Binder14jan2016

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Jangan sampai lupa dilaporkan juga SKPD yang Pada 2015 melakukan kunjungan kerja keluar kota. Berikan laporannya, dan jangan hanya berupa out put.

Tetapi bagaimana penerapan hasil kunker tersebut di Kota Batu,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 9

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala Bappeda Kota Batu M Chorri

Kamis Pon, 14 JANUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

14 JANUARI 2016

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

09.00 Menerima Konjen Amerika Serikat di Gedung Negara Grahadi 10.30 Menerima Dubes Inggris di Gedung Negara Grahadi

 Wagub H Saifullah Yusuf

09.00 Peresmian Kampung KB di Kepanjen Malang 19.00 Natal Bersama TNI/Polri di Bumimoro Surabaya

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Menunaikan Ibadah Umrah Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Pemkab Banyuwangi Tidak Libatkan Investor Kelola Wisata Pantai Bansring Banyuwangi, Bhirawa Pemkab Banyuwangi tidak akan melibatkan investor dalam mengelola wisata Pantai Bansring di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, yang memiliki andalan wisata snorkeling dan penangkaran hiu.

“Pemkab Banyuwangi sampai saat ini tidak ada niat melibatkan investor dalam mengelola wisata Pantai Bangsring,” kata Pemandu Wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi Aekanu Hariyono, Rabu (13/1).

Ia menjelaskan pemkab lebih cenderung menyerahkan pengelolaan wisata Pantai Bangsring dengan wisata andalannya snorkeling dan diving, kepada masyarakat. “Sampai saat ini pengelolaannya diserahkan masyarakat lokal,” katanya menegaskan.

Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Laut di Banyuwangi Abdul Aziz, mengharapkan pemkab tidak mendatangkan investor ikut mengelola wisata Pantai Bangsring. “Kami harapkan pemkab harus mencegah ada investor masuk ikut mengelola wisata pantai disini. Apalagi, lokasi ini menjadi ramai karena yang mengawali masyarakat,” tuturnya.

Ia menjelaskan lokasi pantai Bangsring, mulai dikembangkan masyarakat dengan wisata snor

 ke halaman 11

Pemkab Sidoarjo Berikan Bantuan Pompa dan Kincir Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo memberikan bantuan pompa dan kincir kepada pembudi daya ikan air payau dan air tawar untuk meningkatkan hasil produksinya.

Kepala Bidang Sumber Hayati Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo Alfi Handayani mengatakan, bantuan tersebut diberikan kepada beberapa pembudi daya khususnya untuk petambak udang yang ada di Sidoarjo.

“Para pembudi daya itu diberikan bantuan dengan harapan mampu meningkatkan hasil produksi yang mereka hasilkan selama ini,” katanya, Rabu (13/1).

Ia mengemukakan, bantuan tersebut diberikan kepada pembudi daya ikan air payau yang ada di kawasan Kecamatan Jabon, dan juga yang ada di Desa Sawohan, Kecamatan Buduran dengan jumlah masing masing empat kincir dan satu unit pompa.

“Kincir tersebut memang diperlukan untuk membantu proses percepatan pertumbuhan udang selama berada di dalam tambak karena kalau tidak diberikan kincir maka sirkulasi udara yan dihasilkan tidak bisa berjalan dengan maksimal,” katanya.

Pemerintah Targetkan PNS Minimal Berijazah Sarjana Jember, Bhirawa Pemerintah ancang-ancang meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS agar memiliki daya saing birokrasi dan kompetensi global. Salah satunya yakni penerapan kebijakan pendidikan minimal sarjana (S1).

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Crisnandy di sela kunjungannya di Jember, Rabu (13/1).

“Kita harus bisa membangun birokrasi yang kompetitif, terutama memasuki

Surabaya, Bhirawa Meski hajatan Pilgub Jatim masih lama, namun DPD PDI Perjuangan Jatim telah menyiapkan duet pasangan Tri Rismaharini (Risma) dan Abdullah Azwar Anas sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jatim dalam Pilgub Jatim 2018.

Ketua bidang Organisasi DPD PDIP Perjuangan Jatim Eddy Paripurna, mengatakan keduanya merupakan kader terbaik bagi PDI Perjuangan yang layak untuk maju dalam Pilgub Jatim.

“Keduanya kami nilai berhasil memimpin daerahnya selama

menjadi kepala daerah. Lalu kami usung ke tingkat provinsi,” ungkap mantan Wakil Bupati Pasuruan ini saat ditemui di kantornya, Rabu (13/1).

Eddy mengatakan, Tri Rismaharini dan Abdullah Azwar Anas layak untuk memimpin Jatim.

 ke halaman 11

Yusuf Kurniawan

Sentil..  PA Sidoarjo Kewalahan Tangani Sidang Permohonan Cerai  Banyak calon duda dan janda  Puluhan Aktivis Anti Korupsi Demo Kejari  Siapa berulah pasti kena getah  Banyak Potensi Wisata, PAD Sektor Pariwisata Minim  Nyangkut ke kantong siapa?

“Mereka mampu dengan baik memimpin daerahnya sehingga layak untuk menerapkannya di Jatim,” jelasnya.

Ditambahkan Eddy, meski saat ini sudah memunculkan nama Tri Rismaharini dan Abdullah Azwar Anas pihaknya tak menutup nama lain untuk diusung PDIP Jatim dalam Pilgub 2018.

“Dua nama itu belum final, bisa saja ada tokoh lainnya. Jika ada perkembangan politik muncul,

 ke halaman 11

LHP Pemprov dari BPK Memuaskan

Penataan Aset Masih Belum Tertib

Pemprov, Bhirawa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jatim memberikan predikat memuaskan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja Pemprov Jatim Jatim semester dua 2015. Salah satu faktor raihan predikat memuaskan itu berkat program penanganan

 ke halaman 11

1 PNS Pemprov Jatim Diduga Gabung Gafatar

Barokah Melukis X dan XI, Yusuf Kurniawan saat diminta kedua orangtuanya untuk berkuliah di seni rupa beberapa tahun silam.

Saran orangtuanya saat

 ke halaman 11

MenPAN-RB Ruddy Chrisnandy saat mengunjungi pelayanan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Kab Jember, Rabu (13/1).

PDIP Jagokan Duet Risma dan Anas di Pilgub Jatim 2018

 ke halaman 11

JIKA dibesarkan oleh seorang pelukis tentunya juga akan tertular kepandaiannya. Karena itu, pendidikan formal dalam mendalami seni melukis tak perlu lagi. Cukup dengan belajar secara otodidak sudah bisa menghasilkan lukisan yang bagus.

I t u lah pemikiran g u r u s e n i budaya SMA Khadij a h Surabaya kelas

MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

Kita terus melakukannya untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang baik, bersih dan bebas dari KKN,” kata Yuddy dalam sambutannya di Pendopo Wahya

effendi/bhirawa

abed/bhirawa

Eks Ketua DPD Bidang Kesehatan Gafatar Jawa Timur dr Budi Laksmono (kanan) didampingi Eks Ketua DPK Gafatar Surabaya (kiri) mengomentari pemberitaan terkait Gafatar di Jatim, Rabu (13/1).

Pemkot Surabaya, Bhirawa Dua warga Surabaya diduga bergabung dengan Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara). Yaitu Erri Indra Kautsar (20) mahasiswa semester V jurusan elektronika PENS ITS dan Faradina Ilma (25) PNS Pemprov Jatim. Selain itu satu PNS Kota Mojokerto disebut-sebut telah bergabung dengan organisasi ini dan sejumlah PNS di beberapa kota/kabupaten di Jatim.

Kepala Bakesbangpol & Linmas Surabaya Soemarno menuturkan keberadaan Gafatar dideteksi sudah eksis di Kota Pahlawan sekitar 2012-2013-an. Organisasi terlarang ini diduga masih eksis di Kota Metropolitan sampai sekarang.

Berdasar pantauan Bakesbangpol & Linmas, aktivitas Gafatar sejauh ini lebih banyak berupa kegiatan berkelompok, seperti kerja bakti, pembagian sembako, jalan sehat dan sebagainya. Kegiatan sosial ke-

 ke halaman 11

Data Sementara Peserta UN-US di Jatim Jenjang

Jumlah

SMA SMK SMP/MTs US SD/MI Total

237.296 200.406 593.108 643.000 1.673.810

siswa siswa siswa siswa siswa

Cat : Data bisa berubah hingga 22 Januari 2016

Nominasi Peserta UN-US Jatim Capai 1,6 Juta Siswa Sekolah Tak Berizin Tak Bisa Ikut Paket

Dindik Jatim, Bhirawa Jumlah peserta Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US) di Jatim pada 2016 ini tampaknya tidak akan terlalu banyak

 ke halaman 11

Indirect Solar Dryer, Pengering Bahan Baku Herbal

Menjaga Kandungan Bahan Aktif, Juga Lebih Higienis Proses pengeringan bahan baku herbal umumnya bisa dilakukan dengan dua cara. Menggunakan oven atau dijemur langsung di bawah sinar matahari. Keduanya memiliki kelemahan dan kelebihan. Dan kini, empat mahasiswa Universitas Surabaya (Ubaya) punya alternatif pengeringan dengan inovasi yang mereka buat. Namanya, Indirect Solar Dryer.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya Violita Putri Halim, Dewi Anggraini Antoro, Timotius Axel Suyanto dan Fhelix August Soebiantoro adalah empat mahasiswa Teknik Kimia Ubaya yang telah berhasil menelorkan karya pengering ini.

Mereka menjadikan alat ini sebagai alternatif pengering yang hemat energi. Sekaligus mampu menjaga kandungan aktif bahan baku herbal tetap baik dan higienis.

“Jadi metode pengeringan itu selalu punya kelebihan dan kekurangan. Kalau menggunakan oven,

tentunya butuh daya listrik yang besar. Tapi kalau dijemur langsung, kandungan bahan aktif bisa rusak karena sinar ultra violet,” tutur Violita memulai penjelasan tentang karyanya, Rabu (13/1).

Kerusakan akibat sinar UV, lanjut dia, bisa dilihat dari hasil pengeringan. Jika dijemur langsung, warnanya lebih pucat daripada yang menggunakan solar dryer ini.

Hal itu sudah diujicoba meng-

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Empat mahasiswa Ubaya mengeringkan bahan baku herbal menggunakan Indirect Solar Dryer hasil riset mereka selama satu bulan di kampus, Rabu (13/1).

SURABAYA

2

Kamis Pon 14 JANUARI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Rawan Kejahatan Pemerintah telah menggratiskan tiket jembatan Suramadu bagi roda dua sejak Juni tahun lalu sebab kawasan tersebut menjelang siang hari terlihat sepi dan jarang ada mobil patroli dari kepolisian sehingga rawan kejahatan,Rabu (13/1).

trie diana/bhirawa

PANGGUNG BIROKRASI

Pangdam Terima Audiensi Rektor UPN Veteran Surabaya Kodam, Bhirawa Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi, menerima Audiensi Rektor UPN Veteran Surabaya beserta staf di Makodam V/Brawijaya (Rabu 13/01/2016).

Mengawali pertemuan antara kedua Pejabat, Rektor UPN Veteran Surabaya Prof.

Dr. Teguh Sudartono, MP., menjelaskan bahwa Audiensi ke Pangdam dimaksudkan untuk membangun kerja sama yang lebih konkrit antara Kodam V/Brawijaya dengan UPN Veteran khususnya dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk kepentingan masyarakat.

“Kami berharap adanya MoU antara Kodam V/Brawijaya dengan UPN Veteran Surabaya dalam pengembangan bela negara, pengabdian masyarakat dan penerapan Tekhnologi tepat guna untuk kepentingan masyarakat”. Urai Rektor UPN Veteran Prof.

Dr. Teguh Sudartono, MP. Lebih lanjut Rektor menjelaskan bahwa sebagai Perguruan Tinggi yang juga dibawah binaan Kemhan RI, UPN Veteran sudah cukup lama bekerja sama dengan Kodam V/Brawijaya khususnya dalam Q bed pengembangan Bela Negara.Q

BPJS Kesehatan Surabaya-PKFI Kerjasama Peningkatan Pelayanan Surabaya, Bhirawa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Utama (KCU) Surabaya menggandeng Perkumpulan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) dalam menguatkan langkah guna meningkatkan layanan.

“Terkait evaluasi ke depan, kami bekerja sama dengan PKFI untuk menguatkan langkah dalam upaya tiga hal yaitu peningkatan kualitas layanan kepada peserta, peningkatan kualitas pelayanan tingkat primer, dan rasionalisasi pembiayaan pelayanan kesehatan,” kata Kepala KCU BPJS Kesehatan Surabaya, I Made Puja Yasa di Surabaya, Rabu.

Dengan adanya kerja sama tersebut, pihaknya bersama PKFI melakukan monitoring dan evaluasi bersama yang mengacu pada peraturan BPJS Nomor 3 tahun 2015 Q ant tentang kapitasi berbasis komitmen.Q

Tak Efisien dan Merugi, Dua BUMD Diusulkan Dimerger DPRD Jatim, Bhirawa Dengan alasan tidak memberikan kontribusi terhadap APBD Jatim dan efesiensi, Komisi C minta PT Jatim Nusa Utama (JNU) eks PT Jatim Investment dan Managemet (JIM) untuk menjadi anak perusahaan PT PJU (Petrogas Jatim Utama). Karena itu, dalam waktu dekat segera dilakukan pergantian Perda BUMD sekaligus proses merger.

Ketua Komisi C DPRD Jatim, Thoriqul Haq menegaskan untuk dilakukan efesiensi di jajaran BUMD, maka sangat dibutuhkan untuk dilakukan merger terhadap BUMD

milik Jatim yang selama ini merugi dan tidak memberikan sedikitpun kontribusi ke APBD Jatim. Selain itu, akan dibuat semacam holding bagi BUMD yang memiliki koor bisnis yang sama. Salah satunya PT JIM yang selama ini bergerak di bidang investasi bisa disatukan dengan PT PJU yang bergerak dibidang eksploitasi minyak dan gas.

“Yang pasti saat ini dewan bersama eksekutif tengah menyiapkan revisi Perda terkait BUMD yang nantinya akan dimerger. Selain untuk meningkatkan kinerja BUMD yang ada sekaligus mengacu pada UU 23/2014 nantinya BUMD dapat memberikan kontrbusi ke APBD dan dapat membiayai daerah,”tegas politisi asal PKB Jatim ini, Rabu (13/1).

Seperti diketahui, evaluasi Komisi C DPRD Jawa Timur (Jatim) atas

progres kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) beberapa waktu lalu akhirnya diamini Gubernur Jatim Soekarwo.

Gubernur juga akhirnya menyetujui pembubaran perusahaan BUMD yang selalu merugi. Ada tiga BUMD yang disepakati Soekarwo untuk dihapus, yaitu PT JMU (Jatim Marga Utama), PT Jatim Krida Utama (JKU), dan PT Jatim Investment dan Management (JIM). Ketiga BUMD itu terus merugi sehingga dikhawatirkan menjadi beban daerah. Sebagaimana diatur dalam UU 23/2014, nantinya BUMD harus menjadi PT (perseroan terbatas).

Lewat posisi ini, BUMD harus mampu membiayai daerah. Tanggung jawab inilah yang diyakini sulit dilakukan ketiga BUMD tersebut lantaran kondisi keuangannya yang

Hindari Malpraktik, Komisi E Dorong Dinas Pemkot Kebut Pembebasan Kesehatan Tertibkan Klinik Asing Lahan Eks Lokalisasi DPRD Jatim, Bhirawa Legislatif meminta pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas kesehatan untuk mewaspadai menjamurnya klinik kesehatan asing seiring pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Komisi E melihat klinik asing illegal akan merugikan pasien yang berobat.

Ketua Komisi E DPRD Jatim dr. Agung Mulyono mengatakan dengan adanya MEA tentunya akan banyak klinik-klinik asing akan masuk di Jatim dengan metode pengobatan yang tidak diketahui oleh Dinas Kesehatan Jatim. Dan ini harus ditertibkan sebelum banyak korban yang berjatuhan. Untuk itu pihaknya akan mendesak Dinas Kesehatan agar segera turun untuk sidak berdirinya klinikklinik pengobatan yang begitu menjamur.

“Nantinya Dinas Kesehatan Jatim harus menertibkan klinik-klinik tersebut. Bahkan

kalau bisa dilakukan penutupan secara tegas bagi klinik yang tidak mengantongi izin,”jelas pria asal Banyuwangi ini saat dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Rabu (13/1).

Agung mencontohkan munculnya kematian Allya Siska Nadya (33) karena kesalahan proses penyembuhan terapi chiropractic di sebuah klinik di Pondok Indah Jaksel.” Jangan sampai hal ini terjadi di Jatim.

Ini menyangkut kesehatan dan nyawa seseorang. Dinas Kesehatan Jatim harus mengantisipasinya,”jelasnya.

Agung menjelaskan dengan tindakan pro aktif ke lapangan melakukan sidak ke klinikklinik asing tentunya untuk menjaga agar tidak terjadi kegaduhan di bidang kesehatan .”Ini juga sebagai upaya Dinas Kesehatan Jatim dalam penegakan perda jaminan Kesehatan Propinsi. Dinas Kesehatan juga harus selektif dalam

memberikan ijin rekomendasi klinik asing yang akan membuka cabang di Jatim,”tandasnya.

Sekedar diketahui, beberapa hari terakhir masyarakat dikabarkan tewasnya putri dari mantan pejabat BUMN ini saat menjalani terapi chiropractic yang dilakukan di sebuah klinik di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kematian tragis putri mantan Vice President Communication PT PLN Persero Alfian Helmy Hasjim itu pun menyedot perhatian publik. Dugaan malapraktik itu bahkan berbuntut dengan penyegelan beberapa klinik chiropractic di Jakarta.

Sedangkan terapi chiropractic sendiri adalah terapi untuk mengobati tulang belakang yang tidak sempurna dan mengalami gangguan. Dokter atau terapisnya hanya memakai tangan atau manual untuk mengembalikan kondisi tulang belakang paQ cty sien agar kembali normal.Q

Pemkot Kaji Kenaikan Gaji Direksi PD Pasar Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengkaji usulan kenaikan gaji direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS)dari Rp37 uta menjadi Rp51 juta setiap bulan dengan mendatang-

buruk. “Pada tahun ini (2015) posisi BUMD tidak lagi menjadi pelayan masyarakat, tetapi harus mampu membiayai daerah. Untuk itu, semuanya dijadikan PT. Berdasarkan kenyataan dan aturan maka diputuskan pada 2015 ini, JIM, JKU, dan JMU akan dihapus,” tegas Soekarwo.

Selain menutup tiga BUMD itu, Soekarwo juga mengaku akan membenahi kinerja BUMD untuk bisa profesional dan tidak ada lagi tumpang tindih antara satu BUMD dan BUMD lain. Sebagai contoh, jika PT JGU memiliki usaha properti maka BUMD yang lain tidak boleh melakukannya, termasuk soal pergantian badan usaha dari PD menjadi PT. Atas perbaikan itu, seluruh BUMD murni didorong untuk mengejar keuntungan atau profit oriented, sedangkan hanya beberapa Q cty yang masuk misi sosial.Q

kan narasumber atau pakar ekonomi.

Kabag Perekonomian Pemkot Surabaya Khalid, di Surabaya, Rabu, mengatakan pengajuan usulan kenaikan gaji masih dibahas di tataran peme-

rintah Kota Surabaya.

“Usulan tersebut kini memang masih dalam tahap pembahasan dan pengumpulan materi pertimbangan,” katanya.

Untuk itu, lanjut dia, dalam pekan ini, pemkot

berencana untuk mendatangkan sejumlah narasumber untuk bisa mengkaji usulan tersebut. “Kami tidak bisa memutuskan dengan gegabah, sebab untuk urusan menaikkan gaji ini butuh banyak per-

timbangan,” katanya.

Ia mengatakan dalam pekan ini pihaknya akan mendatangkan sejumlah narasumber yaitu pakar ekonomi guna melihat kelayakan kenaikan gaji direksi Q ant.dre tersebut.Q

Pemkot Surabaya, Bhirawa Pemerintah Kota Surabaya mengoptimalkan pembebasan lahan eks lokalisasi dengan tujuan alih fungsi dan revitalisasi warga terdampak bisa segera direalisasikan.

Kepala Dinas Pengolahan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya Maria Teresia Ekawati Rahayu, di Surabaya, Rabu, mengatakan pada 2016 ini, setidaknya ada sebanyak 12 persil lahan yang ditargetkan akan terbebaskan dari milik warga dan menjadi milik pemkot.

“Sejumlah persil yang ditargetkan bebas dalam waktu dekat itu merupakan lanjutan dari pembebasan pada 2015,” katanya.

Menurut dia, ada sekitar 10-12 persil yang sudah siap dibebaskan. Hanya saja, lanjut dia, masih menunggu propses dan tahapan pembebasan. “Kami harapkan cepat,” katanya.

Ia mengatakan sebanyak 12 persil lahan tersebut tersebar di tiga kawasan eks lokalisasi yang sudah ditutup pemkot yaitu di Sememi, Putat, dan dan Klakahrejo.

Lebih lanjut ia menyebutkan pembebasan lahan ini untuk persil-persil seluruhnya sudah masuk ke pemkot, baik persil maupun berkas kelengkapan persil yang akan dibebaskan.

Namun demikian, lanjut dia, untuk detail jumlah pada masing-masing eks lokalisasi pihaknya masih belum bisa menyebutkan. Ini karena kepastian mana yang akan setuju dan tidak masih belum pasti.

“Pada tahun 2016 ini kami menganggarkan dana untuk pembebasan lahan di tiga eks lokalisasi ini sebesar Rp3 miliar. Semoga bisa lancar sehingga dana bisa terserap maksimal,” ujarnya.

Dana tersebut dicadangkan oleh DPBT, di mana untuk pembayarannya harus menunggu proses dan prosedur pembebasan lahan seperti halnya kelengkapan dokumen lahan, kelengkapan dokumen perencanaan, penetapan lokasi oleh BPN, pengukuran, baru tahap selanjutnya yaitu appraisal.

“Baru setelah aprraisal keluar DPBT Surabaya akan turun untuk menawarkan harganya ke pemilik lahan.

Sehingga proses sampai lahan terbebaskan memang Q ant.dre cukup lama,” katanya.Q

Sehari Uji Coba Traffic Light Tuai Protes Pengguna Jalan Selang sehari uji coba traffic light (TL) di Jalan Rungkut Industri dan Jalan Raya Kendangsari menuai protes warga. Lampu TL guna untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di daerah industri tersebut tak membuahkan hasil dalam penguraian lalu lintas. Pengguna jalan mengeluh lantaran lamanya durasi lampu merah.

Selain padat, di jalan tersebut juga kerap dilalui truk barang lantaran dekat dengan area industri.

Uji coba traffic light ini dilakukan sejak pagi dengan mencoba sistem buka traffic satu arah. Dimana arus lalu lintas dibuka satu per satu.

Durasi waktunya setiap laju antara lampu merah dengan lampu hijau sampai satu menit. Karena baru memakai buka satu per satu arah, maka beberapa pengguna jalan sempat melakukan protes.

Salah satu pengguna jalan, Arie mengungkapkan akan lamanya lampu traffic light

yang baru dipasang. Awalnya, arus lalu lintas di kawasan rungkut industri ramai lancar dengan adanya traffic light baru menjadi macet.

“Lama sekali, biasanya nggak macet jadi macet gini,” komentar Arie, salah satu pengguna jalan yang melintas dari arah Jalan Raya Rungkut Industri ke arah Jalan Raya Kendangsari.

Uji coba traffic light ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya bersama jajaran unit satuan lalu lintas Polsek Tenggilis Mejoyo. Uniknya, di perempatan tersebut kini

menggunakan sensor camera.

Menjawab hal tersebut, Kasie Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surabaya Joko Supriyanto menjelaskan, uji coba ini akan dilakukan selama satu minggu ke depan. Dengan sistem yang berganti-ganti.

Misalkan untuk kemarin sistem traffic lightnya dibuka satu per satu jalur.

Kemudian akan dilanjutkan dengan sistem buka traffic dua arah, dan seterusnya.

Baru nantinya akan dilakukan analisa mana sistem buka arus lalu lintas yang paling baik dan sesuai untuk titik tersebut.

“Kami akan analisa juga dengan meminta komentar para pengguna jalan supaya nanti bisa diputuskan mana yang paling cocok rekayasa lalu lintasnya,” komentar Joko.

Menurutnya, pembukaan traffic light baru ini atas

nyatakan bahwa titik tersebut bukan hanya banyak menimbulkan kerugian fisik jika ada kecelakaan, akan tetapi juga kerugian materi karena kemacetan.

“Selama uji coba ini kita akan lihat evaluasi dari beberapa aspek, termasuk adalah kelebihan sistem buka tutup, jangan sampai membuat penumpukan kendaraan di satu sisi untuk sistem yang akan ditetapkan,” ulasnya.

Kemacetan di titik tersebut utamanya terjadi di saat siang hari. Akan tetapi di malam hari, titik tersebut cenderung sepi. Oleh sebab itu, di traffic geh/bhirawa light ini dipasang sensor camUji coba traffic light (TL) di Jalan Rungkut Industri dan Jalan Raya Kendangsari menuai protes warga karena Lampu TL guna era. Dimana kalau satu sisi untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di daerah industri tersebut tak membuahkan hasil dalam penguraian lalu lintas. jalan sepi maka secara otousulan dari pihak kepolisian “Traffict light ini kita pasang Kompol Mujito menyatakan, matis lampu merah akan setempat. Karena arus lalu berdasarkan usulan juga dari di titik tersebut memang berubah menjadi fase lampu lintas daerah industri cukup kepolisian,” katanya. sudah lama diusulkan untuk hijau. “Jadi tidak rawan kepadat dan juga rawan kalau Senada dengan Joko, Ka- adanya traffic light. Sebab jahatan dan kriminal juga,” Q geh tidak ada rekayasa lalu lintas. polsek Tenggilis Mejoyo analisa dari satlantas me- imbuh Joko.Q

SURABAYA

Kamis Pon 14 JANUARI 2016

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Sertijab Jajaran Polda Jatim

Imam Sumantri Resmi Jabat Kapolrestabes Surabaya Surabaya, Bhirawa Tongkat kepemimpinan Kapolrestabes Surabaya resmi diserah terimakan kepada Kombes Pol Imam Sumantri, Rabu (13/1).

Ini berdasarkan Surat Telegram Kapolda Jatim Nomor : ST/05/I/2016 tanggal 4 Januari 2016, tentang pemberitahuan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Polri.

Tidak hanya pelantikan Kapolrestabes Surabaya saja, serah terima jabatan (sertijab) yang digelar di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Rabu (13/1) turut diikuti tiga Kapolres jajaran Polda Jatim. Ketiganya yakni Kapolres Blitar yang di-

jabat AKBP Slamet Waluay, Kapolres Malang Kota dijabat AKBP Decky Hendarsono, dan Kapolres Batu yang dijabat AKBP Leonardus Harapantua.

Selaiin itu, sertijab juga dilakukan kepada Dirlantas Polda Jatim yang sebelumnya dijabat Kombes Pol Verdianto Iskandar, diserah terimakan kepada Kombes Pol Ibnu Isticha. Sementara Kombes Pol Verdianto Iskandar dipindah tugaskan sebagai Kabagjianlig Polri.

Kapolda Jatim Irjen Pol

Anton Setiadji dalam sambutannya mengatakan, kepada Pejabat lama maupun baru janganlah berpuas diri.

Menurutnya, pergantian ditubuh Polri memanglah wajar dan pasti terjadi. Ini merupakan pencapaian dan pembuktian untuk Pejabat lama dan baru agar lebih meningkatkan kinerjanya dan prestasinya ditempat baru.

“Mengingat tugas dan tanggungjawab kedepan lebih berat, alangkah baiknya kalau kita lebih meningkatkan kinerja dan keprofesionalan Polri. Inovasi dan motivasi ditempat baru sangatlah dibutuhkan dalam karier Polri,” tegas Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji, Rabu (13/1).

Anton menambahkan, bagi Pejabat baru harus terus meningkatkan kesiagaan dan kewaspadaan dalam menjalankan tugas. Sebab, kesiagaan dan kewaspadaan dibutuhkan untuk menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Selain itu, lanjut Anton, hal itu dibutuhkan untuk menjaga situasi dan kondisi di Jatim tetap aman dan kondusif.

“Pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dan siap untuk memberi pengayoman, perlindungan, dan kerjasama kepada masyarakat. Tetap siaga dan waspada akan kondisi sekitar, guna terwujudnya Jatim yang aman dan kondusif,” pungkasnya.Q bed

Kombes Pol Imam Sumantri resmi menjabat sebagai Kapolrestabes Surabaya, Rabu (13/1).

bed/bhirawa

RAGAM INFO

Debt Collector Mengaku Pomal Rampas Motor Kreditor Surabaya, Bhirawa Keberadaan debt collector disetiap sudut Kota sangat meresahkan pengguna jalan. Dengan perlengkapan sebuah laptop, mereka mengincar motor yang telat membayar angsuran. Tak tanggungtanggung, ketika menemukan motor yang diintainya, debkolektor tersebut merampas motor tersebut dengan paksa.

Kejadian perampasan motor dialami Warga Tropodo, Waru Sidoarjo, Ahmad Syaikhu yang mengendarai motor ViarKarya 150 RL bernopol W 8756 NO saat menuju di Taman Pinang Sidoarjo.

Niat berjualan kopi pun kandas lantaran dihentikan beberapa debt collector di bawah Jembatan layang Jenggolo Sidoarjo pada, Rabu (6/1) lalu untuk disita.

Tak hanya motor yang dibawanya, namun perabotan daganganya pun ikut dibawa debt collector seperti tikar, gelas, kompor elpiji, kursi, lampu, tutup motor box serta aneka kopi dan mie instan.

Anehnya, dalam penarikan motor tersebut yang dilakukan di jalan raya masuk dalam ranah hukum pidana.

“Perabotan kami juga dibawanya (debt collector, red), kalau di total kerugian kami sekitar tujuh juta. Masak telat dua bulan sudah ditarik bersamaan barangbarang saya juga ikut disita,” terang Syaikhu.

Selang beberapa hari, Syaiku pun berniat mendatangi Kantor Adira Cabang Margorejo untuk melunasi angsuran tersebut. Namun, niat baik penjual kopi pun kandas lantaran debt collector meminta melunasi semua angsuran selama 13 bulan meski belum jatuh temponya. Dengan syarat itulah motor bisa kembali dikeluarkan oleh pihak Adira Finance Cabang Margomulyo.

“Setelah saya ingin membayar keterlambatan angsuran tiga bulan sekaligus untuk bulan Januari ini malah disuruh membayar sampai lunas sekitar 15 juta. Kalau tidak bisa, motor menjadi hak milik kami (Adira Finance Cabang Margorejo, red),” tiru Syaikhu setelah bertemu deb collector yang mengambil motornya.

Dengan adanya aturan tersebut, korban merasa diperas oleh sang debt collector.

Pasalnya, saat penarikan motor tersebut tidak menunjukkan surat penarikan motor resmi dari pihak bank. Dengan imingiming dan bujukan debt collector akan dibebaskan biaya denda korban pun Q geh melepaskan motor tersebut.Q

Dijadikan Tempat Hunian Jembatan Petekan Surabaya telah berubah fungsi sebab dibawah kolong jembatan Kalimas Petekan kini dijadikan warga sebagai tempat hunian semi permanen, Rabu (13/1).

trie diana/bhirawa

Perguruan Tinggi Tak Bisa Sembarangan Buka Rumah Sakit Diduga Terlibat ISIS, Tiga Warga Jatim Dideportasi Pemerintah Turki Surabaya, Bhirawa Perguruan Tinggi(PT) yang memiliki Fakultas kedokteran tidak bisa secara otomatis mendirikan rumah sakit sebagai salah satu sarana pelengkap.

Lingkungan Hidup (BLH) Kota Surabaya menyebut pendirian rumah sakit meski untuk pendidikan tetap harus memenuhi ketentuan, salah satunya penyediaan instalasi pengelolaan limbah (IPL) yang baik.

Kepala BLH Surabaya Musdiq Ali Suhudi, Rabu(13/1) mengatakan, pertumbuhan RS di Kota Pahlawan cukup banyak.

Beberapa di antaranya didirikan PT atau universitas. Bila ada universitas dilengkapi dengan RS, lanjut Musdiq, maka perizinannya harus dilengkapi termasuk zoning dan penyediaan IPAL..

Dia mencontohkan, jika pengajuan awal hanya universitas, maka ketika akan mendirikan rumah sakit untuk pendidikan mereka harus memperbaiki perizinannya seperti (IMB) rumah sakit. Musdiq juga menyebut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) juga diperbaiki ulang.

“Karena dampak yang ditim-

bulkan bakal berbeda, sisi lalu lintas dan lain sebagainya,” kata dia usai mengisi acara Kuliah Pakar Kesehatan Lingkungan ‘Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surabaya’ di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) kemarin.

Dari sisi aturan IPL, lanjut Musdiq, tidak hanya harus patuh dengan regulasi di Pemkot Surabaya. Melainkan juga menyesuaikan dengan regulasi di pusat. Misalnya RS harus menyediakan IPL cair, tempat penampungan sementara (TPS) bahan berbahaya dan beracun (B3). Kemudian jika RS ini bekerja sama dengan pihak ketiga, maka pihak ketiga itu harus berlisensi.

“Termasuk angkutan limbahnya, itu harus dicek betul,” jelasnya.

Musdiq menyatakan, jika kemudian hari diketahui pihak ketiga itu tidak memiliki lisensi, RS bisa terkena sanksi. Meskipun sudah bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah, RS tetap kena. Angkutan juga kena. “Makanya semua perlu dicek dengan jelas,” tuturnya.

Di Kota Surabaya yang susah dikendalikan bukan pendirian RS oleh PT atau universitas. Menurut Musdiq, yang sulit diawasi yakni transformasi dari rumah ke restoran, rumah ke tempat cuci mobil atau laundry, rumah berubah menjadi penginapan, hotel, dan lain sebagainya.

Musdiq mencontohkan di daerah Kertajaya. Awalnya itu semua dulunya rumah. Kemudian seiring perkembangan kota, sebagian berubah menjadi tempat makan, show room mobil, dan lain sebagainya.

Perubahan ini terkadang tanpa ada pergantian sepadan jalan, kemudian fasilitas pengelolaan limbahnya.

“Sepadan jalan tetap pakai ijin rumah, akhirnya tetap mepet dengan jalan. Sedangkan pengelolaan limbahnya tetap menggunakan rumah tangga,” jelasnya. Untuk itu dia meminta kepada aparat jajaran di tiap wilayah untuk membantu mengawasi. “Yang lebih tahu daerahnya kan lurah, camat, dan jajaran di sana. Jadi kami mereka untuk membantu meQ geh ngawasi,” pungkasnya.Q

Musim Penghujan, Waspadai Angin Kencang Disertai Hujan Lebat Surabaya, Bhirawa Semua wilayah di Jawa Timur pada bulan Januari memasuki musim penghujan.

Terkait hal tersebut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau agar mewaspadai angin kencang sesaat yang bersifat merusak disertai hujan lebat.

Kepala Seksi Data dan Infor-

masi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda Surabaya Bambang Setiajid, ST,MT pada siaran persnya, Rabu (13/1) mengatakan, angin umumnya dari arah timur laut-barat daya dengan kecepatan 05-45 km/jam, sementara suhu udara berkisar antara 19-34 derajat Celcius.

Dikatakannya, menurut data

citra satelit, di wilayah Jawa Timur daerah Madura dan Bawean (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep dan Bawean) terpantau cuaca umumnya berawan hingga berawan berpeluang hujan ringan-sedang.

Kondisi yang sama juga terjadi di wilayah Jawa Timur daerah utara dan utara tengah (Tuban,

Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo dan Situbondo) cuaca umumnya berawan hingga berpeluang hujan ringan-sedang.

Sedangkan di wilayah Jawa Timur daerah tengah (Magetan, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Bojonegoro, Nganjuk, Kediri, Jombang, Mojokerto dan Bondowoso) cuaca umumnya

berawan hingga berpeluang hujan ringan-sangat lebat.

Sementara di wilayah Jawa Timur daerah selatan dan selatan tengah (Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi) cuaca umumnya Berawan hingga berpeluang hujan Q inf ringan-sangat lebat.Q

Polda Jatim Selidiki Dugaan Keterlibatan WNI Indonesia dengan ISIS

Polda Jatim, Bhirawa Tiga Warga Negara Indonesia (WNI) asal jatim dideportasi Pemerintah Turki, atas dugaan keterlibatan dengan kelompok Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS).

Selanjutnya ketiganya diterbangkan dan tiba Bandara Internasional Juanda Surabaya pada Rabu (13/1) kemarin.

Informasi diperoleh menyebutkan, tiga WNI yang dideportasi Pemerintah Turki itu adalah Afanfi Arifin (50) dengan nomor paspor A403035, Muhammad Rizqi Atthariq (14) dengan nomor paspor A4030353, dan Farida Sulistiawati (51) dengan nomor paspor A1574818.

Ketiganya diamankan pihak berwenang Turki karena diduga terlibat jaringan ISIS, dan dideportasi ke Indonesia pada Selasa (12/1) lalu.

Selanjutnya, tiga terduga ISIS itu diterbangkan dari Malaysia menuju Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan pesawat Air Asia QZ-321. Terduga tiba di Terminal 2 Bandara Juanda sekitar pukul 11.30 siang.

Menurut informasi yang diperoleh Bhirawa, ketiganya langsung dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan.

Sayangnya, saat ditunggu Bhirawa sejak pukul 13.00 siang hingga pukul 16.30 sore, tak nampak satupun pergerakan dari tiga WNI ini. Sementara itu, usai mengikuti pemeriksaan ketiga WNI ini, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono kepada Bhirawa, Rabu (13/1) mengaku bahwa ketiganya digelandang ke ruang Direskrimum tepat pukul 16.00 sore.

“Ketiganya datang jam 4 sore, dan tidak ada pengawalan khusus dari tim kami, melainkan seperti pengunjung biasa. Selanjutnya, mereka menjalani pemeriksaan di Direskrimum Polda Jatim,” terang Argo kepada Bhirawa, Rabu (13/1).

Ditanya terkait keterlibatan ketiganya dengan kelompok ISIS, Argo mengaku penyelidik Direskrimum sedang menyelidiki dugaan tersebut. Sebab, lanjut Argo, ketiga WNI yang merupakan satu keluarga ini hanya sebatas plesir atau berkunjung di negara Turki. Nah, kebetulan kedatangan mereka bertepatan dengan pemilihan Presiden di Turki.

“Kepada penyelidik, ketiganya mengaku hanya berkunjung di negara Turki. Karena bertepatan dengan pemilihan Presiden di Turki, terpaksa ketiganya Q bed dideportasi,” jelas Argo.Q

BPS Jatim Butuh 50.500 Petugas Sensus Ekonomi 2016 Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur membutuhkan sekitar 50.500 petugas sensus ekonomi (SE2016). Lowongan telah dibuka mulai awal Januari sampai 31 Januari 2016, tetapi jika kuota sudah penuh sebelum tanggal jatuh tempo akan ditutup.

Kepala Bidang Inflasi Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Satriyo di kantor BPS Prov Jawa Timur JL Kendangsari Industri, Surabaya, Rabu (13/1) mengatakan, lamaran petugas SE2016 sebaiknya ditujukan kepada kantor BPS kabupaten/kota setempat yang ada di Jawa Timur. Dengan melampirkan foto copy ijasah terakhir satu lembar, foto copy KTP satu lembar dan pas foto ukuran 4X6 dan 3X4 masingmasing satu lembar.

Untuk Kota Surabaya dalam SE2016 membutuhkan

7.000 orang petugas. Pelamar bisa datang langsung ke kantor BPS Surabaya dengan alamat JL.A.Yani.Surabaya.

Sensus ekonomni 2016 dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat dan untuk pengembangan usaha dan pembangunan di Jawa Timur khususnya dan Indonesia umumnya.

Yang ingin diperoleh dari pelaksanaan sensus ekonomi 2016 adalah; pemetaan potensi (level) ekonomi menurut wilayah jenis dan

usahanya seperti benchmarking PDB untuk pemerintah pusat dan PDRB untuk pemerintah daerah/ provinsi. Tersedianya sampling frame untuk berbagai kegiatan survey di bidang ekonomi (survey harga, produksi, distribusi, jasa dan survey khusus).

Terbangunnya bisnis data dan benchmark updating integrated business register.

Karakteristik usaha menurut skala usaha. Karakteristik usaha (unik); franchise, e-commerce/on-line business, multilevel, marketing dan lain-lain. Kemudian pemetaan daya saing bisnis menurut wilayah dan tinjauan prospek bisnis dan perencanaan investasi

Petugas sensus penduduk saat mendata warga.

ist

di Indonesia.

SE 2016 adalah merupakan program pemerintah yang berdasarkan UU Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. SE 2016 secara nasional telah disiapkan dana sebesar Rp 2,1 triliun dan Jawa Timur kebagaian sekitar 14-15 persen dari dana yang disediakan.

Puncak SE 2016 dan pendataan seluruh usaha, akan dilaksanakan pada bulan Mei 2016. Selama bukan usaha tani, semuanya akan didata oleh petuga SE2016 tanpa terkecuali. Hasil jSE 2016 akan diumumkan pada 17 Agustus 2016. Sementara data rinciannya SE 2016 akan diumumkan pada Q rac tahun 2017.Q

4

OPINI Tajuk

Pajak Wajib Menyejahterakan SUDAH nampak tanda perekonomian bergerak lebih cepat. Diantaranya, nilai kurs rupiah telah semakin jauh dari ambang psikologis, dibawah Rp 14 ribu-an per-US$.

Dan yang paling membanggakan, catatan perolehan pajak meraih rekor tertinggi yang pernah dicapai selama ini. Penghasilan dari pajak (tahun 2015) mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah. Nilainya menembus angka Rp 1.000,- (seribu trilyun rupiah).

Perolehan pajak (kali ini), sebenarnya bukan disebabkan pertambahan jumlah WP (Wajib Pajak). Melainkan disebabkan pelayanan setoran pajak yang lebih transparan. Dibayarkan melalui transfer bank sesuai tagihan. Masyarakat percaya, dan merespons transparansi pembayaran pajak melalui ke-taat-an. Seperti jinggle iklan pajak, “orang bijak taat pajak.” Terbukti, transparansi dapat meningkatkan penghasilan pemerintah.

Tahun 2015 merupakan era sulit (perekonomian), didera pelemahan ekonomi global. Namun ternyata dapat menghasilkan pajak cukup besar. Walau masih dibawah target P-APBN (Perubahan APBN) 2015 yang dipagu Rp 1.294 trilyun. Semula target P-APBN dianggap muluk-muluk.

Karena tahun 2014 lalu, perolehan pajak hanya 982 trilyun.

Artinya, realisasi perolehan tahun 2015 tumbuh sebesar 1,83%. Itu belum sampai akhir tahun 2015.

Perhitungan perolehan total pajak tahun takwim, biasanya baru diketahui sekitar bulan Pebruari tahun berikutnya. Sehingga diperkirakan, target P-APBN 2015 akan tercapai. Karena masih akan terdapat tambahan pajak dari sektor non migas, PPh migas, bea dan cukai. Juga masih terdapat kemungkinan tambahan dari ekses manajemen.

Antaralain revaluasi aset BUMN perbankan, dan properti, serta melakukan pendekatan terhadap 50 Wajib Pajak (WP) besar dan reinventing policy.

Boleh jadi, ekses manajemen perpajakan akan “berbuah” pada perolehan pajak tahun 2016. Ditaksir (tahun 2016) akan mencapai Rp 1.400-an trilyun. Maka merespons “top skor” Ditjen Pajak seyogianya memacu upaya perbaikan manajemen. Terutama kemudahan setoran pajak, serta pemotongan (pungutan) otomatis oleh WP badan. Misalnya, pemotongan pajak langsung oleh bendaharawan institusi (perusahaan dan perkantoran) swasta maupun pemerintah.

Kemudahan pajak, juga bisa dilakukan melalui pemberian insentif, berupa pengurangan sampai penghapusan denda pajak. Terbukti, beberapa Pemerintah Daerah (propinsi) sukses menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui insentif pemutihan denda pajak. Termasuk Pemprop Jawa Timur, selama beberapa tahun memberi insentif pemutihan denda, bertepatan dengan hari jadi propinsi.

Pajak, merupakan amanat konstitusi. UUD pasal 23A meng-amanatkan, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Jadi, undang-undang (di dalamnya terdapat manajemen pajak), juga menjadi penentu perolehan penghasilan negara. Karena itu diperlukan inovasi untuk mengokohkan ketaatan penunaian pajak. Diantaranya menjamin integritas.

Ke-taat-an membayar pajak, juga ditentukan oleh perilaku pemerintah. Masyarakat WP niscaya akan taat pajak, manakala hasil pajak digunakan untuk mengelola penyelenggaraan kenegaraan, sebagaimana amanat UUD pasal 23A. Dan pengelolaan negara yang baik, pastilah berujung kesejahteraan rakyat. Konstitusi juga mengamanatkan penyelenggaraan sistem jaminan sosial, serta pemberdayaan masyarakat.

UUD pasal 34 ayat (2) menyatakan, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Amanat konstitusi ini menjadi pijakan untuk menerbitkan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Jamsosnas). Serta UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Masih banyak amanat UUD dan UU, yang belum dilaksanakan pemerintah. Dibutuhkan penghasilan negara yang lebih besar, serta garansi transparansi. Namun penyelenggaraan negara yang “sehat,” lazimnya tidak sekadar memungut pajak dari rakyat. Melainkan mampu menggali penghasilan dari usaha negara. Bukankah ini negeri kayaraya (sumberdaya alam yang dikuasai oleh negara)? 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Perpres Badan Restorasi Gambut PEMERINTAH akhirnya mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembentukan Badan Restorasi Gambut sebagai upaya untuk melakukan pencegahan kebakaran di lahan gambut di masa mendatang. Peraturan Presiden yang menaungi Badan Restorasi Gambut tersebut yakni Perpres No 1 Tahun 2016 yang dikeluarkan pada 6 Januari lalu.

Sebetulnya (Badan Restorasi Gambut) sebagian besar tugasnya itu menata landscape ekologi yang namanya gambut, yang ingin ditata, dia harus selamat dan tidak boleh terbakar dan membuat kebakaran.

Lembaga tersebut nantinya bertugas melakukan konstruksi, menjaga gambut agar stabil dari kebakaran serta pengelolaan. Lahan gambut yang akan direstorasi nantinya sekitar 2-3 juta hektar sehingga hal ini menjadi perhatian dunia internasional karena belum pernah ada di dunia dilakukan restorasi lahan gambut berskala besar. Selain restorasi, tambahnya, manajemen penggunaan lahan gambut (Manajemen Land Use) juga menjadi perhatian dunia internasional, terutama terkait metode dan emisi karbon.

Terkait sejumlah lembaga atau kementerian yang terlibat dalam restorasi lahan gambut, selain Kementerian LHK, juga Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Persoalan lahan masyarakat masih menjadi laporan yang banyak masuk ke kementerian yang dipimpinnya selama 2015. Selain itu, perlunya melaksanakan tindakan nyata pasca Konferensi Perubahan Iklim di Paris Prancis pada November 2015.

Nama dan alamat di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Kamis Pon, 14 JANUARI 2016

MEA Telah Berjalan, Indonesia Apa Kabar? belajar bahwa manusia dalam kondisi tertekan harus berpikir lebih kreatif dan mendayagunakan seluruh kapasitas untuk ‘survive’. Inovasi teknologi hingga saat ini masih menjadi kekuatan untuk memenangkan kompetisi globalisasi. MiskinOleh : nya inovasi menjadi negeri gencar dicari.

Demeiati N. ancaman yang nyata Asumsinya, hidup di Kusumaningrum, MA bagi negara apalagi zaman globalisasi pemtanpa diimbangi debangunan kapasitas inngan jiwa nasionaldividu adalah mutlak. isme dan mental untuk maju.

Dengan demikian, bersama melalui Dua puluh tahun yang lalu, bisnis tulisan ini mari kita telaah apa yang retail tidak begitu populer. Saat ini, perlu kita persiapkan untuk sukses masing-masing kota memiliki pusat dalam integrasi MEA? perbelanjaan (Mall) demi memperluas lapangan pekerjaan. Namun, Inovasi hasil penelitian dari pakar ekonomi, Pernahkah kita bertanya, mengtahun 2015 investasi langsung di Inapa bangsa Eropa dan Amerika donesia didominasi oleh kepemilikkehidupannya begitu maju dengan an asing. Apa artinya? Masyarakat pendapatan perkapita tertinggi di kita masih berada pada tataran dunia? Jawabnya adalah berkat inovakonsumen bukan produsen. si teknologi yang berkelanjutan. Kita Secara makro pendapatan peruketahui beberapa negara di benua sahaan multinasional menyumbang Eropa dan Amerika harus bertahan GDP Indonesia dan menjadi satupada musim dingin yang ekstrim, satunya ‘lahan basah’ bagi pengentornado, dan bahkan badai salju yang tasan program kemiskinan. Tidak melumpuhkan jalur penerbangan dapat dipungkiri, perusahan yang hampir setiap tahunnya. Dengan emberorientasi ekspor mampu mepat musim, bertani padi atau gandum nyerap minimal 2000 tenaga kerja. perlu keahlian khusus. Sumber daya Jika diasumsikan jumlah lulusan alam terbatas. Buah-buahan tropis Perguruan Tinggi dalam 1 tahun bertergolong makanan yang mewah. jumlah 1000 orang, maka pemerintah Oleh sebab itu, inovasi terusmemiliki beban untuk membangun menerus dikembangkan untuk lapangan pekerjaan baru setiap 2 memenuhi kebutuhan dasar tahun dengan kapasitas yang sama. masyarakatnya. Universitas distimPertanyaannya, berapa jumlah Perulan untuk membangun riset-riset guruan Tinggi di Indonesia? Belum aplikatif yang berorientasi pada lagi lulusan Sekolah Kejuruan yang ketahanan energi dan ketahanan ‘notabene’ siap kerja. Bagi pribadi pangan. Teknologi mesin pendingin yang tangguh dan inovatif, berwiraudan pemanas ruangan diciptasaha merupakan solusi terbaik. kan. Makanan laut dan sejenisnya dikalengkan. Atap gedung-gedung Perkuat Ketahanan Pangan pencakar langit digunakan untuk dan Ekonomi Mikro bertani demi mengatasi ketersePenulis sepakat perspektif merdiaan lahan yang sangat minim. kantilis yang menggiatkan industri Kendaraan pengeruk salju dan kadi dalam negeri untuk membidik pal pemecah es di samudra menjadi pasar internasional dan memaksikeistimewaan produksi manufaktur malkan kapasitas ekspor. Namun negara-negara maju. Bahkan untuk rasa-rasanya Indonesia tidak disituasi krisis mereka dilengkapi visikan sebagai negara industri. asisten berupa robot.

Dengan karakter topografi yang Dari fenomena ini, kita bisa

Integrasi ekonomi regional yang digaung-gaungkan sebagai MEA berdampak pada perubahan ide, nilai-nilai kehidupan, dan selera masyarakat Indonesia. Pada sektor perdagangan, PKL yang dulu sempat diremehkan, saat ini menjadi unit usaha yang menjamur. Banyak pemudapemudi yang mengembangkan jiwa kewirausahaannya dengan menjual beragam varian kudapan, terutama di Malang dan Surabaya.

D

engan warna-warni ‘booth’ yang unik di pinggir jalan, berbagai praktik bisnis kuliner mulai mengadopsi jenis sajian atau menu dari negara lain. Prospek pasarnya cukup baik, mengingat kedua kota ini menjadi tujuan studi Perguruan Tinggi.

Fenomena ini merupakan sisi positif globalisasi dimana kreatifitas generasi muda makin berkembang.

Dalam segi sosial, internalisasi budaya asing telah menyatu dan mengemuka di kalangan masyarakat melalui siaran media massa. Tayangan hiburan dari India, Korea Selatan, dan Turki kini dapat ditonton secara langsung pada ‘channel’ nasional tanpa harus berlangganan tivi kabel. Secara alami masyarakat Indonesia telah hapal lagu-lagu dan musik berbahasa asing, mengetahui kehidupan para artis internasional, dan mulai mengikuti mode berpakaian yang dianggap populer. Komersialisasi produk budaya asing sangat mudah dengan bantuan media sosial dan toko online. Kepemilikan ponsel dan koneksi internet dengan biaya terjangkau, mendorong semua orang kini bisa menikmati berbelanja dengan sistem pembayaran yang lebih cepat dan praktis.

Liberalisasi dirasakan pada semua sisi kehidupan masyarakat tidak terkecuali pendidikan. Jika hasil dari kesepakatan MEA akan banyak tenaga kerja asing yang mencari nafkah di Indonesia, boleh jadi mereka adalah para guru dan dosen anak-anak anda kelak. Hal ini mulai dirasakan dengan hadirnya Perguruan-perguruan Tinggi Asing dan sekolah-sekolah bertaraf internasional. Belum lagi, tempattempat kursus bahasa asing yang menawarkan tentor ‘made in’ luar

B

beragam kita dianugrahi keunggulan hasil bumi, kelautan, dan sistem nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang telah membuat bangsa Indonesia besar seperti saat ini. Kebanggaan terhadap potensi daerah dan kerjasama multistakeholder untuk memberdayakan semua kapasitas diyakini dapat mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pelaku ekonomi mikro.

Sistem pertanian dan peternakan yang sehat harus terus disosialisasikan. Mengingat dampak dari obatobatan pembasmi hama, penyubur tanaman, dan buah-buahan memiliki efek samping terhadap kesehatan, maka pendampingan dari tenaga ahli dibutuhkan. Standar pertanian di negara maju tidak hanya berorientasi pada kuantitas tetapi juga kualitas kesehatan dan higienitas.

Saat ini produk-produk pertanian dan peternakan organik memang lebih diminati. Sehingga, kebijakan ketahanan pangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan domestik sekaligus menjawab peluang perdagangan internasional.

Penulis mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk proyek tol laut yang pada akhirnya mampu mencukupi kebutuhan antar propinsi dan menstabilkan harga di tingkat nasional. Melalui spesialisasi produk masing-masing daerah, Indonesia akan mampu berswasembada dan mengurangi ketergantungan impor. Pemerintah perlu meningkatkan kolaborasi dengan Perguruan Tinggi di masing-masing daerah demi memberdayakan potensi masyarakat dan membantu mengatasi permasalahan yang menyangkut produktifitas.

Eksistensi pelaku ekonomi mikro perlu difasilitasi dengan kemudahan pinjaman modal dan izin usaha. Komitmen kita untuk mengkonsumsi produk lokal sesungguhnya sangat membantu unitunit usaha di dalam negeri untuk terus berkembang. Bagaimanapun MEA sudah dilaksanakan, dengan ikhtiar bersama, masa depan Indonesia pasti jaya.

Ketua Pusat Kajian Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Korupsi : Aceh dan Permintaan Din Minimi

erbicara mengenai korupsi di negeri ini memang tidak pernah habisnya. Korupsi yang mematikan rakyat secara perlahan sudah menjadi darah daging bagi sebagian orang yang telah melakukannya. Korupsi adalah suatu kegiatan mengambil uang atau barang yang bukan hak pribadi atau kelompok, biasanya atas keserakahan dan nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Sehingga tanpa pikir panjang mengambil (mencuri) hak orang lain demi kepentingan pribadi sebagai cara memperkaya diri dan kelompok.

Jika Robert Klitgaard memandang korupsi itu sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.

Pandangan Robert Klitgaard ini memusatkan pada urusan administratif dalam sebuah lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya.

Sehingga dalam hal ini berpedoman pada hukum positif negara Indonesia seperti Undang-undang dan peraturan atau keputusan pemerintah.

Berbeda dengan ajaran Islam, korupsi menurut pandangan Hafidhuddin dalam Hikmah termasuk perbuatan fasad (perbuatan yang merusak tantanan kehidupan).

Pengertian al-fasad dapat diterjemahkan sebagai segala perbuatan yang menyebabkan hancurnya kemaslahatan dan kemanfaatan hidup seperti teror, membunuh, melukai atau merampas hak orang lain (korupsi). Hal ini dipertegas dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 41. Terjemahan ayat tersebut bisa ditafsirkan sebagai korupsi. Karena Allah menyuruh manusia untuk memperhatikan dan mengamati peristiwa dilingkungan sekitarnya.

Penekanan perbuatan korupsi lebih pada moralitas yang tidak baik, karena mengandung unsur perusakan terhadap negara.

Kasus dugaan korupsi yang dihimpun GeRAK Aceh 2014 oleh Divisi Advokasi dan Korupsi mengungkapkan 43 kasus dugaan korupsi yang telah terjadi di negeri Serambi Mekah.

negara akibat penyeleBerbagai bentuk wengan uang negara dan model kasus kotersebut. rupsi yang dilakukan, mulai dari indikasi Permintaan Korupsi Pembebasan Din Minimi Lahan Lapangan Bola Melihat data yang dan Lahan Puskesmas di ungkapankan GeRdi Kabupaten Aceh AK Aceh membuat Selatan yang merugibulu roma merinding. kan negara senilai Rp Mengapa tidak, daerah 8.100.000.000,- meAceh adalah penerima libatkan Mantan BuOleh: Anggaran yang sangat pati Aceh Selatan dan Ramli Prayoga luar biasa besar. Dana Anggota DPRK melaotonomi khusus (Otsus) luisumber APBA dan Aceh pada tahun 2008 APBK tahun 2009s.d. 2010 sebesar Rp 10,6 Triliun, 2013 yang saat ini sedang ditangani dana otsus ini akan bergulir dari taoleh KPK, Dugaan Korupsi Bansos di hun 2008 s.d. 2027 mendatang dan daerah Gayo Lues yang merugikan nilai transfer ke Aceh juga setiap tanegara senilai Rp22.000.000.000,hun terus bertambah, rata-rata Rp. melibatkan Bupati Gayo Lues mela5 Triliun sampai Rp6 Triliun per luisumber APBK 2013 saat ini tahun anggaran. Karena ditambah sudah dilaporkan ke Polda Aceh dengan dana otsus, mestinya lebih melalui Erlin Tangjaya, Kasus dubaik dari daerah-daerah lain yang gaan tidak pidana korupsi bantuan ada di Indonesia. Terunggul, adalah Dana Mesjid di Kabupaten Bener kata yang mestinya disandang oleh Meriah yang merugikan negara Aceh karena memiliki anggaran senilai Rp 10.000.000.000,- melibatyang fantastis untuk membantu kan Bupati dan Wakil Bupati Bener terselenggaranya berbagai keMeriah melalui sumber APBK bijakan yang mensejahterakan 2013 dan saat ini ditangani pihak masyarakat Aceh.

Kejari Bener Meriah. Kemudian Pembangunan fisik Infrastruktur sampai pada kasus dugaan korudan Sumber Daya Manusia di Aceh psi dana pemberdayaan Ekonomi mestinya sudah merata sampai masyarakat (BPR) pada Bank Perpelosok Aceh yang terdiri dari 24 kreditan Rakyat (BPR) Sambee MeKabupaten/Kota di Propinsi Aceh. usampe Aceh Utara yang merugikan Sehingga kesenjangan ekonomi dan negara senilai Rp 20.000.000.000,kesenjangan sosial tidak terjadi di melibatkan Mantan Bupati Aceh negeri Serambi Mekah.Anggaran Utara dan Mantan Direksi BPR yang melayang Rp. 796.631.009.150,bersumber dari APBK-P 2007 dan atau bisa dikalkulasikan Rp 1 Triliun, sedang di monitoring Media oleh karena masih adanya kasus dugaan GeRAK Aceh. korupsi yang belum terdeksi, berapa Data GeRAK diatas menunjukkerugian negara didalamnya. Penyukan bahwa kondisi Propinsi Aceh natan anggaran yang muncul kepersedang dalam keadaan darurat. mukaan ini hanya sebagian kecil dari Bukan lagi darurat Militer (DOM) kasus korupsi yang terjadi, sebagian yang diberlakukan ketika Presiden besarnya masih bersembunyi di balik Megawati Soekarno Putri, tapi Jas dan Dasi warna pelangi. darurat moral dalam kasus penyimOleh karena itu, tidak dipungpangan, penggelapan, penyelewengkiri munculnya teror seperti Nuran, atau lebih populernya dengan din Bin Ismail alias Din Minimi kata “Darurat Korupsi’’. Dimana yang menuntut keadilan. Karena dari ke 43 data kasus dugaan kokesenjangan sosial yang berkepanrupsi di atas hanya beberapa kasus jangan belum usai dilalui oleh anak yang dimunculkan dalam tulisan nangroe. Mulai dari tahun 1962 keini. GeRAK Aceh menyebutkan tika rezim Presiden Soekarno pada kalkulasi indikasi kerugian negara era orde lama, Presiden Soeharto sebesar Rp. 796.631.009.150,-. Naera Orde baru 1998 sampai era remun, dari 43 kasus dugaan korupsi formasi zaman Presiden Baharuddi Aceh, 7 diantaranya belum dikedin Jusuf Habibi hingga Presiden tahui indikasi besarnya kerugian

Joko Widodo. Kesenjangan daerah Aceh masih saja tercium bau yang menyengat di masyarakat.

Namun, pada tahun 2005 silam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah menemukan solusi dinamika konflik yang berkepanjangan dengan negara Republik Indonesia (RI) yang di sebut dengan MoU Helsingki untuk perdamaian Aceh. Sehingga seluruh masyarakat Aceh dan Indonesia mengucapkan ‘’Amin’’ dari setiap kata semoga dalam isi perdamain tersebut. Sehingga masyarakat Aceh mengharapkan tidak adanya lagi kesenjangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh. Begitu juga dengan pemerintah Aceh tidak adanya lagi kesenjangan di antara masyarakat Aceh sendiri.

Tapi realita berkata tidak demikian, sehingga salah satu kelompok (Din Minimi) mengangangkat senjata kembali akibat merasa haknya dan hak sekelilingnya telah dirampas dan tidak diperlakukan dengan adil. Tapi pada tanggal 28 Desember 2015 yang lalu, Kepala BIN Sutiyoso mampu membujuk kelompok Din Minimi turun gunung untuk berdamai dengan pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Aceh. Melalui berbagai bujukan dan rayuan oleh Sutiyoso atau biasa di sebut dengan Bang Yos, akhirnya kelompok Din Minimi bersedia untuk kembali dari medan pertempuaran.

Dengan demikian, Din Minimi mengajukan beberapa persyaratan untuk kembali dari perjuangannya untuk melawan kebijakan melalui pertempuran. Salah satu yang paling menarik adalah meminta KPK untuk turun seacara intensif ke Propinsi Aceh. Tujuannya untuk menuntaskan dan melacak keberadaan koruptor yang ada di Aceh. Bukan berlebihan, tapi memang Aceh perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal pengamanan uang negara.

Sehingga penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bisa teratasi.

Harapannya, daerah Aceh tidak perlu mendapatkan Anugrah Award dari KPK sebagai daerah terkorup seluruh Indonesia. Semoga Aktivis Pers Ilmu Pemerintahan Asal Gayo Lues, Aceh ; Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Kamis Pon 14 JANUARI 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Dilapori Ada Pungli, Komisi D Langsung Sidak Gresik, Bhirawa Dugaan Pungutan Liar (Pungli) di lingkungan pendidikan Kab Gresik, mendapat respon serius dari Komisi D dewan setempat. Anggota DPRD Kab Gresik Inspeksi Mendadak (Sidak), ke SMAN 1 Cerme dan SMPN 1 Balongpanggang.

Terkait adanya laporan permintaan uang dalam proses pengambilan raport siswa.

Ketua Komisi D DPRD Gresik, Muntarifi mengatakan, Sidak bertujuan ingin memastikan kebenaran terkait permintaan uang saat mengambil raport di sekolah.

Kepala Sekolahnya (Kepsek) pun menepis adanya permintaan uang itu dikatakan sebagai pungli. Pasalnya, hal itu sudah ada pemberitahuan kepada wali murid.

Dan kegunaan uang dari wali murid melalui anaknya masing-masing akan dimanfaatkan untuk pembangunan musallah. Selain itu, juga dapat digunakan untuk membantu para siswa yang tidak disengaja kedapatan sedang sakit atau keperluan yang mendadak. ‘’Pungli memang tak diperbolehkan, namun kalau misalkan itu bentuk sumbangan tapi harus transparan dan tetap mengacu pada Permendikbud Nomor 44 tahun 2012. Meskipun tujuannya mengajari anak-anak untuk berinfaq dan sodaqoh. Namun harus dipertegas sehingga tak membuat beban orang tua siswa.

Karena dalam satu sekolah status sosial orang tua siswa tak sama, ini harus di pahami oleh sekolah itu,’’ ujarnya.

Selain itu, sumbangan tak boleh mencantumkan batas waktu sehingga mereka memberikannya sukarela. Bahkan kalau perlu sebelum melakukan tarikan sumbangan pihak sekolah memberitahu pada komisi, bila nanti ada laporan dan keluhan orang tua siswa bisa satu visi. Dan Komisi D tak akan tebang pilih, setiap laporan akan ditindaklanjuti.Q kim

PA Sidoarjo Kewalahan Tangani Sidang Permohonan Cerai Setiap bulan Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo rata-rata menangani gugatan perceraian sebanyak 400 perkara. Hal ini diungkapkan Wakil Pengadilan Agama Sidoarjo, H Mubarok, saat menerima Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa IAI AlKhoziny Sidoarjo, yang diserahkan Pembantu Rektor (Purek) III, H Mashadi dan Kepala Prodi Syariah, Muttaqin, Rabu (13/1) kemarin.

Menurut Mubarok yang didampinggi Kasubbag Perencanaan dan Informasi, Heru Santoso, dengan banyaknya perkara ini maka para pemohon cerai harus rela secara bergantian, karena kondisi ruang sidang dan ruang tunggu yang tak memadai. Karena kondisinya seperti ini, sempit, mohon dimaklumi. ‘’Angka perceraian di Kab Sidoarjo sendiri dari tahun ke tahun terus naik secara signifikan. Data PA Sidoarjo menyebutkan, tahun 2014 jumlah perkara perceraian yang diajukan penggugat sebanyak 4.232 perkara. Sedangkan, tahun 2015 jumlah angka perceraian yang di-

ajukan penggugat dan diputus sebanyak 4.432 perkara,’’ papar Mubarok.

Sebenarnya pihak PA Sidoarjo sudah mencoba sekuat tenagan, untuk melakukan mediasi dalam menangani perkara gugatan perceraian yang diajukan pemohon. Namun, nampaknya mediasi tak bisa menemukan titik temu, sehingga perceraian yang dilakukan oleh pemohon berjalan terus. Adapun faktor penyebab gugat cerai maupun gugat talak di PA Sidoarjo, diantaranya, karena tak ada keharmonisan anatara pasangan suami-istri, adanya pihak ketiga, atau perselingkuhan dan tak ada rasa tang-

gung jawab antara salah satu pihak. ‘’Rata-rata penggugat perceraian di PA Sidoarjo antara umur 20 tahun hingga 30 tahun,’’ jelasnya.

Kondisi seperti ini pernah dijelaskan Plt Panitera PA Sidoarjo, Drs Mat Busiril MH, menurutnya, kalau banyaknya kasus perceraian itu merupakan fenomena alam. Karena menurutnya sudah terjadi sejak zaman dahulu. Apalagi gugatan cerai yang dilakukan oleh seorang istri datanya lebih tinggi dari pada kasus cerai talak.

Menurutnya, kasus gugat cerai yang diajukan seorang istri tahun 2013 sudah mencapai 2.127 kasus, tahun 2014 hingga Bulan September sudah mencapai 1.615 kasus.

Sedang kasus cerai talak yang dilakukan seorang suami tahun 2013 mencapai 1.153 kasus, dan di tahun 2014 hingga Bulan September sudah mencapai 806 kasus. ‘’Banyak hal penyebabnya, diantaranya kurang adanya

Jalan Alternatif BalongbendoSepanjang Ditingkatkan Sidoarjo, Bhirawa Komisi C DPRD meninjau proyek peningkatan jalan di Kec Balongbendo, Krian dan Taman, Rabu (13/1) kemarin.

Proyek yang menggunakan anggaran PAK 2016 ini melengkapi jalan alternatig dari Balongbendo menuju Sepanjang Ke Taman.

Ketua Komisi C, Amir Aslichin mengatakan, kunjungan komisi c untuk memantau jalan desa yang bisa mendekatkan hubungan antara Kab Sidoarjo dengan Kab Gresik. Kujungan komisi di Jeruk Legi, Kec Balongbendo ini untuk melihat dari dekat perkembangan jalan yang sempit dan belum beraspal dan kini hasilnya setelah ditingkatkan kualitas jalannya. Jalan sejauh 1,7 Km itu dulunya sempit dan sulit dilalui dua kendaraan yang berpapasan.

Kini jalan sejauh 1,7 km sudah dlebarkan dan ditingkatkan kualitas jalannya. Jalan yang menghubungan Desa Jeruk Legi dengan Jrebeng, Krian, ini walaupun jarang dilalui kendaraan tetapi sangat dibutuhan masyarakat.

Sedangkan Kadis Bina Marga, Ir Sigit setyawan mengatakan, jalan sepanjang 1,7 Km yang dibangun dengan anggaran Rp2,3 milir ini akan menyambung dengan proyek lain yang berada di Desa Jeruk Legi Balongbendo dengan Desa Jrebeng, Krian. Ini akan menjadi jalan alternatif dari Balongbendo menuju Kec Taman melalui jalan desa.

Maka Bina Marga sudah membangun jalan tembusnya di desa mulai Dusun Tempel Jrebeng, sampai ke Tawangsari, Kec Taman. Di sana sudah ditingkatkan jalannya sepanjang 2 Km dengan anggaran Rp5,9 miliar.

Dengan selesainya dua proyek jalan ini akan memudahkan jalan alternatif dari Jalan Raya Balongbendo sampai Sepanjang, Taman.dengan begitu tidak perlu melewati Jl Raya Balonbendo, by pass dan Kletek lagi yang selama ini akrab dengan kemacetan. Tetap untuk kendaraan truk besar harus dihindari masuk jalan alernatif ini. Karena akan mempercepat kerusakan jalan. Q hds

kan kalau perceraian diakibatkan kurang tanggungjawabnya seorang kepala rumah tangga. Diantaranya, kurang perhatiannya terhadap ekonomi. Meski, di sisi lain juga ada seorang ibu yang sudah tercukupi secara ekonomi, dan merawat anak-anaknya di rumah, namun seorang lakilakinya melakukan perselingkuhan. Akibatnya banyak sekali seorang istri yang melakukan gugat cerai.Q ach

tanggungjawabnya dari seorang laki-laki, termasuk adanya alat-alat teknologi yang sudah modern juga bisa jadi penyebab. Termasuk adanya orang ketiga, yang dikenal dengan malalui jejering sosial HP, yakni facebook, catting, twitter dan lainnya,’’ katanya.

Hal yang sama juga dikatakan seorang pengacara yang sering menangani kasus perceraian di Kantor PA Sidoarjo, Mansyur SH juga membenar-

achmad suprayogi/bhirawa

Suasana ruang tunggu yang padat, pemohon cerai menunggu giliran untuk menjalani sidang perceraian di Kantor Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo.

Kejari Simpulkan Permainan Lelang Proyek Rp 42 M Kota Mojokerto, Bhirawa Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto memastikan bakal menentukan hasil penyelidikan dugaan kongkalikong lelang mega proyek jembatan dan Jl Pulorejo-Blooto (Rejoto) senilai Rp 42 miliar. Dijadwalkan hari ini, Tim Kejari Mojokerto bakal menggelar ekspose dan memutuskan status hukum proyek yang cukup menyita perhatian publik itu.

Tak Ada Izinnya Pembangunan Stand KUKMI Dihentikan BPMP Gresik, Bhirawa Pembangunan sejumlah stand untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jl Siti Fatimah, Kec Kebomas yang dilakukan KUKMI (Kerukunan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia) Kab Gresik dihentikan Pemkab. Karena pembangunan stand itu belum ada IMB-nya (Izin Mendirikan Bangunan) sebagai satu syarat.

Meski menempati lahan milik PT Semen Indonesia (PT SI), pembangunan stand itu harus ada IMB-nya. Karena jalan itu yang membangun Pemkab dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Sehingga Badan Penanaman Modan dan Perizinan (BPMP) menghentikan pembangunan stand yang dibangun menggunakan galvalum dan permanen itu. ‘’Setiap bangunan dari sebelumnya tidak ada menjadi ada, harus ada izinnya.

Bukan hanya retrebusinya karena itu menyangkut keamanan dan ketertiban umum,’’ terang Agung Hendro, Kasi Ops Satpol PP Pemkab Gresik, (13/1).

Penghentkan pembangunan stand itu yang menghentikan BPMP sendiri karena terkait dengan masalah izinnya. Namun, apakah izinnya sudah diurus apa belum, Agung mengaku belum tahu. ‘’Kalau soal izinnya tanyakan ke BPMP langsung saja,’’ terang Agung.

Sementara, Ahmad Nurhamim, Ketua DPD KUKMI (Kerukunan Usaha Kecil Menengah Indonesia) Kab Gresik menyayangkan tindakan BPMP yang menghentikan pembangunan stand itu.

Menurutnya, tindakan BPMP aneh. ‘’Masak bangunan stand aja harus pakai mengurus IMB segela. Pemkab itu anehaneh saja,’’ tutur Nurhamim. Q eri

5

Penandatanganan sikap kerjasama Dinkes dan para aktivis kesehatan, Rabu (13/1) kemarin.

kariyadi/bhirawa

Galang Dukungan Masyarakat, Tingkatkan Kinerja Puskesmas Kota Mojokerto, Bhirawa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mojokerto menggandeng elemen masyarakat untuk meningkatkan kinerja Puskesmas. Selain itu peran elemen masyarakat juga dibutuhkan dalam memerangi penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

Forum Masyarakat Peduli Puskesmas (FMPP) Kota Mojokerto menyatakan, kesiapannya menunjang kinerja puskesmas maupun memerangi penyakit yang berkembang di masyarakat. ‘’Kami bersama para relawan FMPP akan mengantisipasi terhadap kemungkinan menjangkitnya penyebaran penyakit, salah satunya DBD. Caranya, kami bersama Dinkes akan ikut PSN (Pemberantasan Sarang Nya-

muk) secara berkala,selain itu kita juga turut meningkatkan kinerja Puskesmas,’’ papar Ketua FMPP, Hamidah, usai menandatangani kontrak layanan kesehatan, di Kantor Dinkes Kota Mojokerto, Kamis (13/1) kemarin.

Aktivis perempuan ini mengungkapkan, keprihatinannya atas mewabahnya DBD disejumlah daerah di Tanah Air. ‘’Terus terang kami prihatin dengan kejadian ini, sehingga kami membentuk tim kesehatan yang turut bertugas di Puskesmas. Meski kasus DBD nihil kami akan berperan aktif dalam menjaga penyebaran DBD melalui kegiatan sosialisasi di masyarakat. Pihak kami juga turut andil dalam beberapa kegiatan di Puskesmas. Seperti, peningkatan kualitas pelayanan di Pus-

kesmas. Pembagian tugas akan data DBD di masyarakat, dan fasilidasi data ibu hamil,’’ tandasnya.

Sementara itu, Kadinkes Kota Mojokerto, Christina Indah Wahyu mengungkapkan apresiasinya terhadap dukungan Pokmas. ‘’Kami mengapresiasi dukungan mas yarakat atas pencegahan DBD dan peran serta dalam pelayanan kesehatan. Kerjasama di lima Puskemas yang ada akan sangat berarti,’’ paparnya.

Christina mengungkapkan, meskidaerahlaintengahberperang melawan DBD angka penyakit ini nihil di Kota Mojokerto. Sampai Januari ini nihil. Meski ada dua tapi hanya gejala Demam Dengue dan mereka sudah pulang. Bahkan salah satunya bukan warga kita tapi warga Sambiroto,’’ terangnya.Q kar

Kasi Intelijen Kejari Mojokerto, Dinar Kripsiaji saat dikonfirmasi mengatakan, pra ekspose sebenarnya sudah dilakukan akhir pekan lalu.

Akan tetapi, belum menemukan satu suara. ‘’Di pra ekspose, masih terjadi beda pendapat dalam perkara itu,’’ ujarnya, Rabu (13/1) kemarin.

Dikatakannya, dengan ekspose yang bakal digelar itu selanjutnya segera meng hasilkan kesimpulan. Sehingga, Kejari bisa melangkah dan tidak hanya berkutat pada kasus itu. Dinar berharap, apapun hasil ekspose nanti, bisa dipahami oleh semua pihak. ‘’’Kasus ini memang rentan diseret-seret ke ranah politik. Tolong jangan. Karena apapun hasilnya nanti, sudah menjadi kajian hukum kita,’’ imbuh dia.

Sementara itu, sumber lain mengatakan, sebelum menggelar ekspose pagi ini, sejumlah penyidik Kejari Mojokerto berangkat ke Kejati Mojokerto. Di sana mereka melakukan konsultasi atas hasil penyelidikan selama ini.

LSM Gerakan Bersama Anti Korupsi (Gebrak), pelapor kasus dugaan kongkalikong atas kasus ULP ini mengaku sudah mendengar kabar rencana menentukan kesimpulan itu. ‘’Kami harapkan agar segera ada kejelasan. Karena kasus ini sudah cukup lama dibahas,’’ papar Sekjen Gebrak Arianto kemarin.

Diketahuinya itu setelah sejumlah anggota Gebrak bertemu langsung dengan Kepala Kejari Mojokerto, Ery Ariansyah SH, dalam pertemuan itu, ia mengaku telah menanyakan tentang kelanjutan kasus yang di-

kariyadi/bhirawa

Dinar Kripsiaji

laporkan akhir Desember lalu. ‘’Kami melihat ada indikasi pelanggaran hukum. Makanya jangan sampai Kejari main-main dengan kasus ini,’’ paparnya.

Warning itu dilayangkan lantaran perkara proyek multiyears senilai Rp42 miliar ini juga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat itu telah dikirim ke lembaga antirasuah sejak 17 Desember 2015. Sejumlah indikasi penyelewengan perihal penetapan pemenang tender proyek tahun jamak juga dilampirkan.

Indikasinya diantaranya nilai penawaran yang dilakukan kontraktor pemenang lebih mahal sekitar Rp7 miliar dibanding penawaran kontraktor yang lain. Terdapat selisih hingga Rp7 miliar. Rangking pertama penawar dengan nilai terendah yakni PT Lingkar Persada Rp33.397.317.000, disusul peringkat kedua PT Yatchs Barokah Rp36.561.496.000, peringkat tiga PT Mina Fajar Abdi Rp38.183.856.000 dan peringkat empat yang akhirnya dimenangkan panitia adalah PT Brahma Kerta Adiwira dengan nilai penawaran Rp 40.204.142.000.Q kar

Komisi B Disambati Pupuk dan Kondisi Embung Sidak yang dilakukan Komisi B bertempat di Kec Kedamaian diwaduli Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Gapoktan mempertanyakan terkait dengan jumlah pupuk yang sekarang perolehannya berkurang dan kondisi embung manfaatnya belum bisa dirasakan petani.

Menurut Ketua Gapoktan Desa Sidoharjo, Supadi, proyek embung yang telah dibangun pemerintah. Hingga kini manfaatnya belum maksimal dirasakan masyarakat khususnya petani, karena kalau musim hujan lahan pertanian masih juga terdampak banjir. Begitu juga saat musim kering petani juga tak bisa mengambil air. Hal itu disebabkan karena saluran air embung yang menuju lahan pertanian petani kondisinya sulit, dan butuh saluran irigasi yang selama ini tak diperhatikan.

Mengenai pupuk, dengan dikurangginya subsidi pupuk oleh pemerintah yang dulunya petani dalam satu hektar lahan pertanian mendapat 250 Kg hingga 300 Kg, namun kini hanya 200 Kg. Menjadikan petani kekurangan pupuk sehingga harus mencari tambahan kesana kemari. ‘’Itu kalau bisa, bila tidak maka

kita juga akan menjadi susah.

Sebab tanaman padi menjadi lambat pertumbuhanya, sehingga membuat petani waswas akan gagal panen,’’ ujarnya.

Ketua Komisi B, H Subki mengatakan, aspirasi yang disampaikan para Ketua Gapoktan. Akan jadi evaluasi kinerja pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian, nanti kita akan kroscek. Dan segera mencarikan solusi secepatnya, sebab sektor pertanian merupakan hal utama guna pemenuhan kebutuhan pokok.

Anggota Komisi B, Zulfan Hasim mengatakan, urusan subsisdi menjadi wewenang pemerintah pusat. Sedang daerah hanya mengawal supaya tepat sasaran pada petani. Dan semua telah diatur dalam RDKK, berdasarkan luas lahan. Sedang yang dicari petani adalah pupuk yang bersubsidi, karena prosesnya bisa mem-

rokim/bhirawa

Ketua Komisi B, H Subki percepat tumbuhnya batang dan daun. Lain halnya dengan phonska, bila kita terapkan petumbuhan terhadap tanaman padi lambat baik daun dan batang. ‘’Keluhan ini nanti akan dikomunikasikan dengan instansi terkait, agar kebutuhan pupuk bersubsidi pada petani segera dipenuhi. Hasil ini nanti akan ditindak lanjuti, diharap segera mendapat kebijakan dari pemerintah pusat. Sehingga kekurangan pupuk bersubsidi yang menjadi keluhan petani, segera bisa diatasi,’’ ujarnya.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi B, Faqih Usman, mengenai embung yang

belum bisa bermanfaat dengan maksimal pada petani.

Sehingga berdampak pada kebutuhan air, kami berharap nanti Gakpoktan. Bisa mengusulkan melalui desa diteruskan pada kecamatan dan kabupaten, selain itu bisa juga melalui Jasmas dewan. Sehingga pada tahun depan, secepatnya proyek itu bisa segera dilaksanakan.

Embung banyak tidak manfaat berfungsi maksimal, karena saluran tersiernya tidak dilanjutkan. ‘’Ada embung tidak ada saluran menuju lahan pertanian, mana bisa jalan air itu. Dengan adanya laporan dari Gapoktan, kita nanti

akan minta evaluasi embung beserta saluran irigasi penunjang,’’ tegasnya.

Sementara Sekretaris Komisi B, Asroin Widiyana juga menambahkan, ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi hendaknya mulai diubah secara perlahan-lahan.

Yaitu dengan menggunakan pupuk organik, karena di wilayah ini melimpah.

Dan bagaimana keputuhan pupuk bisa terpenuhi segera dicarikan solusinya, sepanjang tak melanggar regulasi yang ada. Dan keluhan ini oleh komisi akan disupport, sehingga pemenuhan pupuk terhadap petani bisa terwujud.Q kim.adv

rokim/bhirawa

Kegiatan Sidak Komisi B DPRD Gresik di Kec Kedamaian.

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Mobdin Kabid Koperasi Disperindagkop Lamongan Ditemukan di Lapangan Lamongan, Bhirawa Mobil Dinas Isuzu Panther Nopol S 342 JP yang dipakai oleh Pudi Astiono, Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Lamongan hilang dicuri maling pada Senin (11/1) dini hari, kini Mobil plat merah tersebut berhasil ditemukan jajaran Polres Lamongan.

Kabar penemuan mobbdin itu di ungkapkan oleh Humas Polres Lamongan Ipda Rakhsan.Rabu(13/1)”Pada hari Senin dini hari seluruh jajaran Polres di lintas daerah telah beergegas untuk berkoordinasi,Alhasil,Polsek Jetis yang patroli melihat mobil dinas tersebut melintas ke arah Desa Sumengko, Kecamatan Ringin Anom, Kabupaten Gresik.

Kemudian Petugas Kepolisian yang mengejarnya. Tetapi upaya pengejaran tersebut tidak berhasil dan kehilangan jejak. Kemudian pada hari Selasa tepat Pukul 15.00 ditemukan Kasi Trantib Desa Sumengko di Lapangan tanpa pengemudi,” ungkapnya.

Rakhsan juga menambahkan, setelah mobdin tersebut ditemukan dan pihaknya menerima laporan penemuanya mobil tersebut, pihaknya mengcek. “Dalam pengecekan kondisi kunci mobilnya rusak,” tambah Rakhsan.

Mobdin tersebut kini dibawa dan diamankan oleh jajaran Polres Lamongan.

Menurut keterangan yang dihimpun Bhirawa menyebutkan, hilangnya mobil plat merah tersebut bukan di garasi rumahnya, melainkan hilang di bengkel milik Yunus Desa Bakalan Pule Kecamatan Tikung.Q mb9

Sidang PHP Sumenep, Kuasa Hukum KPU Bacakan 95 Lembar Jawaban Sumenep, Bhirawa Sidang kedua perselisihan hasil pilkada (PHP) Sumenep di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin (13/01) dengan agenda jawaban pihak termohon, KPU Sumenep melalui kuasa hukumnya, Nur Farid Adikoro dan Miftahul Huda membacakan jawaban tertulis sebanyak 95 lembar di depan majelis hakim.

Komisioner KPU Sumenep, Ach Zubaidi mengatakan, sidang dengan agenda jawaban pihak termohon itu dimulai pukul 8.00 wib. KPU memberikan jawaban tertulis dibacakan didepan majelis hakim MK oleh kuasa hukumnya.

"Nota jawaban itu dibacakan langsung oleh kuasa hukum kami, yakni Nur Farid Adikoro dan Miftahul Huda. Jawaban itu sebanyak 95 halaman," kata Ach Zubaidi, Komisioner KPU Sumenep, Rabu (13/01).

Menurut Zubaidi, selain KPU, paslon nomor urut 1, se-

bagai pihak terkait, juga dimintai jawaban tertulis. Jawaban tertulis itu dibacakan oleh kuasa hukumnya juga.

Sedangkan pihak pemohon, paslon nomor urut 2 diwakili kuasa hukum dan cawabup, Dewi Khalifah hadir dalam persidangan tersebut, tapi pemohon hanya sebatas menghadiri. "Sementara Panwaslih, sebagai pihak terkait pula, tidak dimintai jawaban, hanya menghadiri sidang kedua PHP Sumenep itu," jelasnya.

Ia menegaskan, setelah sidang kedua digelar, KPU, sebagai

termohon hanya menunggu putusan dismissal yang diagendakan MK pada tanggal 18 Januari 2016. "Hasilnya, kita tunggu tanggal 18 Januari saja. Majelis hakim akan membacakan putusan, apakah persidangan akan dilanjut ke pemeriksaan materi gugatan atau tidak," pungkasnya.

Sebelumnya, pasangan calon (Paslon) nomor urut 2, Zainal Abidin-Dewi Khalifah (ZAEva) menggugat PHP Sumenep ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada lima petitum yang diinginkan paslon ZA-Eva. Dua diantaranya, permohonan pemungutan suara ulang (PSU) di tujuh kecamatan, meliputi Kecamatan Raas, Lenteng, Guluk-Guluk, Sapeken, Kangayan, Arjasa dan Masalembu.

Selain itu, permohonan penghitungan suara ulang di tiga kecamatan, meliputi Kecamat-

Penjual Mainan Anak-anak Ngeblong Rumah Tetangga Kota Madiun, Bhirawa Alif Sri Laksono (35), warga Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, nekat 'ngeblong' (mencuri) di rumah tetangganya sendiri di Jalan Sembada Mulya, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun.

Menurut Kasubbag Humas Polres Madiun Kota, AKP Ida Royani, kejadian berawal di saat pemilik rumah pulang ke Ponorogo. Mengetahui keadaan sepi dan rumah dalam keadaan kosong, tersangka melakukan pencuriaan dengan mengambil barang-barang milik korban.

"Sebenarnya korban di Madiun ini ngontrak dan pada waktu kejadian tersebut sedang pulang ke rumahnya di Ponorogo," jelas Kasubbag Humas Polres Madiun Kota, AKP Ida Royani, kepada wartawan, Rabu (13/1).

Akibat pencurian tersebut, Muhammad Abidin (26) warga asal Desa Ngrandu, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000. Mengetahui rumahnya telah di bobol pencuri, korban langsung melaporkan ke Polsek Kartoharjo dan lima jam setelah menerima laporan, tersangka berhasil di tangkap di sebuah warung di sekitar Kelurahan Tawangrejo, Kota Madiun.Q dar

an Ambunten, Talango dan Kecamatan Gayam. Paslon 2 juga mengajukan permohonan pembatalan berita acara KPU Sumenep Nomor 656/KPUKab-014.329908/XII/2015, tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2015 Jo SK KPU Kabupaten Sumenep nomor 25/KPTS/ KPU-Kab-014.329908/2015, tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Sumenep tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015.

Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumenep nomor 25/ Kpts/KPU-Kab-014.329908/ 2015, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan

Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2015, pada pukul 17.10 WIB, Kamis (17/12), ditetapkan Paslon 1, A Busyro KarimAchmad Fauzi (Busyro-Fauzi) yang diusung PKB, PDI Perjuangan dan NasDem meraup suara terbanyak yakni 301.887 suara.

Sedangkan pasangan ZAEva yang diusung delapan (8) partai politik, yakni Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, Gerindra, Hanura, Golkar dan PBB memperoleh 291.779 suara. Jadi, paslon nomor urut 1, Busyro-Fauzi unggul 10.108 suara dengan selisih 1,7 persen suara dari Paslon 2. Jumlah DPT Pilkada Sumenep sebanyak 903.164 jiwa dari penduduk Kabupaten Sumenep yang mencapai 1.041.915 jiwa.Q sul

DBD Hantui Probolinggo

Awal Februari Pemkab Terapkan Seragam Hitam Putih Kabupaten Blitar, Bhirawa Pada awal bulan Februari 2016 mendatang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar akan terapkan pemakaian seragam hitam putih dilingkup Pemkab Blitar.

Diungkapkan Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Blitar, Joni Setiawan mengatakan Menteri Dalam Negeri secara resmi telah mengeluarkan Permendagri Nomor 68 Tahun 2015 mengenai pakaian Dinas Baru bagi PNS atau Aparatur Sipil Negara.

Untuk pakaian dinas baru PNS ada penambahan PDH (Pakaian Dinas Harian) dengan bentuk Kemeja Putih dan celana atau rok warna hitam yang akan diterapkan dilingkungan Kabupaten Blitar. “Sehingga nantinya semua PNS di Kabupaten Blitar akan menggunakan pakaian dinas baru dengan warna hitam untuk bawahan dan warna putih untuk kemeja atau atasan,” kata Joni Setiawan.

Lanjut Joni Pemerintah Kabupaten Blitar akan mengganti seragam para Aparatur Sipil Negara ini pada hari Kamis, dimana sebelumnya pada hari Kamis PNS Pemkab Blitar menggunakan pakaian batik khas Kabupaten pada hari Kamis dan Jumat. “Natinya pada hari Kamis pakaian batik khas Kabupaten Blitar akan diganti menggunakan pakaian seragam atasan kemeja putih dan bawah celana atau rok warna hitam,” ujarnya.

Perubahan penggunaan seragam ini masih disusun yang akan termuat dalam SK Bupati Blitar, namun saat ini perencanaan penggunaan seragam tersebut sudah tinggal finishing saja. “Dan diperkirakan awal Februari para Aparatur Sipil Negara sudah bisa menggunakan dan menerapkan pemakaian seragam baru tersebut,” jelasnya.Q htn

Kamis Pon 14 JANUARI 2016

suprayitno/bhirawa

Salah satu kegiatan pembangunan di desa yang didanai melalui ADD.

ADD Naik Jadi Rp 127 Miliar Lamongan, Bhirawa Pemkab Lamongan tahun ini menaikkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dari yang sebelumnya Rp 121.980.407.500 menjadi Rp 127.791.532.223. Selain itu, pengalokasian ADD mulai tahun ini dihitung berdasarkan indikator utama dan indikator dasar. “Pengalokasian dari indikator utama ini mencapai 85 persen dari ADD dan 15 persen sisanya untuk indikator dasar,“ ujar dia.

“Untuk indikator utama, sebanyak 45 persen dibagi secara merata kepada semua desa, dan 55 persen sisanya dibagi secara proporsional berdasarkan bobot tiap desa.

Yakni diproporsionalkan berdasarkan variabel aparatur pemerintah desa dan perangkatnya,“ jelas dia.

Selanjutnya untuk indikator dasar, hanya 40 persen dari alokasi indikator ini yang dibagi merata ke semua desa. Sedangkan 60 persen sisannya dibagi secara prorporsional berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan tingkat kesulitan geografis.

Sementara dalam pembagian ADD tahun 2015, masih menggunakan mekanisme pembagian secara proporsional penuh, dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing

desa. Kebutuhan itu sebagaimana dalam Perbup Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2015, di antaranya untuk penghasilan tetap Kades dan perangkatnya, dan prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan pengklasifikasian desa.

“Pengelolaan ADD ini memang diserahkan kepada pemerintahan desa. Namun kami juga berkepentingan agar dana ini efektif dan efisien demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat di desa. Sehingga perlu memberikan sejumlah rambu-rambu yang lebih ketat,“ katanya memberi penjelasan.

Termasuk kini mengatur ketentuan terkait pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kades dan perangkat desa. Yakni bagi ADD yang bernilai sampai dengan Rp 500 juta, penggunaan untuk penghasilan tetap Kades dan perangkat desa maksimal 60 persen.

Sedangkan desa dengan penerima ADD lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 700 juta, hanya boleh digunakan sebesar 50 persen untuk penghasilan tetap Kades dan perangkat desa. Kemudian untuk ADD yang alokasinya lebih dari Rp 900 juta, penggunaan untuk penghasilan tetap Kades dan perangkat desa hanya boleh antara Rp 360 juta sampai dengan maksimal 40 persen.Q yit

Probolinggo, Bhirawa Penyakit demam berdarah dengue (DBD) menghantui warga di Kabupaten Probolinggo. Dalam tiga bulan terakhir sudah empat puluh delapan warga positif DBD yang dirawat intensif di RSUD Waluyo Jati, Kota Kraksaan.

Berdasarkan data hingga Selasa (12/1), jumlah pasien yang masuk dan dirawat sudah mencapai 7 orang, sedangkan pada bulan November ada 22 orang serta pada bulan Desember ada 19 orang, Totalnya hingga saat ini RSUD Waluyo Jati sudah merawat sekitar empat puluh delapan orang penderita DBD mayoritas merupakan anak-anak. Hal ini diungkapkan Kabid Pelayanan RSUD Waluyo Jati Kraksaan, Dyah Kuncarawati, Rabu (13/1).

Sejak kasus DBD yang menyerang warga terjadi sejak awal November tahun lalu, tren kenaikan penderita DBD di yang dirawat di RSUD Waluyo Jati nyaris tidak ada perubahan alias flat. Ia menyampaikan, rata-rata per bulan ada sekitar dua puluh dua kasus yang masuk dan dirawat pada saat musim penghujan seperti saat ini.

Namun, jumlah kasus itu bukan data yang absolut karena hingga saat ini pasien terus bertambah dan tidak bisa diprediksi jumlahnya. Apalagi pasien dari daerah endemik penyebaran DBD seperti Kecamatan Paiton, Kraksaan, dan Dringu yang merupakan daerah dengan pemukiman yang padat. “Siklus lima tahunan yang dimulai sejak Desember lalu. Saya yakin pasien DBD bukan hanya disini (RSUD) Waluyo Jati saja,” kata Mantan Kabid P2PL pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.

Dyah menambahkan, mulai berjatuhannya korban akibat gigitan nyamuk AedesAegypti yang merupakan jenis nyamuk yang dapat membawa virus dengue penyebab penyakit demam berdarah.“Ini merupakan siklus lima tahunan yang puncaknya dimulai sejak Desember 2015 lalu.

Sementara itu, Sulastri (40) ibu dari Dani (8) salah seorang anak penderita DBD

asal desa Bago, Kecamatan Besuk, mengaku jika anaknya dirawat di rumah sakit sejak seminggu yang lalu.

Awalnya kata Sulastri, anaknya mengalami demam yang tak kunjung turun sehingga olehnya langsung dilarikan ke rumah sakit.

“Saya tidak menyangka jika kena DBD, Padahal rumah saya selalu bersih.

Saya heran anak saya terjangkit DBD. Kalau tetangga saya dan keponakan saya memang ada yang terserang DBD ini, mungkin anak saya ketularan,” tukas Sulastri, saat ditemui diruang perawatan Waluyo Jati, Kraksaan, Rabu (13/1).

Musim penghujan terus menerus, dibarengi meningkatnya warga terkena demam berdarah hingga menyebabkan korban jiwa. Dengan kejadian ini, membuat dinas kesehatan Kota Probolinggo melakukan pengasapan atau fogging di rumah-rumah warga.

Petugas fogging dari Dinas Kesehatan Kota Probolinggo melakukan pengasapan atau fogging di daerah-daerah endemi penyakit demam berdarah. Salah satunya daerah endemi demam berdarah, di Kelurahan Mayangan, kecamatan Mayangan, Kota probolinggo. Satu persatu rumah warga disemprot atau difogging.

Pengasapan mulai dari luar rumah, seperti kandang ayam, kandang sapi, kambing maupun sangkar-sangkar burung yang berada ditempat yang lembab.

Tak hanya di luar rumah, fogging juga dilakukan di dalam rumah, hingga semua saluran air, got atau kamar mandi tak luput dari penyemprotan petugas. Ditempat-tempat lembab itulah, biasanya nyamuk jenis aedes aegeypti bersarang, hingga akhirnya bertelur dan menjadi jentik nyamuk.

Menurut Mujahra, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Kota Probolinggo, pihaknya tak mau kecolongan warganya terkena demam berdarah.

Pada akhir bulan Januari ini saja, sudah ada 12 pasien demam berdarah yang menjalani rawat inap di RSUD dr Mohamad Saleh.Q wap

Mantapkan Perencanaan Pembangunan Desa, Bappeda Gelar Asistensi RPJMDes Dalam rangka untuk mempersiapkan proses perencanaan pembangunan desa, yang berkenaan dengan RPJMDes, RKPDes dan APBDes, Pemerintah Kabupaten Situbondo melalu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Situbondo melakukan asistensi kepada seluruh Pemerintahan Desa yang ada di wilayah Kabupaten Situbondo, sejak kemarin (12/1). Kegitan ini direncanakan berakhir pada Kamis besok (14/ 1) yang bertempat di kantor Bappeda Kab Situbondo, di Jalan Moh. Seruji, Situbondo.

Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Situbondo, Drs.Hariyadi Tedjo Laksono, melalui Kabid Sosial Budaya, Edi Wiyono, menjelaskan, kegiatan tersebut digelar selama 3 hari.

Selain tim dari Bappeda Kab. Situbondo yang menjadi pendamping, kata Edi Wiyono, juga melibatkan Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Situbondo serta 2 SKPD sebagai tim pendamping.

“Kedua SKPD tersebut yaitu Badan Pemberdayana Masyarakat dan Perempuan (BPMP) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Situbondo,” tegas mantan Kabid SDM pada BKPPP Kabupaten Situbondo itu.

Masih kata Edi Wiyono, tujuan kegiatan ini untuk mengevaluasi RPJMDes, RKPDes dan APBDes Kab. Situbondo tahun 2016, “Kalau kita me-

lihat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa setiap desa wajib menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes,” ungkap Edi Wiyono.

Edi menuturkan, jika desa tidak menyusun tiga dokumen tersebut, berarti perencanaannya tidak ada. JIka sudah tidak ada perencanaan dalam suatu desa, lanjut Edi Wiyono, maka desa tersebut tidak bisa mencairkan anggaran yang ada.

“Itu berlaku bagi Dana Desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat, ADD ataupun dana bagi hasil pajak,” papar Edi. sawawi/bhirawa Di dalam UU, sambung Edi Pelaksanaan asistensi dalam perencanaan RPJMDes, RKPDes dan APBDes, Wiyono, sudah diatur sedemikian rupa sehingga tugas Pe- yang diikuti para Kades dan SKPD di Kantor Bapeda Kab. Situbondo kemarin. merintah Daerah hanya fokus membantu dan mendampingi pembelajaran, sambung Edi jalan lagi dan sudah sesuai desa dalam menyusun RP- Wiyono, ke depan evaluasi dengan regulasi yang ada. Baik JMDes, RKPDes dan APBDes tersebut harus sesuai dengan UU, Permendagri dan aturanagar sesuai dengan regulasi. regulasi yang berlaku. “Sehi- aturan lainnya,” pungkas Edi Karena masih dalam proses ngga desa itu sudah tidak salah Wiyono.Q awi

Kamis Pon 14 JANUARI 2016

KILAS JATIM

Disperta Bersama Kodim Melakukan Upsus Tanam Bersama Bondowoso, Bhirawa Dalam rangka mensukseskan Upaya Khusus (Upsus) Presiden Jokowi-JK dalam swasembada pangan, Komando Distrik Militer (Kodim) 0822 Bondowoso, menggelar tanam bersama sebagai Upsus di desa Ramban Wetan kecamatan Cerme, kemarin.Program Upsus tersebut merupakan bentuk kerja sama kongkrit antara TNI dengan Dinas Pertanian Bondowoso guna meningkatkan produksi padi di wilayah Kabupaten Bondowoso.

Tujuan diadakan acara ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana Upsus pendampingan ketahanan pangan diwilayah Bondowoso selama ini dapat berjalan.

Kepala dinas pertanian bondowoso H.Hindarto serta Dandim 0822 Letkol Infrantri Sudrajad SH yg hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa pentingnya program tersebut dilakukan untuk menyokong program pemerintah swasembada pangan yang ada di kecamatan Cerme.

"Kegiatan ini kami lakukan agar target swasembada pangan bisa tercapai ,program upsus ini diadakan dalam rangka merangsang masyarakat untuk secara serentak tanam bersama.Hal ini sangatlah penting untuk menghindari gagal panen akibat terserang Hama karena dalam program upsus ini kita menyediakan pupuk dan obat - obatan," jelasnya.

Hindarto menambahkan kalau kegiatan tersebut dilakukan atas kerjasama dinas pertanian bondowoso dengan Kodim 0822 agar para petani bondowoso bisa mendapatkan hasil panen yang melimpah.

Sementara informasi yang berhasil dihimpun Bhirawa kalau kegiatan Upsus tanam bersama tersebut sudah di mulai dari hari jumat dengan melakukan pengolahan terhadap 25 H sawah yang berada di satu titik.Dalam proses pembajakan lahan pertanian tersebut kelompok tani yang ada di desa ramban wetan mengarahkan sebanyak 37 alat bajak ,diantaranya 35 Hantraktor roda 2 , serta 2 Hantraktor roda 4. Q har

JAWA TIMUR

Pindahkan Pasar Hewan Sebesar Rp 15 Miliar Tulungagung, Bhirawa Pemkab Tulungagung berencana memindahkan pasar hewan yang kini berada di Desa Beji Kecamatan Boyolangu ke lokasi di Kecamatan Sumbergempol. Pemindahan pasar tersebut menunggu realisasi bantuan keuangan yang diusulkan pada Pemprov Jatim.

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung, Dr Eko Sugiono MM mengakui jika sudah ada rencana pemindahan pasar hewan tersebut.

“Kami sudah mengusulkan bantuan keuangan ke provinsi.

Besarannya sekitar Rp 15 miliar,” ujarnya pada Bhirawa, Rabu (13/1).

Selain pasar hewan, lanjut Eko Sugiono, direncanakan pula pasar burung yang berada di Jl Ki Mangunsarkoro juga bakal dipindahkan bersamaan dengan pasar hewan ke Ke-

camatan Sumbergempol. “Jadi nanti bersamaan pindahnya ke Sumbergempol,” terangnya.

Mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung ini mengungkapkan bekas pasar hewan nantinya bakal disulap menjadi perkantoran.

Paling tidak ada tiga kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lingkup Pemkab Tulungagung yang bisa dibangun di tempat tersebut.

“Kan ada beberapa SKPD yang bisa pindah di bekas

pasar hewan nanti, seperti di antaranya Kantor Inspektorat dan lainnya,” katanya.

Lokasi Pasar Hewan Tulungagung saat ini dinilai sudah tidak representatif lagi.

Apalagi di sekitar pasar hewan berdiri beberapa sekolah, seperti MAN 1 Tulungagung dan MTsN 1 Tulungagung.

Sementara itu, sejumlah warga sekitar Pasar Hewan Tulungagung tidak mempermasalahkan jika nanti pasar hewan pindah ke Kecamatan Sumbergempol. Namun mereka meminta Pemkab Tulungagung untuk juga peduli pada warga setempat yang selama ini mengais rejeki di pasar hewan.

“Seperti yang buka warung atau yang menjadi tukang parkir. Alangkah elok jika

SDN Sengon Tak Ada Guru Agama Jombang, Bhirawa Sungguh ironi, di kota santri Jombang, SDN Sengon II tidak mendapatkan pelajaran agama maksimal. Pasalnya, sekolah yang berada di ibukota kecamatan ini sudah hamper satu tahun tidak memiliki guru Agama. “Saat pelajaran agama, murid di sekolah tersebut hanyadiminta menulis saja, karena sudah sejak semester 1 memang tidak ada guru agamanya. Mulai dari kelas 2 hingga kelas 6. Sampai sekarang," ujar Nurul Arivin (33) salah satu Wali Murid SDN II, Rabu (13/1/).

Sejumlah wali murid, dikatakan Arifin sudah melakukan protes ke pihak-pihak terkait namun tidak ada tanggapan termasuk ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Namun tetap saja kekosongan guru agama di SDN Sengon II tidak terselesaikan. “Hampir semua wali murid resah. Apalagi, kurang 5 bulang yaitu pada bulan Mei mendatang akan ada ujian akhir,” imbuhnya.

Masih menurut Arifin, sebenarnya SDN Sengon II, sebelumnya memang pernah ada guru agama di sekolah tersebut.

Namun, menjelang kenaikan kelas tahun lalu, guru tersebut dikeluarkan karena tidak memenuhi persyaratan mengajar.

“Katanya Guru tersebut hanya lulusan pondok pesantren tanpa memiliki ijazah pendidikan formal, sehingga kini tidak ada yang mengajar agama lagi,” tandasnya seraya meminta Dinas memperhatikan hak hak murid untuk mendapatkan pendidikan agama dengan segera mengisi guru Agama.Q rur

wiwieko/bhirawa

Lokasi Pasar Hewan Tulungagung di Desa Beji Kecamatan Boyolangu yang saat ini berdampingan dengan kawasan sekolah. nanti dibangun kantor SKPD mereka juga bisa di tempatkan di SKPD-SKPD tersebut,

sehingga tidak membuat mereka menganggur,” ujar salah seorang di antaranya.Q wed

Bupati Diperiksa Kejaksaan

Bulan Ini, Pimpinan Dewan Ajukan PAW Dua Anggota Dewan Kabupaten Blitar, Bhirawa Dipastikan pada bulan Januari ini DPRD Kabupaten Blitar akan segera melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) 2 orang Anggota DPRD Kabupaten Blitar yang mengajukan pengunduran diri serta meninggal dunia.

Diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Heri Romadlon, DPRD Kabupaten Blitar menargetkan pelaksanaan PAW anggota DPRD Kabupaten Blitar yang telah mengundurkan diri.

Mereka adalah Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Marhaenis Urip Widodo yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar yang maju mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Blitar pada pelaksanaan Pemilhan Kepala Daerah Kabupaten Bliar pada 9 Desember lalu berpasangan dengan Rijanto sebagai Calon Bupati Blitar yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Blitar sebagai calon tunggal.

Selain itu, ada Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yang telah meninggal, yakni almarhum Gunarto ditargetkan akan dilaksanakan pada akhir bulan ini. “Kami berharap pelaksanaan PAW bisa dilaksanakan pada akhir Januari ini,” kata Heri Romadlon.

Lanjut Heri Romadlon untuk calon pengganti Ketua Marhaenis Urip Widodo dari Fraksi PDIP adalah Anggoiwintara, sedangkan calon pengganti almarhum Gunarto Idris Marbawi. Idris Marbawi juga pernah menjabat sebagai Angota DPRD Kabupaten Blitar pada periode sebelumnya. “Mereka akan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Blitar setelah dilantik, dimana kami targetkan akhir bulan Januari ini bisa segera dilaksanakan,” ujarnya.Q htn

7

sawawi/bhirawa

Puluhan aktivis anti korupsi Situbondo, saat melakukan orasi dan demo dihalaman kantor Kejari Situbondo, kemarin.

Puluhan Aktivis Anti Korupsi Demo Kejari Situbondo, Bhirawa Sedikitnya puluhan massa yang mengaku aktivis anti korupsi bernama Famabes Situbondo melakukan demo dengan ‘menduduki’ Kantor Kejari Situbondo, pagi kemarin (13/2). Massa tiba di Kantor Kejari yang beralamat di Jalan Basuki rahmad sekitar pukul 10.00 wib. Usai berorasi dan ditemui pejabat Kejaksaan, massa meneruskan aksi demo ke Mapolres Situbondo, sekitar pukul 11.00 wib. Pendemo menaiki mobil dan roda dua dengan pengawalan ketat aparat gabungan.

Informasi Bhirawa, massa LSM Famabes mendesak pihak Kejari dan kepolisian untuk segera menetapkan dan menahan pelaku dugaan kasus e-Learning di Pemkab Situbondo. Massa juga mendesak aparat penegak hukum untuk tidak pandangbulu dalam pemberantasan korupsi di Kota Santri. “Jangan hanya maling ayam saja yang ditindak tegas.

Pelaku korupsi K-13 dan E-Learning kami minta untuk segera dituntaskan,” teriak koordinator demo, Agus Ariyanto, kemarin.

Kata Agus, dari hasil pertemuan dengan Kasi Pidsus Kejari Situbondo, hasilnya cukup membanggakan. Ini karena, ulas Agus lagi, pihak Kejaksaan berjanji akan segera menetapkan tersangka setelah menyelesaikan satu tahapan lagi. “Dari hasil pertemuan kami cukup lega. Ini karena penanganan kasus ELaerning dan K-13 sudah akan ditetapkan siapa saja calon tersangkanya,” papar Agus yang disambut teriakan histeris puluhan massa pendukungnya.

Selanjutnya massa Famabes menuju Mapolres Situbondo dengan dikawal ketat sejumlah aparat Kepolisian. Sesampainya di Mapolres, massa tidak melakukan demo karena Kapolres AKBP Puji Hendro Wibowo berjanji akan menemui perwakilan pengunjuk rasa. Kata Agus, pihaknya bersama perwakilan pendemo dipersilahkan masuk keruang pertemuan Mapolres dengan ditemui jajaran perwira Polres Situbondo. Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan massa meminta untuk segera menuntaskan penanganan kasus K-13 dan E-Learning.Q awi

Sampang, Bhirawa Kasus korupsi dana pesangun DPRD Sampang periode tahun 1999-2004, terus dilakukan pengembangan oleh Kejaksaan Negeri Sampang. Setelah kejaksaan menetapkan 9 tesangka pesangon dewan jilid II, kini giliran Bupati Sampang Fannan Hasib diperiksan kejaksaan sebagai saksi yang saat itu, Bupati menjabat panitia badan anggaran (Banggar) DPRD Sampang 1999-2004.

Kedatangan Bupati Sampang Fannan Hasib penuhi panggilan Kejaksaan Sampang dengan mengendarai mobil nopol L 1226 DA warna putih langsung masuk ke Kantor Kejaksaan, ikut mendampingi Bupati Sampang diantaranya bagian hukum, bagian Humas, Bakesbangpol dan Bagian Pembangunan Pemkab Sampang, Bupati jalani pemeriksaan secara tertutup kurang lebih 2 jam.

Bupati Sampang Fannan Hasib usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan, saat ditanyai sejumlah awak media terkait pemerksaanya, enggan berkomentar banyak terkait materi pemeriksaan oleh kejaksaan.

“Tapi intinya saya datang Kekejaksaan untuk memehuni panggilan kejaksaan, terkait materi pemeriksaan dan kasus hukumnya, si-

lakan tanyakan pada pihak Kejaksaan saja,” katanya sambil meninggalkan kantor Kejaksaan, Rabu (13/1).

Sementara Wahyu Triantono kasi pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan negeri Sampang, pemeriksaan Bupati Sampang KH Fannan Hasib ini statusnya sebagai saksi terkait korupsi pesangun dewan 1999-2004 yang kala itu, dia sebagai anggota badan anggaran dewan Sampang, terkait materi pemeriksaan biarlah nanti dibuka dalam persidangan saja.

“Selama pemeriksaan terhadap Bupati Sampang ada 13 pertanyaan yang diajukan, pemeriksaan Bupati sebagai saksi ini baru pertama kali sejak kejaksaan melayangkan surat pemanggilan, kami sangat mengapresiasi terhadap Bupati Sampang yang memenuhi panggilan kejaksaan,” jelas Wahyu.

Penanganan itu berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Surabaya, yang merugikan negara mencapai Rp 2,1 miliar. Para anggota DPRD itu menerima dana purna tugas masing-masing sekitar Rp 42,5 juta.

Kasus korupsi dana pesangun dewan tersebut saat ini merupakan jilid II dengan 9 tersangka.Q lis

nurcholis/bhirawa

Bupati Sampang KH Fannan Hasib diperiksa Kejaksaan.

Dispendukcapil Pasuruan Bongkar Dokumen Kependudukan Palsu Pasuruan, Bhirawa Kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) ditemukan beredar palsu di Kabupaten Pasuruan. Untuk membuktikannya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Pasuruan secara cepat menelusurinya dengan melaporkan ke petugas Polres Pasuruan.

Kepala Dispendukcapil Ka-

bupaten Pasuruan, Sunyono mengungkapkan pihaknya akhir-akhir ini mendapat banyak laporan dari masyarakat terkait beredarnya dokumen kependudukan palsu. Bahkan dalam pembuatannya itu, warga ditarik biaya sebesar Rp 400.000.

“Kami melaporkan ke petugas Polres Pasuruan dalam rangka melindungi masyara-

kat Kabupaten Pasuruan. Dalam pelayanan pembuatan dokumen kependudukan tak dipungut biaya alias gratis,” ujar Sunyono, Rabu (13/1) sore.

Menurut Sunyono, pihak Dispendukcapil mendatangi pelaku pembuatan dokumen palsu yang dicurigai. Alhasil, pelaku berinisial warga Plumbon, Kecamatan Pandaan, menjanjikan untuk bisa memenuhi

pembuatan dokumen.

“Karena ingin mengetahui kebenarannya, saya menyamar langsung dengan cara memesan untuk dibuatkan KK atas nama Jumain yang beralamat Kejapanan, Kecamatan Gempol. Saat itu juga saya dijanjikan dua hari selesai serta diminta membayar Rp400.000. Selanjutnya selesai dan saya cek ternyata KK

itu tidak terdaftar di Dispendukcapil,” terang Sunyono.

Sementara itu, Kasubbag Humas Polres Pasuruan, AKP M Yusuf menyampaikan usai mendapatkan laporan hal itu, kemudian petugas bergerak dan menangkan pelaku pemalsuan dokumen tersebut. Dalam melancarkan aksinya, pelaku Nur Miati dibantu YK, warga Desa Gambiran, Kecamatan Prigen.Q hil

Seribuan Rumah di Pasuruan Tak Layak Huni Dipugar hilmi husain/bhirawa

Sebuah rumah di Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan yang dikategorikan RTLH, layak mendapatkan bantuan pemugaran dari Pemkab Pasuruan, Rabu (13/1).

Sebanyak 1.100 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan akan dipugar mulai tahun ini.

Pemugaran ribuan RTLH yang mencapai Rp 11 miliar diambil dari APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2016.

Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Pasuruan, Misbach Zunib menyampaikan pemugaran RTLH itu merupakan bagian dari pengentasan kemiskinan dan upaya menyejahterakan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Dari total jumlah keseluruhan yakni 8.000 RTLH, Pemkab Pasuruan hanya bisa melakukan 1.100 RTLH.

“Pemugaran ini bagian dari visi dan misi Bupati Pasuruan dalam hal pengentasan kemiskinan dan upaya menyejahterakan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Adapun bantuan rumah yang dipugar sebanyak 1.100 RTLH,” tandas Misbach Zunib, Rabu (13/1).

Pemugaran RTLH tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain kecamatan Lumbang,

Puspo, Pasrepan, Rejoso, Nguling dan Winongan. Masingmasing rumah akan mendapatkan biaya pemugaran sebanyak Rp10 juta. Tahun 2015 kemarin, Pemkab Pasuruan melaksanakan pemugaran sebanyak 400 rumah di wilayah Kabupaten Pasuruan.

“Dari tahun ke tahun jumlah pemugaran bertambah. Kami berharap ada swadaya masyarakat maupun pemilik rumah. Begitupula bantuan dari masyarakat sekitar. Sehingga bentuk rumah maupun bangunannya akan lebih bagus lagi,” jelas Misbach Zunib.Q hil

EKONOMI - BISNIS

8

Kamis Pon, 14 JANUARI 2016

Kurs JUAL

BELI

USD

13,967.00

13,829.00

SGD

9,809.66

9,707.29

EUR

15,179.34

15,025.21

JPY

11,666.39

11,546.30

GBP

20,560.82

20,349.37

Sumber: Bank Indonesia (4 JANUARI 2016)

RAGAM EKBIS

Tingkatkan Investor, BEI Gelar Sharing Session di Jatim Surabaya, Bhirawa Bursa di Surabaya dan Pengelola Galeri Investasi BEI di Jatim, Rabu (13/1/), menggelar acara Sharing Session, acara ini mensosialisasikan rencana program kerja tahun 2016, serta memberikan informasi mengenai kampanye program “Yuk Nabung Saham”. Kepala KP BEI Surabaya Dewi Sriana Rihantyasni mengatakan tujuan dari penyelenggaraan acara ini adalah untuk mempererat hubungan antara BEI dengan para stakeholder di J awa Timur, khususnya para AB di Surabaya dan pengelola Galeri Investasi BEI di Jawa Timur.

“Kami juga berencana melakukan sosialisasi program Yuk Nabung Saham kepada masyarakat,” tambah Dewi.

Saat ini total jumlah investor pasar modal di ma- adalah sebanyak 54.665 single investor identification (SID) atau sebesar 6,22% dari jumlah total investor secara keseluruhan. Di sepanjang 2015, total penambahan jumlah investor di‘Surabaya adalah sebanyak 2.676 SID, dan total penambahan jumlah investor di Jawa Timur adalah sebanyak 8.692 SID. Q ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Yamaha, th. 2006, Merah Marun, AG4977SC, a/n. Supatmi-T.Agung No. 116/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Suzuki, th. 2010, Abu-abu Hitam, AG6631RE, a/n. Supriyati, Dsn. Wajak RT 01 RW 01, Ds.Wajak Kidul -T.Agung No. 117/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Merah, AG2696OG, a/ n. Juwanatik, Dsn. Nglegok Wates 03/01, Sumbergempol-T.Agung No. 118/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2005, Hitam Putih, AG2629SA, a/n. Ahmad Musum, Ds. Jabon, Kalidawir-T.Agung No. 119/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Hitam, AG6014RB, a/n.

Sutini, Ds. Sumberagung, Rejotangan-T.Agung No. 120/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Hitam, AG4612QA, a/n.

Malik, Dsn. Ngambal RT 02/02 Ds. Winong, Kalidawir-T.Agung No. 121/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda Revo, th. 2007, Merah, AG3640SY, a/n. Sujarno, Ds. Trenceng, Sumbergempol-T.Agung No. 122/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2008, Hitam, AG5633TA, a/n.

Sugeng Wahyudi, Ds. Siyotobagus RT 03/01, Besuki-T.Agung No. 123/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Merah, AG4892TM, a/n.

Mujiatin RT 06/02, Ds. Pandansari, Ngunut-T.Agung No. 124/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2002, Hitam, AG5911RW, a/n.

Warni, Ds. Jarakan, Gondang-T.Agung No. 125/IMB/BI-II/2016 HILANG BPKB, Scooter Vespa, th. 1982, Biru Malam, AG6613SA, a/n. Sumarsih, Ds. Gamping, Campurdarat-T.Agung No. 126/IMB/BI-II/2016 HILANG BPKB, Honda, th. 2011, Hitam, AG4859OC, a/n.

Rusiyah, Ds/Kec. Rejotangan, Hilang Tgl 13 Agustus 2012 dalam perjalanan wilayah Kab. T.Agung No. 127/IMB/BI-II/2016 HILANG BPKB, Honda, th. 2012, Merah, AG2866OI, a/n.

Musrini, Ds. Pakisrejo, Rejotangan-T.Agung No. 128/IMB/BI-II/2016

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2436 FC, a/n Lukman Hasan, Ds. Tenggir, rw 09/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 129/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 2380 FA, a/n Ardyanbar Kartoadi, Ds. Sumberkolak, rw 05/04, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 130/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 5415 EQ, a/n Sumarto, Ds. Kilensari rw 01/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 131/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 3276 ES, a/n Nevy Juwita, Kel. Mimbaan, rw 01/03, Kec. Panji, Situbondo.

No. 132/IMB/BI-II/2016

William/bhirawa

PT KAI masih melakukan kajian untuk menurunkan tarif KA.

KAI Masih Kaji Penurunan Tarif Tiket KA Surabaya, Bhirawa Gagasan Menteri Perhubungan Ignasisus Jonan tentang penurunan tarif sebesar 5% telah mendapatkan respon dari seluruh moda angkutan umum. Termasuk PT Kereta Api Indonesia, tetapi realisasi penurunan tarif KAI belum bisa dilakukan dalam waktu dekat sesuai instruksi yang diberlakukan pada Jumat (15/1) mendatang sebesar 5%.

Suprapto, Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya mengungkapkan un-

tuk Daop 8 Surabaya masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat, terkait SK keputusan yang akan turun. Ia belum bisa memprediksikan kapan keputusan tersebut akan sampai di Surabaya.

“Masih belum ada SK keputusan tentang penurunan tarif di Daop 8 Surabaya, semuanya masih dalam kajian dari kantor pusat. Apabila nanti, SK tersebut telah sampai tentu kita sampaikan kepada masyarakat dan media,” ujarnya Rabu (14/1) kemarin.

Penerapan penurunan tarif molor dari jad-

wal yang telah di tetapkan. Karena kantor pusar masih melakukan penggodokan. Hal ini terkait tentang besaran biaya operasi yang dipergunakan setiap bulannya.

“Masih dalam penghitungan biaya operasi terdapat variabel lain yang sangat memengaruhi seperti tenaga kerja, biaya sewa track, biaya untuk kereta, dan prasarana. Kami lihat bagaimana dampak keseluruhannya, bukan hanya faktor BBM. Setiap jalur biaya operasinya berbedabeda,” sambung dia.

Selain itu, dalam tarif kereta api juga terbagi menjadi dua, yakni tarif bersubsidi (dengan public service obligations/PSO), dan tarif non-PSO. Suprapto menegaskan penghitungan yang dilakukan PT KAI saat ini akan melihat peluang penurunan harga dari masing-masing tarif tersebut.

“Untuk tarif dengan PSO, pilihannya bisa harga tiketnya yang diturunkan, atau nominal PSO-nya yang turun. Karena beda-beda, kami belum bisa memperkirakan,” ujarnya. Q wil

Sukseskan PrepCom3, Pemkot Koordinasi dengan Perhotelan Pemkot, Bhirawa Pemkot Surabaya mengajak Asosiasi Perhotelan untuk menyukseskan agenda internasional yang bertajuk Prepatory Committe Meeting 3 (PrepCom3) for Habitat III yang digelar di Kota Surabaya Juli 2016 nanti.

Sebagai tuan rumah, Surabaya siap menggelar acara pertemuan persiapan terakhir sebelum konferensi United Nation Habitat III 2016 di Quito, Ekuador ini dengan sukses. Acara yang rencananya akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo ini, tentunya bergantung pada peran serta semua elemen di Kota Pahlawan. Termasuk dari Asosiasi Perhotelan.

Agar acara itu bisa berjalan dengan baik, pihak panitia mengundang para general manager hotel di Surabaya dalam rapat persiapan Prepatory Committe Meeting 3 for Habitat

III di ruang sidang Sekretaris Daerah (Sekda) di Balai Kota Surabaya, Rabu (13/1). Hadir dalam agenda tersebut perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lana Winayanti mengatakan, agenda Prepatory Committe Meeting 3 for Habitat III di Surabaya 25-27 Juli nanti, diperkirakan dihadiri 2.460 peserta yang berasal dari 136 negara.

Sekkota Surabaya, Ir Hendro Gunawan akan berkoordinasi dengan asosiasi hotel di Surabaya. Utamanya terkait informasi tentang kebutuhan jumlah kamar. Termasuk juga pentingnya akomodasi semisal shuttle bus yang disediakan pihak hotel menuju lokasi acara “Kami akan percepat menginformasikan kepastian kamar yang dibutuhkan.

Intinya jelas di awal,” ujar Sekda.

Ia juga menegaskan, Pemkot Surabaya siap meramaikan H-2 dan H+2

agenda. Pemkot telah menyiapkan site event untuk menghibur peserta Prepatory Committe 3 fot Habitat III. “Ada site event. Ada pertunjukan teatrikal dan juga reog Ponorogo di Balai Budaya. Ketika break, peserta juga bisa menikmati wisata di Surabaya” ujar mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.

Salah satu asosiasi hotel Lana Winayanti, jumlah peserta Prepatory Committe 3 for Habitat III akan jauh lebih banyak dibanding Prepatory Committe 1 di New York, Amerika Serikat pada September 2014 lalu dan Prepatory Committe 2 di Nairobi, Kenya pada April 2015 yang dihadiri kurang lebih 1000 peserta. ‘’Prepatory Committe 3 ini merupakan pertemuan terakhir jelang kaitan UN Habitat. Karena itu, peserta UN Habitat akan hadir.

Yang datang selevel menteri. Dan hotel menjadi salah satu bagian paling penting,’’ ujar Lana Winayanti. Q dre

Indosat Luncurkan Paket IM3 Freedom Combo Surabaya, Bhirawa Di tahun 2016 Indosat Ooredoo meluncurkan produk barunya, yakni Paket Freedom Combo, terobosan pertama di Indonesia yang akan membebaskan masyarakat Indonesia dari ketentuan batasan waktu penggunaan dan rumitnya tarif.

“Sesuai janji kami untuk memperlakukan pelanggan sebagai sahabat. lndosat Ooredoo hadirkan paket yang simple, transparan dan mudah sehingga para pelanggan tidak lagi perlu merasa khawatir terhadap ketentuan batasan waktu dan tarif yang tidakjelas. lnilah layanan telekomunikasi digital yang memberikan pengalaman dan produk terbaik untuk Indonesia,” ujar Director & Chief Sales & Distribution Officer lndosat Ooredoo, Joy Wahjudi, Rabu (13/1).

Paket Freedom Combo terdiri dari pilihan paket yang simple,

Indosat Ooredoo meluncurkan produk barunya Paket Freedom Combo, terobosan pertama di Indonesia yang membebaskan masyarakat dari ketentuan batasan waktu penggunaan dan rumitnya tarif.

yaitu paket M, L, XL dan XXL. Semua pakettersebut menawarkan akses Internet di jaringan data terkuat, kebebasan menelpon dan SMS sepuasnya ke sesama pelang-

gan lndosat Ooredoo selama 24 jam tanpa batas. Pelanggan dapat memilih paket yang paling sesuai dengan kebutuhan komunikasi mereka. Q ma

Kabulog Sub Divre V Kediri Wahyu Sutanto

Jamin Pasokan, Bulog Butuh Regulasi Kediri, Bhirawa Rencana pemerintah memperluas peran Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai stabilisator harga pangan mendapat sambutan antusias dari Bulog Sub Divre Kediri. Kendati demikian Bulog berharap agar segera menerbitkan regulasi sebagai payung hukumnya.

Kabulog Divre Kediri Wahyu Sutanto mengatakan, Bulog diberikan tugas baru oleh pemerintah untuk menjamin pasokan dan keterjangkauan masyarakat terhadap tujuh komoditas unggulan.

“Informasinya selain beras penugasan tersebut adalah, jagung, kedelai, gula, bawang merah, cabai, dan daging sapi.”

Terangnya, Rabu (13/1). Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman saat panen raya di Nganjuk beberapa waktu lalu meminta agar Bulog Kediri tidak hanya membeli gababah hasil panen, namun juga membeli bawang merah untuk di kirim ke Jakarta.

“Alhamdulillah penugasan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan perum Bulog Subdivre Kediri bisa mengirim kurang lebih 21 ton bawang merah, dan akhir tahun 2015 kita juga melakukan pembelian cabai sebanyak 5 ton yang juga dikirim ke Jakarta”terangnya “Kita berharap informasi adanya regulasi terhadap penugasan Bulog dalam menangani bawang merah cabai dan lain2 dapa segera terealisir sehingga dapat digunakan sebagai dasar dan payung hukum. Serta bisa menyejahterakan petani dan mengurangi beban konsumen” tandasnya.

Diketahui dari hasil keputusan Rapat kerja komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 agar pemerintah menguasai stok pangan pokok dan pangan strategis minimal 10 persen dari kebutuhan konsumsi pangan nasional pertahun dengan memperkuat perum Bulog menjadi stabilisator harga berbagai komoditas pangan pokok dan pangan strategisnya. Q van

Bertambah 10 Hotel, Pertumbuhan Hotel di Surabaya Masih Over Supply Tahun ini persaingan bisnis perhotelan akan semakin ketat, karena aka nada 10 hotel baru yang akan berdiri di Kota Surabaya, sementara pertumbuhan hotel selama tiga tahun terakhir ini sudah over supply dimana permintaan tetap tapi pertumbuhan hotel terus bertambah.

Over supply, Pertumbuhan hotel baru di Surabaya terus bertambah sedangkan permintaan tetap.

Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur, M Soleh, pertumbuhan hotel tahun ini diperkirakan sekitar 20-25% namun pertumbuhannya tetap over supply. “Okupansi hotel bintang ratarata masih dikisaran 67% dan baru bisa dikatakan seimbang apabila okupansi hotel rata-rata diatas 70% baru itu merupakan tanda atau indikator ada tambahan kamar,” terang Soleh, Rabu (13/1).

Sementara itu dengan adanya tambahan 10 lagi hotel baru maka akan menambah jumlah kamar sekitar 1.250 kamar. “Dalam jangka pendek, menengah dan panjang pemerintah Surabaya dan

Provinsi Jatim harus mempunyai peta wisata untuk pengembangan tempat wisata,” ujarnya. Soleh menambahkan, Pemprov harus mengintegrasikan antara pemerintah kota dan kabupaten dengan banyak membuat event baik nasional maupun even internasional yang bisa mengundang tamu baik lokal maupun luar negeri.

Salahsatunya juga adalah dengan memperbaiki infrastruktur yang buruk menuju tempat wisata serta memberikan fasilitas yang memadai. “Sebagus apapun suatu kota pengelolaan destinasi wisatanya harus profesional dan banyak menggelar promosi,” pungkas Soleh.

Sedangkan dengan adanya promosi ini supaya menyeimbangkan antara pendirian hotel baru dengan permintaan. “Anggaran promosi saat ini hanya 1% seharusnya 3-5% idealnya seperti itu sehingga bisa jadi indikator program dan kegiatannya tidak terbatas dan ini harus menjadi pertimbangan pemerintah Surabaya dan Jatim supaya wisatanya banyak dikenal,” jelas Soleh.

Selain itu Soleh juga optimistis di 2016 ini pertumbuhan hotel lebih baik dari tahun lalu dimana bukan pertumbuhannya yang membaik melainkan kinerjanya yang memburuk. “Memburuknya kinerja di 2015 lalu karena di awal tahun adanya SE Mempan sehingga mempengaruhi pertumbuhan hotel karena kinerjanya yang kurang maksimal,” tandasnya.

Terkait dengan persaingan hotel di kawasan Jemursari Sura-

baya yang semakin ketat baik mulai dari rate maupun fasilitas, apalagi akan adanya hotel baru sekitar 5-6 hotel lagi tidak membuat salahsatu hotel di Jemursari khawatir.

“Kami siap bersaing dengan hotel yang baru maupun yang sudah buka sebelum hotel kami, karena kami memiliki segmen yang berbeda dengan hotel lainnya,” tutur Marketing Communication Yello Hotel, Maulandiki Dani.

Diki menambahkan, persaingan hotel di kawasan Jemursari ini memang terasa karena kawasan tersebut merupakan kawasan bisnis serta dekat dengan transportasi umum seperti bandara maupun terminal. “Tergantung hotelnya sendiri mau mengambil tamu dari segmen yang seperti apa, bisnis, korporat atau pemerintahan,” ujarnya. Q riq

Kamis Pon 14 JANUARI 2016

KILAS AREMANIA

Hadapi MEA, Kembangkan Potensi Wisata Pendidikan Malang, Bhirawa Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), sudah dimulai di tahun 2016 ini, semua bidang diwajibkan untuk berbenah, agar tidak tertinggal dari negara lain. Termasuk keberadaan sektor pariwisata di Kota Malang juga akan dibenahi.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang Ida Ayu Made Wahyuni, kepada sejumlah wartawan Rabu (13/1) kemarin, mengatakan MEA sudah dimulai, pariwisata di Kota Malang dintuntut untuk berbenah, agar mengalami peningkatan kunjungan.

Menurut Ida Ayu, potensi wisata yang bisa ditonjolkan di Kota Malang adalah wisata pendidikan. Karena Kota Malang tidak memiliki potensi alam yang bisa dikembangkan seperti Kabupaten Malang dan Batu. Namun demikian, pihaknya tidak mau jika wisatawan dari luar Kota Malang itu, hanya menjadikan Kota Malang sebagai kota transit saja. Tetapi juga menjadi kota tujuan bagi wisatawan.

“Kota Malang tidak punya wisata alam, namun ikon kota pendidikan akan ditonjolkan. Agar banyak pelajar asing yang datang sekaligus belajar ke Kota Malang,”ujar Ida Ayu Made Wahyuni.

Sementara itu, terkait dengan sasaran promosi pariwisata yang akan dia lakukan, Ida Ayu mengungkapkan jika sejauh ini pihaknya fokus promosi untuk negara Asean, tetapi tidak menutup kemungkinan di negera-negara Eropa.

“Selama ini turis asing yang datang ke Malang mayoritas warga Asean di samping turis dari Belanda, makanya yang kita optimalkan promosi wisata adalah dikawasan Asean, tetapi kedepan tentunya akan dikembangkan di wilayah lain,” tukas wanita kelahiran Bali ini.

Untuk menunjang MEA, secara khusus, Disbudpar, akan melakukan sertifikasi pada pekerja hotel di Kota Malang.

Sehingga skill mereka tidak kalah dengan pekerja asing yang akan masuk ke Indomut nesia.

MALANG RAYA Pemkot Batu Warning SKPD

Hentikan Ngelencer Berkedok Kunker Batu, Bhirawa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Batu harus bisa mempertanggungjawabkan agenda kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke luar kota. Harus ada hasil yang dicapai dalam kunker tersebut serta penerapannya di Kota Batu. Hal ini untuk mengantisipasi adanya SKPD yang ‘ngelencer’ atau berwisata dengan berdalih kunjungan kerja.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batu sengaja mengumpulkan pejabat penyusun program dari semua SKPD yang ada di Pemkot Batu. Mereka mendapatkan bimbingan khusus dalam pembuatan laporan hasil kerja selama tahun 2015. Dalam minggu ini laporan tersebut harus sudah masuk ke Bappeda untuk kemudian diperiksa dan dilaporkan ke Asisten Walikota.

“Jangan sampai lupa dilaporkan juga SKPD yang

tahun 2015 melakukan kunjungan kerja ke luar kota.

Berikan laporannya, dan jangan hanya berupa out put.

Tetapi bagaimana penerapan hasil kunker tersebut di Kota Batu,”ujar Kepala Bappeda Kota Batu, M.Chorri, Rabu (13/ 1) kemarin.

Ia menambahkan, banyaknya kunjungan kerja yang dilakukan SKPD ini menjadi perhatian khusus dari Walikota Batu, Eddy Rumpoko. Di antaranya SKPD yang melakukan kunjungan kerja ke

Jogjakarta, Solo, dan Bandung.

Walikota sempat geram karena dari kunjungan kerja tersebut tidak jelas hasil yang diperoleh.

Karena itu dalam penyusunan laporan kerja SKPD 2015, Bappeda meminta semua SKPD yang melakukan kunjungan kerja harus menyertakan laporan dari kunkernya.

“Misalnya saja Dinas Perhubungan yang telah melakukan kunjungan kerja di Solo terkait sistem perparkiran.

Apa hasilnya dan apa pula yang bisa dipraktekkan/ dilaksanakan di Kota Batu,”jelas Chorri. Selain meminta kejelasan laporan tentang penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan, Bappeda juga meminta laporan tentang SDM (Sumber Daya Manusia) maupun regulasi yang ada dan dibutuhkan di masa yang akan datang. Karena itu dalam laporannya,

anas bachtiar/bhirawa

Bertempat di Pendopo Balaikota Batu, para pejabat penyusun program dari semua SKPD mendapatkan bimbingan langsung dalam penyusunan laporan SKPD. SKPD harus menyertakan pula kesimpulan yang aplikatif.

“Kesimpulan jangan hanya ada dalam tulisan. Tetapi kesimpulannya harus aplikatif. Yakni, kesimpulan dan

Bakesbangpol Tolak Aktivitas Gafatar Kab Malang, Bhirawa Organisasi Islam baru yakni Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang akan menyebarkan ajarannya ke wilayah Kabupaten Malang, hal ini telah ditolak oleh Badan Kesejahteraan, Kebangsaan dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Malang. Sebelumnya, Pengurus Gafatar mendatangi Kantor Bakesbangpol meminta izin untuk beraktifitas di wilayah kabupaten setempat.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Malang Choirul Fathoni, Rabu (13/1), kepada sejumlah wartawan membenarkan, jika Pengurus Gafatar pada empat bulan lalu telah mendatangi Kantor Bakesbangpol Kabupaten Malang. Kedatangannya, ingin berkenalan dan meminta izin untuk melakukan aktifitas di wilayah Kabupaten Malang ini, namun, keinginan tersebut ditolak.

“Sebab, Organisasi Islam itu berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai aliran sesat, sehingga kami tolak untuk menyebarkan ajarannya di wilayah Kabupaten Malang,” tuturnya. Menurutnya, Gafatar datang dengan menjelaskan sejumlah program kesehatan dan pertanian. Meski mereka menawarkan beberapa program dengan dalih untuk melakukan pengabdian masyarakat, namun tetap ditolak. Karena dirinya sudah mendapatkan informasi terkait gerakan mereka di sejumlah daerah. Sedangkan Pengurus Gafatar juga sempat mengirimkan majalah dan brosur sebagai bentuk perkenalan.

“Tapi, Bakesbangpol hanya menerima saja dan kami tetap tidak memberikan izin mereka beraktivitas di wilayah Kabupaten Malang. Dan sampai sekarang dokumen majalah dan brosur masih kami simpan,” ungkap Fathoni. cyn

saran yang disesuaikan dengan kemampuan SKPD yang bersangkutan. Jadi saran yang diberikan juga harus mampu dilaksanakan oleh SKPD,” tambah Chorri. nas

Tiga Proyek Besar Selesai di 2016

Banyak Potensi Wisata, PAD Sektor Pariwisata Minim Kab Malang, bhirawa Minimnya pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malang dari sektor pariwisata menjadi perhatian serius dari Komisi C DPRD Kabupaten Malang.

Mereka berkeinginan kuat agar potensi pesisir dan pantai yang selama ini masih dalam pengelolaan Perhutani bisa dikelola oleh pemerintah daerah.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Malang, Muslimin mengatakan, dari potensi PAD Kabupaten Malang sebesar Rp 3,7 triliun, baru mampu dicover sekira hampir Rp 400 miliar. “Artinya, baru sebesar 10 persen yang mampu dicover,” ungkap Muslimin. Padahal, potensi wisata Kabupaten Malang sangat banyak, namun saat ini pengelolaannya masih dikuasai pihak lain. Potensi sektor pariwisata pantai yang ada di wilayah Malang selatan menjadi salah satu ‘target’ DPRD Kabupaten Malang untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah. Mantan Ketua FPKB DPRD Kabupaten Malang ini mencontohkan beberapa pantai wisata potensial, seperti Sendang Biru, Bajul Mati, Ungapan, Jailangkung, dan Bengkung.

“Pantai-pantai itu sangat bagus. Pemandangannya tidak kalah dengan Pantai Pandawa di Bali. Bahkan lebih bagus pantai yang ada di Malang selatan,” tuturnya dengan bangga. Namun, kewenangan pengelolaan pantai-pantai tersebut masih berada pada Perum Perhutani.

Hingga saat ini, Komisi C DPRD Kabupaten Malang masih mempelajari terkait kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pantai. “Kalau bisa, sedapatnya, pantai-pantai tersebut dikelola oleh pemerintah daerah,” ujarnya. sup

9

anas bachtiar/bhirawa

Pemkot Batu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan nama pada gedung-gedung di Kantor Balaikota dan Perkantoran Terpadu Batu yang sudah berdiri megah

Anggaran Perawatan Fisik dan Sistem di BO

Pemkot Siapkan Dana Tambahan Rp 40 M Batu, Bhirawa Meskipun semua SKPD di Batu telah menempati kantor barunya di perkantoran terpadu atau block office (BO), namun Pemerintah Kota (Pemkot) masih harus menyiapkan dana tambahan sebesar Rp 40 miliar. Dana yang dianggarkan pada APBD tahun 2016 dipersiapkan untuk mengantisipasi adanya kerusakan pada fisik maupun system jaringan yang ada di dalamnya.

“Selain sebagai dana pemeliharaan, anggaran tersebut juga digunakan untuk melengkapi mebeler dan interior yang belum tuntas pengerjaannya,”ujar Kabag Humas Pemkot Batu, Sinal Abidin, Selasa (12/1).

Adapun untuk pembangunan taman kantor WaliKota/ Block Office juga dianggarkan dana sebesar Rp 15 miliar.

Penanggungjawab proyek dari PT Prambanan yang mem

bangun gedung balaikota, Anjasmoro, setiap hari pihaknya menerima berbagai pengaduan dari SKPD yang menempati kantor barunya. Berbagai keluhan yang terjadi masalah listrik yang tidak menyala, AC yang tidak nyala, retakan di dinding, plafon yang rusak, hingga pengecatan. “Kita buat chek list kerusakan setiap hari, hari itu juga kita lakukan perbaikan,” kata Anjasmara.

Sementara kritikan juga diberikan Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud. Ia memberikan masukan terkait dengan volume suara dan AC yang semuanya sudah tersentral.

“Gedung ini kan serba tersentral, tapi kita sarankan volume musiknya dikecilkan, meski tersentral di pusat, kita mengharap di setiap ruangan itu ada alat yang bisa me-

ngendalikan volume speaker atau AC,” ujar Didik. Selain itu, lanjutnya, ia juga masih menerima pengaduan bahwa pada pukul 17.00 listrik di BO sudah dimatikan. Padahal masih banyak SKPD yang lembur hingga malam hari.

“Selain itu perlu ada gudang penyimpanan arsip, karena banyak kantor yang belum memiliki ruangan arsip, seperti Dinas Pendidikan, terpaksa sebagian arsipnya ditinggal di kantor lama, karena tidak cukup,”usul Didik. Selain itu, meskipun sudah ditempati, ternyata hingga saat ini gedunggedung di block office muali block A, B, C dan D belum memiliki nama. Untuk itu Pemkot Batu menggelar sayembara untuk masyarakat, terkait pemberian nama-nama gedung di Kantor Wali Kota, Jl PB Sudirman Kota Batu. nas

Wali Kota Malang Ajak Masyarakat Sadar Pajak Undang Pejabat di Pekan Panutan Pajak Malang, Bhirawa Wali Kota Malang, Muhammad Anton, mengajak masyarakat Kota Malang untuk sadar pajak, karena pajak yang dibayarkan itu, untuk pembangunan dan kembali kepada kepentingan masyarakat sendiri.

Selain mangajak masyarakat para pejabat yang terdiri dari Muspida Kordinator, di wilayah Malang, juga di undang pada Pekan Panutan Pajak, untuk memberi contoh kepada masyarakat agar membayar pajak lebih awal. Dengan begitu maka kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan lebih tinggi.

Wali Kota yang kerap disapa Abah Anton itu, menjadi pejabat Kota Malang pertama yang mem bayar Pajak Bumi dan Bangunan, (PBB) pada Pekan Panutan Pajak, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Malang, Rabu (13/1) kemarin.

Menurut Abah Anton, perolehan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, akan kembali kepada msayarakat juga. Makanya semakin banyak pajak yang dibayarkan, semakin banyak pula manfaat yang bisa dirasakan. ”Acara Pekan Panutan Pajak ini, sangat bagus, ini sebuah upaya untuk memberikan contoh kepada masyarakat, jika pejabatnya, para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kepala sekolah, tokoh masyarakat dan tokoh agama, memberi contoh membayar pajak, maka secara otomatis masyarakatnya juga sadar membayar pajak,”ujar Abah Anton.

Semakin tingginya masyarakat yang membayar pajak,

Untuk meningkatkan PAD, Wali Kota Malang, Muhammad Anton meminta waga untuk taat pajak. muhammad taufiq/ bhirawa

lanjut Abah Anton, maka target perolehan pajak di Kota Malang akan semakin meningkat. Pada tahun 2015 target perolehan pajak daerah sebesar Rp 272 Miliar. Sedangkan realisanya sebesar Rp 317 Miliar.

“Perolehan yang melebihi target itu, tidak lepas dari peranan masyarakat. Makanya makanya target perolehan pajak tahun 2016 yang sebelumnya ditetapkan Rp 282 Miliar diharapkan bisa naik hingga Rp 300 Miliar,”tutur Abah Anton.

Menurutnya, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang selama ini sebagian besar berasal dari pajak. Sehingga kesadaran warga Kota Malang untuk membayar pajak khususnya PBB harus ditingkatkan.

“Jumlah PAD Kota Malang sebesar Rp 380 Miliar, 80 persennya berasal dari PBB. Sehingga perolehan pajak tahun 2016 harus ditingkatkan. Kami optimis jika kesadaran masyarakat tinggi maka target tersebut mudah dicapai,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas

Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang, Ade Herawanto, mengaku optimis target perolehan pajak bisa tercapai. Apalagi jumlah tempat usaha di Kota Malang terus bertambah.

“Kami akan bekerja keras, untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang, karena itu kami bekerjasama dengan semua pihak termasuk Kejaksaan agar perolehan pajak di Kota Malang ini semakin meningkat,”imbuh Ade Herawanto.

Ade juga menambahkan, tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat Kota Malang, dalam membayar pajak khususnya PBB sangat tinggi, bahkan mereka mau membayar pajak PBB, sebelum mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

“Warga Kota Malang ini, kesadaranya membayar PBB tinggi, mereka sudah membayar pajak sebelum ada SPPT, bahkan kami sudah menerima pem bayarana lebih dari Rp. 300 juta di Minggu kedua bulan Januari ini,”tutur Ade Herwanto. mut

Malang, Bhirawa Tahun 2016 ada tiga proyek besar yang harus diselesaikan oleh Pemkot Malang. Ketiganya adalah Islamic Center, Jembatan Kedungkandang dan Pelebaran Jalan Ki Ageng Gribig.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang, Djarot Edy Sulistiyono, Rabu (13/ 1) kemarin kepada sejumlah wartawan mengatakan tiga proyek besar itu, harus tuntas di tahun 2016.

“Ini merupakan tahun tersibuk bagi Pemkot Malang. Selain menjalankan berbagai program kerja yang telah tertuang di APBD dan disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif, ada proyek besar yang harus tuntas,” ujar Djarot Edy Sulistiyono. Djarot lantas merinci, salah satu proyek besar Pemkot adalah pembangunan Islamic Center.

Proyek ini akan dibangun di kawasan Arjowinangun. Kapastian itu , didapat sesuai dengan hasil hearing dengan Komisi D DPRD Kota Malang, beberapa waktu yang lalu. ”Pembangunan Islamic Center segera dikerjakan dan diutamakan pada pembangunan asrama terlebih dahulu. Kemudian menyusul bangunan yang lainnya, seperrti Masjid Cengho, gedung perpustakaan, lahan parkir, dan penunjang lainnya,”tambah Djarot.

Dikatakan Djarot, lahan pembangunangun di Islamic Center kini sudah dipastikan berada di Arjowinangun, semula akan dibangun dikawasan GOR Ken Arok, tetapi setelah ada pertemuan dengan dewan disepakati di tempat yang baru.

Pembangunan Islamic Center yang rencananya

bakal menelan anggaran Rp. 95 Miliar itu nantinya akan dilakukan bertahap dalam tiga tahun anggaran yang terdiri atas Rp. 30 Miliar tahun anggaran 2016, dilanjutkan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp 30 Miliar dan pada tahun terakhir atau tahun anggran 2018 akan dikucurkan anggaran sebesar Rp35 Miliar.

Selain pembangunan Islamic Centre, pembangunan yang menjadi konsentrasi Pemkot adalah jembatan Kedungkandang. Pembangunan yang sempat dilakukan dimasa pemerintahan Peni Suparto itu tertunda, dan baru dilanjutkan lagi di tahun kedua Pemerintahan Walikota Malang Muhammad Anton.

“Anggaran pembangunan jembatan Keduangkandang sudah masuk di APBD, makanya akan segera kita tenderkan, dengan harapan ketika tol Malang Pandaan selesai jembatan Kedungkandang sudah siap,” tukasnya. Apalagi, lalulintas di Kedungkandang sudah sangat padat, sedangkan satusatunya solusi adalah dengan membangun jembatan.

Utamanya pada saat jamjam sibuk saat masyarakat pulang kerja dan berangkat kerja situasinya menjadi macet total.

DPUPPB juga akan melakukan pelebaran jalan Ki Ageng Gribig yang nantinya dilengkapi dengan pendestrian serta taman di tengah jalan layaknya jalanan tengah Kota dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 50 Milliar.

Pemkot sudah menyampaikan kepada pemilik kios yang berada disepanjang jalan Ki Ageng Griobig untuk segera membongkar kiosnya, karena pembangunannya sudah akan dimulai. mut

Satpol PP Kota Tertibkan Pembangunan Perumahan Batu, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu memastikan tidak ada aktivitas pembangunan di perumahan yang diduga milik UIN di Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Rabu (13/1). Hal ini untuk meneruskan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Penanaman Modal (BPM) karena pembangunan perumahan tersebut tak mengantongi izin.

Beberapa personil Satpol PP telah mendatangi lokasi perumahan yang beberapa waktu lalu telah dihentikan anas bachtiar/bhirawa Kepala Desa Junrejo, Andi Robiq Yunianto Faisal. Saat itu pihak pengembang sedang melakukan aktivitas pengerukan dan perataan tanah dengan menggunakan buldozer.

“Tadi anggota saya sudah mendatangi lokasi pembangunan perumahan di Junrejo. Dan di sana tidak ditemukan adanya para pekerja dan tidak ditemukan adanya kegiatan lagi disana,” ujar Kepala Satpol PP Kota Batu, Robiq Yunianto, Rabu (13/1).

Meski demikian, Satpol PP tetap secara intensif akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Jika masih ada aktifitas pengerjaan proyek disana, maka Satpol PP akan melakukan penghentian pembangunan.

“Kalau kita pasang papan berisi penutupan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, juga tidak bisa dibenarkan. Karena itu, kita akan mencoba konfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik lahan dan pelaksana proyek,”tambah Robiq.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Desa Junrejo, Andi Faisal menghentikan pembangunan Perumahan UIN. Hal tersebut dikarenakan selain tidak ada izin ke Desa Junrejo, pembangunan ini ternyata menghilangkan batas dua desa, Sumbersekar dan Desa Junrejo. Apalagi batas tersebut juga menjadi batas dua kota, Kota Batu dan Kabupaten Malang.

Meski dihentikan oleh kades, pelaksana proyek tetap ngeyel akan melanjutkan proses pembangunan. nas

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Sulawesi Selatan Dapat Tambahan Atlet PON Makassar, Bhirawa Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Sulawesi Selatan mendapat satu tambahan atlet untuk ikut berlomba pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat, September 2016.

"Kita baru saja mendengar kabar jika satu atlet kita atas nama Syamsuddin Massa mendapatkan tiket setelah pemberlakuan pemeringkatan limit Oleh PB PASI," kata pelatih atletik Sulsel Abdul Kadir di Makassar, Rabu.

Syamsuddin Massa, kata dia, mendapat penambahan peringkat atas dedikasi dan pencapaiannya saat tampil di kejuaraan nasional "Jabar Open" 2015.

Saat itu, pelari asal Kabupaten Jeneponto, Sulsel itu memang sukses merebut medali emas meski catatan waktunya belum memenuhi syarat lolos otomatis.

Ia menjelaskan, meski sudah ada konfirmasi namun untuk kepasian atlet yang bersangkutan bisa memperkuat Sulsel di PON 2016 tetap masih harus menunggu surat keputusan (SK) resmi dari pengurus pusat di Jakarta.

Jika pada akhirnya sudah menerima SK dari PB PASI terkait kelolosan Syamsuddin Massa, kata dia, maka Sulsel dipastikan bisa diperkuat sebanyak lima atlet ke ajang olahraga terbesar se-Indonesia tersebut.

Sebab empat atlet sebelumnya memang telah dinyatakan lolos secara otomatis yakni Lukman Jai (nomor lari 200 dan 400 meter putra), Hasruni nomor lari 100 dan 200 meter) sert Lismawati Illang pada nomor 800 meter dan 1500 meter, serta Sri Ummi Utami pada cabang Lempar Lembing.

"Kami masih menunggu SK dari pusat terkait kepastian lolosnya Syamsuddin Massa ke PON. Atlet kita ini memang punya potensi besar dan masih berusia cukup muda," jelasnya.Q ant

Kamis Pon 14 JANUARI 2016

Petinju Jatim Asah Teknik di Thailand Surabaya, Bhirawa Sebanyak empat petinju andalan Jatim akan mengasah kemampuan baik teknik dan fisik di Thailand pada Bulan Februari mendatang. Rencanannya mereka akan menjalan try out selama enam bulan untuk persiapan PON XIX Jabar 2016.

Petinju yang akan berangkat ke negeri gajah putih itu adalah Libertus Gha, Jefry Hitarihun, Randy Ngabalin dan Apniel Daniel. Keempat petinju ini dijadwalkan akan bertolak ke negara Gajah putih pada awal Februari mendatang.

Pada TC nanti, keempat petinju ini akan melakukan

latihan fisik teknik serta berlatih tanding bersama petinju dari Thailand serta melihat bagaimana cara berlatih yang dilakukan di Thailand.u "Disana yang pasti kita ingin menimba ilmu dari mereka baik secara teknik maupun stategi permainan mereka. Yang pasti disana kita akan mendapat banyak ilmu,"

ujar pelatih tinju Jatim Yani Malhendo saat ditemui di gedung KONI Jatim, Surabaya. Rabu (13/1). Namun dari beberapa latihan yang disebutkan diatas, Yani menyatakan yang utama dari TC kali ini adalah melatih mental atletnya. Berkaca dari praPON September lalu mental tanding pemainnya perlu dimatangkan.

"Yang kita utamakan nanti melatih mental, karena mental menjadi bagian terpenting.

Kita harus menumbuhkan ambisi para pemain ketika jatuh harus bangun. Artinya

dengan kuatnya mental para pemain maka rasa bangga membela daerahnya akan tumbuh dan tidak gampang menyerah," jelasnya.

Disisi lain kepala bidang pembinaan dan prestasi Irmantara Subagio mengusulkan agar para petinju juga melakukan try out dengan petinju pelatnas.

"Kalau saya usulkan nanti latihan sebulan atau satu setengah bulan disana dirasa matang kita try out bersama petinju pelatnas usai itu kita balik lagi ke Thailand. Jadi, kelihatan seperti apa perkem-

Stand Charted Bank Buka Turnamen Futsal

Pelita Jaya Tundukkan Satya Wacana Jakarta, Bhirawa Pelita Jaya Energi Mega Persada Jakarta menundukkan Satya Wacana Salatiga di seri I Liga Bola Basket Indonesia (IBL) 2016, di Jakarta, Selasa.

Anak-anak didik Benjamin Alvarezsipin ini menghempaskan perlawanan Satya Wacana Salatiga dengan skor 8738, setelah menerapkan strategi pertahanan ketat.

Dalam dua kuarter pertama pertandingan ini, Pelita Jaya unggul telak dengan angka 35, sedangkan Satya Wacana hanya mampu mencetak delapan poin.

Selain itu, pada kuarter kedua, pemain pendatang baru Satya Wacana Vincent Sanjaya harus meninggalkan lapangan karena mengalami pendarahan akibat kontak fisik dengan lawan.

Namun, permasalahan yang dihadapi Satya Wacana tidak membuat tim tersebut diam.

Anak-anak asuhan Efri Meldi ini mulai bangkit pada kuarter ketiga melalui serangan Kapten Satya Wacana Pamungkas Respati yang menyumbang11 point, sehingga jarak perolehan angka kedua tim ini menipis menjadi 57-25.

Serangan agresif dari Satya Wacana tersebut menuai perlawanan dari Pelita Jaya pada kuarter pamungkas, yang mana sebanyak 30 poin berhasil mereka ciptakan pada babak ini.

Tim yang pada hari sebelumnya melawan JNE Bandung Utama pun menutup pertandingan dengan kemenangan 87-38.

Para pemain Pelita Jaya tampil solid pada pertandingan ini, melalui Adhi Prasetyo Putra yang menjadi peraih poin terbaik, yakni double-double (17 points dan 11 rebounds).Q ant

Djadjang Akui Terkendala Bahasa sebelum ke Italia Jakarta, Bhirawa Pelatih Persib Bandung, Djadjang Nurdjaman mengaku masih terkendala bahasa sebelum menjalani pelatihan bersama dengan jajaran pelatih klub asal Italia yaitu Inter Milan dalam lima bulan kedepan.

"Di sana banyak menggunakan Bahasa Italia. Itu yang akan menjadi kendala bagi saya," kata Djadjang Nurdjaman di sela pertemuan kerja sama antara Inter Milan dengan Persib Bandung di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu.

Menurut dia, secara umum persiapan untuk mendukung kegiatan selama di Italia sudah disiapkan. Apalagi persiapannya sudah dilakukan jauh-jauh hari karena informasi keberangkatan ke Italia sudah terdengar saat Persib menjuarai Indonesia Super League (ISL).

"Persiapan yang lain sudah tidak ada masalah. Tinggal berangkat saja," ucap pelatih yang juga legenda klub yang berjuluk Maung Bandung itu.

Diberangkatkannya Djadjang ke Italia untuk meningkatkan kemampuan melatihnya merupakan hadiah dari manajemen klub Maung Bandung setelah sukses menjuarai kompetisi ISL. Prestasi itu ditambah dengan membawa Persib menjadi juara Piala Presiden.

Sesuai dengan rencana, Djadjang Nurdjaman akan bertolak ke Italia melalui Bandar Udara Internasional SoekarnoHatta, Tangerang, Kamis (14/1). Dengan demikian, bisa dipastikan tidak aktif lagi untuk menukangi Persib dalam beberapa turnamen kedepan.

Selama di Italia, pelatih asli Jawa Barat itu menjalankan program yang dikeluarkan oleh manajemen Inter Milan. Bahkan program yang akan dijalankan oleh Djadjang sudah diketahui langsung oleh Presiden Inter Milan, Erick Thohir.Q ant

bangan petinju kita," ujar Ibag sapaan akrabnya saat ditemui di gedung KONI Jatim, Surabaya. Rabu (13/01/2016) Pelatnas sendiri bersedia menerima kehadiran petinju dari daerah manapun terutama Jatim. Jatim sendiri awalnya ingin merekrut pelatih pelatnas namun karena waktu membuat pelatih pelatnas asal Kuba tersebut menolak tawaran Jawa Timur. Namun, meskipun menolak pelatih asal Kuba itu akan menerima petinju Jatim jika ingin berlatih bersama pelatnas. Q wwn

wawan triyanto/bhirawa

Dispora Jatim akan menggelar Porda, event ini tentu menjadi kesempatan bagi atlet muda untuk unjuk prestasi.

Jalankan Perda 12 Tahun 2012

Dispora Gelar Porda Surabaya, Bhirawa Proses pembibitan atlet muda di Jatim akan terus berlangsung, karena Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim akan menggelar Pekan Olahraga Daerah yang bakal diikuti oleh seluruh cabang olahraga.

Agar program itu bisa berjalan dengan baik, Dispora Jatim telah mengumpulkan seluruh pengurus cabang olahraga (Cabor) di Kantor Dispora Jatim, Jalan Kayoon Surabaya, Rabu (13/1).

Pada rapat yang dipimpin oleh Kadispora Drs Supratomo, MSi, seluruh pengurus menyampaikan semua aspirasi terkait masalah pembinaan atlet muda, kendala hingga fasilitas.

Pada kesempatan itu para pengurus cabor juga mendukung penuh rencana Dispora yang akan menggelar Porda yang

diikuti oleh semua cabor. "Kami harus menyerap aspirasi dan usulan dari pengurus agar Porda bisa berjalan dengan baik.

Karena tujuannya adalah untuk pembinaan," kata Supratomo saat ditemui usai rapat.

Pelaksanaan Porda sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 rahun 2012, dalam pasal 59 yang menyebutkan, 'pekan dan festival olahraga yang diselenggarakan pemerintah daerah provinisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 2 dilaksanakan secara periodik, berjengang dan berkelanjutan'.

Selain itu sebelumnya Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo juga mengubah jadwal pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang awalnya dua tahun menjadi empat tahunan.

"Agar pembinaan bisa terus berjalan dan tidak terputus,

maka kami akan menggelar Porda, sehingga seluruh daerah bisa melakukan pembibitan sebelum turun diajang Porprov," katanya.

Rencana Dispora menggelar Porda ini mendapat dukungan penuh dari seluruh pengurus cabor, terutama cabor yang selama ini kesulitan untuk melakukan pembibitan.

"Terus terang regenrasi di wushu sangat lambat, karena kita kekurangan bibit atlet potensial. Selain itu event pertandingan juga minim. Dengan adanya Porda maka seluruh kabupaten/kota akan melakukan pembinaan. Ini jelas menguntungkan bagi kami karena bisa mencari bibit atlet terbaik," kata Sekum Pengprov Wushu Indonesia (WI) Jatim, Zaenal Aripin yang juga hadir pada acara tersebut. Q wwn

Surabaya, Bhirawa Standard Chartered Bank pada hari ini, Rabu (13/1), mengumumkan mengadakan bank yang bertindak sebagai sponsor utama klub sepakbola asal Inggris Liverpool FC (LFC) ini, mengundang para pecinta futsal untuk turut serta dalam turnamen futsal tahunan di Jakarta, yang bertajuk Standard Chartered Cup 2016, dan memenangkan kesempatan untuk menyaksikan salah satu pertandingan EPL LFC secara langsung di kampung halaman LFC, yaitu di Anfield Inggris.

Penyampaian pengumuman disampaikan oleh Chief Executive Officer Standard Chartered Indonesia Shee Tse Koon dan disaksikan oleh Andhika Suksmana selaku penasihat BIGREDS Indonesia yang merupakan klub resmi penggemar LFC di Indonesia.

Tahun demi tahun, kami terus berkomitmen memberikan pengalaman terbaik bagi para pemangku kepentingan kami, staf, media, klien, dan komunitas yang telah mendukung kami secara penuh sejak kami memulai layanan di negeri ini lebih dari 150 tahun lalu. ‘’Situasi ekonomi saat ini mungkin sedang melemah, namun semangat sportivitas dan kerja sama tim tidak dan inilah yang diusung melalui olahraga sepakbola dan mengapa kami terus melakukannya selama lima tahun berturut-turut hingga saat ini," ujar Shee Tse Koon melalui realesenya di Jakarta, Rabu (13/1/) kemarin .

Lanjut Shee, selain menggandeng lebih banyak tim untuk berpartisipasi (yaitu dari 36 tim pada tahun lalu menjadi 48 tim pada tahun ini), pihaknya juga meng-

gandeng tim-tim dari area Jawa Barat.

"Selain itu, seluruh peserta dapat menikmati kesempatan untuk berkontribusi secara langsung dalam program penanganan kesehatan mata kami, yaitu Seeing is Believing, dengan cara mendaftarkan tim futsal Anda," paparnya.

Selain berkesempatan memenangkan piala atas beberapa kategori pemenang individu, tim pemenang yang berhasil keluar dalam kualifikasi final dapat memenangkan kesempatan untuk menyaksikan pertandingan tim the Reds secara langsung dari kampung halamannya di Anfield, Liverpool.

"Dengan demikian, semua peserta adalah pemenang dan kami harap para peserta dapat menikmati turnamen ini," tuntas Shee Tse Koon.

Tim pemenang lokal akan menikmati perjalanan istimewa yang termasuk tiket pesawat pulang-pergi kelas ekonomi serta akomodasi selama empat hari. Selama berada di Liverpool, tim pemenang akan menikmati sesi pelatihan khusus bersama tim pelatih dan legenda LFC, menikmati tur sehari mengelilingi kota Liverpool, serta menyaksikan pertandingan LFC vs Watford di stadion Anfield pada 7 Mei 2016.

Penyelenggaraan turnamen pada tahun ini akan diselenggarakan selama tiga hari. Dimulai dengan turnamen bagi peserta di area Jawa Barat yang akan digelar pada 6 Februari 2016, diikuti dengan turnamen bagi peserta di area Jabodetabek pada 13 Februari 2016, dan diakhiri dengan turnamen Semi-Final dan Final seminggu kemudian yaitu pada 20 Februari 2016.Q wil

Empat Perusahaan Dukung Dana Tim Puteri Sumut Tambah Jam Terbang Sriwijaya FC

Menambah jam terbang tim bola voli puteri Sumut ikuti Open Turnamen Resi Cup 2016 di Payakumbuh, Sumatera Barat.

Medan, Bhirawa Tim bola voli puteri Sumatera Utara mengikuti Open Turnamen Resi Cup 2016 di Payakumbuh, Sumatera Barat, dalam upaya menambah "jam terbang" sebelum menghadapi PON XIX di Jawa Barat, September 2016.

Pelatih tim voli putri Sumut, Elpian yang dihubungi dari Medan, Rabu, mengatakan tampilnya tim putri Sumut dengan membawa nama PU

Kabupaten Deli Serdang itu akan dijadikan sebagai penentuan tim inti yang akan dikirim mengikuti PON. "Inilah panggung bagi mereka untuk menunjukkan kemampuannya, apakah mereka layak atau tidak menjadi tim voli Sumut untuk menghadapi PON nanti," katanya.

Ia mengatakan, dari 16 pemain yang tampil diajang tersebut, nantinya akan diciutkan menjadi 12 pemain yang ke-

mudian ditetapkan menjadi tim voli putri Sumut.

Adapun mereka yang tampil di Open Turnamen Resi Cup 2016 antara lain, Tina Agustina, Ria Junita, Ade Mita Syahfitri, Aprilia Syahputri, Putri Surbekti, Tanti Maya Sari, Irma Putri Hutari, Meli Krisnawati.

"Dari hasil ini akan diambil 12 pemain dan menjadi tim Sumut untuk PON. Tapi seleksi tetap berjalan, jadi meski sudah ditetapkan, mereka belum aman. Saya tetap mencari pemain terbaik dari yang terbaik," katanya.

Ia menambahkan, dari tim terebut, belum termasuk Indah Dian Lestari dan Irma Putri yang saat ini tengah mengikuti pendidikan di Mabes TNI AU serta Dian yang sedang pendidikan kuliah di Jogjakarta.

"Mereka belum bergabung dan mereka juga termasuk tim voli putri Sumut," katanya.

Menurut dia, mengikuti berbagai laga memang sangat penting bagi timnya untuk menguji kemampuan, mengingat di Sumut sendiri minim menggelar kejuaraan voli.

"Ajang-ajang seperti ini yang dibutuhkan tim PON Sumut sebagai menguji kemampuan.

Makanya saya terus mencari kejuaraan-kejuaraan seperti ini, minimal tingkat regional," katanya.Q ant

Palembang, Bhirawa Sebanyak empat perusahaan Badan Usaha Milik Daerah masih memberikan dukungan dana ke Sriwijaya FC, meski liga sudah dihentikan sejak 2014.

Manajer Sriwijaya FC Nasrun Umar di Palembang, Rabu, mengatakan, keempat perusahaan itu yakni Bank Sumsel Babel, PT Bukit Asam, Perusahaan Gas Negara, dan Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi hingga saat ini masih berkomitmen sebagai sponsor seperti yang dilakukan sejak klub ini berdiri.

"Sriwijaya FC bersyukur sekali masih menerima kucuran dana sponsor, karena seperti diketahui di beberapa klub banyak yang menarik diri lantaran liganya tidak ada," kata Nasrun yang enggan menyebutkan total nominal diterima klub.

Lantaran itu, Sriwijaya FC masih tetap eksis di kancah sepak bola Tanah Air dengan tidak absen dalam sejumlah turnamen terbuka tingkat nasional.

Selain itu, sejak 2015, Laskar Wong Kito dipercaya pemerintah sebagai duta Asian Games sehingga cukup menambah pemasukan klub.

Pada 2016 ini, Laskar Wong Kito menargetkan mengikuti dua turnamen yakni Piala Gubernur Kaltim pada Februari dan Piala Marah Halim pada Maret.

Untuk persiapan mengikuti turnamen ini, menurut Nasrun, manajemen telah mengantongi dana untuk mengontrak pemain selama tiga bulan.

"Dana tentunya sudah siap karena tim sudah berani memasang target juara," kata Nasrun.

Selain dana, tim juga telah menyiapkan skuat baru yang terdiri atas delapan pemain anyar yakni Firman Utina, Supardi Nasir, M Ridwan, Ahmad Jufrianto, Alberto Goncalves, Thierry Gathuessy, Bayu Gatra, dan Erlangga Sucipto.

Para pemain baru ini sudah berkumpul di Palembang (Thierry Gathuessy dijawalkan, Kamis (14/1) dan Firman Utina baru tiba hari ini) untuk memulai latihan dibawah arahan pelatih Benny Dollo sejak kemarin (12/1) sore.

"Saat ini fokus pada persiapan pemain, sementara untuk skuat bisa dikatakan sudah sempurna, tinggal mendapatkan satu pemain asing lagi," kata Nasrun.

Sriwijaya FC pada tahun 2015 menjadi runner up Piala Presiden, sementara di Piala Jenderal Sudirman tidak lolos putaran grup.Q ant

Kamis Pon, 14 JANUARI 2016

Pemerintah Targetkan PNS Minimal Berijazah Sarjana l Sambungan hal 1

Wibawa Graha.

Untuk menghadapi MEA itu, PNS harus memenuhi standar konpetensi. Untuk mewujudkan pelayanan berkualitas baik, maka pendidikan aparatur harus tinggi.

Yuddy mencatat, saat ini PNS yang pendidikan minimal S1 hanya sekitar 50%.

“Kalau dilihat dari peta SDM, terus-terang kemampuan kita pas-pasan, karena struktur tingkat pendidikan atau pengetahuan birokrasi kita, lebih dari 40 persen di antara­ nya masih berpendidikan SMA, dan 50 persen PNS berpendidikan sarjana,” katanya.

Politisi dari Hanura ini mengaku PNS berpendidikan S2 saat ini belum mencapai 5%, S3 belum mencapai 2%. “Bandingkan dengan negara-negara dalam MEA. Njomplang. Dengan Malaysia dan Singapura, kita jauh tertinggal,” ungkapnya.

Oleh karena itu, mengatasi permasalahan ini pemerintah perlu ada percepatan dalam pengembangan SDM aparatur. Kunci utama keberhasilan dalam meng­hadapi MEA adalah tata kelola pemerintah yang mampu memfasilitasi partisipasi kegiatan ekonomi para investor. “Kalau SDM unggul, maka hal-hal terkait masalah investasi akan dilaksanakan SDM yang punya visi ke depan untuk menciptakan iklim yang nyaman untuk berinvestasi.

Dia tidak akan birokratis, tidak akan mempersulit, tidak akan tebang pilih. Dia akan profesional. Menciptakan manusia profesional memerlukan SDM andal,” tandasnya pula.

Karena itu pemerintah saat ini sedang mengkaji penataan kepegawaian. “Ke depan seluruh PNS minimal harus S1 (sarjana). Tenaga-tenaga teknis administratif yang sifatnya umum tidak harus semuanya menjadi PNS,” kata Yuddy.

Usai bertemu dengan seluruh SKPD, camat se-Kab Jember, Yuddy melanjutkan kegiatan di Universitas Jember untuk memberikan kulaih umum bertajuk Reformasi Birokrasi di Perguruan Tinggi.

Kemudian dia menyempat diri mampir ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kab Jember untuk melihat langsung pelayanan pembuat­an dan KTP dan kependudukan lainnya. Kemudian mengunjungi kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Jember dan melanjutkan kunjungannya ke Mapalres Jember.

Pembangunan Situbondo C Selain ke Jember, Yuddy Cris­nandy juga menyempatkan berkunjung ke Kota santri, Situbondo, Rabu kemarin (13/1). Selama di Situbondo, dia disambut Bupati bersama Forkopimda dan seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Situbondo.

Usai memberikan arahan sekitar 30 menit, Yuddy tanpa dikomando langsung blusukan ke halaman belakang rumah dinas Bupati Situbondo. Di sana, dia melihat semua ruangan dan taman halaman belakang. Yuddy sempat terkagum-kagum oleh penataan aneka jenis burung di samping pendopo. “Ini bisa dicontoh nanti di Jakarta.

Ini burungnya bagus-bagus dan diberi makan apa sama Pak Bupati. Sebab jumlahnya banyak sekali,” tanya Menteri Yuddy.

Usai melihat taman, Yuddy diminta mencicipi masakan khas Situbondo yang terbuat dari singkong. Menteri yang akrab dengan kalangan wartawan itu berkali-kali mengajak wartawan mencoba makanan khas tersebut. “Ayo, semua wartawan itu dikasih kuenya, biar tahu juga rasanya. Tolong Pak Bupati, bagikan makanan itu sama teman-teman wartawan. Termasuk burung-burungnya tadi, wartawan juga dikasih satu-satu,” canda Yuddy.

Dalam kesempatan itu Yuddy juga sempat menyinggung perihal moratorium PNS di Indonesia. Hingga saat ini kata dia masih belum ada rencana membuka lamaran bagi CPNS secara umum dan hanya fokus melakukan penataan kepegawaian saja. Pihaknya saat ini masih menghitung berapa jumlah aparatur negara ideal yang diperlukan. “Kalau aparatur banyak itu di instansi mana dan kalau kurang di bagian mana. Kita harus lihat pada fungsi jabatan seperti apa. Apa benar kita kekurangan guru. Lalu kalau ya itu guru apa atau dosen apa. Kita jangan menggenalisir saja,” katanya. n efi, awi

Barokah Melukis l Sambungan hal 1

itu tidak disetujuinya. Ayahnya yang pelukis membuat Yusuf sudah merasa mahir dalam seni melukis sehingga ia memutuskan untuk memilih jurusan arsitek. Sayangnya impiannya tak seindah dengan harapannya. “Saya gagal menjadi mahasiswa arsitek di ITS,” katanya pada Bhirawa belum lama ini.

Kegagalan itu memgharuskan, pria asli Surabaya ini, mengikuti saran orangtuanya untuk kuliah di seni rupa. Pada 2001, Yusuf resmi menjadi mahasiswa Unesa jurusan seni rupa. Selama mengikuti perkuliahan, Yusuf baru menyadari kepandaiannya secara otodidak itu ternyata masih belum sempurna. Sebab sebagai seorang pelukis tak hanya pandai melukis objek apa saja, tetapi harus pandai melukis objek nyata.

Misalnya, melukis tubuh manusia. Ketika seorang pelukis bisa melukis persis dengan aslinya maka pelukis itu bisa dikatakan telah menguasai basic melukis. ‘’Lukisan tubuh manusia itu sebenarnya bukan lukisan porno. Tetapi itu menunjukkan bahwa seorang pelukis itu sudah menguasai basic dari melukis,’’ katanya.

Pria berkacamata ini mengatakan menekuni seni lukis bagi dia bisa meringankan biaya kuliahnya. Sejak semester dua ia sudah bisa membiayai kuliahnya dengan menerima pesanan lukisan. Meskipun begitu, saudaranya sempat meragukan masa depannya. ‘’Kerjo opo to le nanti setelah lulus kuliah seni rupa,’’ ceritanya.

Keraguan itu tak membuahkan hasil. Saat bergelut menjadi pelukis, pekerjaan justru tak pernah berhenti. Ia pernah diajak untuk bergabung menjadi guru sanggar seni rupa di Surabaya, yang job pekerjaannya hingga luar kota. Tak hanya itu saja, saat ia berhenti dari sanggar langsung ada tawaran menjadi guru seni rupa di Ta’miriah.

Belum tuntas mengajar di Ta’miriah, ia sudah ditawari mengajar di SMA Khadijah hingga sekarang. Karena guru seni dan budaya tidak ada, maka ia diminta untuk menjadi guru tetap di SMA Khadijah. ‘’Saat ini saya hanya mengajar di SMA Khadijah saja. Dan Alhamdullilah barokah,’’ ungkapnya. n ike

11

SAMBUNGAN PDIP Jagokan Duet Risma dan Anas di Pilgub Jatim 2018 l Sambungan hal 1

kami tak menutup mata untuk meliriknya dan mengusungnya dalam Pilgub Jatim. Untuk saat ini, duet itu jago kami,” pungkasnya.

Pernyataan PDIP ini sekaligus membantah rumor yang menyebut Tri Rismaharini disiapkan untuk menjadi kandidat Calon Gubernur DKI Jakarta periode 2017.

Keputusan untuk menjagokan Risma menjadi Calon Gubernur Jatim itu sebenarnya sudah terbaca. Keputusan itu tersirat dalam Rapat Kerja Nasional DPP PDIP yang berlangsung di Jakarta, Minggu (10/1) lalu.

Dan keinginan partai berlambang kepala banteng moncong putih ini untuk merebut kursi Gubernur Jatim dengan mencalonkan Tri Risma

bersama Azwar Anas, indikasinya memang cukup kuat.

Tengara ini terlihat saat Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri mengundang Calon Wali Kota Surabaya terpilih untuk dipertemukan dengan Bupati Banyuwangi Azwar Anas.

Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Didik Prasetyono disebut ikut hadir dalam pertemuan itu. “Di ruang makan itu memang ada sejumlah menteri dan pengurus DPP. Bu Risma duduk di sebelah Ibu Mega. Sebelahnya Bupati Banyuwangi,” jelas Didik, mantan anggota KPU Jatim ini.

Sementara itu Bupati terpilih Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengaku masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikannya di Banyuwangi sehingga tidak berpikir untuk ikut bertarung pada Pilgub Jatim.

“Masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan dan saya masih ingin membangun Banyuwangi,” ujarnya.

Nama Abdullah Azwar Anas menjadi satu di antara sejumlah tokoh yang masuk bursa Calon Gubernur maupun Calon Wakil Gubernur Jatim di Pilkada 2018 bersama Saifullah Yusuf, Khofifah Indar Parawansa, Edy Rumpoko dan beberapa nama lainnya.

Bupati Banyuwangi periode 20102015 yang kemudian terpilih kembali di Pilkada 2015 namun belum dilantik tersebut dikabarkan menjadi rebutan untuk digandeng sebagai wakil gubernur.

“Itu masih isu dan saya terus terang belum berpikir ke sana. Dilantik saja belum sebagai bupati,” ucap peraih suara 89 persen pada Pilkada Banyuwangi 9 Desember 2015 itu. n cty, geh

1 PNS Pemprov Jatim Diduga Gabung Gafatar l Sambungan hal 1

masyarakatan itu mulai dilakukan sejak awal 2014 lalu.

“Secara fisik sangat sulit mengidentifikasi anggota Gafatar. Tapi, ciri-ciri saat mereka melaksanakan kegiatan formal dapat diketahui dengan seragam khas berwarna oranye disertai lambang Gafatar matahari terbit,” terang pejabat kelahiran Nganjuk saat dijumpai di kantornya, Rabu (13/1).

Menurut Soemarno, keberadaan Gafatar jelas-jelas ilegal karena tidak terdata di Kementerian Dalam Negeri. Jauh sebelum itu Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan larangan pengembangan organisasi ini sejak April 2012. Dengan demikian, sesuai aturan ormas yang tidak terdaftar tidak mendapat pelayanan dari pemerintah maupun pemerintah daerah.

Menyikapi hal tersebut, Pemkot Surabaya mengeluarkan surat edaran tertanggal 1 April 2015 yang ditanda­ tangani Asisten Pemerintahan Yayuk Eko Agustin. Isinya, menekankan kepada seluruh camat dan lurah agar tidak memberikan fasilitas serta tidak melibatkan ormas Gafatar dalam kegiatan-kegiatan apa pun di lingkup Pemkot Surabaya.

Somarno juga menyebut kantor sekretariat organisasi ini, saat itu juga sudah berpindah-pindah. “Pertama di Rungkut Harapan , lalu di Jalan Tales II. Sedangkan kantor sekretariat tingkat Provinsi saat itu di Pepelegi (Waru, Sidoarjo),” ujarnya.

Seiring booming-nya pemberitaan terkait Gafatar di media massa, Soemarno meminta warga tetap tenang dan tidak resah. Dia mengimbau masyarakat lebih waspada saat bergabung pada suatu ke­lompok. Dia juga berharap orangtua mengawasi aktivitas anaknya, sebab tidak jarang rekrutmen organisasi yang menyimpang ini menyasar individu usia muda.

Hilangnya Erri Indra Kausar, Mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) sejak 17 Agustus 2015 diduga bergabung dengan Gafatar, makin menjadikan Pemkot Surabaya gerah. “Bahkan Bu Wali Kota (Risma) saat itu langsung menggalang kerjasama dengan pihak kedutaan Malaysia,” katanya. Namun sampai saat ini Erri belum ditemukan. Sedangkan satu warga Surabaya yang diduga gabung Gafatar adalah PNS Pemprov Jatim, Faradina Ilma (25).

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus angkat suara soal gerakan radikal Gafatar yang sudah menyusup di wilayah Kabupaten Mojokerto hingga salah satu PNS terekrut organisasi yang dinyatakan ilegal ini.

Penangkalan terhadap pengaruh Gafatar dan semacamnya di tubuh birokrasi Pemkot Mojokerto dilakukan melalui mekanisme pengawasan berjenjang.

“Agar gerakan Gafatar tidak sampai mempengaruhi PNS , maka perlu dilakukan pengawasan ketat oleh Inspektorat. Di tingkat SKPD maka pimpinannya yang harus melakukan

hal yang sama,” kata Mas’ud Yunus di ruang kerjanya, Rabu (13/1) kemarin.

Pengawasan berjenjang perlu di­ terapkan, lanjut Mas’ud Yunus, karena tidak mungkin melakukan filterisasi setiap PNS. “Jumlah PNS lebih dari 3.000 orang, menjadi hal yang sulit kalau melakukan pengawasan ke seluruh PNS. Makanya pengendaliannya melalui mekanisme berjenjang,” tandasnya.

Selain pola pengawasan, penangkalan terhadap gerakan Gafatar dan gerakan ekstrim kanan yang cenderung menggerogoti NKRI, ujar wali kota secara kontinyu diberikan sentuhan-sentuhan rohani.

“Bimbingan rohani secara rutin diberikan ke seluruh PNS. Ini agar mereka juga lebih mampu membentengi diri dari paham dan gerakan yang menyimpang,” tekannya.

Apalagi, sambung Mas’ud Yunus, gerakan Gafatar atau gerakan semacam tidak lagi eksklusif sehingga sulit dideteksi. “Mereka menyebarkan paham dan ideologi secara samar, inklusif. Mereka bahkan inten berinteraksi dengan lingkungan atau komunitas yang didekati.

Makanya kalau di Kabupaten Mojokerto ada PNS yang terseret gerakan Gafatar itu karena pola penyebaran ideologi yang inklusif itu,” ujarnya.

Ia pun menekankan agar perangkat kelurahan maupun RT dan RW lebih mewaspadai lingkungan masing-masing.

Jika ditemui kejanggalan terhadap ge­ rak-gerik penghuni atau pendatang baru, harus segera mengambil langkah seperti melaporkan ke aparat keamanan.

Dikatakannya beberapa tahun silam Kota Mojokerto sempat jadi terminal utama faham Santriloka. Berkat upaya bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan akhirnya mampu menyingkirkan faham yang dinilai sesat itu.

“Gafatar pun pernah menginjak Kota Mojokerto dengan menggelar aksi sosial di Alun-alun. Tapi sejauh ini hanya aksi itu yang mereka lakukan. Tapi kita harus tetap waspada, karena gerakan Gafatar ini licin dan cenderung melakukan aksi penipuan,” tutup Mas’ud Yunus.

Aksi Gafatar yang sudah merebak di Jatim membuat Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Endro Siswantoro menekankan pada seluruh tokoh agama agar mewaspadai gerakan tersebut, di antaranya memberikan pemahaman pada umatnya terhadap aliran yang dianggap tidak sesuai dengan akidah Islam.

“FKUB pada dua tahun lalu sudah mengindikasikan kalau organisasi (Gafatar) itu sudah jauh dari eksistensi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sekarang muncul di permukaan dengan merekrut anggota,” kata Endro.

Menilik hal itu, Endro selaku Ketua FKUB Jatim telah memberikan penekanan pada majelis agama melalui mimbarnya untuk tetap mewaspadai dan memberikan penjelasan atau pandangan pada umatnya masing-masing terhadap timbulnya Gafatar tersebut.

“Jika ada yang gerakan aliran ses-

Pemkab Banyuwangi Tidak Libatkan Investor Kelola Wisata Pantai Bansring l Sambungan hal 1

keling dan diving sejak tiga bulan lalu. Padahal, menurut dia, warga di daerah setempat semula banyak yang merusak terumbu karang, juga mencari ikan hias untuk dijual. Bahkan, warga ada yang menyeberang ke Pulau Bali, untuk mengambil kayu pohon Stigi.

“Sekarang warga mulai terlibat dengan berbagai kegiatan di objek wisata.

Ada yang menjadi pengojek, pemandu wisata “snorkeling” dan diving, juga yang lainnya,” jelas dia.

Ia menyebutkan warga

yang terlibat dalam pengelolaan obyek wisata Pantai Bangsring, ada sekitar 60 warga, yang juga ikut menanam terumbu karang di pantai setempat. “Warga juga membeli tujuh ekor ikan hiu dari nelayan, yang sekarang ditempatkan di Rumah Apung Basring di tengah laut,” ucapnya, menegaskan.

Di objek wisata Pantai Bangsring, jelas dia, jumlah wisatawan domestik (wisdom), juga wisatawan manca negara (wisman) bisa mencapai 3.000 pengunjung ketika hari libur Minggu. n mb12

at atau kegiatan gafatar, masyarakat atau anggota FKUB harus segera melaporkan pada pimpinan umatnya dan sekaligus lapor ke pihak aparat hukum untuk dilakukan tindakan.

Gafatar juga jauh dari ajaran Islam yang sebenarnya,” katanya.

Sedangkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim, Jonathan ketika dikonfirmasi mengatakan kalau pihaknya sedang mencari dan menyusun informasi selengkapnya ke berbagai daerah di Jatim berkaitan keberadaan Gafatar. “Jika ada informasi terbaru nanti akan kami kabari,” ujarnya melalui seluler.

Pelajari Kitab Suci Sementara itu gencarnya pemberitaan perihal dugaan kaitan organisasi Gafatar dengn kelompok radikalisme, membuat mantan Ketua DPD Bidang Kesehatan Gafatar Jawa Timur dr Budi Laksmono angkat bicara perihal itu.

Ditemui di salah satu rumah makan kawasan Margorejo Surabaya, Rabu (13/1), Budi Laksmono mengaku bahwa Gafatar bukanlah organisasi masyarakat (ormas) yang berkaitan dengan Islam.

Melainkan organisasi yang bergerak dibidang socsal dan budaya. Bahkan, Budi mengaku organisasi Gafatar berpedoman kepada petunjuk Tuhan Yang Maha Esa melalui kitab-kitab sucinya.

“Gafatar merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial dan budaya.

Namun, sesuai petunjuk Tuhan Yang Maha Esa melalui kitab-kitab sucinya, itulah yang menjadi pedoman kita (Gafatar) untuk menjalani hidup di muka bumi,” klaim dr Budi Laksmono kepada wartawan, Rabu (13/1).

Disinggung perihal doktrin-doktrin agama yang diajarkan bagi pengikutnya, Budi menampik keras hal itu.

Dijelaskannya, Gafatar tidak membicarakan masalah agama, melainkan berpedoman terhadap petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. “Sesuai dengan dalil Alquran yang mengatakan ‘kamu harus mengimani kitab-kitab suciKu yang dulu’, kita boleh membaca kitab Zabur dan Taurat,” ungkapnya.

Penjelasan mantan pengurus Gafatar ini berbeda dengan saksi para pengikutnya. Sebelumnya diberitakan untuk menggaet simpati masyarakat, Gafatar juga melakukan aksi sosial.

Khusus di DKI dengan menggelar aksi donor darah. Mereka berkedok melakukan aksi sosial agar eksistensi mereka diakui oleh masyarakat. Setelah itu baru melakukan penyesatan akidah. Ciri-ciri ajaran Gafatar di antaranya tidak wajib salat 5 waktu, tidak wajib puasa Ramadan, tidak wajib menunaikan ibadah haji, syahadat mereka berbeda. Mereka tidak mengakui Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Gafatar mengakui generasi setelah Nabi Muhammad SAW adalah Ahmad Musadek. Ahmad Musadek ini diakui pengikut Gafatar sebagai utusan Tuhan. n geh, kar, rac, bed

Pemkab Sidoarjo Berikan Bantuan Pompa dan Kincir l Sambungan hal 1

Ia mengatakan, selain memberikan bantuan berupa pompa dan kincir pihaknya juga memberikan bantuan berupa alat pembuat gelembung untuk pembudidaya ikan air tawar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo ini.

“Gelembung itu fungsinya hampir sama dengan kincir untuk membantu proses pertumbuhan ikan yang sedang dibudidayakan di dalam kolam ikan masing-masing,” katanya.

Ia mengatakan, pihaknya juga terus melakukan pendampingan kepada para pembudi daya ikan yang ada di Sidoarjo terutama kepada pembudidaya yang masih baru supaya mereka mau lebih maju lagi.

“Pembudi daya ikan yang masih baru itu cenderung malas belajar bagaimana cara budi daya ikan yang baik dan benar.

Oleh karena itu, kami akan terus melakukan pendampingan supaya mereka bisa berhasil dalam melakukan budi daya ikan,” katanya. n ach, ant

LHP Pemprov dari BPK Memuaskan l Sambungan hal 1

masyarakat miskin yang selalu mendapat perhatian dari Pemprov Jatim.

Penyerahan LHP tersebut langsung diberikan Plt Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Jatim Syamsudin kepada Gubernur Dr H Soekarwo pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pada Semester II Tahun 2015 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jatim Jl Raya Juanda Sidoarjo, Rabu (13/1).

Dalam kesempatan itu, Syamsudin menuturkan, program database penduduk miskin di Jatim telah tepat sasaran dan mendapat apresiasi pemerintah pusat. “Dengan adanya program database tersebut, program pengentasan kemiskinan akan terarah. Sehingga target penurunan angka kemiskinan bisa tercapai. Hal itu bisa menjadi contoh bagi provinsi lain,” ujarnya.

Akan tetapi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal program database penduduk miskin di Jatim yakni pengelolaan database yang terpadu. “Maksudnya adalah perlu diintegrasikan dan disinkronkan dengan beberapa program yang berpotensi menjadi kendala penanggulangan kemiskinan,” ungkapnya.

Meski memuaskan, BPK tetap memberikan catatan kepada Pemprov Jatim yaitu terkait penataan aset yang masih belum tertib. “Rekomendasi yang telah diberikan BPK harus segera ditindaklanjuti dalam kurun waktu 60 hari.

Agar tindaklanjut berjalan baik, DPRD Jatim bisa melakukan monitoring,” ungkapnya.

Menindaklanjuti LHP dari BPK Perwakilan Provinsi Jatim itu, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi agar program database kemiskinan di Jatim segera disinkronkan. “Jumlahnya segera diperbaharui dan segera dihimpun untuk memperoleh hasil yang terbaik,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jatim Abdul Halim Iskandar menambahkan setelah adanya rekomendasi-rekomendasi dari BPK harus segera dilakukan perbaikan-perbaikan seperti penataan aset. Apalagi batas waktu yang diberikan BPK hanya 60 hari.

Saat ini, menurutnya, sudah dilakukan konsultasi dengan gubernur untuk melakukan penataan aset yang sudah dikerjasamakan ataupun yang tidak, baik produktif maupun pasif. “Artinya, aset-aset yang menganggur itu juga jadi pembahasan kami agar bisa ditingkatkan lagi pemanfaatan,” katanya. n iib

Nominasi Peserta UN-US Jatim Capai 1,6 Juta Siswa l Sambungan hal 1

mengalami perubahan dengan tahun lalu.

Data sementara, nominasi peserta UN-US mencapai angka 1,6 juta peserta didik. Jumlah ini, nyaris sama dengan tahun lalu.

Ketua Panitia UN Jatim Dr Saiful Rachman merinci, data sementara yang telah masuk ke provinsi sebanyak 237.296 siswa jenjang SMA, 200.406 siswa jenjang SMK dan 593.108 siswa jenjang SMP/MTs. Sedangkan US SD/MI akan diikuti sekitar 643 ribu. “Jadi total seluruh peserta UN-US sampai saat ini sebanyak 1.673.810 siswa. Data ini masih akan terus bergerak sampai 22 Januari mendatang,” tutur Saiful dikonfirmasi, Rabu (13/1).

Terkait pendataan peserta UN ini, Saiful mengakui adanya aturan yang ketat. Baik pada UN formal maupun UN Pendidikan Kesetaraan (UNPK). Jika tahun lalu sekolah formal yang belum memiliki izin operasional bisa diikutkan ujian kejar paket. Maka, tahun ini tidak bisa lagi. “Pendataan peserta ujian kejar paket juga sudah teratur. PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang bisa mendaftarkan peserta hanya yang memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional),” tutur Saiful yang juga Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim itu.

Dengan ketatnya aturan tersebut, Saiful mewanti-wanti agar tidak ada siswa yang dirugikan karena tidak bisa mengikuti UN. Karena itu, sebelum aplikasi pendataan benar-benar ditutup, seluruh siswa harus sudah terdaftar. “Kita akan koordinasikan lagi dengan kabupaten/kota.

Aturannya memang sangat ketat tahun ini,” tutur mantan Kepala Badan Diklat Jatim tersebut.

Sekretaris Panitia UN Jatim Gatot Gunarso menambahkan, proses pendataan Daftar Nominasi Sementara (DNS) masih akan berlangsung hingga 22 Januari mendatang. Jadi, masih ada waktu sekitar delapan hari sebelum seluruh DNS divalidasi. Berikutnya, pada 31 Januari Daftar Nominasi Tetap (DNT) UN harus sudah tercetak. “Data masih bisa terus bertambah. Semua bisa diinput secara online.

Jadi sebenarnya tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan pendataan ini,” kata dia.

Dikonfirmasi terpisah, Kasi Diniyah Formal dan Kesetaraan Kemenag Jatim Sholeh mengatakan pihaknya sampai saat ini masih berupaya menyelesaikan proses pendaftaran NPSN dan NISN. Dari total 6.500 pondok pesantren, ada sekitar 900 lembaga yang memiliki program pendidikan kesetaraan.

“Kita belum melakukan pendataan karena lembaga belum memiliki NPSN. Tapi saat ini prosesnya sudah berjalan,” kata dia.

Sholeh mengaku, jumlah warga belajar dari pondok pesantren di Jatim ini cukup besar. Tahun lalu, jumlahnya mencapai 8.000 peserta untuk ujian Paket C dan 9.000 untuk ujian ula dan wustho. n tam

Menjaga Kandungan Bahan Aktif, Juga Lebih Higienis l Sambungan hal 1

gunakan rimpang kunyit dan temulawak yang mengandung bahan curcumin. Warna kuning yang hilang setelah penjemuran menjadi indikasi bahwa kadar curcumin itu juga berkurang. “Jadi kalau semakin pucat curcuminnya tidak banyak. Tapi dengan alat ini warna setelah dikeringkan tetap cerah,” tutur mahasiswa semester 7 itu Pengeringan bahan baku herbal ini merupakan proses untuk membuat simplisia

(bahan herbal kering). Pada tahap berikutnya, simplisia bisa digunakan untuk kebutuhan farmasi maupun jamu tradisional. “Tapi kita hanya meneliti sampai pada proses pengeringan saja,” tutur mahasiswa asal Candi, Sidoarjo itu.

Dewi Anggraini Antoro melanjutkan penjelasannya.

Alat ini mampu menghasilkan suhu hingga 65°C jika sinar matahari sangat terik. Namun ketika mendung, suhunya hanya mencapai 45°C-49°C. “Meskipun mendung, suhu

ruang dalam solar dryer terhitung cukup tinggi di bandingkan suhu di lingkungan sekitarnya,” tutur dia.

Ini lantaran di dalam alat itu terdapat kolektor panas yang mampu menjaga suhu ruang tetap panas. Kolektor panas tersebut dibuat dari bahan seng yang dicat hitam dan dilekuk-lekuk. Tampak dari luar, alat ini dibentuk segitiga. “Bentuk ini dimaksudkan agar panas bisa sampai ke bawah. Karena di dalamnya, dibuat seperti rak-rak untuk penjemuran,”

tutur Dewi.

Cara menggunakan Indirect Solar Dryer ini yakni bahan yang akan dikeringkan diletakkan pada tray dan dimasukkan ke dalam ruang. Untuk mengeringkan dedaunan membutuhkan waktu kurang lebih 14 jam dengan sinar matahari yang terik, dan mengeringkan bahan herbal rimpang membutuhkan waktu sekitar 12 jam. Pengeringan ini biasanya dibagi selama dua hari. Karena waktu yang cocok untuk menjemur hanya pada saat siang hari.

“Sebenarnya kalau tidak kering dalam sehari juga bisa jadi masalah. Karena kadar air yang terlalu banyak bisa menimbulkan jamur. Jadi penjemuran pada hari pertama itu yang paling penting. Hari kedua hanya untuk tambahan saja,” sahut Fhelix August Soebiantoro.

Dia berharap, pengembang­ an ke depan mampu meningkatkan suhu panas ruang dengan penambahan kipas.

Tujuannya, agar suhu panas benar-benar merata di semua sudut ruang.*

UTAMA

12

Kamis Pon, 14 JANUARI 2016

Deteksi Potensi Longsor, Warga Kerja Bakti Pasuruan, Bhirawa Ratusan warga Suku Tengger di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan melaksanakan kerja bakti diwilayahnya. Kerja bakti dengan sistem gotong royong memperbaiki saluran irigasi di sepanjang jalan desanya menyusul pergantian cuaca yakni musim penghujan. Kepala Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Aidarmiwati menyampaikan kerja bakti diikuti oleh semua warga Tengger. Tujuannya agar saluran irigasi diwilayahnya tidak terhambat. Termasuk juga mendeteksi dini, wilayah lereng Gunung Bromo ini yang berpotensi longsor.

“Para bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ikut bekerja bakti secara bergotong royong membersihkan

saluran irigasi. Dalam hal ini pula nantinya akan mengetahui, daerah-daerah yang sangat berpotensi terhadap rawan longsor,” terang Aidarmiwati kepada sejumlah wartawan, Rabu (13/1).

Tentusaja, sikap kegotong-royongan warga Suku Tengger bisa menjadi contoh di kawasan lain mengingat aktivitas erupsi Gunung Bromo makin meningkat.

Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana menyampaikan pihaknya menghimbau kepada masyarakat Tengger di Tosari, untuk selalu berwaspada terhadap keretakan dan pergerakan tanah. “Kami sudah pemasangan alat deteksi longsor di Kecamatan Tosari. Kami juga menghimbau kepada masyarakat

untuk selalu waspada dan segera melapor ke kepala desa atau perangkat desa, jika melihat ataupun merasakan ada tanda-tanda akan terjadinya bencana,” kata Bakti Jati Permana.

Sedangkan untuk daerah terdampak erupsi Gunung Bromo di Kabupaten Pasuruan, meliputi Kecamatan Tosari, Tutur, Lumbang dan Pospo terus dipantau.

“Perkembangan erupsi Gunung Bromo setiap harinya terus kami pantau. Itu sesuai intruksi Bapak Bupati Pasuruan. Kami juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian dalam hal penyediaan masker serta membantu petani mengatasi kerusakan akibat debu vulkanik Gunung Bromo,” paparnya. Q hil

Hilmi Husain/Bhirawa

Masuki MEA, Transaksi Jatim ke ASEAN Melonjak

LINTAS PERISTIWA

Garuda Batalkan Penerbangan Jember, Surabaya Maskapai PT Garuda Indonesia membatalkan penerbangan rute Jember-Surabaya dan sebaliknya pada Rabu, karena memasuki musim sepi penumpang pada Januari 2016. “Hari ini memang penerbangan dibatalkan (cancel) karena alasan operasional yakni penumpangnya tidak lagi ramai,” kata General Manajer PT Garuda Indonesia Tbk Area Jember, Syamsul Adnan, di Jember, Rabu (13/1).

Menurutnya, pembatalan jadwal penerbangan tidak hanya pada Rabu ini, namun pada tanggal 17 Januari 2016 rencananya juga tidak ada penerbangan, karena pada bulan Januari memasuki musim sepi penumpang (low season).

“Pihak maskapai sudah jauh-jauh hari mengumumkan kepada penumpang terkait dengan rencana pembatalan penerbangan tersebut, sehingga penumpang yang berencana naik Garuda pada saat itu bisa menunda keberangkatannya atau menggunakan moda lain,” paparnya.

Ia menjelaskan penerbangan yang dibatalkan Garuda Indonesia hanya rute Surabaya-Jember, sedangkan rute Surabaya-Banyuwangi masih tetap beroperasi karena peminatnya cukup banyak.

“Permintaan rute Surabaya-Jember rendah, sehingga pihak maskapai memutuskan untuk membatalkan penerbangan dengan alasan operasional,” ucap pria yang akrab disapa Adnan itu. Ia enggan menjelaskan secara detail berapa jumlah penumpang yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia selama beberapa hari terakhir, namun, ia mengatakan jumlahnya cukup rendah dibandingkan pada hari-hari normal sebelumnya. Q efi,ant

Warga Tengger di Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan saat melewati jalan desanya yang terkena longsoran tanah.

Pj Bupati Ngawi Drs Sudjono MM yang juga Kepala Bapersip Jatim sedang meninjau langsung embung dan saluran irigasi.

Pj Bupati Ngawi Monitoring Embung dan Jaringan Irigasi Permukaan Ngawi, Bhirawa Pembangunan embung merupakan salah satu kegiatan didalam mengatasi kekeringan dalam memfasilitasi keperluan pertanian. Dalam kesempatan ini Pj Bupati Ngawi, Sudjono meninjau dan mengevaluasi pembangunan sejumlah embung di wilayahnya. Embung itu sekaligus sebagai wadah air serta jaringan irigasi untuk menyelamatkan ratusan hektar areal persawahan tadah hujan di Kecamatan Kedunggalar dan Kecamatan Widodaren. Dalam kunjungan ini Pj Bupati didampingi Dandim 0805 Ngawi, Kepala Dinas Pertanian Marsudi dan Kepala Dinas Pengairan Kab. Ngawi.

Dalam penijauan ini Pj Bupati Sudjono mengatakan, pihaknya mengharapkan untuk pertahankan predikat daerah Ngawi sebagai lumbung padi nasional ini. “Dan harapan kami agar semua petani di kabupaten ngawi terus meningkatkan prestasi untuk mendukung program pemerintah,” katanya.

Dikatakannya juga, adanya pembangunan embung dan jaringan irigasi saluran permukaan dengan sistem sibel, maka membantu mengairi ribuan hektare sawah milik petani dalam beberapa desa lainnya., keberadaan lahan persawahan yang hanya mengharapkan air hujan untuk mengairi areal pertaniannya menjadi kendala utama dalam peningkatan produktifitas padi. Disela-sela berbincangan dengan pertani Sudjono menyampaikan bahwa pembangunan embung dan saluran irigasi yang dilakukan Dinas Pertanian ini sudah bagus dalam meningkatkan produktifitas pertanian di Kab Ngawi. Q rac

Pemprov, Bhirawa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai berlaku saat ini tampaknya menjadi berkah bagi Provinsi Jatim. Sebab berdasarkan informasi yang diterima Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo, semua transaksi ke luar negeri khususnya ASEAN mengalami lonjakan.

“Kita sudah cek lapangan, semua transaksi ke luar negeri naik. Semua transaksi untuk barang dan jasa mengalami progress kenaikan.

Jika sebelumnya dengan Malaysia minus sekarang sudah mulai surplus,” kata Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo, Rabu (13/1).

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, menjelaskan, dalam menghadapi MEA, Pemprov Jatim melakukan perkuatan perlindungan konsumen melalui standardisasi produk barang dan jasa di Jatim. Kebijakan standardisasi produk barang dan jasa ini sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen.

“Yang serius sebetulnya yang harus dilakukan dalam perdagangan bebas adalah melakukan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen menjadi perhatian penting pemerintah untuk menjaga keamanan dan ekonomi di Jatim. Aplikasi perkuatannya melalui standardisasi produk barang dan jasa,” ujarnya.

Ia mengatakan, perlindungan konsumen terhadap barang di-

lakukan pada pasca proses pelayanan single window. Perlindungan konsumen dapat melalui proses pengecekan bahan-bahan berbahaya pada produk barang yang masuk di Jatim seperti toxin, jamur, merkuri, parafin pada pasca pelayanan single window.

Menurutnya, untuk barang dan jasa yang masuk Jatim harus ada standardisasi yang jelas.

Pengecekan standardisasi barang yang masuk Jatim dilakukan melalui sistem IT yang disebut Aplikasi Dashboard Pengendalian Ekspor Impor.

Lebih lanjut disampaikannya, aplikasi ini terintegrasi mulai dari Disperindag Jatim dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Balai Karantina Pertanian dan Ikan. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah mendorong kelancaran proses ekspor dalam rangka peningkatan daya saing produk dalam negeri dan meningkatkan pengawasan terhadap barang impor dalam rangka perlindungan konsumen.

Selain melalui aplikasi ber-

sistem IT, Pemprov Jatim juga melakukan pengawasan barang beredar dalam rangka perlindungan konsumen, terutama bagi produk impor. Adapun langkahlangkah yang dilakukan seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib pada 117 komoditi, label Bahasa Indonesia, barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), Manual Kartu Garansi (MKG), dan barang yang diatur tata niaganya.

Untuk standardisasi produk barang dan jasa yang dihasilkan UMKM di Jatim, Pemprov Jatim terus mendorong UMKM agar produk yang dihasilkan ber-SNI dan memiliki desain produk sesuai dengan standar pasar ASEAN. Dijelaskan, pembinaan standardisasi dan desain produk industri pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) antara lain diseminasi Standar Nasional Indonesia (SNI), diseminasi Good Manufacturing Practice (GMP), diseminasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pelatihan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), penerapan standar, peningkatan mutu produk, diseminasi Batik Mark, pelatihan desain produk, pelatihan manajemen, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk, bimbingan Gugus Kenali Mutu (GKM), serta bimbingan penerapan ISO pada IKM. Q iib

Masih Banyak Kelas Overload dan Tak Layak memang sudah tidak standart atau Tuban, Bhirawa ideal. “Seperti kunjugan kita di SDN Masih ditemukannya sarana penPlumpang 1, ada ruang kelas yang didikan yang rusak dan tidak layak sudah tidak dapat menampung sispakai, serta kekurangan ruang kelas wanya lagi,” terang Astuti. membuat anggota Dewan Perwakilan Sekolahan yang dikunjungi terebut Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten setidaknya membutuhkan tiga ruang Tuban meminta Dinas Pendidikan kelas baru untuk mengatasi banyaknPemuda dan Olahraga (Disdikpora) ya siswa. Karena jika tidak proses besetempat untuk segera melakukan lajar mengajar tidak akan efektif karependataan dan perbaikan. na siswa tidak nyaman.

“Kekurangan ruang kelas dan “Jika terlalu sempit dan banyak sekolah rusak di Kabupaten Tuban siswa dalam satu kelas akan mempenlumayan banyak, ada juga yang klasgaruhi proses belajar mengajar, kami ifikasinya rusak berat,” Kata Tri Asharapkan Dinas segera malakukan tusi wakil ketua Komisi C DPRD Tupendataan dan klasifikasi agar penamban, Rabu (13/1).

Tri Astuti bahan ruang kelas ini segera tertangaWakil rakyat yang sudah dua periode menjabat sebagai anggota DPRD ini men- ni,” harap Tri Astuti. Sekolah rusak maupun gungkapkan kalau dalam kunjungan kerja (Kunk- kekurangan ruang kelas menurut dirinya terdapat er) Komisi C masih menemukan beberapa sekolah diseluruh kecamatan di Kabupaten Tuban, dan ini overload (kelebihan kapasitas). Meski tidak secara perlu penanganan secara serius dari pihak terkait keseluruhan dalam satu sekolah, beberapa kelas agar tidak berlarut-larut. Q hud

Komisi B Setuju Pemberian Keringanan Pajak pada PDTS KBS Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansyur mengatakan, harus ada cantolan hukum jika pemerintah kota memberi keringanan pembayaran pajak untuk Kebun Binatang Surabaya (KBS).

Kalaupun surat keringanan dari penjabat sementara Wali Kota Surabaya nanti sudah keluar, tetap perlu disiapkan peraturan wali kota (perwali). “Pokoknya, Kebun Binatang Surabaya jangan sampai rugi lagi.

CSR dimaksimalkan dan ada diskon pajak. Kalau memungkinkan pajaknya dihapus sama sekali,” kata Mazlan Mansyur, kemarin.

Pekan lalu, Plt Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS, Aschta Bustani Tajudin mengungkapkan rencananya untuk mengajukan keringanan pajak hiburan ke Pemerintah Kota Surabaya.

Selama ini, KBS merasa pembayaran pajak yang mencapai Rp 2 miliar per tahun, sangat berat. Menurut Aschta Bustani, pengajuan keringanan pajak itu bukan tanpa alasan.

Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya sebesar 13% pada 2016 ini akan membuat pengeluaran KBS makin meningkat. Belum lagi kenaikan bahan pakan dan perawatan untuk satwa. Aschta menegaskan, selama ini pihaknya tidak bisa mengambil keuntungan lebih dari tarif masuk KBS. Hal itu karena pemerintah kota minta tarif masuk kebun binatang di

Jalan Setail ini terjangkau semua lapisan masyarakat.

“Jika ditanya berapa pinginnya pajak yang dibayarkan, kalau bisa nol persen ya. Tapi kembali lagi ke kebijakan Pemkot. Kalau bisa KBS diberi keringanan pajak,” kata Aschta.

KBS sendiri, lanjut dia, sudah melakukan inovasi untuk menarik pengunjung. Setiap kali momen liburan dioptimalkan untuk mendapatkan pemasukan sebanyak mungkin.

Tiga musim liburan, seperti libur Natal, tahun baru, dan Idul Fitri menjadi momen yang tidak dilewatkan.

Fungsi KBS sebagai tempat edukasi dan rekreasi tetap dikedepankan.

Kenyamanan juga terus ditingkatkan, salah satunya dengan melakukan pemavingan jalan. “Saat musim liburan entah itu libur keagamaan ataupun nasional, kami maksimalkan menarik semakin banyak pengunjung. Kami siapkan beragam even menarik,” terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Achmad Zakaria mengatakan, permintaan keringanan pajak hiburan dari BUMD, khususnya PDTS KBS ke Pemkot harus melalui Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Surabaya.

Mazlan Mansyur

Selain itu juga berkordinasi dengan bagian hukum. Permintaan itu juga harus mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Pajak Daerah.

Menurutnya, tidak serta merta permintaan keringan pajak akan disetujui. Di sisi lain, ada kewenangan dari wali kota untuk menyetujui permintaan PDTS KBS melalui diskresi.

“Kami harap, permintaan keringanan pajak hiburan ke Pemkot harus dibarengi dengan peningkatan kinerja direksi dan manajemen KBS. Tidak boleh lagi merugi. Selain itu harus ada inovasi, khususnya marketing berbasis komunitas dan even,” harapnya. Q gat*