binder13okt20

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2006

HARIAN

harian_bhirawa@yahoo.com bhirawa_indragiri@yahoo.com suratkabar_harianbhirawa

IKLAN/ LANGGANAN

Surat Kabar Harian Bhirawa

031-5615454 Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Mata Rakyat Mitra Birokrat

1968-2020

www.harianbhirawa.co.id

Selasa Pahing, 13 OKTOBER 2020

Diapresiasi Presiden Jokowi, Jatim Jadi Percontohan Pengendalian Covid-19 Nasional Gubernur Khofifah : Ini Kado Tercettar di HUT ke-75 Jatim

Pemprov, Bhirawa Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Jatim atas keberhasilannya dalam mengendalikan Covid-19. Jatim bahkan dinilai layak untuk menjadi percontohan secara nasional. Kabar gembira ini tentu memberi warna tersendiri di tengah peringatan Hari Jadi ke-75 Jatim, Senin (12/5) kemarin.

Jokowi menyebut ada dua provinsi yang dinilai berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 yakni Jatim dan

Sulawesi Selatan (Sulsel).

Menerima apresiasi dari Presiden RI, Gubernur Jatim Khofifah Indar

Parawansa mengucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih kepada Presiden RI, beserta tim dari jajaran Polda Jatim, Kodam V Brawijaya, Para Tenaga Kesehatan, Relawan terutama masyarakat dan relawan Jatim yang telah berjuang keras dalam mengen ke halaman 11

oky abdulsholeh/bhirawa

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memberikan penghargaan Setya Lencana Jer Basuki Mawa Beya kepada Bupati Sambari Halim Radianto di peringatan HUT Ke-75 Provinsi Jatim di halaman Gedung Grahadi, Surabaya, Senin (12/10).

Terkait Revitalisasi Pasar Besar

Pemkot Batu Jawab Keraguan Pedagang Batu, Bhirawa Pemkot Batu langsung menjawab keraguan dari para pedagang terkait akan terealisasinya revitalisasi Pasar Besar Kota Batu dengan biaya Pemerintah Pusat (APBN).

Pedagang merasa tak yakin bahwa Pemerintah Pusat akan menggelontorkan dana Rp200 miliar untuk memperbaiki pasar yang menjadi tempat mata pencahariannya. Diketahui, keraguan

para pedagang ini telah membuat mereka menolak rencana relokasi yang dibuat Pemkot.

Untuk menjawab keraguan pedagang ini, Wakil Wali Kota Batu, Ir H Punjul Santoso MM menunjukkan adanya surat dari Sekretaris Kabinet RI, Pramono Anum tertanggal 5 Oktober 2020.

Surat ini ditujukan ke ke halaman 11

MITRA

Bukan Cuma Jadi Cadangan Siaaaaapppppp grak....... !!!.

Suara Aries Agung Paewai terdengar lantang memberi aba-aba. Upacara peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Jatim pun dimulai dengan inspektur upacara Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan komandan upacara Kepala Badan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim Aries Agung Paewai.

Upacara digelar secara hybrid, sebagian mengikuti secara virtual dan sebagian mengikuti secara langsung di halaman Gedung Negara Grahadi, Senin (12/10). Dalam upacara peringatan hari jadi ke-75 Jatim tahun ini memiliki kesan tersendiri bagi Aries. Sebab, dia mendapat amanat untuk memimpin upacara sebagai komandan. “Sudah dua kali saya ditunjuk jadi Aries Agung Paewai  ke halaman 11komandan

Sentil

RS di Sidoarjo Diduga Permainkan Data Penanganan Covid-19 - Kok ya berani bermain virus Bawaslu Panggil Kadispora Malang - Anak buah pola, atasan kepradah Diapresiasi Presiden Jokowi, Jatim Jadi Percontohan Pengendalian Covid-19 Nasional - Semangat menuju zona hijau

Anak Buah Diduga Dukung Paslon Bupati

Bawaslu Panggil Kadispora Malang Kabupaten Malang, Bhirawa Kasus dugaan Kepala Bidang Olahraga Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Malang, Slamet Suyono mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) berbuntut panjang.

Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Malang yang diduga memberikan dukungan ke salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati Malang berbuntut panjang. Bawaslu memanggil Kepala Dispora Kabupaten Malang Atsalis Supriyanto, untuk dimintai keterangan dan dijadikan saksi.

“Kami dalam kasus stafnya yang  ke halaman 11

cahyono/Bhirawa

Kadispora Kabupaten Malang Atsalis Supriyanto (kanan) bersama Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang George Da Silva (kiri), saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang, Senin (12/10).

Perkembangan Kasus Covid-19 di Jatim  Per tanggal 12 Oktober 2020 tidak ada zona merah di Jatim  Kasus aktif mengalami penurunan sampai hari Senin (12/10) tersisa 3.040 kasus aktif atau setara dengan 6.43%.  Persentase kesembuhan di Jatim tertinggi di Pulau Jawa, yakni 86,28%.  Persentase kematian di Jatim cenderung melandai dalam dua bulan terakhir, kisaran 7.29%.

Upaya Menekan Penyebaran Covid-19 di Jatim  Optimalisasi 3T dan Operasi Yustisi untuk penegakan Prokes.  Per hari Senin (12/10) testing di Jatim dilakukan sebanyak 998.111 rapid test dan 402.889 test PCR. Dengan jumlah tes yang terus naik, Positivity Rate Jatim saat ini terus menurun dari 31% di Bulan Juli menjadi 10% di Bulan Oktober, sedangkan saat ini per 12 Oktober 2020 positivity rate Nasional adalah 14,4%.

Redam Gejolak dan Hoaks, Segera Terbitkan PP UU Cipta Kerja Jakarta, Bhirawa.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo minta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan atau tindak lanjut UU Cipta Kerja.

Tujuannya untuk mengakhiri polemik dan kegaduhan di sebagian masyarakat. Semua PP yang terkait dengan UU Cipta Kerja, hendaknya mengakomodasi aspirasi komunitas pekerja dan pelaku usaha.

“Kita semua paham, bahwa untuk melaksanakan suatu UU, diperlukan PP. UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR itu,tentu saja tidak bisa segera dilaksanakan, selama pemerintah atau Presiden belum menerbitkan PP baru yang terkait. Untuk melaksanakan UU tersebut. Karenanya, saya meminta pemerintah segera menerbitkan PP UU Cipta Kerja,” ujar Bambang Soesatyo, Senin (12/10).  ke halaman 11

RS di Sidoarjo Diduga Permainkan Data Penanganan Covid-19

achmad suprayogi/bhirawa

Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono terus memantau bahasan diskusi terkait temuan penegak hukum dalam pendataan Covid-19.

Sidoarjo, Bhirawa Berawal dari kecurigaan dari Kapolresta Sidoarjo, Komandan Kodim 0816 Sidoarjo dan Kajari Kabupaten Sidoarjo, tentang adanya dugaan kecurangan pendataan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pihak rumah sakit (RS) di Sidoarjo. Diduga ada tiga RS besar yang bermain dalam melakukan pendataan.

Dengan adanya dugaan ketiga pilar penegak hukum tersebut mengajak Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono untuk sidak ke RSU Sidoarjo dan rumah sakit rujukan lainnya. Dalam Sidaknya ke RSU Sidoarjo, penegak hukum Sidoarjo juga sempat berdialog dengan sejumlah dokter yang menangani pasien Covid-19, beserta

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dr. Syaf Satriawarman, pada Senin (12/10) kemarin.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji meminta data jumlah pasien Covid-19 yang sebenarnya ke Dinas Kesehatan Sidorajo dan RS setempat karena ada pasien yang sudah meninggal tetapi masih tercatat di data covid-19.

Pasien positif Covid-19 tidak dilakukan perawatan, namun terdata sebagai pasien yang dirawat di RS. “Selain itu, setiap hari penambahan pasien cukup banyak, ternyata pasien dari luar daerah juga dimasukan sebagai data pasien Covid-19, sehingga Sidoarjo tidak akan berubah  ke halaman 11

Simulasi Unik Resepsi Pernikahan di Era New Normal di Situbondo

Mendapat Dukungan Bupati, Agar Warga Punya Panduan saat Menggelar Hajatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Situbondo menggelar simulasi acara pernikahan, sesuai dengan panduan protokol kesehatan yang dihelat di halaman kantor setempat pekan lalu. Hadir diantaranya Bupati Situbondo Dadang Wigiarto bersama sejumlah pimpinan OPD dan Camat se-Kabupaten Situbondo. Termasuk Kepala Dispendikbud Kabupaten Situbondo Achmad Djunaidi beserta jajaran ikut mendukung kegiatan tersebut.

Sawawi, Kab Situbondo

Ketika simulasi dimulai sekitar pukul 13.00 WIB, pemeran undangan diikuti Kadispendikbud Achmad Djunaidi bersama istri, Sekretaris Dispendikbud Mohammad Nurhidayat bersama istri serta Plt Kepala Bidang

Kebudayaan H Abdurahman bersama istri.

Ketiga pasangan suami isteri yang notabene pejabat Dispendkbud Kabupaten Situbondo itu mengikuti undangan dalam sebuah resepsi. Ketiga pejabat juga mengikuti protokol kesehatan, mulai mencuci tangan,

memakai masker dan menjaga jarah dua meter.

Plt Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan Dispendikbud Kabupaten Situbondo H Abdur Rahman mengatakan, saat ini di tengah masyarakat sebagian elemen ragu saat akan menyelenggarakan resepsi pernikahan. Melihat kondisi tersebut, ia bekerjasama dengan Kementerian Agama mengajak masyarakat yang hendak menggelar hajatan, untuk disiplin mengikuti panduan sesuai dengan protokol kesehatan (prokes).

“Jadi tetap diatur sesuai prokes. Makanya kami men-

 ke halaman 11

sawawi/bhirawa

Sebuah atraksi simulasi resepsi pernikahan yang diadakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.

EKSEKUTIF

Selasa Pahing, 13 Oktober 2020

Halaman 2

KILAS BIROKRASI

ASN Bapenda dan Kecamatan Kedungwaru Berlakukan WFH Tulungagung, Bhirawa ASN di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung dan Kecamatan Kedungwaru mulai, Senin (12/10), melakukan work from home (WFH) atau kerja dari rumah.

Pemberlakuan WFH ini setelah di kedua kantor tersebut masingmasimg ditemukan satu orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Wakil Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Kabupaten Tulungagung, Galih Nusantoro, Senin (12/10), mengungkapkan Kantor Bapenda menerapkan WFH karena masih menuntaskan proses swab ke seluruh pegawainya setelah pada Kamis (8/10) lalu, ditemukan salah satu karyawan di Kantor Pelayanan PBB P-2 dan BPHTB yang positif Covid-19. “WFH akan berlangsung sampai hari Rabu (14/10) depan,” ujarnya.

Selanjutnya ia menjelaskan tes swab dilakukan pada seluruh pegawai di Kantor Bapenda Kabupaten Tulungagung untuk memastikan tidak ada transmisi lokal di kantor tersebut.

“Apalagi, salah satu bidang di Kantor Bapenda intens melakukan kontak langsung dengan karyawan yang berkantor di Pelayanan PBB P-2 dan BPHTB,” bebernya.

Galih Nusantoro juga memastikan semua karyawan di Kantor Pelayanan PBB P-2 BPHTB juga melakukan WFH selama tiga hari. Sama seperti kantor induknya, yakni Kantor Bapenda Kabupaten Tulungagung.

Selanjutnya, mantan ajudan Bupati Tulungagung Heru Tjahjono ini mengungkapkan pula jika di Kantor Kecamatan Kedungwaru juga ditemukan satu pegawainya yang terkonfirmasi Covid-19. Pegawai tersebut diketahui tertular Covid-19 pada hari Minggu (11/10) kemarin.

“Karena itu, seluruh pegawai di Kecamatan Kedungwaru pada hari ini, Senin (12/10) melakukan WFH sampai tiga hari kedepan,” paparnya.

Seperti diketahui, Kantor Pelayanan PBB P-2 dan BPHTB Bapenda Kabupaten Tulungagung sejak Jumat (9/10) lalu tutup akibat salah seorang karyawan setempat terkonfirmasi positif Covid19. Rencana semula akan buka pelayanan kembali pada Senin (12/ 10) gagal terlaksana karena masih melakukan WFH. [wed]

Bupati Kukuhkan Pengurus Baznas Kabupaten Jombang Periode 2020-2025

Jombang, Bhirawa Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab mengukuhkan pengurus Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Jombang periode 2020-2025 di Pendopo Kabupaten Jombang, Senin siang (12/10). Pada kepengurusan periode 2020-2025 ini, Baznas Kabupaten Jombang ‘dikomandani’ Didin A Sholahuddin (Gus Didin).

Atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang dan masyarakat Kabupaten Jombang, Bupati Mundjidah Wahab mengucapkan selamat atas kepada Gus Didin dan jajaran kepengurusan Baznas Kabupaten Jombang periode 2020-2025 yang telah dikukuhkan.

“Semoga Alloh SWT selalu memberikan kekuatan, memberikan kelancaran, memberikan kemudahan di dalam memberikan amanah ini,” ucap Bupati Mundjidah Wahab.

Selama ini kata Bupati Jombang, Baznas Kabupaten Jombang telah banyak berbuat untuk masyarakat Kabupaten Jombang.

Pada acara pengukuhan ini juga dilangsungkan penyerahan bantuan kaki palsu kepada sejumlah warga Kabupaten Jombang yang membutuhkan.

“Ini sudah (bantuan) tahap ke-III. Tahap pertama di Pendopo Kabupaten Jombang, saya sama Pak Wabup telah memasang beberapa kaki palsu, yang kedua kita serahkan di rumah masing-masing. Yang ketiga hari ini di pendopo,” ungkap Bupati Jombang.

Selain itu lanjut Bupati, Baznas Kabupaten Jombang juga telah memberikan bantuan berupa 1000 kaca mata baca kepada Lansia di Kabupaten Jombang. Aksi sosial ini juga melibatkan Muslimat NU Jombang dan Aisyiyah Jombang yang merupakan organisasi otonom wanita Muhammadiyah. [rif]

oky abdul sholeh/bhirawa

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa didampingi Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak menyerahkan hadiah lomba Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) kepada pemenang kategori utama diantaranya, Kelurahan Betet (Kota Kediri) di halaman Gedung Grahadi, Surabaya, Senin (12/10).

Gubernur Serahkan Hadiah Lomba Desa Tangguh Bencana BBPD Jatim, Bhirawa Pemenang lomba Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) akhirnya diumumkan. Menarikanya, pengumuman pemenang lomba Destana ini diumumkan bertepatan dengan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jatim ke-75, Senin (12/10) di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Penetapan pemenang lomba ini didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim No SK 188/451/ KPTS/013/2020 tentang Pemenang Lomba Desa/Kelurahan Tangguh Bencana tahun 2020, tertanggal 9 Oktober 2020. Selain itu, penyerahan hadiah lomba berupa trofi, piagam penghargaan dan uang pembinaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.

Plt Kalaksa BPBD Jatim, Yanuar Rachmadi mengatakan, berdasarkan SK Gubernur, pemenang lom-

ba Destana dibagi dalam tiga kategori. Yaitu kategori Pratama, Madya dan Utama. Masing-masing kategori ditetapkan empat pemenang. Tahun ini lomba Destana diikuti oleh 27 Kabupaten/Kota.

Setelah melalui seleksi administrasi, akhirnya ditetapkan 17 Desa/ Kelurahan yang layak mengikuti tahap penilaian lapangan.

“Destana itu adalah wujud kontribusi masyarakat dalam upaya menyiapkan diri untuk menghadapi potensi bencana yang

mungkin terjadi di wilayahnya, mulai proses mitigasi hingga penanganan penyelamatannya,” kata Yanuar Rachmadi.

Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim Gatot Soebroto menambahkan, setiap pemenang lomba Destana tahun ini juga akan mendapat hadiah kentongan.

Hadiah kentongan itu rencananya akan langsung dikirim ke desa/ kelurahan pemenang.

“Mengapa kentongan, karena kentongan itu simbol keguyuban dan gotong-royong masyarakat, serta bisa berfungsi sebagai media komunikasi kesiapsiagaan bencana,” ungkapnya.

Untuk kategori Pratama, urutan pemenangnya, Desa Durenan (Kab. Madiun), Kelurahan Sukoharjo (Kota Probolinggo), Desa Klotok (Kab.

Tuban) dan Desa Tegalsari (Kab. Situbondo). Sedangkan kategori Madya, urutan pemenangnya, Kelurahan Penanggungan (Kota Malang), Desa Banyuputih (Kab. Bondowoso), Kabupaten Lamongan dan Desa Sarongan ( Kab. Banyuwangi).

Kemudian pemenang kategori Utama meliputi, Kelurahan Betet (Kota Kediri), Desa Blongko (Kab. Nganjuk), Desa Genilangit (Kab. Magetan) dan Desa Prodo (Kab. Pasuruan).

Adapun anggota tim penilai Destana tahun ini terdiri dari BPBD Jatim, Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinkes Jatim dan Tagana Dinsos Jatim. [bed]

Cegah Gratifikasi Wali Kota Hadi Konsultasi ke KPK

Probolinggo, Bhirawa Saat anak ke-empatnya lahir, Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin menerima banyak hadiah sebagai ucapan selamat dari berbagai pihak.

Mencegah terjadinya gratifikasi, Habib Hadipanggilan akrab wali kota, langsung menyerahkan hadiah tersebut ke Inspektorat setempat untuk dikonsultasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. “Sebagai pejabat pemerintahan mengantisipasi ini masuk gratifikasi atau tidak maka kami menyerahkan ke inspektorat untuk diproses sesuai aturan. Saya mengapresiasi bahwa Inspektorat bekerja dengan baik dan sesuai tupoksinya,” ujar Wali Kota Habib Hadi, Senin (12/10).

Akhirnya dilakukan penandatanganan berita acara pengembalian dari Sekretariat Gratifikasi Inspektorat Kota Probolinggo ke Wali Kota Probolinggo. Barang yang dikembalikan itu antara lain gelang emas bayi, konicare (pijat bayi) 3 paket, gift box cussons, tas bayi, baby chair, baby bed dan kereta dorong.

Dalam berita acara itu dijelaskan, menindaklanjuti hasil konsultasi dengan KPK-RI dengan Bu Heny Subid Gratifikasi KPK RI pada 10 Agustus 2020, telah dilaporkan dan dicatat melalui aplikasi GOL KPK. Laporan lengkap kemudian disampaikan pada 31 Agustus dan diterima 10 September serta kelengkapan dokumen pada 24 September lalu dijawab oleh

KPK melalui surat elektronik tanggal 1 Oktober 2020 terhadap penerimaan gratifikasi sebagaimana tersebut diusulkan menjadi milik Hadi Zainal Abidin.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo nomor 54 tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Di pasal 9 menjelaskan, penerimaan gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan adalah pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara adat/agama lainnya paling banyak Rp 1 juta per pemberian per orang dalam setiap kegiatan. [wap]

Pemkab Sidoarjo Gratiskan Sejumlah Retribusi

Sidoarjo, Bhirawa Pemkab Sidoarjo beberapa waktu ini dalam masa pandemi Covid-19, telah menggratiskan sejumlah retribusi kepada warga, yang tujuannya agar bisa meringankan beban mereka karena terdampak Covid-19.

Sekdakab Sidoarjo yang juga Ketua Pelaksana Penanggulangan Covid-19 Kab Sidoarjo, Drs Ahmad Zaini MM, menyebutkan diantaranya seperti retribusi pasar, retribusi rusunawa dan retribusi tempat olah raga.

Karena pengaruh itu, diakui Zaini, pendapatan asli daerah (PAD) Kab Sidoarjo mengalami penurunan dari target. Yang semula sebesar Rp1.81 triliun, akhirnya menjadi Rp1.46 triliun atau turun sampai 18.8%.

“Semoga pandemi Covid-19 ini segera cepat berakhir dan semuanya kembali nomal kembali seperti semula,” ujar Zaini, usai melakukan dialog secara virtual dengan tim dari BPK Jatim, dalam pengelolaan keuangan di masa pandemi Covid19 ini, Senin (12/10) kemarin.

Zaini bersyukur, saat ini kondisi penularan Covid-19 di Kab Sidoarjo, terus turun menjadi zona kuning. Dirinya terus minta per-

hatian dan partisipasi semua masyarakat supaya zona ini terus turun menjadi zona hijau atau zona aman.

Salah satu upaya saat ini, agar status Covid-19 bisa terus diturunkan, kata Zaini, Pemkab Sidoarjo memang masih menutup atau belum membolehkan tempat-tempat hiburan seperti karaoke buka kembali.

Dikatakan Zaini, ASN Sidoarjo termasuk kluster yang cukup banyak terpapar Covid-19 ini. Salah

satunya ada di RSUD Sidoarjo. Dari 1800 orang pegawai di sana, ada sekitar 375 tenaga kesehatan atau 25% yang terpapar Covid-19 ini.

Tetapi ia juga mengakui, di Kab Sidoarjo banyak perubahan positip dalam pelayanan publik selama masa pandemi Covid-19 ini. Seperti munculnya inovasi-inovasi kreatip dari OPD dalam pelayanan publik, untuk menghindarkan warga supaya tidak terpapar Covid-19. [kus]

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, pada grand final Kacong Cebhing.

syamsudin/ bhirawa

Bupati Pamekasan: Kacong tor Cebhing Punya Tallenta, Integritas dan Wawasan Mempromosikan Daerahnya hartono/bhirawa

Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi saat bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Jawa Timur tahun 2020 di halaman Kantor Wali Kota Blitar, Senin (12/10).

Pjs Wali Kota Blitar Jumadi Pimpin Upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Ke-75 Memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-75, Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi pimpin langsung Upacara Peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Jawa Timur tahun 2020 di halaman Kantor Wali Kota Blitar, Senin (12/10).

Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi bertindak sebagai Inspektur Upacara sekaligus memimpin langsung pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Jawa Timur tahun 2020 yang dihadiri Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Blitar, Rudy Wijonarko, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar, segenap jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Blitar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah hingga perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Blitar, dimana seluruh peserta Upacara tampak khidmat mengikuti upacara.

“Kota Blitar telah melaksanakan Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-75, dengan tema yang diambil pada Peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Jawa Timur tahun 2020yaitu Semangat Nawa Bhakti Satya Untuk Jawa Timur Maju,” kata Pjs Wali Kota Blitar, Jumadi.

Lanjut Pjs Wali Kota Jumadi, berdasarkan tema yang diambil pada Peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Jawa Timur tahun 2020 yaitu ”Semangat Nawa Bhakti Satya Untuk Jawa Timur Maju” merupakan sebuah tekad Pemerintah Provinsi Jawa Timur di tengah Pandemik Covid-19, semangat untuk mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang terdepan, religius dan sejahtera lahir bathin melalui 9 Bhakti bagi Jawa Timur, yak-

ni Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas Dan Sehat, Jatim Akses, JatimBerkah, Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah dan Jatim Harmoni.

“Melalui 9 Bhakti bagi Jawa Timur ini diharapkan masyarakat Jawa Timur, khususnya di Kota Blitar mampu menghadapi masa pandemi Covid-19 dengan berbagai cara,” ujarnya.

Selain itu dikatakan Pjs Wali Kota Jumadi, Pemkot Blitar melalui program kerja APBD Kota Blitar, piaknya siap berkontribusi untuk Provinsi Jawa Timur dalam rangka memantapkan realisasi peningkatan taraf ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan demi menunjang sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

“Pemerintah Kota Blitar siap berkontribusi positif untuk Provinsi Jawa Timur yang kita cintai bersama ini, dan kami juga selalu berdoa agar Pandemi Covid-19 ini bisa segera berakhir,” imbuhnya. [htn.adv]

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, pemilihan Kacong tor Cebhing mencari putra putri terbaik Pamekasan menjadi duta wisata. Namun Putra - Putri memiliki tallenta, integritas, kecerdasan dan wawasan kebudayaan juga berkomitmen mempromosikan Pamekasan di tingkat nasional dan internasional.

Bakat dan Tallenta generasi muda terbaik daerah ini agar mencerminkan duta kebanggaan daerah serta dapat menjaga dan peduli terhadap sektor wisata yang diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Pamekasan.

“Sungguh Kacong Cebhing ini menjadi bagian dari event yang selalu kita nantinantikan, dimana beberapa anak muda kabupaten ini sama-sama ingin berusaha menjadi yang terbaik,” ucap Bupati Baddrut Tamam, pada malam Sabtu (9/10) pemilihan Kacong tor Cebhing, Grand final diikuti 10 finalis Kacong tor Cebhing Pamekasan Tahun 2020, setelah menyisihkan 91 peserta. Hadir Forkopimda, Ketua DPRD Pamekasan, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, orangtua finalis dan undangan.

Menurut Bupati, pemilihan Kacong Cebhing agar supaya mampu menghasilkan sumber daya yang baik dan memiliki

syamsudin/bhirawa

Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam dan Istri, Ny.Nayla Baddrut Tamam, berfoto bersama Kacong tor Cebhing, Dimas Sapta Suprayogi dan Arifatul Hasanah. kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan semua stakeholder.

Karenanya, generasi bangsa ini adalah generasi yang senantiasa memiliki integritas dan kapasitas yang cukup serta memiliki komitmen untuk mencintai kebudayaannya.

“Rasa, karsa dan cipta yang melahirkan kebudayaan tentu menjadi bagian dari kebanggaan kita. Islam dan Indonesia ada

sampai sekarang karena bagian dari cara mencintai kita lewat kebudayaan,” tuturnya.

Di malam grand final diselenggarakan Pemkab Pamekasan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, berhasil menobatkan Sapta Suprayogi dan Arifatul Hasanahsebagai Kacong Cebhing Kabupaten Pamekasan 2020.

Sedang runner-up pertama Nanda Miftahul Rizqi dan Desi Ratnayanti, runner-up kedua Yogie Dharmawan dan Indah Puspita sari. [din.adv]

PILKADA SERENTAK Bawaslu Seleksi 1.305 Calon Pengawas TPS dengan Sistem Online Selasa Pahing, 13 Oktober 2020

Halaman 3

Situbondo. Bhirawa Jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Situbondo kembali melakukan seleksi sebanyak 1.305 calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) secara online kemain.

Langkah ini ditempuh, untuk menghindari adanya kerumunan dalam proses seleksi tersebut sehingga melakukan secara online.

Suasana seleksi hari pertama kemarin berjalan dengan baik dan lancar.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Situbondo, Slamet menegaskan, seleksi dengan sistem online ini

merupakan bentuk komitmen dan dukungan Bawaslu untuk mencegah penyebaran Covid-19 klaster pilkada di Kota Santri Situbondo. Untuk itu, imbuh Slamet, jajarannya melakukan proses seleksi untuk calon Pengawas TPS dengan sistem online.

“Seleksi calon pengawas TPS ini dilakukan masing-masing Pan-

waslu Kecamatan se Kabupaten Situbondo,” jelas Slamet. Mash kata Slamet, bagi pelamar yang sudah menyerahkan berkas administrasi, selanjutnya akan mengikuti tahapan kedua berupa seleksi tes wawancara secara online. Slamet menambahkan, untuk proses rekruitmen akan dilakukan hingga 15 Oktober 2020 mendatang.

“Ya saat ini sudah ada sekitar 45 persen Panwaslu Kecamatan yang berhasil menyelesaikan proses seleksi secara online,” jelas Slamet.

MENGUCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES HUT HARIAN BHIRAWA KE-52 Semoga Menjadi Media Birokrasi Terpercaya dan Terdepan Dalam Gerakan Literasi

Haryadi Tejo Laksono Kepala BPPKAD

Tutik Margiyanti Kadis Pariwisata

Akhmad Yulianto Plt Kadinkes

Achmad Djunaidi Kadispendikbud

Rudy Prasetya Pemimpin Cabang Agus Triono Kasek SMPN 4 Situbondo Perum Bulog Bondowoso

Tri Cahya Setianingsih Kepala Bappeda

Asy’ari Direktur PDAM

dr Tony Wahyudi Direktur RSU dr Abdoer Rahem

Inda Ayuli Nurtin Ketua Himpaudi

Slamet menerangkan, untuk proses seleksi calon pengawas TPS juga dilakukan secara online. Hal itu dilakukan, tegas Slamet, demi untuk mencegah penyebaran Covid agar tidak semakin meningkat karena jumlah pendaftar kali ini sangat banyak.

Bahkan, lanjutnya, setiap TPS diharuskan ada minimal dua orang pelamar untuk dilakukan seleksi.

“Selama proses seleksi calon PTPS secara online berjalan, kami dihadapkan pada beberapa kendala yakni signal operator telepon yang lemah. Akibatnya, tes wawancara yang dilakukan Panwaslu Keca-

matan dengan calon PTPS sempat mengalami gangguan,” urai Slamet.

Disisi lain, kupas Slamet lagi, saat ini ada sedikitnya tiga TPS yang kemungkinan besar tidak bisa melakukan seleksi online karena jaraknya berada dipelosok pegunungan dan laut.

Diantaranya, sebut Slamet, di Padukuhan Merak, Desa Sumb e rw a r u , K e c a m a t a n B a n y u putih Situbondo.

Dari hasil monitoring di lapangan, kupasnya, juga ada tiga TPS di daerah pedalaman yang kemungkinan proses seleksinya dilakukan secara offline.

“Itu karena disana signal jaringan seluler sangat buruk. Namun temuan ini tidak masalah karena jumlahnya sekadar tiga TPS,” katanya.

Slamet mengatakan, sebanyak 1.305 pengawas TPS yang lolos itu sejatinya akan bertugas melakukan pengawasan saat pencoblosan di TPS. Termasuk diantaranya, sebutnya, TPS di Rutan Situbondo.

“Jika nanti ditemukan ada sebuah TPS yang belum memenuhi syarat minimal dua pendaftar hingga batas akhir pendaftaran, maka secara otomatis proses seleksi rekrutmen akan kami perpanjang kembali,” pungkas Slamet. [awi]

Cabup Qosim berdialog dan berdiskusi dengan masyarakat di Kecamatan Panceng membahas pemberdayaan ekonomi.

rokim/bhirawa

Paslon Qosim-Alif Janji Bangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi

Slamet Riyadi Kepala SMAN 1 Pesanggaran Banyuwangi

Nono Hartanto Kepala BPBAP Situbondo

Cahyo Wardono Kagud Bulog Arjasa

Supriyono SH MHum Advokat Situbondo

Hamidah Kepala SMAN 1 Pujer Bondowoso

Yuskardiman Kepala SMKN 1 Sumberwringin Bondowoso

Muh Hamka Kepala SMKN 1 Bondowoso

Sofyan Hadi Purwanto Kepala SMAN 1 Tenggarang Bondowoso

Imam Hidayat Kepala DPPPA

Dodit Hariyanto Kades Selomukti

Gresik, Bhirawa Pandemi Covid-19, telah melumpuhkan ekonomi masyarakat. Pasangan calon (paslon), nomer urut 1 Mohammad Qosim - dr. Asluchul Alif (QA). Melalui sejumlah program peningkatan dan pemberdayaan perekonomian, berjanji bisa mengerakan dan tumbuhkan ekonomi berjalan.

Pemilik warung makan asal Kecamatan Panceng Jumanto mengatakan, bahwa paslon Qosim-Alif. Bisa memberikan perhatian lebih pada para pedagang kecil atau UMKM, agar warga tetap memperoleh pendapatan terutama saat pandemi Covid-19.

Senada Abdullah Syafi’i mengatakan, bahwa program visi misi Qosim-Alif yang berpihak kepada masyarakat kecil. Lebih-lebih soal ekonomi kerakyatan, dan kesejahteraan nelayan diwilayah pesisir.

Sepulang dari pembukaan posko ini, saya akan sampaikan ke seluruh teman dan masyarakat.

Menurut Cabup Mohammad Qosim mengatakan, bahwa QA memiliki banyak visi misi untuk kemajuan Gresik kedepan. Salah satunya kartu UMKM bangkit, bagaimana produk masyarakat bisa mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Sehingga mampu mensejahterahkan pelaku UMKM, yang bisa bertambah ekonominya.

“Tidak hanya UMKM, di sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius. Khususnya untuk kesejahteraan seorang pendidik, akan kami perhatikan betul,” ujarnya.

Saat pembukaan posko pemenangan Qosim-Alif, di Kecamatan Panceng di Desa Prupuh. Sementara Cawabup Asluchul Alif mengatakan, bahwa QA akan mendirikan BUMD. [kim]

HUT ke-75 Jatim, Momentum Penguatan Sinergi HadapiPandemi Upacara peringatan HUT ke-75 Jatim digelar secara berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Paserta yang datang tidak hanya mengikuti dari lapangan upacara melainkan juga hadir secara virtual.

Berbagai elemen masyarakat mengikuti dengan seksama mulai dari siswa, guru, hingga kelompok buruh.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat untuk sama-sama membangun tekad dan bersinergi menghadapi tantangan ke depan. Khususnya dalam mengatasi berbagai dampak situasi pandemi Covid-19.

Gubernur Khofifah menyitir pesan Presiden Soekarno, ‘Dalam situasi sulit jika kita memiliki keinginan kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu membahu mewujudkannya’.

“Dampak pandemi sangat banyak, salah satu yang utama adalah kesulitan ekonomi.

Ada yang karena dirumahkan atau bahkan pemutusan hubungan kerja,” ujarnya di sela sambutan upacara Peringatan Hari Jadi Ke75 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin (12/10).

Menurut dia, di masa pandemi sekarang menjadi tuntutan bagi masyarakat untuk lebih peduli dan tolong-menolong dengan semangat gotong royong, persaudaraan serta solidaritas yang kuat. “Mari bersatu padu dan bangkit terhadap kondisi ini. Kita harus bekerja keras mewujudkan rakyat yang sehat ekonomi sehat dan rakyat selamat ekonomi selamat,” ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.

Sementara itu, pada upacara Peringatan Hari Jadi Ke-75 Provinsi Jawa Timur, Gubernur Khofifah berterima kasih kepada seluruh pihak dan unsur yang membantu serta bersinergi dengan Pemprov. “Peringatan ini adalah rasa syukur kepada Allah SWT. Sejatinya juga sebagai penghormatan lahirnya Pemprov Jatim yang ditandai awal penyelenggaraan kepemerintahan pada 12 Oktober 1945 di bawah pimpinan gubernur pertama Jatim Gubernur Suryo,” kata Khofifah.

Masyarakat Jatim yang kental dengan semangat gotong royong, toleran dan agamis disebut Khofifah menjadi modal

Gubernur Khofifah bersama Ketua DPRD Jatim dan Putri Indonesia RR Ayu Maulida Putri kembali menuju bersama elemen masyarakat. dasar pembangunan yang sangat fundasudah siap mandiri. Kami menyiapkan PKH mental. “Hari jadi Jatim menjadi sarana lansia dan program lainnya yang terus untuk menumbuhkembangkan rasa perdipertahankan kelanjutannya sebagai upaya satuan dan kesatuan, kebanggan serta keberpihakan terhadap kesejahteraan marasa mimiliki daerah dalam kerangka syarakat dan upaya pengentasan NKRI,” sebutnya. kemiskinan,” tutur Khofifah.

Selaras dengan peringatan HUT ke-75 Jatim Kerja, seperti diketahui bahwa RI yang mengangkat tema Indonesia Maju, kontraksi ekonomi Jatim akibat pandemi maka tema HUT ke-75 Jatim mengusung sangat rendah hanya minus 5,9 persen. semangat Nawa Bhakti Satya untuk Jawa Kontraksi itu terendah di Pulau Jawa.

Timur Maju. Semangat Nawa Bhakti Sedangkan kenaikan investasi pada semesmerupakan komitmen Gubernur Khofifah ter 1 2020 sebesar 59,2 persen dengan yang terangkum dalam sembilan visi utama. realisasi penanaman modal dalam negeri Antara lain Jatim sejahtera, di tengah tertinggi di pulau Jawa dengan nilai Rp 38,44 situasi sulit akibat pandemi Covid-19 triliun. “Kemudian ada Milenial Job Center yang Pemprov telah mengucurkan bantuan hari ini sangat dibutuhkan untuk mendukung sosial baik yang bersunber dari APBD digitalisasi UKM, IKM dan Koperasi di Jatim. maupun APBN. Jatim Satya, yang diimKami juga gencar berkordinasi dengan plementasikan melalui Jatim Puspa (Peminstansi vertikal untuk mendukung skema berdayaan Usaha Perempuan). pemulihan ekonomi nasional,” ujar gubernur “Kami berkeliling bersama instansi vertikal perempuan pertama di Jatim tersebut. membagikan hibah Rp2,5 juta kepada KPM Jatim Cerdas dan Sehat, meningkatkan (Keluarga Penerima Manfaat) PKH yang pelayanan dasar dengan fokus pengembangan sumber daya manusia, antara lain dengan menghadirkan layanan kesehatan dan pendidikan yang mengedepankan inovasi dan teknologi terkini dan menjangkau semua kalangan. Jatim Akses merupakan komitmen untuk pengembangan infrastruktur secara proporsional dengan mempertimbangkan sunber daya manusia yang fokus pada kesenjangan wilayah dan keunggulan ekonomi.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jatim juga memberikan lencana penghargaan Jer Basuki Mawa Beya kategori emas kepada Ketua DPRD Jatim Kusnadi , Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak dan Bupati Gresik Sambari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa melakukan dialog secara virtual Halim Radianto. bersama peserta yang mengikuti upacara HUT ke-75 Jatim secara daring.

mimbar upacara usai mengikuti dialog virtual Kemudian, lencana penghargaan Jer Basuki Mawa Beya kategori perak kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono.

Penghargaan ini diberikan atas dedikasi luar biasa, prestasi dan dharma bakti bagi Provinsi Jawa Timur.

Hadir pada kesempatan tersebut Gubernur Jatim periode 2009-2019 Soekarwo yang saat ini menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI. Upacara diikuti puluhan peserta dari unsur TNI, Polri dan ASN, serta puluhan undangan dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Bertindak sebagai komandan upacara adalah Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim Aries Agung Paewai. [tam*]

“

Mari bersatu padu untuk bangkit dari kondisi ini. Kita harus bekerja keras mewujudkan rakyat yang sehat. Ekonomi sehat, rakyat selamat ekonomi juga selamat"

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

OPINI

Selasa Pahing, 13 Oktober 2020

TAJUK

Menyikapi Omnibus Law Pemerintah melalui pidato penjelasan presiden berhasil “mengamankan” pengesahan Omnibus law UU (UndangUndang) tentang Cipta Kerja. Seluruh hoax keok, karena hanya berdasar asumsi dan perkiraan tak berdasar. Respons sebagian masyarakat dengan unjukrasa, tak berlanjut. Kepolisian (didukung Tentara Nasional Indonesia, TNI) juga bersikap tegas menindak anarkhisme unjukrasa. Termasuk menangkap pemilik akun penyebar hoax. Terbukti, presiden masih lebih dipercaya rakyat.

Dari berbagai daerah, hampir enam ribu pengunjukrasa ditangkap. Sebanyak 240 orang berlanjut diproses penyidikan (sebanyak 87 orang ditahan). Ironisnya, sebanyak 145 pendemo terdeteksi reaktif dalam tes cepat (rapid test) CoViD19. Saat demo, hampir seluruh pengunjukrasa nampak abai terhadap protokol kesehatan (Prokes) wabah pandemi. Miris, karena unjukrasa yang abai terhadap Prokes bisa berpotensi penyebaran CoViD-19.

Unjukrasa (masif) terhadap pengesahan UU, menunjukkan terdapat sumbatan komunikasi, antara rakyat dengan wakil rakyat (DPR), dan pemerintah. Padahal telah terbit UU Nomor 15 tahun 2019 (perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Di dalamnya diatur seluruh mekanisme dan prosedur pembuatan UU. Misalnya, pada pasal 21 ayat (4), dinyatakan proesdur mempertimbangkan usulan masyarakat.

Bahkan UU Nomor 15 tahun 2019 dalam pasal 95A ayat (1), dinyatakan kemungkinan pemantauan dan peninjauan terhadap UU yang dilakukan setelah UU berlaku. Pemantauan dan peninjauan dilakukan oleh DPR, DPD, dan pemerintah.

Mencermati pasal-pasalnya, UU Cipta Kerja, memerlukan banyak aturan turunan. Diperkirakan akan terdapat 40 aturan turunan. Berupa 35 PP (Peraturan Pemerintah), dan 5 aturan Pepres (Peraturan Presiden). Menerbitkan aturan turunan UU juga wajib memperhatikan usulan masyarakat.

Hoax (dan pesan berantai) melalu media sosial menjadi “undangan” turun ke jalan memprotes pengesahan (Omnibus law) UU Cipta Kerja. Secara intensif, dan masif, hoax menyasar sebelas problematika “kekhawatiran.” Walau dalam peraturan (pasal-pasal) UU Cipta Kerja, tidak terdapat potensi yang dikhawatirkan. Isunya, Omnibus law UU Cipta Kerja lebih lembek (merugikan buruh, dan karyawan) dibanding UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Juga mengendurkan peraturan yang tercantum dalam UU lain.

Tetapi tidak semua komponen buruh menuruti ajakan turun ke jalan. Sebagian memilih menempuh jalur konstitusi, akan mengajukan gugatan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Antaralain Konfederasi Sarbumusi (Sarikat Buruh Muslim Indonesia (bagian otonom di bawah Nahdlatul Ulama, NU). PP Muhammadiyah juga akan mengajukan uji materi ke MK. Omnibus law, merupakan penyederhanaan peraturan dan perundang-undangan mulai dibahas di DPR-RI. Sebanyak 83 regulasi yang berisi 2500 pasal di-preteli. Muaranya, akan dihasilkan “induk” undang-undang yang lebih simpel. Draft-nyaberisi 174 pasal. Tidak mudah, karena pengalaman pertama dalam legislasi nasional. Juga wajib bisa mempercepat gerak perekonomian nasional.

Intinya, UU “induk,” menjadi upaya bersama memenuhi amanat konstitusi. Omnibus law diharapkan menjadi peta jalan gerakan “revolusi” birokrasi. Seluruh peraturan perizinan (yang biasa ber-belit-belit) wajib dihilangkan. Hingga kini semakin banyak peraturan berpotensi menjadi ladang transaksional.

Berbagai peraturan, terutama Peraturan Menteri (Permen) menjadi faktor yang memperpanjang rantai birokrasi.

Begitu pula Perda (Peraturan Daerah) propinsi maupun kabupaten dan kota, menjadi faktor pelambatan perekonomian.

Karena hampir seluruh Perda bertujuan “minta uang” (menghasilkan pendapatan daerah). Begitu pula peraturan organisasi profesi juga berpotensi menjadi ajang transaksi. Regulasi menjadi ladang transaksi kolusi, korupsi, dan nepotisme KKN. Serta percaloan internal birokrasi, dan organisasi profesi Banyak regulasi menjadi arena “sirkuit” kewenangan. Menyebabkan kinerja pelayanan publik terasa lambat. Omnibus law akan mengakhiri ego sektoral kelembagaan. Bagai kendaraan yang me-mobilisasi pelayanan lebih ramah.[*].

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Polemik Pengesahan UU Cipta Kerja OMNIBUS LAW Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) telah disahkan DPR RI menjadi UndangUndang (UU) melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020). Meski demikian, sejumlah respons hingga kini masih terus menuai polemik. Ada pihak yang kecewa dan menolak. Ada juga yang mengapresiasi pengesahan UU Ciptaker. Melihat kenyataan yang demikian, logis adanya pengesahan UU Ciptaker tersebut kini menjadi sorotan publik.

Secara garis besar, RUU Ciptaker yang saat ini sudah menjadi UU Ciptaker pada dasarnya terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Adapun yang dibahas mencakup peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan hingga perlindungan serta pemberdayaan UMKM dan koperasi. Isu ketenagakerjaan, riset, dan inovasi, kemudahan berusaha, serta pengadaan lahan juga menjadi bagian dalam beleid ini. Cakupan berikutnya, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, serta dukungan administrasi pemerintah.

Salah satu isu yang kontroversi diantaranya. Pertama, adanya penghapusan upah minimum kabupaten/kota (UMK), diganti dengan upah minimum provinsi (UMP) yang dinilai lebih rendah. Kedua, omnibus law Bab IV tentang Ketenagakerjaan, Pasal 78 dinyatakan waktu lembur dilakukan paling banyak empat jam dalam sehari dan 18 jam seminggu. Ketentuan tersebut, lebih lama dibandingkan UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebut kerja lembur dalam sehari maksimal tiga jam dan 14 jam dalam satu minggu. Ketiga, pengaturan waktu berakhirnya perjanjian kerja. Tepatnya, di Pasal 61 UU Ciptaker, waktu kontrak berada di tangan pengusaha, sehingga berpotensi membuat status kontrak pekerja abadi, bahkan pengusaha dinilai dapat mem-PHK pekerja sewaktu-waktu.

Berangkat dari isu yang kontroversi tersebut, sekiranya kita publik tidak harus larut dalam polemik. Kini, saatnya kita publik berpikir kritis, peka dan arif dalam mensikapi pengesahan UU Ciptaker. Begitupun, bagi pemerintah. Jika pemerintah percaya bahwa UU ini memang menguntungkan rakyat maka tidak perlu dibatalkan meski didemo kalangan buruh. Tapi kalau UU Ciptaker merugikan rakyat, UU ini layak ditinjau ulang.

Ani Sri Rahayu Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said PENASIHAT HUKUM: Poerwanto, SH, MH

Halaman 4

UU Cilaka dan Mencelakakan Buruh kan. Perusahaan berhak melakukan pemutusan kerja terhadap buruh atau pekerja yang akan memasuki pensiun. Ketiga, pihak perusahaan berhak melakukan pemutusan hubungan kerja, bila pekerja atau buruh Pandemi Covid-19. melakukan pelanggaran Oleh: Pemerintah dan DPR, berat, meskipun tanpa Umar Sholahudin seharusnya lebih fokus melalui proses hukum pada penanganan panatau peradilan. Keempat, demi Covid-19 yang status pekerja. UU Cilaka masih bermasalah dan masih men- ini menghapus pasal 59 UUK (13 imbulkan banyak korban jiwa, tetapi Tahun 2003) yang mengatur tentang justru mereka lebih memilih memba- syarat pekerja waktu tertentu atau has RUU Cilaka ini. Karena dibahas pekerja kontrak. Di UUK, PKWT di tengah pandemi, maka dipastikan bagi pekerja maksimal bisa sampai 2 keterlibatan masyarakat dalam proses tahun, dan boleh diperanjang setahun. pembuatannya sangat minim dan Di UU Cilaka ini, PKWT dihapus. terbatas terbatas. Prosedur ini tentu Dengan penghapusan pasal ini, maka saja tidak mengindahkan aturan main tidak ada batasan aturan seseorang yang termakstub dalam UU No. 12 pekerja bisa dikontrak, akibatnya bisa tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun saja pekerja tersebut menjadi pekerja 2019 tentang Pembentukan Peraturan kontrak seumur hidup atau sewaktuPerundangn-Undangan. waktu di PHK secara sepihak.

Kelima, masalah Outsourshing.

Catat Substansi Tidak ada batasan jenis-jenis pekerSelain cacat prosedur, UU ini dini- jaan yang di-outsourshing-kan. Selai cacat substansi.. Pertama, masalah mua bidang kegiatan atau kerja bisa pesangon. Menghapuskan uang pe- dioutsourshingkan dengan kehendak sangon bagi pekerja/buruh yang di perusahaan. Hal ini akan membuat PHK karena surat peringatan. Padahal penggunaan tenaga alih daya semakin dalam UUK pasal 161 (UUK No. 13 tidak terkendali. Keenam, pekerja Tahun 2003) menyebutkan pekerja/ yang di PHK karena mengalami sakit buruh yang di PHK karena mendapat berkepanjangan kecelakaan, mengsurat peringatan memiliki hak menda- alami catat akibat kecelakan kerja patkan pesangon. Menghapuskan uang ketika di PHK tidak lagi mendapatkan pesangon bagi pekerja/buruh yang di pesangon. Kesepuluh. Lebih memberi PHK karena peleburan, pergantian sta- kemudahan bagi tenaga kerja asing tus kepemilikan perusahaan. Pekerja/ di Indonesia (pasal 42-44). Produk buruh yang di PHK karena pergantian UU hasil perselingkuhan jahat antara status kepemilikan. Menghapuskan pemerintah dan tujuh fraksi di DPR uang santunan berupa pesangon melairkan UU yang haram. Dan masih bagi ahli waris atau keluarga apabila banyak pasal yang dipersoalkan kaum pekerja/buruh meninggal. UU Cilaka buruh. juga telah menghapus pemberian uang santunan berupa pesangon, hak uang Mencelakan kaum Buruh. penghargaan masa kerja.

Dengan melihat norma-norma yang Kedua, masalah dana pensiun diatur dalam UU Cilaka ini, nampak pekerja atau buruh juga dihapus- terlihat nyata, UU ini lebih berpo-

tensi pada pemberian karpet merah kepentingan pengusaha. Sebaliknya sangat berpotensi besar mencelakan para buruh dan generasi berikutnya.

Nasib buruh hanya dijadikan “alat ekonomi” pengusaha yang bersengkongkol dengan tangan-tangan kekuasan. Dalam pandangan Marxisme, UU (hukum) ini digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menekan dan menindas rakyat (kaum lemah/buruh).

Kedaulatan negara bukannya berpijak pada kedaulatan rakyat, tapi lebih berpihak pada kepentingan kaum pemilik modal.

Karena itu bagi Marx, negara bukanlah lembaga tanpa pamrih, melainkan merupakan alat dalam tangan kelas-kelas atas berkuasa –baik secara politik maupun ekonomi- untuk mengamankan kekuasaan mereka. Wajah negara seperti itu sangat kapitalis, ia berusaha menjamin dan melindungi kepentingan dan kebutuhan politik dan ekonomi elit kekuasaan, pada saat yang sama negara menindas kepentingan masyarakat kecil atau lemah.

tapi masih tetap tinggal reka segera mengambil di Bojonegoro untuk langkah-langkah pentmenyelesakan tugasing untuk mengambil tugasnya. Kurang lebih tindakan yang diperluselama dua bulan masih kan guna menghadapi tetap tinggal di Bojonesegala kemungkinan. goro sebelum boyong Langkah pertama yang ke Surabaya pada tangdiambil adalah menyegal 12 Oktober 1945 lenggarakan rapat umum untuk bertugas sebagai raksasa pada tanggal 24 Oleh : Gubernur Jawa Timur, September 1945 di suatu Didik Wahyudi informasi ini diperkuat lapangan yang terletak dengan di buku “Perdi tengah kota Bojoneingatan Hari Jadi Ke goro. Residen RMTA Suryo, yang sejak tanggal 19 Agustus -70 Provinsi Jawa Timur” yang 1945 juga telah diangkat sebagai Gu- menyebutkan : Setelah Proklamasi bernur Provinsi Jawa Timur, berperan Kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia mulai menata kehidupan penting dalam rapat raksasa itu.

Dalam rapat itu Suryo menda- kenegaraan. Berdasarkan Pasal 18 pat dukungan dari para pemuda Undang-undang Dasar 1945 pada dan masyarakat Bojonegoro untuk tanggal 19 Agustus 1945 olehPPKI segera membentuk pemerintahan dibentuklah Provinsi dan penentuan RI di Bojonegoro. Dalam hal ini para Gubernurnya. Untuk Pertama RMTA Suryo menyatakan sebagai kalinya, R.M.T. Soeryo yang kala itu berikut. ―... berdasarkan proklamasi menjabat Residen Bojonegoro ditunKemerdekaan Indonesia merdeka juk sebagai Gubernur Jawa Timur oleh PYM Sukarno dan PYM hatta, yang pertama. R.M.T Soeryo yang presiden dan Wakil Presiden Indonesia dilantik tanggal 5 September 1945, pada tanggal 17 Agustus 1945, maka sampai tanggal 11 Oktober 1945 harkami atas nama seluruh rakyat seluruh us menyelesaikan tugas-tugasnya di Daerah Karesidenan Bojonegoro dari Bojonegoro, dan baru pada 12 Oktosegala lapisan, pada hari ini, Senin ber 1945 boyong ke Surabaya, Ibukota Wage 24 September 1945 meresmikan Provinsi Jawa Timur yang menandai pernyataan telah berdirinya Pemerin- mulai berputarnya mekanisme Petahan Republik Indonesia di Daerah merintahan Provinsi Jawa Timur.

Karesidenan Bojonegoro, dan terus Atas dasar pertimbangan perjalanan mengadakan tindakan seperlunya. sejarah inilah, maka diterbitkan PeraKepada seluruh rakyat, kami seru- turan Daerah Provinsi Jawa Timur kan supaya tetap tinggal, tenang dan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hari tenteram melakukan kewajibannya Jadi Provinsi Jawa Timur yang menetapkan tanggal 12 Oktober sebagai masing-masing !

Di buku tersebut secara jelas peran Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang R.M.T.A Soerjo memimpin rapat menetapkan tanggal 12 Oktober sebaumum yang penulis duga digelar gai Hari Jadi Jawa Timur dan akan di alun-alun Bojonegoro yang me- diperingati secara resmi setiap tahun, libatkan banyak orang sebagai sikap baik ditingkat Provinsi maupun Kabumenyatakan merdeka dan melepas- paten/Kota di seluruh Jawa Timur.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi kan diri dari pemerintahan kolonial setelah mendengar kabar Proklamasi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 tenKemerdekaan. Rapat umum tersebut tang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur di digelar tanggal 24 September 1945, Pasal 1 menjelaskan HUT Jawa Timur dan sejarah penting kembali terulang sebagai daerah otonom dalam ikatan pada tanggal yang sama 24 September NKRI adalah tanggal 12 Oktober 1945 2018 pelantikan Bupati perempuan dan di pasal 2 menjelaskan Hari Jadi provinsi Jawa Timur diperingati setiap pertama di Kabupaten Bojonegoro.

R.M.T Soeryo sebenarnya pada tahun pada tanggal 12 Oktober. Perda tanggal 19 agustus 1945 sudah ditun- Provinsi Jawa Timur tersebut ditetapkan juk menjadi Gubernur Jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur H. Imam

Utomo.S pada tangal 7 Agustu 2007.

Dalam lembar penjelasan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 menyebutkan Untuk menelusuri proses penentuan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur telah dilakukan penelusuran sejarah, dokumen, seminar dan studi komparasi yang melibatkan Sejarawan, Pakar Hukum Tata Negara, Pemuka Masyarakat, Pemuka Agama dan seluruh pihak terkait untuk secara bersama-sama merumuskan tanggal kelahiran Provinsi Jawa Timur dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sejarah, yaitu : 1. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi 8 (delapan) Provinsi, diantaranya meliputi Provinsi Jawa Timur; 2. R.M.T.A Soerjo memangku jabatan sebagai Gubernur Jawa Timur pada tanggal 12 Oktober 1945 dan dalam bulan yang sama terjadi pula peristiwa heroik berupa penolakan rakyat Jawa Timur untuk menyerahkan kekuasaan kepada sekutu yang dipimpin Jenderal Mallaby, sedangkan tahun 1945 merupakan titik tolak bangkitnya rasa nasionalisme setelah mendapatkan buah perjuangan berupa kemerdekaan.

Hemat penulis dari data dan teks yang ada HUT Provinsi Jawa Timur tiap 12 Oktober tak lepas dari sejarah tokoh pahlawan R.M.T.A Soerjo yang sebelumnya menjabat sebagai Residen Bojonegoro, beliau memimpin rapat umum di alun-alun Bojonegoro pada Senin Wage 24 September 1945 dengan merilis pernyataan telah berdirinya Pemerintahan Republik Indonesia di Daerah Karesidenan Bojonegoro.

Sejarah tersebut yang perlu diingat oleh para generasi muda sekarang di Jawa Timur dan hemat penulis untuk mengingat sejarah tersebut perlu dilestarikan dalam bentuk kegiatan di alun-alun sekaligus ritual maupun upacara kenegaraan boyongan dari Bojonegoro ke Surabaya sebelum puncak peringatan HUT Provinsi Jawa Timur.

Meskipun ditolak besar-besaran oleh kaum buruh dan pekerja, namun tidak menyurutkan tujuh fraksi-fraksi di DPR RI (PDI-P, Golkar, Gerindra, PPP, Nasdem, PKB, dan PAN) untuk tetap ngotot mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) menjadi UU baru di tengah malam, ketika rakyat sedang tidur nyenyak.

S

aat ini gelombang bola salju penolakan keras dari buruh dan mahasiswa terus menyebar bak virus ke berbagai penjuru daerah. UU Cilaka ini memang layak ditolak, setidaknya karena dua alasan. Pertama alasan prosedural dan kedua alasan substansi. Karena catat prosedur dan cacat substansi, maka wajar jika buruh dan pekerja menolak keras.

Cacat Prosedur UU Cilaka ini dinilai catat prosedur, karena, Pertama, , proses pembahasan UU ini terlalu dipakskan hanya untuk memenuhi target waktu politis yang diminta bapak presiden, yakni 100 hari. Pembahsan dan penyusunannya seperti “kejar tayang”, yang berakibat pada banyaknya pasal dalam UU yang bermslah dan dipermasalahkan publik. Kedua, UU Cilaka ini mengkhianati norma-norma demokrasi, salah satunya adalah aspirasi dan partisipasi publik. Proses penyusunan UU Cilaka ini sangat miskin partisipasi publik, terutama bagi kaum buruh. Sebenarnya, sejak awal kelompok dari berbagai elemen masyarakat sudah menyuarakan aspirasi dan kepentingan buruh untuk diakomodir dalam UU Cilaka yang lebih berkeadilan, tetapi ujungnya dikhianati. Para anggota dewan dan pemeritnah lebih mendengar dan mengakomodasi sura dan kepentingan pengusaha..

Ketiga, pembahasan RUU ini tidak sensitf keadaan. Pembahasan yang kejar tayang sama sekali tidak memiliki sensitivitas moral dan sosial, dimana dilakaukan di tengah

Ada dua Pilihan Objektif.

Karena serba cacat, baik cacat prosedur, substansi dan cacat moral, tidak ada jalan lain kecuali dicabut atau dibatalkan. Ada dua langah yang bisa dilakukan, yakni langkah politik dan hukum. Langkah politik-konstitusional dengan mendesak Presiden mengeluarkan Peraturan Pengganti undang-undang (Perppu). Jika tidak mau keluarkan, maka dapat warga amsyarakat dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Kosntitusi. Saat ini, setidaknya NU dan Muhammadiyah sudah berencana akan mengajukan JR ke MK. Selanjutnya, secara yuridis, Perppu tersebut secara meteriil dan formil bertentangan dengan UUD 1945.

Dosen Sosiologi Hukum FISIP Univ. Wijaya Kusuma Surabay, Pengurus Himpunan indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS), Jatim

Boyongan Gubernur Soerjo dan HUT Provinsi Jawa Timur

M

emburu sejarah Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Jawa Timur dengan dokumen-dokumen dan teks sejarah resmi di Bojonegoro cukup lumayan langka.

Bahan yang ada hanya sedikit dan petunjuknya adalah Gubernur pertama Jawa Timur, R.M.T.A Soerjo pernah menjadi Residen Bojonegoro.

Tafsiran penulis Residen Bojonegoro adalah Bakorwil Bojonegoro yang kantornya menghadap alun-alun Bojonegoro tentu dokumen-dokumen Perintahan jaman itu masih tersimpan baik di kator ini.

Penulis pun mencoba memburu dokumen tersebut di kantor Bakorwil dan memang banyak dokumen yang masih tersimpan dengan baik bahkan dokumen pemerintahan kolonial dengan bahasa Belanda masih tersimpan baik, tapi dokumen sebagai petunjuk R.M.T.A Soerjo pernah sebagai Residen Bojonegoro belum ditemukan. Yang ada sebuah prasasti yang menyebut Susunan Pembatu Gubernur wilayah II Bojonegoro yang masih tertempel di tembok kantor Bakorwil dengan nama Soerjo tanpa tahun. Dari informasi yang disampakan petugas Bakorwil Bojonegoro bahwa dokumen-dokumen lama sudah dipilah dan sebagian diangkut disimpan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur.

Petunjuk yang terang benderang penulis dapatkan di buku “Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia” terbitan Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 menyebutkan di halaman 258-259.

Gegap gempita menyambut Proklamasi Kemerdekaan RI juga terjadi di Bojonegoro, salah satu ibu kota Karesidenan di Jawa Timur. Memang, para pemimpin dan rakyat Bojonegoro semula bingung perihal berita proklamasi yang diralat pihak Jepng, sehingga suasana di Bojonegoro biasa-biasa saja seperti tidak terjadi sesuatu.

Tentara Jepang juga masih berkuasa dan tetap memegang senjata.

Setelah masyarakat yakin akan kebenaran berita proklamasi, me-

Penulis novel Pulang ke Desa; pernah menjadi wartawan koran dan TV

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari PEMIMPIN REDAKSI : Wahyu Kuncoro SN WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Wawan Triyanto REDAKTUR PELAKSANA: Gatot Suryo Widodo KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang WN, Zainal Ibad REDAKTUR: Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendi Dimyati, Andre Endrayana Sasmita, Helmi Supriyatno, Reporter : M. Ali, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Adit Hananta Utama, Abed Nego, Gegeh Bagus Setiadi, Diana Rahmatus Sholichah, Achmad Tauriq Imani Fotografer: Trie Diana Indahwati, Oki Abdul Sholeh Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Kediri: Ervan Kholis, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Dwi Wismo Wardono, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Agus Irianto, Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Ponorogo: Yanuar Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Arif Yulianto Mojokerto: Hasan Amin, Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Trenggalek: Wahyu Asmoro, Jakarta: Tjitjik Rahayu.

Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh, Rendy Agung. Sekuriti: Saiful Hidayat, Akhmad Mukhdor Daniyal, Ucha Torindiansyah Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press, Kawasan Industri SIER, Jl. Rungkut Industri III No.49, Surabaya SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Pahing, 13 Oktober 2020

PELAYANAN PUBLIK Sekdakab Terima Penghargaan Mendagri Halaman 5

LINTAS PELAYANAN

Agar Jadi Pelajaran, Pemadaman Listrik di Madura Akibat Layang-layang

Surabaya, Bhirawa Belum lama peristiwa pemadaman listrik sebagian di Madura disebabkan oleh layang layang, terjadi pada Penghantar 150kV Manisrejo-Nganjuk 1&2 yang menyebabkan padam meluas hingga 8 Kabupaten di Jawa Timur. Gangguan kembali terjadi diakibatkan oleh layang-layang pada penghantar 150kV Ujung-Bangkalan yang menyebabkan Gardu Induk Sumenep, Pamekasan & Guluk-Guluk padam pada pukul 14.56 WIB, Sabtu (10/10).

Kali ini Tim PLN kembali dengan sigap melakukan evakuasi layang-layang yang mengenai penghantar 150 kV usai hujan reda dan kondisi dinyatakan aman. “Tim Unit Induk Transmisi JBTB telah berhasil mengevakuasi layang-layang yang menjadi penyebab terjadinya padam. Tepat pada pukul 17.56 WIB sistem telah kembali normal, sehingga beban puncak Madura yang mencapai 270 MW kembali dapat disupplay penuh oleh PLN dan resiko padam lebih luas dapat dihindarkan. Kami laporkan bahwa dengan respon cepat Tim PLN UP3 Pamekasan, pada pukul 18.11 WIB sudah tidak ada lagi pelanggan terdampak padam,” demikian dijelaskan oleh Rasyid Naja, Senior Manager General Affairs PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya, semoga hal ini tidak akan terjadi lagi ke depan. Kami tidak pernah bosan untuk menyampaikan & mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak bermain layang - layang di sekitar jaringan listrik, sebab selain dapat menyebabkan gangguan pada pasokan tenaga listrik, berpotensi bahaya bagi keselamatan masyarakat dan dapat terancama hukuman pidana sesuai dengan Pasal 188 KUHP juncto pasal 408 KUHP juncto pasal 409 KUHP” himbau A Rasyid Naja kepada seluruh pelanggan. [ma]

Sidoarjo, Bhirawa Menteri Dalam Negeri RI menilai LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 lalu dengan skor 3,4686 dan status kinerja sangat baik. Atas prestasi ini, Pemkab Sidoarjo menerima piagam penghargaan, yang diserahkan bertepatan saat upacara peringatan HUT Provinsi Jawa Timur ke-75, Senin (12/10) kemarin, oleh Pj Bupati Sidoarjo, DR Hudiyono MSi, kepada Sekdakab Sidoarjo, Drs Ahmad Zaini MM, di halaman Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo.

Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono, berharap kondisi ini menjadi awal-awal yang bagus untuk menghasilkan LPPD Pemkab Sidoarjo pada tahun selanjutnya. “Keberlangsungan LPPD 2018 ini supaya terus dijaga, mulai perencanaan sampai penilaian, sehingga nanti akan mampu menghasilkan LPPD yang semakin baik, dan outnya berupa pelayanan public juga semakin baik pula,’’ kata Hudiyono, usai menjadi inspektur upacara pada peringatan HUT Provinsi Jatim itu.

Upaya lain untuk mengontrol jalannya LPPD di Kab Sidoarjo, lanjut Hudiyono, dirinya nanti akan

sering-sering berkoordinasi dengan Sekda dan Forkopimda, untuk sering melakukan pantauan di lapangan.

Menurut Sekdakab, Ahmad Zaini, LPPD 2018 itu, dievaluasi oleh Kemendagri pada tahun 2019 lalu. Dan hasilnya diserahkan pada tahun 2020 ini. “Semoga kawan-kawan ASN Pemkab Sidoarjo semakin termotivasi dengan penghargaan ini dan tahun berikutnya menjadi semakin baik,’ komentarnya.

Zaini sempat mengatakan, sejumlah factor lebih baik dalam pelaksanaan LPPD, pada tahun 2020 ini, sudah mulai dijalankan. Dirinya menyebut,

alikus/bhirawa

Sekdakab Sidoarjo, Ahmad Zaini, menerima piagam penghargaan LPPD Kab Sidoarjo dari Mendagri, yang diserahkan oleh Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono.

misalnya melakukan tata laksana kerja yang efisien, transparan dan akuntable. Seperti merubah tata laksana di bidang keuangan, terkait pembuatan SPM atau surat perintah membayar.

Bisa membayar gaji atau membayar dana proyek yang tadi bentuk fisiknya menggunakan kertas yang tebal, saat ini diganti menjadi cara paperless.

Tata laksana lain di Pemerintahan yang juga sudah dirubah dan kini telah dijalankan oleh Pemkab Sidoarjo, kata Zaini, seperti surat menyurat yang juga paperless, absensi dengan IT, dan inovasi-inovasi pelayanan public lain, yang sudah dijalakan oleh OPD di Pemkab Sidoarjo.[kus]

5.472 Bantuan Sosial Beras Mulai Disalurkan ke Penerima PKH Pasuruan, Bhirawa Bantuan sosial beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pasuruan mulai disalurkan. Pendistribusian bantuan dari Kementerian Sosial ditandai dengan melaunching bantuan sosial beras oleh Pjs Wali Kota Pasuruan, Dr Ardo Sahak di Gedung Bulog, di Kota Pasuruan, Senin (12/10).

Menurutnya, pemberian bantuan kepada KPM-PKH itu untuk meringankan beban pengeluaran KPM. Di antaranya untuk melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras pada masa pandemi Covid-19. “Penyalurannya mulai hari ini, selama empat hari. Mulai tanggal 12-15 Oktober, di empat Kecamatan di Kota Pasuruan. Bantuan ini untuk mengurangi beban Keluarga Penerima Manfaat selama masa pandemi Covid-19. Yang lebih utama adalah harus sehat kepada audiens,” ujar Ardo Sahak.

Menurutnya, bantuan disebarkan ke 5.472 KPM yang masing-masing KPM akan menerima beras sebanyak 15 kilogram per bulan selama 3 bulan mulai Agustus, September dan Oktober. “Jadi, penerima KPM langsung menerima 3 bulan yakni 45 kilogram beras. Dalam program BSB ini komoditi disediakan oleh Perum Bulog dengan kualitas beras medium dalam kemasan 15 kilogram per karung,” kata Ardo Sahak.[hil]

Istimewa

Satgas TMMD membagikan masker kesehatan sebagai bentuk penerapan prokes di Desa Tebluru, Senin (12/10).

Bagikan Masker, Satgas TMMD Ajak Warga Patuhi Prokes

Hilmi Husain/Bhirawa

Pjs Wali Kota Pasuruan, Dr Ardo Sahak saat melaunching bantuan sosial beras dari Kementerian Sosial, di Gedung Bulog, di Kota Pasuruan, Senin (12/10).

Surabaya, Bhirawa Program TMMD 109 dimanfaatkan Satgas Kodim 0812/Lamongan dalam mensosialisasikan protokol kesehatan (prokes) kepada warga. Salah satunya dengan membagikan masker kepada warga Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan dalam pencegahan Covid-19, Senin (12/10).

“Anggota Satgas gencar dalam mensosialisasikan protokol kesehatan bagi warga Desa Tebluru dan masyarakat lainnya. Contohnya hari ini (kemarin), anggota membagikan masker keseha-

tan kepada warga setempat,” kata Komandan Satgas (Dansatgas) TMMD 109, Letkol Inf Sidik Wiyono.

Pria yang juga selaku Dandim 0812/ Lamongan ini menjelaskan, protokol kesehatan ini penting untuk mengantisipasi penyebaran pandemi Covid19. Sekaligus sebagai kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari dalam menerapkan pola hidup sehat.

Pihaknya pun terus menginstruksikan kepasa para personelnya untuk terus mensosialisasikan prokes. Sehingga warga setempat tahu dan mau

melaksanakan tahapan-tahapan prokes dalam upaya pencegahan Covid-19. “Personel kami melalukan pendekatan dan mensosialisasikan prokes kepada warga. Sehingga warga dapat menerapkan langkah-langkah prokes ini sebagai kebutuhan demi keselamatan bersama,” jelasnya.

Pihaknya menambahkan, sosialisasi prokes ini merupakan pelaksanaan program sasaran non fisik Satgas TMMD 109. Pada TMMD ini dimanfaatkan personel Satgas untuk lebih meningkatkan kesadaran kolektif warga masyarakat.

“Secara bersama-sama dan saling mendukung dalam menghadapi wabah pandemi Covid-19,” harapnya, Dansatgas pun berkeinginan agar Satgas TMMD terus memberikan yang terbaik sebagai Prajurit Sapta Marga, Prajurit Pejuang dan Tentara Rakyat dalam mencegah serta memutus mata rantai penyebaran COVID19 kepada warga. “Kekuatan pertahanan negara ini akan semakin kokoh, jika TNI dan rakyat bersatu dalam sistem pertahanan semesta,” pungkasnya.[bed,aha]

Kabupaten Probolinggo Dapat Tambahan Kuota Pupuk Anak Perusahaan Probolinggo, Bhirawa Saat ini masyarakat petani banyak keluhan tentang adanya kelangkaan pupuk bersubsidi. Sebenarnya pupuk bersubsidi itu tidak langka, namun banyak yang berebut pupuk bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada para petani. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si saat menyerahkan bantuan alat pertanian (alsintan) kepada petani yang ada di Desa Kebonagung Kecamatan Kraksaan, Senin (12/10).

“Siapakah yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi? Pupuk bersubsidi ini diberikan kepada warga masyarakat yang memiliki lahan maksimal 2 hektar. Sehingga hari ini yang berteriak langka itu bagian dari manusia yang memiliki sawah lebih dari 2 hektar dan akan mencopet hak rakyat yang memiliki lahan maksimal 2 hektar, “ katanya.

Sebagai Pimpinan Komisi IV DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Hasan meminta agar jangan mempersulit rakyat miskin yang akan memperoleh haknya berupa pupuk subsidi. “Terkait dengan adanya masalah petani harus membeli pupuk bersubsidi dalam satu paket, saya tegaskan tidak ada ketentuan dari Kementan. Itu hanya ulah para pemain saja, oknum distributor dan agen yang sering mempermainkan hak-hak rakyat, “ tegasnya.

Selain itu jelas Hasan, tidak ada ketentuan pupuk bersubsidi harus dibeli dengan memakai Kartu Tani.

Karena kartu Tani oleh perbankan itu,

tersedia secara merata orang yang belum berhak dan alatnya belum siap.

“Sepanjang belum ada persiapan dari alat untuk menggesek Kartu Tani dan pembuatan Kartu Tani secara benar, maka tidak ada kewajiban petani miskin itu untuk mempergunakan Kartu Tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,” tandasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengirimkan SK tambahan pupuk bersubsidi setiap daerah.

Tak terkecuali, Kabupaten Probolinggo yang juga mendapatkan tambahan pupuk bersubsidi. “SK dari provinsi sudah. Cuma draf SK Kabupaten (Probolinggo, Merah) belum.

Kemungkinan minggu depan baru selesai, “ kata Bambang Supriyadi, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo, Senin (12/10).

Berdasarkan SK tersebut, untuk pupuk urea mendapatkan tambahan sebesar 8.181 ton. Pupuk SP36 mendapatkan tambahan 77 ton. Sedangkan untuk ZA mendapatkan alokasi tambahan sebesar 2.989 ton. “Alhamdulillah.

Semoga ini bisa bermanfaat bagi para petani. Sebab, ini memang diharapkan oleh para petani, “ ungkapnya.

Selain bisa bermanfaat, pihaknya juga berharap cukup sampai tahun 2020. Meskipun sebenarnya kurang dari alokasi subsidi selama. Kalau sebenarnya kurang jika dilihat di eRDKK. Menurut Bambang, untuk pengecer pupuk melayani sesuai eeRDKK. Pasalnya, yang berhak menerima pupuk tak lain adalah petani yang telah terdaftar. Sedangkan untuk petani yang berlum terdaftar, pihaknya mengimbau mulai sekarang untuk masuk menjadi anggota kelompok tani. [wap]

wiwit agus pribadi/bhirawa

Bantuan alat pertanian kepada petani Desa Kebonagung.

Bhir

PENDIDIKAN, KEBUDA

Halaman 6

Selasa Pahing, 1

Jangan Jadikan Pendidikan Pro Jika Tetap Dilakukan, Disparitas Pendidikan akan Meningkat Surabaya, Bhirawa Kluster pendidikan tak luput dalam pembahasan RUU Omnibus law Cipta Kerja. Dalam paragraf ke 12 pasal 65 menyebut Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha. Tak ayal hal ini memantik persoalan baru dalam dunia pendidikan. Bahkan tak sedikit yang menyebut jika aturan ini mencederai dan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 31.

Hal ini menjadi Pengamatan dan Praktisi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Martadi, yang menilai jika aturan ini bisa berpotensi dan mengarah pada komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan. ''Saya tidak sependapat (adanya kluster pendidikan dalam Omnibus Law). Saya khawatir jika pendidikan dikategorikan sebagai kegiatan usaha ini akan berpotensi menghasilkan profit oriented. Di mana lembaga baru yang berusaha menyelenggarakan layanan pendidikan berbayar bahkan tak terjangkau masyarakat tertentu,'' ujar Martadi kepada Bhirawa, Senin (11/10) Menurut Martadi, pendidikan berdasarkan profit oriented akan memunculkan persolan meningkatnya disparitas pendidikan. Di lain sisi tugas pemerintah adalah mengurangi disparitas di berbagai daerah di Indonesia. Sekarang saja (dengan sistem pendidikan nirlaba, red) kesenjangan masih terjadi. Antara sekolah satu dan lainnya kualitasnya tak sama. Kalau (kebijakan) tidak hati - hati akan menjadi pendidikan

tertentu yang eksklusif, jadi ada pendidikan tertentu yang hanya dinikmati orang - orang berduit saja. Celakanya jika itu pendidikan asing.

Sehingga, tegas Murtadi, tidak menutup kemungkinan adanya pendidikan yang Franchise seperti lembaga pendidikan dari Singapura atau berbagi negara lainnya. Bukan tanpa alasan hal ini karena segmen pendidikan Indonesia sangat potensial. Di mana kalangan menengah ke atas butuh layanan pendidikan bermutu berani bayar mahal. Alhasil, yang terjadi justru menjadi peluang dibuatnya usaha pendidikan yang hanya dinikmati sebagian masyarakat Indonesia.

"Meskipun beberapa alibi yang disampaikan pemerintah dan DPR, pendidikan usaha hanya berlaku untuk daerah khusus KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Tetapi menurut saya apapun itu, di KEK pun, UU nya tidak boleh membedakan. Tidak mengenal daerah manapun harusnya UU diberlakukan sama. Begitu pun pendidikan tidak boleh ada pemilahan antar daerah,'' tegasnya.

BANGKU POJOK

Madin di Kec Lekok, Kabupaten Pasuruan. Saat ini, kegiatan belajar mengajar Madin dan TPQ di Kabupaten Pasuruan mulai kembali melaksanakan dengan tatap muka.

Madin di Pasuruan Mulai Melaksanakan Tatap Muka Pasuruan, Bhirawa Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Madin (Madrasah Diniyah) dan TPQ (Taman Pendidikan Al Qur'an) di Kabupaten Pasuruan mulai kembali dilaksanakan dengan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Pengembalian KBM Madin dan TPQ berdasarkan pada SE Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Kabupaten Pasuruan, Nomor 360/01/COVID-19/X2020 tertanggal 5 Oktober 2020.

SE itu mengatur tentang peninjauan kembali atas SE Ketua Satgas Penanganan Covid 19 Kabupaten Pasuruan Nomor 360/22/ COVID-19/IX/2020, yang berisikan pengetatan pemberlakuan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 tahun 2020, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 tahun 2020 dan penundaan sementara Surat Edaran Bupati tentang SOP (Standar Operasional Prosedur) terkait hajatan, pentas musik, seni dan budaya, TPQ, madin serta kegiatan keagamaan lainnya di Kabupaten Pasuruan.

"Kegiatan belajar mengajar Madin dan TPQ sudah digelar secara PTM sejak tanggal 9 Oktober kemarin,'' ujar Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PDPontren) Kemenag Kabupaten Pasuruan, Achmad Sarjono, Senin (12/10). Meski demikian, semua kegiatan wajib mengikuti protokol kesehatan. Mulai kewajiban santri melakukan wudhu di rumah, memakai masker dan menjaga jarak satu meter dengan teman lainnya.

Terlebih juga, semua lembaga wajib menyediakan tempat cuci tangan, memberikan titik Physical Distancing, termasuk lama pembelajaran separuh dari waktu biasanya. ''Protokol kesehatan wajib dilakukan. Karena, semuanya harus sehat dan dijaga kesehatannya,'' jelas Achmad Sarjono. [hil]

Jika kluster pendidikan dalam RUU Omnibus Law paragraf ke 12 pasal 65 tetap dijalankan, Murtadi khawatir akan semakin luas dampak yang akan ditimbulkan karena tak sedikit perusahaan besar yang melirik pendidikan potensial sebagai profit oriented.

"Artinya UU (RUU Omnibus Law) ini secara historis bertentangan dengan pendidikan kita, karena pendidikan kita nirlaba. Kedua, Pendidikan kita harus menekankan pada kebudayaan Indonesia di mana salah satu landasan filosofisnya yang harus dikedepankan,'' kata dia.

Jika ini menjadi profit, imbuhnya maka akan bertentangan dan mencederai UUD 1945 pasal 31 yang menyebut, bahwa semua warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Dan Pemerintah harus menyiapkan dan menjamin fasilitas itu setiap warga negara.

"Ini (lewat RUU Omnibus Law, red) seolah - olah pemerintah melepaskan tanggung jawab dan memberikan ke swasta untuk memberikan layanan. Pendidikan dan masyarakat disuruh membayar, itukan logika yang menurut saya tidak senafas dengan spirit UUD 45 pasal 31 ayat 1 dan ayat 2,'' urainya.

Karenanya, sebagai pegiat pendidikan, Martadi meminta, agar pemerintah mengeluarkan pasal 65 dalam RUU Omnibus Law yang

Martadi

mengatur soal kluster pendidikan.

Bahkan ia menyebut jika bisa masyarakat melakukan gugatan ke MK, mengingat kebijakan ini mengancam berbagai entitas pendidikan yang sudah ada. Seperti sekolah negeri dan swasta.

"Maka ini menjadi concer di gugatan MK.Seperti pasal 65 tertentu yang harus dibatalkan. Jika Perpu tidak bisa MK tidak bisa, maka segera presiden mengeluarkan Perpres yang harus menyatakan sikap tegas, bahwa pasal 65 harus dibatalkan, tututan saya itu.

Jadi tidak ada diskriminasi pendidikan. Pendidikan jangan ada embel - embel potensi laba. Begitu ada peluang maka ini akan bergerak ke (daerah) lain,'' pungkasnya. [ina]

Kontroling Maba Selama PKKBM Virtual, Unusa Buat Aplikasi Presensi Surabaya, Bhirawa Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Nahdlatul Ulama (Unusa) tahun ini dilakukan berbeda. Selain karena digelar secara virtual melalui zoom, para yang mengikuti kegiatan ini harus login terlebih dahulu melalui aplikasi berbasis website presensi-pkkmb.unusa.ac.id.

Menurut Wakil Rektor 1 Unusa, Prof Kacung Marijan, aplikasi ini sengaja dibuat Unusa untuk memudahkan proses PKKMB tahun 2020 secara daring.

Selain itu, aplikasi juga digunakan untuk merekap keaktifan mahasiswa selama PKKMB secara virtual. Mulai dari kehadiran, aktivitas harian, keluhan dan berkas keperluan PKKMB. "Tahun ini kami mengusung tema Unusa Siap Mencetak Generasi PERFECT (Profesional, Entrepreneur, Rahmatan lil Alamin, Focus Empowering, Creative and Talented) di masa adaptasi kebiasaan baru. Dan Alhamdulillah Unusa melaksanakan kegiatan PKK-

MB secara Daring di tengah pandemi Covid 19 dengan menggunakan aplikasi buatan sendiri yang berbasis web,'' ujar dia, Senin (12/10).

Sebanyak 1.718 Mahasiswa Baru (Maba) tercatat di Sistem Informasi Manajemen (SIM) Unusa. Beberapa diantaranya tidak bisa mengikuti PKKMB, karena adanya beberapa alasan.

Karenanya, Kacung berharap, hal tersebut bukan dikarenakan kesulitan jaringan. Sebab, akan mempengaruhi proses perkuliahan ke depan.

"Jika terjadi kesulitan jaringan di lokasi Maba, kami akan mencari solusinya. Karena, itu merupakan tanggungjawab dari Unusa,'' tegas Kacung Marijan.

Meskipun dilakukan secara virtual, Kacung berharap mahasiswa baru bisa mengenal dengan baik Kampus Unusa. ''Terlebih dosen, kampus, dan mahasiswa lainnya untuk bisa mengenal lebih dekat dengan mereka namun dikemas melalui virtual,'' jelasnya. [ina]

Salah satu Tim IT Unusa menunjukkan aplikasi presensi berbasis website yang digunakan mahasiswa baru selama PKKMB virtual.

GALERI

Enam mahasiswa yang targabung dalam kelompok Athena melalui praktikum Public Relatio Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji m

Komunikasi UMM Fokus Destinat Malang, Bhirawa Praktikum Public Relations yang dihasilkan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) saat pandemi Covid 19, kreatifitas dan produktifitas praktikum tetap terjaga. Melalui enam mahasiswa yang targabung dalam kelompok Athena melalui praktikum Public Relations and Event Management mampu membranding areal pertanian yang ada, areal Brakseng Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji menjadi destinasi wisata baru di Kota Batu.

Sebelumnya, tahun 2016 kelompok GuysPro mampu menyulap kampung Jodipan, pemukiman padat dan kumuh di Kota Malang, menjadi Kampung Warna Warni Jodipan (KWJ). Tetap melalui praktikum yang sama, April 2018 kelompok Prospero PR mampu menghasilkan Kampung Tematik, Kampung Hijau Tempenosaurus dan sekaligus mampu memecahkan Rekor Muri Replika Dinosaurus Terbesar dari Tempe saat launching kampung ini.

Menurut dosen pengampu dan pendamping mata kuliah Praktikum Public Relations, Jamroji MComms, setelah keberhasilan kelompok praktikum mahasiswa mengubah kampung kumuh Jodipan menjadi Kampung Warna warni Jodipan, yang akhirnya menjadi ikon wisata utama di Kota Malang tahun 2016, maka sejak 2017 praktikum Public Relations Prodi Ilmu

Komunikasi UMM difokuskan untuk melakukan Destinations Branding pada desa - desa yang ada di Malang Raya.

"Termasuk tahun akademik 2019/2020 kemarin, ada 18 kelompok praktikum mahasiswa peminatan Public Relations yang dikirim ke sembilan desa yang ada di Kecamatan Bumijai Kota Batu. Tugas mereka mengindentifikasi potensi tiap desa, mendesain konsep wisata berdasar potensi yang ditemukan serta melakukan aktivitas branding sampai mengadakan event untuk mengenalkan wisata di desa ini,'' ungkap Jamroji yang juga creator Jasmerah Mob UMM ini.

Jamroji menegaskan, karena adanya wabah Covid 19, berbagai aktivitas event yang telah dirancang 18 kelompok mahasiswa praktikum, serta

telah dianggark ga ratusan jut sembilan desa Bumiaji akhirn hkan ke aktiva Salah satunya pok yang mela tion branding u tanian di Brak Wisata Alam B Mulai Bulan gencar melak branding melau form media so media Instagra mendapatkan r serta ratusan impression. Ma jika sekarang are Brakseng diku pengunjung tia Wisata Alam lokasi di Desa S Kecamatan B Batu. Wisata in

SISWA

SMA Antartika 2 Sidoarjo Ciptakan Bilik Deteksi Suhu Otomatis Kondisi pandemi Covid 19 saat ini tidak membuat para siswa putus asa, bahkan mereka ada yang lebih inovatif dan kreatif. Seperti dilakukan siswa SMK Antartika 2 Sidoarjo ini berhasil membuat bilik pengukuran suhu otomatis dalam mendeteksi suhu badan manusia.

Oleh: Achmad Suprayogi, Kabupaten Sidoarjo

achmad suprayogi/bhirawa

Terlihat siswi sedang menghadapkan tangannya ke sensor deteksi suhu untuk membuka pintu otomatisnya.

Ide ini digagas Tim Siswa Kelas XIII (kelas khusus empat tahun). Cara kerjanya telah disesuaikan dengan SOP Protokol Kesehatan (Prokes). Setiap orang yang melintas di dalam bilik ini tangannya dihadapkan pada alat sensornya.

Bila hasil deteksi suhu badannya di bawah 36 Derajat Celsius. Maka, pintu masuk kedalam sekolah akan terbuka dengan sendirinya. Tetapi ka-

lau suhu badanya di atas 36 derajat Celsius, maka pintu kembali ke luar sekolah yang terbuka. ''Sementara pintu masuk ke sekolah akan tetap tertutup,'' ungkap Kelvin, yang didampingi dua anggotanya Abdul Ghoni dan Achmad Sigit, saat mempraktekan hasil ciptaannya, pada Senin (12/10) kemarin.

Siswa Jurusan Mekatronika ini mengaku idenya membuat bilik deteksi suhu badan secara

otomatis ini berawal dari melihat banyak orang yang masih kurang maksimal dalam menerapkan Prokes. Akhirnya ide ini dilaporkan ke pihak sekolah dan pihak sekolah mendukung, hingga terwujudlah perangkat yang menghabiskan anggaran sekitar Rp5 juta ini.

Kevin menjelaskan, karena alat ini masih banyak kekurangannya, kedepan akan dilakukan penyempurnaan.

Diantaranya menambah fitur - fitur yang lain. ''Kami akan menyempurnakan programprogramnya biar lebih akarut dan maksimal. Jadi kami lebih fokus dulu untuk menyempurnakan, biar lebih bagus dan lebir presisi dalam pengukurannya,'' ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMK

Antartika 2 Sidoarjo, Retno Purwo Lystiorini menuturkan, pihak sekolah selalu mendukung penuh ide para siswa. Bahkan bukan hanya itu, pihak sekolah juga mendukung sampai ke tingkat HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) para siswanya.

"Kami sudah ada MoU dengan pihak Kemenkumham, dan sudah mempunyai link dengan Kemenkumham, sehingga untuk mencapai ke arah HAKI Insya Allah akan lebih mudah. Tujuan kerjasama dengan Kemenkkumham untuk melindungi karya dan produk hasil olah pikiran para siswa dan tenaga kependidikan. Karya mereka juga harus sesuai peraturan perundang undangan, jadi tidak sekedar berkarya,'' katanya. [*]

rawa

AYAAN 3 Oktober 2020

& OLAHRAGA

ofit Oriented

Halaman 7

Ubah Kotoran Hewan Sebagai Pakan Ternak Udang

Guru SMKN 1 Suboh Raih Juara III Lomba GCC Jatim Situbondo, Bhirawa Kiprah Muhammad Nurul Wathon, seorang guru jurusan Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut di SMKN 1 Suboh Situbondo dalam memajukan sekolah patut ditiru. Setelah Wathon, panggilan akrabnya, berhasil meraih juara III dalam lomba Budidaya Lintas Usaha versi GCC Pemprov Jatim baru baru ini. Penghargaan sejatinya diserahkan pada Senin (12/10) kemarin di gedung Grahadi Surabaya oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Menurut Wathon, SMKN 1 Suboh memberikan yang luas untuk berkarya.

Dengan peluang besar itu, dirinya membuat sebuah karya inovasi bernama Kotoran Hewan (Kohe) sebagai Pakan Ternak Udang. Kohe merupakan sebuah karya sederhana untuk menggerakkan masyarakat peternak Situbondo agar dapat memanfaatkan kotoran hewan (sapi) diubah menjadi sesuatu produk yang menghasilkan dan memberi nilai tambah bagi warga.

"Ya jelas akan menambah pendapatan bagi setiap keluarga. Tentunya harus yang ditopang dari penjualan biomassa cacing lumbricus rubellus dan pupuk organic kascing (bekas media hidup cacing) ini,'' jelas Wathon.

Dalam pandangan Wathon, Situbondo memiliki potensi populasi ternak sapi yang sangat besar hingga mencapai 165.539 ekor pada tahun 2019. Angka ini, sebutnya, mengacu pada data BPS Kabupaten Situbondo pada tahun 2019

yang lalu. Artinya, setiap hari kini tersedia ruang kotoran hewan yang melimpah untuk disuplai sebagai kebutuhan pakan ternak cacing. Selain itu, Situbondo juga mempuyai potensi perikanan budidaya laut, air payau dan tawar yang luar biasa.

"Saat ini ada sekitar 125 hatchery skala rumah tangga dan perusahaan besar pembenihan udang atau ikan kerapu. Ini merupakan pasar potensial untuk penyerapan pakan larva udang atau ikan,'' jelas Wathon.

Dari karya ini, lanjut Wathon, Tim Penilai GCC Pemprov Jatim menilai inovasi kohe sebagai bahan pakan ternak udang memiliki keunikan dan kelebihan dibanding karya inovatif yang lain. Selain itu, dalam karya Wathon ini juga tersedia bahan baku utama dengan menggerakkan secara massal potensi SDM dan SDA masyarakat peternak Situbondo, sehingga efek domino yang diharapkan dapat menambah penghasilan keluarga peternak Situbondo.

"Termasuk memiliki efek sosial bagi kesehatan di lingkungan kandang warga,'' jelas Wathon.

Wathon kembali menegaskan, adanya bahan baku yang fresh serta segar yang langsung diambil dari hasil panen peternak cacing akan menjadikan hasil varian produk lebih berkualitas.

Langkah selanjutnya, ujar Wathon, kegiatan proses produksi dari hulu hingga ke hilir sebagai budidaya larva udang

sawawi/bhirawa

Muhammad Nurul Wathon, guru SMKN 1 Suboh Situbondo saat mengubah kotoran hewan menjadi pakan ternak udang di tempat prakteknya.

atau ikan kerapu sangat sesuai dengan kegiatan praktek pembelajaran di jurusan Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut (APAPL) SMKN 1 Suboh Situbondo. "Kondisi ini saling membantu dan melengkapi,'' pungkas Wathon.

Sementara itu, Kepala SMKN 1 Suboh Situbondo Asim SPd menambahkan, sebagai atasan Nurul Wathon ikut bangga karena berhasil menorehkan prestasi fenomenal dalam ajang lomba GCC Pemprov Jatim.

Asim mengaku akan terus memberikan ruang yang besar bagi semua tenaga pendidik untuk mencetak prestasi. Termasuk kepada tenaga pendidik yang lain, juga memberikan peluang yang sama untuk mengukir sebuah prestasi yang gemilang. "Juara III ajang lomba GCC Provinsi Jatim ini juga prestasi yang sangat menggembirakan. Kami bersama keluarga besar SMKN 1 Suboh ikut menyambut dengan antusias,'' pungkas Asim. [awi]

Tekan Kekerasan pada Anak, Sekolah Diminta Tidak Menumpuk Tugas

Kab Probolinggo Uji Coba PTM di Zona Hijau

ons and Event Management ketika membranding areal pertanian yang ada, areal Brakseng menjadi destinasi wisata baru di Kota Batu.

ions Branding Desa Malang Raya

kan dana hingta rupiah oleh di Kecamatan nya harus dialiasi via online. adalah kelomakukan destinauntuk areal perkseng menjadi Brakseng. n Maret 2020 kukan aktivasi ui berbagai platosial, terutama am dan berhasil ribuan follower ribu reach dan aka tidak heran eal Wisata Alam unjungi ribuan ap bulanya. m Brakseng berSumberbrantas, Bumiaji, Kota ni baru berjalan

resmi di pertengahan tahun 2020 yang diinisiatori dosen pembimbing, Jamroji dan enam mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM yaitu Dio Bayu Saputra, Luthfan Almas Silva, Megawati Putri, Ananda Gemilang, Indah Amelia dan Fitrisia Aura lewat program praktikum Public Relations and Event Management.

"Awalnya Brakseng hanya sebuah kawasan pertanian milik perorangan yang mempunyai hasil komoditi dengan kualitas terbaik seperti kentang, wortel, sawi dan lain-lain.

Asal-usul nama Brakseng sendiri yaitu gabungan dari kata Brak yang berarti gubuk, dan Seng yang berarti lempengan besi berbentuk pipih dan tipis. Dulu, di kawasan ini terdapat suatu gubuk yang mempunyai atap dari bahan besi

yang pipih dan tipis, namun sekarang gubuk tersebut sudah tidak ada lagi,'' jelasnya.

Tidak hanya itu, tantangan yang seringkali dihadapi kelompok ini adalah jauhnya jarak antara kampus dengan lokasi Brakseng yang ada di Desa Sumberbrantas dengan menempuh jarak sekitar satu jam, locus desa yang paling jauh diantara kelompok praktikum lainnya. Belum lagi cuaca di tahun ini yang tidak menentu mengakibatkan kelompok Athena seringkali menunda pertemuan, karena harus mematangkan kembali strategi serta rencana program yang akan dikembangkan.

Meskipun kelompok ini sempat menemui jalan buntu dan frustasi akibat permasalahan internal kelompok, akhirnya mereka termotivasi kembali untuk bersama menyelesaikan permasalahan itu, meskipun harus melalui proses diskusi panjang sebelum mendapatkan hasil positif yang didapat sekarang ini terkait Wisata Alam Brakseng, yaitu membuat terobosan teknik promosi jitu lewat program praktikum Public Relations 3 (PR and Event Management), dengan cara membranding Brakseng sebagai wisata lewat stiker dan pamflet Jangan Injak Tanaman, serta publikasi di berbagai platform digital, karena media sosial itu mempunyai dampak besar untuk menyebarkan informasi dan menggaet pengunjung secara cepat. [mut]

Probolinggo, Bhirawa Meningkatnya angka kekerasan dan pencabulan terhadap anak di Kota dan Kabupaten Probolinggo, menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan. Diantaranya meminta pihak sekolah tidak terlalu banyak memberikan tugas kepada anak didik.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi, Senin (12/10) mengatakan, meningkatnya kekerasan terhadap anakanak juga dialami seluruh daerah.

Mengingat pandemi Covid 19 juga menyerang seluruh wilayah, bukan hanya Kota dan Kabupaten Probolinggo. Apalagi, ketika

siswa yang menjalani Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Dalam Jaringan (Daring) dan luar jaringan, banyak orang tua yang kurang sabar. Akhirnya, melakukan tindak kekerasan terhadap anaknya.

"Sebenarnya ada dinas yang spesifik terkait dengan tindak kekerasan terhadap anak. Tetapi, pada prisnsipnya sudah ada UU Perlindungan Anak Nomor 20 tahun 2002.

Di sana mengatur jika tidak boleh ada kekerasan terhadap anak.

Bagaimana jika terjadi kekerasan terhadap anak yang notabene sekarang melakukan pembelajaran di rumah? Persoalannya kan di situ.

wiwit agus pribadi/bhirawa

Gugus Multigrade Sukapura persiapkan sekolah tatap muka SD dan SMP.

Kekerasan itu sering dilakukan oleh orangtuanya, karena memang tidak mempunyai basic guru atau sebagai tenaga pendidik,'' lanjut Rozi.

Rozi menjelaskan, kekerasan terjadi sebenarnya tidak ada maksud untuk menyakiti anaknya. Tetapi, lebih kepada orang tua belum cukup bersabar menghadapi anaknya yang sedang menghadapi pembelajaran Daring. Karena pembelajaran secara Daring dengan cara penjelasan secara online, juga ada penugasan. Terkait dengan penugasan itu yang sering mengeluh orang tua.

Mungkin karena terlalu banyak tugasnya, sehingga tidak bisa mendampingi anaknya secara maksimal.

Rozi mengaku sudah menyampaikan kepada guru melalui kepala dan pengawas sekolah, pembelajaran pada masa pandemi ini tidak dalam rangka menuntaskan kurikulum. Semangat strategi pembelajaran, apakah itu daring dan fluring, hanya mengacu pada capaian kompetensi dasar esensial dan kompetensi dasar prasyarat.

"Hanya dua kompetensi itu saja yang menjadi sasaran dengan strategi pembelajaran yang beragam. Jadi, tidak perlu ada penugasan yang sangat banyak. Jadi antaran Daring dan Luring yang dikenal dengan blendid learning itu menjadi solusi. Ini bagian dari cara untuk mengatasi kejenuhan, termasuk ketidaksabaran orangtua. Mengingat tidak semua orangtua itu guru. Makanya, ini juga

Pandemi, Stock Opname Koleksi Pemprov, Bhirawa Di tengah pandemi Corona Virus Desease (Covid 19) hingga kini belum hilang, Dinas Perpustakaan dan Provinsi Jawa Timur (Diperpusip Jatim) hanya melakukan stock opname terhadap koleksi perpustakaan.

Plt Kepala Disperpusip Jatim, Supratomo mengatakan, pihaknya masih belum bisa melaksanakan program dikarenakan sebagian besar anggaran sudah dialihkan ke penanganan Covid 19.

"Disela-sela tidak banyak kegiatan, kami melakukan stock opname terhadap koleksi buku yang ada di perpustakaan. Kalau tidak dilakukan sekarang, ke depannya akan

keteteran,'' katanya didampingi Sekretaris Disperpusip Jatim, Hasto.

Dikatakannya, kini jumlah koleksi buku yang ada di Perpustakaan Jawa Timur kisaran 700 buku lebih. ''Adanya stock opname ini, maka akan diketahui jumlah koleksi buku yang sebenarnya,'' katanya.

Ditambahkannya, tidak dipungkiri jumlah buku koleksi juga berkurang, dikarenakan hilang atau peminjam tidak mengembalikan.

Untuk buku koleksi yang sudah tidak ada dalam daftar, nantinya akan dilakukan penghapusan.

"Jika memang tidak ada lagi bukunya, ya kami hapus. Hal ini dilakukan agar tidak membuat kecewa peminjam buku lainnya. Dikala

mereka ingin meminjam buku, dan didaftar sudah ada tetapi kenyataannya bukunya tidak ada, maka bisa jadi mereka kecewa. Untuk itu stock opname dilakukan agar mengurangi kekecewaan,'' paparnya.

Untuk pelayanan Perpustakaan di Disperpusip Jatim, lanjutnya, hingga kini masih melalui drive thru baik untuk peminjaman buku maupun pengembalian buku. Sementara ini, layanan untuk masuk dalam perpustakaan juga masih ditutup.

"Kami masih membuka layanan dengan melalui online saja, pemesanan bisa menggunakan media chatting. Lalu peminjam datang dan mengambil buku yang akan dipinjamnya,'' ujarnya. [rac]

Agar Mampu Bertahan, UMKM Butuh Pendampingan Malang, Bhirawa Pandemi covid-19 memukul seluruh sektor usaha di tanah air termasuk sektor mikro yang merupakan salah satu penopang utama perekonomian negara ini. "Sektor ini yang pertama kali dan terberat merasakan imbas pandemi. Namun di sisi lain juga sektor ini pun diyakini akan menjadi yang pertama bangkit dari tekanan pandemi," ungkap Yuli Andayani President ICSB Malang.

Wanita yang juga Mahasiswa Program Magister Manajemen Universitas Wisnuwardhana (Unidha) Malang ini, menambahkan, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM per 2018, terdapat 64 juta lebih UMKM setara dengan 99,99 persen unit usaha di Indonesia. "UMKM juga menyerap 116 juta lebih pekerja atau 97 persen dari total pekerja yang diserap unit usaha di Indonesia. Sumbangan UMKM mencapai Rp8.573 triliun atau 61,07 persen dari PDB,"tukasnya.

Menurut dia penyelamatan UMKM harus segera dilakukan untuk pemulihan sekaligus transformasi ekonomi. (radio idola .com 2020). Ia

Yuli Andayani President ICSB Malang

bisa dijadikan pembelajaran agar orang tua tidak mudah melaporkan gurunya,'' tuturnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo Moch Maskur. Menurutnya, di Kota Probolinggo sudah dilakukan pembelajaran ramah anak. Hal itu dilakukan guna meminimalisir angka kekerasan terhadap anak di sekolah.

Namun jika terjadi di luar sekolah, menurutnya, itu sudah menjadi tanggung jawab orangtua. "Kami tidak bisa atau mengalami kesulitan untuk memantau jika di luar sekolah.

Karenanya, jika anak di luar sekolah, itu menjadi ranah atau tanggung jawab orangtua,'' jelasnya.

Maka diharapkan kepada orang tua juga bisa lebih bersabar menghadapi anak - anaknya ketika mengikuti pembelajaran secara Daring.

Semua ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran Covid 19, khususnya terhadap anak-anak di lingkungan sekolah. Diketahui sebelumnya, di tengah mewabahnya Covid-19, angka kekerasan terhadap anak-anak di Kota Probolinggo meningkat. Dari catataan Lembaga Perlindungan Anak Komnas HAM Perwakilan Kota/Kabupaten Probolinggo, sejauh ini terdapat 3.060 kasus kekerasan terhadap anak. Angka ini naik 20 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, ribuan kasus itu tidak sampai terekspos dan masuk ranah hukum. [wap]

lantas mencontihkan jumlah UKM di kabupaten Malang saja berkisar 425 ribu yang terdiri dari kuliner, craft dan industri kreatif yang lain.

"Tetapi faktanya baru 1800 UKM yang memiliki izin usaha di th 2020.

Selain itu sifat sifat umum UMKM sebagai wirausaha mikro yang sering terjadi adalah mereka masih senang menonjol secara individu, merasa harus selalu didampingi , kurang mandiri dan selalu menunggu fasilitas,"tambahnya.

Namun, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa peran dari seluruh stake holder yang fokus pada perkembangan UMKM seperti Bank, pemerintah pusat, masyarakat dunia usaha , NGO atau lembaga lainnya.

Salah satunya adalah kehadiran ICSB (International Council for Small Business) selaku mitra strategis pemerintah dengan mensynergikan 4 pilar yaitu pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan peneliti . ICSB berkonstribusi untuk membawa praktik praktik terbaik dan pengalaman terkait pemberdayaan UKM di Indonesia ke dunia International dan sebaliknya. [mut]

Supratomo

GELANGGANG

Skema New Normal KONI Jatim Layak Jadi Role Model KONI Daerah Jakarta, Bhirawa Langkah KONI Jatim (Komite Olah Raga Nasional Jawa Timur) menjaga kesehatan para atlet, agar tidak terpapar Virus Corona (Covid 19), layak menjadi role model bagi semua KONI daerah di Indonesia. Hal ini dikemukakan Ketua DPD RI, La Nyalla Matalitti saat diterima Ketua Harian KONI Jatim M Nabil, Senin (12/10). Senator asal Jatim ini memberikan apresiasi kepada KONI Jatim, yang telah melaksanakan program Pemisahan Latihan Daerah (Puslatda) Jatim 100/IV dengan skema New Normal (PNN).

Menurut Nyalla, yang harus ditekankan adalah penambahan nutrisi imun untuk pencegahan. Yang diberikan kepada atlet maupun team Puslatda, harus diutamakan. Selain penambahan nutrisi, pemeriksaan rutin harus diutamakan. "Jangan menunggu tertular Covid 19 baru diobati. Ini harus menjadi prioritas, agar mereka semangat dalam berprestasi,'' pesan Nyalla. Ketua Harian KONI Jatim, M Nabil dalam kesempatan itu mengatakan, Program PNN sebagai persiapan perjalanan menuju PON Papua.

Dalam pelaksanaan nya, masing- masing atlet dan pelatih, ditempatkan dalam satu camp dan tidak bisa keluar masuk. [ira]

Selasa Pahing, 13 Oktober 2020

JATIM MEMBANGUN

Halaman 8

KELANA JATIM

Kota Madiun Raih LPPD Kinerja Sangat Tinggi Kota Madiun, Bhirawa Pemkot madiun menerima penghargaan sebagai penyelenggaraan Pemerintah Daerah status kinerja Sangat Tinggi berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2018.

Dalam penghargaan yang dilakukan Kemendagri tersebut Kota Madiun dengan meraih status penyelenggara kinerja sangat tinggi dengan skor 3.3805 .

Penghargaan ini disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar parawansa saat peringatan HUT ke 75 Jawa Timur yang dilaksanakan secara virtual diikuti oleh seluruh kepala daerah kabupaten/kota ,Senin(12/10).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memasuki usia baru, yakni ke-75. Tepatnya pada Senin (12/10). Untuk memperingati hari jadinya, pemprov setempat menggelar upacara secara virtual yang dihadiri seluruh Bupati/Walikota se-Jawa Timur, tak terkecuali Kota Madiun. Dalam hal ini, Pemkot Madiun diwakili Wali Kota Madiun menerima penghargaan.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga bertindak selaku inspektur upacara menyampaikan beberapa hal penting terkait perkembangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur terutama menyangkut penanganan pandemi.

“Saya ingin mengajak bapak, ibu, dan saudara untuk lebih menguatkan tekad. Bersinergi dalam mengatasi tantangan ke depan, termasuk bekerjasama dalam situasi Pandemi,” ujarnya.

Lebih lanjut gubernur mengatakan, Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dijadikan sebagai momentum untuk menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan, serta mendorong semangat memiliki dan membangun daerah serta memperkuat rasa kecintaan masyarakat di wilayah Jawa Timur. Sebagaimana tema yang diambil pada peringatan hari jadi, yaitu Semangat Nawa Bhakti Satya Jawa Timur maju. [dar]

KEHILANGAN SURABAYA HILANG STNK, Yamaha, Tahun 2015, Hitam, Nopol : S 6171 AR, a/n. Moh Imron, Jl. Padangan RT/RW 001/001 Kec. Padangan - Bojonegoro No. 7451/IMB/BI-IV/2020

TULUNGAGUNG HILANG STNK, AG 4837 RBM,Honda, th.2017, Hitam, a/n. Feby Fajrin Cloediansyah, Jl.Mastrip 2/41D, Kel. Jepun - T.Agung No. 7452/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, AG 6737 ON, a/n. Siti Khoiriyah, RT 1/1 Ds Pakisaji Kalidawir – T.Agung No. 7453/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, AG 6218 TE, a/n. Suherman, Jl.MT Haryono No. 04 Kel. Bago – T.Agung No. 7454/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, AG 6901 S, a/n. Fitra Yunaedy, Jl. Diponegoro VIII/16 RT1/1 Kel Tamanan – T.Agung No. 7456/IMB/BI-IV/2020

TUBAN HILANG BPKB, S-3741-GS. An.Siti Wahyuni, Ds Senori RT 001/002,Kec Merakurak, Kab Tuban hp 085215240892 No. 7457/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, S-2141-IT. An.Berlyan Adam Ertanto, Ds Jatimulyo Dsn parengan RT 002/004,Kec Plumpang, Kab Tuban No. 7458/IMB/BI-IV/2020

BOJONEGORO HILANG STNK, nopol S 6943 AV, a/n Arafiq, Dsn Sampang RT/RW 06/01, Ds Buntalan Kec Temayang Bjn No. 7459/IMB/BI-IV/2020 HILANG STNK, nopol S 3956 CK, a/n Agus Yunadi, Jl RA Kartini RT/RW 02/01 Ds Kemamang Kec Balen Bjn No. 7460/IMB/BI-IV/2020

SITUBONDO HILANG Buku kir, a/n Tedy gunawan d/a Panji STB nopol P 8941 UE No kontrol Sit.4998 No. 7461/IMB/BI-IV/2020 HILANG Buku kir, gandeng a/n Tedy Gunawan d/a Panji STB No kontrol Sit.4999 No. 7462/IMB/BI-IV/2020

Foto bersama dengan anak yatim

Peringati HUT ke 75 Jatim

RSSA Komitmen Kembangkan Delapan Layanan Unggul Malang, Bhirawa Di Hari Jadi ke-75 Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSAA) Malang berkomitmen kembangkan delapan layanan unggulan .

Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, Dr. dr. Kohar Hari Santoso, Sp.An., KIC., KAP., usai mengikuti upacara HUT jatim secara virtual memaparkan beberapa layanan unggulan yang dimiliki RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang tidak lepas sebagai wujud komitmen dan sumbangsih rumah sakit dari segi layanan kesehatan demi mewujudkan Jawa Timur Maju, “Kami segenap civitas hospitalia RSUD Dr. Saiful Anwar Malang terus menjaga semangat Nawa Bhakti Satya untuk Jawa Timur maju,” tutur Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar dalam sambutannya.

“RSUD Dr. Saiful Anwar Malang berkomitmen mengembangkan delapan pelayanan unggulan, antara lain pelayanan Jantung Terpadu, Pusat

Ginjal Terpadu, Mother & Children Care (pelayanan ibu dan anak), Emergency & Accident (kagawatdaruratan), Pelayanan Eksekutif, Laboratorium Biomolekuler Terapan, Rehabilitasi Medik Terpadu, serta Radioterapi dan Onkologi Terpadu.” pungkasnya.

Usai pelaksanaan upacara virtual, diadakan kegiatan santunan untuk anak yatim yang menghadirkan perwakilan 10 anak yatim piatu dan dhuafa dari Yayasan Genggaman Yatim & Dhuafa Malang.

Ditemui dalam kesempatan terpisah, kepala Subbagian Hukmas RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, Dony Iryan VP, S.STP mewakili rumah sakit menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur terkait support system yang diterima oleh RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.

“Kita berharap di usia Provinsi Jawa Timur yang ke-75 tahun ini, RSUD Dr. Saiful Anwar Malang semakin dapat melayani masyarakat dengan baik. Apalagi dalam masa pandemi ini, kami sebagai garda terdepan dalam penanganan covid 19 sangat berterimakasih terkait dukungan, baik moril maupun materil, dari Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur sehingga apa yang kami lakukan sampai dengan saat ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan perawatan.” Ujarnya.

Jawa Timur termasuk provinsi yang terdampak parah CoViD-19. Per tanggal 11 Oktober 2020 tercatat total kasus positif di Jawa Timur mencapai 46.984 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 40.490 orang telah sembuh (86,18% dari total kasus), dan sebanyak 3.425 orang meninggal dunia (7,29 %), dan hingga kini sebanyak 3.069 (6,53%) masih dirawat.

Berkat berbagai upaya yang telah dikerahkan Pemerintah Provinsi Jawa

Timur, termasuk peran serta dari rumah sakit-rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, saat ini Jawa Timur telah mengalami perubahan status dari zona merah (risiko tinggi) CoViD-19 menjadi zona orange (risiko sedang).

RSUD Dr. Saiful Anwar sendiri saat ini telah merawat total 1256 terkait CoViD-19, dengan 557 orang (44,36%) di antaranya terkonfirmasi positif, 540 orang (42,99%) berstatus suspect dan sisanya sebanyak 12,66% probable. Berdasarkan pemutakhiran 12 Oktober 2020, pasien Incovit RSSA yang dinyatakan bisa keluar dari rumah sakit sebanyak 1209 (92,26%). Dari pasien yang keluar tersebut, ada yang sembuh/telah negatif CoViD-19 dan ada pula yang masih harus menjalani isolasi mandiri di rumah dengan status perbaikan klinis, namun kita juga prihatin bahwa dari jumlah keseluruhan pasien keluar rumah sakit, 45% nya dalam keadaan meninggal dunia.[mut]

Pemkab Trenggalek Komitmen Wujudkan Nawa Bhakti Satya Trenggalek,Bhirawa Hujan tidak menyurutkan, jajaran di lingkup Pemkab Trenggalek untuk menggelar upacara peringatan Hari Jadi 75 Provinsi Jawa Timur.

Cuaca yang tidak mendukung ini menjadikan peringatan Hari Jadi Pemprov Jatim ini digelar di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Senin (12/ 10/2020).

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Trenggalek, Drs Benny Sampirwanto, M.Si., dalam peringatan Hari Jadi 75 Pemprov Jatim ini menuturkan, “tekat kita untuk terus bahu membahu dalam bekerja bersinergi dan bekerjamasa ditengah Pandemi,” tutur Penjabat Sementara Bupati Trenggalek ini.

Ditambahkan oleh pria asal Kota Tahu Kediri tersebut, “mengutip kata kata bijak Ir. Soekarno, jika punya keinginan kuat secara pasti alam akan bahu membahu mewujudkannya,” imbuh salah satu alumni terbaik Unej ini.

Di tengah pandemi ini banyak yang tertekan dalam kondisi sulit, tentunya kita dituntut kepedulian kita dengan sesama. Peringatan hari jadi Pemprov Jatim ini adalah suatu penghormatan lahirnya Provinsi Jatim dan penghormatan kepada Radenmas Tumenggung Suryo sebagai Gubernur pertama Jatim yang membentuk tata pemerintahan pertama di Jawa Timur.

Hari Jadi Pemprov Jatim juga ditu-

jukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri masyarakat Jawa Timur, karena adanya tata pemerintahan di Jawa Timur.

Menurut penjabat sementara bupati Trenggalek, dalam peringatan hari jadi ini diusung Tema “Semangat Nawa Bhakti Satya untuk Jawa Timur Maju”. Ada 9 bhakti yang diusung untuk mewujudkan Jawa Timur maju.

Sembilan bhakti itu diantaranya Jatim Sejahtera yang ditujukan untuk mendorong masyarakat Jawa Timur yang sejahtera.

Bhakti kedua Jatim Kerja, ditujukan untuk mendorong masyarakat di Jatim mempunyai kesempatan kerja.

Pemprov Jatim telah menyiapkan pro-

gram Milenial Job Center, dimana ada pergeseran peluang kerja saat ini.

Para expert muda ditampung dalam program ini kemudian akan ada mentor profesional yang mendampingi mereka sesuai keahliannya yang bertugas membimbing mereka lebih siap bekerja secara profesional kedepannya.

Bhakti selanjutnya Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah, Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah ditujukan untuk menjaga integritas apratur pemerintah dan yang terakhir Jatim Harmoni.

Sembilan bhakti ini akan diwujudkan dengan perinsip kerja Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan dan Responsif (CETTAR). [wek]

Kabupaten Mojokerto, Raih Juara I Bumdes Tingkat Jawa Timur Mojokerto. Bhirawa Sebuah prestasi gemilang di bidang usaha Pedesaan yakni Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) telah ditorehkan oleh Desa Ketapan rame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Dengan diraihnya Juara I terbaik Tingkat Jawa Timur.

Untuk itu mengiringi peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke75. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, telah menyerahkan penghargaan tersebut ke Pemkab. Mojokerto di Gedung Grahadi Senin (12/10).

Penilaian lomba didasarkan pada uji lapang, yang meliputi enam aspek. Yakni aspek kelembagaan. Aspek pengelolaan usaha, aspek keuangan, dampak, kemitraan. Serta aspek pembinaan, pengawasan dan pertanggung jawaban.

Sementara itu pada upacara pengingatan HUT. Provinsi Jatim ke 75 yang digelar di halaman Pemkab.

Mojokerto, yang dipimpin langsung Pjs. Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo, . pada hari yang sama (12/10) pagi.

Pjs. Bupati membacakan amanat Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, yang mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur tetap semangat untuk selalu menjadi yang terdepan, religius, sejahtera lahir batin melalui 9 bhakti bagi Jawa Timur. Yakni Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Akses, Jatim Berkah, Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah, dan Jatim Harmoni.

“Meski dalam pandemi Covid-19, kita harus tetap semangat memban-

Tampak dalam foto Pjs. Bupati Mojokerto. Himawan Estu Bagijo telah menyerahkan penghargaan ke pada para Camat yang berhasil meraih juara sinergitas Kecamatan.

gun Jawa Timur. Ini sesuai dengan tema Hari Jadi Jawa Timur ke-75 yakni “Semangat Nawa Bhakti Satya untuk Jawa Timur Maju” yang harus kita junjung.

Selain itu, pada amanat tersebut juga terdapat amanat untuk mesukseskan empat hal penting. Pertama, menyukseskan proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berlangsung secara serentak di 19 Kabupaten di seluruh Jawa Timur. Kedua, ASN harus lebih total dalam bekerja dalam kerangka good governance and efficient bahkan productive government, pemerintahan yang baik, efisien dan produktif di masa pendemi. Ketiga, konsistensi dan kesiapsiagaan penuh dalam mengatasi dampak pandemi Covid19. Keempat, selalu menjaga Jawa

Timur tetap aman dan kondusif.

Pada upacara peringatan Hut. Provinsi Jatim di Pemkab. Mojokerto kali ini, Pjs. Bupati Himawan RB. Telah menyerahkan penghargaan Lomba Sinergitas Kecamatan Tahun 2020, atas laporan kinerja kecamatan tahun 2019. Adapun kecamatan peraih penghargaan antara lain Kecamatan Puri dengan nilai 93,75 sebagai juara I, Kecamatan Gedeg dengan nilai 85,25 sebagai juara II, dan Kecamatan Trowulan dengan nilai 80,25 sebagai juara III. Penghargaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/362/HK/ 416-012/2020, diserahkan langsung oleh Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo pada masing-masing camat.[ min ]

Selasa Pahing, 13 Oktober 2020

JATIM MEMBANGUN

Halaman 9

Antispasi Demo Gelar Tactical Floor Game dan Latihan Dalmas Bojonegoro,Bhirawa Guna mengantisipasi situasi dan kondisi paska unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibuslaw atau Undang-Undang Cipta Kerja beberapa hari lalu, Polres Bojonegoro menggelar Tactical Floor Game (TFG) dan latihan pengendalian massa (Dalmas) di halaman gedung Sat Sabhara Mapolres Bojonegoro, Senin (12/10).

Polres Bojonegoro menggelar Tactical Floor Game (TFG) dan latihan pengendalian massa (Dalmas)

Dalam kegiatan TFG tersebut, di pimpin oleh Kapolres Bojonegoro, AKBP M. Budi Hendrawan, SIK, MH dan diikuti Wakapolres Bojonegoro, para pejabat utama Polres Bojonegoro, para danton dalmas, serta juga diikuti perwakilan dari Kodim 0813/Bojonegoro, Satpol PP Kabupaten Bojonegoro.

Kapolres Bojonegoro saat memberikan arahan kepada peserta TFG menyampaikan bahwa tujuan Tactical Floor Game itu dilakukan untuk memberikan gambaran kepada

setiap perwira atau para danton masing-masing instansi terkait yang memimpin personil pengamanan di lapangan agar dapat menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menghadapi situasi dan kondisi pasca unjuk rasa penolakan UU Omnibuslaw atau UU Cipta Kerja.

Dalam simulasi ini, setiap perwira atau para danton yang bertanggungjawab dalam menggerakkan pasukannya mensimulasikan pengamanan seperti kejadian nyata melalui sarana yang telah disiapkan.

Kemudian dilanjutkan simulasi TFG yang di pandu oleh Kabag Ops, Kompol Dani Rinawan selaku pengendali di lapangan.

Kapolres Bojonegoro saat ditemui awak media ini di Mapolres Bojonegoro menjelaskan bahwa dengan situasi dan kondisi pasca unjuk rasa penolakan UU Omnibuslaw, Polres Bojonegoro dengan instansi terkait yakni Kodim 0813/Bojonegoro, Satpol PP Kabupaten Bojonegoro untuk bersama-sama menjaga situasi dan kondisi di wilayah Bojonegoro tetap aman, damai dan kondusif.

Hari ini Polres, Kodim dan Satpol PP menggelar TFG apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan maka dengan adanya TFG ini bisa mengetahui posisi atau keberadaan masing-masing sesuai dengan SOP dan tanggung jawab.

“Hari ini kita gelar TFG atau simulasi bersama-sama dengan Kodim dan Satpol PP dengan tujuan memberikan gambaran apabila terjadi sesuatu di lapangan maka sudah mengetahui posisi atau keberadaan masing-masing. Mari kita jogo Bojonegoro bersama-sama,” ucap Pria kelahiran Bojonegoro.

Melihat perkembangan situasi dan kondisi saat ini, perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2000 ini meminta para personil paham tugas dan fungsinya.

Diakuinya, wilayah hukum Polres Bojonegoro hingga saat ini dalam keadaan aman dan kondusif.

“Yang perlu saya tekankan kepada seluruh anggota untuk tidak under estimate dalam situasi dan kondisi saat ini,” pungkas Kapolres Bojonegoro. [bas]

KELANA JATIM

Hari Jadi Jatim, Dinsos Potong Tumpeng dan Virtual Pemprov, Bhirawa Dalam memperingati Hari Jadi Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur turut berpartisipasi memeriahkan dengan tasyukuran bersama potong tumpeng dan kue tart bersama sebagai Kado Untuk Jawa Timur Pemotongan tumpeng yang diikuti serentak di seluruh UPT dengan virtual pada saat pagi. Dilanjutkan juga dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Provinsi pada sore harinya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Alwi menyampaikan, semua jajarannya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Jawa TImur. “Harapan kedepan agar Gubernur Jatim dan Wakil Gubernur Jatim dilimpahkan kesehatan keselamatan memimpin Jawa Timur. Serta doa pandemi covid 19 segera berakhir,” katanya.

Dikatakannya, baik jajaran dan Pusat Pengendalian OPerasional (Pusdalops) Pusdaplop Tagana Provinsi Jatim punya cara tersendiri untuk merayakan Ulang Tahun Provinsi Jawa Timur. “:Salah satunya masing- masing Tagana di tiap kabupaten/ kota membuat kue Ultah dengan logo Jawa Timur dan diberi lilin angka 75,” katanya Secara virtual acara ini dipusatkan di Dinsos jatim dihadiri para pembina tagana Jatim, Kepala Dinsos, Sekretaris Dinsos dan seluruh kepala bidang. Acara dimulai dengan menyanyikan Mars Tagana, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Dinsos Jatim, dan ucapan ultah dari Koordinator Pusdaplop Jawa Timur. [rac]

Langgar Prokes, Pemilik Cafe Bisa Didenda 300 Ribu Rupiah Jombang, Bhirawa Pemilik cafe dan warung di Kabupaten Jombang harus berhati-hati dalam memberikan pelayanan kepada para pembeli di masa Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Jika mereka tidak menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) yang sudah ditetapkan pemerintah, mereka bisa dikenakan denda hingga 300 Ribu Rupiah. Hal itu dikatakan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jombang, Sutomo, Senin (12/10).

Dengan kata lain Sutomo menjelaskan, para pemilik cafe arif yulianto/bhirawa. dan warung di Jombang harus Sekretaris Satpol PP Kabupaten menyiapkan instrumen dan meJombang nerapkan protokol kesehatan Sutomo dalam melakukan usaha.

“Yang cafe atau warung, 1 harus menyediakan masker kalau memang pengunjungnya ‘ndak’ pakai masker, ataupun mengingatkan harus dipakai kalau dia bawa tapi belum dipakai,” ujar Sutomo.

Selain itu lanjut Sutomo, pemilik cafe atau warung juga harus menyiapkan alat cuci tangan dengan air mengalir yang bersih.

Dan yang selanjutnya imbuh dia, pemilik cafe dan warung juga harus menjaga jarak bagi pengunjung.

“Jadi kursinya itu harus di jaga (jaraknya),” tandas dia.

Sutomo mengaku, hal-hal tersebut sudah disosialisaikan saat pelaksanaan operasi gabungan terkait protokol kesehatan.

Jika tidak menerapkan protokol kesehatan seperti yang disebutkan tadi, Sutomo mengatakan, pemilik cafe atau warung bisa dikenakan denda sebesar 300 Ribu Rupiah.

“Itu aturannya kalau tidak mematuhi yang namanya ‘4M’ ini, kena denda, kena tilang, sebesar, kalau cafe, warung, itu 300 Ribu. Nanti kalau sampai 3 kali dia tidak mengindahkan, langsung ditutup,” pungkas Sutomo. [rif]

Mahasiswa saat membakar ban bekas di depan Kantor DPRD Tulungagung dalam aksi ujuk rasa, Senin (12/10).

Mahasiswa Terus Dorong Tolak UU Cipta Kerja Tulungagung, Bhirawa Ratusan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Tulungagung, Senin (12/10). Mereka menolak pengesahan UU Omnibus Law yang telah ditandatangani DPR RI baru baru ini.

Ada dua kelompok mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa. Kedua kelompok tersebut masing-masing menamakan diri Aliansi Mahasiswa Tulungagung dan Tulungagung Bergerak.

Bahkan kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Tulungagung Bergerak sempat membakar ban bekas dan melanjutkan aksinya di depan Pendopo Kongas Arum Kusimaning Bongso setelah dari Kantor DPRD Tulungagung. Sementara kelompok

Aliansi Mahasiswa Tulungagung hanya melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Tulungagung.

Kedua kelompok mahasiswa yang tujuannya sama menolak UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja tersebut sempat pula bertemu di depan Kantor DPRD Tulungagung. Mereka sama-sama berorasi dengan pengeras suaranya masing-masing.

Aksi kedua kelompok mahasiswa ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Pasukan Brimob Polda Jatim juga diterjunkan dalam pengamanan unjuk rasa. Depan Kantor DPRD Tulungagung juga dipasang brikade kawat berduri agar mahasiswa tidak dapat masuk ke kan-

tor dewan itu dengan leluasa.

Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Tulungagung ikut dalam kerumunan aksi unjuk rasa itu. Mereka menerima berkas tuntutan yang diberikan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tulungagung.

Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim, menyatakan akan mengirim pernyataan mahasiswa tersebut langsung ke DPR RI melalui faximile. “Hari ini juga saya tandatangani dan kirim ke DPR RI,” ujarnya.

Menurut dia, DPRD Tulungagung juga membuka ruang audiensi atau hearing dengan para mahasiswa. Rencananya, audiensi ini akan dilakukan pada Rabu (14/10) mendatang.

Adib selanjutnya menyatakan UU Omnibus Law bukan hanya berisi UU Cipta Kerja, tetapi juga undang-undang lainnya seperti UU Perpajakan dan UU UMKM. Ia pun meminta pada mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi dengan tertib tanpa harus melakukan anarkisme.

“Ingat kita negara demokrasi, kita harus menjaga aset-aset negara. Tidak boleh rusak-rusakan,” tandasnya.

Sementara itu, mahasiswa yang tergabung dalam Tulungagung Bergerak tampak enggan bertemu dengan Adib Makarim. Mereka justru meminta ditemui oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, yang saat itu tidak berada di kantor dewan. [wed]

Mahasiswa Minta DPRD Segera Terbitkan Perda Perlindungan Petani aktifis mahasiswa PMII dan GMNI Demo DPRD Sumenep

Sumenep, Bhirawa Aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Maha-

siswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Sumenep.

Mereka menuntut agar wakil rakyat

segera menerbitkan peraturan daerah (Perda) terkait perlindungan petani dan buruh.

Sebelum ke kantor dewan, ratusan aktifis mahasiswa itu melakukan aksi ke kantor pusat PT Garam (Tbk) di Kalianget. Tuntutannya, agar BUMN tersebut tidak semena-mena terhadap buruh di perusahaan milik negara tersebut.

Setiba di depan kantor dewan, secara bergantian mereka melakukan orasi, meminta anggota dewan keluar menemui para demonstran tersebut. Selama tiga jam, mahasiswa menunggu, namun tidak satu pun anggota dewan yang keluar menemuinya dengan alasan tidak ada ditempat. Akibatnya, para demon-

stran dari dua elemen mahasiswa itu terjadi gesekan fisik dengan aparat kepolisian.

“Izinkan kami masuk ke kantor DPRD untuk memastikan keberadaan anggota Dewan,” kata orator aksi, Abdul Mahmud, Senin (12/10).

Massa aksi berjanji tidak akan merusak fasilitas negara melainkan hanya ingin melihat surat tugas dan memastikan apakah semua wakil rakyat Kota Keris memang benar bertugas keluar kota. Namun, aparat kepolisian tidak mengizinkannya.

“Kami ingin menyampaikan langsung tuntutan kami ke wakil rakyat.

Makanya mohon kepada aparat kepolisian, kasih kami jalan untuk masuk ke gedung rakyat ini,” ucapnya. [Sul]

Razia Masker, 10 KTP Warga Ditahan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang bersama aparat kepolisian, TNI, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jombang menggelar razia penertiban penggunaan masker, Senin (12/10). Pada razia yang dilaksanakan di perempatan Jalan Hayam Wuruk, Kota Jombang itu, setidaknya, petugas menahan 10 Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga yang melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) karena tidak menggunakan masker saat berkendara.

Sekretaris Satpol PP Kabupaten Jombang, Sutomo mengatakan, razia penertiban penggunaan masker itu dilaksanakan terkait Peraturan Bupati (Perbup) Jombang Nomor 57 Tahun 2020.

“Yang mana di dalam Perbup itu yang pertama, ini harus memakai masker. Di dalam Prokes, yang pertama, wajib keluar dari rumah itu harus pakai masker,”

ujar Sutomo di lokasi razia.

Dari 10 warga yang tidak menggunakan masker saat razia, kata Sutomo, mereka kemudian ‘di-BAP’ dan ‘ditilang’ KTP-nya.

“KTP nya Besok diambil di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang,” kata Sutomo.

Selain ditahan KTP-nya, bagi para

pelanggar Prokes ini akan diberikan hukuman sosial pada esok hari setelah razia seperti membersihkan makam pahlawan, membersihkan kantor, hingga menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya maupun melantunkan sholawat.

“Nanti melihat situasi yang ada,” ucap dia.

Selain menahan 10 KTP warga yang melanggar Prokes, pada razia kali ini petugas juga memberikan hukuman 1 orang menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya langsung di lokasi razia. Pelanggar ini rupanya, selain tidak menggunakan masker, dia juga tidak membawa kartu identitas diri.

“Razia seperti ini akan terus ber-

langsung. Dalam arti kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, biar dia paham, nanti kalau kena tilang dia sudah ndak ada kata-kata yang negatif,” imbuh Sutomo.

Sementara itu, salah satu warga yang ditahan KTP-nya bernama Agatha menuturkan, dia diberhentikan petugas karena tidak menggunakan masker.

Meski begitu, Agatha mengaku jika mengetahui jika ada aturan harus menggunakan masker saat berada di luar rumah. Agatha sendiri mengungkapkan, atas pelanggaran yang dilakukannya, petugas menahan KTP-nya.

“Cuma KTP ditahan sama disuruh pakai masker. KTP besok (diambil) besok jam 8 di Kantot Satpol PP,” pungkasnya. [rif]

arif yulianto/bhirawa.

Razia penertiban penggunaan masker di perempatan Jalan Hayam Wuruk, Jombang, Senin (12/10).

EKONOMI Pertamina Ajak Masyarakat Bangun Usaha Selasa Pahing, 13 Oktober 2020

Halaman 10

Surabaya, Bhirawa Mendukung pelaku usaha dan UMKM di Indonesia, Pertamina membuka peluang kerja sama dan kemitraan bisnis hingga ke kawasan pedesaan melalu kemitraan bisnis Pertashop. CEO PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina, Mas’ud Khamid mengungkapkan program kemitraan bisnis Pertashop ini terbuka untuk Koperasi serta UKM yang sudah berbadan hukum CV atau PT di seluruh Indonesia.

“Pertashop adalah lembaga penyalur resmi Pertamina dengan skala kecil untuk melayani kebutuhan BBM Non Subsidi, LPG Non Subsidi dan juga produk ritel Pertamina lainnya yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur resmi,” terangnya, Senin (12/10).

Mas’ud menambahkan Pertashop menjadi peluang usaha bagi calon mitra Pertamina di pedesaan untuk peningkatan kegiatan ekonomi, se-

hingga pada akhirnya dapat memaksimalkan potensi desa, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. “Tahun ini, Pertamina mengajak calon mitra Pertashop untuk membangun lembaga penyalur yang tersebar di banyak kecamatan seluruh Indonesia” ujar Mas’ud.

Adapun cara daftar menjadi mitra Pertashop juga sangat mudah, bagi masyarakat yang berminat untuk membuka bisnis Pertashop bisa

mengikuti prosedur pendaftaran online melalui laman web https:// ptm.id/MitraPertashop. Calon mitra kemudian dapat memilih menu Informasi Pendaftaran dan klik pada tombol ‘Daftar Sekarang’.

Sebelum dapat masuk ke halaman registrasi, pengunjung akan diminta untuk memberi centang pada peryataan bahwa calon mitra mengisi data dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian calon mitra dapat melanjutkan untuk melengkapi form registrasi dengan langkah-langkah diantaranya pemilihan lokasi.

Dalam proses ini, calon mitra memilih lokasi dari pilihan yang tersedia dengan melengkapi informasi yaitu: Provinsi, Kota/Kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan alamat detil rencana lokasi Pertashop. Apabila lokasi yang diinginkan tidak tersedia dari pilihan menu, calon

mitra dapat melakukan pengajuan lokasi baru dengan meng-klik tautan yang tersedia.

Input data diri, pada tahap selanjutnya, calon mitra akan diminta untuk mendaftarkan nama perusahaan, nama pengusaha, alamat e-mail, dan nomor handphone serta melengkapi password yang akan digunakan seterusnya untuk memasuki akun pendaftaran kemitraan Pertashop.

SuSubmit, setelah memberi centang pada pernyataan “Saya telah membaca dan memahami persyaratan dan prosedur pengajuan kemitraan Pertamina”, calon mitra dapat meng-klik tombol “submit” dan calon mitra akan mendapat email verifikasi yang berisi informasi pendaftaran serta kode aktivasi melalui SMS ke nomor handphone yang telah didaftarkan.

Dari proses registrasi online ini, calon mitra akan diberi nomor registrasi

Kemitraan bisnis Pertashop dari Pertamina ini bisa menjadi peluang bagi pelaku usaha dan UMKM di Indonesia.

untuk melakukan pengecekan status aplikasi dan sebagai pengisian data di website. Proses ini akan memudahkan tim kelayakan Pertamina untuk me-

ngidentifikasi pemohon dan memungkinkan calon mitra untuk menyimpan dan melengkapi data terkait kelengkapan perizinan Pertashop.[riq]

BURSA EKONOMI

AXA Financial Indonesia Luncurkan Asuransi Maestro Infinite Protection Surabaya, Bhirawa AXA Financial Indonesia meluncurkan Maestro Infinite Protection, asuransi jiwa yang komprehensif untuk diversifikasi kekayaan yang dapat membantu keluarga mencapai tujuan finansial jangka panjang dalam mata uang yang kuat dan stabil.

Maestro Infinite Protection kini tersedia dalam dolar AS dengan premi mulai dari USD 3.600 per tahun dengan perlindungan jiwa mulai USD 100.000.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah atas, AXA Financial Indonesia menyediakan solusi jangka panjang untuk diversifikasi kekayaan keluarga dan warisan dalam mata uang dolar AS lewat produk Maestro Infinite Protection.

Produk ini merupakan solusi asuransi jiwa seumur hidup yang komprehensif, yang dilengkapi dengan manfaat dana tunai dan solusi investasi yang tepat, sehingga memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi nasabah karena terjaminnya masa depan keluarga.

“Sejalan dengan komitmen kami untuk terus berinovasi dan berfokus pada nasabah, kami menghadirkan solusi yang memberikan fleksibilitas kepada nasabah kelas menengah atas untuk mengamankan perlindungan jangka panjang, serta diversifikasi kekayaan mereka dalam mata uang yang lebih stabil sehingga dapat meningkatkan nilai dan likuiditas aset serta warisan bagi keluarga,” ujar Direktur Utama AXA Financial Indonesia.Niharika Yadav,[ma]

Warga Jemur Wonosari Manfaatkan Fasum untuk Ketahanan Pangan Surabaya, Bhirawa Keberadaan Fasilitas Umum (Fasum) mulai dimanfaatkan warga Kota Surabaya untuk dipergunakan sebagai ketahanan pangan, seperti yang dilakukan oleh warga RW 06, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo Surabaya dengan menanam tumbuhan ketela dan jagung.

Camat Wonocolo, Dr. Denny Christupel Tupamahu, AP, SH, M.Si, M.Mis, MH, M, Psi saat dikonfirmasi Bhirawa, Senin (12/ 10) mengungkapkan sesuai dengan instruksi ibu Wali Kota, agar memanfaatkan Fasum atau lahan kosong semuanya selama masa Pandemi ini.

“Di Fasum inilah kita harus bisa memanfaatkan lahannya, salahsatunya bisa dipergunakan untuk ketahanan pangan selama pandemi ini dengan menanam bahan olahan seperti jagung dan ketela yang nantinya akan bermanfaat bagi semua warga di sekitar perumahan maupun di kampung-kampung disampingnya,” terangnya.[riq]

Bupati Resmikan Resto Pakan Ternak Situbondo, Bhirawa Untuk mendukung kecukupan pakan ternak di Kota Santri Situbondo, Bupati Dadang Wigiarto bersama Komandan Kodim 0823 Situbondo Letkol Inf Neggy Kuntagina serta Kapolres Situbondo AKBP Achmad Imam Rifai secara resmi melaunching pusat resto pakan ternak dan pakan sorghum kemarin. Acara dipusatkan di Jalan Dieng Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Situbondo.

Ikut hadir Sekda Syaifullah bersama sejumlah pimpinan OPD dan Camat.

Bupati Situbondo Dadang Wigiarto usai meresmikan resto pakan ternak mengatakan, tanaman sorghum memiliki banyak manfaat dan multi fungsi. Satu diantaranya, sebut bupati

dua periode itu, mampu menambah stock pangan ternak sapi dan domba.

Selain itu, sambung Bupati Dadang, sorghum juga menjadi pengganti beras serta menjadi bahan baku kue dan jajan masyarakat. “Ini karena sorghum bisa dijadikan tepung serta bisa dijadikan bahan pembuatan sirup, kecap, gula, nira dan serta jenis makanan minuman yang lain,” beber Bupati Dadang dengan didampingi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Situbondo, HM Riwansia.

Saat ini, jelas Bupati Dadang, harga setiap penjulan sorghum dilepas Rp 800/kg. Karena ada subsidi dari pemerintah, ungkapnya, setiap pembeli hanya cukup membayar Rp 300/kg. Sedan-

gkan khusus harga butiran sorghum dilepas Rp 4.000/kg. Jika dibandingkan dengan harga jual tepung, gula nira, kecap, sirup harga sorghum sangat menguntungkan bagi petani. Sebab, biaya produksi menanam sorghum di lahan marginal sangat murah dan tidak membutuhkan pupuk serta air. “Ini sisi kelebihan lain dari tanaman sorghum,” jelas Bupati Dadang.

Masih kata Bupati Dadang, ada banyak kelebihan lain dari tanaman sorghum yang kini bisa di proses menjadi jajanan, tepung, sirup, kecap, gula, nira dan jenis yang lain. Tanaman sorghum ini, ungkap Bupati Dadang, selain memiliki prospek yang menggiurkan juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi jika dibandingkan den-

Grand Final Putra-Putri Batik Pamekasan, Bhirawa Pemilihan Putra-Putri Batik 2020 dilaksanakan Pemkab Pamekasan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini adalah salah satu di antaranya mengusung potensi daerah, yaitu Batik. Dalam Malam Grand Final, Moh. Holil Setiawan dan Amelia Maudy S dinobatkan sebagai Putra Putri Batik Pamekasan tahun 2020.

sawawi/bhirawa

Bupati Dadang Wigiarto mersmikan resto pakan ternak dan gelar pakan sorgum di Jalan Dieng Desa Panarukan Kecamatan Panarukan Situbondo.

Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pamekaran, Ir. Totok Hartono, M.T, di Mandhepah Agung Ronggosukowati, hadir Forkopimda, Plt Kadis Pariwisata dan Kebudayaan, Pengurus Dekranas Kabupaten Pamekasan.

Sekda mewakili Bupati Pamekasan menyampaikan, pemilihan Putra Putri Batik menunjukkan semangat dan keseriusan Pemkab

Pamekasan mengawal salah satu potensi unggulan Kabupaten Pamekasan di bidang pembinaan dan pengembangan usaha kecil menengah industri batik tulis Pamekasan.

Kegiatan ini selaras dicanangkan Pamekasan sebagai Kabupaten Batik oleh Gubernur Jawa Timur, sehingga mendorong Pemkab untuk menggerakkan dan mempromosikan batik tulis lebih cepat lagi tidak

hanya di tingkat nasional tapi juga internasional. ”Pemilihan Putra Putri Batik Pamekasan ini pada dasarnya adalah memilih Putra Putri Pamekasan yang berbakat, memiliki kapasitas kepribadian, intelektual, sosial dan spiritual,” katanya.

Ia mengimbau, pelaksanaan pemilihan Putra putri Batik haruslah benar-benar menjadi ruang menem-

pa diri dan mensukseskan wisata budaya serta potensi Batik sebagai identitas budaya yang berbasis ekonomi. “Pemilihan Putra Putri Batik tersebut. Kabupaten Pamekasan pernah berhasil mengantarkan Putra Putri Batiknya, mengikuti Putra Putri Batik Nusantara ditingkat nasional pada tahun 2016 bahkan memperoleh juara ketiga kala itu,” cerita Totok.[din]

gan tanaman sejenis. “Sebab, tanaman sorghum ini seluruhnya bisa di proses menjadi sebuah nilai ekonomi ditengah masyarakat,” tutur Bupati Dadang.

Bupati Dadang kembali menegaskan, tanaman sorgum juga bisa dijadikan sebuah terobosan atau inovasi pakan ternak dengan harga penjualan yang murah. Tak pelak, ujar Bupati Dadang, saat ini tanaman sorghum menjadi salah satu solusi bagi para peternak sapi dan domba yang ada di Situbondo untuk terus dikembangkan dimasa mendatang.

“Tanaman sorghum ini terbukti dapat menguntungkan para petani dan peternak yang ada di Kabupaten Situbondo,” jelas Bupati Dadang.

Sementara itu Kepala DPKH Kabupaten Situbondo HM Riwansia, menuturkan keberadaan resto pakan ternak yang diresmikan bupati Dadang Wigiarto bukan satu-satunya sebagai pusat penjualan pakan ternak murah dan berkualitas di Situbondo.

Sebaliknya, jelas Udin-panggilan akrab HM Riwansia itu, Pemkab akan kembali membuka resto pakan ternak lain di Kabupaten Situbondo. “Kedepan Pemkab akan kembali membuka resto pakan ternak di Kecamatan Kendit dan Situbondo bagian barat serta Situbondo bagian timur,” pungkas Bupati Dadang.[awi]

SELAYANG PANDANG

Angkat Perekonomian Warga, PUPR Kerjakan 210 Titik Program Padat Karya Di masa Pandemi Covid-19 Pemerintah Kota Kediri gencar melakukan pemulihan perekonomian warganya. Salah satunya Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat memiliki program padat karya yang disebar di sejumlah kelurahan.

Harapannya program tersebut kedepan dapat membantu perekonomian warga di masa pandemi ini.

Oleh : Ervan Kholis, Kota Kediri

Kepala Dinas PUPR Kota Kediri, Ir Sunyata mengatakan, program padat karya di Kota Kediri sudah berjalan mulai tanggal 30 September lalu. Program pembangunan tersebut dinilai dapat membantu warga yang kehilangan pekerjaan karena pandemi Covid-19.

“Sudah berjalan kurang lebih dua pekan ini. Ada ratusan titik yang tersebar di beberapa kelurahan di Kota Kediri,”

ujarnya saat mengecek lokasi pembangunan program padat karya di Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Senin (12/10).

Lanjut Sunyata, Dinas PUPR Kota Kediri kebagian 210 titik lokasi pembangunan program padat karya. Ratusan titik tersebut atas usulan dari tingkat kelurahan. Untuk meningkatkan perekonomian warga Kota Kediri, program ini diwajibkan melibatkan warga

Kepala Dinas PUPR Kota Kediri, Ir Sunyata, saat meninjau Pengerjaan Program Padat Karya.

sekitar untuk menjadi pekerja.

“Program ini awalnya usulan dibawah. Selanjutnya kita lakukan verifikasi skala prioritas. Sehingga diharapkan program ini dapat bermanfaat bagi warga Kota Kediri, ter-

lebih untuk program ini pekerjanya diwajibkan warga sekitar yang terdampak covid-19 seperti terkena PHK atau yang kesulitan pekerjaan,” tambahnya.

Program pemulihan eko-

nomi ini, Dinas PUPR Kota Kediri mendapat bantuan sebesar 27 miliar untuk program padat karya. Besaran anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan yang melibatkan tiga bidan di Dinas PUPR mu-

lai bidang Bina Marga, Pengairan dan Cipta Karya. “Untuk program padat karya di PUPR kita gunakan pembangunan seperti saluran irigasi, normalisasi, pembuatan jalan, pembangunan dinding penahan jalan, pengecatan bangunan dan sanitasi,” jelas Sunyata.

Sementara itu, Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar memastikan proyek padat karya ini berjalan dengan baik.

Proyek ini memang didesain untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi covid-19 ini. ”Proyek ini yang mengerjakan masyarakat setempat yang ada kemungkinan masyarakat itu terdampak covid19. Mungkin kerjaannya lagi nggak ada atau apa. Sehingga kami Pemerintah Kota Kediri memastikan program ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan desain serta konsep

dari Pemerintah Kota Kediri.

Nah dengan seperti itu maka daya beli masyarakat itu akan meningkat,” ujarnya.

Mas Abu mengungkapkan nantinya setiap kelurahan di Kota Kediri akan mengerjakan proyek padat karya. Dengan proyek ini roda perekonomian akan berputar khusunya di masa pandemi ini. Untuk penyelesaiannya sekitar 2 hingga 3 bulan.

“Saya memiliki keyakinan sangat tinggi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Jadi orang yang bekerja dibayar setiap minggunya bukan setiap bulan. Maka akan berdampak khususnya bagi warga kita yang ikut bekerja di proyek padat karya ini.

Saya lihat ya sangat semangat sekali. Saya memiiki keyakinan bahwa hasilnya akan bagus,” ungkapnya.[van]

SAMBUNGAN

Selasa Pahing, 13 Oktober 2020

Bawaslu Panggil Kadispora Malang

Sambungan hal 1 tidak netral dalam Pilkada ini, tentunya kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu. Karena dalam UU Pemilu sudah jelas ASN tidak boleh mendukung paslon, dan ASN harus netral,” kata Atsalis, Senin (12/10), usai dimintai keterangan oleh Bawaslu di Kantor Bawaslu, Senin (12/10) Ia sangat mendukung langkah yang dilakukan Bawaslu yakni telah melakukan penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan stafnya. Sehingga siapa saja yang melanggar aturan Pemilu akan mendapatkan sanksi, dan dapat di lihat dari hasil investigasi Bawaslu apakah tergolong katagori pidana, atau pelanggaran sedang, ringan dan berat. Namun, dirinya belum bisa memastikan terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada Slamet Suyono jika nanti dari hasil pemeriksaan Bawaslu terbukti melanggar UU Pemilu, maka pihaknya akan melaporkan ke Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Malang.

“Nantinya, jika terbukti mendukung salah satu Paslon Bupati Malang, yang jelas akan mendapatkan sanksi dari Bupati. Namun, jika kasusnya nanti mengarah ke pidana, itu nanti yang menangani pihak Kepolisian,” ujar Atsalis.

Dia menegaskan, dirinya dengan Slamet Suyono hanya sebatas rekan kerja, yakni antar atasan dan bawahan, sehingga tidak ada unsur saudara. Dan selama ini, berdasarkan kinerjanya kinerjanya di Dispora juga bagus dan tidak pernah ada masalah. Untuk itu, dalam kasus tersebut maka dirinya menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada Bawaslu.

Menurut dia, selama ini ia belum pernah melihat Pak Slamet mengajak rekan-rekan kerjanya yang lain untuk mendukung salah satu paslon. “Tapi jika saya tahu, maka pasti akan saya tegur karena ASN tidak boleh mendungkung salah satu Paslon. Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” terang Atsalis.

Ditempat yang sama, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang George Da Silva membenarkan, jika pihaknya telah memanggil Kepala Dispora Kabupaten Malang Atsalis Supriyanto untuk dimintai keterangan atas anak buahnya yang secara langsung mendukung Paslon Bupati Malang Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono, di salah satu group WA Inspirasi Malang karena berdasarkan UU Pemilu, ASN harus netral dalam Pilkada dan tidak boleh mendukung secara langsung salah satu paslon.

“Kami sebelumnya sudah memanggil dua orang wartawan yang menjadi anggota group WA Inspirasi Malang untuk kita mintai keterangan hanya sebatas sebagai saksi.

Dan jika nanti Slamet Suyono terbukti melanggar UU Pemilu, maka dia terancam pidana,” tegasnya. [cyn] l

Diapresiasi Presiden Jokowi, Jatim Jadi Percontohan Pengendalian Covid-19 Nasional l

Sambungan hal 1

dalikan penyebaran Covid-19 ini.

“Alhamdulillah tepat di Hari Jadi ke tujuh puluh lima Provinsi Jatim, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Jatim berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19 dan layak dijadikan percontohan secara Nasional, ini hadiah terindah bagi Kami di Jatim sekaligus tantangan untuk be­kerja lebih keras lagi,” Kata Gubernur Khofifah usai upacara peringatan HUT ke-75 Jatim di Gedung Negara Grahadi, Senin (12/10).

Apresiasi ini sekaligus mengiringi sejumlah penghargaan yang diraih Gubernur Khofifah menjelang HUT Jatim. Sebelumnya, Gubernur Khofifah menerima Penghargaan sebagai Pembina Keselamatan dan Kehatan Kerja (K3) dari Kemenaker dan Pemerintah Provinsi Jatim juga meraih Kinerja Tertinggi Pemerintahan Daerah atas Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2019 dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari Kementerian Dalam Negeri.

Meskipun pengendalian COVID19 di Jatim menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Gubernur perempuan pertama di Jatim ini terus meminta agar semua pihak tetap menjalankan disiplin protokol kesehatan (Prokes), tetap menjaga jarak, tetap memakai masker yang baik dan benar, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan.

Dirinya menilai meskipun Jatim telah berhasil menunjukkan perbaik­ an dalam pengendalian penyebaran Covid-19, tantangan terbesarnya justru adalah bertahan di posisi saat ini dan mencegah euforia yang berlebihan. Karena tugas kita masih panjang yaitu memutus mata rantai penyebarannya.

“TNI-Polri tetap bersama kita dalam membantu penegakan disiplin protokol kesehatan, Jaksa dan Hakim juga masih membantu dalam operasi yustisi, para dokter dan nakes tetap memberikan pelayanan dan perawatan bagi para pasien covid-19, saya mohon masyarakat juga tetap menjalankan disiplin prokes, tugas kita tidak berhenti di sini,”harapnya.

Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa berdasarkan data Satuan Gugus Tugas Covid-19 Pusat, per tanggal 12 Oktober 2020, tidak ada lagi zona merah di Jatim. Begitu pun dengan perkembangan kasus aktif di Jatim yang terus mengalami penurunan sampai hari ini Senin (12/10) tersisa 3.040 kasus aktif atau setara dengan 6.43%.

Persentase ini jauh dibawah persentase kasus aktif Nasional yakni 19,68% . Selain itu, lanjut Gubernur Khofifah, persentase kesembuhan Jatim juga termasuk tertinggi di Pulau Jawa, yakni mencapai 86,28%. Sedangkan prosentase kematian di Jatim cenderung melandai dalam dua bulan terakhir yakni di kisaran 7.29%.

Upaya signifikan yang telah dilakukan Pemprov Jatim dalam menekan penyebaran COVID-19 antara lain adalah dengan Optimalisasi 3T dan Operasi Yustisi untuk penegakan protokol kesehatan. Per hari ini testing di Jatim telah dilakukan sebanyak 998.111 rapid test dan 402.889 test PCR. Dengan jumlah tes yang terus naik, Positivity Rate Jatim saat ini terus menurun dari 31% di Bulan Juli menjadi 10% di Bulan Oktober, sedangkan saat ini per 12 Oktober 2020 positivity rate Nasional adalah 14,4%.

Perawatan di Jatim juga cukup optimal karena jumlah ketersediaan bed dan BOR yang sudah dengan standar WHO. BOR di Jatim yakni 42%, lebih rendah dari standar WHO yang 60%.Jumlah Bed isolasi saat ini

adalah 6611 tempat tidur sementara ICU 860 bed.

Sementara itu, operasi Yustisi yang dilakukan di Jatim merupakan jumlah Operasi dengan partisipasi TNI dan Polri yang tertinggi di Indonesia. Per hari ini, telah ada 1.637.998 warga Jatim yang telah ditindak akibat pelanggaran protokol kesehatan dengan rincian teguran kepada 1.344.172 orang, Kerja Sosial sebanyak 216.602 orang. Denda administratif kepada 39.145 orang, sita KTP sebanyak 38.079, hukuman kurungan sebanyak 4 orang dan penutupan tempat usaha sebanyak 71 lokasi.

Upaya ini di nilai sangat efektif mengingat berdasarkan survey BPS, >50% masyarakat menyampaikan bahwa alasan tidak patuh protokol kesehatan adalah karena tidak adanya sanksi. Meskipun demikian, Khofifah menegaskan bahwa di beberapa daerah di Jatim pendekatan sanksi juga diikuti dengan pendekatan reward bagi mereka yang patuh bermasker.

Orang nomor satu di Jatim ini berpesan bahwa untuk dapat memenangkan peperangan melawan Covid-19 perlu komitmen tinggi dan kebersamaan semua pihak. Untuk itu, dirinya kembali mengajak semua pihak untuk terus disiplin menjalankan prokes.

Sementara itu, upaya pemulihan ekonomi juga harus terus digelorakan akan perekonomian Jatim segera kembali menggeliat dan pulih.

“Semua tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan untuk upaya preventif kita, juga harus terus maksimal dalam tracing dan kuratifnya, kesehatan kita tetap yang utama.

Selain itu kita juga akan terus berupaya memberikan stimulan agar perekonomian kita juga segera pulih, sehat masyarakatnya sehat ekonominya, selamat masyarakatnya selamat ekonominya,” pungkasnya.[tam]

RS di Sidoarjo Diduga Permainkan Data Penanganan Covid-19

Sambungan hal 1 zona,” pintanya.

Sumardji juga menegaskan data positif aktif antara Sidoarjo dan Surabaya ini bedanya sangat jauh. Ia membandingkan salah satu contoh anka positif aktif Surabaya sebanyak 341, sementara untuk Sidoarjo sebanyak 534.

Ini menjadi tanda tanya, karena Surabaya penduduknya 5 juta, sedangkan Sidoarjo hanya 2,5 juta. “Mengapa angka positif aktif bisa lebih banyak Sidoarjo, padahal upaya-upaya Forkopimda untuk melakukan setiap hari itu sangat luar biasa. Sehingga dalam program operasi yustisi sangat minim pelanggaran, kecuali wilayah dalam kampung,” tegas Kapolresta Sidoarjo.

Ia juga mengungkapkan, kalau melihat yang masih ada dalam RS data riil di 11 RS rujukan. “Datanya riilnya tidak sampai 300, tetapi dalam laporan akhir itu sebanyak 534. Itu yang benar mana,” ungkap Sumardji kesal.

Dalam penjelasannya, Kepala Dinas Kesehatan Syaf Satriawarman mengakui kesalahanya, bahwa data pasein Covid 19 semua rawat jalan dilaporkan menjadi pasien rawat inap. Misalnya ada 148 orang yang dinyatakan dari luar Sidoarjo. Setelah ditelusuri di tiga rumah sakit besar di Sidoarjo, hanya 3 dan 4 orang isinya yang rawat inap.

“Jadi mereka itu melaporkan rawat jalan seolaholah rawat inap di rumah sakit tersebut. Kondisi ini terus saya kejar untuk mencari kebenarannya, dan ketiga rumah sakit besar itu sudah kami surati.

Sebenarnya Sidoarjo ini lebih rendah dari Surabaya,” terang Syaf Satriawarman.

“Ada tiga rumah sakit besar rujukan yang melakukan kesalahan terdahap perawatan pasein. Pasien positif covid-19 tidak dilakukan rawat inap, karena tidak ada penyakit bawaan, tetapi laporan pihak rumah sakit tercatat sebagai pasien rawat inap,” jelas Syaf Satriawarman. [ach] l

Bukan Cuma Jadi Cadangan Sambungan hal 1 tapi hanya sebagai cadangan. Tahun ini baru jadi komandan upacara sungguhan,” tutur Aries.

Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Jatim tersebut tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu.

Dia pun melakukan treatmen khusus untuk persiapan menjelang upacara. Selain berolahraga agar fisiknya siap, Aries juga menjaga agar suaranya maksimal saat memberi aba-aba peserta upacara. “Saya sudah tiga hari ini saya nggak berani minum es dan makan gorengan.

Takut suaranya serak,” tutur Aries usai upacara.

Dalam upacara tersebut, ada aba-aba yang cukup rumit bagi komandan upacara. Aba-aba tersebut adalah penghormatan bagi lambang Jatim Jer Basuki Mawa Beya serta lambang Samkarya Parasamya Purna Karya Nugraha. Kedua penghormatan itu diinstruksikan dalam sekali aba-aba. Sehingga cukup panjang untuk dilafalkan. “Saya hafal sekali itu, karena dulu ikut mengusulkan agar penghargaan Samkarya Parasamya Purna Karya Nugraha diikutkan dalam upacara hari jadi Jatim,” jelas dia.

Aries bersyukur, amanat yang dia terima dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa kendala. Kendati upacara tahun ini berbeda dengan biasanya, karena sebagian peserta harus mengikuti secara virtual. [tam]

l

Pemkot Batu memastikan bahwa desain Pasar Besar Batu yang baru akan menampung semua kebutuhan pedagang dalam menjalankan aktivitasnya.

Pemkot Batu Jawab Keraguan Pedagang l

Sambungan hal 1

pada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sekaligus membalas surat dari Wali Kota Batu yang dikirimkan tanggal 21 September 2020 lalu.

“Adapun isi surat Wali Kota Batu saat itu meminta percepatan pembangunan Pasar Induk Kota Batu kepada Presiden, dengan tembusan kepada DPR RI, Menteri PUPR, dan Sekretaris Kabinet,” ujar Punjul, Senin (12/10).

Adapun latar belakang pengiriman surat oleh walikota bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di wilayah Jawa Timur. Dan dalam Perpres tersebut menyebutkan bahwa Kota Batu merupakan salah satu daerah yang ikut dalam program Perpres.

Dan surat Wali Kota ini telah

ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet RI dengan menerbitkan surat kepada Menteri PUPR. Artinya, surat ini meminta Menteri PUPR untuk menindak lanjuti arahan yang diberikan Presiden melalui Perpres tersebut.

Dengan kata lain bahwa Menteri PUPR akan segera menindaklanjuti rencana revitalsasi Pasar Besar Batu. “Jadi warga atau pedagang Pasar Batu tidak perlu ragu lagi bahwa rencana revitalisasi Pasar Besar Batu akan terealisasi,” tegas Punjul.

Sebelumnya, para pedagang Pasar Besar Kota Batu yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar (HPP) menyatakan menolak untuk direlokasi oleh pemkot. Penolakan HPP ini dilakukan dengan membuat selebaran dengan judul ‘Swarane Wong Pasar’.

Intinya, ratusan selebaran yang ditempel di sudut bangunan pasar ini menolak Detailed Engineering

Design (DED) atau rancangan desain detail revitalisasi pasar. Sebagai bentuk penolakan tersebut maka HPP menyatakan menolak untuk direlokasi.

“Alasannya karena DED atau denah pembangunan pasar telah mengabaikan saran dan pendapat dari pedagang,”ujar Wakil Ketua HPP Kota Batu, Johan Bambang Irawan.

Selain itu HPP juga merasa belum ada kejelasan anggaran revitalisasi yang bersumberdari APBN. Dikhawatirkan saat anggaran tidak sesuai dengan nilai awal sebesar Rp200 miliar akan mengakibatkan adanya perubahan desain.

Karena secara nasional semua anggaran terfokus buat pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19.

“Dan ketika alokasinya mengecil dan merubah desain, kita khawatir desain yang baru tidak menampung aspirasi dan kepentingan pedagang,” tambah Johan.[nas]

Halaman 11

Redam Gejolak dan Hoaks, Segera Terbitkan PP UU Cipta Kerja Sambungan hal 1 Dia juga minta, semua elemen masyarakat mau bersabar, menunggu diterbitkannya PP yang menjadi pedoman pelaksanaan UU Cipta Kerja. Pengaturan lebih jelas tentang Pelaksanaan UU Cipta Kerja nantinya, akan tergambar dari PP tersebut, termasuk peraturan pemerintah daerah.

“DPR dan pemerintah, telah menjelaskan dan memberi keyakinan, bahwa UU Cipta Kerja yang mencakup 15 bab dan 174 pasal itu, sama sekali tidak bertujuan mencelakai atau merugikan pekerja. Namun demikian, untuk menghindari polemik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hendaknya memberi ruang bagi masyarakat, untuk tetap memberi masukan,” tandas Bambang Soesatyo Disebutkan, semua elemen masyarakat juga diminta tidak teriakan hoaks, misinformasi serta dis-informasi, tentang UU Cipta Kerja. Jangan sampai akibat ketidak pahaman, masyarakat, dimanfaatkan oleh pihak tertentu, yang ingin memecah belah persatuan bangsa.

“Saat ini banyak hoaks mis-informasi dan dis-informasi terkait UU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat. Misalnya, disebut’an; upah minimum, cuti haid, cuti hamil, hak atas cuti, semua dihilangkan. Atau, tidak ada batasan waktu kerja. Semua itu tidak benar. Saya berharap, masyarakat tidak mudah ter- provokasi dengan informasi hoaks yang jauh dari kebenaran, itu,” pungkas Bambang Soesatyo.

Sebelumnya itu didepan Forum Rektor Indonesia (FRI), Minggu (11/10) Menaker Ida Fauziyah secara detail memapar kan penjelasan atas isu-isu Ketenagakerjaan yang telah disalah pahami sebagian masyarakat. “Mulai dari persoalan kontrak kerja, outsourcing, pesangon, upah minimum, waktu kerja dan tenaga kerja asing (TKA),” ungkap Ida Fauziyah dalam dialog virtual mengenai substansi RUU Cipta Kerja dengan para Rektor.

Menaker menyatakan alasan mengapa UU Cipta Kerja dibutuhkan dalam situasi persaingan global yang semakin ketat.

Yang membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Sementara tingkat produktivitas pekerja Indonesia terendah di Asia, yakni 74,8. Padahal rata-rata negara Asia, tingkat produktivitasnya mencapai 78,2.

Demikian, ungkap Menaker Ida Fauziyah dalam dialog virtual dengan Forum Rektor Indonesia (FRI), mengenai substansi UU Cipta Kerja, akhir pekan. Hadir 24 Rektor Universitas Negeri dan Swasta yang dipimpin Ketua FRI Arif Satria (Rektor IPB- Bogor).

Tentang UU Cipta Kerja, secara rinci, Ida Fauziyah, memaparkan hal-hal yang selama ini, disalah pahami oleh masyarakat.

Dengan UU Cipta Kerja ini, diharapkan adanya perubahan struktur ekonomi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Guna memperluas kesempatan kerja.

“Pada 2019, ada 7,05 juta pengangguran dan 3,5 juta orang kehilangan pekerjan akibat pandemi Covid-19. Untuk mengatasi semua itu, mari kita ber gotong royong,” ajak Menaker.

Ketua FRI Arif Satria menyambut positif adanya silaturahmi dengan pemerintah ini.

Hal ini akan memperkuat komunikasi sehingga mendapat pemahaman yang lebih baik tentang substansi UU Cipta Kerja.

“Ini kesempatan sangat baik juga bagi para Rektor, untuk memberi masukan pada pemerintah. Baik tentang substansi maupun aspek hukum UU Cipta Kerja,” papar Arif Satria Rektor Unila (Lampung) Prof Karomani mengungkapkan; UU Cipta Kerja bukan Kitab Suci. Sehingga bisa disempurnakan implementasinya dengan peraturan pemerintah (PP). Bahkan, bisa juga dengan uji materi.

“Jadi jangan anggap tak ada solusi, lalu panik, demo anarkis, saling caci maki. Mari kita Kawal UU Cipta Kerja Dengan komunikasi terbuka dan cendekia. Agar sesuai dengan harapan kita bersama,” ajak Prof Karomani.

Para Rektor juga mengapresiasi langkah Menaker, membuka dialog dengan kalang­ an Akademisi. Menurut para Rektor, baru pertama kali diundang untuk membicarakan secara rinci dan substantif UU Cipta Kerja.

Sekaligus meng klasifikasi begitu banyaknya isu-isu tidak benar yang luas beredar. Para Rektor juga meminta agar UU Cipta Kerja, setelah resmi diserahkan DPR RI ke pemerintah, dapat juga diberikan kepada para Rektor.

Pada akhir diskusi, Menaker berkomitmen untuk menyampaikan UU Cipta Kerja kepada FRI segera. Setelah UU tersebut resmi diserahkan DPR kepada pemerintah. [ira]

l

Mendapat Dukungan Bupati, Agar Warga Punya Panduan saat Menggelar Hajatan l

Sambungan hal 1

gadakan simulasi sehingga masyarakat yang memiliki hajatan dapat melaksa­nakan dengan baik,” ujar Abdurahman.

Masih kata Abdurahman, agar berhasil dengan baik dalam simulasi pernikahan di era new normal ini, Dispendkbud juga mengajak KUA agar ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat Situbondo. ”Tadi secara gamblang sudah dijelaskan oleh petugas KUA. Dalam penjelasan itu nanti akan menjadi acuan masyarakat saat akan melaksanakan prosesi seremonial pernikahan,” urai Abdurahman seraya menegaskan setiap mengadakan pernikahan agar warga selalu menerapkan dengan prokes.

Sementara itu, Kepala Dispendikbud Kabupaten Situbondo Achmad Djunaidi mengatakan, kegiatan simulasi pernikahan di era new normal bertujuan untuk memvisualisasikan serta menggambarkan proses sebuah pernikahan dimasa pandemi. Artinya, sebut Djunaidi, prosesi pernikahan dimasa new normal dilaksanakan dengan ketentuan protokol kesehatan.

“Mulai dari prosesi walimatul nikah sampai acara resepsi pernikahan harus sesuai dengan prokes. Kami berharap, simulasi ini bisa menjadi panduan yang baik bagi masyarakat sebagai salah satu acuan penyelenggaraan pernikahan se­ suai dengan prokes,” ujar Djunaidi.

Salah satu petugas penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Situbondo HM Misro Safrowi menjelaskan, setiap

resepsi pernikahan harus dilakukan dengan kondisi bersih. Termasuk saat mengadakan akad nikah juga harus berlangsung dengan baik.

Sebagai penyuluh Kementerian Agama, terang dia, respesi pernikahan harus dilaksanakan dengan ketat sesuai dengan protokol kesehatan. “Pernikah­ an bisa juga diadakan di Kantor KUA dengan jumlah undangan terbatas maksimal 10 orang,” terang Misro.

Misrowi kembali menegaskan, semua warga yang hendak melaksanakan resepsi pernikahan harus selalu memperhatikan prokes, sebab angka penderita positif Covid-19 di Situbondo saat ini masih tergolong tinggi. Misro pun berharap ada kemauan bersama dari masyarakat dan pemerintah sehingga

acara resepsi pernikahan bisa berjalan dengan baik dan lancar.

“Ya memang aturannya di KUA maksimal undangan 10 orang. Kalau dimasyarakat memang tidak dibatasi jumlah orangnya, tetapi harus tetap memperhatikan prinsip 3-M,” jelas Misro.

Pria kalem itu menambahkan, setiap warga juga dibolehkan mengadakan prosesi pernikahan di rumah asal sesuai dengan prokes seperti menjaga jarak dan memakai masker. Sebab memakai masker saat keluar rumah sangat mudah jika dibandingkan dengan menjaga jarak dikala mengikuti sebuah kegiatan.

“Ya sangat sulit kalau menjaga jarak itu. Makanya kita semua tetap waspada sehingga tidak tertular Covid-19,” pungkasnya. [*]

Bhirawa

Selasa Pahing, 13 Oktober 2020

Halaman 12

Potong Foto Risma, Penari Kecewa Tim Machfud Arifin Surabaya, Bhirawa Di sejumlah grup percakapan WhatsApp di Surabaya tengah beredar hasil tangkapan layar (screenshot) akun media sosial resmi Calon Wali Kota Machfud Arifin yang memajang deretan penari tradisional yang diperagakan para pelajar di Kota Pahlawan.

Yang bikin menarik adalah adanya komentar sosok pelajar dalam tari itu yang merasa fotonya dicomot untuk kepentingan politik. Padahal, dia sama sekali tak pernah dimintai izin. Selain permasalahan izin, para pelajar juga mempermasalahkan

foto Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang dipotong (crop).

Menurut para pelajar, dalam foto asli, sebenarnya di tengah mereka ada sosok Risma, sapaan akrab Tri Rismaharini.

"Permisi Pak, ini kok ada foto

saya dan teman-teman saya di postingan bapak, tanpa ada izin ya pak?

Dan sebelumnya Bu Risma juga ada di foto tersebut berada di tengah kami, kok jadi ndak ada?" tulis pelajar dengan akun @deajengramadin pada unggahan di akun @cak.machfudarifin.

Tak hanya pada satu unggahan, pelajar tersebut juga protes di unggahan lainnya yang juga mengambil foto dia dan teman-temannya sebagai penari tanpa izin. Tercatat sedikitnya dua unggahan yang

diprotes sang penari, yaitu pada 13 Maret dan 19 Maret.

Dalam dua unggahan yang mengambil foto para penari pelajar tersebut, Machfud Arifin menulis caption tentang kesenian Surabaya dan niatnya untuk mengabdi sebagai calon wali kota. Dalam keterangan kepada media, pelajar bernama Deajeng Ferenaza Ramadin tersebut mengakui bahwa dia melayangkan protes atas unggahan foto tersebut.

"Kami sangat menyayangkan adanya foto kami, para penari di ac-

ara Puncak Peringatan Hari Anak Nasional 2015 yang diadakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, diedit dan ditayangkan di postingan instagram @cak.machfudarifin, tanpa seizin kami," ujarnya dalam keterangan resmi. Pada 2015, Deajeng merupakan pelajar di salah satu SMA di Surabaya. "Foto tersebut digunakan dan diunggah oleh akun tersebut pada bulan Maret, namun kami baru menyadarinya akhirakhir ini," imbuhnya.

Dia menjelaskan, dalam foto

tersebut sebenarnya juga ada sosok Risma, namun dalam unggahan Machfud Arifin dihilangkan. "Foto yang digunakan tersebut kami abadikan saat momen berfoto bersama Ibu Walikota Tri Rismaharini yg sebenarnya berada di tengah kami. Namun dalam unggahan yang telah diedit tersebut, foto Bu Risma dihilangkan," jelasnya. Deajeng memaparkan, foto tersebut bisa jadi diambil melalui mesin pencari Google, karena memang foto itu pernah diunggah di Facebook. [iib]

Bank BPR Jatim

Bank UMKM Jawa Timur

Putri Indonesia 2020 Buka Tabungan SIKEMAS di Bank UMKM Jatim Bank BPR Jatim-Bank UMKM Jawa Timur mendapat nasabah baru yang sangat istimewa. Yakni Putri Indonesia 2020, Rr Ayu Maulida Putri. Ayu membuka tabungan Simpanan Kesejahteraan Masyarakat atau SIKEMAS. Tak hanya membuka tabungan, Ayu juga mendapat kartu ATM Bank UMKM Jatim.

Direktur Utama Bank BPR Jatim-Bank UMKM Jawa Timur, Yudhi Wahyu M menuturkan, kehadiran Putri Indonesia 2020 sebagai nasabah Bank UMKM Jatim merupakan sebuah keistimewaan. Sebab Putri Indonesia asal Kota Surabaya ini bisa menjadi magnet masyarakat Jatim mau membuka tabungan atau menjadi debitur Bank UMKM Jatim.

"Kehadiran Putri Indonesia 2020 sebagai nasabah bank kami bisa menjadi suntikan semangat bagi kami untuk mengembangkan Bank UMKM Jatim lebih membumi. Ini juga bisa sebagai promosi untuk Bank UMKM Jatim, yang merupakan bank milik Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten/kota di jatim," katanya.

Yudhi juga berharap, dengan jadinya Putri Indonesia 2020 nasabah Bank UMKM mampu menjadi magnet kaum milenial untuk ikut menjadi nasabah Bank UMKM. “Kami berharap pasar milenial mengikuti je-

Putri Indonesia 2020 Rr Ayu Maulida Putri didampingi Dirut Bank BPR Jatim-Bank UMKM Jawa Timur Yudhi Wahyu saat menerima buku tabungan SIKEMAS di Kantor Pusat Bank UMKM Jatim.

jak Putri Indonesia 2020, mau menjadi nasabah Bank UMKM,” ungkapnya.

Yudhi juga menegaskan, Bank UMKM Jatim diharapkan mampu menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi Jatim, yang kini tengah menghadapi dampak pandemi Covid-19. Untuk mewujudkan hal itu, tidak bisa dijalankan sendiri. Tapi harus dilakukan secara bersama-sama.

“Sekarang adalah momentum percepatan ekonomi. Percepatan itu memang ada peran dari pemerintah, tapi eksekusinya ada di bank, termasuk Bank UMKM Jatim,” tegasnya.

Saham Bank BPR Jatim-Bank UMKM Jawa

Timur yang mayoritas dimiliki Pemprov Jatim ini, selama pandemi Covid-19 menunjukkan kinerja yang baik. Yudhi mengatakan, aset bank yang dipimpinnya mengalami kenaikan dibanding Desember 2019. Rencana akan menambah setoran modal yang diupayakan PAK tahun 2020. Kondisi ini tentu sangat menggembirakan di tengah wabah Covid-19.

"Hingga 28 September 2020, jumlah kredit malah naik. Begitu pula dengan jumlah aset juga naik. Dari sebelumnya Rp2,570 triliun menjadi Rp2,580 triliun,” jelasnya.

Sedangkan jumlah kredit, lanjut Yudhi,

Putri Indonesia 2020 Rr Ayu Maulida Putri menerima kartu ATM Bank UMKM Jatim.

pada Desember 2019 pada posisi Rp1,989 triliun kini menjadi Rp2,009 triliun. “Semester 1 sempat turun karena ada pandemi.

Sekarang mulai perlahan naik lagi. Kita sangat bersyukur karena kondisi ini masih tetap ada pertumbuhan,” ungkapnya.

Menurut Yudhi, tidak ada resep khusus kenapa kinerja Bank BPR Jatim-Bank UMKM Jawa Timur cukup baik di tengah pandemi ini. “Resepnya hanya berjuang dan berdoa.

Yang kita pikirkan hanya membantu umat.

Sekaranglah waktunya membantu orang lain.

Kita kasih keringanan. Mungkin mengura-

ngi laba sebentar, tapi kalau ada kepercayaan akan naik lagi. Buktinya laba kami tidak pernah turun. Makanya, sekaranglah waktunya untuk membantu masyarakat di tengah pandemi,” pungkasnya.

Sementara itu, Putri Indonesia 2020, Rr Ayu Maulida Putri mengapresiasi upaya Bank BPR Jatim-Bank UMKM Jawa Timur, menjadi bank yang menolong masyarakat menengah ke bawah.

Sebab selama ini masyarakat bawah masih kurang tersentuh oleh bank umum yang lebih banyak menyentuh kalangan menengah ke atas.

"Fokus Bank UMKM Jatim yang menyasar kepada masyarakat menengah ke bawah yang umumnya ada di pedesaan, sejalan dengan program saya yakni ‘Senyum Desa’. Program ‘Senyum Desa’ ini saya bersama teman-teman yang tergerak hatinya untuk bekrejasama membantu women empowering, khususnya masyarakat di desa,” kata Ayu. Alumus Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) ini berharap, ke depan Bank UMKM semakin berkembang pesat meraih prestasi tinggi. “Kami bangga pada Bank UMKM Jatim, karena membantu perekonomian Jatim, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Bank UMKM Jatim terpercaya,” pungkasnya. [iib*]

Alamat Kantor Pusat Bank BPR Jatim-Bank UMKM Jawa Timur Putri Indonesia 2020 Rr Ayu Maulida Putri saat mencoba mesin ATM Bank UMKM Jatim usai secara resmi menjadi nasabah Bank UMKM Jatim.

Putri Indonesia 2020 Rr Ayu Maulida Putri menerima kenang-kenangan dari Dirut Bank BPR Jatim-Bank UMKM Jawa Timur Yudhi Wahyu didampingi Direktur Pemasaran Bambang Rushadi.

Putri Indonesia 2020 Rr Ayu Maulida Putri foto bersama jajaran direksi dan pimpinan divisi usai menerima buku tabungan SIKEMAS dan ATM.

Jl. Ciliwung 11 Surabaya www.bprjatim.co.id