi Kalimas Joyoboyo Surabaya terlihat sangat kotor dan mulai dicemari daun eceng gondok serta sampah rumah tangga.

Diharapkan Dinas terkait segera membersihkan mengingat saat ini lagi memasuki musim penghujan sehingga dikhawatirkan akan terjadi banjir,Rabu (16/12).

trie diana/bhirawa

BPBD Siapkan 25 Ribu Paket Sembako untuk Terdampak Bromo Pemprov, Bhirawa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim terus melakukan persiapan jika sewaktu-waktu Gunung Bromo terjadi letusan dahsyat. Salah satunya dengan menyiapkan perlengkapan sembilan bahan pokok (sembako) untuk warga Gunung Bromo sebagai salah satu bentuk dukungan logistik kepada masyarakat terdampak.

“Sembako sudah kami siapkan 25 ribu paket untuk warga di sekitar Bromo. Selain itu kami juga menyediakan 400 paket lauk pauk dan makanan sebagai penambah gizi 400 paket bagi warga,” kata Kepala BPBD Provinsi

Jatim, Sudarmawan ketika dikonfirmasi, Rabu (16/12).

Selain makanan, kata pejabat yang kini menjadi Pj Bupati Sumenep ini, BPBD Jatim telah menyiapkan 25.000 masker untuk warga di sekitar gunung setinggi

PANGGUNG BIROKRASI

wwn/bhirawa

Sebanyak 100 pemuda dari berbagai elemen OKP mengikuti acara pengembangan kemitraan yang digelar Dispora Jatim.

Tingkatkan Produktivitas, Dispora Kembangkan Kemitraan Pemuda Surabaya, Bhirawa Menjalin kemitraan dan melakukan kerjasama menjadi salah satu penting untuk meningkatkan produktivitas, baik saat akan melakukan bisnis maupun menjalankan sebuah pekerjaan.

Melihat pentingnya kemitraan itulah Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim menggelar acara “Pengembangan Kemitraan Bagi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Jatim.

Kegiatan yang digelar 10-13 Desember di Taman Candra Wilwatikta Pandaan Pasuruan diikuti oleh 100 pemuda dari beberapa elemen organisasi kepemudaan. Pihak Dispora juga menghadirkan nara sumber yang sudah memiliki kompetensi dibidangnya.

Menurut Kepala Dispora, Drs Supratomo, MSi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Organisasi Pemuda, Drs Dudi Harjantoro, MM menjelaskan kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor kelompok masyarakat untuk bekerjasama.

Untuk membangun kemitraan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu persamaan perhatian, saling percaya dan saling menghormati, harus saling menyadari pentingnya kemitraan, harus ada kesepakatan Q wwn misi, visi tujuan dan nilai yang sama.Q

3.829 meter di atas permukaan air laut tersebut.

“Masker yang ada sekarang sudah siap dan sebanyak 25.000 segera dibagikan. Bahkan bisa bertambah kalau kondisinya semakin mengkhawatirkan,” ucapnya.

Tidak itu saja, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah yang wilayahnya berada di sekitar Gunung Bromo, yakni Pasuruan, Probolinggo, Malang dan Lumajang. “Rapat koordinasi sudah dilakukan dan terus digelar se-

suai perkembangan. Yang pasti semua sudah siap mengantisipasi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf mengaku terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Bromo dan meminta semua aparat siaga mengantisipasi segala kemungkinan terburuk.

“Sesuai data PVMBG, BNPB, BPBD dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, aktivitas Gunung Bromo tinggi.

Pemprov terus memantaunya,” kata Gus ipul, sapaan akrabnya.

Pemerintah, lanjut dia, sudah menyiapkan jalur evakuasi dan sudah siap mengantisipasi jika nantinya erupsi Gunung Bromo mencapai puncaknya.

“Kita semua berharap tidak sampai terjadi hal-hak terburuk.

Namun yang pasti semua sudah siap, termasuk jalur evakuasi, pengungsian dan semuanya,” kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.

Jika sesuai rencana, dirinya juga akan datang ke Gunung Bromo memantau langsung kondisi terkini. “Nanti akan kita

Disperindag Siapkan Rp 3,8 Miliar untuk Operasi Pasar Siswa Bisa Ikut UNBK di Testing Center Pemprov, Bhirawa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur menyiapkan anggaran sebesar Rp3,8 miliar untuk pelaksanaan operasi pasar dengan tujuan stabilisasi harga komoditas pangan disaat menjelang Natal dan Tahun Baru 2016.

Kepala Disperindag Jatim, M Ardi Prasetiawan di Surabaya, Rabu mengatakan kegiatan operasi pasar sudah dilaksanakan sejak Selasa (14/12) hingga Kamis (24/12) di 73 titik yang tersebar di 38 kabupaten dan kota di seluruh Jatim.

“Sepanjang tahun 2015 anggaran untuk kegiatan operasi pasar ditetapkan Rp7 miliar.

Nah pada Lebaran lalu terpakai sekitar Rp3,2 miliar, dengan demikian untuk operasi pasar kali ini anggaran yang disiapkan

Rp3,8 miliar. Tapi kalau kurang, Pemprov Jatim siap menyediakan,” ucap Ardi ketika dikonfirmasi.

Ia mengatakan, pelaksanaan operasi pasar menjelang Natal dan Tahun Baru dilakukan dengan tujuan pengendalian dan stabilisasi harga bahan pokok, sekaligus memastikan stok bahan pokok di wilayah Jatim aman.

“Karena biasanya, yang membuat harga melonjak karena faktor psikologis pasar, di mana permintaan terhadap bahan pokok melonjak, padahal sebenarnya stok aman,” tuturnya.

Ia menjelaskan, di tiap kota dan kabupaten akan terdapat dua titik lokasi pelaksanaan operasi pasar Pemprov Jatim, dan mayoritas merupakan pasar besar di daerah tersebut.

Kecuali di Surabaya, terdapat di empat pasar dan ditambah pen-

jualan secara berpindah di kawasan padat penduduk.

“Pelaksanaannya melibatkan Koperasi Puspo Agro Jatim yang bekerja sama dengan Bulog Divre Jatim, BUMD PT Jatim Nusa Usaha, PT Kebon Agung dan PT Bogasari,” ujarnya.

Dalam kegiatan itu, ada empat komoditas yang dijual, yakni beras premium, gula pasir, minyak goreng dan tepung terigu, dengan harga yang dipatok setara dengan di tingkat distributor pertama (D1) dengan memberikan subsidi ongkos angkut.

“Karena kami ingin memangkas jalur distribusi ke konsumen, seperti beras dijual Rp9.250 per kg dari harga normal di pasar yang dikisaran Rp10.400per kg, gula pasir kemasan curah dijual Rp10.750 per kg dari harga normal Rp11.420 Q iib.inf per kg,” ujarnya.Q

Evaluasi Kinerja Pemkot, Tim Kemendagri Kunjungi Surabaya Pemkot, Bhirawa Tim Common Sense Kementerian Dalam Negeri Rabu (16/12) kemarin mengunjungi Pemerintah Kota Surabaya. Kunjungan tim ini dalam rangka hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemda (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Surabaya Tahun 2014.

Rombongan yang terdiri dari tujuh orang tersebut diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, Yayuk Eko Agustin Wahyuni Surabaya di ruang sidang Wali Kota.

Menurut Yayuk Eko Agustin, dalam penyambutan yang dilgelar kali ini menghadirkan seluruh Kepala SKPD dan camat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Yayuk juga memaparkan aktivitas penyelenggaraan pemerintah kota Surabaya dari berbagai bidang. Seperti kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, pendidikan,

kesehatan, pekerjaan umum.

Di bidang pendidikan Yayuk menjelaskan bahwa prosentase Anggaran Pendidikan pada tahun 2015 sebesar 28,87% dari total APBD sebesar Rp7,8 triliun. ‘’Bahkan demi keterbukaan informasi publik, seleksi kepala sekolah dilaksanakan secara online. Peserta didik pun dapat melakukan try out online yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya,’’ jelasnya.

Sedangkan terkait bidang kesehatan Prosentase Anggaran Kesehatan pada tahun 2015 sebesar 13,77% dari total APBD sebesar Rp7,9 triliun. Menurutnya, tahun 2015 sebanyak 291.686 warga mendapat jaminan kesehatan melalui APBD kota Surabaya. ‘’Terintegrasi di seluruh Puskemas dan RS Pemerintah Kota Surabaya. Dengan aplikasi eHealt dapat mempermudah akses medical record pasien,’’ tambahnya.Q dre

Tahun Depan Jatim Disarankan Perkuat Sektor Pertanian Surabaya, Bhirawa Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan meningkatkan kinerja sektor pertanian guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Jatim dinilai merupakan provinsi penyumbang kebutuhan padi terbesar dibanding-

lihat bagaimana persiapannya jika sewaktu-waktu Bromo meletus. Mungkin Jumat besok saya akan ke Bromo,” katanya.

Berdasarkan data dari BNPB, masyarakat di sekitar Gunung Bromo dan wisatawan dilarang memasuki kawasan dalam radius 2,5 kilometer dari kawah aktif Gunung Bromo. Selain itu, warga diharapkan tenang dan tidak terpancing isu-isu tentang erupsi Gunung Bromo, sekaligus tetap menjaga kewaspadaan terhadap kejadian erupsi yang Q iib menerus serta lebih besar.Q

kan daerah lain di Indonesia.

"Ibaratnya Jawa Timur ini memberikan makan untuk provinsi lainnya di Indonesia. Cuma sekarang bagaimana kita mendorong di sektor pertanian ini agar lebih kuat lagi," kata Pengamat ekonomi Universi-

tas Airlangga Surabaya Drs Ec Soebagjo, Rabu (16/12).

Ia menambahkan salah satu persoalan yang dihadapi di bidang pertanian adalah, sumber daya manusia anak-anak di desa yang lebih memilih bekerja di perkotaan. Pasalnya,

tingkat pendidikan di Jatim rata-rata 9 tahun. Artinya minimal mereka lepas dari SMP. "Dampaknya anak desa tidak mau di sektor pertanian, tidak mau berlepotan dengan lumpur, dan memilih pergi ke kota," tandasnya.

Dari data Bank Indonesia yang disampaikan beberapa waktu yang lalu menjelaskan kinerja sektor pertanian menunjukkan adanya penurunan karena nilai Saldo Bersih Tertimbang (STB) mencapai negatif yaitu seQ inf besar -2,10 persen.Q

Pemkot, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya berupaya keras agar seluruh siswa SMP maupun SMA/SMK dapat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Tidak hanya siswa di sekolah yang sudah memiliki sarana lengkap. Melainkan juga siswa yang sekolahnya tidak bisa menggelar UNBK. Untuk mengakomodir siswa yang tidak mengikuti UNBK di sekolah, Dindik menyiapkan IT testing center. Kepala Dindik Surabaya Ikhsan menjelaskan, ITtesting center diperuntukkan bagi siswa yang sekolahnya belum mampu menyelenggarakan UNBK secara mandiri.

“Kalau sekolah belum bisa mengadakan sendiri, nanti siswanya tetap bisa ikut UNBK di IT testing center. Sehingga semua bisa ikut UNBK,” ujar Ikhsan, Rabu (16/12).

Pihaknya mengaku antusias menggelar UNBK karena lebih efisien dan berkualitas. “Soal langsung dikirim dari pusat melalui server,” kata Alumnus Unair tersebut.

Sementara ini, ada 373 sekolah lolos verifikasi tahap awal untuk pelaksanaan UNBK. Jumlah tersebut terdiri atas 169 SMP, 116 SMA, dan 88 SMK. Padahal, dari total jumlah tersebut masih ada 619 sekolah yang belum siap menyelenggarakan UNBK mandiri.

Dengan begitu, Ikhsan mengharapkan siswa di sekolah tersebut masih bisa mengikuti UNBK di IT testing center.

Namun, IT testing center, terang Ikhsan, merupakan langkah keempat yang disiapkan Dindik Surabaya untuk mendorong siswa ikut UNBK. Sebelumnya, apabila sekolah tidak mampu menggelar secara mandiri, sekolah bisa menggabung ke sekolah lain dalam satu yayasan.

“Bisa SMP gabung ke SMA dalam satu yayasan” kata Mantan Bapemas dan KB Surabaya tersebut.

Apabila tetap tidak memungkinkan, sekolah yang belum mampu mandiri dapat menggabung di sekolah terdekat atau satu sub saryon. Meski tidak dalam satu yayasan.

“Saat ini, semua sub rayon sudah merata ada sekolah yang mampu melaksanakan mandiri,” ujar Ikhsan.

Dalam penyelenggaraannya, dapat dibagi berdasarkan korodinasi sekolah. Misalnya, sesi pertama diperuntukkan untuk siswa di sekolah asal. Lalu, sesi kedua digunakan untuk siswa dari sekolah penggabung. “Secara teknisnya nanti dapat dikoorninasikan antar wilayah sendiri,” papar laki-laki 46 tahun tersebut.

Barulah, kalau tiga langkah belum juga mencukupi, siswa masih tetap dapat ikut UNBK di IT testing center.

Lokasi IT testing center nantinya akan disebar di lima wilayah Surabaya. Yakni, Surabaya Utara, Tengah, Barat, Timur, dan Selatan. Dengan begitu transportasi siswa lebih mudah dari sekolah asal.

Dia melanjutkan IT testing center sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016.

Total anggaran yang dibutuhkan Rp 6 miliar. Perinciannya, Rp 4 miliar untuk UNBK SMP dan Rp 1,6 miliar untuk UNBK SMA/SMK. Anggaran itu digunakan untuk sewa 485 unit komputer, pelatihan proctor, sewa genset, dan server.

Dalam satu hari ada tiga shif. Dengan begitu dana tersebut mampu dialokasikan untuk 1.455 siswa per hari.

Kalau memang belum mencukupi, Ikhsan melanjutkan pengadaan komputer dapat ditambah. Caranya, Dindik Surabaya akan meminjam sementara pengadaan Q tam komputer untuk SD di Surabaya.Q

Rekrutmen Tak Transparan, Calon PLD Pamekasan Wadul ke DPRD Jatim Puluhan calon Pendamping Lokal Desa (PLD) yang tergabung dalam AliansiMasyarakat Mahasiswa Pemuda Peduli Madura (AM2P2M) mengadu ke Komisi A DPRD Jatimkarena proses rekruitmen PLD di Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan tidaktransparan dan amburadul.

Koordinator AM2P2M, Syamsul Arifin saat di DPRD Jatim, Rabu (16/12) sore mengatakanPLDyang lolos dan diterima ternyata sebagian besar memiliki afiliasi anggota parpol dan ormas tertentu. Karena itu, AM2P2M mendesak supaya proses rekruitmen PLD dianulir."Kamimendesak supaya rekruitmen PLDdi Madura khususnya di Pame-

kasan di anulir karena rekrutmennya tidak transparan dan amburadul," ujar Syamsul Arifin dihadapan anggota KomisiA DPRD Jatim.

Ia menjelaskan kejanggalan yang ditemukan, kata Syamsul adalah jumlah pendaftar calonPLDdi Pamekasan tercatat 400 orang namun yang diterima justru membludak menjadi 451orang. "Padahal dari 400 yang

mendaftar itu yang dinyatakan lulus hanya 200 orang.

Jadi 251orang lainnya itu bisa dikatakan siluman," tegasnya.

Selain itu, lanjut Syamsul saat tes wawancara calon PLDyang hanya diam justru diluluskan.Sedangkan yang menjawab malah tidak diluluskan. Bahkan AM2P2M juga menemukan kasus rekrutmen calon PLD yang tidak lolos tes administrasi (tulis) justru diluluskan saat teswawancara. "Banyak kejanggalan yang kami temukan, karena itu kami minta Bapemas Jatim transparan, kenapa calon PLD yang tak lolos tes tulis

bisa diloloskan tes wawancara,"ungkapnya.

Masih di tempat yang sama, Hadi Sulistyo Wakil Bapemas Jatim menjelaskan bahwa rekrutmencalon PLD pendaftarannya melalui dua jalur yakni sistem online dan manual.

Akibatnya, terjadi kesalahan yang tak disengaja karena tertukar posisi (salah kamar).

"Karena itu terpaksa kami lakukan tes lagi untuk mengakomodir mereka yang tertukar kamar supaya bisa mengikuti teslanjutan," ujar Hadi.

Ia juga membantah jika Bapemas Jatim sengaja ikut bermain dalam rekrutmen pendampinglokal desa maupun pendamping desa untuk

membantu kelancaran pengucuran dana desa dari APBN. "Kami di provinsi hanya membantu seknas, jadi keputusan akhir seleksi ada dipusat,"ujarnya.

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dari AM2P2M karena sekarang ini eranya keterbukaan publik. Namun pihaknya juga menganggapwajar dalam rekrutmen pendamping desa terjadi kesalahan yang tidak disengaja karena baru pertama kali dilakukan dengan waktu yang mendesak dan aturan yang berubah-ubah.

"Masukan aspirasi sudah kami tampung, tinggal ditambah bukti atau datadata penguatsupaya kami bisa tindaklanjuti. Ia berharap calon pendamping desa yang belum diterima bisamendaftar lagi karena proses rekrutmen dilakukan secara bertahap," terangnya.

Mahfud anggota Satker Kementerian Desa yang menangani rekrutmen pendamping desa, diDPRD mengatakan bahwa rekrutmen pendamping desa di Jatim terdiri dari tiga kelompok.Pertama, tenaga ahli untuk tingkat kabupaten dilakukan oleh provinsi.

Kedua, pendampingdesa di

tingkat kecamatan dilakukan oleh provinsi, dan ketiga, pendamping lokal desa ditingkat desa."Pendamping lokal desa di Jatim kuotanya sebanyak 2777 orang. Pendampingdesa sebanyak 703 orang dan tenaga ahli sebanyak 81 orang," ungkap Mahfud.

Tenaga ahli terbagi lagi menjadi ahli pemberdayaan masyarakat (4), ahli pembangunan partisipatif (9), ahli pemberdayaan ekonomi desa (6), ahli pengembangan teknologi tepat guna (29), ahli infrastruktur desa (4), dan ahli pengembangan pelayanan Q geh.inf dasar (29).Q

SURABAYA

Kamis Kliwon 17 DESEMBER 2015

3

Dinkes Perkuat Layanan Pasien HIV/AIDS di Daerah Pemprov, Bhirawa Untuk melayani pasien HIV/AIDS, Dinkes Jatim bersama dengan Dinkes kabupaten/kota memberikan pelayanan prima kepada para pasien HIV. Saat ini setidaknya terdapat 420 sarana diagnosis HIV berupa layanan VCT (Voluntary Counseling and Testing) dan layanan PTRM (Program Terapi Rumatan Metadon) di seluruh puskesmas di 38 Kab/Kota se-Jatim.

Pemerintah juga menyediakan Klinik perawatan, dukungan dan pengobatan (PDP) 46 Rumah sakit, Klinik LASS (jarum steril) 19 UPK, klinik IMS 202 UPK, klinik methadone 9 klinik, dan klinik PPIA 12 klinik.

Selain itu untuk melakukan pencegahan, diagnosis dan pengobatan. Dinkes telah menyiapkan Obat Anti Retrovirus (ARV): Duviral, Neviral, Zidovudin, Nevirapin, Evafirens dan FDC (Fixed Dose Combination yang terdiri dari tenofofir, Lamifudin dan Evafiren) diberikan secara gratis kepada para pasien HIV/AIDS. Kepala Dinkes Jatim Harsono mengaku, sampai saat ini layanan perawatan, dukungan dan pengobatan (PDP) ODHA memang masih terpusat pada rumah sakit. Jumlah rumah sakit yang memberikan layanan PDP di Jawa

bed/bhirawa

Puluhan massa dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggelar aksi dengan membentangkan spanduk di depan Kantor Kejati Jatim, Rabu (16/12).

Untuk menghindari penularan HIV tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan kepada remaja.

dna/bhirawa

Timur sebanyanyak 46 rumah sakit. Jumlah tersebut tersebar di 34 kabupaten/kota.

Namun menurut Harsono, pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Dinkes Kabupaten/ kota untuk menyediakan layanan VCT dan PTRM di seluruh Puskemas yang ada. “ Sebagai salah satu ujung tombak layanan di daerah kita sudah kerja sama dengan Puskesemas di seluruh Jatim agar ada layanan setidaknya PTRM,” terang Harsono.

Harsono menjelaskan, data Dinkes, jumlah ODHA di Kota Surabaya mencapai 7.045 orang. Jumlah tersebut menjadikan Kota Pahlawan sebagai penyumbang terbesar penderita AIDS untuk Jawa Timur,

yang totalnya 23.924 orang tahun 2015. “Daerah yang melaporkan kasus HIV terbanyak memang Surabaya. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun 2014 silam, yakni 57.321 orang,’’ ujarnya.

Menurutnyam wilayah kedua terbanyak penderita HIV adalah Kota Malang 2.693 orang. Kemudian Kabupaten Jember 2.489 orang, Kabupaten Banyuwangi 2.374 orang. Kabupaten Tulungagung 1.765 orang, Kabupaten Sidoarjo 1704 orang. Kabupaten Malang 1.459 orang, Kabupaten Pasuruan 938 orang, Kabupaten Blitar 927 orang, Kabupaten Probolinggo 859 orang, Kabupaten Jombang 842 orang dan Kabupaten Gresik 813 orang. “Sedangkan daerah yang

paling sedikit adalah Kabupaten Pamekasan dengan 16 penderita,” paparnya.

Untuk melakukan pencegahan, kata Harsono, Dinkes Jatim telah menyiapkan kampanye Aku Bangga Aku Tahu (ABAT). Kepedulian melakukan kegiatan Harm Reduction pada pengguna napza suntik dan program penyediaan kondom untuk mencegah penularan melalui hubungan seks dengan pasangan HIV positif.

“Kunci untuk mencegah penularan dilakukan dengan kegiatan Strategic Use for ARV (SUFA) secara bertahap mulai diterapkan di semua Rumah sakit yang melayani pengobatan ART pada ODHA Q dna di Jatim,” tandasnya.Q

Perdebatan Royalti Lagu Melalui SMS

Diduga Lakukan Pemerasan, Vokalis Band Raja Dilaporkan ke Polda Jatim Surabaya, Bhirawa Atas dugaan pemerasan terhadap Direktur Utama PT Imperium Happy Puppy, Setyadi Santoso. Vokalis band Radja, Ian Kasela terpaksa berurusan dengan kepolisian. Ian yang bernama asli Muyani , dilaporkan manajemen Rumah karaoke Happy Puppy ke ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur.

Diungkapkan Manager Le-

gal Happy Puppy, Maharani Dewi Damayanti. Menurut dia, kasus ini bermula pada awal 2014 lalu. Saat itu, karaoke yang berpusat di Surabaya itu disomasi tidak membayar royalti sebagaimana aturan yang ada.

Padahal, Dewi mengaku pihak perusahaannya telah membayar royalty hak cipta lagu band Radja melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia

(YKCI). Di yayasan itu pula, Radja terdaftar sebagai pemegang hak cipta sejumlah lagu yang kemudian digunakan karaoke keluarga untuk menawarkan jasa hiburan.

“Ada tiga lagu yang disebut Ia tidak terbayar royaltinya, yakni lagu Maaf, Parah, dan satunya saya lupa. Kemudian kami dilaporkan ke Mabes Polri dengan tuduhan melanggar hak cipta,” terang

Haharani Dewi Damayanti,” Rabu (16/12).

Seiring berjalannya proses pelaporan di kepolisian, Ian Kasela rupanya kerap mengancam pengelola Happy Puppy dengan kalimat intimidatif. Bahkan diantaranya mengancam akan melanjutkan kasus hingga pengelola ditahan di kepolisian.

Dewi mengurai salah satu isi pesan singkat yang di-

kirim Ian ke pimpinan Happy Puppy. Salah satunya berbunyi ‘Siang pak bos, masih mau nggak selesaikan kasus ini? Nggak apaapa kalau dilimpahkan ke tahap 2 dan ditahan’.

Lanjut Dewi, pesan itu diterima pimpinannya September 2014. Sementara SMS intimidasi dan menakut-nakuti dikirim terus-menerus sejak Januari 2014.Q bed

Puluhan Massa Gelar Orasi dan Bagi-bagi Stiker

MAKI Dukung Kejati Ungkap Kasus Korupsi di Jatim Kejati Jatim, Bhirawa Dukungan pada Kejati Jatim agar mengungkap kasus kasus korupsi, terus berdatangan dari masyarakat.

Kali ini puluhan massa yang tergabung dalam Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggelar orasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Rabu (16/12), mendukung Kejati Jatim dalam hal pengungkapan kasus korupsi di Jawa Timur.

Heri Satriyo selaku coordinator MAKI mengaku, kedatangannya bersama puluhan massa hanya ingin mendukung penuntasan kasus korupsi di Indonesia.

Untuk Kejati Jatim, lanjut Heri, MAKI mendukung pengungkapan seluruh kasus korupsi yang ada di Jawa Timur. Dan menginginkan Pemerintah untuk menindak tegas pelaku korupsi.

“Persoalan korupsi selalu berdampak negatif dan merugikan bagi masyarakat. Selain meminta agar Pemerintah menindak tegas para pelaku korupsi, kami juga mendukung Kejati Jatim dalam mengungkap perkara korupsi yang ada di Jawa Timur,” terang Heri Satriyo dalam orasinya di depan Kantor Kejati Jatim, Rabu (16/12).

Selain melakukan orasi, puluhan massa MAKI turut membagikan stiker himbauan anti korupsi. Massa juga membawa truk trailer

beserta band pengiring, dan membentangkan spanduk yang bertuliskan ‘LSM MAKI Memaksa Untuk Tolak Revisi UU KPK’, ‘Hapus E Catalogue’ dan ‘Tangkap Setya Novanto’.

Dijelaskan Heri, MAKI khawatir atas revisi UU KPK yang justru membuat para koruptor bisa melenggang bebas. Sebab, KPK merupakan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, selain Kejaksaan dan kepolisian.Selain itu, Heri menilai apabila hukum tidak ditegakkan dan Pemerintah tidak segera bertindak, maka yang muncul nanti adalah peradilan rakyat yang semena-mena.

“Apa jadinya jika hukum tidak ditegakkan. Apalagi terkait kasus-kasus korupsi di negeri ini. Oleh karena itu kami mengajak masyarakat terus mengkritisi dan memantau kinerja aparat hukum dan Peradilan di negeri ini, guna menuntaskan kasus korupsi,” ungkap Heri.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Romy Arizyanto menambahkan, kedatangan LSM MAKI hanya ingin meminta Pemerintah mendindak tegas para pelaku korupsi. Massa juga mendukung pemberantasan kasus korupsi di Jatim yang dilakukan oleh penyidik Kejati Jatim.Q bed

Wisatawan Tunda Menginap di Bromo Surabaya, Bhirawa Akibat erupsi Gunung Bromo, wisatawan baik domestic maupun manca Negara memutuskan untuk tidak bermalam di hotel sekitar destinasi wisata nomor wahid Jawa timru tersebut. Sejumlah agen perjalanan memastikan sejumlah konsumennya membatalkan booking hotel di wilayah sekitar Bromo.

Muliana, pemilik agen perjalanan Damai Tour yang terletak di daerah Jemursari mengungkapkan kesedihannya karena uang tour sebuah perusahaan swasta yang akan dilakukan di Gunung Bromo pada akhir tahun harus di batalkan.

Segala bentuk booking baik itu penginapan, konsumsi, dan transportasi harus dikembalikan kepada yang punya acara.

“Ya memang benar mas, kita kemarin harus mengembalikan segala bentuk pembayaran yang

telah kami bayarkan. Bahkan untuk hotel kami sudah membayar lunas, karena itu merupakan syarat yang harus dipenuhi. Secara hitungan, kita pasti mengalami kerugian, karena semua pembayaran di potong administrasi terutama yang membayar dengan uang muka,” ujarnya Rabu (16/12) kemarin.

Lanjut Muliana, dirinya juga mendapatkan kabar jika industri pariwisata di Gunung Bromo mengalami penurunan kunjungan. Termasuk jumlah booking hotel yang mengalami penurunan sebanyak 70%, dan hal tersebut bukan hanya terjadi pada tingkatan hotel, tetapi villa milik masyarakat juga ikut terimbas.

“Hotel, resort, ataupun Villa sepi, yang biasanya akhir tahun tempat tersebut pada pertengahan Desember sudah terpesan kini kondisinya berbalik 180 derajat. Pemilik mobil Toyota Har-

toop juga mengeluhkan kondisi yang sama. Penghasilan mereka turun drastis,” terangnya.

Sementara Yuli konsumen salah satu biro perjalanan wisata menungkapkan ia tidak berkeinginan untuk berkunjung ke tempat yang berbahaya. Karena letusan gunung bisa terjadi sewaktu-waktu dan mengancam nyawa. Yuli lebih memilih untuk mencari obyek wisata yang lain, semisal ke daerah Yogya atau daerah yang lain.

“Pertengahan bulan kemarin, memang saya ingin ke Bromo bersama keluaraga besar. Tapi rencana itu di urungkan sejak pertama kali Gunung Bromo mulai batuk-batuk, dari pada terjadi apa-apa dengan keluarga saya lebih baik tidak kesana.

Masih banyak obyek wisata lain di Jatim dan provinsi lain yang bisa di tempuh jalan darat,” Q wil katanya.Q

Tim Patroli Air Panggil 50 Industri di Sepanjang Kali Surabaya Pemprov, Bhirawa Dalam rapat evaluasi kinerja Tim Patroli Air Jawa Timur 2015, tim tersebut mengundang 50 industri di sepanjang Kali Surabaya, dengan harapan mengetahui pemaparan kinerja lingkungan yang dilakukan perusahaan selama tahun 2015.

“Dari 50 industri, 19 di antaranya itu pelaku pembuang limbah tahun ini. Ini salah satu upaya proses pembinaan. Kami paparkan kesalahan dan kekurangan industri itu dari hasil uji lab sampel limbah cairnya. Yang jelek tetap kita sampaikan agar ada perbaikan,” kata Koordinator Tim Patroli Air, Imam Rochani saat ditemui, Rabu (16/12).

Menurutnya, tidak seluruh industri membuang limbah yang kualitasnya jelek atau melebihi baku mutu. “Mereka yang kami panggil ada yang industri skala kecil, menengah, dan besar. Mereka kita bina, bina, dan bina. Kalau tidak bisa dibina ya dibinasakan melalui proses penegakan hukum,” tandasnya.

Selama ini, lanjut Imam, industri kecil seperti 12 pabrik tahu dan rumah potong ayam ratarata membuang langsung limbahnya ke Kali Surabaya tanpa diolah. “Kalau industri kecil ini pasti tidak berizin karena lokasinya di bantaran sungai. Ini kewenangan pemkab untuk menindak dan membina. Bahkan mereka tidak punya IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah),” katanya.

rac/bhirawa

Dalam rapat evaluasi kinerja Tim Patroli Air Jawa Timur 2015, tim tersebut mengundang 50 industri di sepanjang Kali Surabaya, dengan harapan mengetahui pemaparan kinerja lingkungan yang dilakukan perusahaan selama tahun 2015.

Beberapa industri besar juga Untuk tahun ini, lanjutnya, tidak ada yang belum memiliki IPLC ada proses penegakan hukum bagi (Izin Pembuangan Limbah Cair) industri pencemar. Pihaknya masih seperti PT Unimos, PT Mega Glo- menekankan pada proses pembibal Food, PT Pelita Mekar Semes- naan yang telah ditindaklanjuti inta. Namun atas binaan yang di- dustri sehingga pencemaran cenlakukan tim selama ini, kata dia, derung berkurang,” katanya. ketiganya kini telah memliki IPLC Sementara, Kasubid Wasdal yang diterbitkan Bupati Gresik.

Pencemaran Air BLH Jatim, Limbah yang melebihi baku Ainul Huri mengatakan, proses mutu juga pernah dibuang PT pembinaan telah dilakukan oleh Miwon selama tiga bulan. “Tern- BLH Jatim serta BLH kab/kota yata ada kerusakan alat di IPAL. selama ini berjalan dengan baik.

Akhirnya pihak perusahaan “Surat peringatan sudah dibemelakukan perbaikan dengan rikan dari hasil temuan dugaan membeli alat baru nilainya lebih pencemaran limbah. Namun medari Rp 1 miliar dan akhirnya mang masih ada juga yang tetap limbahnya kembali baik dan me- membuang limbah yang melebiQ rac menuhi baku mutu,” katanya. hi baku mutu,” katanya.Q

4

OPINI

Kamis Kliwon, 17 DESEMBER 2015

Perlindungan dan Kenyamanan Lingkungan

Tajuk

Bersama Melawan Korupsi MASYARAKAT menunggu, dengan berdebar-debar, terbentuknya komisioner KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) “jilid” keempat.

Yang diharapkan, selain bebas dari kecacatan hukum pada masa lalu, pimpinan KPK mestilah diketahui dedikasinya. Terutama “emosionalnya” dalam hal pemberantasan korupsi, termasuk pencegahan tipikor lebih sistemik. Tanpa “emosi,” korupsi akan terus menggelinding bagai bola salju.

Peringatan hari anti korupsi (9 Desember) menjadi puncak pengharapan, bertepatan dengan uji kepatutan dan kelayakan calon komisioner KPK di DPR. Keinginan masyarakat untuk memberantas korupsi semakin meningkat. LSM anti korupsi bermunculan di berbagai daerah. Ini warning untuk seluruh pejabat publik (politik), bahwa rakyat telah siap menjadi “polisi anggaran.” Ini juga menjadi warning terhadap KPK untuk menambah personel penyidik.

Masyarakat mendukung KPK bergerak lebih cepat mengurus pemberantasan korupsi, tanpa pandang bulu. Gerakan anti korupsi, memang tidak mungkin diselesaikan hanya oleh institusi negara. Melainkan harus masif, terstruktur dan sistemik. Yakni, harus dimulai dari persepsi keluarga (individu). Setiap orang, dan setiap keluarga harus berkomitmen memberantas korupsi. Dimulai dari suap, pemberian gratifikasi sampai hadiah (thanks giving) yang harga nominal-nya melebihi kepatutan sosial.

Hadiah, harus diakui, menjadi kelaziman masyarakat (dan bangsa-bangsa) adat timur. Terutama pemberian hadiah pada struktur vertikal masyarakat, “atasan” kepada “bawahan,” dan sebaiknya.

Pada struktur sosial tradisional, seluruh hadiah diberikan karena ke-prestasi-an atau (kadang) karena kecintaan. Tetapi pada masa kini, struktur sosial telah berubah (merenggang). Sehingga setiap pemberian selalu ditakar dengan vested interest (kepentingan).

Misalnya, tidak ada lagi pemberian hadiah berdasar keprestasi-an maupun kecintaan kepada Kepala Daerah. Toh tidak ada hubungan emosional, antara bupati atau walikota dengan masyarakatnya. Begitu pula tidak ada hubungan emosional antara pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan kontraktor rekanan pemerintah daerah. Lebih lagi antara paslon (pasangan caon) dalam pilkada dengan masyarakat pemilik hak suara.

Sehingga pemberian paslon kepada masyarakat dalam proses pilkada, pasti, berdasar vested interest. Begitu pula pemberian bakal paslon kepada elit parpol, pasti bertujuan memperoleh rekomendasi.

Seluruh money politics, diharamkan oleh UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada. Seyogianya penegak hukum, termasuk Bawaslu (Badan Pengawas Pemilukada) kukuh memberantas politik uang dalam pilkada. Yang tertangkap tangan mestilah dihukum.

Money politics, menjadi penyebab utama korupsi oleh Kepala Daerah terpilih. Berdasar catatan Ditjen Otonomi Daerah, sudah sebanyak 320 Kepala Daerah (gubernur serta walikota dan bupati) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK maupun Kejaksaan. Rinciannya, gubernur sebanyak 23 orang, wakil gubernur (7), bupati 156 orang, wakil bupati 46 orang, wali kota 41 orang, dan wakil wali kota 20 orang.

Sangat miris, karena jumlah itu meliputi 70% jumlah propinsi.

Artinya, kemungkinan “selamat” dari status tersangka korupsi bagi gubernur hanya 30%. Sedangkan kemungkinan “selamat” untuk bupati dan walikota, persentasenya tinggal 48%. Karena itu diperlukan sistem pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya pada kalangan Kepala Daerah. Jika tidak, pensiun sebagai Kepala Daerah bisa langsung pindah dari rumah dinas ke rumah tahanan.

Data pada Kementerian Dalam Negeri mencatat, (hingga 2014) terdapat 3.169 anggota DPRD yang tersangkut kasus korupsi.

Memberantas korupsi tak mungkin hanya dilakukan oleh KPK maupun oleh Kejaksaan. Harus ada “gropyokan” memberantas korupsi, mulai dari keluarga. 

Membangun Kawasan Layak Anak Meski belum memadai dalam implementasi aksi, setidaknya bisa menjadi “tongkat” penuntun ke arah kebijakan kepada pemerintah dan pemerintah daerah (Propinsi dan cyber-crime (17%), juga Kabupaten/Kota). melibatkan anak. Yang Secara kenegaraan paling memprihatinkan, maupun pemerinlebih separuh kekerasan tahan, telah dibentuk Oleh : pada anak terjadi pada institusi perlindungan Yunus Supanto masalah peng-asuhan. anak. Yakni KPAI Ini sudah diluar nalar (Komisi Perlindungan pikiran sehat kemanuAnak Indonesia) dan siaan. Orang terdekat Komnas Anak. Berunanak-anak yang seharusnya melintung kedua instutusi cukup getol dungi, malah menjadi pelaku kekerasmemperjuangkan hak-hak anak, an! Tren ini semakin meningkat. terutama keamanan dan garansi Tahun (2015) ini, kekerasan pada tumbuh kembang anak. Bahkan anak mencapai puncak dengan teruKPAI menganggap telah terjadi tangkapnya kasus Engeline, di Bali. situasi ke-gawat-an perlindungan Pulau “dewata” yang seharusnya anak. Karena berbagai kasus terjadi nyaman untuk anak. Sehingga diluar nalar kemanusiaan. banyak di tempat lain, patut diduga lebih tindak kriminal yang dialami anak. tidak nyaman untuk anak. Terbukti Berdasar UUD, dan UU 23 tahun (kejadian lebih keji) dengan terung2002 tentang Perlindungan Anak, niskapnya kasus Putri Nur Fauziyah, di caya menuntut konsekuensi. Yakni, Jakarta Barat. Serta tragedi Amelia, harus dibuat berbagai program lintas yang terjadi di dalam kelas SD Nesektoral untuk perlindungan anak, geri di Kendal (Jawa Tengah). terutama “peta” rawan kejahatan terhadap anak. Biasanya, lokasi Kriminalitas Anak rawan berada di daerah kantongKekerasan terhadap anak, terkantong kemiskinan. Syukur pula, utama anak perempuan, makin aparat ketertiban masyarakat (Polisi meningkat. Tahun (2014) lalu terjadi di tiap Polres) juga telah memiliki unit 6000 kasus lebih. Tahun ini, kejadian Perlindungan Perempuan dan Anak. dengan pemberatan (hingga korban Berdasar UU dan unit yang terstrukmeninggal) cenderung meningkat. tur, penegak hukum bisa lebih intensif Anak-anak, bukan hanya menjadi kormencegah, serta memburu pelaku. ban, melainkan juga menjadi pelaku Memang tak cukup hanya mengtindak kekerasan pada teman sebaya. andalkan polisi, karena jumlah Di dalam kelas (sekolah) pula! aparatnya tidak banyak. KeterTetapi penegakan hukum terhbatasan polisi sudah diantisipasi adap tindak kekerasan seksual pada oleh UU. Diantaranya melalui pasal anak masih menggunakan KUHP. 20, yang menyatakan seluruh komHukumannya tak seberapa, sehponen bangsa dinyatakan memiliki ingga menyebabkan banyak kasus kewajiban dan tanggungjawab terserupa terulang. Padahal Indonesia hadap penyelenggaraan perlinduntelah memiliki undang-undang gan anak. Namun, harus ada yang yang lebih lex-specialist. UU Nomor dibebani secara khusus mengurus 23 tahun 2002 tentang Perlindunperlindungan anak. Pada pasal 59 gan Anak, telah cukup memiliki kewajiban itu dibebankan kepada peraturan, termasuk sanksi pidana. pemerintah dan lembaga negara.

“Sesungguhnya di dalam surga terdapat suatu gedung yang dinamakan Darul Farah (Gedung Kegembiraan), tidak akan masuk gedung tersebut kecuali orang-orang yang senang membuat anak-anak gembira.”

(Hadits riwayat Ibnu Addi dari Sayyidah Aisyah r.a)

“Bau tubuh anak-anak adalah sebagian dari angin surga,” begitu kata Rasulullah SAW, dalam riwayat hadits lain. Ajaran tersebut, sangat patut menjadi orientasi orangtua, guru (SD) dan seluruh masyarakat, untuk meningkatkan perilaku kasih sayang. Khususnya pada aspek pengasuhan anak. Secara ke-pendidik-an, core paradigma anak, adalah kedamaian dan kegembiraan. Sedangkan akses keamanan (diri), biasa terabaikan. Itulah (keamanan) yang menjadi tanggungjawab masyarakat dan pemerintah.

Seluruh tempat, terutama di kampung, di sekolah dan di tempat hiburan, juga di mal dan pusat perbelanjaan, wajib menjadi “kawasan layak anak.” Dibutuhkan definisi tentang “kawasan layak anak,” lebih komprehensif. Terutama upaya (aksi) nyata pemerintah mewujudkan lingkungan tumbuh kembang anak yang baik. Sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, bahwa anak memiliki hak asasi yang melekat, wajib diwujudkan oleh penyelenggara negara.

Dalam UUD pasal 28B ayat (2), dinyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Sehingga, KLA (Kawasan Layak Anak) seharusnya menjadi prioritas seluruh pemerintah daerah.

Bisa diprogramkan melalui lomba atau festival secara masif. KLA, bukan sekedar lingkungan hidup yang asri dan dilengkapi sarana permainan. Melainkan juga dilengkapi cctv (sirkuit pantau terekam televisi).

Tetapi kenyataannya, sistem dan upaya perlindungan anak belum memadai. Kekerasan pada anak semakin memprihatinkan, dengan berbagai modus. Hingga tindak pidana

Dalam catatan KPAI, per April 2015, mencatat, terjadi 6006 kasus kekerasan anak di Indonesia. Angka tersebut meningkat 18,5% dibanding kasus tahun 2014 (sebanyak 5066 kasus). Dari 6006 kasus pada tahun 2015, sebanyak 3160 kasus kekerasan terhadap anak terkait pengasuhan, 1764 kasus terkait pendidikan, 1366 kasus terkait kesehatan dan NAPZA, dan 1032 kasus cyber crime dan pornografi.

Per-angka-an ini merupakan potret situasi ke-gawat-an kriminal anak.

Darurat Perlindungan Anak KPAI menganggap, saat ini telah dalam situasi “darurat perlindungan anak.” Karena banyak tindak kriminal yang dialami anak. Tindak kejahatan anak, antaralain disebabkan maraknya situs pornografi, yang menjadi inspirasi pelaku kejahatan seksual. Hal itu juga berkait dengan fakta, bahwa 49 juta pelanggan internet mengakses situs porno.

Situs porno menyumbang 38% dari berbagai modus. Maka diperlukan cara sistemik (dengan hukuman memadai) terhadap warnet (warung internet) yang tidak melarang pelanggannya meng-akses situs porno.

Begitu pula peng-unggah situs porno, mestilah disejajarkan dengan kejahatan peredaran narkoba. Penegakan hukum (yang membuat jera), dapat menjadi alat untuk memutus mata-rantai situs porno yang dapat diakses secara bebas, termasuk oleh anak-anak. Dalam sebulan saja telah terjadi tindak kekerasan pada anak (modus seksual saja) sebanyak 80 kasus. Sehingga dianalisis oleh KPAI bahwa kejahatan seksual pada anak sudah pada titik sadistis.

Karena itu ke-seksama-an perhatian terhadap sistem perlindungan anak, menjadi sangat urgen, strategis dan kritis. Diperkirakan jumlah anak di Indonesia mencapai 30-an persen total jumlah penduduk, atau sebanyak 85 juta-an.

Wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik

Program SATU Indonesia

Pendobrak Stigma Itu Bernama Astra Setiap orang pasti bisa bermanfaat untuk orang lain, bahkan dibalik keterbatasannya. Sebab pada dasarnya, Tuhan menciptakan sesuatu di alam raya ini selalu memiliki fungsi dan manfaat. Salah satunya manusia yang diciptakan di dunia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar saling mengenal serta saling menolong dalam kehidupan sehari-hari.

Zainal Ibad, Surabaya Di zaman yang semakin modern ini, sering dijumpai kelompok-kelompok, lembaga-lembaga bahkan perusahaan-perusahaan yang hanya memperjuangkan, mementingkan dan mengutamakan kelompoknya sendiri. Bahkan lebih ekstrimnya menelantarkan orang-orang sekitar yang seharusnya mendapatkan haknya.

Namun itu tidak berlaku bagi Grup Astra. Sepanjang perjalanannya sejak 1957 silam, senantiasa mendedikasikan karya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Program Semangat Astra Terpadu untuk Indonesia (SATU Indonesia) merupakan langkah nyata dari Grup Astra berperan aktif, serta memberikan kontribusi meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia melalui karsa, cipta dan karya terpadu untuk memberikan nilai tambah bagi kemajuan bangsa Indonesia.

“Pada prinsipnya di mana pun instalasi Astra berada, harus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Ini sesuai dengan butir pertama filosofi Catur Dharma yang menjadi kiblat Astra, yaitu ‘Menjadi Milik yang Bermanfaat bagi Bangsa dan Negara’,” kata Presiden Komisaris PT Astra Internasional Tbk, Budi Setiadharma, dalam sambutannya di buku Laporan Berkelanjutan 2014.

Bagi Astra, perusahaan tidak dapat bertahan dalam kurun waktu yang lama, apabila lingkungan dan masyarakatnya tidak dalam kondisi yang baik. Untuk itu, PT Astra Internasional selalu menjunjung tinggi peribahasa ‘dimana bumi dipajak, disitu langit dijunjung’.

“Artinya, kami akan selalu hidup berdampingan dan berbagi dengan komunitas di sekitar kami. Selama 40 tahun Astra telah meneruskan perjuangan kegiatan CSR (corporate social responsibility) secara berkelanjutan,” jelas Budi.

Menurut dia, program dalam HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

bentuk ‘award’ yang telah memasuki tahun keenam ini, memberikan apresiasi kepada generasi muda berprestasi yang memiliki semangat sejalan dengan nilai-nilai Astra, dan mempunyai kontribusi positif untuk lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Sejak 2010, SATU Indonesia Award telah mengapresiasi 32 profil generasi muda yang berkontribusi dalam lima bidang yaitu pendidikan, lingkungan, UMKM (usaha mikro kecil dan menengah), kesehatan dan teknologi.

Berkat program ini, Astra Internasional pun menuai banyak pujian dan tidak mengira Grup Astra bisa melaksanakan program yang jauh dari bisnis yang dijalankan. Astra sukses mendobrak stigma, jika ada komitmen dan kemauan untuk menciptakan program yang bermanfaat untuk orang banyak, meski jauh dari bidang bisnis yang dijalankan pasti bisa terlaksana. Selama ini Grup Astra terjun dibisnis pertambangan batubara, perkebunan kelapa sawit, infrastruktur jalan tol dan otomotif.

Makanya, tak heran jika program Satu Indonesia ini pun diganjar penghargaan prestisius Indonesia Public Relations Awards and Summit (IPRAS) 2015, yang diadakan Serikat Perusahaan Pers di Gedung Dewan Pers pada 27 Oktober 2015 lalu.

“SATU Indonesia Awards cukup bagus dan menginspirasi banyak orang. Bisa mengumpulkan orang-orang yang bermanfaat bagi sekitarnya. Itu sangat bagus, sehingga bisa menginspirasi banyak orang agar bisa berbuat yang sama. Saya tidak menyangka Astra International dapat melakukan ini, padahal tidak ada kaitannya dengan bisnis Astra. Memang ini itikad baik dari Astra untuk bangsa,” puji Pendiri dan Direktur The London School of Public Relations (LSPR) Prita Kemal Gani, yang menjadi salah seorang dewan juri.

Tutus Melawan Stigma Dalam program SATU Indonesia Award ini, PT Astra International memberikan bantuan dana kegiatan masing-masing sebesar Rp55 juta. Selain itu juga memberikan pembinaan kegiatan bagi para penerima apresiasi SATU Indonesia Awards.

Tahun ini, sebanyak tujuh orang pemuda berhasil menyabet penghargaan SATU Indonesia Award berkat inovasi, kerja keras dan dedikasinya kepada negeri. Satu diantaranya adalah Tutus Setiawan. Dibalik keterbatasannya karena hanya bisa melihat dunia dalam kegelapan, bukan berarti pria 35 tahun ini putus asa. Justru dengan keterbatasannya menyandang tunanetra, dia bisa bermanfaat untuk orang lain.

Tutus mengakui, menjadi tunanetra sejak usia delapan tahun memang sangatlah berat. Banyak hambatan dalam menjalani kehidupan, apalagi saat stigma negatif keluar dari masyarakat seringkali membuat pedih di hati. Namun semua itu tidak ada artinya jika sesama tunanetra bergerak bekerjasama saling membantu satu sama lain.

“Saat dibangku kuliah, saya terbesit memikirkan kemajuan teman-teman sesama tunanetra.

Akhirnya pada 2003 mendirikan komunitas penyandang tunanetra.

Saya melihat permasalahan temanteman disabilitas tunanetra di Surabaya ini sangat banyak, terutama mengalami diskriminasi dalam banyak hal,” kata Tutus yang kini sudah menyelesaikan pendidikan pasca sarjananya (S2) di Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Tutus tidak sendirian, dia mengajak empat orang temannya sesama tunanetra untuk mendirikan komunitas tunanetra, yaitu Sugi Hermanto, Atung Yunarto, Tantri Maharani dan Yoto Pribadi. Setelah melalui diskusi panjang akhirnya Tutus dan teman-temannya mendirikan Lembaga Pemberdayaan Tunanetra (LPT). Lembaga ini menjadi wadah bagi tunanetra di Surabaya untuk terus belajar dan berlatih meningkatkan kemampuannya agar bisa eksis di masyarakat.

“Kami ingin melawan stigma di masyarakat bahwa penyandang disabilitas tunanetra tidak hanya bisa bekerja di sektor informal seperti tukang pijat, menjadi guru atau pemain

musik. Mereka punya potensi lebih untuk berkarier di bidang-bidang yang lebih luas,” ungkapnya.

Kerja keras Tutus bersama rekanrekannya pun berbuah manis. Berkat pembinaan yang dilakukannya, Alfian, siswa kelas XII SMA Negeri 8 Surabaya yang rajin berlatih dan mendalami teknologi informasi di LPT, berhasil menjadi Juara II dalam ajang Global IT Challenge di Jakarta beberapa waktu lalu. Dengan dedikasinya ini, program SATU Indonesia Award tak ragu mengapresiasi Tutus dengan penghargaan yang sangat membanggakan ini.

Program SATU Indonesia Award juga menangkap seorang pemuda yang berhasil menciptakan temuan bidang teknologi dan hasilnya

listrik yang dinamai Latte Electricity (LE). Melalui CV Inovasiana Anak Negeri, Hadi membuat mesin LE menjadi dua jenis berdasarkan kapasitasnya, yakni kapasitas 20 liter dan kapasitas 1,2 ton.

“Mesin inovasi ini sudah diproduksi dan laku terjual 50 unit untuk mesin LE berkapasitas 20 liter dan tiga unit untuk LE kapasitas 1,2 ton. Tidak berhenti sampai proses pasteurisasi saja, penelitian saya terus berkembang hingga pada pembuatan keju dan yoghurt yang masih terintegrasi dengan mesin LE buatan saya itu,” tutur Hadi.

Dengan kehadiran alat LE ini, mampu membawa harapan baru bagi peternak. Sebab dengan metode kejut listrik hasil susu perah bisa bertahan lebih lama, serta kandungan protein dan gizi dalam susu segar hasil perahan peternak tetap terjaga.

Artinya, kami akan selalu hidup berdampingan dan berbagi dengan komunitas di sekitar kami. Selama 40 tahun Astra telah meneruskan perjuangan kegiatan CSR (corporate social responsibility) secara berkelanjutan,” jelas Budi.

Ciptakan ‘Desa Menari’ Program SATU Indonesia Award memang sangat jeli menemukan orang-orang yang sangat bermanfaat untuk orang lain dalam lingkungannya. Trisno, laki-laki kelahiran Dusun Tanon, Semarang 12 Oktober 1981 yang juga menerima penghargaan dari Astra ini juga sangat luar biasa. Ia adalah pemuda pertama di kampungnya yang berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana.

Setelah menyelesaikan kuliahnya di Jurusan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Trisno bertekad kembali ke kampungnya yang miskin. Sebagian besar penduduk Dusun Tanon adalah peternak sapi perah dan petani. Tapi Trisno lebih memilih fokus mengembangkan dusunnya dengan beralih ke pariwisata.

Terobosan yang ia lakukan dengan mengajak para warga untuk sadar wisata dan mengolah dusun mereka menjadi dusun wisata.

Agar mudah dikenal dan dikenang, Trisno membuat brand Dusun Tanon dengan sebutan ‘Desa Menari’.

Mereka yang berkunjung ke Desa Menari akan disajikan berbagai kesenian di antaranya penampilan tari Topeng Ayu, Kuda Debog, Kuda Kiprah dan Warok Kreasi yang dibawakan penduduk dari orang tua hingga anak-anak Dusun Tanon.

“Dalam tiga tahun perjalanannya, desa wisata ini sudah menghasilkan Rp250 juta, itu belum termasuk

sangat membantu peternak. Dia adalah Apriliawan Hadi, penggagas susu listrik.

Berawal dari keprihatinan terhadap kondisi peternak di kampung halamannya di Desa Sragi, Banyuwangi, Hadi mencoba mencari solusi alat yang bisa mengatasi masalah klasik yang dihadapi peternak.

Yaitu, susu yang tak bertahan lama dan kandungan bakteri patogennya yang bisa menyebabkan penyakit bagi yang mengkonsumsinya.

Hadi pun berfikir keras untuk menciptakan alat pasteurisasi.

Akhirnya pada 2007, pria kelahiran 21 April 1989 ini mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian melalui Program Kreatif Mahasiswa (PKM). Akhirnya dia berhasil menemukan teknologi pasteurisasi modern berbasis kejut

pendapatan perorangan dari hasil penjualan produk mereka,” katanya.

Trisno yakin desa wisata di Dusun Tanon akan lebih meningkat. Untuk itu, ia akan menyajikan berbagai kegiatan baru, yakni sedang merancang wisata peternakan. Dengan banyaknya pekerjaan yang bisa dilakukan di kampungnya, dirinya berharap para pemuda tidak lagi menjadi buruh di daerah lain tapi bisa bekerja di kampung sendiri.

Selain Tutus Setiawan, Apriliawan Hadi dan Trisno, program SATU Indonesia Award ini juga memberikan penghargaan kepada pemuda lainnya. Tentunya dengan inovasi dan dedikasi yang sangat membanggakan serta bermanfaat untuk orang banyak.

Mereka adalah Risna Hasanudin dari Manokwari, Papua Barat yang mendirikan rumah belajar untuk perempuan dan anak-anak Suku Arfak, kemudian Faishal Arifin dari Malang yang melakukan pembinaan terhadap perajin perhiasan di Malang.

Lalu, Dani Ferdian dari Bandung Jawa Barat yang menggagas Volunteer Doktors (Vol D). Lembaga Vol D memiliki keunikan tersendiri dibanding lembaga sosial lainnya, karena di Sekolah Nurani Tenaga Kesehatan yang dibangun adalah karakter para calon dokter dan tenaga kesehatan.

Terakhir adalah kelompok Grombyang OS Indonesia dari Pemalang, Jawa Tengah. Siapa yang mengira, komunitas yang cukup dikenal di Pemalang, ini berawal dari tiga pemuda yang suka nongkrong di warung sambil berdiskusi mengenai teknologi informasi.

Dengan adanya Grombyang OS, masyarakat dapat menggunakan sistem ini tanpa membayar, dapat diunduh secara gratis. Sehingga tidak perlu menggunakan produk yang selama ini mereka pakai secara sistem, karena itu melanggar hak cipta. Kelebihan lainnya, sistem ini lebih cepat kerjanya dan tidak membutuhkan antivirus.

Itulah ketujuh pemuda Indonesia yang sukses mengabdikan diri kepada negeri, sejalan dengan falsafah Grup Astra pada Catur Dharma butir pertama ‘Menjadi Milik yang Bermanfaat bagi Bangsa dan Negara’.

Semoga muncul lagi pemuda-pemuda Indonesia yang berjiwa entrepreneurship, namun tak melupakan lingkungan sekitar seperti halnya PT Astra International. 

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Kliwon 17 DESEMBER 2015

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Soal Izin Minimarket SKPD Akan dikumpulkan Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo masih belum bisa bersikap terhadap minimarket yang belum punya izin. Sebab untuk menertibkan toko waralaba ini harus ada data yang valid.

Pj Bupati Sidoarjo, Drs Ec Jonathan Judianto, menegaskan tidak sulit untuk menutup minimarket yang tidak berizin. ‘’Saya masih belum dapat datanya secara pasti, kalau kita dapat datanya, titik mana yang masih belum berizin, maka kita akan bersikap untuk melakukan penertiban,” kata Jonathan, Rabu (16/12).

Menurut Jonathan, Pemkab Sidoarjo harus tegas kalau minimarket tersebut tidak berizin. Solusinya, lokasi toko waralaba itu harus tidak berdekatan dengan toko pracangan. ‘’Agar tidak dipindah, maka mereka harus segera urus izinnya,’’ katanya.

Diakui Jonathan, sebetulnya dengan toko pracangan ataupun pasar tradisional, pemerintah harus melindungi. Sebab kalau dibiarkan terus berkompetisi dengan minimarket jelas akan kalah segala-galanya. ‘’Kalau sebelah ada, akan sulit dan berat, kalau jauh jauh mudah-mudahan bisa bertahan hidup terus. Toko tradisional harus dilindungi dan dikembangkan,’’ ujarnya.Q kus

Perhitungan Suara di KPU Sidoarjo Dihujani Protes Sidoarjo, Bhirawa Rekapitulasi penghitungan surat suara dalam Pilkada serentak yang digelar di Gedung KPU Sidoarjo, Rabu (16/12) siang banyak diwarnai protes. Saksi dari Paslon nomor urut 1 Hadi SutjiptoAbdul Kholik berkali-kali menginterupsi dan meminta pihak KPU untuk membuka kotak suara.

Interupsi dan catatan keberatan dibeberkan saksi Paslon nomer urut 1 saat memasuki rekapitulasi untuk Kecamatan Prambon. Koordinator saksi Paslon nomer urut 1, Heru Setyanto dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, ada sejumlah catatan dari pihaknya terkait pelaksanaan pemungutan suara di Prambon.

Catatan ini, kata dia, meneruskan keberatan yang sebelumnya disuarakan dan dinyatakan tertulis melalui form DA2 (form keberatan) oleh saksi Paslon nomor urut 1 di tingkat PPK. Beberapa catatan itu di antaranya terkait distribusi jumlah surat suara dari KPU ke TPS yang tidak sesuai

kebetuhan seharusnya. Diantaranya terjadi di TPS 01 Desa Simogirang dari seharusnya 652, ternyata hanya 628 suara.

Hal serupa juga terjadi di TPS 03 Desa Cangkringturi dari seharusnya 380 diterima hanya 279, TPS 04 seharusnya 397 diterima hanya 395. “Di TPS Wirobiting seharusnya diterima 596 surat suara tetapi fakta yang diterima hanya 566,” jelas Heru.

Selain persoalan distribusi surat suara, kesalahan tulis penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPPS juga terjadi.

Diantaranya di TPS 01 Desa Kedung Wonokerto, DPT seharusnya 352 tertulis 390, di TPS 05 Desa Kedung Wonokerto. Di TPS 02 Desa Temu,

jumlah suara sah seharusnya 250 tertulis 267, Di TPS 04 Bendo Tretek, pemilih lakilaki berjumlah 3 dan perempuan sebanyak 4 di DPTB1 tidak tercatat.

“Di TPS 06 Bendo Tretek, penggunaan surat suara DPTb2 seharusnya sejumlah 3 tetapi tidak tertulis,” katanya.

Sedangkan di TPS 04 Desa Gampang, DPT laki-laki seharusnya 218 dan perempuan 217 tertulis sebanyak Lakilaki 222 dan Perempuan 213.

Kesalahan tulis DPT juga terjadi di TPS Kedungkembar, DPT laki-laki 201 dan Perempuan 180 tertulis menjadi lakilaki 180 dan Perempuan 201.

“Memang sudah ada pembenahan di tingkat TPS. Tapi catatan dari kami yang disuarakan saksi di tingkat KPU agar menjadi pembelajaran ke depan supaya penyelenggara Pilkada lebih profesional lagi,” kata Heru Setyanto yang juga Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan Sidoarjo ini .

achmad suprayogi/bhirawa

Petugas KPU sedang membuka kotak dari TPS Candi.

Selain menginterupsi, saksi Paslon nomer 1 juga meminta membuka kotak suara untuk Kecamatan Candi dan Krian menyusul temuan perubahan suara dari C1 (tingkat TPS) ke DA (tingkat kecamatan). Di dua kecamatan ini, data saksi Paslon nomer satu menun-

Setahun Angka Perceraian Tembus 2.767 Kasus Mojokerto, Bhirawa Angka perceraian di wilayah kota dan kabupaten Mojokerto ternyata masih cukup tinggi. Pengadilan Agama (PA) Mojokerto, dalam setahun kemarin mencatat ada 2.767 kasus perceraian. Faktor ekonomi menjadi alasan tertinggi penyebab perceraian.

Usia perkawinan yang dijalani ratarata baru 1 hingga 5 tahun hingga munculnya gugatan perceraian di PA. Humas Pengadilan Agama Mojokerto, Chairil Anwar, mengatakan, sebagian besar perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi.

Selebihnya ketidak cocokan rumah tangga karena terpengaruh wanita idama lain (WIL) tau Pria Idaman lain (PIL).

“Usia perkawinan pasangan muda sangat rentan terjadi gejolak rumah tangga hingga menjadi pemohon perceraian terbanyak tahun ini,” ujarnya, Rabu (16/12) kemarin.

Walau demikian, ia memaparkan indikator positif menurunnya angka perceraian selama tahun 2015 ini.

Sepanjang tahun ini pihaknya memutus sebanyak 2.767 perkara.

“Dari jumlah itu, sebanyak 1.597 cerai gugat dan 681 perkara cerai talak,” jelas Khoirul.

Khoirul juga menjelaskan, pada tahun 2014 lalu, jumlah perkara cerai yang diputus PA Mojokerto sebanyak 3.157 perkara.

Diantaranya cerai gugat sebanyak 1.873 dan cerai talak sebanyak 973 perkara. Q kar

Komisi B Panggil Dirut PDAM Gresik, Bhirawa Keluhan masyarakat terhadap pelayanan PDAM Gresik, akibat air tidak bisa mengalir alias mampet dan keruh berwarna hitam, segera disikapi oleh komisi B DPRD dengan memanggil Dirut PDAM Muhammad, untuk menjelaskan secara transparan persoalan tersebut.

Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Gresik, H Sujono, masyarakat sudah banyak mengeluh soal yang ada didalam PDAM Gresik. “Akan kami ajak hearing kenapa sampai begitu. Apa persoalannya,” tegas Sujono.

Karena, tambah Sujono, tidak bisa air PDAM mengalir, pengeluaran masyarakat bertambah karena harus beli air untuk konsumsi sehari-hari. Sehingga menambah pengeluaran yang cukup banyak, selain itu ada yang mengalir namun airnya tidak bisa jernih. Kondisi air keruh hitam, sehingga tidak bisa digunakan untuk mandi dan cuci pakaian.

“Pelayanan tersebut telah menganggu dan merugikan masyarakat, air yang didapatkan dari PDAM tidaklah gratis, “ tegasnya.Q kim

RALAT IKLAN Dalam advertorial yang terbit pada Rabu (16/ 12), tertulis “…Kerjasama Pendidikan Dengan MIA Singapura..” seharusnya ditulis “…Kerjasama Pendidikan Dengan MIA Malaysia…” Demikian kesalahan telah dikoreksi.

Bagian iklan Harian Bhirawa

5

jukkan terjadi penyusutan suara pada Paslon nomer 4, dari semula 69 menjadi 68, terjadi di Desa Balongdowo, Candi.

“Di Desa JatiKalang, Krian, saksi nomer 1 memrotes tidak adanya revisi kesalahan jumlah penulisan DPT,” ujar Haru Setyanto. Q ach

Komisi C Sidak Pembangunan Jalan Bernilai Miliaran

Pj Bupati Jonathan Judianto saat membuka lokakarya block grant bersama jajaran SKPD terkait.

achmad suprayogi/bhirawa

Pj Bupati Pertegas Penerimaan Dana Hibah Sidoarjo, Bhirawa Penyaluran hibah dana pem bangunan partisipatif yang diambil dari APBD tahun 2015 sebesar Rp14,9 Miliar, lebih dipertegas lagi. Sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Membawa Dinamika Pemahaman Terhadap Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah.

Pj Bupati Sidoarjo, Drs Ec Jonathan Judianto M MT menegaskan, setiap lembaga yang menerima dana hibah harus melalui proses yang resmi. Diantaranya harus memenuhi syarat berbadan hukum, termasuk akta notaris.

“Bagaimana dengan lembagalembaga yang kecil, seperti Musala, PAUD, TPQ dan lainya.

Kalau mereka disuruh merelalisasikan aturan secara keseluruhan tidak akan mampu.

Dananya akan habis hanya untuk kepengurusan saja. Makanya, dengan adanya lokarkarya seperti ini akan menemukan solusinya,” jelas Jonathan Judianto, usai membuka Lokakarya Hibah Dana Pembangunan Partisipatif Kabupaten Sidoarjo 2015, Selasa (16/ 12) di Aula BPM PKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana) Sementara itu, Kepala BPM PKB, Drs Ec M Ali Imron MM menjelaskan, hibah dana bantuan pembangunan desa/kelurahan dan pendidikan di Pemkab Sidoarjo tahun ini telah mengalokasikan sebesar Rp14,9 miliar. Terdiri dari Rp6,9 miliar yang diproyeksikan untuk 346 kelompok masyarakat. “Termasuk untuk pembangunan jalan aspal, paving, jembatan,

saluran drainase, saluran irigasi pertanian,” terang Ali Imron.

Sedangkan dana bantuan pembangunan partisipatif di bidang pendidikan sebesar Rp5,6 miliar. Bantuan bidang pendidikan tersebut dikucurkan untuk TK, Madrasah Diniyah (Madin), SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Untuk bantuan TK/ RA sebanyak 120 lembaga dengan besaran bantuan Rp 960 juta. TK/Dharma Wanita sebanyak 91 lembaga, dana yang dikeluarkan sebanyak Rp728 juta, SD/MI 73 lembaga dananya Rp657 juta, SMT/MTS 19 lembaga Rp190 juta, SMA/SMK/MA 23 lembaga Rp278 juta.

“Sedangkan untuk Ponpes 36 lembaga, Madin 96 lembaga, TPQ 242 lembaga dan PAUD sebanyak 181 lembaga dengan total anggaran Rp2,4 Miliar,” pungkas Ali Imron. Q ach

Gresik, Bhirawa Komisi C DPRD Gresik, serius melakukan sidak terhadap proyek pembangunan yang mencapai miliaran, Rabu ( 16/12 ).

Sidak dilakukan untuk melihat penegerjaan proyek pembangunan jalan desa antara Desa Banjarsari dan Prambangan, Kecamatan Kebomas.

Dan mendesak agar diselesaikan tepat waktu, tidak ada lagi kemoloran.

Dalam sidak komisi C, dikuti oleh seluruh anggota juga kontraktor dari PT Karisma Multi Jaya, selaku pelaksana pembangunan Jalan Prambangan-Banjarsari dengan nilai Rp5,4 miliar. Dan PT Citra Kurnia pelaksana pembangunan Jalan Karangandong senilai Rp31 miliar, memastikan bisa dikerjakan tepat waktu.

Anggota komisi C DPRD Kabupaten Gresik, Wafiroh Maksum mengatakan, pihaknya meminta agar pembangunan jalan tersebut diselesaikan tepat waktu. Sebab, dua proyek tersebut kontraknya berakhir pada akhir Desember. Meski pencapaian prosentase telah sesuai, namun tidak bisa diremehkan begitu saja. Dengan mepetnya waktu yang hanya tinggal beberapa hari. Apalagi ini adalah akhir tahun, harus dikerjakan tepat waktu.

“Jangan sampai melewati tahun anggaran, dan komisi akan terus memantaunya. Sebab kalau terjadi kemoloran bisa juga akan didenda PT tersebut, bisa juga dilakukan beklist. Memang sekarang pembangunan tersebut sesuai target, namun dengan datangnya musim hujan sekarang.

Bisa jadi pekerjaan menjadi molor, makanya kami terus melakukan pemantauan agar selesai tepat waktu,” ujarnya.

Senada juga dikatakan oleh anggota komisi C Noto Utomo, pihaknya bakal memantau seluruh proyek yang belum selesai hingga akhir tahun ini.

Sebab, pihaknya memiliki data proyek-proyek yang tidak sesuai target, kalau tidak sesuai nanti akan di undang dalam hearing di DPRD. Karena yang dewan inginkan bahwa proyek harus pengerjaanya tepat waktu, tidak molor lagi seperti tahun kemarin.

Sementara perwakilan PT Karisma Multi Jaya Supriyanto pada wartawan mengatakan, tugasnya menyelesaikan proyek ini tepat waktu itu sesuai penjanjian dalam kontrak. Pihaknya siap menyelesaikan proyek tepat waktu. Dan proyek pembangunan jalan penghubung antar desa itu, sebagian memang menggunakan TKD. Q kim

DPPKA Gembleng 160 Bendahara SKPD Kota Mojokerto, Bhirawa Dinas Pendapatan dan Pengelolahan Keuangan Daerah (DPPKA) Kota Mojokerto tidak mau kecolongan. SKPD pengelolah pendapatan dan keuangan daerah ini terus berbenah meningkatkan kualitas Sumber daya manusia (SDM) di lingkup. Pemkot Mojokerto.

“Kegiatan ini sebagai upaya memacu semangat kepada seluruh bendahara pengeluaran di masing-masing SKPD dan bekerja

sesuai aturan,” ujar Kepala DPPKA Kota Mojokerto, Agoeng Moeljono usai acara sosialisasi di pendopo Pemkot Mojokerto, Rabu (18/12).

Sebanyak 160 orang mendapatkan materi sosialisasi soal.

Pengelolahan keuangan daerah.

Mereka terdiri atas bendahara pengeluaran SKPD, bendahara pengeluaran pembantu serta pejabat pengelolah keuangan SKPD. “Mereka itulah nantinya yang bergelut langsung dengan pengelolahan keuangan di masing-

masing SKPD. Makanya kita bekali mereka dengan petunjuk tehniknya,” tambah mantan kabag hukum Pemkot Mojokerto ini.

Agung menambahkan, kegiatan kemarin secara makro pemkot Mojokerto bertujuan terus melakukan penyempurnaan pengelolahan keuangan. “Karena peraturan soal pengelolahan keuangan ditingkat nasional itu terus berkembang. Jadi kita harus terus melakukan upgrade,” tandas Agoeng.Q kar

Komisi C Sidak Jalan.

rokim/bhirawa

Pemkot Blitar Raih PPID Award Terbaik Pertama Sebagai Kado manis menjelang akhir tahun 2015. Pemerintah Kota Blitar mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Terbaik Pertama Se-Jawa Timur kategori Kota.

Peringkat ini berarti meningkat dari tahun sebelumnya dari peringkat ketiga menjadi peringkat pertama.

Penghargaan itu diserahkan Sekda Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sukardi kepada Plt. Sekda Kota Blitar, Rudy Wijonarko di Gedung Graha Pena, Surabaya, Senin (14/12) malam.

Selain PPID terbaik, Kota Blitar juga dinobatkan sebagai nominator untuk tiga kategori. Yakni Laporan Tahunan Terbaik, Kota Terinovasi terbaik, dan Kota Sistem Layanan Informasi Terbaik.

Penjabat (Pj) Wali Kota Blitar, Suprianto, menyatakan rasa terima kasih kepada masyarakat dan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Menurut Sekda, penghargaan ini tentu menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Blitar untuk terus berupaya menjalankan pemerintahan secara transparan, sebagaimana diamanatkan dalam undang –

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Diterimanya penghargaan juara pertama PPID Award oleh Kota Blitar ini, lanjut Suprianto menjadi bukti bahwa Pemkot Blitar telah berupaya membangun pemerintahan yang terbuka dan demokratis.

“Ini bukti bahwa Pemerintah Kota Blitar demokratis, transparan, dan mau menerima aspirasi warganya. Dengan PPID ini kita harapkan ada peningkatan tingkat partisipasi warga masyarakat,” jelas Suprianto..

Hal lain yang juga perlu ditingkatkan, jelas Pj. Wali Kota adalah adanya korelasi antara penghargaan yang diraih dengan kenyataan di lapangan. “Semua penghargaan ini harus berkorelasi

positif dengan kenyataan di lapangan,” jelas Pj. Wali Kota.

Ditambahkan Pj. Wali Kota dirinya merasa bangga dan sangat berterima kepada SKPD dan masyarakat Kota Blitar yang telah berpartisipasi dalam membangun iklim keterbukaan informasi publik.

Penghargaan ini merupakan

buah dari upaya Pemerintah Kota Blitar untuk terus terbuka kepada masyarakat. Pemerintah Kota Blitar akan terus berupaya menjalin komunikasi dengan semua pemangku kepentingan agar pembangunan daerah ini berjalan dengan baik.

Indikator pemberian peng-

hartono/bhirawa

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Blitar, Rudi Wijonarko (paling kiri) saat menerima penghargan PPID Award di Gedung Graha Pena, Surabaya, Senin (14/12) malam.

hargaan ini di antaranya Peraturan Kepala Daerah tentang keterbukaan dan pelayanan informasi publik, SOP pelayanan publik, Desk (meja) informasi di setiap kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Daftar Informasi Publik (DIP), Administrasi PPID utama, PPID pembantu, Surat Keputusan (SK) atasan PPID, SK PPID utama, serta SK PPID pembantu.

Menurut Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Timur, Ketty Trisetyorini, acara PPID Award ini sendiri selain memberikan apresiasi atau penilaian terhadap kinerja PPID di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur, Komisi Informasi Publik (KIP) juga sekaligus melakukan monitoring PPID daerah secara berkesinambungan agar mampu berjalan secara optimal.

Menurut Ketty, pihaknya telah melakukan penilaian ini secara independen, fair, dan bebas KKN. Penilaiannya juga telah melibatkan unsur dosen lembaga perguruan tinggi dan unsur wartawan media massa.

Sejak tanggal 1 Mei 2010 lalu

telah ada perubahan mendasar dalam tata kelola informasi dan dokumentasi badan publik seiring dengan diberlakukannya secara efektif Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Sebagai konsekuensinya, Pemerintah Kota Blitar telah membentuk PPID. Dari segi yuridis, Kota Blitar sudah memiliki Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 4 tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Blitar, Peraturan Wakilota Blitar Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Sekadar mengingatkan, beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Blitar juga dinilai sebuah lembaga independen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) sebagai kota yang paling terbuka dalam mempublikasikan informasi anggaran. Kota Blitar menempati urutan pertama dari 10 kota paling terbuka menurut hasil penelusuran Fitra. Q htn.adv

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Desa Ngrendeng Wakili Ngawi Ikuti Lomba PKK Tingkat Jatim Ngawi, Bhirawa Desa Ngrendeng mewakili Kabupaten Ngawi pada Penilaian Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Jawa Timur pada hari Rabu (16/11/).

Kedatangan tim evaluasi 10 program pokok PKK dari propinsi yang diketuai Ir. Theresia M Subagiyo didampingi Plh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi dan Wakil Ketua I Tim penggerak PKK Kabupaten Ngawi.

Kegiatan ini tersebut bertujuan untuk melakukan tinjau lapang guna melihat langsung kondisi gerakan PKK di Kabupaten Ngawi. Penilaian lomba ini meliputi seluruh kegiatan yang tertuang dalam 10 Program Pokok PKK baik secara Administrasi maupun kegiatan lapang, diawali dengan pemeriksaan administrasi.

Dalam sambutanya Suharti Plh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi dihadapan Tim Penilai Ini diantaranya menyampaikan bahwa Desa Ngrendeng yang terletak di sebelah selatan dari pusat Pemerintahan Kabupaten Ngawi merupakan salah satu desa dari 15 Desa yang berada di Kecamatan Sine yang memiliki letak geografis yang cukup strategis dengan topografi, desa yang terletak di lerang lawu dan subur dengan irigasi teknis dari aliran sungai yang mengalir. Desa ini mayoritas tanah di berpotensi dalam pengembangan pertanian dan perkebunan yang potensial.

Plh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi berharap Desa Ngrendeng dapat mewakili Kabupaten Ngawi keluar sebagai juara dan berhak mewakili Provinsi Jawa Timur dalam penilaian tingkat nasional.

Sementara itu Ketua Tim Penilai Lomba Ir. Theresia M Subagiyo dalam sambutanya diantara mengatakan tujuan dirinya bersama Tim datang ke Desa Ngrendeng Kabupaten Ngawi adalah melihat sejauh mana Pelaksanaan 10 Program PKK yang dilaksanakan oleh PKK Desa Ngrendeng Kecamatan Sine.Q rac

Hari Ini KPU Lakukan Rekapitulasi Suara Sumenep, Bhirawa Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep bakal melaksanakan rekapitulasi dan penetapan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) setempat, Kamis (17/12) hari ini di Aula Kantor KPU Sumenep.

Komisioner KPU Sumenep, Rahbini mengatakan, untuk rekapitulasi dan penetapan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) tingkat kabupaten dijadwalkan pada 17 Desember dan dipastikan tidak ada penundaan meski paslon dua, ZA-Eva melaporkan dugaan pelanggaran pilkada di 9 dari 27 kecamatan di Sumenep.

"Rekapitulasi dan penetap-

an penghitungan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah tetap akan dilakukan sesuai jadwal yakni besok (hari ini, red) di Aula KPU Sumenep dengan melibatkan pihak terkait," kata Rahbini, Rabu (16/12).

Menurut Rahbini, masalah laporan tim pemenangan paslon ZA-Eva ke Panwaslih kabupater atas dugaan pelanggaran pilkada, pihaknya meni-

lai biasa dan itu merupakan hak semua paslon untuk mengungkap kekurang puasannya. Namun, hal itu tidak akan mengganggu atau menunda pelaksanaan rekapitulasi suara ditingkat kabupaten tersebut.

"Penanganan laporan dugaan pelanggaran itu merupakan ranahnya Panwaslih, kami tetap akan menggelar rekapitulasi suara sesuai jadwal tahapan pilkada, jadi tidak akan terpengaruh dengan proses penanganan dugaan pelanggaran pilkada itu," tuturnya.

Rahbini menegaskan, dalam pelaksanaan rekapitulasi dan

penetapan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) itu, pihaknya akan mengundang saksi dari dua paslon, PPK sekabupaten Sumenep dan Panwaslih kabupaten.

"Rekapitulasi itu akan digelar pada Kamis (7/12) pukul 10.30 Wib. Kalau nanti dalam rekapitulasi itu ada pihak tertentu yang merasa keberatan atas perolehan suara di TPS tertentu, kami akan mencatatnya karena itu memang hak paslon untuk mengajukan keberatan," tuturnya.

Sebelumnya, tim pemenangan paslon ZA-Eva, melaporkan dugaan kecurangan di

9 dari 27 kecamatan, diantaranya Kecamatan Sapeken, Kangayan, Raas, Masalembu, Lenteng, Guluk-guluk, Talango, Giligenting dan Arjasa.

Pelapor meminta pemungutan suara ulang (PSU) disejumlah TPS yang tersebar di 9, dari 27 kecamatan di Sumenep itu.

Kasus tersebut sedang ditangani Panwaslih.

Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sumenep pada tanggal 9 Desember 2015 diikuti dua pasangan calon, yakni A Busyro Karim-Achmad Fauzi, pasangan calon nomor urut satu (1) dan pasangan calon Zainal Abidin-Dewi Khalifah, nomor urut dua (2).Q sul

SMPN I Situbondo Raih Adiwiyata Nasional

Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tunggu Perda Bojonegoro, Bhirawa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bojonegoro belum bisa pastikan pengisian sekitar 600 perangkat desa di Bojonegoro yang kosong. Sebab untuk proses pengisian para pejabat di tingkat desa itu masih menunggu Peraturan Daerah (Perda) yang masih dibahas.

Kasubid Administrasi tata pemerintahan desa kelurahan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bojonegoro, Triguno S Prio, mengaku, sampai sekarang ini belum ada kepastian kapan perangkat desa yang masih kosong akan diisi.

Pasalnya untuk mekanisme pengisian juga masih dalam pembahasan. “Pengisian perangkat desa masih menunggu Perda, tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sekarang masih dalam proses pembahasan,” kata Triguno, Rabu (16/12) kemarin.

Sebagian desa yang tidak ada perangkatnya diputuskan untuk menunjuk pelaksana tugas (Plt) sementara untuk menggantikan posisi tersebut. Namun kebanyakan sebanyak 340 desa kelurahan di Bojonegoro banyak yang tidak lengkap perangkat desanya. “Bahkan ada yang hanya tersisa dua dan tiga perangkat saja. Padahal idealnya paling tidak ada delapan dan termasuk Kasunnya menyesuaikan daerahnya masing-masing,” jelasnya.Q bas

Kamis Kliwon 17 DESEMBER 2015

khoirul huda/bhirawa

Tim SAR BPDB Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro saat mengevakuasi korban banjir bandang dalam keadan meninggal dunia.

Korban Banjir Bandang Akhirnya Ditemukan Tuban, Bhirawa Setelah lebih dari 24 jam dinyatakan hilang, akhirnya Tim Search and Rescur (SAR) Badan Penanggangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Tuban bersama Tim SAR BPBD Kabupaten Bojonegoro menemukan jasad Jatmiko Hari (57), Warga Desa Suciharjo, Keamatan Parengan, Tuban yang dilaporkan hanyut di Kali Kening saat banjir bandang terjadi pada (14/12) malam kemarin lusa.

Jasad korban yang terseret arus saat memancing ikan dikali yang merupakan anak Sungai Bengawan Solo itu, ditemukan Tim SAR sekitar sepuluh kilo meter dari titik korban diduga terseret arus, yakni di Desa Banjarjo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro.

“Korban sudah berhasil ditemukan Tim SAR BPBD Tuban dibantu dari Bojonegoro, sejauh kurang lebih sepuluh kilo dan sudah masuk wilayah Kabupaten Bojonegoro,” kata Joko Ludiyono, Kepala BPBD Kabupaten Tuban (16/12).

Dijelaskan Joko, proses pencaria korban sudah dilakukan sejak Selasa pagi dari titik korban terseret saat mancing hingga beberapa kilo meter. Namun hingga sore hari korban belum ditemukan, akhirnya pada rabu pagi pencarian kembali dilakukan dengan menambah luas radius pencarian. “Pencarian dimulai selasa, dan pagi tadi sekitar jam 09.30 wib korban kita temukan,” terang Joko.

Dari catatan Bhirawa, dalam bulan Desember ini, Kali Kening telah menelan dua korban jiwa. Dimana sebelumnya, Mungar warga Desa Kumpulrejo Kecamatan Parenganjuga menjadi korban keganasan kali Kening yang tengah meluap, korban juga ditemukan selang sehari setelah dilaporkan terseret arus.

“Sudah dua kali terjadi kasus serupa, untuk itu kami menghimbau warga berhati-hari, jangan beraktifitas disungai atau dekat sungai saat banjir,” imbau mantan Camata Grabakan ini.

Setelah jasad korban berhasil dievakuasi dari kali Kening, Tim BPBD Kabupaten Tuban dan BPBD Kabupaten Bojonegoro langsung diserahkan kepada keluarganya untuk selanjutnyua dimakamkan. Dikonfirmasi terpisah, Didik Purwanto Camat Parengan membenarkan korban sudah ditemukan dan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Keluarga korban sudah merelakan atas meninggalnya Jatmiko Hari, selanjutnya jasad korban akan dimakamkan di desa setempat.

"Alhamdulillah sudah ketemu, turut belasungkawa atas meninggalnya korban, semoga yang ditinggalkan sabar dan tabah menghadapi musibah ini, semoga korban meninggal dalam khusnul khotimah," kata Camat Parengan yang juga pernah menjadi Komandan Banser GP Ansor Kabupaten Tuban ini (16/12).Q hud

Situbondo, Bhirawa Dunia Pendidikan Kabupaten Situbondo sedang berbahagia kemarin (16/12).

Pasalnya, daerah pesisir utara yang dikenal dengan sebutan Kota Santri ini mampu meloloskan tiga lembaga pendidikan di ajang seleksi adiwiyata nasional (sekolah berwawasan lingkungan) baru-baru ini.

Ketiga sekolah tersebut diantaranya, SMAN I Suboh, SMPN I Situbondo dan MAN I Situbondo. Dengan didampingi Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kab. Situbondo, DR Fathor Rakhman, ketiga Kepala Sekolah tersebut menerima sertipikat adiwiyata nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, di Gedung Mandala Buana Bakti, Jakarta.

Kepala sekolah SMPN I Situbondo, Tatik Krisnawati, menuturkan, perolehan Piagam Penghargaan tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, nomor SK.610/MenLHK-BP2SDM/2015.

Piagam penghargaan berlogo Garuda Pancasila itu, ditandatangani langsung Menteri LHK, Siti Nurbaya dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Anies Baswedan. “Piagam penghargaan itu dikeluarkan dan diteken kedua menteri pada 8 Desember 2015 lalu,” papar Tatik Krisnawati.

Kata Tatik, prestasi membanggakan yang baru pertama kali berhasil diraih ini sejak awal mendapat dukungan penuh dari kalangan siswa dan pengurus Komite Sekolah, guru, Tata Usaha dan Dinas Pendidikan. “Para siswa yang tergabung dalam tim adiwayata ba-

nyak menelorkan program unggulan dibidang kebersihan dan keindahan sekolah. Yakni program Sidarling (siswa sadar lingkungan) dan Semut (semua siswa memungut). Dari program ini, akhirnya tim juri adiwiyata memberikan nilai bagus kepada SMPN I Situbondo,” tutur Tatik Krisnawati.

Yang membanggakan lagi, menurut Tatik, SMPN I Situbondo merupakan satusatunya sekolah SMP di Kab Situbondo yang berhasil meraih piagam penghargaan dari dua menteri Kabinet Jokowi tersebut. Dari saking bangganya, pencapaian prestasi adiwiyata nasional tersebut, disambut antusias oleh keluarga besar civitas SMPN I Situbondo, kemarin.

“Ini merupakan buah keberhasilan semua elemen dan mitra kerja kami. Mulai dari Pemkab, Polres, Kodim dan siswa serta guru berikut orang tua, ikut terlibat dalam pencapaian prestasi nasional ini,” papar wanita yang juga Dosen STKIP PGRI Situbondo itu.

Tatik menandaskan, sedikitnya ada 4 komponen yang mempengaruhi penilaian tim juri adiwiyata nasional, sehingga SMPN I Situbondo dinyatakan layak menyandang penghargaan tertinggi dibidang lingkungan hidup tersebut.

Di antaranya, sebut Tatik, lembaganya memakai kurikulum adiwiyata, kesiapan sarana prasarana serta adanya partisipasi dari semua stakeholder. Mulai guru, TU, siswa, komite sekolah, wali murid, Dinas Pendidikan serta Pemkab Situbondo, ikut memberikan dukungan sejak SMPN I Situbondo terlibat dalam seleksi adiwiyata tingkat Kab hingga Prov Jatim, mulai 2013 silam,” pungkas Tatik.Q awi

Siapa pun Pemenang Pemilukada Tuban adalah Pilihan Rakyat Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Banyak perusahaan mendirikan pabriknya di Kota Seribu Goa tersebut. Potensi SDA yang melimpah telah mengantarkan Tuban menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri di Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Seperti JOB Pertamina – Petro China East Java, PLTU, Pertamina, PT Holcim Indonesia Tbk serta PT Semen Indonesia Tbk. Namun kehadiran industri-industri itu belum mampu meningkatkan kesejahteraan warga Tuban. Bahkan, pertumbuhan ekonomi dan tingkat Indek Pembangunan Masyarakat (IPM) di Tuban masih rendah. Dalam bidang pendidikan, Tuban juga masih kalah dibandingkan dengan kabupaten tetangga. Tidak hanya itu, infrastruktur masih terbilang jelek. Kondisi tersebut membuat laju perekonomian masyarakat terhambat. Padahal, kawasan industri pertambangan mencapai sekitar 50 ribu hektare.

Jika potensi ini dapat dimanfaatkan dengan baik, maka akan mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal, sehingga angka pengangguran di Tuban rendah.

Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang menang harus segera merealisasikan janji politiknya saat kampanye. Janji yang ingin mensejahterakan masyarakat dan memperhatikan infra-

struktur harus segera dilaksanakan.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan pilihan masyarakat Tuban bersama, sehingga kandidat terpilih harus merangkul seluruh lapisan masyarakat. Begitu juga dengan masyarakat, harus mendukung kebijakan Bupati-Wakil Bupati terpilih nantinya. Semua stake holder harus mendukung program Bupati terpilih yang pro rakyat, supaya rakyat merasa diperhatikan oleh pemimpinnya. Jika sudah demikian dipastikan pertumbuhan ekonomi di Tuban akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Pelaksanaan pencoblosan Pemilukada Tuban sendiri sudah selesai yang digelar pada 9 Desember 2015 kemarin. Pemilukada Tuban diikuti dua pasangan calon Bupati-calon Wakil Bupati. Untuk pasangan nomor urut satu Fathul Huda-Noor Nahar Husein, yang diusung sejumlah partai politik (parpol).

Sedangkan nomor urut dua mendaftar lewat jalur independen

Oleh: Maun Guru MTs di Jawa Timur atau perseorangan pasangan Zakky Mahbub-Dwi Susianti Budiarti. Sekarang semua lapisan masyarakat Tuban sedang menunggu hasil pengumuman dari KPU Tuban, siapa pemenangnya. Sesuai jadwal tahapan Pemilukada, KPU Tuban akan menggelar rekapitulasi suara tingkat Kabupaten sekaligus mengumumkan pemenangnya pada tanggal 16-18 Desember 2015.

Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan supaya pelaksanaan Pemiluka Tuban berjalan lancar dan aman, terutama saat menentunkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Pertama penyelanggara Pemilukada seperti KPU dan Panwaslu, harus bersikap adil, netral, dan profesional dalam menjalankan tugas masing-masing.

Kedua kandidat dan perangkat tim pendukung tidak boleh menyampaikan sesuatu yang bersifat provokatif, sehingga situasi yang kondusif ini tetap terjaga.

Begitu pula dengan semua tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh intelektual yang telah menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon Bupati-

calon Wakil Bupati yang ada, hendaknya dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan tidak menimbulkan provokasi yang berdampak negatif dan kegaduhan di tengah masyarakat, terutama dalam menyoroti kinerja aparat keamanan yang sudah tegas-tegas dinyatakan bahwa seluruh aparat keamanan baik Polri, TNI dan BIN netral.

Dalam Pemilukada Tuban kemarin, seluruh masyarakat sudah menyampaikan aspirasi politiknya. Apapun pilihan politik tersebut tentu harus dimaknai sebagai jawaban terbaik bagi permasalahan Tuban saat ini. Setiap orang tentu berkeyakinan kandidat Bupati yang diusungnya mampu membawa Tuban lebih maju lagi.

Untuk itu, penting kiranya agar menjaga iklim demokrasi, dengan menghargai perbedaan pandangan politik terhadap pilihan rakyat. Siapapun yang menang tentu adalah pemimpin terbaik pilihan masyarakat. Seluruh elemen masyarakat baik tim kampanye ataupun simpatisan harus mampu menghargai pilihan rakyat dengan tetap menjaga situasi damai. Sembari menunggu keputusan resmi dari KPU siapa pemenang dalam Pemilukada Tuban, masyarakat harus dapat menjaga kondusifitas demokrasi, tidak mudah terprovokasi untuk

bertindak anarkis. Termasuk dalam menyikapi hasil rekapitulasi nanti. Siapapun yang menang, itu adalah Bupati dan Wakil Bupati terbaik bagi masyarakat Tuban.

Bupati dan Wakil Bupati diharapkan mampu mewujudkan cita-cita rakyat Tuban. Jika nantinya hasil Pemilukada Tuban tidak sesuai dengan harapan salah satu kandidat, maka tidak perlu membuat tindakan yang mencederai nilai-nilai demokrasi, sehingga sikap ikhlas sangat diperlukan, karena masih ada pekerjaan lain yaitu mengawal dan mengawasi janji-janji politik Bupati dan Wakli Bupati terpilih agar melaksanakan program-programnya untuk membawa Tuban menjadi lebih baik.

Untuk itu, seluruh masyarakat harus menjunjung tinggi identitas nasional. Memelihara kesatuan berbagai identitas etnik dan persatuan bangsa. Apabila jika kita kurang bijak dan kurang terbuka menyikapi keberagaman yang semakin kompleks ini, maka konflik sosial yang berakibat pada kehancuran umat manusia telah menunggu. Masyarakat perlu mempunyai kesadaran politik yang tinggi dan wawasan kebangsaan yang besar.

Jika sudah dimiliki, dipastikan masyarakat tidak mudah terprovokasi dari pihak lain. Jika hal

tersebut sudah dijalankan dengan baik, maka akan tercipta sebuah pesta demokrasi sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang serta dalam bingkai UUD 1945 dan Pancasila.

Penulis berharap yang menang tidak bersikap arogan dan harus bijaksana, sedangkan yang kalah tidak perlu mengamuk atau anarkis, melainkan harus ikhlas. Semoga seluruh pihak dapat menerima hasil Pemilukada Tuban dengan damai, serta mendukung Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan kerjasama yang baik, mari cermati dan awasi agar seluruh program-program dan janji-janji pada saat kampanye dapat ditepati.

Sehingga cita-cita untuk memajukan Tuban dan mensejahterakan masyarakat bisa segera terwujud. Sekali lagi, siapapun yang menang itu adalah Bupati dan Wakil Bupati terbaik bagi Tuban.

Seluruh rakyat Tuban harus mampu menghargai dan menerima dengan lapang dada, serta mendukung berbagai kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan selama lima tahun kedepan. Semoga masyarakat Tuban lebih maju dan sejahtera di bawah kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati yang baru terpilih dari hasil Pemilukada? serentak ini.Q *

JAWA TIMUR

Kamis Kliwon 17 DESEMBER 2015

KILAS JATIM

Kebijakan Baru Dewan, Pakai Jasa Satpam dan Palang Portal Sampang, Bhirawa Jika beberapa waktu lalu komisi I DPRD Sampang, menyoroti kebijakan Dispendaloka Sampang karena memakai jasa penjagaan satpam (security) di kantor Dispendaloka Sampang, kini giliran kantor DPRD Sampang sendiri yang juga memakai jasa mengamanan satpam di pos penjagaan lengkap dengan palang portal di pintu masuk gedung DPRD Sampang.

Kebijakan kantor DPRD Sampang memakai jasa satpam dan palang potal di pintu masuk, membuat sejumlah warga yang hendak ke Kantor DPRD sungkan dan malu, bahkan sebagian warga Sampang merasa kaget dengan kegijakan di Kantor DPRD Sampang tersebut.

Saiful, salah satu warga Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, sangat kaget ketika hendak mendatangi salah satu anggota dewan yang berasal dari Camplong. Ia terkejut, di pintu masuk ada palang portal dan sejumlah satpam yang menjaga di pos pintu masuk kantor DPRD Sampang.

Padahal sebelumnya hanya di jaga petugas yang berseragam satuan polisi pamong praja (Satpol PP).

“Saya sangat kaget, saya kira ada demo atau acara lain, kok sampai ada pengamanan super ketat di DPRD Sampang, saya mendatangi kantor DPRD Sampang sebagai rakyat hanya ingin menemui wakil saya khususnya anggota dewan yang dari Camplong,” jelasnya Rabu (16/12).

Menurut Samsuddin, anggota komisi I DPRD Sampang, kebijakan memakai jasa pengamanan jasa satpam dan pemasangan palang portal di pintu masuk DPRD Sampang itu murni kebijakan sekwan DPRD dan pimpinan. “Namun menurut saya pada prinsipnya kebijakan ini masih belum terlalu dibutuhkan, sebab anggota pengamanan yang sudah ada dengan berseragam Satpol PP di kantor DPRD Sampang difungsikan saja sudah cukup,” katanya.Q lis

Gus Ipul Konsultasikan Cara Hadapi MEA ke Ponpes Kota Kediri, Bhirawa Untuk menghadapi Pasar Asean, Wakil Gubernur Jawa Timur . H. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersilaturahim dengan para kiai dan pengasuh Pondok Pesantren Walibarkoah yang berlokasi di jalan HOS Cokroaminoto Kota Kediri Rabu (16/16).

Menurut Gus Ipul, pihaknya datang ke Ponpes untuk berkonsultasi sehubungan dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2016.

Sebab Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) memiliki tiga sukses yang akan mampu menghadapi MEA. “LDII pada intinya mempunyai tiga sukses yang sangat relevan untuk menghadapi era saat ini. Yaitu sukses agama, sukses pembentukan akhlak

(moral)dan sukses kemandirian,” kata Gus Ipul.

Lebih lanjut, di LDII memiliki kebutuhan yang sangat diperlukan dalam MEA nanti, salah satunya Pembentukan karkater. Sebab, bisa dimulai dari penguatan agama, pendidikan akhlak. Sedangkan kemandiriannya adalah kemandirian dibidang ekonomi, bisa dibentuk dari pendidikan ketrampilan.

“Ke tiga sukses tersebut,

saya kira sangat penting untuk dibumikan dalam menghadapi MEA di tahun 2016, dan saya harapkan apa yang ada di LDII selras dengan program pemerintah ” paparnya lebih lanjut.

Lebih lanjut, menurut Gus Ipul, jika sudah mempunyai pondasi agama yang kuat dimanapun berada tidak ada masalah. Mempunyai prinsip hidup yang kuat, tidak mudah terombang-ambing.Orang yang mandiri adalah orang-orang yang terampil, mempunyai kreatifitas dan daya saing.

Hal tersebut di atas merupakan kontribusi LDII yang telah dilakukan bertahuntahun dan mudah-mudahan dapat disinergikan dengan program-program pemerintah.

“Saya melihat ada niat yang

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Suzuki, th. 2013, Hitam, AG4402QA, a/n. Subarno, Ds/Kec. Campurdarat-T.Agung

No. 2581/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Honda, th. 2014, Hitam, AG4813RAO, a/n. Andik Kurniawan, Ds. Tanggulwelahan, BesukiT.Agung

No. 2582/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Mobil Sedan Honda, th. 1995, Hijau Metalik, AG1417RX, a/n. Muzayyanah, Ds. Sembon, Karangrejo-T.Agung

No. 2583/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Yamaha Vega R, th. 2008, Hitam, AG5051SZ, a/n. Ropi Susilo, Ds. Penjor, PagerwojoT.Agung No. 2584/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Yamaha, th. 2015, Putih, AG5412RAV, a/n. Aditya Mattyas Firmansyah, Ds. Bukur, Sumbergempol-T.Agung No. 2585/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Yamaha, th. 1993, Hitam, AG4731TK, a/n. Supari, Ds. Tapan, Kedungwaru-T.Agung No. 2586/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Honda, th. 1986, Hitam, AG5383RG, a/n. Wiji Astuti, Ds. Kromasan, Ngunut-T.Agung

No. 2587/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Honda, th. 2013, Hitam, AG6279QA, a/n. Jasmadi, Ds. Ngubalan, Kalidawir-T.Agung No. 2588/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Yamaha, th. 2008, Hitam, AG2222SV, a/n. Endrik Widiawan, Ds. Gedangan, CampurdaratT.Agung No. 2589/IMB/BI-II/2015

HILANG STNK, Honda, th. 2011, Orange Hitam, AG6565OC, a/n. Edi Suyanto, Dsn. Bolu RT 01/01, Ds. Ngepeh, Tanggunggunung-T.Agung

No. 2590/IMB/BI-II/2015

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5656 GG, a/n Abd. Malik, Ds. Buduan, rw 07/01, Kec. Suboh Situbondo.

No. 2591/IMB/BI-II/2015

irvan/bhirawa

Gus Ipul saat berdialog dengan para kiai dan pengasuh Ponpes Walibarokah.

Selasa (16/16). kuat dari para kiai di LDII, bagaimana mempersiapkan generasi yang utuh sejak da-

hulu. Artinya agama, akhlak, dan kemandirian diajarkan." tandas Gus Ipul.Q van

Kenang Jenderal Soedirman, 370 Anggota TNI Tempuh 219,7 Km dengan Jalan Kaki

Isu Barter Proyek Kembali Terpa DPRD Bangkalan, Bhirawa Belum jelasnya kelanjutan hak Interpelasi terhadap Bupati Bangkalan, RK Muhammad Makmun Ibnu Fuad memunculkan isu miring terhadap anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, di kalangan media sosial berkembang bahwa hak interpelasi kepada bupati itu mandeg karena hak interpelasi tersebut sudah dibarter dengan proyek senilai Rp 1 Miliar untuk masing-masing anggota dewan yang dititipkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan, H Fatkurrahman membantah adanya isu barter hak interpelasi dengan proyek Rp 1 Miliar itu. “Isu itu tidak benar, hak interpelasi kepada Bupati tetap jalan, saat ini kita masih menunggu surat balasan dari bupati terkait hak interpelasi itu,” kata Jih kur panggilan akarbnya Wakil Ketua DPRD Bangkalan itu, Rabu (16/12) di Ruang kerjanya.

Menurutnya, sampai saat ini hak interpelasi tetap berlanjut, dan hingga saat ini DPRD Bangkalan masih menunggu surat balasan dari Bupati. Jika nanti tetap tidak ada surat balasan, maka DPRD akan memanggil Bupati bangkalan untuk menanyakan jawaban dari surat yang telah dikirim oleh pimpinan DPRD bangkalan. Q ant

7

Massa FMPM unjukrasa dengan membentang spanduk dan poster.

sudarno/bhirawa

FMPM Minta Kejagung Tangkap Setya Novanto Madiun, Bhirawa Menyikapi kasus 'Papa Minta Saham', puluhan massa gabungan LSM yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Madiun (FMPM), mengadakan aksi unjukrasa di Jalan Kolonel Marhadi selatan Alun-Alun Kota Madiun, Rabu (16/12).

Dalam orasinya, salah satu perwakilan massa, Budi Santoso, menyampaikan, agar Kejaksaan Agung menangkap Ketua DPR-RI, Setya Novanto. Pasalnya, orang nomor satu di lembaga terhormat ini, dianggap yang paling bertanggungjawab dalam kasus yang mencatut nama Presiden Joko Widodo, untuk meminta saham kepada Freeport.

"Tangkap Setya Novanto! Kejaksaan Agung harus segera tangkap dan adili Setya Novanto," kata Budi Santoso, Ketua LSM Wahana Komunikasi Rakyat (WKR), dalam orasinya.

Karena menurutnya, Setya Novanto tidak hanya melanggar etika sebagai ketua DPR-RI.

Tapi ada unsur pemufakatan jahat dalam kasus tersebut. Sehingga perlu diambil tindakan pidana.

Sementara itu terkait sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap Setya Novanto, lanjutnya, ada permainan-permainan yang menjadi kecurigaan masyarakat.

"Bagaimana masyarakat tidak curiga. Saksi sidangnya terbuka. Tapi terlapor sidangnya tertutup. Walaupun hasilnya diumumkan secara terbuka. Masyarakat itu sudah tidak percaya sama DPR," kata Budi Santoso, kepada wartawan usai melakukan orasi.

Selain melakukan orasi, massa juga membentangkan spanduk dan poster. Di antaranya bertuliskan, ‘Bubarkan Mahkamah KeraKera’, ‘Rakyat Kesal Dan Muak Melihat Etika Dewan Perampok Rakyat’, ‘Kasus Papa Minta Saham Lecehkan Simbol Negara’ dan ‘Bubarkan Dewan Perampok Rakyat’.Q dar

Tuban, Bhirawa Tempuh jarak 219,7 Kilometer (Km), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari peleton beranting Yudha Wastu Pramuka Jaya 2015 melakukan napak tilas dengan start pemberangkatan di alun-alun Kabupaten Tuban dan finish di Kodam Brawijaya Surabaya (16/12).

Napak Tilas yang dilakukan tersebut juga dalam rangka menyambut hari ulang tahun Infanteri. Selain itu, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenang keteguhan hati, pengorbanan dan semangat juang yang tidak mengenal menyerah dari sosok Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Seperti yang disampaika oleh Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau, usai pemberangkatan bahwa tradisi perjalanan ini untuk mengenang sejarah semangat perjuangan dari Panglima Besar Jenderal Soe-

dirman dengan cara estafet, yakni bergantian satu peleton satu peleton. “Peserta gerak jalan ini terdiri dari 10 Peleton, setiap peleton terdiri 37 orang,” kata Brigjen TNI Joppye, salah satu putra terbaik Papua ini (16/ 12).

Lebih lanjut, sesuai rute dan jadwal gerak jalan ini akan berakhir pada hari Sabtu nanti, (19/12), dengan finish di lapangan Kodam Brawijaya Surabaya. Sebelum pemberangkatan ada apel dan pembacaan amanat Panglima Besar Jenderal Soedirman.

“Peserta jalan sendiri menggunakan perlengkapan sebagai simbul kops Infanteri. Seperti seragam Pakaian Dinas Lapangan Tempur (PDL), Senjata SS1, dan Ransel, yang merupakan simbul administrasi,” terang Kasdam V Brawijaya Brigjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau ini pada Bhirawa.Q hud

khoirul huda/bhirawa

Pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari peleton beranting Yudha Wastu Pramuka Jaya 2015 saat memulai stard napak tilas di alun-alun kabupaten Tuban kemarin (16/12).

Air Bersih dan Pengelolaan Sampah Jadi Masalah Kawasan Permukiman Jombang, Bhirawa Pemenuhan air bersih dan Pengelolaan persampahan kawasan pemukiman penduduk masih menjadi persoalan mendasar masyarakat Jombang.

Tercatat sebanyak 87 persen sampah domestic rumah tangga pada kawasan pemukiman terangkat ke Tempat Pem-

buangan Akhir (TPA) kurang dari 2 kali seminggu.

Sedangkan untuk pemenuhan air bersih bagi kawasan pemukiman penduduk, tercatat sebanyak 36 persen bangunan pemukiman di 113 desa di 7 kecamatan di Jombang yang menjadi sasaran Program Peningkatan Kaalitas Kawas-

an Pemukiman (P2KKP) tidak terlayani jaringan air bersih.

“Ini adalah profil permasalahan kawasan pemukiman di Jombang yang menjadi baseline data 100-0-100 yang perlu ditangani oleh pemerintah kedepan,” ujar Elok Elita Koordinator P2KKP usai workshop penyepakatan data hasil Ba-

seline 100-0-100 dan profil kawasan pemukiman di gedung Ismalic Centre, Rabu (15/12) bersama kepala desa dan sejumlah SKPD pemkab Jombang.

Elok menambahkan, tidak hanya air bersih dan sampah, sebanyak 2000 hektar kawasan pemukiman di Jombang dikatakannya masih tergolong

sebagai kawasan pemukiman kumuh. “Karenanya workshop ini kita pertemukan antara masyarakat, kepala desa bersama satker atau SKPD. Sehingga data ini bisa menjadi rekomendasi ke pemerintah dalm penyusunan, perencanaan dan juga pembangunan pada tahun depan,” bebernya.Q rur

Pemanfaatan Sumber Air Umbulan untuk Mewujudkan Ketahanan Air Sumber air umbulan di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan yang akan didistribusikan untuk warga di lima daerah di Jawa Timur juga merupakan pemenuhan kebutuhan air. Makanya, proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp1,8 triliun itu adalah sebuah wujud dari ketahanan air.

“Pendistribusian sumber air umbulan untuk beberapa daerah di Jawa Timur merupakan wujud pemenuhan kebutuhan air. Dalam hal ini, Indonesia sudah berupaya mewujudkan ketahanan air itu,” ujar Indro Tjahyono, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Dewan Sumber Daya Air (DSDA) saat melihat langsung lokasi sumber air umbulan, Rabu (16/12) sore.

Menurutnya, ketahanan air di Indonesia saat ini masih menjadi persoalan dengan banyaknya daerah-daerah yang dilanda krisis air bersih saat musim kemarau. “Sumber mata air di Indonesia seperti sumber air umbulan harus diditribusikan untuk kepentingan warga di daerah lainnya. Sedangkan

potensi banyaknya sumber air harus dikelola, didistribusikan secara merata dengan perhitungan tempat dan waktu atau musim kemarau,” terang Indro Tjahyono.

Sekadar diketahui, sumber air umbulan memiliki debit 5.000 liter/detik dan baru dimanfaatkan sekitar 260 liter/detik. Terinci untuk PDAM Surabaya 150 liter/ detik dan PDAM Kota Pasuruan 110 liter/detik. Sebagian kecil untuk irigasi pertanian dan sisanya serta lebih dari 4.000 liter/detik terbuang ke laut.

Agar tak terbuang dengan siasia, pemerintah memanfaatkan dengan mendistribusikan air tersebut dalam proyek SPAM senilai Rp1,8 triliun, untuk memenuhi kebutuhan lebih dari

250.000 keluarga di lima daerah di Jatim, yakni Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan untuk pendistribusiannya menggunakan pipa transimisi sepanjang 93,7 kilometer, berdiameter 1,8 meter.

Masa pengerjaan selama 2 tahun dimulai 2016. Proyek dibiayai ekuitas Badan Usaha yang dibentuk konsorsium pemenang lelang, pinjaman bank dan dukungan kelayakan.

Sementara itu, Prof Dr Otto Sudarmadji Ongkosongo, pakar geologi UGM dan Hendro Baruno yang juga mendatangi sumber air umbulan menyatakan penyelamatan sumber air umbulan harus dilakukan secepatnya oleh pemerintah. Pasalnya, saat ini kolam penampungan air berdiameter sekitar 100 meter lebih itu hanya digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, buang hajat hingga mencuci motor.

“Potensinya sangatlah besar, tapi pengelolaannya banyak

hilmi husain/bhirawa

Salah satu anggota Pansus DSDA Nasional, melihat lokasi sumber mata air umbulan di Desa Umbulan Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Rabu (16/12) sore. masalah serta kurang dimanfaatkan. Kualitas airnya bagus dan sangat jernih, tapi kolam penampungan harus disterilkan dari kegiatan warga. Karena biaya menjernihkan air jauh lebih mahal dari pada mem-

bangun tempat khusus. Makanya, sumber air umbulan harus diselamatkan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin,” tandas Prof Dr Otto Sudarmadji Ongkosongo di lokasi sumber umbulan.Q hil

MALANG RAYA

8

Kamis Kliwon 17 DESEMBER 2015

ER Abaikan Waktu demi Kualitas APBD 2016 Batu, Bhirawa Wali kota Batu, Eddy Rumpoko (ER) mengakui dirinya tidak mengutamakan ketepatan waktu dalam Penetapan APBD Kota Batu 2016. Dia ingin di 2 tahun sisa kepemimpinannya, APBD harus berkualitas, terbuka, transparan, dan dikuatkan dengan sumber daya aparatur yang memadai. Pernyataan ini disampaikan ER menjawab tudingan ketidakseriusan eksekutif dalam membuat APBD 2016 hingga jadwal penetapannya di Dewan mengalami kegagalan hingga beberapa kali.

“Saya beberapa kali masih melihat belum adanya perencanaan yang baik dari SKPD dalam menyusun program di tahun 2016,”ujar Eddy Rumpoko, Rabu (16/12).

Lebih detail ia menjelaskan bahwa perencanaan yang belum baik dari SKPD itu meliputi, belum adanya sinergitas, belum adanya program yang menyerap aspirasi dan mendukung kepentingan masyarakat, maupun program yang mampu mengaktulaisasi dengan cepat dan baik.

ER meminta kepada para bawahannya agar program yang ada di setiap SKPD bisa segera terealisasi dengan cepat dan bisa

segera dirasakan serta dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena itu orang nomor satu di Pemkot Batu ini sangat geram ketika menemukan program SKPD yang hanya kopi paste dan tidak disertai dengan rencana realisasi yang jelas.

“Saya sebagai penanggung jawab akan berkirim surat kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan agar keterlambatan ini tidak diberikan sanksi. Karena pada dasarnya kita ingin APBD yang ada betulbetul baik dan berkualitas serta bisa membawa kemanfaatan bagi masyarakat,” tegas ER. Ia mencontohkan program pem

buatan/perbaikan jalan di Kota Batu yang dinilai belum memiliki sinergitas. Dimana dalam 1 tahun pembuatan/perbaikan jalan ini tidak disertai dengan pembangunan infratsruktur penunjang seperti, PJU (Penerangan Jalan Umum) dan drainase.

“Ketika jalan sudah jadi dan sudah digunakan, 1 tahun kemudian mulai rusak. Dan pada saat sudah rusak, baru akan dibangun PJU dan drainase jalan. Program seperti ini sangat tidak efektif,” ujar ER. Namun demikian ia masih optimis bahwa APBD Kota Batu 2016 bisa ditetapkan pada akhir tahun 2015 ini. Karena pihaknya sudah memiliki kerangka yang jelas, hanya saja masih membutuhkan penyempurnaan.

Diketahui, sedikitnya 3 kali agenda Rapat Paripurna DPRD Kota Batu dengan agenda Penetapan APBD 2016 gagal dilaksanakan. Kegagalan ini diakibatkan Walikota meminta dilakukan penundaan Paripurna karena masih ada temuan keti-

daksempurnaan dalam perencanaan SKPD dalam RAPBD 2016.

Kegagalan ini sangat menguji kesabaran anggota dewan beserta seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kota Batu. Berulangkali meminta melakukan penjadwalan penetapan rancangan perda APBD tahun 2016, berulangkali pula eksekutif mengingkarinya.

“Biarin saja Pemkot maunya apa,” ujar Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo, seolah kehabisan kata-kata dalam menyikapi berulangkalinya pembatalan sidang paripurna.

Ia mengatakan bahwa Pemkot Batu pun harus menanggung sanksi yang diberikan sesuai dengan undang-undang sebagai konsekwensi kemoloran penetapan rancangan peraturan daerah APBD tahun 2016 tersebut.

“Gubernur Jatim, Soekarwo sudah mengirimkan surat kepada Pemkot Batu terkait keterlambatan tersebut. Ada sanksi buat mereka, sesuai dengan UU 23 pasal 312,” ujar Cahyo.

Kegagalan rapat paripurna

anas bachtiar/bhirawa

Beberapa kali agenda rapat Paripurna Penetapan APBD 2016 gagal dilaksanakan di DPRD Kota Batu penetapan rancangan perda APBD tahun 2016 di tenggat akhir masa penetapan ini menyebabkan Pemkot Batu melanggar aturan yang diamanatkan UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 312.

Dalam pasal itu dijelaskan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan perda APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya

Pemkot Manjakan 58.000 Anak-anak Kota Batu

KILAS AREMANIA

Susun Perwali untuk Pencegahan Gratifikasi Malang, Bhirawa Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan bebas dari korupsi, Pemerintah Kota Malang kini menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk Pencegahan Gratifikasi.

Perwali tersebut disusun guna mencegah adanya praktek suap di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkot Malang, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Kepala Bagian Pembangunan Pemkot Malang, Widjaja Saleh Putra kepada sejumlah wartawan mengatakan perwal tersebut akan disahkan dalam waktu dekat.

“Draft Perwal sudah dibuat, tinggal menunggu finalisasi dan pengesahan dari Wali Kota Malang,” ujar Widjaja di selasela workshop Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kota Malang, Rabu (16/12).

Menurut Wijaya inti dari isi Perwal tersebut adalah upaya pencegahan terjadinya tindak suap atau gratifikasi di lingkungan PNS. “Filosofi anti korupsi harus melekat pada pejabat pelayanan publik, jadi ini sekaligus merupakan penegasan kepada semua pelayan publik agar tidak main-main dalam melayani masyarakat,” jelasnya.

Terkait dengan soal kasus gratifikasi di lingkungan Pemkot Malang, Widjaja mengakui jika hingga saat ini masih belum ada laporan. Namun pihaknya berharap tidak ada pejabat Pemkot Malang yang menerima gratifikasi.

“Di Kota Malang memang belum ada laporan terkait gratifikasi, namun pada prinsipnya kita dalam taraf yang lebih bagus dalam pelayanan,” imbuhnya. Q mut

PMI Siap Evakuasi Pengungsi Gunung Bromo Malang, Bhirawa Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Timur, bersama relawannya menyatakan siap untuk melakukan evakuasi warga tengger yang berada di kawasan Gunung Bromo, jika gunung tersebut meletus.

“Semua relawan yang berada di posko yang ditentukan sudah siap, diantaranya pos di Malang, Probolinggo dan Pasuruan juga sudah melapor. Namun karena keadaan belum membahayakan betul maka penduduknya belum dievakuasi,” ungkap Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur, H. Imam Utomo S usai melaksanakan upacara Peringatan Hari Relawan 2015 di Balai Kota Malang, Rabu (16/12).

Mantan gubernur Jatim ini menambahkan, selain kesiapan para relawan, kesiapan kendaraan dan dapur umum untuk pertolongan pertama siap 24 jam jika diperlukan.

Sementara Sekretaris PMI Kabupaten Malang, Aprillijanto SH MM, mengatakan sudah mensiagakan beberapa relawan di beberapa posko, seperti di Desa Ngadas 11 orang, Desa Ringin Anom 3 orang dan Desa Taji 3 orang.

“Di Desa Ngadas ini ada relawan Sibat sedangkan Desa Ringin Anom nantinya digunakan sebagai pusat evakuasi dan Desa Taji untuk mengetahui perkembangan Gunung Bromo,” ujarnya.

Selain itu, PMI Kabupaten Malang, juga telah mesiapkan 187 relawan dalam 24 jam yang siap di mobilisasi, mempersiapkan peralatan dapur umum dengan kapasitas 3 ribu bungkus langsung masak di Desa Ringin Anom.

“Kami siap melakukan evakuasi dan jumlah relawan yang kami siagakan kemungkinan juga sudah mencukupi karena kami telah belajar dari kasus Gunung Kelud dengan memobilisasi 270 relawan,” pungkas Aprilijanto. Q riq

achmad tauriq/bhirawa

Anggota relawan PMI Kota Malang saat melakukan simulasi penyelamatan kebakaran di Balai Kota Malang, Rabu (16/12) kemarin.

tahun anggaran. Artinya 30 November rancangan perda ini sudah harus ditetapkan.

Jika DPRD dan Kepala Daerah tidak menyetujui rancangan perda APBD pada waktu yang ditentukan tersebut, maka akan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan selama 6 bulan. Q nas

Batu, Bhirawa Pemerintah Kota Batu berupaya memanjakan anakanak warga Kota Wisata ini dengan memberikan kemudahan pelayanan dan penggunaan fasilitas yang ada di Kota Batu. Hal ini direalisasikan dengan membuatkan Kartu Anak Kota Wisata Batu (KAKWB) untuk anak-anak Kota Batu yang jumlahnya mencapai 58.000 anak.

Dengan kartu KAKWB ini, setiap anak di Kota Batu akan mendapatkan potongan harga atau diskon ketika berbelanja di mall, toko buku, maupun tempat-tempat kuliner. Bahkan mereka juga akan mendapatkan potongan harga khusus ketika mendatangi obyekobyek wisata yang banyak terdapat di Kota Batu.

Rencana ini merupakan ide dari Walikota Batu Eddy Rumpoko yang ingin memanjakan anak-anak di Kota Batu.

“Rencana ini sudah disampaikan ketika dilakukan rapat Wali Kota dengan para Kepala SKPD. Dan ini rencana ini sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2016 yang tinggal beberapa hari lagi,”ujar Kabag Humas Pemkot Batu, Sinal Abidin, Rabu (16/12).

Di awal pelaksanaan, lanjutnya, pemberian fasilitas kepada anak ini difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan di bidang pendidikan. Mulai dari kebutuhan buku, peralatan sekolah, seragam, naik angkutan umum, termasuk kebutuhan di dunia hiburan atau wisata.

“Diskon khusus untuk masuk ke obyek wisata diberikan kepada anak-anak agar mereka bisa melakukan refreshing setelah lelah dalam belajar,” jelas Sinal.

Dengan rencana ini, Pemkot segera mengumpulkan para pelaku usaha yang ada di Kota Batu. Hal ini untuk membicarakan pemberian diskon khusus kepada anak-anak ini. Pemkot juga telah menyediakan anggaran khusus untuk menyuport/mendukung program KAKWB. Diharapkan dengan adanya program ini anak-anak Kota Wisata Batu bisa berhemat dalam membelanjakan uang saku mereka.

Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Kadispendukcapil) Maulidiono mengatakan pihaknya sudah siap untuk melaksanakan pembuatan KAKWB ini di awal tahun 2016. Dispendukcapil telah memiliki data di server mereka terkait data anak-anak Kota Batu, mulai yang baru lahir hingga berumur 16 tahun.

Adapun bentuk fisik dari KAKWB ini mirip dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk), dengan menampilkan nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan nama orangtua.

“Kartu KAKWB untuk anak balita tidak disertai dengan foto. Foto hanya ada di KAKWB yang berusia 6-16 tahun,” jelas Maulidiono.Q nas

cyn/NBhirawa

Petugas PPK Jabung, Kec Jabung, Kab Malang saat membuka kota suara namun tidak terdapat Sampul DA 1

Rekapitulasi Suara Pilbup, Dua Kecamatan Dihitung Akhir Kab Malang, Bhirawa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang yang dilakukan di Ruang Paripurna DPRD, Rabu 16/12).

“Masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPK) membacakan semua hasil penghitungan di tingkat kecamatan yang disaksikan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Malang dan masing masing saksi ketiga pasangan calon (paslon) Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang,” terang Ketua KPU Kabupaten Malang, San toko, saat dikonfirmasi ketika proses perhitungan suara dihentikan sementara untuk istirahat, Rabu.

Menurutnya, rekapitulasi suara yang dibacakan oleh PPK itu ditawarkan kepada panwaslu dan masing masing saksi paslon Bupati dan Wakil Bupati, apakah ada keberatan atau tidak atas rekapitulasi tingkat kecamatan yang di-

bacakan PPK. Jika tidak ada keberatan proses rekapitulasi penghitungan di tingkat PPK yang dibacakan dalam pleno, maka dianggap cukup dan proses rekapitulasi dilanjutkan ke kecamatan lain.

“Jika ada keberatan dari salah satu saksi pasangan calon dan panwaslu, maka keberatan itu akan dicroscek dan dilakukan koreksi data bersama. Tujuannya, agar bisa ditemukan data otentik dan benar sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang (UU) Pemilu,” papar Santoko.

Dijelaskan, dalam rekapiltulasi suara terdapat 33 kotak suara dari 33 kecamatan yang direkap. Kondisi kotak suara juga masih tersegel dan kita buka bersama yang disaksikan panwasluh dan masing masing saksi. Bahkan, proses penyegelan kotak suara juga disaksikan oleh panwaslu dan ketiga saksi paslon.

Diharapkan, proses penghitungan suara bisa diselesaikan pada hari Rabu ini, dan jika tidak selesai hari ini, maka paling lambat pada hari Jumat

(18/12), karena sesuai jadwal rekapitulasi hanya tiga hari, Santoko juga mengaku, jika ada dua kecamatan yakni Jabung dan Dau dalam perhitungan suaranya akan dihitung diakhir. “Sebab, dalam kota suara tidak terdapat Sampul DA 1, sehingga perhitungan suara dari kedua kecamatan tersebut kita hitung di akhir.

Dan perhitungan suara itu dilakukan di akhir, hal tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Panwaslu Kabupaten Malang,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Divisi Bidang Hukum dan Penindakan Panwaslu Kabupaten Malang, George da Silva membenarkan, jika pihaknya memberikan rekomendasi kepada dua kecamatan, yaitu Jabung dan Dau, agar dihitung di akhir. Karena dalam kotak suara tidak terdapat sampul DA 1, sehingga perhitungan dilakukan di akhir. “Setelah semua kecamatan selesai dalam perhitungan suara, lalu dilanjut perhitungan suara pada kedua kecamatan tersebut,” terangnya. Q cyn

anas bachtiar/bhirawa

Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, saat berdialog dengan anakanak di Kota Batu dan berkomitmen untuk memberikan sejumlah fasilitas kepada mereka.

Akibat Kuatnya Gempa di Kota Malang, Gedung Dewan dan Balaikota Rusak Gempa bumi yang disertai hujan dan angin cukup kencang, telah mengguncang kota Malang, Rabu (16/12). Ribuan warga pun panik berusaha menyelamatkan diri. Teriakan dan tangisan terdengar cukup menyayat hati.

Akibatkuatnya gempa yang terjadi di gedung DPRD dan Balaikota Malang. sejumlah pejabat penghuni di dua gedung tersebut menjadi korban, bahkan ada pula yang terjebak. Mobil dan sepeda motor bergulingan, korban pun bersgelimpangan.

Untuk menyelamatkan korban, SAR PMI bersama dengan para relawan melakukan penyelamat. Dua buah ambulance disiapkan untuk melakukan evakuasi korban,pihak Kepolisi juga melakukan upaya penanganan lalu lintas serta olah tempat kejadian perkara, karena terjadi kecelakaan beruntun.

“Kemampuan dalam memberikan pertolongan harus terus diasah ini sangat penting karena ketrampilan regu penolong atau relawan sangat menentukan keselamatan korban bencana,” ujar Ketua

PMI Jawa Timur, Imam Utomo, saat melihat langsung simulasi Vertical Rescue dan Emergency Respon penanganan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, dan PMI usai upacara Hari Relawan PMI di Balaikota Malang, Rabu (16/12).

Mantan Gubernur Jatim ini memuji para relawan yang memiliki kecekatan, dalam memberikan pertolongan, hanya saja pihaknya meminta agar kemahiran itu tetap dijaga, dan terus berlatih agar saat dibutuhkan mampu mem berikan pertolongan dengan optimal.

Itulah sebabnya di wilayah Jawa Timur seluruh relawan harus disertifikasi.

Sertifikasi yang dilakukan oleh PMI pusat dan PMI Jatim ini untuk memastikan relawan PMI yang diterjunkan di

foto ilustrasi

Tampak reruntuhan bangunan di dalam kantor lapangan khususnya daerah siaga bencana, merupakan relawan yang telah terlatih.

“Dalam satu regu relawan ini terdiri dari beberapa keahlian, mulai keahlian memasak sampai pada keahlian memberikan obat dan tindakan medis, makanya dalam satu tim harus lengkap,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan Imam Utomo, relawan yang telah

memiliki sertifikat sebelumnya telah mendapat pelatihan, diantaranya pelatihan evakuasi bencana, pencarian orang hilang, serta keterampilan memasak.

“Jangan sampai relawan yang diturunkan di lokasi bencana tidak punya keterampilan, seperti yang terjadi pada bencana Sinabung beberapa waktu yang lalu,” ujar Imam.

Untuk jumlah jumlah relawan yang telah disertifikasi untuk wilayah provinsi minimal dua pleton dengan jumlah personil 50 orang untuk masingmasing pleton. Sedangkan untuk di kota/kabupaten jumlah relawan minimal satu pleton.

“Sebenarnya jumlahnya tidak dibatasi, namun di setiap daerah harus ada 50 orang yang siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan, apabila terjadi bencana,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan secara simbolis 200 paket bantuan kemanusian dari PMI Provinsi Jawa Timur kepada warga Kelurahan Oro-oro dowo Kecamatan Klojen Kota Malang.

Selain itu PMI juga memberikan penghargaan kepada Anton Fathoni Muhid, sebagai penggiat bidang pertolongan pertama untuk PMR. Aditya Bayu Wardhana, sebagai penggiat pelayanan pertolongan pertama. Hengky Mei Satio dan 68 orang sebagai relawan donor darah yang menyumbangkan darah sebanyak 50 kali. Q mut

Kamis Kliwon 17 DESEMBER 2015

LINTASAN

PJSI Bali Agendakan TC Desentralisasi Jelang PON Denpasar, Bhirawa Pengurus Persatuan Judo Seluruh Indonesia Bali mengagendakan pemusatan latihan (TC) Desentralisasi di Denpasar, pada pertengan Januari 2016, menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa Barat.

"Upaya ini dilakukan untuk memantapkan kemampuan 14 judoka Bali yang lolos PON Jawa Barat yang sebelumnya mengikuti kualifikasi," kata Ketua Harian Pengprov PJSI Bali I Nengah Sudiartha, di Denpasar, Selasa.

Ia menuturkan, KONI Bali belum menentukan kapan mengelar TC terpusat sehingga pihaknya melakukan persiapan atlet jauh-jauh hari agar mental dan fisiknya meningkat.

Setelah menjalani TC desentralisasi, para judoka akan mengikuti kejuaraan judo Bali Open pada Februari 2015.

"Dalam ajang itu kami akan evaluasi secara menyeluruh," katanya.

Meskipun persiapan judo Bali terlambat dengan daerah lain, prestasi pejudo Bali di kancah nasional masih bersaing dengan Jawa Barat, Jakarta, dan Jawa Tengah.

"Kami juga berencana membawa 14 judoka Bali ini untuk melakukan latihan ke Jepang, namun untuk pendanaan, akan dikomunikasikan dengan KONI Bali," katanya.

Dengan melakukan upaya itu, ia meyakini akan memberikan dampak besar bagi para judokanya, karena mendapat ilmu langsung dari suhu judo di Jepang dan mendapat pengalaman baru.

"Apabila program pelatihan ke Jepang itu tidak terealisasi, kami akan tetap melakukan pelatihan intensif di Bali," ujarnya.Q ant

OLAHRAGA

Judo Bakal Pakai Juri Asing di PON Jabar Surabaya, Bhirawa Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia kemungkinan akan mendatangkan juri asing khusus di nomor kata (kerapian teknik) di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jabar 2016. Upaya ini dilakukan karena nomor kata baru pertamakali di lombakan di PON, selain itu juga menjaga netralitas.

Sekretaris PB PJSI, Sadik Al-Gadri membenarkan banyak usulan dari pengprov PJSI untuk menggunakan juri asing untuk nomor kata.

"Kalau ada dukungan dari PB PON dan masukan dari daerah, kemungkinan itu bisa terlaksana," katanya saat ditemui di arena Kejurnas Judo 2015 di Bikasoga

11-13 Desember.

Humas PJSI Jatim, Ismoyo memberikan dukungan penuh agar PB mendatangkan juri asing khusus nomor kata. "Nomor ini baru pertamakali dilombakan di PON, jadi harus dipimpin oleh juri yang benar-benar memiliki pengalaman," katanya.

Kabid Binpres PJSI Ja-

tim, Dudi Harjanto juga meminta agar PB PON bisa mempertimbangan untuk menggunakan wasit asing di PON. Karena untuk nomor kata unsur subjektifitasnya sangat tinggi. "Posisi juri harus netral dalam melakukan penilaian," katanya.

Sementara itu Kabid Binpres PB PJSI, Irwan Prakarsa mengaku tidak ada masalah jika menggunakan tenaga juri asing, tapi ia mengingatkan kalau selama ini kemampuan juri nomor kata di Indonesia sudah bagus. "kemampuan juri kita sudah bagus, tapi kalau masih membutuhkan tenaga juri asing, itu terserah PB PON," katanya. Q wwn

wawan triyanto/bhirawa

Sekretaris PB PJSI, Sadik Al-Gadri (tengah kanan) bersama HUmas PJSI Jatim Ismoyo (tengah kiri) saat berada di arena Kejurnas Judo di Bikasoga Bandung.

Sulsel Perjuangkan Muaythai Masuk Eksibisi Porda 2018

Aspac Incar Juara Kompetisi Perdana IBL 2016

Jakarta, Bhirawa Klub M88 Aspac Jakarta mengincar juara perdana pada pagelaran kompetisi bola basket tertinggi di Indonesia yaitu Indonesian Basketball League (IBL) 2016 yang sebelumnya kompetisi ini bernama National Basketball League (NBL).

"Selama bernama NBL, Aspac meraih dua juara dan dikompetisi terakhir kami tidak masuk empat besar. Dengan kondisi ini kami langsung berbenah dan siap untuk menjadi juara perdana IBL," kata Manajer M88 Aspac, Irawan Haryono di Jakarta, Rabu.

Untuk menghadapi kompetisi bergengsi musim depan, salah satu klub besar di Indonesia telah menyiapkan pemain sesuai dengan bidikan. Bahkan, Aspac juga mengontrak juru racik baru yaitu Jugianto Kuntardjo untuk menggantikan pelatih senior Rastafari Horongbala.

Khusus untuk pemain, juara NBL periode 2012-2013 dan 2013-2014 ini juga mempertahankan pemain lama seperti Mario Gerungan, Oki Wira Sanjaya, Andakara Prastawa hingga Ferdinand Damanik. Selain itu juga mengandalkan pemain naturalisasi, Ebrahim Enguio.

"Untuk tahun ini ada dua rookie yaitu Widyantaputra Teja dan Anthony Ray Hargrove Jr. Mereka ini juga sudah diturunkan saat IBL pramusim di Bandung," kata manajer yang akrab dipanggil Kim Hong itu.

Meski pada kompetisi sebelumnya terlempar dari empat besar, Aspac saat ini mulai merangkak. Dengan menggunakan pelatih baru, klub asal ibu kota itu mampu membuat kesulitan tim-tim besar yang selama ini menjadi rivalnya pada pertandingan pramusim di Bandung beberapa waktu lalu.Q ant

Bonus Paragames Sama dengan Atlet SEA Games Jakarta, Bhirawa Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memastikan besaran bonus yang akan diterima peraih medali pada ASEAN Paragames 2015 sama besarnya dengan atlet yang medali pada SEA Games 2015 di Singapura.

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Djoko Pekik Irianto di Jakarta, Rabu mengatakan, sesuai dengan rencana pemberian bonus kepada atlet yang meraih medali pada kejuaraan khusus atlet difabel ini akan dilakukan pada awal tahun depan.

"Besarnya bonus sama dengan peraih medali SEA Games. Rencananya bonus akan diterima awal tahun depan karena sejak 15 Desember ini sudah tutup buku," katanya di Kantor Kemenpora Jakarta.

Jika besaran bonus yang diterima paralimpian sama dengan peraih medali SEA Games maka besarannya adalah Rp200 juta untuk peraih medali emas, Rp50 juta untuk perak dan Rp25 juta untuk perunggu. Bonus juga diberikan kepada pelatih yang mendampingi atlet peraih medali.

Pada ASEAN Paragames 2015 gagal mempertahankan predikat juara umum dan hanya mampu menjadi runner up.

Thailand pada kejuaraan dua tahunan itu menjadi yang terbaik. Sedangkan Indonesia hanya mampu mengemas 81 emas, 74 perak dan 63 perunggu.

Djoko Pekik menegaskan, gagalnya Indonesia menjadi juara umum dikarenakan beberapa cabang olahraga yang diikuti tidak sesuai target yaitu atletik, ten pin bowling, catur, menembak, panahan, cerebral palsy football, renang dan tenis meja. Sedangkan yang sesuai target adalah goalball dengan satu perunggu.

Q ant

9

hartono/bhirawa

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi saat ziarah ke Makam Proklamator RI, Ir. Soekarno yang biasa dikenal Makam Bung Karno (MBK) yang didampingi Calon Wakil Walikota terpilih, Santoso, Anggota DPRD Provinsi Jatim, Ahmad Tamim, Anggota DPRD Kota Blitar, Yasin serta Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Blitar, Tri Iman Prasetyo di Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Rabu (16/12) kemarin.

Makassar, Bhirawa Pengurus Provinsi Muaythai Indonesia (MI) Sulawesi Selatan akan terus berjuang demi meloloskan cabang muaythai untuk dipertandingkan secara eksibisi di Pekan Olahraga Daerah (Porda) XVI 2018.

Ketua Umum MI Sulsel, Surachman Tiri di Makassar, Selasa, mengatakan upaya ini sekaligus menjaga peluang cabang olah raga itu pada akhirnya bisa dipertandingkan di Porda 2022.

"Salah satu syarat agar cabang olah raga bisa dipertandingkan di Porda atau PON itu memang harus dilakukan pertandingan eksibisi pada ajang sebelumnya. Untuk itu kita akan berjuang agar muaythai bisa dieksibisikan pada Porda 2018," katanya.

Berbeda dengan Porda Sulsel, kata dia, untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) sudah dipastikan akan dipertandingkan secara eksibisi di PON XIX Jawa Barat 2016. Selanjutnya akan secara resmi dipertandingkan di PON XX Papua pada 2020.

Untuk merealisasikan cabang muaythai masuk Porda Sulsel, pihkanya saat ini terus mendorong sejumlah daerah untuk membentuk kepengurusan. Hasilnya juga cukup maksimal dengan terbentuknya kepengurusan

dibeberapa kabupaten.

Pengprov MI Sulsel bahkan sudah siap melantik lima pengurus cabang (pengcab) di daerah sebagai upaya mempopulerkan dan meningkatkan pembinaan cabang olahraga itu di Sulsel.

Lima pengcab yang sudah terbentuk itu masing-masing Pengcab MI Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, serta MI Kabupaten Pangkep.

"Lima daerah itu tinggal menunggu rekomendasi dari KONI di daerah masingmasing. Saya kira acara pelantikan sudah bisa dilaksanakan pada awal tahun 2016," katanya.

Ia menjelaskan, pengcab MI di lima daerah itu secara organisasi memang sudah terbentuk. Namun pihaknya masih menunggu surat resmi dari KONI setempat agar bisa melaksanakan pelantikan.

Mengenai fokus pada lima daerah itu, kata dia, karena pihaknya memang melakukan secara bertahap. Artinya setelah pelantikan lima pengurus di daerah itu maka selanjutnya akan membentuk kepengurusan yang sama di beberapa daerah lain.

Pihaknya juga mengaku bersyukur karena daerah memberikan respon positif terhadap olahraga yang masih terbilang baru di Sulsel tersebut.Q ant

Awali SEA Games XVIII 2018 Kejurnas Time Rally 2015 di Bumi Bung Karno Blitar Kota Blitar, Bhirawa Mengawali persiapan pelaksanaan Asian Games XVIII Jakarta tahun 2018 mendatang, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi ziarah ke Makam Proklamator RI, Ir. Soekarno yang biasa dikenal Makam Bung Karno (MBK) yang didampingi Calon Wakil Wali Kota terpilih, Santoso, Anggota DPRD Provinsi Jatim, Ahmad Tamim, Anggota DPRD Kota Blitar, Yasin serta Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Blitar, Tri Iman Prasetyo di Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Rabu (16/12) kemarin.

Dikatakan Imam Nahrawi, sejarah keberhasilan pelaksanaan Asian Games di Indonesia pada saat Presiden Soekarno tahun 1962 lalu yang juga disiapkan sekitar dua tahunan.

Sehingga pihaknya juga berharap Indonesia akan memiliki kejayaan kembali dalam keberhasilan pelaksanaan Asian Games ke XVIII Jakarta tahun

2018 mendatang.

“Pada saat Presiden Soekarno tahun 1962 juga lalu untuk menyiapkan Asian Games waktunya sama seperti saat ini tinggal sekitar dua tahunan.

Kami berharap keberhasilan Asian Games adalah suksesnya acara serta banyaknya prestasi yang diraih,” kata Imam Nahrawi.

Menurutnya momentum inilah yang nantinya akan membangkitkan dunia atlit dan olah raga di Indonesia pada pelaksanaan Asian Games mendatang, sebab banyak prestasi dan atlit berprestasi yang ada di Indonesia yang bisa meraih prestasi sehingga juga bisa menduniakan Indonesia dengan olah raga.

“Banyak atlit kita yang memiliki prestasi yang sudah kita siapkan untuk menghadapi Asian Games 2018 mendatang, kami targetkan akan mendapatkan prestasi terbaik,” ujarnya.

Secara teknis pihaknya juga menyiapkan pendukung kesiap-

an Asian Games seperti dengan melakukan perbaikan disejumlah Gedung Olah Raga (GOR), Stadion serta wisma atlit.

“Semua fasilitas tersebut secara fisik sudah siap, hanya saja masih ada yang perlu kita perbaiki agar bisa lebih maksimal, utamanya wisma atlit untuk fasilitas yang belum maksimal,” jelasnya.

Sedangkan lokasi yang disiapkan selain acara puncak di Gelora Bung Karno (GBK), ada beberapa daerah lainnya seperti di Palembang, Banten dan Jawa Barat.

“Kami berharap pelaksanaan Asian Games ini bisa sukses penyelenggaraan, prestasi, ekonomi serta memiliki multy efek yang positif,” imbuh Nahrawi yang sebelumnya menghadiri acara Haul KH Shodiq Damanhuri di Pondok Pesantren APIS Gondang Kecamatan Gandusari serta mengunjungi Kampung Coklat di Kecamatan Kademangan. Q htn

1.700 Pesilat Siap Bertarung di Gelanggang Banyuwangi, Bhirawa Seribu Tujuh Ratus Pesilat usia SD/MI hingga SMA/SMK melakukan pendaftaran secara online untuk mengikuti Kejuaraan Pencak Silat antar Pelajar yang dilaksakan oleh Pengkab IPSI Banyuwangi mulai tanggal 25 Desember 2015 mendatang di GOR Tawangalun Banyuwangi.

Menurut Bambang Wahyuono, Wakil Ketua Panitia Kejurkab antar pelajar, batas akhir pendaftaran bagi para peserta pada hari Selasa tanggal 15/12 kemarin.”Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam tiga hari mulai 16/12/2015 panitia pelaksana akan melakukan verifikasi data pesilat yang akan mengikuti kejurkab tahun ini di GOR Tawangalun,”ujar Bambang.

Selanjutnya Bambang Wahyuono menyatakan untuk verifikasi peserta, panitia pelaksana membagi dalam tiga kelompok,

yaitu hari Rabu (16/12) untuk kelompok SD/MI, kemudian Kamis (17/12) verifikasi data untuk pesilat SMP/MTs dan terakhir tanggal 18/12 hari Jum at verifikasi data peserta untuk kelompok SMA/SMK/MA. “Pelaksanaan proses verifikasi data pada peserta SD/MI berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Hal ini menjadi salah satu indikator semakin tinggi kesadaran dari para peserta akan pentingnya kelengakapan persyaratan dalam mengikuti kejuaraan pencak silat di Banyuwangi,”jelas Bambang.

Lebih lanjut Bambang menambahkan untuk pertemuan teknik dan pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2015 mendatang di Aula Kantor KONI kabupaten Banyuwangi.

Untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksnaan

kejuaraan mendatang, imbuh Bambang pihaknya berharap semua pesilat termasuk official pendamping mau memamtuhi semua aturan yang ditetapkan dan memperhatikan jadwal pertandingan yang dibagika leh panitia.

Disamping itu.agar mutu dan kualitas pertandingan semakin meningkat, menurut Bambang pihaknya berharap agar wasit juri memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan persiapan dalam memimpin di gelanggang pertandingan.”Karena sifat kejurkab juga untuk pembinaan prestasi wasit / juri tentunya juga dituntut untuk meningkatkan mutu dan kualitasnya sehingga pada akhirnya akan lahir pesilat-pesilat Banyuwangi yang berkualitas di masa mendatang,”tegas Bambang Wahyuono mengakhiri wawancara di GOR Tawangalun. Q mb12

Digelar di Malang

Malang, Bhirawa Banyaknya perally yang berasal dari Malang membuat Evalube Helios mensupport kejurnas bergengsi Time Rally 2015 di Kota Apel Malang sekaligus sebagai lokasi babak final dari Kejurnas dengan tema “Ijen Suites Time Rally”.

Dimana para perally nasional Indonesia ini telah melaksanakan final round pada hari sabtu dan minggu lalu.

“Panitia penyelenggara memilih Malang sebagai lokasi balap karena Malang Kota dengan potensi pariwisata yang indah sekaligus kota Malang merupakan Kota dimana banyak para perally berasal,” ungkap Marketing Promotion Evalube, Hardianto Nugroho yang akrab dipanggil Anton saat dikonfirmasi Bhirawa di Malang, Rabu (16/12) kemarin.

Sementara event ini begitu banyak mendapat dukungan dari para perally senior Indonesia seperti Poedio Oetojo, Jeffrey JP, Ian Soejono dan Federik Moeladi. “Evalube, produk oli yang memiliki tag line solusi irit bensin juga sangat mendukung serta mensupport Ijen Suites Time Rally ini,” ujar Anton.

Sedangkan Time Rally kali ini memiliki route sekitar 300 KM dan di bagi menjadi 3 tahap, tahap 1 dilaksanakan pada Sabtu, pukul 12.00 WIB hingga 17.00 WIB dan tahap 2 pada Minggu, pukul 24.00 WIB hingga 05.00 WIB. “Lalu tahap 3 Time Rally digabungkan dengan pelaksanaan Fun City Rally pada Minggu pukul 12.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, yang turut diramaikan oleh para pembalap muda dan pelajar Kota Malang,” jelasnya.

Evalube sendiri merupakan salah satu brand pelumas yang sangat aktif dalam mensponsori berbagai macam kegiatan otomotif di Indonesia baik untuk event roda 2 maupun roda 4.

“Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang rutin mendapatkan perhatian dari brand asli Indonesia ini, bahkan Evalube memberikan dukungan melalui Evalube Helios yang merupakan produk unggulan roda 4 dari Evalube,” kata Anton.

Anton menambahkan, Time Rally merupakan Kejurnas yang fun, karena konsepnya yang menggunakan jalanan umum bukan circuit. “Ditambah lagi dengan diadakannya Fun City Rally sebagai tahap akhir dari race ini, dimana para pesertanya terdiri dari anak-anak muda Malang yang mungkin nantinya bisa menjadi pembalap handal,” harapnya.Q riq

Time Rally 2015 di gelar di Malang.

EKONOMI - BISNIS

10

Kamis Kliwon, 17 DESEMBER 2015

Tiket KA Angkutan Natal dan Tahun Baru Tersisa 30%

dok/bhirawa

Tiket KA angkutan Natal dan Tahun Baru 2016 untuk keberangkatan dari Daerah Operasional (Daop) 8 Surabaya hanya tersisa 30 persen.

RAGAM EKBIS

BI Minta Akademisi Dorong Perekonomian Jatim Surabaya, Bhirawa Sudah waktunya persoalan perekonomian ini dipikirkan berbagai pihak terutama untuk Jatim, hal ini dikandung maksud agar perekonomian di Jatim lebih maju lagi dari yang ada saat ini, sumbangsih pemikiran yang sangat diharapkan adalah dari para Akademinsi.

Menurut Kepala KPw BI Provinsi Jatim, Benny Siswanto, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan pemikiran kreatif terkait peluang, tantangan dan solusi menghadapi perlambatan global, nasional dan regional di Jatim.

Acara dikemas dalam bentuk call for paper dengan tema “Resiliensi Ekonomi Jatim di Tengah Perlambatan Global dan Domestik. “Acara ini juga ditujukan untuk menumbuhkembangkan jiwa riset di kalangan akademisi serta memperkenalkan fungsi dan peran Bank Indonesia, khususnya KPw BI Provinsi Jatim,” kata Benny di sela-sela acara kerjasama BI Jatim dan Fak Ekbis Unair Selasa lalau di hotel Sheraton, Selasa (15/12).

2nd EJAVEC 2015 diikuti oleh 84 karya tulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu kategori Mahasiswa dan Non Mahasiswa. Sedangkan subtopik penulisan terbagi menjadi Ekonomi Makro, Ekonomi Industri, Moneter dan Publik, Lingkungan dan Energi Sumber Daya Alam (ESDA), dan Ekonomi Pertanian.

Karya tulis dengan Judul “Menerawang Potensi Ekonomi Maritim Jatim : Analisis Input-Output” yang disusun oleh trio dari Universitas Indonesia berhasil mengalahkan 68 finalis kelompok mahasiswa lainnya dan menyabet gelar Juara I Kelompok Mahasiswa. ma

Surabaya, Bhirawa Tiket Kereta Api (KA) angkutan Natal dan Tahun Baru 2016 untuk keberangkatan dari Daerah Operasional (Daop) 8 Surabaya dengan tujuan Jakarta tanggal 20 Desember 2015 sampai 5 Januari 2016 hanya tersisa 30 persen.

“Kita setiap hari menyiapkan sebanyak 42.000 tiket atau tempat duduk ke berbagai tujuan, dan untuk yang ke Jakarta tersisa 30 persen, sedangkan tujuan Solo, Yogyakarta, Bandung tersisa 40 persen, dan tujuan Jember, Banyuwangi tersedia sekitar 45 persen,” kata Asisten Manager Eksternal Humas Daop 8, Luqman Arif, Rabu (16/12).

Luqman mengakui, animo mas-

yarakat yang bepergian pada masa libur Natal dan Tahun baru sangat tinggi, ini dikarenakan bersamaan dengan libur anak sekolah.

“Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat yang belum memiliki tiket supaya segera memesan di berbagai jaringan pemesanan tiket KA yanag ada,” katanya.

Terkait hal itu Luqman mengaku Daop 8 Surabaya kini telah menyediakan layanan baru untuk memesan tiket, yakni “E-Kiosk” atau mesin untuk pemesanan tiket secara mandiri tanpa harus mengantri. “Saat ini sudah tersedia 5 unit mesin E-Kiosk, masing-masing ditempatkan di Stasiun Surabaya Gubeng 2 unit, Surabaya Pasarturi 2 unit dan

Stasiun Malang 1unit. Ke depan, jumlah itu akan ditambah dan akan ditempatkan di sejumlah stasiun besar lainnya,” katanya.

Luqman mengatakan dengan adanya E-Kiosk para calon penumpang cukup memilih tanggal perjalanan, stasiun asal, stasiun tujuan dan jumlah penumpang, dengan memasukkan data berupa nama, nomor identitas, dan nomor telepon penumpang yang akan berangkat.

“Masukkan data dapat dilakukan melalui layar sentuh atau fisik yang ada pada mesin EKiosk, dan calon penumpang juga dapat memilih posisi tempat duduk di kereta saat melakukan pembelian tiket melalui mesin

ini,” katanya.

Ia menjelaskan, pembelian tiket KA melalui E-Kiosk dapat dilakukan pada H-90 atau 90 hari sebelum keberangkatan, serta pada hari keberangkatan (go show), yakni satu jam sebelum keberangkatan KA. “Setelah memasukkan data, calon penumpang dapat langsung melakukan transaksi pembayaran melalui mesin ini, dengan metode pembayaran yang dapat diterima antara lain uang tunai menggunakan pecahan Rp2 ribu sampai Rp100 ribu, atau pembayaran dengan kartu debit jaringan Alto, dan pembayaran dengan kartu T-Money dari Telkom,” katanya. wil,ant

Bulog Tulungagung dan Bojonegoro Siapkan Beras untuk OP Tulungagung, Bhirawa Mengantisipasi lonjakan harga, terutama komoditi beras, pihak Bulog Tulungagung dan Bojonegoro menggelar operasi pasar (OP) dengan menyiapkan puluhan ton beras.

Kepala Bulog Sub Divre Tulungagung, Supriyanto, mengatakan di setiap pasar yang telah ditentukan tersebut Bulog menyediakan masing-masing setengah ton perhari. “Kalau delapan pasar jadi per hari kami menyediakan empat ton beras dan ini dimulai kemarin 14-24 Desember sehingga membutuhkan secara keseluruhan sekitar 45 ton beras,” ujarnya. Ia menjelaskan beras yang dijual dalam OP merupakan beras kualitas premium.

Bukan kualitas medium. “Ini permintaan Pemprov Jatim.

Kami menjual beras premium dengan harga perkilonya Rp 9.250,” bebernya.

Harga tersebut, lanjut dia, masih dibawah harga pasar.

Begitu pun dengan tiga komoditas lainnya yang ditawarkan dalam OP. Seperti minyak goreng yang dijual Rp 9.000 per liter, gula pasir Rp 11.500 per kilogram dan tepung terigu Rp 7.000 per kilogram.

Di pasar-pasar tradisional harga beras premium berada di kisaran Rp 10.000 per kilo-

Sejumlah masyarakat menyerbu stan op yang digelar Bulog dan Disperindag dipasar kota Bojonegoro.

gram. Sedang harga minyak goreng di kisaran Rp 12.000 per liter dan tepung terigu Rp 8.500 per kilogram.

Ia mengaku meski yang ditawarkan pada masyarakat merupakan beras kualitas premium tetap juga diminati. “Memang yang beli tidak sampai antre-antre. Kami memang menyediakan beras setengah dari OP-OP sebelumnya,” tandasnya.

Sedangkan Kepala Bulog Sub Divre III Bojonegoro, Efdal MS mengatakan, operasi pasar ini untuk menstabilkan gejolak harga beras, sejak tanggal 14 sampai 24 Desember 2015 mendatang, kembali menggelar operasi pasar (OP) di enam titik di tiga Kabupaten. Setiap kabupaten terdapat dua titik.

Operasi pasar hari ini digelar di dua titik Kabuapten

Achmad Basir/bhirawa

Bojonegoro yakni pasar kota Bojonegoro dan pasar Kalitidu. Tuban yakni pasar pramuka dan pasar baru, sedangkan Kabupaten Lamongan yakni pasar blimbing dan sukorjo.

Sedangkan jumlah beras yang di distribusikan untuk operasi pasar setiap harinya sebanyak 3 ton beras, masing - masing Kabupaten disediakan 1 ton beras sebesar 500 kilogram untuk mendukung

OP pasar kota Bojonegoro dan 500 kilogram pasar Kalitidu.

Kemudian yang 2 ton beras terbagi kabuapten Tuban dan Lamongan.

“Tujuan operasi pasar kali ini adalah hendak menstabilkan harga-harga beras yang dijual di sejumlah pasar diwilayah kerjanya. Target kami selanjutnya yaitu pasar-pasar lain di NTB,” kata Efdal MS, Rabu (16/12) kemarin.

Pihaknya juga menggandeng Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bojonegoro ketika melakukan OP. Hal ini sekaligus untuk melihat secara langsung harga-harga di sejumlah pasar.

Mengingat selama ini ada perbedaan harga dimasing-masing pasar. ”OP ini juga ada secara mobile jadi keliling ke pasar-pasar yang dianggap ramai pengunjung,” jelas Dia. Efdal mengatakan, ada empat komoditi yang menjadi OP yaitu beras premium IR 64 dengan harga OP Rp 9.250/kg.

Harga ini lebih murah dibanding harga dipasaran yang mencapai Rp10.400. Lalu gula pasir kemasan curah harga OP Rp10.750/kg sedangkan harga di pasaran Rp11.420/kg.

OP ini juga menyediakan gula pasir kemasan premium dengan harga Rp11.500/kg.

Harga ini lebih murah dibanding dipasaran yang mencapai Rp12.500/kg. wed,bas

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

SKPD Bisa Manfaatkan Data Kependudukan Berskala Provinsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov Jatim bisa memanfaatkan data kependudukan berskala provinsi untuk keperluan antara lain pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

H

al itu dikatakan Kepala Dinas Tenaga Ker ja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Di snakertranduk) Jatim, Drs Sukardo MSi dalam Rapat Koordinasi Implementasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan Dengan Instansi Terkait di Jatim, di Bisanta Bidakara Hotel, di Surabaya (16/12).

Di Jatim, kata Sukardo, data kependudukan catatan sipil sudah bisa dilihat di kantor Disnakertransduk Jatim di jalan Bendul Merisi, Surabaya. “Jika memang ada SKPD dilingkungan Pemprov Jatim, maka pemanfaatan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Permendagri 61 tahun 2015,” katanya.

Sebagai tindak lanjut permendagri ke depan, kata mantan Asisten IV Setdaprov Jatim, Disnakertransduk Jatim akan menyusun regulasi sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan database kependudukan. “Harapannya semua SKPD provinsi Jatim dapat menggunakan data base dengan berbagai keperluan,’ ujarnya.

Mengenai mekanisme memanfaatkan data kependudukan, ia mencontohkan, di tingkat Provinsi, tata cara dalam memanfaatkan database kependudukan harus melalui ijin Gu-

Kepala Disnakertransduk Jatim, Drs Sukardo MSi saat memberikan materi dalam rakor Rapat Koordinasi Implementasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan Dengan Instansi Terkait di Jatim, di Bisanta Bidakara Hotel, di Surabaya (kiri). Salah satu peserta menanyakan mengenai permasalahan data kependudukan pada Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri FX Garmaya Sabarling (atas).

bernur kepada petugas pada penyelenggara provinsi dan lembaga pemerintah tingkat provinsi yang terpilih/pengguna.

Selanjutnya, izin pemanfaatan data dan akses data tingkat provinsi diberikan oleh Gubernur dan sebagai syarat pelaksanaan PKS antara unit yang menangani dukcapil (kependudukan dan catatan sipil, red) provinsi dengan lembaga pemerintah tingkat provinsi.

“Kalau tata cara tingkat provinsi, sebel-

Direktur Jenderal Kependudukan danCatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri FX Garmaya Sabarling saat memaparkan materi didampingi Kepala Bidang Mobilitas Penduduk Disnakertransduk Jatim, Achmad Zaifoer.

umnya dilakukan rancangan naskah perjanjian kerjasama yang dikonsultasikan dengan Ditjen Dukcapil. Sedangkan tingkat kab/ kota, dikonsultasikan dengan unit terkait di provinsi,” katanya.

Dikatakannya, SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) seluruh Indonesia sudah terpusat di database di Jakarta.

Data itu bisa diakses seluruh masyarakat dan database itu sudah kuat karena juga

dipusatkan di Batam bekerjasama dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) Kementerian ESDM. “Saya sudah cek lokasinya dan luar biasa. Data kependudukan ini sangat penting untuk data yang menyangkut kependudukan catatan sipil, seperti nantinya penyelenggaraan Pilkada di 19 daerah dan Pilgub hingga Pilpres. Datanya sangat lengkap dan tinggal sekian persen belum terselesaikan

Para peserta turut berinteraktif dan mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir acara.

yaitu e KTP, dan akan diselesaikan pada awal tahun 2016 mendatang,” katanya.

Sementara, saat menjadi narasumber, Direktur Jenderal Kependudukan danCatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri FX Garmaya Sabarling memaparkan arti pentingnya data kependudukan bagi lintas pelayanan publik baik pemerintah maupun swasta.

Dikatakannya, lembaga pelayanan publik bisa memanfaatkannya data kependudukan, namun harus melalui mekanisme sesuai dengan aturan. Misalkan saja, jika dilevel antar kementerian dilakukan melalui MoU, sedangkan kalau antar eselon cukup dengan perjanjian kerjasama.

Selain membuat MoU atau PKS, nantinya PKS juga dituangkan dengan membuat mekanisme berdasarkan SOP (standar operasional prosedur) dan bisa diimplementasikan di masing-masing SKPD. “Dalam SOP dituangkan siapa dan mengerjakan apa, dananya darimana, perangkatnya bagaimana, dan SDM darimana,” katanya.

Dijelaskannya, banyak kemudahan yang akan didapatkan masyarakat dengan adanya SIAK. Mulai dari bayi lahir sudah mendapatkan NIK, hingga kemudahan pelayanan gratis dan masyarakat tidak perlu khawatir jika dokumen hilang bisa meminta lagi ke Dispendukcapil. Sebab ke depan, semuanya akan dimasukkan dalam bentuk digital dalam server. rac*

11

SAMBUNGAN

Kamis Kliwon, 17 DESEMBER 2015

2016, Setiap SKPD Harus Punya Satu Inovasi Pelayanan Publik l Sambungan hal 1

kepatuhan tinggi karena dianggap telah memenuhi beberapa variabel penilaian, di antaranya sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan pengaduan, pelayanan khusus dan informasi biaya, serta standar pelayanan prosedur dan persyaratan pelayanan,” ucapnya.

Oleh karena itu, apabila setiap SKPD diwajibkan memberikan satu inovasi di bidang pelayanan publik maka kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, sehingga secara tidak langsung juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain Jawa Timur, terdapat dua provinsi lain yang meraih Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman Republik Indonesia yakni Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Danang Girindrawardana menuturkan dari 33 provinsi yang dijadikan sampel penelitian hanya ada tiga provinsi terkategori patuh tinggi terhadap UU pelayanan publik dan dari 114 sampel di tingkat kabupaten/kota hanya ada enam kabupaten/ kota berada di zona hijau pelayanan publik berstandar pelayanan baik.

Ia menuturkan, penyelenggaraan publik yang baik terjadi apabila semua unit pelayanan telah memenuhi standar pelayanan sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009. Hal tersebut dikarenakan dengan standar pelayanan yang jelas dan diketahui masyarakat maka praktik culas penyimpangan pelayanan publik seperti pungutan liar bisa terminimalisir dan berpotensi hilang dari praktik penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. “Kewajiban pemerintah memenuhi standar pelayanan di semua unit pelayanan publik harus segera dilaksanakan apabila ingin praktik penyelenggaraan pelayanan publik berjalan dengan baik dan memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat,”ujarnya. n ira

2016, Rute Penerbangan Perintis Sumenep-Jember Dihapus l Sambungan hal 1

Menurut Wahyu, meski penerbangan keperintisan yang melewati Bandara Trunojoyo Sumenep itu tinggal satu rute yakni SumenepSurabaya, tapi pihaknya tetap menjadwalkan penerbangan 2 kali dalam seminggu. “Kalau jadwal penerbangannya tetap dua kali seminggu, sama dengan 2015,” ucapnya.

Sementara estimasi tarif tiket pada 2016, diperkirakan akan sama dengan tahun ini yakni Rp 237 ribu per penumpang.

“Kalau tarif tiketnya tetap sama dengan tahun ini, jadi tidak sampai menaikkan harga tiket,” tegasnya.

Bandara Trunojoyo Sumenep memiliki panjang run way 1.160 meter. Sedangkan fasilitas pendukung terus dilakukan peningkatan hingga memenuhi bandara yang bisa beroperasi secara komersil, tidak hanya menjadi bandara perintis. “Selama ini, selain dilalui pesawat keperintisan, Bandara Trunojoyo juga menjadi tempat latihan siswa sekolah penerbangan,”imbuhnya.

Pada 2016, landas pacu Bandara Trunojoyo itu bakal diperpanjang hingga 1.600 meter dan lebar 30 meter serta dibangun tempat parkir pesawat. Kalau sudah ada perpanjangan landas pacu, bandara pelat merah ini dapat dilalui pesawat jenis ATR 72. n sul

samsul/bhirawa

Bandara Trunojoyo Sumenep akan menghapus rute Sumenep-Jember mulai tahun depan.

Sedangkan rute Sumenep-Surabaya tetap ada dengan frekuensi penerbangan dua kali seminggu.

Raih Adiwiyata Nasional l Sambungan hal 1

sional (sekolah berwawasan nasional) dari Menteri Lingkungan Hidup RI Siti Nurbaya dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Anies Baswedan.

Prestasi mengharumkan ini berhasil diraih oleh satu-satunya sekolah SMP di Kab Situbondo serta Kepala Sekolah wa­nita di Situbondo. Tak pelak, penghargaan itu menjadi motivasi keluarga besar SMPN I Situbondo untuk meraih prestasi tertinggi di bidang sekolah berawasan lingkungan hidup yakni Adiwiyata Mandiri. “Penilaian Adiwiyata Mandiri dilakukan pada 2017 mendatang. Tapi kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya sejak 2016. Nanti yang menyerahkan penghargaan Adiwiyata Mandiri langsung Presiden Joko Widodo,” terang Kasek SMPN I Situbondo Dr Tatik Krisnawati MPd, Rabu (16/12).

Mantan Kasek SMPN I Asembagus itu menambahkan, ada 4 komponen yang menggugah tim juri sehingga lembaga yang ia pimpin berhasil meraih Adiwiyata Nasional. Di antaranya mempergunakan kurikulum Adiwiyata, sarana prasarana serta adanya partisipasi dari semua stakeholder. Mulai guru, TU, siswa, komite sekolah, wali murid, Dinas Pendidikan serta Pemkab Situbondo yang ikut memberikan dukungan secara total. “Untuk mencapai sekolah Adiwiyata Nasional, kami memulai ikut lomba tingkat kabupaten dan provinsi terlebih dahulu.

Setelah mencapai nilai 72 dari Pemprov Jatim, baru bisa diikutkan dalam Adiwiyata Nasional.

Alhamdulillah, berkat dukungan semua pihak, SMPN I Situbondo meraih Adiwiyata Nasional pada 2015 ini,” ungkap Tatik.

Keberhasilan prestasi ini, lanjut Tatik, juga tak bisa lepas dari peran dan bantuan seluruh siswa SMPN I Situbondo, yang telah bekerja keras dan maksimal dalam mewujudkan keindahan dan kenyamanan kelas maupun halaman sekolah. Selain itu, kata Tatik, partisipasi pengurus komite dengan LKS anggaran 25 persen, ikut membantu tercapainya prestasi menggembirakan. “Kami saat ini konsentrasi bagi pencapaian Adiwiyata Mandiri. Khususnya menyiapkan sarana-prasarana serta kompostingnya,” pungkas Tatik. n awi

Rekapitulasi Tuntas, Risma Menang dan Golput Hampir 50% l Sambungan hal 1

persen. Untuk jumlah tidak menggunakan hak pilih 996.982 dengan persentase 49,52 persen.

Komisioner Divisi Hukum, Peng­awasan dan SDM Purnomo Satriyo Pringgodigdo berharap rekapitulasi perolehan suara Pilkada Surabaya 2015 bisa selesai, Rabu (16/12) kemarin. Karena, jika bisa diselesaikan kemarin, maka tiga hari kemudian bisa ditetapkan sebagai hasil resmi.

“Setelah dilakukan penghitungan surat suara, maka proses selanjutnya adalah menunggu apakah ada gugat­an atau tidak. Kami memberi waktu tiga hari apabila ada gugatan bisa disampaikan sejak 17-20 Desember 2015,” kata Purnomo di sela istirahat Rapat Pleno kemarin.

Untuk pelantikan, Purnomo belum bisa memastikan kapan bisa dilakukan.

Sebab, setelah selesai di KPU Surabaya kemudian hasilnya diserahkan ke KPU Pusat dan Menteri Dalam Negeri. “Pelantikannya nanti masih nunggu keputusan pusat. Sekarang kita masih konsentrasi penghitungan dulu,” ujarnya.

Pantauan Bhirawa, hingga pukul 17.55 kemarin rapat Pleno Rekapitulasi perolehan suara 31 kecamatan di Kota Surabaya telah usai. Dari 18 kecamatan yang dilaporkan masingmasing PPK, pasangan Risma-Whisnu unggul telak dari Rasiyo-Lucy.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Surabaya Wahyu Hariyadi mengatakan dari proses rekapitulasi yang berjalan belum menemukan persoalan krusial yang bisa dicatat sebagai pelanggaran.

Namun, kata Wahyu, Panwas telah menemukan ketelodoran yang paling parah yaitu dari temuan Panwas Kecamatan Genteng. Karena di sana ada kotak suara dibuka terlebih dahulu di

luar waktu rekapituasi tingkat kecamatan pada 10 Desember. “Itu pun atas perintah PPK. Lalu, Panwas merekomendasikan dihitung kembali satu per satu,” katanya.

Ketua KPU Kota Surabaya Robiyan Arifin sudah memutuskan proses rekapitulasi di 31 kecamatan dinyatakan selesai. “Dengan ini saya sahkan hasil rekapitulasi sebagai sebuah hasil rekap yang dilakukan KPU Surabaya,” katanya sambil mengetok palu.

Para saksi masing-masing pasangan calon baik Rasiyo-Lucy maupun Risma-Whisnu tidak keberatan dengan keputusan hasil ini. Dengan berakhirnya pleno terbuka rekapitulasi ini maka berakhirlah proses Pilkada Surabaya 2015.

Tinggal menunggu penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya yang akan dilakukan tiga hari ke depan yang kemudian akan dilantik untuk periode 2016-2021.

Perlu Banyak Evaluasi Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Politik (Fisip) Universitas Airlangga (Unair) Ramlan Surbakti menilai pelaksanaan Pilkada serentak sebagai bagian politik baru saja berlalu, dan kini tinggal menunggu ketetapan KPU. Kendati demikian banyak yang harus dievaluasi dari berlangsungnya pesta demokrasi tersebut.

“Efektivitas Pilkada serentak dikaitkan dengan pemerintahan pusat maupun lokal harus dilihat. Penyelenggaranya sudah melaksanakan secara demokratis apa belum?,” kata Ramlan.

Mantan Ketua KPU RI ini juga merinci beberapa sorotan yang muncul pada forum refleksi terkait politik beberapa hari yang lalu. Di antaranya, pengaturan dan kepastian hukum yang belum terjamin, persaingan yang bebas dan jauh dari rasa

adil antar calon.

“Penentuan pasangan calon belum demokratis karena untuk rekomendasi ditentukan pusat, DPP tanpa melibatkan anggota partai. Belum lagi mahalnya mahar politik. Soal rekomendasi harusnya desentralisasi,” ulasnya.

Keberadaan kerabat petahana yang mencalonkan diri sehingga terjadi dinasti kekuasaan tidak luput dari sorotan forum.

Ini karena larangan kerabat incumbent untuk mencalonkan diri pada Pilkada dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mestinya Undang-Undang penentuan calon, kata Ramlan, harus demokratis.

Soal rendahnya partispasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif, Pilpres maupun kepala daerah, Ramlan mengakui hal itu. Bahkan dia mencontohkan partisipasi masyarakat Surabaya dalam Pilkada yang kurang dari 50 persen. “Di sisi lain dalam pelaksanaan Pilkada tidak ada pemantau pemilu dari masyarakat. Yang ada dari tim hitung cepat (quick count, red),” paparnya.

Soal penyelenggara, Ramlan menilai KPU sudah bagus melaksanakannya.

Namun di tingkatan TPS banyak petugasnya yang merupakan kader partai.

Belum lagi mobilisasi pengurus kampung yang terang-terangan menjadi tim sukses pasangan calon. Ini kental terjadi di Surabaya.

Ramlan juga menyinggung soal pidana pemilu yang kini belum berbatas waktu. Tanpa batasan waktu membuat pelantikan lama karena sengketa pidana Pilkada bisa berkepanjangan. “Dalam undang-undang pemilu, suara terbanyak mayoritas 50 persen. Suara terbanyak adalah lebih banyak. Kesalahan diawali di MK dan diikuti pembuat undangundang, legislatif. Suara terbanyak diartikan yang dapat suara paling banyak,” bebernya. n geh

Pakde Karwo Paparkan Strategi Jatim Wujudkan Kedaulatan Pangan l Sambungan hal 1

beberapa hal, di antaranya dengan meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas, dan membenahi tata niaga komoditas pangan,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo ketika menjadi nara sumber pada acara 100 Experts Meeting Memastikan Terwujudnya Kedaulatan Pangan bertema Penguatan Diplomasi Ekonomi dalam Mendorong Ekspor Pangan RI di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Jakarta, Rabu (16/12).

Peningkatan indeks pertanaman yakni dengan mengoptimalkan peng­elolaan lahan dan air di Daerah Aliran Sungai (DAS). Dijelaskannya, luas Jatim mencapai 47.113 km2 atau 2,5 persen dari luas wilayah Indonesia. Dari luas tersebut, baku sawah beririgasi seluas 934.376 ha aktual, 12,8 persen luas nasional.

Dari jumlah tersebut Jatim didukung tujuh aliran Daerah Aliran Sungai (DAS) dan waduk/embung/ranu sebanyak 530 buah. Total potensi air mencapai 52,2 miliar m³ dengan ketersediaan air 19,3 miliar m³ dan kebutuhan air 22,2 miliar m³.

“Jatim masih defisit neraca air sebesar 2,9 miliar m³. Akan tetapi, Pemprov Jatim memiliki solusi antara lain melakukan penghemat­an air 10 % atau sebesar 79.000 ha atau sebesar 1,9 miliar m3. Selain itu menarik kembali air yang terbuang di AFPUR dan sumur air dalam jika itu bisa dilakukan bisa menghasilkan air sebesar 1 miliar m3. Sehingga kekurangan 2,9 miliar m3 neraca air bisa teratasi,” ungkapnya.

Menurut Soekarwo, pemerintah pusat menargetkan peningkatan produksi beras

pada 2015 sebesar 10 juta ton. Sedangkan pihaknya menargetkan surplus beras sebesar 5 juta ton. Untuk mencapai itu, pihaknya berupaya meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas.

Caranya yakni dengan mengoptimalkan penerapan sarana produksi tanaman, menerapkan teknologi pengelolaan tanaman secara terpadu dan pengamanan tanaman. Upaya lainnya adalah dengan membenahi tata niaga melalui kelembagaan Bulog dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Ia memberi contoh tentang penggunaan teknologi Combine Havester untuk meningkatkan produktivitas. Dengan Combine Havester panen dapat dikerjakan lebih cepat dan hemat waktu (2,5 s/d 3 jam/ha) yang dapat menghemat tenaga kerja karena proses ini cukup dikerjakan oleh 1-4 orang saja.

Tak hanya itu, melalui mesin ini sistem pemanenan dapat dikerjakan malam hari yang dilengkapi lampu penerangan. Meskipun padi roboh masih tetap bisa dipanen. Dengan Combine Havester juga, kehilangan hasil panen bisa ditekan menjadi kurang dari 2 persen. Bayangkan bila dipanen secara manual kehilang­an hasil mencapai 12 persen, bahkan lebih. “Jadi petani tidak merugi dan mendapatkan tambahan hasil sebanyak ± 10 persen setara dengan 600 kg gabah/ha yang diasumsikan hasil panen 6 ton/ha,” imbuhnya.

Pemprov Jatim juga memberikan bantuan kepada petani berupa hibah chopper/granulator untuk mengubah bahan dasar menjadi pupuk organik yang berasal dari dana APBD 2009-2015 kepada 2.329 unit/kelompok. Dari bantuan

chopper/granulator tersebut mampu menyerap tenaga kerja 5 orang/hari/unit.

Maka bisa dihitung, de­ngan operasional 20 hari/bulan maka jumlah Hari Orang Kerja (HOK) 1 tahun = 2.329 x 5 orang x 20 hari x 12 bulan = 2.794.800 HOK. “Dari jumlah tersebut, mampu mencukupi kebutuhan sarana produksi, khususnya pupuk organik sebesar 65.423 ton pada 2015. Pemprov Jatim juga memberikan stimulus kredit khusus di sektor pertanian yang ditempatkan modal yang disetor sebanyak Rp 200 mi­liar di PT Bank UMKM ditambah Rp 25 miliar untuk penjaminan kredit melalui PT Jamkrida sebagai embrio Bank Tani,” tuturnya.

Sementara itu, Ketum Forum Purnabakti Eselon Satu Indonesia (Forpesi) Iskandar Andi Nuhung mengatakan, bahwa komoditas pangan yang pengembangannya menggunakan hampir 100 persen sumber daya domestik memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi salah satu sumber devisa baru yang signifikan. Terutama sumber minyak nabati, jagung, beras, ternak, unggas, kakao, teh, kopi, gula, susu hingga buah-buahan baik segar maupun olahan.

Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi antar kementerian guna mendorong kinerja pembangunan nasional termasuk pembangunan dan ekspor pangan. “Peningkatan ekspor pangan juga merupakan suatu bentuk kontribusi Indonesia untuk memerangi kelaparan yang terjadi di berbagai belahan dunia sehingga semakin meningkatkan citra dan peran Indonesia di dunia Internasional,” ungkapnya. n iib

Musim Hujan, Ratusan Hektare Lahan Pertanian Tulungagung Terancam Banjir l Sambungan hal 1

juga diberlakukan Dinas Pertanian dalam mengantisipasi potensi bencana yang bisa mengganggu sektor pertanian.

Suprapti menegaskan, lembaganya siap menindaklanjuti laporan atau keluhan para petani melalui petugas lapangan, baik dengan memberi bimbingan dan pendampingan dalam mengelola pertanian, hingga bantuan lain yang bersifat teknis. “Kami berharap para petani proaktif melaporkan kejadian maupun kendala yang dihadapi kepada petugas lapangan Dinas Pertanian,” imbaunya.

Senada, Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung Gatot Rahayu mengungkapkan, di daerahnya ada lima kecamatan yang masuk kategori daerah rawan dampak perubahan iklim.

“Wilayah rawan itu maksudnya, saat musim kemarau wilayah tersebut mengalami kekeringan, dan sebaliknya saat hujan daerah tersebut selalu mengalami banjir,” terang Gatot.

Lima kecamatan dimaksud masing-masing ada di Kecamatan Bandung dengan luasan areal sawah terdampak banjir mencapai 300 hektare, Kecamatan Pakel seluas 127 hektare, Kecamatan Kalidawir dan Kecamatan Besuki masing-masing sekitar 30 hektare, dan di Kecamatan Campurdarat sekitar 18 hektare. n wed

Perusahaan Korsel Investasi Rp 4 Triliun di Jombang l Sambungan hal 1

telah bertemu dengan Presiden Direktur Samsung yang bakal menginvestasikan modalnya di Jombang. ”Pabrik baru ini membutuhkan bahan baku berupa kayu dari berbagai jenis yang usianya minimal 3 tahun. Kayu itu akan digunakan sebagai bahan bumbu masak, saya yakin bahan baku kayu banyak di sini,”tandasnya.

Pemerintah daerah, lanjut Bupati Nyono sudah meyakinkan bahwa bahan baku di Jombang sangat mencukupi, apalagi kayu digunakan dari semua jenis. Dan BUMD Pangkulang Wonosalam yang memiliki sekitar 15 hektare lahan milik pemerintah sekarang ada tanaman sengon yang sudah berumur 5 tahun. “ Untuk infrastruktur jelas siap, karena tahun ini kita terus membangun akses jalan. Dan soal listrik di sana sudah ada gardu induk tambahan yang sudah dibangun dengan kapasitas 150 KV. Dan Jembatan Ploso tahun ini juga terus dibangun sebagai tambahan akses,”imbuhnya.

Soal Upah Minimum Kabupaten (UMK), Bupati Nyono mengatakan pihak perusahaan tidak mempersoalkan. Karena UMK Jombang 2016 masih jauh dari upah yang diberikan perusahan pengasil bumbu masak ini.” Soal upah tidak ada masalah,” katanya.

Dengan tambahan investasi ini, pihaknya berharap lahan 823 hektare di kawasan Utara Brantas yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri oleh pemerintah bisa segera terwujud. n rur

Panwas: Semua Aduan Pelanggaran Tak Cukup Bukti l Sambungan hal 1

50 juta untuk Risma-Whisnu.

Hal tersebut terungkap setelah tim pemenangan pasangan calon nomor urut satu Dr Rasiyo-Lucy Kurniasari kembali menanyakan kepada Panwaslu masalah dana kampanye fiktif itu, Rabu (16/12). Menurutnya, dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara Pilkada Surabaya 2015 kemarin diketahui penyumbang dana kampanye tersebut tidak jelas identitasnya.

Ketua Panwaslu Kota Surabaya Wahyu Hariyadi mengaku sudah menindaklanjuti sejak lama terkait laporan dana sumbangan kampanye fiktif ke kubu Risma-Whisnu. Bahkan Panwas sudah melakukan investigasi terhadap penyumbang dan sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Jatim dan Bawaslu RI. “Sebetulnya pelanggaran yang dilakukan itu menyangkut masalah identitas.

Menurut catatan Panwas sampai hari

ini (kemarin, red) tidak ada persoalanpersoalan krusial yang bisa membatalkan pasangan calon,” kata Wahyu Hariyadi di sela rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara Pilkada 2015 di Graha Swara Gedung KPU Kota Surabaya lantai tiga, Rabu (16/12) kemarin.

Saat ini, kata Wahyu, pihaknya masih mendalami sisi sosial dua orang yang memberikan bantuan dana kampanye itu.

Wahyu mengaku sudah mendatangi rumah kedua orang itu, yakni Taufiqurrahman yang beralamat di Jalan Simomagerejo XI Nomor 17 dan Triyono yang beralamat di daerah di daerah Kenjeran Surabaya.

“Setelah kami datangi rumahnya, dan kami lihat dari sisi kelayakan kondisinya tidak layak. Begitu juga Triyono yang tinggal di rumah warisan orangtuanya.

Dari faktor kelayakan tempat tinggal memang tidak layak,” paparnya.

Meski demikian, Wahyu mengatakan belum menemukan unsur pelanggaran dari proses sumbangan dana kampanye yang

dilakukan Paslon Risma-Whisnu. Artinya tidak cukup bukti untuk disebut pelanggaran. Sebab, sesuai aturan PKPU No 8 Tahun 2015, ada tiga hal bantuan kampanye tidak boleh diterima yaitu dari orang yang identitasnya tidak jelas penyumbangnya, sumber dananya dari warga asing dan dana melebihi batas maksimal.

“Sesuai peraturan selama bantuan dana kampanye untuk Paslon RismaWhisnu, identitas penyumbangnya jelas tidak masalah. Dua orang itu memiliki KTP dan rumahnya juga sesuai alamat.

Saat ini kami masih selidiki dia bekerja di mana dan penghasilannya berapa, kok bisa sampai nyumbang Rp 50 juta setiap orangnya,” katanya.

Ditanya terkait sanksi, Wahyu mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam proses identifikasi, belum bicara pada sanksi bagi paslon. “Kita lagi proses identifikasi. Kalau melanggar bisa didiskualifikasi. Tunggu saja,” katanya.

Sementara itu, Komisioner Pan-

waslu Kota Surabaya Bidang Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Lily Yunis menjelaskan pengaduan itu berkaitan dengan pelanggaran selama masa kampanye dan selama masa tenang.

Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, pengaduan-pengaduan itu tidak cukup bukti untuk disebut sebagai pelanggaran. “Semuanya tidak memenuhi syarat pelanggaran, makanya kami hentikan pemeriksaannya,” kata Lily.

Menurut Lily, beberapa pengaduan dugaan pelanggaran itu di antaranya justru dilakukan oleh Calon Wakil Wali Kota Surabaya Lucy Kurniasari. Pada saat masa tenang diketahui menggelar acara yang dikemas sebagai kegiatan senam bersama warga.

Lily mengatakan, dalam acara itu dibagikan kaos hingga memberikan makanan soto secara gratis. Namun, setelah ditegur oleh Panwascam acara itu langsung dihentikan. “Jadi, itu bukan pelanggaran,” ujarnya. n geh

Ingin Membangun Karakter, Revolusi Mental Pendidikan Harus Dilakukan Sejak Dini l Sambungan hal 1

kan eksistensi DPD GOPTKI dalam merumuskan kebijakan strategis pendidikan anak usia dini, meningkatkan kapabilitas anggota organisasi dan guru, kepala sekolah di lingkungan DPD GOPTKIProv Jatim,” ujar Ny Hj Chairani Yuliati Akhmad Sukardi SSos. Semua ini merupakan tekat dan keseriusan pengurus DPD GOPTKI Provinsi Jatim untuk mengembangkan organisasi sehingga menjadi modern dan profesional dalam memenuhi tuntutan perkembangan zaman.

“Saya berharap Konferda ini dapat merumuskan langkahlangkah kebijakan strategis, supaya pelaksanaan program kerja GOPTKI mendatang menjadi lebih baik,” harapnya.

Menurut Ny Hj Chairani kegiatan yang telah dilaksanakan GOPTKI Provinsi Jatim selama

ini cukup banyak. Di antaranya di Bidang Organisasi meliputi penguatan kelembagaan, meningkatkan kerjasama dan menyosialisasikan GOPTKI dengan instansi terkait, menindaklanjuti dan menyebarluaskan hasil keputusan Kongres XII GOPTKI. Sedangkan kegiatan di Bidang Pendidikan, meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan instansi terkait, seperti menghadiri undangan seminar, pelatihan, rapat dan menjadi juri dalam kegiatan berbagai lomba.

Di Bidang Kesejahteraan, kegiatannya memberikan bantuan Alar Permainan Edukatif (APE) kepada TK yang membutuhkan, mengadakan pelatihan yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggota.

Terakhir di bidang Ekonomi, kegiatan pembinaan dan meningkatkan keterampilan usaha, serta menyediakan jaringan usaha melalui bazar dan pemasaran.

Sementara Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Kesejahteraan Masyarakat Setdaprov Jatim Dr H Shofwan SH, MSi mengatakan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak untuk membentuk anak Indonesia tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan usianya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal dalam memasuki pendidikan dasar.

Pendidikan Taman Kanakkanak, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta harus mampu bekerjasama lebih efektif antara penyelenggara, para guru, dan orangtua. “Hal ini agar memberikan yang terbaik dalam meningkatkan kualitas pendidikan Taman Kanak-kanak itu sendiri,” katanya.

Sekda minta kepada jajaran pengurus DPD GOKTKI Provinsi maupun DPC Kab/ Kota untuk

mengamati berbagai hambatan dan tantangan di lapangan, seperti masih banyaknya anak usia dini yang belum memperoleh pendidikan secara memadai.

Kondisi seperti ini sudah seharusnya menjadi perhatian dan memotivasi bagi seluruh jajaran pengurus GOPTKI untuk mengembangkan lembaga/ pengelolaan pendidikan Taman Kanak-kanak di Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan pendidikan kepada anak usia dini, tidak hanya terbatas pada daerah perkotaan saja, akan tetapi dapat pula dinikmati dan dirasakan oleh seluruh anakanak di seluruh Jawa Timur. Sehingga kehadiran GOPTKI akan benar-benar memberi manfaat yang berguna bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan kanak-kanak.

Diingatkannya pendidikan yang bermutu tidak dapat dicip-

takan dalam waktu yang singkat, tapi memerlukan proses yang panjang. Proses tersebut dimulai sejak anak usia dini, karena usia dini merupakan usia emas bagi perkembangan anak.

Ada pepatah mengatakan, apabila membuat rencana satu tahun, tanamlah padi. Apabila ingin membuat rencana sepuluh tahun, tanamlah pohon. Apabila Anda membuat rencana untuk seumur hidup, maka didiklah anak-anak sejak dini agar dapat menjadi insan yang berkarakter karena dalam jangka panjang, karakter adalah faktor penentu dalam kehidupan individu maupun bangsa.

“Ketika kehilangan kekayaan, tidak apa-apa karena rejeki bisa dicari. Namun jika kehilangan karakter, kita akan kehilangan segalanya. Kini semua tergantung pada kita semua. Jika ingin membangun karakter, maka revolusi mental pendidikan harus dilakukan sekarang juga,” tegasnya.*

12

Kamis Kliwon, 17 DESEMBER 2015

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Timur

Ingin Menambang Legal, Wajib Urus Perizinan Dewasa ini, kegiatan penambangan terutama komoditas mineral bukan logam dan batuan semakin diminati masyarakat khususnya masyarakat Jawa Timur. Keuntungan yang besar tentulah menjadi salah satu pendorong para pemodal untuk menggeluti bisnis dunia penambangan yang seakan tiada habisnya.

1. Pastikan bahwa daerah yang anda tambang masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (hal ini bisa dikonsultasikan dengan dinas kabupaten terkait).

2. Pastikan jenis komoditas yang akan ditambang mengacu pada PP No.23 Tahun 2010 serta sudah sesuai dengan Perda Tata Ruang Wilayah Pertambangan Kabupaten (Lihat di Perda Tata Ruang Wilayah Pertambangan Kabupaten Se-Jawa Timur).

B

erbagai macam kegiatan penambangan mulai dari Pertambangan Rakyat, Pertam bangan Umum, sampai Pertambangan Khusus mulai menjamur di berbagai Kabupaten di Jawa Timur. Permasalahan yang timbul, apakah semua kegiatan penambangan tersebut legal? Diibaratkan seperti dua sisi mata uang, tentulah disamping penambangan legal terdapat penambangan ilegal.

Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Ir Dewi J Putriatni MSc mengatakan, di dalam dunia pertambangan, setidaknya mengenal istilah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). WIUP merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan).

Sedangkan IUP sendiri berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. Untuk bisa melakukan kegiatan eksploitasi pertambangan umum, calon penambang harus mempunyai 3 (tiga) izin yakni WIUP, IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dengan luas lahan yang di-

SEBELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN WIUP

3. Pastikan daerah yang anda tambang tidak tumpang tindih dengan penambangan berizin lain yang sudah ada sebelumnya (konsultasi dengan pemangku kepentingan setempat).

Sosialisasi Pertambangan yang diselenggarakan di Kabupaten Ponorogo

ajukan minimal adalah 5 (lima) Hektar.

Jika lahan yang diajukan kurang dari 5 Hektar, untuk perseorangan bisa mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan luas lahan maksimal 1 hektar. IPR bisa juga diajukan oleh kelompok masyarakat dengan luas lahan maksimal 5 hektar, sedangkan untuk koperasi luas lahan maksimal yang bisa diajukan adalah 10 hektar. IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pertambangan Skala Kecil, Bisa Ajukan IPR Dalam skala lingkup pertambangan yang lebih kecil, Dinas ESDM Jatim mengimbau bagi calon penambang bisa mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Syarat yang diajukan untuk IPR juga cukup mudah. Kepala Dinas ESDM Jatim, Ir Dewi J Putriatni MSc memaparkan, syarat mengajukan IPR meliputi syarat administratif yang terdiri dari: surat permohonan bermaterai cukup, Kartu Tanda Penduduk Pemohon , Nomor Pokok Wajib Pajak, dan surat keterangan domisili.

Tidak hanya itu, adanya juga syarat lainnya seperti komoditas tambang yang dimohon, surat keterangan dari Kelurahan/desa setempat, bagi kelompok masyarakat ditambahkan KTP ketua kelompok; bagi koperasi ditambahkan profil koperasi, susunan pengurus koperasi serta akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan. Syarat teknis meliputi peta Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (WIPR) yang yang dilengkapi dengan batas koordinat. Luas lahan maksimal 1 hektar untuk pemohon perseorangan, maksimal 5 hektar untuk kelompok masyarakat dan maksimal 10 hektar untuk koperasi; Surat pernyataan bermaterai cukup yang memuat paling sedikit; Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter; Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power ; Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak. Untuk syarat finansial hanya berlaku untuk koperasi yakni menyertakan laporan keuangan satu tahun terakhir. Q rac*

Bimbingan teknis tenaga teknik tambang di Kabupaten Jombang.

Sosialisasi Pertambangan Dilakukan Secara Berkala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Jatim juga terus melangsungkan langkah sosialisasi mengenai pertambangan secara berkala baik berupa paparan di dalam ruangan maupun penertiban dan pengarahan di lapangan. Kepala Dinas ESDM Jatim, Ir Dewi J Putriatni MSc mengatakan, sosialisasi bertujuan memberikan pengetahuan terbaru tata cara perizinan penambangan, memberikan informasi rekapitulasi izin paling baru di kabupaten terkait, memberikan informasi lokasi terduga PETI (pertambangan tanpa izin) di kabupaten terkait, memberikan informasi pelanggaran izin tambang di kabupaten terkait; melakukan penertiban aktivitas penambangan yang tidak sesuai izin serta masalah-masalah lainnya yang dijumpai di lapangan.

Sejauh ini, sosialisasi telah dilaksanakan di semua kabupaten Provinsi Jawa Timur secara bergantian. “Dengan sosialisasi ini diharapkan baik penambang maupun pemerintah kabupaten bisa mengerti tata cara proses perizinan pertambangan berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga ke depannya masalah dapat diminimalkan,” katanya.

Dikatakan Dewi J Putriatni, pada prinsipnya setiap orang pasti tidak ingin melanggar undang-undang. Kalau mengijinkan penambangan tanpa ijin itu berarti melanggar undang-undang. Maka dari itu, Dinas ESDM Jatim mendorong pengusaha pertambangan untuk segera mengurus ijin pertambangan.

Selain itu, Dinas ESDM Jatim sarankan pengusaha tambang segera membentuk asosiasi atau forum komunikasi para penambang untuk memudahkan komunikasi antara pengusaha tambang dengan Pemda maupun dengan LSM. Q rac*

Penertiban pertambangan bersama melibatkan Satpol PP di Kabupaten Ngawi.

Mengurus WIUP, IUP Ekplorasi dan IUP Operasi Produksi Untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penambang meliputi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.

Syarat administratif meliputi surat permohonan bermaterai cukup, kartu tanda penduduk pemohon, nomor pokok wajib pajak (NPWP); surat keterangan domisili, bagi badan usaha, firma, dan perusahaan komanditer ditambahkan profil perusahaan, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan, susunan direksi dan pemegang saham serta akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang penambangan; bagi koperasi ditambahkan profil koperasi, susunan pengurus koperasi serta akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang penambangan.

Syarat teknis meliputi peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional (sejajar dengan lintang bujur dan menggunakan peta dasar RBI BIG skala minimal 1:25.000) serta koordinat WIUP. Syarat finansial meliputi menyerahkan bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang (untuk mineral logam dan batubara) serta menyerahkan bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta sesuai luas permohonan WIUP dengan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2012 (untuk mineral non logam dan batuan).

Ketika WIUP sudah didapatkan, dalam jangka waktu 5 hari calon penambang bisa segera mengajukan IUP eksplorasi. Eksplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Dari kegiatan eksplorasi ini diharapkan calon penambang bisa mendapatkan gambaran awal potensi komoditas yang akan dieksploitasi.

Syarat administratif untuk mengajukan izin eksplorasi sama dengan syarat administratif mengajukan WIUP, sedangkan syarat teknisnya selain peta WIUP yang sejajar lintang bujur, ditambahkan juga daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/ atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun serta rencana kerja eksplorasi. Syarat lingkungan meliputi surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Syarat finansial meliputi bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam dan batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam dan batuan atas permohonan wilayah ( yang sudah dibayarkan saat pengajuan WIUP).

Tahap proses pengajuan izin terakhir yang harus dilakukan oleh calon penambang untuk bisa segera memulai kegiatan eksploitasi adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi).

Operasi Produksi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

Syarat administratif untuk mengajukan IUP Operasi Produksi sama dengan syarat administratif mengajukan WIUP dan IUP Eksplorasi, sedangkan syarat teknisnya selain peta WIUP, ada beberapa persyaratan lain seperti: Peta WIUP yang sudah terkoreksi yang memuat: situasi topografi, batas wilayah, dan koordinat dengan skala 1:1000 serta melampirkan kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah untuk lahan masyarakat; Laporan eksplorasi; Laporan studi kelayakan (termasuk rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi); Rencana reklamasi dan pascatambang; Rencana kerja dan anggaran biaya; tenaga ahli pertambangan

dan/ atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3(tiga) tahun. Selain itu yang tidak kalah penting adalah dokumen UKL/UPL yang khusus mengkaji aspek lingkungan.

Dokumen UKL/UPL ini sudah harus mendapatkan persetujuan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten.

Syarat lingkungan meliputi surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangaan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Syarat finansial meliputi Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir (khusus mineral logam dan batubara); bukti pembayaran penganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telaah berakhir (khusus mineral logam dan batubara). Q rac*

JUMLAH IZIN MASUK DI DINAS ESDM JAWA TIMUR PER 7 DESEMBER 2O15 KABUPATEN

TOTAL IZIN

KABUPATEN

TOTAL IZIN

Pacitan Ponorogo Trenggalek Tulungagung Blitar Kediri Malang Lumajang Jember Banyuwangi Bondowoso Situbondo Probolinggo Pasuruan Sidoarjo

53 36 48 16 48 46 10 26 4 33 2 26 23 53 0

Mojokerto Jombang Nganjuk Madiun Magetan Ngawi Bojonegoro Tuban Lamongan Gresik Bangkalan Sampang Pamekasan Sumenep Izin di Laut

24 35 25 46 55 63 7 68 17 24 10 13 0 1 9

Dari 811 Permohonan, Keluarkan 377 Rekomendasi Teknis Sampai dengan 7 Desember 2015, dari total 811 permohonan WIUP, IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Perpanjangan dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) yang masuk, tercatat Dinas ESDM Jawa Timur telah mengeluarkan 377 Rekomendasi Teknis.

Jika dirinci, ESDM Jatim mengeluarkan 294 rekomendasi teknis (rekomtek) WIUP, 71 rekomtek IUP Eksplorasi, 7 rekomtek IUP Operasi Produksi, 4 rekomtek IUP Operasi Produksi Perpanjangan dan 1 rekomtek IPR .

“Selanjutnya, rekomendasi teknis tersebut diserahkan kepada Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) untuk diberikan izin,” kata Kepala Dinas ESDM Jatim, Ir Dewi J Putriatni.

Jumlah itu menunjukkan bahwa sebenarnya selama semua syarat lengkap dan tidak menyalahi aturan baik secara hukum maupun di lapangan, Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur akan selalu memberikan rekomendasi teknis yang merupakan syarat utama untuk memperoleh izin.

“Beberapa permohonan yang tidak bisa diproses dikarenakan terbentur masalah peraturan tata ruang wilayah kabupaten, tumpang tindih dengan WIUP lain, SK Bupati yang belum turun mengenai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk IPR maupun dicabut oleh pemiliknya. Sebagian lagi adalah masih proses penyusunan rekomendasi teknis setelah peninjuan lapangan,” katanya didampingi salah seorang tim verifikator Dinas ESDM Jawa Timur.

Disisi lain, calon penambang harus jeli memperhatikan, apakah daerah yang akan ditambang sudah sesuai dengan peraturan pertambangan yang berlaku. Q rac*

Dinas ESDM Jatim Lakukan Identifikasi PETI Seiring maraknya kasus penambangan tanpa ijin yang banyak terjadi di beberapa wilayah Jawa Timur telah mendorong Dinas ESDM Jawa Timur untuk melakukan identifikasi PETI (Pertambangan Tanpa Ijin). PETI diidentifikasi melalui software google earth oleh para geolog

Dinas ESDM Jawa Timur. Darigoogle earth juga bisa diketahui posisi terduga PETI dengan koordinat yang cukup spesifik.

“Cara kami mengidentifikasi PETI adalah dengan memperhatikan kenampakan bentang alam yang berwarna kecoklatan dan terlihat

Contoh identifikasi PETI melalui google earth di Kabupaten Magetan.

sudah digali. Selain itu dengan melihat juga adanya aktivitas alat berat maupun truk-truk pengangkut material dari dan lokasi yang diduga PETI,”kata Kepala Dinas ESDM, Ir Dewi J Putriatni MSc didampingi salah seorang geolog Dinas ESDM Jawa Timur.

Penemuan lokasi terduga PETI tersebut akan ditindaklanjuti dengan peninjauan ke lapangan oleh Dinas ESDM Jawa Timur dengan koordinasi Polres setempat. Peninjauan ini bertujuan untuk menertibkan penambangan ilegal yang telah banyak merugikan negara dan meresahkan masyarakat.

Seperti diketahui, penambangan tanpa izin sangat berpotensi untuk menyebabkan konflik masyarakat, kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, bahkan menelan korban jiwa karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Mengutip pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009, ‘Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dari pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 tersebut jelas bahwa siapapun yang melakukan penambangan tanpa ijin (penambangan liar) akan mendapatkan hukuman cukup berat. Diharapkan dengan adanya langkah-langkah nyata ini penambangan di Jawa Timur dapat berjalan dengan tertib dan selalu berjalan di bawah payung hukum yang berlaku di Indonesia. Q rac*