Binder15feb2016

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Jika nanti tanah milik PT KAI tidak boleh ditempati, kita akan mengupayakan rusun untuk ditempati,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 8

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Wali Kota Malang HM Anton

Senin Kliwon, 15 FEBRUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

15 FEBRUARI 2016

Ingatkan Warga, Jalan Nasional Berlubang Diberi Tanda

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

09.00 Rapat Bersama KPK di Jakarta 19.00 Pelantikan Pengurus Kwarda Pramuka Jatim di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf

Jombang, Bhirawa Banyaknya lubang membahayakan yang ada di jalan nasional provinsi, memantik perhatian warga yang tergabung dalam Komunitas Peduli Jombang. Mereka menggelar aksi ‘Katakan Cinta pada Jalan Raya’, Minggu (14/2). Caranya dengan mendata jalan berlubang, kemudian memberinya tanda dengan cat warna putih.

Tujuannya, pengguna jalan semakin waspada.

Aksi pengecatan lubang lubang di jalan nasional ini dimulai pada pukul 09.00 dan diawali dari jalan perbatasan antara Kabupaten Mojokerto dan Jombang tepatnya di Kecamatan Mojoagung dan berakhir di Kecamatan Peterongan Jombang. “Pemberian tanda ini sebagai bentuk peringatan kepada pengendara yang melintas agar berhati-hati saat melintas.

Karena lubang tersebut bisa membuat kendaraan

08.00 Membuka Diklat Kades di Kantor Badiklat Provinsi Jatim 12.00 Menghadiri HUT TV One di Kantor TV One 14.00 Talk Show HPN di Pendopo Lamongan 19.00 Pelantikan Pengurus Kwarda Pramuka Jatim di Gedung Negara Grahadi

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

09.00 Rapat Penatausahaan Keuangan Pemprov di Graha Wicaksana Praja 19.00 Pelantikan Pengurus Kwarda Pramuka Jatim di Gedung Negara Grahadi Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Kabupaten Kediri Kembangkan Durian Unggul Kediri, Bhirawa Pemkab Kediri ingin mengembangkan varietas baru buah durian sehingga akan semakin menambah jenis buah unggulan dari daerah ini.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kediri Widodo Imam Santoso mengemukakan di daerahnya ada beberapa varietas yang sudah dipatenkan, misalnya jenis durian Gadungan dari Kecamatan Puncu, durian Kelud dari kawasan lereng Gunung Kelud.

“Ada juga varietas yang baru durian Semoyo dari Kecamatan Mojo. Kami ingin banyak varietas unggul durian lokal, sehingga ke depan bisa kita lestarikan,” katanya di Kediri, Minggu (14/2).

Di Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri kemarin juga diadakan festival durian gratis. Selain makan buah durian bersama, dalam kegiatan itu juga ada lomba buah durian.

Dalam kegiatan tersebut, ada sekitar 25 varietas unggul yang ikut dilombakan dari berbagai daerah di Kabupaten Kediri. Dari lomba itu, juga diambil enam varietas terbaik.

Widodo mengaku pemerintah sangat mengapresiasi dengan kegiatan ini, sebab berbagai potensi daerah bisa terugkap. Pemerintah pun akan membantu untuk mematenkan produksi

 ke halaman 11

Ratusan Remaja Bersihkan Sampah Pantai Prigi Trenggalek, Bhirawa Ratusan remaja pecinta lingkungan di pesisir selatan Kabupaten Trenggalek menggelar aksi bersih-bersih Pantai Prigi dari aneka sampah plastik yang kerap mengotori wahana wisata alam tersebut, Minggu (14/2).

Aksi bersih-bersih yang dipelopori komunitas G-9 di pesisir Pantai Prigi, Watulimo tersebut berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 10.00.

Setelah menyisir pesisir pantai dengan bentang mencapai sekitar 480 meter itu, tak kurang dari 3,5 kuintal sampah plastik berhasil terkumpul, lalu dibuang ke tempat-tempat pembuangan sampah di sekitarnya.

“Aksi ini menjadi bagian dari rangkaian Prigi Fest II dengan tujuan mengampanyekan kebersihan lingkungan wisata dari aneka sampah plastik maupun kotoran lainnya,” kata salah satu aktivis komunitas G-9, Anjar Putra Priadi di Trenggalek.

Selain melakukan aksi bersih-bersih pantai yang menjadi salah satu ikon wisata Kabupaten Trenggalek itu, para peserta yang memiliki latar belakang komunitas berbeda itu juga melakukan

ramadlan/bhirawa

Warga memberi tanda cat warna putih di sekitar lubang yang terdapat di jalan nasional provinsi, Minggu (14/2). Aksi ini dilakukan agar pengguna jalan mengetahui ada lubang yang membahayakan dan bisa mengancam nyawa mereka.

Risma-Whisnu Janji Tancap Gas Selesaikan Pembangunan Surabaya, Bhirawa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana siap dilantik pada Rabu (17/2) mendatang di Gedung Negara Grahadi. Usai dilantik, kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan berjanji langsung tancap gas dalam menyelesaikan empat hal pembangunan pada tahun pertama periode 2016-2020.

Duet kepala daerah terpilih dua periode ini akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pemuda, menyele-

saikan infrastruktur, pendidikan, dan antisipasi banjir yang masih ada di Kota Surabaya.

Risma-Whisnu akan mem-

perbanyak beasiswa, membuka latihan kerja, bekerjasama dengan beberapa perusahaan agar anak muda Surabaya bisa mandiri dalam berwirausaha.

Ia mengharapkan, setiap tahun melahirkan 75 dokter-dokter di Surabaya dengan beasiswa dan akan disebar ke daerah lain untuk praktiknya.

“Saya sudah komunikasi dengan Garuda Indonesia dan peru-

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Pemprov Bakal Bangun Bandara di Kangean dan Malang Pemprov, Bhirawa Tak puas hanya membangun Bandara Harun Thohir di Pulau Bawean Kabupaten Gresik, Pemprov Jatim kini tengah menyiapkan infrastruktur transportasi udara baru. Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Malang menjadi target selanjutnya.

“Saya sudah melapor dan mendapat lampu hijau dari Menteri Perhubungan (Ignasius Jonan) dan mulai sekarang dibahas untuk proses pembangunannya. Ini adalah progress bagus untuk transportasi udara di jatim,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo, Minggu (14/2).

 ke halaman 11

Exit Tol GempolPasuruan Diusulkan Dipindah Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan mengusulkan ke Menteri Pekerjaan Umum (PU) supaya exit Tol Gempol-Pasuruan tepatnya di Grati dipindahkan ke Dusun Karanganyar, Desa Cukur Gondang, Kecamatan Grati.

 ke halaman 11

 ke halaman 11

gegeh bagus/bhirawa

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana saat memberikan keterangan pers di sebuah rumah makan di kawasan Kertajaya, Minggu (14/2) kemarin.

Terkesan Event BSC KURANG lebih lima bulan lamanya, Pj Bupati Situbondo H Zainal Muhtadien menduduki jabatan kursi orang nomor satu di lingkungan Pemkab Situbondo. Itu berhasil ia sandang, setelah Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mempercayakan jabatan itu sejak 28 September 2015 silam, usai jabatan Bupati Dadang Wigiarto periode pertama selesai dijalankan.

Banyak kenangan manis yang dirasakan H Zainal Muhtadien selama

 ke halaman 11

Waspada Bencana Alam hingga Akhir Februari Jakarta, Bhirawa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bencana banjir, tanah longsor hingga puting beliung tetap berpotensi terjadi di beberapa wilayah Indonesia hingga akhir Februari. Saat ini, ada 290 kabupaten/kota yang terimbas ben-

cana selama musim penghujan.

Kepala Pusat Data dan Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan hujan lebat akan terus terjadi hingga akhir Februari. Hujan lebat diperkirakan akan terjadi di Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, wilayah selatan Jawa, Bali,

NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Papua.

“Akibat tingginya curah hujan di beberapa kawasan itu, potensi bencana alam tetap tinggi.

Masyarakat diharapkan mewaspadai banjir, tanah longsor dan

 ke halaman 11

hilmi husain/bhirawa

Warga Pasuruan memanfaatkan jalan Tol Gempol-Pasuruan di kawasan Rembang menggunakan motor meski jalan bebas hambatan itu belum tuntas, Minggu (14/2).

Dari Peluncuran Gerakan Peduli Tetangga

Mendekatkan yang Jauh, Membuat yang Dekat Semakin Akrab Bermula dari rasa keprihatinan yang begitu mendalam melihat kondisi sosial kewarganegaraan yang semakin egois dan mementingkan diri sendiri, memaksa Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf untuk melakukan sesuatu. Sesuatu itu kemudian bernama Gerakan Peduli Tetangga.

Zainal Ibad, Achmad Suprayogi- Sidoarjo

H Zainal Muhtadien

Sentil..  LVRI Lestarikan Jiwa Pancasila  Ekpresikan dalam sikap dan perbuatan, tak sekadar lisan  Satpol PP Beri Kelonggaran PKL Kota Batu  Cari momen yang pas untuk mengobrak  Beroperasi, Belum Terima Rawat Inap  Kejar target waktu

Sekilas program ini tak ubahnya program-program konvensional yang dibuat pemerintah. Namun setelah didalami, program ini bukan sekadar gerakan yang mengajak masyarakat untuk saling berkomunikasi begitu saja, tapi memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi yang menembus batas ruang dan waktu.

Peluncuran Gerakan Peduli Tetangga telah dilakukan Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf di Hotel Sun City Sidoarjo, Sabtu (13/2) malam. Dengan mengundang seban-

yak 1.500 orang terdiri dari ketua RT/RW se-kecamatan kota, lurah dan camat se-Kabupaten Sidoarjo, gerakan yang memiliki semboyan ‘Gandeng Tangan Jaga Lingkungan’ berlangsung sukses.

“Gerakan Peduli Tetangga ini dimulai di Jatim dan diharapkan bisa meluas ke berbagai wilayah lain di Indonesia. Untuk tahap awal kita uji coba dari Sidoarjo terlebih dulu,” ujar Gus Ipul sapaan akrab Wagub Saifullah Yusuf.

 ke halaman 11

achmad suprayogi/bhirawa

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf didampingi Bupati Sidoarjo terpilih Saiful Illah dan Eep Saifulloh Fatah memukul kentongan menandai diluncurkan Gerakan Peduli Tetangga, Sabtu (13/2) malam.

SURABAYA

2

Senin Kliwon 15 FEBRUARI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pernikahan Dini Masih Tinggi, UU Pernikahan Perlu Diubah Surabaya, Bhirawa Masih tingginya pernikahan usia dini , terutam di Jawa Timur, sangat memprihatinkan. Ad usulan pengubahan Undang-undang pernikahan agar bisa meminimalkan angka pernikahan dini di daerah.

Ketua Umum DPP Perempuan Indonesia Raya (PIRA), Dr. dr.

Sumariati Aryoso meminta kepada DPD PIRA Jatim yang baru dilantik supaya ikut menyoroti masalah pernikahan usia dini dan pekerja anak yang kian marak terjadi di berbagai daerah termasuk Jawa Timur.

Berdasarkan data BKKBN tahun 2015, kata Sumariati,jumlah perempuan di bawah usia 16 tahun yang menikah atau hamil di Jawa Timur tercatat sebanyak hampir 5 ribu orang. Khusus Kota Surabaya jumlahnya mencapai

sekitar 1.600 orang.

“Ini angka yang cukup miris, sebab perkawinan usia dini itu rentan saat proses kehamilan dan melahirkan, serta perceraian dalam rumah tangga,” ungkap mantan Kepala BKKBN RI era tahun 1980 an di sela-sela pelantikan pengurus DPD PIRA Jatim di Kantor DPD Partai Gerindra Jatim jalan Gayungsari Surabaya, Minggu (14/2) .

Menurut Sumariati, UndangUndang No.1 tahun 1974 sebenarnya telah mengamanatkan bahwa perempuan boleh menikah

jika usianya sudah 16 tahun.

Namun fakta di lapangan masih banyak dijumpai perempuan belum cukup umur dinikahkan karena faktor tradisi, ekonomi maupun kecelakaan hamil di luar nikah.

“Perempuan di bawah umur bisa dinikahkan itu karena ada surat dispensasi pernikahan di bawah umur dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil atas permintaan pihak keluarga mempelai perempuan,” bebernya.

Untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur, pihaknya bersama organisasi peduli perempuan juga telah mengajukan kepada pemerintah untuk merevisi UU Perkawinan.

“Dalam draf Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang) tentang perkawinan, kami usulkan supaya batas minimal usia perempuan boleh menikah dinaikkan menjadi 18 tahun,” jelas Sumariati.

Pertimbangan usia 18 tahun itu, lanjut Sumariati karena disesuaikan dengan usia wajib belajar (wajar) 12 tahun atau paska lulus SMA/SMK/MA dan usia matang perempuan untuk mulai proses reproduksi (hamil).

“Kami juga mengusulkan adanya sanksi tegas bagi yang melanggar,” kelakar pakar ilmu reproduksi manusia ini.

Selain menyoroti pernikahan dini, DPP PIRA juga meminta DPD PIRA Jatim lebih perhatian terhadap masalah pekerja anak.

Sebab anak-anak itu adalah usia wajib belajar sehingga peme-

rintah wajib menjamin pendidikan mereka.

“Pekerja anak makin banyak itu pertanda pemerintah gagal menjamin pendidikan warga negaranya,” dalih Sumariati.

Sementara itu, ketua DPD PIRA Jatim, Yayuk Padmi Rahayu menambahkan bahwa pembentukan organisasi sayap Partai Gerindra ini bertujuan untuk memberi peluang perempuan berkiprah di dunia politik, sekaligus untuk memenuhi kuota partisipasi perempuan dalam Pileg 2019 mendatang.

“Partai Gerindra tak ingin caleg perempuan yang diusung asal-asalan. Namun mereka itu benar-benar memiliki kapasitas dan pengalaman di organisasi politik maupun ormas,”

ujar anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim.

Senada, sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadad menyatakan bahwa PIRA adalah organisasi sayap dari Partai besutan Prabowo Subianto. Pembentukan DPD PIRA Jatim diharapkan bisa mewadahi kaum perempuan yang ingin berkiprah di politik.

“Pertimbangan lainnya, suara perempuan di pemilu itu lebih banyak dari suara laki-laki.

Partai Gerindra ingin mendapat dukungan suara dari kaum perempuan supaya bisa memenangkan Pileg 2019 dan menjadikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke 8,” pungkas politisi asli Pasuruan didampingi Ketua Harian DPP Partai GeQ cty rindra, Mukhlas Sidiq.Q

PANGGUNG BIROKRASI

Lapindo Brantas Siap Bantu Tim Kajian ITS Soal Kelaikan Pengeboran Surabaya. Bhirawa Lapindo Brantas menyambut baik rencana tim Kajian ITS yang segera bekerja melakukan penelitian layak tidaknya rencana pengeboran sumur Tanggulangin (TGA) 6 dengan memfokuskan pada kondisi sumur TGA 1 yang ada di Desa Kedungbanteng, Kecematan Tanggulangin.

“Kami menyambut baik rencana itu.

Sesuai arahan SKK Migas akan membantu sepenuhnya tim yang telah dibentuk Pakde Karwo agar bisa segera membuat rekomendasi terkait dengan rencana pengeboran sumur pengembangan TGA 6 dan TGA 10,” kata Vice President Communications Lapindo Brantas Inc, HestiArmiwulan saat ditemui wartawan, Jumat (12/2).

Menurut Hesti, rencana tim kajian ITS yang akan memfokuskan penelitian pada kondisi sumur TGA 1 sangat tepat.

Alasannya, lokasi sumur pengembangan TGA 6 ada di samping sumur TGA 1 dengan jarak hanya 50 meter. ”Tak pelak, keseluruhan data yang sumur TGA 1 merupakan data yang paling akurat untuk megetahui aman tidaknya rencana pengeboran sumur pengembangan TGA 6. Terlebih yang akan kita lakukan adalah kegiatan pengeboran sumur pengembangan, bukan sumur eksplorasi baru,” jelas Hesti.

Vice President Operations Lapindo Brantas Inc , Harsa Harjana menambahkan, Lapindo Brantas siap menyerahkan data monitoring tekanan gas sejak sumur itu berproduksi di tahun 2009 sampai di 2016 ini. ”Data tekanan gas yang stabil itu menggambarkan bagaimana kondisi tekanan di bawah permukaan. Itulah yang membuat Lapindo Brantas mampu memilih strategi pengeboran dan memilih desain casing yang tepat,” katanya.

Data-data itulah, lanjutnya, yang juga membuat Lapindo mengetahui persis apa saja problem yang mungkin terjadi dalam proses pengeboran, termasuk mengetahui potensi over pressure pada Q ma kedalaman di atas 2.900 kaki.Q

Fogging Padat Penduduk Untuk mencegah terjadinya DBD (Demam Berdarah Dengue) dikawasan padat penduduk di Surabaya tak hanya Dinas terkait saja yang melakukannya, namun ada juga pihak swasta yang ikut peduli dengan melakukan penyemprotan (fogging).

Tampak petugas melakukan penyemprotan di dua RT VI RW III Jl Dinoyo Tenun 109 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Surabaya, Minggu (14/2) sore.

trie diana/bhirawa

SOKSI Sebut Gus Ipul dan Gus Halim Kandidat Kuat Cagub Jatim PDIP Usulkan Perda Rekrutmen Dewas dan Direksi BUMD Surabaya, Bhirawa Meski pelaksanaan Pilgub Jatim masih kurang dua tahun lagi, namun sejumlah partai politik (parpol) sudah mencoba mengenalkan calonnya ke masyarakat.

Namun kali ini organisasi kemasyarakatan Soksi telah ‘kesengsem’ dengan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) sebagai kandidat kuat sebagai Cagub yang bisa diusung dalam Pilgub Jatim 2018.

Ketua Serikat Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI) Jatim, Rendra Krisna mengaku alasan SOKSI mendukung Gus Ipul dan Gus Halim sebagai kandidat dalam Pilgub Jatim karena keduanya merupakan figur yang telah dikenaldi masyarakat termsuk track recordnya. Karenanya kalau keduanya maju, maka berpeluang untuk bisa meraih posisi Gubernur Jatim kedepan.

‘’Saat ini yang dibutuhkan adalah figur,bukan partai pengusung dan pendukung. Karenanya saya melihat Gus Ipul danGus Halim memiliki peluang itu semua. Gus Ipul sendiri misalnya sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Artinya yang bersangkutan sudah memiliki tiked terkait popularitas termasuk juga Gus Halim. Karenanya sesuai arahan Ketua SOKSI pusat, kita akan mendukung calon yang sudah memiliki popularitas di masyarakat,’papar Rendra yang juga Bupati Malang, Minggu (14/2).

Namun demikian, untuk menyalurkan dukungannya, tentunya SOKSI akan menggunakan Partai Golkar yang notabene hampir 80 persen pengurusnya duduk di kursi pengurus Partai Golkar. ‘’Sesuai arahan Ketua SOKSI pusat, jika dalam Pilkada yang dibutuhkan adalah figur,

bukan lagi partai pendukung atau pengusung,’’paparnya lagi.

Sementara itu Ketua SOKSI Pusat, Ade Komarudin menegaskan saat ini masyarakat tidak lagi melihat partai politik dalam Pilkada serentak. Namun lebih melihat figur yang dimunculkan.

Karenanya SOKSI akan menyeleksi para calon bupati/walikota/ gubernur yang akan maju dalam Pilkada serentak nanti. ‘’Sekarang ini masyarakat tidak bisa dibodohi dengan retorika lewat parpol. Dimana masyarakat berhak penuh memilih pemimpinnya. Nah, hal ini ditangkap SOKSI agar benarbenar selektif dalam memilih figur. Yang pasti mereka yang sering turun ke masyarakat dan memberikan program yang nyata, tentunya mereka yang akan dipilih. Dan SOKSI akan melakukan seperti itu,’’tegas pria yang Q cty juga Ketua DPR RI ini.Q

Antisipasi TKA Ilegal, Disnakertranduk Jatim Bakal Lakukan Razia di Mal Pemprov, Bhirawa Mengantisipasi masuknya tenaga kerja asing ilegal di Jawa Timur, pemprov akan melakukan razia di sejumlah daerah.

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Imigrasi

dan Polda Jatim akan lakukan razia ke mal dan plasa yang ada di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik untuk mendata para tenaga kerja asing yang dipekerjakan.

Kepala Disnakertransduk Jatim, Drs Sukardo MSi mengatakan, para tenaga kerja asing itu umumnya datang ke Jawa Timur de-

ngan menggunakan visa kunjungan wisata. “Informasi yang kami terima, banyak kios di mall dan plasa di Surabaya ternyata mempekerjakan tenaga kerja asing yang tak terdaftar,” katanya Selain di Mall, Disnakertransduk Jatim juga menemukan sejumlah tenaga

kerja asing yang bekerja dengan menyalahi prosedur kunjungan di sejumlah daerah. Salah satu contoh adalah di Nganjuk, dengan ditemukannya 20 warga China mengontrak sebuah ruko. Setelah didata, 20 warga China ini mengaku bekerja sebagai tenaga kerja kasar di sebuah peru-

sahaan di daerah itu.

Puluhan warga China ini diketahui masuk Jawa Timur dengan menggunakan visa kunjungan wisata. “Saat ini 20 warga China tersebut masih dalam proses penyelidikan tim gabungan yang melibatkan Imigrasi, Disnaker Polda Jatim,” ujar Q rac Sukardo.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Kekosongan posisi di jajaran dewan pengawas dan direksi sejumlah BUMD milik Pemkot Surabaya memang harus segera diisi, namun PDI Perjuangan Surabaya meminta agar dalam proses rekrutmen memenuhi seluruh prosedur yang telah ditetapkan.

Adi Sutarwijono wakil ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya mengatakan bahwa rekrutmen dewas dan jajaran direksi di sejumlah BUMD masih karut marut, dan harus segera dilakukan perbaikan.

“Atas karut marut pemilihan dan rekrutmen dewas dan direksi di BUMD Pemkot Surabaya itulah, PDIP mempunyai gagasan untuk membuat Perda baru terkait aturan prekrutan dewan pengawas dan jajaran direksi di seluruh jajaran BUMD,” ucapnya dikonfirmasi, Minggu(14/2) kemarin.

Menurut mantan ketua Bappilu DPC PDI Perjuangan Surabaya ini, dalam rancangan Raperda akan berisi tentang sejumlah pasal dari masing-masing Perda BUMD terkait perekrutan dan penetapan dewas dan direksi.

“Seluruh pasal yang ada di masing masing Perda BUMD itu di downgrade, kemudian dijadikan satu dalam bentuk aturan baru yakni Perda, yang isinya menyangkut semua tata cara rekrutmen dewas dan jajaran direksi untuk seluruh BUMD,” lanjutnya.

Wakil ketua Komisi A DPRD Surabaya ini menjelaskan bahwa langkah ini terinspirasi oleh beberapa kajadian di masa transisi kepempinan di Pemkot Surabaya, yang menurut pandangan PDIP ada kelompok tertentu yang ingin terburuburu mengisi sejumlah posisi puncak di sejumlah BUMD. Adi juga menyoroti hasil rekrutmen di jajaran PD Pasar Surya, menurutnya beberapa nama yang sudah terploting (hasil rekrutmen) dinilai tidak sesuai dengan presedur sebagaimana diatur dalam ketentuan.

“Nama-nama yang tercatat bakal mengisi posisi dewan pengawas di PD Pasar Surya itu kami anggap tidak memenuhi prosedur, karena hanya berasal dari unsur pemkot dan professional, sementara wakil dari pedangan tidak ada, makanya rekrutmen yang sekarang sedang berlangsung hendaknya dihentikan,” tandas politisi yang Q gat lazim dipanggil cak Awi ini.Q

Pelayanan Publik Kota Surabaya dapat Apresiasi Positif Pemkot Surabaya berkesempatan memaparkan kondisi pelayanan perizinan di hadapan Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) serta Ombudsman RI Perwakilan Jatim.

Hasilnya, ketiga instansi tersebut mengapresiasi berbagai inovasi yang diterapkan Pemkot demi kemudahan pelayanan perizinan di Kota Pahlawan.

Pertemuan yang digelar di balai kota pada Jumat (12/ 2) tersebut dipimpin Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan Sekkota Surabaya, M. Taswin serta dihadiri para asisten sekkota lainnya dan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) khususnya yang terkait perizinan.

Taswin mengatakan, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) hanya nama saja.

Sejatinya, konsep layanan relatif sama dengan Surabaya Single Window (SSW) yang mengandalkan sistem online.

Sebagaimana diketahui, bahwa Pemkot melalui Perwali No. 2 Tahun 2016 secara resmi memperkenalkan PTSP. Namun, selama ini konsep satu pintu sebe-

narnya sudah diterapkan bahwa via online.

“Apapun namanya, yang jelas kami terus berinovasi menyelenggarakan pelayanan perizinan yang mudah diakses masyarakat,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Taswin menjelaskan berbagai kelebihan yang dimiliki SSW. Di antaranya kemudahan investasi. Pemohon dapat mengakses rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Surabaya untuk mengecek apakah izin yang hendak diajukan sudah sesuai peruntukan.

Setelah itu, pemohon dapat mengurus perizinan paket investasi. “Itu semua bisa dilakukan secara online melalui SSW,” imbuh pejabat kelahiran Bima ini.

Di samping itu, lanjut dia, SSW juga punya keunggulan informasi dan transparansi.

Artinya, informasi prosedur dan persyaratan semua terpampang jelas dalam web-

site ssw.surabaya.go.id.

Sedangkan dari segi transparansinya, pemohon dapat ikut memantau progres perizinan yang diurus.

Bahkan, walikota pun dapat memonitor alur proses perizinan bilamana ada keterlambatan.

Komisioner KPP Jatim Hardley Stefano mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan Pemkot dalam hal pelayanan perizinan. Menurut dia, seluruh perizinan dapat diakses via SSW sehingga sangat memudahkan pemohon dan investor dalam mengurus izin.

Dia hanya memberi masukan perlunya survei kepuasan terhadap para pemohon.

“Survei kepuasan ini penting sebagai feedback d a n dipasang langsung di aplikasinya. Jadi, saat pemohon menerima dokumen perizinannya, mereka langsung menyampaikan apakah puas, cukup puas atau tidak puas. Hasilnya terkoneksi secara realtime,” ujarnya.

Peneliti KPPOD Nur Azizah Febryanti mengatakan, pihaknya melakukan penelitian di 5 kota, ternyata

dre/bhirawa

Pemkot Surabaya melakukan pertemuan yang membahas tentang pelayanan publik yang digelar di balai kota pada Jumat (12/2) saat itu hanya Surabaya lain itu, dia juga memper- izin di masing-masing SKPD yang belum punya PTSP. tanyakan setiap izin di Su- adalah untuk menjaga kota Tetapi pada kenyataannya, rabaya harus didahului de- tetap terjaga dan tertata. pelayanan yang diberikan ngan surat keterangan ren- Sebagai gambaran, di Surajauh lebih baik dibanding cana kota (SKRK). Setelah baya rata-rata 300 perkota-kota lainnya. “Kendati itu, proses izin tetap pada mohonan izin yang masuk. namanya unit pelayanan masing-masing SKPD. Kondisi tersebut tentu terpadu satu atap (UPTSA), Menanggapi hal tersebut, tidak bisa dibandingkan namun nafas PTSP-nya su- Plt. Kepala Dinas PU, Cipta dengan daerah lain yang dah ada,” ungkapnya.

Karya dan Tata Ruang intensitas izinnya tidak Dia berharap jumlah pe- (DPUCKTR) Surabaya Eri sebanyak Surabaya, sehingrizinan di Surabaya bisa Cahyadi menjelaskan, per- ga bisa langsung diproses di lebih disederhanakan. Se- lunya SKRK serta proses satu tempat atau dinas.

Lebih lanjut, dia menuturkan, kalau akan dibangun suatu apartemen, tentu proyek itu harus mengantongi sejumlah persyaratan, misalnya amdal drainase dan lalu lintasnya.

“Nah, kalau itu kita lepas tanpa ada proses detail di masing-masing SKPD, Surabaya bisa banjir dan lalu lintasnya ruwet. Makanya, proses tetap kita pertahankan demi menjaga kota ini juga,” urai Eri. Sementara itu, Mufihul Hadi dari Ombudsman Perwakilan Jatim mengungkapkan penurunan signifikan terkait pengaduan pelayanan perizinan di UPTSA dalam beberapa tahun terakhir.

“Semoga ini merupakan cerminan dari peningkatan pelayanan perizinan di Surabaya,” tuturnya.

Kabag. Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemkot Surabaya, Ifron Hady Susanto, menambahkan, dalam rangka peningkatan pelayanan publik, pihaknya memperhatikan indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai salah satu instruQ dre men evaluasi.Q

SURABAYA

Senin Kliwon 15 FEBRUARI 2016

3

Dugaan Korupsi Proyek DPT Fiktif KPU Jatim Rp 7 Miliar

Pekan Ini Kejaksaan Periksa Rekanan KPU Jatim Guna Penetapan Tersangka Kejari Surabaya, Bhirawa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya memfokuskan pada pencarian pihak yang bertanggungjawab atas dugaan kasus korupsi proyek pencetakan dan pendistribusian Daftar Pemilih Tetap (DPT) fiktif pada Pilpres dan Pileg 2014. trie diana/bhirawa

Diminati Anak-anak

Pemkot Surabaya melalui Badan Arsip dan Perpustakaan Surabaya menyediakan taman baca untuk anak-anak di sejumlah taman kota di Surabaya.Tampak seorang anak didampingi orang tuanya saat membaca salah satu buku koleksi yang disediakan di perpustakaan keliling di Taman Prestasi Surabaya, Minggu (14/2).

Permintaan Keterangan Kasus Dugaan Korupsi PT PWU

Tiga Kali Mangkir, Kejati Jatim Tunggu Dahlan Iskan Sadar Diri Kejati Jatim, Bhirawa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim sudah tiga kali melayangkan panggilan guna permintaan keterangan dari Dahlan Iskan, terkait kasus dugaan korupsi di tubuh PT Panca Wira Usaha (PWU) tahun 2000-2010. Namun, selama tiga kali pula mantan Menteri BUMN itu mangkir dari panggilan Kejaksaan.

Menanggapi mangkirnya Dahlan Iskan selama tiga kali, Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus (Kasidik Pidsus) Kejati Jatim Dandeni Herdiana mengatakan, berdasarkan surat panggilan ketiga yang dilayangkan, seharusnya Dahlan Iskan menjalani pemeriksaan pada tanggal 10 Februari lalu.

Tapi, untuk ketiga kalinya juga Dahlan tidak menyanggupi panggilan permintaan keterangan dari penyelidik.

“Yang bersangkutan (Dahlan) tidak datang lagi, padahal Ia diundang pada 10 Ferbruari lalu. Kita tunggu kesiapannya saja. Sebab, melalui pengacaranya, Dahl-

an siap hadir memenuhi panggilan dilain hari,” kata Kasidik Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana kepada Bhirawa, Sabtu (13/2).

Ditanya terkait ketidakhadiranya untuk ketiga kalinya, Dandeni menjelaskan, Dahlan melalui pengacaranya menyampaikan alasan ketidakhadirannya karena masih mendampingi Presiden dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Kawasan Ekonomi Khusus, Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Memang acaranya pada 9 Februari, namun sampai tanggal 10 masih ada acara bersama Presiden,” jelas Dandeni.

Dengan tidak adanya etikad baik dari Dahlan Iskan, apakah Kejaksaan melakukan pemanggilan paksa untuknya ? Dandeni mengaku akan menunggu perkembangan lebih lanjut. Sebab, melalui pengacaranya, Dahlan berjanji akan memenuhi panggilan Kejaksaan. Kapankah itu ? lagi-lagi Dandeni enggan mengomentari

pertanyaan Bhirawa.

“Tunggu saja lah. Siapa tahu seperti Setya Novanto yang akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Agung,” ungkap mantan Kasi Intel Kejari Purwakarta itu.

Meski demikian, Dandeni belum bisa memastikan kapan Dahlan Iskan akan datang ke Kejati Jatim. “Kami tidak bisa mentargetkan kapan, yang jelas pengacaranya sudah menyatakan bahwa Pak Dahlan siap hadir. Kan kami tidak bisa mentargetkan begitu saja, sebagai mantan menteri tentu dia adalah orang sibuk,” pungkasnya.

Sebelumnya, pengamat hukum dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya I Wayan Titib Sulaksana menyayangkan ketidak hadiran Dahlan Iskan. Sebab, panggilan tersebut bukan yang pertama kali, melainkan sudah ke tiga kalinya. “Setiap orang yang dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum di Indonesia, sebagai Warga Negara Indonesia yang baik harus datang.

Intinya Dahlan tidak taat hukum dan tidak menghargai lembaga penegak hukum,” tegas Wayan.

Meski tidak ada upaya paksa, Wayan menghimbau agar Dahlan memberikan contoh yang baik sebagai tokoh masyarakat. Hal ini bukan untuk urusan yang lain, melainkan guna kepatuhan Dahlan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. “Kan masyarakat juga tahu, dia sendiri kayak apa. Initnya tidak taat hukum dan tidak menghargai lembaga penegak hukum,” tandas Wayan.

Sebagaimana diberitakan, kasus dugaan penyelewengan asset PT PWU diusut Kejati Jatim sejak awal 2015 lalu. Sebanyak 33 aset berupa tanah dan bangunan diduga dijual dan tidak ada pertanggungjawaban ketika Dahlan Iskan menjabat sebagai Direktur Utama PT PWU tahun 2000-2010.

Bahkan, aset aset tersebut jika dirupiahkan saat ini nilainya mencapai Rp900 Q bed miliar lebih.Q

Sebelumnya Kejari Surabay telah memeriksa Pj Bupati Sidoarjo Jonathan Judianto yang juga eks Sekretaris KPU Jatim) dan tujuh orang pejabat serta staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Jumat (12/2) lalu.

Kepala Kejari (Kajari) Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi. Saat dikonfirmasi Bhirawa via seluler, Minggu (14/2), mengaku telah memeriksa delapan orang Pejabat dan staf pada KPU Jatim. Salah satunya merupakan mantan Sekretaris KPU Jatim Jonathan Judianto, yang saat ini menjabat sebagai Pj Bupati Sidoarjo.

Pekan ini, lanjut DIdik, penyidik Pidsus Kejaksaan bakal memanggil dan memeriksa lima rekanan dalam dugaan korupsi pada KPU Jatim. Dari kesaksian kelima rekanan ini, Didik mengaku akan dilakukan kesimpulan guna mencari pihak yang bertanggungjawab pada kasus yang diduga merugikan negara Rp 7 miliar.

“Pekan ini kami panggil lima saksi rekanan dari KPU Jatim. Kalau kelimanya datang, kesaksian mereka akan kita simpulkan guna merujuk ke pihak yang paling bertanggungjawab pada kasus ini,” kata Kajari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi kepada Bhirawa, Minggu (14/2).

Ditanya perihal kesimpulan dari keterangan saksi-saksi sebelumnya, Didik mengaku, penyidik masih perlu melakukan analisis akan kesaksian mereka. Apakah saat ini penyidik sudah mengantongi namanama tersangkanya , mantan Kajari Sangatta, Kalimantan Timur ini enggan membeberkan hal itu dengan alasan menunggu kesaksian kelima rekanan.

“Pokokonya setelah semua pemeriksaan selesai, penyidik akan mengerucut pada penetapan tersangkanya. Kan orangnya (rekanan, red) belum datang,” terang Didik.

Terkait kemungkinan pihak-pihak dari KPU Jatim terindikasi sebagai tersangka ,

pria asli Bojonegoro ini enggan berspekulasi akan hal itu. Ia menegaskan, penetapan tersangka dipastikan ada, tinggal menunggu pemeriksaan saksi-saksi berikutnya.

“Mudah-mudahan selesai pemeriksaannya. Barulah kita simpulkan siapa yang bertanggungjawab atas kasus ini,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, modus dugaan korupsi ini disinyalir saat oknum KPU Jatim melaporkan adanya kegiatan cetak untuk keperluan pemilihan, seperti Formulir C dan D, sekaligus distribusinya.

Ternyata, dana untuk kegiatan itu berasal dari APBN 2014 yang dikucurkan melalui KPU Pusat ke KPU Jatim. Temuan penyidik, ternyata kegiatan tersebut tidak ada alias fiktif.

Padahal dari dana tersebut, oknum KPU Jatim lalu mentransfer uang ke lima perusahaan yang digandeng (rekanan). Uang tersebut lalu diberikan ke oknum KPU lagi. Nilainya mencapai Rp7 miliar. Dalam hal ini, penyidik sudah mengantongi bukti-bukti dokumen terkait kegiatan fiktif dan transfer uang tersebut. Termasuk surat pengajuan atau SPM kegiatan abalabal, yang di dalamnya terdapat pula tandatangan petinggi KPU Jatim.

Untuk memperjelas pihak yang bertanggungjawab atas kasus ini, Kejaksaan memeriksan delapan saksi. Mereka adalah Pj Bupati Sidoarjo Jonathan Judianto, yang merupakan mantan Sekretaris KPU Jatim, Aris Gatot Subagyo selaku Kabag Keuangan KPU Jatim, Agus Setyono selaku Pejabat Pengadaan Barang KPU Jatim, Endras selaku PNS KPU Jatim yang membantu membuat SPM, Andhika selaku PNS KPU Jatim bertugas sebagai operator Sakpa, Hari Wicak selaku PNS KPU Jatim bertugas sebagai operator sakpa wilayah, Zein selaku honorer yang membantu bagian keuangan dan Sujono selaku Kabag Keuangan.Q bed

Jadi Tuan Rumah LKS Nasional, Jatim Siapkan Rp 2 Miliar Pemprov, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim tengah bersiap menjadi tuan rumah Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Nasional pada Mei mendatang. Sebuah ajang paling bergengsi bagi siswa SMK se Indonesia ini dipastikan akan menarik antusiasme sekaligus anggaran yang tinggi.

Sekurang-kurangnya, APBD Jatim akan menyumbang Rp2 miliar untuk menyokong gawe Kemendikbud RI itu. Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menyatakan, Jatim sudah siap menjadi tuan rumah LKS SMK Nasional 2016.

“Anggarannya sekitar Rp 2 Miliar. Tapi karena itu gawe pusat (Kemendikbud) jadi anggarannya akan ditambahi juga oleh pusat dan Kabupaten Malang sebagai tuan rumah daerah,” kata Saiful, kemarin (14/2).

Menurut mantan kepala SMK 4 Malang itu, anggaran Rp 2 miliar yang dikeluarkanpemprov Jatim itu akan digunakan mendukung infrastruktur keg-

iatan, seperti pembukaan acara (ceremony) dan transportasi dari bandara juanda ke Malang.

Sementara anggaran kegiatan lomba baik penginapan dan pelaksanaan akan dikaver pemerintah pusat dan kabupaten Malang. Rencananya ada 3000 peserta LKS se-Indonesia yang akan ikut dalam lomba 52 kompetensi. Diantaranya, lomba pariwisasta, otomotif, seni kerajinan, kelautan, pertanian, perikanan dan lainnya.

Tidak hanya persiapan anggaran, pihaknya mengaku juga tengah mempersiapkan delegasi yang akan melaju pada event yang digelar Mei mendatang. Saat ini, 52 siswa sebagai wakil Jatim terus diasah kompetensinya. Mereka adalah para pemenang di seleksi LKS tingkat Jatim pada 2015 lalu.

“Kami berharap kerjasama dari dinas kabupaten/kota dan sekolah agar ikut menyiapkan siswanya yang akan menjadi delegasi. Khususnya Surabaya yang menjadi juara umum di LKS provinsi Q tam 2015 lalu,” tutur Saiful.Q

UM Surabaya Kembangkan TOEIC

Sertifikasi Bahasa Bekali Lulusan Hadapi MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bukan ancaman, tapi peluang. Itu berlaku bagi yang siap untuk menghadapinya.

Salah satunya dengan mengantongi sertifikasi bahasa internasional dengan standar profesional.

Orang banyak mengenal Test of English as Foreign Language (Toefl) sebagai patokan bagi pelajar atau mahasiswa yang ingin melanjutkan studi lanjutan. Namun, di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya kini tengah dikembangkan pusat sertifikasi Bahasa Inggris untuk kalangan profesional yang cocok bagi calon tenaga kerja.

Pengembangan pusat sertifikasi bahasa itu resmi berlaku setelah UM Surabaya menjadi Authorized Test Centre (ATC) for Test of English for International Communication (TOEIC).

Keberadaan ATC ini berdasar kerjasama dengan PT Eka Widya Anugerah (EWA) yang nota kesepahamannya ditandatangani, Jumat (12/2). “ UM Surabaya akan menyediakan sarana prasarana untuk menunjak pelaksanaan sertifikasi TOEIC. Selain itu kita juga perlu melatih dosen yang akan dijadikan instruktur sesuai standard yang berlaku,” tutur Rektor UM Surabaya Dr Sukadiono.

Lembaga sertifikasi ini, lanjut Sukadiono, akan menjadi peluang bagi calon lulusan UM Surabaya untuk mencari peluang kerja di

tam/bhirawa

Rektor UM Surabaya Dr Sukadiono usai menandatangi kerjasama sebagai ATC TOEIC dengan Paychun Limansaputra selaku Director of Clien Representation Int’l Test Center Jakarta. dunia industri internasional. gris. Pengujinya dari tim TOEIC. Kendati demikian, ATC ini juga Dosen yang dinyatakan lulus akan terbuka untuk siapa saja. menjadi instruktur.

“Kursus bahasa Inggris bisa Dari 250 dosen yang ada, akan dimana saja, namun sertifikas- disiapkan 25 orang terlebih dulu. inya silahkan di UM Surabaya. Mereka akan diambil per bidang, Karena memang lembaga serti- keperawatan, kebidan, ekonomi, fikasi bahasa asing di Indonesia masing-masing dua orang. Untuk masih minim. Khususnya untuk dosen prodi bahasa Inggris menyang berbasis profesional,” kata jadi wajib. TOEIC digandeng landia. Sementara MEA, kata Suko- taran kualitasnya diakui internadiono, sudah diberlakukan. Seh- sional. TOEIC kemampuan baingga, penguasaan bahasa asing hasa Inggris yang bahasa ibunya mutlak untuk masuk bursa kerja bukan bahasa Inggris. era MEA ini.

“Semua dosen targetnya bisa Pria asal Jombang ini mengakui bahasa Inggris aktif. Untuk matenaga dosen di kampusnya masih hasiswa baru dan mahasiswa banyak yang menguasai bahasa yang mau lulus juga menjadi Inggris secara pasif. Dosen yang sasaran program sertifikasi. Unmenguasai bahasa Inggris secara tuk mahasiswa baru diberlakuaktif masih sedikit. Awal dari ker- kan untuk angkatan 2016/2017 jasama ini akan difokuskan un- mendatang,” pungkas mantan tuk mengerek kualitas dosen Dirut Rumah Sakit MuhammadQ tam dalam penguasaan bahasa Ing- iyah Surabaya ini.Q

4

OPINI Tajuk

Pengharapan di Suramadu LALULINTAS di punggung tol (jembatan) Suramadu, akan semakin ramai. Mulai Maret nanti, tarif tol akan diturunkan menjadi separuhnya. Sehingga diharapkan, hilir mudik distribusi angkutan berbagai komoditas semakin kerap. Di ujungnya dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat Madura. Kelak, bukan cuma tarif tol yang diturunkan, melainkan pengembangan wilayah Suramadu, terutama di sisi Bangkalan.

Penurunan tarif tol hanya metode sementara jangka pendek.

Melalui Perpres (Peraturan Presiden) konsep BPWS (Badan Pengembangan Suramadu) akan direvisi. Itu untuk yang keempat kali penerbitan Perpres, dengan (selalu) terdapat perubahan. BPWS pertama kali dibentuk berdasar Perpres Nomor 27 tahun 2008, mengiringi awal bentangan Suramadu di selat Madura. Akan kemana arah BPWS ber-gerak?

Seharusnya BPWS didorong untuk tetap pada jalur awalnya, yakni memakmurkan rakyat Madura serta warga Surabaya. Dan untuk mewujudkan kemakmuran itu, mutlak merupakan tanggungjawab pemerintah (terutama empat Bupati se-Madura dan Pemkot Surabaya). Pada sisi Surabaya, agaknya, akan berkembang lebih cepat. Suramadu bisa diakses (nyambung) dengan jembatan Kenjeran. Tetapi pada sisi Bangkalan, belum menampakkan perkembangan signifikan.

Disadari benar oleh pemerintah (pusat) sungguh tak mudah untuk melaksanakan pengembangan Suramadu. Hal itu terbukti dari susunan organisasi personel BPWS, yang terdiri dari Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana. Pada Dewan Pengarah dilibatkan 10 menteri yang dibawahkan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, plus ex-officio Gubernur Jawa Timur sebagai anggota Dewan Pengarah.

Pada jajaran Dewan Pengarah, (dulu) diantaranya tedapat empat ”arek,” yakni: Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan Wirjawan, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan serta Gubernur Pakde Karwo. Diharapkan keempatnya mengerti aspirasi dan kebutuhan ke-Suramadu-an, setidaknya secara emosional sosial-budaya.

Komposisi yang sama bisa dibentuk saat ini. Beberapa menteri yang berasal dari Jawa Timur, bisa dipilih.

Toh, sudah terdapat Menteri Perhubungan (arek Suroboyo), yang bisa dijadikan leading director. Juga menteri Sekretaris Kabinet, serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tetapi pejabat lain, patut pula dilibatkan, asal cukup dedikatif. Misalnya, Kepala BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).

Sebab Madura, merupakan salahsatu kantong TKI dan TKW. Harus diakui, tak mudah mengembangkan kawasan Suramadu, yang aman dan nyaman untuk investasi. Apalagi jika ”mimpi” awalnya menjadikan jembatan terpanjang di Indonesia itu sebagai kembaran jembatan Manhattan di Amerika Serikat (AS). Setidaknya hal itu tercermin dari perubahan Perpres. Hanya dalam waktu setahun telah diterbitkan dua Perpres. Terakhir dengan Perpres Nomor 23 tahun 2009 sebagai perubahan atas Perpres terdahulu.

Berdasar Perpres terdahulu, BPWS memiliki otoritas dan beban kerja sangat besar. Diantaranya, meliputi pembebasan areal puluhan ribu hektar dengan biaya puluhan trilyun rupiah. Termasuk di dalamnya, melaksanakan pengusahaan jembatan tol Suramadu dan jalan tol Lingkar Timur (Simpang Juanda - Tanjung Perak). Selain itu juga melaksanakan pengusahaan pelabuhan petikemas di Pulau Madura.

BPWS juga diberi wewenang untuk membangun dan mengelola wilayah kedua kaki jembatan Suramadu. Masing-masing seluas 600 hektar di Madura dan Surabaya. Sehingga harus cermat dalam “berburu” lahan. Selain itu, Perpres, (secara tekstual) juga memerintahkan agar melibatkan secara langsung Pemerintah Daerah dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Konon, aspirasi (tokoh) masyarakat belum pernah dijaring.

Jembatan Suramadu, memang wajib dikembangkan. Jika sekadar bentangan jembatan, fungsinya tak lebih dari 18 kapal feri yang selama ini telah “menjembatani” Surabaya – Madura. Pemerintah tak perlu menggelontor anggaran (APBN) puluhan trilyun rupiah. Lebih lagi, jika tetap dibiarkan seperti saat ini, Suramadu akan menjadi barang rongsokan. Tiada yang peduli, tiada garansi, tiada investasi. 

Senin Kliwon, 15 FEBRUARI 2016

Antara Ormas dan Anarkisme yar mereka akan duPeristiwa Bentrokan antara Ormas (Organisasi Kekung bagaimanapun masyarakatan) Ikatan Pemuda Karya dan Pemuda caranya.

Pancasila yang terjadi di Medan beberapa waktu lalu Hal tersebut diperkuat oleh pemenjadi perhatian banyak kalangan. Pertentangan nelitian Muryanto antar Ormas sendiri menurut penulis sebenarnya Amin (Pengamat bukanlah suatu hal yang baru dan juga sudah serPolitik dari Uniing terjadi dibeberapa wilayah di Indonesia. Namun, versitas Sumatera Utara) yang meneliti Peristiwa Medan menjadi sorotan karena bentrokan tentang hubungan antara Ormas tersebut menimbulkan korban jiwa Oleh : saling menguntungdan sempat membuat Medan mencekam karena M. Syaprin Zahidi, MA kan antara Ormas dan kepala daerah adanya tindakan balas dendam dari Ormas yang penelitiannya ini anggotanya menjadi korban. Sampai-sampai aparat juga sekaligus menkeamanan mengerahkan 1.450 personel Polri/TNI jadi disertasinya pada tahun untuk mengamankan lokasi bentrokan serta menetapkan 2012 yang membahas tentang peran organisasi kepemudaan status siaga satu di Medan.

B

entrokan antar Ormas ini tentunya menyebabkan rasa waswas dikalangan warga biasa yang tidak berafiliasi dengan salah satu Ormas tersebut dan pastinya warga merasa tidak aman dengan tindakantindakan dari Ormas yang anarkis ini. Lalu pertanyaannya mengapa Ormas-Ormas di Indonesia dalam perjalanannya cenderung berubah menjadi Ormas yang anarkis? Hal ini akan menjadi fokus analisis dari penulis dalam tulisan ini.

Muncul dan menjamurnya Ormas memang tidak bisa dilepaskan dari runtuhnya rezim Orde Baru yang mengebiri kebebasan untuk berpendapat dan dimulainya era reformasi. Pendirian Ormas juga sudah diatur pada UndangUndang Dasar 1945 yang secara tegas telah menjamin hak warga negara untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat. Namun, dalam perjalanannya Ormas-Ormas ini bukannya menjadi sarana untk menggerakkan anggotanya kearah kegiatan-kegiatan yang positif malah yang terjadi adalah sebaliknya Ormas menjadi sarana untuk mencari keuntungan bagi para anggotanya dalam bahasa kasar penulis menyebut mereka sebagai “preman berseragam”.

Anggota Ormas tidak ubahnya seperti centeng, pemalak atau bahkan algojo.

Hal yang lebih ironis lagi

menurut penulis dibanyak wilayah di Indonesia OrmasOrmas tersebut berbagi lahan pengamanan baik itu di area perumahan, area parkir, area pertokoan, perkantoran dan masih banyak lagi fund raising yang mereka hasilkan sehingga Ormas-Ormas tersebut menurut penulis bermetamorfosis menjadi semacam organisasi jasa pengamanan. Padahal kalau esensi sebenarnya yang dimaknai sebagai Ormas dalam UUD 1945 adalah organisasi untuk perkumpulan dan bukan organisasi yang diarahkan untuk mencapai keuntungan.

Namun, yang terjadi adalah sebaliknya.

Tindakan Premanisme dan Anarkisme yang dilakukan oleh Ormas ditanah air menurut penulis tidak bisa juga dilepaskan dari backup para aktor intelektual dibaliknya yang bisa jadi adalah oknum pejabat daerah setempat atau oknum aparat keamanan tentunya dengan tujuan masing-masing yang pasti Ormas bisa menjadi alat yang cepat dan tepat bagi mereka karena Ormas sudah terkoordinir sehingga anggotanya mudah untuk digerakkan.

Apalagi dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa kebanyakan anggota Ormas adalah preman-preman, pengangguran, orang-orang putus sekolah sehingga menjadi wajar jika Ormas menjadi muara mereka mencari penghidupan untuk keluarganya singkatnya siapa yang ba-

dan pemilihan gubernur Sumut 2008. Dalam penelitiannya ini dia menjelaskan tentang bagaimana hubungan yang saling menguntungkan antara kandidat calon kepala daerah dengan Ormas yang mendukungnya sehingga ketika si calon kepala daerah memenangkan pilkada maka Ormas tersebut mendapat kompensasi proyek pengamanan yang semestinya menjadi tugas dari aparat keamanan.

Namun yang menjadi masalah adalah antara Ormas sendiri kadang timbul saling klaim atas pengamanan suatu lahan sebagaimana yang terjadi di Medan beberapa waktu lalu yang awalnya saling klaim lahan pekerjaan untuk mempertahankan sumber pemasukan akhirnya berakhir dengan bentrok berdarah. Hal yang wajar menurut penulis bentrokan tersebut terjadi dan celakanya pemerintah daerah memberikan lahan pekerjaan itu kepada Ormas-Ormas inilah yang menjadi pangkal permasalahan.

Lalu apa yang sebaiknya yang diakukan oleh pemerintah baik pusat ataupun daerah? menurut penulis tidak lain dan tidak bukan adalah pemerintah jangan kalah oleh Ormas.

Pemerintah harus tegas memverifikasi kembali syarat-syarat pendirian Ormas bukan berarti kembali ke zaman Orde Baru yang memproteksi ruang gerak dari masyarakatnya namun pemerintah harus tegas kepada Ormas-Ormas “nakal” yang tidak sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku untuk sesegera mungkin dibubarkan.

Masyarakat dalam pandangan penulis tentunya akan mendukung kebijakan dari pemerintah yang protektif dalam pendirian Ormas dan para aktivis HAM harusnya paham bahwa ini bukanlah pelanggaran HAM justru ini adalah upaya dari pemerintah untuk melindungi HAM masyarakatnya yang lebih luas dari pada hanya mengakomidir kepentingan segelintir orang yang tergabung dalam suatu Ormas tertentu.

Paling tidak ada beberapa indikator yang bisa dijadikan tolak ukur oleh pemerintah dalam memverifikasi Ormas yang ada dimasyarakat. Diantaranya adalah Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terutama pada pasal 4 disebutkan bahwa salah satu sifat Ormas adalah nirlaba yang berarti tidak mencari keuntungan sehingga dengan pasal ini pemerintah dapat membubarkan Ormas yang notabene pembentukannya menjurus kearah mencari keuntungan semata. Kemudian pemerintah juga dapat menggunakan pasal 21 yang menegaskan kewajiban Ormas salah satunya adalah menjaga ketertiban umum dan terciptanya perdamaian dalam masyarakat.

Kalau pada kenyataannya adanya Ormas malah menyebabkan kerusuhan di masyarakat maka pemerintah jelas sudah memiliki kekuatan hukum untuk menindak Ormas-Ormas “nakal” ini.

Harapan penulis semoga pemerintah dapat lebih tegas untuk menindak Ormas-Ormas yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri yang tentunya dapat memberikan rasa aman pada masyarakat. Semoga peristiwa Medan menjadi peristiwa terakhir yang menunjukkan anarkisme dari Ormas.... Semoga..*** Dosen Pada Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang dan Peneliti di Maycomm)

LABORATORIUM MANAJEMEN SDM

Pendidikan dan Pelatihan Bagi PNS Pertanyaan: Bapak/Ibu pengasuh, saya Suryati dari Kabupaten Malang. Saya adalah seorang PNS yang telah bekerja selama 6 tahun. Selain Diklat Prajabatan, sampai saat ini saya masih belum mengikuti diklat pada lembaga diklat pemerintah. Jika saya mengamati pola pengembangan pegawai pada perusahaan swasta, mereka sering melatih pegawainya untuk kompetensi teknis sehingga tercipta pegawai yang kompeten dan profesional. Bahkan mereka mengundang trainer yang sudah diakui kompetensinya untuk memberikan training bagi pegawainya. Bagaimana pada lembaga pemerintah? Apakah saya bisa diikutkan diklat untuk meningkatkan kompetensi yang saya miliki?

Jawaban: Ibu Suryati, di lembaga pemerintah pun ada pelatihan untuk pengembangan pegawai. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa jenis diklat yang diikuti oleh PNS adalah Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan.

Secara umum, tujuan dari diklat di lembaga pemerintah adalah: (a) meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi; (b) menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; (c) memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat; dan (d) menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik.

Diklat Prajabatan menjadi syarat mutlak pengangkatan CPNS menjadi PNS, sehingga jika seorang CPNS belum mengikuti Dikat Prajabatan, ia belum bisa diajukan menjadi PNS sehingga sifatnya wajib.

Diklat tersebut bertujuan untuk menyiapkan pegawai agar memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat serta menghayati & menerapkan nilai-nilai sebagai aparatur negara (akuntabel, berjiwa nasionalisme, beretika, komitmen pada mutu dan punya semangat anti korupsi). Sedangkan Diklat dalam Jabatan bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental PNS agar dapat melakasnakan tugas-tugas kepemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Diklat dalam Jabatan terdiri dari Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis.

Diklat Kepemimpinan dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan strukHARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

SETIAP Senin, Harian Bhirawa bekerjasama dengan Laboratorium Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Diklat Keagamaan Surabaya menerima konsultasi tentang manajemen SDM, mulai dari perencanaan, penempatan, pengembangan sampai dengan pemberhentian karyawan. Laboratorium ini juga mengupas tentang masalah-masalah lain yang berkaitan dengan isu Manajemen SDM, seperti motivasi, kepuasan kerja, konflik, stress kerja dan masalah lain yang dihadapi karyawan. Kirimkan surat anda melalui email ke bdk_surabaya@kemenag.go.id. Surat juga bisa dikirim ke email : harian_bhirawa@yahoo.com dengan subjek surat “Laboratorium Manajemen SDM” . Kami akan dengan senang hati menjawab surat yang anda kirimkan dan memecahkan masalah yang Anda hadapi.

Diasuh Tim Balai Diklat Keagamaan Surabaya tural. Diklat Fungsional bertujuan untuk mengembangkan pegawai agar mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Sedangkan Diklat Teknis bertujuan mengembangkan pegawai agar mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai PNS. Untuk lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi PNS adalah Balai Diklat atau Badan Diklat pada sebuah kementerian. Jika Ibu Suryati adalah PNS pada lingkungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, maka yang bertugas melaksanakan kegiatan Diklat adalah Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Namun jika Ibu adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kab. dan Kota di Jawa Timur, maka ada lembaga yang menanganinya seperti Badan Diklat Provinsi Jawa Timur. Ibu bisa mendapatkan informasi mengenai kegiatan Diklat pada kedua lembaga tersebut atau berkoordinasi dengan bagian kepegawaian setempat.

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Pemutusan Hubungan Kerja Pertanyaan: Bapak/Ibu Pengasuh, saya Agus dari Mojokerto.

Saya telah bekerja sebagai karyawan tetap pada sebuah perusahaan industri selama 5 tahun 4 bulan pada bagian produksi. Kabar yang santer terdengar, perusahaan tempat saya bekerja mau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya karena menderita kerugian. Yang ingin saya tanyakan, kondisi apa yang menyebabkan perusahaan bisa mem-PHK karyawannya dan apa saja yang menjadi hak karyawan jika kena PHK? Jawaban: Pak Agus, sebuah tugas yang harus dihindari oleh HRD Manajer adalah melakukan PHK terhadap karyawannya. PHK adalah sebagai alternatif terakhir jika memang tidak ada alternatif lain yang lebih baik.

Ketentuan tentang PHK sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-undang tersebut,

pada bab XII dari pasal 150 sampai dengan 172 telah dijelaskan ketentuan tentang PHK. Biasanya PHK bisa terjadi karena pekerja melakukan pelanggaran yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, pekerja melakukan kesalahan berat, pekerja melakukan tindakan pidana atau melanggar hukum, pengunduran diri dari pekerja, pekerja meninggal dunia, pekerja memasuki usia pensiun dan sebabsebab yang terjadi karena kondisi perusahaan, misalnya terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), perusahaan melakukan efisiensi atau perusahaan dalam keadaan pailit.

Sedangkan hak yang bisa diterima oleh pekerja jika terkena PHK adalah jika PHK terjadi karena pekerja melakukan pelanggaran yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama maka ia memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) (lihat pasal 161).

Jika PHK terjadi karena pekerja melakukan kesalahan berat, maka ia mendapatkan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (lihat pasal 158).

Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) (lihat pasal 160).

Jika PHK terjadi karena pekerja mengundurkan diri dari perusahaan maka selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ia diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (lihat pasal 162).

Jika PHK terjadi karena pekerja meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang

yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) (lihat pasal 166) Jika PHK terjadi karena pekerja memasuki usia pensiun apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/ buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Jika pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) (lihat pasal 167).

Jika PHK terjadi karena terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) (lihat pasal 163).

Jika PHK terjadi karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) (lihat pasal 163).

Jika PHK terjadi karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) (lihat pasal 164) Jika PHK terjadi karena perusahaan melakukan efisiensi, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) (lihat pasal 164) Jika PHK terjadi karena perusahaan pailit, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) (lihat pasal 165).

Untuk lebih jelasnya, Pak Agus bisa membaca sendiri Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003.

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Kliwon 15 FEBRUARI 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Banjir di Kawasan Kab Sidoarjo Merupakan Berkah Banjir yang menggenangi Kab Sidoarjo jangan dianggap bencana, justru ini merupakan berkah dan hidayah dari Allah untuk mengingatkan.

Bagaimana perlunya menjaga lingkungan, membersihkan saluran, stren sungai dan tak membuang sampah di sungai.

Sebagian masyarakat sudah kehilangan budaya malu, sungai yang seharusnya dijaga kebersihan malah dianggap tempat pembuangan sampah. Sampah dapur, pembalut wanita, pampers adalah kotoran yang banyak dibuang di sungai. Mereka beranggapan kalau pampers tak dibuang ke sungai, pantat anak Balitanya bisa korengen. Entah siapa yang mengajarkan hal itu.

Lutfi, warga Tanggulangin, benar-benar pusing, melihat sam pah menumpuk di saluran di bawah jembatan dekat rumahnya. ‘’Saya sudah sediakan tempat sampah untuk mereka yang biasa membuang sampah di saluran itu. ternyata sia-sia,’’ ujarnya.

Masyarakat pencinta buang sampah di saluran itu tetap saja tak berubah. Padahal tempat sampah yang disediakan di bibir jembatan itu untuk mencegah saluran yang tembus ke afvur Alo

itu itu bebas sampah. Ia bersedia membakar sampah agar saluran menjadi bersih.

Di Sungai Buntung yang menghubungkan Mlirip, Mojokerto sampai Tambak Sumur, Kec Waru, Sidoarjo, bahkan lebih miris. Di persimpangan jembatan mulai dari Kepuh Kiriman, Wedoro, Kedungrejo sampai Wadungasri, sering terlihat pelempar sampah itu membuang seenaknya. Tanpa tolah toleh dan tanpa kuatir ada yang menegur.

Seolah kebiasaan buruk ini sudah menjadi budaya didaerah ini.

Biasanya sampah itu dilempar dari atas motor, jatuhnya sampah yang beraroma busuk itu terkadang nyantol di pipa saluran di bawah jembatan. ‘’Saya pernah menegur, malah dipelototi,’’ ujar Hamid, warga Kepuh Permai, Waru.

Malah yang lebih ekstrim, saat diingatkan, oknum itu berteriak. ‘’Kali iki uduk wekmu. Gak usah

KELANA

Banjir Sidoarjo Belum Timbulkan Wabah Penyakit Sidoarjo, Bhirawa Bencana banjir khususnya yang terjadi di sejumlah wilayah di Kec Sidoarjo Kota beberapa hari ini, tak sampai menimbulkan wabah penyakit, seperti penyakit kulit dan diare. Warga yang berobat ke Puskesmas Sidoarjo, karena penyakit batuk dan pilek, merupakan penyakit biasa yang tak kenal musim.

Kepala Puskesmas Sidoarjo, dr Ato’illah, menyampaikan sejumlah wilayah di Sidoarjo Kota saat banjir, tergenang air selama dua hari. Misalnya seperti wilayah Sidokare, Lemah Putro dan Bluru. ‘’Syukur penyakit yang ditimbulkan banjir ini tidak sampai menimbulkan wabah,’’ jelas Ato’illah, dihubungi Minggu (14/2) kemarin.

Meski demikian, menurutnya tak boleh terlena. Semuanya harus terus dipantau.

Karena itu, pihaknya tetap menerjunkan petugas ke lapangan dan terus berkomunikasi dengan pihak Kelurahan dan kader kesehatan.

Petugas kesehatan Pemkab Sidoarjo memang harus terus memantau kesehatan warga usai mengalami musibah banjir, sebab dari petugas apotik yang ada di sejumlah wilayah yang kena musibah banjir menyampaikan, banyak masyarakat yang membeli obat-obatan seperti untuk penyakit kulit, diare, batuk dan demam.

Akibat banjir yang terjadi di sejumlah titik di Kab Sidoarjo ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Sidoarjo, mendirikan Posko terpadu tanggap darurat di Desa Kedung Rejo Kec Waru.

Posko ini dibangun Rabu malam (10/2) kemarin. Disana ada pengobatan kesehatan gratis bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan karena musibah banjir.

Kepala BPBD Kab Sidoarjo, Ir Dwijo Prawiro, juga menyampaikan di Posko itu nanti juga ada dapur umum, untuk persiapan bila ada warga yang dievakuasi karena korban banjir. Posko yang ada di Bungur Asih sempat ada evakuasi warga.

Tapi pada Selasa malam (9/2) warga sudah pulang, karena banjir di sana sudah surut.

Selain dua posko itu, disampaikan Dwijo, juga ada posko Induk di Kantor BPBD Sidoarjo, Jl Sultan Agung. Apakah akan mendirikan Posko terpadu tanggap darurat lagi masih menunggu perkembangan. Sebab status tanggap darurat di Kab Sidoarjo ditetapkan selama tujuh hari kedepan.Q kus

nglarang (sungai ini bukan milikmu, jangan melarang-larang),’’ salah paham seperti ini yang mmebuat warga seperti dirinya akhirnya cuek dan malas berurusan dengan oknum nekat itu.

Hamid menduga, pelempar sampah di sungai itu adalah para pendatang yang kos. Biasanya tempat kos tak menyediakan tempat sampah atau pengangkutan sampahnya tak dikordinir. Tak mau sampahnya menumpul di rumah kos, akhirnya sambil berangkat kerja, sampah yang dibungkus kresek plastik itu dibawa untuk dilempar ke sungai. Itu baru sampah dapur, parahnya ada yang membuang kasus bekas. ‘’Malah saya pernah menemukan spring bed rusak di buang di sungai,’’ ujarnya.

Penyerobotan stren sungai sudah menjadi trendi di Sidoarjo.

Hampir semua stren dari tiga sungai besar seperti Sungai Alo, Pucang dan Buntung sudah dipenuhi dengan bangunan. Paling parah yang berada di Sungai Buntung. Mulai dari Krian sampai Waru sudah rapat dipenuhi bangunan. Stren yang seharus-

nya jalan inspeksi untuk mengeruk kotoran sungai, menjadi tidak normal. Petugas pengerukan sulit melakukan normalisasi karena hilangnya jalan inspeksi.

Ketua DPC Partai Demokrat, H Sarto mengatakan, banjir ini merupakan cara Allah mengingatkan masyarakat. Terutama masyarakat Sidoarjo untuk peduli terhadap lingkungan. Sudah lama sebenarnya kesewenangwenangan masyarakat dilakukan terhadap sungai. Penjarahan terhadap stren sungai, membuang sampah dan lain sebagainya. Allah mempunyai banyak jalan untuk mengingatkan masyarakat, mungkin cara ini bisa menyadarkan kita semua. Kalau ternyata masih tak bisa, Allah akan memberikan ‘berkah’ lebih keras lagi. Itu semua tergantung dari manusia sendiri, kalau kita ramah dengan alam, maka alam akan menjaga kita.

Ironisnya yang menjarah stren, bukan hanya warga, tetapi juga industri. Seperti halnya di pabrik di Medaeng-Bungurasih yang menggunakan stren sebagai gudang. Petugas pemerintah sendiri

hadi suyitno/bhirawa

Lakukan Pendataan Bupati Sidaorjo terpilih, Saiful Ilah memperhatikan sungai yang sudah dipenuhi sampah. tak bisa masuk ke dalam stren, bila tak izin satpam. Padahal sungai dan stren seharusnya bebas dari akses masyarakat.

H Sarto meminta, timbulnya banjir ini menjadi bahan intropeksi pemerintah daerah, masyarakat, pemilik pabrik untuk kerjasama menjaga lingkungan. Pengerukan sungai atau normalisasi hendaknya tak dilakukan simultan, tetapi harus menyeluruh mulai dari hulu sampai hilir. Masyarakat harus di edukasi pentingnya menjaga

sungai karena dampak banjir ini akan menimbulkan masyarakat juga.

Kepala DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) Sidoarjo, Bahrul Amig, juga kesal melihat perilaku masyarakat yang abai terhadap lingkungan. DKP sampai membangun jarring berupa pot tanaman hidup untuk menutup pagar jembatan sungai agar masyarakat tak bisa membuang sampah di sungai. ‘’Tetapi tetap saja sulit dikendalikan,’’ terangnya.Q hds

Pemkot Diminta Tak Tutup Balong Cangkring Kota Mojokerto, Bhirawa Rencana Pemkot Mojokerto membersihkan praktek prostitusi di lingkungan Balong Cangkring dibawah Yayasan Mojopahit, Kota Mojokerto selambatnya 29 Mei 2016 mendapat penolakan.

Kemungkinan ini muncul pasca dialog antara Pengurus Yayasan Mojopahit dan Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus di rumah dinas di Jl Hayamwuruk, Sabtu (13/2) lalu.

achmad suprayogi/bhirawa

Ratusan warga korban lumpur antri mendaftarkan sertifikatnya supaya meningkat menjadi Sertifikat Hak Milik.

Sertifikat Korban Lumpur Menjadi SHM Sidoarjo, Bhirawa Untuk memberikan kemudahan dalam pengurusan sertifikat rumah warga Perumahan Kahuripan Nirvana Village (KNV), terutama warga Korban Lumpur Lapindo yang tinggal di kawasan itu. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Sidoarjo memberikan layanan One Day Service, yakni peningkatan surat HGB (Hak Guna Bangunan) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Kepala BPN Sidoarjo, Ir Nandang Agus Taruna, yang turun langsung mengawasi proses pelayanan peningkatan sertifikat yang digelar di kawasan Pazkul I Perumahan KNV, Minggu (14/2) menjelaskan, kalau pelayanan hari

ini merupakan program lanjutan. Setelah warga korban lumpur mendapatkan serfitkat, sekarang ini peningkatan hak miliknya. ‘’Jumlah keseluruhan ada sekitar 493 pemilik, dengan biaya hanya sebesar Rp50 ribu saja,’’ jelasnya.

Pihak BPN Sidoarjo telah melakukan kerjasama dengan PT MMS (Mutiar Mashur Sejahtera) selaku pengembang Perum KNV yang sudah jauh-jauh hari melakukan sosialisasi kepada warga mengenai kegiatan pagi hari ini. Diharapkan dokumen kepemilikan ini bisa ditingkatkan dari HGB menjadi SHM tuntas semuanya, tentunya dengan cara bertahap,’’

tegas Nandang.

Nandang juga menambahkan, jika biaya untuk pelayanan dan pengurusan peningkatan surat sertifikat ini, setiap warga yang akan mengurus surat hanya dipungut biaya Rp50 ribu dengan rincian untuk pembelian blanko dan biaya administrasi. ‘’Kita harap dengan biaya yang murah dan sangat terjangkau ini, masyarakat dapat langsung mengurus sertifikatnya agar statusnya meningkat menjadi SHM. Karena bila surat rumah warga sudah SHM jelas meningkatkan nilai harga rumah warga di KNV yang kebanyakan korban Lumpur Lapindo itu,’’ harapnya.Q ach

Beberapa hal terkait penanganan Pekerja Seks Komersil (PSK), masih belum mencapai titik temu. Yayasan Mojopahit meminta Pemkot Mojokerto meninjau ulang rencana pembersihan praktek prostitusi dengan berbagai skema penanganan hingga deadline pembersihan praktek prostitusi. ‘’Kita berdialog untuk menyamakan persepsi tentang praktek prostitusi di lingkungan Yayasan Mojopahit dan langkah Pemkot menindaklanjuti instruksi Gubernur Jatim tentang zero lokalisasi di semua daerah di Jatim.

Penyamaan persepsi ini perlu dibangun dulu, karena karakteristik lokalisasi WTS di daerah lain tak akan ditemukan di Yayasan Mojopahit, terlebih soal munculnya WTS di lingkungan yayasan,’’ kata Tegoeh Starianto, Ketua I Yayasan Mojopahit, usai pertemuan dengan walikota.

Menurut putra mendiang Suwono Blong ini, Yayasan Mojopahit memang membina aneka tuna, diantaranya tuna susila. Pada tahun 1970 Wali Kota Mojokerto, Habib Sjarbini menugaskan, Soewono Blong ayahnya menangani dan menampung PSK liar di lingkungan yayasan. ‘’Agar WTS liar tak kian berkembang, tahun 1987 Wali Kota Samioedin meminta Yayasan Mojopahit menampung 13 orang eks mucikari dan anak buahnya yang semula berada di Lokalisasi Kedundung,’’ tambah Teguh.

Di era Wali Kota Tegoeh Soejono, di awal tahun 1995 terjadi tindakan represif penutupan kegiatan wanita harapan di lokasi Yayasan Mojopahit. Atas perintah Wali Kota Tegoeh Soejono, terjadi memobilisasi massa serta mengerahkan seluruh kekuatan Satpol PP untuk menutup paksa wisma wanita harapan di area Yayasan Mojopahit.

Jadi, menurut Tegoeh, wacana Kota Mojokerto bersih dari prostitusi adalah alasan yang disebut-sebut Pemkot Mojokerto untuk menutup kegiatan wanita harapan di Yayasan Mojopahit, seperti dilansir berbagai media massa.

Dikonfirmasi terkait dialog ini, Kepala Bakesbanglinmaspol, Anang Fathurozi mengatakan, jika pertemuan itu masi pertemuan awal. ‘’Ya komunikasi (dengan Yayasan Mojopahit) terus kita bangun. Wali kota terbuka untuk menampung aspirasi Yayasan Mojopahit terkait penanganan para wanita susila yang kini menjadi binaan yayasan,’’ katanya.

Disinggung soal deadline Wali Kota Mojokerto, 29 Mei 2016 Kota Mojokerto bebas prostitusi, Anang enggan berkomentar lebih jauh. ‘’Bukan ranah saya untuk menjawab,’’ kelitnya.

Sebelumnya, Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus menyatakan, tanggal 29 Mei mendatang Kota Mojokerto bebas prostitusi. Praktek prostitusi yang ada di Yayasan Mojopahit akan dihentikan. Sejumlah kompensasi bagi mucikari, WTS dan warga terdampak sudah dirancang.Q kar

Revisi Perda Retribusi Jasa Pelayanan Umum di Publik Hearing Dewan Komisi B DPRD Kab Gresik melakukan pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang retribusi jasa pelayanan umum. Dalam tahapan publik hearing dengan mengundang berbagai elemen masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, seblum mengesahkan Perda dalam sidang paripurna.

Menurut Sekretaris Komisi B DPRD Gresik, Asroin Widiana, sebelum mengupas persoalan revisi manajemen parkir berlanganan, dewan meminta kepada Dinas Perhubungan (Dishub) memberikan paparan.

Terkait potensi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kawasan atau zona mana yang selama ini telah diperlakukan parkir berlanganan. Karena ini penting, juga potensi kebocoran sehingga dok Perda nanti diharapakan masalah kecil tak muncul lagi.

Setelah perwakilan Dishub Gresik menjelaskan terkait potensi parkir berlangganan, langsung disambut anggota Komisi B, Faqih Usman. Menurutnya, parkir berlangganan memiliki potensi yang sangat positif. kontribusi dari parkir konvensional hanya mendapat sekitar Rp1 miliar, sedangkan dengan

sistem parkir berlangganan bisa menyumbang PAD hingga sekitar Rp5,6 miliar tahun 2014.

Artinya, parkir berlangganan memang sangat berpotensi besar untuk menyumbang PAD Gresik.

Terkait adanya polemik sistem yang sempat digugat ke Mahkamah Agung (MA), pihaknya menyarankan memilih jalan tengah. Sehingga kedua opsi antara parkir konvensional dan parkir berlangganan dipakai saja, sehingga ada pilihan kepada penguna kendaraan.

Hal senada juga di sampaikan anggota Komisi B, Zulfan Hasyim, bahwa penerapan parkir berlangganan harus berlaku di semua pinggir jalan raya. Sehingga tak ada kawasan atau zona-zona khusus, ini dilakukan agar pembeli karcis berlanganan menjadi nyaman. Karena kalau diterapan zona, kami yakin pembeli karcis berlanganan juga jarang yang

tahu. ‘’Jadi tak ada penentuan tempat-tempat khusus (parkir berlangganan),’’ katanya.

Salah satu juru parkir, Sawi, saat mengikuti publik hearing dengan Komisi B DPRD Gresik mengatakan, tak mungkin parkir di Gresik digratiskan bagi seluruh pengguna kendaraan. Sebab, kami juga diminta setor kepada Dinas Perhubungan. Dan selama ini Jukir sudah memberikan setoran kepada Dishub sesuai dengan perjanjian kontrak. Kalau nanti tetap diterapkan parkir berlangganan dan jukir dilarang melakukan tarikan kepada ken-

daraan luar Gresik, pihaknya tak bisa memberikan setoran lagi. ‘’Memang ada setoran kepada Dishub, makanya kami tetap melakukan penarikan,’’ ujarnya.

Sementara Mustari salah satu Jukir mengatakan, setoran yang harus diberikan kepada Dishub nilainya berbeda antara titik satu dengan yang lain. Selain itu, nilainya juga berbeda saat sudah ada parkir berlangganan dan saat belum ada parkir berlangganan. ‘’Ada yang Rp2,5 juta.

Pokoknya berbeda-beda,’’ ungkapnya.

Sekertaris Dishub Gresik, Dwi

rokim/bhirawa

Publik hearing komisi B

rokim/bhirawa

Ketua Komisi B, Subki kiri dan Sekretaris Komisi B DPRD Gresik, Asroin Widiana kanan memimpin rapat.

Purbo mengatakan, memang ada setoran yang diberikan Jukir.

Namun pihaknya membantah jika setoran ini untuk oknum Dishub sendiri, ‘’Itu setoran untuk PAD, jadi setoran resmi bukan setoran yang macam-macam. Nilai setoran berbeda saat sebelum ada parkir berlangganan maupun sesudah ada parkir berlangganan. Sebab, saat sudah ada parkir berlangganan tarikan dilakukan kepada kendaraan yang belum membeli stiker berlangganan. Nilainya sekitar Rp100

juta untuk setoran dari parkir non berlangganan,’’ pungkasnya.

Sementara Ketua Komisi B, Subki menjelaskan, semua aspirasi yang tersampaikan dalam pablik hearing ini akan menjadi pertimbangan, Komisi B dalam melakukan finalisasi yang nantinya dilanjutkan dengan mengesahkan Perda dalam sidang paripurna. ‘’Intinya kami tak ingin revisi Perda ini ada masalah lagi, seperti gugatan ke MA atau yang lainya setelah disahkan dalam sidang paripurna,’’ tambahnya.Q kim.adv

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

LVRI Lestarikan Jiwa Pancasila Lamongan, Bhirawa Momentum peringatan HUT Pemuda Panca Marga ke-35 diperingati dengan sebuah refleksi besar untuk mengenang para pahlawan. Seperti yang dilakukan di Kabupaten Lamongan,Pemuda Panca Marga dan Legiun Vetrean Republik Indonesia (LVRI) tepat di hari Sabtu (13/2) berkunjung ke makam untuk berziarah dan menabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Lamongan.

Ratusan Pemuda Panca Marga (PPM) dan Legiun Vetrean Republik Indonesia (LVRI) terlihat sangat husuk dalam memperingati acara tersebut. Semangat para pemuda bersama LVRI dibuktikan dengan berkobarnya sebuah tema ‘Semangat Panca Marga,LVRI melestarikan Jiwa Pancasila dan Mewariskan Kepada Generasi Muda’.

Letkol Inf Jemz Andre,R.E.S.Sos, Dandim 0812 Lamongan kepada Bhirawa,Minggu (14/2) menegaskan, acara seperti ini tidak boleh hilang meski,perkembangan zaman terus melaju.

“Hanya dengan perjuangan para pahlawanlah yang membuat kita bisa enak seperti sekarang ini," tegasnya.

“Selain itu, juga menjadikan sebuah refleksi besar agar generasi saat ini kita tetap semangat untuk mau belajar dan mau memahami akan arti dari perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita semua," tambah Dandim.

Di sisi lain, Dandim menyerukan bahwa Kegiatan ziarah sangat besar manfaatnya terutama bagi generasi penerus bangsa, karena dengan ziarah ke TMP merefleksikan diri dengan mengenang jasa-jasa para Pahlawan yang telah gugur mendahului kita semua.Q mb9

Senin Kliwon 15 FEBRUARI 2016

Wali Kota dan Wawali Pasuruan Terpilih Akan Ikuti Gladi Bersih H-1 Pemkab Banyuwangi Tak Agendakan Gelar Pesta Penyambutan bagi Pasangan Bupati/Wabup Pasuruan, Bhirawa Pemkot Pasuruan mulai melakukan persiapan pelantikan wali kota dan wakil wali kota (wawali) Pasuruan terpilih periode 2016-2021.

Pj Wali Kota Pasuruan Wibowo Ekoputro menyampaikan pihaknya sudah mulai koordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan dengan baik persiapan pelantikan wali kota dan wawali kota terpilih.

Salah satunya adalah H-1 pelantikan akan dilaksanakan gladi bersih pelantikan. “Tempat prosesi pelantikan dilaksanakan di gedung Grahadi Surabaya.

Untuk gladi bersih H-1 nanti akan dihadiri juga oleh kepala daerah terpilih,” ujar Wibowo Ekoputro, Sabtu (13/2).

Sesuai jadwal, pelantikan wali kota dan wakil wali kota Pasuruan terpilih akan digelar pada Rabu (17/2) nanti di sesi dua. Yakni sekitar jam 13.0015.00 WIB. Tak hanya itu, Pemkot Pasuruan juga sudah menerima undangan pelantikan yang akan disampaikan ke beberapa pihak. Antara lain pimpinan DPRD Kota Pasuruan, Sekda Kota Pasuruan, Forkopimda dan keluarga kepala daerah terpilih mapun lainnya.

“Dalam pelantikan nanti, ada prosesi pengangkatan sumpah jabatan dan prosesi serah terima jabatan antara penjabat sementara dengan kepala daerah terpilih,” terang Wibowo Ekoputro.

Usai pelantikan per 17 Februari nanti, selanjutnya Pj Wali Kota Pasuruan sudah selesai melaksanakan tugasnya. Pada sisa akhir jabatannya sebagai Pj, ia pun juga akan menyelesaikan tugas dan selanjutnya mengemasi barang-barangnya untuk dibawa ke Surabaya.

“Kami berterima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya, selama saya menjabat sebagai Pj Wali Kota Pasuruan. Mulai dari jajaran Forkopimda Kota Pasuruan, para SKPD, KPU dan Panwas dan

rakyat Kota Pasuruan dan yang lainnya. Berkat kerjasama itu Kota Pasuruan berhasil melaksanakan Pemilukada yang berjalan aman, tertib dan kodusif,” tandas Wibowo Ekoputro.

Sekadar diketahui, KPU Kota Pasuruan sudah menetapkan pasangan H Setiyono-Raharto Teno Prasetyo (Sehat) sebagai pasangan pemenang dan terpilih dalam Pilkada Kota Pasuruan pada Selasa (22/12) lalu. Hasil rekapitulasi suara Pilkada Kota Pasuruan, pasangan Sehat yang diusung Partai Golkar, PDIP, Gerindra, PAN dan PPP, memperoleh 62.789 suara atau 55,51 persen. Perolehan itu mengungguli perolehan pasangan H Hasani-Moh Yasin (Berhasil) yang meraih 49.086 suara atau 43,40 persen. Sedangkan Pasangan Yus Samsul Hadi-Agus Wibowo (Iya) mendapat 1.231 suara atau 1,09 persen.

Tidak Ada Pesta Sementara itu, pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi tidak mengagendakan

untuk menggelar pesta penyambutan bagi pasangan bupati / wakil bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas Yusuf Widyatmoko setelah dilantik oleh Gubernur Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya (17/02).

Menurut Juang Pribadi, Kepala Bagian (Kabag) Humas & protokol pemkab Banyuwangi, Bupati / wakil bupati akan langsung melaksanakan tugas dan kewajiban dalam memberikan pelayanan bagi warga masyarakat. "Bahkan satu/dua hari setelah acara pelantikan, Bupati Azwar Anas mendapatkan kepercayaan dan kehormatan menjadi juri kontes pemilihan putri Indonesia bersama dengan Menteri Pariwisata R I," jelas Juang Pribadi.

Selanjutnya mantan Kepala Satpol PP Banyuwangi itu menambahkan terkait dengan agenda pelantikan bupati / walikota hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak beberapa waktu lalu, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan antara lain melakukan komunikasi dan

koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forpimda) yang mendapat undangan dari Gubernur untuk hadir dalam acara pelantikan 17 bupati/walikota di Grahadi.

Menurut Juang karena kapasitas gedung yang terbatas agenda pelantikan dibagi menjadi dua gelombang dan Banyuwangi masuk gelombang pertama yang dijadwalkan mulai jam 08.30 sampai dengan selesai.

Adapun rombongan dari Banyuwangi yang bisa hadir si Grahadi, imbuh Juang Pribadi jumlahnya 24 orang.

Selain Forpimda, Banyuwangi juga akan ikut acara pelantikan keluarga bupati / wakil bupati maksimal 3 orang, Asisten Pemerintahan dan Kabag Humas & Protokol Pemkab Banyuwangi. "Untuk Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Banyuwangi cukup diwakili oleh Forpimda," jelas Juang Pribadi mengakhiri pembicaraan dengan Bhirawa di ruang kerjanya.Q hil,mb12

TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2003, Biru, AG4498TF, a/n.

Endang Retno Herowati, Ds. Sukowiyono, KarangrejoT.Agung No. 330/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2008, Merah, AG5507SV, a/n. Yahya Mukti, Ds. Gedang Sewu, Boyolangu-T.Agung No. 331/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Mobil Daihatsu Xenia, th. 2014, Putih, AG389RC, a/n. Dwi Fatma Riyani, Ds. Mirigambar, Sumbergempol-T.Agung No. 332/IMB/BI-II/2016

sawawi/bhirawa

Sejumlah nelayan asal Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo lebih memilih memperbaiki jaring ikan karena cuaca akhir-akhir yang kian memburuk.

HILANG STNK, Suzuki, th. 2007, Biru, AG8907RB, a/ n. Salbiyah, Ds. Tanen, Rejotangan-T.Agung No. 333/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK,Yamaha, th. 2015, Merah, AG6805RAU, a/n. Muyani, Ds. Sidomulyo, Pagerwojo-T.Agung No. 334/IMB/BI-II/2016

sudarno/bhirawa

HILANG STNK, Honda, th. 2012, Merah, AG5236OJ, a/ n. Badriyah, Ds. Tenggong, Rejotangan-T.Agung No. 335/IMB/BI-II/2016

Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos meninjau lokasi banjir di Buduran Kecamatan Wonoasri di jalan Madiun – Caruban – Surabaya, Sabtu (13/2).

HILANG STNK, Honda, th. 2005, Hitam, AG2836RW, a/ n. Suparlan, Dsn/Ds. Ngebong RT 04/01, Pakel-T.Agung No. 336/IMB/BI-II/2016

Bupati Imbau PT Telkom Pindahkan Tiang Telpon Penyebab Banjir

HILANG STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG3610RP, a/ n. Pemkab Tulungagung-T.Agung No. 337/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Putih, AG4421OE, a/ n. Basuki Rahmat, Ds. Rejoagung, Kedungwaru-T.Agung No. 338/IMB/BI-II/2016

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 3554 EY, a/n Mahfudz Syafi'i H, Ds. Pesisir rw 02/01, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 339/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 2930 EN, a/n Rudi Afianto, Kel. Patokan, rw 03/04, Kec. Kota Situbondo.

No. 340/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 5215 FG, a/n Purwo/P. Komaria, Kel. Patokan, rw 03/03, Kec. Kota Situbondo, No. 341/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 1976 HH, a/n Abdul Hanan MH, Ds. Sumberkolak, rw 04/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 342/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 1805 J, a/n Gatot, Sugiono S.Pd, Ds. Trigonco, rw 05/01, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 343/IMB/BI-II/2016

SURABAYA KEHILANGAN STNK, Honda, 2009, Biru-Orange Nopol.

6957VU .No Rangka MH1JBB1169K140888.No Mesin JBB1E1136840, an. Natalina Wardani. Petemon 4/156 Surabaya.

No. 344/IMB/BI-II/2016

Kab. Madiun, Bhirawa Intensitas hujan di wilayah sekitaran Madiun cukup besar. Hal ini menimbulkan genangan air di jalan raya Madiun-Surabaya tepatnya di Desa Buduran, Kec Wonoasri, Kab. Madiun, akhirnya Bupati Madiun H. Muhtarom,S.sos bersama Wakil Bupati Madiun dan Sekda Kab. Madiun melakukan peninjaun kelokasi genangan air hujan.

Dari hasil pantauan di lapangan terjadinya genangan air hujan, selain disebabkan intensitas hujan yang besar, juga disebabkan adanya sumbatan pada saluran air, karena adanya cor tiang Telkom di saluran tersebut.

Melihat kondisi tersebut Bupati. Muhtarom, memerintahkan kepada PT. Tekom untuk segera memindahkan tiang Telkom yang dicor tersebut demi kemaslahatan umum.

“Tidak hanya itu, dihimbau pula kepada semua pihak yang terkait untuk melakukan normalilasi sungai apur (kali buangan. Red) di sekitar jalan Madiun-Surabaya tersebut agar sungai dapat berfungsi sebagaimana mestinya,” kata Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos kepada wartawan, Minggu (14/2).

Menurut Bupati Madiun, Muhtarom, sebagai tanggap darurat mengatasi banjir Buduran seperti terurai diatas, seketika itu, diperintahkan selokan yang tersumbat karena

adanya bangunan tiang Telkom tersebut dibongkar. “Tidak apa-apa, sifatnya sementara, selokan harus dibongkar agar air bisa lancar dan banjir segera teratasinya,” tegas Muhtarom saat meninjau banjir Buduran tersebut.

Akibat banjir di Kab Madiun lanjut Bupati Muhtarom, menegaskan agar DPU Pengairan Kabupaten Madiun segera bertindak menelusuri akibat banjir mulai hulu sampai hilir dan selanjutnya, dicarikan solusinya. “Sebab, soal banjir itu , DPU Pengairan penting peranannya,” tegasnya.

Dikatakan oleh Bupati Muhtarom, musim penghujan masih panjang maka dihimbau kepada masyarakat Kab. Madiun untuk selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam longsor, banjir, angin putting beliung. Demikian halnya dengan kemungkinan ancaman gigitan nyamuk demam berdarah, cikungunya, serta penyakit diare.

“Untuk itu, jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan secara gotong royong. Apabila ada keluarga yang mengalami gejala demam yang dibarengi dengan suhu badan tinggi hendaknya segera diawa ke dokter/Puskesmas terdekat, jangan sampai kita terlena dan membiarkannya karena kalau terlambat bisa berakibat fatal,” kata Muhtarom mengimbau.Q dar

Cuaca Buruk, Nelayan Enggan Melaut Situbondo, Bhirawa Akibat diterpa cuaca buruk dan hujan yang berkepanjangan, sejumlah nelayan asal Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo lebih memilih menahan diri untuk mencari ikan dilaut.

Sebaliknya, para nelayan hanya melakukan aktivitas ringan seperti memperbaiki jaring ikan dan mengecat perahu yang rusak. Terjadinya cuaca ekstrim ini membuat nelayan di Kabupaten Situbondo terganggu dalam mencari penghasilan di laut. Akibatnya bisa ditebak, hasil tangkapan ikan yang biasanya melimpah, kini malah turun drastis.

Kondisi memilukan ini dirasakan Gazali (52), nelayan asal Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, kemarin. Menurut nelayan yang biasa melaut disekitar Pelabuhan Kalbut ini, jika cuaca normal dia dan nelayan lain bisa mendapat lebih dari 3 Kuintal ikan. Sebaliknya, aku Gazali, jika cuaca buruk hasil tangkapan berkurang berkisar dibawah 1 kuintal. “Kalau lagi musim hujan seperti saat ini kami jarang melaut. Kami perlu

cuaca baik lebih dulu untuk bisa melaut kembali,” ujar Gazali.

Untuk mengisi aktivitas akibat cuaca yang tidak menentu itu, Gazali dan para nelayan se Desanya banyak melakukan aktivitas seadanya seperti memperbaiki jaring ikan yang rusak karena terkena karang.

“Sekarang ini sudah dua hari belum melaut, karena dikawasan laut Situbondo masih diterpa hujan deras yang berkepanjangan. Jadi untuk sementara kami mengisi waktu dengan memperbaiki sejumlah peralatan menjaring ikan yang sudah mulai rusak,” jelas Gazali.

Lain lagi yang dialami kolega Gazali, yang bernama Musahwi. Nelayan asal Kecamatan Panarukan ini malah memilih bekerja serabutan sambil menunggu cuaca membaik. “Untuk memberi makan keluarga, saya terpaksa bekerja serabutan asalkan menghasilkan uang. Kalau nelayan lain ada yang memperbaiki jaring penangkap ikan, kami hanya melakukan perbaikan bodi perahu yang bocor. Ada lagi nelayan lain memilih menjadi kuli di sawah,” pungkas Musahwi.Q awi

Gelorakan Spirit Kepahlawanan, Pemkot Gelar Drama Kolosal Pemberontakan Tentara PETA Kembali mengenang perjuangan tentara PETA di Blitar dalam upaya melawan penjajah Jepang yang saat itu dipimpin oleh Soedancho Supriadi, Pemerintah Kota Blitar gelar Drama Kolosal Pemberontakan PETA di Blitar.

Peristiwa Pemberontakan Tentara PETA tepat pada tanggal 14 Februari, dimana 71 tahun silam sekitar pukul 03.00 pasukan PETA dibawah komando Supriadi menyerang markas tentara kekaisaran Jepang.

Sayangnya, tentara Jepang telah mencium rencana penyerangan tersebut, markas tentara Jepang telah dikosongkan. Semangat Nasionalisme tentara PETA ini yang coba terus dikobarkan.

Sehingga setiap tahun Pemkot Blitar selalu menggelar agenda peringatan pemberontakan tentara PETA tersebut. Bahkan nuansa heroik perlawanan PETA itu begitu terasa di monumen perjua-

ngan PETA di jalan Soedanco Supriadi, Sabtu (13/2) malam kemarin.

Pekik Merdeka yang diteriakan para pemain pentas kolosal peringatan perjuangan tentara PETA berkumandang bertubi tubi. Pagelaran drama kolosal tentang perjuangan tentara PETA ini memang menjadi agenda tahunan Pemkot Blitar.

Bahkan agenda ini telah menjadi daya tarik wisata tersendiri.

Berbagai unsur masyarakat berpartisipasi dalam pementasan drama kepahlawanan ini. Mulai dari pelajar, mahasiswa hingga pejabat Pemkot memerankan para tokoh dalam peristiwa pem-

berontakan PETA tersebut. Pagelaran ini diawali dengan pementasan sendra tari dan fashion show paguyuban kangmas diajeng Kota Blitar.

Masyarakat terlihat begitu atusias dengan acara tersebut. Hal itu terlihat dari banyaknya pengunjung dalam pementasan drama kolosal yang dimulai pada pukul 20.00 itu. Pagelaran ini semakin dramatis dengan dukungan lampu panggung yang begitu memukau selama pertunjukan berlangsung. Para pemeran terlihat sudah sangat terlatih dan menghayati peran mereka sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan PETA. Pj Wali Kota Blitar, Suprianto mengatakan, antusiasme masyarakat dalam memperingati perjuangan tentara PETA ini merupakan wujud penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan. “Kami berharap spirit kepahlawanan ini

selalu menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Kota Blitar,” kata Suprianto.

Selain pementasan peringatan pemberontakan PETA, Pemkot Blitar juga telah melaksanakan sejumlah kegiatan pada bulan ini.

Diantaranya kerja bhakti masal di sekitar monument PETA oleh Pelajar, Anggota Kodim 0808 Blitar dan karyawan di lingkup Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Blitar.

Agenda selanjutnya adalah lomba melukis para pahlawan PETA yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Acara ini diikuti oleh peserta dari siswa sekolah tingkat SMP-SMA. Lomba ini digelar sebagai upaya untuk mengakrabkan generasi penerus dengan para pahlawan PETA. Menjelang hari H peringatan perjuangan tentara PETA digelar pameran yang diikuti sekolah di

hartono/bhirawa

Drama kolosal tentang perjuangan tentara PETA di Blitar dalam melawan penjajahan Jepang di Indonesia di depan monumen PETA Blitar, Sabtu (13/2) kemarin. sekitar monumen perjuangan tentara PETA. Dan sebagai puncak acara, digelar pementasan

drama kolosal yang digelar di monument PETA tersebut. Q htn,adv

JAWA TIMUR

Senin Kliwon 15 FEBRUARI 2016

KILAS JATIM

SE Bupati Multi Tafsir, Humas Tak Berlakukan bagi Wartawan Sampang, Bhirawa Meski beberapa SKPD di Kabupaten Sampang menolak menemui tamu non kedinasan termasuk wartawan sebelum jam 13.00 Wib, namun hal berbeda dilakukan oleh Bagian humas Pemkab Sampang, meski sebelum jam 13.00 bagian Humas Pemkab Sampang tetap menerima wartawan yang hendak konfirmasi asal tidak ada tugas kantor yang mendesak.

Menurut Yulis Juwaini kepala bagian humas pemkab Sampang, saat ditemui sebelum jam 13.00 Wib di kantornya, menjelaskan pada prinsipnya surat edaran (SE) Bupati nomor 065/055/ 434.032/2016, tentang tata tertib ketatalaksanaan pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Pemkab Sampang, tidak bertujuan untuk menghalanghalangi kerja jurnalis.

“Sebab pada saat perumusan kami juga terlibat, hal itu untuk mengefektifkan kerja dinas agar tidak terganggu sebelum jam 13.00 WIB ketika hendak menemui tamu-tamu non kedinasan, dan hal itu tidak termasuk wartawan yang hendak konfirmasi,” kata Yulis.

Hal berbeda juga diungkapkan salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Sampang yang enggan dikorankan namanya. Ia sangat menyesalkan keluarnya SE Bupati nomor 065/055/434.032/2016, tentang tata tertib ketatalaksanaan pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Pemkab Sampang, sebab SE Bupati tersebut multi tafsir, mestinya sebelum SE Bupati tersebut beredar di semua SKPD, Puthut Budi Santosa sebagai Sekretaris daerah (sekda) harus mengecek dulu, apakah SE tersebut sudah tepat secara bahasa atau tidak, sehingga tidak terjadi multi tafsir seperti saat ini.Q lis

DPRD Jatim Bincang Dana Pilgub di KPU Tulungagung Tulungagung, Bhirawa Dana Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018 mulai diperbincangkan Komisi A DPRD Jatim dengan KPU Kabupaten/ Kota yang pelaksanaan pemilihan bupati (Pilbup) atau Pemilihan Wali Kota (Pilwali)-nya berbarengan dengan Pilgub. Jumat (12/2) kemarin, pembicaraan tersebut berlangsung di KPU Tulungagung.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Miftahul Ulum SAg MSi, mengungkapkan kedatangannya ke KPU Tulungagung kemarin untuk menyerap aspirasi dan informasi terkait pembagian (sharing) dana Pilgub Jatim 2018. “Ini karena pelaksanaan Pilgub berbarengan dengan pelaksanaan Pilbup di Tulungagung. Perlu dibicarakan mana-mana saja anggaran yang bisa disharing,” ujarnya.

Rencananya, Komisi A DPRD Jatim akan menyerap aspirasi serupa ke KPU Kabupaten/Kota lainnya di Jatim yang pada tahun 2018 melaksanakan pilkada serentak secara berbarengan antara Pilgub dan Pilbup/Pilwali. Ter-

catat ada 18 daerah kabupaten/kota di Jatim yang melakukan Pilgub dan Pilbup/Pilwali secara bersamaan.

Sejauh ini, menurut Miftahul Ulum, sudah tersimpan dana Rp 600 miliar untuk kepentingan dana Pilgub. “Dana tersebut merupakan dana saving (APBD Jatim) setiap tahun dan tahun 2018 rencananya akan terpenuhi semua dana Pilgub,” bebernya.

Beberapa alternatif pembagian dana dari APBD Jatim dan APBD Tulungagung dalam pelaksanaan Pilgub dan Pilbup Tulungagung sempat mengemuka. Termasuk sharing di dana honorarium. Namun semuanya masih dalam batas usulan dan wacana. Apalagi

kemudian baru-baru ini muncul lagi wacana pelaksanaan Pilgub tidak lagi dipilih oleh rakyat tetapi dipilih oleh anggota DPRD Provinsi.

“Nanti kita bicarakan bersama-sama lagi dalam forum sinergitas. Forum ini akan lebih detail membicarakan berapa dana yang ditanggung provinsi atau kabupaten dalam pelaksanaan Pilgub dan Pilbup,” tutur Miftahul Ulum.

Polisi asal PKB ini selanjutnya mengatakan memahami dan ikut menyetujui usulan KPU Tulungagung yang meminta honor bagi KPU yang melaksanakan Pilgub bersamaan dengan Pilbup atau Pilwali lebih besar dibanding KPU yang hanya melaksanakan Pilgub saja. “Itu sudah sesuai dengan anggaran kinerja. Ketika beban kerjanya lebih berat tentu mendapat honor lebih besar,” terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Tulungagung, Suprihno SPd MPd, mengungkapkan Pemkab

wiwieko/bhirawa

Anggota Komisi A DPRD Jatim saat bersama anggota KPU Tulungagung membahas rencana sharing dana Pilgub Jatim 2018, Jumat (12/2). dian tahun 2016, Rp 10 miliar.

“Dalam anggaran yang kami ajukan untuk pelaksanaan Pilbup 2018. Besarannya mencapai sekitar Rp 40 miliar atau Rp 39 miliar lebih,” katanya.Q wed

Tulungagung juga sudah melakukan saving yang berbentuk dana cadangan untuk pelaksanaan Pilbup Tulungagung 2018. Pada tahun 2015, Pemkab Tulungagung sudah menganggarkan Rp 5 miliar. Kemu-

PDMP dan Forpimda Deklarasikan ‘Garansi’

Dewan Minta Pemkab Tangani Pekerja Anak Kabupaten Blitar, Bhirawa Adanya informasi banyak para pekerja yang masih dalam usia anak-anak di Kabupaten Blitar membuat kalangan Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar resah, bahkan pihaknya secara tegas meminta Perangkat Desa maupun masyarakat untuk aktif melaporkan ke Dinas Pendidikan jika ada warganya yang masih usia sekolah namun bekerja dipertambangan pasir. “Ini sangat kami sayangkan jika saat seperti ini masih ada anak-anak yang dipaksa untuk bekerja dan putus sekolah,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Blitat, Gatot Darwoto.

Menurutnya dengan menanggapi informasi banyaknya anak yang putus sekolah karena bekerja di pertambangan pasir diwilayah Kecamatan Nglegok, pihaknya juga telah secara tegas meminta Perangkat Desa maupun masyarakat untuk melaporkannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.

“Agar pihak Diknas memberikan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan untuk kesejahteraan hidup di masa depan,” ujarnya.

Namun Gatot Darwoto juga berharap hal ini tidak terjadi karena bisa saja orang tua tidak menutup diri dan menyuruh anaknya untuk bekerja dipertambangan pasir kembali karena faktor ekonomi, namun pihaknya tetap menegaskan untuk menolak pekerja anak dimanamun.

“Ini adalah tanggung jawab orang tua, sehingga bukannya anak tidak boleh menjadi pekerja namun yang jelas tidak boleh dipekerjakan sebeluj masuk usia yang cukup,” jelasnhya.

Namun demikian Gatot mengaku belum mengetahui fakta dilapangan, menurutnya jika memang kenyataan itu terbukti maka pihaknya akan segera memanggil Diknas untuk segera melakukan penyuluhan. “Pekerjaan adalah kebutuhan untuk ekonomi keluarga, sehingga kepala keluarga yang bekewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukannya anak yang dikorbankan,” tegasnya.Q htn

7

ristika/bhirawa

Taruna siaga bencana dan petugas dari BPBD Nganjuk membantu evakuasi warga dari rumah yang terendam air akibat banjir bandang.

Banjir Rendam 15 Desa dan Tewaskan Bocah SD Nganjuk, Bhirawa Seratus rumah warga pada 15 desa di Kabupaten Nganjuk terendam banjir setelah hujan mengguyur selama lebih dari 10 jam.

Selain itu banjir juga menewaskan Aris Kristiawan (12), bocah kelas VI SD asal Desa Banaran Kecamatan Pace yang terseret arus Sungai Bodor.

Data yang diperoleh Bhirawa dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nganjuk menyebutkan dampak banjir paling parah terjadi di Kecamatan Pace. Di wilayah tersebut ada 11 desa yang diterjang banjir.

Masing-masing adalah Desa Babadan, Banaran, Bodor, Kecubung, Plosoharjo. Kemudian, Desa Gemenggeng, Pacekulon, Pacewetan, Batembat, Jetis, dan Kepanjen.

Sedangkan empat desa lainnya tersebar di tiga kecamatan, yaitu Desa Putukrejo dan Desa Patihan, Kecamatan Loceret. Kemdudian Desa Kedungombo Kecamatan Tanjunganom dan Desa Sumengko Kecamatan Sukomoro. “Dari awal musim hujan, ini yang paling parah,” kata Samsul (50), warga Dusun Kedungperes Desa Kecubung Kecamatan Loceret yang rumahnya direndam banjir dengan ketinggian air 80 sentimeter itu.

Bahkan, ketinggian air di jalan depan rumahnya yang berbatasan langsung dengan Sungai Bodor mencapai pinggang orang dewasa. Banjir di kampungnya yang memang

dekat dengan Sungai Bodor, memang rutin terjadi setiap musim hujan. Karena itu, Samsul menyayangkan karena hingga saat ini tak ada upaya serius dari pemkab untuk mengantisipasinya.

Kondisi yang hampir serupa juga terjadi di Dusun Semanding Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace. Warga mengakui, baru tahun ini air dengan derasnya masuk ke ruang tamu, kamar tidur hingga dapur. Sehingga, sebagian besar warga Dusun Semanding memilih mengungsi keluar rumah sambil mematikan aliran listrik.

Dengan luasnya daerah yang terendam banjir, tim search and rescue (SAR) BPBD dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) langsung menyebar ke sejumlah titik. Mereka terus memantau debit air di sejumlah lokasi.

Hasilnya, lebih dari 100 rumah warga dipastikan terendam banjir, bahkan ada lokasi yang hingga pukul 08.00 kemarin airnya belum surut. “Di Desa Putukrejo, Loceret, air lambat surutnya karena posisi tanah dan rumah rendah serta cekung. Sampai pagi masih ada sisa genangan,” kata Koordinator Tagana Nganjuk Aries Trio Effendi.

Tim SAR juga mencatat kondisi serupa terjadi di sekitar Desa Putukrejo. Seperti di area persawahan di Desa Kepanjen, Kecamatan Sawahan hingga masuk wilayah Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro.Q ris

Tuban, Bhirawa Masih tingginya kasus narkoba dan prostitusi di Bumi Wali Tuban, meski pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban sudah menutup seluruh tempat prostitusi dan mengibarkan perang terhadap peredaran narkoba, membuat Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) dan seluruh stakeholder membuat komitmen bersama dengan mendeklarasi gerakan berjamaah melawan Narkoba dan Prostitusi (Garansi).

“Kita mengajak untuk kebaikan, dan kebaikan ini harus terorganisir dengan baik. Sehingga semua elemen masyarakat bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi Tuban bersih dan aman,” kata Edi Utomo Ketua PDPM Tuban (14/2).

Deklarasi Garansi di Gedung Korpri Komplek Pendopo Krido Manunggal Tuban kemarin (13/2) juga juga dilakukan penadatanganan komitmen bersama diantaranya Bupati Tuban H. Fathul Huda, Kapolres Tuban AKBP Guruh Arif Darmawan, Dandim 0811 Tuban Letkol Inf Sarwo Supriyo, Edi Utomo (Ketua PDPM), Nurul Yakin (Ketua Dewan Dakwah Muhammadiyah Tuban) dan perwakilan Pers Khoirul Huda.

“Sesuai data dari Polres, pada tahun 2014 jumlah kasus Narkoba yang berhasil diungkap sebanyak 40 kasus, dan meningkat di

tahun 2015 menjadi 60 kasus, ini belum lagi kasus yang sulit terungkap lainnya," terang Edi Utomo.

Sementara itu, Bupati Tuban H. Fathul Huda, dalam sambutanya menyampaikan bahwa peredaran Narkoba dan tempat prostitusi harus dilawan bersama. Sinergi itu dilakukan baik bersama ormas Nahdlatul Ulama (NU) dengan Muhammadiyah, serta ormas yang lain. Karena keberadaan Narkoba dan prostitusi dapat merusak generasi muda atau masyarakat luas. “Semoga komitmen ini terus di jalankan dengan penuh tanggung jawab untuk Tuban lebih baik, karena untuk melawan itu butuh sinergi semua masyarakat dan komitmen bersama,” kata H. Fathul Huda.

Sementara itu, H. Syafiq Syauqi Ketua Cabang gerakan Pemuada Ansor Kabupaten Tuban mengaku sangat mendukung dan akan ikut membantu Garansi guna mempertahankan branded Bumi Wali yang menjadi ikon Bupati selama ini.

"Adanya Garansi harus mampu membersihkan Tuban dari narkoba dan prostitusi, penutupan lokalisasi tampaknya belum mengurangi kasus prostitusi, malah banyak warung kopi di pelosok desa yang berkedok karaoke, juga menyediakan layanan khusus membuat kami semakin prihatin,” kata Syafiq (14/2).Q hud

khoirul huda/bhirawa

Edi Utomo, Ketua PDPM Kabupaten Tuban saat menyerahkan Kaos Garansi setelah melakukan penandatanganan komitemen bersama melawan Narkoba dan Prostitusi di Gedung Korpri Komplek Pendopo Krido Manunggal Tuban.

Selawat Nariyah Jadi Ajang Serap Aspirasi Ketua dan Anggota DPRD Bondowoso Selawat Nariyah yang dilaksanakan secara rutin di Desa Karanganyar Kecamatan Klabang Bondowoso menjadi ajang serap aspirasi bagi Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso, Sabtu (13/2) pekan kemarin.

Pasalnya sebelum dilaksanakannya solawat nariyah tersebut berbagai aspirasi disampaikan para jamaah yang mayoritas warga Desa Karanganyar, para Kepala Desa Kecamatan Klabang hingga Camat, Babinsa dan Babinkamtibmas yang kompak menghadiri acara yang pertama kali juga dihadiri ketua DPRD tersebut.

Hal ini sebagaimana diakui M. Maksum Kepala Desa Karanganyar dalam sambutannya yang mengakui jika kedatangan ketua DPRD di Desanya baru pertama kali sepanjang sejarah dan dirinya memimpin desa tercintanya tersebut, karena itulah menu-

rutnya banyak usulan dan aspirasi yang disampaikan masyarakatnya agar menjadi kebijakan pemerintah kabupaten Bondowoso yang pembahasannya dilakukan bersama ketua DPRD. “Kami sungguh merasa terhormat, karena baru pertama kali desa kami ini dihadiri ketua DPRD bahkan didampingi anggota DPRD Dapil II yaitu H. Zaki Imron Humaidi, untuk itulah banyak harapan masyarakat kami untuk dibawa ke Kabupaten,” katanya.

Maksum menambahkan jika banyak potensi yang dimiliki masyarakatnya baik potensi dalam bidang pertanian maupun

samsul tahar/bhirawa

Selawat Nariyah menjadi ajang Serap Aspirasi ketua dan Anggota DPRD Bondowoso. keterampilan lainnya, namun hal itu menurutnya belum bisa dimaksimalkan karena minimnya

dana yang dimiliki desa, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten melakukan intervensi baik

berupa bantuan dana maupun peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan dan Pelatihan.

Dalam kesempatan tersebut Camat Klabang Drs H Arso yang juga diberi kesempatan memberikan sambutan melaporkan jika kegiatan Solawat Nariyah selain dilaksanakan secara rutin di mesjid dan musolla juga digelar secara rutan di kantor desa dan Kecamatan, kegiatan tersebut menurut Camat menjadi ajang silaturrahim dan diskusi berbagai hal baik itu tentang keamanan maupun pembangunan di Kecamatan Klabang. “Kami selaku camat bersama Danramil dan Kapolsek secara rutin mengikuti kegiatan di desa selain untuk melakukan pembinaan juga mengetahui berbagai hal di masing-masing desa,” katanya.

Menanggapi hal itu ketua DPRD

Bondowoso H Achmad Dhafir yang saat itu didampingi H Zaki Imron Humaidi anggota FKB DPRD Bondowoso mengaku bangga dengan kegiatan masingmasing desa di Kecamatan Klabang, hal itu menurut Dhafir merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dalam rangka menciptakan masyarakat beriman, berdaya dan bermartabat. “Saya harap kegiatan tersebut akan membuka mata hati kita yang menyandarkan pada yang maha kuasa agar mampu melayanai masyarakat dengan baik,” katanya.

Dhafir menambahkan terkait berbagai hal dan harapan yang disampaikan masyarakat pihaknya berjanji untuk membawa ketingkat Kabupaten agar menjadi kebijakan dan dukungan untuk mamksimalkan potensi yang dimiliki desa tersebut.Q har

MALANG RAYA

8

Senin Kliwon 15 FEBRUARI 2016

Soft Launching RSUD Kota Malang

KILAS AREMANIA

Blusukan, Wali Kota Dicurhati Soal Pemukiman Malang, Bhirawa Wali Kota Malang HM. Anton, saat melakukan blusukan di Kelurahan Klojen Minggu (14/2) kemarin, dicurhati masyarakat disekitar pemukiman di tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI).

Mereka ketakutan jika suatu ketika nanti tidak boleh menempati tanah milik PT KAI tersebut.

Mendapat curhatan itu, Walikota yang juga Ketua DPC PKB Kota Malang tersebut, memberikan tawaran jika suatu saat tidak boleh menempati tanah PT.KAI, Pemkot akan membangunkan rumah susun, (rusun).

“Jika nanti tanah milik PT KAI, tidak boleh ditempati, kita akan mengupayakan rusun, untuk ditempati,” tutur Abah Anton. Karena bagaimanapun, persoalan pemukiman itu, menjadi perhatian Pemkot Malang. Jadi Pemkot akan selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya.

Selain bertemu dengan masyarakat, Abah Anton yang didampingi, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang Ny. Hj. Umi Farida Anton itu, juga mengunjungi rumah warga. Bahkan warga Kelurahan Klojen yang lanjut usia (lansia) mendapat berkah “istimewa” (red. spontanitas tali asih uang) dari Hj. Umi Farida, yang kebetulan sedang berulang tahun.

Blusukan Abah Anton yang didampingi dengan beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Malang ini pun menyusuri kawasan pemukiman Kelurahan Klojen, mulai .

RW. VII, RW. IV dan RW. III dilanjutkan dengan sambungrasa di depan kelurahan Klojen Abah Anton menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga Kel. Klojen karena sudah disambut dengan baik.

“Kegiatan blusukan ini tidak lain bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kondisi masyarakat Kelurahan Klojen Apakah sudah terlayani dengan baik, menjalankan dan juga merasakan program pemerintah secara langsung tidak hanya melalui laporan instansi Q mut terkait,”tutur Abah Anton.Q

Satpol PP Beri Kelonggaran PKL Kota Batu Batu, Bhirawa Beberapa ruas jalan di sekitar AlunAlun Kota Batu selalu dibanjiri dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). Di tempat ini, beberapa gerobak PKL masih berjualan dengan menggunakan badan jalan dan trotoar.

Satpol PP Kota Batu terus mendata identitas PKL ini sembari selalu mengingatkan kepada para PKL ini agar tidak meninggalkan gerobaknya di tepi jalan saat selesai berjualan.

“Karena itulah, Satpol PP mengingatkan agar mereka selalu mengemasi gerobak dorong dan membersihkan lingkungan di sekitar mereka berjualan supaya tetap bersih. Jika hal itu tidak dipenuhi, maka terpaksa kita (Satpol PP) yang akan mengemasi gerobak dorong tersebut,” ujar Kasie Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Satpol PP Kota Batu, Andono Joyo, Minggu (14/2) kemarin.

Sedikitnya ada beberapa ruas jalan di sekitar alun-alun yang biasa digunakan para PKL untuk berjualan. Di antaranya, Yaitu, Jalan RA.Kartini, Jl.Gajahmada, dan Jalan Sudiro. Dan untuk menjaga ketertiban di sekitar Alun-Alun, kamrin Satpol PP Kota Batu pembinaan terhadap PKL di sekitar jalan tersebut.

Ditamnbahkan Andono Joyo, Satpol PP Kota Batu mengatakan bahwa pihaknya memilih melakukan tindakan secara persuasif untuk menegakkan peraturan daerah.

“Kita tidak bisa berlaku saklek, akan kita tata, kita masih mengutamakan kemanusiaan,” tambah Andono.

Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2015 dan Peraturan Walikota nomor 18 tahun 2011 disebutkan bahwa dilarang berjualan 24 jam dan dilarang meninggalkan jejak peralatan yang dipergunakan.

“Selesai berjualan, mereka harus membersihkan lapak hingga tidak menganggu pengguna jalan dan wisatawan,” tegas Andono. Terpisah, salah seorang PKL di Jl.RA Kartini, Susi Hadi mengatakan,Q nas

Beroperasi, Belum Terima Rawat Inap Malang, Bhirawa Wali Kota Malang, H.M Anton, akhir pekan kemarin, secara resmi membuka operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang. Meski begitu RSUD tersebut belum bisa menerima pasien rawat inap karena masih terkendala teknis.

“Saya minta pihak RSUD melakukan pembenahan, dan melengkapi kekurangan sehingga pada saat Grand Launching bulan April mendatang bertepatan dengan HUT Kota Malang yang Ke-102 tahun, sudah bisa beroperasi normal, “ujar Walikota Malang yang kerap disapa Abah Anton itu.

Pihaknya berharap masyarakat sudah bisa dilayani, sehingga harapan mereka untuk bisa berobat lebih dekat dengan wilayahnya sudah bisa terpenuhi. Abah Anton, lebih lanjut menyatakan, RSUD juga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, meskipun saat ini belum bekerjasama dengan BPJS kesehatan.

“Untuk pelayanan kepada pasien miskin, sementara bisa menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Yang penting semua pasien harus diberikan pelayanan dengan baik,” tutur Abah Anton. Apalagi pihaknya juga berharap, RSUD ini sekaligus sebagai bentuk layanan publik Pemerintah Kota Malang terhadap pemenuhan kebutuhan ke-

Wali Kota Malang, H.M Anton saat menggunting pita menandai soft launching Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang. sehatan. Selama ini, lanjut Abah pelayanan kesehatan hanya dilakukan di Puskesmas pembantu dan Puskesmas rawat inap dinilai kurang representatif. Makanya dengan adanya RSUD ini, diharapkan pelayanan kesehatan bisa lebih maksimal. Karena keberadaanya, ditunjang dengan tenaga dokter yang me-

madai, serta dengan peralatan yang cangih, sehingga semua pasien bisa ditangani dengan maksimal, setelah nantinya RSUD ini beroperasi secara penuh.

Saat ini layanan yang bisa diberikan antara lain Poli KIA, Poli Gigi, Poli Umum, Poli Penyakit Dalam, Poli Bedah, dan Poli Anak serta layanan

mobil ambulans. Untuk menunjang operasional, Pemkot lanjut Abah Anton akan menerbitkan Surat Keputusan Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang menaungi RSUD Kota Malang.

Dengan adanya SK itu, maka rumah sakit bisa dengan leluasa untuk melakukan pengadaan tanpa terganjal atu-

BPBD Waspadai Bahaya Tanah Longsor Kab Malang, Bhirawa Intensitas curah hujan cukup tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Malang membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan. Apalagi, Minggu lalu tejadi bencana tanah longsor di wilayah Malang Barat yakni tepatnya di wilayah Kecamatan Pujon dan Ngantang, di Kilometer (KM) 10.

“Bencana tanah longsor tersebut terjadi karena sebelumnya di wilayah Malang Barat terus menerus diguyur hujan lebat. Sehingga sebagian tanah tebing yang berada di tepi jalan raya yang menghubungkan Malang, Kediri, dan Jombang tertutup longsoran tanah, dan menyebabkan kemacetan,” ungkap Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (UPTD PPBK) BPBD Kabupaten Malang Nurul Kus-

naini, Minggu (14/2), kepada wartawan.

Menurutnya, dalam kejadian tanah longsor di wilayah Pujon dan Ngantang, pada Kamis (11/ 2), tidak membawa korban jiwa.

Namun, saat itu akses jalan yang menghubungkan Malang, Kediri, dan Jombang lumpuh total selama beberapa jam. Tapi dengan kesiagaan petugas PPBK, maka longsoran tanah yang menutup jalan raya bisa secepatnya dibersihkan dengan menggunakan alat berat milik Dinas Bina Marga (DBM) dan Mobil Pemadam Kebakaran (PMK) milik Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Malang. Belajar dari bencana tanah longsor tersebut, kata Nurul, BPBD lebih meningkatkan kesigaan. Karena di wilayah Malang Barat, khususnya wilayah Kecamatan Pujon, Ngantang, dan Kasebon merupakan daerah yang rawan terjadinya tanah longsor.

“Sama halnya dengan di wila-

cahyono/bhirawa

Petugas PMK DCKTR Kab Malang saat membersihkan jalan raya dengan menyemprotkan air di wilayah Pujon-Ngantang KM 10, sebelumnya tertimbun longsoran tanah, pada Kamis (11/2)

yah Malang Selatan. Diantaranya, di wilayah Kecamatan Dampit dan Ampelgading sebagai akses jalan utama yang menuju Malang-Lumajang juga rawan terjadinya tanah longsor.

Dan juga di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Donomulyo, dan Bantur,” terangnya.

Untuk itu, dirinya mengimbau kepada pengguna kendaraan bermotor yang melintasi jalan raya yang rawan terjadinya tanah longsor untuk waspada dan berhati-hati, terutama saat hujan. Karena tidak hanya bencana tanah longsor saja yang tidak bisa diprediksi, begitu juga dengan pohon tumbang.

Sehingga jalan satu-satunya adalah kita harus berhati-hati ketika melintas pada daearah yang rawan terjadinya tanah longsor dan pohon tumbang.

Secara terpisah, Kepala DCKTR Kabupaten Malang Romdhoni mengatakan, jika pihaknya telah menyiagakan petugas dan mobil PMK, baik untuk keperluan pemadaman kebakaran, hal itu juga kita siapkan untuk kepentingan bencana tanah longsor.

“Seperti yang kita lakukan dalam membersihkan tanah longsor di wilayah jalan raya Pujon dan Ngantang pada Minggu lalu,” ujarnya.

Ditegaskan, petugas dan mobil PMK selama musim penghujan, mobil PMK sebagian kita tempatkan di wilayah yang saat ini rawan atau langganan terjadinya tanah longsor. Diantaranya, di wilayah Malang Barat dan Malang Selatan.

Sedangkan mobil PMK tersebut kita tempatkan di kantor kecamatan yang terdekat dengan wilayah rawan adanya bencana tanah longsor. Q cyn

muhammad taufiq/bhirawa

ran seperti halnya SKPD lainnya. Abah juga meminta, pihak RSUD fokus pada tahap realisasi perjanjian kerjasama dengan BPJS. Sehingga nantinya peserta BPJS dapat langsung menggunakan fasilitas kesehatan di RSUD Kota Malang. Selain itu tentunya, memenuhi semua kekurangan teknisnya. Q mut

Sahabat Malang Anyar Dideklarasikan, Eddy Rumpoko Dewan Pembina Kota Batu, bhirawa Komitmen mengusung kebaharuan yang diperjuangkan Relawan Malang Anyar ternyata tak berhenti begitu saja pasca pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang. Relawan Malang Anyar yang dulunya menjadi pendukung pasangan Dewanti Rumpoko - Masrifah Hadi ini akhirnya melembagakan diri dengan membentuk organisasi Sahabat Malang Anyar.

Deklarasi dan pelantikan pengurus dilakukan di kompleks SMA Selamat Pagi Kampung Kids Kota Batu, Minggu (14/2).

Sejumlah nama masuk dalam kepengurusan, seperti Eddy Rumpoko, H Zaini, Diah Katarina, Bagyo Prasasti, Agus Sugiarto, Gunawan dan Dr Dwi Cahyono masuk dalam jajaran Dewan Pembina. Kemudian dijajaran Presidium yang berjumlah 9 orang, ada Hartadi, Ali Akbar, Hanafi, Hartoyo dan Widodo.

“Kepengurusan Sahabat Malang Anyar ini mencakup relawan dari Kabupaten Malang, Kota Malang maupun Kota Batu. Kita ingin menyemaikan semangat kebaharuan yang pernah kita bawa saat Pilkada lalu untuk wilayah Malang Raya,” tegas Ali Akbar.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Eddy Rumpoko yang duduk sebagai Ketua Dewan Pembina.

“Kalau hanya sekedar sebagai oposisi maka hal itu tidak ada artinya. Malang Anyar ingin membuktikan bahwa walaupun bukan partai tetapi bisa melegalkan dirinya untuk mewujudkan pikiran-pikiran besar dalam upaya gerakan kebaharuan,” ungkap ER sapaan akrabnya.

Dia minta agar Malang Anyar mampu mengubah pikiran pragmatis masyarakat dalam berpolitik agar mereka memiliki kemandirian politik, tidak hanya sekedar menjadi subyek dalam gelaran event-event politik semata.

“Pikiran pragmatis masyarakat harus diubah tanpa meninggalkan kegiatan-kegiatan perbaikan ekonomi.

Seperti pengembangan potensi masing wilayah dan mensinergikannya dengan potensi di daerah sekitarnya,” tutur ER. Sementara itu, ahli sejarah dan budaya DR Dwi Cahyono menegaskan bahwa sembilan kebaharuan yang ditawarkan dalam Pilkada Kabupaten Malang masih sangat relevan untuk diterapkan di Malang Raya, karena Malang merupakan sebuah entitas sosial budaya.Q sup

Perahu Karet Terbalik, Tiga Mahasiswa Pecinta Alam Hanyut Saat Mengikuti Arung Jeram di Sungai Brantas Sebuah perahu arung jeram yang dinaiki 7 mahasiswa Pecinta Alam (PA) terbalik di Sungai Brantas berada di wilayah Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Jumat (12/2) sekitar 14.00 WIB. Dari 7 mahasiswa tersebut, 3 di antaranya hanyut hingga ke wilayah Dusun Ngukir, Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo.

Ketiga mahasiswa yang hanyut tersebut adalah 1 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka diidentifikasi bernama Dura alias Wawur, 21th, mengalami luka memar pada punggung kanan dan hiportemia.

Mahasiswa kedua bernama Lutfia alias Ceku, 20th, warga Masalembu, Sumenep, mengalami luka memar di punggung dan menderita hipotermia. Dan yang ketiga merupakan alumni Unisma bernama Jalil, 42 th, warga Sidoarjo, ia mengalami pusing-pusing dan juga menderita hipotermia.

“Dura dan dan Lutfia merupakan anggota Ranti Pager Aji (RPA), Organisasi Pecinta Alam dari Universitas Islam Malang (Unisma), sementara Jalil adalah alumni universitas yang sama

dan juga merupakan alumni RPA,”ujar Kapolsek Junrejo, AKP Joko Tresno Widodo, Jumat (14/2). Meskipun sempat hanyut dan terombang-ambing derasnya arus sungai Brantas, ketiga korban berhasil diselamatkan sore itu juga. Namun untuk mengantisipasi adanya luka, ketiganya tetap dilarikan ke Polindes Torongrejo, dan kemudian dirujuk ke Puskesmas Beji. Setelah mendapatkan perawatan medis dari Puskesmas Beji, ketiganya diperbolehkan pulang.

“Mereka adalah anggota pecinta alam dan sudah terlatih menghadapi situasi sulit seperti ini. Kini ketiganya sudah diperbolehkan pulang ke rumah masingmasing,” jelas Joko Tresno.

anas bachtiar/bhirawa

AKP Joko Tresno Widodo Kecelakaan ini, kata Joko, terjadi kurang lebih 50 meter dari start. Mereka melintasi dam setinggi kurang lebih 4 meter.

Pada saat melintasi dam tersebut, perahu karet yang mereka naiki terguling, hingga 7 orang terjebur. Saat terjebur itulah 3 orang terseret derasnya

arus sungai karena saat itu hujan gerimis. Namun pada saat yang sama di wilayah kecamatan Bumiaji Kota Batu terjadi hujan deras. Beruntung kejadian itu dialami oleh para petualangan yang biasa mengalami kondisi darurat seperti itu. Dan 3 mahasiswa yang hanyut tersebut berhasil diselamatkan di wilayah Pendem.

“Kejadian seperti itu sebenarnya biasa untuk pecinta alam, selalu terjadi. Pas latihan self rescue,” ujar salah seorang pecinta alam yang ikut memberikan pertolongan, Anggara. Sebelum terjadi kecelakaan, ketiga korban bersama 7 orang pecinta alam lainnya mengikuti kegiatan latihan mandiri tanpa menggunakan jasa operator arung jeram. Dari jumlah 10 orang tersebut dibagi 7 orang mengikuti latihan air dengan naik perahu arung jeram, sementara 3 orang melaksanakan kegiatan darat. Untuk latihan air, selain dinaiki 3 kor-

anas bachtiar/bhirawa

Para anggota RPA berfoto bersama sebelum melakukan latihan arung jeram. ban juga dinaiki 4 orang lainnya.

Yakni, Muhammad Habibi alias Also, asal Lombok, Cupak, Necis dan Cedok asal Malang. Ke-7 mahasiswa ini mengikuti latihan alam dan didampingi satu orang profesional yang terus memberikan instruksi kepada mereka.

Sementara, Kasi Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggu-

langan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu, M Rochim, menghimbau kepada seluruh pengguna sungai Brantas agar berhati-hati di musim penghujan.

“Untuk pengelola rafting kita sudah koordinasikan agar selalu waspada melakukan aktifitas rafting selama musim penghujan,” ujarnya. Q nas

Senin Kliwon 15 FEBRUARI 2016

LINTASAN

Karate Kata DKI Belum Targetkan Emas Jakarta, Bhirawa Tim Karate Kata DKI Jakarta belum bisa memastikan nomor pertandingan yang ditargetkan untuk memperoleh medali emas pada Pekan Olahraga Nasional XIX pada September 2016.

Menurut pelatih Karate Kata DKI Jakarta Denies Ibrahim saat ditemui di Senayan Jakarta, Minggu, pihaknya belum bisa memastikan salah satu dari empat nomor Karate Kata yang akan mengejar medali emas dikarenakan adanya regulasi baru.

"Karena ada peraturan baru soal batasan usia maksimal 30 tahun. Jadi belum bisa pastikan di nomor mana, kami juga masih pantau juga di daerah lain bagaimana," kata Denies.

Akan tetapi berdasarkan diskusi antara Denies dan pelatih Karate Kata DKI Jakarta lainnya, mereka akan menargetkan perolehan minimal satu medali emas pada PON mendatang.

Hingga saat ini Denies juga belum memberikan penekanan pada atletatletnya mengenai pandangan tersebut dengan alasan untuk menjaga kualitas permainan saat bertanding.

Menurut dia, dengan belum adanya keputusan mengenai nomor andalan Karate Kata bisa berdampak pada mental atlet yang selalu terdorong untuk terus meningkatkan kemampuan dan teknik.

"Supaya anak-anak ini bisa bersaing untuk meningkatkan kualitas masingmasing. Jadi saat nanti September (puncak PON) mereka sudah siap semua, karena tidak menutup kemungkinan kita hanya mengejar satu emas," tukas Denies.

Dia menceritakan, Karate Kata DKI Jakarta terakhir kali memperoleh medali emas adalah pada PON tahun 2004 di nomor beregu putri.

"Sudah lama sekali. Di tahun 2016 ini kita berkeinginan untuk mengembalikan emas ke DKI Jakarta. Cuma ya memang untuk kelas yang mana masih belum bisa bicara sekarang," tutur pelatih yang pernah meriah dua medali perak pada PON 2004 itu.Q ant

OLAHRAGA Penembak dan Atlet Yong Mo Do Korem 082

Siap Bertanding di Kejuaraan Kodam V/Brawijaya Mojokerto. Bhirawa Sedikitnya satu regu tembak yang berisi 12 orang petembak jitu dan 12 atlet Yong Mo Do prajurit TNI Korem 082/Citra Panca Yudha Jaya Mojokerto. Kemarin ( minggu 14/2/2016) bakal berangkat ke Kodam V/Brawijaya Surabaya.

Tujuannya tidak lain untuk mengikuti Ajang uji profesionalisme prajurit dan satuan, khususnya bagi prajurit satuan jajaran Kodam V/Brawijaya yang bakal digelar di Makodam V/Brawijaya Surabaya 15/2/ hari ini.

Dimana ajang uji profesionalisme tersebut dalam bentuk Pertandingan Kejuaraan Beladiri Yong Mo Do dan Menembak versi AARM bagi satuan – satuan jajaran Kodam V/Brawijaya.

Korem 082/CPYJ sebagai salah satu satuan jajaran Brawijaya turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, dengan mengirimkan Tim Beladiri Yong Mo Do dan Tim Menembak. Demikian antara lain kata Danrem 082/cpyj.

Kolonel inf. Irham Waroihan Saat memberikan arahan kepada kedua Tim di aula Ma-

korem jumat siang.

Lebih lanjut Kolonel Inf Irham Waroihan memberikan penekanan sebelum melepas kedua Tim tersebut yang akan bertanding di tingkat Kodam V/Brawijaya. Jika Kegiatan tersebut bermakna sangat vital bagi satuan – satuan jajaran Kodam V/Brawijaya terkait prestasi dan prestise satuan, termasuk Korem 082/ CPYJ, disamping merupakan ajang pertandingan materi yang terkait dengan profesionalisme keprajuritan, juga sebagai salah satu ajang uji tingkat kemantapan profesionalisme prajurit dan satuan. ‘’Untuk itu bersungguh – sungguhlah dalam bertanding, agar bisa diharapkan mampu meraih prestasi tertinggi dalam pertandingan tersebut,’’ katanya.

Secara khusus dalam Trainning Centre kedua Tim tersebut dipersiapkan dibawah pimpinan Kasiopsrem 082 Mayor Inf Agus Sujiyono selaku Dan Kontingen Korem 082/CPYJ, yang telah memimpin dan mengawasi pelaksanaan trainning selama tidak kurang dari 2 minggu secara terus menerus, disamping latihan rutin sesuai jadwal satuan pada waktu sebelum pelaksanaan Training Centre.

Meski beladiri Yong Mo Do tergolong olah raga keras dan berat, namun terdapat 2 orang wanita yang menjadi atlit dan siap bertantanding. Ke dua atlit tersebut adalah para Wanita TNI – AD ( Kowad ), yang secara psikologis keduanya telah siap dan terlatih , baik fisik maupun mental untuk bertanding demi nama besar Citra Panca Yudha Jaya.

Kedua Kowad tersebut adalah Serka ( K ) Tari Helen yang akan bertanding di kelas 70 kilogram, dan Serka ( K ) Yeni Trisnawati yang akan bertanding di kelas 80 kilogram.

Sementara kelompok pria

terdata sebanyak 12 orang prajurit pria yang akan bertanding pada kelas yang berbeda, dari kelas 60 kg sampai dengan kelas diatas 90 kg.

Sedangkan untuk Tim menembak, Korem 082 telah disiapkan sebanyak satu regu petembak ( 12 orang ) yang

Jember, Bhirawa Tim futsal Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) dan ESDM Kab. Jember taklukkan Tim Futsal Kementrian Perikanan Kelautan Denpasar Bali, di stadion Futsal Viktoria Denpasar, Sabtu (14/2). Tim Disperindag dan ESDM yang dikomandanani oleh Kepala Dinasnya Achmad Sudiyono ini menang tipis dengan skor 12-8.

Permainan persahabatan kedua tim ini sejak awal tidak seimbang. Karena para pemain dari Kementerian Perikanan dan Kelautan Denpasar yang diterjunkan relatif muda-muda. Sedangkan Tim dari Disperindag dan ESDM kab. Jember rata-rata jago kapok yang usianya diatas 40 tahun."Awalnya kami sempat kaget melihat para pemain futsal lawan, usianya dibawah 30 tahunan," ujar salah satu pemain Tim Disperindag dan ESDM Jember Hari Murti.

Namun kata Hari, pihaknya tidak punya beban bermain di kandang lawan meskipun usia mereka relatif muda. Selain itu, masuknya Achmad Sudiyono dalam permain tersebut membawa spirit tersendiri baginya.

"Pak Achmad bermain lincah, dan memberikan passing-passing akurat dan membuahkan banyak goal," kata Hari kemarin.

Meski kerap terjadi gonta-ganti

Lima pegulat yang berlatih di Surabaya membutuhkan sparing latihan untuk meningkatkan teknik.

telah dilatih secara khusus dalam Trainning Centre , dan menembak nantinya akan dipertandingkan dengan sistim AARM. Turut hadir dalam acara pembekalan ini adalah Kasrem 082/CPYJ Letkol Arh Sinthu Bas Ignatius bersama seluruh Kasirem 082/ CPYJ.Q min

pemain, namun Tim Disperindag mampu mengimbangi permainan lawan. Bahkan Achmad Sudiyono yang saat ini berusia 55 tahun ini, mampu berkali-kali menjebol gawang lawan."Ini permainan yang cukup berat. Tapi kami enjoy dalam bermain," ujar Achmad sambil menyeka keringat dan nafas ngos-ngosan.

Permainan cantik dan menarik ini juga diakui oleh Fathur Rohman yang juga Ketua Tim dari Kementrian Perikanan dan Kelautan Denpasar Bali. Meski usia mereka jauh dengan anak asuhnya, mereka mampu mengimbangi permainan." Bahkan tendangan kidal yang dilesakkan oleh Pak Achmad beberapa kali tidak bisa dibendung oleh penjaga gawang kami," tandasnya.

Fathur mengaku sengaja mengundang Tim Futsal Disperindag dan ESDM Jember untuk menggelar persahabatan melalui media sosial."Kami melihat akunakun mereka yang sering diunggah melalui facebook saat latihan.

Sehingga kami tertarik untuk menjajal kemampuan mereka," terangnya pula. Kosim berjanji akan melakukan pertandingan revans atau balasan ke Jember."

Kami masih mengatur waktu, karena bulan-bulan ini banyak kesibukan instansinya," tambahnya pula.Q efi

ist

12 Pegulat Jatim Berlatih di Vietnam Surabaya, Bhirawa Sebanyak 12 pegulat yang tergabung di Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) Jatim saat ini tengah berlatih di Vietnam. Sedangkan lima pegulat laiinya tetap menjalani latihan di Surabaya.

Menurut Pelatih Gulat Jatim, Sri Dwi Wahyudi berharap mereka yang berangkat ke Vietnam adalah peraih medali saat di Prapon 2015. Diharapkan mereka bisa meningkatkan teknik, karena saat ini pegulat Vietnam salah satu terbaik di level Asia Tenggara.

Sedangkan mereka yang tidak berangkat, tetap wajib menjalani latihan.

"Yang diprioritaskan ke Vietnam adalah

peraih medali emas dan perak di Pra PON, sedangkan yang berlatih di Surabaya peraih tiket PON dan medali perunggu," katanya, Minggu (14/2).

Ia mengakui saat ini kesulitan untuk mencari sparing latihan bagi lima pegulat yang berlatih di Surabaya. "Kita kalau teknik gak masalah, yang membedakan hanya sparingnya. Karena walaupun teknik sebagus apapun tidak diasah dengan sparing gak akan bisa maju," ujarnya Saat disinggung mengenai rival pegulat Jatim di PON, Sri Dwi Wahyudi menyebut Provinsi Kalimantan Timur dan Jabar, karena sudah melakukan latihan di luar negeri. Q wwn

Sembilan Pemanah Jatim Ikuti Seleknas

Sembilan pemanah Jatim saat ini mengikuti seleksnas.

hasan amin/bhirawa

Tampak dalam foto sedikitnya 24 orang Prajurit Korem 082/cpyj yang terbagi dalam 2 regu sedang mengapit Damrem 082 sebelum berangkat ke Kodam V/Brawijaya.

Tim Futsal Disperindag Taklukan Tim Kementrian Perikanan dan Kelautan

Boaz Ikut Turnamen Futsal untuk Jaga Kebugaran Jayapura, Bhirawa Kapten tim Persipura Jayapura, Boaz TE Solossa mengaku ikut meramaikan turnamen futsal Abisai Rollo (ABR) Cup yang digelar oleh salah satu legislator di Kota Jayapura itu untuk menjaga kebugaran fisik.

"Saya dan beberapa rekan-rekan Persipura lainnya, ikuti turnamen futsal ABR Cup hanya untuk menjaga kebugaran fisik," kata Boaz TE Solossa, di Kota Jayapura, Papua, Minggu.

Dengan mengikuti turnamen futsal, kata dia, paling tidak bisa memberikan waktu luang untuk terus berlatih hingga manajemen tim Mutiara Hitam, julukan tim Persipura Jayapura memanggil kembali semua pemain yang sepakat istirahat karena belum ada turnamen sepak bola.

"Ini juga kan sebagai ajang latihan, memotivasi pemuda di Kota Jayapura untuk cintai olah raga," kata Boaz.

Secara terpisah, ketua panitia penyelenggara turnamen futsal ABR Cup, Irdji Matdoan mengaku ada sejumlah pemain tim yang telah empat kali menjuarai Liga Indonesia itu turut meramaikan kegiatan tersebut.

"Ada beberapa pemain Persipura yang ikut dalam turnamen ini," katanya.

Pada laga pertama, tim Mandala Fc yang dihuni oleh sejumlah pemain Persipura memenangkan laga melawan Vorcom Fc dengan skor 7-2, dua gol diantaranya dilesakkan oleh Boaz TE Solossa.

Pantauan dilapangan, punggawa tim Mandala Fc itu selain dihuni oleh Boaz, ada Gerard Pangkali. Ricardo Salampessy, Yustinus Pae, Yohanis Tjoe, Danial Tata, Ian Louis Kabes dan Nelson Alom.Q ant

9

wawan t/bhirawa

Surabaya, Bhirawa Hasil gemilang panahan Jatim di Pra PON dengan meraih 17 tiket ke PON, membuahkan hasil. Sebanyak sembilan atletnya mendapat panggilan untuk mengikuti Seleksi Nasional (Seleknas) 12-14 Febuari.

Menurut Sekretaris Perpani Jatim Zainudin mengatakan, tiga atlet seperti Sakti Pahlevi, Wika Asnunik dan Rahmat Panjiajimendapat undangan langsung dari Prima Pratama sedangakan enam lainnya merupakan usulan dari Jatim.

"Atlet-atlet tersebut diundang di seleknas karena pantauan dari prapon jadi mungkin rangking 1-10 atau pantauan dari PB itu bisa dimasukkan di pelatnas karena dia punya potensi," ujar Zaenudin, Minggu (14/2).

Ia optimis pemanah Jatim bisa lolos seleknas karena mereka memiliki peringkat yang bagus saat berlomba di Pra PON. "Insya Allah banyak yang lolos," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan program latihan Puslatda tidak akan terganggung jika para atlet itu lolos seleknas.

Q wwn

effendi/bhirawa

Tim Disperindag ESDM Kab. Jember (merah) yang dikomdani oleh Achmad Sudiyono (lima dari kanan) foto bersama usai tanding persahatan dengan Tin kementerian dan kelautan Denpasar Bali (merah muda), Sabtu (13/2) kemarin.

Musyorkablub Undang Semua Pengurus Cabor Banyuwangi, Bhirawa Panitia pelaksana musyawah olahraga kabupaten luar biasa (musyorkablub) KONI Banyuwangi mengundang semua pengurus cabang olahraga (cabor) untuk hadir di hotel Santika Banyuwangi pada senin (15/02) pukul 18.00 WIB. Menurut Mukayin, ketua panitia pelaksana musorkablub koni tahun 2016, pihaknya tidak ingin membuat masalah dengan pengcab yang ada di Banyuwangi meskipun mengetahui sebagian cabor belum memiliki surat keputusan (SK) yang sah."Untuk penetapan hak sebagai peserta atau tidak kami serahkan kepada perwakilan koni jawa timur yang hadir dalam acara musorkablub koni banyuwangi nanti,"ujar Mukayin.

Selanjutnya pria yang saat ini menjadi sekretaris Pengkab IPSI Banyuwangi menambahkan jumlah peserta musorkablub Koni tercatat

sekitar 100 orang yang antara lain terdiri dari; 66 orang utusan pengcab, 1 orang perwakilan KONI Jawa Timur, perwakilan pemerintah kabupaten Banyuwangi dan beberapa peserta yang lain.

Selanjutnya pria kelahiran Magetan itu menambahkan agenda musorkablub koni tahun ini akan dibuka oleh Pj Bupati Banyuwangi sesuai dengan surat permohonan panitia pelaksana kepada Pj Bupati Banyuwangi.

Apabila perwakilan pemerintah kabupaten Banyuwangi tidak bisa, maka lanjut Mukayin pembukaan acara tersebut diserahkan kepada koni Jatim.

Selanjutnya Mukayin menambahkan sebagai ketua panitia pelaksana saat fokus bagaimana pelaksanaan musorkablub koni banyuwangi kali ini berjalan dengan aman lancar tertib dan sukses.Q mb12

EKONOMI - BISNIS

10

Senin Kliwon, 15 FEBRUARI 2016

Akibat Banjir Porong, 30 Perjalanan KA Terganggu Surabaya, Bhirawa Banjir yang merendam kawasan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, dalam beberapa hari terakhir telah mengganggu 30 perjalanan Kereta Api (KA), khususnya yang melintas di jalur rel PorongTanggulangin.

Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Suprapto di Surabaya, Minggu mengatakan hujan deras yang melanda beberapa hari terakhir mengakibatkan ketinggian air di jalur rel kilometer 32+5 sampai dengan 33+2, yakni antara Stasiun Tanggulangin dengan Porong mencapai 60 centimeter, atau sudah di atas kop rel.

“Akibatnya, tercatat ada 30 per-

jalanan KA yang tergangu, dan beberapa perjalanan dibatalkan, khususnya KA relasi Surabaya-Porong-Tanggulangin,” katanya.

Sehingga PT KAI Daop 8 Surabaya menggunakan beberapa skema pengaturan perjalanan KA, yakni pembatalan, mengunakan armada bus, serta sejumlah KA tidak melintasi kawasan Porong-Tanggulangin. “Untuk armada bus sampai dengan hari ini, kami dari

PT KAI Daop 8 telah menyewa 43 armada bus, untuk memindahkan penumpang yang terganggu banjir,” katanya.

Sementara itu, daftar 30 perjalanan KA yang terganggu masing-masing adalah KA Bima dengan nomor perjalanan 45 dan 46 relasi Malang-SurabayaJakarta. Kemudian KA Mutiara Timur nomor perjalanan 87,88,89 dan 90 dengan relasi Banyuwangi-Surabaya, KA Jayabaya no perjalanan 153 dan 154

relasi Malang-Surabaya-Jakarta. Lalu, KA Penataran no 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468 relasi Surabaya-Malang-Blitar, KA Komuter relasi Surabaya-Porong dan dibatalkan dengan no 295, 296, 297, 298, 299, 300.

Selain itu, KA Probowangi relasi Surabaya-Banyuwangi dengan no 219 dan 220, serta KA Sri Tanjung relasi Surabaya-Banyuwangi dengan no 195 dan 196 ditambah KA Logawa rute Surabaya-Jember no 189 dan 190.

“Hingga kini kami

masih berupaya mengamankan posisi rel yang terendam, dengan menurunkan gerbong “kricak” atau gerbong khusus guna memperkuat jalur rel yg terendam di antara jalur Tangulangin-Porong,” katanya. Q wil,ant

Dalam beberapa hari terakhir telah mengganggu 30 perjalanan Kereta Api (KA), khususnya yang melintas di jalur rel PorongTanggulangin.

Bulog Jamin Luapan Bengawan Solo Tak Pengaruhi Pengadaan Beras

Kurs JUAL

BELI

USD

13,721.00

13,585.00

SGD

9,797.91

9,698.72

EUR

15,367.52

15,213.84

JPY

11,740.40

11,621.04

GBP

19,994.24

19,789.27

Sumber: Bank Indonesia (5 FEBRUARI 2016)

RAGAM EKBIS

Pelindo III Standarkan Pemakaian Alat Pelindung Diri Surabaya, Bhirawa PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III menyelenggarakan kegiatan standarisasi Alat Pelindung Diri (APD) yang akan diimplementasikan di seluruh pelabuhan maupun Unit Pengusahaan Perusahaan (UPP) di BUMN kepelabuhanan tersebut. Peluncuran standarisasi APD dilaksanakan di tengah-tengah Apel Bendera K3 Nasional Tahun 2016 di halaman Kantor Pelindo III Cabang Tanjung Perak, Jumat (12/2).

Apel Bendera K3 Nasional Tahun 2016 diikuti oleh 9 kontingen yang berasal dari perwakilan Kantor Pusat Pelindo III, Pelindo III Cabang Tanjung Perak, PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI Port), PT Pelindo Marine Service (PMS), PT Terminal Teluk Lamong (TTL), PT Pelindo Husada Citra, dan PT Portek Indonesia.

“Kehadiran Pelindo III beserta seluruh elemen anak perusahaan dan afiliasinya tersebut menegaskan komitmen dalam peningkatan kesejahteraan karyawan dan petugas operasional melalui kesadaran menggunakan APD di lingkungan kerja,” kata Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum, Toto Heli Yanto, yang bertindak sebagai inspektur upacara.

Ia kemudian menyampaikan sambutan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, di mana salah satu tantangan besar sektor ketenagakerjaan adalah kualitas SDM menyongsong era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Peningkatan kualitas SDM ditempuh melalui percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja, percepatan sertifikasi kompetensi dan pengendalian tenaga kerja asing. Selain itu, kesadaran akan pentingnya K3 akan memperlengkapi SDM dalam mencapai produktivitas kerja yang optimal,” terangnya. Pada kesempatan tersebut, untuk meningkatkan pemahaman terhadap pemakaian APD yang sesuai standar. Q ma

Bojonegoro, Bhirawa Pasca bencana banjir luapan bengawan solo maupun hujan deras yang melanda sejumlah wilayah di Bojonegoro hingga merendam tanaman padi tidak mempengaruhi pembelian beras petani oleh Perum Bulog Bojonegoro. Bulog tetap akan mendapat pasokan beras dari petani untuk memenuhi ketahanan pangan. “ Walaupun ada banjir maupun hujan lebat tetapi tidak mengganggu pengadaan beras diwilayah kerjanya yakni Bojonegoro,Tuban dan Lamongan,” kata Kepala Bulog Subdivre III Bojonegoro Efdal MS, di Bojonegoro, Minggu (14/2).

Menurut Efdal, setiap tahun lokasi tanaman padi yang terendam air banjir hanya di daerah aliran solo (DAS), sehingga tidak mengurangi panen

di daerah yang tidak kebanjiran. “ Lokasi tanaman padi yang terkena banjir, hanya di daerah aliran sungai bengawan solo saja. Sehingga masih ada ribuan hektar lagi yang selamat. Itu juga kan bukan gagal panen, panen raya diperkirakan pada bulan depan, “ ujar Efdal MS Meski demikian, menurut dia, proses pengadaan di wilayah kerjanya tahun ini, sudah mulai berjalan, dengan melakukan membuka pendaftaran mitra kerja yang terlibat dalam pengadaan. “Sudah ada 33 mitra kerja, termasuk gabungan kelompok tani (gapoktan), yang mendaftar. Kemungkinan mitra kerja yang ikut pengadaan masih akan bertambah,” katanya, menegaskan. Sesuai target, katanya, pengadaan di wilayah ker-

janya tahun ini mencapai 117 ribu ton setara beras, meningkat dibandingkan perolehan pengadaan tahun lalu yang hanya sekitar 66 ribu ton setara beras.

“Target tahun lalu 102 ribu ton setara beras, hanya terealisasi sekitar 66 ribu ton, termasuk pengadaan beras kualitas premium,” jelasnya.

Dia mengatakan optimis hal itu akan tercapai karena panen raya yang mana puncaknya pada April nanti. ” Pada Juli hingga Agustus juga masih akan terjadi panen meskipun jumlahnya sudah menurun,” katanya.

Lanjut Efdal, perkiraan pengadaan di wilayah kerja kami akan mulai Maret, sambil menunggu HPP gabah dan beras dari Pemerintah. “ Pengadaan baru bisa mulai Maret

mendatang,” pungkas.

Sesuai Inpres No. 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Pen-

yaluran Beras oleh Pemerintah, disebutkan harga gabah kering panen (GKP) Rp 3.700 per kilogram. Q bas

Pasca bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bojonegoro tidak mempengaruhi pembelian beras petani oleh Perum Bulog Bojonegoro.

Targetkan Kenaikan Wisatawan Lebih Dari 10 Persen Pemprov, Bhirawa sehingga kekayaan alam yang khusus pengembangan wisata Dinas Kebudayaan dan Pari- dimiliki dapat dimanfaatkan setempat. “Jadi Pemda harus wisata (Disbudpar) Jatim me- dengan baik. Semoga ke depan selalu update konten yang ada miliki target kenaikan 10 pers- semakin bagus,” kata Pj Bupati di eastjava.com. Eastjava.com en lebih atau sebanyak 50 juta Trenggalek. Ia mengatakan, terdapat olada sosial media wisatawan datang ke Jatim un- saat ini daerah sudah tidak lagi yang ada seperti Facebook, Twittuk menikmati beragam desti- harus didorong terlebih dahulu, ter, Instagram, YouTube, Whatnasi wisata yang ada di Jatim. untuk menonjolkan potensi sApp, dan yang lainnya. AplikaKadisbudpar Jatim, Dr H Jar- wisatanya dan berlomba me- si ini memudahkah wisatawan ianto MSi mengatakan target ningkatkan objek dan destina- untuk berkunjung objek wisata tersebut lebih banyak 10 persen sinya masing-masing. yang ada ke Jatim,” katanya. dari target tahun 2015 yang menTidak itu saja, faktor yang capai 48 juta pengunjung. menunjang tingginya tingkat Turun 30 Persen Tahun lalu tercapai targetnya pariwisata adalah program ‘DigSementara itu data dari Komikarena jumlah pengunjungnya ital Marketing’ atau pemasaran si Pengawas Tata Krama Associmencapai 48,5 juta lebih, teru- yang memanfaatkan teknologi ation of the Indonesian Tours and tama wisatawan nusantara. informasi oleh Pemprov dan Travel Agencies (Asita) Jatim, “Sedangkan target untuk wi- Pemda masing-masing. jumlah wisatawan asing yang satawan mancanegara, dihaBahkan, pada April 2016 di- mengunjungi Jatim sejak awal rapkan mampu mencapai 600 targetkan seluruh kabupaten 2016 mengalami penurunan 20% ribu orang lebih datang mengun- atau kota di Jatim sudah me- hingga 30% dibandingkan tahun jungi destinasi wisata di Ja- miliki program ini, ditambah lalu, padahal saat itu sedang metim,” katanya, Minggu (14/2). pemanfaatan berbagai media masuki peak season atau musim Jarianto menjelaskan setiap sosial seperti website dan blog liburan. Q rac,riq tahunnya, jumlah wisatawan dalam dan luar negeri mengalami peningkatan signifikan, pada tahun 2014 jumlah wisatawan domestik sebanyak 45,2 juta orang dan meningkat hingga 48,5 juta orang pada 2015. “Jumlah wisatawan asing pada tahun 2014 mencapai 463 ribu orang, tahun berikutnya lebih dari 521 ribu orang lebih,” ujarnya Dikatakannya juga, semakin meningkatnya jumlah kunjungan membuktikan bahwa destinasi wisata di Jatim mendapat pengakuan publik, terlebih pemandangan alam hingga wisata buatan yang ada disambut positif.

“Tingkat kesadaran pemerin- Disbudpar Jatim memiliki target kenaikan 10 persen lebih atau sebanyak 50 juta wisatawan tah daerah juga sangat tinggi datang ke Jatim untuk menikmati beragam destinasi wisata yang ada di Jatim.

BBPOM Terus Pantau Penjualan Mamin Online Surabaya, Bhirawa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). BPOM Surabaya tidak mau kecolongan terhadap beredarnya produk yang berbahaya, sebelum perayaan Valentine, telah melakukan sidak ke berbagai tempat dan memantau perdagangan secara online. Kepala BBPOM, I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa SSi Apt MPPM, mengungkapkan bertumbuhnya bisnis online yang memiliki produk tidak terdaftar memang cukup membahayakan bagi masyarakat. Terutama yang terkait coklat impor dan minuman impor yang tidak memiliki izin edar, atau produk yang tidak mencantumkan kandungan pada kemasan.

“Kita terus memantau, apabila ada produk yang tidak teregister pada bank data kami. Ketika kami temukan, kami berkoordinasi dengan pemilik barang untuk menarik dari peredaran. Di sinyalir produk-produk tersebut bisa saja mengandung zat yang berbahaya. Tetapi kita tidak mengenakan tindakan pidana, hanya memberikan peringatan secara tertulis agar tidak menjual produk yang sebelum ada izin dari BPOM,” ujarnya Minggu (14/2) kemarin. Kerja tim, lanjut Bagus, untuk menyisir swalayan yang kerap menjual produk impor. BPOM Surabaya tidak bekerja secara sendiri, tetapi berjalan beriringan bersama Disperindag Jatim. Sehingga perlindungan terhadap konsumen bisa lebih maksimal. “Bukan hanya dengan Disperindag, BPOM Surabaya juga bekerjasama dengan Unit Cyber Crime Polda Jatim. Terkait produk-produk yang di sinyalir berbahaya. Seperti penggrebekan produk jamu berbahaya di Jember, yang tentu ada peran serta dari kawan-kawan polri yang membackup tugas kita. Untuk valentine tahun ini relatif lebih baik masih belum ditemukan produk terkait valentine yang tidak memiliki izin edar, berbeda dengan tahun kemarin kita mendapatkan produk makanan terutama saat valentine yang tidak memiliki izin edar sebanyak 25 merek.,” imbuhnya.

Untuk produk yang tidak memiliki izin edar bukan hanya dari importir yang tidak mau taat aturan, tetapi dari perorangan yang baru bepergian dari luar negeri yang membawa makanan atau minuman yang tidak terdaftar. “Mereka yang baru dari luar negeri juga membawa produk dari negara yang di kunjungi dan belum memiliki sertifikasi dari BPOM dan menjualnya dalam jumalah terbatas. Untuk itu, kita tidak bosan-bosan untuk mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap produk yang tidak jelas asalnya dan kandungannya. Selain itu perlu diperhatikan, apakah produk tersebut memiliki izin edar atau tidak,” tutupnya. Q wil

Tawarkan Paket Dinner Romantis di Malam Valentine Usai Tahun Baru Imlek kini perhotelan di Surabaya merayakan moment Valentine Day dengan berbagai pernik kasih sayang maupun paket dinner romantis bersama pasangan dengan cahaya lilin dan mawar di meja.

Layani pasangan yang merayakan Valetine Day dengan dinner romantis.

Hotel Grand Darmo Suite memberikan fasilitas dinner serta paket menginap plus breakfast dan Valentine ’s Package untuk 2 orang. “Acara tersebut kami gelar di Angling Darmo Restaurant yang berkapasitas 50 orang,” ungkap Asst.

Public Relations Executive Grand Darmo Suite, Sabrina Dian Utami, Minggu (14/2).

Dengan mengangkat tema Share Your Love karena Februari merupakan bulan penuh kasih sayang dan merupakan momen berbagi kebahagiaan dengan orang-orang tercinta seperti pasan-

gan, keluarga atau sahabat.

Selain menghiasi dinner romantis pihaknya juga menawarkan tiga macam menu paket dinner berupa set menu mulai hidangan pembuka hingga penutup lengkap dengan wine. Set menu pertama yaitu zukini salad, amore tomato soup, grilled spring chick, dragon fuit of panacota dan red wine.

Sedangkan set menu kedua adalah zukini salad, amore tomato soup, grilled minced beef, dragon fruit of panacota dan red wine.

Sedangkan set menu ketiga adalah chick teriyaki caesar salad, green peas creamy soup, panfried

dorry with spaghetti, dragon fruit of panacota dan red wine.

“Sajian event pada Februari yang spesial ini diharapkan dapat menjadi acara yang memberi kesan yang tak terlupakan bersama orang tercinta. Selain itu diharapkan dengan sajian spesial ini tempat yang kami sediakan bisa menarik para tamu” ujar Tami, sapaan Sabrina Dian Utami.

Sementara hal yang sama juga dilakukan G Suites Hotel dengan tidak mensia-siakan moment tersebut dengan menawarkan set menu Valentine yang dirayakan dengan makan malam yang romantis dalam cahaya lilin serta pemberian bunga, cokelat atau boneka.

Executive Secretary & PR Incharge G Suites Hotel, Jenifer

Santoso, mengatakan pihaknya menawarkan Valentine Dinner di Kooffee+ Roof Bar lantai 11 yang memiliki pemandangan tengah kota pada malam hari. Sehingga pasangan bisa berfoto dengan floating unicorn yang unik untuk memeriahkan dinner Valentine.

Dan tamu bisa memilih Valentine dinner pada sesi 1 maupun sesi ke 2. “Kooffee+ Roof Bar menyajikan set menu dinner yang terdiri dari appetizer atau hidangan pembuka hingga penutup atau dessert,” pungkas Jenifer.

Appetizer diawali dengan Loving Pizza yaitu pizza berbentuk hati yang disajikan dengan toping sesuai pilihan disusul Mushroom Cream Soup yang disajikan dengan garlic bread atau roti bawang. Q riq

11

SAMBUNGAN

Senin Kliwon, 15 FEBRUARI 2016

Kabupaten Kediri Kembangkan Durian Unggul l Sambungan hal 1

unggulan sehingga menjadi hak paten.

Ia juga mengatakan, dalam proses pengajuan hak paten memerlukan waktu yang tidak pendek. Terdapat berbagai uji salah satunya uji nutrisi yang dilakukan oleh tim terkait. Namun, ia berharap, dalam tahun ini sudah bisa dimulai untuk proses pengajuan hak paten buah durian asal Kabupaten Kediri.

Sementara itu, Pj Bupati Kediri Idrus juga sangat mengapresiasi kegiatan festival durian gratis. Pengunjung juga bisa menikmati keindahan alam di daerah ini, yang memang banyak ditumbuhi aneka ragam tanaman buah.

Ia juga mendukung beragam kegiatan yang bisa menarik minat masyarakat untuk mengenal Kabupaten Kediri lebih dalam.

Kediri bukan hanya terkenal dengan beragam pariwisata, namun dari sisi produksi alam juga melimpah.

Ia berharap, dengan kegiatan ini semakin banyak temuan varietas unggul buah di Kabupaten Kediri. Namun, ia juga memberikan masukan agar dinas pertanian juga bisa mencoba untuk menanam buah durian merah asal Kabupaten Banyuwangi ke Kabupaten Kediri, sehingga nantinya varietas menjadi lebih banyak lagi.

“Sebenarnya tujuannya itu bagaimana bisa mendatangkan destinasi wisata sebanyak-banyaknya di Kabupaten Kediri.

Saya berharap, festival ini tiap tahun diadakan, jadi nanti juga bisa mengundang seluruh UMKM di kabupaten,” kata Idrus. n van

Risma-Whisnu Janji Tancap Gas Selesaikan Pembangunan l Sambungan hal 1

sahaan lain untuk mencetak anak muda menjadi juragan,” kata Wali Kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini dalam keterangan persnya, Minggu (14/2) kemarin di sebuah rumah makan di kawasan Jalan Kertajaya Surabaya.

Terkait infrastruktur, Risma menjelaskan dua minggu yang lalu Pemkot Surabaya sudah sepakat dengan Departemen Perhubungan bahwa trem mulai bisa ditender. “Insya Allah pertengahan tahun keluar pemenenangnya dan bisa dikerjakan,” jelasnya.

Menurutnya, infrastruktur pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), serta Frontage Road Jalan Ahmad Yani selesai tahun ini. “Untuk Lingkar Luar Barat, kita berharap Pelindo III bisa membantu dari Teluk Lamong sampai dengan Jalan Raya Benowo, mudah-mudahan tahun ini kelar. Supaya operasional Teluk Lamong maksimal. Saya sudah ketemu Direktur Pelindo III dan sepakat untuk menyelesaikan tahun ini,” katanya.

Untuk Jalan MERR (Middle East Ring Road), dia berharap tahun ini juga selesai. Sebab, MERR agak sulit pembebasan lahannya karena banyak tumpang tindih kepemilikan lahan.

Oleh sebab itu, ia berpesan untuk selalu berhati-hati.

Terkait pendidikan, RismaWhisnu berharap pendidikan SMA dan SMK tetap bisa dikelola Pemkot Surabaya.

Caranya dengan menempuh jalur legal formal dan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan SMA/ SMK dikelola provinsi.

“Mungkin ini akan dibahas di kepresidenan, karena kami sudah kirim surat ke sana.

Mumpung Peraturan Presiden (PP) belum ada. Karena itu yang mengatur,” kata Risma.

Risma juga mengupayakan komunikasi ke Presiden terkait biaya sekolah SMA/SMK ini bisa tetap dikelola Pemkot Surabaya.

“Apa ada jaminan kalau kita memberi dana, tapi sekolah tidak ada pungutan. Pemkot itu di bawah kontrol. Apa ada jaminan tidak ada pungutan. Kami melakukan komunikasi ke kantor kepresidenan nanti diatur di PP atau apa,” katanya.

Wisnu Sakti Buana menambahkan tugas pertama yang akan ia lakukan setelah dilantik nanti akan melayangkan gugat­ an kepada MK soal penyerahan tanggungjawab pendidikan SMA dan SMK yang akan diberikan kepada Pemprov Jatim. ‘’Kami akan melakukan gugatan kepada MK atas nama warga kota. Agar menjamin SMA dan SMK supaya lebih baik. Kalau SMA dan SMK diambil alih Pemprov Jatim maka kita tak bisa ngontrol.

Selama ini pendidikan SMA dan SMK kan digratiskan, kalau ada pungutan bagaimana mengontrolnya,’’ kata Wisnu.

Sedangkan untuk masalah banjir di Kota Surabaya yang tak kunjung tuntas setiap tahunnya, Risma akan berkonsen-

trasi terkait pematusan. Menurutnya, banjir yang mengepung di beberapa wilayah Surabaya kemarin merupakan dampak dari Kali Surabaya.

“Banjir mulai Jambangan, Waru Gunung, Karang Pilang, Sukolilo, Keputih itu akibat luapan Kali Surabaya.

Saya akan konsultasi ke Kementerian PU, karena sedimen di Kali Surabaya sangat tebal,” katanya.

Selain konsentrasi empat pembangunan itu, Risma-Whisnu juga akan menyelesaikan polemik kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya. Pihaknya akan mengembalikan hak warga pemilik tanah di sana yang tidak bisa sertifikasi karena terkendala sampai sekarang.

Sementara itu terkait pelantikan pada 17 Februari 2016 nanti, sebelum pelantik­ an rencananya Risma dan WS akan dilepas dulu di kantor DPC PDIP Surabaya. Setelah itu akan diarak beramairamai menuju Grahadi.

Setelah pelantikan akan menggelar syukuran rakyat di Halaman Taman Surya pada pukul 15.00 sampai 17.00. Kemudian dilanjut koordinasi dengan Mendagri pada malam harinya.

“Kami berdua mengucapkan terima kasih kepada warga ka­ rena Pilkada Surabaya berjalan dengan baik. Kami juga berterima kasih atas kepercayaan warga Surabaya. Saya tegaskan, ini bukan soal menang atau kalah.

Tapi, bagaimana kita bersama mambangun Kota Surabaya,” kata Risma. n geh, dre

Ingatkan Warga, Jalan Nasional Berlubang Diberi Tanda antara

Sejumlah remaja dari lintas komunitas melakukan aksi bersih sampah plastik di sepanjang pesisir Pantai Prigi Trenggalek, Minggu (14/2).

Ratusan Remaja Bersihkan Sampah Pantai Prigi l Sambungan hal 1

sosialisasi ke masyarakat yang beraktivitas di sekitarnya.

Sasaran tidak hanya ke pedagang yang berjualan aneka makanan-minuman serta aneka souvenir di pinggir pantai, tetapi juga para pengunjung yang saat itu datang untuk menikmati suasana liburan.

“Kami ingin membangun kesadaran kolektif kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan keindahan pantai dengan tidak membuang sampah sembarangan di sekitar lokasi wisata,” ujarnya.

Diakui Anjar, masalah sampah plastik maupun nonplastik yang kerap ditemukan bertebaran di sepanjang kawasan pesisir Pantai Prigi memang menjadi problem klasik dari dulu.

Selain sampah muncul dari arah muara Sungai Cengkrong yang terletak tak jauh dari lokasi wisata itu, kesadaran pengunjung maupun masyarakat untuk kebersihan pantai dinilainya masih rendah.

Tak jarang pengunjung membuang sampah secara sembarangan di sekitar objek wisata. “Penyebabnya ya juga karena tidak banyak tempat sampah tersedia. Ada tapi kurang, sangat kurang,” kata Anjar.

Faktor lain yang tak kalah penting menurut Anjar adalah keterbatasan personel tenaga kebersihan yang bertugas khusus di sekitar objek wisata, baik di sekitar Pantai Prigi, Pasir Putih maupun Cengkrong. “Hal-hal semacam ini sepertinya masih dianggap sepele, padahal itu sangat penting mengingat kebersihan dan keindahan objek wisata Pantai Prigi akan berdampak terhadap kunjungan wisatawan,” ujar Anjar. n ant

Terkesan Event BSC l Sambungan hal 1

memimpin birokrasi di Kota Bumi Shalawat Nariyah ini. Salah satu yang ia akui sangat terkesan adalah momen pagelaran BSC (Best Situbondo Carnival). Menurut suami dr Niswatin Faricha itu, Situbondo merupakan salah satu daerah di Jatim yang memiliki potensi budaya dan pariwisata yang menakjubkan dan luar biasa untuk terus dikembangkan di masa mendatang. “Banyak yang saya kagumi dari sejumlah tempat wisata di sini (Situbondo),” urai pria yang kini masih menjabat sebagai Asisten I Setdaprov Jatim itu.

Kata Zainal, kegiatan BSC yang sudah berjalan dua tahun itu, sangat layak untuk terus diusung sebagai sarana mempromosikan potret wisata unggulan serta budaya khas Kota Santri di mata dunia, nasional maupun tingkat regional. Sebab, aku Zainal, suguhan event selevel BSC cukup representatif untuk mengangkat tema-tema hiburan maupun seni budaya yang dimiliki Kabupaten Situbondo. “Saya terkesan dengan BSC yang digelar akhir 2015 lalu. Saya nilai itu tidak kalah de­ ngan event serupa yang digelar Kabupaten tetangga,” aku Zainal.

Untuk itulah, lanjut mantan Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim itu, ia punya ide agar event BSC terus didengungkan pada 2016 ini dan tahun-tahun mendatang.

Tetapi, saran Zainal, tema-tema yang diangkat dalam event BSC ke depan jangan monoton, melainkan didesain dengan pentas yang lebih menarik. Sehingga event itu bisa memancing animo para wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Situbondo. n awi

l Sambungan hal 1

terjerembab dan pengendara jatuh,” ujar Koordinator Aksi Jalaluddin Hambali.

Jalal menambahkan selain menandai, komunitasnya juga mendata beberapa banyak lubang yang ada di sepajang jalan nasional tersebut dan selanjutnya akan disampaikan kepada dinas terkait dan kepada Gubernur Jawa Timur serta Bupati Jombang agar mereka segera menangani persoalan tersebut. “Kita juga akan sampaikan kondisi jalan ini ke pihak- pihak terkait, agar tidak terjadi lagi korban kecelakaan akibat jalan berlubang,”imbuh mantan Ketua PWI Jombang ini.

Dihubungi terpisah, Kepala

Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Jombang Hari Utomo mengatakan bahwa jalan nasional tersebut bukan wewenang pihaknya untuk melakukan perbaikan.

“Meski demikian kita akan segera berkoordinasi dengan PU Provinsi Jatim untuk segera melakukan perbaikan,” ujarnya.

Dikatakan Hari, pihaknya menjamin dalam waktu singkat ini akan segera dilakukan perbaikan karena sudah berkoordinasi dengan PU provinsi. “ Mungkin satu atau dua minggu ini akan ada tim yang turun untuk melakukan pebaikan,”tambahnya.

Untuk diketahui, satu warga kembali meninggal di jalan raya, Rabu (10/11) malam.

Korban meninggal adalah Sudjadi (55) warga Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang Jawa Timur. Korban mengalami kecelakaan akibat terjerembab jalan berlubang.

Banyaknya lubang dan retakan di jalan nasional provinsi juga dikeluhkan oleh para pengendara yang melintasi jalan tersebut. Pantauan Harian Bhirawa, kondisi jalan berlubang terdapat di Terminal Keplaksari menuju arah Surabaya hingga di simpang empat Gambiran yang berada di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Juga di Perak arah Kertosono dan juga di beberapa kawasan menuju Jombang – Babat. n rur

Waspada Bencana Alam hingga Akhir Februari l Sambungan hal 1

puting beliung yang diperkirakan terjadi hingga akhir Februari mendatang,” jelas Sutopo, Minggu (14/2).

Hingga saat ini, BNPB mencatat adanya 290 kabupaten/kota yang mengalami bencana banjir, tanah longsor dan puting beliung. Sebanyak 45 warga meninggal akibat bencana tersebut.

Sementara itu, 948.241 warga harus mengungsi dari permukiman asal. Sekitar 4.314 rumah warga di beberapa daerah mengalami kerusakan akibat banjir, tanah longsor dan puting beliung.

Sutopo melanjutkan, selain kerusakan di atas, ada ribuan hektare lahan pertanian warga yang rusak akibat diterjang banjir. Sayangnya,

ketika dikonfirmasi lebih lanjut tentang luas lahan dan lokasi lahan pertanian, Sutopo menuturkan pihaknya belum mendata lebih lanjut.

“Data seluruhnya belum ada.

Kami perkirakan mencapai ribuan hektare,” ungkapnya.

Sedangkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan hampir sebagian besar wilayah Indonesia mengalami hujan lebat selama sepekan mendatang. Hujan lebat diperkirakan terjadi di Sumatera hingga Papua.

Kepala Sub Bidang Informasi Meteorologi Publik BMKG Harry Tirto Djatmiko mengatakan, hujan lebat pada pekan depan tidak hanya terjadi di Jabodetabek. “Hujan lebat terjadi

di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Papua,” kata Harry.

Secara rinci, Harry menjelaskan, hujan lebat diprediksi terjadi di Sumatera Barat, Kepualaun Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung (Sumatera), Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua bagian selatan juga akan diguyur hujan.

“Karena intensitas hujan masih tinggi, bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor tetap berpeluang terjadi. Warga di dataran tinggi atau wilayah potensial banjir diharap berhati-hati,” kata Harry. n ins

Pemprov Bakal Bangun Bandara di Kangean dan Malang l Sambungan hal 1

Menurut dia, pembangunan dua bandara baru tersebut cukup mendesak karena kebutuhan serta upaya peningkatan perekonomian Provinsi Jatim.

Tidak hanya dari Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, persetujuan juga didapat setelah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mempersilakan lahannya dipergunakan untuk lokasi bandara.

Perlunya restu dari Panglima TNI karena Bandara Abdul Rahman Saleh di Malang akan dikembangkan ke wilayah Purboyo yang status lokasinya milik TNI AL. “Lahan tersedia sekitar 47 ribu hektare dan terdapat 237 kepala keluarga yang akan dipindahkan. Saya dengan Dankomar sudah membahasnya dan setelah ini berkoordinasi dengan Pangarmatim maupun KSAL,” katanya.

Meski berada di jarak sekitar 60 kilometer dari bandara lama, namun nantinya pesawat-pesawat besar bisa mendarat karena lokasinya lebih luas dan dekat dengan Jalur Lintas Selatan (JLS). Dengan demikian, lanjut dia, peruntukan Bandara Abrul Rahman Saleh usai pengembangan akan diserahkan kembali ke TNI AU untuk kepentingan militer.

Terpisah Pj Bupati Malang Hadi Prasetyo mengatakan rencana penambahan lapangan terbang di wilayah Kabupaten Malang, yakni tepatnya di kawasan latihan Anggota Marinir TNI Angkatan Laut (AL), Desa Purboyo, Kecamatan Bantur. “Rencana pembangunan lapang­an terbang di Malang Selatan tersebut telah disampaikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum lama ini,” terangnya kepada wartawan di Malang kemarin.

Dijelaskannya rencana pembangunan lapangan terbang di wilayah Malang Selatan, peng­ ajuannya sudah naik ke Presiden Republik Indonesia (RI), pada Minggu lalu. Sementara, usulan pembangunan lapangan terbang itu dari Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan dan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu.

Dengan usulan kedua menteri tersebut, maka pihaknya menyambut baik.

Karena dengan pembangunan lapangan terbang di wilayah Kecamatan Bantur, tentunya akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Malang Selatan.

“Apalagi nanti, pembangunan infrastruktur Jalur Lintas Selatan (JLS) selesai dibangun, dan ditunjang dengan adanya lapangan terbang, maka wilayah Malang Selatan akan menjadi surga pasar perdagangan,” tuturnya.

Ia juga mengaku, jika pihaknya sempat menolak usulan Menhub dan Menhan terkait rencana pembangunan lapangan terbang di wilayah Malang Selatan. Hal itu di­sebabkan Pemkab Malang tidak memiliki anggaran cukup untuk membangun lapangan terbang. Namun, jika biaya pembangunan kesemuanya ditanggung oleh Pemerintah Pusat, tentu akan berbeda. “Kami justru akan mendo­rong Pemerintah Pusat untuk segera merealisasikan pembangunan lapangan terbang tersebut,” papar Hadi Pras, yang akan mengakhiri masa jabatan Pj Bupati Malang pada 17 Februari 2016 mendatang.

Sementara itu terkait bandara di Pulau Kangean, pembangunan sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Pemprov Jatim dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep. “Mulai 2017 akan dimulai proses pembelian lahan sehingga pada 2019 sudah bisa dioperasikan,” kata Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo.

Sementara itu, dengan disiapkannya dua bandara baru maka nantinya Jatim akan memiliki 10 bandara, yakni Juanda Surabaya di Sidoarjo, Abdul Rahman Saleh di Malang, Blimbingsari di Banyuwangi, Notohadinegoro di Jember, Iswahyudi di Madiun, Trunojoyo di Sumenep, HarunTohir di Bawean Gresik.

Sedangkan, tiga bandara lainnya masih dalam proses pembangunan, yaitu di Malang, Pulau Kangean dan Bojonegoro.

“Khusus di Bojonegoro diperuntukkan kepentingan minyak dan gas. Sekarang masih proses dan Detail Engineering Design (DED), masih menunggu persetujuan Pemerintah Pusat,” katanya. n iib, cyn

Exit Tol Gempol-Pasuruan Diusulkan Dipindah l Sambungan hal 1

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menyampaikan usulan itu berdasarkan disparitas Pasuruan Barat dengan Pasuruan Timur di Kabupaten Pasuruan. Pengalihan diharapkan agar memberikan dampak kemaslahatan yang positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat Pasuruan Timur.

“Mulanya sesuai rencana, exit Tol Gempol-Pasuruan tepatnya di daerah Grati akan dipusatkan di sekitar Desa Kedawung Wetan, Kecamatan Grati. Tapi, berdasarkan kajian secara detil untuk usulan perubahan pintu Tol Grati itu dirubah di Dusun Karanganyar, Desa Cukur Gondang,” jelas Irsyad Yusuf, Minggu (14/2).

Menurut Irsyad, pintu tol digeser lebih ke Timur sekitar 3 kilometer dari titik awal. “Selagi belum dibangun, kami menginginkan digeser sedikit ke Timur. Setidaknya dengan demikian akan bisa menciptakan kerumunan-kerumunan.

Selanjutnya dengan kerumunan baru itu akan tercipta perekonomian yang bisa menyejahterakan

masyarakat,” tegasnya.

PT Transmarga Jatim Pasuruan menargetkan pembangunan jalan Tol Gempol - Pasuruan section II bisa dimulai tahun ini.

“Karena pembebasan lahan sudah hampir tuntas, selanjutnya persiapan lelangnya.

Makanya harapan kami pada tahun ini pembangunan fisik kontruksi ruas jalan tol section II bisa dimulai,” kata Humas PT Transmarga Jatim Pasuruan Rudi Purwanto.

Dijelaskan Rudi, pemba­ ngunan jalan tol section II sepanjang 8,10 kilometer bakal menghabiskan lahan seluas 99,62 hektare. Sampai sejauh ini, pembebasan lahan sudah mencapai 80 persen. “Target kami pada 2016 ini pembebasan lahan section II tuntas,” jelasnya.

Untuk diketahui, pembangunan jalan Tol Gempol-Pasuruan dibagi menjadi tiga section. Section I dimulai dari Gempol-Rembang sepanjang 13,9 kilometer.

Section II dimulai dari Rembang Pasuruan sepanjang 8,10 kilometer. Sedangkan section III dimulai dari Pasuruan - Grati sepanjang 12,15 kilometer. n hil

Mendekatkan yang Jauh, Membuat yang Dekat Semakin Akrab l Sambungan hal 1

Ia mengatakan, gerakan ini digagas dari keprihatinan melihat kondisi nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia yang semakin terkikis. Hidup pertetanggaan tidak seakrab dulu, makin banyak orang yang hanya peduli pada dirinya sendiri, tidak peduli pada lingkungan sekitarnya. Dicontohkannya, warga baru tahu dari televisi jika tetangganya digerebek karena sarang teroris, atau warganya ada yang kelaparan atau tidak bisa sekolah karena mendadak ramai diperbincangkan di media sosial Menurutnya, menjadi warga negara yang baik dimulai dengan menjadi tetangga yang baik. Bertetangga bisa menyelesaikan banyak masalah bersama. Para tetangga seha­rusnya saling mengenal, berkunjung dan aktif berkomunikasi.

“Tidak ada yang bisa menjadi warga negara yang baik dan sukses, jika tidak baik dengan te­tangga,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul berharap, Gerak­ an Peduli Tetangga ini dapat membangun kembali kesadaran bahwa bertetangga bukanlah soal kedekatan tempat tinggal.

Gerakan ini juga ingin mengembalikan pertetanggaan ke posisi semestinya, serta menjadikan hubungan pertetanggaan bukan sekadar komunikasi sewaktuwaktu. Bukan sebagai tempat berkembang biaknya persoalan, tetapi sebagai tempat menemukan jalan keluar.

“Hubungan baik dengan te­ tangga kembali baik, semangat gotong royong dan kebersamaan kembali muncul. Mendekatkan yang jauh, dan membuat yang dekat pun semakin akrab dengan tetangga,” katanya.

Lebih lanjut disampaikannya, konsep Gerakan Peduli Tetangga dengan basis membangun Indonesia Berbasis Rukun Tetangga akan mulai bisa diwujudkan. Indonesia akan maju jika para Warga Negara Indonesia saling bergandeng tangan dan menjaga lingkung­ an mulai dari yang terkecil.

Salah satu instrumen yang digunakan pada gerakan ini adalah media sosial bentuknya aplikasi ‘Tetangga’ untuk HP, tablet, laptop, dan komputer.

Sehingga dalam kesempatan itu, Gus Ipul bersama Eep Saefullah Fatah juga melaunching aplikasi ‘Tetangga’. Bantuan aplikasi me-

dia sosial ini diharapkan dapat mempermudah, mempermurah, menyederhanakan, sekaligus mempercepat penggalangan Gerakan Peduli Tetangga.

Dengan aplikasi yang bisa diunduh dari playstore dengan keyword ‘Tetangga’, katanya, warga bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di lingkungannya masing-masing. Penggunaannya pun sangat mudah seperti menggunakan Facebook dan Whatsapp. “Bila ada masalah di lingkungan tetangga bisa dideteksi, diatasi dan diselesaikan dengan cepat,” jelas Gus Ipul.

Untuk sementara aplikasi ini hanya melayani warga yang tinggal di Sidoarjo karena sebagai salah satu kabupaten percontohan. Dan diharapkan nantinya, semua Ketua RT dan RW menjadi admin dari ma­ sing-masing lingkungannya.

“Aplikasi program Gerak­ an Peduli Tetangga ini tidak hanya khusus bagi pengguna smartphone, tetapi juga bisa handphone jadul, telepon rumah ataupun bagi yang sama sekali tidak memiliki telepon.

Karena akan ada posko-posko di setiap daerah,” katanya.

Untuk melayani warga yang

menggunakan telepon rumah namun ingin bergabung menjadi member ‘Tetangga’, Gus Ipul yang menggagas aplikasi ini bersama pengamat politik Eep Saefullah Fatah telah menggandeng sebuah perusahaan IT untuk menyediakan call center. “Program pribadi saya ini InsyaAllah akan bermanfaat bagi warga dan pemerintah.

Karena ke depannya bisa menjadi i-Census dan semua untuk juga untuk Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Eep Saefullah Fatah mengatakan Gerakan Peduli Tetangga ini terdapat empat agenda kerja yang dilakukan. Yakni pertama, membangun kesadaran berte­ tangga yang diwujudkan dalam bentuk memelihara lalu lintas komunikasi antar warga yang tinggal berdekatan, menyebarkan informasi lingkungan sekitar yang bersumber dari para warga.

Kedua, membangun kekuatan pertetanggaan diwujudkan dalam bentuk mendorong para warga untuk berhimpun dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersama guna membangun pertetanggaan yang guyub. Pertetanggaan yang guyub sebagai cara untuk menyelesaikan masalah di lingkungan serta memperkuat kemitraan

warga dengan pengurus RT/RW, pimpinan desa, kelurahan dan kecamatan.

Ketiga, memperluas ke­ sempatan untuk maju melalui pertetanggaan yang diwujudkan dalam bentuk mendorong para warga untuk saling bantu, mencari cara yang tepat untuk memajukan lingkungannya, memasyarakatkan kembali gotong royong dari lingkungan yang terkecil.

Keempat, memfungsikan pertetanggaan melalui media sosial bernama ‘Tetangga’. Khusus untuk warga yang tidak memiliki semua perangkat smartphone/HP, komputer, laptop, akan digalang posko-posko yang mudah dijangkau di lingkungan masing-masing.

Menurut Eep, Gerakan Peduli Tetangga ini banyak sekali manfaatnya seperti masyarakat dapat saling berkomunikasi untuk sa­ ling peduli, menguasai informasi dan lingkungan untuk waspada, menyicil atasi masalah untuk menjaga lingkungan, menjaga komunikasi warga dan aparat untuk bermitra, dapat memasok informasi, tetangga saling peduli untuk menghadapi ancaman bersama, membiasakan kembali gotong royong. *

12

Senin Kliwon, 15 FEBRUARI 2016

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur UPT Taman Budaya Provinsi Jawa Timur Gelar Seni Budaya Daerah 2016

Potensi Daerah yang Layak Ditawarkan ke Dunia Internasional Jember Tampilkan ‘Pesona Ragam Budaya Pendalungan’ Jawa Timur merupakan wilayah yang kaya akan ragam seni dan budaya serta mempunyai objek wisata yang tak kalah menarik berbagai wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Salah satunya yang mempunyai daerah yang mempunyai daya tarik yang menarik adalah Kabupaten Jember.

S

elama dua hari yaitu Jumat (12/2) dan Sab tu (13/2), Kabupaten Jember yang men gawali penampilannya dalam Gelar Seni Budaya Daerah 2016 yang diselenggarakan di Pendapa Jayengrono, UPT Taman Budaya Jatim, di Surabaya. Dalam kesempatan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Dr H. Achmad Sukardi turut mempromosikan destinasi wisata dan potensi Kabupaten Jember. Sukardi mengakui Jember mempunyai berbagai potensi wisata yang layak untuk di publikasikan dan ditawarkan terutama ke khalayak Internasional. “Kabupaten Jember Memiliki Berbagai Potensi Yang Menakjubkan, terutama sektor perkebunan berbagai komoditi yang telah dikembangkan sejak zaman penjajahan Belanda, seperti kopi dan tembakau, dimana tembakaunya meru-

Sekdaprov Jatim Dr H Sukardi saat membuka kegiatan GSBD Kabupaten Jember didampingi Pj Bupati Jember Ir Supaad MSi dan Ka UPT Taman Budaya Jatim Sukatno SSn MM.

pakan salah satu tembakau terbaik di dunia,” katanya dalam sambutan pembukaan pembukaan gelar seni budaya daerah “Pesona Ragam Budaya Pendalungan” Kabupaten Jember di Gedung Taman Budaya Cak Durasim Surabaya, Jumat malam (12/2).

Lanjutnya, selain itu juga memiliki tempat-tempat wisata yang sangat layak untuk dikunjungi, antara lain, Pantai Watu Ulo, Pantai Payangan,

Ka UPT Taman Budaya Jatim Sukatno SSn MM yang turut meramaikan Pergelaran Cariluwak dengan lakon “SAKERAH”.

Tarian selamat datang atau Hastungkoro yang sekaligus tersaji dalam Tari Bedaya Tirto Nirmala.

Sekdaprov Jatim melangsungkan penukaran cinderamata dengan Pj Bupati Jember.

Pantai Tanjung Papuma, Pantai Paseban, Pantai Puger, Pemandian Patemon, Pemandian Rembangan, Air Terjun Tancak, Air Terjun Sumber Jambe, Wisata Lori Serta Wisata Loko.

Kabupaten Jember juga memiliki kuliner khas, antara lain: ayam pedas, bakso kabut, bakso sukir, pecel gudeg, pecel pincuk garahan, wedang cor dan kopi kelapa. sedangkan oleh-oleh khas dari kabupaten jember antara lain, suwar-suwir, prol tape, pia tape, brownies tape dan dodol tape. dan terakhir yang hebat dari Jember Adalah Event Seni Budaya yang telah mendunia yaitu Jember Fashion Carnival (JFC). “Kepada masyarakat Surabaya dan kota lainnya baik di Jatim maupun mancanegara silahkan untuk berwisata ke Jember banyak tempat-tempat indah nan menawan,” ujarnya mengajak.

Selain mengajak masyarakat untuk berwisata untuk menikmati keindahan panorama di Kabupaten Jember, dia juga memberikan paparan tentang sumber daya Jatim. Menurutnya, otonomi daerah yang benar juga akan

Pergelaran Drama Tari dengan lakon “Wiroto Wirogati Mbalelo“ yang dimainkan cukup apik oleh seniman Jember.

memberdayakan daerah dalam mengolah potensinya dengan sumberdaya sendiri, baik sumberdaya enterpreneur maupun sumberdaya teknis ekonomi lainnya, sehingga dengan basis daerah-daerah otonom yang kuat akan memperkuat posisi negara dalam persaingan MEA maupun persaingan global.

Di Jatim, kata Sukardi, memiliki pelaku umkm kurang-lebih sekitar 6,8 juta dengan 92 persen atau 6,5 juta adalah skala mikro; kemudian 6 persen atau 261 ribu skala kecil dan 2 persen atau 30 ribu skala menengah. tercatat dari total PDRB Jawa Timur sebesar Rp. 1.136 triliun, sekitar Rp 600 triliun adalah sumbangan dari sektor UMKM. Prosentase terbesar dari sektor pertanian sebesar 65,25 persen kemudian dari sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25,20 persen serta sisanya diperoleh dari berbagai sektor.

“Dari data tersebut dapat dibaca betapa besar dan kuatnya sektor UMKM dalam menopang ekonomi dan lapangan kerja masyarakat jawa timur. untuk itu gelar seni budaya daerah adalah salah satu mode kegiatan yang juga mendorong dan memperluas pasar produk UMKM, serta memperkuat positioningnya agar kedepan juga mampu bersaing dengan produk-produk anggota masyarakat ekonomi ASEAN yang yang akan, sedang bahkan telah masuk dengan leluasa ditengah pasar dalam negeri,” pungkasnya.

Sedangkan Pj Bupati Jember, Ir Supaad MSi mengatakan, jumlah penduduk di Jember hampir 2,6 juta jiwa yang didominasi budaya Jawa dan Madura atau dikenal juga dengan pendalungan. “Untuk itu, dalam kegiatan GSBD , kami menampilkan cerita mengenai pendalungan. Banyak potensi yang bisa ditonjolkan dan tidak kalah dengan daerah lainnya,” ujarnya.

Dikatakannya, pelestarian seni budaya tetap

perlu dilakukan karena untuk membentengi arus deras informasi budaya asing diantaranya melalui media sosial atau dalam bentuk lainnya. “Selain itu, saat ini merupakan era bersaing MEA, sehingga semuanya potensi baik seni budaya wisata hingga ekonomi kreatifnya harus bisa ditingkatkan untuk menjaring wisatawan,” katanya. Ia juga berharap, masyarakat baik dalam maupun diluar Kabupaten Jember tetap bisa mempromosikan potensi wisata dan seni budaya yang secara tidak langsung juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang ada di Jember.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim, Dr H Jarianto MSi melalui Kepala UPT Taman Budaya Jatim, Sukatno SSn MM mengatakan, diselenggarakannya kegiatan GSBD untuk mendorong dan meningkatkan seni budaya yang ada di Jatim. “Selain itu, kegiatan juga untuk mengapresiasi masyarakat terhadap seni budaya di daerah, ekonomi kreatif, hingga UMKM di Jatim,” katanya.

Sukatno juga mengatakan, kalau anggaran yang pelaksanaan kegiatan GSBD merupakan anggaran sharing antara Pemprov Jatim dan Pemkab/kota sebagai penyaji kegiatan GSDB. “Dalam memeriahkan kegiatan ini juga dibantu pihak sponsor dalam bentuk barang yang dijadikan sebagai doorprize,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Sukatno juga mengatakan, meskipun Kabupaten Jember merupakan daerah yang pertama kali ikut GSBD dan sekaligus tampil perdana di awal tahun ini, namun penampilan seni budayanya juga turut memeriahkan kegiatan yang diselenggarakan Pemprov Jatim melalui Disbudpar Jatim dari tahun ke tahun dalam upaya mendorong dan mempromosikan seni budaya tiap daerah di Jatim. Q rac*

Anak Mantri Kesehatan Ukir Sejarah Seorang anak laki-laki yang terlahir 60 tahun silam, dari pasangan suami istri Sumaryono Hadi Husodo dan Rael, asal Desa Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, DR Hadi Presetyo ME, telah mengharumkan keluarga besarnya, termasuk masyarakat Turen.

Karena nama Hadi Presetyo yang biasa disapa Hadi Pras ini, mengukir prestasi, baik dalam menempuh pendidikan formal maupun karir kerjanya.

PROFIL PENJABAT BUPATI MALANG Nama Tempat/Tanggal Lahir

Riwayat Pendidikan 1. SD Taman Siswa Turen : Lulus tahun 1968 2. SMP Negeri 1 Turen : Lulus tahun 1971 3. SMA Negeri 2 Malang : Lulus tahun 1974 4. Institut Teknologi Bandung (ITB) : Lulus tahun 1982 5. International Course on Housing, Planning and Building (IHS) Belanda : Lulus tahun 1987

D

engan kegigihannya dalam belajar di sekolah, maka Hadi Pras bisa menyele saikan kuliahnya Sarjana (S1) dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan lulus pada tahun 1982. Dia juga melanjutkan pendidikan S2 di International Course on Housing, Planning and Building (IHS) Rotherdam Belanda dan lulus pada tahun 1987. Karena prestasinya dalam bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemrov Jatim), maka dia mendapatkan beasiswa dari Pemprov Jatim untuk menempuh pendidikan di Belanda.

Dengan prestasinya itulah, maka Hadi Pras sebagai putra asli Kabupaten Malang mendapatkan kepercayaan dari Gubernur Jatim, DR H Soekarwo untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat (Pj) Bupati Malang yang menggantikan Bupati Malang, DR H Rendra Kresna dan Wakil Bupati Malang, H Subhan Amd, yang saat itu telah habis masa jabatannya sebagai Bupati Malang, Periode 2010-2015, yaitu pada 26 Oktober 2015.

Pj Bupati Malang Hadi Prasetyo serah terima jabatan dengan mantan Bupati Malang H Rendra Kresna.

: DR. Ir. HADI PRASETYO, ME : Malang, 20 Oktober 1956

Pj Bupati Malang Hadi Prasetyo (tengah) saat melihat kesiapan SKPD terkait dalam menanggulangi erupsi Gunung Bromo di Desa Ngadas, Kec Poncokusumo, Kab Malang.

Sebelum Hadi Pras menjabat Pj Bupati Malang, jabatan terakhir di Pemprov Jatim sebagai Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Dan saat Hadi Pras dilantik Gubernur Jatim sebagai Pj Bupati Malang, pada 2 November 2015. Sehingga jika pasangan Bupati Malang terpilih DR H Rendra Kresna dan Wakil Bupati Malang terpilih Drs HM Sanusi MM, jadi dilantik menjadi Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang, Periode 2015-2020, pada 17 Februari 2016, maka jabatan Bupati Malang berakhir di hari itu juga. Sehingga masa jabatan yang diemban Hadi Pras ini genap empat bulan dalam memimpin Kabupaten Malang.

“Saya mengawali karir kerja sebagai perencana kota, seperti merencanakan Kota Kupang, Kota Semarang, dan sejumlah kota termasuk wilayah di Kepulauan Riau. Dari perjalanan keliling darerah di wilayah Indonesia, maka dirinya juga diminta Pemprov Jatim untuk merencanakan Kota Madiun dan Magetan,” tutur Hadi Prasetyo, yang kini masih

menjabat sebagai Pj Bupati Malang.

Ia menjelaskan, dirinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu pada tahun 1985.

Dan saat itu saya diuntungkan dengan pengangkatan langsung menjadi PNS, karena profesinya sebagai perencana kota dinilai langkah. “Yang saat itu saya masih berkantor di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Jatim.

Setelah dua tahun bertugas di DPU, saya ditugasi khusus mendampingi program Bank Dunia di Surabaya, diantaranya bersama DHV Belanda dan MC Donald dari Inggris,” tegasnya.

Selanjutnya, masih dikatakan Hadi Pras, pada tahun 1988, ia ditarik sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Seksi (Kasi) Tata Ruang & Tata Guna Tanah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim, tahun 1996, dan diangkat sebagai Pj Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jatim, tahun 1998-2000, dan pada 2001 telah ditunjuk Gubernur Jatim Imam Utomo untuk menduduki jabatan se-

Pj Bupati Malang Hadi Prasetyo bersama Wagub Jatim H Saifullah Jusuf saat pencanangan kampung KB di Desa Mojosari, Kec Kepanjen, Kab Malang.

bagai Kepala Bidang Pembangunan Kantor Pembantu Gubernur di Jember.

“Namun pada tahun 2001, saya dimutasi untuk menduduki jabatan sebagai Pj Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jatim,” papar ayah dari Fanindra Weda Buditama dan Yopyobie Ananta Wiratama ini.

Dari perjalanan karirnya itu, kata dia, maka pada tahun 2010 dirinya menduduki jabatan baru sebagai Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi (Setdaprov) Jatim sampai sekarang, meski saat ini masih menjabat sebagai Pj Bupati Malang. Hadi Pras juga mengaku, jika jabatan sebagai Kepala Bappeda Provinsi Jatim, saya emban selama sembilan tahun. Karena lama menjabat sebagai Kepala Bappeda, maka dirinya meminta kepada Pakde Karwo nama akrab Gubernur Jatim H Soekarwo mengeluarkan kebijakan.

Dan pada tahun 2010, tegas Hadi Pras, akhirnya dirinya ditarik dan dipindahkan sebagai Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekdaprov Jatim sampai sekarang.

“Hanya saja, seiring menanti masa pensiun per 1 November 2016 mendatang, malah Pakde Karwo, memberikan jabatan kepada saya sebagai Pejabat Bupati Malang, saat adanya pesta demokrasi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2015 secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Malang ini,” kata suami dari Ninik Endang Prasetyo ini.

Untuk itu, dirinya sangat berharap kepada

Pj Bupati Malang Hadi Prasetyo saat meninjau peternakan sapi di wilayah Kecamatan Pomcokusumo.

generasi muda, agar ketika masih muda mulailah untuk membangun karier. Sebab, dengan semangat dalam bekerja akan meraih banyak harapan dan cita-cita. Namun sebaliknya, ketika usia kita sudah lanjut, maka akan terjadi penurunan dalam fisik kita. Dan kalau bisa meski sudah memasuki usia lanjut, harus tetap mempunyai semangat dalam mendorong generasi muda bangsaku ini, agar tidak pernah kehilangan harapan dan cita-cita.

Hadi Pras menegaskan, itulah makna regenerasi suatu bangsa, makna yang mengawali dan mengakhiri suatu masa bakti yang nyatanya tidak pernah berakhir selama hayat dikandung badan. “ Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya”.

Sepertinya ini telah memiliki ikatan kasih sayang dari suatu persahabatan, juga ikatan perjuangan bersama masyarakat Kabupaten Malang dalam membangun negeri ini, dan tidak akan pernah terhalang oleh ruang maupun waktu. “Karena setiap akhir sebuah cerita, akan selalu menciptakan awal cerita baru, begitu juga dengan perpisahan. Sebab, perjalanan waktu adalah perjalanan sejarah yang sambung nenyambung, entah sampai kapan. Setiap episode pertemuan pasti ada perpisahan selalu memberikan makna tentang nilai kemanusiaan kita sebagai manusia,” ungkapnya.

Dalam kesempatan terakhir, Hadi Pras memohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Malang, jika selama menjabat sebagai Pj Bupati Malang belum bisa memberikan apa yang diharapkan masyarakat. Sehingga harapan masyarakat nantinya bisa diteruskan oleh Pak Rendra selaku Bupati Malang terpilih, serta Pak Sanusi selaku Wakil Bupati Malang terpilih.

Selain itu, ia juga menyampaikan mohon maaf kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan pejabat Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) se-Kabupaten Malang.

“Saya juga mengucapkan selamat dilantiknya DR H Rendra Kresna sebagai Bupati Malang dan HM Sanusi sebagai Wakil Bupati Malang, Periode 2015-2020. Semoga dengan kemimpinan beliau selama lima tahun kedepan, masyarakat Kabupaten Malang lebih sejahtera, serta pembangunan di Kabupaten Malang akan terus meningkat,” pungkas dia, yang juga anak dari seorang Mantri Kesehatan. Q adv.cyn