Binder13jan2016

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Kompetensi petugas di Puskesmas juga terus kita tingkatkan agar semakin memahami kegawatdaruratan sehingga tak terlambat melakukan rujukan ke RS,’’

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 5

031-5615454

Kepala Dinas kesehatan Kota Mojokerto Christiana Indah Wahyu

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Rabu Pahing, 13 JANUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

13 JANUARI 2016

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

12.00 Menerima LHP di BPK Perwakilan Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf Di Ruang Kerja

Masyarakat Diminta Waspada Gerakan Gafatar

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Menunaikan Ibadah Umrah Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Pemantapan Guru Kelas VI sebelum US Dindik Surabaya, Bhirawa Tak ingin mengulang pengalaman kelam Ujian Sekolah (US) SD/MI tahun lalu, Surabaya berupaya keras melakukan pemantapan bagi guru kelas VI SD. Mereka dilatih membuat latihan soal dan bimbingan belajar bagi siswa kelas VI sebelum mengikuti US. Para guru yang dilatih merupakan perwakilan dari masing-masing kecamatan di Surabaya.

Pembekalan dimulai untuk guru kelas VI dengan materi matematika dan IPA (MIPA). Kabid Pendidikan Dasar Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih mengatakan, guru kelas VI yang hadir mengikuti kegiatan mulai dari pembekalan guru hingga bimbel kepada para siswa.

“Tujuannya, untuk memfasilitasi serta memoti-

 ke halaman 11

Demo di sejumlah daerah atas gerakan Gafatar yang aktivitasnya dinilai meresahkan masyarakat. Mereka meminta pemerintah dan instansi terkait mengusut keberadaan organisasi yang mengajarkan paham radikal.

Polda Jatim Terjunkan Personel, Mahasiswa Surabaya Hilang Diduga Ikut Gabung Pamekasan, Bhirawa Wagub Jatim H Saifullah Yusuf meminta kepada ulama agar mewaspadai gerakan ekstrim yang saat ini telah masuk di Indonesia. Kewaspadaan tersebut sangat beralasan, mengingat banyak organisasi yang menyampaikan ajaran yang menyimpang dari akidah Islam. adit hananta utama/bhirawa

Perwakilan guru kelas VI dari sejumlah kecamatan di Surabaya dilatih membuat latihan soal Matematika dan IPA (MIPA) di Dindik Surabaya, Selasa (12/1) kemarin.

Dituding Nikah Siri dengan Bos Beras, Anggota Dewan Pilih Tutup Mulut Jombang, Bhirawa Dituding telah kawin siri dan mengakibatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara Erwin Burhan pengusaha beras dengan Ainin Inayah (40) warga Desa Sawiji Jogoroto, anggota DPRD Jombang berinisial DM ogah berkomentar.

Anggota Dewan dari Dapil 1 Jombang-Peterogan ini khawatir jika dia berkomentar akan memanaskan suasana. “Sudahlah. Saya tidak mau berkomentar panjang-panjang soal itu ( Kasus laporan KDRT), nanti justru memanaskan suasana,”jawabnya saat dihubungi melalui telpon, Selasa (12/1) kemarin.

Politisi PDIP ini juga tidak mau berkomentar tentang penganiayaan yang dilakukan Erwin terhadap istrinya, Ainin Inayah.

Sementara itu Erwin Burhan yang dilaporkan istrinya telah melakukan penganiayaan, menanggapi dingin persoalan yang membelit dirinya.

Erwin hanya menyatakan bahwa saat ini dia dan

Mendagri Sebut Gafatar Organisasi Ilegal

Saat menghadiri silaturahim kiai/ulama yang tergabung dalam Badan Silaturahim Ulama Pesantren Madura (Bassra) di LPI Al Hamidy Banyuanyar Palengaan Pamekasan, Selasa (12/1) dia mengatakan kehidupan

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan organisasi Gafatar yang diduga menyebabkan hilangnya sejumlah orang, tidak terdaftar

 ke halaman 11

tar itu tidak terdaftar,” kata Tjahjo di kantor Kemendagri di Jakarta, Selasa, (12/1).

 Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) bukanlah

sebuah organisasi yang baru berdiri. Pendeklarasian yang dilakukan pada 21 Januari 2012 di gedung JIEXPO Kemayoran semakin mengukuhkan keberadaan organisasi yang diketuai oleh Mahful M Tumanurung ini. Namun tak lama dideklarasikan ternyata pemerintah Indonesia telah mencium adanya sesuatu yang salah dari organisasi ini.  Pemerintah akhirnya memutuskan bahwa Gafatar adalah organisasi yang terlarang.

Pelarangan tersebut semakin diperkuat dengan dikeluarkannya surat Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 220/3657/D/III/2012 tanggal 20 November 2012. Namun sayang surat larangan tersebut sepertinya tidak menyurutkan

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Komisi A Ungkap Pencurian Kas Daerah Arbayana

Nganjuk, Bhirawa Komisi A DPRD Nganjuk berhasil mengungkap raibnya material bekas Terminal Kertosono sekaligus aksi pencurian uang kas daerah senilai Rp 176 juta. Pasalnya mate-

rial bekas bongkaran terminal ternyata laku dijual Rp 256 juta, namun hanya dimasukkan ke kas daerah Rp 80 juta.

“Kami terpaksa harus tegas, karena jelas di sini ada pencurian uang negara. Meski

hanya material bekas terminal, namun itu dibeli dari uang negara. Logikanya jika dijual, berapapun uangnya harus seluruhnya masuk kas daerah,” tegas Arbayana, anggota Komisi A DPRD Nganjuk,

DBD Makan Korban, Balita Usia Tiga Tahun Meninggal di RSUD Permintaan Darah di Bojonegoro Meningkat

Janji Bangun Surabaya pat tahun, Heni merasakan berbagai pengalaman yang menarik, mulai dari dia harus intensif belajar Bahasa Inggris selama enam bulan hingga pindah jurusan gara-gara kampus-

 ke halaman 11

di Kemendagri sebagai organisasi yang resmi.

“Kami sudah memantau dengan baik lewat Dirjen Politik kita, bahwa di tingkat nasional Gafa-

 ke halaman 11

HENI Fitria (22), gadis kelahiran Surabaya 24 Maret 1993 ini tak pernah menyangka bisa menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana di luar Kota Surabaya, terlebih di luar negeri yakni di Kedah Malaysia.

S e lama em-

demokrasi di Indonesia telah banyak berkembang secara baik. Kondisi tersebut juga memiliki konsekuensi, terutama di bidang keagamaan seperti banyak lahirnya

Fakta-fakta Mengejutkan tentang Organisasi Gafatar

ramadlan/bhirawa

Salah satu pasien DBD sudah 3 hari dirawat di ruang Seruni RSUD Jombang, Selasa (12/1). Sedangkan dua korban lainnya dikabarkan telah meninggal di RSUD Jombang.

Jombang, Bhirawa Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Jombang mulai merenggut korban jiwa. Kali ini seorang balita yang baru berusia tiga tahun tewas akibat penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk aedes aegypti ini.

Balita yang meninggal akibat terkena virus demam beradarah ini diketahui bernama Alisa Adilla Rafa (3), anak pasangan Anik Fitriyani dan Abdul Majid warga asal Dusun Balung Biru Desa Balongbesuk Kecamatan Diwek Jombang. Balita tersebut menghembuskan nafas

Selasa (12/1).

Arbayana mengungkapkan jika saat rapat kerja dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset

 ke halaman 11

Penetapan Tarif Angkutan, Dishub Diminta Awasi Pelaksanaan di Lapangan DPRD Jatim, Bhirawa Kebijakan Pemprov Jatim menurunkan tarif angkutan umum terutama bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) maupun Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebesar 5 persen disambut baik oleh DPRD Jatim.

Namun pihak parlemen meminta Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) mengawasi pelaksanaan peraturan gubernur tersebut. Hal itu untuk memastikan pelaksanaan di lapangan sesuai dengan aturan.

Anggota Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim berharap pihak Dishub Jatim berkoordinasi dengan Organda untuk mengawal Pergub itu dengan melakukan pengawasan di lapangan dan memastikan semuanya berjalan

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Robot Pengganti Manusia Hasil Riset Dosen dan Mahasiswa PPNS

Terinspirasi Film, Menggerakkannya seperti Main Game Film bukan saja bisa menjadi sarana hiburan. Karena dari film, daya imajiner seorang akan terbangun sebagaimana yang ditonton. Seperti yang dialami Syamsiar Kautsar. Dari film aksi berjudul Real Steel, inspirasinya tergugah untuk menciptakan robot pengganti manusia.

Adit Hananta Utama, Kota Surabaya

Heni Fitria

Sentil..  Menteri Agraria Instruksikan Penuntasan Sertifikat KNV  Jangan sekadar instruksi, dikawal hingga lapangan  PNS Setkab Diwajibkan Baca 10 Budaya Malu Tiap Apel Pagi  Semoga benar-benar masih punya malu untuk melakukan maksiat  Penurunan Tarif Tak Berlaku di Kota Batu  Malas revisi tarif bolak-balik kali

Dalam dunia film animasi, kisah tentang robot yang menggantikan peran manusia jamak ditemui. Namun di Indonesia, pengembangan robot semacam ini masih jarang ditemukan. Itulah sebabnya Syamsiar yang kini menjadi dosen program studi Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) ini begitu semangat mengembangkan robot pengganti manusia.

Dia menyebut karyanya itu dengan nama Robot BuTO (Buatan Teknik Otomasi). Selain terinspirasi film aksi dia pun terilhami dari riset NASA akan robot yang ditempatkan pada

pesawat ulang-alik. “Sebenarnya inovasi ini masih perlu penyempurmaan.

Khususnya agar bisa digunakan dengan kendali jarak jauh,” tutur Syamsiar, Selasa (12/1).

Dia merinci, robot ini memiliki badan layaknya manusia yang dibuat dari tubuh manekin. Pada bagian lengan kanan robot bisa digerakkan hingga telapaknya mampu menggenggam. Untuk menggerakkan tangan kanan robot ini, Syamsiar menggunakan sensor kamera tiga dimensi dan sensor penggerak.

 ke halaman 11

adit hananta utama/bhirawa

Syamsiar Kautsar mencoba fungsi robot berbentuk manusia hasil riset yang dilakukannya di laboratorium PPNS.

SURABAYA

2

Rabu Pahing 13 JANUARI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Pemprov Didesak Realisasikan Anggaran UMKM Rp 1,7 Triliun trie diana/bhirawa

Wisata Kuliner Baru

Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya kembali menambah wisata kuliner yang dibangun di lahan kosong milik Pemkot Surabaya seperti di Jl Bratang Binangun Surabaya (depan penjual bunga).

Wisata kuliner ini memiliki konsep outdoor (alam terbuka) dan juga disediakan berupa tempat gazebo supaya pengunjung menikmati santainya alam terbuka, Selasa (12/1).

Di Jatim, Angka Kecelakaan Kerja Cukup Besar Pemprov, Bhirawa Angka kecelakaan kerja di Indonesia termasuk di Jawa Timur sendiri masih cukup besar. Secara nasional angka kecelakaan kerja untuk tahun 2015 mencapai 105.182 kasus dengan jumlah tenaga kerja yang meninggal sebanyak 2.275 orang.

Sementara di Jatim sendiri menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Drs Sukardo MSi usai upacara K3, Selasa (13/1) Disnakertransduk Jatim mencatat pada triwulan pertama tahun 2015, jumlah kecelakaan kerja sebanyak 2180 orang; kemudian triwulan II sebanyak 3099 orang dan triwulan III sebanyak 5113 orang.

Dalam menekan menekan kecelakaan kerja, lanjut Soekardo, maka pihaknya memperingati sebagai hari keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan menggelar apel di kantor Disnakertransduk Jawa Timur.

“Dalam peringatan kali ini mengambil tema, tingkatkan budaya

K3 untuk mendorong produktifitas dan daya saing di pasar ASEAN, peringatan kali ini juga dilakukan dengan meningkatkan peran aktif pemerintah dalam melakukan pengawasan,” katanya.

Menyikapi tingginya angka kecelakaan kerja, Pemprov akan meningkatkan pengawasan terhadap sekitar 37.000 perusahaan di Jatim. Untuk mengawal itu, kewenangan pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh Disnaker kabupaten/kota, mulai tahun ini akan diambil alih oleh Pemprov.

“Bulan Oktober nanti pengambilalihan pengawasan mulai kita lakukan,” katanya.

Saat diambil alih itulah, kata Sukardo, pihaknya akan menambah jumlah pengawas yang saat ini hanya sekitar 200 orang, menjadi sekitar 500 orang.

Adanya peningkatan budaya K3, lanjutnya, produktifitas perusahaan diharapkan juga meningkat yang ujungnya mampu menciptakan daya saing khususnya untuk menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN.

PANGGUNG BIROKRASI

Tambah Box Culvert Jemur Ngawinan Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menambah box culvert dua jalur di Jalan Jemur Ngawingan yang selama ini menjadi titik kemacetan pada siang maupun sore hari di kawasan itu.

Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya Ganjar Siswopramono, di Surabaya, Selasa mengatakan pihaknya akan membuka lelang proyek box culvert di Jalan Jemur Ngawinan dalam waktu dekat ini.

“Rencananya proyek box culvert ini akan dilakukan dengan menutup sungai yang ada jalan Jemur Ngawinan,” katanya.

Menurut dia, saluran box culvert ini diperkirakan sepanjang akan 480 meter,tepatnya akan tembus hingga jalan kembar di jalan Jemur Andayani, sehingga dapat membantu kekurangan lajur jalan yang selama ini kerap menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Lebih lanjut, Ganjar mengatakan pemkot akan segera membuka lelang di pertengahan bulan ini. Nilai proyeknya sebesar Rp45 miliar. “Kita inginnya cepat, paling tidak bulan keempat sudah selesai jalannya agar bisa selesai tidak sampai pertengahan tahun ini,” katanya.

Untuk “detail engineering design” (DED)nya, kata Ganjar, juga sudah siap. DED tersebut juga sudah disampaikan ke Dinas Perhubungan untuk dilakukan kajian Q ant.dre terkait rekayasa lalu lintasnya.Q

Sukardo juga menyampaikan pentingnya dibentuk kelembagaan K3 agar budaya kerja tidak menjadi tugas pekerja saja tetapi menjadi tanggungjawab institusi dan perusahaan. “Budaya K3 merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, dan oleh karena itu perlu dikembangkan oleh semua pihak secara terus menerus, katanya kemudian,” katanya.

Secara umum definsi K3 merupakan salah satu aspek perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja yang ruang lingkupnya telah berkembang sampai kepada keselamatan dan kesehatan masyarakat secara nasional.

Menilik hal itu, maka dalam kondisi apapun K3 wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku baik standar nasional maupun internasional, terlebih di era global standar K3 menjadi salah satu aspek penting

untuk memenangkan persaingan.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam rangkaian acara tersebut pemerintah akan memberikan penghargaan Zero Eccident (Kecelakaan Nihil), penghargaan pelaksana Sistem Manajemen K3 (SMK3), Pembina K3 serta pemerhati K3.

Pelaksanaan bulan K3 ini didasari atas, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 463/MEN/1993 dan No KEP. 372 /MEN/XI/2009 tentang Bulan K3 Nasional.

Penerapan dan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditempat kerja memiliki beberapa tujuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Tiga tujuan sesuai Undang-Undang tersebut yakni , melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, dan meningkatkan kesejahteraan dan proQ rac duktivitas Nasional.Q

Pemkot Tampung Usulan Lewat Aplikasi Urun Rembuk Pemkot, Bhirawa Penyampaian usulan pembangunan Kota Surabaya kini dapat dengan mudah dilakukan secara online. Warga kini tinggal mengakses aplikasi Urun Rembuk dari rumah masing-masing untuk menyampaikan isu strategis.

Kepala Bappeko Surabaya Agus Imam Sonhaji mengatakan, isu strategis yang dihimpun dari masyarakat nantinya dijadikan acuan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016-2021. ‘’Tentunya, isu strategis itu harus sejalan dengan visi dan misi Wali Kota terpilih,’’ kata Agus saat dijumpai di kantornya

Selasa (12/1) kemarin.

Menurut mantan Kabag Bina Program ini, warga yang hendak memanfaatkan Urun Rembug dapat mengakses ke alamat bappeko.surabaya.go.id/urun rembug.

Syaratnya, harus memiliki nomor induk kependudukan (NIK) Surabaya.Penghimpunan usulan isu strategis diutamakan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat.

Sebab, menurut Agus, Urun Rembug memang diperuntukkan bagi mereka yang mewakili suara komunitas, golongan atau kelompok. Jadi, isu yang diprioritaskan adalah yang punya dampak luas dan sifatnya yang

berorientasi masa depan.

Namun demikian, suara-suara individu tetap dihimpun oleh Bappeko. Nantinya, aspirasi dari individu dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu. Tema yang paling banyak diusulkan juga mendapat perhatian yang sama layaknya suara kelompok masyarakat. ‘’Pengertian isu strategis itu harus berdampak luas bagi masyarakat. Jadi, masyarakat diharapkan bisa memilah-milah, mana isu strategis berskala kota dan mana permasalahan individu. Kalau lingkupnya kecil, dapat disampaikan melalui Musrenbang,” terangnya.Q dre

Tolak Klausul Larangan Pengurus RT/RW Anggota Parpol DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi A DPRD Surabaya menyoroti rencana pengajuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan RT/ RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

Wakil Ketua Komisi A Adi Sutarwijono mengatakan, salah satu materi penting yang menjadi pokok pembahasan adalah adanya larangan bagi pengurus RT/ RW dan LPMK, dari anggota partai politik (parpol). Menurut Adi, larangan itu bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Menurut Awi, sapaan akrab Adi Sutarwijono, dalam UU ini secara tegas disebutkan, hanya TNI

atau Polisi Republik Indonesia (Polri) yang tidak diperkenankan terlibat aktif di parpol. Padahal, pengurus RT/RW maupun LPKM bukan PNS ataupun TNI/Polri.

“Jika aturan ini diterapkan, ada sebanyak 100.000 lebih warga Surabaya yang menjadi pengurus RT, RW terancam kehilangan hak politiknya,” ungkap Adi Sutarwijono, kemarin.

Awi menyebutkan, pelarangan pengurus RT, RW dan LPMK berasal dari anggota parpol mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam permendagri ini disebutkan, bahwa pengurus RT/ Q gat RW dilarang berasal dari unsur parpol.Q

DPRD Jatim, Bhirawa Komisi B DPRD Jatim meminta Pemprov segera merealisasikan program UMKM yang di APBD jatim 2016 dianggarkan sebesar Rp 1,7 triliun, yang Rp 400 miliar diperuntukkan untuk kredit lunak melalui linkage program Bank Jatim dengan Bank BPR se Kab kota di Jatim yang sudah mendapatkan kelayakan dari OJK. Anggota Komisi B DPRD Jatim, Chusainudin menegaskan pihaknya berharap program dengan jumlah anggaran yang cukup fantastis itu segera direalisasikan. Sehingga masyarakat bisa benar-benar merasakan manfaatnya, sekaligus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pelaku UMKM. “Apalagi program yang diberikan adalah kredit lunak berbunga ringan maksimal 10%. Jika itu segera terealisasi akan membantu para pelaku UMKM, terutama dalam meningkatkan kualitas produk, sehingga mampu bersaing dan mempunyai nilai jual yang tinggi, dan secara otomatis UMKM di Jatim siap menghadapi MEA,” ujar politisi dari fraksi PKB ini yang dihubungi lewat telepon genggamnya, Selasa (12/1).

Chusainuddin menegaskan, Komisi B akan terus mengontrol realisasi program tersebut agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan penyalurnya. Karena seperti yang terjadi di program Bank Tani pada APBD 2015 lalu, realisasi program tersebut ternyata tidak maksimal, bahkan sekitar 30 persen lebih tidak tepat sasaran, bukan menjadi kredit petani melainkan kredit konsumtif.

“Bank Jatim harus jem-

put bola untuk sosialisasi program ini, karena fakta di lapangan banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program UMKM. Itu terjadi karena minimnya sosialisasi dari Bank UMKM ataupun Bank Jatim. Bahkan yang terjadi di lapangan para pelaku umkm tidak mengetahui sistem pengajuan kredit lunak ini, untuk itu sosialisasi harus digalakkan, agar Program ini benarbenar terserap dengan baik,” pintanya.

Politisi yang juga Sekertaris DPW Garda Bangsa Jatim ini menambahkan, Komisi B juga meminta Bank BPR Jatim, setiap bulan memberikan progress atas penyerapan kredit tersebut atau paling lama per 3 bulan.

Ini dilakukan untuk mengetahui pihak perbankan Mengalami kesulitan atau tidak dilapangan. “Jika ditemukan kendala dalam proses realisasinya, komisi bisa membantu mencarikan solusinya, karena komisi b ingin Program ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh para pelaku umkm, dengan begitu umkm di jatim bisa lebih kokoh dan mampu bertahan di kondisi ekonomi global yang sedang krisis, selain itu para pelaku umkm juga mampu menghasilkan produk yang lebih berkualitas,” Q cty ungkapnya.Q

Brigjen Pol Gatot Subroto Resmi Jabat Wakapolda Jatim Polda Jatim, Bhirawa Brigjen Pol Drs Gatot Subroto yang sebelumnya menjabat Karo Provost Polri, kini resmi menjadiWakil Kepala Daerah (Wakapolda) Jatim menggantikan Brigjen Eddy Hariyanto yang akan memasuki masa pensiun.Mutasi ini berdasarkan Telegram Kapolri ST/2718/XII/2015 tertanggal 31 Desember 2015.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji dan dihadiri pejabat utama polda Jatim diGedung Mahemeru Polda Jatim, Selasa (12/1).

Kapolda Jatim, Irjen Pol Anton Setiadji saat sambutan sertijab Wakapolda Jatim meminta pejabat yang baru untukdapat menyesuaikan dan melaksanakan program yang ada, serta lebih meningkatkan kinerjanya."Dengan adanyapejabat baru berarti ada penyegaran dan tentu akan ada ide-ide baru untuk organisasi Polri. Ini juga merupakanstarting point untuk kepemimpinan dengan atmosfir baru," ujarnya.

Apalagi, provinsi yang berpenduduk 38,6 juta orang itu juga memiliki tantangan baru dalam kamtibmas, di antaranyajaringan radikal, konflik internal parpol yang belum selesai, pilkada serentak, pro-kontra kebijakan baru di bidangenergi, kejahatan transnasional, dan sebagainya. "Karena itu, Jatim perlu kepemimpinan yang produktif dan progresif,kepemimpinan yang cerdas dan Q bed bijak," ujarnya.Q

Keberadaan Parkir Liar Pemicu Kemacetan Kota Surabaya Meluasnya parkir liar di Kota Surabaya semakin tidak terbendung. Keberadaan parkir liar ini salah satu penyumbang kemacetan. Pasalnya, bahu jalan di beberapa wilayah dipakai lahan parkir meski sudah ada rambu larangan.

Dari pantauan Bhirawa, di Jalan Genteng kali tepatnya di depan Dinas Pendidikan Jawa Timur ini bahu jalan difungsikan parkir kendaraan bermotor. Puluhan motor berjajar rapi dengan pembatasnya yang dijaga oleh juru parkir (jukir) yang mengenakan rompi.

Tak hanya di Jalan Genteng Kali, di Jalan Dukuh Simpang pun berjajar parkiran mobil di sisi kanan jalan. Sebab, di sisi kiri jalan sudah ada rambu dilarang berhenti maupun parkir.

“Kan yang dilarang di sisi kiri jalan, kalau sisi kanan tidak ada larangan maupun rambu. Toh para pemilik mobil hanya saat istirahat kerja dan mencari tempat istirahat di sini,” kata juru

parkir yang ada di Jalan Dukuh Simpang yang enggan menyebutkan namanya, Selasa (12/1) kemarin.

Tak hanya itu, tepat di depan Taman Ekspresi juga tak luput dari para jukir liar. Puluhan motor berjajar rapi milik pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rajasa. Meski keberadaan parkir tersebut dari pagi hingga siang, namun kemacetan di kawasan tersebut tidak bisa terhindarkan.

Terlihat, parkir tersebut layaknya parkir resmi lantaran ada petugas jukir lengkap mengenakan karcis resmi dari Pemkot dan rompi bertuliskan ‘Juru Parkir’. Bahkan, di Jalan Genteng besar terlihat bak parkiran resmi. sepanjang jalan tepatnya di Pasar

Genteng tersebut fungsi jalan yang sesungguhnya sudah berubah.

“Yang memarkir di sini hanya pelajar SMK Rajasa saja. Kadang pengunjung Taman Ekspresi juga memarkirkan motornya disini kalau di dalam taman sudah penuh,” kata jukir yang ada di Jalan Genteng Kali tepatnya di depan Dindik Jatim.

Meski sudah sering ditindak oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, tidak membuat jukir liar jera. Nakalnya jukir mulai dari tarif parkir yang berkali lipat dari tarif yang ditetapkan Pemkot Surabaya, sampai juru parkir (jukir) arogan yang semaunya sendiri menarik parkir tanpa membantu mengatur kendaraan.

Pemkot Surabaya berjanji membenahi manajemen parkir di Surabaya pada 2016. Salah satunya, menindak tegas jukir liar di luar jukir resmi yang memiliki

geh/bhirawa

Keberadaan parkir liar masih menjadi pemicu kemacetan di kota Surabaya, Dishub siapkan tindakan Tipiring.

Kartu Tanda Anggota (KTA) liar sebenarnya sudah diNamun, Tranggono medari Dishub Surabaya. lakukan sepanjang tahun ngakui selama ini Dishub Kepala Unit Pelayanan 2015. “Sebenarnya penin- bersama UPTD Parkir di Teknis Daerah (UPTD) Par- dakan dan teguran itu ham- Surabaya hanya memfokir Surabaya Timur Trang- pir setiap hari kami la- kuskan penindakan pada gono Wahyu Wibowo me- kukan. Sudah ada juga pe- sanksi administratif. Sankngatakan, penindakan ter- tugas (jukir resmi,red) yang si maksimal adalah pemhadap jukir resmi maupun kami berhentikan,” katanya. berhentian dan pencabutan

keanggotaan jukir.

Padahal, sebagaimana dijelaskan oleh Plt Kepala Dishub Kota Surabaya Irvan Wahyu Drajat, parkir liar sudah masuk ke ranah pidana. Sebab, keberadaannya mengganggu ketertiban umum dan melanggar aturan, baik Perda maupun Undang-Undang tentang Lalu Lintas.

Penindakan terhadap jukir, yang disebut oleh Irvan sebagai jukir ilegal ini adalah tindak pidana ringan (tipiring) di tempat. Namun, penindakan tipiring sampai saat ini belum pernah dilakukan. Tranggono mengakui hal ini.

“Karena untuk pidana kami harus berkoordinasi dengan jajaran samping (Polrestabes Surabaya dan TNI), jadi perlu waktu,” ujarnya.

Tranggono mengatakan, penerapan tipiring baru mulai diterapkan tahun ini. “Berarti per Januari 2016 ini, Q geh ya,” katanya.Q

SURABAYA

Rabu Pahing 13 JANUARI 2016

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Kerugian Negara Sementara Rp 4 Miliar

Kejati Tahan Empat Tersangka Dugaan Korupsi Dana PKBL PT Garam Kejati Jatim, Bhirawa Petualangan keempat tersangka dugaan korupsi dana Program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT Garam (Persero) harus berakhir di Rutan Kelas I Surabaya di Medang, Selasa (12/1). Ini setelah keempatnya menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim selama kurang lebih tujuh jam.

Keempat tersangka yakni, Yulian Lintang (mantan Direktur Keuangan PT Garam), Ahmad Fauzi Isyofwani, Drs Muchsin HB, dan Ir Sudarto yang ketiganya merupakan mantan Kabag PKBL PT Garam, mendatangi Kantor Kejati Jatim sekitar pukul 10.00 pagi. Setelah menjalani pemeriksaan di Ruang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati hingga sekitar pukul 17.12 sore, keempatnya langsung digelandang ke Rutan Medaeng.

“Keempatnya merupakan tersangka dugaan korupsi dana PKBL di PT Garam. Selanjutnya mereka ditahan di Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng selama 20 hari, terhitung hari ini (Selasa kemarin) sampai 1 Februari 2016 kedepan,” terang Kepala Seksi

Yulian Lintan, Eks Direktur Keuangan PT Garam beserta tiga tersangka lainnya digelandang menuju mobil tahanan Kejati Jatim, Selasa (12/1).

Penerangan Hukum (Kasi Pen- berikan bantuan pinjaman ke konsinyasi dari 13 BUMN itu kum) Kejati Jatim Romy Ariz- BUMN yang masih lemah. Ban- ialah PT Garam. Selama petuan pinjaman tersebut diperguna- riode 2008-2012 PT Garam memyanto, Selasa (12/1).

Dijelaskan Romy, kasus bermula kan untuk program bantuan ke- peroleh suntikan dana sebesar saat Kementerian BUMN menge- pada masyarakat bernama PKBL. Rp 93 miliar. Dana tersebut Nah, saat itu salah satu BUMN rencananya digunakan untuk proluarkan kebijakan agar BUMN yang mengalami surplus mem- yang menerima bantuan dana gram penguatan petani garam,

bed/bhirawa

dengan system model pinjaman atau kredit dengan bunga kecil.

“Dana yang seharusnya digunakan untuk program PKBL pada petani garam, diduga tidak disalurkan oleh PT Garam. Dari hal ini, BPKP menemukan kerugian

negara sementara sebesar kurang lebih Rp 4 miliar,” terang Romy.

Lanjut Romy, dana Rp Rp.3.911.199.736 miliar atau kurang lebih Rp 4 miliar ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh PT Garam. Selanjutnya, BPKP akan merinci kembali jumlah total kerugian negara dari kasus ini. “Rp 4 miliar itu merupakan perhitungan sementara yang dilakukan BPKP Jatim,” kata pria asli Jambi ini.

Sementara itu, Kepala Kejati (Kajati) Jatim Elieser Sahat Maruli Hutagalung menambahkan, pihaknya memerintahkan penyidik Pidsus Kejaksaan untuk menahan seluruh tersangka kasus korupsi. Hal ini merupakan upaya tegas yang dilakukannya untuk menindak segala macam perkara korupsi di Jatim. Tidak terkecuali untuk penahanan keempat tersangka dugaan korupsi dana PKBL di PT Garam.

“Penahanan ini merupakan tindak tegas kami selaku Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menuntaskan perkara korupsi yang ada di Jatim. Untuk tersangka dana PKBL pada PT Garam, saya perintahkan penyidik Pidsus Kejaksaan untuk menahan semua tersangka,” tegas Kajati Jatim Elieser Sahat Maruli Hutagalung diakhir perbincangan dengan Bhirawa.Q bed

Bidan Jadi Pilihan Utama Bumil Melahirkan

RAGAM INFO

Babinsa Semampir Ikut Membantu Pembuatan Jamban untuk Warga Surabaya, Bhirawa Program jamban sehat di wilayah Kota Surabaya terus digelar. Kali ini rumah milik Sumarno (50) dan Ahmad (48) di Kelurahan Ampel Kota Surabaya yang mendapat bantuan pembuatan jamban sehat dari Koramil 0830/02 Semampir jajaran Kodim 0830/Surabaya Utara. Kegaiatan itu berlangsung Selasa (12/1) pagi. Dengan dibantu oleh Babinsa Serma Yoko. H dan Serma Nanang bersama Ketua RT dan warga sekitar pengerjaan ini mulai dilakukan.

Selasa 12 Januari 2016.

Saat pengerjaan Komandan Koramil (Danramil) 0830/02 Semampir Mayor Inf Imam Suyoso menghadiri jalannya pengerjaan jamban sehat ini.

“Untuk saat ini kegiatannya masih memasukkan gorong-gorong sebagai tempat penampungan kotoran,” terang Mayor Imam Suyoso.

Pengerjaan jamban sehat ini akan memakan waktu antara dua hingga tiga hari. Nantinya diharapkan pemilik rumah yang mendapat bantuan jamban sehat dapat menjaga kebersihan agar jamban tersebut tetap menjadi jamban yang Q bed sehat.Q

Dibuka Tiga Kali, Rekrutmen Direksi PD Pasar Tak Penuhi Kuota Surabaya, Bhirawa Rekrutmen calon Direktur Utama (Dirut) dan Direktur Keuangan (Dirkeu) Perusahaan Daerah (PD) pasar Surya Kota Surabaya sepi peminat sehingga dibuka lagi untuk ketiga kalinya.

Ketua Badan Pengawas PD Pasar Surya Kota Surabaya Samba Prawirajaya, di Surabaya, Selasa, mengatakan pada lowongan atau rekrutmen yang dibuka 11 hingga 16 Desember 2015, ternyata peminatnya jauh dari harapan.

"Yang mendaftar sebanyak 11 pelamar hingga batas pendaftaran ditutup dengan cap pos tanggal 16 Desember pukul 24.00 WIB," katanya.

Perinciannya 10 pelamar dengan posisi dirut dan 1 pelamar pada posisi dirkeu.

Untuk posisi dirut, ada 2 pelamar yang harus dicoret karena umurnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Mendapati hal itu, Badan Pengawas PD Pasar Surya memperpanjang rekrutmen dari 17 Desember hingga 5 Januari lalu.

Ternyata sama saja, jumlah pelamar tidak memenuhi harapan.

Berdasarkan surat lamaran yang masuk lewat kotak pos, jumlahnya mencapai 22 pelamar. Namun ketika dilakukan seleksi administrasi, yang memenuhi syarat hanya 14 pelamar.

Dengan perincian pelamar posisi dirut sebanyak 8 orang dan pelamar posisi Q ant dirkeu sebanyak 6 orang.Q

Surabaya, Bhirawa Saat ini masih banyak bumil yang melahirkan menggunakan pertolongan bidan. Data United Nation for Children Fun (UNICEF) mengatakan 62 persen perempuan di Indonesia melahirkan dengan bantuan bidan, sedangkan 21 persen melahirkan dengan bantuan dokter, sementara sisanya melahirkan tanpa bantuan petugas kesehatan, seperti dukun atau tanpa bantuan dari petugas kesehatan.

“Besarnya bantuan melahirkan dari bidan menjadikan di banyak daerah bidan adalah rujukan utama untuk ibu hamil dan melahirkan, karena keterbatasan dokter dan rumah sakit menjadikan peran bidan sangat signifikan,” kata Perwakilan UNICEF Jatim I Made Sudatama Menurutnya, angka Kematian Ibu (AKI) di provinsi Jatim sudah berada di bawah target Millenium Development Goals (MDGs) 2015, sebesar 102 kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup. Secara rinci, data laporan kematian ibu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan tahun 2011 sebesar 101,4 per 100.000 kelahiran hidup, lalu pada tahun 2012 sebesar 97,43 per 100 ribu kelahiran hidup, dan

Tenaga kesehatan memeriksa kesehatan Bumil. pada tahun 2013 sebesar 97,39 per 100 ribu kelahiran hidup.

“Salah satu cara untuk menurunkan AKI di Indonesia adalah dengan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih dan melakukan persalinan difasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2013 Cakupan pertolongan

dna/bhirawa

persalinan oleh tenaga kesehatan secara nasional pada tahun 2013 adalah sebesar 90,88 persen. Cakupan ini terus menerus meningkat dari tahun ke tahun,” paparnya.

“Penyebab tingginya angka kematian ibu melahirkan juga bisa terjadi karena kualitas hidup yang rendah, rata-rata pendidikan rendah, derajat kesehatan

dan gizi yang rendah, anemia, kurang zat besi, pendek dan stunting, sehingga kami optimis jika program info bidan bisa bermanfaat bagi bidan maupun masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Dinkes Jatim Harsono mengaku, dengan pendidikan dan pengalaman yang dimiliki bidan, menjadikan keselamatan Bumil terjamin. Menurutnya, dengan kemajuan zaman dan berkembagnya dunia kedokteran diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan tenaga kesehatan seperti dokter atau bidan. ‘’Jangan sampai melahirkan lewat dukun, hal ini disebabkan karena dukun tidak memiliki kualifikasi pendididkan yang mumpuni. Jika ada dokter atau bidan lebih baik di dokter dan bidan,’’ tegasnya.

Perlu diketahui, data Kemenkes menunjukkan ada sekitar 82 persen kematian karena melahirkan terjadi pada perempuan muda yang masih berusia kurang dari 15 tahun hingga usia 20 tahun. Hal ini ditengarai karena tingginya kawin muda dan perilaku seks bebas mencapai sekitar 77 persen, perempuan usia 15-25 tahun sudah pacaran yang membahayakan dengan Q dna melakukan hubungan intim.Q

Sistem Layanan Ngadat, BPJS Siasati Pendaftaran Ujian Paket dengan Mutasi Kesehatan Lakukan Perbaikan Kemenag Tunggu Proses Pengurusan Surabaya, Bhirawa Sempat terganggunya sistem komputer layanan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Centre di Instalasi Rawat Jalan (IRJ) RSU dr Soetomo Surabaya Selasa (12/1), yang mengakibatkan antrean panjang puluhan pasien baru, langsung direspons cepat BPJS Kesehatan Devisi Regional VII Jatim.

“Begitu mendengar informasi layanan BPJS Centre di Soetomo eror kami langsung mengecek dan mengirimkanteknisi untuk memperbaiki,” kata Kepala BPJS Kesehatan Jawa Timur, Mulyo Wibowo saat dikonfirmasi.

Menurutnya, tim IT yang diterjunkan untuk memeriksa menyimpulkan tidak ada kerusakan komputer, hanyaada gangguan dalam bridging system (untuk mengitegrasikan semua subsistem atau infra struktur yang ada dirumahsakit kedalam suatu aplikasi) antara BPJS degan Soetomo.”Pelayanan administrasi bisa tetap dilakukan tp sementaranon bridging karena aplikasi BPJS tidak ada masalah dan bisa dilakukan pencetakan Surat Eligibilitas Peserta,” jelasnya Kondisi ini menurut Mulyo jarang terjadi, kalaupun ada bisa jadi karena dua system yg berbedadigabungkan/disambungkan (bridging). “Beberapa kendala sudah diantisipasi di awal namun memang namanyasystem IT pada kondisi tertentu kadang terjadi gangguan, dan secara teknis detil penyebabnya orang IT yang lebih

paham,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakannya, perbaikan sistem BPJS Centre Soetomo selesai dilakukan. Kendala yang ditemukan adalah adanya selisih waktu antara server BPJS dengan server RSU dr Soetomo.

“Sinkronisasi waktu antar server, merupakan salah satu security system dari integrasi system yang dijalankan.Kedepannya akan dilkukan juga pemantauan sinkronisasi waktu antar server sehingga kita bisa meminimalis kejadianseperti ini sehingga layanan kesehatan tidak terganggu,” harap Mulyo,.

Sementara itu Tatik Agustina, salah satu pengguna Layanan BPJS yang turut mengantre di BPJS Centre diInstalasi Rawat Jalan (IRJ) RSU dr Soetomo berharap kendala erornya sistem komputer di BPJS Centre, tidak terulangkembali, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan. “Nomor urut antrean saya 96, kami mengantresejak pukul 06.00 pagi, dengan harapan bisa cepat dilayani, tapi molor karena komputer BPJS eror ” ungkap Tatik.

Selain itu Tatik juga berharap, petugas di layanan PBJS Centre bisa lebih ramah dalam menjawab setiap pertanyaanatau keluhan pasien sehingga tidak ada peserta BPJS yang kecewa.”Mayoritas yang antre dengan saya tadi pagi orangawam yang belum mengerti mekanisme asuransi, saya sampai tidak tega melihatnya," harap Q inf.dna Tatik.Q

NPSN-NISN Rampung

Dindik Jatim, Bhirawa Ruwetnya proses pendataan peserta Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) mulai menemukan solusi. Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim memutuskan untuk memutasi para warga belajar dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tidak memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) ke lembaga yang telah ber-NPSN. Hal ini dilakukan setelah ada kesepakatan antara Dindik Jatim dengan Dindik kabupaten/kota melalui rapat koordinasi yang digelar kemarin, Selasa (12/1). Keputusan tersebut diambil untuk menyelamatkan warga belajar agar tetap bisa mengikuti ujian kejar paket A, B dan C yang akan digelar mulai April mendatang. “Orientasi kita untuk menyelamatkan warga belajar dulu. Jadi, kita akan tempuh jalan pintas ini sambil mendorong lembaga-lembaga untuk memproses NPSN,” tutur Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman.

Menurut Saiful, kewajiban lembaga untuk memiliki NPSN sesungguhnya telah ditetapkan jauh-jauh hari. Hanya saja, kedisiplinan PKBM untuk kelengkapan administrasi masih sangat lemah. Sehingga ketika ada aturan baru yang mengharuskan peserta UNPK harus dari lembaga yang berNPSN semua bingung. “Ini tujuannya kan baik untuk penertiban. Memang kita ini sering kali kalau tidak ada ketegasan tidak mau disiplin,” tandasnya.

Kendati demikian, Saiful mengaku akan tetap memperjuangkan hak warga belajar untuk mengikuti UNPK. Termasuk peserta dari pondok pesantren yang mengikuti program ula (setara paket A), wustho (setara paket B) dan Paket C. “Meskipun Kanwil Kemenag sampai sekarang belum menyetorkan data peserta, kita akan tunggu. Kami akan koordinasi lagi agar lebih cepat prosesnya karena batas akhir pendataan sudah mepet,” tutur mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini.

Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal Dindik Jatim Nasor menambahkan, proses pengajuan NPSN sejatinya masih bisa dilakukan sampai pertengahan Januari ini. Namun, batas akhir validasi Data Nominasi Sementara (DNS) sudah mepet, yakni 22 Januari mendatang.

Sementara Daftar Nominasi Tetap (DNT) sudah harus tercetak pada 31 Januari. “Kita tidak mungkin menunggu semua lembaga mendapat NPSN dulu baru didaftarkan. Karena sebelum 31 Januari, pendataan Q tam sudah harus selesai,” tutur dia.Q

Cegah Penyebaran AIDS, Pasangan Usia Subur Diminta Saling Setia Tingginya penderita Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) yang mengidap pada anak membuat Dinkes Jatim harus bekerja keras. Dinkes Jatim meminta agar Pasangan Usia Subur (PUS) lebih salin setia dan berhati-hati dalam menjaga pasangannya. ‘’Cara yang efektif agar PUS tidak kena HIV/AIDS harus saling setia kepada pasangannya. Jika tidak peluang penularan akan ada,’’ ujar Kepala Dinkes Jatim Harsono.

Harsono mengaku, sampai

saat ini ada sekitar 500 anak terkena virus mematikan.

Jika dilihat jumlah kasus setiap tahun bertambah, meski tidak besar tapi penambahan ini harus disikapi serius oleh samu pihak. ‘’Masalah HIV/AIDS bukan tang-

gung jawab Dinkes semata, diperlukan kerjasama dari semua pihak khususnya individu dalam penularan HIV/ AIDS,’’ ucapnya.

Menurutnya sampai saat ini jumlah korban HIV sudah mencapai 25 ribu kasus sedangkan untuk HIV sudah mencapai 13 ribu.”Pada tahun 2014 saja jumlah penderita HIV/AIDS sebanyak 26.235 penderita, dengan rincian HIV sebanyak 16.051 penderita dan AIDS sebanyak 10.184 penderita,” katanya.

Sebagai pengambil kebija-

kan pemerintah, di kabupaten/kota Dinkes juga akan dan 45 sarana merevisi Perda CST (Care SupNomor 5/2004 unport Treatment) tuk menyiapkan serta mengampaObat Anti Retronyekan Aku Bangvirus (ARV) dan ga Aku Tahu obat pendukung (ABAT),” tuturnya lainnya yang akan Sementara itu, diberikan secara untuk kasus HIV/ gratis. “Upaya laAIDS terbanyak in yang akan diladiduduki Kota Sukukan adalah rabaya, kurang leHarsono memperkuat 134 bih 2.000 kasus, sarana diagnosis HIV, be- disusul Kabupaten Malang rupa layanan VCT (Volun- kurang lebih 1.000 kasus dan tary Counseling and Testing) Kabupaten Jember kurang

lebih sebanyak 750 kasus.

Sedangkan daerah yang paling sedikit melaporkan kasus AIDS-nya adalah Kabupaten Sampang, yakni kurang lebih 4 kasus.

Harsono mengaku, untuk kelompok umur pasien AIDS yang paling dominan adalah kelompok umur 25-29 tahun, yaitu sebanyak 2.803 kasus atau sekitar 22,70 persen, sedangkan faktor risiko penularan tertinggi adalah melalui hubungan seksual beda jenis kelamin (heteroseks), yaitu sebanyak 9.627 atau

sekitar 77,97 persen. Sedangkan untuk jenis pekerjaan, pasien AIDS terbanyak adalah wiraswasta, yakni sebanyak 2.192 kasus atau sekitar 17,75 persen, disusul dengan ibu rumah tangga sebanyak 2.129 (17,24 persen). ‘’Dari total penderita HIV/ AIDS di Jatim yang telah meninggal sebanyak 2.292 orang, sebagian besar adalah dari golongan heteroseksual (75 persen), suntik (15 persen) dan sisanya adalah homo, perinatal dan biQ dna seks,’’ tambahnya.Q

4

OPINI Tajuk

Bela Negara Sejak Dini PEMERINTAH perlu mengolah metode cinta negeri sejak usia dini. Persiapan pengajaran bela negara pada usia SD (Sekolah Dasar), bukan hal sulit. Sebab sebenarnya, karakter cinta negeri, niscaya telah terpatri sejak dini.

Menjadi “bawaan” psikologis. Setiap anak usia dini (bawah 10 tahun), pasti, lebih betah tinggal di kampung kelahiran.

Walau situasi rumah tidak serba berkecukupan.

“Bawaan” lahir menjadi bagian dari cinta kepada ibu, dan orang terdekat lainnya. Merasa lebih tenteram dengan situasi “tanah tumpah darahku” adalah spirit asasi setiap manusia. Paradigma psikologi meyakini, bahwa cinta pertama adalah kepada ibu. Berkembang pada rasa tenteram di rumah, berkumpul dengan keluarga. Lalu berujung rasa tenteram di negeri (kampung). Bahkan tinggal di rumah (lingkungan asal) terasa lebih tenteram dibanding tinggal di hotel bintang lima.

Sehingga menggagas kecintaan dan bela negara, tinggal selangkah lagi. Termasuk memasukkannya sebagai kegiatan resmi ke-sekolah-an, hanya perlu menyesuaikan dengan psikologi pendidikan anak. Diantaranya, tidak jauh dari konsep belajar yang menyenangkan. Boleh jadi, konsep ke-pramuka-an dapat digali dijadikan basic pengajaran.

Saat ini ke-pramuka-an nyaris tinggal seragam dan atribut lain, tanpa diikuti pendidikan kepanduan.

Kementerian Pertahanan menggagas reorientasi karakter kebangsaan melalui program (semacam) bela negara untuk murid SD. Kementerian Pendidikan teleh merespons positif.

Seyogianya, segera dilaksanakan metode kepanduan (pramuka). Rasa cinta dan bela negara, mesti ditanamkan sejak dini. Harus diakui, karakter kebangsaan telah terancam era globalisasi. Berbagai budaya global telah terasa menistakan kearifan lokal, karena dianggap tidak demokratis.

Berbagai tokoh agama (dan negarawan), merasa gundah terhadap tren psikologi sosial. Era globalisasi dan kapitalisme telah menggerus rasa kesetia kawanan nasional. Begitu pula media masa semakin banyak memapar kekerasan global, sampai tawur sosial. Karena itu diperlukan reorientasi karakter kebangsaan. Semacam membangun rasa bangga “Aku anak Indonesia.”

Selain melalui ekstra-kurikuler ke-pramuka-an, bela negara pada usia dini juga dapat “dititipkan” pada materi kurikulum resmi. Tidak perlu menjadi mata pelajaran baru, melainkan “dititipkan” pada pelajaran lain, antaralain melalui mata pelajaran agama. Misalnya, tentang konsep “hubbul wathon minal iman” (cinta dan bela negara adalah bagian dari iman). Dulu, konsep agama itu diajarkan di setiap pesantren (madrasah). sangat manjur untuk menggelorakan perlawanan terhadap penjajah.

Bela Negara merupakan amanat UUD. Pada pasal 30 ayat (1) dinyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Karena itu diperlukan upaya (program) sistemik dan terstruktur untuk kerelaan bela negara. Diawali dengan kecintaan terhadap negara. Tetapi karakter kebangsaan, tidak cukup hanya melalui pembiasaan disiplin. Apalagi hanya melalui pendidikan baris berbaris.

Konsep bela negara dengan basis pendidikan setingkat SD, mestilah diikuti dengan peng-idola-an tokoh-tokoh nasional. Terutama bidang sains dan teknologi. Jika tidak ditemukan tokoh nasional, bisa pula digantikan tokoh internasional yang telah akrab di “telinga” pendidikan. Tak terkecuali tokoh-tokoh agama sekaliber Ibnu Sina (penemu metode kedokteran).

Bela negara berbasis sekolah, mestilah meng-arus pada UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pada pasal 3 UU Sisdiknas, dinyatakan tujuan pendidikan adalah, “... agar menjadi manusia yang beriman ..., berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Diperlukan pendidik berdedikatif (yang menyenangkan pula), seperti kakak pembina pramuka.

Karakter kebangsaan mesti dibangun melalui pilar utamanya, moral, spiritual dan mental. Ke-shaleh-an sosial dan disiplin nasional, harus dimulai sejak dini. Menumbuhkan rasa malu tidak berbuat untuk negara. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Kepentingan Rakyat Harga Mati KETUA DPR Ade Komarudin harus mengedepankan kepentingan rakyat, karena kepentingan rakyat adalah “harga mati” atau hal-hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Ke depan DPR RI dengan kepemimpinan Ade Komarudin, harus tunduk pada konstitusi dan berupaya keras mengutamakan kepentingan rakyat, kepentingan rakyat adalah harga mati.

Setelah Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR pada Desember 2015, kini lembaga legislatif tersebut kembali melengkapi jajaran pimpinannya dengan melantik Politisi Partai Golkar Ade Komarudin sebagai Ketua DPR. Selain mengutamakan kepentingan rakyat, Ade Komarudin perlu menuntaskan segala bentuk KKN di DPR. Ade harus tegas dan tidak kenal kompromi dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada rakyat dan seyogianya DPR menjadi bersih dari segala tindakan yang menjurus KKN. Masyarakat sangat berharap kepemimpinan DPR yang baru tidak sekadar mementingkan kepentingan partai.

Masyarakat hanya berharap ketua DPR sekarang jauh lebih mementingkan rakyat daripada kepentingan partai dan pribadi. Dengan kepemimpinan Ade Komarudin maka diharapkan mampu memunculkan kembali keperacayaan masyarakat terhadap DPR. Ya, semoga bisa mengakomodasi segala bentuk perbedaan fraksi di DPR dan membawa DPR supaya lebih transparan, dalam artian semua hal yang ada di DPR harus dibuka ke masyarakat jangan ada yang ditutup-tutupi. Selanjutnya, tinggal melihat kinerja beliau di lapangan.

Gebrakan yang dilakukan Ade Komarudin dengan melarang panitia khusus (pansus) DPR melakukan kunjungan kerja ke luar negeri merupakan langkah bagus. Ya bagus banget itu, sepakat. Dengan begitu dapat menghemat anggaran. Lagi pula sudah ada komisi satu yang merupakan bidangnya.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Pahing, 13 JANUARI 2016

Penjara (Narkoba) Isolasi di Kangean harus memastikan pengenaan sanksi yang maksimum.

Bersyukur, sudah banyak pengadilan pertama (PN, Pengadilan Negeri) menjatuhkan vonis maksimal, hukuman mati. Lebih lagi pada tingkat kasasi.

Tetapi pada tataran Oleh : eksekusi, ternyata Yunus Supanto Kriminal masih berhadapan Paling Jahat dengan berbagai Grand-design kendala. DiantaranBNN, cukup beralaya, protes dari negasan. Karena sindikat narkoba ra asal terpidana mati. tetap bisa mengendalikan bisnis Protes berasal dari negara Perharamnya dari balik tembok penancis, Brasil, Belanda dan Ausjara. Maka diperlukan penjara tralia. Mengupayakan pengamisolasi super ketat, yang tidak punan untuk membebaskan tembus sinyal gelombang elektro warganya yang segera dieksekusi magnetik. Indonesia sudah lama tembak mati. Protes yang wajar, menjadi “pasar” narkoba dari sebagai bentuk perlindungan China, terutama melalui jalur terhadap warga negaranya. Selaut. Komitmen BNN untuk mebagaimana dilakukan pemerinnenggelamkan barang (beserta tah RI. Tetapi protes tak selalu kapalnya) ke laut. Ini bagai “humembuahkan hasil positif. Syukuman mati” di tempat, seketika kur, presiden Jokowi tidak sudi pula. Pengedar narkoba perlu memberi grasi. memperoleh straight justice, unBahkan tokoh sekaliber Sekjen tuk menimbulkan efek jera.

PBB Perserikatan bangsa Bangsa, Narkoba (bersama korupsi dan atau United Nations), Ban Ki-moon, tindak pidana pencucian uang), pun turut mem-protes Indonesia. digolongkan sebagai extra ordiBoleh jadi, Ban Ki-moon khilaf. nary crime. Kriminal yang bersiLupa tentang konvensi PBB untuk fat khusus paling jahat, sehingga me-maksimal-kan hukuman terhharus ditangani secara khusus. adap bandar narkoba, sebagaimana Hukumannya harus khusus tercantum dalam Konvensi PBB. (maksimal) pula. Sehingga waKetika konvensi “perang narkoba” jar, presiden telah bertekad tidak diterbitkan (tahun 1988) Ban Kimemberi grasi (pengampunan) moon belum menjadi Sekjen PBB. bandar narkoba.Tetapi hukumIa tak paham benar, bahwa seluruh an mati, dirasa masih lembek, dunia telah geram terhadap perekarena eksekusinya memerlukan daran narkoba. waktu lama. Setidaknya sampai lima tahun.

Justice Collaborator Waktu tunggu eksekusi biMenurut Ban Ki-moon, pengeasanya digunakan oleh bandar daran narkoba bukan kejahatan narkoba tetap mengendalikan paling serius sehingga tidak bisnisnya. Berdasar catatan BNN, layak divonis mati. Sekjen PBB 60% persen peredaran narkojuga memiliki paradigma, bahwa ba dikendalikan oleh bandar kejahatan paling serius, adadari dalam penjara. Inilah yang lah pembunuhan berencana. menggemaskan, sehingga seluLagi-lagi, Ban Ki-moon, hanya ruh dunia men-dendam kepada mengembangkan paradigma bandar narkoba. Indonesia telah yang menyimpang. Siapa bilang, meratifikasi United Nations Conpengedaran narkoba tidak mevention Againts Illicit Traffic in nyebabkan pembunuhan (terenNarcotic Drugs and Psychotropic cana pula)? Sudah sangat banyak Substances (tahun 1988). Yakni jiwa melayang disebabkan perang melalui UU No 7 tahun 1997. antar-geng narkoba.

Konvensi sedunia, memberi Lebih lagi di Indonesia: selabel khusus perdagangan obat hari, 50 jiwa melayang karena narkotika dan bahan psikotronarkoba di Indonesia! Ini korban pika sebagai kejahatan serius. penyalahgunaan zat psikotroKonvensi pada pasal 3 ayat (6) pika terbesar di dunia. Karena disebutkan bahwa pemerintah itu wajar Presiden menyatakan

Janji BNN (Badan Nasional Narkotika) untuk “menenggelamkan” bandar narkoba, akan segera diwujudkan.

Yakni, penjara ter-isolir di kawasan kepulaun. Dilengkapi pula dengan danau (mengelilingi penjara) berisi buaya, serta “pagar” hutan lindung di-isi harimau. Untuk itu BNN telah memilih kepulauan Kangean. Juga mesti disiapkan petugas penjara ber-dedikatif dengan insentif (tunjangan) tinggi, sebagai promosi.

P

ucuk pimpinan BNN, sebelumnya telah berjanji akan menenggelamkan kapal beserta (narkobanya) di laut, manakala tertangkap petugas. Sedangkan awak kapal (pengangkut narkoba) akan “ditenggelamkan” dalam penjara ter-isolasi di wilayah kepulauan tak berpenghuni. Diantara gugusan pulau-pulau di Kangean, masih terdapat beberapa pulau yang tidak berpenghuni. Lokasinya terletak di ujung timur (lepas pantai) pulau Madura.

Kangean, sebenarnya merupakan wilayah kaya minyak. Sejak dekade 180-an beberapa perusahaan minyak asing telah membuat base-camp. Diantaranya di pulau Pagerungan. Gugusan pulau di Kangean yang tida berpenghuni, juga cocok untuk pelestarian hewan khas Indonesia.

Misalnya, berbagai jenis komodo.

Manakala digagas sebagai lokasi penjara isolasi, pulau Kangean tidak kalah dengan penjara alCatraz, di teluk San Francisco, California (AS).

Kangean memang mirip alCatraz. Sama-sama memiliki bekas benteng masa lalu. Penjara al-Catraz, ditutup oleh Jaksa Agung AS (Robert F. Kennedy) pada tahun 1963, karena alasan biaya operasional sangat tinggi.

Pengalaman Amerika Serikat dalam pengelolaan penjara super ketat, bisa menjadi pertimbangan BNN. Namun Kangean, memang sesuai dengan “grand-design” BNN, untuk program pemberantasan narkoba.

Di Kangean (jika dilengkapi lingkar sungai ber-buaya) dengan hutan lindung berpenghuni satwa liar, lebih efektif dibanding Nusakambangan di Cilacap. Buktinya, beberapa napi bisa kabur, termasuk Johny Indo (yang kini bebas dan berprofesi menjadi ustad). Tetapi di Kangean, napi tidak akan berani kabur. Seperti di al-Catraz, napi sekaiber AlCapone, pun tidak berani kabur.

S

Indonesia dalam situasi darurat narkoba. Juga tidak sudi memberi ampunan, permohonan grasi akan ditolak. Pengedar narkoba selama ini tetap menjalankan bisnis haramnya, walau sudah meringkuk dalam penjara. Seluruh Kepala Daerah di Indonesia diminta satu kata, satu barisan perang melawan narkoba.

Saat ini sudah lebih dari 4 jutaan orang “pemakai” menjalani rehabilitasi. Sepertiganya tidak tertolong. Diskotek dan arena hiburan malam menjadi terminal peredaran narkoba. Karena itu diperlukan cara lebih sistemik, terstruktur dan masif melawan narkoba. Termasuk menjatuhkan vonis maksimal, serta tanpa grasi. Vonis maksimum (sesuai arahan konvensi PBB), tiada lagi selain hukuman mati. Atau bentuk hukuman maksimal lain yang men-jera-kan: selamanya mendekam di penjara terisolasi.

Kecuali terdapat itikad baik yang khusus. Yakni, bersedia menjadi justice collaborators (bekerjasama dengan penegak hukum), untuk membongkar mafia jaringannya.

Persyaratan khusus tersebut tercantum dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. PP ini mensejajarkan napi bandar narkoba dengan napi teroris, dan koruptor.

Yang dibidik pada PP itu adalah pasal 34A. Isinya, membatasi pengecualian untuk napi korupsi, terorisme, bandar narkoba, serta kejahatan pelanggaran HAM berat. Sesungguhnya, pasal itu bukan menghapus pemberian remisi, melainkan memberi syarat khusus. Substansi syarat remisi secara tekstual adalah, huruf a, “bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.” Syarat tersebut untuk napi koruptor, terorisme dan narkoba.

Problem utama (lainnya) pemberantasan narkoba, sesungguhnya pada disiplin penegak hukum. Terutama petugas lapas (Lembaga Pemasyarakatan).

Pembangunan penjara super ketat di Kangean, niscaya wajib diikuti program pembekalan mental petugas penjara. Kangean, bisa menjadi arena promosi penegak hukum berdedikasi.

Wartawan senior, penggiat dakwah sosial politik

BBM Langka, Sebuah Kesengajaankah?

ejak tanggal 5 Januari 2016, Pemerintah telah memberlakukan harga BBM yang terbaru, yaitu Rp 5.750,00 per liter dan premium Rp 6.950,00 per liter. Sejak hari itu telah terjadi antrian yang panjang di beberapa SPBU di wilayah Jawa Timur. Bahkan di wilayah jalan poros Provinsi Jawa Timur beberapa SPBU telah kehabisan stok.

Sebuah kondisi yang kontroversial yang terjadi di lapangan. Disaat pemerintah menaikkan harga BBM, kondisi yang terjadi adalah kelangkaan BBM di hari sebelum diberlakukannya kenaikan harga BBM. Kondisi ini mungkin wajar, karena pengusaha SPBU, pastinya mencari keuntungan dengan kenaikan harga BBM. Tapi kondisi yang terjhadi saat ini sungguh tidak wajar, kenapa justru harga BBM turun, tapi barangnya menghilang dari pasaran?

Bertujuan apakah para pengusaha SPBU ini? Atau ada permainan baru yang dilakukan oleh Pemerintah atas semua kejadian ini? Ada beberapa dugaan yang perlu dan patut dicermati dengan kondisi kelangkaan BBM di wilayah Jawa Timur: (1). Pengusaha SPBU sengaja untuk tidak melakukan Delivery Order dengan jumlah yang sama sebelum terjadinya kenaikan BBM dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan menjual BBM jenis pertamax dan sejenisnya.

(2). Pengusaha SPBU tidak mau dirugikan dengan adanya penurunan harga BBM karena selama ini pengusaha SPBU sudah enjoi untuk menikmati selisih harga karena adanya kenaikan harga BBM. (3). Dengan kelangkaan BBM, akan menyebabkan harga BBM naik kembali itu mungkin yang diharapak oleh para pengusaha. (4). Bila kelangkaan BBM terjadi secara terus menerus dalam waktu 1 (satu) minggu saja akan menyebabkan terganggunya

Timur saat ini? kegiatan ekonomi, Sungguh tragis, terutama ekonomi nasib rakyat golongan yang menyangkut menegah ke bawah. hajat hidup rakyat Berharap dengan menengah ke bawah. adanya kebijakan (5). Sengaja untuk penurunan harga memicu kelangkaan BBM akan menikmatagar P em er i ntah inya dengan mudah mengambil alih keternyata masih juga bijakannya dengan dilakukan permainankebijakan baru untuk permainan oleh pihaktidak menurunkan Oleh : pihak yang jelas-jelas harga BBM. Dr Sayekti Suindyah D, MM mencari keuntungan Kebijakan penudi atas penderitaan runan harga BBM rakyat. yang tidak diikuti Para pengusaha SPBU dengan dan tidak ditindak lanjuti denenaknya setiap kali ada pertagan kebijakan penurunan tarif nyaan kenapa BBM langka, angkutan umum, menyebabkan jawabnya menghabiskan stok para pengusaha angkutan umum yang lama dan stok yang baru masih memberlakukan tarif yang belum dikirim? Kenapa mereka lama. Dan kondisi ini sungguh sangat tega melakukan itu? Setidak membantu meringankan hingga menjadi pemicu langbeban rakyat golongan bawah. kanya BBM, menjadi pemicu Selain itu, kebijakan penurunan masyarakat golongan menengah harga BBM juga belum dirasakan ke bawah harus mengeluarkan oleh rakyat golongan menengah uang tambahan untuk membeli ke bawah secara langsung, karpertamax, menjadi pemicu terena harga barang kebutuhan hambatnya kegiatan ekonomi di pokok yang ada di pasar tetap masyarakat tingkat menengah melambung tak terbendung. ke bawah. Beralihnya konsumPertanyaan yang muncul: (1). si BBM dari BBM bersubsidi Untuk siapakah sebenarnya kebike BBM non subsidi akan mejakan penurunan harga BBM ini nyebabkan menurunnya kegiatan diberlakukan? (2). Apakah benar ekonomi di masyarakat tingkat kebijakan itu untuk membantu bawah. Karena, kegiatan ekonomi rakyat golongan menengah ke masyarakat tingkat menengah ke bawah? (3). Kenapa kebijakan bawah sangat bergantung pada penurunan harga yang sudah diuBBM bersubsidi. Bila masyarakat mumkan pada tanggal 28 Desemtingkat menengah ke bawah ber 2015 dan diberlakukan pada mengkonsumsi BBM non subsidi, tanggal 5 Januari 2016 tidak ini jelas akan mengurangi pendadisertai dengan kebijakan-kebipatan mereka. Bila pendapatan jakan yang lain yang langsung berkurang, akan menyebabkan bersentuhan dengan nasib rakyat menurunnya tingkat kesejahterkecil. (4). Apakah kebijakan aan. Menurunnya tingkat kesini hanya merupakan bentuk ejahteraan akan menyebabkan pencitraan pemerintahan yang timbulnya kerusuhan. Karena, dilakukan untuk melengkapi masyarakat akan mudah untuk bentuk pencitraan yang lainnya? melakukan penjarahan karena (5). Bagaimana sikap pemerintah sulitnya mencari penghidupan menghadapi kelangkaan BBM dan kehidupan. Bila kerusuhan yang terjadi di wilayah Jawa

meningkat akan menyebabkan stabilitas negara terganggu. Stabilitas negara terganggu akan memicu menurunnya kegiatankegiatan ekonomi yang lain.

Bila kegiatan ekonomi menurun akan menyebabkan menurunnya pendapatan nasional. Menurunnya pendapatan nasional akan menyebabkan menurunnya income per kapita masyarakat.

Dan masih banyak lagi multiplier effect yang disebabkan dengan kelangkaan BBM ber subsidi di wilayah Jawa Timur.

Sedangkan penikmat BBM bersubsidi tidak hanya masyarakat menengah ke bawah tetapi hampir seluruh golongan masyarakat.

Bahkan, tidak malu-malunya para orang kaya membeli BBM bersubsidi yang dimasukkan ke mobil mewahnya. Bahkan ditemui juga saat BBM bersubsidi langka, seorang yang berkendaraan mewah sempat marah karena tidak ada BBM bersubsidi, akhirnya mereka dengan terpaksa mengalihkan konsumsinya ke BBM non subsidi.

Siapakah yang diuntungkan dengan kondisi ini? Jawabnya pastinya ya para pengusaha SPBU. Siapa yang dirugikan?

Jawabnya pastinya rakyat menengah ke bawah yang banyk menggunakan BBM bersubsidi.

Usulan yang diajukan kepada Pemerintah: (1). Segera mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi. (2).

Mengeluarkan kebijakan untuk menindak lanjutin kebijakan penurunan harga BBM yang berhubungan dengan kehidupan khalayak/masyarakat menengah dan ke bawah. (3). Mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat bukan kepada pengusaha.

(4). Menindak tegas para pengusaha SPBU yang menjadi pemicu kelangkaan BBM bersubsidi.

Pengamat Ekonomi dari LSM ELKASEM Jombang

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Pahing 13 JANUARI 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

80 Desa di Sidoarjo Akan Pilkades Serentak Sidoarjo, Bhirawa Dipastikan pada 29 Mei 2016 mendatang, 80 Desa di Kab Sidoarjo akan digelar Pilkades secara serentak. Program Nasional yang mengacu pada UU Nomor 6 tahun 2014 ini, dalam waktu dua Minggu ini, Peraturan Bupati (Perbup)nya bisa diselesaikan. ‘’Hari ini Perbupnya dibahas finalisasinya, bila selesai akan segera mengundang Panitia dan BPBD untuk rapat koordinasi,’’ jelas Kepala Administrasi Pemerintahan Pemkab Sidoarjo, Sugeng Daryanto SH MM, Selasa ( 12/1) kemarin.

Meski jadwalnya Pilkades serentak pada 80 desa, tapi diakui Sugeng, yang bisa melaksanakan kegiatan Nasional tiap dua tahun sekali ini hanya 77 desa saja. Karena ada tiga desa yang dianggap mengalami force major (terjadi bencana yang tidak dapat dihindari, red) karena kasus Lumpur Lapindo. Yakni satu desa di Kec Tanggulangin dan dua desa di Kec Jabon. ‘’Sehingga tiga desa itu tak bisa melaksanakan tahun 2016 ini, mungkin nanti baru bisa pada gelombang di tahun 2018 atau tahun 2020,’’ katanya.

Dalam Pilkades serentak yang secara Nasional baru dimulai tahun 2016 ini, menurut Sugeng, sesuai dengan amanat UU Nomor 6 tahun 2014, sekitar 90% biayanya ditanggung APBD. Sedangkan pihak APBDes hanya dibebankan biaya sisanya saja. ‘’Karena biaya ditanggung APBD, maka calon Pilkades dilarang ditarik biaya apapun,’’ kata mantan Camat Buduran itu.

Untuk masalah keamanan, diakui dalam Pilkades serentak memang membutuhkan personil keamananan yang berlebih. Tapi Pemkab Sidoarjo sudah berkoordinasi dengan sejumlah Instansi dan SKPD terkait, seperti Mapolres, Kodim dan Satpol PP Linmas kab Sidoarjo.Q ali

Serius Tangani Persoalan Kematian Ibu Hamil Dinas kesehatan Kota Mojokerto secara serius menangani persoalan ibu hamil terutama tahun 2016 ini. Kasus kematian ibu hamil yang terjadi selama tahun 2015 lalu, menjadi acuan dalam mencarai solusi.

Menurut Kepala Dinas kesehatan Kota Mojokerto, Christiana Indah Wahyu, Selasa (12/1) kemarin, tahun 2016 ini akan lebih fokus dalam menekan angka kematian ibu hamil. Peran bidan di Puskesmas akan terus kita dorong lebih fokus pada penanganan pasien ibu yang sedang hamil.

Pada tahun 2014 lalu, tercatat ada lima pasien ibu hamil yang tak bisa diselamatkan nyawanya akibat penyakit kelainan kehamilan.

Penyebab meninggalnya lima ibu itu bermacam-macam menurut kajian secara medis. ‘’Dua karena eklampsi (kejang dan tekanan darah naik), dua lagi karena perdarahan dan satu karena usus meluntir,’’ papar indah, sapaan

akrab pejabat berjilbab ini.

Atas kejadian itu, Dinkes langsung sigap mengambil langkah. Yakni dengan. menerapkan strategi berbeda untuk menurunkan angka kematian ibu hamil. Caranya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat serta meningkatkan kompetensi petugas kesehatan.

Sementara dari tiga yang meninggal tahun lalu, dua diantaranya merupakan warga asal luar kota Mojokerto.

Sehingga tidak bisa terpantau penuh oleh petugas Dinkes Kota Mojokerto. Satu meninggal karena eklampsi, satu karena perdarahan dan satu lagi karena usus meluntir. ‘’Setelah diteliti, ibu hamil yang meninggal karena usus

kariyadi/bhirawa

Christiana Indah Wahyu

meluntir itu ternyata dulunya sering mengonsumsi obat pelangsing,’’ jelasnya.

Kesadaran masyarakat, me nurut Indah, perlu ditingkatkan karena seringkali hal itulah yang menjadi penyebab ibu hamil meninggal. Ini seperti yang terjadi Juni tahun lalu. Ketika periksa di Puskesmas, ibu hamil itu diketahui memiliki tekanan darah tinggi. Namun dia tidak kontrol ke RS. Padahal ibu hamil

dengan darah tinggi berisiko eklampsi. Untuk mencegahnya, biasanya direncanakan persalinan lebih awal. Akhirnya, terjadi keterlambatan merujuk. ‘’Dia awalnya sudah kejang, namun baru dibawa ke RS esoknya dalam kondisi sudah perdarahan, kesadaran menurun dan kejang. Serta janin dalam kandungan sudah meninggal. Belum sampai janin dikeluarkan, sang ibupun akhirnya turut meninggal,’’ terangnya.

Indah juga menyayangkan, karena tak semua ibu hamil juga patuh dengan nasehat dokter. Satu lagi yang meninggal tahun ini sejatinya berpendidikan tinggi, karyawan swasta dan rutin periksa ke RS. Namun saat disarankan untuk tak bekerja karena plasentanya ada dibawah sehingga rentan terjadi perdarahan plasenta, ibu itu tetap bekerja. Sehingga ak-

PBNU Dukung Kurikulum Perbaikan Citra Nabi Gresik, Bhirawa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj mendukung penuh rencana Kementerian Agama yang akan memperbaiki citra Nabi Muhammad di dunia pendidikan Islam. ‘’Iya saya medukung penuh hal itu, dan jangan sisi perangnya saja yang ditonjolkan penuh, namun harus ada peradabannya. Meski demikian sisi perang juga tetap ada,’’ kata Said usai bersilaturahmi dengan jamaah NU Kab Gresik, Jatim, Selasa.

Dia mengemukakan, Rasulullah SAW dalam kurikulum selama ini cenderung ditonjolkan sebagai pribadi yang gemar perang daripada sebagai individu toleran dan penyebar kasih sayang.

Dalam materi ceramahnya, Said juga menyebutkan yang membedakan Indonesia dengan negara lain, khususnya Timur Tengah adalah, adanya sisi saling menghargai antarmanusia di bumi Nusantara ini. ‘’Khubbul waton minal iman’ (cinta negara adalah bagian dari iman) itu yang membedakan kita dengan negara lain, khususnya negara Arab atau Timur Tengah. Dan kita akui bahwa di negara ini sering ada konflik, tapi cepat selesai karena adanya saling menghargai,’’ katanya.

Ditambahkan, konsep Islam yang perlu dibangun tidak dengan kekerasan atau perang, namun harus santun dan menyatu dengan budaya dan menghargai perbedaan, atau dengan istilah lain adalah Islam Nusantara.

Sebelumnya dalam kesempatan berbeda, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku bahwa Kemenag akan memperbaiki citra Nabi Muhammad di dunia pendidikan Islam, sebab selama ini cenderung ditonjolkan pribadi yang gemar perang daripada sebagai individu toleran dan penyebar kasih sayang.Q kim

hirnya meninggal saat dirujuk ke Surabaya. ’’Kompetensi petugas di Puskesmas juga terus kita tingkatkan agar semakin memahami kegawatdaruratan sehingga tak terlambat melakukan rujukan ke RS,’’ papar Indah.

Di RS sendiri, menurutnya masih ada yang perlu disempurnakan. Pasalnya, belum semua RS mempunyai tenaga spesialis yang full time. Kapasitas tenaga RS dalam deteksi dan penanganan komplikasi masih perlu ditingkatkan. Di sebagian RS, obat emergency tak tersedia di ruang emergency namun masih harus melalui resep dulu. Ketersediaan alat terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak seperti inkubator, ventilator dan sipep yang masih terbatas. Serta prosedur penanganan pre-eklampsi/eklampsia antar RS belum ada keseragaman/kesepakatan.Q kar

Menteri Agraria Instruksikan Penuntasan Sertifikat KNV Sidoarjo, Bhirawa Efek demo warga Perumahan KNV (Kahuripan Nirwana Village) Desa Jati Sidoarjo, yang menuntut agar sertifikat rumahnya segera diselesaikan.

Langsung mendapat reaksi keras dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yakni menghubungi Kepala Kanwil BPN Jatim untuk segera menuntaskan.

Pejabat Baru Harus Langsung Tancap Gas Kota Mojokerto, Bhirawa DPRD Kota Mojokerto meminta pejabat baru hasil mutasi langsung tancap gas bekerja. Lembaga wakil rakyat ini mendukung sikap tegas wali kota yang mewarning para pimpinan SKPD baru itu mundur jika tak mampu bekerja. Pasalnya kalangan dewan tak mau anggaran yang telah disahkan tak terserap maksimal sesuai jadwal.

Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo mengatakan, setelah APBD jalan hendaknya semua program juga ikut jalan.

Ia juga mengingatkan kepada pimpinan SKPD yang baru dilantik wali kota, segera menyiapkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) secepatnya. ‘’Apalagi surat penetapan APBD dari Gubernur Jatim sudah turun lewat DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset). Jadi seluruh SKPD harus segera tancap gas,’’ ujar polikus asal PDIP ini, Senin (11/1) kemarin.

Purnomo menambahkan, kecakapan kerjamasing-masing kepala SKPD sangat menentukan tercapainya program pemerintah. ‘’Kita dukung sikap tegas Wali kota yang akan melakukan evaluasi kinerja pejabat yang baru dimutasi itu,’’ tambah ,”Purnomo.

Pimpinan DPRD ini beralasan jika para wakil rakyat yang berada di gedung dewan semuanya mengapresiasi langkah Wali Kota Mas’ud Yunus, yang melakukan rotasi jabatan eselon II. Pasalnya, untuk melakukan evaluasi kinerja bagi SKPD selama satu tahun ini sudah lebih dari cukup. ‘’Masyarakat pun bisa menilai kinerja Pemkot tahun lalu. Apakah sudah berjalan dengan baik atau buruk,’’ tandasnya.Q kar

5

rokim/bhirawa

GM Riset PG Joko Utomo (3 dari kiri) beserta staf dan perwakilan Pokmaswas Sari Laut menanam mangrove secara simbolis.

PT PG Tanam 100 Ribu Mangrove Gresik, Bhirawa PT Petrokimia Gresik (PG) bekerjasama dengan Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) Sari Laut, akan menanam 100 ribu mangrove di pesisir laut Desa Pangkah Kulon, Kec Ujung Pangkah, Gresik.

Penanaman pohon akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2015 sampai 2019.

Menurut Direktur Utama PT PG, Hidayat Nyakman, kerjasama ini PG bertanggungjawab terhadap pendanaan pembibitan, pengadaan pohon, penanaman, serta membangun prasarana pendukung. Sedangkan Pokmawas Sari Laut sebagai pelaksana lapangan untuk menanam, memelihara, dan melestarikan mangrove yang telah ditanam. ‘’Program ini sejalan dengan program bina lingkungan, khususnya pada sektor pelestarian alam yang memang menjadi salah satu perhatian kami,’’ ujar Hidayat Nyakman.

Lebih lanjut, Hidayat Nyak-

man menyebutkan, penanaman perdana telah dilakukan dengan menanam 1.000 mangrove pada Desember 2015. Sedangkan Selasa (12/1) kemarin, PG dan Pokmaswas Sari Laut kembali menanam 19 ribu mangrove di Muara Sungai Bengawan Solo, Desa Pangkahkulon, Gresik.

Sehingga total mangrove yang telah ditanam kini mencapai 20 ribu pohon. Selain itu, PT PG juga telah menyiapkan 30 ribu bibit mangrove untuk ditanam tahun 2016. Total penanaman dan pembibitan ini mencapai Rp130 juta. Dana bersumber dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Kegiatan ini juga turut melibatkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jatim dan Kab Gresik. Karena selain pelestarian lingkungan, kegiatan ini juga akan menjadi program unggulan penghijauan untuk mendukung kinerja Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam

pengelolaan lingkungan hidup yang setiap tahun dinilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pokwasmas Sari Laut sendiri merupakan organisasi di bidang pengawasan dan pelestarian alam pesisir laut Ujung Pangkah yang berdiri sejak Oktober 2010.

Organisasi yang kini memiliki 100 anggota ini adalah organisasi berprestasi, baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan merupakan salah satu dari dua nominator Jatim untuk tingkat nasional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015.

Hidayat Nyakman juga menjelaskan, perusahaan menyadari pentingnya peduli dan berbagi, bukan semata-mata untuk meningkatkan reputasi, tapi memang merupakan keinginan untuk tumbuh dan berkembang bersama. ‘’Kami berkeinginan, seiring dengan berkembangnya perusahaan, masyarakat di sekitar juga ikut berkembang,’’ tutup Hidayat Nyakman.Q kim

Mendapat telepuo langsung dari Menteri Agrarian dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, Ka Kanwil Jatim, Muchtar Deluma SH MM bersama BPN Kab Sidoarjo, Ir Agus Nandang Taruna, serta dari pihak PT MMS (Mutiara Mashur Sejahtera) melakukan pertemuan dengan Pj Bupati Sidoarjo, Drs Ec Jonathan Judianto M MT, kemarin(12/1) di ruang pertemuan Pendopo Kab Sidoarjo.

CEO PT MMS, Boy Arifin menjelaskan, kalau jumlah keseluruhan sertifikat di Perumahan KNV sebanyak 1.869, yang sudah tuntas sebanyak 1.150 sertifikat. Tinggal 719 yang masih dalam kondisi proses, sebanyak 493 sudah mendapatkan AJB (Akta Jual Beli), sedangkan yang 226 belum mendapat kelengkapan dari warga sendiri. ‘’Kelengkapan itu meliputi surat menyurat, akurasi data-datanya serta tanda tangan pemilik,’’ jelas Boy Arifin.

Sementara posisi 1.150 sertifikat yang sudah tuntas, sebanyak 980 sudah diserahkan warga secara resmi, atau sudah BAST (Berita Acara Serah Terima). Sedangkan yang sebanyak 55 sertifikat sudah diserahkan ke pihak PT MLJ (PT Minarak Lapindo Jaya), dan yang 89 sertifikat baru proses penyerahan dari PT MMS ke PT MLJ. ‘’Karena yang berhak menyerahkan ke warga adalah pihak PT MLJ,’’ tegas Boy Arifin.

Kepala BPN Sidoarjo, Agus Nandang Taruna usai mengikuti pertemuan menjelaskan untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat rumah itu, BPN Sidoarjo akan mendirikan dua posko pelayanan, di Kantor DPPKA untuk mempercepat pengurusan SPPT dan PBHTB. Sedangkan posko yang di Perumahan KNV untuk memudahkan warga menyerahkan berkas-berkas kelengkapannya.

Untuk proses lahan yang sudah AJB dan proses pembebasan PBHTB dari DPPKA tuntas, maka proses pembuatan sertifikatnya cukup lima hari kerja saja.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Kapolres Sidoarjo Anwar Nasir saat berdialog dengan ketiga pemenang Bengkel Kamtibmas.

BP Perda Kumpulkan Raperda 2016 Rapat interen yang diselengarakan Badan Pembentukan Perda (BP Perda) dengan masing-masing ketua komisi, menyepakati ada delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) merupakan hak inisiatif dewan untuk segera dibahas dan dijadikan Perda. Nantinya untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Ketua BP Perda, H Suberi SH, rapat itu menikdaklanjuti keputusan DPRD Kab Gresik, Nomor Kpts/4/DPRD/X/2015. Tentang program pembentukan Perda Kab Gresik tahun 2016, perencanaan penyusunan Perda harus dilakukan dalam program pembentukan Perda. Yang memuat daftar urutan dan prioritas Raperda kabupaten dibuat dalam satu tahun anggaran.

Dari hasil rapat BP Perda dengan ketua komisi didapat kesepakatan, komisi A usulannya tentang Ranperda.

Perda tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Paraturan Desa Perdes), Perda tentang penye-

lenggaraan perlindungan konsumen. Komisi B usulannya raperda tentang, Perda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah, Perda tentang pengelolaan kekayaan desa.

Komisi C mengusulkan Raperda tentang, Perda tentang penataan kawasan pantai, Perda tentang analisa dampak lalu lintas di jalan. Komisi D mengusulkan Perda tentang penyelengara usaha depot air minum, dan pembentukan BP Perda tentang Perda pengelolaan sampah. ‘’Kami tak ingin pembahasan Raperda molor seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga diawal tahun 2016

rokim/bhirawa

jumlah usulan ada sembilan.

Namun usulan dari komisi B mengenai Perda tentang badan usaha milik desa, dikembalikan untuk dibahas dan dimatangkan terlebih dahulu dalam komisi. Setelah rapat internal BP Perda dengan komisi, selanjutnya memanggil Tim-Leg. Untuk merumuskan kembali tujuan adanya Perda itu, terkait dengan materi untuk dijadikan nas-

kah akademik Raperda. ‘’Target Raperda itu bisa maksimal dibahas sesuai tepat waktu, terkait dengan Raperda yang masih bersifat global seperti Perda tentang badan usaha milik desa. Akan meminta komisi untuk segera merinci, supaya pembahasanya tidak molor. Karena yang diinginkan, Raperda menjadi Perda nanti bisa efektif,’’ tegasnya.Q kim.adv

Ketua BP Perda, H Suberi SH telah tancap gas untuk melakukan penyusunan rencana pembahasan. Pada 2016 ini jumlahnya ada 31 Raperda usulan dari dewan dan Pemkab Gresik. Dengan dipercepatnya pembahasan ini, diharapkan Raperda yang digedok dewan tahun ini bisa 100%. Sebab, pada 2015 lalu, masih menyisakan beberapa Raperda yang belum berhasil diselesaikan,’’ ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Wakil Sekretaris BP Perda, Noto Utomo, dalam rapat

rokim/bhirawa

Rapat Badan Pembentukan Perda dan Komisi.

JAWA TIMUR

6

Rabu Pahing 13 JANUARI 2016

Bupati Diminta Tak Lakukan Mutasi Pejabat

KILAS JATIM

Ketua Baznas Baru Diharapkan Bisa Tingkatkan ZIS Lumajang, Bhirawa Pengukuhan Pimpinan Baznas Kabupaten Lumajang baru periode 2015-2020 diharapkan dapat meningkatkan perolehan dana dari ZIS atau minimal mempertahankan pendapatan perolehan ZIS tahun 2015 Baznas Kabupaten Lumajang telah memecahkan rekor tertinggi di Jawa Timur setelah Kabupaten Gresik.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Lumajang Drs As’at Malik usai mengukuhkan pimpinan Baznas baru periode 2015-2020 yang bertempat di Pendopo Kabupaten Lumajang. Dalam kegiatan tersebut turut pula hadir ketua Baznas Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh KH Abdul Rahman Navis Lc, pimpinan Baznas Gresik, segenap jajaran forkopimda serta dari seluruh kepala SKPD se kabupaten Lumajang. Secara bersamaan dalam kegiatan tersebut juga diagendakan pelantikan MUI di tingkat kecamatan.

As’at menegaskan kepada H Affandi Latief selaku ketua Baznas baru untuk meningkatkan kinerjanya dalam upaya meningkatkan pengumpulan dana ZIS (zakat, infaq dan sodaqoh) agar meningkat dari tahun ke tahun.

Lebih lanjut As’at menambahkan bahwa jumlah perolehan dana ZIS di tahun 2015 sebesar 4,06 Miliar yang membawa Baznas kabupaten Lumajang memecahkan rekor tertinggi di Jawa Timur sedikit di atas kabupaten Bresik yang memperoleh ZIS sebesar 3,9 Miliar rupiah.

Dengan peningkatkan jumlah dana yang di dapat dari ZIS tersebut menurut As’at adalah bagian dari peningkatkan kesadaran masyarakat dalam beribadah.

Dengan prestasi tersebut diharapkan di tahun depan lumajang menjadi kabupaten Zakat.Q dwi

Tulungagung, Bhirawa Kabar santer terkait bakal bergeraknya kembali gerbong mutasi pejabat di lingkup Pemkab Tulungagung membuat anggota Komisi A DPRD Tulungagung, Drs Wiwik Triasmoro angkat bicara. Ia meminta Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, untuk tidak melakukannya dalam waktu dekat. “Kalau mutasi dilakukan dalam waktu dekat atau bulan depan akan mubazir. Jadi perlu diingatkan,” ujar Wiwik Triasmoro di Kantor DPRD Tulungagung, Selasa (12/1).

Menurut Wiwik Triasmoro, sebaiknya bupati tidak melakukan mutasi sebelum ada perubahan Perda terkait struktur organisasi Pemkab yang baru. “Perda tentang struktur organisasi itu paling lambat harus sudah selesai bulan Agustus 2016 mendatang,” tuturnya.

Politisi asal PDI Perjuangan

ini tidak menampik jika masalah mutasi pejabat Pemkab adalah kewenangan dan hak prerogatif bupati, namun demikian menurutnya DPRD juga punya hak untuk mengawasi.

“Kami mengawasi agar apa yang dilakukan bupati tidak mubazir. Jika saat ini melakukan mutasi pejabat, setelah Agustus tentu akan melaku-

wiwieko/bhirawa

Wiwik Triasmoro kan mutasi lagi. Waktunya terlalu dekat dan tidak efektif kalau dikaitkan dengan penilaian kinerja,” papar Wiwik

tentang struktur organisasi pemerintah daerah sudah hampir rampung dan itu harus diantisipasi. Kemungkinannya nanti ada penggabunganpenggabungan SKPD di Pemkab yang disesuaikan dengan PP-nya,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Syahri Mulyo ketika dikonfirmasi justru mempertanyakan dari mana kabar bakal ada mutasi pejabat. “Tulungagung itu lucu.

Bupatinya kok banyak,” katanya dengan nada canda.

Namun demikian, dia setuju pernyataan Wiwik Triasmoro yang menyebut pengawasan dewan diperlukan agar tidak mubazir. “Saya setuju tentang mubazir itu. Tapi siapa yang bilang ada mutasi itu lho,” lanjutnya bertanya.Q wed

Jumlah PNS Pensiun Tahun 2016 Meningkat

PNS Setkab Diwajibkan Baca 10 Budaya Malu Tiap Apel Pagi Sumenep, Bhirawa Upaya meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Sumenep diwajibkan membaca 10 budaya malu setiap apel pagi. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan para abdi negara tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Hadi Soetarto mengatakan, para PNS dilingkungan Setkab Sumenep harus menjadi contoh bagi PNS di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat. Dengan mengenali 10 budaya malu itu, diyakini akan merubah pola pikir para PNS yang mengabdikan diri kepada negara. "Setiap apel pagi di luar apel gabungan, semua PNS di sekretariat daerah wajib membaca 10 budaya malu. Ini salah satu bentuk usaha kami untuk meningkatkan kedisiplinan PNS," kata Hadi Soetarto, Selasa (12/01).

Hadi menerangkan, tingkat kedisiplinan para PNS di jajaran Sekretariat Pemerintah Kabupaten Sumenep ini harus menjadi teladan bagi PNS dimasingmasing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya. Sebab, dengan disiplin, kinerja para PNS akan lebih maksimal.

"Para PNS langsung diabsen saat apel itu, kemudian setiap bulan direkap dan diserahkan ke kepala bagian. Bagi PNS yang melanggar aturan akan diberi sanksi," paparnya.

Sekda yang akrab disapa Atok itu berharap, pada tahun 2016 ada peningkatan kedisiplinan PNS dilingkungan Pemkab Sumenep dan penurunan jumlah PNS yang diberi sanksi lantaran melanggar kedisiplinan sebagai abdi negara.

"Sebab, tingkat kedisiplinan PNS itu berpengaruh pada kinerjanya. Makanya, harus ada "political will" pimpinan SKPD. Kalau staff indipliner, sanksi diberikan oleh pejabat eselon IV. Kalau pejabat eselon IV tidak bersedia menjatuhkan sanksi, maka akan dikenakan sanksi serupa oleh pejabat di atasnya," imbuhnya.Q sul

Triasmoro.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Tulungagung, Heru Santoso SPd MPd, mengungkapkan setelah mengalami perubahan pada tahun 2014 dan dilaksanakan pada tahun 2015, Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (OTKPD) Pemkab Tulungagung bakal kembali berubah. Kepastian perubahan tersebut setelah Raperda OTKPD masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2016.

Raperda OTKPD merupakan inisiatif dari Pemkab Tulungagung dan dimungkinkan terjadi perubahan jumlah SKPD di lingkup Pemkab Tulungagung. “Pengajuan Raperda OTKPD dikarenakan RPP

sawawi/bhirawa

Administratur Perum Perhutani Adi Winarno saat penyerahan motor dinas KLX kepada seluruh Asper dan KRPH se-Bondowoso dan Situbondo, baru-baru ini.

KRPH dan Asper se-Bondowoso/ Situbondo Diberi Motnas KLX Situbondo, Bhirawa Guna melancarkan tugas para Asper dan Mantri KRPH yang tersebar di Kab Bondowoso dan Situbondo, Perum Perhutani setempat memberikan tambahan sarana dan prasarana berupa satu buah motor dinas (motnas) merk KLX, baru-baru ini.

Penyerahan bantuan kendaraan motor roda dua itu dipimpin langsung Administratur KPH Bondowoso/Situbondo, Adi Winarno dengan didampingi Wakil Kepala KPH Utara Moh. Ajieb dan Wakil Kepala KPH Selatan.

Seluruh karyawan bidang sarpras ikut mendampingi prosesi penyerahan motnas.

Menurut Adi Winarno, bantuan kendaraan motor dinas berupa KLX berasal dari Direksi Perhutani pusat Jakarta. Semua kendaraan yang berjumlah 36 unit, ujar adi Winarno, dikirim ke KPH Bondowowos untuk digunakan Asper BKPH dan Mantri KRPH dalam operasional kinerja sehari-hari dilapangan. ”Semua motor dinas dikirim pada bulan Januari dan langsung kita serahkan kepada para penerima (asper dan mantri),” ujar Adi Winarno.

Mantan Administratur KPH Banyuwangi Barat itu menambahkan, tujuan dari pengadaan motor dinas ini untuk meningkatkan

kinerja dan produktifitas para asper dan mantri selama melaksanakan tugas dilapangan yang notabene jauh dan pegunungan.

Sehingga, lanjut Adi Winarno, apa yang diharapkan asper dan mantri benar-benar sampai ke ujung atau tempat dimana memakai motor biasa kesulitan menjadi mudah. “Sehingga dalam mengawasi dan mengawal tanaman, kayu dan hasil getah pinus mampu menorehkan prestasi yang bagus,” papar Adi Winarno.

Masih kata Adi, dengan tambahn sarana dan prasarana itu pihaknya yakin prestasi penebangan kayu dan hasil produksi getah pinus yang selama ini menjadi andalan Perum Perhutani KPH Bondowoso/Situbondo bisa lebih maksimal lagi dari raihan prestasi tahun 2015 lalu.

“Berkat kerjasama yang kompak dan kerja keras semua karyawan Perhutani, alhamdulillah kami mampu melampaui target pendapatan (surplus) penghasilan dari angka 2 miliar menjadi 15 miliar. Raihan prestasi membanggakan ini baru dicapai bukan karena faktor keberadaan saya sebagai Administratur, melainkan semua komponen yang ada di Perhutani,” ungkap pria asli kelahiran Situbondo itu.Q awi

Kabupaten Blitar, Bhirawa Tahun 2016 ini jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masuk dalam usia pensiunan di Kabupaten Blitar dipastikan akan meningkat. Diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blitar, Achmad Lazim tidak diberlakukannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) No. 5 Tahun 2014 di tahun 2016 ini membuat jumlah pensiunan di Kabupaten Blitar dipastikan meningkat.

“Dengan diterapkannya UU ASN No. 5 tahun 2014 akan ada peningkatan jumlah PNS yang akan masuk usia pensiun pada tahun ini, karena harusnya sudah pensiun mulai tahun 2014 lalu akan masuk usia pensiun pada tahun ini,” kata Achmad Lazim.

Lanjut Achmad Lazim, sesuai UU ASN No. 5 tahun 2014 untuk batas usia pensiun seperti pada eselon III dan staf yang sebelumnya masuk pensiun pada usia 56 tahun, kini menjadi menjadi 56 tahun, sedangkan untuk eselon II masuk pensiun pada usia 60 tahun. “Sehingga PNS yang pada tahun 2014 yang belum belum bisa pensiun, pada tahun 2016 ini masuk usi pensiun,” ujarnya.

Dari jumlah tersebut dikatakan Achmad Lazim jika tahun 2015 lalu ada sekitar 400 orang PNS yang telah masuk usia pensiunan, pada tahun 2016 ini diprediksikan akan naik sekitar 600 orang yang akan masuk usia pensiunan. “Jumlah PNS yang akan pensiun pada tahun ini akan semakin banyak karena adanya aturan baru tersebut, pasalnya seharusnya pensiun pada tahun sebelumnya menjadi maju pada tahun ini,” jelasnya.

Tambah Achmad Lazim, meskipun ada perubahan untuk batas usia pensiun

sesuai dengan aturan yang baru, namun untuk proses pensiun tidak ada perubahan dan sama seperti sebelumnya. “Termasuk dana pensiun yang akan diterima masih belum ada perubahan seperti sebelumnya,” imbuhnya.

Secara terpisah Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib berharap adanya persiapan calon pengganti bagi PNS yang masuk dalam usia pensiun atas jabatan yang saat ini masih dipegang seperti sebagai Kasi, Kabid atau Kepala SKPD. “Jangan sampai kekosongan jabatan karena masuk usia pensiun akan menghambat kinerja pelayanan di jajarana Pemkab Blitar,” kata Abdul Munib.

Selain itu pihaknya juga berharap kepada Pemkab Blitar menyiapkan kekurangan tenaga teknis atau PNS dengan mengajukan dan memenuhi ketentuan atau persyaratan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Blitar seperti belanja pegawai tidak melebihi ketentuan persyaratan pengajuan CPNS serta persyaratan lainnya.

“Melihat jumlah CPNS yang masuk dengan jumlah PNS yang pensiun masih kurang cukup banyak, sehingga Pemkab harus bisa memenuhi ketentuan untuk bisa mengajukan proses CPNS di Kabupaten Blitar agar tidak mengalami kekosongan terlalu lama,” pungkasnya.

Sementara perlu diketahui Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini meyebutkan, yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.Q htn

Pemkab Madiun Adakan Perayaan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 Ditandai Bupati Nyalakan Lilin dan Serahkan Bantuan Perayaan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 bersama-sama antara PNS, TNI dan POLRI Umat Kristiani Pemerintah Kabupaten Madiun, di Pendapa Muda Graha Kabupaten Madiun, Senin (11/1) cukup meriah. Masalahnya, kesempatan itu, hadir pula Bupati Madiun, Anggota DPRD, Forpimda, Kepala SKPD, Camat, TP PKK, Forum Kerukunan Umat Beragama, MUI, Kepala PAROKI, Ketua Badan Musyawarah Antar Agama (BAMAG) Madiun.

Menandai kegiatan ini Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos bersama Ketua DPRD, Ketua FKUB, Ketua BAMAG dan Ketua PROKI Madiun secara bergantian menyalakan lilin Natal yang dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan dari Pemkab. Madiun.

Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos dalam sambutannya, mengatakan, perayaan Natal bagi umat Kristiani merupakan sebuah momentum yang memiliki makna luas. Dimensi vertikal sebagai momentum penyegaran dan wahana syukur dengan dilandasi rasa iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang di aktualisasikan dalam kehidupan yang diliputi nuansa kedamaian dan kebersamaan.

Menurut Bupati Muhtarom, perayaan Natal juga memiliki Dimensi Horisontal yaitu meguat-

kan rasa persaudaraan, toleransi, kepekaan da solidaritas social serta rasa saling hormat menghormati. Tidak hanya itu perayaan Natal juga sebagai sebuah renungan mendalam akan peristiwa besar yang menjadi tonggak perjalanan Umat Kristiani yaitu kelahiran Yesus sebagai Juru selamat yang memberikan kedamaian dan kebahagiaan.

“Kasih dan Damai Natal merupakan pendorong semangat bagi kita untuk berbuat lebih baik, salah satu kebersamaan kita adalah kehidupan dalam kebersamaan, hormat menghormati serta memegang teguh persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dan memasuki Tahun Baru 2016 ini Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos mengajak kepada seluruh yang hadir agar apa yang sudah

kita perbuat pada tahun 2015 ini sebagai kenangan yang tak terlupakan dan dijadikan sebagai pengalama untuk bercermin dalam kita menempuh dan memperbaiki kekurangan kita di tahun 2016,” tegas Muhtarom.

Mengakhiri sambutannya Bupati Madiun berharap agar hidup bersama sebagai keluarga Allah sebagaimana tema Natal 2015

yaitu Senantiasa Tumbuh Dalam setiap relung hati sanubari Umat Kristiani, dengan selalu menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya, Mendukung dan ambil bagian dalam kegiatan social kemasyarakatan tanpa memandang latar belakang keturuan, suku, agama maupun golongan serta mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan umat

humas pemkab madiun/bhirawa

Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos menandai perayaan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 di Pendapa Muda Graha Kab. Madiun, Senin (11/1).

humas pemkab madiun/bhirawa

Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos menyerahkan bantuan kepada anak-anak kurang beruntung pada perayaan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 di Pendapa, Senin (11/1).

beragama sebgai perwujudan Tri Kerukunan Umat Beragama, sebagai modal terwujudnya suasana kondusif di masyarakat.

Pada kesempatan ini Ketua PAROKI ST. Cornelus Madiun Pastor A. Budi Prastyjo, Pr berkenan menyampaikan uraian Firman Tuhan dan mengakhiri ke-

giatan Natal bersama Pemkab. Madiun ini do’a yang dipimpin oleh Ketua BAMAG Madiun Pendeta Drs. Kariyanto, dan selanjutnya seluruh undangan dan peserta Perayan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 beramah tamah bersama dihalaman Pendapa Muda Graha Kabupaten Madiun.Q humas,adv

JAWA TIMUR

Rabu Pahing 13 JANUARI 2016

7

Penghijauan untuk Warisan Anak Cucu

KILAS JATIM

Lakukan KDRT Kades Dilaporkan Istrinya ke PPA

Kodim 0803 Madiun Gelar di Lereng Gunung Wilis

Probolinggo, Bhirawa Yuliati Ningsih (26) isteri Kepala Desa Jabung Candi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Achmad Haris (39), mendatangi kantor Unit PPA Polres Probolinggo, untuk mempertanyakan perkembangan penyelidikan dugaan kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang yang dilakukan suaminya sendiri itu, beberapa pekan lalu.

Dari informasi ada di Polres, kasus dugaan KDRT sendiri terjadi 21 November 2015 kemarin. Namun, korban Yuli yang saat ini tengah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (PA) Kraksaan, baru melaporkan ke Polres, 5 Desember 2015.

Menurut Yuli, Selasa (12/1), hal yang menimpa dirinya itu telah menjadi korban pemukulan oleh suaminya yakni Haris. Bahkan, kejadian yang dialaminya tidak hanya 1 kali saja, ia menjadi korban pemukulan suaminya sudah sering kali.

“Dia ringan tangan, ada sedikit masalah dia langsung main pukul. Bahkan, beberapa tahun lalu saya juga melaporkannya ke Polisi, tapi saya cabut laporan itu, karena rujuk lagi,” terang Yuli.Q wap

Sekda Tekankan Kades Aktifkan Pos Ronda Sampang, Bhirawa Guna menjaga keamanan di setiap Desa di Kabupaten Sampang, Sekretaris Daerah Puthut Budi santosa tekankan kepala kepala Desa untuk kembali mengaktifkan pos roda di setiap desa, bahkan dalam waktu dekat kepala Desa wajib memakai seragam Linmas.

“Ini adalah himbuan dari Pemerintah Pusat, secara otomatis Kades memakai seragam linmas tujuannnya untuk mengangkat budaya selaku penyelenggara pemerintah, disitulah ketertiban masyarakat menjadi rujukan pertama,” ucap Puthut Budi Santoso, usai sambuatan Musyawarah Daerah (Musda) Asosiasi Kepala Desa (AKD) se Kabupaten Sampang, Selasa (12/1).

Puthut menuturkan, dengan demikian pos-pos ronda di desa juga akan kembali diaktifkan. Sedangkan, penerapan tersebut akan diberlakukan pada Februari 2016 mendatang. Rincian pemakaian seragam itu yakni hari Senin memakai seragam linmas, Selasa dan Rabu memakai keki, Kamis seragam batik, dan Jumat seragam putih.

“Tentunya setelah menggunakan pakai seragam tersebut, masyarakat bisa membedakan, untuk lingkungan SKPD linmasnya matrix, dalam hal pelaksanaan langsung terlibat di desa kebetelun disana ada Babinkamtibmas dan Babinsa,” katanya.

Sementara itu, H Abdullah Hidayat Ketua AKD terpillih se Kabupaten Sampang periode 2016-2021, mengaku setuju nantinya apa yang menjadi sebuah keputusan dari Bupati Sampang A Fannan Hasib. “Insya Allah dalam waktu dekat ini juga Kepolisian Resort Sampang mengumpulkan seluruh Kades untuk membahas rencana tersebut,” pungkas pria yang juga menjabat Kepala Desa Bringin Nonggal Kecamatan Torjun.Q lis

Razia Pelajar, Satpol PP Temukan Video Tawuran dan Porno Jombang, Bhirawa Asyik bolos sekolah, 26 pelajar di Jombang terjaring razia yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat, Selasa (12/1). Dalam dalam razia satpol PP juga menemukan pelajar menyimpan vidio porno dan video tawuran pelajar putri dalam kelas.

“Untuk mereka yang menyimpan video porno dan tawuran, HP kita sita dan kita serahkan kepada kepala sekolah serta Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti,” ujar Ali Arifin, Kepala Bidang Penertiban dan Penindakan Satpol PP Jombang.

Razia itu sendiri dikatakan Ali Aripin, dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat tentang pelajar yang keluyuran saat jam sekolah. Seluruh pelajar yang tertangkat itu kemudian didata dan diminta membuat pernyataan.

"Selain itu, kami juga memanggil guru di masing-masing sekolah. Tujuannya, agar para murid yang tertangkap tersebut diberi pembinaan lebih intens," tandasnya seraya mengatakan Video porno ditemukan mili pelajar SMAN di kota Jombang dan video kekerasan pelajar milik pelajar SMA Diwek.Q rur

Kab. Madiun, Bhirawa Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos berkenan hadir pada kegiatan penghijauan lahan yang diselenggarakan oleh jajaran Kodim 0803 Madiun bertempat di lereng Gunung Kedil Desa. Pilangrejo Kecamatan. Wungu Kab. Madiun yang sekaligus juga sebagai lapangan tembak Pasukan Kodim 0803 Madiun, Selasa (12/1).

Selain Komanda kodim 0803 Madiun Letkol. Inf. Rachman Fikri, S.Sos berekanan hadir pada kesempatan ini Ketua DPRD Kab. Madiun, Anggota Forpimda Kab. Madiun atau yang mewakili, Adm. Perhutani di Madiun, anggota TNI/ POLRI dan juga anggota Perbakin Madiun.

Komandan Kodim 0803 Madiun Letkol Inf. Rachman Fikri, S.Sos dalam sambutannya mengatakan, bahwa kegiatan penghijauan yang diselenggarakan pada saat ini merupakan salah satu upaya dari Kodim 0803 Madiun untuk mewujudkan daerah serapan air disekitar lapangan tembak/ Gunung Kendil ini.

Melalui kegiatan memanam pohon ini diharapkan kedepannya kawasan lapangan tembak Kodim 0803 Madiun di gunung Kendil ini mampu menyediakan sumber air yang bermanfaat bagi kita semua baik untuk konsumsi, pertanian maupun usaha pemancingan ikan. Sehingga pada akhirnya nanti kawasan gunung Kendil ini bisa menjadi wahana wisata keluarga yang

indah, asri dan nyaman bagi keluarga.

Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos dalam sambutannya mengatakan, bahwa penhijauan yang kita lakukan saat ini akan dinikmati hasilnya oleh anak cucu kita. Untuk itu kegiatan penghijauan ini harus dilakukan terus menerus, jangan hanya sekedar mengikuti evoria saja.

Setelah kita menanam hari ini, hendaknya diadakan kegiatan lanjutan yaitu merawat dan memelihara dan menjaga tanaman yang kita tanam.

Biarpun sedikit kalau dirawat dengan baik, tentunya akan bermanfaat bagi kita semua utamanya menyediaan mata air untuk anak cucu kita. Seperti kita ketahui bersama, bahwa saat ini air permukaan kita selalu mengalami penurunan.

Agar impian untuk menjadikan lapangan tembak Kodim 0803 Madiun ini sekaligus sebagai wana wisata, maka tidak ada salahnya kalau wilayah nya dibagi-bagi sesuai jumlah Koramil yang ada di Madiun. Setiap Koramil diwa-

sudarno/bhirawa

Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos tampak menanam pohon pada kegiatan penghijauan Yang diselenggarakan Kodim 0803 Madiun, Selasa (12/1). jibkan merawat tanaman di kavlingnya masing-masing sehingga tanaman yang kita tanam pada hari ini akan

tumbuh subur sesuai apa yang kita inginkan.

Jumlah tanaman yang ditanam pada kesempatan ini se-

banyak 750 botang terdiri jenis kayu Mahoni sebanyak 600 batang dan jenis Trembesi sebanyak 150 batang.Q dar

Dinas Pengairan Tanam Pohon di Dinilai Gelapkan Uang Desa, Daerah Aliran Sungai dan Irigasi AWG Tuntut Kasun Mundur Bondowoso, Bhirawa Dinas Pengairan Bondowoso di bawah pimpinan Drs Karna Suswandi MM terus melakukan berbagai terobosan dalam rangka meningkatkan kepeduliannya pada Daerah Aliran Sungai dan Irigasi, bentuk kepedulian tersebut dengan melakukan pembinaan pada Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dengan melakukan penanaman pohon pada daerah aliran sungai dan irigasi.

Hal ini sebagaimana yang dilakukan Kepala Dinas Pengairan saat mendatangi Daerah Aliran Sungai Gubrih tepatnya di Desa Klabang Agung, bahkan kegiatan yang dipusatkan di Waduk Klabang Agung tersebut Kepala Dinas Pengairan membawa tim lengkap dari Dinas Pengairan, UPT serta ketua HIPPA setempat.

Melalui Gerakan yang diberi nama GEMAPILDASI yang merupakan singkatan dari Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan

Daerah Aliran Sungai dan Irigasi, mereka diberi arahan oleh Kepala Dinas yang dikenal dekat dengan kalangan wartawan tersebut untuk terus meningkatkan kepedulian pada Daerah Aliran sungai dan irigasi dengan meningkatkan kepedulian untuk melakukan perawatan serta melakukan penanaman pohon.

“Kita jangan hanya mengambil manfaat dari aliran sungai dan irigasi yang kita miliki saai ini untuk diambil manfaatnya dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, tetapi kita juga wajib menjaga dan memelihara agar memiliki manfaat yang lebih,” kata Karna dalam arahannya kemarin.

Dalam kesempatan tersebut Karna juga mengungkapkan beberapa harapannya kedepan agar waduk yang dimiliki Dinas Pengairan di beberapa lokasi tidak hanya bermanfaat untuk mengaliri sawah petani, tetapi juga memiliki fungsi lain di antaranya untuk memelihara

samsul tahar/bhirawa

Drs Karna Suswandi MM Kepala Dinas Pengairan saat memberikan contoh penanaman sebegai bentuk kepedulian terhadap lingkungan pada daerah irigasi.

ikan yang diharapkan juga meningkatkan pendapatan masyarakat serta jika perlu juga diharapkan mendukung program desa setempat untuk menjadi jujugan wisatawan local baik untuk kolam pancing maupun untuk fungsi lainnya. “Kalau kita bisa memelihara dengan baik apa yang kita miliki saat ini, saya yakin akan member manfaat lebih untuk meningkatkan pendapatan petani atau bisa juga menjadikan desa setempat menjadi desa wisata,” katanya.

Ditemui Bhirawa di lokasi waduk, Tallip Kepala Desa Klabang Agung mengaku sangat berterima kasih atas kedatangan Kepala Dinas Pengairan ke Desanya, karena selain akan memacu HIPPA setempat untuk peduli daerah aliran sungai dan irigasi juga akan memacu aparat desa untuk turut serta menjaga dan meningkatkan fungsi waduk untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan irigasi tetapi juga akan menjadi objek wisata.

Tallip juga berharap pihak pemerintah setempat untuk segera melakukan pembinaan melalui dinas lintas sektoral diantaranya Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) untuk membantu pengembangan perikanan serta Dinas Pariwisata, Pemuda, Olah Raga dan Perhubungan (Disparporahub) untuk meningkatkan fungsi wisata yang nantinya diharapkan membantu promosi desa dan menciptakan kegiatan produktif bagi para pemuda desa.

“Hal ini tentu akan sangat membantu dalam rangka mempercepat pembangunan desa saya baik infrastruktur maupun pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM),” ungkapnya.Q har

Tuban, Bhirawa Disinyalir melakukan melakukan pelanggaran dan penggelapan uang desa serta melanggar susila, Shoheh yang menjabat sebagai kepala dusun (Kasun) dusun Pungguk Desa Gununganyar Kecamatan Soko Tuban kemarin (12/1) didemo warganya.

Sejumlah yang menamakan dirinya Aliansi Warga Gununganyar (AWG), mendatangi kantor Kecamatan Soko melakukan aksi damai untuk menyampaikan tuntutan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Kasun dan agar diberhentikan karena banyak masyarakat yang merasa dirugikan oleh yang bersangkutan.

“Kami berharap kepada pihak Kecamatan untuk secepatnya memroses. Jika memang shoheh terbukti bersalah, maka harus diberhentikan dari jabatannya,” kata korlap aksi Zainudin (12/1).

Zainudin mengancam akan mengerahkan masyarakat lebih banyak, jika tidak ada tindakan dari pihak Kecamatan serta aparat hukum yang berwenang.

Dari catatan bhirawa ada tujuh poin yang menjadi dasar tuntutan AWG. Di antaranya, Kasun Soheh dinilai pilih kasih kepada warganya, diduga tidak menyalurkan BLT pada era pemerintahan Kepala Desa Soeparmo, dan tidak terbukaan dengan masyarakat.

Selain itu, adanya penarikan iuran fiktif sarana

air bersih, diduga selingkuh dengan warga yang sudah berkeluarga, pernah meninggalkan tugas sebagai perangkat desa selama satu tahun lebih dan yang terakhir berupaya menghilangkan bukti pembayaran pemasangan pipa air bersih saat dimintai tanda tangan oleh saudara Zainudin. “Ada penambahan sebesar Rp 11.000 per kepala keluarga yang penggunaannya tidak disebutkan dalam Nota pembayaran tiap bulannya,” terang Zainudin.

Menanggapi tuntutan mundur atas dirinya, Shoheh yang juga dihadirkan dalam aksi damai yang dimediasi pihak Kecamatan mengatakan, tuntutan itu terkesan pribadi bukan dari masyarakat. “Sudah saya jelaskan semua, dan tuntutan tersebut tidak ada buktinya. Jadi sepertinya ini tuntutan pribadi, bukan tuntutan dari masyarakat,” terang Shoheh.

Sementara itu, Muji Slamet selaku Camat Soko menanggapi, pihaknya akan melakukan koordinasikan dengan Muspika dan pihakpihak yang bersangkutan, dan hasilnya akan dilaporkan ke Bupati. “Terkait tuntutan itu, nanti biar Polsek yang meneliti tentang keabsahan kebenarannya, dan ini betul-betul saya rinci.

Jadi jangan diprediksi berapa hari untuk memberikan jawaban,” terang mantan Kadis Pertambangan dan Energi Kabuopaten Tuban ini.Q hud

DPRD Setuju Tetapkan Perda APBD Tahun 2016 Seluruh fraksi di DPRD Tulungagung, Senin tanggal 30 November 2015, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2016 setempat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Tahun 2016. Persetujuan dan penetapan Perda APBD Tulungagung Tahun 2016 ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD di Kantor DPRD Tulungagung dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi. Adapun rincian APBD Tulungagung 2016 yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna bertajuk Penetapan Program Pembentukan Perda Tahun 2016 dan Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2016 tersebut di sisi pendapatan berjumlah Rp 2.162.317.612.629,16 Sedang belanja mencapai Rp 2.175.205.380.864,16. Dan ini mengakibatkan defisit Rp 12.887.768.235,00.

Sementara itu, di sisi pembiayaan, penerimaan berjumlah Rp 30.887.768.235,00 dan penge-

luaran sebesar Rp 18.000.000.000,00. Karena itu pembiayaan netto (bersih) menjadi sejumlah Rp 12.887.768.235,00. Dan SILPA tahun berkenaan berjumlah Rp 0 (nol) Kendati sudah disetujui bersama dan telah ditetapkan sebagai Perda, namun semua fraksi yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Hanura, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB dan Fraksi Semangat Baru memberi catatancatatannya untuk dilaksanakan oleh pemerintahan Bupati Syahri

Mulyo SE dan Wabup Drs Maryoto Birowo MM. Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Agung Darmanto, menyatakan terkait dana desa fraksinya meminta Pemkab Tulungagung untuk melakukan pengawalan, pembinaan dan pengarahan pada pemerintahan desa agar penggunaannya dapat sesuai harapan. “Masalahnya, jumlah penerimaan dana desa pada tahun 2016 meningkat dari Rp 280 juta per desa menjadi Rp 565 juta,” katanya.

Sedang Imam Choirudin, juru bicara Fraksi PAN, meminta Pemkab Tulungagung lebih menyiapkan diri untuk menghadapi era persaingan global MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Tulungagung, Heru Santoso SPd MPd, menyatakan dalam Prolegda 2016 telah ditetapkan untuk membahas bersama dengan

eksekutif sejumlah 22 Ranperda.

Dari 22 Ranperda tersebut, 11 Ranperda merupakan inisiatif DPRD dan sebanyak 11 Ranperda lainnya dari Pemkab Tulungagung.

Bupati Syahri Mulyo saat memberi sambutan mengatakan akan melaksanakan semua catatan yang diberikan semua fraksi di DPRD Tulungagung. Mantan legislator DPRD Jatim itu berterimakasih pada DPRD Tulungagung yang telah menetapkan APBD 2016.

Bupati Syahri Mulyo mengungkapkan pembangunan infrastruktur di Tulungagung sampai saat ini terus dikerjakan. Utamanya infrastruktur jalan dan irigasi.

Termasuk pula bidang pendidikan dan kesehatan. Ia berharap hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan bisa meningkat lagi pada tahun depan.Q wed,adv

Bupati Syahri Mulyo menandatangani berita acara penetapan APBD 2016 dalam rapat paripurna dan disaksikan semua pimpinan DPRD Tulungagung, Senin (30/11).

EKONOMI - BISNIS

8

Rabu Pahing, 13 JANUARI 2016

Bulog Kediri Kembali Targetkan Serapan 52 Ribu Ton

Kurs JUAL

BELI

USD

13,967.00

13,829.00

SGD

9,809.66

9,707.29

EUR

15,179.34

15,025.21

JPY

11,666.39

11,546.30

GBP

20,560.82

20,349.37

Sumber: Bank Indonesia (4 JANUARI 2016)

RAGAM EKBIS

Konsumen Media Online Capai 58 Persen Surabaya, Bhirawa Asosiasi Pengguna Internet Indonesia (APJII) memberikan hasil survey mereka untuk jumlah konsumen online yang mengakses kategori fashion di Indonesia sebesar 58% konsumen wanita. Mengacu pada survey ini, Sale Stock berupaya untuk menghadirkan koleksi fashion secara lengkap dari mulai Dress, Blouse, Atasan, Bawahan, Tas, Sepatu sampai dengan Aksesoris.

“Pemintaan konsumen terhadap produk fashion yang semakin meningkat. Dengan penawaran Harga Jujur yang kami berikan kepada pelanggan di seluruh Indonesia, kami berharap dapat menjadi pilihan terbaik untuk mereka mengakses ragam fashion terkini.” kata Lingga Madu, CEO & Co-Founder Sale Stock Indonesia, Selasa (12/1).

Sale Stock menyambut tahun 2016 dalam rangkaian koleksi fashion terkini yang hadir dengan harga jujur. Sejak berdiri pada akhir 2014, Sale Stock tercatat sebagai salah satu fashion online lokal dengan pertumbuhan tercepat dalam kurun waktu satu tahun.

“Rangkaian koleksi fashion yang kami tawarkan di Sale Stock dapat dinikmati oleh seluruh konsumen di Indonesia. Ragam koleksi kekinian dihttp:// www.salestockindonesia.com/ hadir dengan harga jujur yang memotong biaya perantara kemudian menyimpannya untuk semua pelanggan kami. Sekaligus, kami memberikan kemudahan melalui fasilitas bayar di tempat, gratis ongkos kirim tanpa adanya minimum pembelian dan pelayanan tim customer service kami yang hadir selama 24 jam 7 hari seminggu.” Ujar Lingga.

Koleksi fashion terkini seperti Flare Mini Dress, Midi Dress, Ripped Jeans, sampai dengan Maxi Skirt, Long Pants dan Cullottes Pants yang sedang trend, semua ditawarkan dengan harga Rp50,000 – Rp150,000.

Sebagai bagian dari visi Sale Stock untuk terus memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memiliki fashion favoritnya.

Fashion adalah kebutuhan sandang yang dipakai sehari-hari, misi kami untuk menyediakan ragam fashion terbaik yang dapat diakses oleh semua orang dengan meminimalisir hambatan-hambatannya, seperti harga dan jarak. ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG5944SX, a/n.

Nur Huda, Ds. Kacangan, Ngunut-T.Agung No. 97/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Hitam Silver, AG4837TY, a/n. Ihwan Muslimin, Ds. Besuki-T.Agung No. 98/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Merah Silver, AG4406RX, a/n. Yeti Intan Mairindi, Dsn. Bagus RT 06/03 Wates, Campurdarat-T.Agung No. 99/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Hitam Silver, AG6050R, a/ n. Rici Priyatama, RT 02/02, Ds. Bulusari, Kedungwaru-T.Agung No. 100/IMB/BI-II/2016 HILANG BPKB, Scooter Vespa, th. 1982, Biru Malam, AG6613SA, a/n. Sumarsih, Ds. Gamping, Campurdarat-T.Agung No. 101/IMB/BI-II/2016 HILANG BPKB, Honda, th. 2011, Hitam, AG4859OC, a/n.

Rusiyah, Ds/Kec. Rejotangan, Hilang Tgl 13 Agustus 2012 dalam perjalanan wilayah Kab. T.Agung No. 102/IMB/BI-II/2016 HILANG BPKB, Honda, th. 2012, Merah, AG2866OI, a/n.

Musrini, Ds. Pakisrejo, Rejotangan-T.Agung No. 103/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda NC11 BFID, th. 2013, Biru Putih, AG3657RAD, a/n. Meseni, Ds/Kec. Karangrejo-T.Agung No. 104/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2013, Merah, AG5777RAH, a/ n. Jatmiko, Ds. Jarakan, Gondang-T.Agung No. 105/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2014, White Blue, AG2585RAL, a/n. Kamsiyah, Junjung, Sumbergempol-T.Agung No. 106/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2009, Hitam, AG3212TQ, a/n.

Jaenal Arifin, Gilang, Ngunut-T.Agung No. 107/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Hitam, AG2265RAQ, a/n.

Bayu Indra F, Ariyojeding, Rejotangan-T.Agung No. 108/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2005, Perak, AG2272RH, a/ n. Adib Anshori, Samir, Ngunut-T.Agung No. 109/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Pink Silver, AG6520RB, a/n. Sriani, Rejoagung, Kedungwaru-T.Agung No. 110/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Merah, AG5721RAF, a/ n. Ferry Saffita SE, Ds/Kec. Kalidawir-T.Agung No. 111/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Biru, AG4629RP, a/n.

Pemkab Tulungagung Kel. Tamanan-T.Agung No. 112/IMB/BI-II/2016

Kediri, Bhirawa Kendati pada tahun 2015 Bulog Divre Kediri gagal memenuhi target serapan , dalam tahun 2016 ini Bulog Kediri kembali menargetkan serapan yang sama sebesar 54 ribu ton Bulog Kediri optimis jika tahun 2016 pihaknya mampu memenuhi target tersebut, sebab menurut Kabulog Divre Kediri Wahyu Sutanto, gagalnya serapan target pada 2015 lalu karena terlambatnya melakukan serapan “Ketika itu intruksi presiden turun pada bulan maret, sedangkan tahun kemarin bulan maret wilayah Nganjuk Kediri, serta Madiun sudah selesai panen, sehingga kita tidak bisa menyerap secara maksimal” kata Wahyu Sutanto, Selasa (12/1). Dia menjelaskan jika kendati tahun 2015 lalu hanya mampu menyerap 32 ribu ton atau setara 80 Persen dari target sebanyak 54 ribu ton, diharapkan ditahun ini Mampu memenuhi target yang ada, asalkan inpres segera turun sebelum musim panen tiba “Jika memang inpres belum juga turun kita tetap menggunakan inpres nomor 5 tahun 2015 untuk melakukan serapan pada tahun 2016 ini” terangnya penyerapan sebanyak itu untuk wilayah Kota Kediri, Kabupaten Kediri, serta Kabupaten Nganjuk, menurutnya jika masih ada beras pihak bulog akan terus menerima sebanyak mungkin asalkan memang kondisi padi sesuai. van

Tahun 2016 ini Bulog Kediri kembali menargetkan serapan yang sama sebesar 54 ribu ton

DPRD Bojonegoro Minta EMCL Percepat TKD Bojonegoro, Bhirawa DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jatim, meminta ExxonMobil Cepu Limted (EMCL) segera menyelesaikan tukar guling tanah kas desa (TKD) Desa Gayam, Kecamatan Gayam, yang dimanfaatkan untuk lokasi proyek minyak Blok Cepu, agar tidak semakin merugikan desa.

“Yang paling dirugikan desa, sebab status TKD tidak jelas,” kata Ketua DPRD Bojonegoro Mitro’atin, di Bojonegoro, Selasa (12/1). Ia mengharapkan EMCL, pemkab, dan pihak terkait lainnya, melakukan berbagai upaya yang diperlukan untuk mempercepat proses tukar guling TKD Desa Gayam, Kecamatan Gayam seluas 13,4 hektare.

“Meskipun desa menerima uang sewa TKD, tapi pihak desa yang paling dirugikan, sebab tidak adanya kejelasan status TKD di desanya,” katanya, menegaskan. Ia pesimistis penyelesaian TKD Desa Gayam, Kecamatan Gayam, bisa dilakukan dalam waktu

dekat. “Ya, sampai sekarang belum ada tanda-tanda penyelesaian TKD Desa Gayam,” ucapnya, menegaskan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro Anam Warsito menjelaskan penyelesaian TKD Desa Gayam, Kecamatan Gayam, diatur dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Sesuai Permendagri, lanjut dia, waktu penyelesaian TKD Desa Gayam, Kecamatan Gayam, adalah tiga tahun sejak dimanfaatkan. “Sesuai ketentuan itu berakhirnya prores tukar guling TKD 2015,” ucapnya.

Namun, menurut dia, pemkab, juga DPRD, harus meminta

kebijakan kepada Pemerintah, agar penyelesaian tukar guling TKD Desa Gayam, tetap memanfaatkan ketentuan lama.

“Kalau memanfaatkan ketentuan baru harus mengawali lagi dari awal,” ucapnya. Ia menyebutkan ketentuan dalam pengadaan tanah sekarang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

“Proses tukar guling TKD Desa Gayam, Kecamatan Gayam, memanfaatkan Permendagri, karena ketika proses berjalan UU Nomor 2 Tahun 2012 belum terbit,” ucapnya.

Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bojonegoro Setyo Yuliono enggan menjelaskan masalah penyelesaian TKD Desa Gayam, Kecamatan Gayam. “Saya tidak bisa menjelaskan, tapi pemkab segera membahas penyelesaian TKD Desa Gayam,” kilahnya. bas,ant

Harga BBM Turun, Penjualan Mobil Naik Surabaya, Bhirawa Di awal tahun 2016, penjualan mobil baru di Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) di Surabaya mengakui tren penjualan mobil baru mulai naik.

Meskipun secara omzet masih dikatakan dalam batas wajar, namun sudah ada sentiment positif dari konsumen.

David Abram, Senior Marketing Toyota Auto 2000 HR Muhammad Surabaya, men-

gungkapkan penjualan sampai mendekati pertengahan Januari 2016 sudah terjual 345 unit. Penjualan mobil baru di dominasi oleh penjualan Kijang Inova baru dan produk mobil city car kecil.

“Kondisi penjualan mobil baru sedikit membaik, karena terkait turunnya harga BBM.Disamping itu diskon yang ditawarkan yang cukup kompetitif antar segala jenis merek mobil. Dengan harga persaingan yang kompetitif ini,

semua produk mobil di Surabaya secara otomatis penjualan akan naik,” ujarnya, Selasa (12/ 1) kemarin.

Ia melanjutkan, apabila dalam tiga bulan kedepan terjadi penurunan harga BBM, maka omzet penjualan mobil baru di Surabaya di prediksikan akan semakin laris.

Hal ini cukup membantu menaikkan daya beli masyarakat. Terutama untuk penjualan kendaraan niaga yang juga mulai naik. wil

Gandeng Taiwan, KSEI Perluas Kerjasama Internasional Surabaya, Bhirawa Sebagai upaya untuk memperluas kerjasama internasional untuk pertukaran informasi pengembangan pasar modal, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hari ini meresmikan kerjasama dengan Taiwan Depository and Clearing Corporation (TDCC) dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Main Hall Galeri Bursa Efek Indonesia.

Penandatanganan dilakukan oleh Margeret Tang (Direktur Utama KSEI) dan Sherman Lin (Chairman & CEO TDCC), yang turut dihadiri oleh Sardjito, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penandatanganan MoU ini merupakan bentuk kerjasama antara KSEI dan TDCC sebagai Central Securities Depository (CSD) di kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan kemajuan pasar modal di negara masingmasing. Beberapa butir yang tertuang dalam naskah MoU

antara lain meliputi pertukaran informasi, kerjasama bilateral sebagai upaya untuk menjadi lembaga CSD yang dapat bersaing secara global serta kerjasama dalam bentuk lain sesuai kesepakatan. Kerjasama dengan TDCC tersebut, melengkapi hubungan bilateral yang sebelumnya telah dijalin KSEI dengan Korea Securities Depository (KSD), Japan Securities Depository Center, Inc. (JASDEC), Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD), Central Securities Depository of Iran (CSDI) dan The Central Depository (Pte) Limited dari Singapura.

Margeret Tang Direktur Utama KSEI menyampaikan kerjasama dengan TDCC merupakan peluang yang bagus mengingat struktur rekening di pasar modal Taiwan serupa dengan Indonesia, yakni rekening telah dibukakan atas nama masing-masing investor. “Tidak banyak CSD di kawasan Asia Pasifik yang membukakan rekening atas nama masing-masing investor. ma

Harga Daging Sapi di Bojonegoro Masih Tinggi, Pembeli Lesu Sejumlah pedagang daging sapi di Kabupaten Bojonegoro menyebutkan harga kebutuhan pokok yang dijualnya pada bulan Januari 2016 tetap bertahan tinggi seperti akhir tahun lalu, yakni Rp 95.000 hingga Rp 100.000 per kilogram. Dampaknya tingkat penjualan menurun karena lesunya pembeli.

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 6141 ES, a/n Junaidi, Kel. Ardirejo, rw 01/03, Kec. Panji, Situbondo.

No. 113/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 6626 F, a/n Adi Irawan H, Ds. Talkandang, rw 05/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 114/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 2083 EZ, a/n Wahyudi, Ds. Curah Jeru, rw 05/02, Kec. Panji, Situbondo No. 115/IMB/BI-II/2016

PT KSEI hari ini meresmikan kerjasama dengan Taiwan Depository and Clearing Corporation (TDCC) dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Main Hall Galeri Bursa Efek Indonesia.

Achmad Basir/bhirawa

Tampak sepi pembeli daging sapi dipasar kota Bojonegoro.

"Harga daging sapi tetap bertahan berkisar Rp 95.000 hingga Rp 100.000 per kilogram. Tapi, pedagang ratarata mengurangi penjualan daging sapi hampir separuhnya," kata seorang pedagang daging sapi di Pasar Kota, Bojonegoro Ny. Ariani, Selasa (12/1) Ia mengaku biasanya bisa menjual daging sapi dua kwintal per hari.

Namun dengan menurunnya daya beli masyarakat ini, pihaknya dalam sehari hanya mampu menjual sampai satu kuwintal daging sapi per hari.

"Saya tetap menjual satu ekor sapi, untuk pelanggan.

Sebab pelanggan saya kebanyakan penjual bakso.

Pembeli sepi mas, hal itu terjadi sejak beberapa pekan yang lalu. Untuk harga stabil Rp 95 .000 sampai Rp 100.000 kualitas daging bagus," jelasnya.

Menurut Ariani, pedagang daging sapi tidak menaikkan harga daging sapi, karena sudah menjalin kontrak dengan pedagang terkait harga sapi yang dipotong. " Dalam

kontrak pengadaan sapi soal harganya sudah disepakati, sehingga tidak terpengaruh dengan kenaikan harga sapi," jelas Ariani.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro, Catur Rahayu K mengatakan, selama di tahun 2015 kematin total terdapat 5.001 ekor sapi yang di potong untuk di konsumsi masyarakat. " Data yang masuk selama 2015 dari Rumah Potong Hewan (RPH) terdapat 5.001 ekor sapi yang di potong untuk kebutuhan konsumsi," jelasnya. Catur menjelaskan, penyembelihan di rumah pemotongan hewan (RPH) di daerahnya ratarata hanya berkisar 12 hingga 15 ekor per hari. bas

Rabu Pahing 13 JANUARI 2016

KILAS AREMANIA

Sosialiasi KPU Dinilai Kurang Inovatif Kab Malang, Bhirawa Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, Ziaul Haq, berharap KPU lebih inovatif dan kreatif dalam membuat bahan sosialisasi ke masyarakat, sehingga partisipasi Pilkada meningkat.

Zia mencurigai, Alat Peraga Kampanye (APK) yang dibuat KPU tidak menarik, sehingga kurang diperhatikan masyarakat, termasuk jenis sosialisasi lain, seperti iklan maupun debat publik.

“KPU sudah menjelaskan semua kelebihan dan kekurangan dari sosialisasi mereka. Ada beberapa hal yang memang harus dimaklumi. Banyak hal juga yang kami catat soal pernik-pernik Pilkada,” jelas Zia usai mendengarkan laporan KPU dan Panwaslu atas pelaksanaan Pilkada 2015.

Zia mengibaratkan, KPU merupakan sebuah event organizer (EO) yang menyelenggarakan suatu acara. Bila tidak banyak yang datang, maka logikanya ada kerja yang kurang maksimal. “Kalau tiket ada 100.000 tapi yang datang 6.000, berarti iklannya tidak menarik,” tuturnya.

Anggota dewan dari Partai Gerindra ini juga menyoroti soal banyaknya warga yang demo ke penyelenggara Pilkada. Karena banyaknya pendemo, jelas Zia, menunjukkan masyarakat juga melakukan pengawasan kepada penyelenggara.

“Kualitas Pilkada juga kami tanyakan, karena kualitas itu bukan sekedar tahapan selesai. Jadi KPU saya harap membuat evaluasi jujur untuk perbaikan ke depan,” kata Zia. Tak hanya itu, banyaknya masyarakat yang mengatakan tak menerima surat pemberitahuan memilih (form C6) dari KPPS harus dievaluasi. Apakah hal itu merupakan kesengajaan atau waktu penyerahannya yang terlalu mepet dengan pelaksanaan pemungutan suara. Q sup

MALANG RAYA

Penurunan Tarif Tak Berlaku di Kota Batu Batu, Bhirawa Turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) diikuti dengan kebijakan turunnya tarif angkutan kota (angkota) di beberapa daerah. Namun hal ini tidak berlaku bagi operasional angkota di Kota Batu.

Kebijakan tidak turunnya tarif angkota di batu ini merupakan hasil rapat kordinasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Batu melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dengan Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Batu serta Paguyuban Sopir MPU (Mobil Penumpang Umumred).

Kabid Angkutan dan Terminal di Dishub Kota Batu, Imam Mahdi mengatakan, ada alasan kuat kenapa angkot di Kota Batu tidak menurunkan tarifnya ketika ada penurunan harga BBM. Padahal juga ada Surat Edaran (SE) dari Kementrian Perhubungan untuk menurunkan tariff angkota

sebesar 5 persen tertanggal 7 Januari 2016.

Alasan tidak ada penurunan tarif angkot, karena ketika pada tahun 2014 terjadi kenaikan BBM, pada saat itu angkot di Kota Batukjuga tidak menaikkan tarifnya.

“Jadi ketika ada penurunan harga BMM, maka angkot di Kota Batu ini juga tidak menurunkan tarifnya,”ujar Imam Mahdi, Selasa (12/1).

Diketahui, saat ini di Kota Batu beroperasi 9 jalur angkot.

Masing-masing angkot ini memiliki tarif berbeda yang disesuaikan dengan jauh-dekatnya jalur yang ditempuh.

Tarif paling murah yang berlaku sebesar Rp 2500, se-

dangkan paling tinggi sebesar Rp7500.

“Tarif paling tinggi ini berlaku pada angkot jurusan Batu-Selecta-Sumber Brantas. Selain jaraknya cukup jauh, jalur yang dilalui juga menanjak karena Sumber Brantas berada di ketinggian,”jelas Imam.

Saat ini di Terminal Batu ditempati sebagai pangkalan beberapa angkot. Di antaranya, jalur Batu-Landungsari, Batu-Ngantang, Batu-Songgoriti, Batu-Karangploso, Batu-Selecta, Batu-Sumber Brantas, dan BatuTorongrejo. Selain tak menurunkan tarif angkot, Organda Batu justru meminta penurunan setoran angkot pada waktu-waktu tertentu.

Biasanya Organda mengeluarkan rekomendasi untuk menurunkan uang setoran Angkot ketika memasuki Bulan Ramadhan. Hal ini dila-

Penambang Liar Langgar Zona Merah Kab Malang, Bhirawa Maraknya penambangan pasir dan batu liar di wilayah Kabupaten Malang membuat anggota DPRD Kabupaten Malang geram. Apalagi, aktivitas penambangan pasir dan batu tersebut dilakukan di area yang tidak boleh ada eksplorasi.

Menurut, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang Zia Ulhaq, Selasa (12/1), saat berada di Kantor DPRD setempat,berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dari 33 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Malang, ada delapan yang ditetapkan sebagai daerah pertambangan. Seperti di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Ampelgading, Dampit, Donomulyo, Gedangan, Bantur, dan Kalipare. Sedangkan 25 kecamatan belum masuk wilayah pertambangan.

“Kenyataannya banyak terjadi penambangan liar di daerah yang masuk zona merah atau tidak boleh dilakukan penambangan. Pemerintah Kabupaten Malang harus segera melakukan tindakan tegas terhadap penambang,” tegasnya.

Menurut Zia, penambang liar yang melakukan eksplorasi di zona merah telah melanggar Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dengan tidak ada izin eksplorasi dari Pemkab Malang, maka hal itu akan merusak lingkungan disekitar area pertambangan. Selain dirinya mendorong dirubahnya RTRW di kawasan pertambangan, kami juga melihat kejanggalan terkait dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. ”Mestinya Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan penuh, salah satunya tentang perizinan pembukaan area pertambangan baru. Tapi hingga sekarang dalam kepengurusan izin masih tetap di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Jawa Timur,” ujarnya. Q cyn

anas bachtiar/bhirawa

Semua jurusan angkot yang beroperasi di Terminal Kota Batu tetap memberlakukan tarif lama sebelum adanya penurunan harga BBM. kukan sebagai bentuk toleransi kepada para sopir atas menurunnya jumlah penumpang angkot di Kota Batu selama Bulan Suci.

“Selama Ramadhan ini banyak kegiatan masyarakat yang

berkurang sehingga kebutuhan masyarakat terhadap jasa angkot juga ikut berkurang, Apalagi saat ini juga dibarengi dengan masa liburan sekolah,”ujar Ketua Organda Kota Batu, Sujono. Q nas

LPBI NU Siapkan Tempat Pengungsian

Belum Terima SPPT, Warga Sudah Bayar PBB Malang, Bhirawa Kesadaran masyarakat Kota Malang, dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sangat tinggi. Itu, terbukti memasuki pekan kedua pada bulan Januari 2016, masyarakat sudah banyak yang membayar PBB. Berdasarkan data yang masuk pada Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Malang, saat ini dana yang masuk dari PBB sudah sebesar Rp332 juta. Pihaknya mengestimasikan bisa menembus angak Rp 350 juta, sebelum memasuki Minggu ke empat bulan Januari ini.

Kepala Bidang Penagihan Dispenda Kota Malang, Dwi Cahyono, kepada Bhirawa Selasa 12/1 kemarin, mengutarakan, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), belum semua terbagi kepada masyarakat, tetapi mereka sudah banyak yang melakukan pembayaran PBB. “Ini menandakan jika kesadaran masyarakat Kota Malang dalam membayar PBB sangat tinggi. Karena mereka menyadari pentingnya pajak yang harus dibayarkan untuk pembangunan,”tutur Dwi Cahyono, disela-sela persiapan Pekan Panutan Pajak Kota Malang, yang akan dilaksanakan Rabu (13/1) ini. Selain kesadaran tinggi menurut dia, pembayaran PBB lebih awal itu akan memudahkan bagi masyarakat yang ingin mengurus keperluan administrasi mereka, sebab diharuskan untuk pengurusan semua administrasi kependudukan dan kepentingan lainnya adalah tanda lunas PBB. Pihaknya juga menambahkan, sistem pembayarana PBB sekarang ini sangat simpel, meskipun belum ada SPPT, masyarakat bisa mengunakan data dari SPPT lama, mereka bisa datang ke Bank Jatim dengan menunjukan nomor SPPT lama, secara otomatis akan dilayani oleh pihak bank.Q mut

9

muhammad taufiq/bhirawa

Gubernur Jawa Timur, H. Soekarwo dan Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU Hj Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri Konferensi Wilayah Muslimat NU Jatim beberapa waktu lalu.

Perempuan Jatim Pelaku dan Penggerak Ekonomi Surabaya, Bhirawa Peran perempuan Jatim sangat penting sebagai mesin penggerak ekonomi di Jatim.

Tidak hanya sebagai mesin penggerak, tetapi perempuan juga mampu menjadi pelaku ekonomi dan pembangunan di Jatim. Singkatnya, perempuan mampu meningkatkan perekonomian dan pembangunan di Jatim. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, H. Soekarwo saat Membuka Konferensi Wilayah Muslimat NU Jawa Timur Periode 2010-2015 akhir pekan kemarin.

Menurut Soekarwo, secara umum peran perempuan sangat penting dan sesuai dengan program prioritas Pemprov Jatim terhadap kesetaraan gender. Salah satu faktor perekonomian Jatim tumbuh dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) perempuan seperti koperasi, konvensional koperasi syariah.

Kuatnya sebuah negara,

majunya sebuah daerah itu tergantung dari perempuan.

Untuk itu, Pemprov Jatim terus mendorong ekonomi perempuan sejak tahun 2012.

Dari 4,2 juta UMKM meningkat menjadi 6,8 juta UMKM. Ini disebabkan karena adanya peran perempuan dalam pengembangan ekonomi di Jatim.

Lebih lanjut disampaikannya, Pemprov memperkuat manajemen kelembagaan eko nomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan kaum perempuan.

“Peningkatan dan perluasan jaringan usaha dan akses permodalan melalui pengembangan dan penguatan koperasi wanita dapat mencegah feminisasi kemiskinan,” jelas Pakde Karwo melalui siaran pers Humas Setdaprov.

Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU, Hj Khofifah Indar Parawansa mengajak para muslimat NU untuk kembali membangun ketahanan keluarga. Hal ini perlu dilakukan sebagai penangkal semakin meningkatnya bahaya pengguna narkoba, penyebaran HIV/AIDS, dan kekerasan seksual terhadap anak dan peremuan.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan serta menciptakan Muslimat NU yang lebih kuat, mandiri dan profesional, telah dirumuskan peta baru dakwah muslimat, dan Masper plan pengembangan muslimat. Master plan tersebut meliputi aspek program kerja yang berdaya guna serta menyejahterakan, pengembangan dan peningkatan infrastruktur, pendanaan menuju kemandirian, serta penciptan SDM yang berskill dalam berbagai aspek termasuk di dalamnya proses regenerasi. Q mut. kmf

Kab Malang, Bhirawa Wilayah Kabupaten Malang bagian timur yang terus menerus diguyur hujan debu vulkanik Gunung Bromo. Hal ini telah membuat Lembaga Penanggulangan Bencana Indonesia (LPBI NU) Kabupaten Malang, mempersiapkan posko untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu Gunung Bromo meletus.

“Hari ini seluruh perwakilan elemen NU yang tergabung dalam Relawan Nahdlatul Ulama (Relanu) melakukan koordinasi untuk mengantisipasi terjadinya letusan Gunung Bromo,” ungkap Seketaris Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU Kabupaten Malang, Khusnul H Sadad, Selasa (12/1), kepada wartawan.

Menurutnya, Relanu tersebut berasal dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Fatayat, Banser, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), dan Bagana. Mereka dikumpulkan di kantor Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang untuk apel kesiapsiagaan bencana. Sedangkan apel yang kita gelar tersebut untuk melakukan koordinasi kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan erupsi Gunung Bromo.

Khusnul menjelaskan, Pengurus Cabang Nahdlatul Ualam (PCNU) Kabupaten

Malang menunjuk LPBI NU sebagai koordinator dalam aksi sosial relanu erupsi Gunung Bromo. Sehingga pihaknya akan membuka tiga posko untuk korban akibat terjadinya letusan Gunung Bromo.

“Posko pertama yakni di kantor MWC NU Kecamatan Tumpang, kedua di kantor MWC NU Kecamatan Poncokusumo, dan ketiga di kantor MWC Kecamatan Jabung,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan, posko yang akan kita buka tersebut, nantinya akan digunakan untuk tempat pengungsian jika dibutuhkan, dan juga kita siapkan beberapa pondok pesantren (ponpes) sebagai posko pengungsian. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan 25 ribu lembar masker yang diberikan kepada masyarakat terdampak abu vulkanik Bromo. Sementara, masker sudah kita berikan kepada para siswa dan santri ponpes yang ada di wilayah Kecamatan Poncokusumo dan Tumpang.

“Karena dari sebulan terakhir ini, kedua wilayah tersebut setiap hari diguyur hujan abu vulkanik Gunung Bromo. Sehingga LPBI NU menyebar ribuan masker kepada masyarakat setempat, agar masyarakat bisa terhindar dari penyakit Inveksi Saluran Pernafasan (ISPA),” tegas Khusnul. Q cyn

cahyono/bhirawa

Anggota LPBI NU dan Banser NU Kabupaten Malang saat membagikan masker pada siswa sekolah di wilayah Kec Poncokusumo, Kab Malang.

Pemkot Harus Siapkan Gedung Alternatif SMAN 3 Batu Pengadaan sekolah SMA Negeri 3 yang berlokasi di Kecamatan Bumiaji ditargetkan sudah membuka pendaftaran murid baru pada tahun ini. Namun diprediksi pada masa pembukaan pendaftaraan, pembangunan gedung sekolah ini belum selesai.

Karena itu, kemarin (12/1) Dinas Pendidikan bersama Komisi C DPRD Kota Batu melakukan rapat kordinasi untuk mencari ruang kelas sementara untuk proses belajar mengajar siswa SMAN 3 Batu.

Diketahui, dalam pembangunan dunia pendidikan di Kota Batu, dari tiga kecamatan yang ada hanya Kecamatan Bumiaji saja yang belum memiliki Sekolah Mengengah Atas (SMA) Negeri.

Karena itu pada tahun ini Pemerintah Kota Batu akan membangun sekolah baru SMAN 3 Batu yang dibangun di Desa Sumbergondo.

“Saat ini sudah disiapkan tenaga pengajar untuk SMAN 3 Batu. Dan dalam rencananya, sekolah ini sudah mulai menerima pendaftaran murid baru pada tahun 2016,”ujar Ketua Komisi C, Didik Mahmud, ditemui usai melakukan hearing di Balaikota Batu,

Selasa (12/1).

Dijelaskan Didik, pada proses awal pembangunan atau tahap 1, akan dibangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB) dan 1 ruang guru. Untuk pembangunan ini telah disiapkan lahan seluas 2 hektar di Desa Sumbergondo. Dan dengan anggaran tahap 1sebesar Rp 750 juta, pembangunan gedung sekolah akan dimulai pada bulan Februari nanti.

Permasalahan muncul ketika diprediksi pembangunan tahap 1 ini baru selesai pada bulan September 2016. Padahal sekitar bulan Juli sekolah ini sudah membuka pendaftaran. Dan otomatis pada bulan berikutnya proses

anas bachtiar/bhirawa

Beberapa anggota Komisi C DPRD Batu terlihat mendatangi gedung Balaikota untuk menggelar hearing tentang pendidikan dengan Dinas Pendidikan. belajar-mengajar sudah harus dilaksanakan.

Menanggapi masalah ini, Komisi C memberikan dua alternatif sebagai solusi atas belum siapnya ruang kelas untuk proses belajar-mengajar. Pertama, mereka mengusulkan untuk menggunakan ruang kelas milik SD Negeri yang terdekat dari lokasi

sekolah.

“Jika hal ini dilakukan, praktis proses belajar-mengajar di SMAN 3 Batu harus dilaksanakan pada siang hingga sore hari,”jelas Didik. Jika tidak ingin masuk siang, lanjutnya, ia juga mengusulkan alternatif kedua. Yakni, menggunakan bekas gedung yang digunakan sebagai kantor

Dinas Pendidikan. Diketahui, pada awal minggu ini Dinas Pendidikan telah menempati kantor baru yang berada di kawasan perkantoran terpadu gedung Balaikota Batu.

Menanggapi usulan ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Mistin, mengatakan akan mempertimbangkan usulan yang diberikan Komisi C. Termasuk penggunaan bekas kantor Dinas Pendidikan yang kini telah kosong.

“Kita akan periksa dan kaji apakah di gedung tersebut memungkinkan untuk dijadikan ruang kelas,”ujar Mistin.

Dan jika penggunaan gedung itu bisa dilakukan, maka proses belajar-mengajar di SMAN bisa dilaksanakan pada pagi hari. Hal ini bisa dilakukan sementara selama 1 semester awal. Karena di semester berikutnya, proses belajar mengajar sudah bisa dipindahkan dan dilaksanakan di gedung baru SMAN 3 Batu yang ada di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji. Q nas

OLAHRAGA

10

Maret, PBVSI Gelar Muskot

LINTASAN

KONI Sumsel Segera Buka Bursa Ketua Baru Palembang, Bhirawa KONI Provinsi Sumatera Selatan segera membuka bursa ketua umum baru untuk menggantikan kepengurusan pimpinan Muddai Madang yang berakhir masa jabatannya pada Februari 2016.

Wakil Ketua Bidang Organisasi KONI Sumsel Asdit Abdullah di Palembang, Selasa, mengatakan, dalam waktu dekat akan digelar rapat internal untuk memastikan tanggal penyelenggaraan musorprov tersebut sehingga tim penjaringan dapat mulai bekerja.

"KONI Sumsel sudah berkonsultasi dengan KONI pusat belum lama ini, dan arahan yang didapatkan bahwa harus segera digelar musorprov sesuai dengan mekanisme organisasi," kata Asdit.

Ia mengemukakan, KONI Sumsel telah memutuskan bahwa musorprov ini harus dilaksanakan meskipun sebentar lagi mengemban tugas untuk mengirimkan tim daerah ke Pekan Olahraga Nasional di Jawa Barat.

"Saya rasa penggantian kepengurusan ini tidak akan mempengaruhi organisasi karena persiapan atlet sifatnya berkesinambungan. Artinya pengurus baru nanti akan meneruskan tugas pengurus yang lama," kata dia.

Sementara itu, muncul wacana di kalangan olahraga Sumsel untuk mengembalikan pimpinan KONI Sumsel ke gubernur untuk memudahkan koordinasi daerah dengan pemerintah.

Namun, di sisi lain keinginan ini bertentangan dengan UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 40, yakni menyatakan bahwa pengurus KONI provinsi dan kabupaten/kota bersifat mandiri atau tidak terikat pada kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.Q ant

Pertandingan Pra PON 2016 Gunakan Lima Stadion Jakarta, Bhirawa Pertandingan sepak bola Pra-Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016 akan menggunakan lima stadion yang tersebar di Jawa Barat, dan sesuai dengan rencana pertandingan yang terbilang molor dari jadwal sebelumnya digelar 20-30 Maret.

"Kami sudah siap untuk menggelar pertandingan Pra PON. Ada lima stadion yang akan digunakan dan semuanya memenuhi persyaratan," kata Ketua Asprov PSSI Jawa Barat, Dudy Sutandy usai rapat di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, lima stadion yang akan digunakan untuk pertandingan Pra-PON 2016 adalah Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Stadion Galuh Ciamis, Stadion Wibawa Mukti, Stadion Siliwangi Bandung dan Stadion Pakansari Cibinong.

Sejauh ini, kata dia, ada 22 tim yang terbagi atas enam grup yang akan menjalani pertandingan. Grup A dihuni oleh Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta. Grup B dihuni Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat.

Grup C dihuni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara. Grup D dihuni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat. Grup E dihuni Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Grup F dihuni Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

"Khusus untuk Grup F sampai sekarang panitia masih melakukan pendekatan agar semua tim bisa ikut dalam Pra-PON ini.

Kemungkinan ada beberapa tim yang keberatan untuk datang ke Jawa Barat. Yang jelas kami sudah siap menjadi penyelenggara Pra PON," ucapnya, menambahkan.

Jika dilihat dari data calon peserta, tidak ada tim yang berasal dari wilayah Sumatera. Hal ini terjadi karena telah menjalani Pra-PON bersamaan dengan Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Sumatera yang dilakukan beberapa waktu lalu. Tim yang lolos adalah Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Bangka Belitung.Q ant

Sriwijaya FC Kontrak Pemain Tiga Bulan Palembang, Bhirawa Sriwijaya FC mengontrak pemain selama tiga bulan untuk mengikuti turnamen terbuka Piala Gubernur Kalimantan Timur yang akan bergulir pada Februari 2016.

Manajer Sriwijaya FC Nasrun Umar di Palembang, Sumsel, Selasa, mengatakan, manajemen berjanji akan mengeluarkan kontrak tersebut dalam waktu kurang dari sepekan sejak diumumkannya namanama pemain pada Senin (11/1).

"Saat ini sedang disiapkan, pada prinsipnya, manajemen ingin semuanya kelar sebelum Piala Gubernur Kaltim," kata Nasrun.

Sriwijaya FC memilih mengontrak pemain selama tiga bulan atau bukan per pertandingan seperti yang banyak dilakukan klub lain di Indonesia setelah kompetisi resmi dihentikan dan beralih dengan mengikuti turnamen terbuka.

Menurut Nasrun, hal ini dipadang cukup efektif untuk menumbuhkan loyalitas pemain terhadap klub di tengah maraknya perpindahan pemain.

"Dengan pola ini, pemain akan merasa lebih dimanusiawikan. Pada dasarnya Sriwijaya FC tidak ingin melihat pemain itu terjerat persoalan ekonomi, sehingga terpaksa menjadi buruh dan tukang ojek," kata Nasrun.

Terkait dana yang disiapkan klub untuk menyiapkan tim mengikuti Piala Gubernur Kaltim ini, menurut Nasrun sudah mendapatkan dukungan dari sponsor utama, seperti PT Bukit Asam, Bank Sumsel Babel, Perusahaan Gas Negera, erusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi.Q ant

Rabu Pahing 13 JANUARI 2016

khoirul huda/bhirawa

Ketua Umum Bumi Wali FC, H Moh.Muhbib saat menyerahkan piala penghargaan pada pemain terbaik dalam kompetisi Bupati Tuban Cup 2016.

Bumi Wali FC Akan Rekrut 23 Pemain Terbaik Tuban, Bhirawa Setelah sukses mengadakan dua kali turnamen sepak bola Bupati Cup, rencananya, sejumlah pemain dari seluruh tim kecamatan di dalam kompetisi Bupati Tuban Cup 2016, akan direkrut sebagai pemain tim Bumi Wali FC. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Bumi Wali FC, H Moh.Muhbib, dimana sepanjang kompetisi bergulir mulai dari babak penyisihan hingga final, pihaknya telah menyiapkan tim seleksi untuk melakukan penjaringan pada para pemain dari seluruh tim peserta kompetisi.

“Mulai babak pertama penyisihan hingga final kemarin, kami sudah menyiapkan tim untuk menyeleksi,” Kata Muhbib (12/01).

Tim seleksi akan mengrekrut sebanyak 23 pemain yang sesuai kualifikasi untuk bergabung menjadi skuat (pemain) tim sepak bola Bumi Wali FC.

“Kami akan ambil satu tim, sebanyak 23 pemain, itu termasuk cadangan,” Terang Muhbib.

Ketua Umum Bumi Wali FC, belum bisa menjelaskan secara detail dan kepastian kapan pemanggilan para pemain yang sudah diseleksi dalam kompetisi tersebut. Namun seluruh nama calon skuat Bumi Wali FC sudah dikantoginya.

“Sudah ada semua, nanti kalau sudah waktunya akan kita panggil, kita butuh berembuk dulu dengan tim dan pengurus yang lain” terang H. Moh Muhbib. Q hud

Cabor Berharap Ada TC untuk Popwil dan Popnas Surabaya, Bhirawa Kegagalan Jatim meraih juara umum Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) baik di Jakarta (2013) dan BandungJabar (2015), membuat Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim melakukan evaluasi total. Selain itu pengurus dan pelatih cabang olahraga (cabor) meminta adanya PPLP dan training center (TC) sebelum berangkat Popnas.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan pelatih dan pengurus cabang olahraga (Cabor) yang dipertandinkan di Popnas di Kantor Dispora Jatim, Selasa (12/1).

Pada pertemuan tersebut pengurus dan pelatih Cabor meminta agar Dispora melakukan komunikasi dengan pengurus terutama saat perekrutan atlet yang akan dikirim ke Popwil maupun Popnas.

Karena ada beberapa cabor yang malah tidak tahu atlet yang dikirim ke Popnas. "Kami

malah tidak tahu proses rekrutmen atlet, dan saya liat pelatih Popnas selama ini tetap," kata salah satu pengurus PBVSI (bola Voli) Jatim, Murni .

Ia berharap Dispora terus menjalin komunikasi dengan pengurus PBVSI sebelum merekrut atlet, karena semua data atlet pelajar di Jatim ada di PBVSI. "Sebagai catatan, saat Kejurnas antar PPLP, tim PPLP Jatim gagal, tapi mengapa kok dikirim ke Popnas, padahal masih banyak atlet yang lebih baik," katanya.

Sedangkan pelatih angkat besi Felix Tagore meminta agar Dispora menggelar TC sebelum Popnas, tujuannya agar para pelatih bisa memberikan program latihan ke seluruh atlet.

"Atlet kami berlatih didaerah masing-masing, sehingga sulit untuk mengontrol latihan mereka. Seingat saya kita baru bisa latihan bersama sekitar dua hari sebelum berangkat Popnas," katanya.

Ia juga meminta agar Dispora

mengirim atlet sebanyak mungkin, karena di Popnas Jabar ada 15 kelas yang dilombakan tapi Jatim hanya mengirim lima lifter. Hasilnya angkat besi menyumbang 1 emas dan 1 perunggu. "Saya yakin kita bisa menambah medali kalau ada TC dan Dispora mau mengirim lebih banyak atlet. Toh nantinya atlet itu akan menjadi aset Jatim," kata Felix.

Sementara itu Kadispora Jatim, Supratomo yang hadir pada acara itu berjanji akan terus melakukan komunikasi dengan pengurus cabor. "Pengurus cabor tentunya lebih mengetahui kondisi atlet dan kami juga akan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Jatim, karena Popnas ini juga diikuti oleh atlet SMANOR," katanya.

Dispora Jatim, kini harus mulai bergerak cepat untuk bisa merekrut atlet pelajar terbaik, apalagi tahun ini Jatim akan menjadi tuan rumah Popwil yang rencanannya akan digelar di Malang. Q wwn

IMI Sulsel Tunggu Sponsor Gelar Rally Pasifik Makassar, Bhirawa Pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sulawesi Selatan masih menunggu sponsor yang siap membantu penyelenggaraan kejuaraan Asia Pacific Rally Championship (APRC) di Kabupaten Takalar, Sulsel, 2016.

"Untuk menggelar Rally Asia Fasifik itu memang membutuhkan anggaran yang lebih besar. Makanya kita belum bisa memastikan agenda pelaksanaanya karena masih menunggu pihak sponsor," kata Ketua Umum IMI Sulsel Subhan Aksa di Makassar, Selasa.

IMI Sulsel berkomitmen untuk bisa menggelar lebih banyak kejuaraan di Sulawesi Selatan.

Namun khusus untuk pelaksanaan kejuaraan rally APRC memang belum bisa dipastikan karena masalah anggaran yang memang lebih besar.

"Kami tentunya mengharapkan semakin banyak even yang bisa dilaksanakan untuk tahun ini. Kami pada 2015 sudah melaksanakan berbagai ke-

juaraan termasuk final moto prix," jelasnya.

Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi IMI Sulsel Adifar mengatakan berharap Sadikin Aksa yang terpilih memimpin IMI Pusat bisa kembali menghidupkan pelaksanaan APRC 2016.

Kejuaraan yang melibatkan puluhan pebalap internasional itu sudah tidak lagi dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir karena kondisi sarana dan prasarana yang dinilai tidak lolos penilaian internasional.

Untuk menyiapkan sarana dan prasarana, kata dia, memang sebaiknya bukan hanya menjadi tanggungan Pemprov Sulsel melainkan beberapa daerah yang berada di sekitarnya juga bisa ikut membantu.

Kehadiran ajang APRC ini, kata dia, memang sudah lama dinantikan masyarakat. Kehadiran para pereli ternama di kawasan Asia menjadi daya tarik tersendiri untuk menyaksikannya.

"Mudah-mudahan dengan terpilihnya Sadikin Aksa sebagai Ketua Umum PP IMI bisa membuat kejuaraan ini kembali digelar. Kami juga berharap makin banyak kejuaraan bergengsi yang bisa dilaksanakan di Sulsel kedepan, ujarnya.

Pada pelaksanaan APRC terakhir tahun 2010, sejumlah pebalap ternama Asia hadir diantaranya Cody Crocker (Australia), Katsuhiko Taguchi (Jepang), Gaurav Gill (India), Emma Gilmour (Selandia Baru), dan Alister Mc Rae yang merupakan pereli asal Inggris.

Sedangkan pereli Indonesia yang bakal turut menjajal lintasan di Takalar itu yakini Rifat Sungkar, Rizal Sungkar, dan Subhan Aksa.

"Kami akui untuk melaksanakan kejuaraan relly internasional ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, tentu saja harus didukung kesiapan sarana dan prasarana.

Mudah-mudahan dalam perkembangannya positif kedepan," ujarnya.Q ant

Surabaya, Bhirawa Masa kepemimpinan Abdul Chodir sebagai Ketua Umum Pengkot Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jatim akan berakhir tahun ini, para pengurus akan menggelar musyawarah olahraga kota (Muskot) yang rencanannya digelar Bulan Maret.

Menurut Abdul Chodir, sebenarnya Muskot akan digelar Bulan Januari 2016, namun karena ada kejuaraan International ChallaAbdul Chodir nge, maka Muskot diundur pada Bulan Maret mendatang.

"Kita sedang persiapan muskot pada maret mendatang, semoga nantinya ketua yang baru bisa mengemban tugas dan dapat kebih bagus dari sebelumnya," kata Abdul Chodir yang sudah menjabat ketua umum PBSI selama dua periode itu.

Pada kesempata itu ia juga membantah adanya isu perpecahan di tubuh PBSI maupun klub, karena selam ini baik klub maupun pengurus PBSI Surabaya tetap terjalin hubungan yang kondusif.

"Disetiap organisasi itu wajar jika ada perbedaan antar anggota, namun untuk saat ini tidak ada perpecahan atau kubu untuk menggeser atau melengserkan ketua lama, karena masa jabatan saya berdasarkan sk memang hingga pada tahun 2016 jadi wajar jika pada tahun ini kita mengadakan muskot untuk mencari siapa ketua selanjutnya" katanya. Q wwn

Enam Atlet Sumut Fokus Peningkatan Fisik Medan, Bhirawa Sebanyak enam pesenam Sumatera Utara terus melakukan pembenahan terutama peningkatan kondisi fisik dalam upaya menghadapi PON XIX/2016 di Jawa Barat.

Pelatih Senam Sumut Syafrizal di Medan, Selasa, mengatakan berdasarkan evaluasi yang dilaklukan pascaatlet mengikui seleksi pra-PON, pihaknya menilai fisik atlet adalah salah satu titik yang harus dibenahi karena masih belum seperti yang diharapkan.

Namun, pihaknya tidak terlalu memaksa fisik pemain harus prima, mengingat para atlet yang masih berusia muda.

"Materi latihan yang harus ditingkatkan adalah fisik atlet. Kita nilai dari hasil pra-PON kemarin, fisik mereka saya akui masih terbatas," katanya.

Pada pra-PON lalu, Sumut berhasil meloloskan enam atletnya ke PON XIX/2016 Jawa Barat, masing-masing tiga putra dan tiga putri yang

bermain di nomor ritmik.

Mereka adalah Imam Aulia F Hutwgalung (Palang Sejajar), Alsendra Doehan (Palang Tunggal), dan Nurdiansyah (Kuda Pelana).

Nomor ritmik putri, Vany Uriyanti Valentin (pita), Regina Gita Valentin, dan Tasya Selvia Valentin (team woman).

Meski belum menargetkan meraih medali pada PON mendatang, ia mengatakan atlet yang berpeluang menyumbangkan medali ada pada nomor ritmik putra, Imam Aulia F Hutwgalung (Palang Sejajar), Alsendra Doehan (Palang Tunggal), dan Nurdiansyah (Kuda Pelana).

"Kita belum berani targetkan medali. Karena persaingan cabang senam di Indonesia sangat ketat. Di Sumatera saja provinsi seperti Riau, Sumsel, Sumbar, dan Jambi sudah mampu bersaing dengan atlet Jawa.

Apalagi kalau melihat Jatim yang sudah memakai pelatih Korea," katanya.Q ant

enam pesenam Sumut melakukan pembenahan terutama peningkatan kondisi fisik dalam upaya menghadapi PON XIX/2016 di Jawa Barat.

Pemkot Siapkan Rp 1 M untuk Pembinaan Sepak Bola Makassar, Bhirawa Pemerintah Kota Makassar menyiapkan dana sebesar Rp1 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 yang difokuskan khusus pembinaan pemain dari cabang olahraga sepak bola di daerah itu.

"Kami sudah siapkan anggaran Rp1 miliar untuk cabang sepak bola. Salah satu program kami untuk sepak bola yakni menggelar Yusuf Cup yang dijadwalkan pada pertenangahan tahun," jelas Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto di Makassar, Selasa.

Pemkot Makassar memang sengaja menyiapkan anggaran itu sebagai upaya menjalankan program pembinaan pemain di kota itu. Ini juga sebagai komitmen dalam menciptakan pemain yang diharapkan mampu mengharumkan nama Makassar ataupun Sulsel baik di kancah nasional hingga internasioal.

Ia menjelaskan, kejuaraan olahraga memang sudah seharusnya menjadi fokus di Kota Makassar, termasuk yang digelar oleh Forum Wartawan Olahraga yakni turnamen Sulsel Super League U-21. Pihaknya juga menyatakan dukungannya demi suksesnya ajang yang pertama kali dilaksanakan itu.

Salah satu bentuk dukungan itu, kata dia, tentu saja dengan ikut membantu anggaran untuk turnamen tersebut.

Dirinya juga berharap kejuaraan yang digelar ini semakin menjadikan Makassar sebagai kota olahraga.Q ant

Rabu Pahing, 13 JANUARI 2016

Pemantapan Guru Kelas VI sebelum US l Sambungan hal 1

vasi para guru dan para siswa untuk lebih menyiapkan sejak dini menghadapi US,” kata Eko, Selasa (12/1).

Seperti diketahui, tahun lalu hasil US Surabaya termasuk di posisi terendah. Usai pelatihan, mereka akan berkumpul dengan Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk membedah kisi-kisi soal US. Setelah itu bersamasama membuat soal untuk pelatihan try out siswa sebelum US. “Dalam membuat soal, KKG ini juga didampingi pengawas dan kepala sekolah. Soal yang sudah terkumpul banyak kemudian kita upload ke website try out online,” ujar dia.

Kasi Kurikulum Dikdas Dindik Surabaya Munaiyah menambahkan, setiap sub rayon per mata pelajaran terdapat empat guru yang dikirim mengikuti bimbingan teknis.

“Mereka nantinya akan mendesiminasikan ilmu yang didapat kepada para guru kelas VI lainnya,” kata Munaiyah.

Bimbingan belajar berbasis sub rayon/ gugus terdapat beberapa tahapan yang dilakukan. Pertama, setiap sub rayon/gugus dengan bimbingan kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan pengawas membuat program bimbel bagi siswa kelas VI. Tahap kedua, peserta siswa dari beberapa sekolah dalam 1 sub rayon/gugus yang punya potensi. Selanjutnya, sub rayon/ gugus membuat tim instruktur bimbel, dan jadwal bimbel serta susunan panitia diserahkan ke dinas untuk dibuatkan surat tugas dan piagam. “Bimbel yang diikuti para siswa nantinya minimal 12 kali pertemuan,” sambungnya.

Sementara itu, terkait pembuatan soal bimbel, Munaiyah menambahkan soal diketik dalam bentuk word huruf Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,5, ukuran kertas legal atau F4. Untuk jumlah soal sesuai pos, yakni Bahasa Indonesia = 50; Matematika = 40; IPA = 40. Selain itu soal pilihan jawaban menggunakan huruf kapital (a, b, c, d).

Tingkat kesulitan menyesuaikan dengan kisi-kisi (mudah-sedang-sukar), soal diketik dalam bentuk kartu soal sesuai contoh, disertai dengan pembahasan dan kunci jawaban, dan lembar pembahasan diketik pada halaman berikutnya setelah lembar kartu soal. Soal-soal bentuk pilihan ganda diketik tersendiri. n tam

Dituding Nikah Siri dengan Bos Beras, Anggota Dewan Pilih Tutup Mulut l Sambungan hal 1

istrinya sudah tidak ada masalah. Bahkan ia dan Ainin Inayah sudah akur kembali.

Dia juga mengklaim keluarga istrinya juga sudah tidak ada masalah.

Namun demikian, Erwin mengakui jika dirinya sermpat emosi hingga melempar istrinya dengan dompet. Erwin mengelak dituding memukuli sang istri dengan tangan kosong. “Lebam pada mata istri saya itu bukan karena kena jotos. Namun hanya saya lempar dengan dompet,” katanya sembari mengaku menyesal atas tindakan emosional tersebut.

Untuk diketahui Ainin Inyah didampingi kakak kandungnya, M Nasir dan beberpa keluarganya, Sabtu sore (9/1) melaporkan suaminya sendiri Erwin Burhan ke Polres Jombang. Erwin yang dikenal sebagai pengusaha beras ini dituduh menganiaya istrinya sendiri.

Kasus KDRT Itu terjadi setelah rumah tangganya goyah akibat Erwin memiliki istri siri, berinisial DM, seorang oknum anggota DPRD Jombang. Pengakuan keluarga istrinya, KDRT itu dilakukan sedikitnya 3 kali yang mengakibatkan wajah Ainin lebam-lebam.

Kasatreskrim Polres Jombang AKP Wahyu Hidayat mengatakan pihaknya masih butuh memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan dan menunggu hasil visum dari RSUD Jombang. “ Kita masih menunggu hasil visum pelapor dari RSUD sebagai kelengkapan berkas. Di samping itu kita juga akan memanggil beberapa saksi termasuk terlapor untuk diminta keterangan,” ujarnya seraya mengatakan akan membeberkan kasus itu mungkin miggu depan setelah hasil visum dari RSUD keluar. n rur

Janji Bangun Surabaya l Sambungan hal 1

nya ditutup sementara.

Dengan ditemani ayahnya, Rawuh (64) yang berpofesi sebagai pengayuh becak, Heni menceritakan alasannya pulang, yakni untuk membangun Kota Pahlawan menjadi kota metropolitan yang terdepan dalam bidang ekonomi.

Heni yang memilih ilmu Banking and Finance di Albukhary International University (AIU), akhirnya kembali ke Surabaya pada 22 November 2015 kemarin untuk mewujudkan mimpinya membangun Kota Pahlawan.

“Ini merupakan kehormatan bagi saya, bisa mencicipi pendidikan sarjana di luar negeri. Mimpi yang menjadi nyata bagi seseorang seperti saya. Meskipun saya lahir bukan dari keluarga yang mampu, saya ternyata bisa menyelesaikan pendidikan tepat waktu, dan meraih nilai Indeks Predikat Kumulatif (IPK) 3,8,” imbuh Heni.

Bersama 19 orang dari Indonesia, dan tiga orang dari Kota Surabaya. Heni juga menorehkan prestasi, yakni juara I Tari Saman Aceh saat mengikuti kontes tari di universitasnya.

Selain itu, teman-temannya dari Vietnam, Myanmar, hingga Afrika juga sering menanyakan bagaimana Kota Surabaya yang merupakan kampung halamannya.

Heni yang merupakan anak terakhir dari lima bersaudara ini sempat bingung ketika kampus tempatnya belajar, memilih untuk memindahkan seluruh teman sefakultasnya ke SEGi University karena kampusnya mengalami penutupan sementara.

Heni juga sempat bimbang. ketika mendapat tawaran dari beberapa perusahaan yang ada di Kedah Malaysia. Tawaran ini muncul, bahkan sebelum dia selesai diwisuda. “Saya juga sudah berjanji dengan Bu Risma (Wali Kota Surabaya terpilih) untuk kembali ke Surabaya setelah menyelesaikan studi, dan bersama akan membangun Kota Surabaya,” tegasnya. n dre

11

SAMBUNGAN Masyarakat Diminta Waspada Gerakan Gafatar l Sambungan hal 1

aliran-aliran ekstrim atau pahampaham dengan ideologi yang sesat, sehingga dapat merusak akidah agama.

“Macam-macam aliran dan keyakinan muncul, nampak ke permukaan.

Mungkin zaman dahulu tertutup, namun semenjak era demokrasi ini mulai bermunculan. Aliran aliran agama yang ekstim ini membuat keresahan di kalangan masyarakat luas,” ungkap Gus Ipul, panggilan karibnya.

Gus Ipul menjelaskan, saat ini muncul isu yang berkembang dan menjadi konsumsi publik Tanah Air seperti adanya gerakan organisasi keagamaan bernama Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang meresahkan masyarakat. Gerakan ini sangat meresahkan, yang ditandai dengan banyaknya orang yang memiliki kedangkalan ilmu agama hilang tanpa sebab.

Bahkan, yang hilang bukanlah santri biasa melainkan orang yang memiliki profesi kemanusiaan seperti dokter.

“Itu adalah salah satu aliran baru, yang gerakannya sedang diamati oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Para anggotanya ini memberi faham bahwa keluarga layak untuk ditinggalkan seolah-olah mereka adalah bagian dari Raja Firaun,” tegasnya.

Gerakan ekstrim lainnya, ada yang mempermasalahkan tentang tahlilan hingga pengajian. Padahal, tahlilan dan pengajian sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Untuk itu, Gus Ipul berharap kepada semua pihak untuk mewaspadainya.

Dikatakan Gus Ipul, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan aparat keamanan seperti TNI dan Polri dituntut untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Akan tetapi,

keterbatasan jumlah personel aparat keamanan yang menjadi kendala.

Oleh karena itu, dibutuhkan kiai, ulama dan tokoh masyarakat di dalam menanggulangi dan membantu pemerintah dalam membentengi umat.

Sekjen Bassra KH Nurudin mengaku siap untuk bersama-sama pemerintah menjaga dan mempertahankan akidah umat dari paham radikalime hingga ekstrimisme. Keberadaan Bassra akan berperan serta di dalam mengawal akidah dan Aswaja sekaligus menjaga NKRI. Intinya, Bassra berdiri bersama ulama untuk menghormati perbedaan yang ada, baik perbedaan politik maupun perbedaan lainnya. Bassra akan terus memperjuangkan masalah keumatan yang terkait hubungan keagamaan. “Kita berharap kepada pemerintah untuk segera menertibkan aliran-aliran yang ada sehingga umat tidak resah,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meminta Gafatar bersama pengikutnya jangan dijauhi. Bahkan mantan Sekdaprov Jatim ini menganjurkan kepada para pemuka agama untuk tidak membenci Gafatar beserta pengikutnya.

Menurut dia, gerakan Gafatar yang dianggap radikal malah bisa dijadikan sebagai wadah baru bagi para pemuka agama untuk melakukan dakwah. “Mereka (Gafatar) harus diajarkan untuk toleransi beragama dan memperdalam agama yang benar,” kata Gubernur Soekarwo ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (12/1).

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo mengatakan sebetulnya tidak setuju adanya stigma bahwa Gafatar adalah gerakan radikal. Menurutnya harus dikaji lebih dalam apakah itu termasuk gerakan radikal atau hanya sebagai organisasi masyarakat.

“Harus kita kaji, tidak bisa langsung diberikan tuduhan bahwa gerakan itu radikal,” katanya.

Untuk mengantisipasi gerakan radikal ada di Jatim, Pakde Karwo mengatakan, pemprov tetap menyamakan perlakuan seperti kasus-kasus berbau agama lainnya, yakni mendorong kelembagaan agama untuk ikut berperan dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat. Pembinaan itu dilakukan agar masyarakat yang ikut gerakan radikal dapat kembali ke ajaran agama sesuai yang dianutnya.

Pengaruh Belum Signifikan Polda Jatim juga meminta dan mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terkait dengan paham radikalisme yang mulai saat ini berkembang, khususnya soal organisasi Gafatar.

Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Setiadji ditemui usai Sertijab Wakapolda Jatim di Gedung Mahemeru Polda Jatim, Selasa (12/1) menyatakan sudah menerjunkan tim untuk mengumpulkan informasi terkait Gafatar di Jatim setelah ramai berita hilangnya Dokter Rica diduga terkait Gafatar di Jogjakarta. “Deteksi itu lid (penyelidikan, red). Belum bisa disampaikan seperti apa lidnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sementara ini organisasi Gafatar masuk kategori organisasi radikal seperti kelompok-kelompok gerakan keagamaan lainnya. Kendati begitu, dia melihat gerakan Gafatar belum besar pengaruhnya terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. “Belum signifikan,” ujarnya.

Terkait laporan Gafatar yang masuk di Polda Jatim, ia mengatakan Polda belum menerima laporan resmi terkait hilangnya mahasiswa ITS, Erri yang diduga akibat pengaruh Gafatar, atau kasus-kasus serupa lainnya. “Belum ada laporan, Namun kami tetap melakukan penyelidikan terhadap hilangnya Mahasiswa ITS, Erri apakah sama kasusnya seperti di Jogjakarta,” ujarnya. n iib, bed, din

DBD Makan Korban, Balita Usia Tiga Tahun Meninggal di RSUD l Sambungan hal 1

terakhir setelah sempat menjalani perawatan di RSUD Jombang selama tiga hari. “ Iya tadi kita dapat laporan satu korban DBD meninggal kemarin, kasus ini sekarang sedang dalm evaluasi kita bersama,”ujar Direktur RSUD Jombang dr Pudji Umbaran, Selasa (12/1). dr Pudji menambahkan terkait kasus DBD ini semua pihak memang harus waspada, meski kondisi korban sudah membaik, namun harus tetap diawasi. Karena kemungkinan masih bisa kambuh.

Terkait jumlah pasien DBD yang dirawat di RSUD, dr Pudji mengaku tidak hafal karena semua ditangani Pelayanan Medis (Yanmed). “Kalau yang meninggal di awal tahun ya satu itu yang terlaporkan,”tandasnya.

Anik Fitriya, orangtua korban mengatakan Alisa awalnya menderita demam tinggi, dan dibawa berobat ke bidan desa setempat. Namun kondisinya tak kunjung membaik dan setelah dibawa ke Pukesmas Cukir dia didiagnosa demam berdarah dengan trombosit 163. Kondisinya semakin menurun hingga trombosit mencapai 85 dan harus dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang. “Karena saat perawatan di Puskemas tak kunjung membaik dan langsung dirujuk ke rumah sakit dan langsung masuk Intensive Care Unit (ICU) selama satu malam dan akhirnya kondisi anak saya membaik,” ujarnya saat ditemui di rumahnya.

Setelah dari ICU, lanjut Anik oleh perawat yang menjaganya Alisa tidak diperkenankan untuk makan dan minum serta harus puasa dengan mengonsumsi air putih sebanyak 50 cc per tiga jam. Hal itu yang membuat kondisi

Alisa kembali drop dan harus masuk ke dalam ICU untuk kedua kalinya. “Saat kondisi drop oleh dokter jaga malah ditanya kenapa gak dikasih makan, ya saya jawab gak boleh sama suster jaga dan diharuskan untuk puasa. Dan pada saat masuk ke ICU untuk yang kedua kalinya nyawa anak saya tidak tertolong,” bebernya seraya mengatakan dalam satu desanya sudah 10 orang yang terkena DBD, salah satunya adalah keponakannya sendiri, Dimas yng kini dirawat di rumah sakit karena menderita gejala yang sama dengan Alisa.

Satu korban yang juga dikabarkan meninggal karena DBD di RSUD Jombang, Minggu (10/ 1) adalah Andik (12), siswa kelas VI SDN Gedukwatu Ngoro Jombang. Putera pasangan Bagus dan Nurita warga Dusun Dayangan ini meninggal di RSUD Jombang.

Kepala Dusun Dayangan Desa Genukwatu Ngoro Jombang Agus Salim membenarkan warganya meninggal dunia akibat DBD di RSUD Jombang, Minggu (10/ 1). “ Sebelumnya korban sempat dirawat di RSK Mojowarno kemudian dibawa pulang, dan pada Jumat dilarikan ke RSNU dan divonis DBD dan segera dirujuk ke RSUD Jombang. Sempat mendapat perawatan namun akhirnya korban meninggal di RSUD,”katanya.

Bojonegoro Siaga DBD Sementara itu di Bojonegoro meski persediaan darah di markas Palang Merah Indonesia (PMI) Jalan Trunojoyo hingga sebulan ke depan masih terbilang aman, namun tingginya angka DBD sejak awal bulan ini berdampak pada tingginya permintaan darah dari sejumlah rumah sakit di Bojonegoro.

“Terhitung, mulai 1 Januari sampai

sekarang tercatat ada 632 kantong.

Saat ini permintaan naik menjadi 10 persen sejak kasus DBD banyak terjadi di wilayah Bojonegoro,” ungkap Sekretaris PMI Kota Bojonegoro Suko Hawidodo, Selasa (12/1) kemarin.

Menurutnya, permintaan darah meningkat sekitar 10 persen dibanding hari biasanya, imbas lonjakan kasus DBD di daerah tersebut sejak sebulan terakhir. “Permintaan meningkat, kami menjamin stok darah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hingga sepekan ke depan,” ucap Suko.

Saat ini, rata-rata stok darah di PMI Bojonegoro tiap bulan 1.200 kantong.

Namun karena permintaan meningkat, PMI akan terus meningkatkan stok darah dengan menggelar donor darah.

“Kami juga terus berupaya menambah stok darah dengan menggelar donor darah di sejumlah lokasi,” kata Suko.

Ditambahkannya setiap harinya 60 sampai 70 kantong darah yang didapat. Selain pendonor datang, pihak PMI juga menggunakan mobil unit untuk jemput bola ke masyarakat. Biasanya stand by di alun-alu setempat.

“Bantuan droping dari Surabaya jika kekurangan. Permintaan darah biasanya dilakukan saat persalinan, ope­ rasi, penyakit dalam, ada cuci darah dan juga anemia,” pungkasnya.

Kasi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro dr Wenny Diah Prijanti menyebutkan, tingginya kasus DBD hingga menyebabkan peningkatan kasus tiga kali lipat sampai ditetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) merupakan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kesadaran dalam menerapkan pola hidup sehat. n rur, bas

Komisi A Ungkap Pencurian Kas Daerah l Sambungan hal 1

Daerah (DP2KAD) , dia paling getol menanyakan soal material bongkaran bekas Terminal Kertosono.

Saat itu, menurut Arbayana, Kepala DP2KAD Dra Mukhasanah MSi dan Sidik Sancoko, Kabid Aset yang melakukan rapat dengan Komisi A memilih bungkam dan tidak dapat memberikan penjelasan.

Lebih lanjut, Arbayana juga mengatakan jika tim yang menangani pembangunan RSU Kertosono II, termasuk pembongkaran terminal adalah Sekkab Nganjuk Drs Masduqi. Kemudian setelah terminal dibongkar dan materialnya ditumpuk, dijual ke salah satu pedagang besi tua seharga Rp 256 juta.

Hal itu sesuai dengan penaksiran harga yang dilakukan oleh Dinas PU Cipta Karya. “Dalam rapat kerja akhirnya diketahui, ketua tim adalah Sekkab dan yang menaksir harga material bekas bongkaran Terminal Kertosono adalah Kepala Dinas PU Cipta Karya Ir Fajar Judiono MSi,” jelas Arbayana tanpa mau menyebut nama pengusaha besi tua yang membeli material bekas

Terminal Kertosono.

Kuatnya dugaan adanya pencurian uang kas daerah, Arbayana mendesak kepada aparat penegak hukum baik kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyelidikan. Karena secara kasatmata, ada barang yang dibeli dengan uang negara yang dijual tetapi hasilnya tidak seluruhnya masuk kas daerah.

Selain itu, juga sudah diketahui siapa yang menjual dan siapa yang membeli.

“Kami mendesak agar kejaksaan dan kepolisian turun tangan melakukan penyelidikan karena ini sudah masuk kategori korupsi,” tandas Arbayana.

Untuk diketahui, kerangka besi bekas Terminal Kertosono yang nilainya ratusan juta dijual secara ilegal. Ada dugaan tidak ada berita acara penghapusan aset daerah berupa bongkaran Terminal Kertosono. Sehingga panitia pembangunan mega proyek RSU Kertosono langsung menunjuk seseorang untuk membeli kerangka besi bekas Terminal Kertosono.

Padahal syarat penghapusan aset daerah semua ada aturan dan mekanismenya. Sesuai Permenkeu Nomor 50 Tahun 2004 dan UU Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, soal tata kelola aset negara sudah diatur secara cermat.

Ditegaskan oleh Arbayana, yang berhak melakukan lelang aset negara dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). “Tetapi kalau kita melihat penghapusan aset daerah berupa kerangka besi Terminal Kertosono, sangat jelas menyalahi aturan. Panitia tidak pernah merujuk pada aturan yang ada, malah semua aturannya diabaikan begitu saja,” ungkap Arbayana.

Terkait soal penjualan kerangka besi bekas Terminal Kertosono, Sidik Sancoko tidak mengelak jika uang hasil penjualan material bekas Terminal Kertosono sudah masuk kas daerah sekitar Rp 80 juta.

Lebih jauh Sidik menjelaskan bahwa kerangka besi bekas Terminal Kertosono dianggap bukan sebagai aset negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pasal 61. Berdasar PP tersebut tidak semua barang negara harus dilelang, karena bongkaran bangunan terminal dianggap sudah tidak menjadi aset. n ris

niat para pemimpin dan anggota Gafatar untuk memperluas organisasi mereka di Indonesia.

Akibatnya tak banyak orang yang tahu bahwa Gafatar adalah organisasi terlarang di Indonesia. Hingga awal Januari 2016 ini semua perhatian masyarakat tertuju pada organisasi yang diikuti oleh beberapa PNS yang telah dinyatakan hilang di beberapa daerah. l Gafatar adalah salah satu organisasi terlarang yang paling sering berganti nama dan membidik target generasi muda. Sebelum menggunakan nama Gafatar, nama yang dipakai adalah Milah Abraham. Organisasi tersebut juga sempat berganti nama menjadi Negara Karunia Tuhan Semesta Alam (NKSA). Milah Abraham dicap sebagai komunitas ajaran sesat karena mencampuradukkan ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi. Kelompok ini sempat marak di Depok Jawa Barat pada 2010. l Untuk menggaet simpati masyarakat, Gafatar juga melakukan aksi sosial. Khusus di DKI dengan menggelar aksi donor darah. Mereka berkedok melakukan aksi sosial agar eksistensi mereka diakui oleh masyarakat. Setelah itu baru melakukan penyesatan akidah. Ciri-ciri ajaran Gafatar di antaranya tidak wajib salat 5 waktu, tidak wajib puasa Ramadan, tidak wajib menunaikan ibadah haji, syahadat mereka berbeda. Mereka tidak mengakui Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Gafatar mengakui generasi setelah Nabi Muhammad SAW adalah Ahmad Musadek. Ahmad Musadek ini diakui pengikut Gafatar sebagai utusan Tuhan.

Ket : dihimpun dari berbagai sumber

Mendagri Sebut Gafatar Organisasi Ilegal l Sambungan hal 1

Mendagri mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Polda dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di seluruh Indonesia, dan khususnya di Jogjakarta untuk memantau keberadaan organisasi tersebut.

Tjahjo juga menambahkan organisasi tersebut sama sekali belum pernah ada upaya mendaftarkan organisasi di Kemendagri sebelumnya. Ia juga mengatakan ormas tersebut sebagai organisasi yang terlarang. “Telaah dari Dirjen kami, kalau memang arahnya seperti itu, itu sudah terlarang, banyak korban,” ucap Tjahjo.

Ia menjelaskan tugas untuk memantau dan melacak keberadaan Ormas Gafatar ini merupakan tugas sejumlah lembaga hukum dan intelijen. “Dan itu bukan hanya tugas kepolisian saja, tapi juga tugas BIN (Badan Intelijen Negara), tugas BAIS (Badan Intelijen Strategis), tugas Kesbangpol,” ujar dia.

Sebelumnya, dokter Rica Tri Handayani dan puteranya hilang pada 30 Desember 2015.

Menurut keterangan suami Rica, dokter Aditya Akbar Wicaksono, Rica pernah terlibat aktif dalam organisasi yang disebut-sebut metamorfosa dari organisasi Gafatar. Meski berhenti setelah menikah, komunikasi Rica dengan organisasi tersebut diduga terjalin kembali selama suaminya melanjutkan studi kedokteran spesialisasi Ortopedi di UGM. Kemudian pada Senin (11/1), Rica dan puteranya akhirnya ditemukan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Rica dan anak balitanya diamankan pada saat akan melakukan check in di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalteng pada pukul 06.20 yang rencananya terbang menuju Jakarta dengan pesawat Trigana Air pukul 07.30.

Bersama dia, ikut diamankan dua orang lainya, yakni E dan V. Keduanya merupakan terduga perekrut dr Rica. E dan V kini masih diperiksa polisi. Sementara dr Rica dipulangkan ke keluarganya. n ira, ins

Penetapan Tarif Angkutan, Dishub Diminta Awasi Pelaksanaan di Lapangan l Sambungan hal 1

sesuai aturan. “Pengawasan itu penting dilakukan, kalau ada yang salah diluruskan. Kalau ada awak angkutan yang nakal agar ditindak. Semua harus taat pada aturan,”tegas Halim, Selasa (12/1).

Politisi berlatar belakang sebagai advokat ini mengungkapkan, kebijakan gubernur ini sejatinya sangat baik karena berpihak pada kepentingan rakyat. Sebab, turunnya BBM secara otomatis mengurangi biaya operasional angkutan umum. Karena itu sudah semestinya tarif angkutan umum juga turun. “Semangat dari kebijakan gubernur ini sangat baik. Selama ini kalau BBM naik maka tarif angkutan umum otomatis naik. Karena itu sudah sewajarnya kalau BBM turun tarif angkutan umum juga turun. Itu fair namanya,”tutur anggota dewan asal Dapil Madura ini.

Untuk diketahui, sebelumnya Dishub LLAJ Jatim bersama Organda sepakat menurunkan tarif angkutan umum di seluruh Jatim sebesar lima persen dari tarif semula. Penurunan tarif itu sendiri segera diberlakukan pukul 00.00 per 15 Januari 2016.

“Ini hasil rapat bersama stakeholder pengusaha angkutan umum se-Jatim terkait turunnya harga BBM oleh pemerintah,” terang Kabid Angkutan Jalan Dishub LLAJ Jatim Sumarsono kepada wartawan di kantor Dishub LLAJ Jalan Ahmad Yani Surabaya. n cty

Terinspirasi Film, Menggerakkannya seperti Main Game l Sambungan hal 1

Sedangkan untuk menggerakkan seluruh badan robot, dia masih menggunakan empat penyangga dengan roda. Sehingga jika dilihat, robot manusia ini baru setengah badan.

“Kami memasang laptop di bagian bawah tubuh robot sebagai pengendalinya. Kemudian untuk menggerakkan roda, kami program dengan joystick. Jadi menggerakkannya seperti main game,” tutur dia. Laptop yang terpasang di tubuh robot itu berfungsi untuk menerima perintah

dari joy stick yang digerakkan dari server. Sementara pada bagian wajah dan tangan kiri robot masih dibuat dari bahan patung dan tidak bisa digerakkan.

Syamsiar mengaku, robot ini merupakan buatan tahap kedua yang dibuatnya bersama 3 mahasiswa binaannya.

Di antaranya Muhammad Samsul Arifin Sidik (20) dan Muhammad Muzaqi Sholikin (20), mahasiswa semester 5 Teknik Otomasi PPNS dan Dimas Prakoso Dewa (23) yang baru saja menyelesaikan kuliahnya semester kemarin.

Selain itu dua motor servo digital yang digunakan untuk menggerakkan robot pada bagian bawahnya juga perlu penyempurnaan. Sehingga jika agak lama digunakan harus diistirahatkan karena motor terlalu panas.

Dikatakan Syam, robot ini murni inovasi riset. Sehingga tidak mempengaruhi nilai mahasiswanya. Selanjutnya, robot yang menghabiskan dana hingga Rp 35 juta ini akan dikembangkan lagi agar bisa dimanfaatkan secara nyata. “Inginnya nanti bisa dikoneksikan ke internet dan

kamera untuk eksplorasi ruang. Jadi bisa dimanfaatkan untuk memeriksa ruangan yang tidak aman untuk manusia karena ada indikasi bom,” jelasnya.

Sementara itu, Samsul Arifin yang sekarang sedang mengerjakan tugas akhir juga akan memanfaatkan robot riset bersama ini untuk bahan penelitian. Kegemarannya pada robot sudah ia rasakan sejak semester 1, beragam robot standar perlombaan juga pernah ia buat. Sehingga robot inovasi pertama ini sangat menarik

perhatiannya. “Kalau robot lain seperti robot laba-laba, robot soccer, robot pemadam api dan line treasure sudah biasa buat sejak ikut UKM robot,”ujarnya.

Dia pun berencana akan menambahkan driver jalan dan komunikasi secara nirkabel pada robot ini. Karena saat ini masih memakai kendali wireless dengan jarak maksimal 30 meter. “Kalau perakitannya lumayan susah, makanya kami minta bantuan jurusan lain, seperti untuk las kami minta bantuan teknik las,”pungkasnya.*

UTAMA

12

Rabu Pahing, 13 JANUARI 2016

Masa Kerja di Blok Cepu Berakhir, Angka Pengangguran Bertambah Bojonegoro, Bhirawa Berakhirnya masa pembangunan fasilitas produksi lapangan Banyu Urip Blok Cepu di Bojonegoro membuat banyak pekerja yang berakhir masa kontraknya.

Akibatnya jumlah pengangguran di Kabupaten Bojonegoro cukup tinggi dan akan terus bertambah. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertransos Kabupaten Bojonegoro, Joko Santoso, Selasa (12/ 1) kemarin. Joko menyebutkan, hingga akhir tahun 2015 jumlah pengangguran di Bojonegoro mencapai 4.999 orang. “ Jumlah pengangguran ini mulai tahun 2008 sampai 2014 tercatat sebanyak 3.951 orang dan tahun 2015 bertambah sebanyak 1.048 orang,” jelasnya.

Lanjut, Joko Santoso, jumlah pengangguran itu belum termasuk pengangguran eks para pekerja proyek lapangan miny-

ak dan gas bumi (migas) Banyu Urip Blok Cepu di Kecamatan Gayam yang telah berakhir masa pengerjaan proyek. “ Pada Desember 2015 hingga Januari 2016 terjadi pengurangan tenaga kerja kurang lebih 2.500 sampai 3.000 orang.

Kemudian, hingga akhir Maret terjadi pengurangan tenaga kerja hingga kurang lebih 7.000 orang,” ujarnya. Menurut Joko Santoso, tingginya angka pengangguran ini bisa menjadi persoalan baru. Oleh karena itu, kata dia, Disnakertransos kini gencar mengadakan pelatihan kerja bagi 12.000 orang di seluruh wilayah kecamatan di Bojonegoro. “ Pelatihan itu meliputi pelatihan potong rambut, salon, otomotif, sampai usaha bakso dan mie ayam,” imbuhnya.

Selain itu, kata dia, Disnakertransos juga mengadakan bursa lowongan kerja atau job fair. Job fair itu diikuti sejumlah perusahaan nasional dan regional mulai

perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan otomotif, dan juga perusahaan migas. Terakhir job fair diikuti oleh ribuan pelamar di gedung Serba Guna Bojonegoro beberapa waktu lalu.

Saat ini Disnakertransos juga sedang bekerja sama dengan sejumlah pertokoan modern, bank, dan sejumlah perusahaan dari luar daerah dalam hal perekrutan tenaga kerja. “Selain itu, sejumlah proyek padat karya seperti pembangunan waduk dan saluran irigasi juga dilakukan untuk menyerap tenaga kerja terutama pekerja eks proyek migas,” pungkasnya.

Sementara itu Kasi Pasar Bursa Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertransos Bojonegoro Musirun, mengatakan, jumlah pencari pekerjaan dari wilayah Kabupaten Bojonegoro setiap tahun selalu bertambah. Terutama pencari kerja yang mengantongi ijazah Sarjana S1. Q bas

Pekerja dilokasi proyek banyu urip blok Cepu di Bojonegoro.

LINTAS PERISTIWA

Jualan SS, Perangkat Desa Kertorejo Dibekuk Polisi Jombang, bhirawa Perangkat Desa Kertorejo Kecamatan Ngoro Jombang, Eko Hadi Santoso (39) harus berurusan dengan polisi. Setelah yang bersangkutan tertangkap tangan memiliki sabu sabu seberat 0,56 gram yang dibungkus dalam dua palstik klip.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Jombang Ipda Dwi Retno Suharti, membebarkan penangkapan oknum perangkat desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Jombang dilakukan pada Minggu (10/1) malam sekitar pukul 20.00 WIB. “Tersangka diangkap di kawasan RSNU Diwek Jombang, malam hari. Dia tidak bisa berkutik karena kita juga menemukan sejumlah barang bukti, sabu sabu yang disimpan saku, “ ujarnya, Selasa (12/1).

Dikatakan Retno dari tangan tersangka, bang bukti yang ditemukan petugas diantaranya, dua plastik klip berisi SS seberat 0,31 gram dan 0,25 gram, sebuah HP yang digunakan sebagai sarana transaksi, pipet kaca, seperangkat alat hisap, serta satu unit motor yang dikendarai. ”bersamabarang bukt, tersangka ka amanan di Maplres,”imbuhnya. Q rur

PKL Kota Kediri Tak Taati Aturan Wali Kota Kota Kediri, Bhirawa Pedagang Kaki Lima (PK) di Kota Kediri yang tergabung dalam paguyuban tak menggubris Perwali nomor 37 tahun 2015 tentang penetapan waktu berjualan, dan mereka tetap nekat berjualan pada siang hari. Dari pantauan , tampak para PKL tetap berdagang di sejumlah titik trotoar jalan. Seperti di Jalan Dhoho, Jalan Kilisuci, Jalan Joyoboyo dan beberapa ruas jalan lain. Aktivitas perdagangan juga tidak ada yang berubah. PKL sudah mulai membuka lapaknya sejak pagi hari.

Mohamad Hanif selaku Jubir Paguyuban PKL mengatakan, jika pihaknya tetap akan berdagang seperti biasa” “ Kami akan tetap berjualan seperti biasanya. Larangan berdagang pada siang hari sangat merugikan,” kata M Hanif, Selasa (12/1).

Bahkan, menurutnya para PKL sepakat untuk melawan aparat Satpol PP yang melakukan penertiban dengan arogan.

Mereka tidak segan-segan melempar sambel atau mengguyur air panas ke arat korp penegak perda tersebut.

“Perwali 37/2015 hanya menguntungkan bagi para pengusaha. Sedangkan kami dikorbankan. Sebenarnya kami bisa diajak berdialog, kami bisa diajak diskusi. Jangan seperti ini. Apabila pak Walikota Kediri memiliki solusi lahan untuk kami dimana lokasinya. Kami bisa ditata dengan baik, tidak seperti ini,” terang Hanif. Q van

Gubernur Minta Ahli Geologi Kaji Pengeboran Gas di Sidoarjo Pemprov, Bhirawa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo berencana meminta para ahli geologi untuk melakukan suatu kajian, terkait manfaat dan bahaya pengeboran yang akan dilakukan PT Lapindo Brantas Inc. Kajian ini dinilai sangat penting untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat terkait aktivitas pengeboran.

“Kita akan ajak ahli dari ITS (Institut Teknologi Sepuluh November) untuk melakukan kajian rencana pengeboran di Sidoarjo. Trauma masyarakat sekitar pengeboran tidaklah mudah dihilangkan begitu saja.

Apalagi kondisi masyarakat sudah ketakutan, maka kajian harus dilakukan,” kata Gubernur Soekarwo, ditemui di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (12/1).

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, mengatakan, kajian itu sangat perlu dilakukan untuk mengurangi keresahan masyarakat Sidoarjo. Kajian ini juga untuk menghilangkan trauma warga Sidoarjo akibat bencana Lumpur Lapindo akibat dari pengeboran PT Lapindo Brantas pada

2006 sialm.

Perusahaan minyak dan gas Lapindo Brantas berencana kembali melakukan pengeboran di Sumur Tanggulangin 1, Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Sumur Tanggulangin 1 berada tak jauh dari pusat semburan lumpur panas Lapindo di Porong.

Tetapi sejak muncul penolakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) telah menghentikan rencana pengeboran sumur di Tanggulangin (TGA)-6 di well pad TGA-1 dan Tanggulangin (TGA)-10 di well pad TGA-2 yang dilakukan Lapindo Brantas.

Menurut dia, meski Pemprov

Jatim tidak memiliki kewenangan untuk mencabut izin pengeboran, pemprov akan coba mendorong para ahli geologi untuk melakukan kajian pengeboran. “Para ahli itu nanti yang bilang bahaya atau tidak berdasarkan kajian ilmiah yang dilakukan,” ujarnya.

Terkait penghentian aktivitas pengeboran yang dilakukan Kementerian ESDM, Pakde Karwo mengaku tidak tahu apakah penghentian itu sementara atau selamanya. “Sebenarnya izin itu sebelum 2006, tapi izin untuk eksplorasi turun 2014.

Pada saat 2014 itu sebenarnya saya sudah tidak setuju karena ada penolakan,” jelasnya.

Mantan Sekdaprov Jatim ini juga memastikan, selama masih ada penolakan dari masyarakat dan berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan kenyamanan, pihaknya tidak akan setuju ada proses pengeboran gas.

“Didalam konsep pembangunan, keamanan dan kenyamanan itu menjadi prioritas utama,” ungkapnya. Q iib

245 Pokmaswas Bantu Awasi Perairan Jatim Pemprov, Bhirawa Sebanyak 245 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang tersebar di 31 Kabupaten/Kota di Jatim siap untuk membantu pemerintah mengawasi, mecegah dan melaporkan kegiatan illegal fishing, bombing dan perusakan lingkungan, melestarikan dan menjaga lingkungan laut, pantai dan mangrove, dan juga membantu tenaga pertahanan kedaulatan negara di laut.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim, Ir Heru Tjahyono MM mengatakan, perlunya Pokmaswas dikarenakan Jatim merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang besar dengan panjang pantai 1.900 Km, luas laut 208.097 Km2, jumlah nelayan 217.745 orang dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 446 buah.

Dikatakannya, potensi yang besar ini jika pengelolaannya di-

lakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pemanfaatan sumberdaya yang lestari dan bertanggungjawab maka akan memberikan dampak yang sangat baik bagi perekonomian masyarakat nelayan. Ia menceritakan, terbentuknya Pokmaswas ini bermula

dari kearifan lokal masyarakat pesisir di Indonesia sejak dahulu yang bertujuan menjaga keseimbangan alam tempat mereka mencari nafkah. “Mereka para nelayan memang sangat tergantung hidupnya dari alam terutama laut,” katanya. Q rac

Sebanyak 245 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang tersebar di 31 Kabupaten/Kota di Jatim siap untuk membantu pemerintah mengawasi, mecegah dan melaporkan kegiatan illegal fishing

Sekitar 50 orang anggota LSM Gerakan Rakyat Bangkalan (Gerbang) dengan mendatangi Badan Kehormatan (BK) DPRD Bangkalan.

Ekspos Dewan Nakal Menuai Protes Bangkalan, Bhirawa Rilis yang dilakukan Badan Kehormatan (BK) beberapa hari yang lalu terkait anggota Dewan yaang sering bolos dan tersangkut kasus menuai protes. Padahal Wakil Ketua DPRD Bangkalan mengakui kinerja anggota dewan menurun.

Protes itu dilakukan oleh sekitar 50 orang anggota LSM Gerakan Rakyat Bangkalan (Gerbang) dengan mendatangi Badan Kehormatan (BK) DPRD Bangkalan. Mereka tidak terima dengan adanya evaluasi absensi anggota DPRD Bangkalan yang di eskpose di media.

“Tujuan dari kedatangan kami menemui Ketua dan anggota Badan Kehormatan ini karena kami termotivasi dengan adanya pemberitaan yang muat di media, kami sangat terkejut karena di muat secara vulgar,” kata Sekretaris Gerbang, Soleh Said saat beraudensi dengan Ketua dan anggota BK DPRD Bangkalan Menurut Soleh, setelah hasil evaluasi absensi anggota DPRD Bangkalan itu dimuat di media, banyak tanggapan beragam yang muncul di masyarakat. “Setiap anggota dewan ini kan mempunyai konstituen, jadi opini yang muncul di masyarakat beragam setelah berita itu muncul,” jelasnya.

Dijelaskan dia, apa yang dilakukan BK DPRD Bangkalan tersebuat membuat masyarakat yang merupakan konstituen dari

anggota dewan yang bersangkutan merasa kuatir masalah evaluasi absensi anggota DPRD Bangkalan tersebut.”Ada kekuatiran faktor politik dalam masalah evaluasi absensi ini, kita kuatir seperti MKD di Jakarta,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Abdurrahman kepada LSM Gerbang mengatakan, evaluasi absensi anggota yang dilakukan BK ini tidak ada tendensi lain.

“Ini (evaluasi absensi Red) tidak ada tendensi apa-apa, ini murni hanya mengevalauasi, murni perbaikan ke dalam, karena teman-teman kita yang tidak hadir dalam paripurna banyak, jadi ini untuk mengintropeksi ke dalam,” kata Abdurrahman.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan dari Partai Demokrat ini mengakui jika selama ini kinerja DPRD Bangkalan menurun.”Selama ini lembaga DPRD ini kinerjanya lemah dan menurun, pada saat pengambilan keputusan atau paripurna, sering di tunda karena tidak kuorum. Dalam rangka koreksi kami, melakukan eveluasi melalui absensi, dan temanteman yang sering tidak masuk itu sudah ditegur beberapa kali,” tuturnya.

Abdurahman menegaskan, jika yang dilakukan oleh BK DPRD Bangkalan ini murni sebagai koreksi ke internal anggota DPRD Bangkalan. “Percayalah ini evaluasi murni dan tidak ada tendensi politik apapun,” pungkasnya. Q mb8

Hapus Kesan Kumuh dan Sulap Jadi Pasar Sehat Kesan pasar tradisional yang kumuh, becek dan banyak lalat langsung hilang begitu melihat kebersihan Pasar tradisional di Desa Sebaung Kecamatan Gending. Karena pasar itu ditata laykanya pasar modern dan mendapat tambahan fasilitas dari Pemkab Probolinggo.

Bupati berbincang dengan pedagang pasar tradisional usai peresmian.

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE, melakukan safari pasar sekaligus meresmikan pasar tradisional di Desa Sebaung Kecamatan Gending, untuk meningkatkan kualitas tempat bertemunya para penjual dan pembeli bertransaksi barang dan jasa. Serta meresmikan Jembatan semi permanen Sumber Kerang di Desa Sumber Kerang.

Kepala Disperindag M. Sidik Widjanarko, mengungkapkan momentum peresmian pasar tradisional ini merupakan salah

satu upaya pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dari aspek fisik maupun manajemen pengelolaan pasar serta citra pasar tradisional yang kurang menarik menjadi menarik dan diminati masyarakat. “Upaya ini dilakukan dengan revitalisasi dan penataan serta penambahan sarana dan prasarana pendukung lainnya,” katanya.

Menurut Sidik, dengan dilaksanakannya revitalisasi dan penataan maupun penambahan sarana dan prasarana dapat men-

ciptakan pasar yang bersih, tertib, aman dan nyaman, sehingga dapat menciptakan pasar tradisional yang sehat representatif dan diminati oleh masyarakat.

“Rehab pasar tahun 2015 ini dilakukan dengan sasaran pada kios-kios pasar yang kondisinya kusam dan rapuh untuk menjadi kondisi yang baik, menarik dan dapat memberikan kenyamanan bagi pembeli. Sehingga perlu dilaksanakan gerakan kembali belanja di pasar tradisional dengan tema “Ayoo.. Belenjeh me-rame ke Pasar Tradisional” Pasarrah Berseh Berengah Lengkap, Reggenah Modeh Tembengnah Pasteh Pas,” jelasnya.

Sementara Bupati Tantri menjelaskan bahwa gerakan untuk

meningkatkan regulasi potensi pasar tradisional di tengah-tengah semaraknya pertumbuhan pasar modern dilakukan untuk menciptakan pasar tradisional yang bersih, tertib, aman dan nyaman.

“Dengan demikian akan mewujudkan pasar yang sehat, berdaya saing dan diminati masyarakat untuk kembali berbelanja ke pasar tradisional,” ujarnya.

Dalam pembangunan dan revitalisasi pasar tahun 2015 juga di bangun tempat pusat oleh-oleh yang berlokasi di Pasar Patalan dan Pasar Condong. Dimana pengelolaannya dilakukan oleh Koperasi Amanah Barokah Sejahtera milik PCNU Kabupaten Probolinggo dan Koperasi Karyawan milik Songa Sejahtera. Q wap