Binder12jan2016

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Banyaknya jenis pajak yang melewati target menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak meningkat,”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 8

031-5615454

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Surabaya Yusron Sumartono

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Selasa Legi, 12 JANUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

12 JANUARI 2016

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf

08.00 Maulid Nabi di PP Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan 14.00 Maulid Nabi di GOR Lamongan

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Menunaikan Ibadah Umrah Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Pemkot Batu Perketat Sistem Absensi PNS dengan FPM

Menolak Ditertibkan, Ratusan Bentor Demo Jombang, Bhirawa Rencana penertiban becak motor (bentor) di Kota Jombang mendapat perlawanan dari ratusan becak motor dan diesel yang tergabung dalam Paguyuban Becak Diesel (Pabedes), Senin (11/1) . Mereka mendatangi kantor pemkab dan DPRD Jombang menolak larangan tidak boleh masuk kasawan kota.

Aksi demo ratusan bentor ini membuat jalur utama di Jalan KH Wahid Hasyim macet karena becak mereka memenuhi hampir sebagian jalan utama depan kantor bupati dan gedung DPRD. Mereka bergantian berorasi.

“Kami meminta bentor tetap diperbolehkan

beroperasi. Jika bentor dilarang, kami makan apa. Belum lagi kebutuhan membayar sekolah anak. Kami minta polisi dan pemkab mengambil langkah bijak,”ujar Ketua Pabedes Jombang Yulianto kepada wartawan di sela-sela aksi.

Kebijakan pemerintah melarang bentor

beroperasi menurut Yulianto adalah tebang pilih. Karena kenyataannya jalur tengah kota masih banyak angkotan kota yang boleh beroperasi. “Diperbolehkannya angkutan umum menerobos jalur T itu jelas menabrak

ramadlan/bhirawa

Ratusan becak motor (bentor) dan becak diesel melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Jombang, Senin (11/1).

 ke halaman 11

Batu,Bhirawa Pemkot Batu akan memperketat sistem absensi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masuk kerja. Mereka akan mengubah sistem absensi dari finger print (sidik jari) yang selama ini diterapkan di perkantoran jajaran Pemkot Batu dengan sistem yang lebih canggih.

Pada 2016 ini sistem absensi fingerprint diganti dengan absensi rekam wajah atau Face Presence Machine (FPM). Dengan adanya pergantian ini, maka seluruh pegawai di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan rekam wajah melalui mesin FPM yang nantinya akan menjadi data base mesin absensi. “Secara bergiliran kita lakukan rekam wajah setiap

 ke halaman 11

anas/bhirawa

Para PNS di lingkungan Pemkot Batu melakukan perekaman wajah untuk dijadikan database dari sistem FPM yang akan segera diterapkan, Senin (11/1).

SPK Wajib UN, PKBM Sepi Peminat Surabaya, Bhirawa Dampak dari kewajiban siswa Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) mengikuti Ujian Nasional (UN) mulai terasa bagi pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Ini lantaran PKBM tidak lagi dapat menjalin kerjasama sekaligus mencari peserta kejar paket dari SPK. Kondisi ini pun cukup disayangkan Ketua PKBM Interaktif Surabaya Tutik Hidajati. Sebab, selama ini dengan mengikuti UN Pendidikan Kesetaraan (UNPK) siswa dari eks sekolah internasional itu tetap bisa mendaftar kuliah di dalam maupun luar negeri. Selain itu, ijazah pendidikan kesetaraan juga sudah diakui oleh perusahaan.

“Kalau memang status ijazah paket dan formal ini sudah setara, untuk apa lagi dipersoalkan kemudian diwajibkan mengikuti UN,” tutur Tutik, Senin (11/1).

Tahun lalu, Tutik mengaku bisa mendaftarkan peserta didik untuk mengikuti UNPK hingga ratusan siswa. Namun kini berbeda, peserta didiknya

Pemprov Tetapkan Tarif Bus AKDP Turun 5 Persen Pemprov, Bhirawa Pemprov Jatim akhirnya menetapkan tarif bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) turun sebesar 5 persen. Turunnya tarif ini menyesuaikan Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi.

Dalam SE Menhub itu dijelaskan, sebagai acuan besaran penurunan

tarif, Kementerian Perhubungan mulai 15 Januari 2016 memberlakukan penurunan tarif sebesar 5 persen untuk tarif angkutan penumpang umum Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) kelas ekonomi dan tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi.

Berdasarkan SE terebut, Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dishub dan LLAJ) Provinsi Jatim lantas

melakukan penyesuaian besaran tarif seiring turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis solar. Rapat membahas tarif ini dihadiri Organda (Organisasi Angkutan Darat) Jatim, YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan pengusaha angkutan umum ekonomi.

 ke halaman 11

Korban Lapindo Tuntut Sertifikat Sidoarjo, Bhirawa Ratusan warga Perumahan KNV (Kahuripan Nirwana Village) yang terletak di Desa Jati Sidoarjo berbondong-bondong ngeluruk ke Kantor PT MMS (Mutiara Mashur Sejahtera) selaku pengembang perumahan, Senin (11/1). Mereka menuntut

agar segera memberikan sertifikat rumah yang belum tuntas hingga sekarang. Sambil membawa spanduk, warga secara bergantian berorasi.

Gejolak tersebut mencuat manakala mereka tahu pihak Lapindo Brantas akan melakukan pengeboran lagi di Sumur

Tanggulangin 1 Sidoarjo. Padahal, di sisi lain proses ganti rugi juga belum tuntas. Termasuk proses ganti rugi yang memakai sistem cash and carry, yang telah mendapatkan pengganti di Perumahan KNV sertifikat-

 ke halaman 11

Beri Kado untuk KBS (ongkos) produksi buku ini dari pihak KBS, namun mengajak pihakpihak lain yang memiliki kepedulian yang sama,” kata Henri belum lama ini.

Sebagai penulis dia merasa tertantang u n t u k berbuat se-

 ke halaman 11

Pemprov, Bhirawa Mulai 2016, seluruh PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mendapat gaji ke-14. Gaji ke-14 ini akan diberikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim saat hari raya Idul Fitri atau setahun sekali.

Menurut Kepala BPKAD Provinsi Jatim Dr Ir Budi Setiawan MMT, keputusan pemerintah pusat tentang gaji ke-14 ini sebagai salah satu pengganti kenaikan gaji PNS. Gaji ke-14 ini akan diberikan satu tahun sekali sebelum hari raya Idul Fitri atau

 ke halaman 11

Komisi A Minta Gubernur Segera Lantik Kepala Daerah yang Tak Bermasalah DPRD Jatim, Bhirawa Agar pelaksanaan APBD kab/kota dapat berjalan optimal dan pembangunan di daerah dapat berjalan secara maksimal di masyarakat, Komisi A DPRD Jatim minta gubernur segera melantik bupati/wali kota hasil Pilkada serentak yang tidak bermasalah. Sebaliknya, yang masih bermasalah di Mahkamah Konstitusi (MK) maka sesuai aturan akan menunggu keputusan yang bersifat tetap dan mengikat dari MK Anggota Komisi A DPRD Jatim Muzamil Syafi’i menegaskan pihaknya telah berkomunikasi dengan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo yang intinya agar

 ke halaman 11

PENULIS dan aktivis kebudayaan di Surabaya Henri Nurcahyo menerbitkan buku berjudul “Seratus Tahun Kebun Binatang Surabaya” sebagai kado ulang tahun untuk tempat wisata dan lembaga konservasi itu.

“Sebagai sebuah kado, maka saya sengaja tidak meminta

Mulai Tahun Ini PNS Terima Gaji ke-14

Ratusan warga KNV sedang berbondong-bondong menuju kantor MMS, Senin (11/1).

achmad suprayogi/bhirawa

 ke halaman 11

Pantai Sukamade Habitat Penyu yang Paling Baik

Pasir yang Lembut dan Putih, Ganggang yang Melimpah Jadi Daya Tarik Dalam catatan Balai Besar Taman Nasional Meru Betiri sepanjang 2015 tercatat penyu yang mendarat di Pantai Sukamade baik yang bertelur maupun memeti (mendarat untuk bertelur, tapi tidak jadi bertelur) sebanyak 1.557.

Gegeh, Banyuwangi

Henri Nurcahyo

Sentil..  Pemprov-Pemkot Sepakati Tukar Guling  Asal semua transparan  Disnak Jatim Bantah Sapi Langka  Benar, siapa tahu modus pengusaha untuk cari untung besar  Pasar Tradisonal Terancam, Dewan Dukung Pemerintah Buat Regulasi  Jangan buat action setelah semua serba terlambat

Keindahan alam di Banyuwangi kini semakin disadari oleh banyak orang. Banyak para traveler di Indonesia yang kini mulai menjadikan Banyuwangi sebagai salah satu destinasi impian untuk traveling.

Sebagai pintu gerbang menuju Pulau Dewata, Banyuwangi juga mempunyai pantai-pantai cantik yang tidak kalah memesona dengan pantaipantai yang ada di pulau seberang.

Salah satunya adalah Pantai Sukamade yang sangat terkenal sebagai habitat beberapa spesies penyu.

Pantai Sukamade sendiri adalah sebuah pantai yang sudah eksis sejak

zaman penjajahan Belanda. Yang lebih menarik lagi, di pantai ini kita bisa melihat penyu-penyu tersebut bertelur. Syaratnya, kita harus datang pada malam hari karena penyu hanya akan bertelur pada malam hari dengan melipir ke pantai dan membuat lubang untuk menaruh telur-telurnya.

Balai Besar Taman Nasional Meru Betiri mencatat sebanyak 1.557 ekor penyu mendarat di Pantai Sukamade Kabupaten Banyuwangi yang merupakan kawasan Taman Nasional Meru Betiri selama 2015.

“Selama 2015 tercatat penyu yang

 ke halaman 11

Sejumlah wisatawan memantau seekor penyu hijau yang akan bertelur di Pantai Sukamade Kabupaten Banyuwangi.

SURABAYA

2

Selasa Legi 12 JANUARI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Taman Kota Terlihat Asri Pemerintah kota (Pemkot) Surabaya kini memiliki taman yang sangat asri di Jalan Tambaksari (tepat berada di seberang stadion Gelora Sepuluh Nopember) dinamakan Taman Mundu.Taman tersebut mempunyai berbagai fasilitas seperti kolam air, dua pohon mundu yang menjadi ikon taman, lampu-lampu hias, air mancur dan arena bermain anak-anak yang ikut serta melengkapi taman ini serta fasilitas lainnya yakni kran air siap minum yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya, dan toilet mewah.

trie diana/bhirawa

PANGGUNG BIROKRASI

Danlantamal V Hadiri Rapat Staf dan Komando 2016 Surabaya, Bhirawa Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) V, Brigjen TNI (Mar) Rudy Andi Hamzahmenghadiri Rapat Staf dan Komando (Rasko) jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Tahun 2016, yang digelar di Gedung Candrasa Koarmatim , Ujung Surabaya, Senin (11/1).

Kehadiran Danlantamal V Brigjen TNI (Mar) Rudy Andi Hamzah dalam rasko yang dipimpin langsung oleh PanglimaKomando Armada Timur (Pangarmatim) Laksda TNI Darwanto, S.H., M.A.P tersebut, terkait dengan posisi Lantamal V yang berada dibawah komando Pangarmatim.

Sementara itu turut mendampingi Pangarmatim memimpin langsung jalannya Rasko yang mengusung tema “MelaluiRasko Koarmatim Tahun 2016 Kita Tingkatkan profesinalitas guna mewujudkan Koarmatim yang Handal dan diseganidalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI “ ini, Kepala Staf (KS) Koarmatim Laksma TNI Mintoro Yulianto.

Rasko Koarmatim tahun 2016 juga dihadiri oleh Komandan Gugus Tempur Laut Koarmatim (Danguspurlatim),Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmatim (Danguskamlatim), Seluruh Komandan Lantamal wilayah Timur, paraAsisten Pangarmatim, seluruh Komandan Satuan Koarmatim, serta seluruh Q inf Perwira staf Koarmatim lainnya.Q

Kejahatan Lingkungan, Laporkan Via Online Pemprov, Bhirawa Untuk mencegah kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang bersifat extraordinary dandinamis dengan berkolaborasi bersama masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersamasejumlah aktivis lingkungan meresmikan Aplikasi Mobile APPS (Aplikasi Hand Phone) dan sosial media berupaFacebook, Twitter, dan Apps untuk Laporan Kejahatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, Eka W Soegiri, Senin (11/1) mengatakan, melalui mekanisme tersebut,masyarakat dapat berperan aktif dan mendapatkan akses dan informasi seluas-luasnya mengenai jenis kejahatan LHK. Sanksi hukum yang dapat diberikan dan instrumen pengaduan yang dapat dengan mudah digunakanmasyarakat.

Pada APPS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Ditjen Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyiapkan beberapa instrumen media sosial yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Dengan diluncurkannya aplikasi tersebut, masyarakat akan mendapatkan informasi yang akurat mengenai aspek hukum lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga dapat beraksi nyata dengan tidak memelihara dan memperdagangkan tumbuhan dan satwa liar, dan melaporkan kejadian pelanggaran hukum Q inf lingkungan dan kehutanan.Q

Usulan Kenaikan Gaji Direksi PD Pasar Surya Disoal Dewan DPRD Surabaya, Bhirawa Usulan kenaikan gaji direksi PD Pasar Surya dipersoalkan legislatif.

Kondisi kas badan usaha milik Pemkot Surabaya itu dinilai belum stabil. Apalagi deviden 2015 hanya Rp 3 miliar, meleset jauh dari targetnya Rp 4 miliar.

“PDAM yang devidennya Rp 102-110 miliar pada 2015 dan kemampuan kasnya jauh di atas PD Pasar tidak mengajukan kenaikan gaji, lah PD Pasar kok meminta kenaikan gaji,”

ujar anggota Komisi B DPRD Surabaya Achmad Zakaria.

Politisi Frkasi PKS ini menilai, direksi PD Pasar Surya tidak layak meminta kenaikan gaji. Selain karena devidennya tidak banyak, saat ini PD Pasar Surya masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) Dirut. Dia mempertnyakan apakah Plt Dirut bisa mengambil kebijakan strategis, seperti mengusulkan kenaikan gaji.

Zakaria mengusulkan agar kenaikan gaji direksi menunggu PD Pasar Surya dipimpin dirut definitif.

“Kenaikan itu perlu dikaji lagi, apakah layak naik. Menurut saya,

nunggu definitif saja,” ucap pria berdarah Gresik ini.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas (Bawas) PD Pasar Surya Samba Perwira Jaya mengaku belum menyetujui permintaan kenaikan gaji direksi. Pasalnya, gaji direksi sudah ada kenaikan pada 2015. Sehingga, bawas saat ini masih melakukan evaluasi.

“Kalaupun gaji karyawan naik menyesuaikan dengan UMK 2016, tapi direksi tidak usah karena kemampuan perusahaan minim,” ujarnya.

Samba mengungkapkan, gaji direksi plus tunjangannya cukup besar, sekitar Rp 37 juta. Jika permintaan itu

disetujui, maka gaji direksi beserta tunjangannya bisa mencapai Rp 51 juta. Hal itu karena gaji direksi 4 kali lebih besar dari gaji pegawai tertinggi.

Selain tidak perlu ada kenaikan gaji, Samba menilai tunjangan direksi harus dikurangi. Seperti tunjangan komunikasi yang mencapai sekitar Rp 3 juta. Selama ini tunjangan direksi cukup besar. Tunjangam itu meliputi perumahan, transportasi, jabatan, komunikasi dan lainnya.

“Tunjanganya itu lebih besar dari gaji, gaji direksi itu sekitar Rp 17 juta, sisanya tunjangan, saya pikir tunjangan komunikasi itu tidak perlu,” Q gat tandasnya.Q

Dewan Dorong Pemkot Rekrutmen Guru PNS Wisata Alam dan Belanja Jadi Andalan Jatim DPRD Surabaya, Bhirawa Dewan mendorong Pemkot Surabaya untuk menggelar rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi guru , menyusul banyaknya guru yang pensiun pada 2016.

“Kami berharap ini menjadi perhatian serius dari pemerintah kota dan pemerintah pusat. Jangan sampai persoalan kekurangan guru ini berlarut-larut sehingga mengganggu dunia pendidikan,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Junaedi kepada pers, Senin (11/1).

Hal sama dikatakan anggota Komisi D lainnya Khusnul Khotimah. Ia mengatakan pihaknya mendapat informasi bahwa pemerintah pusat akan menggelar rekrutmen CPNS pada 2016 di sejumlah daerah khususnya Surabaya pada 29 Agustus hingga 12 September 2016.

Formasi tenaga pendidik, lanjut dia, diprioritaskan untuk guru 3T (terluar, terdepan, tertinggal) jumlahnya, sekitar 3.000-an. “Kami berharap pro-

ses rekrutmen CPNS dapat berjalan lancar, sehingga kebutuhan akan guru dapat terpenuhi dengan baik,” katanya.

Menurut dia, guru-guru yang lulus tes CPNS adalah guru pilihan yang terbaik dengan memiliki kompetensi, skill, kreatif serta inovatif. “Sehingga mampu memberikan sumbangsih dalam peningkatan kualitas pendidikan di Surabaya,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan memperkirakan pada 2017 nanti pendidikan Surabaya akan kekurangan guru, sebab pada tahun ini ada sekitar 137 guru di Surabaya yang akan pensiun.

“Tapi Alhamdulillah, di sekolah-sekolah kita, tidak hanya ada guru PNS saja, ada guru non-PNS juga,” ujarnya.

Justru untuk guru SD, kata Ikhsan, dengan komposisi demikian masih ada kelebihan guru, sedangkan untuk SMP, SMA, dan SMK masih kekurangan. “Kekurangan ini untuk mata pelajaran tertentu, bisa

diatasi dengan guru saling mengisi. Terutama untuk guru dengan mata pelajaran serumpun,” katanya.

Saling mengisi seperti dijelaskan oleh Ikhsan, mengakibatkan guru yang normalnya bekerja 24 jam seminggu, bisa bekerja hingga 40 jam. “Guru yang ada dioptimalkan, ini sesuai dengan Undang-Undang.

Minimal 24 jam, maksimal 40 jam. Saya yakin mereka mengerti,” ujarnya.

Ikhsan menyebutkan kekhawatiran akan kekurangan guru justru untuk tahun 2017. Sebab pada tahun itu ada sebanyak 285 orang guru yang akan pensiun. Adapun rincian guru yang akan pensiun pada 2017, untuk guru SD ada 137 orang, SMP ada 62 orang, SMA sebanyak 65 orang, dan SMK ada 21 orang yang pensiun.

“Sekarang ini, kalau kami diberikan wewenang untuk merekrut guru, yang paling dibutuhkan adalah guru Agama Q gat dan Olahraga,” katanya.Q

Perhitungan Akhir, Serapan APBD Kota Surabaya 2015 Naik Pemkot, Bhirawa Sampai hitungan terakhir, ternyata serapan belanja daerah Surabaya untuk APBD 2015 dinyatakan naik dari tahun sebelumnya, meski hanya 0,39 persen.

Berdasar update Dinas Pendapatan dan Penngelolaan Keuangan (DPPK) per 11 Januari 2016, serapan anggaran berada pada posisi 81,09 persen. Tahun sebelumnya, serapan APBD sebesar 80,70 persen.

Kepala DPPK Yusron Sumartono menerangkan bahwa angka serapan 79,37 persen pada Jumat lalu (8/1) masih belum final. Hal ini dikarenakan adanya pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan setelah tahun anggaran.

Merujuk Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa tenggat waktu pelaporan administrasi keuangan adalah tiap tanggal 10 bulan berikutnya.

“Jadi, proses pelaporan masih berjalan hingga batas waktu terakhir hari ini (11/1). Saat ini saja masih menerima laporan dari beberapa SKPD. Perkiraan persentase tidak akan berubah banyak, berkisar di 81,09 persen. Mungkin b i s a nambah komanya tapi hasil pastinya besok (Selasa, Red.),” ujar pejabat berkacamata ini.

Seperti diketahui sebelumnya diberitakan media ini, serapan APBD 2015 Kota Surabaya menurun dibanding tahun sebelumnya. Hanya saja soal penyerapan anggaran masih harus diperbaiki, karena terjadi penurunan dibandingkan tahun lalu, dari 80 menjadi 79 persen.

Menurutnya tiap Jumat sore Nurwiyatno meminta report ke seluruh dinas untuk menyetor laporan serapan anggaran. “Kalau dulu 80% sekarang hanya 79% sekian dan sudah dipublis.

Tapi sudahlah itu sudah lewat,” ujarnya waktu itu.Q dre

Pemprov, Bhirawa Wisata alam dan wisata belanja masih menjadi andalan destinasi wisata Jatim yang kerab dikunjungi wisatawan baik nusantara dan mancanegara.

“Tidak heran dengan banyaknya objek wisata di Jatim baik alam maupun wisata belanjanya itu membuat ketertarikan wisatawan untuk datang berkunjung,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, M Sairi Hasbullah, Senin (11/1).

Ia juga mengatakan, Jatim dengan wisata alamnya yang sangat terkenal dunia salah satunya adalah Kawah Bromo,Kawah Ijen, pantai tiga warna dan Pantai Papuma.Kemudian wisata belanja Jawa Timur tidak kalah dengan Jakarta dan Bandung.

“Terbukti tempat kulakan di Mall, pasar grosir dan pasar modern di Surabaya menjadi tujuan kulakan para wisatawan dari Malaysia, Singapura, Brunai danTimor Leste,” tandasnya.

Berdasarkan data dari BPS, pada November 2015 wisman terbanyak adalah berkebangsaan Malaysia dengan jumlahnya mencapai 6.478 kunjungan atau naik 76,75 persen. Kemudian disusul wisatawan dari kebangsaan Singapura 1.971 kunjungan atau naik sebesar 27,66 persen, dan kebangsaan Tiongkok sebanyak 1.723 kunjungan atau naik sebesar 31,23 persen dibanding Oktober 2015.

Selanjutnya wistawan Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, Australia, India, Thailand dan wisatawan Korea Selatan.Wisatawan Amerika Serikat, Australia,Jepang dan India kebanyakan ingin mengunjungi Bromo dan Kawah ijen.

“Bagi wisatawan mancanegara, Bromo yang saat ini meletus mempunyai daya tarik tersendiri bagi wisatawan Amerika Serikat danAustralia,” katanya.

Di sisi lain, lanjutnyam keberadaan wisatawan yang semakin meningkat maka Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di JawaTimur cukup berdampak pada November 2015. “Terjadi kenaikan mencapai 61,45 persen atau naik 0,87 poin dibanding TPK Oktober 2015 yang hanya 60,58 persen,” ujarnya.

Menurut klasifikasi bintang, lanjutnya, TPK hotel bintang 4 pada November 2015 mencapai 76,14 persen dan merupakan TPKtertinggi dibanding TPK hotel berbintang lainnya.

Selanjutnya TPK bintang 5 sebesar 56,94 persen, diikuti hotel bintang 3 sebesar 56,17 persen, bintang 2 sebesar 54,28persen, dan hotel bintang 1 sebesar 42,03 persen.

Rata-rata lama menginap tamu (RLMT) Asing pada hotel berbintang pada November 2015 mencapai 3,16 hari,turun 0,14 poin dibanding dengan Oktober 2015 mencapai 3,30 hari. Untuk RLMT Indonesia pada November 2015mencapai 1,75 hari, turun 0,35 poin Q rac dibanding Oktober 2015 sebesar 2,10 hari.Q

Rencana Relokasi Pasar Gembong ‘Meredup’ Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merelokasi para pedagang di Pasar Gembong bakal siasia. Selain penolakan pedagang barang bekas, lokasi yang telah diincar Pemkot untuk menampung pedagang di Gembong Asih seluas 4.000 meter persegi ternyata telah dijual oleh pemiliknya.

Kepala Bidang Fisik Sarana Prasarana Bappeko kota Surabaya, Dwijaya Wardhana saat dikonfirmasi Bhirawa membenarkan lahan seluas 4.000 meter persegi tersebut sudah terjual. “Iya betul, sudah terjual lahan yang ada di Gembong Asih. lahan tersebut sebenarnya untuk menampung pedagang yang ada di Pasar Gembong,” terangnya, Senin(11/1).

Dwijaya menjelaskan bah-

wa pihaknya akan mencarikan lokasi lagi untuk para pedagang. Ini dilakukan karena keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) kerap mengganggu pengguna jalan sehingga mengakibatkan kemacetan. Rencana relokasi ini diambil karena fungsi utama Jalan Kapasari sebagai jalur lalu lintas yang lancar, tidak berjalan optimal.

“Secepatnya akan dicarikan lokasi yang tepat.

Karena fungsinya pejalan kaki bukan untuk berjualan.

Pihak Kecamatan juga sudah mendatanya,” jelasnya.

Menurutnya di sisi lain yaitu potensi perekonomian juga harus dibina supaya ada manfaatnya. Terlebih, pada akhir tahun 2015 kemarin Indonesia memasuki era perdagangan bebas atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dwija menambahkan, dirinya memiliki konsep nantinya lokasi yang baru akan lebih tertata dengan parkir yang baik. Menurutnya, mekanisme pembebasan lahan yang harus dipenuhi, UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Seperti diketahui, keberadaan PKL di wilayah Gembong belum bisa dipindahkan.

Untuk sementara, Pemkot Surabaya hanya menata pedagang yang berjualan di pinggir jalan itu. Dengan menempatkan petugas Satpol PP Kota Surabaya di sekitar Pasar Gembong yang terbagi di tiga lokasi yakni Kapasari, Ngaglik, dan tebasan.

Jika memang ada relokasi, salah satu pedagang pakaian bekas, Mat Naim yang ada di Jalan Tebasan ini khawatir terhadap biaya sewa stan selain tempat jualan tersebut sudah berdiri puluhan tahun. Dirinya mengutarakan hanya meneruskan usaha yang telah dirintis oleh orang tuanya.

geh/bhirawa

Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merelokasi para pedagang di Pasar Gembong bakal sia-sia karena telah dijual oleh pemiliknya.

“Kalau harus di pindah- sewa stand dan ongkos be- yang merupakan rumah pekan, maka saya harus me- rangkat ke tempat jualan. ninggalan almarhum kakek Q geh nanggung biaya lagi untuk Sedangkan di tempat ini saya,” katanya.Q

SURABAYA

Selasa Legi 12 JANUARI 2016

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Pendataan Ujian Paket Tersendat NPSN-NISN Dindik Jatim, Bhirawa Seperti halnya peserta didik formal, Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) juga hanya bisa diikuti peserta didik yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Ini akan mulai diberlakukan tahun ini. Sayang, dengan aturan ini panitia di daerah justru dibuat kelimpungan dalam melakukan pendataan peserta.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman mengungkapkan, pemerintah sangat terburu-buru dalam menetapkan aturan baru ini. Tidak hanya NISN, lembaga yang bisa mengikuti UNPK juga hanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memiliki

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN). “Kami tetap akan melakukan pendataan. Apakah nanti akan disetujui oleh pusat atau tidak, itu kewenangan mereka,” tutur Saiful, Senin (11/1).

Sampai saat ini, Saiful mengakui ada kendala dalam proses pendataan. PKBM yang be-

lum memiliki NPSN terpaksa harus menggabungkan pesertanya yang sudah memiliki NPSN. “Bisa jadi akan banyak peserta tahun ini yang dicoret dari usulan UNPK,” kata dia.

Saiful mengakui, ada niat baik dari penerapan aturan ini.

Yakni pihak lembaga tidak bisa mendaftarkan siswa ‘siluman’.

Artinya, siswa yang kurang atau bahkan tidak pernah mengikuti pembelajaran di PKBM tidak akan bisa mengikuti UNPK. “Ke depan, riwayat pendidikan peserta didik akan terlihat melalui NISN ini,” tutur pria yang juga mantan Kepala Badan

Diklat Jatim ini.

Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal Dindik Jatim Nashor menambahkan, sampai saat ini pendataan Daftar Nominasi Sementara (DNS) baru berjalan sekitar 60 persen. Karena itu, pihaknya kembali akan melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota di Jatim. “Hari ini kita akan kumpulkan lagi panitia UNPK di kabupaten/kota untuk membahas aturan baru ini,” tutur dia.

Sementara itu, Ketua Forum PKBM Surabaya Imam Ruchani mengakui, dengan adanya pendataan siswa melalui NISN,

PKBM tidak bisa lagi menyulap peserta ujian paket. Artinya, jika siswa belum selesai belajar selama tiga tahun tidak diperbolehkan mengikuti UNPK. “Sebenarnya dua tahun juga boleh. Asal siswa itu mengantongi hasil tes IQ yang diatas 130,” tutur pria yang juga Ketua PKBM Budi Utama Surabaya ini.

NISN, lanjut dia, tidak harus selalu baru. Bagi siswa yang semula berasal dari sekolah formal bisa kembali menggunakan NISN dari sekolah asal. Dengan begitu, seluruh riwayat pembelajaran siswa sudah bisa diketahu. Ruchani menyadari, se-

jauh ini terlalu banyak permainan yang dilakukan PKBM. Bahkan dari hasil verifikasi dari beberapa PKBM yang menggabung ke PKBM miliknya sudah ada 20 peserta dicoret.

“Karena syaratnya sudah tidak sesuai. Masa pembelajaran kurang dari tiga tahun,” tutur dia.

Di Surabaya, lanjut dia, terdapat 30 PKBM yang sudah memiliki NPSN. Sementara enam lainnya sedang dalam proses pengajuan. “Total ada 36 PKBM. Jadi dalam waktu dekat ini semua PKBM di Surabaya sudah memiliki NPSN,” tutur Q tam dia.Q

RAGAM INFO

Penyidik Kejati Fokuskan Pemeriksaan Komisaris PT Pami Pasuruan Kejati Jatim, Bhirawa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur tidak gentar melayangkan panggilan kedua terhadap Komisaris PT Pasuruan Migas (Pami), Kasian Slamet. Pemanggilan untuk jadwal pemeriksaan pada Kamis (14/1) mendatang, merupakan focus penyidik dalam mengungkap dugaan penyelewengan pengelolaan minyak dan gas (Migas) oleh PT Pmi. Sebelumnya, penyidik Pidsus Kejaksaan telah melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan terhadap Kasian Slamet.

Sayangnya, pada pemanggilan pertama penyidik sempat kesulitan mencari alamat Kasian Slamet. Sebab, menurut RT setempat, saksi Kasian Slamet sudah tidak tinggal di alamat sebelumnya, melainkan tinggal dialamat barunya.

Mengetahui hal itu, penyidik Pidsus Kejaksaan kemudian melayangkan pemanggilan Kasian Slamet di alamat barunya. Dengan begitu, saksi yang merupakan Komisaris PT Pami sudah mendapat panggilan kedua kalinya dari penyidik Pidsus Kejati Jatim.

“Kami fokuskan pada pemanggilan saksi Kasian Slamet. Ini panggilan kedua kalinya. Jika tetap tidak datang, kami akan Q bed melayangkan panggilan ketiga.Q

Siapkan Trombosit Lebih 300 Kantong per Hari Surabaya, Bhirawa Memasuki musim penghujan saat ini biasanya disertai hadirnya nyamuk Aedes Aegypti yang menyebabkan demam berdarah. Untuk mengantisipasi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD) pihak Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya telah menyiapkan trombosit lebih 300 kantong per harinya.

Menurut Kepala Humas UTD PMI Kota Surabaya, Agung Trijutanto saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Senin (11/ 1) kemarin mengungkapkan, bahwa pihak UTD telah menyatakan siap menghadapi DBD yang ada di Surabaya maupun diluar Surabaya.

“Stok trombosit saat ini cukup bagus, Insyaallah kedepan harus lebih bagus lagi apalagi saat ini hampir setiap harinya bisa mencapai 300 lebih kantong perharinya. Oleh karena itu sampai sekarang kita masih melakukan jemput bola maupun memberikan penyuluhan ke karang taruna, masyarakat, institusi dan sekolah-sekolah serta perguruan tinggi,” Q riq jelas Agung.Q

Dijadikan Tempat Bermain Berbahaya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang berada dikawasan kedung Cowek Surabaya ini dijadikan tempat bermain anak-anak seperti prosotan.

trie diana/bhirawa

Klub Motor di Surabaya Setuju Pemberlakuan SIM C1 dan C2 Pulau Kangean Diusulkan sebagai Penjara dengan Penjagaan Buaya Surabaya, Bhirawa mudi tersebut harus Keputusan Kepobisa menguasai diri, lisian Republik Indoterkait agresifitas bernesia (Polri) dalam kendara,” jelasnya kememberikan difrenttika di hubungi mesiasi (pembedaan) lalui sambungan teterhadap jenis Surat lepon, Senin (11/1) keIzin Mengemudi marin di Surabaya.

(SIM) untuk kendaMenambahkan, Doran roda dua diapreny menyebut kebijasiasi positif club mokan ini sama dengan tor di Surabaya. Bespesifikasi kendaraan da spesifikasi motor dan tingkat kesulitan membutuhkan keahberkendara di setiap lian berbeda untuk type kendaraan terDony Purboleksono mengendalikan kensebut. Dan sama haldaraan di jalan raya. nya dengan penggunaan SIM B1 Dony Purboleksono, Humas dan B2, yang di pandang dari CYBORG Club Yamaha Byson type, berat dan banyaknya roda Riders Gresik mengatakan se- kendaraan yang berbeda dengan tuju dengan rencana Kepolisian tingkat kesulitan berkendara.

Republik Indonesia, tentang Menurutnya penggunaan SIM pemberian izin SIM C, C1 dan C1 dan SIM C2 sama halnya C2 kepada motor roda dua. dengan menggunakan SIM C Pembedaan SIM C1, dan SIM biasa, tetapi SIM C1 dan C2 C2 untuk motor dengan ka- memerlukan tanggung jawab pasitas mesin besar menurut yang besar, dan tidak bermain Dony diperlukan karena me- anarkhis di tengah jalan. Seperti mang dibutuhkan keahlian khu- berkonvoi, pemilik kendaraan sus dalam mengendarai motor harus menghargai pengguna besar. Memang pemberlakukan jalan yang lain. ini akan dimulai pada Mei 2016 “Dengan adanya perbedaan mendatang, serempak seluruh SIM C tersebut, maka pengenIndonesia. dara roda 2 bisa berfikir untuk “Mengemudikan sepeda motor meng-upgrade SIM C menjadi C1 dengan kapasitas mesin besar, atau C2 sebelum membeli kentidak boleh di lakukan sem- daraan br-CC besar. Agar mebarang, butuh keterampilan dan ngurangi tingkat kecelakaan roda keahlian. Terlebih lagi, penge- 2 pada khususnya. Pertanyaan-

nya, apakah penggunaan SIM C, C1, C2 ini bisa di realisasikan oleh kepolisian? Karena praktiknya hrs menggunakan kendaraan praktik dari lantas sesuai dengan CC nya,” katanya.

Sementara itu Ketua Honda CBR Owner Club ( CROW) Surabaya, Aries Gunawan, dengan pemberlakuan SIM CI dan C2 peminat motor dengan kapasitas mesin 250 dan 500 CC tetap akan ada. Tapi di awal penerapan SIM tersebut, penjualan di prediksikan turun.

Karena terhalang adanya birokrasi perubahan SIM. “Sekarang beli motor besar dengan SIM C sudah bisa menaiki motor besar, tetapi Bulan Mei, penjualan motor dengan kapasitas mesin besar akan turun. Karena harus tertundanya pembelian karena harus merubah dari SIM C biasa menjadi C1 atau C2,” terang kepala sales penjualan Honda.n wil Terpisah, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menambahkan, sampai saat ini Ditlantas Polda Jatim menunggu kabar terbaru dari Kakorlantas Polri.

Selain itu, Argo mengaku, pihaknya menunggu juga kepastian dari Menteri Keuangan terkait besaran nominal perpanjangan kepengurusan Surat Izin MengeQ wil.bed mudi (SIM).Q

Hipertensi Terbanyak di Jatim Surabaya, Bhirawa Hipertensi di Jatim menduduki peringkat tertinggi dibandingkan penyakit lain.

Data yang dihimpun menyebutkan kasus hipertensi mencapai 200 ribu kasus, disusul diabetes mellitus sekitar 40 ribu penderita,

dan neoplasma (tumor) sekitar 15 ribu penderita.

Kepala Dinkes Jatim dr Harsono menyatakan, dari beberapa daerah di Jatim yang paling banyak menyumbang pasien penderita hipertensi adalah Kabupaten Malang dengan jumlah penderita

31.789 orang. Disusul Surabaya menduduki peringkat ke-2 jumlah 28.970 penderita.

Madura menduduki rangking 3 sebanyak 28.955 penderita. Dengan rincian, daerah Bangkalan sebanyak 11.292 penderita, Pamekasan 313 penderita,

Sampang 8933 penderita dan Sumenep 8417 penderita. Secara keseluruhan jumlah penderita hipertensi di Jatim mencapai 275 ribu orang. Sedangkan, rincian data 2011 belum direkap oleh Dinkes, namun diperkirakan tidak jauh ber-

beda dengan data 2010.

Dokter Penyakit Dalam Spesialis penyakit RSU dr Soetomo Surabaya, dr Pranawa SpPD-KGH menyatakan jumlah penderita hipertensi di Jatim meningkat setiap tahunnya sebagian besar diQ dna sebabkan kondisi stres.Q

Surabaya, Bhirawa Pulau Kangean diusulkan menjadi lokasi penjara Narkoba dengan pengawasan maksimum dengan penjagaan hewan buas. Pulau Kangean yang berada di wilayah Madura ini ditemukan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Budi Waseso saat mencari lokasi di wilayah jatim beberapa waktu lalu.

Penemuan lokasi penjara yang dijaga hewan buas itu setelah Buwas berkoordinasi dengan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Budi Sulaksana.

“Saya menyampaikan bahwa ada lokasi di Kangean,” terang Kakanwil Kemenkumham Jatim budi Sulaksana usai acara system permohonan paspor, Senin (11/1).

Budi menjelaskan, di Pulau Kangean Kemenkum HAM memiliki Rumah Tahanan (Rutan) yang sudah lama berdiri.

Rutan tersebut biasa dipakai kepolisian sektor kecamatan kepulauan setempat untuk menahan tersangka.

“Kapasitasnya 50 orang, sudah ada penjaganya delapan orang dari Kemenkum HAM,” katanya.

Kepada Buwas, lanjut Budi, pihaknya menyampaikan Rutan tersebut bisa dialihfungsikan menjadi penjara khusus untuk gembong narkoba seperti diinginkan BNN. Lokasinya jauh dari daratan Pulau Madura, sekitar 10 jam perjalanan laut dari Pelabuhan Kalianget, Kota Sumenep.

“Jadi pembesuk akan kesulitan ke sana. Selain itu sinyal HP di Pulau Kangean sukar. Itu membantu Kemenkum HAM mengantisipasi kabar banyaknya penghuni penjara mengendalikan peredaran narkoba di luar,” ungkap Budi.

Masalahnya, imbuh dia, lokasi Rutan dimaksud tidak cocok menjadi penjara dijaga hewan buas seperti buaya, ikan piranha, dan harimau, seperti yang diinginkan Buwas.

Sebab, Rutan di Pulau Kangean berada di tengah-tengah perkampungan yang ada penduduknya.

Sebenarnya, lanjut Budi, Buwas menginginkan Pulau Masalembo menjadi lokasi penjara dijaga hewan buas.

Di sana banyak lahan kosong yang dipenuhi tanaman serupa hutan. Pulau tersebut berada di sisi utara Pulau Madura dengan jarak tempuh 17 jam perjalanan laut dari Pelabuhan Kalianget, Sumenep.

“Tapi Pulau Masalembo bukan wilayah (Kemenkum HAM) kami. Karena itu kami tawarkan rutan yang ada di Pulau Kangean,” imbuhnya.

Kemenkum HAM, lanjut Budi, mendukung jika rutan di Pulau Kangean disulap jadi penjara khusus gembong narkoba. Ia usul BNN menambah pengamanan dengan meminta bantuan dari personel TNI dan Brimob Polri.“Kalau sudah begitu buas mana buaya sama tentara dan Brimob,” pungkasnya.Q bed

Warga Perkotaan Rentan Osteoarthritis Tingginya aktivitas membuat seseorang rentan terhadap penyakit, salah satunya penyakit nyeri sendi lutut atau osteoarthritis. Penyakit Osteoarthritis sering menjangkiti warga perkotaan, hal ini disebabkan karena masyarakat kota jarang melakukan olah raga secara rutin.

Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi medik RS.Husada Utama Surabaya dr Indra Tjahjono, Sp.RM mengatakan, masyarakat metropolitan seperti kota Surabaya dengan catatan aktifitas kerja yang tingi, kelebihan berat badan (obesitas) dan sering berolah raga ekstrim akan rentan terkena penyakit nyeri sendi lutut atau osteoarthritis.

Ia mengatakan osteoarthritis adalah salah satu jenis arthritis yang paling umum terjadi. Kondisi ini menyebabkan sendi-sendi terasa sakit dan kaku.

Pembengkakan juga dapat

terjadi pada sendi-sendi tersebut.

“Sendi yang paling sering mengalami kerusakan pada kondisi ini meliputi tangan, lutut, pinggul, dan tulang punggung. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sendi-sendi yang lain juga bisa terserang ini disebabkan karena faktor keturunan, usia dan obesitas atau kegemukan,” ujarnya Apabila digolongkan Penyakit Osteothritis akan sering menghampiri tulang manusia di 4 golongan usia dan harus menjadi perhatian khusus.”Yakni usia 35 tahun pada lutut akan ber-

bunyi, 40 tahun akan terasa sedikit ngilu, dan 45 tahun keatas bantalan tulang sendi akan menipis dan pengapuran pada tulang,” ungkpanya.

Namun penyakit yang tergolong degeneratif itu, masyarakat tidak perlu khawatir, pasalnya dapat disembuhkan tanpa melalui operasi. “Prosesnya seperti akupuntur. Awalnya, jarum disuntikkan di lutut yang dirasakan nyeri. Selanjutnya, akan dipasang pen dan dilakukan ultrasone serta dilaser selama 30 menit sehingga nyeri lutut pasien bakal berkurang hingga 30 persen,” jelasnya.

Meski dapat menghilangkan nyeri lutut, tambahnya metode ini hanya bisa dilakukan pada penderita osteoartristis yang memasuki grade satu hingga tiga.”Ini karena pada masa itu, sen-

di lutut penderita masih belum terjadi gesekan. Sementara untuk penderita yang memasuki grade 4 yaitu bantalan dari persendian yang sudah menipis harus dilakukan operasi,” paparnya.

Ia juga berpesan agar terhindar dari penyakit osteartristis lutut itu, hendaknya setiap orang rajin merawat dan menyayangi lutut. “Caranya dengan mengatur olahraga jangan terlalu berat, serta lakukan deteksi dini pada lutut seperti foto X-ray, MRI scan agar penyakit nyeri tersebut tidak menjangkit ketika usia senja ,” pungkasnya.

Osteoarthritis lutut adalah penyebab paling umum nyeri lutut pada lansia .

Mayoritas osteoarthritis lutut terjadi sebagai akibat dari keausan di tulang rawan sendi lutut . Osteoar-

Olah raga mengurangi seseorang terkena osteoarthritis. thritis lutut juga dapat ter- sakit lutut terutama bila jadi sebagai akibat dari jongkok dan memanjat naik trauma dan infeksi pada dan turun tangga . Dalam sendi lutut . Hal ini dapat kasus yang parah , berjalan terjadi dalam keluarga ( di tanah datar dapat mefaktor genetik ) . nyebabkan rasa sakit . JaOrang-orang dengan os- rak berjalan menjadi terteoarthritis lutut mengeluh batas. Rasa sakit biasanya

dna/bhirawa

hilang dengan istirahat .

Rasa sakit terjadi ketika tulang rawan di sendi lutut menjadi sangat tipis sehingga ujung saraf tergencet ketika tulang bergesekan/ bersenggolan dengan tulang Q dna yang lain.Q

4

OPINI Tajuk

Kewajiban Mengamankan Bagasi CITRA transportasi Indonesia tercoreng hitam pekat, karena bagasi tidak aman. Ke-wisata-an juga akan menanggung citra buruk, setelah dugaan pencurian bagasi terbukti. Di berbagai bandara (bandar udara) internasional sudah dilaporkan kehilangan isi bagasi. Tetapi tidak pernah dilakukan penyelidikan seksama oleh otoritas bandara. Maka patut diduga, di berbagai bandara telah disusupi (menjadi staf pekerja) sindikat maling bagasi.

Bepergian dengan pesawat, kini terasa tidak nyaman.

Bagasi tidak aman, karena di-obok-obok pencuri profesional.

Pencurian bagasi pada maskapai udara, nampaknya dilakukan sistemik dan terstruktur. Hal itu terbukti, tidak semua bagasi diobok-obok. Berdasar catatan polisi, hanya sekitar 5% bagasi yang di-incar. Sehingga tidak banyak penumpang yang mengeluh atau melapor. Lebih sistemik lagi (berdasar reka ulang di kepolisian bandara), pencurian dilakukan secara cepat.

Pencuri profesional, karena hanya dalam 30 detik bagasi telah terbuka, tanpa merusak bagasi (kopor). Pencurian bagasi juga tergolong ter-struktur, karena dilakukan berdasar “perintah” pegawai senior bagian portir bagasi. Walau, portir tidak pilih-pilih kopor bermerek mahal, atau kopor murah.

Target penjarahan ditentukan secara acak, suka-suka.

Manakala tidak ditemukan barang berharga, akan berganti menjarah kopor yang lain.

Fakta pencurian sungguh mencengangkan. Karena tidak hanya dilakukan di bandara Soekarno-Hatta (Jakarta). Melainkan juga bandara Juanda (Sidoarjo, Jawa Timur), dan bandara Ahmad Yani (Semarang). Sebelumnya juga telah dilaporkan adanya penjarahan bagasi bandara Ngurah Rai (Denpasar), dan di Medan (Kuala Namu). Artinya, penjarahan bagasi cukup masif. Ini bisa menimbulkan citra buruk keamanan bagasi di seluruh Indonesia.

UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, pasal 10 ayat (6) huruf a, meng-amanatkan pembinaan penerbangan (oleh Menteri). Termasuk di dalamnya keamanan dan ketertiban. Tetapi UU Penerbangan masih memiliki “celah” peraturan, sehubungan dengan keamanan bagasi. Maskapai dapat lepas tanggungjawab terhadap pengaduan kehilangan isi kopor bagasi. Lebih lagi, raib-nya isi kopor baru diketahui setelah tiba di rumah.

Pada pasal 143, dinyatakan, “Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya.” Penumpang, tentu sulit membuktikan berkurangnya isi kopor karena pencurian oleh portir. Kabin juga menjadi arena penjarahan ketika situasi semrawut saat boarding (naik). Pencuri, menyaru sebagai penumpang.

Namun masih terdapat pasal lain untuk menampung keluhan penumpang yang “sial,” karena isi kopornya dijarah.

Pada pasal 153 ayat (3) dinyatakan, “Dalam hal tanda pengenal bagasi tidak diisi keteranganketerangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hilang, atau tidak diberikan oleh pengangkut, pengangkut tidak berhak menggunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya.” Dus, maskapai dapat dituntut tanggungjawab.

Bandara, seharusnya dibersihkan dari berbagai “sampah” masyarakat. Selain pencuri, juga (terutama) premanisme. Sebagaimana di-definisikan dalam UU Nomor 1 tahun 2009. Pada pasal ayat 1, Ketentuan Umum angka ke-31, dinyatakan, “Kebandarudaraan adalah ... melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, ... serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.”

Frasa kata keamanan, harus ditafsirkan sebagai keamanan barang dan penumpang. Khususnya aman dari aksi kriminal. Maka bandara, memiliki fungsi strategis sebagai salahsatu penggerak perekonomian nasional. Syaratnya harus diwujudkan keamanan high level. Lebih tinggi tingkat keamanannya dibanding terminal bus maupun pelabuhan moda angkutan perairan.

Berbagai bandara internasional di dalam negeri, masih memerlukan peningkatan keamanan. Masih banyak aksi kriminal di bandara, terutama terhadap TKI (Tenaka Kerja Indonesia), pada saat departure (berangkat) maupun arrival (datang). Ironisnya, kriminal dan premanisme di bandara juga memiliki bilik kantor. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Sulit Akhiri Perseteruan di Golkar SULIT untuk mengakhiri persetetuan di tubuh Partai Golkar.

Masalahnya adalah sebagian masa Golkar tidak mendukung Aburizal Bakrie. Jadi, upaya atau keputusan dari manapun, sulit mengakhiri perseteruan di internal Golkar. Kisruh hanya bisa diakhiri dengan pergantian ketua umum yang lebih akomodatif dan memahami keinginan anggota partai.

Jika tidak ada pergantian ketua umum dan perombakan kepengurusan, maka upaya apa pun untuk menyelamatkan partai berlambang pohon beringin itu akan sia-sia. Fenomena kisruh dalam tubuh parpol yang berdampak pada perpecahan, sesungguhnya bermula karena kebijakan ketua umum yang tidak aspiratif.

Kalau kita mau jujur, dualisme kepemimpinan suatu organisasi itu sesungguhnya memberi warning bahwa kepercayaan terhadap ketua umumnya sudah jatuh ketitik yang sangat mengewatirkan. Biasanya, sang pemimpin yang haus kekuasaan mulai lupa daratan, tempat dimana kakinya berpijak yaitu pengurus dan anggotanya. Ketua umum tidak lagi menampung dan menyalurkan aspirasi anggotanya.

Persoalan di tubuh Golkar misalnya, muncul karena ketua umumnya mulai lupa dan tidak lagi mendengar aspirasi anggotanya saat pilpres, dimana sebagian anggotanya memilih mendukung Jokowi karena pendapat dukungan rakyat, sementara ketua umum mendukung Prabowo-Hatta.

Begitupun ketika sebagian besar anggotanya menginginkan pilkada langsung, justeru Ketua Umum Aburizal Bakrie bersama sekutunya malah berpikir sebaliknya yakni dipilih oleh DPRD. Inilah yang menimbulkan gesekan yang kemudian melahirkan Munas Jakarta yang memilih Agung Laksono sebagai Ketua Umum.

Dalam hubungan dengan ini, maka tidak ada pilihan lain kecuali menggelar Munaslub bersama untuk memilih ketua umum dan membentuk kepengurusan baru yang lebih akomodatif. Tanpa itu, Golkar akan menghadapi tantangan besar dalam pemilu 2019 mendatang, kata mantan anggota DPRD NTT tiga periode dari Partai Golkar ini.

Acry Deodatus Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Selasa Legi, 12 JANUARI 2016

Kebijakan Angkutan Umum Gratis bagi Pelajar agak berbeda dengan yang dilaksanakan di Kabupaten Tulungagung. Di Kota Kediri saat ini komposisi atau perbandingan antar sekolah SD, SMP, maupun SMU baik negeri maupun swasta tipologinya hampir sama dengan yang ada di kabupatOleh : en Tulungagung.

Priyambodo problem-problem angDi Kota Kediri kutan jalan lainnya. yang terdiri dari 3 kecamatan terdapat Kabupaten 116 SD negeri dengan Tulungagung 25.514 murid dan 23 SD swasta Hasil kajian menunjukkan bahdengan 4.771 murid. Tingkat SLTP wa perbandingan jumlah kelas tedapat 8 SLTP negeri dengan dan jumlah murid antar tingkatan jumlah murid sebanyak 7995 musekolah di Kabupaten Tulungagung rid dan 25 swasta dengan jumlah sangat jauh, yaitu antara sekolah murid sebanyak 5.511 murid.Tingtingkatan SD, SLTP, dan SLTA baik kat SLTA umum negeri terdapat 8 negeri maupun swasta. Jumlah SD SLTA umum negeri dengan jumlah di Kabupaten Tulungagung tahum murid sebanyak 7.628 murid dan 2013/2014 adalah 609 SD negeri 12 SLTA umum swasta dengan dengan jumlah murid sebanyak jumlah murid sebanyak 3.277 77.928 murid, dan 51 SD swasta murid.Selain SLTA umum di Kota dengan jumlah murid 7.164 anak.

Kediri juga ada SLTA kejuruan, Tingkatan SLTP ada 48 SLTP yaitu SLTA kejuruan negeri ada negeri dengan jumlah murid 31.945 sebanyak 3 SLTA kejuruan negeri anak, dan 25 SLTP swasta dengan dengan jumlah murid sebanyak jumlah murid sebanyak 3,257 anak.

4.490 murid dan 23 SLTA kejuTingkatan SLTA ada 22 SLTA ruan swasta dengan jumlah murid negeri dengan jumlah murid 12.693 sebanyak 12.141 murid.. anak, dan 44 SLTA swasta dengan Di Kota Kediri jumlah murid jumlah murid 12.647 anak.

SD yang setiap hari pergi pulang Dari uraian di atas dapat diketakesekolah ada sebanyak 30.285 hui bahwa jumlah pelajar yang pergi murid baik swasta maupun negeri. pulang ke sekolah setiap hari mulai Sementara murid SLTP baik nedari tingkatan SD sampai SLTA ada geri maupun swasta yang pergi dan sebanyak 85.092 murid SD, 35.202 pulang ke sekolah ada sebanyak murid SLTP, dan 25.340 murid 13.506 murid.Sedangkan murid SLTA. Dan dari temuan awal diketingkat SLTA umum baik negeri tahui bahwa murid-murid tingkat maupun swasta adalah 10.905 SLTP dan SLTA yang paling banyak murid dan yang SLTA umum kemenggunakan angkutan umum grajuruan baik negeri maupun swasta tis yang disediakan oleh Pemerintah ada sebanyak 16.631 murid.

Kabupaten Tulungagung. Sementara Dari sejumlah pelajar tersebut jumlah armada angkutan umum baik tingkat SD, SLTP, dan SLTA yang memberikan fasilitas gratis diberikan angkutan umum gratis bagi pelajar hanya berjumlah 10 hanya pada jam-jam berangkat sekokendaraan dan pada PAK tahun 2015 lah dan pada jam-jam waktu pulang ditambah 2 kendaraan sehingga total sekolah, yaitu jam berangkat sekolah jumlahnya ada 12 kendaraan dalam pagi hari mulai pukul 06.00 – 07.00 bentuk bus ukuran ¾ an. pagi hari dan jam pulang sekolah Selanjutnya untuk pembiayaan pada pukul 12.00 – 13.00 siang. Sepelaksanaan angkutan umum mentara sistem pmbiayaan angkutgratis bagi pelajar di Kabupaten Tuan umum gratis tersebut dirupakan lungagung ini diambilkan dari dana dalam bentuk pemberian bensin APBD pada tahun yang berjalan gratis sebanyak 6 liter yang terdiri dengan sistem perjanjian kerjasama dari ship pagi 3 liter (jam berangkat antara pihak Pemerintah Kabupatpelajar) dan shif siang 3 liter (jam en Tulunggagung yang dalam hal pulang pelajar) kepada angkutan ini diwakili oleh Dinas Perhubungumum yang mengangkut pelajar. an, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung sebagai Pertimbangan Utama pihak Pertama dengan pemilik Pemerintah Kabupaten Tulunkendaraan angkutan umum/sopir gagung memberikan pelayanan sebagai pihak kedua. angkutan umum gratis bagi pelajar dengan pertimbangan bahwa Kota Kediri sebelum disediakan angkutan Sementara di Kota Kediri pelakumum gratis banyak pelajar yang sanaan pemberian fasilitas angmenjadi korban kecelakaan lalu kutan umum gratis bagi pelajar lintas di jalan yang korbannya

Di kota-kota besar di Jawa Timur seperti Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Jember jumlah angkutan umum masal semakin berkurang. Penyebabnya, karena karakteristiknya tidak tepat waktu, tidak nyaman, biayanya mahal, untuk mencapai tujuan umumnnya menggunakan lebih dari satu moda (Balitbang Provinsi Jawa Timur, 2011). Akibatnya banyak masyarakat yang beralih menggunakan kendaraan pribadi terutama kendaraan roda dua, apalagi dalam memperoleh kendaraan pribadi tersebut sangat mudah.

P

erbandingan angkutan umum masal dengan kendaraa pribadi di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Pamekasan berkisar antara 0,05 % sampai 0,30 %. Ini artinya jumlah angkutan umum masal yang beredar di kota-kota tersebut jumlahnya kurang dari 1 % dari total jumlah kendaraan yang ada di kota-kota tersebut. (Priyambodo, 2013).

Sarana angkutan umum masal di Jatim umumnya didomimasi oleh jenis mobil berukuran kecil, yaitu ukuran CC 1000 sampai 1500 CC. Angkutan umum masal tersebut biasa disebut Mikrolet, Angkot, Angdes, atau Bemo. Rata-rata jenis mobil yang dipakai untuk angkutan umum masal adalah jenis colt station dengan penumpang maksimum 10 orang ditambah sopir.

Melihat fenomena angkutan umum masal yang semakin lama semakin berkurang jumlahnya, dan disatu sisi kendaraan pribadi semakin bertambah banyak tak pelak kondisi ini menambah runyamnya problem lalu lintas di jalanan karena kemacetan semakin mengular di jalan-jalan raya di wilayah kotakota besar di Jawa Timur.

Di tengah kondisi angkutan umum masal yang semakin berkurang dan buruk pelayanannya, ada sebuah kebijakan yang menarik yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Kota Kediri di bidang angkutan umum masal, yaitu menyediakan fasilitas angkutan umum gratis bagi pelajar di ke dua wilayah tersebut dengan memanfaatkan dana APBD setempat.

Kebijakan pemberian angkutan umum gratis kepada pelajar tersebut tentunya sangat menarik dan memberikan harapan terciptanya sistem angkutan umum masal yang bagus dan professional.Hal inilah pada tahun 2015 yang lalu ditangkap oleh Bidang Ekonomi dan Keuangan Balitbang Provinsi Jawa Timur untuk melakukan sebuah kajian tentang angkutan umum gratis.Dan tentunya langkah-langkah iniperlu didukung serta dikembangkan ke arah yang lebih luas lagi cakupan dan kegunaan serta manfaatnya untuk mengurangi kemacetan dan menekan biaya transportasi serta

mayoritas adalah anak pelajar.

Selain itu juga untuk meringankan beban orang tua murid yang selalu menghantar dan jemput putraputrinya dari dan ke sekolah.

Banyaknya pelajar yang mengendarai sendiri kendaraan bermotor roda dua ini pun juga menjadi pertimbangan mengapa Pemerintah Kota Kediri dan Kabupaten Tulungagung memberlalukan pelayanan angkutan umum gratis bagi pelajar.Mengingat usia mereka masih di bawah umur untuk kepemilikan surat izin mengemudi (SIM)dan kondisi inilah yang membuat pemerintah setempat berupaya mengurangi pelajar-pelajar yang belum memiliki SIM untuk berlalu lintas di jalan raya.

Melihat jumlah siswa SLTP dan SLTA yang sangat banyak jumlahnya yaitu lebih dari 60.000 siswa di Kabupaten Tulungagung dan 40.000 siswa di Kota Kediri maka fasilitas angkutan gratis bagi pelajar sangatlah kurang. Jumlah armada di Kota Kediri pada tahun 2014 adalah sebanyak 50 angkot, jumlah penumpang maksimum adalah 12 siswa, jika seluruh angkot beroperasi maka sekali jalan akan mengangkut 600 siswa sementara jumlah siswa SLTP dan SLTA di Kota Kediri adalah 40.000 siswa, jadi hanya sekitar 1,5 % siswa dari 40.000 siswa yang terangkut oleh pelayanan angkutan umum gratis, kurang dari 2 %. Begitu juga di kabupaten Tulungagung hanya mampu mengangkut siswa secara gratis hanya 1,1 % siswa dari 60.000 siswa SLTP dan SLTA. Rekomendasi Kepada pemerintah Kota Kediri direkomendasikan agar pemberian layanan angkutan gratis kepada siswa diperluas ke Lyn lain, yaitu ke Lyn C, E, G, dan I. pengawasan perlu diperketat kepada para sopir yang mendapatkan kupon atau voucher gratis karena begitu mendapatkan BBM gratis sopir yang bersangkutan tidak melewati route yang seharusnya dilewati, tetapi putar balik mencari penumpang lain.

Kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung direkomendasikan agar menambah route layanan yang memiliki jumlah siswa dalam jumlah besar pada wilayah-wilayah kecamatan Rejotangan Tulungagung dan Kedungwaru Tulungagung.Menyusun skema pembiayaan bakuangkutan umum gratis bagi pelajar yang melibatkan sektor-sektor pemerintah daerah, BUMD, masyarakat, dan swasta dengan konsep yang saling menguntungkan dengan tetap mengutamakan pelayanan publik.

Peneliti Madya, alumni Rijks Universiteit Centrum Antwerpen Belgia dan L’Universite de Nantes Perancis.

Ekonomi Islam dan Kejahatan Sistem Kapitalisme

S

yiakh Abul A’la Al-Maududi menyimpulkan bahwa sokoguru dari Sistem Ekonomi Islam terkandung di dalam kalimat sederhana yang universal : “agar harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian” (Al-Qur’an, surah Al-Hasyr ayat 7). Bertentangan dengan Sistem Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi Kapitalis justru mengajarkan persaingan bebas tanpa batas dengan dominasi para pemilik modal raksasa yang menimbulkan kezhaliman sistemik. Julian Hochfeld, seorang sosiolog Polandia, pernah menyatakan bahwa ada tiga cara pandang terhadap Kapitalisme yaitu, wujud Kapitalisme sebagai ‘cara produksi’, wujudnya sebagai ‘kerangka sosioekonomi’, dan wujudnya sebagai ‘mentalitas’.

Bagaimana cara Kapitalisme dalam wujud ‘cara produksi’ dan ‘kerangka sosioekonomi’ menggurita menguasai perekonomian dunia khususnya negeri-negeri Selatan, diuraikan oleh John Kenneth Galbraith sejak 50 tahun yang lalu melalui tiga buku yang fenomenal : pertama, The Affluent Society, kedua,The New Industrial State, dan ketiga Economic and The Public Purpose. Pada garis besarnya beliau gambarkan sebuah skenario sistematik untuk menjajah perekonomian negeri-negeri Selatan pada khususnya. Garis besar skenario tersebut dapat diuraikan secara ringkas—Menurut beliau perusahaan-perusahaan yang akan tumbuh pesat bukanlah perusahaan-perusahaan kecil, melainkan perusahaan-perusahaan ‘raksasa’ (giant corporation) atau disebut juga perusahaan-perusahaan ‘konglomerat’ (conglomearte corporation).

barter menuju uang Mengingat besarnya komoditas, kemudian modal yang ditanaberlanjut ke era uang mkan, perusahaankartal, senantiasa menperusahaan ‘konglomsyaratkan bahwa setiap erat’ tersebut niscaya mata uang harus secara berusaha menguasai mutlak benar-benar berjaringan perekononilai intrinsik. Artinya mian dari hulu ke hilir pada dirinya sendiri, melalui aksi-aksi mosekurang-kurangnya nopoli, oligopoli dan dari sisi bahan baku, atau kartel. setiap mata uang benarPada arah ke hulu Oleh : benar bernilai sepadan setiap perusahaan Misbahul Munir dengan nilai nominal ‘konglomerat’ akan yang tertulis. Dengan berusaha melakukan demikian nilai setiap integrasi agar semua mata uang dijamin secara mutlak oleh pasokan material berjalan lancar. dirinya sendiri. Hal itu mula-mula diSementara ke hilir mereka akan wujudkan dengan bahan baku logam menggarap consumers agar produkmulia yaitu emas dan perak. produknya senantiasa terserap Dalam buku induk sosiologi, oleh pasar dengan cara apapun. yaitu kitab Muqaddimah, Ibnu Dalam perspektif perusahaan Khaldun meyakini bahwa Allah ‘konglomerat’ setiap pemerintah sengaja menciptakan dua logam negeri-negeri Selatan diposisikan mulia itu sebagai alat pengukur sebagai mitra penyedia infrastruknilai bagi setiap komoditas. Sejarah tur. Sementara setiap lembaga tersebut mulai bergeser, ketika pendidikan khusunya pendidikan Sistem Kapitalisme menciptakan tinggi diposisikan sebagai mitra uang kertas subsitusi, yang pengpenyedia tenaga ahli (technocrat). adaanya dijamin seratus persen Ironinya, dengan dalih kepentinoleh jaminan emas. Namun dalam gan publik, pemerintah dan lembaga perkembangan lebih lanjut, uang pendidikan tinggi di seluruh negerikertas subsitusi tersebut kemudian negeri Selatan diatur-atur oleh perdigeser oleh mata uang kertas hamusahaan konglomerat, sehingga alihpa (fiat money) yang hanya semataalih sebagai mitra, semua pemerintah mata dijamin oleh tanda tangan dan lembaga pendidikan tersebut otoritas moneter. Nilai tukar mata diperlakukan sebagai budak oleh uang hampa hanya ditentukan perusahaan ‘konglomerat’. Skenario oleh kepercayaan pasar terhadap tersebut di atas ternyata berjalan otoritas moneter. Jadi semata-mata dengan sangat mulus di semua negerilebih berdasarkan sentimen pasar negeri Selatan selama 50 tahun paruh tanpa ada dukungan nilai intrinsik terakhir abad 20 Masehi. emas. Kondisi ini membuka lebarKeserakahan Kapitalisme sebalebar pintu spekulasi dan perjudian gai mentalitas diwujudkan melalui bagi para pelaku pasar di berbagai penciptaan mata uang hampa. Sebursa valuta asing. Dalam kacajak semula di zaman Yunani kuno mata Islam ini berarti membuka pertumbuhan mata uang dari era

pintu dosa tiga jenis kemaksiatan sekaligus yaitu perjudian (maysir), gharar dan riba fadl.

Bahkan kondisi ini diperparah lagi oleh keserakahan para pelaku pasar dalam bidang keuangan melalui penciptaan berbagai instrumen derivatif, semisal commercial papers, mortgage back securiries, short selling, credit default swaps (CDS), dan lainlain, yang kesemuanya mendorong terbukanya pintu spekulasi secara besar-besaran. Dua belas tahun lalu, Warren Buffet, chairman Berkshire Hathaway, orang terkaya di dunia pada tahun 2007 sudah menyatakan—“Derivatif adalah senjata pemusnah massal keuangan. Saya tidak tahu kapan akan meledak, tapi suatu hari kelak pasti akan meledak”.

Apa yang beliau ramalkan itu sudah terjadi selama tujuh tahun terakhir dalam bentuk depresi ekonomi dunia.

Berawal dari gagal bayarnya kredit perumahan yang tidak layak, subprime mortgage, kemudian berlanjut ke berbagai bentuk krisis sampai krisis keuangan Yunani saat ini. Malangnya tidak ada satupun pakar keuangan dunia yang bisa memprediksi kapan krisis ini akan berakhir.

Demikianlah kejahatan Sistem Kapitalisme selama satu abad terakhir, telah mengakibatkan gonjang-ganjing ketidakstabilan moneter perekonomian dunia saat ini. Kita berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan mereka.

Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Selasa Legi 12 JANUARI 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

KELANA

Lomba Fotografi Ramaikan HUT Sidoarjo Sidoarjo, Bhirawa Pj Bupati Sidoarjo, Jonathan Judianto, yang memimpin coffee morning untuk pejabat eselon II Pemkab Sidoarjo, di Ruang Delta Wicaksana Setda Sidoarjo, mengatakan, untuk meramaikan HUT Kab Sidoarjo ke-157 tahun 2016, SKPD di Kab Sidoarjo disarankan untuk menggelar kegiatan/lomba sesuai dengan Tupoksinya masing-masing. ‘’Jenis dan jadwal lomba/kegiatan sedang kami susun,’’ jelas Kabag Humas Protokol Kab Sidoarjo, Mahmudi Ali SH MM, Senin (11/1) kemarin.

Mahmudi memberikan contoh, misalnya Dinas Kesehatan bisa menggelar kegiatan donor darah, BPMPKB bisa menggelar kegiatan pelayanan alat KB untuk masyarakat dan Dinas Sosial bisa menggelar kegiatan sosial seperti memberi sembako untuk masyarakat miskin. ‘’Kita akan menggelar lomba fotografi sesuai dengan Tupoksi kita,’’ kata Mahmudi.

Lomba fotografi ini, kata Mahmudi, bisa diikuti oleh masyarakat umum, dengan menggunakan kamera tipe merk apa saja, dan yang penting bebas tanpa biaya.

Tema dari lomba fotografi ini diantaranya tentang potensi daerah/pariwisata.

Untuk juara 1 mendapatkan piagam dan uang Rp3,5 juta, juara 2 mendapatkan piagam dan uang Rp 2,5 juta, dan juara 3 piagam dan uang Rp1,5 juta.

Sementara untuk kategori yang bertema kegiatan HUT Sidoarjo, juara 1 dapat piagam dan uang Rp3,5 juta, juara 2 dapat piagam dan uang Rp2,5 juta, dan juara 3 dapat piagam plus uang Rp1,5 juta.

Mahmudi menjelaskan, secara singkat, karya lomba fotografi ini belum pernah dipublikasikan di media manapun, belum pernah menang dalam lomba, maksimal mengirim tiga foto, dan pemenang menjadi milik panitia. ‘’Keputusan juri mutlak, karya diserahkan ke Bagian Humas Protokol Pemkab Sidoarjo dalam bentuk CD, batas akhir pengumpulan karya foto sampai 22 Pebruari,’’ kata Mahmudi.Q ali

Empat Anggota Dewan PPP Terancam Di-PAW Dinilai Membangkang oleh Kubu Djan Farid Kab Mojokerto, Bhirawa Ajakan menggelar muktamar islah yang dilontarkan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) kubu Romahurmuzy, ternyata tak menggoyahkan sikap PPP kubu Djan Faridz. Fungsionaris PPP Jatim kubu Djan Farid, mengancam kepada seluruh kader dan fungsionaris partai maupun anggota DPRD asal partai berlambang Ka’bah itu agar segera masuk di gerbong mereka.

Tak terkecuali Ancaman Pergantian Antar Waktu (PAW) juga berlaku bagi empat anggota DPRD Kab Mojokerto. ‘’Kami tengah konsolidasi menyikapi langkah-langkah empat anggota DPRD Kab Mojokerto asal PPP yang mengabaikan ajakan bergabung, bahkan bersikukuh berada di kubu Romahurmuzy. Jika sampai batas waktu yang kami tentukan, mereka masih membangkang, kami pastikan akan melakukan PAW,’’ kata KH Rochim, Ketua DPC PPP Kab Mojokerto usai acara Silaturahmi DPW PPP Jatim di Pondok Pesantren Sabilul

Muaqhim, Pungging, Kab Mojokerto, Minggu (10/1) kemarin.

Ancaman PAW terhadap keempat anggota DPRD Kab Mojokerto asal PPP yakni Kusairin, Arif winarko, Ainur rozid dan Sa’diyah, ujar Rochim, merupakan langkah tegas dan tindaklanjut putusan MA. ‘’Misi kami tak berubah.

Kami tetap istiqomah. Tata ulang kepengurusan dari tingkat ranting sudah dilakukan.

Makanya kalau masih ada anggota dewan yang tak mere-

kariyadi/bhirawa

Fungsionaris DPW PPP Jatim saat silaturahmi Harla ke-43 di PP Sabilul Muaqhim, Pungging, Kab Mojokerto. spon ajakan bergabung, ya diganti saja kader yang membangkang itu,’’ tegasnya.

Sementara itu, Maskur Hasyim, Ketua DPW PPP Jatim kubu Djan Faridz mene-

gaskan, pihaknya tidak akan merespon semua manuver maupun klaim kubu Romahurmuzi. ‘’Yang bilang kepengurusan PPP kembali ke Muktamar

Bandung berarti gagal faham.

Karena putusan MA sudah jelas bahwa yang sah adalah Muktamar Jakarta. Tuntas itu. Kalau tidak percaya baca saja putusan MA. Tak ada itu menulis Muktamar Bandung atau muktamar islah. Hanya tertulis muktamar Surabaya tak sah, muktamar Jakarta sah. Jelas semua itu,’’ urainya.

Soal wacana muktamar islah yang disebut kubu Romahurmuzy atas saran KH Maimun Zubair yang dicetuskan saat Milad NU di Jombang yang dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin dan Romahurmuzy pekan lalu, secara tandas Maskur Hasyim menyatakan saran itu tidak ada. ‘’Kedatangan Mbah Moen (KH Maimun Zubair) murni untuk acara Milad. Ahmad Mizan yang mendampingi Mbah Mun memastikan tak ada muktamar islah itu,’’ pungkasnya.Q kar

Polres Beri Penghargaan Bengkel Kamtibmas

Maraknya Minimarket, Pemkab Jangan Cuci Tangan Sidoarjo, Bhirawa Berkembangnya usaha minimarket ternama di Sidoarjo sudah menjadi gurita bisnis yang menguasai pasar ritel. Pemkab harus mengendalikan dengan menahan ekspansi minimarket itu sampai ke desadesa. Insentif perlu diberikan kepda usaha ritel kecil agar mampu bersaing.

Wakil Ketua DPRD, Emir Firdaus, Senin (1/1) kemarin mengingatkan Pemkab untuk proaktif mengendalikan bisnis minimarket yang sudah menjamur. Usaha seperti ini dibatasi hanya di kabupaten saja, jangan biarkan masuk desa. Usaha kecil di desa tak mungkin mampu bersiang harga dan pelayanan dengan minimarket modern. Ada dua minimarket yang sudah menguasai bisnis ritel di Sidoarjo bisnis merek berkembang karena ditopang dengan harga bersaing. Pelayanan standar dengan ruang pendingin AC. Masyarakat sudah dikondisikan dengan harga murah oleh dua minimarket itu, branding yang dibangun melalui iklan atau reklame membuat rivalnya, pengusaha kecil lain tak berkutik. Ia menyarankan perlunya memberi insentif berupa pinjaman APBD dengan bunga rendah sekitar 6% per tahun. Tawaran itu pasti akan banyak peminatnya, karena berbunga rendah. Dengan bunga lunak niscaya pengusaha kecil mampu bersaing. ‘’Bila setahun ada 50 pengusaha dibantu pinjaman, dampaknya akan baik bagi persaingan usaha,’’ ujarnya.

Ia meminta agar persoalan minimarket dikembalikan pada Perda dan Perbup.

Perda sudah diatur bahwa radius minimarket itu tak boleh berdekatan apalagi persaingan dengan pasar tradisional. Berada di jalan protokol dan perumahan. Serta jangan berikan perizinan di desa-desa. ‘’Itu saja ditaati, sudah bagus,’’ pintanya. Q hds

5

rokim/bhirawa

Suasan dialog di ruang komisi D DPRD Gresik

DPRD Pasuruan Belajar Pendidikan dan Kesehatan Kab Gresik, Bhirawa Komisi IV DPRD Kab Pasuruan, Selasa (11/1) melakukan studi banding di DPRD Kab Gresik terkait dengan peningkatan dunia pendidikan dan kesehatan. Sekitar satu jam Komisi IV DPRD Kab Pasuruan yang dipimpin Sekretaris Dewan, Rohani Siswanto di ruang komisi D DPRD Gresik, ditemuai Wakil Ketua DPRD Gresik, Sholihuddin, Ketua Komisi D Muntarifi beserta anggotanya.

Selain anggota dewan, juga turut menerima Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Kab Gresik, Mahin, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Soegeng Widodo. Kedua kepala dinas ini melakukan dialog, dan menjelaskan pencapaian kemajuan dua SKPD yang dipimpinnya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Pasuruan, Rohani Siswanto mengatakan, kunjungan kerjanya ke DPRD Gresik ini karena

menilai pendidikan di Kab Gresik mempunyai nilai plus yang perlu diapresiasi. Salah satunya tentang kesejahteraan tenaga K2, yang diberi insentif. ‘’Sebelumnya kami sudah pernah ke sini (DPRD Gresik, red) untuk sharing tentang pemberian intensif, dan akhirnya bisa direalisasi dengan Peraturan Bupati (Perbup).

Dan tahun 2016 ini, memastikan apakah pemberian intensif tetap berjalan atau tidak. Ternyata masih terus berjalan, bahkan ada kenaikan sehingga jumlahnya masih lebih besar Gresik dari pada Pasuruan yang sekarang masih Rp750 ribu,’’ kata Rohani.

Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik, Sholihuddin SH mengatakan, harapan legislatif terkait dunia pendidikan.

Adalah biaya personal digratiskan, namun masih butuh waktu dan dilakukan secara bertahap.

Ketua Komisi D DPRD Gre-

sik, Muntarifi menambahkan, ada beberapa pokok yang dinilai sangat luar biasa dari Kab Gresik, diantaranya pendidikan dan kesehatan, merupakan pokok pemenuhan kebutuhan masyarakat yang utama. Dalam hal pendidikan dan kesehatan, yang notabenya oleh dewan setiap tahun terus dilakukan perbaikan.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Gresik, Mahin menjelaskan, program dan kegiatan yang dilakukanya bisa berjalan baik dan setiap tahun ada penambahan. Kesemuanya berkat adanya dukungan dari DPRD terhadap dunia pendidikan, sehingga pemerintah bisa mengcover biaya seragam untuk siswa anak kelas 1. Anggaran untuk seragam senilai Rp7 miliar.

Dimana sebelumnya telah duduk satu meja dengan legislatif, agar membuat grand desain tentang pendidikan murah sampai gratis.Q kim

Sidoarjo, Bhirawa Kepala Polisi Resort (Kapolres) Kab Sidoarjo memberikan apresiasi, penghargaan kepada tiga bengkel terbaik se Kab Sidoarjo. Bengkel-bengkel itu dinilai masuk dalam program Polres Sidoarjo kategori Bengkel Kamtibmas (Ketertiban dan Keamanan Masyarakat).

Ketiga bengkel itu yakni Bengkel Mega Motor Gedangan juara I, Nusantara Motor Sukodono juara II dan Zainal Motor Taman juara III. Penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi pihak kepolisian kepada para pemilik bengkel yang bersedia menolak permintaan pemasangan knalpot brong jelang peringatan tahun baru 2016. Proses penyerahan diberikan langsung Kapolres Sidoarjo, AKBP Muhammad Anwar Nasir, Senin (11/1) pagi di Halaman Mapolres Sidoarjo.

Usai memberikan penghargaan, Kapolres Sidoarjo, M Anwar Nasir menegaskan, kalau pemberian penghargaan ini berupa piagam dan uang pembinaan. Jumlah peserta yang masuk telah tercatat sebanyak 90 bengkel itu seluruhnya ada

di Kab Sidoarjo. ‘’Kemudian dilakukan seleksi, dan terpililah ketiga nama itu,’’ tegas Anwar Nasir.

Anwar menjelaskan, tidak mudah menjadi Bengkel Kamtibmas atau bengkel yang tidak melayani pemasangan knalpot brong jelang tahun baru. Padahal, mayoritas bengkel akan mendapatkan untung berlimpah ketika menjelang tahun baru atau malam takbiran. ‘’Tidak mudah menolak rezeki pemasangan knalpot brong.

Kami sangat berterima kasih kepada Bengkel Kamtibmas sehingga jumlah pengguna knalpot brong makin sedikit,’’ jelasnya.

Anwar menuturkan, dari data yang terjaring hanya ada sekitar 12 pengguna sepeda motor yang menggunakan knalpot brong pada tahun baru. Jumlah itu sedikit dibandingkan tahuntahun sebelumnya yang mencapai ratusan. ‘’Ya, ini merupakan sebuah prestasi, karena bantuan dari bengkel-bengkel ini masyarakat Sidoarjo bisa merasakan malam pergantian tahun baru tanpa ada suara bising dari knalpot brong,’’ tandasnya.Q ach

achmad suprayogi/bhirawa

Kapolres Sidoarjo Anwar Nasir saat berdialog dengan ketiga pemenang Bengkel Kamtibmas.

Paripurna dengan Agenda Rolling AKD Berjalan Lancar Rapat paripurna dengan agenda pembentukan perubahan pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan(AKD) berjalan dengan lancar. Tujuh fraksi, F-Golkar, F-PKB, F-Gerindra, F-PDIP, F-PD, F-PAN telah merubah komposisi anggota, dengan alasan pergantian posisi merupakan hal yang biasa.

Setelah rapat paripurna dibuka Ketua DPRD Gresik, Ir H Abdul Hamid, dilanjutkan sekretariat dewan membacakan keanggotaan baru anggota sesuai usulan fraksi yang baru. Yaitu komisi A, komisi B, komisi C, komisi D, BK, badan anggaran ( banggar ), Bandan musyawarah ( banmus ), Badan Pembentukan Perda.

Usai dibacakan rancangan pembentukan AKD, Pimpinan Dewan menawarkan kepada ang gota untuk meminta persetujuan secara aklamasi. Dan semua anggota DPRD Gresik yang hadir, serentak menyetujui rancangan keputusan DPRD mengenai alat kelengkapan DPRD. Setelah forum memberikan persetujuan Pembentukan AKD, kemudian dilanjutkan agenda Pemilihan Pimpinan Komisi,

Badan Kehormatan dan Badan Pembentukan Perda. Ketua dewan melakukan skorsing rapat selama 15 menit kepada masingmasing anggota untuk memilih ketua, wakil ketua dan sekretaris.

Kemudian dilaporkan pada pimpinan rapat paripurna dan diumumkan.

Jabatan Ketua Komisi A yang lama dijabat Jumanto dari Fraksi PDIP diganti Suparno Diantoro dari Fraksi Golkar. Dan Jumanto menduduki anggota komisi B DPRD Gresik, Ketua komisi B Abdulah Munir dari F-Gerindra diganti Mohammad Subki dari Fraksi Demokrat menjadi anggota komisi B. Ketua Komisi C DPRD Gresik, Anwar Sadad dari Fraksi PPP diganti Moh Syafi’ AM dari Fraksi PKB. Dan Anwar Sadad dengan

Kabag Humas dan Perundangundangan DPRD Gresik, Sutarmo, membacakan nama-nama rolling AKD (Alat Kelengkapan Dewan).

yawarah (Banmus), Ketua Ir H Abdul Hamid dari Fraksi Golkar, Wakil Ketua Sholahuddin dari Fraksi PKB, Nur Qolib dari Fraksi PPP dan Nur Saidah dari Fraksi Gerindra serta Harry Soerjono Sekretaris dewan bukan anggota.

Ketua DPRD Gresik, Ir H Abdul Hamid pada wartawan mengatakan, rolling ini yang dilakukan ini agar fresh dan tak terjadi kejemuan, agar bisa lebih baik menjalankan aspirasi masyarakat. Pergantian ini merupakan hal yang wajar, sebab sudah

setahun lebih dan rolling ini bukan semata-mata imbas usia Pilbup.

Dan ini murni permintaan dari fraksi, pada waktu rapat banmus yang dialakukan awal tahun lalu.

Terpisah mantan Ketua Komisi D, Ruspandi Sunaryo yang dirolling menjadi anggota Komisi B mengatakan, pihaknya tak mempersalahkan sebab sudah merupakan keputusan yang dilakukan oleh fraksinya. Kita siap dirolling untuk ditempatkan dimana saja, karena semua jabatan adalah amanah.Q kim.adv

rokim/bhirawa

jabatan baru sebagai Wakil Ketua di Komisi B, sedangkan ketua komisi D DPRD Gresik yang sebelumnya Ruspandi Sunaryo dari Fraksi PKB diganti Muntarifih dari Fraksi PPP. Sedangkan Ruspandi Sunaryo menjadi anggota biasa di Komisi B DPRD Gresik.

Selain itu rolling juga pada jajaran badan pembentukan peraturan daerah (Batuk Perda) yang kemarin diketuai Saiful Fuad dari F-PD berpindah pada H Suberi dari Fraksi Demokrat,

dengan Wakil Ketua dijabat Noto Utomo dari Fraksi PDIP. Kemudian Badan Kehormatan (BK) DPRD Gresik tetap dipimpin Ketua Zulfan Hasyim dari Fraksi PKB mantan Ketua DPRD Gresik.

Pada badan anggaran diketuai Ir H Abdul Hamid dari Fraksi Golkar, Wakil Ketua Sholahuddin dari Fraksi PKB, Nur Qolib dari Fraksi PPP dan Nur Saidah dari Fraksi Gerindra serta Harry Soerjono Sekretaris Dewan bukan anggota. Badan Mus-

Sidang Paripurna membahas Rolling AKD DPRD Kab Gresik.

rokim/bhirawa

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Lapesdam NU Desak Bupati Tinjau Kembali Pelantikan Kepala BPBD Sampang, Bhirawa Dilantiknya Kembali Kepala BPBD Sampang, terus menuai sorotan beberapa kalangan, kali ini sorotan pedas disampaikan ketua Lapesdam NU Sampang Faisol Ramdhoni yang mendesak Bupati Sampang meninjau kembali pelantikan kembali Wisnu sebagai Kepala Pelaksana BPBD Sampang.

Ketua lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia (Lapesdam) NU Sampang, Faisol Ramdhoni, ia mengatakan pelantikan kembali Wisnu sebagai kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Sampang, tidak mencerminkan keteladanan sebagai kepala pejabat publik, mestinya melantikan tersebut tidak hanya mempertimbangkan dari aspek hukum semata karena kasus yang melibatkan Wisnu dihentikan dengan keluarnya (SP3).

“Kasus asusila yang melibatkan Wisnu sudah menjadi pembicaraan public dan sempat dilakukan penahanan oleh Poltabes Surabaya, oleh sebab itu, alangkah arif dan bijaksananya Bupati Sampang harus meninjau kembali pelantikan Wisnu sebagai kepala pelaksana BPBD Sampang, agar masyarakat tidak menimbulkan polemik, bahkan lebih tepatnya mestinya jabatan kepala pelaksana BPBD tersebut dilakukan lelang jabatan seperti yang selama ini didengungkan pemerintah Kabupaten Sampang,” ungkap Faisol.

Masih dikatakan Faisol Ramdhoni, pertimbangan etika itu jauh lebih tinggi dibanding aspek hukum positif semata, terlebih visi-misi pemerintah KH Fannan Hasib saat ini ingin menjadikan Sampang yang lebih bermartabat, dengan visi-misi ‘Mewujudkan Birokrasi Sehat, Masyarakat Kuat, dan Lingkungan Bersahabat, demi Tercapainya Kabupaten Sampang yang Bermartabat’.Q lis

Pemprov-Pemkot Sepakati Tukar Guling Probolinggo, Bhirawa Lantaran Gedung Sekretariat Pemkot Probolinggo sempit, pihak pemkot berencana memperluas areal per kantorannya. Karena tanah yang dilirik Pemkot, merupakan aset milik Dinas PU Pengairan Propinsi Jatim di posisi barat Kantor Sekretariat.

Bahkan, tukar gulingpun sempat dilakukan antar Pemkot sendiri dengan Pemprop.

Pemkot menawarkan tanah aset seluas 2 hektar di wilayah selatan, Desa Kedungsupit Probolinggo. Walikota dan sudah bertemu pejabat pemprov dan kini menunggu selesainya proses administrasi.

Langkah yang diambil pemprop mewujudkan keinginan pemkot adalah menunjuk penaksir independen untuk menghitung lahan bangunan aset pengairan dan lahan 2 hektar.

Taksiran harga aset pengairan sebesar Rp 20,5 miliar. Besarnya nilai tersebut karena aset tanah dan bangunan pengairan, berada di jalan raya serta bersebelahan dengan kantor pemkot. Sedangkan

taksiran harga tanah aset pemkot senilai Rp 4 miliar.

Ini artinya, pemkot harus mencari tambahan menutupi kekurangannya. Dari rencana tukar guling itu, pemprov memberi bonus (hibah) kepada pemkot. Nilainya lumayan besar, yakni Rp 4 miliar. Sehingga, dari nilai Rp 20,5 miliar aset pengairan, pemkot menyediakan Rp 12,5 miliar setelah dikurangi aset tanah Rp 4 miliar dan hibah pemprov Rp 4 miliar.

Kita menyiapkan Rp.12,5 miliar. Nanti di perubahan anggaran dimasukkan. Hal ini diungkapkan Kadis DPPKA, Agus Hartadi, Senin (11/1).

Perluasan Kantor Pemkot ini dinilai mendesak karena yang ada sekarang ini sudah

overload. Parkir kendaraan pegawai dan kendaraan dinas semrawut dan penuh. Penambahan luasan kantor ini sudah cukup lama dipikirkan, tetapi baru tahun ini intensif dibahas.

Status lahan dan bangunan milik Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim di Jl Panglima Sudirman segera beralih. Aset yang terletak persis di sebelah barat kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kota Probolinggo tersebut, akan dimiliki pemkot setempat dengan mekanisme tukar guling (ruislag).

Terkait dengan hal itu, pemkot dan pemprov telah bertemu di Surabaya, Senin (4/1) lalu. “Dari pihak pemprov, ada Sekda Sukardi yang didampingi sejumlah pejabat. Sedangkan dari pemkot, ada Wali Kota Rukmini, Sekda Johny Haryanto, beserta sejumlah satker,” ujarnya.

Meliputi DPPKA, Bappeda, Dinas PU, Inspektorat, Bagian Hukum, Bagian Pemerintah-

an, serta Bagian Humas dan Protokol. Dikonfirmasi terkait pertemuan tersebut, Wali Kota Rukmini membenarkannya.

Sekda Johny Haryanto sendiri, menyatakan hal yang sama saat dikonfirmasi terpisah.

“Sudah dibahas kemarin (Senin) dan sudah ada titik terang.

Tinggal menunggu proses administrasinya saja,” katanya singkat.

Lebih lanjut Agus Hartadi mengatakan, berkaitan dengan ruislag ini, sejak tahun lalu penaksir independen (appraisal) yang ditujuk pemprov, telah bekerja. Kemudian hasil taksiran tersebut, dibahas bersama kedua belah pihak, Senin (4/1) lalu. Oleh appraisal, lahan dan bangunan milik pemprov ditaksir senilai Rp 20, 5 miliar.

Sedangan lahan 2 hektare milik pemkot di Desa Kedungsupit, ‘hanya’ ditaksir senilai Rp 4 miliar. Artinya, pemkot harus menanggung selisih nilai kedua objek sebesar Rp 16, 5

miliar. Tapi, melalui pertemuan Senin lalu, pemprov memutuskan memberi hibah sebesar Rp 4 miliar kepada pemkot.

“Nah, sisanya sebesar Rp 12, 5 miliar kita harus menyiapkannya,” terang mantan Kabag Organisasi tersebut. Dalam APBD 2016, pemkot belum mengalokasikan dana tersebut. “Nanti di Perubahan APBD (P-APBD),” kata Agus.

Disinggung perihal pekerjaan fisik untuk perluasan kantor, menurut Agus, belum dipikirkan. “Yang ini dulu,” jelasnya. Diketahui, Pemkot Probolinggo berencana memperluas kantor setda karena kondisi lahannya semakin sempit.

Untuk parkir kendaraan pegawai dan tamu, biasanya tidak cukup. Sejauh ini, pemkot menyiasatinya dengan menggunakan bahu jalan di depan kantor ntuk parkir ketika ada kegiatan, tambahnya.Q wap

Pasar Tradisonal Terancam, Dewan Dukung Pemerintah Buat Regulasi

Nyambi Jualan SS Perangkat Desa Dibekuk Polisi Jombang, Bhirawa Perangkat Desa Kertorejo Kecamatan Ngoro Jombang, Eko Hadi Santoso (39) harus berurusan dengan polisi. Setelah yang bersangkutan tertangkap tangan memiliki sabu sabu seberat 0,56 gram yang dibungkus dalam dua palstik klip.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Jombang Ipda Dwi Retno Suharti, membebarkan Penangkapan oknum perangkat desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Jombang dilakukan pada Minggu (10/1) malam sekitar pukul 20.00 WIB. “Tersangka diangkap di kawasan RSNU Diwek Jombang, malam hari. Dia tidak bisa berkutik karena kita juga menemukan sejumlah barang bukti, sabu sabu yang disimpan saku, " ujarnya mengatakan.

Dikatakan Retno dari tangan tersangka, bang bukti yang ditemukan petugas diantaranya, dua plastik klip berisi SS seberat 0,31 gram dan 0,25 gram, sebuah HP yang digunakan sebagai sarana transaksi, pipet kaca, seperangkat alat hisap, serta satu unit motor yang dikendarai. ”Bersamabarang bukt, tersangka ka amanan di Maplres,” imbuhnya.

Retno mengatakan, kegemaran tersangka mengkonsumsi SS sudah diendus aparat cukup lama. Hal itu setelah aparat mendapatkan informasi dari kalngan masyarakat. Mendapatkan informasi tersebut, petugas kemudian melakukan penyelidikan. “Dan petugas memperoleh informasi kalau tersangka akan melakukan transaksi narkoba dan menggelar pesta sabu-sabu. Beberapa petugas yang telah menyamar mendatangi lokasi yang dimaksud,” tandasnya.Q rur

Selasa Legi 12 JANUARI 2016

wiwieko/bhirawa

Kios-kios TPS yang berderet di sekitar Pasar Ngemplak segera dilelang dan dibersihkan oleh Pemkab Tulungagung.

Kios TPS Pasar Ngemplak Segera Dilelang Tulungagung, Bhirawa Keberadaan kios di tempat penampungan sementara (TPS) Pasar Ngemplak Kota Tulungagung bakal segera dibersihkan.

Pemkab Tulungagung saat ini sedang memproses pelelangan kios TPS tersebut.

Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Tulungagung, Dr Eko Sugiono MM pada Bhirawa, Senin (11/1), mengungkapkan tidak akan lama lagi keberadaan kios TPS yang berada di sekitar Pasar Ngemplak akan dibersihkan. Termasuk keberadaan pedagang ayam di tempat tersebut.

“Ini sudah dalam proses pelelangan. Kios TPS itu termasuk aset Pemkab. Jadi nanti dilelang oleh BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah),” ujarnya.

Eko Sugiono menegaskan para pedagang yang sudah dipindahkan atau belum ke dalam Pasar Ngemplak yang kini bernama lengkap Pasar Grosir Ngemplak itu tidak boleh membongkar sendiri kios TPS yang ditinggalkan atau kini masih ditempati. Apalagi sampai memindah tangankan hasil bongkaran kios yang berupa triplek dan kayu.

“Kami sudah peringatkan pada para pedagang. Yang sudah terlanjur membongkar dan bahan-bahannya dibawa pulang kami minta untuk dikembalikan,” tandasnya.

Menurut pejabat yang alumni Universitas

Brawijaya (UB) Malang ini pembersihan kios TPS pedagang Pasar Ngemplak tidak dapat dilakukan sebelum ada pelelangan. “Kendati itu berbahan triplek dan kayu, semua merupakan aset Pemkab. Jadi harus dilelang dulu,” tuturnya.

Rencananya, dalam waktu dekat semua pedagang yang masih menempati kios TPS akan segera pula di tempatkan dalam Pasar Ngemplak yang telah direnovasi atas bantuan keuangan Pemprov Jatim tersebut. “Sudah ada hanggar yang disediakan pula bagi para pedagang ayam,” tuturnya lagi.

Sebelumnya, ada 800-an pedagang Pasar Ngemplak yang menempati kios TPS di pinggir jalan sebelah barat Pasar Ngemplak. Mereka berdagang di sama selama proses pengerjaan revitalisasi Pasar Ngemplak berlangsung.

Pasar Ngemplak Kota Tulungagung kini sudah berubah wajah. Bagian depan tampak asri dan bersih dan lebih luas. Lantai satu untuk para pedagang buah, sedang di lantai dua digunakan sebagai kantor pasar. Sementara di bagian belakang berupa hanggarhanggar yang juga digunakan para pedagang.

Revitalisasi Pasar Ngemplak secara keseluruhan menelan anggaran Rp 21,2 miliar.

Rinciannya, untuk bagian depan sebesar Rp 20 miliar dan bagian belakang sebesar Rp 1,2 miliar.Q wed

Tuban, Bhirawa Diberlakukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat Bumi Wali Tuban, banyak indutri besar yang berdiri dikabupaten Tuban menjadi tuntutan agar benari bersaing.

Akan tetapi jika regulasi tidak berpihak pada masyarakat kecil, maka MEA akan ‘membunuh’ secara pelan-pelan masyarakat itu sendiri.

Sepertihalnya, banyaknya tempat perbelanjaan modern (mini market) membuat daya saing perdagangan semakin ketat. Maraknya mini market yang sudah sampai ke sejumlah wilayah Desa ini dikeluhkan pedagang pasar karena berdampak pada sepinya pembeli di pasar tradisional. “Masyarakat sekarang cenderung praktis, banyak yang malas ke pasar yang tempatnya becek, mereka lebih memilih beli di mini market,” kata Farid, salah satu pedagang di Pasar Baru Tuban (PBT) (10/1).

Keberadaan pasar modern yang jaraknya tidak jauh dari pasar tradisional juga menjadi pengaruh daya pembeli. Kendati para pedagang di PBT sudah berupaya meningkatkan daya tarik pembeli, Farid mengaku pihaknya masih merasa kewalahan.

“Banyak hal yang membuat orang lebih memilih belanja ke pasar modern, dari pada ke pasar tradisional. Misalnya, kalau di pasar tradisional tempatnya masih kurang nyaman, kotor dan pembeli terkadang juga males berjubel jubel antri,” tambah Farid.

Kepala Bidang (Kabid) perdagangan, Bhismo Setyo Adji mengatakan, permasalan tersebut sudah menjadi masalah nasional. Sedangkan untuk wilayah Tuban, pihaknya akan terus melakukan pemantauan.

“Kita akan melakukan perbaikan-perbaikan, agar pasar tradisional tidak terkesan kumuh dan pembeli bisa lebih nyaman,” kata Bhismo (10/1).

khoirul huda/bhirawa

Anggota DPRD Komisi B Tuban Mukhamad Musa,S.Ag Pemerintah Kabupaten (Pemkab) berencana Peraturan Bupati (Perbub), tentang perlindungan dan pembinaan terhadap pasar tradisional, dan penataan Pasar modern. “Sudah masuk ke hukum, nanti akan diteliti sesuai dengan yuridis, dan kita naikkan ke bupati, kalau sudah turun baru kita oprasionalkan,” terang Bhismo.

Di tempat terpisah, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Tuban, Mukhamad Musa,S.Ag, mengutarakan, jika keberadaan toko modern tidak segera diatur, maka tidak menutup kemungkinan akan merugikan toko-toko kecil atau pasar tradisional. ”Kita sudah berencana untuk merancang Peraturan Daerah (Perda) terkait ini tapi belum disetujui. Sehingga, pemerintah harus membuat aturan tersebut entah bentuknya Peraturan Bupati (Perbub) atau apa untuk melindungi toko-toko kecil atau pasar tradisional,” kata politisi Partai Golkar ini (10/1).

Menurutnya, regulasi terkait pengaturan toko modern memang telah diterbitkan sejak 2008 lalu, dengan keluarnya Permendag Nomor 58 Tahun 2008. Dalam Permendag itu, mini market memang diperketat. Selain jarak dengan pasar tradisional terdekat harus 400 meter. Selain itu, yang dijual di toko modern tidak boleh sama dengan yang dijual dengan toko-toko kecil atau pasar tradisional.Q hud

KP3 Bondowoso Laksanakan Rakor Penyaluran Pupuk Bersubsidi Belum optimalnya masalah pendistribusian pupuk di Kabupaten Bondowoso, merupakan salah satu kendala dalam peningkatan produksi pertanian selama ini. Sehingga Kodim 0822 melaksanakan rapat koordinasi dengan distributor dan kios pupuk sekabupaten Bondowoso, di aula Kodim 0822, Senin (11/1) kemarin.

Hadir dalam acara rakor tersebut, Kadis Pertanian diwakili Ir Winarto Dandim 0822 Bondowoso, Lekol Sudrajat, Perwakilan Distributor swe Bondowoso bahkan juga hadir perwakilan Distributor Jawa Timur dan seluruh PPL sekabupaten Bondowoso.

Dandim 0822 Bondowoso, Letnan Kolonel Sudrajat, mengakui, bahwa pupuk bersubsidi ini memang sangat rawan setelah sampai di tingkat pengecer, sehingga sesuai perintah Bapak Presiden Joko Widodo melalui Panglima TNI, TNI diminta untuk ikut mengawal. “Dalam poin penting yang disampaikan oleh Bapak Presiden, adalah mengoptimalkan swasembada pangan, sehingga tahun ini Indonesia akan

akan mampu menjadi swasembada pangan,” katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, kata Sudrajat, salah satunya adalah TNI bersama dengan Polri mengawal pupukbersubsidi, sehingga sinergitas dalam mengamankan pupuk bersubsidi ini dapat dinikmati oleh petani secara langsung. “Maka dari itu, saya dengan Kapolres Bondowoso telah berkoordinasi, membahas langkah-langkah dalam mengamankan pupuk bersubsidi agar tidak jatuh kepada orang yang tidak berhak,” kata Dandim.

Dijelaskan, TNI berkomitmen, apabila ditemukan penyelewengan pupuk oleh distributor atau kios, terutama ada anggota yang menjadi beking penyelewengan

pupuk, akan ditindak tegas. “Maka dari itu, saya menghimbau kepada masyarakat Bondowoso, apabila menemukan anggota TNI Polri melakukan penyimpangan, silahkan lapor ke Koramil atau Polsek terdekat, karena kami sudah sepakat dengan Pak Kapolres untuk menindak tegas,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso yang diwakili Ir Winarto mengatakan. masalah penyaluran pupuk ini, sangat perlu untuk disikapi dengan berbagai langkah dan upaya kongkrit, diantaranya dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi, sehingga penyalurannya tepat sasaran.

Rapat yang di hadiri oleh kepala SKPD inikata Winarto, dibahas dengan penyuluh pertanian, produsen, distributor dan pengecer pupuk serta kelompok tani ini membahas dua hal pokok salah satunya masalah distribusi pupuk bersubsidi. “Rakor ini menyi-

kapi masih banyak terjadi penyimpangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di antaranya pupuk tersebut dijual ke daerah lain,” kata Winarto.

Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi catatan dari rapat koordinasi tersebut diantaranya bagi dinas terkait diharapkan dapat memberikan data tentang jumlah kebutuhan pupuk berdasarkan realisasi pertanaman.

Ditegaskan, apabila terjadi kekurangan berarti patut dicurigai ada permainan dan akan diproses secara hukum, bagi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) bersama anggota untuk mengecek secara langsung harga pupuk hingga ketingkat pengecer.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan dialog dengan para pengecer se Bondowoso, para pengecer yang tidak mau selalu menjadi kambing hitam mengadukan jika selama ini yang nakal malah dari distributor, sehingga pemerintah diminta menin-

samsul tahar/bhirawa

Rakor yang dilakukan Kodim 0822 Bondowoso untuk mengamankan penyaluran pupuk dari penyelewengan. dak tegas jika ditemukan pelanggaran dilakukan distributor.

“Pada beberapa waktu lalu ditemukan ada pupuk Bondowoso

yang diselewengkan ke Jember, saya minta distributor nakal tersebut ditindak tegas,” kaya salah satu pengecer kemarin.Q har

JAWA TIMUR

Selasa Legi 12 JANUARI 2016

7

Komisi A Usulkan Kantor Perwakilan Perizinan di Lumajang Lumajang, Bharawa Dalam menyikapi unjuk rasa para penambang tradisional yang berlangsung kemarin (11/1), Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang mengusulkan kepada Pemkab Lumajang untuk meminta kepada pemerintah Provinsi Jatim, membuka perwakilan terkait perizinan di Lumajang untuk mempermudah proses perizinan bagi penambang tradisonal. Hal tersebut disampaikan oleh ketua komisi A DPRD lumajang Hj. Nur hidayati usai menemui perwakilan pengunjuk rasa di ruang Mahameru bersama Bupati Lumajang Drs. As’at Malik.

Dalam keterangannya Nur hidayati menyarankan kepada pemkab untuk mengusulkan kepada pemerintah provinsi agar membentuk perwakilan terkait perijinan di Kabupaten Lumajang. Masih menurut Nur Hidayati bahwa regulasi tentang perizinan pertambangan sesuai dengan undang undang No 1 tahun 2014 dan No 23 tahun 2014, PP No 1 tahun 2014, kemudian pergub No 16 tahun 2015 telah dialihkan ke provinsi.

"Oleh karena itu sebaiknya, untuk bisanya Lumajang yang punya potensi pasir yang begitu luas dan potensinya sangat besar ,lagi pula masyarakat yang di bawah ini perlu adanya ijin secara legal formal ,yang itu harus di lalui untuk bisa menambang secara legal maka pemerintah harus busa melakukan inovasi dan kreativitas melaui ESDM ini

pemerintah harus mengajukan pendirian kantor perwakilan di Kabupaten Lumajang," terangnya.

Hal tersebut menurut politisi Partai Nasdem tersebut dimaksudkan untuk mempercepat proses perijinan kepada para penambang dan sekaligus untuk efisiensi waktu dan anggaran terhadap para penambang tradisional tersebut. Hal tersebut menurutnya juga telah disampaikan kepada perwakilan para pengunjuk rasa sebagai bentuk informasi dan Sosialisasi terkait terbitnya Undang-undang baru menerba.

Dia juga intinya menegaskan kepada Bupati Lumajang untuk membantu mempercepat proses perijinan kepada siapapun yang berniat melakukan pertambangan termasuk kepada para penambang tradisional yang hingga saat ini masih belum bisa beraktivitas

KILAS JATIM

Pemkab Bojonegoro Terapkan UU ASN Bojonegoro, Bhirawa Dengan diberlakukannya UndangUndang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), semua PNS khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dituntut bekerja profesional dan kompeten. Meski belum secara keseluruhan, salah satu peraturan ASN yang telah dilakukan Pemkab Bojonegoro soal masa pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Saat ini undang-undang ASN sudah kami berlakukan di Bojonegoro misalnya PNS, yang tadinya pensiun diusia 56 tahun dengan adanya ASN sekarang menjadi 58 tahun,” kata Bupati Bojonegoro, Suyoto, Senin (11/1).

Di sisi lain bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang malas untuk bekerja atau tidak optimal sehingga menjadi pengganggu PNS lainnya. “Sanksi itu akan berupa pensiun dini,” tegas Bupati.

Bupati mengatakan, akan mengirimkan data-rata PNS pengganggu setelah memasukkan proposal , lalu segera mengirimkan nama-nama tersebut ke Kementrian PAN-RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). “Saat ini proporsalnya sudah disusun dan tinggal mengirimkan saja,” ujar Bupati.Q bas

melakukan pertambangan karena sulitnya mendapatkan izin pertambangan. "Kita minta agar pak bupati membantu mempercepat dan mengawal dari proses perijinan ini siapapun itu kalau berhubungan dengan masyarakat maka harus dilayani secara prima dan baik," tegasnya.

Sedangkan menurut perwakilan pengunjuk rasa Masyur Hidayat yang juga sebagai dewan penasehat penambang tradisional menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan Bupati Lumajang yang katanya mau mendatangkan dinas ESDM ke Lumajang dalam upaya mempercepat perizinan para penambang tradisonal. “Hingga saat ini belum ada titik temu, dan pak bupati tadi akan mendatangkan ESDM, ya kita lihat seminggu dua minggu ini, apakah ESDM ini benar-benar datang atau tidak nanti kita lihat," ujarnya.

Mansyur juga mengharapkan pasca pertemuannya dengan Bupati dan DPRD, dinas ESDM akan segera merespon dengan mempermudah perizinan mereka. Para pengunjuk rasa dari perkumpulan penambang tradisional dalam orasinya mengaku mengaku kecewa dengan kebijakan bupati lumajang dinilai tidak pro rakyat kecil.Q dwi

dwi/bhirawa

Para pengunjuk rasa yang mengaku dari gabungan penambang tradisonal mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian saat melakukan aksinya di depan kantor Pemkab Lumajang, dalam orasinya mereka menuntut percepatan perizinan.

PKL Tolak Perwali Penetapan Waktu Jualan Kota Kediri, Bhirawa Upaya penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Kediri oleh pemerintah Kota Kediri dengan menerbitkan Perwali pembatasan jam jualan mendapat perlawanan keras dari Aliansi Paguyuban PKL se Kota Kediri dengan meluruk Kantor Pemkot Kediri untuk menuntut keadilan, Senin (12/1).

Sedikitnya 300 massa dengan membawa poster-poster yang berisi hujatan dan rasa ketidakpuasan dengan kebijakan Wali Kota Kediri Abdullah Abubakar yang telah menerbitkan Perwali nomor 37 tahun 2015 yang di dalamnya terlampir penetapan jadwal berjualan bagi para PKL. Menurut koordinator aksi Gatot, jika penetapan jadwal yang terlampir dalam Perwali ini, para PKL tidak pernah dilibatkan dalam rancangan untuk dijadikan pertimbangan penyusun peraturan.

"Untuk itu kami minta mengkaji ulang Perwali tersebut, terutama pasal yang meresahkan dan yang merugikan, karena ini berdampak pada ekonomi masyarakat miskin," ungkap Gatot dalam orasinya.

Menurut Gatot ada beberapa

pernyataan sikap dan tuntutan dari PKL yang tergabung dalam APPKL. Di antaranya, menolak keras Perwali 37 tahun 2015, akan melakukan perlawan jika Pemkot Kediri bersikeras memperlakukan Perwali tersebut, dan akan melakukan gugatan serta akan melakukan unjuk rasa yang lebih besar . "Kita akan berjuang untuk ini, namun kita bersedia untuk diajak berdialog mencari jalan keluar untuk penataan PKL di Kota Kediri untuk mencapai terwujudnya hidup layak bagi PKL di Kota Kediri," ungkapnya.

Sementara menanggapi penolakan para PKL ini, Wali Kota Abdullah Abubakar menegaskan tidak akan mencabut Perwali itu, namun pihaknya akan membentuk Tim yang terdiri dari PKL, Akademisi dan Pemkot untuk mencari solusi pada bulan Februari 2015.

"Kita tidak akan mencabut Perwali, kita banyak mendapat laporan dari masyarakat, yang jelas kita ini mau menata PKL untuk waktu , kita tidak melarang berjualan dan Februari ada tim untuk mencari solusi permasalahan PKL ini," kata Wali Kota.Q van

Kuncinya Komitmen dan Totalitas, Tenaga dari Bojonegoro Diakui Dari 800-an pendaftar untuk mengikuti seleksi bekerja di perminyakan, puluhan orang dari warga Bojonegoro kini bekerja di perminyakan yang juga lulusan dari El Nusa. Mereka meski hanya lulusan SMA ternyata diakui oleh beberapa pihak.

Semangat yang tinggi dan kemampuan yang tak kalah dengan lulusan perguruan tinggi menjadi salah satu hal yang diakui.

Hal ini disampaikan oleh 12 orang yang kini bekerja di perminyakan yang juga lulusan dari El Nusa.Ketika berbagi kisah dan cerita bersama Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Senin (11/1) pagi tadi di Ruang Meliwis Putih.

Jurais Al Qorni sebagai karyawan Os di Pt El nusa sebagai Roughneck atau operator lantai bor menuturkan, bahwa tenaga dari Bojonegoro tak bisa dipandang sebelah mata. “Kunci kesuksesan adalah komitmen dan totalitas menjadi hal utama saat bekerja selain itu kemampuan mereka meski hanya lulusan SMA secara ketrampilan sama dengan lulusan dari perguruan tinggi,” ujarnya.

Mungkin kita kalah di teori namun ketrampilan dilapangan sama bahkan secara mental lebih lah. Jurais Al Qorni menceritakan dirinya sebelum terpilih untuk mengikuti pendidikan di El Nusa hanyalah sebagai buruh cuci motor diwilayah Kalitidu.

“Kemudian sempat pula merantau

di Jakarta dan tahun 2010 memilih untuk kembali di Bojonegoro dan bekerja dipabrik paving. Mimpi seakan menjadi nyata ketika pemerintah membuka pelatihan dan sertifikasi yang digagas oleh Pemkab Bojonegoro dengan PT El nusa.” paparnya.

Dari 800an pendaftar dirinya termasuk beruntung terpilih untuk mengikuti diklat selama enam bulan.

Lagi-lagi nasib baik memang bernaung padanya, anak dari Bapak Ngatijan ini akhirnya berhasil direkrut untuk bekerja di EL Nusa.

“Pengalaman berharga kali pertama terjun dibidang perminyakan adalah bekerja dilepas pantai dan harus menaklukkan angin dengan kecepatan 37 knot selama beberapa hari. Kini dia bangga karena mampu bekerja di El Nusa sekaligus membahagiakan kedua orang tuanya,” jelas Jurais Al Qorni.

Hal senada juga dituturkan oleh Muhamad Nur Rokhim, bahwa dirinya adalah lulusan SMA PGRI Ngambon ditahun 2009 lalu bahwa dirinya tak basir/bhirawa

Semangat yang tinggi dan kemampuan yang tak kalah dengan lulusan perguruan tinggi menjadi salah satu hal yang diakui. Hal ini disampaikan oleh 12 orang yang kini bekerja di perminyakan yang juga lulusan dari El Nusa, Senin (11/1) di Ruang Meliwis Putih.

pernahmenyangka jika kini bekerja di sektor minyak. Sebelumnya pria kelahiran tahun 1991 ini pernah bekerja sebagai securty dan tukang batu di Surabaya.

Namun berbekal informasi yang didapatkan dari siaran radio dia mencoba peruntungan untuk mendaftar mengikuti pelatihan di bidang perminyakan. Ternyata dirinya sama beruntungnya dengan 20 anak Bojonegoro yang juga mendapatkan kesempatan emas untuk dididik di EL Nusa.

Sementara itu Joko Sriwono dalam pertemuan ini mengharapkan agar pertemuan semacam ini tak hanya sekali ini dilakukan. Selain itu banyak warga Bojonegoro yang sukses bisa mendapatkan kesempatan untuk berbagi cerita. Tak hanya itu dirinya mengharapkan agar kedepan Pemerintah menyediakan pendidikan dijenjang perguruan tinggi di bidang perminyakan.

Menurutnya SMK perminyakan sudah ada kedepan agar tahun depan pemerintah merealisasikan perguruan tinggi. Apalagi kekayaan sumber daya alam di Bojonegoro sangat luar biasa,s eyogyanya dalam pengelolaannya melibatkan putra dan putri Bojonegoro.

Sedangkan Muhammad Syahri Avriadhon menyampaikan bahwa tenagatenaga Bojonegoro banyak mendapatkan pengakuan, tak sekedar motivasi hidupnya yang tinggi akan tetapi mudah menerima pembelajaran. “Selain itu kemampuan yang tak jauh berbeda dengan lulusan perminyakan dari beberapa perguruan tinggi,” tandasnya.

Dia mengharapkan kepada generasi muda Bojonegoro agar membekali diri dengan kemampuan. Kepada pemerintah pelatihan tak sekedar pelatihan namun ada legal formalitas yakni s ertifikasi yang bisa diakui dan bisa dijadikan bekal untuk melamar pekerjaan.

Ini adalah bukti nyata bahwa generasi emas Bojonegoro sudah menampakkan kualitasnya, burung-burung kecil itu kini telah menjelma menjadi elang yang siang mengarungi samudra mengepakkan sayap tak hanya di angkasa Indonesia akan tetapi menjelajah cakrawala.Q bas

Lima Tersangka Penimbunan dan Pengoplosan BBM Tak Ditahan Pasuruan, Bhirawa Polres Pasuruan Kota sudah menetapkan tersangka terkait penggerebekan gudang penimbunan dan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) di Desa Trewung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Hanya saja, kelima tersangka tersebut tak ditahan lantaran mereka kooperatif dalam massa pemeriksaan. “Mereka kooperatif sehingga kasusnya itu tidak dilakukan penahanan,” ujar Yong Ferrydjon, Kapolres Pasuruan Kota disela-sela press release di Mapolres Pasuruan Kota, Senin (11/1).

Kelima tersangka itu adalah SR (51), KS (45), MS (32), AK (39) dan SP (50). Semuanya berasal Desa Trewung, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Meski demikian, pihaknya harus memastikan penyalahgunaan minyak mentah itu dengan uji laboratorium. Alasan itu juga menjadi dasar, jika tak perlu menahan para tersangka. “Selain proses pengembangan kasus penyalahgunaan BBM ini masih panjang, kami juga harus memastikan jenis minyak yang dijual. Makanya, kasus ini akan terus kami kembangkan lebih lanjut,” jelas Yong Ferrydjon.

Sekadar diketahui, jajaran Polres Pasuruan Kota berhasil menggrebek lima rumah pengoplosan minyak di Desa Trewung, Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan pada Kamis (7/1) malam.

Dari hasil penggerebekan itu, polisi berhasil mengamankan ribuan liter minyak mentah di dalam drum dan jerigen.

Dari keterangan tersangka, minyak mentah itu di dapatkan dari Blok Cepu, Kabu-

paten Bojonegoro. Minyak mentah itu dicampur dengan bahan bakar minyak jenis lain untuk dijadikan minyak tanah.

Selanjutnya, minyak oplosan tersebut dijual dengan harga yang lebih murah dibanding dengan harga pasaran.

Menurutnya, meski tak di tahan kelima tersangka kasus pengoplos BBM itu dikenakan ancaman pasal berlapis. Yakni pasal 53 huruf A UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara. Para pelaku itu juga diancam dengan pasal 8 ayat 1 huruf A dan B UU RI nomor 8

tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Tak hanya kasus penyalahgunaan migas, Polres Pasuruan Kota juga menangkap beberapa kasus kejahatan lainnya. Di antaranya kasus pencabulan, curanmor, curat, penggadaan uang dan narkoba.

“Totalnya ada 12 pelaku kejahatan yang kami tangkap dalam waktu sebulan terakhir ini. Mereka merupakan para pelaku kejahatan dari berbagai kasus di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota,” terangnya.

Q hil

hilmi husain/bhirawa

Ratusan jerigen dan drum berisi minyak mentah diamankan di Mapolres Pasuruan Kota, Senin (11/1). Kapolres Pasuruan Kota menetapkan lima tersangka terkait kasus penyalahgunaan migas itu, hanya saja kelima tersangkanya tak ditahan lantaran kooperatif.

EKONOMI - BISNIS

8

Alokasi pupuk bersubsidi di Bojonegoro masih kurang untuk mencukupi kebutuhan pada musim tanam 2016.

Kurs JUAL

BELI

USD

13,967.00

13,829.00

SGD

9,809.66

9,707.29

EUR

15,179.34

15,025.21

JPY

11,666.39

11,546.30

GBP

20,560.82

20,349.37

Selasa Legi, 12 JANUARI 2016

Sumber: Bank Indonesia (4 JANUARI 2016)

RAGAM EKBIS

BUMN Pelopori Tumbuhkan Cinta Nusantara Surabaya, Bharawa Ribuan pelajar SMA terbaik di Indonesia saling berkunjung ke berbagai provinsi di seluruh penjuru Nusantara dalam program ‘Siswa Mengenal Nusantara’.

Kegiatan yang merupakan rangkaian dari acara ‘BUMN untuk Negeri’ tersebut digagas oleh Kementerian BUMN dengan melibatkan ratusan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebagai fasilitator.

“Dengan kegiatan ini diharapkan di benak generasi muda Indonesia akan tertanam rasa bangga sebagai bangsa yang memiliki keragaman budaya Nusantara. Setelah berkunjung dan berinteraksi langsung dengan saudara sebangsa di luar kampung halamannya, mereka akan mendapatkan pemahaman nyata tentang keragaman sebagai modal kemajuan Indonesia di masa depan, di saat mereka memimpin kelak,” kata Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III Saefudin Noer, di Ambon, Minggu (10/1), pada acara pelepasan 17 siswa dari Provinsi Maluku yang dikirim untuk menjelajahi Provinsi Kalimantan Selatan.

“Selain memfasilitasi perjalanan para siswa tersebut, Pelindo III juga mengajak 17 siswa dari Provinsi Sulawesi Selatan yang berkunjung ke Maluku, untuk berkeliling Pulau Ambon dan Pulau Seram sembari melakukan berbagai aktivitas yang mendidik dan berguna,” tambahnya. Pada pelaksanaan program edukatif tersebut Pelindo III sebagai koordinator, juga didukung oleh dua BUMN lain, yakni PT Timah dan PT Perikanan Nusantara, serta Dinas Pendidikan setempat.

Saefudin menjelaskan, bahwa selama dua pekan, para pelajar akan dikenalkan pada nilai kebudayaan dan atraksi kesenian setempat. Misalnya para siswa dari Sulawesi Selatan yang selama di Maluku akan diajak ke berbagai lokasi wisata dan situs bersejarah, di antaranya yaitu Benteng Amsterdam, masjid dan gereja tua Hila, serta Museum Siwalima. Lalu mereka juga akan berwisata ke Pantai Natsepa dan Sawai, kemudian trekking di Taman Nasional Manusela. Sementara untuk bidang seni, mereka akan dipertunjukkan atraksi tradisional Maluku yang terkenal, Bambu Gila.

Karena pentingnya pemuda-pemudi sebagai generasi penerus negeri untuk dipantik jiwa kewirausahaannya, para siswa dari Sulawesi Selatan yang berkunjung ke Maluku juga akan diajak ke sentra UKM (Usaha Kecil & Menengah) kerajinan kerang dan pengolahan sagu. Sementara untuk siswa dari Maluku yang berkunjung ke Kalimantan Selatan, akan diajak berkunjung ke Pelabuhan Banjarmasin untuk melihat bagaimana Pelindo III mengelola gerbang logistik utama di Pulau Kalimantan tersebut. Q ma

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2010, Hitam, AG6993RAI, a/n.

Atim Lailil Chasanah 68, Ds. Ngunut-T.Agung No. 90/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Hijau, AG6652RO, a/n.

Suyanto, Ds. Gedangan, Campurdarat-T.Agung No. 91/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2012, Hitam, AG5259OL, a/n.

Suwarni, Ds. Tulungrejo, Karangrejo-T.Agung No. 92/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Merah Marun, AG5421TY, a/n. Naimul Imron, Dsn. Sambirejo RT 01/10, Ds. Betak, Kalidawir-T.Agung No. 93/IMB/BI-II/2016

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 4314.EW, a/n THOLAK NIWARI DS.PALANGAN RW.01/03 KEC.JANGKAR SITubondo.

No. 94/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P.5619.EC, a/n TOLAK NIWARI DS.PALANGAN RW.02/03 KEC.JANGKAR SITubondo.

No. 95/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 5505.EL, a/n AGUS KUSRIJAL TR DS.CURAH JERU RW.12/05 KEC.PANJI SITubondo.

No. 96/IMB/BI-II/2016

Kabupaten Bojonegoro Minta Tambahan Alokasi Pupuk Bojonegoro, Bhirawa Pemkab Bojonegoro akan meminta tambahan alokasi pupuk bersubsidi pada musim tanam 2016 kalau memang alokasi yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Soekarwo masih kurang.

“Kalau memang nantinya masih kurang, ya, kita ajukan lagi tambahan alokasi pupuk,” kata Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro Akhmad Djupari di Bojoengoro, Jawa Timur, Senin (11/1).

Ia memperkirakan alokasi pupuk ber-

subsidi di daerahnya masih kurang untuk mencukupi kebutuhan pada musim tanam 2016. Sebab, alokasi yang ditetapkan masih jauh dari rencana dasar kebutuhan kelompok (RDKK).

Sesuai data, katanya, alokasi pupuk bersubsidi untuk urea 54.922 ton, sedangkan RDKK pupuk urea 76.075 ton, alokasi ZA 20.838 ton, sedangkan RDKK 37.049 ton. Lainnya, alokasi SP-36 sebanyak 15.317 ton dari RDKK 32.987 ton, alokasi NPK 38.899 ton, sedangkan sesuai RDKK 97.397 ton, dan alokasi petro-

ganik 25.511 ton, jauh dari usulan RKK sebesar 158.352 ton.

“Tapi alokasi pupuk bersubsidi 2016, masih lebih banyak dibandingkan alokasi pupuk 2015,” katanya.

Sesuai prosedur, katanya, usulan penambahan alokasi pupuk bersubsidi bisa disampaikan kepada Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi Jatim.

Selain itu, lanjut dia, untuk mengatasi kebutuhan pupuk, juga akan dilakukan usaha meningkatkan pemanfaatan pupuk organik, seperti kompos, pupuk kandang,

di daerahnya. “Pemanfaatan pupuk organik juga untuk membuat lapangan pekerjaan,” jelas dia.

Menurut dia, pemanfaatkan pupuk organik, justru lebih baik, karena bisa meningkatkan kesuburan tanah. Terkait alokasi pupuk bersubsidi di daerahnya, lanjut dia, akan ditetapkan berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati Bojonegoro, Suyoto. “Saat ini proses penetapan alokasi pupuk bersubsidi masih kami ajukan kepada Bupati Bojonegoro, Suyoto,” ucapnya. Q bas,ant

Disnak Jatim Bantah Sapi Langka Surabaya, Bhirawa Dinas Peternakan (Disnak) Jatim membantah jika dikatakan jumlah sapi di Jatim mengalami kelangkaan. Pasalnya, kelangkaan itu lebih dikarenakan banyaknya pedagang atau pejagal yang membeli sapi di pasar hewan yang ada di beberapa daerah di Jatim dan unsur persaingan usaha.

“Masalah kelangkaan hanya berkisar pada masalah persaingan saja. Memang di Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian Surabaya memang agak turun, namun jangan ditafsirkan langka. Kami mempunyai alasan dan analisa yang berbeda,” kataKepala Dinas Peternakan Jatim melalui Sekretaris, drh Irawan, Senin (11/1) Menurut Disnak Jatim, kebanyakan pedagang atau pejagal membeli sapi hanya dikawasan Madura, pantura hingga timur Jatim. “Seperti di Pasuruan, Probolinggo, dan Situbondo. Salah satunya ya

masalah seperti ini,” kata Irawan. Dikatakannya juga, persaingan yang di pasar hewan juga didominasi pembeli dalam dan luar provinsi Jatim. Pembeli dari luar provinsi terkadang memberikan harga bagus sehingga pembeli dari dalam provinsi sendiri kalah bersainga di harga.

“Apalagi beberapa bulan terakhir sejak Hari Raya lalu, jumlah sapi di beberapa provinsi diluar Jatim mulai berkurang misalkan saja seperti Jabar. Akhirnya mereka melirik dan membeli sapi asal Jatim. Namun, jumlah sapi yang keluar ke provinsi lain

juga masih dalam jumlah yang tidak begitu tinggi masih dalam batas normal,” katanya.

Sementara itu, kondisi dilapangan pasokan sapi di RPH Pegirian Surabaya menurun hingga 50 persen sejak akhir tahun 2015 kemarin.

Padahal, kondisi normal RPH seharusnya 300 ekor sapi yang dipotong setiap harinya.

Direktur Jasa dan Niaga RPH Pegirian Surabaya mengatakan, langkanya sapi di Kota Surabaya dikarenakan populasinya yang mulai berkurang. Dari 250 sampai 300 ekor sapi yang disembelih oleh penjagal menurun drastis.

“Dulu, dalam sehari RPH masih bisa menyembelih 300 ekor sapi. Namun sekarang hanya dalam kisaran 125 ekor saja yang disembelih,” terangnya saat ditemui Bhirawa, Senin (11/1) kemarin.

Langkanya hewan ternak sapi di pasaran, menurut Lutfi

tidak membuat pengaruh kebutuhan di pasaran. Hal ini dikarenakan bobot satu ekor sapi bisa mencapai 500 kilogram. “Sekarang bobot sapi mencapai 500Kg keatas, kalau dulu bobot satu ekor sapi kan hanya 300Kg. Jadi secara jumlah daging hampir sama dan kebutuhan pasar masih tercukupi,” paparnya.

Ia menjelaskan, kebutuhan pasar akhir-akhir ini cukup signifikan dikarenakan mendekati Tahun Baru Imlek. Bahkan, ia menerangkan harga daging sapi di pasaran juga bervariatif untuk distributor.

“Karena itu semua bukan dilihat dari jumlah ekor sapi melainkan bobotnya,” jelasnya.

Lutfi memastikan harga dipasaran sekitar Rp98ribu perkilo dikhususkan untuk penjual makanan. Namun, kalau di ecer bisa mencapai Rp115 kilogram harga daging sapi. “Kalau pembelinya sep-

Capaian PBB 2015 Kota Surabaya Lampaui Target Pemkot, Bhirawa Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya dari sektor pajak daerah tahun 2015 berhasil melampaui ekspektasi. Dari target Rp2,67 triliun, Pemkot berhasil membukukan pajak daerah sebesar Rp2,73 triliun. Dengan kata lain, capaian target pajak daerah sebesar 102,22 persen. Menurut Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Surabaya Yusron Sumartono menjelaskan, pajak daerah Kota Surabaya terdiri atas sembilan jenis pajak.

Dari sembilan pajak tersebut, lima diantaranya berhasil lampaui target. Kelima pajak dimaksud yakni pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Dikatakan Yusron, PBB adalah penyumbang tertinggi pajak daerah Surabaya. Perolehan PBB tahun 2015 sebesar Rp834 miliar dari target Rp825 miliar atau 101,09 persen. Sejak kali pertama dikelola Pemkot pada 2011, ini adalah kali pertama capaian PBB sukses lebihi target. "Banyaknya jenis pajak yang melewati target menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak men-

Dari target Rp2,67 triliun, Pemkot berhasil membukukan pajak daerah sebesar Rp2,73 triliun. Dengan kata lain, capaian target pajak daerah sebesar 102,22 persen.

ingkat," kata Yusron, Senin (11/ 1). Dia menambahkan, selama ini pihaknya berupaya menggencarkan sosialisasi melalui media massa. Langkah tersebut terbukti efektif menggugah kesadaran masyarakat membayar pajak. Di samping itu, Pemkot juga bekerja sama dengan bank untuk mempermudah pembayaran pajak.

"Masyarakat harus menyadari bahwa uang yang dibayarkan untuk pajak itu nantinya juga akan kembali kepada mereka berupa pembangunan infrastruktur serta programprogram lain seperti Bopda se-

hingga bisa sekolah gratis maupun pelayanan kesehatan yang tercover APBD Kota Surabaya,'' tutur Yusron ketika dijumpai di kantornya.

Untuk mendongkrak penerimaan dari sektor pajak, Pemkot menggagas aplikasi berbasi online. Misalnya yang sudah berjalan adalah PBB online.

Aplikasi tersebut mempermudah masyarakat mengakses pelayanan permohonan keringanan, balik nama, hingga proses pemecahan obyek pajak. Sedangkan pembayaran PBB sudah bisa dilakukan lewat ATM Bank Jatim dan BNI. Q dre

erti penjual bakso masih Rp98ribu, tapi kalau belinya eceran bisa lebih dari harga itu,” tambahnya.

Hal tersebut sangat berbeda dengan Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya Djustamaji ketika dikonfirmasi Bhirawa. Menurutnya, Jumlah pasokan sapi di Kota Surabaya ada 300 ekor yang di pasok di RPH Pegirian. “Jumlah pasokan sapi dari Jatim untuk Kota Surabaya sebanyak 300 ekor yang dipotong di RPH,” terangnya.

Namun, Djustamaji membenarkan jika kelangkaan sapi di Kota pahlawan. Dirinya menyarankan untuk tanya langsung ke pemerintah Provinsi Jatim.”Tanya ke provinsi saja, karena kebijakan dari provinsi. Namun sekarang ini tidak sampai 300 ekor hanya kisaran 250 sampai 275 ekor sapi saja,” katanya. Q geh.rac

Perkuat Bisnis, Tambah Dua Kantor di Jatim Surabaya, Bhirawa Memperkuat bisnis dengan melakukan ekspansi di Jatim, PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) menambah dua kantor pemasaran konvensional baru di Malang dan satu kantor pemasaran syariah di Gresik, Jatim. Menurut Presiden Direktur Sun Life Financial Indonesia, Elin Waty kemarin mengungkapkan kota-kota menengah di Jatim seperti Malang dan Gresik memiliki potensi yang besar bagi Sun Life sebab Jatim sendiri menyumbangkan 14 persen pendapatan bagi Sun Life di 2015.

“Kami gembira dengan kinerja kami di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, Indonesia merupakan pasar penting bagi kami. Sedangkan strategi kami di Indonesia adalah dengan meningkatkan jumlah agen, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan jalur distribusi,” jelasnya, Senin (11/1).

Ia menambahkan, pihaknya telah berhasil mencatat pertumbuhan yang baik dalam mengembangkan jumlah agen di 2015 dan hingga akhir tahun dengan memiliki lebih dari 9.000 agen.

Selain itu dengan meningkatnya kesejahteran masyarakat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi, pihaknya menyediakan akses yang lebih mudah bagi nasabah dengan memperluas bisnis di Jatim dan sekitarnya.

Bahkan tahun lalu, pihaknya telah memindahkan kantor Agency Recruitment and Development Center (ARDC) di Surabaya ke lokasi yang lebih strategis.

“Pembukaan kantor-kantor baru tersebut akan memperluas jangkauan Sun Life untuk membantu keluarga Indonesia mencapai kesejahteraan melalui kemapanan finansial melalui jaringan 102 kantor pemasaran konvensional dan 47 kantor pemasaran syariah di 60 kota di Indonesia,” terang Elin. Q riq

Terdampak Erupsi Bromo, Harga Kentang Naik Ratusan hektar lahan kentang di Kabupaten Probolinggo rusak akibat erupsi Gunug Bromo, membuat harga tanam dengan nama latin Solanum tuberosum itu melambung tinggi. Kondisi ini dikeluhkan oleh para pedagang dan konsumen.

Harga kentang di pasar Desa Sawotratap melambung tinggi, kini perkilo pedagang menjualnya Rp 23 ribu.

Pengusaha katering di Kec Gedangan, Kab Sidoarjo, Yuli Eka, menyampaikan, harga kentang di pasar desanya saat ini sebesar Rp 23 ribu/kg, padahal sekitar dua minggu terakhir, harga kentang yang ia beli di pasar Waru, masih Rp 15 ribu/kg.

Sedangkan Wahib, seorang pedagang di pasar Desa Sawotratap, membenarkan, ia menjual kentang dengan harga Rp 23 ribu/kg. Dikarenakan, polowijo ini distribusinya agak lambat. Untuk mendapatkan-

nya, ia kulakan di pasar Tradisional Porong, Sidoarjo dan pasar Keputran, Surabaya.

"Info yang saya dapat, saat ini stok ketang dari daerah timur berkurang , akibat gagal panen karena debu bromo, saat ini disuplai dari daerah Brebes, Jawa Tengah,'' kata Wahib, Senin (11/1) kemarin.

Tetapi menurut staf PNS di Dinas Koperasi Perindag Kab Sidoarjo, M Amin, harga komoditi kentang ini di sejumlah pasar tradisional besar di Kab Sidoarjo

masih stabil-stabil saja.

Ia menyebutkan, laporan yang ia dapat pada Minggu ( 10/1) kemarin, di Pasar Larangan, Sidoarjo, harga kentang masih berkitar Rp 15 ribu/kg. Kalau sampai terjadi perbedaan harga dengan sejumlah pasar besar tradisional lainnya, paling selisihnya hanya Rp 500 an saja. ''Harga kentang masih stabil, kalau harga sampai dinaikkan drastis, itu pedagang yang nakal saja, kalau harga di pasar -pasar besar masih stabil,'' tegas Amin.

Lebih lanjut ia mengatakan, stok kentang di pasaran tidak hanya tergatung dari wilayah sekitar gunung Bromo saja.

Tapi bisa disuplai dari daerah Malang dan kemungkinan juga

dari daerah lain di Jawa Tengah. ''Harga polowijo itu fluktuatif, cepat bisa berubah, seminggu bisa berubah sampai dua kali, kita gak kaget, kalau terjadi tidak seberapa lama akan stabil kembali,'' papar Amin.

Sebagaimana diketahui, sayuran khas warga Suku Tengger seperti kentang, kubis, bawang pring, sawi hingga tomat, saat Bromo menyemburkan debu vulkanik, telah menutupi daun-daun polowijo tersebut. Khusus tanaman kentang, petani disana memastikan akan terjadi gagal panen, karena benih kentang yang saat itu baru berusia satu bulan, akhirnya membusuk akibat tidak kuat tertimbun material panas debu vulkanis. Q ali

MALANG RAYA

Selasa Legi 12 JANUARI 2016

9

Imbas SKPD Boyongan ke Block Office

Pencetakan e-KTP Dihentikan Seminggu Batu, Bhirawa Kantor baru Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Batu yang berada di kompleks perkantoran terpadu atau block office (BO) masih belum dilengkapi alat pencetak KTP elektronik (e-KTP). Akibatnya, pencetakan e-KTP masih dilakukan di kantor Dispendukcapil lama yang berada di Jl.Sultan Agung.

Dispendukcapil Kota Batu saat ini belum mengantongi izin dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil untuk reserver atau memindah alat pencetak e-KTP. “Memang untuk memindahkan alat pencetak e-KTP ini harus meminta izin dulu ke Dirjen. Karena alat tersebut langsung on line dengan peralatan yang ada di Kantor Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi kita tidak bisa seenaknya memindahkan alat ini,”ujar Sekretaris Dispendukcapil, Arsan A.Lambu, Senin (11/1). Namun demikian, lanjutnya, pihaknya telah mengajukan surat izin pemindahan tersebut kepada Dirjen. Hal ini

anas bachtiar/bhirawa

Arsan A.Lambu

anas bachtiar/bhirawa

Pasangan Andreas-Sheila menjadi pasangan perdana yang mencacatkan pernikahannya di kantor baru Dispendukcapil. sambil menunggu kesiapan jaringan internet yang ada di block office. Jika jaringan sudah siap, maka proses pemindahan baru bisa dilaksanakan.

“Untuk proses pemindahan alat ini, maka paling tidak kita

KILAS AREMANIA

Intensitas Hujan Tinggi, BPBD Waspadai Longsor Kota Batu, bhirawa Tingginya intensitas hujan di Kota Batu mulai diwaspadai BPBD. Pasalnya kondisi cuaca yang tiap hari hujan dengan intensitas tinggi ini berpotensi menimbulkan bahaya longsor.

Oleh karena itu Kepala BPBD Kota Batu Sasmito meminta agar masyarakat waspada terhadap kemungkinan bahaya longsor yang setiap waktu bisa terjadi mengingat topografi wilayah yang terjal.

“Topografi Kota Batu yang terjal memiliki potensi terjadinya longsor.

Sehingga saat hujan berlangsung tiap hari dengan intensitas tinggi seperti sekarang ini, maka masyarakat harus waspada,” kata Sasmito.

Sejumlah daerah yang rawan longsor yaitu kawasan perbukitan Songgoriti, Cangar dan Gunungsari.

Sementara itu longsor sudah terjadi di jalur Cangar Kota Batu - Pacet Mojokerto.

Dua buah batu gunung berukuran besar longsor ke jalan di Sendi Gajahmungkur, Pacet, dekat perbatasan dengan Kota Batu, Senin pagi (11/1). Jalanan pun macet karena kendaraan yang lewat harus berjalan bergantian.

Warga dibantu pengguna jalan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu, dan petugas Taman Hutan Raya R Soeryo, masih berusaha mengevakuasi longsoran dari jalanan.

Beruntung dalam longsor itu tidak ada korban jiwa. Karena saat terjadi longsoran, tidak ada pengendara yang melintas. Sepanjang jalan sudah ada tanda hati-hati longsor karena memang rawan.

Apalagi sudah musim hujan sehingga kerawanan akan bertambah. Q sup

Satpol Adili Pelanggar Perda Malang, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, melakukan sidang Yustisi, Senin (11/1) kemarin. Sidang itu dilakukan terhadap sejumlah pelanggar Peraturan Daerah (Perda) hasil operasi Satpol PP, Rabu 16 Desember 2015 lalu.

Kepala Satpol PP Agoes Edi Putranto, kepada sejumlah wartawan mengatakan sidang Yustisi itu merupakan lanjutan operasi yang telah digelar Satpol PP, terhadap pelanggar Perda di Kota Malang.

“Kita akan mengawal semua Perda dan kebijakan Pak Wali Kota, siapa saja yang melakukan pelanggaran, harus berhadapan dengan petugas, dan pasti kami tindak dengan melakukan sidang Yustisi,” tutur Agus di Ruang Sidang Yudistira Satpol PP Kota Malang, kemarin.

Sidang tindak pidana ringan, (Tipiring) itu, melibatkan institusi terkait, selain oleh Satpol PP Kota Malang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) , Pengadilan Negeri Malang, Kejaksaan Negeri Malang dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang.

“Kami langsung memberikan sanksi kepada pelanggar Perda sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan berjanji untuk tidak melanggar lagi. Jika setelah ditipiring kembali melakukan pelanggaran kami akan bertidak tegas,”imbuh Agoes.

Pihaknya lantas menguraikan surat laporan hasil sidang tipiring dari Satpol PP Kota Malang, Nomor 180/780/35.73.50/2015 jumlah perkara Tindak Pindak Ringan 23 perkara dengan rincian sebagai berikut, tiga perkara pelanggaran Perda No. 4 Tahun 2006 tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame delapan, perkara pelanggaran Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan. Dan 12 perkara pelanggaran Perda No. 8 Tahun 2013 Ijin Gangguan.

Q mut

harus off (menghentikan) pencetakan e-KTP selama seminggu.

Untuk itu kita harus siapkan jaringannya dulu agar tidak ada kemoloran waktu pada alat pencetak e-KTP ini bisa aktif dan berfungsi kembali,” jelas Arsan.

Walaupun proses pencetakan harus dihentikan, Arsan memastikan bahwa pelayanan yang bersifat administratif masih dilayani di kantor baru Dispendukcapil. Termasuk layanan pencatatan pernikahan bagi

Abu Vukanik Ancam Rusak Tanaman Apel Kab Malang, Bhirawa Hujan abu vulkanik Gunung Bromo dalam sebulan terakhir ini, telah membuat resah petani apel di wilayah Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Sebab, abu vulkanik Gunung Bromo tersebut dikhawatirkan mengganggu produksi pertanian apel yang bisa berakibat gagal panen.

Menurut, salah satu petani apel warga Desa Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang Ahmad Nurhadi, Senin (11/1), produksi apel dikatakan tidak ada masalah ketika memasuki masa panen. Namun, abu vulkanik Gunung Bromo telah mengganggu pertumbuhan apel, karena tidak maksimal saat tanaman apel berbunga.

“Untuk menyiasati itu, maka harus ada intensitas penyiraman (penyemprotan) diperbanyak dari hari biasa,” kata dia.

Contohnya, ia melanjutkan, jika hujan abu vulkanik sore hari, maka besok pagi

harus disemprot agar abu vulkanik dapat dibersihkan dari pohon apel. Dan jika intensitas hujan abu vulkanik tinggi, bisa disiasati dengan penyiraman air dua kali lipat. Tapi bila air hujan datang, hal itu sangat membantu untuk membersihkan abu vulkanik, baik itu pada daunnya maupun buah apelnya. Nurhadi juga mengaku, meski para petani apel telah berupaya untuk melakukan perawatan ekstra pada tanaman apel akibat abu vulkanik Gunung Bromo, namun tetap akan mengancam produksi pertanian apel di wilayah Kecamatan Poncokusumo. Karena bunga apel yang mulai tumbuh, terancam rusak dan tidak bisa berkembang.

“Kerusakan akibat abu vulkanik pada perkembangan buah apel tidak sampai 20 persen,” ungkapnya.

Secara terpisah, petani sayuran asal Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang H Ahmad KS mengatakan,

cahyono/bhirawa

Tanaman apel warga Desa Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kab Malang terancam gagal panen, akibat diguyur hujan abu vulkanik Gunung Bromo

selain tanaman apel terancam rusak akibat abu vulkanik Gunung Bromo, hal itu juga mengancam produksi tanaman pertanian yang lainnya. Sehingga dampak dari abu vulkanik tersebut, telah merusak tanaman pertanian di wilayah Kabupaten Malang wilayah timur.

“Kerusakan tanaman sayur akibat abu vulkanik telah menjadikan tunas tanaman menjadi kering.

Sehingga dengan keringnya tunas pada tanaman, maka secara otomatis tanaman tidak bisa berkembang, dan bahkan tanaman akan mati,” ujarnya. Ahmad menjelaskan, di wilayah Kabupaten Malang bagian timur saat ini menjadi daerah penompang pertanian, yang tidak hanya di Kecamatan Poncokusumo saja, namun juga di wilayah Kecamatan, Pakis, Jabung, dan Tumpang. Sementara, wilayah Tumpang dan Poncokusumo selama Gunung Bromo mengeluarkan abu vulkanik, kedua daerah ini yang merasakan dampak abu vulkanik.

Karena, kata dia, pada duaý wilayah tersebut, banyak ditanam sayuran dengan jenis daun lunak. Diantaranya, tanaman kentang, bawang daun, apel, tomat, dan cabai. “Dan itu tersebar di beberapa desa di wilayah Kecamatan Poncokusumo.

Belum termasuk daerah Tumpang yang jenis tanamannya hampir sama,” tambahnya. Q cyn

Warga Malang Barat Butuh RSUD Kab Malang, Bhirawa Warga Kabuaten Malang di wilayah Kecamatan Pujon, Ngantang, dan Kasembon saat ini tengah mengeluhkan tidak adanya rumah sakit. Sehingga jika ada warga di daerah setempat sakit dan perlu opname harus ke Malang atau ke wilayah Kabupaten Kediri. Dan mereka sangat berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang segera membangun rumah sakit umum di wilayah Malang Barat tersebut.

Tokoh Masyarakat Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang Rofii, Senin (11/1), kepada Bhirawa mengatakan, jika warga Kabupaten Malang khususnya wilayah Kasembon mendesak Pemkab Malang untuk membangun rumah sakit umum di wilayah Malang Barat. Karena ketika ada warga yang sakit dan perlu opname harus memilih rumah sakit yakni ke Malang atau ke Kediri.

“Dan bila warga memilih ke Malang jarak tempuhnya cukup jauh, jika dibanding memilih rumak sakit umum di wilayah Kabupaten Kediri yang hanya berjarak lebih kurang 15-20 kilometer,” paparnya.

Saat ini, ia menegaskan, wilayah Kasembon bisa dikatakan sebagai wilayah Kabupaten Malang yang paling ujung barat.

Sehingga tidak hanya pelayanan kesehatan saja yang dikeluhkan masyarakat, namun keluhan itu

juga terkait pelayanan administrasi kependudukan. Sebab, untuk berobat ke rumah sakit umum harus menempuh perjalanan selama dua jam, sehingga masyarakat lebih memilih berobat ke rumah sakit umum yang ada di wilayah Pare, Kabupaten Kediri, hanya dengan perjalanan setengah jam sudah sampai.

“Untuk itu kami berharap kepada Pemkab Malang agar memperhatikan warganya yang ada di wilayah Malang Barat, agar memberikan kemudahan pelayanan kesehatan. Yaitu dengan membangun rumah sakit umum di wilayah Malang Barat,” tutur Rofii.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Ngantang dr Eko Nofiyanto membenarkan, bila selama ini puskesmas di wilayah Pujon, Ngantang, dan Kasembon selalu merujuk pasiennya ke luar kota.

Karena di wilayah Malang Barat ini masih belum ada rumah sakit umum milik Pemkab Malang.

“Tapi, jika ada pasien yang mampu kita tangani di puskesmas, maka pasien tersebut kita rawat di puskesmas. Namun sebaliknya, jika pasien itu harus memerlukan perawatan lebih dalam, maka mereka kita rujuk ke rumah sakit besar seperti di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang maupun ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan, yang ada di wilayah Kecamatan Kepanjen,” paparnya.Q cyn

pasangan non Muslim yang menikah di Kota Batu. Dan dalam hal ini, kesempatan pertama telah diambil oleh pasangan Andreas Dwi Afon dan Sheila Iga. Andreas-Sheila menjadi pasangan perdana yang melang-

sungkan pencatatan pernikahan di kantor Dispendukcapil yang baru. Pasangan ini mencatatkan pernikahannya pada Senin (11/1) yang merupakan hari kerja pertama bagi Dispendukcapil di kantor yang baru.

Andreas-Sheila merupakan warga Dusun Jeding, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Keduanya merupakan karyawan sebuah maskapai penerbangan yang bertugas di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang.

“Melakukan pencatatan pernikahan di sini tidak berbelitbelit, dan termasuk cukup cepat.

Tadi hanya membutuhkan waktu 30 menit prosesnya sudah selesai,”ujarAndreas. Q nas

Parkir Sembarangan Didenda Rp 250 Ribu

Malang, Bhirawa Pemkot Malang, akan memberlakukan aturan tegas terhadap para pemilik kendaraan bermotor yang parkir ditempat sembarangan. Bahkan untuk kendaraan roda empat parkir di tempat terlarang akan dikenakan denda Rp250 ribu.

Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Lalulintas Dinas Perhubungan Kota Malang, G Raymon, kepada wartawan Senin (11/1) kemarin mengatakan jika pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan parkir disembarang tempat.

Sebab menurut dia, jika masyarakat parkir ditempat terlarang, maka akan menambah kemacetan lalulintas di Kota Malang.

“Kota Malang ini sudah semakin padat, kalau masyarakat memarkir kendaraan disembarang tempat, pastinya akan terjadi kemacetan yang luar biasa. Makanya semua sudut kota Malang ini sudah kita beri tanda dimana boleh parkir dan yang tidak boleh parkir,”ujar Raymon. Aturan tersebut, lanjut dia, kini sedang disosialisasikan, karena itulah pihaknya mengerahkan 30 personel Dinas Perhubungan untuk memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, agar tidak melanggar larangan parkir.

Pihaknya memastikan, pelanggar parkir tidak hanya akan dikenakan denda, tetapi mobil yang parkir sembarangan rodanya akan digembosi. Ini dilakukan agar masyarakat berhati-hati saat memarkir kendaraan.

“Kalau didenda sudah pasti, langkah berikutnya akan kita gembosi rodanya, bahkan kedepan akan kita derek, menuju kantor Dinas Pehubungan. Saat ini kami sedang berupaya untuk memiliki mobil derek,”tegasnya.

Pihaknya juga menyampaikan, sosialisasi ini akan terus dilakukan khususnya dijalan-jalan yang padat lalu lintas. Tempattempat tersebut antara lain Jalan KH. Agus Salim, sampai dengan kawasan Kudusan di utara Malang Plaza, dan disekitar Pasar Besar. Selain itu dikawasan-kawasan sekolah juga akan dilakukan sosialisasi, karena kawasan sekolah rawan dengan parkir sembarang, utamanya pada jam-jam berangkat dan jam pulang sekolah. Dijelaskan Raymon, selain melakukan sosialisasi terhadap parkir nakal, dalam razia tersebut pihaknya juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya jukir yang nakal. Karena mobil yang parkir sembarangan terkadang ada peranan dari jukir juga. Makanya jukirnya juga dirazia, dengan maksud agar mereka tidak melakukan pelanggaran. Q mut

Petugas saat menempel sticker parkir sembarangan muhammad taufiq/bhirawa

OLAHRAGA

10 LINTASAN

KONI Medan Dorong Peningkatan Sarana Berlatih Atlet Medan, Bhirawa Komite Olahraga Nasional Indonesia mendorong peningkatan sarana dan prasarana olahraga di daerah itu karena sarana yang ada saat ini dinilai masih sangat kurang mendukung.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Medan Eddy Sibarani di Medan, Senin, mengatakan, pihaknya menyadari jika sarana dan prasarana olahraga yang ada saat ini masih cukup minim, sehingga menjadi kendala bagi atlet untuk menjalani pelatihan demi mempersiapkan diri menghadapi berbagai even olahraga.

Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah setempat untuk dapat memperhatikan kondisi tersebut, sehingga kedapannya ada pembangunan sarana olahraga yang refresentatif di daerah itu, sekaligus melengkapi sarana dan prasarana yang sudah ada saat ini.

"KONI tentunya tidak dapat melakukan pembangunan sarana olahraga secara langsung. Kami hanya dapat meminta dan mendorong pemerintah daerah untuk melakukannya," kata Edy. Selain meminta kepada pemerintah, pihaknya juga akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak swasta agar mau lebih peduli kepada perkembangan olahraga di daerah itu.

"Peranan swasta selama ini juga tidak dapat kita kesampingkan dalam kemajuan olahraga. Artinya kedepan kita akan merangkul lebih banyak lagi swasta yang peduli pada olahraga, terutama dalam pengadaan sarana berlatih atlet," katanya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Abdul Azis mengatakan, kehadiran KONI selama ini membawa angin segar bagi perkembangan olahraga di Kota Medan terlebih adanya keinginan untuk mewujudkan Kota Medan sebagai kota atlet kedepannya.Q ant

Selasa Legi 12 JANUARI 2016

Jatim Siap Jadi Tuan Rumah Popwil Rencannya Dipusatkan di Malang Surabaya, Bhirawa Pemprov Jatim mengaku siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga antar Wilayah (Popwil) 2016. Rencanannya event ini akan dipusatkan di Kota Malang pada Bulan September mendatang.

Menurut Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim, Drs Supratomo, jika melihat fasilitas olahraga yang ada di Jatim terutama di Malang, Jatim sudah siap untuk menggelar event khusus pelajar itu.

“Kami siap jadi tuan rumah, sebagai tuan rumah, kita harus sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi. dari delapan cabor yang di pertandingkan kita berharap dapat banyak medali dan meloloskan sebanyak mungkin atlet untuk bertanding di Popnas yang rencanannya digelar di Semarang-Jateng 2017,” kata Supratomo, Senin (11/1).

Selama ini prestasi atlet pelajar Jatim berlaga di Popwil sangat bagus, diajang antar

wilayah itu atlet Jatim selalu tampil sebagai juara umum.

Prestasi itu berlanjut saat di Popnas yang berhasil meraih juara umum empat kali secara beruntun. Sayanganya saat penyelenggaraan Popnas di Jakarta (2013) dan Bandung (2015), Jatim gagal meraih juara umum.

Pelaksanaan popwil 2016 nanti tetap diikuti tujuh provinsi yakni Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jatim sebagai tuan rumah.

Peserta akan bertarung pada delapan cabang olahraga yang dipertandingkan yakni bulutangkis, sepak bola, sepak takraw, bola basket, tenis meja, tenis lapangan, bola voli

dan pencak silat.

Sementara Kepala Bidang Olahraga Prestasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan (Dispora) Jatim Haris Ramadhan menambahkan Mengenai terpilihnya Jatim sebagai tuan rumah popwil, akan membuka peluang timnya meraih hasil maksimal. Pihaknya juga yakin bisa meloloskan lebih banyak atlet untuk berlaga di Popnas mendatang.

"Ini sudah sesuai target kami, selain juara umum di semua cabor kita juga berharap bisa meloloskan semaksimal atlet untuk ke Popnas mendatang, mereka adalah, atlet-atlet terbaik di Popda dan terjaring oleh tim pemantau Dispora Jatim," ungkap Haris.

Lebih lanjut ia mengatakan, atlet yang masuk menjadi anggota kontingen di Popwil mendatang, merupakan hasil seleksi dari Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jatim, "Jatim menargetkan, bisa merebut gelar juara umum di

wawan triyanto/bhirawa

Tim bola voli putri Jatim berhasil meraih medali emas saat di Popwil NTT 2014. Prestasi itu diharapkan bias dipertahankan saat Jatim menjad tuan rumah Popwil.

Popwil mendatang. Meskipun kami tahu, persaingan dengan daerah lain cukup ketat, Popwil merupakan jalan untuk mendapatkan tiket tampil di Pop-

Pra PON XIX 2016 Cabor Berkuda

Selisih Perak, Jatim Peringkat Kedua

PBCF Kalahkan Semen Padang 2-0 Samarinda, Bhirawa Kesebelasan Pusamania Borneo FC sukses memanfaatkan laga kandang dengan meraih kemenangan 2-0 atas tamunya Semen Padang pada pertandingan pertama babak semifinal Turnamen Piala Jenderal Sudirman di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu malam.

Dua gol kemenangan Pusamania Borneo diborong Srdjan Lopicic pada menit ke-78 melalui eksekusi penalti dan waktu tambahan babak kedua (90+3).

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Hamka Hamzah dan kawan-kawan untuk menghadapi pertemuan kedua di kandang Semen Padang pada pekan depan.

Pusamania Borneo tinggal membutuhkan hasil imbang atau kalah minimal satu gol untuk memastikan lolos ke babak final.

Didukung ribuan suporter yang memenuhi Stadion Segiri, tuan rumah tampil lebih dominan dan beberapa kali menekan pertahanan Semen Padang, namun tidak ada gol tercipta hingga babak pertama usai.

Pada babak kedua, pelatih PBFC Kashartadi memasukkan Herman Dzumafo untuk menambah daya gedor lini depan dan mengejar gol kandang.

Dzumafo dijatuhkan pemain belakang Semen Padang Ardiles saat mencoba melakukan penetrasi ke jantung pertahanan dan wasit langsung meniup peluit tanda pelanggaran serta menunjuk titik putih.

Lopicic yang maju sebagai algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna untuk mengelabuhi penjaga gawang Semen Padang, Jandia.

Tim tamu mencoba mengejar ketinggalan, tetapi serangan dari Nur Iskandar, James Koko Lomell dan Hendra Bayauw mudah kandas.

Pada menit akhir waktu tambahan babak kedua, Hamka Hamzah melakukan serangan balik cepat dan menyodorkan bola ke arah Lopicic yang tidak terkawal untuk mencetak gol keduanya.Q ant

khoirul huda/bhirawa

Didampingi Ketua Koni Tuban, H. Mirza Ali Mansur, Wabup Ir.H.Noor Nahar Hussain, M.Si saat menyerahkan piala Bupati Cup pada Tim jawara dari Kecamatan Semanding.

Tumbangkan Tambakboyo

Tim Semanding Jadi Jawara Bupati Cup 2016 Tuban, Bhirawa Tim kesebelasan asal Kecamatan Semanding Tuban menjadi jawara dalam laga Final Bupati Cup II 2016 dengan menumbangkan tim asal Kecamatan Tambakboyo dengan skor tipis 1-0.

Mulai pluit Wasit dibunyikan sebagai tanda dimulainya ajang perebutan gengsi, tim Kecamatan Semanding yang mengenakan seragam hijau mendominasi jalannya pertandingan, beberapa kali peluang juga berpihak pada tim dari kecamatan Tambakboyo.

Seperti yang di prediksi sebelumnya, pertandingan yang mempertemukan dua tim dalam babak penentuan tersebut berlangsung cukup sengit, kedua tim nampak saling menyerang dan membalas melalui oper dan tendangan kearah gawang pertahanan lawan.

Kedua tim yang didukung masing-asing sporter sudah memanas sejak menit-menit awal pertandigan, keduanya nampak tidak ingin menyianyiakan dukungan yang diberikan masing-

masing sporternya.

Pada menit-menit akhir babak pertama, tim Semanding terus menekan dengan terus menghajar pertahanan tim Tambakboyo. Dan akhirnya pada menit ke 38, tendangan pemain bernomor punggung 19 Qibdi Riza bersarang di gawang Tambakboyo yang tidak mampu dihalau oleh penjaga gawang.

Pada babak kedua, Kecamatan Tambakboyo yang merasa tertinggal satu angka mulai memanas dan terus melakukan serangan. Serangan demi serangan terus dilancarkan tim kesebelasan berseragam putih tersebut, namun pertahanan Semanding tak mampu dibobol anak asuhan pelatih Teguh itu.

Hingga babak kedua berakhir, kecamatan Semanding unggul satu gol tanpa balas yang membawa tim itu menjadi Juara Kompetisi Bupati Tuban Cup II 2016. Sementara lawanya, Tambakboyo harus puas berada di posisi runer up (Kedua).

“Diposisi pertama ada Semanding, kedua Tambakboyo dan juara tiga bersama, Palang

Ikasi Kirimkan Kepanitiaan ke PB PON XIX/2016 Bandung, Bhirawa Pengda Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Ikasi) Jabar telah menyerahkan susunan kepanitiaan pertadingan cabang olahraga itu ke PB PON XIX/2016.

"Susunan kepanitian yang baru sudah kami serahkan ke PB PON XIX/2016, dan saat ini kami lakukan koordinasi dengan Pengurus Pusat Ikasi untuk mempersiapkan kelengkapan pertandingan," kata Sekretaris Umum Penga Ikasi Jabar Trio Arsefto di Bandung, Senin.

Menurut Trio, pihaknya mempercepat proses dan tahapan persiapan penyelenggaraan pertandingan cabang anggar untuk memastikan bisa mengejar waktu persiapan secara maksimal.

Ia menyebutkan penyusunan kepanitiaan pertandingan cabang anggar yang baru itu, kata Trio berdasarkan surat keputusan itu bernomor 426.3/18/Kep-KU/ 2015 tentang perubahan kedua atas keputusan Ketua Umum PB PON XIX dan

nas Kita juga berharap dengan status sebagai tuan rumah membuat motivasi atlet lebih berlipat ganda," ucapnya. Q wwn

Paralympic XV/2016 Jabar Nomor 426.3/10/Kep-KU/ 2015 tentang Panitia Pelaksana Cabang olahraga PON XIX dan Paralympic Nasional XV/2016.

Berdasarkan keputusan terbaru dari PB PON XIX/2016 itu, Ketua Panitia Pertandingan Cabang Olahraga Anggar PON XIX/2016 dipimpin oleh Asyanti Rozana Thalib.

Asyanti merupakan Ketua Umum Pengda IKASI Jawa Barat periode 2015-2019.

Sementara itu sekretaris Sri Wahyuni Kartikasari, Todi Agustino (Bendahara), Muhammad Syaiful S Dikki (bidang pertandingan) dan Vecky Nicklaas (bidang perwasitan).

"Seluruh susunan kepanitiaanya sudah kita bentuk dan diserahkan ke PB PON XIX/2016," kata Trio.

Lebih lanjut ia menyebutkan, langkah berikutnya melakukan persiapan untuk pertandingan. Termasuk menyiapkan pemindahan lokasi pertandingan untuk PON XIX/ 2016 nanti dari GOR Bikasoga ke Hotel Harris.

Selain itu pihaknya juga berkoordinasi dengan PP Ikasi terkait persiapan sarana dan prasarana pertandingan. Menurut Trio peralatan dan sarana yang akan digunakan akan dilakukan melalui pengadaan baru dengan standar pertandingan internasional.

"Kita masih melakukan koordinasi terkait fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk pertandingan nanti, dan kami pastikan persiapan dilakukan sejak jauh-jauh hari," katanya.

Selain menggelar pertandingan, Pengda Ikasi Jabar juga akan menjadikan ajang PON XIX/2016 juga sebagai ajang sosialisasi olahraga itu sehingga digandrungi oleh generasi muda.

"Kami berharap di tempat pertandingan nanti banyak penonton, sehingga misi sosialisasi cabang ini juga bisa sampai kepada masyarakat, dan menumbuhkan minat menjadi atlet cabang ini," kata Trio Arsefto menambahkan.Q ant

dan Kecamatan Merakurak,” Kata Ketua Panitia H. Muhbib, usai penerimaan piala juara kemarin petang (10/1).

Muhbib mengatakan, seluruh pertandingan dari babak penyisihan hingga final berlangsung lancar, seluruh kecamatan yang ada di Bumi Wali itu turut serta meramaikan jalanya kompetisi yang dimulai sejak Desember itu.

“Alhamdulillah semua lancar, terimakasih kepada masyarakat Tuban, pihak keamanan dan panitia dan semua yang mendukung suksesnya kegiatan hingga hari ini,” Kata H Muhbib.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Tuban Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si sebelum menyerahkan piala Bupati Cup II 2016 dalam sambutannya mengungkapkan, laga kali ini adalah ajang pembuktian bagi pemain terbaik di Kabupaten Tuban untuk menunjukkan penampilan terbaik.

"Dengan adanya hasil ini saya berharap akan ada bibit-bibit unggul yang akan ikut bersama memajukan sepak bola Persatu Tuban,” harap Wabup. Q hud

Surabaya, Bhirawa Tim berkuda Jatim harus puas di posisi kedua Prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra PON) 2016 di Arena Pacuan Kuda Legok Jawa, Pangandaran, Jabar setelah berhasil meraih 2 emas, 2 perak, 3 perunggu.

Sedangkan tuan rumah meraih juara umum dengan 2 emas, 4 perak, dan 2 perunggu.

Menanggapi hasil pertandingan 8 race ini, kepala pelatih kontingen Jatim, Rudi Rattu mengaku cukup bangga atas hasil akhir ini. “Saya bangga dengan hasil ini, Jatim dan Jabar sama-sama dapat 2 emas, dan kami kalah dalam selisih perolehan perak saja,” Ungkap Rudi Rattu, Senin (11/1).

Kebanggaan tersebut ber acuan target 3 emas yang di berikan KONI Jatim dalam pertandingan PON yang akan di gelar September 2016 nanti. Dikatakan Om Rudi (sapaan akrab Rudi Rattu) ini meski Jatim masih menyimpan 5 kuda istimewanya yang tak turut di turunkan, namun dalam hasil PraPON ini Jatim sukses mengumpulkan selisih 1 emas di bawah target yang di berikan oleh KONI Jatim tersebut.

“Tidak masalah, karena sebenarnya kami masih menyimpan lima kuda istimewa yang akan di persiapkan untuk pertandingan yang sesungguhnya di PON nanti.

Tanpa kelima kuda itu saja kami bisa dapat dua emas, bagaimana kalau nanti di

PON kami turunkan semua?

Bisa-bisa target KONI terlampaui,” bebernya.

Di arena pacuan ini, dua medali emas Jatim di raih oleh J. Paedong (joki) yang menunggangi kuda betina hitam yang diberi nama Cempaka Putih pada race IV kelas D (1400 meter) dan kelas C (1600 meter) atas capaian Raju, kuda jantan hitam dengan J. Mewengkang sebagai jokinya. Sementara perolehan dua medali perak dicapai oleh kuda betina warna merah, Miss Selebriti dengan jokinya, J. Paedong pada race pertama kelas E (1200 meter), dan kuda jantan berwarna napas, Putra Timur dengan Wawan sebagai jokinya di kelas D (1400 meter). Sedangkan ketiga perunggu Jatim diperoleh di kelas C (1600 meter); kelas A terbuka (sprint 1300 meter); dan kelas A terbuka (2200 meter).

Sementara itu,Jawa Barat yang keluar sebagai juara umum Pra PON berkuda mampu mengumpulkan 2 medali emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Kedua medali emas di peroleh dari pertandingan race ke II (dua) Kelas E (1200 meter), dan race ke VII Kelas A terbuka (2200 meter). Sedangkan, pada urutan ketiga dengan perolehan medali , 2 emas, 2 perak tanpa perunggu di capai oleh Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), salah satu kontingen yang digadaganggadang sejak awal sebagai tim kuda hitam.Q wwn

ist

Tim berkuda Jatim harus puas diperingkat kedua karena terpaut dua perak dari tuan rumah Jabar.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR Jl. Dermojo 26 Nganjuk 64418 Telp. (0358) 322504 Fax. (0358) 324676

PENGUMUMAN (Tentang Pembatalan Sertipikat)

Nomor : 21/35.18-300/I/2016 Menindak lanjuti keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 14-04-2015 Nomor: 08/Pbt/BPN.35/2015 tentang Pembatalan Serifikat sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan ini diumumkan bahwa: No.

Hak Atas Tanah Jenis & Nomor Hak

NIB

Terdaftar Atas Nama

Alas Hak

Tanggal Pembukuan

Letak Tanah a.Jalan b. Desa c. Kecamatan

Keterangan

Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Tanggal: 27-10-2005 Nomor: 25/PDT/2005/PN.NGJK Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal : 28-11-2006 Nomor: 325/PDT/2006/PT.SBY Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 14-10-2008 Nomor: 956/K/PDT/2008 Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Tanggal: 02-03-2010 Nomor: 251/Pdt.G/2005/PN.Ngjk

1.

HM.00019

-

WAKIRAN

Tanah Gogol

29-08-1981

a. b. Nglundo c. Sukomoro

2.

HM.00020

-

WAKIRAN

Tanah Gogol

29-08-1981

a. b. Nglundo c. Sukomoro

3.

HM.00021

-

WAKIRAN

Tanah Gogol

29-08-1981

a. b. Nglundo c. Sukomoro

Dengan ini dinyatakan batal Pendaftaran Hak Milik tersebut diatas sehingga sertipikatnya tidak berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah dan statusnya kembali pada keadaan semula yaitu tanah bekas hak yasan sebagaimana terdaftar dalam buku C Desa nomor: 393 tertulis atas nama Supangat.

Demikian Untuk Menjadi maklum.

Nganjuk, 07 Januari 2016 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK EDY MUTAWAR, S.H.M.M. NIP. 196311171983031001

Selasa Legi, 12 JANUARI 2016

Komisi A Minta Gubernur Segera Lantik Kepala Daerah yang Tak Bermasalah l Sambungan hal 1

segera dilakukan pelantikan terhadap bupati/wali kota saat Pilkada serentak tidak bermasalah. Hal ini sebagai upaya agar pelaksanaan APBD di kab/kota dapat berjalan optimal. Mengingat pada Januari ini adalah bulan awal melaksanakan pembangunan di masyarakat, sehingga harus segera dilakukan agar tidak merugikan rakyat.

“Ketika kami melakukan komunikasi, gubernur sangat mendukung untuk segera dilakukan pelantikan. Namun dengan catatan pelantikannya dilakukan sekali atau dua kali, jangan sampai berbarengan sehingga menyulitkan gubernur. Ini karena letak daerah satu dengan yang lain cukup jauh,”papar politisi asal Partai Nasdem, Senin (11/1).

Ditambahkannya, saat ini pelaksanaan APBD di kab/kota tidak dapat berjalan optimal karena dipimpin oleh Pj (Penjabat).

Apalagi diketahui Pj tidak dapat mengambil kebijakan yang strategis karena semua dibatasi oleh aturan sehingga pelaksanaan APBD di masyarakat tidak bisa berjalan maksimal. “Untuk itulah pejabat definitif dibutuhkan segera mumpung ini awal penggunaan anggaran,”tegasnya.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo mengaku mendukung desakan teman-teman di Komisi A agar gubernur segera melakukan pelantikan kepada bupati/wali kota yang terpilih sehingga pembangunan di masing-masing daerah dapat berjalan maksimal.

Imbasnya penyerapan anggaran dapat optimal. Mengingat Januari merupakan awal penggunaan anggaran sehingga dibutuhkan konsentrasi bagi seorang kepala daerah.

“Yang terpenting bagi daerah yang tidak bermasalah segera dilakukan pelantikan bupati/wali kota. Terkecuali dengan yang masih bermasalah di MK, maka sesuai aturan menunggu hingga keputusan yang mengikat,”lanjut politisi asal Partai Golkar ini. n cty

SPK Wajib UN, PKBM Sepi Peminat l Sambungan hal 1

hanya tersisa beberapa saja dari siswa yang memang putus sekolah. “Toh untuk mengikuti UN, siswa SPK itu juga dititipkan ke sekolah lain. Sama seperti ketika mengikuti kejar paket,” kata dia.

Lebih lanjut Tutik juga menyayangkan terkait rencana pemerintah yang akan menerbitkan naskah UN dengan menggunakan Bahasa Inggris. Naskah soal ini diperuntukkan bagi siswa Warga Negara Asing (WNA) yang akan mengikuti UN. “Kami belum tahu kepastiannya. Tapi kalau benar, kami akan layangkan protes. UN tetap harus mengikuti Bahasa Indonesia,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Kabid Pendidikan Dasar Eko Prasetyoningsih Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya mengungkapkan tahun ini Warga Negara Indonesia (WNI) di SPK wajib mengikuti UN. Itu merupakan hak mereka. Sehingga, jika siswa WNI ini ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan reguler tidak terjadi masalah di kemudian hari. “Logikanya, kalau mereka boleh mengikuti UN, untuk apa mengikuti kesetaraan,” tutur Eko. Kecuali, lanjut Eko, siswa dari SPK tersebut ternyata tidak terdaftar dalam UN formal. Maka siswa tersebut bisa diikutkan UNPK. “Masalahnya, jadwal UNPK dan UN itu bersamaan. Jadi kalau tidak mendaftar UN tahun ini, maka harus ikut UNPK tahun depan,” tutur dia.

Saat ini, dari enam lembaga SPK di Surabaya, seluruhnya telah mengajukan diri sebagai peserta UN. Keenam sekolah itu antara lain Sekolah Ciputra, Merlion School, Surabaya European School, Spins International School, Surabaya Intercultural School, dan Surabaya Taipei School.

Selain itu, dalam pendataan kali ini, dua SPK yang belum mendapat izin dari kementerian juga tetap bisa mengikuti UN. “Kalau belum mendapat surat izin dari kementerian untuk mendirikan SPK, maka sekolah tersebut tetap mengikuti UN dengan status sekolah nasional,” tambahnya.

Sementara bagi WNA, Eko mengakui tidak ada kewajiban bagi siswa untuk mengikuti UN. Hanya saja, bagi mereka yang mampu menguasai Bahasa Indonesia diperbolehkan mengikuti UN. “Kalau tidak, mereka bisa mengikuti ujian yang diselenggarakan sekolah sesuai dengan kurikulum yang dipakai,” pungkas dia. n tam

Beri Kado untuk KBS

Tekan Keluhan, Imigrasi Blitar Ubah Program Layanan Blitar, Bhirawa Kantor Imigrasi Kelas II Blitar mengubah program pelayanan pembuatan paspor dari semula menggunakan sistem kuota menjadi sistem jam.

“Kami ubah sistem, sebab sebe­ lumnya banyak yang mengeluh kehabisan kuota saat tiba gilirannya antre,” kata Kantor Imigrasi Kelas II Blitar Tato Juliadin Hidayawan di Blitar, Senin (11/1).

Ia mengatakan, sistem yang diterapkan di kantor imigrasi ini sebelumnya memang menggunakan kuota. Jumlah yang hendak mencari paspor di kantor ini setiap hari lebih dari 100 orang sehingga banyak warga yang tidak terlayani, sebab

tidak kebagian kuota.

Untuk saat ini, dia mengatakan, sistem pelayanan sudah diperbaiki, dengan tidak lagi menggunakan kuota melain­ kan jam. Hal itu juga sesuai de­ ngan surat edaran dari Direktur Jenderal Imigrasi tentang antrean pelayanan paspor serta pelaksanaan pembatasan pengajuan permohonan paspor melalui batasan waktu dengan memperhatikan beban kerja.

Sesuai dengan surat edaran tersebut, bagi yang penerbitan paspor kurang dari 75 permohon­ an per hari, diwajibkan melayani semua permohonan paspor yang masuk sesuai ketentuan jam kerja.

Sedangkan bagi kantor imi-

grasi dengan tingkat penerbitan paspor lebih dari 75 permohonan per hari, dibatasi pengajuan permohonan paspor dengan sistem batasan waktu.

Misalnya di atas 150 permohonan per hari memberlakukan waktu pengambilan nomor antrean dari pukul 07.30 sampai jam 10.00 waktu setempat.

Sementara itu, untuk Kantor Imigrasi yang melayani di atas 75 sampai dengan 150 permohonan per hari memberlakukan waktu pengambilan nomor antrean dari pukul 07.30 sampai dengan 12.00 waktu setempat. Aturan itu berlaku di seluruh kantor imigrasi wilayah Indonesia.

Tato menegaskan, Kantor

Imigrasi Blitar sudah menerapkan program ini. Namun, ia meminta agar yang bersangkutan juga datang sendiri serta tidak lewat calo, sebab hal itu akan memudahkan proses pembuatan paspor. “Hari itu datang, berkas diterima, hari itu juga bisa wawancara serta foto. Jika membayar (biaya administrasi) langsung proses dan untuk jadinya paling telat lusa,” paparnya.

Ia juga menegaskan, dengan peningkatan kualitas pelayanan ini, dapat memperbaiki pelayanan yang lebih baik. Selain itu, hal ini juga bisa meminimalisir keluhan di masyarakat, terutama tentang pembuatan paspor yang dinilai lama.

Menolak Ditertibkan, Ratusan Bentor Demo l Sambungan hal 1

aturan,” tandasnya.

Jika alasannya becak membahayakan pengguna jalan, Yulianto mempertanyakan banyaknya praktik sekolah mengemudi di jalan raya yang dinilai jauh lebih membahayakan.

“Pemerintah jangan tebang pilih dalam menegakkan aturan. Angkutan umum dibiarkan masuk kota, tapi mobil praktik mengemudi dibiarkan berlalu-lalang, sementara kami yang mencari makan malah dilarang, ”imbuhnya seraya mengatakan hingga saat ini belum ada kecelakaan dan kemacetan yang disebabkan bentor.

Sumarno (61), warga Desa Ceweng, Kecamatan Diwek, tukang becak lainnya mengatakan melarang ben-

tor beroperasi, sama halnya dengan mematikan sandang pangan ratusan penarik becak bermesin. Sumarno kemudin mencontohkan dirinya sendiri, seiring dengan usianya semakin tua, bertahan di becak gowes adalah siksaan. Karena tenaganya sudah tak mampu lagi.

Sebagai gantinya, Sumarno menjadi penarik bentor. Dalam sehari Sumarno rata-rata mendapatkan penghasilan sebesar Rp 30.000.

Uang tersebut bisa untuk memenuhi belanja keluarga dan membiayai sekolah anak. “Jadi kami menolak jika bentor dan becak mesin tersebut dilarang. Kami minta tetap dibiarkan beroperasi,” ujarnya.

Kasatlantas Polres Jombang AKP Mellysa Amelia membenarkan jika

ada aturan pelarangan beroperasinya becak motor. Hal itu sesuai dengan Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Becak mesin atau becak motor itu melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009, karena kendaraan tersebut tidak sesuai dengan sepesifikasi teknis,” ujar Mellysa.

Namun demikian, Mellysa menandaskan bahwa pihaknya belum melakukan tindakan represif. Sebagai awalan, kepolisian hanya melakukan imbauan dengan tujuan para pengemudi becak mesin memahami aturan tersebut. “Untuk tindakan represifnya, kami masih melakukan pembicaraan dengan forum lalu lintas Kabupaten Jombang hari ini (kemarin, red),” pungkas Kasatlantas. n rur

Korban Lapindo Tuntut Sertifikat l Sambungan hal 1

nya belum tuntas semuanya.

Ketua RW 7 Perum KNV Ali Rachmad mengatakan kalau tujuan demo kali ini adalah menuntut kepada pihak MMS agar segera merealisasikan janji-janjinya. Yakni segera menyelesaikan sertifikat rumah warga yang belum tuntas. “Setiap kami menagih, menanyakan ke manajemen MMS, jawabnya selalu masih proses,” kata Ali Rachmad.

Ia juga mengaku ada sekitar 2.500 rumah di lingkungan KNV yang membutuhkan sertifikat. Adapun sertifikat yang sudah terselesaikan sekitar 1.000 rumah. “Jadi masih kurang sekitar 1.500 rumah. Bahkan juga ada sekitar 70 warga yang belum dibangunkan rumahnya, malah mau ngebor lagi, “ ujarnya.

Lebih jauh, Ali Rachmad menyayangkan sikap PT MMS yang

hingga saat ini belum juga mengeluarkan sertifikat kepada warga pemilik rumah di KNV. Padahal PT MMS sekarang terus membangun rumah atau klaster lain, apartemen dan malah rencananya akan membangun hotel.

“Intinya, warga sudah lelah dengan janji-janji pihak MMS. Kami minta sertifikat rumah kami dikeluarkan.

Apabila tuntutan kami tidak dituruti, kami akan bertahan dan menduduki kantor PT MMS ini,” tegasnya.

Pantauan di lokasi, beberapa warga juga mengaku sudah memilih kavling dan menempati rumah sejak 2008, tapi sampai sekarang sertifikat rumah mereka belum diserahkan oleh MMS. “Warga sudah jenuh selalu dijanjikan, tapi tidak ada kejelasan. Kini kami menuntut sertifikat itu segera dikeluarkan dan diberikan kepada semua pemilik rumah yang notabene adalah korban lumpur Lapindo,” ujar salah satu warga yang

enggan disebut namanya.

Terpisah, Marketing Komunikasi PT MMS Davi Daud menjelaskan jika sertifikat yang diterbitkan untuk warga sejumlah 2.000 buah. Sebanyak 1.200 sertifikat sudah dibagikan kepada warga pemilik rumah. “Sedangkan yang 500 sertifikat masih dalam proses di BPN dan DPPKA, dan 300 sertifikat lagi masih terkendala dokumen kelengkapan seperti KTP, KK pemilik sertifikat itu,” katanya.

Ia menegaskan, sebagai pihak pengembang berkomitmen untuk menyelesaikan sertifikat warga.

Kondisinya sudah proses semua, dan kita juga sudah meminta ke warga agar dokumen yang kurang dan bermasalah segera dilengkapi, karena itu syarat yang diminta pihak BPN. “Apabila syarat sudah dipenuhi dan sertifikat keluar, pasti sertifikat akan diberikan kepada warga,” janji Davi Daud. n ach

Pemkot Batu Perketat Sistem Absensi PNS dengan FPM pegawai yang ada. Wajah-wajah ini l Sambungan hal 1 nantinya yang akan jadi database absensi mereka setiap hari,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu Achmad Suparto, Senin (11/1).

Penggantian mesin absensi ini dilakukan untuk lebih menyempurnakan kembali mesin absensi yang dahulu pernah dipergunakan. Ia tidak membantah banyak sekali kekurangan dari finger print tersebut, termasuk banyak sidik jari yang tidak terekam atau mudah dipalsukan.

Sementara rekanan BKD dari PT Greatsoft, Saiful mengatakan, FPM

mampu merekam kehadiran pegawai dengan lebih detil dengan beberapa indikator. Jika finger print hanya menjadikan sidik jari sebagai indikator, maka rekam wajah ini lebih memiliki banyak indikator. Di antaranya adalah indikator retina mata yang akan sulit untuk dipalsukan. “Finger print memang banyak kelemahannya, banyak lelembutnya, contoh seperti pegawai wanita yang baru saja mencuci dengan menggunakan detergen, terkadang sidk jarinya tidak bisa dideteksi oleh finger print,”ujar Saiful.

Selain mampu merekam, mesin ini mampu mengirimkan notifikasi kepada pimpinan SKPD yang bersangkutan secara langsung. Misalnya, ada seorang PNS yang terlambat,

maka mesin ini bisa mengirimkan pesan atau melaporkan adanya keterlambatan tersebut langsung ke kepala SKPD dari PNS bersangkutan. “Ketika si A telat 15 menit dari waktu yang sudah ditentukan, secara otomatis mesin ini akan mengirimkan SMS ke handphone pimpinan SKPD,”jelas Syaiful.

Di gedung perkantoran terpadu ini, menurut Syaiful akan dipasang 25 FPM. Setiap pegawai bisa memanfaatkan 25 FPM tersebut untuk melakukan absensi tanpa harus menggunakan mesin yang ada di depan kantor mereka.

“Di mana saja bisa dilakukan absensi, karena sistemnya semua sudah tersentral,”pungkas Saiful. n nas

Tato juga mengatakan, dalam menerapkan perbaikan pelayanan ini, seluruh infrastruktur bisa memenuhi. Sistem ini juga sudah diterapkan, sehingga bisa melayani dengan lebih baik calon pencari paspor.

“Infrastruktur sudah tersedia, bahkan sebelum ada kebijakan ini. Kami ingin antisipasi berbagai keluhan terutama soal kuota tiket yang sudah habis,” kata Tato.

Sementara itu, sejumlah warga yang hendak mencari paspor mengaku sangat mendukung dan terbantu dengan program ini. Selain rumahnya yang jauh, dengan sistem baru ini ia tidak perlu menunggu terlalu lama. n htn, ant

Mulai Tahun Ini PNS Terima Gaji ke-14 l Sambungan hal 1

selama ini dikenal sebagai Tunjangan Hari Raya (THR). “Ini kebijakan dari pusat, karena selama ini PNS tidak menerima THR pas hari raya,” ujar Budi, Senin (11/1).

Besaran gaji ke-14 untuk PNS ini satu kali gaji pokok yang diterimanya. Gaji ke14 ini juga berlaku untuk semua golongan PNS baik golongan I, II, III, IV. Bahkan lebih jauh Budi menjelaskan, pensiunan PNS juga mendapatkan gaji ke-14, namun besarannya hanya 50 persen.

“Selain sebagai ganti kenaikan gaji, karena hari raya adalah momen penting maka dari itu pemerintah akhirnya mempertimbangkan gaji ke-14 untuk menambah penghasilan aparatur sipil kita,” tambahnya.

Dalam pemberiannya, gaji ke 14, sama halnya dengan gaji ke-13 dan gaji pokok sebelumnya, yakni sama dengan sistem pembayaran yang terdapat dalam instansi atau lembaga tersebut. “Kalau instansi tertentu pembayarannya langsung ya langsung, kalau sistem pembayarannya melalui transfer ya menyesuaikan, pokoknya sama seperti sebelum-sebelumnya,” jelas Budi.

Selain PNS yang mendapatkan gaji ke14, anggota TNI dan Polri juga mendapatkan hal yang sama. “Ada gaji ke-13 untuk anak sekolah dan ada gaji ke-14 untuk tunjangan hari raya,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kebijakan pemerintah untuk memberikan THR sebesar sebulan gaji pokok kepada PNS atau ASN pada 2016 bermanfaat untuk mengurangi beban belanja pegawai. “Kalau kita melihat besaran belanja pegawai yang setiap tahun semakin besar, itu karena pensiun yang tidak bisa ditangani oleh Taspen maupun Asabri. Bisa dibayangkan kalau gaji pokok naik, otomatis berat sekali pemerintah untuk menutupi pensiun,” kata Menkeu.

Menkeu memastikan perubahan skema insentif dengan pemberian THR dilakukan agar pemerintah tidak menanggung beban belanja pegawai yang terlalu tinggi, karena adanya konsekuensi pembayaran pensiun.

“Kalau menaikkan gaji pokok (setiap tahunnya seperti skema terdahulu), konsekuensinya bisa berpuluh-puluh tahun ke belakang, karena ada pensiunnya. Ini yang ingin kita mulai perbaiki,” katanya.

Pemerintah, lanjut Menkeu, telah mengalokasikan anggaran Rp 7,5 triliun pada APBN 2016 untuk pemberian THR itu dan akan diberikan pada perayaan hari raya sesuai agama yang dianut oleh PNS tersebut.

Menkeu mengatakan pemberian THR ini memang masih kecil apabila dihitung dari gaji pokok, namun hal ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada PNS agar bisa menerima insentif seperti yang rutin diberikan oleh perusahaan swasta. n iib

Pemprov Tetapkan Tarif Bus AKDP Turun 5 Persen l Sambungan hal 1

Dalam rapat yang digelar di kantor Dishub dan LLAJ Provinsi Jatim, Senin (11/1), Organda Jatim menyetujui tarif bus AKDP turun sebesar 5 persen.

“Penurunan tarif ini akan berlaku sejak 15 Januari mendatang untuk angkutan penumpang umum AKDP. Namun tetap menunggu persetujuan Gubernur terlebih dahulu,” kata Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub dan LLAJ Jatim Sumarsono.

Sumarsono mengatakan penurunan tarif 5 persen dianggap angka yang pas, dikarenakan jika melebihi lima persen maka akan terjadi disparitas tarif di lapangan. Khususnya untuk trayek yang berhimpitan antara AKDP dengan AKAP. “Misalnya trayek AKDP SurabayaTuban berhimpitan dengan AKAP Surabaya Semarang, Surabaya-Bojonegoro berhimpitan dengan Surabaya-

l Sambungan hal 1

suatu ketika ada momen istimewa, yaitu KBS sudah menjadi ikon dan kebanggaan warga Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya.

Karena itu dia berharap ada berbagai pihak untuk ikut serta memberikan kado dalam bentuk penerbitan buku ini. “Sebagai penulis, tugas saya menulis, dan saya harap ada pihak lain yang bergabung dengan saya untuk mewujudkan program ini,” kata penulis yang sudah menghasilkan 40 judul buku tersebut.

Selama ini Henri memang dikenal sebagai penulis seni budaya, namun ternyata pernah menjalani pendidikan formal di Fakulas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, meski tidak diselesaikan.

Henri yakin, dengan usia sepanjang 100 tahun ini, kebun binatang tertua di Indonesia dan pernah menjadi yang terbesar di Asia Tenggara itu memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi sebagai tempat pelestarian binatang dan sarana edukasi. n geh

11

SAMBUNGAN

Cepu. Jika di atas lima persen maka akan terjadi bentrok di lapangan untuk mereka,” jelasnya.

Oleh sebab itu, melalui rapat koordinasi ini, Dishub turut menyosialisasikan penyesuaian tarif kepada seluruh pengusaha angkutan umum di Jatim. Dengan sosialisasi ini diharapkan tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha di lapangan.

“Kita lihat saja nanti, jika ada kita lihat persentasinya akan kita kirim surat, jika masih berlanjut akan kita lakukan pembekuan bahkan pemberhentian. Pada 2015 sekitar enam perusahaan angkutan umum yang kita tindak,” ungkapnya.

Sedangkan untuk kelas premium, seperti perusahaan taksi, Dishub menyerahkan hal tersebut ke wewenang perusahaan. Sedangkan untuk mikrolet atau angkutan dalam kota lainnya, keputusan menjadi wewenang wali kota/ bupati masing-masing kota. “Yang jelas,

BBM turut menyumbang 20 persen dari besaran tarif, maka kita lakukan penyesuaian jika BBM tersebut naik atau turun,” tandas Sumarsono.

Sementara itu, Wakil Ketua Organda Jatim Firmansyah mengatakan peme­ rintah tidak melihat faktor lain selain BBM dalam penyesuaian tarif. Selain BBM, pengusaha angkutan umum juga terbebani dengan biaya perawatan, biaya sparepart, dan gaji karyawan.

“Pada 2015 saja, kita sudah tiga kali mendapat kenaikan harga ban, dan itu sudah memberatkan kita, “ ujarnya.

Selain itu, Dishub selama ini juga tidak melakukan evaluasi tarif sebelum melakukan penyesuaian tarif.

Pemerintah tidak melihat bagaimana perkembangan harga sparepart di pasar, bagaimana perusahaan karoseri di lapangan hingga kebutuhan barangbarang lainnya. “Sebenarnya dari kita ya menginginkan tarif tidak turun.

Sebenarnya BBM tidak terlalu berpeng­

aruh secara signifikan, karena masih ada pertimbangan tadi,” katanya.

Meskipun begitu, Firmansyah mengaku pengusaha angkutan darat atau angkutan umum akan tetap menerima penyesuaian tarif tersebut, dan akan memperbaiki kualitas angkutan mereka. Salah satunya adalah dengan memperbaiki kondisi fisik bus dengan memperbanyak AC untuk bus kelas ekonomi. Selain itu, nantinya Organda juga akan memberlakukan tiketing online agar tidak terjadi penumpukan di terminal dan mempermudah masyarakat yang ingin berpergian.

Sedangkan untuk peningkatan penumpang sendiri, Firmansyah menjelaskan jika saat ini kinerja penumpang cenderung stabil. Peningkatan penumpang hanya terjadi saat libur panjang, weekend, dan menjelang hari raya. “Misalnya seperti libur akhir tahun kemarin, kita sampai kehabisan bus,” tandasnya. n iib

Pasir yang Lembut dan Putih, Ganggang yang Melimpah Jadi Daya Tarik l Sambungan hal 1

mendarat baik yang bertelur maupun memeti (mendarat untuk bertelur, tapi tidak jadi bertelur) sebanyak 1.557 ekor dengan rincian sebanyak 806 ekor penyu bertelur dan 751 ekor memeti,” kata Kepala Balai Besar Taman Nasional Meru Betiri, Pranoto Puroso di kantor Taman Nasional setempat di Kabupaten Jember, Senin (11/1).

Menurutnya, empat jenis penyu mendarat dan bertelur di Pantai Sukamade adalah penyu hijau (Chelonia mydas), penyu slengkrah (Lepdochelys oliva-

ceae), penyu sisik (Eretmochlys imbricata), dan penyu belimbing (Dermochleys coriaceae).

“Ribuan penyu yang mendarat di Pantai Sukamade terletak di Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran itu karena pasirnya yang lembut dan putih, serta makanan penyu seperti ganggang laut berlimpah,” tuturnya.

Data TN Meru Betiri mencatat sebanyak 1.557 ekor penyu yang mendarat terdiri atas penyu hijau sebanyak 1.488 ekor, penyu lekang sebanyak 64 ekor, penyu sisik lima ekor, dan tidak ada penyu jenis belimbing, dengan jumlah telur sebanyak

67.046 telur. “Sebagian besar, penyu yang mendarat dan bertelur di Pantai Sukamade adalah jenis penyu hijau, sedangkan penyu belimbing tidak ditemukan petugas mendarat di pantai tersebut selama 2015,” katanya.

Ia menjelaskan, petugas TN Meru Betiri biasanya melakukan patroli setiap hari karena selalu ada saja penyu yang mendarat di Pantai Sukamade, namun tidak selalu penyu tersebut bertelur.

“Ketika ditemukan penyu sedang bertelur, maka petugas akan memindahkan seluruh telur-telur tersebut ke lokasi

penangkaran karena masih terjadi pencurian telur penyu di sepanjang Pantai Sukamade Banyuwangi,” paparnya.

Pranoto mengatakan petugas TN Meru Betiri di Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Sarongan juga melakukan patroli dengan ketat untuk memantau dan mengamankan telur penyu di Pantai Sukamade. “Menjaga kelestarian hewan langka yang dilindungi seperti penyu diperlukan kerjasama yang baik antara petugas TNMB dengan masyarakat sekitar, sehingga populasi penyu di Indonesia tidak terancam pu-

nah,” katanya.

Pantai Sukamade merupakan habitat penyu yang paling baik dibandingkan pantai lain di sejumlah perairan di Indonesia karena terbukti dengan banyaknya penyu yang mendarat dan bertelur di sana, bahkan setiap hari terlihat penyu mendarat di pantai yang berada di Kecamatan Pesanggaran itu.

Panjang Pantai Sukamade mencapai 3 kilometer, namun hamparan pasir yang biasa digunakan penyu bertelur hanya sekitar 700 meter dan sisanya jarang digunakan penyu untuk bertelur. *

UTAMA

12 LINTAS PERISTIWA

Selasa Legi, 12 JANUARI 2016

Harga Sembako Meroket

Komisi B Minta Pemerintah Gelar Operasi Pasar DPRD Jatim, Bhirawa Turunnya harga BBM ternyata tidak diikuti dengan turunnya harga berbagai bahan pokok. Bahkan yang terjadi berbagai harga kebutuhan pokok seperti beras, daging ayam, daging sapi, telur, bawang merah dan berbagai bahan pokok lainnya harganya terus meroket.

Harlah NU ke-90 (1926-2016) hari ini, Selasa (12/1) di Gedung Olahraga(GOR) Lamongan.

Satukan Seluruh Komponen Nahdhliyin di Harlah NU Lamongan,Bhirawa Ribuan warga nahdhiyin Kabupaten Lamongan akan memperingati pelaksanaan Harlah NU ke-90 (1926-2016) hari ini, Selasa (12/1) di Gedung Olahraga (GOR) Lamongan. Pengurus Cabang NU Lamongan menginginkan kegiatan ini bias menyatukan seluruh komponen NU. Pengurus Cabang NU Lamongan mempunyai inisiatif dalam agenda Harlah, untuk mengumandangkan sholawat Nabi Muhammad SAW di Lamongan yang akan dipimpin oleh Group Shalawat Syekher Mania Lamongan. “Pada intinya dalam kesempatan Harlah NU ke-90 ini selain untuk memeperkuat tali silaturrahmi,Ini adalah momentup untuk ngalap(mendapatakan red) barokah dari Nabi,Wali”Ungkap ketua panitia Fathur Rahman Su’eb, Senin (11/1).

Sementara itu, Steering Comite(SC) Drs.Imam Ghazali juga menengaskan, prinsipnya satu hal yang mendasar pada kegiatan ini adalah menyatukan kembali seluruh komponen NU yang ada di Lamongan. “Kita akan merangkul seluruhnya untuk di jadikan ajang silaturahim besar.Sehingga dengan harapan nantinya ada berkah kedepanya”Tegas Drs.Imam Ghazali yang juga menjabat sebagai sekretaris PCNU. Beberapa agenda sudah siap untuk digelar di GOR Lamongan, rencananya PJ Bupati Lamongan Ir.Wahid Wahyudi, KH.Marzuqi Musta’mar(Wakil Rais PWNU Jatim), Ketua PB NU Sa’I’d Aqil Siraj dan Wakil Gubernur Jatim Drs H Syaifullah Yusuf akan hadir di acara tersebut. mb9

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Ka’bil Mubarok menegaskan, harusnya turunnya harga BBM diikuti dengan turunnya harga berbagai bahan pokok, dikarenakan turunnya harga BBM secara otomatis biaya angkut pun mengalami penurunan.

Tapi fakta di lapangan malah sebaliknya yang terjadi, semua bahan-bahan kebutuhan pokok naik semuanya.

“Pemerintah provinsi dan kabupaten harus melakukan langkah cepat dengan sidak ke pasar-pasar tradisional.

Dalam rangka menstablisasi harga sekaligus mengecek langsung siapa oknum yang mempermainkan harga bahan pokok. Apakah pedagang atau tengkulak atau pihakpihak lain,” ujar politisi Fraksi PKB ini, Senin (11/1).

Kabil menegaskan, pemprov maupun pemkab juga harus mengerojok barang murah ke pasar dengan melakukan operasi pasar. Lang-

kah itu sangat berpengaruh untuk menstabilkan harga, jika berbagai langkah ini tidak segera dilakukan maka harga berbagai bahan pokok akan terus meroket dan kemungkinan besar yang merasakan hasil tingginya harga Ini bukan petani, malah oknum-oknum tertentu.

“Tingginya harga kebutuhan pokok ini harus segera ditanggani. Pemprov dan pemkab tidak boleh hanya diam di kantor saja, melainkan turun ke lapangan dan mengecek langsung harga di pasaran, lantas mengambil kebijakan penanganan untuk menormalkan harga,” pintanya.

Politisi yang juga ketua garda bangsa jatim ini meminta Pemprov dan Pemkab segera melakukan operasi pasar, agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan yang terpenting lagi kondisi ekonomi jatim bisa distabilkan.

Harusnya turunnya harga BBM diikuti dengan turunnya harga berbagai bahan pokok, daging salah satunya dikarenakan turunnya harga BBM secara otomatis biaya angkut pun mengalami penurunan, namun yang terjadi malah sebaliknya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim lainnya, Nugroho SW menegaskan dalam waktu dekat ini Komisi B akan segera memanggil dinas-dinas terkait dilingkup Pemprov Jatim terkait naiknya sejumlah harga makanan di pasaran. Sesuai

sak untuk dilakukan operasi pasar, Komisi B akan memanggil dinas-dinas terkait dengan mahalnya harga makanan. Yang pasti kami akan mengawal terus harga makanan dan sembako sampai terjadi penurunan,”tegas politisi asal PDIP ini. cty

Traffic Light Purwosari Dibiarkan Rusak Dua Tahun Pasuruan, Bhirawa Tak berfungsinya traffic light di pertigaan Purwosari, Kabupaten Pasuruan membuat ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan. Bahkan, jalur penghubung antara Surabaya ke Malang dan Pasuruan tersebut ternyata dibiarkan tak berfungsi sekitar dua tahun lamanya.

Tentu saja, rambu pengatur jalan yang tak berfungsi itu

dikeluhkan pengguna jalan.

Apalagi sejak dua tahun selama tak berfungsi nampak diatur oleh pembantu pengatur lalu lintas. Jika melintas, pengemudi harus menyediakan uang kecil antara Rp 500 hingga Rp 1.000 sekali lewat.

“Saya tak mempermasalahkan harus menyediakan uang kecil itu. Tapi permasalahannya rambu di pertigaan Pur-

Pengusaha Kapal Soroti Kebijakan Persyaratan Modal Surabaya, Bhirawa Sejumlah pengusaha kapal di Surabaya menyoroti kebijakan terkait persyaratan kepemilikan modal badan usaha di bidang transsportasi oleh Kementerian Perhubungan yang mensyaratkan adanya modal transportrasi, sehingga memberatkan, khususnya di era Masyarakat Ekonomo ASEAN (MEA) 2016. “Kami menyoroti kebijakan itu karena dinilai memperlemah daya saing di era MEA seperti sekarang ini,” ujar pengusaha kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, Lukman Ladjoni, kepada wartawan di Surabaya, Senin (11/1).

Pihaknya menyoroti kebijakan melalui terbitanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi, khususnya Pasal 6. Pasal 6 Ayat 1 tertulis untuk memperoleh izin usaha angkutan laut berupa Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Badan Usaha harus memenuhi persyaratan adminitrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penyelenggaraan angkutan laut dan persyaratan kepemilikan modal.

Sedangkan, Pasal 6 ayat (2) tertulis Persyaratan kepemilikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa modal dasar paling sedikit Rp50 miliar dan modal disetor paling sedikit Rp12,5 miliar. “Ketentuan ini yang dikeluhkan sebab berbanding jauh dengan Peraturan Menteri sebelumnya yang mewajibkan modal Rp6 miliar dengan modal disetor Rp1,5 miliar,” ucapnya.

Menurut dia, kebijakan ini tidak hanya dikeluhkan pengusaha pelayaran, namun semua sektor jasa transportasi.

“Seharusnya pemerintah membantu meringankan beban pelaku usaha karena beratnya persaingan di MEA,” kata pemilik kapal kargo tersebut. Sementara itu, Ketua Komite Tetap bidang Ekonomi Kadin Jatim tersebut mengaku khawatir kebijakan itu justru tak sesuai menghambat semangat nasional dalam menghadapi MEA sebagaimana diharapkan Presiden RI Joko Widodo. ma,ant

dengan hukum ekonomi jika sejumlah variabel penting turun seperti BBM seharusnya diikuti dengan harga bahan pokok dan makanan juga harus turun. Tapi sebaliknya, jika harga tambah naik maka perlu dipertanyakan.

“Karenanya, selain mende-

hilmi husain/bhirawa

Traffic light di pertigaan Purwosari yang merupakan jalan penghubung antara Surabaya ke Malang dan Pasuruan tak berfungsi, Senin (11/1). Traffic light ini dibiarkan tak berfungsi sekitar dua tahun lamanya.

wosari ini sudah sekitar dua tahunan tak berfungsi. Mana perhatian pemerintah daerah di sini. Jika tak ada petugas penjaga lalu lintas, maka arus Surabaya yang menuju ke Malang juga akan semrawut,” terang Maghfirin, pengemudi minibus asal Pandaan, Senin (11/1).

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pasuruan Heri Yitno membenarkan lampu pengatur lalu lintas memang tak berfungsi.

Menurutnya, tak berfungsi rambu lalu lintas tersebut akibat ulah masyarakat yang tak bertanggung jawab. “Perbaikannya sudah sering kami lakukan.

Tapi kenyataannya setelah kami perbaiki dengan mengganti baterai di boksnya, ternyata keesokan harinya boks itu sudah rusak. Ironisnya boks itu dirusak oleh orang yang tak bertanggung jawab. Dan saat diganti ada yang memberi lem alteco,” ujar Heri Yitno.

Ia berjanji akan memperbaiki kembali dengan mengganti boks yang lebih besar. Tujuannya agar tidak bisa dirusak.

“Secepatnya kami akan memperbaikinya lagi. Yakni dengan mengganti dengan boks yang lebih besar,” pungkasnya. hil

Pertanian di Kota Batu Terancam Punah Batu,Bhirawa Pengembangan masalah pertanian menjadi tantangan berat bagi Pemkot Batu. Meskipun berstatus sebagai Kota Wisata dan Kota Pertanian, namun pertanian di Batu terancam punah. Hal ini akibat minimnya minat generasi muda yang tertarik menekuni bidang pertanian. Kondisi ini diperparah dengan semakin tergesernya lahan pertanian oleh permukiman penduduk, hotel dan sarana prasana wisata.

Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) memperkirakan jumlah anak muda yang tertarik untuk menjadi petani kurang dari 1 persen. Padahal saat ini 70-80 persen orang tua mereka berstatus sebagai petani yang memiliki lahan pertanian. Masalah inilah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Dinas Pertanian dan Kehutanan. Jika tidak tertangani dengan baik, maka akan memunahkan dunia per-

tanian di Kota Batu. Apalagi kota ini juga telah memproklamirkan diri sebagai kota penghasil pertanian organik. “ Ki t a m ul ai k ehi l angan generasi muda yang minat kepada pertanian, tidak ada anak-anak muda yang tertarik untuk berkecimpung di dunia pertanian. Padahal untuk program pertanian berkelanjutan,

kita harus memiliki bibit bibit petani muda yang handal,” ujar Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Budi Santoso, Senin (11/1).

Pantauan Distanhut, salah satu hal yang membuat generasi muda enggan untuk terjun mendalami dunia pertanian adalah adanya anggapan menjadi petani itu sengsara. nas

Jika tidak ada generasi muda yang berminat lagi menjadi petani akan menjadi ancaman punahnya dunia pertanian di Kota Batu.

Gempa akibat Gunung Bromo tidak membuat warga panik, namun mereka tetap menjaga kesehatan dengan mebagikan masker.

Gempa Bromo hingga Radius Tiga Kilometer Probolinggo, Bhirawa Gempa akibat letusan Gunung Bromo yang terjadi selama beberapa hari terakhir hanya dirasakan dalam radius tiga kilometer. Hal ini diungkapkan Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Bromo Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Ahmad Subhan, (Senin 11/1). “Gempa letusan itu sempat membuat kaca di Pos Pengamatan Gunung Api Bromo bergetar, namun hal itu wajarwajar saja. Dia mengatakan tidak semua warga yang berada dalam radius tiga kilometer dapat merasakan getaran gempa akibat letusan Gunung Bromo itu.

Hal itu, karena intensitasnya tidak terlalu sering, sehingga ada sebagian warga yang tidak merasakannya.

“Gempa letusan itu merupakan salah satu tipe aktivitas gempa gunung yang memiliki ketinggian 2.329 meter dari permukaan laut dan gempa itu merupakan tekanan udara dari dalam magma yang menyebabkan getaran,” katanya.

Ia mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir dengan gempa letusan Gunung Bromo karena jenis gempa tersebut merupakan hal yang wajar pada fase erupsi yang terus menerus sejak statusnya “Siaga”.

“Material yang keluar akibat gempa letusan hanya berupa abu halus dan secara visual gempa letusan itu

akan menyebabkan asap sulfatara abu vulkanis menjadi lebih pekat,” ujarnya.

Gempa tremor Gunung Bromo dalam beberapa hari terakhir mengalami penurunan, namun energi aktivitas di dapur magma lainnya masih tetap tinggi, bahkan secara visual terdengar suara gemuruh dan teramati sinar api samar-samar dari kawah Bromo. “Saya imbau masyarakat tidak perlu panik dan khawatir, namun sesuai dengan rekomendasi PVMBG, kawasan steril dari aktivitas warga dan wisatawan dalam radius 2,5 kilometer dari bibir kawah Gunung Bromo,” tandasnya.

Aktivitas Gunung Bromo pada 10 Januari 2016 sejak pukul 06.00 tercatat secara seismik gempa tremor vulkanis atau erupsi menerus dengan ampitudo dominan lima milimeter, satu kali gempa vulkanik dalam, dan tujuh kali gempa letusan yang lamanya sekitar 23 detik, sedangkan secara visual cuaca cerah, angin tenang, asap kelabu sedang-tebal, tekanan sedang-kuat, tinggi asap berkisar 900 meter dari puncak ke arah barat-barat laut.

Aktivitas Bromo pada 11 Januari 2016 pukul 06.00 WIB terpantau secara visual cuaca mendung, angin tenang, asap kelabu sedang-tebal, tekanan sedang-kuat dengan ketinggian berkisar 900 meter dari puncak ke arah baratbarat daya. wap

Obsesi Pemkab Banyuwangi Jadi Sentra Sapi Perah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi terus berupaya memacu penambahan populasi sapi perah untuk mewujudkan sentra peternakan sapi perah di wilayah Banyuwangi yang saat ini dikembangkan di wilayah selatan yang meliputi kecamatan Bangorejo, Purwoharjo, Siliriagung dan kecamatan Pesanggaran.

Pemkab Banyuwangi terus berupaya memacu penambahan populasi sapi perah untuk mewujudkan sentra peternakan sapi perah di wilayah Banyuwangi.

Menurut Heru Santoso, Kepala Dinas Peternakan kabupaten Banyuwangi, tahun lalu Banyuwang mendapatkan bantuan hibah sapi perah senilai sekitar Rp 600 juta yang diserahkan kepada salah satu kelompok peternak sapi perah yang ada di wilayah kecamatan Bangorejo.

"Rencana kita bisa mewujudkan sentra peternakan sapi perah yang jumlahnya minimal 1.000 ekor. Ke depan pemerintah pusat ada wacana menyentuh aspek hulu - hilir, sehingga apa-

bila wacana tersebut terelisasi kita melakukan berbagai hal apabila target yang dicanangkan bisa terpenuhi,"ujar Heru Santoso, Senin (11/1). Selanjutnya Heru Santoso menyatakan saat ini jumlah produksi susu dari para peternak di Banyuwangi Selatan mampu mencapai 2.500 liter / dua hari. Sementara peternak sapi perah di wilayah kecamatan Licin mampu memproduksi susu 1.000 liter per dua hari.

Untuk sementara, imbuh Heru, produksi susu dari para

peternak Banyuwangi dikirimkan kepada dua pabrik susu besar PT Nestle dan PT Indolacto belum mampu diolah dalam bentuk produk setengah jadi.

Secara bertahap pihaknya berupaya menuntaskan permasalahan para peternak sapi perah di kecamatan Licin yang sebagian belum berhasil dalam mengembangkan ternak sapi perah karena kesalahan dalam memilih bibit dan produksi yang tidak sesuai dengan harapan sehingga tidak mampu menutup biaya operasional yang harus dikeluarkan.

"Dengan adanya peternak yang masih eksis pelan-pelan kami membantu mengurai permasalahan yang menimpa peternak sapi perah di Licin minimal dalam tahap awal membantu menambah populasi sapi perah di Licin dan

terus memotivasi kelompok peternak yang bermasalah sampai problem yang ada di lapangan teratasi,"jelas Heru Santoso.

Hingga saat ini, imbuh Heru Santoso dengan asumsi harga satu ekor sapi sekitar 20 - 35 juta, total aset yang dimiliki para peternak sapi perah di wilayah Banyuwangi jumlahnya lebih dari Rp 2 milyar rupiah.

Sedangkan untuk pengiriman produksi susu ke pabrikan, lanjut Heru Santoso, hingga saat ini para peternak berupaya secara mandiri dan secara bertahap pemkab Banyuwangi berupaya membantu dengan mengadakan kendaraan operasional untuk mengangkut susu yang secara otomatis akan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh para peternak. nurhadi