binder16sep20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

www.harianbhirawa.co.id

Mata Rakyat Mitra Birokrat

Rabu Kliwon, 16 SEPTEMBER 2020

Gubernur Ajak Pramuka Manfaatkan Lahan untuk Ketahanan Pangan Pemprov, Bhirawa Ketua Mabida Pramuka Jatim Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh anggota Pramuka untuk terus meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan hidup.

Kesadaran itu seyogyanya menjadi kebutuhan dan bukan tuntutan. Sehingga, muncul dorongan internal untuk senantiasa menjaga lingkungan hidup tetap baik.

Pesan itu disampaikan Gubernur Khofifah saat membukan ajang East Java Green Scout Inovation di komplek outdor Hotel Singgasana, Surabaya, Selasa (15/9). “Kita melihat hari ini misalnya ada lahan-lahan idol yang masih belum tergarap, maka saya ingin mengajak seluruh jajaran Kwarda Pramuka Jatim di 38 kabupaten/ kota untuk berikhtiar bagaimana memanfaatkannya untuk ketahanan pangan yang kini sedang menjadi fokus seluruh dunia,” tutur Khofifah yang juga gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Khofifah menegaskan, hari ini seluruh dunia bergerak untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Maka bagaimana Jatim juga memproteksi ketahanan pangan masingmasing tidak hanya untuk dirinya tapi juga negara. “Kita harus menanam supaya ketahanan pangan negara kita terproteksi,” ujar  ke halaman 11 Ketua Mabida Pramuka Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Ketua Kwarda Pramuka Jatim Saifullah Yusuf menyanyikan lagu Gebyargebyar bersama para peserta East Java Green Scout Inovation dengan diiringi musik secara virtual dengan musisi Judika.

10 Kecamatan Alami Krisis Air Bersih Bojonegoro,Bhirawa Musim kemarau, kini mulai dirasakan dampaknya oleh sebagian masyarakat Bojonegoro. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, mencatat setidaknya ada 31 dusun 19 Desa di Kabupaten Bojonegoro sedang mengalami krisis air bersih.

Belasan desa yang tersebar di 10 Kecamatan telah mengalami krisis air bersih dan telah mengajukan permohonan distibusi bantuan air bersih.

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BPBD Bojonegoro, Yudi Hendro Kartono mengatakan, pendistribusian air bersih sudah dilaksanakan sejak

awal bulan ini. Hampir setiap hari, petugas PBDB melakukan pendistirbusian air bersih. Desa yang memenuhi syarat administrasi langsung dikirimi air.

“Bahkan, setiap ada desa minta dropping air bersih.

Maka, kami akan langsung kirim air yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya, kemarin (15/9).

Di tambahkan Yudi panggilan akrabnya, 31dusun 19 Desa tersebar di 10 Kecamatan yang terdampak kekeringan tengah menjadi pengawasan BPBD. “Terkait hal ini, kami meminta pihak kepala desa (kades) maupun camat agar  ke halaman 11

MITRA

Dewan Keberatan Sanksi Denda Prokes Pemkot Pertimbangkan Nominal Denda

DPRD Surabaya, Bhirawa Pemkot Surabaya akan memberlakukan sanksi pada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan (Prokes) di masa pandemi Covid-19. Sanksi tersebut berupa sanksi sosial atau denda Rp250 ribu yang diberlakukan bagi pelanggar Prokes.

Terkait sanksi denda yang bakal diberlakukan di kota Surabaya, anggota Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni tidak sepenuhnya setuju.

Pasalnya menurut Toni kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang masih sulit dikarenakan

pandemi Covid-19.

“Selain pademi yang masih belum jelas ujungnya, yang menghantam sektor kesehatan yang imbasnya juga menghantam sektor ekonomi sehingga pertumbuhannya melambat,” ujarnya.

Menurut Toni banyak masyarakat yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dirumahkan ataupun kalau masih bekerja gajinya dipotong separuh,” paparnya Selasa (15/9) ketika dihubungi melalui teleponnya.

Sejak awal, anggota Komisi A berpandangan bahwa penerapan sanksi pelanggar protokol kesehatan harus dibedakan dua subjek. “Saya sepakat, kalau yang mendapatkan  ke halaman 11

Bersama ASN, Bupati Gresik Bagikan Masker ke Pengendara

Jubir Cawali Termuda

SIAPA bilang menjadi juru bicara (jubir) calon wali kota (cawali) harus seorang politisi senior dan kenyang pengalaman politik. Aryo Seno Bagaskoro mematahkan hal itu. Seno yang baru lu-

l u s S M A i n i d i d ap u k menjadi salah satu jubir Bacawali-Bacawawali Surabaya, Eri Cahyadi-Armudji. Seno kini menjadi jubir cawali termuda.

Meski baru lulus SMA, soal kepiawaiannya memainkan katakata jangan diragukan.

Hal itu terlihat saat dirinya menjadi narasumber dalam acara talkshow disalah

Aryo Seno Bagaskoro

Sentil

Tak Gunakan Masker Sidang di Tempat dan Bersih-Bersih GOR - Hukuman membawa manfaat Dewan Keberatan Sanksi Denda Prokes - Khawatir ada yang pingsan lagi Bupati Tuban Perpanjang Pembatasan Jam Malam - Sementara dilarang cangkruk malam

 ke halaman 11

Dua Pekan Pemutihan

30 Ribu Objek Pajak Lakukan Balik Nama Kendaraan Pemprov, Bhirawa Kebijakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program pemutihan pajak mendapat respon tinggi dari masyarakat. Khususnya bagi wajib pajak yang telah memanfaatkan pembebasan bea balik nama (BBN) II dan seterusnya.

Selama dua pekan terakhir, tercatat 30.427 objek pajak melakukan balik nama.

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim Mohammad Yasin menjelaskan, respon wajib  ke halaman 11

kerin ikanto/bhirawa

Bupati Gresik saat bagikan masker kepada para pengendara di jalan.

Gresik,Bhirawa Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto bersama para ASN (Aparatur Sipil Negara) dijajaran Pemkab Gresik bagikan ratusan masker di jalan kepada para pendara, Selasa (15/9). Untuk memutus penye-

baran Covid -19, jangan sampai ada warga di Gresik yang tidak memakai masker lagi.

Bupati Sambari minta masuk wilayah kota Gresik, harus memakai masker. Ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk memutus mata

rantai penularan Covid 19 di Gresik. Saat briefing sebelum memulai pembagian masker Bupati menekankan agar 50 ribu masker yang dipersiapkan bisa dibagikan mulai hari ini

Plt Kepala Bapenda Jatim Mohammad Yasin

Bupati Tuban Perpanjang Pembatasan Jam Malam Tuban, Bhirawa Bupati Tuban, H Fathul Huda, memperpanjang pembatasan jam malam di seluruh wilayah Bumi Wali.

Hal itu dilakukan setelah hasil evaluasi pembatasan jam malam mulai pukul 21.00 WIB dua pekan sebelumnya, dinilai belum membuahkan hasil signifikan.

Keputusan perpanjangan penerapan jam malam tertuang dalam Surat Edaran yang ditandatangani Bupati Tuban bernomor: 300/4741/414.012/2020.

Apalagi hasil evaluasi tim Gugus Tugas Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyatakan, saat ini masih terjadi penambahan angka positif Covid-19.

Sesuai SE yang ditandatangani Bupati Tuban H Fathul Huda tertanggal 15 September 2020 tersebut,

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Gubernur Khofifah Bangun Rumah Slamet jadi Layak Huni

Dari Mengamen, Bisa Mendaftar Haji Bersama Ibunya Menjalankan ibadah haji menjadi impian bagi semua umat Islam.

Walau memerlukan biaya yang tidak sedikit, tapi dengan sebuah tekad yang kuat tidak menutup kemungkinan bisa menjalankan ibadah rukun Islam ke lima itu. Semangat itulah yang dimiliki oleh seorang pengamen bernama Slamet Efendy (30) yang bisa mendaftar haji bersama ibunya Atmina (57).

Wiwit Agus P.-Kabupaten Probolinggo menag Kabupaten Probolinggo, Kamis (3/9) kemarin. SebelumPenghasilannya sebagai nya, ia mendaftarkan sang ibu, pengamen jalanan mungkin pasAtminah, pada tahun 2018 lalu. pasan, namun itu tidak membuat Atas kegigihannya itu Gubernur Slamet Efendy berkecil hati.

Jatim Khofifah Indar Parawansa Warga Dusun Krajan RT 03/RW apresiasi dengan membangun ru03, Desa Kerpangan, Kecamatan mah Slamet menjadi layak huni.

Leces, Kabupaten Probolinggo, “Uang pendaftaran itu saya tercatat sebagai jamaah calon haji kumpulkan selama 10 tahunan.

(CJH) pasca mendaftar ke KeHasil dari mengamen setiap hari

yang sebagian hasilnya saya tabung,” kata Slamet.

Ia menjelaskan, sejatinya hasil dari mengamen tidak menentu.

Sehari kadang Rp 50 ribu, kadang Rp 70 ribu. “Dari hasil itu, setiap hari saya tabung Rp 20 ribu sampai Rp 25 ribu. Tabungannya disimpan ibu. Kalau sudah banyak, uang recehan ditukar ke toko. Oleh ibu disimpan di tas kresek dan disimpan di rumah sampai banyak,” katanya.

Selama ini ia tinggal berdua bersama ibunya Atminah di sebuah rumah semi permanen yang kondisinya sudah mem ke halaman 11

Dinsos Jatim memugar rumah Slamet agar layak huni.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Rabu Kliwon, 16 September 2020

EKSEKUTIF

Halaman 2

Pemkab Situbondo Terapkan Sidang Ditempat Bagi Pelanggar Prokes Situbondo, Bhirawa Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 45 Tahun 2020 tentang kewajiban masyarakat memakai masker, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo mulai bersikap tegas dengan menggalakkan razia masker di sejumlah tempat Selasa (15/9) kemarin.

Dalam operasi itu tim Pemkab Situbondo menindak tegas kepada pelanggar protokol kesehatan (prokes) yang melintas di Jalan Diponegoro Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

Menurut Kasatpol PP Kabupaten Situbondo Abd Rasyid, langkah tegas itu dilakukan Pemkab Situbondo dengan tujuan untuk membuat jera

terhadap masyarakat yang tidak mengindahkan adanya protokol kesehatan Covid-19.

Agar di lapangan berjalan efektif, kata Abd Rasyid, Pemkab Situbondo melibatkan tim gabungan yang meliputi, Satpol PP, Polri, TNI serta Pengadilan Negeri (PN).

“Tim gabungan bentukan Pemkab Situbondo ini berhasil memberikan tindakan tegas kepada puluhan warga kemarin,” ujar Abd Rasyid.

Mantan Camat Mangaran itu menuturkan, dari hasil razia yang digelar di depan pasar senggol berhasil menjaring sedikitnya 38 pelanggar. Dua diantaranya merupakan Aparat Sipil Negara (ASN), masing masing berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Para pelanggar yang kepergok tidak menggunakan masker itu, lanjut Abd Rasydi, oleh petugas langsung didata dan menjalani sidang ditempat.

“Ini dilakukan untuk mendapatkan pembinaan serta sanksi administrasi dari hakim PN. Yang jelas sidang ditempat ini untuk memberi efek jera kepada masyarakat agar mematuhi prokes Covid -19.

Untuk sanksi administratif disesuaikan dengan aturan yang ada di dalam Perbup. Namun saat ini masih belum ada sanksi dendanya,” ujarnya.

Abd Rasyid menandaskan, operasi wajib memakai masker akan terus digalakkan dan dilaksanakan secara rutin di sejumlah tempat Kota Santri.

Sebaliknya, ujar mantan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo itu, bagi warga yang tertangkap tangan tidak memakai masker akan langsung diberi sanksi sesuai aturan dalam Perbup Nomor 45 tahun 2020. “Mereka yang tidak memakai masker akan diminta menyapu, membaca sholawat nariyah dan sanksi yang lain,” sebut Abd Rasyid.

Sementara itu Ketua PN Situbondo, I Ketut Suarta saat diminta komentarnya lokasi razia menuturkan, bagi warga yang sudah di data dan kedapatan masih membandel, akan dberi sanksi administratif dan sanksi lain yang lebih berat.

Ketut berharap agar masyarakat memiliki kesadaran tentang prokes Covid -19. [awi]

sawawi/bhirawa

Tim gabungan yang dibentuk oleh Pemkab Situbondo melakukan sidang ditempat bagi pelanggar protokol kesehatan Selasa (15/9).

Masuk Zona Merah Pemkab Siapkan Sejumlah Kebijakan Probolinggo, Bhirawa Saat ini Kabupaten Probolinggo masuk dalam zona merah karena dinilai memiliki tingkat risiko tinggi penyebaran virus. Selain itu, terdapat pasien Covid-19 dalam jumlah cukup tinggi.

trie diana/bhirawa

Tolak Aplikator Nakal Jilid 2

Koalisi Organisasi Komunitas Driver Online se Jawa Timur, melakukan unjuk rasa dengan berkonvoi kendaraan bermotor bertema Frontal (Front Driver Online) dengan aksinya mulai dari Bundaran Waru menuju, Kantor Dishub Jatim, Diskominfo Jatim, Polda Jatim, Kantor Gubernur Jatim, Jl Pahlawan, dan Kantor Gojek, Jl Raya Ngagel Surabaya, dan berakhir di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (15/9). Beberapa tuntutan mereka diantaranya tidak ada tindakan dari Pemerintah Jatim terhadap aplikasi liar tak berijin.

Polrestabes Catat Penurunan Pelanggar Protokol Kesehatan Polrestabes Surabaya, Bhirawa Operasi Yustisi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan di Surabaya kembali berlanjut. Polrestabes Surabaya bersama Tiga Pilar Kota Surabaya melanjutkan Operasi Yustisi di 4 titik lokasi secara serentak, Selasa (15/9).

Operasi yang dimulai pukul 06.00 WIB sampai sekitar jam 08.00 WIB difokuskan kepada 4 titik sasaran.

Yakni di depan Cito Mall Gayungan, MERR Gunung Anyar (Rungkut) arah Sidoarjo, Tow Benowo dan di Jalur 2 Dekat Kampus C Unair Mulyorejo Surabaya.

Kasubbag Humas Polrestabes Surabaya, AKP M Akhyar menjelaskan, operasi kali ini dilakukan di 4 titik sasaran. Hasilnya, di hari kedua operasi ini petugas mencatat adanya penurunan terhadap pelanggaran pendisiplinan protokol kesehatan.

istimewa

Polrestabes Surabaya beserta Tiga Pilar Kota Surabaya menggelar Operasi Yustisi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan, Selasa (15/9).

“Di hari kedua ini jumlah pelanggar ada penurunan, kemarin (hari pertama) kita menyita 169 KTP dan sekarang menyita 102

KILAS BIROKRASI

Empat Pejabat Tunggu Hasil Rekomendasi Kursi Sekda Pasuruan, Bhirawa Proses seleksi lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pasuruan sudah memasuki tahapan akhir, yakni tahapan asesmen dan wawancara kandidat sudah selesai dilakukan panitia penyelenggara.

Empat kandidat yang merupakan pejabat eselon dua di lingkungan Pemkot Pasuruan menunggu hasil rekomendasi yang diserahkan ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Hasilnya sudah kami serahkan ke KASN untuk mendapat rekomendasi,” ujar Plt Asisten Pemerintahan Pemkot Pasuruan, Kokoh Arie Hidayat, Selasa (15/9).

Ke empat kandidat itu adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kokoh Arie Hidayat Mualif Arif, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Rudiyanto, Kepala Inspektur M Faqih dan Sekretaris DPRD Kota Pasuruan Raden Murahanto.

Sekadar diketahui, Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Bahrul Ulum, purna tugas per bulan Mei 2020 kemarin. Sebagai gantinya, Rudiyanto ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Sekda selama 3 bulan.

Pada bulan September ini masa tugas Rudiyanto selaku Pj Sekda berakhir dan sebagai gantinya, Pemprov Jatim menunjuk Anom Surahno yang merupakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur menjabat Pj Sekda Kota Pasuruan selama tiga bulan. [hil]

KTP. Mudah-mudahan dengan penurunan ini berindikasikan masyarakat mulai sadar manfaat memakai masker.” Jelas Akhyar.

Selain itu, Akhyar menambahkan adanya perubahan titik sasaran operasi yustisi. Hari pertama, sambung Akhyar, difokuskan di Tugu Pahlawan dan Kebun Binatang Surabaya (KBS). Sementara di hari kedua ini menyisir daerah pinggiran Kota Surabaya.

“Titik sasaran operasi berubah.

Sekarang kita pinggirkan, yakni di daerah Kampus C Unair Mulyorejo yang di Cito, Benowo dan Rungkut masih tetap berlanjut,” ungkapnya.

Masih kata Akhyar, penindakan ini berdasarkan sebagaimana Inpres No 6 Tahun 2020 dan juga Pergub No 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas peratuaran daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat. [bed]

Sehubungan dengan hal tersebut, Satgas Penanganan Covid -19 Kabupaten Probolinggo telah membuat sejumlah kebijakan terkait kembalinya Kabupaten Probolinggo menjadi zona merah. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid -19 Kabupaten Probolinggo dr. Dewi Vironica, Senin (14/9) malam.

“Ada beberapa point penting yang nantinya akan tertuang dalam regulasi yang sedang dibuat,” katanya.

Prihatin akan keadaan tersebut FKPS-PT POMI bagikan masker, alat cuci tangan dan tempat sampah.

Kebijakan tersebut diantaranya peningkatkan peran promotif dan preventif seperti peningkatan sosialisasi masif serta monitoring evaluasi kegiatan yang sudah terlaksana.

“Pembentukan dan pelaksanaan peran Patriot Sehat lebih diperkuat, peningkatan kapasitas perawatan pada rumah sakit rujukan Covid19,” jelasnya.

Selanjutnya jelas Dewi, peningkatan tracing and test pada kelompok-kelompok yang berpotensi risiko transmisi. Peningkatan integrasi data serta hasil analisa data yang dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kebijakan.

“Kemudian, pembentukan dan pengaktifan kembali satgas kecamatan sampai desa.

Pemberian sanksi sosial sampai administratif pada pelaku pelanggar protokol kesehatan. Serta pemberlakuan kembali pembagian zona perkecamatan,” katanya.

Sebagai upaya gerakan masyarakat dalam penanganan Covid -19 di Kabupaten Probolinggo, Forum Kabupaten Probolinggo Sehat (FKPS) berkolaborasi dengan PT POMI Paiton dan Satgas Penanganan Covid -19 Kabupaten Probolinggo memba-

gikan masker, alat cuci tangan dan tempat sampah.

Gerakan masyarakat sebagai upaya dukungan untuk proses maskerisasi dan edukasi kesehatan ini dilakukan di 5 (lima) pasar dan tempat wisata sebagai pemenang program One Village One Destination (OVOD) tahun 2019 yang berada di 5 (lima) kecamatan, Selasa (15/9).

Yakni, Pasar Dringu dan wisata Pantai Bandar Segara Desa Dringu Kecamatan Dringu, Pasar Leces dan wisata Rawa Tirta Desa Sumber Kedawung Kecamatan Leces, Pasar Maron dan wisata pekalen Fun Tubing Desa Maron Kidul Kecamatan Maron, Pasar Krucil dan wisata air terjun Jaran Goyang Desa Guyangan Kecamatan Krucil serta Pasar Sumber dan wisata Taman Mini Desa Rambaan Kecamatan Sumber.

Total bantuan yang diberikan sebagai gerakan masyarakat ini terdiri dari 1.400 masker, 50 pcs alat cuci tangan dan 50 pcs tempat sampah. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya preventif untuk memutus mata rantai penularan Covid -19.

“Melalui gerakan masyarakat ini kita ingin menginisiasi, karena pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Jadi gerakan masyarakat yang secara serentak seperti inilah yang kita harapkan nanti dari NGO (NonGovernmental Organization) yang lainnya bisa bergerak bersama-sama sehingga penanganan pandemi ini bisa cepat terselesaikan,” kata Ketua Tim FKPS Kabupaten Probolinggo dr. Mirrah Samiyah.

Tim Ahli Satgas Penanganan Covid -19 Kabupaten Probolinggo ini mengungkapkan gerakan masyarakat ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam hal pemutusan mata rantai penularan Covid D-19. [wap]

Dispendukcapil Targetkan Tahun Depan Usia 17 Miliki KTP Sampang, Bhirawa Dispendukcapil targetkan tahun 2021 tidak ada lagi ada penduduk berusia 17 tahun tidak memiliki KTP dan dokumen kependudukan, Jadi nanti kami sistemnya menjeput bola, yaitu mendatangi Desa masing-masing.

Pasalnya guna memudahkan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) Dinas Kependudukan dan Catan Sipil (Dispendukcapil) Sampang, Canangkan beberapa inovasi baru diantaranya tiga mesin anjungan mandiri untuk memudahkan pelayanan kependudukan tersebut.

Di antaranya yaitu, pelayanan berbasis Online seperti, Satu Pintu Administrasi Kependudukan Rakyat, Menjadi Sejahtera dan Membahagiakan (Sampang Sakera Mesem) yang sudah di terapkan di Desa Labuhan dan Desa Taman, Kecamatan Sereseh, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.

Selain inovasi Adminduk yang berjargon Sampang Sakera Mesem, pihaknya juga berencana menambah Dua armada kendaraan untuk melakukan pelayanan Adminduk secara keliling, pada 2021.

Menurut Edi Subianto, Plh Kepala Dinas (Kadis) Dispendukcapil Sampang dirinya mengatakan, rencana

Edi Subianto, Plh Kepala Dinas (Kadis) Dispendukcapil Sampang.

pengadaan Dua armada kendaraan itu, selain untuk memudahkan masyarakat agar mendapatkan pelayanan secara maksimal, cepat dan mudah.

“Harapan Pemerintah Kabupaten Sampang, nantinya pada 2021 tidak ada lagi penduduk yang berusia 17 tahun tidak memiliki KTP. Dan memiliki dokumen kependudukan, Jadi nanti kami sistemnya menjeput

bola, yaitu mendatangi Desa masingmasing,” ungkap Edi Subianto, Selasa (15/9/20).

Lanjut Edi, sapaan akrabnya, selain dua inovasi di atas, Pemerintah pusat juga berencana akan membangun Tiga Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) Tahun 2021. Dengan mesin ini data kependudukan masyarakat nantinya juga

nurkholis/bhirawa

bisa melakukan cetak secara mandiri, mulai dari cetak KTP, KK, KIA, dan Akta Kelahiran, serta Surat pindah Kependudukan.

Sementara untuk penempatan mesin cetak ADM itu Dispendukcapil Sampang, berencana akan menempatkan di tiga lokasi, yaitu Wilayah pantura, di tengah Kota, dan di Barat wilayah kabupaten sampang. [lis]

LEGISLATIF DPRD Tulungagung Minta Perbaikan Jalan Tuntas Tidak Terpotong Rabu Kliwon, 16 September 2020

Halaman 3

Tulungagung, Bhirawa Komisi D DPRD Tulungagung meminta Pemkab Tulungagung untuk menuntaskan perbaikan jalan yang saat ini sedang dilakukan.

Mereka menyayangkan karena ada sebagian jalan yang sudah diperbaiki tidak sampai tuntas sperti yang direncanakan.

“Saat Komisi D melakukan inspeksi di jalan-jalan yang rusak dan sedang diperbaiki dan atau sudah diperbaiki ada yang terpotong.

Artinya tidak tuntas selesai seluruhnya, ada sisa jalan yang seharusnya juga sudah teraspal hotmix tapi belum teraspal,” ujar Ketua Komisi D DPRD Tulungagung, Abdullah Ali Munib, Selasa (15/9).

Ia mencontohkan perbaikan jalan di Sumbergempol menuju Tambakrejo.

Di ruas tersebut masih tersisa sekitar 200 meter yang seharusnya juga diaspal hotmix. “Jadi pengerjaannya tidak tintas,” terangnya.

Komisi D DPRD Tulungagung, lanjut dia, sudah mengonfirmasi

terkait hal tersebut ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung.

Apalagi saat inspeksi salah seorang pejabat Dinas PUPR Kabupaten Tulunaggung ikut serta.

“Setelah kami tanyakan, ternyata alasan tidak sampai tuntas karena anggaran dananya terkurangi oleh refokusing Covid-19,” paparnya.

Munib berharap tidak tuntasnya perbaikan jalan itu tidak sampai terjadi lagi. Ia menandaskan penyelesaiannya dapat dengan menggunakan anggaran Perubahan APBD tahun 2020.

“Kalaiu memang bisa dengan dana PAK tahun ini mengapa tidak

Pekerja sedang melakukan perbaikan jalan Kepatihan – Bukur yang merupakan jalan menuju Jembatan Ngujang II.

dilakukan, sehingga tidak ada perbaikan jalan yang tidak tuntas,” paparnya lagi.

Politisi PKB ini lebihlanjut berharap pula perbaikan jalan di lima ruas jalan utama di Kabupaten

wiwieko/bhirawa

Tulungagung yang kini dalam pengerjaan juga jangan sampai terpotong. “Kalau memang dananya

kurang bisa menggunakan dana PAK,” ucapnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, Robinson Nadeak, mengungkapkan saat ini selain memperbaiki bebeberapa jalan yang rusak, Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung juga sedang melakukan perbaikan di lima ruas jalan utama setelah sebelumnya sempat akan dihentikan karena anggaran dananya dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Lima ruas jalan itu masing-masing adalah ruas jalan Boyolangu – Campurdarat, ruas jalan Ngujang – Karangrejo, ruas jalan Ngunut – Podorejo, ruas jalan Kepatihan – Bukur dan ruas jalan Cuwiri – Pagerwojo.

“Semuanya diperbaiki pada tahun ini juga. Untuk yang ruas jalan Kepatihan – Bukur merupakan jalan menuju Jembatan Ngujang II dengan anggaran dana Rp 7,3 miliar,” katanya. [wed]

KILAS DEWAN

DPD RI Minta Pekerja Lokal Diprioritaskan Jakarta, Bhirawa Terkait dengan Proyek Strategis Nasional di berbagai daerah, Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai minta Menteri BUMN Erick Thohir, agar melibatkan tenaga kerja lokal pada setiap program dan proyek.Yang dilaksanakan oleh BUMN, guna mendorong perekonomian di daerah.

Hal serupa juga dinyatakan oleh Senator asal Riau, anggota DPDRI Edwin Pratama Putra. Yakni, meminta, agar tenaga kerja lokal provinsi Riau, di-prioritaskan dalam handover dengan PT Chevron Pasific.

“Berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis yang telah kami himpun, ada 2 permasalahan. Pertama, dampak Covid-19 di berbagai sektor. Kedua, tenaga lokal,” ungkap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai dalam Raker secara virtual dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Selasa (15/9).

Yorrys menyebutkan, dampak pandemi Covid-19 bagi kinerja BUMN, sangat signifikan. Terutama di sektor energi, pariwisata, infrastruktur, minerba dan logistik. Dengan perubahan pendapatan pada kuartal II/2020. Karena Menteri BUMN sebagai Ketua Satgas Covid-19, maka Komite II DPD ingin mengetahui program-program prioritas, yang bisa melibatkan Komite II DPD. Menanggapi hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan Bahwa pihaknya memiliki Program Utama Satgas.

Salah satunya adalah merencanakan dengan matang, program kerjasama pembuatan dan pendistribusian imunisasi vaksin.

Serta daya tahan tubuh dalam satu tahun kedepan. Juga ada terapi penyembuhan berkelanjutan.

Dalam program Indonesia Bekerja, telah memberikan bantuan Presiden produktif dan usaha mikro. Seperti program padat karya oleh Kementan, KemenPUPR, KemenPerik dan program padat karya pedesaan. Dalam upaya peningkatan Produktifitas pangan. Program padat karya ini akan melibatkan banyak pekerja lokal. Karena proyeknya berada di daerah. Ini sekaligus program percepatan penyerapan tenaga kerja.

Wakil Ketua Komite II DPD Abdullah Putih minta Menteri BUMN bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat peninjau.

Seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Agar masyarakat yang kurang modal, tetap bisa mengembangkn usahanya. [ira]

Komisi IV Soroti Kinerja Disperinakertran DPRD Trenggalek, Bhirawa Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menyoroti kinerja Dinas Perindustrian Tenagakerjaan dan Transmigrasi (Disperinakertrans) setempat, perihal penanganan pelatihan kerja yang di tanganinya, mengingat program-program yang selama ini berjalan dirasa belum ada peningkatan.

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Mugianto mengatakan bahwa seharusnya program perinakertrans harusnya bisa terus berjalan setiap tahun.

“Kami berharap dengan memberikan saran kepada Perinakertrans agar kedepan terkait program pelatihan tenaga kerja, komisi IV beberap program kegiatan itu harus jelas dari tahun ke tahun,” ungkapnya usai rapat komisi IV melakukan rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di aula Gedung DPRD kabupaten Trenggalek.

Menurutnya dalam pelatihan tenaga kerja harusnya disusun dan direncanakan agar sesuai tujuan sehingga hasil output pelatihannya bisa optimal dalam mencetak tenaga kerja baru dan mengentaskan pengangguran secara maksimal.

“Jadi kita tidak hanya berputar hanya sebagai eksekutor tapi bagimana hasilnya serta dampak yang kita dapat terhadap masyarakat itu apa itu juga harus jelas,” tuturnya.

Sehingga apa yang sebelumnya diinginkan pemerintah daerah dalam menciptakan generasi terampil bisa tercapai.

“Biar kita tahu setelah mengadakan pelatihan ini apa yang kita dapat harus jelas,” harapnya.

Sementara itu dalam pembahasan komisi IV dengan OPD mitra kerjanya Kang Obeng Sapaan akrab politisi partai Demokrat juga memastikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) perubahan yang dibahas sebelumnya nyambung dengan tatanan RAPBD 2020. [wek]

Anggota DPRD Jatim, Dr H Kodrat Sunyoto saat jaring aspirasi di Desa Cluring, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, Selasa (15/9).

istimewa

Sudah Langka, Subsidi Pupuk Dicabut Pula Lamongan, Bhirawa Kementerian Pertanian (Kementan) lakukan percepatan kewajiban penggunaan kartu tani untuk pembagian pupuk bersubsidi. Simpang siur ditetapkan akan berlaku 1 September 2020 atau diundur tahun depan, muncul pro kontra di kalangan sejumlah petani menyoal kartu tani tersebut.

Anehnya, per 1 September kemarin subsidi pupuk untuk sektor perikanan telah dicabut oleh Kementan.

Petani yang ada di Desa Cluring, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan ini pun menjerit. Mereka menginginkan adanya pupuk bersubsidi tetap berlanjut.

Nurali, selaku petani tambak yang juga anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kabupaten Lamongan menyampaikan sesuai keputusan Menteri Pertanian tahun 2019, subsidi berlaku untuk pertanian.

Sedangkan untuk perikanan harus beli nonsubsidi.

“Di desa kami umumnya itu perikanan dan pertanian. Sesuai instruksi pusat yakni pupuk yang dicabut itu pupuk untuk perikanan,” katanya, Selasa (15/9).

Dihadapan Anggota DPRD Jatim, Dr H Kodrat Sunyoto saat melakukan reses ini, Nurali mengatakan pihaknya sangat kesulitan menda-

patkan pupuk subsidi. Apalagi, saat ini keberadaan pupuk langka. Baik di kios hingga gudang pun kosong.

“Sudah pupuknya langka, yang subsidi untuk perikanan juga dicabut,” terangnya dengan nada kesal.

Terkait harga pupuk urea, dijelaskan dia, per sak pupuk urea seharga Rp300 ribu. Sedangkan pupuk Triple Super Phosphate (TSP) seharga Rp350 ribu.

“Kami mohon aspirasi ini diperjuangankan untuk petani tambak agar bisa sejahtera. Pupuk langka penghasilan juga berkurang. Tolong Bapak kami dibantu,” kata Nurali kepada Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim ini.

Pihaknya juga tidak yakin jika pupuk subsidi untuk perikanan bakal bersubsidi kembali. Pasalnya, kondisi di Kementan masih tarik ulur terkait pencabutan subsidi pupuk.

“Perlu diketahui bahwa wilayah di Lamongan itu tambak tradisional yang mengutamakan pupuk subsidi. Lain dengan tambak modern, ya,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kodrat Sunyoto akan berkoordinasi dengan Komisi yang berkaitan yakni Komisi B DPRD Jatim. “Kami akan koordinasikan ke Komisi B untuk segera ditindaklanjuti.

Karena petani disini sangat membutuhkan pupuk subsidi,” kata Anggota Komisi E DPRD Jatim ini. [geh]

DPRD Setujui Raperda P-APBD 2020 Kabupaten Kediri DPRD Kediri, Bhirawa DPRD Kabupaten Kediri menyetujui Raperda P-APBD 2020 Kabupaten Kediri dalam rapat Paripurna yang digelar di ruang Graha Sabha Chandha Bhirawa secara tepat waktu, Rapat paripurna dilakukan dengan protokol pencegahan covid - 19 yang cukup ketat.

Rapat Paripurna dengan agenda Persetujuan Bersama atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dipimpin Dodi Purwanto Ketua DPRD Kabupaten Kediri dengan didampingi oleh Drs. H. Sentot Djamaluddin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri dan juga dihadiri langsung oleh Bupati Kediri Haryanti Sutrisno.

Ada 3 kesimpulan hal yang disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto, rapat pembahasan bersama atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

“Pertama, berdasarkan Laporan Badan Anggaran, yang mana dalam

irvan cholis/bhirawa

DPRD Kabupaten Kediri menyetujui Raperda P-APBD 2020 Kabupaten Kediri dalam rapat Paripurna yang digelar di ruang Graha Sabha Chandha Bhirawa.

laporannya Badan Anggaran telah mendapat masukan dari Fraksi-Fraksi, pada prinsipnya DPRD Kabupaten Kediri pada dasarnya telah sepakat dan menyetujui terhadap Raperda

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, baik sisi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, yang Kedua, dari aspek legal formal maupun redaksional,

Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang sudah dibahas bersama-sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah telah layak dan memenuhi syarat untuk segera ditetapkan dan disetujui bersama. ‘’Ketiga, Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang sudah disetujui bersama hendaknya segera ditindaklanjuti dengan proses evaluasi Gubernur Jawa Timur,” terang Dodi Purwanto Persetujuan ini ditandai dengan prosesi Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri dan Bupati Kediri. Tak hanya persetujuan P-APBD, dalam rapat paripurna tersebut juga dilakukan penyerahan Laporan Kegiatan Komisi-Komisi dan Laporan Kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019/2020. [van]

Bupati Sampaikan Jawaban PU Fraksi-Fraksi

Terkait Raperda Perubahan APBD Kabupaten Madiun TA 2020 DPRD Madiun, Bhirawa Rapat Paripuna Raperda Perubahan APBD Kabupaten Madiun TA 2020 dengan agenda Jawaban Bupati Madiun atas pandangan umum fraksi-fraksi dewan dilaksanakan Selasa (15/9).

Selaku ekskutif, Bupati menjawab secara jelas dan lugas semua pertanyaan dari 6 alat kelengkapan dewan itu di ruang Sidang DPRD Kabupaten Madiun.

Seperti halnya pertanyaan dan saran dari Fraksi Golkar Nurani Sejehtera terkait rencana penurunan PAD, Bupati menjelaskan bahwa hal itu disebabkan karena pandemi covid-19.

Dirinya juga menerangkan anggaran dan langkah-langkah strategis yang dilakukan Pemda

untuk menangani covid-19 termasuk pemulihan ekonomi, kesehatan, dan dampak sosial akibat pandemi.Hal tersebut sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Demokrat Persatuan dan Partai Gerinda.

Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami cukup memahami dampak sosial ekonomi masyarakat di tengah pandemi, sehingga belanja infrakstrukur pun bersifat padat karya dengan harapan masyarakat mendapatkan penghasilan.

Begitupun kenaikan belanja tidak terduga sudah sesuai dengan regulasi, terutama digunakan di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.Bahkan Bupati menjelaskan secara rinci besaran alokasi

belanja di masing-masing OPD yang mengelolanya.

Tak hanya itu, Bupati menjelaskan bantuan langsung kepada masyarakat yang telah dilakukannya, seperti bantuan sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19 sebanyak 1.000 paket, serta bantuan sosial dan BLT untuk masyarakat miskin.

Begitupun langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan dan kualitas pendidikan, termasuk bantuan operasional untuk pondok pesantren pun dijelaskannya secara gamblang.

Upaya Pemkab Madiun untuk meningkatkan produksi pangan juga tidak luput dari pembahasan.Di samping itu tindaklanjut pendataan sensus penduduk ter-

sudarno/bhirawa

Tampak suasana sidang DPRD Kabupaten Madiun dengan agenda penyampaian jawaban bupati atas PU Fraksi-Fraksi terkait Raperda Perubahan APBD TA 2020. Tampak bupati Madiun, H. Ahmad Dawami menyampaian jawaban bupati, Selasa (15/9).

masuk bagi masyarakat miskin agar terjamin keakuratannya.

Peningkatan infrasktutur dasar, peningkatan usaha mikro dan pengembangan pariwisata, dan per-

tanyaan lain dari fraksi dewan semua dijawab oleh Bupati Madiun.

Rapat paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua Mujono ini dihadiri 40 anggota dari total 45

anggota. Selain Bupati, dari ekskutif pun dihadiri oleh Wakil Bupati H. Hari Wuryanto, Sekda Tontro Pahlawanto, dan sejumlah pimpinan OPD. [dar]

OPINI

Rabu Kliwon, 16 September 2020

TAJUK

Konsekuensi PSBB PEMERINTAH konsisten memperbaiki penanganan pandemi CoViD-19, ber-iringan dengan pemulihan ekonomi nasional. Status wabah non-alam pandemi masih perlu dilanjutkan dengan memperpanjang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Terutama pada “zona merah” pewabahan. Pemerintah daerah (Pemda propinsi serta kabupaten dan kota) bisa melanjutkan kewajiban memenuhi protokol PSBB. Termasuk segera melancarkan jaringan pengaman sosial. Serta bertahap memulihkan roda perekonomian Sebagian daerah telah merasa manfaat status PSBB. Diantaranya laju pewabahan Covid-19 yang bisa dihambat, (terutama Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta). Tetapi belum maksimal, karena keterbatasan sarana dan prasarana layanan kesehatan pemerintah. Serta kepatuhan masyarakat (terhadap social distancing dan physical distancing) masih perlu digalang. Terutama pada kluster pusat perbelanjaan, industri, perkantoran, dan pasar tradisional.

Penjagaan jarak antar-orang, dan penggunaan masker masih perlu dukungan masyarakat lebih luas. Tidak keluar rumah kecuali keperluan yang sangat penting. Juga penyehatan lingkungan (dengan penyemprotan disinfektan) masih perlu digencarkan di kampung-kampung. Begitu pula kinerja sektor Ketenteraman dan Ketertiban Umum, masih perlu lebih digiatkan. Lalulintas kendaraan wajib dibatasi, kecuali dengan alasan sangat penting.

Mulai pekan ini, pemerintah (dan daerah) dituntut kinerja lebih “berkeringat.” Karena cara isolasi mandiri, yang semula dilakukan masing-masing orang (yang terperiksa positif). Kini seluruhnya diambil alih pemerintah. Karena itu diperlukan ruang karantina lebih banyak. Terutama pada lima propinsi dengan jumlah kasus positif Covid-19 terbanyak. Diharapkan partisipasi pemerintah daerah propinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota menyediakan ruang karantina.

Diperlukan anggaran lebih besar untuk membangun rumah sakit “dadakan.” Seperti rumah sakit lapangan (tenda) di Surabaya. Juga memborong kamar hotel yang sepi karena PSBB nasional. Pemerintah masih memiliki sisa anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) cukup besar. Karena serapan PEN sangat rendah. Antara lain pagu anggaran kesehatan sebesar Rp 87,55 trilyun, baru terserap 31,6%. Serta pagu perlindungan sosial terserap 62,81%.

Pemerintah perlu mempercepat realisasi anggaran penanganan Covid-19. Di seantero pulau Jawa, masyarakat telah menjalani pembatasan sosial (dan usaha), sejak pertengahan Maret 2020. Suasana tidak mudah, dan tidak enak, diam di rumah selama dua bulan. Berdasar prakiraan Kementerian Tenaga Kerja, lebih dua juta pekerja sektor formal telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Sedangkan sektor informal, dan usaha mikro kecil, sudah berhenti usaha.

Walau (bersyukur) bisa luput dari wabah, tetapi tidak bisa terhindar dari dampak ke-ekonomi-an. Omzet perdagangan besar, menengah, dan kecil, merosot drastis. Seluruh rumahtangga terdampak ekses PSBB. Banyak rumahtangga yang tiga bulan lalu tidak tergolong miskin, kini menjadi benar-benar miskin. membutuhkan bantuan sosial (Bansos). Dampak wabah pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin bertambah sampai sebanyak 8,5 juta orang.

Maka percepatan realisasi Bansos sangat strategis sebagai penyelamat ketenteraman sosial nasional. Terutama bansos yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Kota, seyogianya telah dikucurkan mendahului bansos dari pemerintah pusat.

Penyaluran bansos bisa melalui kelurahan dan desa, yang memiliki data warga miskin secara by name by address.

Bansos merupakan kewajiban pemerintah, sebagai konsekuensi penetapan keadaan darurat. UU Penanggulangan Bencana pada pasal 26 ayat (2), menyatakan, “Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.” Berdasar pasal 48 huruf d, pemenuhan kebutuhan dasar merupakan prosedur tetap penyelenggaraan penanggulangan bencana.

PSBB seyogianya bukan sekadar memperketat dan penegakan hukum protokol kesehatan. Melainkan juga melaksanakan amanat UU, me-realisasi konsekuensi PSBB. Sehingga perpanjangan PSBB member kesempatan lebih panjang pemerintah menggencarkan Bansos. [*]

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Potensi Ledakan Klaster Covid-19 di Pilkada MASIH banyaknya penyebaran dan penularan Covid-19 di negeri ini yang tidak kunjung mereda membuat berbagai agenda urusan kenegaraan harus ikut terdampak. Salah satu, yang terdekat dengan agenda kenegaraan saat ini adalah diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020. Mengingat sitausi pandemi saat ini bener-bener tidak bersahabat dengan hajatan bangsa ini, usulan agar Pilkada Serentak 2020 kembali ditunda kini mencuat. Sontak, usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 di tengah meningginya angka penyebaran dan penularan Covid-19 tersebut, kini menjadi sorotan publik.

Sejatinya, berbicara tentang penundaan Pilkada bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Semua ada aturan dan ketentuan yang mengikat secara hukum. Keputusan penundaan ini telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Melalui beleid tersebut, sudah dijelaskan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda hingga Desember 2020 karena bencana non-alam berupa wabah virus corona (covid-19). Selajutnya, penundaan tersebut menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Melalui Pasal 122A UU 6/2020 tentang Pilkada telah menjelaskan, penetapan penundaan pilkada serentak dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR. Sementara ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaannya diatur dalam Peraturan KPU. Menyoal tunda menunda usulan soal Pilkada Serentak sejatinya sulit untuk diwujudkan karena perubahan UU membutuhkan waktu. Jadi, Meskipun berada dalam situasi pandemi, penyelenggaraan Pilkada tetap dilaksanakan sebagai sebuah ikhtiar bangsa. Ikhtiar itu dilakukan untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin di daerah yang mampu menggerakkan roda pemerintahan dengan baik sehingga benar-benar dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Intinya, pihak penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu harus lebih tegas menerapkan protokol kesehatan. Selajutnya, sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan tanpa kecuali. Semua itu, demi memperkecil tingkat potensi ledakan klaster Covid-19 di Pilkada 2020.

Ani Sri Rahayu Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

Stop Liberalisasi Pendidikan dalam RUU Ciptaker Menanti peran pemerintah RUU Ciptaker bagi dunia pendidikan kian santer mendapat sorotan.

Realitas tersebut, bisa terbuktikan dari adanya indikasi hilangnya frase murni pendidikan nadan pidana akan bersional yang kian terlidampak pada pengabahat dari RUU Ciptaker. ian asas kesetaraan mutu Perubahan frase prinsip Oleh : dari perguruan tinggi. pendidikan yang awalnya Asri Kusuma Dewanti Bisa dibayangkan jika nirlaba menjadi dapat kondisi itu terjadi saat laba. Selajutnya, frase banyak Perguruan Tingizin pendirian sekolah gi Asing banyak berdiri di negeri ini, atau perguruan tinggi menjadi izin maka mereka bisa leluasa melaku- pendirian badan usaha dan sentralisasi kan pelanggaran administratif tanpa pendidikan. Melalui frase tersebut, dibayangi sanksi pidana atau denda. jelas adanya pendidikan berpotensi Bisa dipastikan jika aturan baru pada orientasi mencari keuntungan. tersebut disyahkan, otomatis nantinya Bisa dipastikan, jika RUU Ciptaker akan memberikan karpet merah terh- bagi dunia pendidikan disyahkan adap masuknya perguruan tinggi asing maka sangat berpotensi menumbuhke Indonesia. Hal itu turut berdampak kan semangat komersialisasi. pada kebebasan Perguruan Tinggi unAda beberapa pasal terkait pentuk memainkan besaran biaya kuliah. didikan di RUU Ciptaker yang konSelain itu kian longgarnya aturan serti- traproduktif dengan filosofi dan fikasi, akreditasi, hingga penghapusan tujuan penyelenggaraan pendidikan di ancaman sanksi denda dan pidana akan Indonesia. Pasal-pasal RUU Ciptaker berdampak pada pengabaian asas ke- kluster pendidikan yang mengundang setaraan mutu dari perguruan tinggi. polemik dapat dilihat di Pasal 33 ayat Padahal, pendidikan di Indonesia 6 dan 7, Pasal 45 ayat 2, pasal 53, dari dulu diarahkan pada pembentukan pasal 63, Pasal 65, Pasal 67, Pasal manusia seutuhnya yang seimbang 68, Pasal 69, Pasal 78, dan Pasal 90. antara skill dan akhlak. Artinya, ja- Detailnya, indikasi adanya pendidikan ngan sampai hanya karena ingin anak- masa depan berprospek liberalisasi anak Indonesia bisa bersaing di dunia bisa di kroscek dalam RUU Ciptaker. kerja, aspek pembentukan mental dan Tepatnya, di Paragraf 12 tentang karakter diabaikan. Jelas adanya, jika Pendidikan dan Kebudayaan pada agenda RUU Ciptaker itu syahkan Pasal 68 ayat (5) terkait ketentuan cepat atau lambat sebagai wujud pada Pasal 62 UU No. 20 Tahun 2003 pengingkaran dari tujuan awal pem- tentang Sistem Pendidikan Nasional bukaan UUD 1945, yakni yang lebih (Sisdiknas) yang bunyinya diubah berorientasi mencerdaskan kehidupan menjadi “(1) Penyelenggaraan satuan bangsa. Hal tersebut, semakin diper- pendidikan formal dan nonformal jelas dalam pasal 31 ayat 1-5, bahwa yang diselenggarakan oleh masyarakat terkait pendidikan dalam UUD 1945 wajib memenuhi Perizinan Berusaha tersebut memberikan jaminan hukum dari Pemerintah Pusat.” yang kongkrit untuk terpenuhinya hak Selanjutnya, masih dalam paragraf rakyat atas pendidikan tanpa adanya yang sama, yakni Pasal 68 ayat (10) diskriminasi. Bukan sebaliknya, malah terkait ketentuan pada Pasal 71 UU No. meliberalisasikan pendidikan.

20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas juga

turut diubah sehingga berbunyi: “Penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/ atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.”

Merujuk dari beberapan pasal yang ada dalam batang tubuh RUU Ciptaker tersebut jelas ada indikasi nyata bahwa semangat komersialisasi, privatisasi serta liberalisasi cukup menonjol bagi roadmap pendidikan masa depan di negeri ini. Peran negara akan dibuat seminimal mungkin sehingga imbasnya penyelenggaraan pendidikan kepada kekuatan pasar.

Otomatis, jika RUU Ciptaker terkait pendidikan itu disyahkan maka akan berdampak pada tersingkirnya Lembaga-lembaga Pendidikan berbasis tradisi seperti pesantren yang selajutnya akan diikuti dengan semakin mahalnya biaya pendidikan di tanah air. Singkat kata, jika benar-benar diterapkan, maka RUU Ciptaker kluster pendidikan akan membawa Indonesia sebagai pasar bebas pendidikan.

Kini, saatnya sebelum semua terlanjut pihak pemerintah bisa lebih bijak mengembalikan marwah pendidikan sesuai yang diamanahkan dalam UUD 1945. Besar harapan, pemerintah sebagai pihak yang telah dipercayakan oleh rakyat untuk mengelola negara, maka negara atau pemerintah wajib memperhatikan dunia pendidikan.

Pendidikan selain bentuk pelayanan negara terhadap rakyatnya. Pendidikanpun sebagai media mencerdaskan yang dapat mendorong maju peradaban masyarakat ke arah yang lebih baik. Oleh karenanya pendidikan wajib diperhatikan oleh pemerintah baik dalam segi pendanaan maupun kurikulum agar tercipta pendidikan yang maju dan mampu menjawab polemik-polemik sosial yang terjadi dewasa ini.

dikriminalisasi karena hal itu bisa jadi merupadituduh mencuri chainkan konsekuensi kebershaw milik perusahaan. pihakan rezim terhadap Contoh lain yang terjadi ekonomi pasar kapitalpada Masyarakat adat istik. Kondisi ini diperBesipae di NTT yang parah menyusul rencana rumahnya dirusak dan pengesahan Omnibus digusur dari hutan adat law RUU Cipta Lapangan Pubabu. Sampai pada Kerja (Cilaka) dimana cerita dari Marga Mapemerintah berdalih menhuze Besar, Suku Marin dorong investasi dan keOleh: di Bagian Selatan Papua mudahan berbisnis di Muhammad Fath Mashuri yang didokumentasikan Indonesia, di sisi lain oleh Jurnalis Dandhy mendapat gelombang Laksono dan Suparta Arz kritik karena diprediksi memiliki dampak kerusakan lingkun- di Ekspedisi Indonesia Biru dimana gan yang besar dan konflik agraria mereka berusaha mempertahankan hutan adat dari ancaman perkebunan yang semakin masif.

Keberpihakan pada pemilik modal kelapa sawit dan pembukaan lahan yang disertai dengan perubahan- persawahan. Mereka menolak karena perubahan agraria yang sangat drastis pangan Papua bukan beras dan minyak, juga menghadirkan berbagai krisis di tetapi sagu yang mereka ambil dari hutengah masyarakat, yaitu krisis ke- tan. Selain itu, peradaban orang papua adilan, krisis alam, dan krisis produk- bukan bercocok tanam tetapi berburu tivitas. Pertama, krisis keadilan yang dan mengambil secukupnya dari alam. menyangkut penguasaan berbagai Sepertinya pemerintah lebih memilih kelompok sosial (baik itu berdasarkan mengesahkan Omnibus Law RUU kelas, etnisitas/suku) terhadap tanah Cilaka untuk para investor ketimbang beserta tumbuhan dan segala hal RUU Masyarakat Adat yang mengatur yang terkandung di bawahnya, serta kesejahteraan penduduk pribumi di kehidupan di atas tanah. Krisis ini tanah adat mereka sendiri. Krisis keaditandai dengan semakin banyaknya dilan selalu berjalan beriringan dengan rakyat yang menjadi development merosotnya kesejahteraan rakyat dari refugees akibat hilangnya penguasaan tanah dan sumber daya alamnya. Semereka atas tanah dan kekayaan alam mentara para pemilik modal dan elit yang menyertainya di satu sisi. Se- hidup berkelimpahan dari pemanfaatan mentara pada sisi yang lain tanah dan sumber daya alam tersebut.

Kedua, krisis alam berkenaan sumber daya alam mereka diusahakan secara eksklusif oleh para investor dengan kerusakan lingkungan akibat dengan dalih pembangunan. Aksi para intervensi proyek-proyek pembangunelayan menolak aktivitas penam- nan atau deforestasi besar-besaran atas bangan pasir untuk proyek reklamasi nama ekspansi produk perkebunan Makassar New Port di Sulawesi Sela- yang beresiko pada keberlanjutan ekotan dengan maksud melindungi ling- sistem kehidupan. Krisis ini ditandai kungan dan mempertahankan wilayah oleh pengambilan manfaat sumber tangkap mereka sebagai sumber daya alam, dan diterimanya bencana penghidupan beberapa waktu lalu, kerusakan alam yang tidak mampu menjadi contoh nyata terjadinya direhabilitasi oleh alam itu sendiri. krisis keadilan. Akibat aksi tersebut Bekas lubang-lubang galian tambeberapa kapal nelayan ditenggelam- bang di Kalimantan yang dibiarkan kan dan dirusak, hingga kriminalisasi begitu saja oleh perusahaan adalah salah seorang dari mereka. Atau me- contoh konkrit berkaitan dengan krisis nelaah pada apa yang terjadi terhadap alam. Padahal seyogyanya mereka masyarakat adat Laman Kinipan yang bertangung jawab melakukan upaya berjuang menghentikan pengrusakan restorasi lahan pasca tambang. Pada dan penjarahan hutan adat mereka, contoh lain, banjir dan longsor yang justru dianggap menghalang-halangi menerjang Kabupaten Luwu Utara kepentingan negara, dan malah hendak bulan Juli lalu, salah satu penyebab-

nya adalah banyaknya lahan kritis di daerah hulu dikarenakan upaya deforestasi untuk lahan perkebunan sawit. Saat Penulis berkunjung kesana, seorang kepala Dusun di Kecamatan Masamba yang paling terdampak banjir mengakui bahwa ekspansi besar- besaran lahan sawit di Luwu Utara ibarat buah simalakama.

Di satu sisi membawa penghidupan, di sisi yang lain kebutuhan yang besar akan produk sawit mengharuskan hutan dikorbankan. Mereka menyadari bahwa deforestasi untuk lahan sawit yang tidak terkendali akan berdampak destruktif, tetapi politik komoditas sawit yang menggiurkan membuat mereka mengalami learned helplessness, atau belajar dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Apalagi pemerintah sangat memfasilitasinya, mulai dari pemberian subsidi untuk replanting hingga penyediaan pabrik-pabrik pengolahan di berbagai daerah.

Ketiga, krisis produktivitas rakyat yang menyangkut lumpuhnya kemampuan usaha rakyat mengubah tanah dan sumber daya alam menjadi sesuatu yang berguna bagi mereka. Sementara di pihak yang lain para investor memiliki daya mengubah tanah dan sumber daya alam menjadi keuntungan yang tidak familiar bagi masyarakat setempat.

Ketidakadilan nampak lebih nyata dalam serangkaian konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Wajar jika seruan keadilan menggema. Hal ini juga berarti penerapan keadilan sosial boleh jadi mampu meredam konflik dan menumbuhkan kesejahteraan.

Dalam pengukuhan guru besarnya di bidang psikologi sosial, Faturochman dari Universitas Gadjah Mada pernah mengungkapkan “keadilan akan lebih mudah ditegakkan dalam sistem yang terdesentralisasi”. Hal ini berarti pemanfaatan dan penggunaan tanah serta sumber daya alam akan dirasa adil dan memiliki konsekuensi kesejahteraan bagi masyarakat jika disesuaikan prosedur dan distribusinya sesuai kebutuhan serta karakteristik sebuah daerah, bukan untuk mengakomodasi kebutuhan pasar dunia.

Potret buruk masa depan pelaksanaan pendidikan kian terciup melalui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Semua itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, RUU Ciptaker berpotensi menumbuhkan semangat komersialisasi. Bahkan, berprospek mematikan pembentukan karakter bangsa.

W

ajar adanya, jika realitas tersebut berprospek menuai pro dan kontra di tengah-tengah publik dan sangat urgent untuk dikaji secara seksama.

Prospek liberalisasi pendidikan Semangat yang dibawa oleh RUU Ciptaker mengarah kepada liberalisasi pendidikan. Tepatnya, bisa diperhatikan dalam RUU Ciptaker Bidang Pendidikan, diantaranya melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Konkretya, perubahan tersebut akan mengarah untuk menjadikan lembaga pendidikan sebagai barang dagangan.

Sejumlah perubahan regulasi pendidikan dalam RUU Ciptaker, salah satunya di antaranya, yakni penghapusan persyaratan pendirian perguruan tinggi asing di Indonesia, penghapusan prinsip nirlaba dalam otonomi pengelolaan perguruan tinggi. Selajutnya, penghapusan kewajiban bagi perguruan tinggi asing untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi nasional. Selain itu, klaster pendidikan di RUU Ciptaker juga menghapus sanksi pidana dan denda bagi satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran administratif, tidak adanya kewajiban bagi program studi untuk melakukan akreditasi, hingga dosen lulusan luar negeri tidak perlu lagi melakukan sertifikasi dosen.

Berangkat dari kian longgarnya aturan sertifikasi, akreditasi, hingga penghapusan ancaman sanksi denda

Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

Ironi Konflik Agraria dan Mereka yang Mencari Keadilan

D

ata dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sepanjang pemerintahan era Jokowi jilid 1 (2015-2019) terdapat 2.047 letusan konflik agraria, baik itu di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, hingga pesisir dan wilayah laut. Angka tersebut dinilai dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan dua periode masa pemerintahan presiden SBY. Data tersebut juga belum memasukkan kuantifikasi konflik agraria di tahun 2020 yang dewasa ini semakin muncul ke permukaan meski banyak pihak berupaya meredam, jumlah tokoh adat/masyarakat yang dikriminalisasi, hingga korban jiwa yang ditutup-tutupi. Rasanya kurang etis jika membandingkan dua rezim tersebut. Barangkali kebutuhan ekonomi dan investasi lebih banyak menuntut di era Pemerintahan saat ini sehingga berbanding lurus dengan kerusakan lingkungan dan penghadiran konflik agraria yang nyata di depan mata.

Seperti prinsipnya bahwa ekonomi pasar kapitalistik tidak akan pernah melekatkan ekonomi ke dalam hubungan-hubungan kesejahteraan sosial, melainkan sebaliknya.

Beberapa kebijakan dan fenomena yang intensitasnya semakin tinggi saat ini, seperti (1) pemberian ijin/hak/konsesi oleh pejabat publik yang memasukkan tanah/ wilayah kelola/SDA kepunyaan sekelompok rakyat ke dalam konsesi badan-badan usaha raksasa dalam bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi; (2) Penggunaan kekerasan, manipulasi, dan penipuan dalam pengadaan tanah skala besar untuk proyek-proyek pembangunan, perusahaan-perusahaan raksasa, dan pemegang konsesi lain dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi; (3) Eksklusi sosial sekelompok rakyat pedesaan dari tanah/wilayah kelola/SDA yang dimasukkan ke dalam konsesi badan usaha raksasa tersebut; (4) Perlawanan langsung dari kelompok rakyat sehubungan dengan eksklusi tersebut; (5) Kriminalisasi kelompok rakyat hingga jatuhnya korban jiwa. Rentetan

Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN, Zainal Ibad REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Kliwon, 16 September 2020

PELAYANAN PUBLIK

LINTAS PELAYANAN

Vidcon dengan Menko Kemaritiman dan Investasi RI

Pangdam Paparkan Penanganan Covid-19 Jatim Surabaya, Bhirawa Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah mengikuti video conference (Vidcon) yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (15/9). Vidcon di Ruang Puskodalopsdam V/ Brawijaya ini membahas lanjutan penanganan Covid-19.

arif yulianto/ bhirawa.

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab saat membuka acara Konsultasi Publik Pembangunan Jaringan Pipa Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Melalui Skema KPBU di Ball Room Hotel Yusro, Jombang, Selasa (15/09).

Di Dua Kecamatan Bakal Dibangun Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga Jombang, Bhirawa Di dua kecamatan di Kabupaten Jombang yakni Kecamatan Jombang dan Kecamatan Tembelang bakal dibangun jaringan gas bumi untuk rumah tangga yang dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Republik Indonesia. Kedua kecamatan ini merupakan kecamatan-kecamatan dari 13 kecamatan di Kabupaten Jombang yang telah dilakukan survei terkait rencana pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga.

Hal itu diketahui saat acara Konsultasi Publik Pembangunan Pipa Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Melalui Skema KPBU, di Ball Room Hotel Yusro, Jombang, Selasa siang (15/09). ”Namun yang dibangun lebih dulu adalah 2 kecamatan. Karena ini menyesuaikan dengan dananya. Karena ada refocusing (anggaran), sehingga dilaksanakan 2 kecamatan dulu yakni, Jombang Kota dan Tembelang,” kata Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab usai membuka acara tersebut.

Sementara itu, Kasubdit Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Migas, Kementerian ESDM RI, Wahyudi Akbari mengatakan, untuk kecamatan yang lain di Jombang yang akan dibangun jaringan gas bumi, pembangunan jaringan akan dilakukan melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha).

“Karena pemerintah anggarannya terbatas, maka mekanisme pendanaan dengan KPBU ini yang kita kembangkan. Dan ini sesuai dengan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 18 (Tahun 2020) tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional),” papar Wahyudi Akbari. [rif]

Halaman 5

Vidcon yang diiukti 8 Provinsi di Indonesia ini membahas penanganan Covid-19 di 8 Provinsi. Delapan Provinsi ini adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Bali dan Sumatra Utara.

“Kami beserta Danrem jajaran, Asisten dan Kakesdam V/Brawijaya menjelaskan kelanjutan penanganan Covid-19 di Jatim. Tentunya melalui vidcon dengan Pak Menko Kemaritiman dan Investasi RI, serta melibatkan delapan Provinsi terma-

suk Jatim,” kata Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah.

Alumnus Akmil 1987 ini menjelaskan, pihaknya selalu mengingatkan Dansat dan anggota jajaran untuk waspada serta selalu mengikuti protokol kesehatan. Pihaknya juga menekankan kepada jajaran untuk mentaati aturan yang telah ditetapkan Pemerintah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.

Terutama keterlibatan Kodam V/ Brawijaya dalam penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun

2020, tentang tugas mendukung penegakan disiplin protokol kesehatan di tengah masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

“Kehadiran TNI di dalam penerapan Inpres, yakni dalam upaya untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat agar sadar dan bisa menerapkan protokol kesehatan. Seperti sosialisasi dan pendisiplinan kepada masyarakat tentang pentingnya memakai masker, mencuci tangan serta menjaga jarak seperti yang sudah sering kita contohkan,” tegasnya.

Dalam vidcon yang diikuti 8 Provinsi ini, sambung Widodo, ada beberapa bahasan penting. Dinataranya mengenai singkronisasi terkait data antara daerah dan pusat. Kemudian operasi yustisi dan klaster analisis dari masing-masing Provinsi. [bed]

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah

Instruksikan Kolaborasi dengan YJI Ubah Pola Hidup Warga Kota Batu Kota Batu, Bhirawa Wali kota Batu, Dra Hj Dewanti Rumpoko menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) untuk membuat kolaborasi dengan Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Malang Raya. Kerja sama ini bertujuan untuk mengubah pola hidup warga Kota Batu menjadi lebih sehat. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya preventif bagi Kota Batu dalam mengantisipasi meningkatnya warga yang terserang penyakit.

Instruksi ini diberikan wali kota dalam forum kemitraan BPJS Kesehatan Cabang Malang dengan para pemangku kepentingan Kota Batu yang digelar di hotel Golden Tulip Kota Batu, Selasa (15/9). Dalam forum ini juga melibatkan para direktur rumah sakit di Kota Batu, kepala puskesmas, serta anggota DPRD Kota setempat. “Saya berharap masyarakat untuk bisa memiliki pola hidup yang lebih sehat sehingga bisa meningkatkan kualitas kesehatan menjadi lebih baik,” ujar Wali kota Batu, Dewanti Rumpoko dalam arahannya, Selasa (15/9).

Wali kota menjelaskan bahwa YJI Malang Raya memiliki banyak giat yang bertujuan untuk menyehatkan anggotanya dan mengantisipasi adanya serangan penyakit. Dalam hal ini YJI fokus pada penyakit jantung. Namun giat yang ada bisa ditiru dan diikuti untuk lebih menyehatkan warga Kota Batu dengan mengubah pola hidup yang leih sehat. [nas]

Suasana forum kemitraan BPJS Kesehatan Cabang Malang dengan para pemangku kepentingan Kota Batu yang digelar di hotel Golden Tulip Kota Batu, Selasa (15/9).

Petugas Satlantas Polres Situbondo memberikan reward kepada masyarakat yang mendukung program tertib berlalu lintas dan disiplin memakai masker.

Satlantas Beri Penghargaan Warga Tertib Lalu Lintas dan Disiplin Memakai Masker Situbondo, Bhirawa Jajaran Satlantas Polres Situbondo tidak tinggal diam bagi upaya pencegahan virus korona di Kota Santri Situbondo. Dengan dipandu langsung Kasat Lantas AKP Indah Citra Fitriyani, Satlantas intens melakukan edukasi dan pendisiplinan protokol kesehatan di tengah masyarakat kemarin. Tak hanya itu, Satlantas juga

ikut memberikan penerangan keliling di pusat keramaian atau tempat berkumpulnya masyarakat.

Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Indah Citra Fitriyani mengatakan, melalui Unit Dikyasa Satlantas selalu menghimbau agar para remaja yang sedang berkumpul di tempat keramaian memperhatikan kebijakan Inpres Nomor 6 tahun 2020 dan

Perbup Nomor 45 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19. “Kami tak pernah berhenti memberikan himbauan kepada masyarakat dan pengguna jalan raya,” tegas Indah.

Masih kata Indah, patroli dikmas Lantas bertujuan untuk mensosialisasikan kedisiplinan prokes dan pen-

Reses DPRD Jatim, Jendral Istu Hari Subagio Disambati Banyak Keluhan Warga Nganjuk Surabaya, Bhirawa Hadirnya Anggota DPRD Jatim, Mayjen Jendral TNI (Purn) Istu Hari Subagio di Dapil XI (Madiun-Nganjuk) saat masa reses mendapatkan banyak keluhan dari warga masyarakat. Mulai dari kelangkaan pupuk, penggunaan Kartu Tani, keberlangsungan UMKM, pemanfaatan dana desa hingga insentif ustadz yang dipotong.

Banyak masalah tersebut, Mantan Pangdam Bukit Barisan ini pun menampungnya untuk segera ditindaklanjuti. Khususnya terkait penggunaan dana desa yang difokuskan pada warga terdampak Covid-19.

“Terkait bantuan dana desa ini masih banyak pertanyaan, terutama dengan

adanya Perppu 02 tahun 2020 masih banyak yang salah tafsir dan kurangnya sosialisasi,” katanya.

Istu yang juga Ketua Komisi A DPRD Jatim ini menjelaskan, banyak masyarakat desa yang menganggap di tahun berikutnya dana desa sudah tidak ada. “Kami menjelaskan hanya penggunaannya yang dulu untuk infrastruktur dan sarana prasarana, sekarang dialihkan untuk bantuan masyarakat yang terdampak pandemi,” jelasnya.

Di samping itu, Politisi Partai Golkar ini pun akan mengundang langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Jatim, Mohammad Yasin dalam jaring aspirasi berikutnya di

Desa Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. “Saya sudah koordinasi dengan Pak Yasin, Kepala DPMD Jatim, dan beliaunya bersedia hadir.

Hal ini agar masyarakat dan perangkat desa bisa mengetahui secara langsung cara penggunaan dana desa,” ujarnya.

Selain itu, Istu juga akan menitikberatkan pada permasalahan UMKM mandiri yang masih dianaktirikan oleh pemerintah. Padahal, para pelaku UMKM mandiri ini sangat terdampak karena adanya pandemi. “terutama UMKM mandiri ini merasa dianaktirikan karena hasil produksinya tidak laku dijual, apalagi di musim pandemi,” bebernya. [geh]

erapan 3-M, utamanya kewajiban memakai masker. Adapun sasarannya, sebut Indah, adalah tempat remaja santai yang ada di pusat keramaian.

Selain itu, lanjut Indah, petugas patroli juga membagikan masker gratis kepada para remaja dan pemuda yang kedapatan tidak memakai masker. “Setelah kami memberikan pembinaan, personil Satlantas juga memberikan hadiah berupa helm kepada masyakat yang tertib berlalu lintas dan disiplin dalam menjaga protokol kesehatan,” urai Indah.

Indah kembali menambahkan, patroli secara umum dilakukan untuk memberikan edukasi agar masyarakat memiliki kesadaran dan memiliki disiplin yang tinggi dalam penerapan protokol kesehatan penyebaran Covid-19. “Ya para remaja dan masyarakat umum yang selalu tertib berlalu lintas dan taat dalam menjaga protokol kesehatan (prokes) kami beri reward berupa helm gratis,” pungkas Indah.

Salah satu pengguna jalan raya Situbondo bernama Andi mengaku sangat senang mendapatkan hadiah atau reward dari Satlantas Polres Situbondo berupa helm gratis kemarin. Menurut Andi, program yang digagas Satlantas Polres Situbondo itu harus didukung oleh masyarakat agar sebaran virus mematikan segera hilang dari Bumi Salawat Nariyah Situbondo.[awi]

PELAKSANA PUBLIK

Permudah Bantu Warga Miskin, Pemkab Akan Sediakan Aplikasi Tape Manis Dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga miskin, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso akan menyediakan aplikasi versi android Tape Manis (Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin). Sehingga dengan begitu, warga miskin yang hendak melakukan pengaduan tak perlu lagi datang ke Posko Tape Manis yang berada di Wisma Wakil Bupati Bondowoso.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah melakukan peluncuran dan bimbingan teknis, Pemanfaatan Keterhubungan Aplikasi SAID (Sistem Administrasi Informasi Desa) dengan Aplikasi Tape Manis versi android, yang digelar di Pendopo Bupati, Selasa (15/9), dan diikuti oleh OPD terkait serta sejumlah ASN dengan sistem daring.

Bupati Bondowoso, Drs KH Salwa Arifin dalam sambutannya menyampaikan, bahwa tingkat kemiskinan pada Tahun 2018 lalu mencapai 14,39

persen. Sementra pada Tahun 2019 masih berada di angka 13,33 persen. “Penanggulangan kemiskinan membutuhkan komitmen. Serta sinergi dari semua pihak. Oleh karena itu, Pemkab telah membentuk Tape Manis,”ungkapnya.

Kata Bupati Salwa, hal ini adalah merupakan upaya dan pengabdian kepada masyarakat, yang belum mendapatkan program bantuan dari pemerintah. Dengan penyediaan aplikasi ini, juga sebagai langkah untuk mempermudah warga

miskin dalam melakukan pengaduan. “Aplikasi ini, sebagai sarana pengaduan yang dekat, singkat dan cepat. Nanti dengan aplikasi ini, bisa melakukan pengaduan. Sehingga warga di daerah terpencil tak perlu lagi ke kabupaten,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati H Irwan Bachtiar Rahmat, S.E, M.Si mengatakan, bahwa integrasi aplikasi SAID dan Tape Manis adalah untuk memverifikasi warga miskin yang melakukan pengaduan. “Apakah mereka masuk di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang sudah dibangun di Kementerian Sosial.

Maka jika belum akan segera dimasukkan ke DTKS melalui Dinas Sosial,” katanya.

Wabup Irwan menjelaskan, adapun langkah-langkah yang diambil diantaranya, dengan melakukan verifikasi faktual mengenai DTKS itu sendiri,

dengan basis NIK. Karena kata dia, secara individu warga miskin di Bondowoso harus terdaftar di DTKS. Diterangkannya, maka melalui aplikasi tersebut, dapat dipastikan pelayanan akan semakin cepat. Dimana ketika warga mengadukan melalui android, petugas dari Posko Tape Manis akan melakukan survei. ”Tetap ada survei secara manual. Kalau kategorinya tidak miskin, tidak akan dibantu,” terangnya.

Layanan Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin (Tape Manis) yang dilaunching sejak Desember 2019 lalu. Posko ini, menerima dan siap membantu keluhan warga miskin. Baik soal kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

Akan tetapi sejak diluncurkan, didominasi oleh pengaduan di bidang kesehatan,

tercatat telah masuk pemohon bidang kesehatan sebanyak 844 orang. ”Paling banyak bidang kesehatan. 834 pengaduan semuanya keluhannya kesehatan,” jelas Ketua TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) itu.

Selain melayani keluhan masyarakat di bidang kesehatan, dan bidang yang lain seperti pendidikan, sosial, ekonomi juga bisa ditampung. ”Kalau bidang lain tidak banyak. Rumah tidak layak huni, ada dua aduan PKH dan 12 UMKM,” urainya.

Wabup Irwan memastikan, dari sejumlah pengaduan di bidang kesehatan yang masuk tersebut telah diatasi dan ditindaklanjuti. Oleh sebab itu, Ia mengucapkan banyak terimakasih atas respon dan kerja baik dari berbagai pihak yang utamanya adalah Dinas Kesehatan. “Terimakasih pi-

Ihsan Kholil/Bhirawa

Bupati Drs KH Salwa Arifin saat sampaikan sambutan di acara peluncuran dan Bimtek pemanfaatan keterhubungan Aplikasi SAID dengan Aplikasi Tape Manis versi android, di Pendopo Bupati.

hak rumah sakit dan Dinkes yang telah merespon dengan cepat,” ungkapnya.

Informasi dihimpun, program tape manis adalah merupakan upaya Pemkab Bondowoso dalam membantu masyarakat miskin yang belum tercover

dalam jaminan kesehatan hingga pendidikan. Juga upaya untuk menurunkan angka kemisikian yang ditargetkan mencapai 1 digit pada akhir era kepemimpinan Drs KH Salwa Arifin dan H Irwan Bachtiar Rahmat, S.E, M.Si.[san]

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Rabu Kliwon, 16

Kekerasan Verbal dalam PKKMB

Unesa akan Lakukan Evaluasi dan Pembinaan Panitia Surabaya, Bhirawa Pengenalan Kehidupan Kampus untuk Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menjadi pembicaraan dalam Sosial Media (Medsos)Twitter. Pasalnya, sejumlah panitia pelaksana dari Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) melakukan kekerasan secara verbal pada mahasiswa baru, seperti luapan kemarahan saat tak memperlihatkan ikat pinggang.

Terkait hal itu, Kepala Satuan Kehumasan Unesa, Vinda Maya Setianingrum menjelaskan, jika pihaknya menyayangkan kejadian ini. Pihak Unesa juga mengakui jika ada kesalahan dalam koordinasi pelaksanaan PKKMB di FIP Unesa.

"Kita lakukan koordinasi dengan pihak terkait dan pimpinan.

Kami identifikasi seperti apa kronologi video PKKMB FIP. Karena ada tujuh fakultas dan yang viral adalah video dari FIP. Ada empat fakultas melakukan PKKMB secara langsung di Youtube Streaming, sedangkan tiga fakultas melalui Aplikasi Zoom, salah satunya FIP ini,'' tuturnya.

Vinda menjelaskan, kejadian sendiri terjadi pada Rabu (9/9) lalu.

Namun pembukaan PKKMB sendiri baru dimulai Senin (14/10) yang kemudian menjadi viral di twitter.

Unesa sendiri akan melakukan pembinaan kepada mahasiswa ter-

kait sebagai sanksi.

"Itu bagian dari rangkaian PKKMB. Dan kami sepakat sebagai institusi pendidikan, management setuju berkaitan dengan kekerasan dalam bentuk apapun baik dilakukan secara online mupun offline kami sangat menyayangkan. Dan ini akan menjadi evaluasi bagi kami,'' tegas Vinda.

Lebih lanjut, Vinda telah berkoordinasi dengan pihak terkait dan dilakukan melalui telpon sejak Senin lalu. Namun, karena berbagai proses dan diluar dugaan menjadi viral, Selasa pagi pihaknya bersama pimpinan akan memanggil panitia terutama komisi disiplin untuk mencari solusi terbaik.

"Hari ini kami akan lakukan koordinasi lagi dengan mahasiswa (panitia) dan Komdis (Komisi Disiplin) untuk melakukan evaluasi. Karena setiap fakultas mempunyai aturan masing - masing. Karena ini permasalahan in-

ternel kampus, baik mahasiswa atau Maba kami akan berusaha menyelesaikan masalah secara internal. Kedepan kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi,'' tegas Vinda.

Kegiataan PKKMB sendiri jelas Vinda, merupakan kegiatan tahunan yang wajib diikuti mahasiswa baru untuk menambah wawasan terkait dunia kampus. Selain itu, melalui kegiatan ini para mahasiswa baru agar cepat beradaptasi dalam mensukseskan pembelajaran di lingkup pendidikan tinggi tanpa adanya aksi kekerasan dalam bentuk apapun.

"Karena kini masa pendemi kami

lakukan PKKMB secara Streaming Youtube dan melalui Aplikasi Zoom,'' pungkas Vinda.

Sebelumnya, video berdurasi 30 detik tentang PKKMB Unesa tahun 2020 diunggah oleh akun twitter @skipberat. Dalam unggahan video ini terlihat Mahasiswi Baru (Maba) dibentak - bentak oleh senior mereka karena tidak memakai ikat pinggang (sabuk).

Maba itu kemudian mencoba memerlihatkan ikat pinggang. Namun si senior berkata tidak melihatnya. ''Ikat pinggang diperlihatkan, ga dibaca tata tertibnya? ujar salah seorang senior perempuan,'' dengan nada tinggi. [ina]

Salah satu mahasiswa yang dibentak lewat zoom karena tak memakai ikat pinggang.

Siapkan Lulusan SMK Mitra Sehat Mandiri Gandeng Dudi

BANGKU POJOK

arif yulianto/bhirawa

Anggota Koramil 0814/09 Kudu, Jombang saat mengikuti Han Mars keliling wilayah binaan, Selasa (15/9).

Jaga Kebugaran Tubuh, Anggota Koramil 0814/09 Kudu Gelar Han Mars Jombang, Bhirawa Untuk menjaga dan meningkatkan stamina tubuh agar tetap prima dalam mengembangkan tugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa), anggota Koramil 0814/09 Kudu, Kodim 0814/Jombang dipimpin Komandan Koramil (Danramil) 0814/09 Kudu, Kapten Inf Ngatari menggelar pembinaan fisik (Han Mars) keliling desa binaan di wilayah Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Selasa (15/9).

Sebelum pembinaan fisik dimulai, terlebih dahulu anggota Koramil 0814/09 melaksanakan apel pagi dan melaksanakan peregangan yang dipimpin salah satu anggota Koramil 0814/ 09 Kudu, Serda Mofik. "Peregangan ini diadakan agar dalam pelaksanaan tidak mengalami cidera yang serius,'' kata anggota Koramil 0814/09 Kudu lainnya, Sertu Hakim.

Menurut Danramil 0814/09 Kudu, Jombang, Kapten Inf Ngatari, pembinaan fisik merupakan salah satu program rutin dalam menjaga kebugaran tubuh. Mengingat pandemi Covid 19 hingga kini belum usai, untuk menghindari virus masuk dalam tubuh anggotanya, maka Kapten Inf Ngatari meminta agar para anggotanya selalu melaksanakan pembinaan fisik seperti, lari, Han Mars, jalan santai, Speed Mars dan lainnya yang bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh.

"Tidak itu saja, dalam pelaksanaan pembinaan fisik terkandung nilai-nilai kebersamaan, memperkokoh kekompakan, kepedulian dan mampu menanamkan jiwa korsa bagi setiap prajurit TNI,'' kata Kapten Inf Ngatari. [rif]

Sidoarjo, Bhirawa Strategi peningkatan serapan lulusan para siswanya, SMK Mitra Sehat Mandiri Krian Sidoarjo, Jurusan Pelayaran Kapal Niaga menggandeng delapan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) Wilayah Indonesia Timur, untuk penyiapan kelulusan siswanya agar siap kerja.

Menurut Kepala Sekolah SMK Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, Apt Andri Priyoherianto SFarm MSi, saat menggelar pertemuan dengan para perusahaan pelayaran wilayah Indonesia Timur bersama para alumninya.

Andri menjelaskan, pihaknya telah mengundang Dudi untuk hadir di sekolah untuk memberi masukan, serta strategi kedepan sebagai bentuk peningkatan kompetensi lulusan, utamanya Jurusan Nautika/melatih kelulusan menjadi perwira pelayaran besar, agar nantinya para lulusan terserap di dunia kerja.

Kegiatannya sudah dilakukan mulai Hari Sabtu (12/9), ada delapan Dudi

yang telah menyatakan SMK Mitra Sehat Mandiri mengalami perkembangan pesat, dan siap menerima tantangan Dudi untuk tercapainya lulusan yang berkompeten. ''Siswanya sudah dibekali sertifikat BST (Basic Safety Training, SAT (Security Awareness Training, Mefa Able Seaferer Deck dan lain lain, katanya, Selasa (15/9) kemarin.

Dalam kesempatan ini Yayasan Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo juga telah mendirikan Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) P2 di Bidang Nautika. Hal ini sebagai bentuk komitmen yayasan untuk terus mengembangkan dan menciptakan SDM berkompeten.

Perusahaan yang hadir yakni PT Jembatan Nusantara, Poltekpel Surabaya, PT Perwita, Pak Ashri Agung sebagai Praktisi dan pemateri, PT Pelindo Marine Services, PT GSS (Gerbang Samudera Sarana) termasuk juga Basarnas. Turut hadir pula perwakilan dari Alumni siswa SMK Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo dari Jurusan Nautika Angkatan Pertama. [ach]

achmad suprayogi/bhirawa

Ketua TP PKK Kota Madiun, Yuni Setyawati Maidi selaku Bunda Literasi Kota Madiun disaksikan Wali yang kesulitan dalam memenuhi kebutu

Wali Kota Pesan Tingkatkan Pre

Peringati HUT SMPN 2 Ko Kota Madiun, Bhirawa SMP Negeri 2 Kota Madiun kini genap berusia 74 tahun.

Kali ini, peringatan HUT SMP bergelar SMP Pertahanan itu digelar secara virtual dan dikemas dalam bentuk bincang santai bersama Wali Kota Madiun, Maidi, Kepala Dinas Pendidikan, Bunda Literasi Kota Madiun beserta para siswa dan alumni.

Wali Kota Madiun, Maidi memberikan ucapan selamat atas pertambahan umur, sekaligus memberikan wejangan kepada para siswa siswi yang saat ini masih menempuh pendidikan di SMPN 2 di Jl Agus Salim itu. Wali Kota mengatakan, para siswa harus terus giat dalam meningkatkan prestasi dan bisa menjadi contoh bagi lingkungan sekitar.

"Tunjukkan kalau SMPN 2

Pada peringatan HUT ke 74 SMP Negeri 2 Kota Madiun, Sela dengan Wali Kota Madiun Maidi, Bunda Literasi Kota Madiun be

merupakan sekolah terbaik.

Jadikan alumni sebagai panutan. Bagi siswa, jangan pantang

menyerah, jan Jalani semua ke diberikan saat d

SMP Negeri 2 Kota Madiun dalam HUT ke 74 digelar Selasa (15/9) secara virtual dan dikemas dalam bentuk bincang santai bersama Wali Kota Madiun Maidi, Bunda Literasi Kota Madiun beserta para siswa dan alumni.

Tampak siswa mengikuti virtual peringatan HUT ke 74 SMPN 2.

Salah satu perwakilan perusahaan sedang memberikan paparannya didepan para siswa SMK Mitra Sehat Mandiri.

GALERI

SISWA

Isi Waktu, Bunda PAUD Belajar Membuat Topeng Malang Pembelajaran Tatap Muka (PTM) masih ditiadakan lantaran pandemi Covid 19, maka untuk mengisi waktu luang di masa pandemic ini, para Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu Omah Bocah Annaafi' belajar membuat berbagai kebudayaan khas Malang.

Oleh: M Taufik, Kota Malang

m taufik/bhirawa

Para guru PAUD ini mengisi waktu luang, saat pandemi dengan belajar membuat Topeng Malangan.

Para Bunda PAUD ini belajar membuat Topeng Malangan, membuat coklat topeng, dan membatik dengan corak topeng Malangan. Kegiatan yang digelar di area galeri seni dan ekonomi kreatif Pasar Bareng Kota Malang ini merupakan Program Komunitas Tithek Tenger. Komunitas ini kerap memberikan pelatihan mengenai budaya khas Malang pada berbagai pihak.

Replikator Topeng Malang sekaligus pemateri kegiatan itu, Djoko Rendy, Selasa(15/9) kemarin, mengutarakan selama pandemi para Bunda PAUD lebih banyak di rumah. Sehingga pihaknya mempunyai program memberikan materi pembelajaran pada Bunda PAUD. "Selain materi membuat Topeng Malang, batik dan coklat karakter, kami juga

sering memberi latihan tari,'' kata Djoko.

Menurut Djoko, berbagai pelatihan dilakukan bertujuan untuk mengenalkan seni tradisional pada masyarakat. Sebab, Topeng Malangan menjadi salah satu seni budaya khas yang dimiliki oleh Malang.

Sehingga perlu dilestarikan, terutama pada para Bunda PAUD dan para guru yang menjadi bagian pencetak generasi bangsa. Jadi diperkenalkan seni budaya pada semua lini.

"Kami perkenalkan lewat cara mengetahui kegemaran masing - masing orang. Kalau suka makanan ya kami ajari membuat coklat karakter Topeng Malang, kalau suka membatik ya diajari membikin batik motif topeng, dan lainnya,'' ungkap Djoko.

Pelatihan untuk Bunda PAUD ini dilakukan hingga Rabu (15/9/) hari ini. Kegiatan ini mendapatkan sambutan positif dari para Bunda PAUD. Salah satu Bunda PAUD, Nabilah Maghfirah Maulani misalnya. Ia mengaku senang bisa mengikuti pelatihan ini. Wanita berhijab itu memilih pelatihan membuat Topeng Malangan.

"Selama ini belum pernah tahu cara membuat topeng.

Dalam pelatihan ini saya diajari cara mulai mencetak topeng sampai melukisnya,'' tutur Bunda Nabilah. Jika pembelajaran tatap muka sudah bisa dilaksanakan, maka Bunda Nabila berjanji akan mengajarkan materi ini pada siswa/siswi PAUD tempatnya mengajar. [*]

AYAAN

6 September 2020

& OLAHRAGA

Halaman 7

Putus Sekolah, UPT PSBR Latih 16O Anak Setahunnya Pemprov, Bhirawa UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) Dinas Sosial Jawa Timur memiliki jumlah anak binaan sebanyak 80 orang. Mereka ini berasal dari empat kabupaten yang ada di Pulau Madura yaitu Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan.

Sebanyak 80 anak binaan itu diberikan pelatihan dan ketrampilan berupa menjahit, membordir, membatik dan juga bengkel sepeda motor. Selain itu diberikan materi organisasi dan pengembangan kapasitas individu melengkapi bimbingan akhlak dan ibadah yang didampingi setiap harinya.

Kepala UPT PSBR Pamekasan, Pinky Hidayati bersyukur anak binaan yang ada di UPT-nya itu meskipun sudah putus sekolah, namun mereka tidak berkecil hati dan tetap semangat.

"Mereka (anak binaan, red) tetap semangat untuk meningkatkan ketrampilan di UPT PSBR, dengan harapan mereka bisa lulus dan menerapkan apa yang telah didapatkan selama ini,'' katanya.

Pinky menjelaskan, rata - rata usia anak binaan yang masuk di UPT PSBR saat ini dari usia 18 tahun hingga 20 tahun. Sementara, syarat yang ada di UPT PSBR, usia diatas 15 tahun hingga dibawah 21 tahun.

"Untuk tingkat pendidikan variatif dan paling tinggi ada yang lulusan SMA/SMK. Tapi yang tidak bersekolah juga ada,'' katanya.

Ke depan selain pendidikan dari UPT PSBR, ia berencana akan menggandeng pondok - pondok salaf. Hal ini dikarenakan banyaknya pondok salaf yang ada di Madura yang tidak ada sekolah yang ada didalamnya.

"Sehingga anak binaan akan fokus untuk ngaji. Hasilnya nanti, selain mendapatkan ilmu agama juga mendapatkan ketrampilan dari UPT PSBR, dan akhirnya bisa mandiri,'' katanya.

Banyaknya anak putus sekolah di Madura juga, membuat Pinky berharap dapat meningkatkan kapasitas jumlah anak didik. Selain itu, ada tambahan ketrampilan yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat, seperti

sudarno/bhirawa

Kota Madiun, Maidi, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada para siswa SMPN 2 Kota Madiun uhan penunjang sekolah, Selasa (15/9).

service elektronik atau handphone,service AC, hingga pertukangan.

"Untuk tambahan programnya masih dalam proses pengajuan.

Semoga bisa berhasil. Untuk ketrampilan elektronik, sepertinya Pak Kadinsos (Dr Alwi, red) menyetujui hal itu,'' kata Pinky.

Disisi lain, Pinky juga menambahkan, biasanya anak binaan berasal dari Dinas Sosial Kabupaten setempat, karena lebih paham kantong-kantong anak yang lebih membutuhkan perhatian. Namun, UPT PSBR juga tidak menutup kemungkinan membuka pendaftaran secara mandiri, dengan catatan anak anak itu memang membutuhkan karena kondisi tidak mampu ataupun putus sekolah.

Terkini, anak binaan harus mematuhi aturan diantaranya protokol kesehatan, pada saat pandemi Covid 19 ini, dilaksanakan kegiatan sesuai protokol Covid 19.

Bahkan alumni binaan juga membantu menjahit dan membordir sendiri masker mereka.

Pinky juga mengatakan, kini UPT PSBR berdiri di lahan seluas hingga 3 hektar yang terbagi menjadi dua lahan yang berseberangan jalan.

Banyak lahan masih kosong dan kondisi asrama harus benar benar diperbaiki. ''Jika lahan benar - benar bisa dimanfaatkan lagi, maka diharapkan ke depan UPT PSBR bisa membantu lebih banyak klien (anak binaan, red) untuk bisa diberikan ketrampilan. Sementara di Madura, banyak anak untuk tingkat sekolahnya masih kurang. Sehingga tidak ada halangan untuk mendapatkan klien.

Untuk wilayah kerja UPT PSBR Pamekasan, lanjut Pinky, tidak hanya sebatas di empat kabupaten di Madura, tetapi juga sampai Probolinggo, Pasuruan, hingga Surabaya. Jika sarana prasarana bisa dikembangkan menampung lebih banyak klien, maka banyak target yang dicapai. Dalam setahun ada dua angkatan, setiap angkatan ada 80 anak, jadi dalam setahun kami meluluskan 160 anak.

Dalam memberikan pembinaan, menurut Pinky, yang susah men-

gubah kebiasaan atau habit. Karena tinggal di rumah dan di UPT PSBR tentunya berbeda. Kalau di UPT PSBR, anak tinggal bersama binaan lainnya. ''Kami tertolong karena lebih banyak didominasi dari Madura. Jika terbuka di luar Madura, mungkin perlu adaptasi lagi. Karena menyatukan berbagai macam karakter anak dengan berbagai macam problema yang ada,'' katanya.

Pinky bersyukur anak - anak bisa berjumpa dan menyimak langsung nasehat Abah, sapaan akrab dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dr Alwi. ''Pesan dan nasehat dari Abah Alwi menjadi motivasi untuk merubah kehidupan mereka,'' ujar Pinky.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Dr Alwi juga selalu menyemangati para klien UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR). ''Belajarlah sungguhsungguh untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan dan jangan pelit dalam memberikan ilmu kepada orang lain, karena dengan saling berbagi ilmu, tidak akan mengurangi ilmu yang kita yang miliki, malah akan menambah ilmu kita,'' ujarnya.

Remaja binaan di PSBR Pamekasan, meskipun putus sekolah namun tidak boleh patah semangat. Mereka mau menimba ilmu dan meningkatkan keterampilan di PSBR Pamekasan dengan harapan setelah lulus bisa mandiri dan berdikari.

"Ilmu adalah bekal

berharga yang kita miliki. Dengan ilmu pengetahuan, kita bisa mengerti banyak hal di sekitar kita. Memakainya untuk mencari nafkah, dan meningkatkan kualitas hidup. Maka kita harus terus mencari ilmu pengetahuan dari berbagai sumber,'' tutur Alwi. [rac]

Kepala UPT PSBR Pamekasan, Pinky Hidayati

estasi dan Bisa Menjadi Teladan

ota Madiun Secara Virtual

Berharap Ada Solusi untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Malang, Bhirawa Pertumbuhan Ekonomi sangat terganggu, banyak cerita terkait pada kondisi Pandemi Covid 19 saat ini. Diantaranya, disampaikan Devi Sumarni, mahasiswa Magister Manaemejen Universitas Wisnu Wardhana (Unidha) Malang yang juga Owner Dev Jaya yakni Instruktur atau pengarah outbound, sebab sejak ada pandemi Covid 19 berlangsung seluruh even tertunda.

"Kegiatan saya itu, erat kaitan-

ya dengan pengumpulan masa, jadi sejak pandemi Covid 19, semuanya terhenti. ini tentu berdampak dengan persoalan kondisi ekonomi,'' tutur wanita yang akan segera mendapat gelar Magister Manajemen.

Menurut Devi, kegiatan outbound yang ditangani, selalu melibatkan banyak karyawan, yang selalu menjadi pemikirannya, dengan tidak bisa melakukan kegiatan berdampak pada pemasukan mereka.

"Karyawan yang terlibat bisanya mencapai 20 orang. Setelah tidak bekerja karena pandemi Covid 19, saya tetap berusaha untuk memberikan perhatian kepada mereka,'' katanya.

Untungnya, lanjut Devi, masih ada proyek lain yang bisa ditangani, dari situlah ia bisa sedikit bernafas untuk kelangsungan hidup. Ada proyek sumber minyak dan pasir, lumayan untuk menyambung hidup. Alhamdulillah

ada sedikit jalan.

Wanita yang pernah menangani out bondnya PDAM Kota Malang dan Kejati DKI ini menuturkan, sejak Maret ada lima even besar dibatalkan. Devi sangat berharap, segera tuntas persoalan ini dan ada solusi dari pemerintah agar usahanya bisa segera pulih. ''Outbound saya identik dengan air softgun. Itu yang menjadi pembeda dengan outbound lainnya,'' pungkas wanita yang mempunyai hobi menembak ini. [mut]

Ingatkan Kesempatan Besar di Balik Kesulitan Selama Pandemi

Digelar Secara Offline, Unair Lantik 114 Perawat

asa (15/9) secara virtual tersebut juga diadakan sesi foto bersama kepada siswa siswi penerima bantuan eserta alumni SMPN 2.

ngan putus asa. esempatan yang di sekolah,'' kata

Maidi, Selasa (15/9) kemarin.

Wali Kota juga menyatakan, di dunia ini orang yang bisa mengikuti perubahan dan banyak ilmu pengetahuan akan mampu berkembang. Dirinya berharap seluruh peserta peringatan HUT secara virtual mampu mengikuti perubahan dan menyerap sebanyak - banyaknya ilmu pengetahuan agar bisa sukses di kehidupan mendatang. ''Saya minta semua anak SMPN 2 atau alumni bisa jadi contoh di lingkungan. Jaga diri keluarga dan nama baik Kota Madiun,'' pintahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun, Subakri yang juga alumni

SMPN 2 Kota Madiun mengatakan, dirinya merasa bangga menjadi alumni sekolah itu.

Subakri berharap, prestasi baik yang telah ada saat ini untuk semakin dioptimalkan.

Sehingga dapat mencetak generasi - generasi penerus yang berprestasi.

Pada kegiatan itu, juga diserahkan secara simbolis bantuan yang ditujukan bagi para siswa kurang mampu SMPN 2 Kota Madiun. Bantuan berasal dari alumni angkatan tahun 1980. Diharapkan melalui bantuan itu mampu meringankan beban para siswa yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan penunjang sekolah. [dar]

Surabaya, Bhirawa Sebanyak 114 calon perawat baru Fakultas Keperawatan (FKp) Universitas Airlangga (Unair) dilantik, Selasa (15/9). Pelantikan periode kedua tahun 2020 itu diselenggarakan secara offline atau tatap muka di Ruang Kuliah Florence Nigh-

tiangle, Gedung FKP Unair.

Sedangkan bagi lulusan yang berada di luar kota, pihak FKp Unair juga memfasilitasi prosesi pelantikan secara Daring melalui Aplikasi Zoom dan live streaming Youtube.

Dalam pelantikan ini, Dekan FKp

Fakultas Keperawatan (FKp) Unair lantik 114 perawat.

Unair, Prof Nursalam MNurs (Hons) mengungkapkan, para calon perawat baru Unair memiliki kesempatan yang besar meski berada di tengah situasi pandemi. Mereka harus mampu menemukan peluang karena tenaga kesehatan akhir - akhir ini memang sangat dibutuhkan.

"Setelah dilantik kalian bebas memilih. Mau karir atau kembali melanjutkan studi. Kalau karir, bisa setelah nanti lulus uji kompetensi dan mengurus tanda registrasi praktik langsung cari kerja. Kalau melanjutkan studi, FKp Unair juga siap menerima para lulusan S1 dengan tiga prodi yang kami tawarkan,'' katanya.

Lebih lanjut, Prof Nurasalam berpesan agar 114 perawat baru Unair selalu menekankan rasa syukur, kerja keras, kemauan, aktualisasi, target, serta sikap menghargai waktu.

"Yang terakhir tentunya kami melepas saudara-saudari sekalian dengan penuh rasa bangga. Dan

Tidak Ada Pebalap Tour de France yang Positif Covid-19 Jakarta, Bhirawa Panitia penyelenggara Tour de France 2020 mengumumkan pada Selasa bahwa semua pebalap peserta balap sepeda elit itu tidak ada yang positif COVID-19, dan berhak mengikuti putaran terakhir.

Dengan Tour de France 2020 menyisakan enam hari lagi, sejauh ini tidak ada pebalap yang positif COVID-19.

Sehingga diperkirakan semua agenda akan berjalan sesuai rencana dan kelak ditutup dengan finis di Champs Elysees di Paris pada Minggu (20/9).

Kabar itu menandai kesuksesan panitia penyelenggara ASO, yang akan mengklaim bahwa pihaknya memiliki cetak biru (blue print) yang sesuai untuk menyelenggarakan ajang olahraga akbar di tengah pandemi.

"Kami bersuka cita karena ini berarti usaha-usaha kami sukses," kata direktur balap Christian Prudhomme di La Tour du Pin, yang akan menjadi tempat dimulainya etape ke-16 kepa-

da Reuters.

"Kami berhadapan dengan virus yang menewaskan 30.000 orang (di Prancis) pada musim semi. Kami mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Semua orang mengatakan pandemi akan berada di sekeliling, meru-

pakan hal yang penting bagi kita meneruskan hidup. Ketika orang-orang menghormati peraturan dan memberi perhatian, (balapan) itu akan berjalan dengan baik," tambahnya.

Prudhomme kembali ke balapan setelah dikarantina sepekan akibat ia

Sekelompok pesepeda beraksi pada etape 15 Tour de France dari Lyon menuju Grand Colombier, Prancis,

positif COVID-19 pada pekan lalu.

Pemuncak klasemen umum Primoz Roglic kini unggul atas 156 pebalap lainnya, saat balapan akan melalui Alpen pada Selasa. Pengumuman itu menghadirkan rasa lega bagi tim-tim yang berisiko dicoret dari Tour de France, setelah sejumlah staf di beberapa tim positif COVID-19.

Panitia penyelenggara telah menetapkan bahwa jika terdapat dua orang yang positif COVID-19 dalam satu tim, maka tim tersebut tidak dapat meneruskan partisipasinya di Tour de France tahun ini. Sebanyak 785 tes COVID19 dilakukan pada Minggu dan Senin dengan menggunakan unit tes mobile.

Menyelenggarakan Tour de France tahun ini menjadi hal yang krusial bagi masa depan olahraga itu, karena penyiaran ke seluruh dunia ajang ini membuat balap sepeda dapat memaksimalkan pendapatan dari iklan selama balapan yang berlangsung tiga pekan tersebut. [ant]

ingat, tetap jaga nama baik diri sendiri, profesi, maupun almamater,'' ungkapnya.

FKp Unair sendiri memiliki prodi Doktor Keperawatan, Magister Keperawatan, serta Spesialis Keperawatan Medikal Bedah. Selain itu, terdapat pula beberapa beasiswa yang mungkin bisa dicoba bagi lulusan yang ingin meneruskan studinya.

Sementara itu, Rektor Unair yang diwakili oleh Wakil Rektor III, Dr Bambang Sektiari Lukiswanto Drh DEA menambahkan, perawat yang termasuk tenaga kesehatan memiliki peran dan tugas mulia yang tidak perlu diperdebatkan.

"Setengah tahun ini kita terus mendengar kisah luar biasa dari perjuangan perawat, dokter, apoteker, maupun tenaga kesehatan yang lain.

Makanya saya mengingatkan, meski belum tersertifikasi, kalian telah memasuki dunia profesi. Pegang terus sumpah dan kode etik profesi kalian,'' katanya. [ina]

GELANGGANG

Piala Thomas & Uber 2020 Resmi Ditunda Jakarta, Bhirawa Federasi Bulu Tangkis Internasional (BWF) pada Selasa mengumumkan bahwa pelaksanaan ajang Piala Thomas dan Uber 2020 yang menurut rencana digelar pada 3-11 Oktober di Aarhus, Denmark, resmi ditunda. Keputusan tersebut diambil menyusul mundurnya sejumlah negara dari kejuaraan bulu tangkis beregu putra dan putri paling bergengsi di dunia itu. “Setelah berkonsultasi penuh dengan tuan rumah Denmark, BWF telah membuat keputusan sulit untuk menunda Final Piala Thomas dan Uber 2020 di Aarhus, Denmark,� demikian BWF melalui lamannya. Setidaknya ada enam negara yang memutuskan menarik diri dari kejuaraan tersebut, yaitu Indonesia yang merupakan unggulan teratas, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Australia, dan Rusia. BWF saat ini sedang mencari tanggal alternatif untuk menjadwal ulang turnamen, tetapi diharapkan bisa digelar sebelum 2021.

Sementara itu, Denmark Open 2020 di Odense yang merupakan salah satu event BWF World Tour akan terus berjalan sesuai rencana pada 13-18 Oktober. Turnamen tersebut bakal digunakan sebagai kesempatan bagi BWF untuk mengimplementasikan protokol kesehatan COVID-19 dalam memulai kembali kembali turnamen bulu tangkis internasional. [ant]

Rabu Kliwon, 16 September 2020

JATIM MEMBANGUN

Halaman 8

Warga Pasuruan Kesal, Dua Bulan Lebih Air PDAM Mati “Untuk kebutuhan minum, saya terKota Pasuruan, Bhirawa Para pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Dharma paksa membeli air galon. Sedangkan kebutuhan mandi dan lainnya terpaksa di Kota Pasuruan harus merasakan kekecewaan, akibat sering pergi ke rumah famili,” urai Sulaiman. mampetnya saluran air milik perusahaan pelat merah tersebut.

Hal serupa juga dialami warga di Bahkan di lingkungan Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, air PDAM sudah mampet hampir dua bulan lebih. Meski air tidak mengalir, namun tetap saja dicatat dan dibayar tagihan setiap bulannya.

Salah satu warga di Kelurahan Kebonsari, Sulaiman menyatakan kesal dengan kinerja PDAM. Pasal-

nya, air PDAM di lingkungannya mampet sekitar dua bulan lebih.

“Sudah dua bulan lebih, air PDAM mati total. Sebagai pelanggan saya sangat dirugikan. Karena bulanannya tetap ada tagihan,” kata Sulaiman, Selasa (15/9).

Akibatnya, ia bersama warga lainnya kesulitan beraktifitas. Kebutuhan untuk minum harus membeli air galon.

Jalan Wachid Hasyim. Pasalnya, sebagai daerah yang kaya dengan sumber daya air, seharusnya tidak ada keluhan terkait mampetnya PDAM di Kota Pasuruan.

“Kota Pasuruan dekat dengan sumber air umbulan. Tapi tetap saja, kita disini untuk air PDAM-nya sering mampet. Ini saja hampir sebulan lebih tidak keluar airnya,” jelas Hariadi.

Menurutnya, ia sudah berusaha

mencari tahu penyebabnya dengan mengadu ke kantor PDAM Kota Pasuruan yang berada di Jalan Airlangga. Namun jawabnya, ada gangguan dan segera diperbaiki.

“Harusnya petugas PDAM turun ke daerah kami, dengan mendistribusikan air melalui tangki karena masih ada gangguan. Tapi nyatanya tidak ada.

Selama sebulan kami juga dibebankan membayar tagihan air. Ini yang sangat kami sesalkan,” kata Hariadi.

Terpisah, Direktur PDAM Tirta Dharma Kota Pasuruan, Robert Balbut belum bisa dikonfirmasi terkait hal tersebut. [hil]

Hilmi Husain/Bhirawa

Salah satu warga di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan menunjukkan air PDAM mampet hampir dua bulan lamanya, Selasa (15/9).

KELANA JATIM

Polda Jatim Gelar Supervisi Bersama Lima Polres di Situbondo Situbondo, Bhirawa Jajaran Bidhumas Polda Jatim mengadakan supervisi bersama jajaran Rayon III yang terdiri dari Polres Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi dan Lumajang Selasa (15/9).

Kegiatan yang diikuti lima Subbag Humas di lima Polres itu dalam rangka untuk mengikuti kegiatan supervisi fungsi kehumasan oleh Bidhumas Polda Jatim yang ditempatkan di Mapolres Situbondo. Ikut serta menyambut diantaranya Wakapolres Situbondo Kompol Zein Mawardi.

Informasi Bhirawa menyebutkan, tim supervisi Bidhumas Polda Jatim dipimpin Ketua Tim II AKBP M Sinwan, bersama Kasubbid Penmas AKBP I Nengah Darsana Kau Lipprodok serta Kompol Mujiantin Kasubbag Renmin.

Tim Bidhumas Polda Jatim ini tiba di Mapolres Situbondo dengan disambut para Kasubbag Humas Polres jajaran Rayon 3 Jawa Timur. Acara supervisi berjalan sukses dan lancar hingga kegiatan tuntas pada sore hari.

Menurut AKBP M Sinwan, supervisi dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan tugas Polres khususnya Sub Bagian Humas. Ini diadakan, lanjut M Sinwa, karena ditahun 2020 ini banyak agenda nasional yang harus dimonitor dan dilaporkan secara rutin Sub bagian Humas Polres ke Bidhumas Polda Jatim.

“Ya tahun ini ada kegiatan pilkada serentak serta upaya pencegahan Covid-19 melalui sosialisasi program 3-M dan operasi yustisi. Itu harus dilaporkan secara rutin,” beber M Sinwa.

Masih kata M Sinwa, sesuai dengan bidang tugas kegiatan Kepolisian, bidang humas memiliki posisi yang penting untuk intens mendokumentasikan setiap kejadian dan disebarluaskan melalui media online, media cetak dan media sosial agar semua kegiatan tersebar luas di tengah masyarakat. “Itulah peran penting Humas Polri,” terang M Sinwan.[awi]

Jogo Bojonegoro, Polres Bojonegoro Gelar Pertemuan dengan Perguruan Silat di Kanor Bojonegoro,Bhirawa Kepolisian Resort Bojonegoro menggelar Pelatihan Kepimpinan Bojonegoro Kampung Pesilat (BKP) yang bertempat di Balai Desa Kanor Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, kemarin (15/9).

Kegiatan Pelatihan Kepimpinan BKP ini dalam rangka Untuk Menciptakan Situasi Kamtibmas Wilayah Bojonegoro Damai Bersaudara bersama 20 perguruan pencak silat di Kabupaten Bojonegoro.

Pelatihan Kepimpinan BKP ini dihadiri Kapolres Bojonegoro, AKBP M. Budi Hendrawan, SIK, MH, Ketua BKP Wahyu Subakdiono, Kasat Binmas Polres Bojonegoro, AKP Sujono, Kapolsek Kanor, Sekretaris BKP, dan dikuti oleh seluruh Ketua Perguruan Pencak Silat tingkat Ranting Kecamatan Kanor.

Kapolres Bojonegoro menyampaikan, bahwa hubungan antar anggota dan pimpinan pencak silat di Bojonegoro saat ini sudah terjalin dengan baik, sehingga dengan terciptanya hubungan baik tersebut akan selalu terbina dan juga menjadi kunci untuk menghindari adanya gesekan dan perselisihan antar oknum anggota organisasi pencak silat.

Perguruan pencak silat yang ada di Kabupaten Bojonegoro atau yang tergabung di BKP bisa menciptakan Bojonegoro yang kondusif, aman dan damai. Untuk saat ini Polres Bojonegoro tetap konsisten, profesional dan tidak pandang bulu dalam menangani kasus apapun, apalagi kepada orang yang melanggar hukum. Pihaknya mengajak semua yang hadir untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan di Bojonegoro.[bas]

Irdam V/Brw Brigjen TNI Arie Subekti saat lakukan monitoring Rutilahu di Jember, kemarin.

Irdam V/Brawijaya Monitoring Rutilahu di Jember Jember, Bhirawa Kedatangan Inspektorat Komando Daerah V/Brawijaya (Irdam V/ Brw) Brigjen TNI Arie Subekti, lakukan monitoring pengerjaan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Jember, Senin (14/09). Perwira bintang satu ini disambut Komandan Kodim 0824 Letkol Inf.La Ode Muhammad Nurdin dan transit di Makodim Jember. di Makodim 0824/Jember.

Irdam V/Brawijaya Brigjen Arie Subekti didampingi Dandim beser-

ta staff mengunjungi rumah Ariyanto warga Lingkungan Puring RT. 002 /RW. 004 Kelurahan Slawu dan rumah Muna warga Kelurahan Banjarsengon Kec. Patrang Jember.

Keduanya penerima manfaat Rutilahu yang digarap oleh Kodim 0824 Jember.

Brigjen TNI Arie Subekti mengaku cukup puas dengan hasil pengerjaan rutilahu yang ditangani oleh Kodim 0824 Jember. “Cukup puas, pengerjaan relatif bagus sehingga penerima manfaat juga ba-

jungan ke Kabupaten Jember. La Ode Nurdin mengaku, pengerjaan rutilahu ini memang rata-rata mengalami over prestasi. “ Kami sangat berterima kasih kepada Danramil dan Babinsa yang melaksanakan tugasnya secara baik.

Kehadiran, Staf Pemerintah Provinsi Jatim, dari konsultan maupun dari pejabat Kodam V/Brw serta Irdam merupakan suatu kehormatan tersendiri, apalagi hasil pengerjaan Rutilahu tidak mengecewakan,” tegas Dandim Jember kemarin.[efi]

Kapolres Madiun Diserahterimakan di Mapoda Jatim Kabupaten Madiun, Bhirawa Kapolres Madiun diserahterimakan dari jpejabat lama AKBP Eddwi Kurniyanto kepada AKBP Bagoes Wibisono di Mapolda Jatim, Senin (14/9). Sedang pisah kenal Kapolres Madiun yang baru dan Kapolres Madiun yang lama di Mapolrres Madiun, Selasa pagi (15/ 9) disambut pedang pora oleh anggota berjalan lancar dan khidmat serta tetap mematuhi protokol kesehatan covid-19.

“Jabatan Kapolres Madiun Ini adalah amanah dan tanggung jawab.Saya harus mempertanggungjawabkan ini dengan kinerja maksimal.Meski kita dalam suasana Pandemi

Covid-19 saya akan mengoptimalkan kerja semua jajaran Polres untuk pelayanan masyarakat yang prima,” kata Kapolres Madiun, AKBP Bagoes Wibisono kepada wartawan, Selasa siang (15/9).

Mantan Kapolsek Kelapa Dua Polresta Tangerang Polda Metro Jaya ini menegaskan, hal pertama yang dia lakukan adalah siap bersinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Kabupaten Madiun.

“Dalam kondisi seperti sekarang ini, yang paling penting bagi saya ada harus siap bersinergi dengan seluruh stakeholder di Madiun.Forkompim-

Kades Kota Batu Disudutkan Status Menunggak Pajak Warganya Kota Batu,Bhirawa Banyak warga desa di Kota Batu mengaku sudah melunasi kewajiban membayar pajak secara rutin. Namun ternyata nama mereka tetap masuk kategori piutang pajak daerah. Hal ini membuat posisi Kepala Desa menjadi tersudut.

Karena sebelum ada KPP Pratama di Kota Batu, PBB dibayarkan melalui Pemerintah Desa.

Para kepala desa se-Kota Batu yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa dan Lurah (Apel) menyatakan persoalan ini terjadi

hagia. Apalagi Rutilahu di Jember over prestasi,” tandas Brigjen Arie Subekti kemarin.

Selain melakukan monitoring, Irdam V Barawijaya Brigjen TNI Arie Subekti juga memberikan bantuan sembako kepada penerima manfaat Rutilahu. Kemudian, Arie Subekti melakukan monitoring Rutilahu di Kabupaten Lumajang.

Sementara, Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Inf.La Ode Muhammad Nurdin mengaku suatu kehormatan bagi dirinya atas kun-

merata di setiap desa/ kelurahan di Kota Batu.

Apel sering mendapat keluhan warga terkait kasus ini sehingga mereka memutuskan untuk berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemkot Batu.

“Dalam masalah ini, warga yang membayar sebelum ada KPP Pratama di Kota Batu dinyatakan masih menunggak pajak dan masuk piutang pajak daerah,” ujar Ketua Apel Kota Batu, Wiweko, Selasa (15/9).

Ia menjelaskan dalam pengaduan warga yang

disampaikan kepada para kades/ lurah, diketahuinya banyak wajib pajak yang memiliki tunggakan saat ybs akan melakukan transaksi jual beli. Akibatnya, para wajib pajak yang sudah melunasi merasa heran karena dinyatakan masih menunggak.

Diketahui, sebelum ada KPP Pratama di Kota Batu pada 2013 lalu, PBB dibayarkan melalui pihak pemdes. Lalu pemdes meneruskannya hingga pihak kecamatan hingga ke Bank Jatim.[nas]

Kapolres Madiun yang baru AKBP Bagoes Wibisino (kanan) menerima cinderamata dari pejabat lama Kapolres Madiun, AKBP Eddwi Kurniyanto di Joglo Mapolres Madiun, Selasa siang (15/9). sudarno/bhirawa

da, tokoh masyarakat dan tokohtokoh agama.Sinergitas ini yang menurut saya sangat penting dilakukan semua untuk masyarakat. Yah setidaknya yang saya sampaikan tadi, kami harus memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat dalam beraktivitas,”ungkap mantan Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya ini.

Ditanya soal program kedepannya, Kapolres Madiun, AKBP Bagoes Wibisono menyatakann kalau sebenarnya akan menindaklanjuti program dari Kapolres Madiun sebelumnya yakni yang telah dilakukan oleh Kapolres

Madiun lama AKBP Eddwi Kurniyanto juga tetap mendukung propram dari Kapolri dan Kapolda Jatim.

Tentang penanganan kasus-kasus di Polres Madiun lanjut AKBP Bagoes Wibisono, selama ini sepertinya belum ada yang menonjol.Demikian halnya masalah tindak kriminal di wilayah hukum Polres Madiun juga menurun terlebih sakarang ini terdapat adanya musim pandemi covid-19 ini. Meski demikian kegiatan patroli tetap terus ditingkatkan dan dilaksanakan bersama anggota Polres Madiun bersama masyarakat. [dar]

Jalur Sawahan-Wilangan Ambrol di Dua Titik Nganjuk, Bhirawa Jalan poros yang menghubungkan Kecamatan Sawahan menuju Kecamatan Wilangan longsor di dua titik, sehingga membahayakan warga. Sudah terakhir, jalan yang merupakan jalur ekonomi warga tersebut belum juga diperbaiki oleh Pemkab Nganjuk.

ristika/bhirawa

Ambrol di dua titik, jalur penghubung Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Wilangan ancam keselamatan warga.

Dua titik jalan yang rusak tersebut berada di ruas jalan Desa Sidorejo dan Desa Duren Kecamatan Sawahan. Akibat kerusakan jalan tersebut, mobil angkutan umum serta mobil pengangkut barang dari dua arah tidak dapat bersimpangan.

Kondisi tersebut sangat berbahaya bila malam hari, karena tidak ada tanda jalan rusak dan tidak ada lampu penerangan. Bahkan jalan yang ambrol selama kurang lebih dua tahun terakhir ini dikeluhkan warga

karena tidak ada perhatian dari pihak pemerintah daerah maupun desa.

Diakatakan Suparno (54) warga Desa Sidorejo, jalan menuju Kecamatan Wilangan tersebut merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Wilangan. Bahkan hampir semua hasil bumi dari petani Kecamatan Wilangan dan Kecamatan Sawahan selalu melalui jalan tersebut saat menuju Pasar Sawahan.

Sampai saat ini, memang belum

ada yang mengalami kecelakaan di ruas jalan yang rusak tersebut. Namun pemerintah diharapkan bertindak cepat jangan sampai ada korban karena jalan yang rusak tersebut.

“Seharusnya pemerintah cepat tanggap terhadap kerusakan jalaur Sawahan-Wilangan ini. Karena ini merupakan jalur ekonomi penting untuk warga menuju Pasar sawahan,” ujar Suparno.

Senada dengan warga, Kades Sidorejo Sutriono mengatakan pihak desa sudah melakukan langkah darurat dengan menempatkan pasir dalam sak. Bahkan pemasangan sak pasir tersebut dilakukan secara gotong royong oleh warga.

Bahkan dana pemasangan sak pasir tersebut juga berasal dari desa dan tidak ada dari pemerintah daerah.

Untuk itu, Kades Sidorejo berharap Pemkab Nganjuk segera melakukan perbaikan jalan karena jalan tersebut merupakan satu-satunya akses antara Sawahan-Wilangan.

“Pihak desa sudah berupaya dengan memasang pengaman darurat berupa sak pasir. Jumlahnya kira-kira 150 sak dan dikerjakan secara gotong royong oleh warga,” terang Sutriono.

Diakui Kades Sidorejo, beberapa waktu lalu ada pemeriksaan namun bukan dari PU Bina Marga melainkan dari Dinas PU Pengairan. Sehingga untuk perbaikan jalan bukan merupakan kewenangan PU Pengairan.

“Sempat ada pemeriksaan, tetapi cuma dari Dinas PU Pengairan sehingga sampai saat ini jalan yang rusak belum juga ada perbaikan,” pungkas Sutrino.[ris]

Rabu Kliwon, 16 September 2020

JATIM MEMBANGUN

KELANA JATIM

Terjaring Operasi Yustisi Protokol Kesehatan Covid-19, Warga Caruban Disidang di Tempat Kabupaten Madiun, Bhirawa Petugas gabungan Pemerintah Kabupaten Madiun dan Polres Madiun, dalam hal ini Satpol PP dan Dinas Perhubungan, bersama TNI dan Polri, terlibat dalam operasi yustisi protokol kesehatan COVID-19.

Operasi penegakan disiplin ini digelar di Alun-alun Caruban dan Taman Kota Caruban, Senin (14/9) untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan warga dalam mematuhi protokol kesehatan.Hal tersebut tentunya untuk menekan penularan virus SARS-Cov-2 penyebab Korona.

Menurut Wakapolres Madiun, Kompol Ahmad Faisol Amir,ini (Senin sore kemarin 14/9) adalah kegiatan untuk menidaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, Perda Gubernur Jatim, dan Peraturan Bupati Madiun Nomor 39 Tahun 2020. Sasaran operasi ini adalah masyarakat yang berada di tempat publik.”Kami amankan masyarakat yang tidak memakai masker untuk diberikan sanksi yang sesuai dengan klasifikasi kesalahan,” jelasnya.

Dikatakannya, apabila ada unsur kesengajaan atau tidak membawa masker, langsung dikenakan denda administrasi berupa uang yang akan dimasukkan ke kas daerah. Sementara bagi yang membawa masker namun tidak dipakai, mendapat sanksi membersihkan area sekitar saat terjaring operasi.

“Sanksi ini berlaku bagi seluruh masyarakat termasuk TNI, Polri, maupun Pegawai Negeri Sipil. Mereka yang terjaring dalam operasi ini akan kita amankan”, tegas Wakapolres Madiun Kompol Ahmad Faisol Amir. [dar]

Halaman 9

Tiga RS Rujukan Covid-19 Kekurangan Ventilator Malang, Bhirawa Tiga Rumah Sakit (RS) rujukan Covid 19, di Kota Malang kekurangan alat ventilator (bantuan pernapasan). Alat tersebut dibutuhkan untuk melakukan treatment kepada pasien Covid-19 kategori suspect dengan gejala berat.

Ketiga RS rujukan tersebut yaitu, RSI Universitas Islam Malang (Unisma), RSI Aisyiah, RST Soepraon. Saat ini ketiga RS rujukan itu sudah mengirimkan surat peminjaman ventilator ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) sebanyak 5 unit.

Rinciannya dari ketiga rumah sak-

it tersebut membutuhkan sebanyak lima alat ventilator, yaitu RSI Unisma sebanyak dua alat ventilator, RSI Aisyiah dua alat ventilator dan RST Soepraoen dua alat ventilator.

Jubir Satgas Covid-19 Kota Malang, Husnul Mu’arif Selasa (15/9), kemarin mengutarakan, pihaknya

masih menunggu bantuan dari provinsi pada rumah sakit yang mengusulkan bantuan ventilator.

Sementara itu, untuk empat RS rujukan lain di Kota Malang , lanjut Husnul, yaitu RS Saiful Anwar, RS Lavallete, RS Hermina dan RS Panti Waluyo Sawahan masih belum membutuhkan alat ventilator tambahan.

Husnul menyampaikan, untuk bisa mendapatkan pinjaman alat ventilator dari Pemprov Jatim, rumah sakit bersangkutan harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk mengoperasikan alat tersebut.

“Karena (pengoperasian) ventilator itu harus menyiapkan tenaganya juga. Satu ventilator itu kalau shiftnya dua kali berarti kerja 12 jam, itu minimal ada 6 petugas. Lalu berganti ke shift kedua 12 jam, besok masuk lagi. Sehingga satu ventilator harus ada 6 petugas supaya nanti bisa istirahat,” katanya.

Untuk diketahui, ada tiga jenis ruang isolasi di RS rujukan sebagai tempat merawat pasien Covid-19, diantaranya, ruang isolasi bertekanan negatif dengan ventilator, ruang isolasi bertekanan negatif tanpa ventilator dan ruang isolasi biasa. [mut]

Abaikan Protokol Kesehatan, Cafe Didenda Rp5 Juta Sidoarjo, Bhirawa Sebuah cafe di kawasan Transmart Sidoarjo didenda sebesar Rp5 juta, Senin malam (14/9) kemarin, oleh petugas gabungan dari Satpol PP Sidoarjo, Polresta, Kodim 0816 dan pihak terkait, karena mengabaikan protokol kesehatan di pandemi Covid-19 ini.

Petugas melakukan sidang ditempat. Dan pemilik cafe membayar denda langisung ke Kasda lewat Bank Jatim Sidoarjo.

Dalam Razia untuk menertibkan kesadaran warga Sidoarjo agar memakai masker di masa pandemi Covid-19 itu, Plh Bupati Sidoarjo, Ahmad Zaini, sempat mengikutinya hingga pukul 23.00 WIB. Menurut Plt Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Sidoarjo, M. Sulton Hasan SH, cafe tersebut didenda karena mereka tidak menerapkan protokol kesehatan, seperti tidak menyediakan tempat cuci tangan bagi pengunjung dan tidak mengatur jarak atau physical distancing.

Sulton mengatakan penertiban tersebut mengacu pada Perda Provinsi Jatim nomor 2 tahun 2020. Denda bagi pelanggar perorangan maksimal 500 ribu dan denda pelanggar badan usaha maksimal Rp100 juta.

Dalam penertiban itu, lanjut Sulton, ada lima orang pelanggar yang terpaksa harus dikurung selama tiga hari. Karena tidak bisa membayar denda perorangan saat sidang di tempat itu.

Mereka ada dari kalangan usia remaja dan dewasa.

“Mereka yang membayar denda dalam sidang ditempat itu, ada sekitar 25 orang,” kata Sulton, Selasa (15/9) kemarin.

Ditambahkan oleh Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Sidoarjo, Anas Ali Akbar SSTP, mereka yang sempat membayar denda perorangan itu minimal dari Rp150 ribu sampai ada yang Rp200 ribu. Tergantung pada pertimbangan dari Jaksa yang menuntut pada sidang di tempat tersebut. [kus]

alikus/bhirawa.

Pelanggar jam malam dan tidak memakai masker di Kab Sidoarjo disidang di tempat oleh petugas.

Tim Satgas Covid-19 Pemkab Tuban saat memberikan sangsi penyitaan Handphone masyarakat yang melanggar protokol kesehatan di Pasar Merakurak Tuban.

Masih Bandel, Handphone 31 Pedagang dan Pengunjung Pasar Merakurak Disita Tuban, Bhirawa Tim Sosialisasi dan Edukasi Penerapan Disiplin, dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Tuban, menggelar Operasi Patuh Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di Pasar Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Selasa (15/9).

Selain kepada pedagang dan pembeli di pasar tradisional tersebut, tim menyasar pengendara yang melintasi area pasar. Pengendara roda dua maupun empat diperiksa satu per satu dalam razia sekaligus edukasi itu.

Dari operasi kali ini terjaring 31 orang melanggar protokol kesehatan.

Mereka langsung didata, dan dilakukan penyitaan identitas diri atau handphone untuk nantinya dapat diambil di Kantor Satpol PP Tuban.

Selain itu terhadapnya dilaksanakan Rapid Tes oleh tenaga medis dari Dinas Kesehatan Tuban.

Pelanggar Perbup Tuban Nomor:

65 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 itu, bakal dikenai sanksi kerja sosial ataupun denda administratif.

Koordinator Bidang Edukasi Tim Sosialisasi dan Edukasi Penerapan Disiplin Serta Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covis19 di Kabupaten Tuban 2020, Drs. Teguh Setyobudi, MM mengungkapkan, kegiatan operasi patuh hari ini merupakan tindak lanjut kegiatan sebelumnya, yaitu untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta penindakan hukum.

Operasi serupa tetap dilaksanakan mengingat lantaran masih banyak masyarakat yang kurang disiplin mematuhi protokol kesehatan, terutama menggunakan masker.

“Pasar masih menjadi salah satu target karena banyak masyarakat yang berkegiatan disini, sehingga sosialisasi dan edukasi harus terus digencarkan karena salah satu kunci untuk memutus penyebaran Covid19 adalah kedisiplinan protokol kesehatan,” jelas Teguh Setyobudi.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik ini berharap, melalui gencarnya Pemkab Tuban melaksanakan Sosialisasi diharapkan masyarakat semakin sadar dan patuh.

Menggunakan masker adalah memang berkaitan dengan kebiasaan, sehingga harus dibiasakan karena saat ini banyak yang membawa masker tetapi tidak dipakai, atau dipakai tetapi tidak benar cara memakainya.

“Mohon bantuannya karena sejatinya hal ini bukan untuk Pemkab Tuban, tetapi untuk masyarakat sendiri.

Insyaallah jika kita patuh maka tingkat penularan akan turun,” harap mantan

Tak Gunakan Masker Sidang di Tempat dan Bersih-Bersih GOR Probolinggo, Bhirawa Kesadaran masyarakat Kota Probolinggo terhadap penggunaan masker dan penerapan protokol kesehatan Covid -19, nyatanya belum berjalan maksimal. Terbukti, puluhan orang terjaring dalam Operasi Yustisi, yang dilakukan tim gabungan dari Pemkot Probolinggo, TNI dan Polri, Senin (14/9) siang, di Jalan Dr. Soetomo, Selasa (15/ 9) di depan pasar Baru, langsung sidang di tempat dan sangsi bersih-bersih gor.

Operasi Yustisi yang dipimpin Waka Polresta Probolinggo

Kompol Teguh Santoso itu, merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020.

Sebanyak 34 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan, pengguna kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 dan pejalan kaki terpantau tak menggunakan masker saat keluar rumah. Petugas lalu memberikan arahan, mendata sekaligus memberikan sanksi kepada para pelanggar berupa bersih – bersih area

GOR Ahmad Yani, lengkap dengan menggunakan rompi berwarna orange.

Waka Polresta Probolinggo Kompol Teguh Santoso, kepada media mengatakan dari razia ini warga masih banyak yang belum sadar akan penggunaan masker. Meski sanksi yang diberikan pada pelanggar, hanya bersih – bersih area GOR, kedepan sanksi yang diberikan akan lebih besar lagi.

“Rata-rata (pelanggaran yang dilakukan) tidak pakai masker. Alasannya tidak tahu, tidak mengerti kalau apa yang

dilakukannya itu salah. Bisa jadi (ke depan, akan diberlakukan denda seperti di daerah lain),” terangnya.

Pemerintah Kota Probolinggo bersama jajaran forkopimda menggelar apel penegakan disiplin kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid 19 sekaligus operasi yustisi di kawasan Pasar Baru, Selasa (15/9) pagi.

Alhasil, 37 warga yang kebanyakan tidak memakai masker pun harus menerima sanksi sosial usai mengikuti serangkaian sidang di tempat. [wap]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Sidang ditempat bagi pelanggar protokol kesehatan.

Kepala Bagian Humas dan Media Setda Kabupaten Tuban ini.

Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Tuban dr. Bambang Priyo Utomo mengatakan, sosialisasi dan edukasi telah dilaksanakan setiap hari oleh tim kecamatan dan Puskesmas. Adapun tim kabupaten hadir untuk mendukung di seluruh wilayah kecamatan secara bergilir. Hal ini untuk kembali mengingatkan masyarakat yang belum sadar, dan patuh pada protokol kesehatan.

Terkait penegakan hukum protokol kesehatan dilakukan oleh Satpol PP Tuban. Melalui penindakan yang tegas terhadap pelanggar Perbup yang mengatur protokol kesehatan, masyarakat akan semakin tahu dan mau melaksanakan protokol kesehatan dengan benar. Targetnya penanganan Pandemi Covid-19 di Bumi Wali semakin baik.

“Semoga Tuban bisa segera menjadi zona kuning,” imbuh Bambang Priyo Utomo.

Sementara itu Camat Merakurak Breddy Arianto M.AP, mengucapkan terima kasih kepada tim kabupaten yang sudah hadir di wilayah kerjanya.

Walaupun dari tim kecamatan sudah sering malaksanakan sosialisasi, namun dengan hadirnya tim kabupaten yang juga melaksanakan penindakan hukum bisa menjadi shock terapi kepada masyarakat. Melalui kebijakan ini diharapkan pelaksanaan Perbup 65 Tahun 2020 dapat tepat sasaran, dan masyarakat semakin sadar untuk patuh protokol kesehatan mulai dari tingkat keluarga dan masyarakat.

“Bagi yang berada di pasar, terutama yang terkena sanksi, operasi patuh ini bisa dijadikan pelajaran dan digetoktularkan kepada keluarga, teman atau masyarakat sehingga tidak ada lagi yang melanggar,” pesan Breddy Arianto. [hud]

BPJAMSOSTEK Bagikan Bahan Pangan Bergizi Bagi Karyawan Dirumahkan BPJAMSOSTEK Kantor Wilayah Jawa Timur menyerahkan bantuan bahan pangan bergizi berupa paket sembako kepada perusahaan yang terdaftar sebagai peserta. Hal ini sebagai upaya mendukung pemerintah terkait penanganan Covid-19 dan bentuk kepedulian.

Istimewa

BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan bantuan bahan pangan bergizi ke Jatim Park Group dengan disaksikan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko.

Deputi Direktur Wilayah Jawa Timur, Dodo Suharto mengatakan, pemberian sembako ini sebagai respon BPJAMSOSTEK terhadap situasi bencana wabah Covid-19 dan guna membantu pekerja untuk mendapatkan asupan makanan yang memadai untuk mendukung stamina yang baik.

“Kami memberikan paket sembako dalam rangka kegiatan promotif preventif tahun 2020 sekaligus mengajak kepada seluruh stakeholder untuk ikut membantu meringankan

beban masyarakat pekerja agar selama masa pandemi COVID-19 ini produktivitas tetap terjaga sehingga perekonomian dapat kembali stabil,” katanya, Selasa (15/9).

Pada kesempatan ini, BPJAMSOSTEK menyerahkan 1.400 paket sembako yang berisi beras premium 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, dan sarden 1 kaleng kepada perusahaan Jatim Park group.

Kriteria perusahaan penerima bantuan, lanjut Dodo, mereka yang tert-

ib administrasi kepesertaan dan tidak menunggak iuran, menjadi peserta BPJS Kepesertaan paling singkat 3 tahun, tidak termasuk pemberi kerja daftar sebagian tenaga kerja dan program, dan perusahaan melaporkan upah minimal UMK. “Prioritas perusahaan yang menerima bantuan sembako adalah perusahaan yang merumahkan sebagian atau seluruh karyawan tetapi perusahaan tetap membayarkan iuran BPJAMSOSTEK sesuai dengan upah sebenarnya, namun upah yang diterima tidak full seperti biasanya, peserta penerima bantuan adalah peserta yang mendapatkan pemotongan upah tersebut,” jelasnya.

Selain pemberian bahan pangan ber-

gizi berupa sembako, bentuk bantuan promotif preventif BPJAMSOSTEK lainnya adalah Pelatihan Ahli K3 Umum, Pemberian APD Jasa Konstruksi, dan Pemberian APD Helm Motor.

Sementara itu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, dalam kesempatan tersebut mengatakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan itu wajib, manfaatnya sangat besar dan masyarakat sadar akan perlindungan.

“Kami berharap seluruh masyarakat, perusahan dan non ASN untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena musibah datang tiba-tiba dan tidak ada yg tahu, dengan proteksi diri sejak dini maka perekonomian keluarga tetap terjamin,” pungkas Dewanti. [geh]

EKONOMI

Rabu Kliwon, 16 September 2020

Halaman 10

SIG Sinergikan Cluster Unggas Binaan Tuban, Bhirawa PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) Pabrik Tuban ajak 50 Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) binaannya di cluster unggas melakukan sharing program melalui kegiatan Koordinasi Cluster Pemberdayaan (KCP) yang dilaksanakan di tempat peternakan ayam petelur yang berada di Desa Jetak, Kecamatan Montong Kabupaten Tuban.

Kegiatan KCP tersebut sebagai sarana belajar secara langsung dan saling sharing atas program yang telah dikelola oleh masing-masing OMS khususnya mengenai proses menjalankan usaha mulai penataan kandang, pemberian makanan, penanganan penyakit dan pemberian vitamin, berbagai kendala, peningkatan produksi dan pemasarannya.

Kebetulan di Desa Jetak yang kali ini menjadi tempat KCP adalah Peternakan Ayam Baim Farm yang te-

lah menjalankan usaha peternakan ayam petelur dengan jumlah ayam petelurnya sebanyak 21 ribu ekor, sehingga pembahasannya fokus pada pengelolaan peternakan ayam petelur, namun tidak terbatas akan hal itu, OMS yang lain juga dapat menyampaikan pengelolaan di tempat masingmasing, terutama mengenai kendalanya yang dihadapi di lapangan.

Rifky Najwa, pemilik usaha peternakan ayam Baim Farm mengatakan, jika dalam menjalankan usa-

ha peternakan ayam petelur, paling penting adalah menjaga kesehatan ayam melalui pakan dan sirkulasi udara sekitar kandang. Pemeliharaan yang baik dan kesehatan ayam yang baik akan menentukan produktifitas ayam petelur agar target yang direncanakan dapat terwujud.

“Kami terbuka jika ada yang ingin belajar, harapannya dengan semakin banyak pelaku usaha ayam telur di Tuban, daerah ini dapat menjadi sentra ayam telur nasional.

Karena sebagian besar bahan kebutuhan pakan ayam di daerah ini tersedia dan melimpah,” terang dokter hewan tersebut.

Juliyanto salah satu peserta KCP mengaku sangat senang mengikuti kegiatan ini. Pasalnya, selain dapat berkenalan dengan OMS lain yang memiliki bidang usaha sama juga dapat saling tukar pengalaman dan

Tim CSR PT Semen Indonesia Pabrik Tuban saat mendengarkan cara perawatan peternakan ayam petelur yang berada di Desa Jetak, Kecamatan Montong Kabupaten Tuban.

pengetahuan terkait pengelolaan usaha ayam petelur.

“Dari kegiatan ini sangat banyak ilmu yang saya dapatkan terkait usaha ayam petelur, selain itu juga dapat teman-teman baru yang memiliki

usaha sama. Semoga dengan bertambahnya pengalaman dan ilmu terkait budidaya ayam petelur ini usaha kita dapat berjalan dengan baik. Dan saya mengucapkan terimakasih kepada Semen Indonesia yang telah mem-

bantu pemodalan untuk usaha kita ini,” pungkasnya.

Sementara itu, GM of Corporate Communication Semen Indonesia, Fardhi Sjahrul Ade, mengatakan bahwa kegiatan koordinasi cluster pemberdayaan seperti ini dapat memberikan edukasi dan motivasi bagi OMS, karena para calon-calon pengusaha dari area pengembangan perusahaan ini dapat menggali ilmu secara langsung kepada ahlinya.

“Saat ini di cluster unggas terdapat 50 OMS penerima program.

Mereka terdiri dari peternak bebek, ayam petelur dan itik. Dengan melalui kegiatan KCP ini dapat menjadi ajang menjaring informasi sekaligus mengetahui masalah dan kendala di lapangan selama menjalankan bisnis diberbagai bidang usaha, agar dapat dcarikan solusi sekaligus pemecahanya.,” ungkapnya.[hud]

BURSA EKONOMI

BMW Astra Pamerkan Seluruh Model SAV di Jawa Timur Surabaya. Bhirawa Minat masyarakat Indonesia terhadap mobil Sport Activity Vehicle (SAV) semakin tinggi, khususnya di wilayah Jawa Timur, untuk itu BMW Astra Surabaya menghadirkan jajaran lengkap seluruh model SAV mulai dari BMW X1, BMW X2, BMW X3, BMW X4, BMW X5, BMW X6 dan BMW X7.

Acara bertajuk BMW X Week ini berlangsung pada 14-20 September 2020 di BMW Astra Surabaya Jl. H. R. Muhammad Kav. 2, Surabaya. Bagi pelanggan yang melakukan pembelian selama acara berlangsung akan mendapatkan perpanjangan garansi hingga menjadi 5 tahun dan voucher bahan bakar hingga 20 juta rupiah.

Khusus pembelian pada 18 September 2020 pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WIB, pelanggan berkesempatan mendapatkan hadiah undian berupa iPhone 11, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Watch, Apple Watch, Airpod dan Original BMW Merchandise.[ma]

Raih Sertifikasi ISO 37001: 2016 KBI Tingkatkan Implementasi GCG Surabaya, Bhirawa Bentuk nyata dari upaya menjaga korporasi dari tindakan yang merugikan, baik untuk PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau KBI maupun pemangku kepentingan. Menjadikan KBI meraih Sertifikasi ISO 37001 : 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dari British Standards Institution (BSI).

Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Fajar Wibhiyadi mengungkapkan sertifikasi ini juga merupakan bagian dari peningkatan implementasi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di KBI. “Sebagai bagian dari sertifikasi ISO 37001 : 2016 ini, KBI telah mengeluarkan kebijakan anti penyuapan khususnya terkait Whistleblowing System (WBS). Dalam kebijakan tersebut, diatur bagaimana mekanisme Whistleblowing System (WBS), apabila pelanggaran dilakukan oleh karyawan, direksi bahkan oleh Komisaris. Target kami tentunya ‘zero tolerance’ terkait penyuapan. Dan hal itu berlaku untuk semua yang ada dilingkungan KBI,” terangnya, Selasa (15/9).[riq]

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 5081 RCS, a/n. Titik Aminah, Jl Panglima Sudirman Gg 1 No.18 Kel. Kampungdalem – T.Agung No. 7347/IMB/BI-III/2020

Pelaku UMKM sedang mengikuti pelatihan.

UMKM Harus Cerdas Memilih Pasar Trenggalek, Bhirawa Upaya pemulihan ekonomi, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Trenggalek, Novita Hardini Mochamad mengajak pelaku UMKM untuk cerdas memilih pasar. Menurut ketua Tim penggerak PKK Kabupaten Trenggalek ini ada tiga segmen pasar yang bisa dipilih oleh pelaku usaha mikro.

“Generasi Old atau kita sebut generasi X, Generasi Y dan Generasi Z generasi milenial. Pelaku UMKM harus cerdas memilih yang mana pasar yang akan disasar dicocokkan dengan produk yang dimiliki,” tu-

turnya saat membuka wana wisata Goa Biru di Desa Sengon, Kecamatan Bendungan, Selasa (15/9).

Ditambahkan olehnya, generasi old, cenderung ingin dilayani, sedangkan genarasi Y dan Z cenderung menyukai diskon, pelayanan dan pengiriman cepat, dan memperhatikan kualitas produk. “Tentunya untuk sukses dalam berhusaha pelaku UMKM harus cerdas memilih pasar yang akan disasar,” kata dia.

Selain mengenai cerdas memilih pasar, penggiat perempuan ini juga mengajak pelaku UMKM untuk cepat beradaptasi, karena menurutnya

ini sehingga mereka dapat fokus meningkatkan kualitas produk.

Akan ada influencer-influrncer handal yang akan membantu mengenalkan produk UMKM ini kepada kalayak yang lebih luas lagi. Tahun 2020 saja tercatat ada investasi yang masuk sebesar kurang lebih Rp 60 miliar ke Trenggalek.

Angka ini jauh melampaui target investasi yang ditetapkan. Setelah dicermati ternyata sumber investasi ini berasal dari UMKM. “Begitu luar biasanya UMKM, maka dari itu sudah sepantasnya bila pak bupati dan kami serius untuk mendampingi para pelaku UMKM ini untuk bangkit bersama,” tandasnya.[wek]

Kabupaten Sidoarjo Usul 50 Ribu Pelaku Usaha Mikro Dapat BLT Sidoarjo, Bhirawa Kabupaten Sidoarjo telah mengusulkan sebanyak 50 ribu usaha mikro (UM) di daerah ini kepada Ke-

menterian Koperasi UMKM, untuk bisa menerima bantuan langsung tunai (BLT) pada masa pandemi Covid19 ini. Menurut Kepala Bidang Pen-

TUBAN HILANG BPKB, S-566-HN. An.Rumpiati,Hj, Ds Padasan RT 004/002, Kec Kerek, Kab Tuban, hp 082142207536 No. 7348/IMB/BI-III/2020 HILANG BPKB, S-1829-HO. An.Marto,SPD. Ds.Rengel dsn.Purboyo Mayang Sekar RT 004/006, Kec Rengel ,Kab Tuban No. 7349/IMB/BI-III/2020 HILANG BPKB, S-3067-EU. An.Beno, Ds Cengkong dsn.Cengkong RT 003/ 001,Kec Parengan, Kab Tuban, hp 082333032369 No. 7350/IMB/BI-III/2020 SITUBONDO HILANG Buku Kir a/n Abdus Salam alamat Situbondo nopol P 9552 EB nokontrol JKT.1401682 No. 7351/IMB/BI-III/2020

di era perubahan seperti ini hanya yang mereka yang mudah beradaptasilah yang akan selamat.

“Eranya sudah bergeser, kalau dulu eranya revolusi industri, sekarang ini era digitalisasi, revolusi 4.0. Kalau tidak beradaptasi tentunya akan tertinggal.

Makanya pelaku UMKM harus punya toko online untuk mengejar ketertinggalan,” imbuh sarjana ekonomi ini.

Saat ini PKK bekerjasama dengan Pemkab Trenggalek tengah menyiapkan market place untuk membantu pelaku UMKM merambah pasar digital. Tanpa terkecuali, semua usaha mikro bisa mengakses market place

alikus/bhirawa

Petugas dari Bidang Dalwas Dinas Koperasi dan UM Sidoarjo, ketika melakukan rekap data usaha mikro yang akan diusulkan pada Kemenkop UMKM untuk dapat BLT.

gendalian dan Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Sidoarjo, Nanik Chamroh SH, banyaknya usulan dari Kab Sidoarjo tersebut tidak salah. Karena Kabupaten Sidoarjo adalah Kota UMKM di Indonesia. Jumlah UMKM di daerah ini diatas angka seratus ribuan.

“Yang kita usulkan kepada Kemenkop UMKM, data terakhir total mencapai lima puluh ribuan. Hari terakhir pengusulan kita pada Senin 14 September, kemarin. Pada hari terakhir itu, ada tujuh ribuan UM yang kita usulkan,” kata Nanik, Selasa (15/9) kemarin.

Dari hasil rekapannya, usaha mikro yang diusulkan tersebut paling banyak bergerak dalam bidang usaha makanan dan minuman atau Mamin. Sedangkan kecamatan yang banyak diusulkan, diantaranya dari wilayah Kec Sidoarjo, Krian, Waru,

Taman, Gedangan. Sedangkan Kecamatan yang sedikit mengirimkan usulan pelaku usaha mikronya di antaranya seperti Kecamatan Jabon dan Kecamatan Porong.

Dikatakannya, program BLT tersebut diberikan tujuannya supaya usaha mikro masih bisa tetap bertahan dalam masa pandemi Covid-19 ini.

Karena Covid-19, tidak hanya berdampak buruk pada aspek kesehatan saja, namun juga berdampak buruk pada roda perekonomian.

Namun demikian, dirinya menjelaskan yang punya kuasa untuk memutuskan pelaku usaha mikro layak dapat BLT ini adalah dari Kemenkop UMKM. Sebab ini program nasional. “Kemenkop UMKM akan melakukan verifikasi terhadap kondisi usaha mikro yang diusulkan itu, bersama tim dari otoritas jasa keuangan (OJK),” kata Nanik.[kus]

SELAYANG PANDANG

Gandeng BPBD Jatim, Polres dan Pemkot, Grab Adakan Pelatihan Keamanan Berkendara Grab telah menggelar pelatihan untuk mitra pengemudi GrabProtect di Malang dan di Surabaya. Dalam pelatihan tersebut, Grab menggandeng Gugus Tugas COVID-19 BPBD Jawa Timur, Pemerintah Kota Malang dan Polresta Malang Kota yang turut membekali mitra pengemudi dengan kemampuan dalam berkendara aman baik secara teori maupun praktik. Pelatihan ini merupakan bagian dari kampanye #AMANLAGIREK yang bertujuan untuk terus mendorong kesadaran aman berkendara baik bagi mitra pengemudi maupun pelanggan Grab.

Wali kota Malang, Drs. H. Sutiaji yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah, Pemerintah Kota Malang, Ir. Diah Ayu Kusumadewi, MT. menyambut positif langkah Grab dalam memberikan pelatihan kebersihan dan keamanan kepada mitra pengemudi.

“Inisiatif seperti ini tentunya perlu kita apresiasi sebagai langkah untuk terus meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam rangka menjalankan protokol kesehatan dalam

pencegahan penularan COVID-19, dari sektor transportasi. Dengan adanya program layanan GrabProtect dengan mitra pengemudi yang sudah terbekali dengan baik, keamanan dan keselamatan masyarakat baik mitra pengemudi maupun penumpang dapat terjaga. Pemerintah Kota Malang berharap penyedia layanan dan penumpang konsisten dan disiplin menerapkan protokol kesehatan pada saat berkendara, berkumpul dan atau pada saat terjadi bentuk interaksi lain

dalam pelayanan. Disiplin menerapkan 4 M : Memakai Masker dengan benar, Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan. Kedisiplinan kita menyelamatkan kita, keluarga kita, dan orang lain,” terangnya, Selasa (15/9).

Sementara itu topik pelatihan yang disampaikan menitikberatkan pada penerapan protokol keamanan di masa pandemi, termasuk kesadaran keselamatan, melakukan perawatan preventif pada kendaraan secara mandiri dan cara untuk menjaga keselamatan dalam membawa penumpang.

Area Head Jawa Timur, Grab Indonesia, Sandy Dharma Titotanusaputra mengatakan Grab tidak pernah berkompromi tentang keamanan dan keselamatan. “Kami terus mempertahankan prestasi sebagai perusahan aplikasi serba bisa dengan standar keamanan tinggi di Indonesia. Dengan adanya pelatihan

ini, kami harap dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman penumpang saat menggunakan layanan GrabProtect terutama di masa yang menantang ini,” jelasnya.

Koordinator Kaji Cepat BPBD Jawa Timur, Irvan Setyanudin menyampaikan, untuk terus meningkatkan standar keamanan dengan diadakannya pelatihan #AMANLAGIREK. ”Kami mengapresiasi inisiatif Grab yang telah mengadakan pelatihan kepada mitra pengemudi untuk terus menjaga keamanan berkendara. Grab akan menjadi contoh bagaimana protokol kebersihan dan keamanan harus diterapkan, sehingga para pengemudi juga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat yang masih harus keluar rumah,” pungkasnya.

Grab sebelumnya telah meluncurkan GrabProtect di Jawa Timur, protokol keamanan dan kebersihan untuk meminimalisir risiko penyebaran virus COVID-19. Protokol transpor-

Pelatihan keamanan berkendara bagi mitra pengemudi GrabProtect di Malang dan di Surabaya dilakukan secara bersama melalui daring.

tasi ini dilengkapi dengan fitur keamanan, peralatan kebersihan, serta aturan keamanan terbaru yang menjadi standar terbaik dalam industri ride-hailing. Melalui kehadiran Grab-

Protect, Grab berharap dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang dan mitra pengemudi yang menggunakan layanan transportasi GrabBike dan GrabCar.[riq]

SAMBUNGAN

Rabu Kliwon, 16 September 2020

Halaman 11

Bersama ASN, Bupati Gresik Bagikan Masker ke Pengendara

Bupati Tuban Perpanjang Pembatasan Jam Malam

Sambungan hal 1 sampai beberapa hari ke depan.

Puluhan ASN siap membagikan masker pada pengguna jalan yang melintas di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Tampak juga Bupati Sambari, Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Pemkab Gresik Nadlif dan Kepala Inspektorat Gresik, Edi Hadi Siswoyo serta Kepala Bagian Humas dan Protokol, Reza Pahlevi ikut membagikan masker.

Setidaknya, saat itu 10 ribu masker dibagikan di tiga titik, yaitu di Jalan Dokter Wahidin Sudirohusodo Depan Gerbang kantor Bupati Gresik. Di Jalan Veteran yakni di Perempatan Segoromadu dan di Jalan Gubernur Suryo tepatnya di depan pasar Baru Gresik. Bupati menyatakan, pembagian masker kali ini merupakan bagian dari pembagian masker terdahulu.

“Kalau dahulu kami bagikan melalui Camat, anggota TNI dan Polri serta berbagai organisasi kemasyarakatan, kali ini kami melibatkan ASN Pemkab Gresik yang kami tempatkan dibeberapa titik untuk membantu TNI Polri dan Satpol PP yang selama ini telah intens membagikan masker” katanya.

Saat pembagian masker di depan kantor Bupati, masyarakat pengguna jalan sudah mulai tertib. Semua pengguna jalan bahkan penumpang kendaraan terlihat sudah banyak yang memakai masker. Ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat betapa pentingnya memakai masker.

Dikatakan Sambari, sebulan terakhir perkembangan kesembuhan Covid-19 di Gresik menunjukkan perbaikan dibanding yang terkonfirmasi positif.

Berdasarkan data pada Senin (14/9) ada penambahan kesembuhan sebanyak 35 orang, sehingga menjadi 2.468 orang. Sedangkan penambahan konfirmasi positif 31 kasus sehingga menjadi 2.955. [eri]

l

l

Gubernur Ajak Pramuka Manfaatkan Lahan untuk Ketahanan Pangan Sambungan hal 1 mantan Menteri Sosial RI tersebut.

Kebutuhan untuk menjaga lingkungan hidup, kata Khofifah juga akan muncul tanpa seseorang harus dipaksa melakukannya. Karena kalau sudah kebutuhan ada kekuatan internal untuk melakukannya. “Kita melihat ada sampah berserakan tergerak untuk membersihkan, kita melihat ada sungai mengalami pendangkalan kita tergerak untuk mengkoordinasikan bagaimana membersihkan sungai dan seterusnya,” jelas Khofifah.

Saat ini, Jatim masih dalam posisi menghadapi pandemi Covid - 19. Karena itu, format east java green scout inovation ini diusulkannha untuk digelar secara olen space. Sehingga dimungkinkan suasana bisa lebih sehat untuk semua peserta.

Dalam kesempatan itu, turut dimeriahkan musisi ternama Judika. Pelantun lagu Mama Papa Larang tersebut berada di tengah-tengah acara secara virtual.

Judika pun sempat berduet dengan Gubernur Khofifah dalam menyanyikan lagu Gebyar - gebyar.

Sementara itu, Ketua Kwarda Pramuka Jatim Saifullah Yusuf menuturkan, ajang ini telah banyak diduplikasi oleh provinsi-provinsi lain. Hal itu karena melalui ajang ini tercipta berbagai kreativitas dan inovasi hingga meraih prestasi di tingkat internasional.

“Misalnya salah satu adik kita dari Madiun menjadi juara foto di tingkat Asia Pasifik. Di sinilah menjadi tempat untuk mengukir prestasi,” tutur dia.

Gus Ipul, sapaan akrab mantan Wagub Jatim tersebut juga berterimakasih atas dukungan Pemprov Jatim selama ini terhadap Pramuka. Sebab, menurutnya Gubernur Khofifah tidak hanya memberi dukungan berupa kebijakan tetapi juga anggaran.

“Sehingga Pramuka ini bisa bergerak lebih leluasa untuk menjalankan perannya di masyarakat,” pungkas Gus Ipul.[tam] l

Jubir Cawali Termuda l

Sambungan hal 1

satu televisi lokal Surabaya. Dalam talkshow bertajuk “Menuju Balai Kota Surabaya: Kiat Kampanye di Tengah Pandemi” ini, Seno ‘melawan’ juru bicara dari pasangan Machfud Arifin-Mujiaman, Miratul Mukminim atau yang biasa disapa Gus Amik.

Pemandangan yang kontras ini sempat menggelitik pemirsa yang melihatnya. Sebab Gus Amik merupakan politisi senior yang kenyang pengalam­ an. Dia juga pernah menjabat sebagai salah satu koordinator Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) dan wakil rakyat yang duduk di DPRD Jatim.

Selama acara, Seno terlihat sangat memukau. Dia bisa memainkan panggung dibanding jubir kompetitor Eri Cahyadi. Bahkan saat memberikan paparan terkait gagasan besar Eri Cahyadi-Armudji, Seno terlihat lebih menguasai. Dia dengan lihai memainkan kata-kata yang mudah dipahami. Setiap kalimat yang diucapkan sudah tersusun rapi layaknya orator profesional.

“Narasi yang dikedepankan oleh Pak Eri Cahyadi dan Pak Armudji adalah narasi gotong royong. Kami ingin melibatkan seluruh elemen masyarakat Surabaya untuk ikut serta meneruskan kibaran bendera kebaikan yang selama ini diperjuangkan oleh Pak Bambang DH dan Bu Risma,” ujar Seno, dalam talskhow yang dipandu Agnes Santoso tersebut.

Menurut Seno, program-program kesejahteraan rakyat seperti pendidikan gratis, keberpihakan pada ekonomi kreatif, pembangunan ruang publik yang terbuka, dan program-program kerakyatan yang selama ini telah dirasakan oleh masyarakat Surabaya harus terus dirasakan oleh masyarakat Surabaya.

“Kami tidak ingin ada satupun rakyat Surabaya yang ketinggalan pesawat kemajuan yang humanis dan berkelanjutan,” jelas Seno yang pernah menerima Penghargaan Sahabat UNICEF Indonesia tahun 2019 ini, dengan nada tegas dan semangat.

Tak lupa, Ketua DPC Taruna Merah Putih Surabaya ini juga menaruh perhatian kepada masalah pandemi Covid-19. Dia mengatakan, fokus utama dalam pilwali kali ini adalah keselamatan rakyat.

“Kami berbela sungkawa dan menaruh hormat setinggi-tingginya terhadap para tenaga kesehatan dan seluruh pasien yang gugur di medan perang melawan Corona. Untuk itu, tujuan utama dalam perjuangan kami ini adalah keselamatan seluruh rakyat Surabaya,” ungkapnya. [iib]

khoirul huda/bhirawa

Rapat evaluasi bersama Bupati yang juga dihadiri Wabup Tuban Ir. H. Noor Nahar Hussein dan Forkopimda Tuban, Sekretaris Daerah Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan dr Bambang Priyo Utomo, dan Direktur RSUD dr. R Koesma Tuban dr. Saeful Hadi.

Dewan Keberatan Sanksi Denda Prokes l

Sambungan hal 1

sanksi denda adalah instansi atau badan hukum yang tidak menjamin penerapan Prokes ditempat usahanya. Silakan diberikan denda materi sebesar-besarnya. Karena akibat kelalaian itu bisa saja di tempat tersebut menjadi klaster penularan Covid-19,” urainya.

Ia menilai kalaupun sanksi denda ini diterapkan di masyarakat, selain memberatkan dan tidak menutup kemungkinan akan banyak resistensi dari masyarakat sendiri.

“Kalau kemudian ada denda sampai Rp250 ribu apakah personel penegak Perda kita secara mental sudah siap. Pengenaan sanksi denda kepada masyarakat harus terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan,’’ tegasnya.

Sebelum aturan sanksi diber-

lakukan Arif Fathoni meminta Pemkot Surabaya melaksanakan edukasi atau sosialisasi sebelum penerapan sanksi bagi warga yang tidak disiplin.

Masih Dipertimbangkan Sementara itu Pemkot Surabaya masih mempertimbangkan besaran nominal sanksi denda yang bakal diterapkan bagi pelanggar Prokes. Untuk merumuskan hal itu, Pemkot melibatkan ahli hukum dan ahli ekonomi.

“Satgas Covid-19 Surabaya juga melibatkan ahli ekonomi dan ahli hukum terkait penentuan besaran denda yang dikenakan bagi pelanggar,” kata Kabag Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara, Selasa (15/9).

Sebelumnya, dalam Pergub Jatim Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan

Pengendalian Covid-19 telah disebutkan nominal denda bagi pelanggar protokol kesehatan perorangan, yakni Rp250 ribu.

Namun demikian, Febriadhitya menyatakan, bahwa besaran denda itu harus disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat Surabaya. “Memang di Pergub sudah ada, tapi kan di Surabaya harus disesuaikan dengan kondisi kearifan lokal,” ujarnya.

Karena itu, Febriadhitya memastikan, dalam waktu dekat revisi Perwali yang mencantumkan nominal denda akan segera diterbitkan. Saat ini berbagai kajian tengah digodok bersama ahli hukum dan ahli ekonomi.

“Untuk menentukan nominal (denda) kami melibatkan ahli ekonomi dan ahli hukum. Insya Allah secepatnya,” katanya. [dre,iib]

10 Kecamatan Alami Krisis Air Bersih

perpanjangan pembatasan jam malam mulai pukul 21.00 WIB, berlaku mulai tanggal 16 hingga 30 September 2020.

“Surat Edaran sudah saya tanda tangani dan akan disebarluaskan hari ini,” kata Bupati Huda usai memimpin rapat evaluasi terkait pelaksanaan Perbup Tuban Nomor: 65 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, di Pendapa Krido Manunggal Tuban, Selasa (15/9).

Rapat evaluasi diantaranya juga dihadiri Wabup Tuban Ir. H. Noor Nahar Hussein dan Forkopimda Tuban, Sekretaris Daerah Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan dr Bambang Priyo Utomo, dan Direktur RSUD dr. R Koesma Tuban dr. Saeful Hadi.

Orang nomor satu di Bumi Wali ini menyatakan, evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam menekan angka positif di Kabupaten Tuban. Harapannya, seluruh upaya yang dilakukan oleh Pemkab dan lembaga terkait dapat secepatnya memutus angka penyebaran Covid-19.

Selain itu Bupati Huda menyampaikan, perlu adanya optimalisasi pelaksanaan Perbup 65 tahun 2020. Langkah tersebut dibarengi penguatan sinergitas dan koordinasi antar lembaga untuk mencapai keberhasilan dalam pengendalian Covid-19 di Bumi Wali. “Tujuannya, untuk menekan angka kasus baru konfirmasi Covid-19,” ungkapnya.

Ia menegaskan, saat ini Satgas Covid-19 Tuban gencar melakukan operasi menyasar seluruh kecamatan. Pada operasi tersebut, personil Satgas Covid-19 melakukan sosialisasi, edukasi, dan penegakan terpadu protokol kesehatan. Diantaranya, menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan cuci tangan sabun.

Ditemui usai rapat Sekda Tuban Dr Budi Wiyana menjelaskan, usai pemberlakuan Pebup 65 tahun 2020 kepatuhan masyarakat untuk memakai masker semakin meningkat. Guna mendukung tren positif tersebut, Dinas Kesehatan dan RSUD dr. R Koesma akan meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan.

“Salah satunya memberi pemahaman agar warga yang mengalami gejala Covid-19 segera berobat untuk mendapatkan penanganan medis,” jelasnya.

Di samping itu, juga diperlukan penguatan kesiapan fasilitas kesehatan seperti ketersediaan ruang rawat dan isolasi untuk pasien positif covid-19.

Sekda Budi Wiyana menerangkan, pemberlakuan jam malam dinilai berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Sejumlah titik keramaian masyarakat sudah sepi ketika malam. Meski begitu, beberapa usulan terkait pelonggaran aturan jam malam juga menjadi bahan evaluasi.

“Usulan masyarakat segera akan ditindak lanjuti, sehingga ketakutan masyarakat perihal terjadi penurunan omset jualan dan dampak ekonomi lainnya dapat dihindari,” ujarnya.

Mantan Kepala Bappeda Tuban ini menambahkan tonggak keberhasilan dalam melawan covid-19 adalah dengan patuh protokol kesehatan. [Hud]

30 Ribu Obyek Pajak Lakukan Balik Nama Kendaraan l

BPBD Kabupaten Bojonegoro melakukan dropping air bersih ke sejumlah desa yang mengalami krisis air bersih. l

Sambungan hal 1

proaktif melaporkan desa atau wilayahnya yang terdampak kekeringan. Sehingga, droping air bersih kita bisa merata dan tidak terjadi ada desa terdampak yang tak mendapatkan bantuan air,” tandasnya.

Dan pada hari Selasa, (15/9) BPBD Bojonegoro melakukan kegiatan distribusi air bersih di 6 Desa, yakni Desa Mul­ yorejo, Desa Gamongan Kecamatan Tambakrejo, Desa Sugihwaras, Desa Nganti Kecamatan Ngraho,Desa Kasiman kecamatan Kasiman, Desa Donan Kecamatan Purwosari.

“Sehingga total air bersih yang didistribusikan mulai tang-

gal 7 September sampai hari ini sebanyak 65 Rit,” ungkapnya.

Selain itu, kami juga mengimbau kepada desa-desa yang membutuhkan bantuan air bersih. Agar menyiapkan tempat penampungan (tandon), untuk mempermuda penyaluran bantuan yang kami berikan.

Sementara itu jumlah desa yang mengajukan permintaan bantuan air bersih sampai hari ini adalah 31 dusun 19 desa di 10 Kecamatan. Dengan rincian sebagai berikut Desa Sumberharjo dan Desa Margoagung Kecamatan Sumberejo, Desa Ngasem, Desa Butoh, Desa Kolong, Desa Jelu Kecamatan Ngasem, Desa Sumberbendo dan Desa Ngorogunung Kecamatan

Bubulan, Desa Mulyorejo, Desa Gamongan.

Kemudian Desa Malingmati, Desa Kalisumber Kecamatan Tambakrejo, Desa Sumberjokidul Kecamatan Sukosewu, Desa Nganti dan Desa Sugihwaras Kecamatan Ngraho, Desa Kasiman Kecamatan Kasiman, Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander dan Desa Donan Kecamatan Purwosari, Desa Bakulan Kecamatan Temayang.

Sebagai bentuk antisipasi kekeringan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui BPBD Kabupaten Bojonegoro menyiapkan 1.000 tangki air bersih yang akan didistribusikan di wilayah terdampak kekering­ an.[bas]

Sambungan hal 1

Sambungan hal 1

pajak terhadap kebijakan pemutihan sangat tinggi. Hingga 14 September, tercatat sudah ada 81.526 wajib pajak yang telah memanfaatkan pemutihan. Di antaranya terdiri dari, pembebasan BBN II 30.427 wajib pajak, pembebasan denda 1.321 wajib pajak dan daftar ulang sebanyak 49 778 wajib pajak.

“Alhamdulillah, dari pemutihan ini Pemprov Jatim telah memberi insentif sebesar Rp 13,7 miliar kepada wajib pajak.

Namun, dari pemutihan tersebut Pemprov berhasil menerima pendapatan sebesar Rp 40,14 miliar,” tutur M Yasin ditemui di kantornya kemarin, Selasa (15/9).

Pemutihan, kata Yasin, tidak hanya berhasil mendongkrak pendapatan Pemprov Jatim. Namun, hal yang menarik dari program ini adalah tingginya jumlah kendaraan luar provinsi yang dibaliknama ke Provinsi Jatim. Tercatat selama 14 hari program pemutihan ini berjalan sudah ada 2.480 obyek kendaraan yang didaftarkan ke Jatim. Terdiri dari 632 kendaraan roda dua dan 1.848 kendaraan roda empat.

“Ini menjadi potensi bagi Jatim karena di tahun berikutnya mereka akan membayar pajak di Jatim,” tutur Yasin yang juga Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut.

Lebih lanjut Yasin menjelaskan, dalam mendongkrak pe­ nerimaan pajak semua UPT Bapenda di seluruh Jatim diminta menggencarkan sosialisasi baik melalui media massa maupun media sosial serta bekerjasama dengan pemerintah daerah.

“Alhamdulillah progressnya sangat bagus. Dan ini masih ada waktu sampai 28 November, maka kami imbau masyarakat agar segera memanfaatkan kesempatan ini. Karena pajak yang diterima pemerintah provinsi ini akan dikembalikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Yasin.

Pihaknya optimis, dengan berbagai stimulus yang diberikan Gubernur Khofifah penyesuaian target PAD dari sektor pajak sebesar Rp2,09 triliun hingga akhir 2020 ini akan dapat tercapai. Seperti diketahui, tahun ini kenaikan target pajak dari Mendahului PAPBD sebesar Rp 10,3 triliun menjadi Rp 12,39 triliun pada PAPBD. “Mudah-mudahan ini dapat tercapai karena kita sudah menghitung secara matang. Meski dalam pandemi belum berakhir tapi ekonomi di Jatim sudah mulai menggeliat dan dari target itu kami optimis tercapai,” pungkas dia.[tam]

Dari Mengamen, Bisa Mendaftar Haji Bersama Ibunya l

Sambungan hal 1

perihatinkan. Sementara ayah Slamet, sudah meninggal sejak ia masih kelas satu Sekolah Dasar (SD). “Cita-cita saya sejak kecil, memberangkatkan ibu saya naik haji. Tidak apa-apa meski dari hasil ngamen, yang penting halal,” terang Slamet.

Slamet mendaftar haji pada Kamis (3/9) dengan biaya sebesar Rp 25 juta.

Sedangkan ibu, sudah didaftarkan terlebih dulu pada 2018 lalu. Ia mengaku bersyukur karena impiannya sejak kecil akhirnya dapat terwujud dengan ikhtiar yang dilakukan. “Saya ingin berangkat haji sama ibu. Semoga pihak terkait bisa bantu saya,” harap Slamet.

Ia mengaku selama ini pergi mengamen di pintu tol keluar Leces Pasuruan-Probolinggo. Berangkat dari pagi hingga malam hari. Meski hasil uang yang didapat tidak menentu, namun sebisa mungkin setiap hari sisihkan sebagian untuk ditabung.

Sedangkan sisanya jika masih ada digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Slamet Effendy mengaku keinginan untuk mendaftar haji bersama ibunya ini me­ rupakan niat ikhlas dan hasil jerih payahnya selama 10 tahun agar bisa berangkat ke tanah suci. “Alhamdulillah, saya dan ibu sudah resmi mendaftar haji,”.

Kegigihan anak semata wayang Atmina inipun menunai apresiasi dari semua kalangan, termasuk dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) Jatim. Bersama dengan pilar-pilar kesejahteraan sosial berkoordinasi dengan Dinsos Kabupaten Probolinggo memberikan bantuan sembako dan bakti pemugaran sosial dapur rumah Slamet Effendy, Sabtu (12/9).

Slamet sekolah tidak sampai tamat lantaran sang ayah meninggal karena sakit. Sementara sang ibu juga tidak berpenghasilan tetap dan hanya meng­ andalkan upah memijat orang dewasa.

Setiap hari Slamet bekerja keras mem-

bantu sang ibu. Ia mencapai tahap dari mengamen, sedangkan perilaku yang terlihat baik itu suka membantu tetangga.

Siapa sangka, ketulusan dan tekad mulia Slamet tercium Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Gubernur perempuan itu pun takjub dan tergugah dengan kemuliaan hati Slamet. Khofifah lantas memerintahkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim, Dr Alwi, untuk membantu Slamet dengan menyerahkan paket bantuan serta memberikan dukungan moral.

“Atas petunjuk dan perintah dari Ibu Gubernur Khofifah, kami mendatangi rumah pemuda yang mendaftar haji bersama ibunya dari hasil mengamen,” terang Dr. Alwi usai menyerahkan bantuan, akhir pekan lalu.

Dr Alwi menyebut, pemberian bantuan itu karena Slamet mempunyai tujuan yang mulia yaitu ingin berangkat haji bersama ibunya. Padahal kondisi ekonominya paspasan. “Slamet memiliki niatan mulia

dengan menabung dan mengajak ibunya naik haji. Itu yang mendapat respon positif dari Ibu Gubernur,” tandasnya.

Bantuan yang diberikan berupa paket sembako dan peralatan dapur.

Selain itu, juga perbaikan rumah yang akan dilakukan secara gotong royong bersama dengan Tim Dinsos. “Slamet dan Atminah juga akan mendapatkan jaminan perlindungan sosial setiap bulannya berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” jelas Dr Alwi.

Tak hanya Slamet dan ibunya, bantuan dijelaskan Dr Alwi, juga diberikan Dinsos Jatim kepada 3 keluarga miskin lain. “Jadi total ada empat kepala keluarga yang hari ini kita beri bantuan,” tuturnya.

Pasca menerima bantuan, Atminah mengaku amat bersyukur. Ia tak menyangka perjalanan hidupnya mendapat sorotan dari Pemerintah Provinsi Jatim.

“Alhamdulilah, saya tidak menyangka.

Terima kasih sekali atas kepeduliannya,” ungkap Atminah. [*]

Rabu Kliwon, 16 September 2020

PILKADA SERENTAK

Halaman 12

Sekolah PDIP Lengkapi Bekal Teknokrasi Eri Cahyadi Surabaya, Bhirawa Calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi intens mengikuti sekolah calon kepala daerah yang digelar DPP PDI Perjuangan sejak 13-15 September 2020. Salah satu materi yang disajikan adalah tentang ideologi Pancasila hingga berbagai perspektif pemikiran Presiden pertama Ir Sukarno (Bung Karno).

Eri mengatakan, materi-materi yang bersifat ideologis semakin melengkapi bekal teknokrasi yang telah dipunyai Eri selama belasan tahun berkiprah di Pemkot Surabaya. "Kukuhnya ideologi berpadu dengan pengalaman strategis dan teknis yang telah kami lalui tentang tata kota, drainase, arsitektur, kota masa depan, hingga

good governance. Insya Allah semuanya menjadi bekal ketika memimpin Surabaya," ujar Eri. Berbagai materi dan penguatan ideologi serta pemikiran Bung Karno, lanjut Eri, mengingatkannya kepada berbagai program kerakyatan Wali Kota Tri Rismaharini. Banyak program kerakyatan di Surabaya yang terinspira-

si pemikiran Bung Karno dalam menempatkan kemandirian rakyat sebagai tujuan utama kebijakan politik negara.

"Makanya di tengah kemajuan pesat Surabaya, wong cilik selalu diperhatikan. Ada program membagikan makanan bergizi gratis tiap hari ke puluhan ribu warga, fasilitasi usaha rakyat hingga ekspor, ruang publik yang gratis diakses warga untuk rekreasi, hingga penataan kampung," ujarnya.

Secara khusus Eri mengingat program pemberdayaan dan penataan kampung yang terus digeber Risma. Dalam program pemberdayaan dan penataan kampung, Eri Cahy-

adi termasuk salah seorang pelopor dan penggeraknya.

"Surabaya dari hari ke hari terus maju dan modern. Namun, Bu Risma kukuh bahwa modernisasi jangan menghilangkan kampung. Sehingga kampung-kampung terus diberdayakan, ditata, dari sisi kebersihan hingga kemandirian ekonominya," ujarnya.

"Program-program yang baik dari Bu Risma akan diteruskan, ditingkatkan, diberi sentuhan inovasi sesuai tantangan zaman. Kita gotong royong wujudkan Surabaya kota berkelas dunia yang manusiawi dan menyejahterakan warganya," pungkas Eri. [iib]

Cawali Surabaya Eri Cahyadi saat mengikuti sekolah calon kepala daerah yang digelar DPP PDI Perjuangan secara daring.

PANGGUNG DAERAH

Ketua Bawaslu Sumenep, Anwar Nuris

Bawaslu Sumenep Tuding KPU Lakukan Pemutakhiran Data Sumenep, Bhirawa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep menuding KPU setempat melakukan pemutakhiran data pemilih dengan asal asalan. Akibatnya, Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang telah diplenokan ditingkat kecamatan tidak sama dengan hasil pleno di tingkat KPU. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep, Anwar Nuris mengatakan, ada 9 Kecamatan yang hasil pemutakhiran data pemilih tidak sama dengan data di KPU setelah dilakukan pleno.

Kecamatan itu di antaranya Pragaan, Saronggi, dan Raas. Dari pemutahiran data pemilih di sembilan kecamatan yang dinilai asal-asalan ini, hanya satu kecamatan yang diperbaiki yakni Pragaan. "Pertanyaan kami, kenapa data ditingkat kecamatan tidak sama dengan hasil pleno di tingkat KPU. Padahal kami telah memberikan saran, tapi tidak pernah diindahkan," kata Anwar Nuris, Selasa (15/9).

KPU Sumenep menggelar pleno Perbaikan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Senin (14/9) malam dan sebelumnya KPU juga telah menggelar pleno dengan agenda yang sama pada tanggal 12 September. Pada kesempatan tersebut, semua Komisioner Bawaslu keluar dari forum perbaikan hasil rekapitulasi DPHP menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) itu lantaran KPU tidak mendengarkan sarannya berkenaan dengan perlunya menunda pleno DPS itu. "Kami keberatan dengan dilanjutkannya pleno DPHP menjadi DPS, karena banyak persoalan yang kami temukan di bawah. Salah satunya, daftar pemilih sementara yang tidak sama itu antara yang dilakukan oleh PPK dengan data yang ada di KPU. Selain itu, jajaran kami di bawah juga tidak mendapatkan salinan data itu," ucapnya. [sul]

KPU sedang menggelar rapat pleno adanya dokumen bapaslon yang masih perlu diperbaiki.

Tiga Bapaslon Bupati Mojokerto Dokumennya Ternyata Belum Lengkap Mojokerto, Bhirawa Tiga bakal pasangan calon Bupati Mojokerto hingga selasa 15 september 20 ternyata dokumennya masih belum lengkap. Untuk itu KPU Kabupaten Mojokerto menyatakan syarat calon tiga bakal pasangan calon (Bapaslon) bupati-wabup yakni Putik. Yoni dan Ikbar belum terpenuhi.

Untuk itu Sejumlah dokumen syarat calon yang dianggap belum sah itu dikembalikan ke masing-masing bapaslon untuk diperbaiki. Hal ini disampaikan KPU Kabupaten Mojokerto dalam

Arief hanya menyebutkan faktor penyebab tidak sahnya dokumen syarat calon karena ada perbedaan nama, kesalahan penulisan dan dokumen yang belum dibubuhi tanda tangan. "Ada ijazah, NPWP, LHKPN, dokumen riwayat hidup dan visi misi yang kami kembalikan. Ada perbedaan nama, ada yang belum ditandatangani," jelasnya. Dalam rapat pleno tersebut, dokumen syarat calon yang tidak memenuhi syarat dikembalikan ke masing-masing bapaslon yang akan menjadi kontestan Pilbup Mojokerto 2020.

Yakni ke pasangan Yoko Priyono-

Choirun Nisa (Yoni), Ikfina FahmawatiMuhammad Al Barra (Ikbar), serta Pungkasiadi-Titik Masudah (Putih).

"Makanya kami sampaikan dalam rapat pleno terbuka tadi untuk dilakukan perbaikan mulai hari ini sampai tanggal 16 September pukul 24.00 WIB. Kami tunggu pengembaliannya,".

Setelah dokumen syarat calon diperbaiki dan dikembalikan ke KPU Kabupaten Mojokerto, maka pihak kami akan kembali melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen-dokumen tersebut hingga 22 September nanti. [min]

Tim Kompak Masih Rumuskan Penggantinya

Hasil Tes Kesehatan Tak Memenuhi Syarat, Bacawabup Su'udin Tak Lolos Pencalonan

Panitia Pilkada Mojokerto Dapat Wejangan Bupati Mojokerto, Bhirawa Tidak kurang 304 Panitia dan anggota TPS (tempat pemungutan suara) PPS (panitia pemungutan suara) dan PPK (panitia pemungutan suara kecamatan) serta panitia logistik pilkada Mojokerto. Telah mendapatkan wejangan pengamanan dari Bupati Mojokerto Pungkasiadi, di Ruang Nuswantara Gedung Universitas Islam Majapahit.selasa 15/9/20 Dalam wejangannya, Bupati menekankan bahwa pilkada di tengah pandemi Covid-19 adalah hal yang benar-benar baru.

Untuk itu, keberadaan satlinmas sebagai unsur pengaman pilkada, juga harus menjalankan tugas sesuai protokol kesehatan.

"Pilkada serentak tahun 2020 ini akan diikuti 270 daerah termasuk Kabupaten Mojokerto. Jawa Timur sendiri ada 19 yang mengikuti. Semua aturan pilkada benar-benar baru, karena ada pandemi ini. Kampanyenya pun hanya boleh diikuti 50 hingga 100 orang dengan daring. Panjenengan juga nanti akan bekerja dengan APD komplit, semua wajib ikuti protokol kesehatan," kata bupati.

Lebih lanjut bupati menambahkan, jika Pemkab. Mojokerto nantinya juga akan membuat aturan-aturan ketat terkait penerapan protokol kesehatan. Baik bersifat imbauan maupun dengan sanksi yang melekat. Jika di Daerah lain seperti Ibukota, bahkan menerapkan sanksi denda bagi yang tidak bermasker.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga akan melaksanakan aturan yang sama namun dangsinya penyesuaian. [min]

rapat pleno terbuka penyampaian hasil verifikasi administrasi syarat bakal calon bupati-wabup Mojokerto tahun 2020 di Gedung Pemilu 2019, Jalan RAAK Adinegoro, Kecamatan Sooko.senin sore "Kami sudah merampungkan penelitian dokumen syarat calon sejak tanggal 6 sampai 12, hasilnya sudah kami tuangkan di berita acara hasil penelitian (BAHP). Dari tiga bapaslon, itu semuanya belum memenuhi syarat," kata Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Divisi Teknis Penyelenggaraan Akhmad Arief di lokasi, Selasa 15/9.

Lamongan, Bhirawa Hasil pleno terbuka verifikasi penelitian keabsahan dokumen persyaratan bakal calon di kantor KPU Jalan Basuki Rahmat, Senin (14/9/2020), malam menyatakan satu Bakal Ca-

lon Wakil Bupati (Bacawabup) Lamongan yang bernama Muhammad Su'udin dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pencalonan.

Bacawabup yang berpasangan dengan Bakal Calon Bupati (Ba-

Alimun Hakim/Bhirawa

Ketua Komisi Pemilihan Umum Lamongan,Makhrus Ali saat proses pleno dokumen persyaratan calon.

cabup) Suhandoyo tersebut dinyatakan TMS karena diketahui terdapat masalah kesehatan. "Benar satu Bacawabup Lamongan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon," kata Ketua KPU Lamongan Mahrus Ali saat dihubungi, Selasa (15/9).

Namun saat ditanya terkait masalah kesehatan apa yang diderita Bacawabup sehingga menyebabkan Su'udin tidak bisa mengikuti kontestasi politik itu, Mahrus Ali enggan berkomentar lebih jauh mengingat hal itu sudah masuk rana medis.

"Intinya berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo Surabaya tanggal 8 - 9 September 2020 beliau terganjal masalah kesehatan," ungkapnya.

Meski demikian, Bacawabup Su'udin masih bisa mengajukan pengantinnya untuk bisa mendampingi

Suhandoyo di Pilkada Lamongan dengan mengajukan nama baru mulai tanggal 14 - 16 September 2020, mendatang. "Masih bisa mengajukan pengantinnya dan harus melengkapi berkas persyaratan terakhir tanggal 22 September, nanti mas," jelasnya.

Mahrus Ali menambahkan, untuk hasil verifikasi dokumen persyaratan yang diajukan masing-masing calon tidak ada yang kurang. Hanya saja ada beberapa persyaratan dokumen yang harus diperbaiki, salah satunya terkait perbaikan nama dan gelar paslon, serta perbaikan berkas tim kampanye.

"Untuk dokumen lengkap, tapi ada yang masih perlu diperbaiki contohnya soal gelar dan nama,"ungkapnya.

Saat ini tim Suhandoyo yang terkenal dengan sebutan kompak langsung menjalani rapat husus tim untuk menentukan siapa pengganti Muhammad Su'udin. [aha]

GALERI KAMPANYE

Kelana Aprilianto Alokasikan Dana Rp1 Miliar Per Desa Bakal Calon Bupati Sidoarjo Sidoarjo Kelana Aprilianto- Dwi Astutik, akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 miliyar per desa.

Tentu bila nanti diamanahi oleh warga untuk memimpin Sidoarjo di Pilkada 9 Desember 2020.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

Achmad suprayogi/bhirawa

Mas Kelama saat bersama-sama para tim Parade Nusantara.

Pernyataan tersebut diungkapkan saat Bacabup Sidoarjo Kelana Aprilianto yang diusung dua partai, yakni PDI Perjuangan dan PAN ketika menghadiri acara silahturrahmi dengan jajaran DPD Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara, di Wilayah Desa Kepatihan Tulangan Sidoarjo.

"Saya siapkan anggaran Rp 1 M se-

tiap desa. Tentunya kalau saya dipercaya mayoritas masyarakat dan menang Pilbup, saya pastikan anggarkan Rp 1 M setiap desa," tegasnya (13/9) malam.

Jadi, pengalokasian data tersebut, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa. Dengan anggaran itu, penguatan ekonomi

kerakyatan di desa akan semakin tumbuh menjadi lebih baik lagi.

"Selama ini alokasi dana desa masih belum optimal. Berdasarkan perimbangan anggaran pusat daerah disyaratkan minimal 10 persen DAU alokasikan untuk ADD dari APBD Kabupaten," katanya.

Perwakilan anggota Parade Nusantara M. Sulton memberikan apresiasi kesediaan anggaran desa dari APBD sebesar Rp 1 M. "Kami jajaran pengurus dan anggota Parade Nusantara sangat memberikan apresiasi tekad Mas Kelana untuk mengalokasikan dana desa sebesar Rp 1 M, " ujarnya.

Lanjutnya, sebab misi Parade

Nusantara adalah berpihak kepada masyarakat Desa. Oleh sebab itu, tekad Mas Kelana gelontorkan anggaran per desa akan didukung dan dikawal. "Parade Nusantara siap kawal janji Mas Kelana, bisa diwujudkan jika Pilbup nanti menang, " tandasnya.

Parade Nusantara dengan seluruh jaringannya akan maksimalkan gerakan untuk pemenangn Cabup dari PDIP dan PAN ini.

Mesin Parade Nusantara siap digerakan secara taktis dan sistematis.

"Parade Nusantara sudah sangat siap bergerak untuk memenangkan," kata Sekretaris DPD Parade M. Taufik Wijaya. [*]