Binder12feb2016

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Biasanya kasus diare hanya mencapai 150 orang akan tetapi bulan ini bisa mencapai 250 pasien,’’

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 3

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Kepala IGD RSU dr Soetomo Urip Murtedjo

Jumat Pahing, 12 FEBRUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

12 FEBRUARI 2016

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo

09.00 Rapat di Kemenhub Jakarta 14.00 Menghadiri Pelantikan Gubernur di Istana Negara

 Wagub H Saifullah Yusuf Di Ruang Kerja

Tuntut JHT, Pensiunan PT KAI Demo di Grahadi

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi

Surabaya, Bhirawa Puluhan karyawan pensiunan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Kamis (11/2) kemarin. Mereka menuntut pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) yang se-

harusnya sudah dinikmati saat memasuki usia pensiun. Ironisnya di antara pensiunan ada yang sudah meninggal tapi, JHT belum juga turun.

Berdasarkan laporan alat bukti yang disampaikan ke DPC SBSI Kota Surabaya dan Gerakan

Rakyat Indonesia Baru Jatim, saat mengkroscek ke pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak ditemukan kejelasan. Sebab, pihak perusahaan PT KAI hanya mendaftarkan dua program yakni jaminan kematian dan kecelakaan kerja. Hal tersebut seperti yang ter-

tera pada kartu kepesertaan Jamsostek yang dikeluarkan pada 2010 silam.

“Selama menjadi karyawan, gaji kita dipotong untuk membayar asuransi Jiwasraya sejak 1992.

Kemudian sejak 2010,

 ke halaman 11

06.30 Olahraga Bersama di Halaman Kantor Gubernur Jatim 09.00 Rapat Membahas Aset Pemprov di Ruang Kerja Sekdaprov 19.00 Membuka Gelar Seni Budaya Kab Jember di Taman Budaya Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Dukung Tol, Jalan Blawi Bangil hingga Beji Dibangun Pasuruan, Bhirawa Pemkab Pasuruan terus meningkatkan sarana dan prasarana di wilayahnya. Salah satunya adalah peningkatan infrastruktur jalan dengan meningkatkan serta memperlebar jalan yang menghubungkan Desa Blawi, Kecamatan Bangil hingga Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf menyampaikan peningkatan infrastruktur jalan itu diperkirakan mencapai sekitar 15 kilometer dengan lebar 12 meter.

Keberadaannya juga sebagai pendukung jalan Tol Gempol-Pasuruan. Sehingga, jalur Blawi-Beji tersebut akan mendukung perekonomian masyarakat.

“Target peningkatan infrastruktur jalan ini selesai pertengahan 2016 ini. Lokasinya tak jauh dari Tol Gempol-Pasuruan, atau tepatnya di

 ke halaman 11 gegeh/bhirawa

Aksi unjuk rasa pensiunan PT KAI dengan membentangkan spanduk di depan Gedung Negara Grahadi, Kamis (11/2) kemarin.

Evakuasi Pesawat Super Tucano Tuntas hilmi husain/bhirawa

Sebuah jalan antara Blawi di Kecamatan Bangil hingga Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan akan ditingkatkan dan dilebarkan untuk menunjang perekonomian, Kamis (11/2) sore.

Pemprov dan Daerah Diminta Kerjasama Tangani Banjir Pemprov, Bhirawa Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf meminta Pemprov Jatim dan kabupaten/kota untuk saling bekerjasama menangani kedaruratan bencana banjir. Contoh kerjasama itu seperti dukungan logistik, menyiapkan tempat pengungsian dan mengatasi masalah jangka pendek.

“Berdasarkan laporan khusus Pusdalops BPBD Jatim, ada beberapa daerah yang terkena bencana yakni Kabupaten Sidoarjo, kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kota Malang,” kata Saifullah Yusuf saat

Malang , Bhirawa Komandan Lanud Abd Saleh Marsma TNI Joko Senoputro menyatakan proses evakuasi pesawat Super Tucano yang jatuh menimpa rumah milik warga di Jalan LA Sucipto gang XII Kota Malang tuntas.

“Evakuasi terakhir sudah dilakukan dan seluruh badan pesawat sudah diangkat, sekitar pukul 10.00,” katanya usai prosesi pemakaman Serma Syaiful Arief Rakhman, teknisi pesawat tempur Super Tucano di Taman Makam Pahlawan (TMP) Suropati Kota Malang, Kamis (11/2).

Ia mengatakan selama proses evakuasi, mulai korban hingga badan pesawat tidak ada kendala berarti, bahkan saat ini empat jasad korban Super Tucano sudah dimakamkan. “Semoga peristiwa ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua,” ucapnya.

Meski sudah dinyatakan tun-

Mantan Perokok Kelas Berat

 ke halaman 11

Husni Thamrin

Sentil..  Sejumlah SKPD Tolak Temui Wartawan  Karena nila setitik, rusak susu sebelangga  Dilelang Ulang Pemerintah Pusat, Persiapan UN di Jatim Mepet  Kebanyakan ganti kebijakan, bingung yang di bawah  Stroke Masih Jadi Momok Masyarakat  Jadi menakutkan apalagi sadar biaya kesehatan makin mahal

 ke halaman 11

Hadapi Persaingan Usaha di MEA, Antar UMKM Perlu Sinergitas

 ke halaman 11

SEMUA orang di Pemkab Sidoarjo past i t a h u , b a h - wa pejabat Sidoarjo ini adalah perokok kelas berat.

Karena di mana ada kegiatan, tangannya pasti tak lepas dari rokok. Tapi kini ia berubah 180 derajat. Sejak akhir 2015 kemarin, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kab Sidoarjo itu sudah tidak kenal lagi apa itu rokok. ‘’Saya berhenti setelah saya sakit, saya ingin sembuh,’’ k a t a Husni Thamr i n pada

tas, kondisi di lokasi kejadian masih dijaga ketat aparat kepolisian. Garis polisi masih terpasang di sekitar lokasi. “Karena ada warga sipil yang menjadi korban, proses penyelidikan akan dilakukan pihak kepolisian. Dan, saat ini sampai waktu yang belum ditentukan, kami masih akan menutup akses jalan menuju lokasi kejadian, bahkan lokasi kejadian juga masih dalam status quo,” kata Kapolresta Malang Kota AKPB Decky Hendarsono.

Decky mengatakan setelah pe-

Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama Dirut Bank Jatim R Soeroso saat meninjau hasil produksi UMKM dalam kegiatan Bank dan UMKM Expo di Grand City Surabaya, Kamis (11/2).

Surabaya, Bhirawa Menghadapi persaingan usaha dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Bank Jatim terus mendorong Usaha Kecil Mikro dan Menegah (UMKM) serta dunia perbankan untuk tetap memperkuat daya saing dengan produk yang dimilikinya.

Selain itu, dibutuhkan sinergisitas antar penyelenggara UMKM agar mendapatkan produk yang maksimal.

Dirut Bank Jatim R Soeroso menegaskan menghadapi MEA seperti saat ini setiap dunia usaha saling bersaing, baik di UMKM maupun dunia perbankan. Namun tentu semuanya harus diperkuat dengan Sumber Daya Manusia

 ke halaman 11

Sekdaprov Lantik Tujuh Pejabat Baru Pemprov, Bhirawa Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM melantik tujuh pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemprov Jatim. Pelantikan yang digelar di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim, Kamis (11/2), ini dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan karena ada pejabat yang pensiun maupun mengisi struktur organisasi.

Perlu diketahui, saat ini ada struktur organisasi baru sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Gubernur Jatim No 59 Tahun 2015 yang mengamanatkan adanya perubahan nomenklatur UPT Dinas Pendidikan Pengembangan Kesenian Sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim menjadi UPT Laboratorium Pelatihan dan Pengembangan Kesenian di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disburpar) Provinsi

 ke halaman 11

Lengkapi Infrastruktur UNBK, Komite Sekolah Terlanjur Galang Dana Surabaya, Bhirawa Peringatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) agar sekolah penyelenggara Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tidak membebani wali murid memang mendasar.

Sebab, keinginan sekolah menyelenggarakan ujian dengan semi online ini nyatanya belum sepenuhnya didukung infrastruktur yang memadahi.

Untuk bisa melaksanakan UNBK secara mandiri, sekolah berupaya mulai meminjam laptop siswa atau guru sam-

 ke halaman 11

Wisata Pacitan Terus Menggeliat

Sebulan PAD Pariwisata Tembus Rp 2 Miliar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Kabupaten Pacitan berhasil mencapai Rp 2 miliar atau 24 persen dari total target PAD 2016 sebesar Rp 8,225 miliar, hanya dalam kurun satu bulan sejak 1 Januari silam.

Gegeh, Pacitan Objek wisata yang terbesar di Pacitan makin diminati masyarakat. Tak heran tingkat kunjungan wisatawan terus meningkat di daerah berjuluk Kota Seribu Goa ini.

“Melihat capaian awal tahun ini, kami cukup optimistis target tahunan tersebut bisa tercapai,” kata Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Wasi Prayitno kepada Kantor Berita Antara belum lama ini.

Ia mengatakan, evaluasi hasil capaian PAD sektor pariwisata sebesar 24 persen tersebut belum

termasuk pemasukan dari aneka retribusi tempat-tempat wisata yang dikelola pemerintah daerah selama libur Imlek.

Rekapitulasi pemasukan dari tiket masuk objek wisata, jasa parkir, retribusi kios dan warung makanan/minuman, hingga pajak hotel dan restoran selama libur Imlek masih dihitung, sebelum digabung dengan capaian PAD sebelumnya. “Data PAD sementara yang kami sampaikan di atas merupakan rekapitulasi selama ku-

 ke halaman 11

Pantai Klayar menjadi primadona objek wisata di Pacitan. Saat ini pengembangan dan pembangunan lahan parkir menjadi prioritas pemerintah daerah setempat.

SURABAYA

2

Jumat Pahing 12 FEBRUARI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Dilelang Ulang Pemerintah Pusat, Persiapan UN di Jatim Mepet Pemprov, Bhirawa Akibat lelang ulang percetakan naskah Ujian Nasional (UN) , Panitia Ujian Nasional tingkat provinsi harus berhadapan dengan jadwal ujian yang cukup mepet. Sementara di provinsi lain, pencetakan sudah mulai berjalan.

Sesuai jadwal dalam Prosedur Operasional Standar (POS) UN tahun ajaran 2015/2016 Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP), serah terima master soal ke perusahaan pencetakan dilakukan pada 1 Februari.

Namun faktanya, sampai saat ini proses lelang cetak naskah baru sampai tahap penawaran,

dan baru akan ditetapkan pada 16 Februari.

Sementara pada 3 – 20 Maret, naskah UN sudah harus terdistribusikan ke provinsi. Artinya, proses penggandaan naskah di percetakan harus rampung dalam waktu kurang dari sebulan.

Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman mengungkapkan, ke-

terlambatan ini lantaran ada lelang ulang percetakan naskah UN. Apa penyebabnya? Pihaknya mengaku lelang ulang tersebut merupakan kewenangan pusat.

“Saya tidak masalah meski telat, yang penting pemenang lelang berada di sekitar Jatim,” kata dia, Kamis (11/2). Sebagaimana tahun lalu, pencetakan naskah UN Jatim menjadi satu paket dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Nilai anggaran yang disiapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencapai Rp9,661 miliar.

Mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini menegaskan, jika pemenang berada di sekitar Jatim, resiko distribusi soal menjadi lebih kecil bila dibandingkan dengan pemenang lelang yang berada di luar Jatim. “Untuk jadwal pencetakan soal itu tergantung daerah lelang, bisa tanggal 1 Februari lalu,” jelasnya.

Saiful menjelaskan, lelang ulang dilakukan mungkin karena pusat kurang cocok dengan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jatim. “Pusat kurang sreg, silakan saja. Saya

juga tidak mau dituduh macammacam,” ujar dia. Menurutnya, hal itu sepenuhnya merupakan hak pusat. Tapi pusat tetap harus tanggung jawab karena provinsi hanya pelaksana UN di lapangan.

Ketika disinggung bahwa beberapa percetakan di Jatim sudah menang lelang untuk provinsi lain, Saiful menyerahkan wewenang sepenuhnya ke pusat.

Bila memenuhi syarat dan layak menang di Jatim, semuanya tidak masalah.

Berdasar data LPSE Kemendikbud, PT Jasuindo Tiga Perkasa

PANGGUNG BIROKRASI

Spanduk Imbauan DBD

Empat Sekolah Surabaya Rawan Banjir Pemkot, Bhirawa Ambruknya TK Kusuma di Jalan Jagirsidoresmo VI tampaknya harus menjadi pelajaran bagi penyelenggara sekolah yang lain. Khususnya di sekolahsekolah yang rawan terhadap banjir.

Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya merilis ada empat sekolah yang memiliki risiko waspada banjir tinggi.

Keempat sekolah yang mayoritas berada di kawasan Surabaya Barat ini adalah SDN Sumberejo 1, SDN Sumberejo 2, SD Tanwirul Afkar dan SMP As sa’adah.

Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dindik Surabaya, Eko Prasetyoningsih mengatakan, ketika musim hujan lingkungan empat sekolah sering banjir. Bahkan, seringkali pihak sekolah harus meliburkan sisiwanya karena air masih menggenangi halaman dan masuk ke kelas.

“Jangankan musim hujan. Tidak musim hujan pun empat sekolah itu sering banjir,” kata Eko ditemui, kemarin (11/2).

Menurut Eko, ada beberapa penyebab yang membuat empat sekolah itu jadi langganan banjir, yakni terkena imbas peningkatan air di Kali Lamong dan daratan di kawasan tersebut cukup rendah. Apalagi, ketika curah hujan tinggi dimungkinkan akan terjadi banjir yang membuat proses pembelajaran terhenti.

Oleh karena itu, Dindik menghimbau sekolah-sekolah untuk melakukan antisipasi banjir. Salah satunya yakni mengamankan data penting sekolah, seperti nilai siswa, raport dan lainnya. Pengamanan berkas atau data penting ini bisa dilakukan dengan cara menyimpan berkas di lantai dua. Sehingga, ketika sewaktu-waktu terjadi banjir tidak menggangu administrasi sekolah.

“Amankan kabel listrik. Jangan sampai berkeliaran. Takutnya pas hujan terinjak siswa,” kata Eko. Tak hanya empat sekolah yang berstatus waspada, banjir sewaktu-waktu juga bisa terjadi di sekolah-sekolah Surabaya bagian pusat, selatan dan timur. Sebab, masih banyak sekolah yang tidak begitu peduli terhadap saluran pembuangan air. Sehingga, pembuangan air di sekolah tersebut terganggu Q tam dan akan menyebabkan banjir.Q

Dinas Kesehatan Kota Surabaya meminta kepada seluruh Puskesmas Surabaya untuk memasang spanduk imbauan diperuntukkan bagi warga Surabaya salah satunya yang terpasang di Puskesmas Pucang Sewu, di Jl Pucang Anom Timur, Surabaya, Kamis (11/2).

Isi spanduk tentang ‘Jumat Bersih, Bebas Jentik Lakukan 3 M Plus Seminggu Sekali Menguras, Menimbun, Menutup, Plus Hindari Gigitan Nyamuk’. trie diana/bhirawa

Proses Cetak KIA Tunggu Blangko Kemendagri Kawasan Wisata Ampel Perlu Didesain Ulang Surabaya, Bhirawa Kementerian Dalam Negeri membuat kebijakan baru di awal 2016. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016, semua anak berusia di bawah 17 tahun diwajibkan memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu tersebut merupakan identitas resmi anak yang belum berusia 17 tahun. Untuk proses cetak KIA, Pemkot Surabaya tinggal menunggu blangko yang diterbitkan oleh Kemendagri.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Suharto Wardoyo mengatakan, tengah menyiapkan aplikasi yang akan digunakan untuk pencetakan KIA. Selagi menunggu blangkonya dipersiapkan.

“Blangkonya yang seperti blangko KTP elektronik (e-KTP) ini tersedia dulu. Semua proses pengadaan dilakukan Kemen-

dagri,” katanya saat dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (11/2) kemarin.

Ia menjelaskan, pada KIA anak usia 0-5 tahun tercetak tanpa menggunakan foto. Tapi untuk anak usia 5-17 tahun wajib menyertakan foto. Nantinya pencetakan KIA menggunakan mesin cetak KTP elektronik.

Sementara itu, berkaitan dengan akta kelahiran, sistem informasi baru bisa mendeteksi kelahiran mulai tahun 2011 karena tercantum nomor induk.

Sedangkan sebelum tahun 2011 masih belum terdeteksi karena belum ada nomor induk.

“Kita sampaikan permohonan bantuan untuk data anak sebelum usia 17 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran.

Ini untuk mengetahui berapa jumlah blangko yang dibutuhkan,” ujarnya.

Pencetakan KIA ini bertujuan untuk membantu mendeteksi data anak-anak usia 0-17 tahun. Mi-

salnya jika ada kasus kehilangan anak atau untuk mencari data anak yang menjadi korban kecelakaan, dan sebagainya.

Cara membuat KIA, bagi anak yang baru lahir, KIA akan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan akta kelahiran. Sementara, bagi anak yang belum berusia 5 tahun, tetapi belum memiliki KIA, orangtua harus memenuhi persyaratan administrasi.

Pertama, yaitu menyiapkan fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran. Kedua, menyiapkan kartu keluarga asli orang tua/ wali. Selanjutnya, menyiapkan KTP asli kedua orang tua/wali.

Kemudian, bagi anak yang telah berusia 5 tahun, tetapi belum memiliki KIA, orangtua harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu menyiapkan fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta Q geh.gat kelahiran aslinya.Q

Atasi Banjir Lewat Perbaikan Tata Kelola Wilayah DPRD Jatim, Bhirawa Terjadinya banjir di beberapa daerah di Jatim salah satu yang terparah di Sidoarjo, dinilai sebagai akibat buruknya pembangunan tata kelola daerah khususnya terkait lahan serap air.

Untuk itu Komisi D meminta Gubernur memba-

yang biasa menjadi langganan pengadaan naskah untuk wilayah Jatim, Kaltim dan Kaltara juga sudah ditetapkan sebagai pemenang di Provinsi Papua dengan nilai kontrak Rp1,7 miliar.

Sementara perusahan cetak lain di Jatim yakni PT Temprina Media Grafika memenangi tender pengadaan naskah untuk wilayah DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua Barat dengan nilai kontrak Rp5,6 miliar. “Kami tetap optimistis tidak akan terjadi kendala dan semua proses akan sesuai Q tam jadwal,” yakin Saiful.Q

ngun koordinasi antar daerah dalam memperbaiki tata kelola wilayah daerah, sebagai upaya meminimalisir terjadinya banjir.

Legislator Komisi D, Mahdi menegaskan, buruknya pembangunan penyerapan air dikarenakan kurang perhatiannya seorang kepala dae-

rah terhadap pembangunan tata kelola daerah. Untuk itu Gubernur Jatim harus melakukan penekanan ke seluruh kepala daerah untuk memperbaiki pembangunan tata kelola daerah.

“Yang terjadi saat ini sejumlah daerah dipadati pembangunan perumahan. Sa-

yangnya pembangunan perumahan itu tidak diimbangi dengan pembangunan saluran perairan. Bahkan syarat 30 persen lahan untuk penghijauan seringkali tidak dipenuhi, imbasnya lahan serap air pun semakin terbatas,” ungkap Politisi dari Fraksi PPP ini, Kamis (11/2).

Mahdi menambahkan, menyikapi terjadinya banjir di beberapa daerah dalam waktu dekat Komisi D juga akan memanggil Dinas PU Pengairan jatim untuk evaluasi kondisi saluran-saluran irigasi, embung,waduk dan pembangunan antisipasi banjir Q cty yang sudah dilakukan.Q

DPRD Surabaya, Bhirawa Komisi C DPRD Surabaya mendesak pemerintah kota mendesain ulang Kawasan Wisata Religi Ampel.

Khususnya soal pengaturan pengunjung dari terminal bus kawasan wisata tersebut, ke makam/Masjid Sunan Ampel atau sebaliknya.

Anggota Komisi C, M Machmud mengatakan, pembenahan kawasan wisata Ampel sudah sangat mendesak. Pasalnya, belakangan para pedagang di kawasan wisata Ampel resah karena kerap diobrak petugas Satpol PP. Menurut Machmud, pada Selasa (9/2/2016) para pedagang kaki lima (PKL) setempat mendatangi Komisi C. Mereka mengeluh, karena hampir tiap hari harus berkejaran dengan petugas Satpol PP yang melakukan penertiban.

Polisi pamong praja itu menertibkan pedagang yang menggelar dagangan di tempat yang tidak diperbolehkan.

“Padahal, para pedagang ini terpaksa berjualan di tempat yang memang seharusnya tidak boleh, karena stan PKL yang disediakan sangat sepi, tidak ada pembeli,” sebut Machmud, Kamis (11/2).

Berangkat dari persoalan ini, kata Machmud, pihaknya minta pemerintah kota, dalam hal ini Bappeko, melakukan pembenahan menyeluruh di kawasan wisata Ampel.

Terutama menyangkut nasib pedagang, lanjut dia, diupayakan pengunjung yang naik bus, setelah turun di terminal, harus melewati semua stan di sentra PKL kawasan wisata Ampel.

“Jadi saat menuju makam Sunan Ampel, atau Masjid Ampel, harus melewati stan pedagang. Ini seperti yang dilakukan di kawasan wisata religi di daerah lain, sehingga semua pedagang berpotensi dagangannya laku,” papar mantan wartawan ini.

Sementara yang terjadi selama ini, jelas Machmud, begitu turun dari bus, pengunjung lewat samping PMK, kemudian menyeberang jalan, lalu masuk gang menuju Masjid Ampel. Sehingga stan-stan pedagang di sentra PKL yang disediakan, sama sekali tidak dilewati Q gat pengunjung.Q

Bengkel UMKM Hanya Butuh Izin Tetangga Penggodokan Raperda Pelayanan Bengkel agaknya sudah memasuki babak akhir. Beberapa masalah salah satunya terkait syarat perizinan sudah terdapat titik temu antara Komisi D dan Pemkot.

Dengan Raperda ini menurut Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajad, tidak semua bengkel bisa buka tanpa penuhi syarat yang telah ditentukan. Sebab izin operasional bengkel akan diwajibkan dipunyai oleh pengusaha bengkel. ‘’Raperda ini merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Maksud dari tujuan kedua regulasi ini adalah pemerintah harus melakukan upaya pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak dari sektor transportasi,’’ katanya.

Untuk bengkel kategori besar diharuskan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), serta dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

Sebaliknya yang kategori kecil di kampung kampung harus memiliki izin tetangga

kanan dan kiri. ‘’Saya kira yang kategori kecil, syarat izinnya tak terlalu rumit,’’ katanya.

Memang sebelumnya pihak Pansus yang terdiri dari Komisi D DPRD Surabaya meminta ada pembedaan perizinan antara bengkel besar dan bengkel kelas kecil atau UMKM. Ketua Pansus , Reni Astuti pernah menyebut untuk bengkel kecil sekelas UMKM tidak perlu dibebani izin IMB sampai HO, tetapi cukup izin dari tetangga kanan dan kiri serta surat pernyataan menjaga lingkungan.

Raperda Pelayanan Bengkel juga merupakan upaya Pemkot mengetahui jelas dan mengendalikan jumlah bengkel. Karena jika tak diawasi, bengkel yang nekat buka tan-

pa memiliki tenaga ahli akan merugikan konsumen. ‘’Bila sudah disetujui, Raperda ini tak langsung diterapkan. Namun masih menunggu dulu selama setahun. Kami akan melakukan sosialisasi dulu kepada semua bengkel baik yang kategori besar dan kecil,’’ kata Irvan.

Menurut Irvan, tujuan utama dari Raperda ini adalah untuk menekan emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Khususnya kendaraan roda empat. Saat ini di Surabaya sudah ada sebanyak 50-an bengkel yang memiliki izin untuk melakukan uji emisi.

Namun, izin tersebut dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Nah, dengan

ist

Raperda pelayanan bengkel rencananya hanya mensyaratkan izin tetangga bagi bengkel kecil. adanya perda bengkel, maka kot untuk melakukan pe- bengkel yang melakukan ada kewenangan dari Pem- ngawasan terhadap bengkel- praktik uji emisi.Q dre

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Sufendhi Dimyati, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Arum Hidayati, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, M. Yusuf Adnan, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Penerbit: PT. Harian Bhirawa (Perusahaan Pers SK: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-82337.AH.01.01.Tahun 2008) Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Pemegang Saham: Seluruh karyawan/ koresponden Harian Bhirawa Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Supriyadi, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

SURABAYA

Jumat Pahing 12 FEBRUARI 2016

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Dari Jaringan Wonokromo, BNNP Jatim Musnahkan Sabu dan Ekstasi Surabaya, Bhirawa Pasca mengungkap peredaran narkoba di kawasan Wonokromo Tangkis, Surabaya. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim memusnahkan barang bukti 1 kilogram lebih sabu dan 4.350 pil ekstasi di alat pemusnah atau inseminator.

Pemusnahan barang bukti sabu dan pil ekstasi yang dilakukan di depan halaman kantor BNNP Jatim, Kamis (11/2), dipimpin langsung oleh Kabid Pemberantasan BNNP Jatim AKBP Bagijo Hadi Kurnijanto.

Turut hadir juga perwakilan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, dan perwakilan dari RW 01 Keluarahan Barata Jaya, Ke-

camatan Gubeng, Surabaya.

Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan BNNP Jatim Kompol Sutrisno Yuwono mengatakan, pemusnahan BB sabu dan ekstasi ini merupakan hasil dari pengungkapan peredaran narkoba di kawasan Wonokromo Tangkis.

Kiloan sabu dan ribuhan ekstasi ini, lanjut Sutrisno, merupakan barang bukti yang disita dari delapan tersangka.

“Pemusnahan kiloan sabu dan ribuan pil ekstasi ini merupakan hasil pengungkapan kasus pada 25 Januari 2016 lalu,” kata Kasi Penyidikan BNNP Jatim Kompol Sutrisno usai pemusnahan barang bukti, Kamis (11/2).

Terkait jaringan ini, Sutrisno

mengaku, BNNP Jatim masih melakukan pengembangan terhadap jaringan narkoba di kawasan Wonokromo. Bahkan, pengembangan ini dipimpin langsung oleh Kabid Pemberantasan dan petugas di Bidang Pemberantasan BNNP Jatim. Sebab, tidak menutup kemungkinan adanya koneksi antar jaringan narkoba di luar Surabaya.

“Hari ini (kemarin) petugas yang dipimpin Pak Kabid Pemberantasan, melakukan pengembangan terhadap peredaran narkoba di kawasan Wonokromo,” terang Sutrisno.

Sebagaimana diketahui, BNNP Jatim melakukan pemusnahan barang bukti sabu seberat 1 kilo-

bed/bhirawa

Tersangka narkotika jaringan Wonokromo saat memasukkan barang bukti pil ekstasi sebanyak 4.350 butir dan 1 kilogram lebih sabu, Kamis (11/2).

gram lebih dan dua jenis ekstasi, yakni logo Buterfly dan logo U sebanyak 4.350 butir. Barang bukti itu merupakan hasil ungkap dari kasus peredaran narkoba yang diduga dilakukan di pemukiman padat penduduk di kawasan Wonokromo Tangkis, Surabaya.

Dari pengungkapan ini, BNNP Jatim berhasil mengamankan tiga orang tersangka yang merupakan satu keluarga, yakni Ardian Kristiawan (23), Ardian Firmansyah (29), dan Bahrezi Rizma Aminullah (22). Sementara kelima tersangka lainnya yakni, Arif Yanuar (35), Doi Sabarna (35), Abdul Rohim (32), Yanuar Priyantoro (37), dan Mochamad Alqomi (25).Q bed

Musim Penghujan Memuncak, Kasus Diare Meroket Surabaya, Bhirawa Musim hujan yang mulai mencapai puncaknya , membuat masyarakat perlu mewaspadai penyakit diare. Saat ini , dalam kurun waktu satu bulan IGD RSUD dr Soetomo Surabaya telah menerima pasien diare mencapai 250 orang atau naik lebih 70 persen dari biasanya.

trie diana/bhirawa

Dijadikan Mangkal Taksi

Pemkot Surabaya masih belum melakukan uji coba Frontage Road (FR) atau jalur lambat di Jl A Yani, Surabaya, kini kawasan itu telah dijadikan tempat mangkal taksi, Kamis (11/2) kemarin. Padahal di kawasan jalan ini pada jam kerja terjadi kemacetan cukup padat.

Diknas Larang Siswa Rayakan Hari Valentine

RAGAM INFO

Industri Manufaktur Bergeser ke Jasa Surabaya, Bhirawa Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim mengatakan bahwa industri manufaktur di beberapa tempat mulai bergeser ke bidang jasa, khususnya di Surabaya yang setahun terakhir mulai gencar diperlihatkan kepada masyarakat dengan kemudahan jangkauan.

“Saat ini tumbuhnya sektor industri manufaktur sudah bergeser ke sektor jasa, seperti pengangkutan dan transportasi yang cenderung tidak menghasilkan nilai tambah dan penambahan tenaga kerja di dalam negeri,” kata Wakil Ketua Apindo Jatim, Heribertus Gunawan ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (11/2).

Ia mengatakan bidang usaha jasa, seperti perhotelan, transportasi dan restoran perlu diperkuat mengingat mulai terjadi pergeseran basis kekuatan ekonomi dari manufaktur ke jasa, seperti yang terjadi di Kota Surabaya.

“Sedangkan untuk industri manufaktur harus meningkatkan daya saingnya melalui pendalaman pengolahan alias penghiliran industri, supaya diharapkan bagi pengusaha tidak beralih ke bidang Q ant usaha semuanya,” tuturnya.Q

Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran (SE) kepada seluruh sekolah SMA dan SMK se-Surabaya agar bisa mengantisipasi siswa-siswi di Surabaya terhadap dampak buruk perayaan hari valentine yang jatuh pada tanggal 14 Februari nanti.

Surat ini ber-kop Pemerintah Kota Surabaya Dinas pendidikan, dengan nomer surat 420/0717/436.6.4/2016 tertanggal 22 Januari 2016, perihal antisipasi terhadap perayaan valentine day serta di tandatangani oleh Kadindik Kota Surabaya Dr Ikhsan.S.Psi. Menurut Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan Surabaya Sudarminto, dalam SE tersebut berisi imbauan setiap sekolah untuk menjaga peserta didik agar tidak terpengaruh oleh kegiatan yang tidak sesuai dengan kearifan lokal dan budaya Indonesia yang dikhawatirkan dapat terjadi pada perayaan Hari Valentine (Valentine Days).

Selain itu Diknas ingin agar setiap sekolah melakukan antisipasi kemungkinan adanya perayaan valentine day oleh peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai moral, religius, dan kultur budaya bangsa Indonesia.

Kemudian Membuat surat edaran kepada orang tua/ wali murid untuk melakukan pengawasan terhadap putra putrinya agar tidak melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri dan masa depannya.

Memberikan penguatan moral dan pengertian kepada seluruh peserta didik bahwa kasih sayang akan lebih bermakna apabila diberikan kepada orang tua, saudara, bapak ibu guru, teman, tetangga dan orang-orang yang berjasa disekitar seperti, petugas kebersihan, penjaga palang pintu kereta api dan lain lain.

Kekhawatiran Diknas ini agar tidak terjadi pada tahun lalu dimana terjadi penjualan secara vulgar alat kontrasepsi yang dikemas dalam bentuk paket dengan merk cokelat pada momen perayaan Hari Valentine di beberapa minimarket di Surabaya.Q dre

‘’Biasanya kasus diare hanya mencapai 150 orang akan tetapi bulan ini bisa mencapai 250 pasien,’’ kata Kepala IGD RSU dr Soetomo Urip Moenterjo, Kamis(11/2).

Menurutnya, peningkatan pasien diare disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah kurang bersihnya masyarakat dalam menjaga lingkungan dan banyaknya virus atau bakteri yang menyebar pada saat musim hujan. ‘’Jika musin kemarau masyarakat bisa menjaga kebersihan akan teapi pada musim hujan akan sulit, hal ini yang menyebabkan virus dan bakteri berkembang lebih cepat,’’ ucapnya.

Sementara Kepala Dinkes Surabaya drg.

Febri Rachmawati, mengimbau, saat musim penghujan masyarakat waspada akan penyakit musim penghujan seperti diare dan DBD. Kondisi cuaca yang terkadang mendung justru memudahkan penyakit mudah menyerah dan kondisi kesehatan melemah.

Dinkes juga meminta agar masyarakat lebih rajin dalam menjaga kebersihan rumah, dan rajin membersihkan lingkungan dan selalu menjaga pola makan. “‘’Yang benar sebelum makan diharapkan

cuci tangan hal ini menghidari adanya bateri dan kuman yang masuk dalam pencernaan,’’ ucapnya Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinkes Kota Surabaya dr Mira Novia menyatakan, penyakit diare dapat menyerang siapa saja, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. Menurutnya, diare adalah sebuah penyakit di mana penderita mengalami rangsangan buang air besar yang terus-menerus dan tinja atau feses memiliki kandungan air yang berlebihan.

Penyebab diare bukanlah penyakit yang datang dengan sendirinya. Biasanya ada yang menjadi pemicu terjadinya diare. ‘’Secara umum, penyebab diare, yaitu infeksi oleh bakteri, virus (sebagian besar diare pada bayi dan anak disebabkan oleh infeksi rotavirus) atau,’’ ujarnyanya.

Selain itu juga diare juga disebabkan oleh beberapa infeksi virus dan juga akibat dari racun bakteria, juga bisa disebabkan oleh faktor kebersihan lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang kumuh dan kotor menjadi tempat berkembang bakteri (E.coli), virus dan parasit (jamur, cacing, protozoa), dan juga lalat yang turut berperan dalam membantu penyebaran Q dna kuman penyakit diare.Q

Pasien diare mendapatkan perawatan dari rumah sakit.

dna/bhirawa

Kejaksaan Tunggu Tahap II dari Penyidik Polisi

Stroke Masih Jadi Momok Masyarakat Berkas Narkoba Anggota Dewan Pasuruan Dinyatakan Sempurna

Surabaya, Bhirawa Banyaknya kasus kematian akibat penyakit stroke diharapakan menjadi perhatian bagi masyarakat. Dokter Umum UGD Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya dr Gede Sanjaya menjelaskan, stroke merupakan penyakit serebrovaskuler (gangguan neurology yang sering terjadi pada orang dewasa, red) mengacu kepada setiap gangguan neurologik mendadak. Ini biasanya terjadi akibat pembatasan atau terhentinya aliran darah melalui suplai arteri otak.

Walaupun orang mungkin terkena stroke pada usia berapa pun, dua

pertiga stroke terjadi pada usia lebih 65 tahun. “Pada perempuan sekitar 43 persen kasus stroke per tahun, 62 persen diantaranya mengalami kematian akibat stroke,” ujarnya.

Resiko stroke meningkat seiring dengan beratnya dan banyaknya faktor resiko. Data epidemiologi menunjukan resiko untuk timbulnya serangan ulang stroke adalah 30 persen. Faktor resiko dapat digolongkan dua, yaitu tidak dapat di modifikasi contohnya usia, jenis kelamin, genetik. Yang kedua adalah dapat di modifikasi, seperti riwayat stroke, merokok, hipertensi,

penyakit jantung, kencing manis, hiperkolesterol, kegemukan, dan kontrasepsi oral.

Untuk stroke iskemik atau penyumbatan ada dua mekanisme, yang pertama tekanan pada pembuluh darah akibat ekstravasasi darah kedalam tengkorak yang volumenya tetap.

“Yang kedua vasospasme reaktif pembuluh-pembuluh darah yang didalam ruang antara lapisan arakhnoid dan pia matermeningen,” imbuhnya.

Untuk stroke perdarahan di bagi menjadi dua, yaitu perdarahan sub arakhnoid da perdarahan intrasereQ ant brum.Q

Kejari Surabaya, Bhirawa Nasib berkas kasus narkoba Indra Iskandar (29) dinyatakan sempurna alias P21. Setelah diteliti, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyatakan bahwa berkas kasus narkoba oknum anggota DPRD Kota Pasuruan itu P21.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Surabaya Joko Budi Darmawan membenarkan hal itu. Dijelaskan Budi, setelah dilakukan penelitian oleh Jaksa peneliti, berkas yang diserahkan penyidik Polrestabes Surabaya itu akhirnya selesai dilakukan penelitian oleh Jaksa peneliti, Andi Surya.

Diakui Joko, pada berkas itu tidak banyak perbaikan yang dilakukan penyidik untuk melengkapi berkas tersebut. “Setelah diteliti oleh Jaksa peneliti kasus ini, berkas dinyatakan sempurna alias sudah P21,” kata pria yang merupakan adik dari mantan Q bed Kajari Surabaya M Dhofir, Kamis (11/2).Q

Kejari Surabaya Beri Penyuluhan Hukum Tentang Narkotika dan Kekerasan SMAN 16 Jadi Jujukan Pertama Jaksa Masuk Sekolah Menyingkapi bahaya narkotika dan kekerasan terhadap anak di Sekolah-sekolah, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya melalui program ‘Jaksa Masuk Sekolah (JMS)’, mencoba untuk memberikan penerangan dan penyuluhan hukum terkait hal ini. Kali ini, SMA Negeri 16 Surabaya menjadi jujukan pertama sekaligus sebagai Sekolah pembuka program JMS. Merujuk kepada statemen Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Waseso yang menyebut ‘Indonesia Darurat Narkoba’.

Kejaksaan seluruh Indonesia mencoba hadir untuk memberikan penyuluhan dan penerangan hukum terkait dampak maupun bahaya narkoba.

Bertempat di Gedung Kesenian Sasana Krida Budaya SMAN 16 Surabaya, sekitar ratusan siswa siswa kelas X dan XI mengikuti sosialisasi

JMS. Bertindak sebagai Ketua JMS, Kepala Kejari (Kajari) Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi mengapresiasi sambutan siswa siswi SMAN 16 atas program Jaksa Masuk Sekolah.

“Program Jaksa Masuk Sekolah baru pertama kali ini diadakan. Ini sesuai dengan Surat Keputusan Jaksa Agung yang memerintahkan seluruh Jaksa di seluruh Kejari se Indonesia masuk ke sekolah-sekolah.

Tujuannya adalah memberikan penyuluhan hukum,

terutama yang berfokuskan kepada bahaya narkoba dan kekerasan terhadap anak dan di lingkungan sekolah,” ungkap Didik disela-sela pembekalan sosialisasi JMS, Kamis (11/2).

Kepada Bhirawa, Didik mengakui bahaya narkoba saat ini sangat besar sekali dampaknya. Dengan adanya JMS, dirinya berharap para generasi penerus bangsa dapat memahami tentang hukuman dan bahayanya narkoba. Kenapa ditingkat SLTA ? Didik beranggapan bahwa SMA merupakan panca roba dan pencarian identitas diri bagi remaja.

“Karena para siswa siswi sekolah ini harapan bangsa, kita sebagai aparatur penegak hukum harus memberitahu sedini mungkin tentang bahaya narkoba dan hukuman pada kasus narkoba. Begitu

bed/bhirawa

Kajari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi saat memberikah penyuluhan bahaya narkoba dan kekerasan terhadap anak di SMAN 16 Surabaya, Kamis (11/2). juga tentang bahaya keke- wulan sekali ini, Didik ber- akan diadakan di sekolahrasan terhadap anak, dan harap siswa siswi sekolah sekolah,” pungkas DIdik. kekerasan yang ada di seko- lebih berhati-hati dalam Sementara itu, Kepala lah-sekolah,” kata Didik. pergaulan yang merujuk pada Sekolah SMAN 16 Drs H Nantinya, pada program hal-hal negative. “Setiap tri- Hari Sutanto mengaku seyang diadakan setiap tri- wulan sekali, program JMS nang dengan adanya pro-

gram JMS. Dengan adanya JMS, Hari mengharapkan siswa siswinya lebih tahu tentang hukum. Apalagi, Hari menghimbau agar murid-muridnya menjauhi yang namanya narkoba dan kekerasan antar anak. “Saya sangat mendukung dengan adanya program JMS yang dilakukan Kejari Surabaya,” imbuh Hari.

Intinya, Hari menginginkan siswa siswi SMAN 16 mengedepankan prestasi belajar, dan katakana tidak terhadap narkoba serta kekerasan.

Dengan begitu para generasi muda bangsa dapat membanggakan orang tua, sekolah, dan bangsa Indonesia.

“Saya yakin dengan kemauan dan kerja keras yang tinggi, siswa siswi SMAN 16 bisa mengedepankan prestasi belajarnya. Pesan saya, No Narkoba dan No Kekerasan,” pinta Hari diakhir perbincangan dengan Bhirawa.Q bed

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

4

9.284 Warga Berhasil Diberdayakan

KELANA

Sebar 1.300 Tenaga di 18 Kecamatan Kab Mojokerto, Bhirawa Badan Pusat Statistik (BPS) Kab Mojokerto menyebar petugas lapangan di 18 kecamatan. Tenaga yang sudah direkrut itu, akan melakukan pendataan sensus ekonomi 20f di Kab Mojokerto.

Menurut Kepala BPS Kab Mojokerto, Deni Murtono, Kamis (11/2) kemarin, pelaksanaan sensus itu akan membutuhkan 1.300 tenaga kontrak di lapangan. Rekruitmen sudah kita lakukan sejak Bulan Januari kemarin. Sejumlah 1300 tenaga lapangan akan diturunkan ke seluruh desa di Kab Mojokerto.

Deni menyebut, rekruitmen tenaga sensus ini dilakukan di tiap kecamatan.

Dimulai tanggal 15 sampai 25 Januari 2016 ini. Pendaftaran kita buka di seluruh kecamatan, pos loket pendaftaran ada di 18 kecamatan di seluruh Kab Mojokerto. Sehingga petugas yang diterima saat ini adalah petugas sensus hasil rekruitmen dari tingkat kecamatan. ‘’ Terkait pelaksanaan sensus, sensus akan dilaksanakan pada 1 sampai 31 Mei 2016. Tahapan listing usaha atau perusahaan sudah kita mulai sejak tahun 2015 lalu, tapi untuk pendataan sample surveynya dilaksanakan hingga tahun 2017 nanti, ini terutama untuk perusahaan - perusahaan berskala besar,’’ tukasnya. Q kar

Dindik Keluarkan SE Larangan Perayaan Valentine Day Kota Mojokerto, Bhirawa Dinas Pendidikan Kota Mojokerto melarang para siswanya menggelar perayaan Valentine Day. Selain menjadi pemicu pergaulan bebas di kalangan pelajar, Valentine Day yang bukan budaya Indonesia Itu cenderung berpotensi memunculkan dampak yang merusak moral siswa. Larangan itu dipertegas dengan surat edaran Kepala Dindik ke semua sekolah tingkat SMP hingga SMA. ‘’Perayaan Valentine Day bertentangan dengan norma sosial dan budaya Indonesia, SE yang saya keluarkan ini berdasarkan perintah Bapak wali kota,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, Subsmbihanto, Kamis (11/2) kemarin.

Menurut Bambi, sapaan Subambihanto, larangan perayaan Valentine Day sebenarnya untuk melindungi pelajar agar tidak terjebak dalam budaya asing yang belum tentu sesuai diterapkan di Indonesia. Sebenarnya, lanjut Bambi, selain sekolah, orang tua murid pun harus bersikap tegas melarang anaknya merayakan Hari Valentine. ‘’Orang tua harus pula memantau sekaligus melarang anaknya merayakan Hari Valentine. Ini penting dikemukakan karena ekses negatif peringatan Hari Valentine begitu besar. Demikian juga para guru, harus aktif menyampaikan efek negatif dari perayaan Valentine Day ini,’’ ingatnya. Q kar

Kehidupan warga Sidoarjo agar lebih layak, bisa meningkat dan berkualitas, khususnya untuk kaum perempuan yang mampu.

Pemkab Sidoarjo terus melakukan peningkatan pemberdayaan terhadap perempuan melalui beberapa kegiatan. Dalam setahun 2015 Pemkab Sidoarjo berhasil memberdayakan sebanyak 9.284 orang.

Program-program atau kegiatan yang diberikan diantaranya tentang pemberdayaan ekonomi, diantaranya P3L (Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi), SPP/ EX PNPM-MP, pelatihan jabut duri dan olahan ikan, olahan buah, membuat kue dan UP2K PKK (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga).

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPM PKB), Drs Ec M Ali Imron MM, Rabu (11/2) lalu menjelaskan, kalau program-program itu telah dijalan dengan baik. Semuanya telah berjalan lancar, tinggal mereka para warga yang telah ikut dalam program itu mau untuk berkembang atau

tidak. ‘’Oleh karena itu pihak kami nantinya juga melakukan pemantauan, bagaimana hasilnya setelah para perempuan itu diberdayakan,’’ katanya.

Lanjut Imron, di tahun 2015 ini program pemberdayaan perempuan memprioritaskan pada program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Kegiatannya penguatan ekonomi masyarakat perempuan melalui pelatihan menjahit. Juga program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan. ‘’Adapun diantara kegiatannya meliputi pembinaan organisasi perempuan melalui gelar karya perempuan dan penganugerahan Citra Kartini,’’ jelas Ali Imron.

Sedangkan Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Pengelolaan (PUEP) SDA BPMPKB Sidoarjo, Sri Rukiyati SH MSi mengatakan, kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan yang paling disenangi tentang pelatihan pengolahan ikan. Karena dilaksanakan sebagai upaya untuk memberdayakan kaum ibu. Juga upaya pemerintah untuk menggalakkan kebiasaan gemar makan ikan.

Sri Rukiyat berharap, melalui pelatihan yang telah dilaksanakan ibu-ibu akan mempunyai keterampilan dalam mengolah ikan. ‘’Jika mereka sudah pintar dan mandiri, tentunya akan berpengaruh kepada keluarganya, dan bisa meningkatkan pendapatan keluarganya,’’ katanya.

Selain itu, nantinya peserta pelatihan dapat mengembangkan keterampilan mengolah ikan tak hanya untuk keluarganya saja. Tetapi olahan ikan dengan berbagai makanan itu dapat dinikmati oleh mas-

achmad suprayogi/bhirawa

Kapala BPM PKB M Ali Imron membuka acara pemberdayaan masyarakat. yarakat luas dengan cara menjualnya. Apalagi pembuatan maupun bahan bisa didapat di sekitarnya. ‘’Ada delapan kreasi menu masakan berbahan ikan yang diberikan, salah satunya makanan berbahan tulang ikan yang bernama stik tulang ikan,’’ katanya.

Menurut anggota TP-PKK Kab Sidoarjo, Ny Yuni Heri

Susanto, pembuatannya pun sangat mudah. Yakni tulang ikan yang sudah dijadikan tepung, di campur mentega dan telur untuk dibuat adonan yang akan digoreng. Inovasi ini baru, bagaimana memanfaatkan duri ikan yang banyak dibuang.

Abon, krupuk, kue maupun stik itu tadi bisa dibuat dari bahan tulang ikan.Q ach

BC Selamatkan 6.389 Warga dari Narkoba Sidoarjo, Bhirawa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Juanda, Sidoarjo berhasil menyelamatkan sekitar 6.380 orang yang menjadi sasaran dari bahaya Narkoba. Setelah pihak Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis Methamhetamine atau sabu seberat 1.595 gram di T2 Bandara Internasional Juanda.

achmad suprayogi/bhirawa

KPPBC Juanda saat menggelar perkara kedua tersangka DS dan SAS dan barang buktinya.

Dewan Minta, Pemkab Gresik Serius Garap Wisata Pulau Bawean Pengembangan pariwisata di Pulau Bawean hingga kini masih tersendat-sendat. Dewan menilai, langkah pemerintah kurang maksimal dan tak serius dalam mengarap potensi wisata di pulau yang terletak sebelah utara Kab Gresik ini.

Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Gholib SAg MSi, dengan dioperasikannya lapangan terbang di Pulau Bawean. Salah satu dambaan masyarakat merupakan energi baru untuk pemerintah segera mengembangkan pariwisata.

Sebab dengan adanya transportasi udara merupakan modal utama, dari transportasi laut yang mengunakan kapal selama ini. Karena kalau cuaca buruk ketinggian ombak mencapai dua meter lebih, sehingga sangat membahayakan bila harus menyeberangi laut untuk menuju Pulau Bawean.

Dalam pengembangannya dewan sekarang menunggu usulan dari pemerintah, sebab hingga kini belum keluar ide-ide yang cemerlang dan realistik.

Sehingga sampai saat ini, pariwisataya hanya jalan di tempat.

Belum bisa menyumbang pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti di daerah-daerah lain. ‘’Pariwisata di Pulau Bawean potensinya cukup besar, keelokan pulaunya bila ditata dengan baik. Kami yakin banyak yang datang baik wisatawan

Jumat Pahing 12 FEBRUARI 2016

lokal maupun wisatawan manca negara (turis asing). Pemerintah harus segera merespon ini, dengan membuka kebijakan sehingga bisa membuka peluang itu. Kalau transparan pengajuan anggaran di dewan, kami yakin kawan-kawan dewan sepakat dan tak akan di kepras,’’ ujarnya sebagai narasumber dalam acara study banding dengan tema Beuaty Gresik yang berlangsung di Kab Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kemarin.

Guna merangkainya, harus ada solusi taktis yang bisa dilakukan bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan daerah. Karena potensi wisata sebagai sumber pendapatan daerah dan peluang ekonomi masyarakat. Selain itu, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga melalui berbagai kemudahan berinvestasi.

Meski masih banyak persoalan utama, yang dihadapi untuk mengoptimalkan potensi wisata di Pulau Bawean. Seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan anggaran untuk infrastruktur menuju de-

rokim/bhirawa

Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Gholib menjadi narasumber.

stinasi wisata. Sebagai Wakil Ketua DPRD Gresik yang sekaligus unsur pimpinan badan anggaran (Banggar) DPRD Gresik, menyatakan siap menjadi ujung tombak untuk mengawal anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) mengembangkan dan mengoptimalkan pariwisata di Gresik.

Permasalahan lain, yakni belum terjadi kesepahaman bersama. Antara penentu kebijakan dan masyarakat bahwa pariwisata akan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga di butuhkan pendekatan secara personal kepada kelompokkelompok, maupun tokoh-tokoh masyarakat di Bawean. Kalau pendekatan secara kelembagaan sangat sulit bisa diterima.

Karena selama ini yang dikhawatirkan adalah terjadinya infiltrasi budaya yang bertolak belakang dengan budaya lokal.

Tetapi, hal itu bisa difilter dengan informasi yang benar. Dan anggota dewan, nantinya juga bisa mengambil peran untuk melakukan pendekatan secara personal kepada kelompok ataupun tokoh masyarakat itu. Juga rendahnya promosi potensi tersebut, sehingga banyak yang belum tahu.

Ditambahkan Nur Gholib yang juga politisi senior dari PPP ini, untuk pengembangan pariwisata di Kab Gresik. Harus ada draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gresik, hal itu harus dimasukkan. Dan soal pariwisata harus masuk dalam RPJMD bupati setelah dilantik nanti, sebab pariwisata Kab Gresik juga ada payung hukum dalam Perda Gresik Nomor 8 tahun 2011, tentang rencana tata ruang wilayah Gresik tahun 2010-2030. Dalam pasal 25 tentang Kawasan pengembangan, salah satunya meliputi kawasan pariwisata.Q kim.adv

Barang haram itu, dibawa dua orang perempuan yang telah ditetapkan sebagai tersangka DS (38) yang membawa 790 gram dan SAS (35) membawa 805 gram. Keduanya warga negara Indonesia dari Kuala Lumpur menuju Surabaya menggunakan pesawat Air Asia, dengan nomor penerbangan XT-325 tanggal 4 Pebruari 2016 yang lalu.

Menurut Kepala KPPBC Juanda, Iwan Hermawan, dalam konferensi pers Kamis (11/2) kemarin, sabu seberat 1.595 gram dengan nilai sekitar Rp2,3 miliar itu, jika dikonsumsi bisa dipakai sebanyak 6.380 orang yang akan menjadi sasaran bahaya Narkoba. Namun beruntungnya petugas Bea Cukai telah berhasil menggagalkan. CNT (Customs Narcotics Team) KPPBC Pabean Juanda dan Kanwil DJBC Jatim I, BNN Jatim terus melakukan kerjasama untuk memberantas jaringan Narkoba yang masuh ke Jatim. ‘’Kali ini, pada 4 Pebruari 2016 lalu berhasil menggagalkan upaya pen-

yelundupan sabu-sabu di T2 Kedatangan Internasional Bandara Juanda.

Modusnya dengan menyembunyikan sabu-sabu dalam kemasan plastik, lalu plastik itu dimasukkan ke dalam celana dalam,’’ tegas Iwan Hermawan.

Atas kasus ini, pelaku dijerat UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun kurungan penjara, dan denda sebanyak Rp10 miliar. ‘’Namun, dalam hal ini melebih lima gram, maka pelaku dipidana seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar ditambah sepertiga,’’ ujarnya.

Selain itu, petugas juga menjerat pelaku dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, pada pasal 102 dengan pidana paling singkat satu tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta. ‘’Terhadap tersangka dan juga barang bukti narkoba jenis sabu-sabu telah diserahkan ke BNN Pusat di Jakarta untuk penyelidikan lebih lanjut,’’ pungkas Iwan Hermawan.Q ach

Pemkab Sidoarjo Gelar Khitanan Massal Khitanan massal gratis dalam rangka Hari Jadi Kab Sidoarjo ke 157 tahun 2016 telah digelar Pemkab Sidoarjo.

Sebanyak 160 anak-anak warga yang kurang mampu telah mengikuti khitanan massal dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab Sidoarjo. Khitanan missal ini melibatkan 20 tenaga dokter dari Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo.

Sekretaris Daerah Pemkab Sidoarjo, Vino Rudy Muntiawan, usai memantau proses khitanan massal di Pendopo Kab Sidaorjo, Kamis (11/2) kemarin mengatakan, kegiatan khitanan massal gratis ini digelar dalam rangka Hari Jadi Kab Sidoarjo ke 157 tahun ini. ‘’Anak-anak yang dikhitan akan mendapatkan bingkisan dari BAZNAS Sidoarjo, masing-masing mendapatkan uang saku sebesar Rp175 ribu.

Bingkisan itu berupa busana muslim yang terdiri dari baju taqwa, songkok dan sarung.

Juga pengobatan gratis pasca khitan di Puskesmas tempat

achmad suprayogi/bhirawa

Sekretaris Daerah Pemkab Sidoarjo, Vino Rudi Muntiawan saat memberangkatkan arak-arakan peserta khitanan massal.

sia) Surabaya itu bukan tanpa sebab. Kedatangan HDCI Surabaya juga untuk memberikan bingkisan kepada peserta khitan massal.

Vino Rudy Muntiawan juga didaulat untuk memberangkatkan arak-arakan peserta khitanan massal. Dari Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, arak-arakan peserta khitan massal memutari Jl Sultan Agung, Jl Teuku Umar, Jl Thamrin berlanjut di Jl A Yani dan kembali ke Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo.

Ikut menyaksikan acara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab Sidoarjo, KH Hambali Zuhdi, Ketua TP-PKK Kab Sidoarjo, Ny Hj Anna Jonathan Judianto, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kab Sidoarjo Ny Hj Nun Vino Rudy Muntiawan, juga hadir dalam kegiatan khitanan massal kali ini Ketua Pengda HDCI achmad suprayogi/bhirawa Sekretaris Daerah Pemkab Sidoarjo Vino Rudi Muntiawan memantau dan menenangkan Jatim, Rudhy Wisaksono.Q ach.adv anak-anak yang takut ketika akan dikhitan. tinggalnya,’’ jelas Vino Rudi Muntiawan.

Ada yang menarik dalam kegiatan khitanan massal gratis kali ini. Sebelum pelaksanaannya, peserta khitan massal yang berasal dari seluruh kecamatan di Sidoarjo diarak menggunakan kereta kelinci. Juga dikawal sekitar 10 Moge (Motor Gede) Harley Davidson. Keterlibatan Moge yang tergabung dalam HDCI (Harley Davidson Club Indone-

JAWA TIMUR

Jumat Pahing, 12 FEBRUARI 2016

KILAS JATIM

Satpol PP Layangkan Surat Peringatan Jember, Bhirawa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Jember kembali mengirimkan surat peringatan kepada para pedagang Kaki Lima (PKL), yang beroperasi di sepanjang jalur segitiga emas untuk segera menertibkan lapaknya sendiri sebelum ditertibkan oleh petugas. Pasalnya, di tahun 2016 ini, jalur segitiga emas ditargetkan bebas dari pedagang kaki lima. Segitiga emas tersebut yakni sepanjang Jalan. Trunojo, Jalan Gajah Mada dan Jalan Achmad Yani.

Kepala Satpol PP Pemkab Jember, Suryadi kepada sejumlah wartawan mengatakan, sesuai dengan peraturan daerah (Perda) Kabupaten Jember yang berlaku, jalur segitiga emas harus bebas dari pedagang kaki lima. Suryadi mengaku pihaknya sudah mengirimkan surat peringatan kepada para PKL beberapa waktu yang lalu.

“Kami sudah kirim surat kepada para PKL yang ada dijalur-jakur tersebut sebagai upaya preventif. Paling tidak dengan adanya surat itu, para PKL dengan kesadarannya untuk membongkar dan tidak berjualan lagi dilokasi larangan,” ujar Suryadi.

Surat pertama yang dilayangkan beberapa waktu lalu, tampaknya belum ada tanggapan dari mereka. Sehingga, lembaganya melayangkan surat kedua pada para PK.”Hari ini saya kirim surat peringatan kedua atau peringatan terakhir. Jika surat peringatan ini tidak diindahkan, maka pihaknya akan melakukan penertiban secara paksa,” tegasnya. Q efi

Banjir luapan bengawan solo yang melanda Kabupaten Bojonegoro merusak dan menggenangi areal persawahan.

Kerugian Banjir Luapan Sungai Bengawan Solo Capai Rp 389 Juta Bojonegoro, Bhirawa Banjir luapan bengawan solo yang melanda Kabupaten Bojonegoro, telah merusak infrastruktur umum dan menggenangi rumah warga serta, areal persawahan yang ditanami padi dan palawija, jalan pedesaan.

Akibat banjir sejak Senin lalu, kerugian ditaksir mencapai Rp 389.550.000. “Kisaran kerugian akibat banjir luapan bengawan solo yang terjadi di daerah kita, mencapai Rp 389.550.000,” ujar Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bojonegoro, Sukirno, Kamis (11/2).

Dari data yang dihimpun BPBD bahwa banjir luapan Bengawan Solo melanda 40 desa yang tersebar di 10 kecamatan, antara lain, Kecamatan Kalitidu, Trucuk, Dander, Malo, Kota, Balen, Kanor dan Baureno.

“Banjir merendam tanaman padi seluas 1.361 hektare, palawija 175 hektare dan warga terdampak sebanyak 479 kepala keluarga (KK),” jelasnya. Lebih lanjut ia juga menjelaskan pemerintah kabupaten (pemkab) tetap mewaspadai banjir susulan luapan Bengawan Solo di daerahnya, meskipun ada kecenderungan ketinggian air mulai turun.Ketinggian air di daerahnya itu, mengalami penurunan sekitar 0,30 meter dalam tiga jam terakhir. ”Kewaspadaan tetap, sebab sesuai prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Karangploso, Malang, curah hujan selama Februari masih tinggi,” paparnya.

Untuk mengantisipasi terjadinya banjir luapan sungai terpanjang di Pulau Jawa ini, Pemkab Bojonegoro telah menginstruksikan beberapa hal. Diantaranya adalah para Camat sepanjang bantaran Bengawan Solo agar mengingatkan Kades dan masyarakat mengaktifkan kembali Potensi Tim Penanggulangan Bencana tingkat kecamatan/desa dalam rangka mitigasi /pengurangan resiko bencana.

Selain itu segera melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur pengendali banjir (tanggul, pompa dan lain lain) yang mengalami kerusakan serta melaporkan kepada BPBD/Satker terkait guna langkah-langkah penanganannya serta BPBD telah menyiagakan personil, logistik maupun bahan banjiran lainnya yang dapat dimanfaatkan setiap saat oleh masyarakat terdampak. Q bas

5

Berharap Segera Diangkat Jadi PNS, Guru K2 Gelar Istigasah Bondowoso, Bhirawa Dalam rangka ikut berpartisipasi dan sebagai bentuk solidaritas atas upaya yang dilakukan para tenaga honorer yang sudah masuk dalam kategori 2 (K-2) dengan melakukan unjuk rasa di depan Istana Jakarta, ratusan guru yang masih berstatus K2 (Kategori) 2 se-Bondowoso melakukan istighatsah bersama bertempat di Balai Desa Kembang Kecamatan Bondowoso. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Bambang, SPd, MSi. Di samping itu, Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Bondowoso turut hadir dalam acara tersebut. Guruguru tersebut berdo’a agar rekannya yang berjuang di Jakarta sukses. “Kami bersama seluruh guru yang berstatus K2

melakukan do’a bersama agar teman-teman yang berjuang di Jakarta berhasil.

Ada 25 guru K2 bergabung dengan temannya se-Indonesia mengadu nasib di Jakarta,” kata Bambang. Dikatakan, jumlah pegawai K2 di Bondowoso sekitar 944 orang. Lima ratusan diataranya adalah guru dan pesuruh. Mereka semua bersatu di bawah naungan PGRI dan sekarang melakukan doa bersama. Bambang menambahkan, tujuan pegawai K2 menuju Jakarta, adalah untuk menagih janji pemerintah agar ditingkatkan statusnya menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Karena mereka mengbadi kepada Negara dan pemerintah sejak tahun 2005.

Walaupun ada instruksi dari FHK2I agar mogok mengajar hari ini (kemarin, red), Bambang mengatakan untuk Bondowoso

para guru mengisi kegiatan dengan kegiatan yang bermanfaat, yaitu istighatsah.

“Dari pada mogok mengajar, kan lebih baik berdo’a. Setelah mengajar temanteman guru yang masih berstatus K2 berkumpul berdiskusi dan berdo’a. Itu kan lebih baik,” kata Bambang.

Sementara itu M Kholil salah satu pesuruh di Sekolah Dasar (SD) yang mengaku mengabdi sebagai tenaga honorer bertahun-tahun mengaku jika dirinya sangat berharap statusnya meningkat dalam rangka mendapat penghasilan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dan dalam rangka mensukseskan

anaknya dalam pendidikan.

Dirinya mengakui jika kehadirannya dalam acara do’a bersama dan Istighotsah yang digelar para tenaga honorer K-2 yang didukung penuh PGRI Bondowoso adalah agar upaya yang dilakukan temannya di Jakarta dalam rangka mengetuk hati pemerintah agar tercapai dan terkabul, sehingga harapannya selama ini bisa tercapai. “Tentu kami disini hanya bisa membantu dengan do’a agar upaya yang dilakukan teman-teman saya di Jakarta bisa membuka hati pemerintah untuk menaikkan status kamu,” katanya. Q har

Ratusan guru yang masih berstatus K2 (Kategori) 2 se-Bondowoso ketika melakukan istighatsah bersama bertempat di Balai Desa Kembang Kecamatan Bondowoso.

PDIP Belum Panasi Mesin untuk Pilbup Tulungagung, Bhirawa Kendati sudah ada pemasangan baliho yang disebut-sebut mengarah pada pemilihan bupati (Pilbub) 2018, namun DPC PDI Perjuangan Tulungagung mengaku belum memanasi mesin politiknya. Mereka menilai penyelenggaraan Pilbup Tulungagung 2018 masih relatif lama.

“Pilbup masih lama. Silakan kalau ada yang memasang baliho. Kami belum fokus pada pilbup. Masih relatif lama,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Supriyono SE MSi pada Bhirawa, Kamis (11/2).

Ia tidak memungkiri saat ini sudah muncul baliho yang memuat gambar Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan dan Perempuan, Hj Sri Rahayu, di hampir seluruh sudut Kabupaten Tulungagung. Termasuk gambar dirin-

ya yang juga ikut disandingkan dalam bentuk sepanduk.

Menurut Supriyono, baliho dan sepanduk tersebut bukan dibuat oleh DPC PDI Perjuangan Tulungagung. “DPC (PDI Perjuangan) hanya mengetahui adanya pemasangan baliho dan sepanduk. Karena memang segala yang berhubungan dengan gambar berhubungan dengan PDI Perjuangan, harus sepengetahuan DPC,” tuturnya.

Supriyono yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD

Tulungagung ini selanjutnya menandaskan tidak ada yang aneh jika seorang Ketua DPP PDI Perjuangan mengucapkan selamat atas berdirinya organisasi yang notabene juga berafiliasi pada PDI Perjuangan. “Kalau masyarakat kemudian mengartikan lain silakan. Monggo (silakan) diartikan sendiro-sendiri,” ucapnya sembari tersenyum.

Ketika ditanya dimungkinkan adanya baliho bergambar sosok lain setelah baliho dan sepanduk bergambar Sri Rahayu dan dirinya, Supriyono menyatakan hal itu bisa saja terjadi. “Yang saya dengar justru begitu. Ada yang mau pasang (baliho) lagi. Ditunggu saja, siapa dia,” katanya membuat penasaran.

Namun demikian, Supriyono masih menilai suhu poli-

tik di Tulungagung saat ini statis. Belum bergejolak. Beda ketika jelang Pilbup Tulungagung 2013 lalu. “Saat itu, dua tahun bahkan empat tahun sebelum pemilihan sudah ada gerakan-gerakan. Sekarang kan belum ada yang muncul di permukaan. Adanya mungkin masih incumbent,” akunya.

Partai-partai lain di Tulungagung juga belum ada yang berani untuk memunculkan bakal calon dalam Pilbup 2018.

Termasuk Partai Gerindra yang memiliki tujuh kursi di DPRD Tulungagung. Ketua DPC Partai Gerindra Tulungagung, Muhajir, ketika ditanya Bhirawa enggan berkomentar banyak terkait Pilbup Tulungagung 2018. “Belum ada. Nanti pilih calon yang menang saja,” jawabnya terkesan bercanda.

Diberitakan sebelumnya,

Supriyono SE MSi

kendati perhelatan pilbup di Tulungagung masih dua tahun lagi, namun saat ini mulai muncul baliho yang disebutsebut sebagai tebar pesona bakal calon. Q wed

Pemkab Probolinggo Salurkan Makanan Siap Saji Probolinggo, Bhirawa Semburan asap Bromo bercampur material seperti lapili dan abu vulkanik yang mengguyur pemukiman dan lahan di lereng Bromo, membuat material tebing korosif, yang bisa menyebabkan tanah tebing tidak labil, kondisi ini terpantau pada Rabu (10/2) siang. Pemerintah daerah terus melakukan penyaluran makanan siap saji dan droping air bersih. Pasalnya, kandungan sulfur abu vulkanik gunungapi yang sangat keras, bisa mengikis material tanah dan batu di sepanjang jalan raya Sukapura, menyebabkan batu dan tanah berjatuhan, di akses jalan menuju wisata bromo yang di kelilingi bebukitan di sepanjang jalan.

Apalagi saat ini, wilayah

puncak Gunung Bromo, intensitas hujan tinggi, tebing bisa sewaktu-waktu terjadi tanah longsor. Dari konkdisi itu membuat pemerintah terus memasang papan himbauan di titik-titik rawan longsong, agar warga lebih hati-hati dan waspada bencana tanah longsor, setiap melintasi jalan raya Sukapura. Menurut Ahmad Subhan, kepala pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi Gunung Bromo, Kamis (11/2), endapan abu vulkanik Bromo bisa menyebabkan korosif tanah dan batu di sekitar tebing, dan bisa menyebabkan bencana tanah longsor di musim penghujan, seperti sekarang ini sudah banyal longsoran. “Endapan abu vulkanik bisa menyebabkan korosif, dimana abu vulkanik bisa mengikis tanah dan batu yang

bisa menyebabkan tanah longsor,” jelas Subhan.

Petugas vulkanologi dan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo, menghimbau jika melintasi akses jalan menuju

wisata bromo, di harap hatihati dan waspada sering terjadi tanah longsor. Hasil pantauan pos PVMBG Gunung Bromo, aktifitas erupsi Gunung Bromo, di dalam dapur magma terus meningkat, ter-

wiwit agus pribadi/bhirawa

Polisi dan petugas BPBD Probolinggo sibuk menyalurkan air bersih ke warga Bromo.

lihat asap putih kelabu tebal tekanan kuat, mengarah ke timur - timur laut, dengan ketinggian mencapai 3.129 meter dari permukaan laut, disertai suara gemuruh menerus serta sesekali terdengar dentuman kuat dari kawah, 5 kali gempa letusan dan gempa tremor berkisar 1 sampai 36 milimeter.

Dua bulan sudah Gunung Bromo, mengalami erupsi dan terus keluarkan asap bercampur material daridapur magma kawah. 5 Desa di Kecamatan Sukapura menjadi sasaran utama abu vulkanik. Selama erupsi, gunungapi eksotik ini sudah 2 kali diguyur hujan abu vulkanik, hingga di 5 Desa terdampak perekonomian warga terhambat, dari sisi lahan pertaniannya. Q wap

Jelang Pelantikan Bupati Terpilih, Selalu Teringat Kuatnya Kebersamaan Kesan H Zainal Muhtadien, Lima Bulan Menjadi Orang Nomor Satu di Pemkab Situbondo Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Situbondo, periode 20162021, tinggal 5 hari lagi akan dilantik di Gedung Pemprov Jatim. Momen bersejarah itu juga dirasakan Pj Bupati Situbondo, H Zainal Abidin, yang akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada H Dadang Wigiarto-Yoyok Mulyadi, selaku orang nomor satu dan nomor dua di lingkungan Pemkab Situbondo, pengemban amanat rakyat pada lima tahun mendatang. H Zainal Muhtadien mengaku tak terasa begitu cepat memimpin Kota Santri selama kurang lebih 5 bulan lamanya.

Kepada Bhirawa, pria yang kini masih menjabat sebagai Asisten I Setdaprov Jatim itu menuturkan kesannya selama memimpin Kabupaten Situbondo, lima bulan terakhir ini. Yang paling sulit ia lupakan, aku Zainal, adanya rasa kebersamaan yang kuat antara berbagai elemen di Kota Santri Situbondo. Mulai jajaran birokrasi, Forpimda, para ulama dan kiai serta elemen lainnya terasa sangat kental hubungan kebersamaannya. “Saya sangat senang memimpin disini (Situbondo). Selain masyarakatnya agamis, juga sangat kuat rasa kebersa-

maannya,” kenang Bupati Zainal dengan guratan wajah yang berat untuk melepas Kabupaten Situbondo.

Hal yang dingat Bupati Zainal adalah suksesnya pelaksanaan pilkada 2015. Sebab selama memimpin Situbondo, agenda politik lima tahunan itu bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Meski pada awalnya, urai Zainal, Kabupaten Situbondo sempat diprediksi akan gaduh sehingga dipetakan sebagai daerah merah.

Hal itu, ungkap Zainal lagi, membuat Kapolda Jatim Irjen Anton Setiaji, sampai dua kali berkunjung ke Kabu-

sawawi/bhirawa

Pj Bupati Situbondo H Zainal Muhtadien paten Situbondo menjelang pilkada 2015 lalu. “Kunjungan Kapolda yang ketiga kali terlaksana ke Situbondo, setelah pelaksanaan pilkada sukses,” papar mantan Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim itu. Raihan prestasi pilkada damai itu tercapai, menurut

Zainal, berkat adanya dukungan dari Polres, Kodim dan semua elemen yang ada di Kabupaten Situbondo yang ikut terlibat didalamnya. Zainal merasa bangga karena adanya kekompakan itu sehingga membuat masyarakat menikmati suasana tenang tersebut.

Zainal pun mengaku bersyukur dengan adanya dukungan jajaran Pemkab Situbondo, sehingga tugas yang ia emban bisa mengantarkan pilkada berjalan aman dan damai.

“Endingnya pembangunan Situbondo dapat berjalan dengan lancar dan baik,” tegas H Zainal. Sisi lain kesan fenomenal yang ia ingat adalah pengesahan APBD yang tepat waktu dan sejumlah perda yang berhasil diselesaikan pada bulan Desember 2015 lalu. Zainal mengaku senang atas dukungan dan hubungan harmonis antara tim eksekutif dan legislatif sehingga bisa dipenuhi Pemprov Jatim dan APBD Situbondo bisa tepat waktu.

Selain itu, Zainal juga mengungkap adanya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo yang mulai bergerak

dan Pemkab mulai bangkit untuk berkompetisi dengan Kabupaten tetangga. “Sehingga kini Situbondo bisa lebih baik dibanding sebelumnya. Ini modal penting bagi bupati terpilih nantinya saat mulai memimpin Situbondo,” urai mantan Sekretaris KPUD Provinsi Jatim itu. Pria yang menetap di Sidoarjo menambahkan, dirinya sejak dilantik menjadi Pj Bupati Situbondo juga sudah berhasil menanamkan pilar-pilar pada sektor birokrasi. Sehingga, terang Zainal, pegawai satu dengan yang lainnya bisa menciptakan kebersamaan agar semua memberikan dukungan bagi peningkatan kinerja Pemkab Situbondo. “Kan soal politik sudah selesai. Saya minta semua komponen di jajaran Pemkab, mulai SKPD dan Kecamatan bisa mendukung penuh program-program Bupati-Wakil Bupati terpilih,” ujar Zainal.

Khusus bidang birokrasi ini, Zainal juga sudah menanamkan kedisiplinan dikalangan pegawai. Sebab, aku Zainal, soal tepat waktu dan saling memberikan suport kepada yang lain, san-

gat membantu bagi terwujudnya prograp SAKIP di lingkungan Pemkab Situbondo. Terbukti, penilaian SAKIP (sistem akuntansi kinerja pemerintah) Pemkab Situbondo berhasil naik satu tingkat, dari semula hanya bernilai C, kini naik menjadi CC. “Ini bagus. Mudahmudahan tahun depan naik ke kelas B, syukur kalau A. Dari Indikator akuntabilitas itu, memang penilaian menteri PAN-RB belum memuaskan. Tetapi kemajuan mulai nampak,” papar Zainal.

Terakhir Zainal juga menilai potret kinerja TP-PKK Kabupaten Situbondo yang juga tak kalah bagusnya selama kurun waktu tahun 2015 hingga awal tahun 2016 ini. Sebab, aku dia, TP-PKK Situbondo berulangkali mendapat nominasi penghargaan, seperti bidang PHBS (prilaku hidup bersih dan sehat). Meski belum masuk prestasi nasional, TPPKK Situbondo sudah bisa meraih prestasi dilevel Provinsi Jatim. “Kita bangga, sebab didesa-desa sudah mulai tergerak dan sadar akan pentingnya berprilaku hidup bersih dan sehat,” pungkas Zainal. Q awi.adv

6

Jumat Pahing, 12 FEBRUARI 2016

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Dr H Soekarwo

Drs H Saifullah Yusuf

Pembiayaan Alternatif Usaha Mikro melalui Kopwan Berbasis Syariah di Desa/Kelurahan di Jatim

Koperasi dan UMKM memiliki peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Termasuk juga keberadaan UMKM di Jatim. Dengan jumlah mencapai 6, 8 juta jiwa dan dari jumlah tersebut 85% nya adalah usaha mikro, mereka ternyata mampu memberikan kontribusi yang mencengangkan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim.

P

ada 2015, kontribusi UMKM Jatim dalam PDRB mencapai 54,34%.

UMKM ini juga memberikan kontribusi dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan sebagaimana strategi RPJMD Provinsi Jatim yakni pro poor, pro job dan pro growth.

Karena itu Pemprov Jatim memiliki kepedulian tinggi agar koperasi dan UMKM bisa tumbuh dan berkembang menjadi bantalan (bearing) motor penggerak perekonomian daerah.

Dijelaskan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim Dr Ir Made Sukartha CES keberpihakan Pemprov Jatim dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM dibuktikan dengan menjadikan program prioritas dan sejalan dengan tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2016 yaitu Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi MEA 2015.

Namun demikian UMKM juga masih menghadapi kendala dalam meningkatkan kapasitas usahanya. “Di antaranya a k s e s pembiayaan untuk modal kerja,” katanya saat memberikan pengarahan dan membuka acara sosialisasi Pembentukan Infrastruktur Keuangan Mikro Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kelompok/Koperasi Wanita/Koperasi Lainnya di Gedung DBL Graha Pena, Kamis (11/2).

Sampai saat ini kebutuhan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil lebih banyak menggunakan jasa keuangan informasl (bank gelap) karena

fleksibilitas uangnya tinggi dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan tanpa menggunakan persyaratan yang rumit, seperti agunan, proposal dan penilaian 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition) sebagaimana berlaku dalam lembaga keuangan formal.

Untuk itu dalam membangun infrastruktur keuangan mikro di kelompok masyarakat dan dalam rangka mengembangkan ekonomi lokal khususnya untuk menciptakan kegiatan produktif para wanita diperlukan dukungan permodalan.

“Karena itu kami memberikan sosialisasi bagaimana mengurai persoalan permodalan ini,” katanya.

Untuk itu pada 2016 Pemprov Jatim, kata dia, akan memfasilitasi bantuan modal hibah kepada 2.000 kelompok

foto-foto: trie diana/bhirawa

Peserta sosialisasi Pembentukan Infrastruktur Keuangan Mikro Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kelompok/Koperasi Wanita/Koperasi Lainnya di Gedung DBL Graha Pena, Kamis (11/2).

Salah satu peserta antusias bertanya begitu dibuka sesi tanya jawab.

Dr Ir Made Sukartha CES Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim

fungsional kemasyarakatan masingmasing sebesar Rp 25 juta sebagai modal awal untuk mendirikan Koperasi Wanita (Kopwan) Syariah.

Dijelaskan Made Sukartha pengembangan Kopwan Syariah ke depan diharapkan menjadi penyedia keuangan mikro di desa/

kelurahan di Jatim untuk memfasilitasi kebutuhan permodalan usaha mikro yang cepat dan murah di masyarakat.

Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Usaha Simpan Pinjam (FPUSP) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Dra Bagas Yulistyati S MSi saat sosialisasi pembentukan infrastruktur LKM berbasis kelompok/Kopwan/koperasi lainnya.

Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik DALAM rangka mencapai visi dan misi Pemprov Jatim untuk lima tahun ke depan, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim khususnya Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan USP mencoba menjabarkan dengan program kegiatan fasilitasi perkuatan permodalan koperasi/kelompok fungsional. Tujuan utamanya untuk pemberdayaan kelompok/Kopwan dan koperasi lainnya agar mampu mandiri sehingga ekonomi keluarga menjadi lebih kuat. Dengan begitu secara keseluruhan akan menghidupkan ekonomi lokal.

Kepala Seksi Usaha Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Soeharianto SH,MM menjelaskan visi misi lima tahun ke depan Jatim adalah Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik dengan strategi pokok yakni pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat, inklusif dan partisipatoris. Selain itu pro poor, pro job dan pro growt serta pengarustamaan gender. “Karena itu kami terus menggelar sosialisasi untuk menyelaraskan persepsi atas rencana pelaksanaan program inklusi keuangan di Jatim,” katanya saat memberikan laporan sebagai Ketua Panitia dalam acara sosialisasi Pembentukan Infrastruktur Keuangan Mikro Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kelompok/Koperasi Wanita/Koperasi Lainnya di Gedung DBL Graha Pena, Kamis (11/2).

Dijelaskan Soeharianto tujuan sosialisasi agar masyarakat memahami kebijakan pembiayaan koperasi dan UMKM. Memahami persyaratan administrasi pendaftaran/ daftar ulang organisasi masyarakat/ LSM yang tidak berbadan hukum

Program penumbuhan koperasi berbasis kelompok fungsional re levan dengan adanya UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang pada intinya bahwa setiap kegiatan dan penyaluran dana masyarakat wajib berbadan hukum. Hal ini juga mendukung program pelayanan jasa keuangan untuk semua (final inclusion) terutama bagi masyarakat berpenghasilkan rendah usaha mikro dan kecil untuk mempermudah akses layanan produk jasa keuangan seperti tabungan, modal dan layangan keuangan lainnya.

Sosialisasi kemarin dihadiri 500 orang, terdiri dari Kopwan se-Jatim, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, kelompok fungsional Sidoarjo, kelompok fungsional Kab Pasuruan, kelompok fungsional Kota Pasuruan, dinas kab/kota se-Jatim 38 orang dan perwakilan bidang/ sekretariat.

Sedangkan narasumber yang dihadirkan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jatim, Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jatim dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim.  tis*

Diharapkan Jadi Agen Pembangunan di Desa

Soeharianto SH,MM Kepala Seksi Usaha Simpan Pinjam

di Jatim. Selain itu memahami legalitas badan hukum organisasi masyarakat. Memahami tata cara pendirian Kopwan Syariah berbasis kelompok fungsional serta memahami mekanisme dan prosedur pemberian bantuan fasilitasi permodalan kelompok dan koperasi.

Sedangkan peserta sosialisasi kemarin ada 500 orang, terdiri dari Kopwan se-Jatim 338 orang, Koperasi Jasa Keuangan Syariah 22 orang, Kelompok fungsional Sidoarjo 106 orang, Kelompok fungsional Kab Pasuruan 12 orang, Kelompok fungsuional Kota Pasuruan 22 orang, dinas kab/kota se-Jatim 38 orang dan perwakilan bidang/ sekretariat.  tis*

JUMLAH UMKM di Jatim saat ini mencapai 6,8 juta. Merujuk piramida UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang memiliki aset di bawah Rp 50 juta dan penjualan di bawah atau sama dengan Rp 300 juta. Jumlahnya mencapai 6.533.694 atau 95,58%.

Sedangkan usaha kecil dengan aset di atas Rp 50 juta hingga di bawah atau sama dengan Rp 300 juta dan penjualan di atas Rp 300 juta dan di bawah atau sama dengan Rp 2,5 miliar sebanyak 261.827 atau 3,85 %.

Usaha menengah dengan aset di atas Rp 500 juta hingga di bawah atau sama dengan Rp 10 miliar dan penjualan di atas Rp 2,5 miliar atau di bawah atau sama dengan Rp 50 miliar sebanyak 30.410 atau 0,57 %.

“Usaha kecil inilah yang perlu dibantu permodalan dan ditingkatkan aksesnya dalam pembiayaan untuk mengembangkan usahanya,” kata Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Usaha Simpan Pinjam (FPUSP) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim Dra Bagas Yulistyati S MSi saat menjadi salah satu narasumber dalam acara sosialisasi Pembentukan Infrastruktur Keuangan Mikro Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kelompok/ Koperasi Wanita/Koperasi Lainnya di Gedung DBL Graha Pena, Kamis (11/2).

Pemprov Jatim menginginkan pengembangan koperasi ke depan diharapkan menjadi penyedia keuangan mikro di desa/kelurahan di Jatim untuk memfasilitasi kebutuhan per-

modalan usaha mikro yang cepat dan murah di masyarakat. Tujuannya masyarakat di pedesaan tak lagi terjerat rentenir, tapi bisa memanfaatkan keberadaan Kopwan di daerahnya.

“Karena itu Pemprov jatim terus fokus untuk memberdayakan Kopwan agar kehadirannya bisa menjadi pengungkit perekonomian di pedesaan. Pemprov Jatim ingin Kopwan menjadi agen pembangunan di desa,” katanya.

Dijelaskannya Pemprov Jatim pada 2009 dan 2010 telah menumbuhkan sebanyak 8.506 Kopwan yang tersebar di seluruh pedesaan dan kelurahan yang ada di Jatim. Pada awal pendirian masing-masing Kopwan mendapat bantuan keuangan atau hibah sebesar Rp 25 juta. Kopwan yang berkinerja baik mulai 2011 diberikan tambahan keuangan sebesar Rp 25 juta atau mendapat total hibah Rp 50 juta. Dan total hibah yang disalurkan Rp 368.600.000.000.

Dari 31.503 koperasi di Jatim, sebanyak 27.000 di antaranya adalah koperasi aktif. Dari jumlah yang aktif ini termasuk di antaranya adalah Kopwan yang berada di setiap desa dan kelurahan.

Sedangkan tenaga kerja yang terserap sebanyak 630.360 orang dengan asumsi 1 koperasi anggotanya 20 usaha mikro atau

menyerap 3 orang.

“Dari evaluasi yang kami lakukan, yang sudah mendapatkan perguliran 2 kali hibah sebanyak 6.238 Kopwan, yang baru mendapatkan perguliran 1 kali hibah 2.268 Kopwan,” katanya.

Dengan perhatian pemerintah ini, jumlah Kopwan di Jatim mampu berkembang pesat.

Pada 2009 jumlahnya tercatat 3. 750 Kopwan, pada 2010 sebanyak 4.756 Kopwan. Sedangkan tambahan modal pada 2011 diberikan kepada 1.000 Kopwan berprestasi. Pada 2012 tambahan modal diberikan kepada 1.000 Kopwan berprestasi, pada 2013 tambahan modal diberikan kepada 1.000 Kopwan berprestasi dan pada 2014 tambahan modal diberikan kepada 4.000 Kopwan berprestasi. tis*

Dra Bagas Yulistyati S MSi Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Usaha Simpan Pinjam (FPUSP)

7

Jumat Pahing, 12 FEBRUARI 2016

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur Dr H Soekarwo

Drs H Saifullah Yusuf

Penerima Hibah Pemerintah Harus Berbadan Hukum

Organisasi pemohon bantuan hibah pemerintah kini harus berbadan hukum. Hal ini penting untuk memenuhi kriteria penerima hibah dari pemerintah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

H

al itu dikemukakan Sunarto dari Bakesbangpol Jatim saat menjadi salah satu pembicara dalam acara sosialisasi Pembentukan Infrastruktur Keuangan Mikro Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kelompok/Koperasi Wanita/Koperasi Lainnya di Gedung DBL Graha Pena, Kamis (11/2).

Ditegaskan Sunarto aturan itu merujuk pada UU Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga disinggung dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sesuai dengan pasal 298 ayat 5, UU Pemerintahan Daerah, belanja hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau BUMD dan atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

trie Diana/bhirawa

Sunarto dari Bakesbangpol Jatim saat menjadi salah satu pembicara dalam acara sosialisasi Pembentukan Infrastruktur Keuangan Mikro Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kelompok/Koperasi Wanita/Koperasi Lainnya di Gedung DBL Graha Pena, Kamis (11/2).

Kasi Organisasi Tatalaksana Koperasi Cheppy S Laksana SH, MM saat menjadi narasumber dalam sosialisasi dan menjelaskan soal pendirian koperasi.

Adapun belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

“Makanya kami berharap ormas, lembaga, ataupun pemohon bantuan tempat ibadah yang belum memiliki badan hukum untuk segera mengurusnya. Karena untuk mendapatkan bantuan hibah, badan hukum pemohon menjadi salah satu kriteria penerima bantuan tersebut,” katanya.

Pada kesempatan itu dia juga menjelaskan sesuai dengan UU yang ada, ormas bisa mendapatkan dana hibah hingga 2-3 kali tetapi tidak boleh dilakukan setiap tahun. Mereka bisa mendapatkan hibah lagi dengan program lain. “Misalnya kalau sekarang ormas itu bergerak dalam program pemberdayaan perempuan, dan selanjutnya menggarap program peningkatan kualitas koperasi , boleh saja mereka mengajukan mendapatkan hibah,” katanya.

Sedangkan untuk koperasi merujuk aturan hukum yang berlaku hanya diperbolehkan menerima hibah 1 kali. Boleh diberikan hibah

kedua kali jika memang benarbenar membutuhkan dan tidak boleh dilakukan berturut-turut.

Setelah itu tidak boleh memberikan hibah lagi.

Untuk transparansi sehingga tak ada masalah di kemudian hari, pegiat atau pengurus organisasi penerima bantuan hibah untuk dapat memenuhi berbagai persyaratan pada saat pengusulan, penerimaan hingga pertanggungjawaban bantuan hibah.

Laporan pertanggungjawaban pengunaan bantuan hibah atau bantuan sosial harus segera dilaksanakan secara tepat waktu. “Aspek transparansi dan akuntabilitas

dalam penggunaan bantuan hibah atau sosial ini harus benar-benar dilaksanakan mulai dari laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat.

Hal ini penting agar tidak ada lagi penyimpangan terhadap bantuan itu.”, terangnya.

Pasalnya selama ini banyak pegiat atau pengurus ormas atau lembaga masyarakat yang belum mengetahui tentang berbagai syarat administrasi pengajuan bantuan sosial atau hibah dari pemerintah. “Persyaratan badan hukum juga sudah sejalan dengan implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan,” katanya.

Sementara itu Kasi Organisasi Tatalaksana Koperasi Cheppy S Laksana SH, MM saat menjadi narasumber mengingatkan bahwa karakteristik koperasi adalah badan hukum dan berbadan usaha. Anggota koperasi memiliki identitas ganda, sebagai pemilik dan pelanggan. Dan tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. “Jika terhadapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, maka dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggotanya,” katanya.

Dia juga mengungkap perbedaan antara badan hukum dan izin usaha. Kalau badan hukum lebih difokuskan pada legalitas lembaga, tapi kalau izin usaha lebih ditekankan pada legalitas usaha.  tis*

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Dr H Soekarwo

Drs H Saifullah Yusuf

Komitmen Awasi Laut dan Pesisir Jawa Timur

Tindak lanjut pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) pasca Undang-Undang 23 tahun 2014 menunjukkan progres yang positif di Jatim. Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jatim membangun komitmen untuk mengawasi laut maupun pesisir pantai sepanjang 1.900 KM dan sebanyak 438 pulau.

D

ari banyaknya pulau dan panjang pantai, membuat Diskanla Jatim merapatkan koordinasi pengawasan SDKP antar aparat penegak hukum dan instansi terkait. Antara lain, mengoptimalkan kinerja Pos Keamanan Perikanan dan Kelautan Terpadu (Poskamladu). Selain itu, juga pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di daerah dalam mendukung kegiatan pengawasan SDKP. “Rapat teknis ini untuk meng awasi pesisir maupun lautan. Dari banyaknya pulau dan panjang pantai ada hal-hal yang perlu kita amankan. Nah, rapat ini untuk mengkoordinasikan dari berbagai pihak mulai Polisi Perairan (PolAir), Angkatan Laut, penegak hukum, dan Satuan kerja untuk mengamankan laut kita ini,” tutur Kepala Diskanla Jatim, Dr Ir Heru Tjahjono MM usai memberikan sambutan dalam Temu Teknis Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Antar Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait di Hotel Ibis Jalan Basuki Rahmat Surabaya, Rabu (10/2) malam.

Pengamanan tersebut, lanjut Heru, mulai dari Sumber Daya Ikan (SDI) termasuk ekosistem yang didalamnya ada mangrove, trumbu karang, padang lamun harus diamankan dan diselamatkan. Menurutnya, masyarakat sekarang ini sudah tidak melihat daratan

melainkan juga laut. Nantinya, semua akan dikerjakan mulai dari kualitas sumberdaya ikan, ekosistem, dan kualitas tempat ikan yang ada di trumbu karang. “Semua akan kita garap. Jadi nanti ada kegiatan secara bersama-sama untuk menyelamatkan ekosistem secara continue (berkelanjutan, red),” kata Heru Tjahjono.

Sementara itu, Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan Diskanla Jatim, Ir H Fatkhur Rozaq menambahkan, temu teknis ini sebagai penyamaan persepsi untuk tetap mengawasi laut yang ada di Jawa Timur. Menurutnya, laut di Jawa Timur sangatlah luas dan perlu dijaga maupun diawasi. “Provinsi Jawa Timur itu lebih nusantara karena jumlah pulaunya saja berjumlah 438 pulau. Ini sangat besar sekali dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran,” katanya.

Tujuan Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, Fatkhur Rozaq menjelaskan, pengawasan dilakukan agar peraturan perundangundangan bidang perikanan dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab.

Sehingga tercipta ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bidang perikanan. “Karena di laut nelayan banyak kepentingan, dan konflik-konflik nelayan maupun masyarakat pesisir juga harus diatasi,” imbuhnya.  geh

Kepala Diskanla Jatim Dr Ir Heru Tjahjono MM

Laut sebagai Medan Terbuka KEPALA Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim, Dr Ir Heru Tjahjono MM menilai laut sebagai medan terbuka untuk berlayar. Bahkan, pencarian ikan di laut dengan cara Pukat Harimau atau yang biasa disebut trawl ini masih ada di laut Jawa Timur.

Disamping itu, perlu adanya koordinasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dengan Kabupaten dan Kota secara berkelanjutan.

“Di laut Jawa Timur masih ada beberapa pencari ikannya menggunakan trawl. Ditambah lagi dengan pengeboman itu sudah merusak. Jadi perlu ditindaklajuti tim-tim yang terstruktur,” tuturnya.  geh

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Jatim, Dr Ir Heru Tjahjono MM memberikan sambutan pada temu teknis pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan antar aparat penegak hukum dan instansi terkait tahun 2016.

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan Diskanla Jatim Ir H Fatkhur Rozaq memaparkan materi kepada ratusan peserta dari unsur Dinas Perikanan dan Kelautan Kab/Kota di Jatim yang berpantai, personil TNI-AL, PolAir yang berlangsung selama dua hari.

Bidang KPP, Diskanla Jatim Ir H Fatkhur Rozaq

Laut Jatim Lebih Nusantara “KEKAYAAN maritim kami akan digunakan sebesarsebesarnya untuk kepentingan rakyat kami,” kata Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo inilah yang membuat Bidang KPP, Diskanla Jatim, Ir H Fatkhur Rozaq terinspirasi dalam menjaga laut maupun pesisir.

Penyamaan persepsi untuk tetap mengawasi laut di Jatim dinilainya sangat penting. Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan jaringan komunikasi dan pemahaman tentang tindak pidana perikanan. Dengan adanya aksi pagar lautan (aktualisasi operasi pengawasan/ penindakan/pelanggaran laut dan perikanan) bentuk keterpaduan yang harus dibina.

“Kita akan kelola dan awasi laut kita. Laut itu seharusnya dijaga agar tetap lestari dan mensejahterahkan.

Aksi pagar lautan ini yang harus kita bina untuk operasi yang efektif,” tutur Bidang KPP, Diskanla Jatim Jatim Ir H Fatkhur Rozaq.  geh

Jalur Pantura Situbondo Terganggu Akibat Banjir Situbondo, Bhirawa Jalur lalu lintas di pantai utara Kabupaten Situbondo sempat terganggu akibat banjir di daerah Asembagus dengan ketinggian mencapai rata-rata 40 centimeter, Kamis (11/2) sore.

Hujan lebat mengguyur Asembagus yang merupakan wilayah bagian timur dari Kabupaten Situbondo, pada Kamis sore. Akibat genangan air itu banyak kendaraan yang macet sehingga mengganggu arus lalu lintas.

“Memang di lokasi itu genangan air kerap terjadi saat hujan lebat, karena kondisi jalan posisinya di sini rendah.

Jadinya air tidak bisa kemana-mana,” Kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Situbondo Zainul Arifin, Kamis (11/2).

Ia mengemukakan genangan air di di Desa/Kecamatan Asembagus itu diakibatkan drainase yang tidak mampu menampung debit air, setelah hujan lebat selama kurang lebih satu jam

mengguyur di wilayah tersebut.

“Selain air hujan tidak ada pembuangannya, genangan air itu juga diakibatkan saluran drainase yang tersumbat sampah, makanya masyarakat juga harus tetap menjaga kebersihan dan tidak sembarangan membuang sampah,” katanya.

Ia juga menambahkan, akan melaporkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur agar bisa dikoordinasikan dengan Dinas Binamarga Provinsi Jatim.

“Kami berharap Dinas Binamarga Provinsi Jatim turun tangan untuk meninggikan posisi jalan raya pantura, karena kalau tidak, genangan air akan terus terjadi saat musim hujan seperti ini,” ujarnya.

Sementara Kapolsek Asembagus Iptu Pol Sugiyono mengatakan genangan air hujan di jalur pantura ini memang membuat arus lalu lintas terganggu, karena pengendara roda dua maupun roda empat harus melintas secara ber-

gantian dan pelan-pelan, khususnya mobil pribadi.

“Sejumlah kendaraan sepeda motor macet karena mesinnya kemasukan air, di saat bersamaan anggota saya melakukan patroli ikut membantu pengendara roda dua yang macet, dan mengatur arus lalu lintas di lokasi,” katanya.

Sekitar pukul 19.00 genangan air di Jalan Raya Asembagus sudah mulai surut seiring hujan yang mengguyur wilayah itu sudah mulai reda.  awi, ant

JAWA TIMUR

8 KILAS JATIM

Sejumlah SKPD Tolak Temui Wartawan Sampang, Bhirawa Setidak dua SKPD di Kabupaten Sampang yakni Dispendaloka dan Disbudparpora Kabupaten sudah memberlakukan surat edaran (SE) Bupati nomor 065/055/434.032/2016. Tentang tata tertib ketatalaksanaan pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Pemkab Sampang. Akibatnya dua SKPD tersebut menolak menemui wartawan sebelum jam 13.00 WIB. Kebijakan baru tersebut membuat sejumlah awak media harus kembali tanpa melakukan protes.

Darul salah satu wartawan Radar Madura Sampang, mengatakan saat hendak konfirmasi ke Dispendaloka Sampang, langsung ditolak oleh Satpam petugas keamanan yang menjaga di kantor Dispendaloka dengan alasan ada SE Bupati Sampang yang tidak boleh menemui pejabat sebelum jam 13.00 WIB. Hal senada juga dialami Aan wartawan Suara Madura Sampang, saat hendak konfirmasi ke Disbudparpora Sampang sebelum jam 13.00 WIB, langsung ditolak menemui pejabat Disbudparpora Sampang dengan alasan ada surat edaran Bupati Sampang 2016 sembari menunjukkan surat edaran tersebut yang di tempet di kantor Disbudparpora Sampang.

Kondisi tersebut sontak membuat sejumlah awak media yang bekerja di lingkungan Pemkab Sampang terkejut dengan kebijkan baru tersebut. Bahkan salah satu pegawai negeri sipil yang engan di korankan namanya, kebijakan SE Bupati tersebut merupakan langkah mundur terkait keterbukaan informasi Publik.Q lis

Tim Lomba PHBS Provinsi Jatim Kunjungi Desa Tanjung Glugur Situbondo, Bhirawa Desa Tanjung Glugur berhasil terpilih mewakili Kabupaten Situbondo pada lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan tahun 2015 pada bidang indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Untuk itu tim penilai dari Provinsi Jatim melakukan kunjungan sekaligus penilaian di desa setempat, Rabu (11/2).

Rombongan tim dipimpin Dra Suhartutik, MM dan langsung melakukan penilaian di Desa Tanjung Glugur. Tim juga memantau aktfitas warga terkait realisasi program PHBS tersebut. Rombongan tim penilai disambut PJ Bupati Situbondo, H. Zainal Muhtadien, SH. MM dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Situbondo, dr. Hj. Niswatin Faricha Zainal serta beberapa pejabat teras Pemkab Situbondo.

Menurut Dra. Suhartutik, MM., kegiatan ini merupakan momentum kegiatan partisipasi berbagai pihak, baik unsur instansi pemerintah,

masyarakat atau LSM yang memiliki tujuan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan program KBKesehatan melalui pemberdayaan masyarakat dengan bernuasa kedaerahan.

“Amanat yang dibebankan kepada kegiatan ini adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Untuk itu, diperlukan adanya keterpaduan dan kerjasama lintas sektor dengan melibatkan kelompok masyarakat yang dapat meningkatkan derajat kesehatan, pemberdayaan keluarga di bidang ekonomi serta peserta KB,” ujar Suhartutik.

Sementara itu, ketua tim penggerak PKK kabupaten Situbondo, dr. Hj. Niswatin menyambut baik kedatangan tim penilai lomba dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemarin. Niswatin juga mengaku bangga masuknya Desa Tanjung Glugur menjadi nominasi lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan pada indikator PHBS tersebut. “Hari ini (kemarin) kami melakukan penilaian. Mari kita akan tunggu hasilnya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa tercapai,” papar Ketua Tim Penggerak PKK, dr. Hj. Niswatin.

Masih kata Niswatin, lomba pada tahun ini dilaksanakan berjenjang mulai dari kecamatan, kabupaten, pravinsi hingga tingkat nasional. “Ada 4 kriteria yang dilombakan pada lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan yaitu, PKK, KB, kesehatan dan pos-

Tindaklanjuti Dugaan Korupsi KONI, Kejaksaan akan Panggil Beberapa Orang Banyuwangi, Bhirawa Menindaklanjuti laporan dugaan korupsi dana KONI Banyuwangi Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuwangi dalam waktu dekat akan memanggil beberapa orang yang terkait dengan pengelolaan dana pembinaan cabang olahraga yang digunakan untuk Porprov Jawa Timur.

Menurut A A S Adnyana, kepala Kajari Banyuwangi, sebelum melakukan tindakan lebih lanjut, pihaknya akan memanggil tim yang menangani kasus tersebut untuk mencari informasi yang lengkap dan data-data pendukung yang lain.

Selanjutnya Adnyana menyatakan pihaknya belum bisa memastikan kerugian negara akibat dugaan tindakan curang yang dilakukan pengurus Koni Banyuwangi yang pada tahun 2015 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 5 miliar Rupiah. “Kami belum sampai sejauh itu, karena untuk menghitung angka kerugian tentunya harus melibatkan lembaga yang berkompeten dengan bidang tersebut yakni BPKP,” tegas Adnyana.

Sementara Pelni Rompies, sekretaris paguyuban Pengurus Cabang olahraga kabupaten Banyuwangi menyatakan pihaknya sudah berupaya untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan jajaran pengurus Koni Banyuwangi. Namun sejak usai pelaksanaan Porprov Jawa Timur di Banyuwangi pertengahan tahun lalu hingga saat ini belum mendapatkan respon seperti yang diharapkan.Q mb12

sawawi/bhirawa

Pj Bupati Situbondo, H Zainal Muhtadien, bersama jajaran pengurus TPPKK, Dinkes, Kantor KB pada saat acara penilaian PHBS kemarin. yandu,” pungkasnya.

Sejumlah pimpinan SKPD ikut hadir di antaranya, Kepala Dinas Kesehatan Abu Bakar Abdi, Kepala BPMP Akhmad Junaidi, Kepala KB dr Mu-

hammad Al-Muhdar, Ketua MUI dan sejumlah Camat. Jajaran TP-PKK mulai tingkat ranting, Kecamatan dan Kabupaten tampak antusias men dukung acara PHBS tersebut.Q awi

Membahayakan, Jalan Provinsi Banyak Berlubang

Bupati dan Wabub Tinjau Lokasi Luapan DAS Solo Tuban, Bhirawa Luapan air sungai Bengawan Solo yang sempat merendam pemukiman warga di sepanjang bantaran sungai di Kabupaten Tuban mulai surut. Warga dilaporkan mulai beraktivitas kembali dan mulai membersihkan rumah mereka dari sisa banjir luapan air sungai terpanjang di Pulau Jawa ini.

Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban, terdapat Lima (5) Kecamatan yang berada dibantaran sungai Bengawan Solo di antaranya Kecamatan Parengan, Soko, Rengel, Plumpang dan Kecamatan Widang seluruhnya sudah surut. “Saat Ini yang masih tergenang hanya area persawahan dan lahan pertanian,” ujar Kasi Kesiapsiagaan Bencana, BPBD Tuban Saefiyudin (11/2).

Lebih lanjut diterankan, dari lima kecamatan, terdapat sedikitnya 35 desa terdampak luberan sungai bengan solo sejak meningkat pada selasa (9/2) lalu.

Bahkan peningkatan status membuat anak sungai yang berada di Kecamatan Parengan yakni sungai Kening juga meluap dan meluber hingga pemukiman penduduk, dua desa sempat terisolir karena tingginya air yang menutup akses dari dank menuju desa tersebut. “Di Parengan sedikitnya 427 Kepala Keluarga terdampak, berada di 8 desa, ini terparah, meski desanya tidak terlalu banyak,” terang Asep.

Sementara itu desa paling banyak terendam berada di Kecamatan Rengel sebanyak 12 desa, selebihnya Soko dan parengan 8 Desa, widang 6 desa dan Plumpang 1 desa saja. “Desa paling yang paling banyak terdampak banjir ada di Kecamatan Rengal, kita tahu karena rengel ini posisinya memang sangat dekat dengan potensi banjir bengawan solo,” lanjut Asep.Q hud

Jumat Pahing 12 FEBRUARI 2016

ristika/bhirawa

BPBD, TNI, Polri dan pelajar SMA melakukan simulasi pencarian dan penyelamatan korban banjir di kawasan lembah Kendeng Kecamatan Jatikalen.

BPBD Gelar Simulasi Tanggap Bencana Nganjuk, Bhirawa Mengantisipasi cuaca ekstrim dan potensi bencana yang cukup besar di Kabupaten Nganjuk, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan melibatkan TNI, POLRI dan pelajar SMA mengadakan latihan gabungan penanggulangan bencana. Lokasi yang dipilih adalah kawasan lembah Kendeng di Kecamatan Jatikalen dengan karakter aliran sungai yang menghubungkan waduk Perning, sehingga sangat mendukung untuk melakukan latihan search and rescue (SAR) air.

Dalam latihan penanggulangan bencana tersebut, ratusan pelajar SMA yang tergabung dalam Forum Peduli Bencana Alam kabupaten Nganjuk sangat antusias.

Apalagi mereka melakukan simulasi penangulangan bencana bersama TNI dan POLRI. Dalam simulasi tersebut, peserta dilatih untuk melakukan pencarian dan penyelamatan korban tenggelam akibat banjir. “Dengan pelatihan ini wawasan kami tentang penaganan kebencanaan terutama banjir, sangat berarti untuk kami terapkan di masyarakat,” kata Nairul

Sadiqi Nasikah, salah satu pelajar peserta simulasi.

Kepala bidang (Kabid) pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan BPBD Pemkab Nganjuk, Drs Agus Irianto, selaku ketua penyelenggara menyampaikan, bahwasannya kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk lebih memperkenalkan lembaga BPBD kepada kalangan pelajar. Selain itu, BPBD juga ingin membangun pemahaman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dikalangan pelajar serta mendorong peran aktif warga dalam penanganan darurat bencana.

Menurut Agus irianto wilayah Kabupaten Nganjuk memiliki potensi bencana yang sangat besar. Bencana yang sering terjadi di Nganjuk antara lain banjir, tanah longsor, kekeringan dan angin puting beliung. Dengan diselenggarakannya pelatihan penanggulangan bencana diharapkan setiap sekolah mempunyai kelompok yang perduli bencana alam yang sudah di bekali pengetahuan tentang tanggap bencana alam, Sehingga apabila terjadi bencana alam, murid SMA

yang dibekali pengetahuan penanganan bencana dapat membantu petugas penanggulangan bencana alam.

“BPBD sebagai lembaga penanganan bencana terbuka untuk masyarakat agar lebih mengetahui untuk tindakan tanggap bencana alam,” papar Agus Irianto.

Dalam penanggulangan bencana, dijelaskan Agus Irianto, khususnya dalam fase tanggap darurat harus dilakukan secara cepat, tepat dan dikoordinasikan dalam satu komando. Karena keberadaan sistem yang baik akan memudahkan akses untuk memerintahkan sektor dalam hal permintaan dan pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik, imigrasi, cukai dan karantina, perizinan, pengadaan barang/jasa.

Selain itu, BPBD juga melakukan sosialisasi tanggap bencana agar masyarakat mengetahui tanda-tanda bencana alam dan bisa melaporkan sewaktu-waktu sehingga dapat ditangani dengan cepat “Tujuan pelatihan ini, untuk memberikan kemampuan peserta dalam melakukan kegiatan tanggap darurat,” pungkas Agus Irianto.Q ris

Jombang, Bhirawa Satu korban kembali meninggal di jalan raya, Rabu (10/11) malam. Korban meninggal adalah Sudjadi (55) warga desa Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang Jawa Timur. Korban mengalami kecelakaan akibat terjerembab jalan berlubang.

“Korban Sudjadi mengalami kecelakaan tunggal.

Diduga kuat saat korban jatuh, kepalanya membentur aspal hingga akhirnya meninggal dunia,” kata Kepala Unit Laka Lantas Satlantas Polres Jombang, Iptu Trisulo Hadi, saat dihubungi Kamis (11/2) menuturkan.

Dikatakan, Trisula, kecelakaan tunggal itu bermula saat korban Sudjadi yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio bernopol S 4297 ZY, melaju dari arah timur menuju ke barat. Sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP), di Dusun Ngrowo Desa Gambiran Kecamatan Mojoagung, motor yang dikendarai korban terjerembab jalan berlubang hingga oleng dan akhirnya korban terpelanting ke aspal.

Seketika itu juga korban tidak bergerak.

Melihat hal ini, pengendara lain yang mengetahui langsung melaporkan kejadian ini ke markas polisi terdekat. “Korban langsung di evakuasi polisi menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang. Petugas lain membawa motor korban ke kantor satlantas,” ujarnya.

Sekedar diketahui, Jalan propinsi yang melintas di Kabupaten yang menjadi jalan utama di Pulau jawa yang melewati 3 provinsi yaitu Jogjakarta Jawa Tengah dan Jawa Timur banyak berlubang. Beberpa lubang menganga terlihat di Jalan Raya Perak menuju Kertosono. Hal yang sama juga terlihat di Jalan Raya Abdurrahman Saleh Jombang- Babat, lubang menganga terlihat di tikungan depan PG Djombang Baru.

Sementara itu, untujk antisipasi kecelakaan dijalan raya akibat banyak berlubang, Satuan polisi Lalu lintas (satlantas) Polres Jombang memberikan tanda cat putih dilubang yang ada dijalur Nasional Rute 15.

Tepatnya di sepanjang jalan Jombang–Mojokerto.

Kepala satuan Lalu Lintas Polres Jombang, AKP Mellysa Amaliya mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jawa Timur untuk mengantisipasi agar tidak lagi ada korban jiwa yang disebabkan Jalan berlubang di jalur nasional tersebut. “Sebagai bentuk pencegahan agar tak lagi timbul korban jiwa atau kecelakaan lalu lintas dijalan nasional tersebut,” ujarnya mengatakan.

Mellysa menambahkan, Selain memberikan tanda cat putih pada lubang tersebut pihaknya juga memasang himbauan agar pengerdara berhati-hati di jalan. Kita juga memasang poster himbauan hatihati disepanjang kawasan tersebut, karena kondisi jalan memang berlubang,” pungkasnya.Q rur

ramadlan/bhirawa

Petugas dari jajaran Satlantas Polres Jombang, saat memberikan Tanda Cat Putih dilubang Jalur Nasional Rute 15 Jombang.

Wali Kota Sosialisasi Kewaspadaan Faham Radikal dan Bahaya Laten Komunis Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus membuka acara sosialisasi Pencegahan Penyebaran Faham Radikalisme dan Bahaya Laten Komunis. Sosialisasi yang diselenggarakan di Pendopo Pemkot Mojokerto. Kegiatan yang digagas Bakesbangpol ini diikuti ratusan Ketua RW se-Kota Mojokerto. Kapolresta Mojokerto AKBP Nyoman Budiarja dan jajaran Forkopimda menjadi narasumber dalam acara tersebut.

Maksud diselenggarakan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebarluasan paham radikalisme dan bahaya laten komunis di Kota Mojokerto. Meningkatnya ketahanan bangsa dan mencegah masuknya paham radikalisme.

Di hadapan peserta sosialisasi, Wali Kota Mas’ud Yunus menuturkan bahwa pemerintah punya kewajiban dan tugas pokok untuk mensejahterakan masyarakat. Bagaimana rakyat harus bisa hidup sejahtera, nyaman, rukun berdampingan.

Karena itu, keamanan dan

ketertiban merupakan landasan dari pada pelaksanaan pembangunan. “Tidak mungkin Kota Mojokerto ada pembangunan kalau tidak aman. Dan kalau tidak ada pembangunan jangan harap kota ini ada kesejahteraan,” terang Wali Kota.

Karena itu, lanjut Wali Kota, ada doktrin dari Provinsi Jawa Timur yang dinyatakan oleh Pak Karwo yaitu segitiga besi. Yaitu keamanan, pembangunan dan kesejahteraan harus berjalan seimbang. Oleh karena itu segala bentuk kegiatan yang mengarah pada bentuk gangguan keamanan, terlebih

disintegrasi harus diselesaikan dan diatasi secara bersama-sama. Untuk mewujudkan situasi yang aman, maka diperlukan keterlibatan dari berbagai unsur. Baik itu pemerintah, swasta maupun tokoh-tokoh masyarakat.

Belakangan ini Indonesia diterpa berbagai isu gangguan keamanan yaitu isu paham radikalisme yang me-

namai dirinya ISIS yang ingin membangun negara berlandaskan agama.

Pemerintah Indonesia jelasjelas melarang gerakan ISIS. Pemerintah Kota Mojokerto juga telah menerbitkan perwali tentang penolakan dan larangan gerakan ISIS di Kota Mojokerto.

“Saya berharap kepada Ketua RW apabila ada war-

ganya yang terindikasi bahkan kita curigai sebagai simpatisan ISIS supaya dapat segera berkoordinasi dengan pihak keamanan. Ini penting, karena ISIS akan mendirikan sebuah negara. Padahal kita sudah menyatakan bahwa NKRI harga mati,” seru Wali Kota.

Liberalisme, paham yang terlalu bebas itu juga sebuah ancaman yaitu adanya gerakan Gafatar. Walaupun pendekatannya sosial, pendekatannya ekonomi, tapi ideologi mereka jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila. “Mohon apabila ada keluarga atau warga di lingkungan bapak-bapak yang menjadi simpatisan Gafatar untuk segera disadarkan.

Segera berkoordinasi dengan pihak-pihak keamanan dan tokoh-tokoh agama. Oleh MUI kariyadi/bhirawa juga sudah dinyatakan ajaran Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus (tengah) bersama Kapolresta, komandan sesat dan terlarang di Indonesia,” terangnya.Q kar,adv Kodim 0815 dan Kepala bakesbangpol.

EKONOMI - BISNIS

Jumat Pahing, 12 FEBRUARI 2016

9

BKOW Jatim Keluhkan HAKI di Pasar MEA Surabaya, Bhirawa Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Jatim keluhkan perilaku kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di tengah acara pasar global Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

m ali/bhirawa

Ketua Umum BKOW Jatim Fatma Saifullah Yusuf disela-sela acara Musda Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ,(IWAPi) Jatim di Hotel Mercure Kamis (11/2) kemarin.

“Bayangkan kita sudah setengah mati mempersiapkan diri terutama dari segi SDM dan produsen tapi ternyata sangat susah untuk mendapatkan HAKI,” ungkap Ketua Umum BKOW Jatim Fatma Saifullah Yusuf yang ditemui secara khusus disela acara Musda Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia ,(IWAPi) Jatim di Hotel Mercure Kamis (11/2) kemarin.

Didampingi Sekretaris Umum Ir Ningky Pusponegoro,Erni April, dan Nia Abul A’la, Fatma menuturkan, untuk mengurus ijin HAKI cukup susah karena yang punya kewenangan adalah pusat padahal kalau di China, Singapura, Jepang dan negara negara

lain Asean soal ijin mengijinkan ini tidak ada masalah termasuk HAKI, semua produk mereka sudah mempunyai HAKI dari negaranya sehingga semuanya berjalan lancar.

Padahal BKOW sudah banyak menyiapkan semua permasalahan yang terkait dengan MEA ini tapi akhirnya terbennturr dengan masalah HAKI. Hal yang susah disiapkan untuk menghadapi tenaga asing yang masuk ke Indoensia BKOW sudah mempersiapkan kegunaan dan pemberdayaan SDM dengan cara pelatihan sesuai dengan yang dibutuhkan, kemudian produk mereka juga sudah mempersiapkan secara memadai diantaranya adalah

tas wanita yang cukup baik dan mampu bersaing dengan produk luar negeri serta pemasaran yang sudah disiapkan sedemikian rupa.

Berangkat dari kenyataan yang ada inilah maka BKOW akan memperjuangkan masalah HAKI ini agar tidak dipersulit , diantaranya lewat anggota DPR RI asal pemilihan Jatom, lewat DPD Jatim,” Insya Allah kalau ini berhasil maka BKOW bisa lebih banyak berkiprah lagi di MEA,” jelas Fatma yang juga istri dari Wagub Jatim, Saifullah Yusuf.

BKOW yang beranggotakan 93 berbagai organisasi diantaranya, profesi, agama, Himpunan Wanita Karya, ( HWK), pengusaha dan ABRI ini, mempunyai peluang besar untuk berkiprah di MEA , baik dari segi produk maupun tenaga terampil yang dibutuhkan mereka sudah siap. Q ma

Agar Lebih Nyaman, KAI Batasi Barang Bawaan Penumpang

Kurs JUAL

BELI

USD

13,721.00

13,585.00

SGD

9,797.91

9,698.72

EUR

15,367.52

15,213.84

JPY

11,740.40

11,621.04

GBP

19,994.24

19,789.27

Sumber: Bank Indonesia (5 FEBRUARI 2016)

RAGAM EKBIS

Sosialisasi Nissan MarchInVashion 2016 Surabaya, Bhirawa PT Nissan Motor Indonesia (NMI) menggelar program sosialisasi Nissan MarchInVashion (MIV) 2016 ke berbagai sekolah mode ternama di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sosialisasi ini dilakukan untuk mengajak para kreatif muda pecinta fashion menunjukkan karya terbaik mereka di kompetisi fashion design terbesar di Indonesia yang memasuki tahun kedua, dengan hadiah mobil Nissan March, uang tunai puluhan juta rupiah, serta beasiswa program pendidikan fashion di luar negeri.

Peserta MIV ditantang untuk membuat sketch design sesuai dengan tema MIV 2016 yakni “Inspiration Du Jour”, sebuah konsep desain pakaian yang ready to wear dengan semangat yang muda dan fresh. Tema ini sesuai dengan para pengguna Nissan March, model kendaraan hatchback dari Nissan yang memang memiliki jiwa muda. Harapannya, selain bisa mendukung para pecinta dunia kreatif, terutama fashion, untuk terus mengejar cita-citanya, juga bisa terus memperkenalkan Nissan March. Q ma

Surabaya, Bhirawa PT Kereta Api Indonesia (KAI) memberlakukan pembatasan bawaan barang penumpang termasuk hewan piaraan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna kereta api. Suprapto, Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, mengatakan kebijakan tersebut di buat pada 20 Desember 2015 lalu, KAI resmi memberlakukan peraturan baru terkait barang bawaan (bagasi) penumpang kereta api.

“Dari segi berat dan ukuran volume, kini barang bawaan yang diperkenankan untuk dibawa ke dalam KA tanpa dikenakan biaya, dibatasi maksimal seberat 20 kg atau volume maksimal 100 dm³ (70x48x30 cm) per penumpang,” ujarnya, Kamis (11/2) kemarin. Sedangkan bagi barang bawaan penumpang yang beratnya tidak lebih dari 20 kg , tapi tidak muat dalam alat ukur volume na-

mun ukurannya tidak lebih besar dari 200 dm³, maka perhitungannya dapat dicontohkan sebagai berikut bagasi penumpang beratnya 15 kg, tapi ukurannya sudah tidak muat dalam alat ukur volume, maka berat bagasi dihitung : 15 kg x 1,5 (koefisien) = 22,5 kg. Dengan demikian kelebihan berat sebesar 3 kg (pembulatan ke atas).

“Setiap barang bawaan penumpang wajib diletakkan pada rak bagasi di atas tempat duduk penumpang atau diletakkan di tempat lain sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu atau membahayakan penumpang lain dan tidak menimbulkan kerusakan pada kereta,” katanya.

Sementara itu, bagi penumpang yang memiliki barang bawaan lebih dari 40 kg atau 200 dm³, penumpang tidak diperkenankan untuk membawa barang bawaannya ke dalam kabin kereta penumpang dan disarankan

William/bhirawa

Salah satu timbangan barang bawaan yang di sediakan PT KAI di setiap stasiun.

Lindungi Pelanggan, Telkom Terapkan FUP Jelang Valentine, Disperindag Sidak Penjualan Cokelat Surabaya, Bhirawa Untuk menjaga kualitas layanan dan memberikan kenyamanan kepada pelanggan IndiHome, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menerapkan Fair Usage Policy (FUP). FUP ini hanya diberlakukan untuk layanan internet pada IndiHome dan tidak berpengaruh pada layanan Video (UseeTV) dan Telepon. “Penerapan FUP juga dilakukan di negara lain seperti Amerika, Jepang

dan Malaysia serta operator lain di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperlakukan konsumen secara adil sesuai kebutuhannya,” kata VP Corporate Communication Arif Prabowo, Kamis (11/2).

Menurut Arif, perlunya diterapkan FUP, karena berdasarkan pengamatan selama ini terdapat heavy user pada pelanggan IndiHome yang memanfaatkan internetnya untuk mengunduh film / games secara terus me-

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2013, AG2930QA, a/n. Tatik Mas’amah, Ds. Tenggong Rt 04/04, Rejotangan-T.Agung No. 323/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Suzuki, th. 2013, Pink Hitam, AG2425RAA, a/n. Slamet, Dsn. Kalimati RT 02/01, Ds. Tugu, Sendang-T.Agung No. 324/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Mobil Honda Civic, th. 1993, Abu-abu Muda Metalik, S1521JD, a/n. Ganda Pribadi, Sukorejo-Lamongan No. 325/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda Beat, Hitam, AG6873RV, a/n. Yulaikah SE, Ds. Kiping, Gondang-T.Agung No. 326/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2014, Crem Merah, AG5936RAJ, a/n. Didik Tri Hartono, Ds. Kalibatur, Kalidawir-T.Agung No. 327/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, TVS Neo, th. 2009, Hitam, AG5771TS, a/ n. Suroyo, Ds. Panggungrejo, Kauman-T.Agung No. 328/IMB/BI-II/2016

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 5789 EK, a/n Abdur Razaq H, Ds. Ketowan, rw 08/02, Kec. Arjasa, Situbondo.

No. 329/IMB/BI-II/2016

untuk mengangkut barangnya dengan menggunakan jasa ekspedisi KA. “Kita sudah menyediakan tempat untuk pengukuran barang bawaan penumpang ini, dan PT KAI telah membekali para petugas boarding dengan timbangan di setiap boarding-gate di stasiun. Ketika proses boarding, selain mengecek kesesuaian identitas, petugas juga akan menimbang barang bawaan penumpang. Jika petugas mendapati barang bawaan penumpang melebihi berat atau volume maksimal yang telah ditentukan, maka petugas akan mengarahkan penumpang untuk membayar bea kelebihan bagasi pada loket pembayaran,” imbuhnya Dengan diberlakukannya peraturan pembatasan barang bawaan ini, PT KAI berharap penumpang akan merasa lebih aman dan nyaman selama perjalanan dengan KA. Q wil

PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menerapkan Fair Usage Policy (FUP) kepada pelanggan IndiHome.

nerus atau bahkan meretailkannya sehingga pemakaian mereka menjadi tidak wajar. ”Hal ini dapat mengganggu kualitas layanan dan kenyamanan bagi pengguna lain yang membayar dengan tarif yangsama.

Untuk itulah perlunya ada FUP agar terdapat keadilan bagi konsumen yang memanfaatkan internet secara wajar,” jelasnya.

FUP yang disediakan Telkom melalui IndiHome memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan operator lain. Untuk layanan dengan kecepatan 10 Mbps maka fair usageyang diberikan hingga 300 GB atau setara dengan menikmati video dengan kualitas standar selama 1800 jam atau sekitar 1200 video. Inipun bila melewati batas 300 GB pelanggan akan tetap dapat menggunakan layanan internet hanya saja dengan kecepatan 75% (7,5 Mbps), dan bila diatas 400 GB kecepatan akan dikurangi lagi menjadi 40%-nya saja. Volume ini sangat leluasa bagi pelanggan normal atau pemakaian rumah tangga.

“Hampir 99% pelanggan IndiHome tidak akan terpengaruh dari penerapan FUP ini karena berdasarkan data, rata-rata konsumsi bandwidth pelanggan tersebut di bawah 300 GB. Telkom senantiasa memberikan yang terbaik bagi pelanggan dengan selalu berupaya menjaga kualitas layanannya”, demikian pungkas Arif. Q ma

Kota Kediri, Bhirawa Mengantisipasi penjualan cokelat mengandung bahan berbahaya menjelang hari valentine, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kota Kediri melalukan sidak ke sejumlah pasar swalayan,Kamis (11/2).

Dalam Inspeksi mendadak yang dilakukan bersama TNI dan Polri ini sasaran pertama dilakukan di Hypermart kediri town square, selanjutnya Golden Swalayan dan Transmart.

Petugas satu per satu memeriksa makanan dan minuman, terutama cokelat. Petugas juga memeriksa kandungan, tanggal Kadaluwarsa dan komposisi.

Kasi Perdagangan Disperindag Kota Kediri Dwi Rahman mengatakan, Meski tidak menemukan kandungan yang berbahaya,

pihak Disperindag tetap menghimbau kepada pengelola untuk selalu mengecek tanggal Kadaluwarsa. “ Karena ini menjadi tugas kami dalam rangka pengawasan rutin, apalagi ketika harihari tertentu seperti hari valentine ini” kata Dwi Lebih lanjut Dwi Rahman mengatakan, sidak dilakukan dalam rangka mendekati perayaan valentine. Banyak pusat-pusat perbelanjaan yang menjual aneka macam cokelat kemasan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya melalukan sidak.

“Meski tahun lalu ditemukan ada cokelat berhadiah kondom atau mengandung narkoba, Alhamdulillah saat diperiksa hari ini kami tidak menemukan,” ujarnya. Q van

Disperindag kota Kediri melalukan sidak ke sejumlah pasar swalayan,Kamis (11/2).

Tingkatkan Pelayanan dan Investasi, Bupati Pasuruan Resmikan Gedung Baru Kabupaten Pasuruan, Bhirawa Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf SE, MMA meresmikan gedung Badan Perijinan dan Penanaman Modal (BP3M) di komplek perkantoran Pemkab Pasuruan di Jl Raci, Bangil. Peresmian kantor baru tersebut tak lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf SE, MMA menyampaikan pembangunan gedung baru tersebut merupakan upaya melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana masih belum cukup dan kurang lengkap. Tapi secara bertahap, pemenuhan itu akan kami penuhi secara prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Semuanya

itu tak lain demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Irsyad Yusuf dalam sambutan peresmiannya, Rabu (10/2) kemarin.

Dalam kesempatan itu pula, Bupati Pasuruan meresmikan tiga gedung diantaranya gedung Arsip dan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), gedung sekretariatan DPRD serta gedung UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan.

“Kami berharap, keberadaan gedung-gedung baru ini dapat memberi-

kan manfaat banyak bagi masyarakat.

Utamanya bisa lebih menggerakkan investasi daerah, dimana jarak kantor BP3M berdekatan dengan kawasan

industri PIER. Begitupula bisa menciptakan lapangan baru sebagai output dari pengembangan investasi,” kata Irsyad Yusuf. Q *

hilmi husein/bhirawa

Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf SE, MMA saat sambutan peresmian.

Bupati Pasuruan menandatangani empat gedung baru yang diresmikan untuk peningkatan

MALANG RAYA

10

Jumat Pahing 12 FEBRUARI 2016

Rapim Polda Jatim

KILAS AREMANIA

Tim Penilai Puas saat di Tulusrejo Malang, Bhirawa Penerimaan Tim Penilai Lapangan Lomba Kesatuan Gerak PKK - KB Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Timur Umi Yuniati, mengaku puas saat berada di Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Umi Yuniati selaku Ketua Tim Penilai menyatakan bahwa sangat merasa tersanjung dengan penyambutan dari Pemerintah Kota Malang, yang luar biasa dan kondisi Kelurahan Tulusrejo, yang nyaman bersih dan indah.

“Kebersihan lingkungan yang ada di kelurahan Tulusrejo sudah sangat memuaskan. Kesadaran dan partisipasi dari masyarakatnya juga cukup tinggi, kami merasa puas menjadi tim juri,” terang Umi Yuniati.

Pihaknya akan memberikan penilaian sesuai dengan kondisi, yang ada di Tulusrejo. Semua yang dia lihat bersama dengan tim, sudah sesui dengan yang diinginkan oleh tim juri.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang, Hj Ummi Farida Anton, menyatakan bahwa kedatangan Tim Penilai ke Kota Malang ini diharapkan akan semakin memotivasi kelurahan Tulusrejo untuk terus menjaga kebersihan lingkungannya.Q mut

Gubernur Ajak TNI/Polri Bersinergi Batu, Bhirawa Gubernur Jawa Timur Dr Soekarwo, SH MHum mengajak TNI dan Polri untuk mewujudkan sinergitas dalam program pembangunan 2016. Hal ini untuk mewujudkan rasa aman bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Timur.

Pernyataan itu disampaikan Pakde Karwo, panggilan akrab Gubernur Sukarwo, dalam pembukaan Rapim Polda Jatim yang dilaksanakan di Hotel Purnama Kota Batu, Kamis (11/2).

Kepada para petinggi Polres Kota/Kabupaten se-Jatim dan Petinggi TNI, Pakde Karwo memastikan bahwa perekonomian Jawa Timur akan berkembang pesat di tahun 2016 ini. Namun tujuan tersebut tak akan tercapai jika tidak ada sinergitas antara Pemerintah, TNI, dan Polri.

“Sinergitas ini adalah bagian awal untuk merumuskan konsep-konsep yang tepat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam pertemuan ini kita bisa membentuk konsep-konsep tersebut,”ujar Pakde Karwo.

Pernyataan Gubernur ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan Kapolda Jatim, Irjend Pol Anton Se-

tiadi. Kapolda memastikan bahwa kepolisian akan melakukan pengawalan penuh terhadap program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Baik itu program pembangunan yang dilaksanakan di tingkat Propinsi, maupun program pembangunan di tingkat Kota/ Kabupaten.

“Setelah adanya pelantikan Walikota dan Bupati yang baru, kita telah menginstruksika kepada para Kapolres untuk menemui Pemerintah Kota/ Kabupaten guna mengetahui program pembangunan yang akan dilaksanakan. Dan Polri siap melakukan pengawalan agar program pembangunan berjalan aman,”papar Irjen Pol

Kapolda Jatim Irjend Pol Anton Setiadi bersama Gubernur Jatim Dr Soekarwo, SH MHum saat membuka acara Rapim Polda Jatim 2016 di Kota Batu, Kamis (11/2) anas bachtiar/bhirawa

Anton Setiadi. Dengan adanya sinergitas ini, lanjut Kapolda, masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik dan perlindungan hukum yang terbaik.

Selain itu rasa aman ini juga akan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Timur. Untuk itu keberadaan rapim di jajaran Polda Jatim ini akan digelar secara rutin dan berkala.

“Dan setiap bulan akan ada evaluasi atas kekurangan dari pelayanan hukum yang diberikan kepolisian. Dengan adanya rasa aman ini maka akan membuat para investor merasa nyaman untuk berinvestasi di Jatim,” tambah Anton.

Dan menyikapi musim penghujan yang banyak menimbulkan bencana alam saat ini, Pemerintah, TNI, dan Polri

telah menyiapkan personelnya untuk siaga bencana. Untuk itu baik TNI maupun Polri telah menginstruksikan anggotanya untuk mendekat terhadap pos-pos siaga bencana yang dimiliki BPBD di daerah.

Maksudnya, para personel TNI dn Polri telah siap memberikan bantuan ketika sewaktuwaktu terjadi musibah bencana alam.Q nas.sup

Pemkab Bentuk Tim Ad Hoc P1 Adipura Susun Strategi Raih Adipura 2016

Wilayah Kota Mojosari kembali mewakili Kabupaten Mojokerto dalam mengahadapi penilaian predikat kota terbersih se-Indonesia, Adipura, tahun 2016. Penyusunan tata kelola kebersihan yang jadi kriteria mendasar, dipetakan secara serius dan presisi oleh Pemkab Mojokerto dalam rapat P1 (penilaian tahap pertama), di ruang rapat SBK, Kamis (11/2) kemarin.

Rapat kerja koordinasi jelang P1 bulan Maret 2016 mendatang itu, melibatkan semua unsur SKPD, Camat, Kades, maupun instansi-instansi vertikal seperti contohnya PLN dan Statistik. Ada 14 cluster atau lokasi pemantauan yang dipastikan akan jadi titik pantau tim penilai. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kabupaten Mojokerto, Zainul Arifin.

“Ada 14 cluster di Kota Mojosari yang akan fokus pada P1, antara lain cluster permukiman, jalan, pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, Rumah Sakit/Puskesmas, sarana transportasi, hutan kota, taman kota, saluran terbuka, TPA, Bank Sampah, dan fasilitas pengolahan sampah,” rinci Zainul.

Kabupaten Mojokerto seperti

diketahui pernah mengukirkan prestasi piala Adipura beberapa tahun lalu. Namun 2015 akhir kemarin, Kabupaten Mojokerto hanya mampu mendapat capaian sertifikat saja. Zainul menjelaskan bahwa perubahan tersebut disadari betul sebagai evaluasi mendasar bagi semua pihak untuk melakukan koreksi dan pemenuhan kriteria yang diminta.

“Adipura telah berevolusi dan merevitalisasi programnya, hal tersebut guna mendapatkan instrumen kebijakan yang inovatif dan efektif dalam mewujudkan kota bersih, hijau, sehat dan berkelanjutan. Banyak kriteria yang di upgrade, dalam cakupan hal tersebut dinilai lebih dibutuhkan dan mampu menjawab kebutuhan masa kini.

Saya kira kita sangat berpeluang

dan mampu memenuhi tantangan tersebut,” optimis Zainul.

Penilaian P1 Adipura nanti bakal dipimpin oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Herry Suwito, selaku Ketua Tim Pembina Adipura 2016. Herry Suwito dibantu Koordinator I, yakni Asisten Pemerintahan dan Kesra, Akhmad Jazuli, yang akan mengkomando 15 tim (masing-masing tim beranggotakan 3 hingga 4 instansi/ SKPD/instansi vertikal). Sedangkan Koordinator II dipercayakan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Musta’in,

serta Suhartamyo selaku Asisten Adminstrasi Umum sebagai Koordinator tim III. Pj (Penjabat) Bupati Mojokerto, M. Ardi Prasetiawan, mengungkapkan jika keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup menjadi salah satu dasar sandaran pelaksanaan Adipura. Ia menjelaskan jika penilaian kebersihan kota nantinya dilakukan terhadap aspek manajemen, peran serta masyarakat, kesehatan dan kondisi fisik kota dengan beberapa lingkup. Salah satu diantaranya adalah tata ruang penghijauan atau keteduhan kota.

“Tim ad hoc P1 Adipura 2016

kariyadi/bhirawa

Peserta Rakor P1 Adipura menyimak pemaparan diruang SBK.

Pj Bupati Mojokerto Moh Ardi Prasetyawan menyerahkan penghargan kepada pemenang lomba. kariyadi/bhirawa

yang akan dilaksanakan Maret nanti, saya harap dapat bekerja dengan maksimal dan segera bergerak cepat. Sisa waktu yang kita punya cukup mepet, semua kriteria yang disyaratkan harus dipenuhi. Secara umum semua lini harus bersih, tidak boleh fokus pada titik-titik pantau saja. Terlebih Kota Mojosari bakal menjadi Ibukota Kabupaten Mojokerto,” Instruksi Pj Bupati.

Kriteria penilaian kota Adipura yang tidak hanya bebas sampah, memiliki ruang terbuka hijau (RTH), biodiversity perkotaan, udara bersih, dan air bersih, harus seimbang dengan penguatan kepemimpinan daerah,

kapasitas aparat daerah, partisipasi masyarakat dan peran dunia usaha. Semua upaya tersebut dituangkan dalam peta jalan menuju kota berkelanjutan.

“Hasil penilaian akan diserahkan ke tim teknis dan dewan penilai, kemudian naik ke dewan pengarah, sampai kepada Presiden. Jika pemantauan pertama tidak memenuhi syarat, maka akan gugur karena LSM ataupun masyarakat sangat berhak mengkritisi hasil tersebut. Maka saya himbau untuk koordinasi dan teamwork yang solid sehaingga Adipura bisa kita dapatkan dan kita pertahankan,” pungkas Pj Bupati. Q kar.adv

OLAHRAGA

LINTASAN

Hasil Laga Uji Coba Tak Memuaskan Manajemen Persela Liburkan Pemain Lamongan,Bhirawa Meski menelan pil pahit kekalahan dalam dua laga uji coba beruntun yang dilakoni Persela di Jateng dan Kaltim justru membuat tim Laskar Joko Tingkir semakin tenang –tenang saja(cooling down).

Padahal,laga uji coba tersebut bisa dibilang belum menunjukkan trend positif skuad Laskar Jaka Tingkir.Manajemen Persela memiliih meliburkan semua pemain seleksinya selama seminggu ini. Kemungkinan besar, Persela kembali aktif pascaValentine nanti.

Hal tersebut disampaikan oleh Manajer Persela Lamongan, Yunan Achmadi Jum’at (11/2) kepada Bhirawa Sprt,yang menuturkan, manajemen sudah sepakat untuk meliburkan semua pemain sejak hari Selasa (9/2) kemarin hingga minggu depan” Hasil kesepakatan manajemen para pemain di beri waktu seminggu untuk libur” ujarnya.

Alasan yang paling mendasar dari hasil kesepakatan manajemen tak lain,guna untuk pemilhan stamina para pemainya yang telah menjalani lima laga uji coba dalam waktu satu minggu.

Pelatih Persela Didik Ludianto mengatakan ,”Libur tim ini untuk memberi kesempatan kepada para pemain guna memulihkan stamina para pemain yang telah melakoni lima uji coba selama seminggu ini”Katanya.

Didik pacul Ludianto juga mengakui bahwa anak asuhnya selama satu minggu disibukkan dengan laga uji coba dan belum berlatih bersama secara penuh”Kami harus akui, bahwa selama seminggu kita beruji coba, kami tak sempat berlatih bersama secara penuh. Pemain hanya disibukkan dengan laga uji coba, sedangkan semua pemain masih seleksi,”Akunya.

Saat disinggung,Apakah diliburkannya pemain itu disebabkan kareana hasil pahit saat melawan Pusamania Borneo FC (PBFC) dengan skor 5-2 dan Pra PON Kaltim dengan skor 2-1? Didik menampiknya dengan pernyataan bahwa libur ini tidak melihat hasil uji coba tersebut, karena tim hanya diisi oleh pemain seleksi.

“Bukan karena hasil jeblok,Mereka memang diberi istirahat dan hasil uji coba itu memang kita jadikan sebagai referensi dalam menentukan kerangka tim,”Ungkapnya.

Tak hanya itu,Masih Didik,Libur ini juga digunakan untuk mempertimbangkan pemain-pemain yang layak masuk skuad.Selain pemain lokal, ada empat pemain asing yang masih bertahan di Persela, yakni Selim Kaabi, Alan Aciar, Omar Elhussieny dan Silvio Escobar.”Ini akan kami pertimbangkan apakah akan direkrut atau tidak setelah libur selesai,”Pungkasnya.Q mb9

Bulu Tangkis Piala Gubernur

Wijar : Hadiah Itu Sudah Terlalu Besar Surabaya, Bhirawa Keluhan Ketua PB Suryanaga Mutiara Timur, David Suyanata terkait minimnya hadiah Kejurprov Bulu Tangkis Piala Gubernur 2016, langsung mendapat tanggapan dari Ketua Umum PBSI Jatim, Wijarnako Adimulya. Menurutnya hadiah itu sudah sangat besar untuk event sekelas Kejurprov Jatim.

Lebih lanjut Wijarnako Adimulya menjelaskan, sebenarnya untuk kelompok remaja kebawah di beberapa even nasional malah tidak mendapat hadiah berupa uang pembinaan, melainkan hanya perangkat olahraga seperti tas dan raket bagi juara 1 hingga peringkat harapan.

“Saya justru terkejut karena di event ini (Piala Gubernur Jatim) untuk kelompok remaja kebawah malah ada hadiah berupa uang pembinaan, apalagi dengan total

hadiah sebesar Rp 39 juta, bandingkan dengan Piala Wali Kota Surabaya yang levelnya sudah internasional tidak sebesar itu,” jelas Wijarnako Adimulya saat dihubungi melalui telepon genggamnnya, Kamis (11/2).

Ia justru memberikan apresiasi karena event ini adalah wujud kepedulian Gubernur Jatim melakukan pembinaan kepada atlet bulu tangkis di Jatim. Apalagi sekarang Jatim juga sangat membutuhkan bibit atlet untuk bisa

Wijarnako Adimulya meneruskan tradisi menyumbangkan pebulu tangkis Jatim agar bisa memperkuat Tim Indonesia bertanding di level internasional.

“Perhatian dari Pemprov Jatim itu harus disikapi de-

Menpora Ajak Semua Pihak Bantu Rio Haryanto Jakarta, Bhirawa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengajak semua pihak ikut serta membantu Pebalap Nasional Rio Haryanto untuk memenuhi persyaratan biaya yang ditetapkan Manor Racing Team (Manor) agar dapat berlaga di Formula One (F1) 2016.

“Kami sepakat, Rio tidak boleh berjalan sendiri. Pada kesempatan ini, saya mengundang kepada semua pihak, sponsor dan swasta atau siapa pun yang ingin mendukung Rio, maka ini kesempatan yang baik, karena tidak mungkin terulang kembali,” kata Imam Nahrawi di Kemenpora, Jakarta, Kamis.

Untuk mengisi satu kursi pada kejuaraan balap jet darat 2016 tersebut, Rio diharuskan membayar tiga

juta euro kepada manajemen Manor, dari biaya keseluruhan sebanyak 15 juta euro.

Namun, hingga kini, pihak Rio belum dapat memenuhi ketentuan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Menpora juga mengakui, kalau tidak akan cukup jika dukungan dana hanya datang dari pemerintah.

Terkait kegiatan pencarian dana, pemerintah saat ini masih mengupayakan bantuan dari sejumlah Badan Usaha Milik Negara, tapi hingga kini pihak Kemenpora belum merinci pemasukan yang didapatkan dari sektor tersebut.

Hanya PT Pertamina (Persero) yang telah setuju memberikan bantuan, dengan syarat akan mencairkan dana, jika ada pihak yang membayar terlebih

dahulu.

Selanjutnya, Kemenpora juga mengklaim pemerintah akan mengeluarkan biaya sebesar Rp 100 miliar untuk membantu Rio, namun bantuan tersebut belum juga dicairkan Kementerian Keuangan.

Selain dari pemerintah, dukungan juga turut digalang para fans pebalap asal Solo, Jawa Tengah itu, melalui situs kitabisa.com/indonesiaf1, yang mana hingga kini, pihak Rio mengumpulkan sekitar satu juta Euro.

“Saya tidak mendetailkan proses pendanaan, yang pasti kami terus berusaha meyakinkan semua pihak untuk bisa membantu Rio. Pemerintah akan terus berusaha semaksimal mungkin memberikan dukungan agar Rio dapat berlaga di F1,” ujar Menpora.Q ant

ngan keseriusan para pelatih dan atlet untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya di pertandingan nanti. Saya juga yakin persaingan di event ini berlangsung ketat karena pembinaan bulu tangkis di daerah sudah merata,” kata mantan Manajer Bulu Tangkis PON Jatim itu.

Saat disinggung mengenai keluhan Ketua PB Suryanaga Mutiara Timur, David Suyanata, pria yang akrab disapa Wijar itu menganggap wajar, karena David Suyanata termasuk orang baru di dunia bulu tangkis, sehingga tidak mengerti beberapa aturan organisasi. “Wajar, dia (David Suyanata) tergolong baru di dunia bulu tangkis dan dia juga baru saja menjabat sebagai Ketua Suryanaga Mutiara Timur,” paparnya.

Sebelumnya Ketua PB Suryanaga Mutiara Timur, David Suyanata mengeluhkan nominal hadiah Piala Gubernur Jawa Timur Open 2016 yang digelar Pengprov PBSI Jatim karena dinilai terlalu kecil.

Kejuaraan Bulu Tangkis Piala Gubernur Jatim yang digelar di Kediri, 16-20 Februari lalu melombakan 4 kategori kelompok usia dengan nominal hadiah tidak sebanding dengan titel Piala Gubernur. Untuk juara pertama kategori usia dini tunggal putra/putri hanya diberikan hadiah sebesar Rp 750 ribu.

Sedangkan runner up 500 ribu dan semfinalis Rp 350 ribu.

Kemudian di Remaja (U-17) juara hanya diberikan hadiah senilai Rp 2 juta untuk nomor ganda dan Rp 1,5 juta untuk nomor tunggal.Q wwn

Dinar Tersingkir Pada Perempat Final Thailand Masters Jakarta, Bhirawa Tunggal putri Indonesia Dinar Dyah Ayustine tersingkir pada pertandingan putaran perempat final turnamen Thailand Masters 2016 di Bangkok, Kamis.

“Saya tidak dapat langsung fokus pada game pertama dan masih membaca permainan lawan. Banyak bola yang diarahkan ke belakang sisi saya oleh lawan,” kata Dinar selepas pertandingan seperti dikutip Tim Humas dan Media Sosial Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.

Dinar kalah dari tunggal putri Thailand Busanan Ongbumrungphan 5-21, 19-21 dalam pertandingan selama 48 menit.

Pada game pertama, Dinar kesulitan mengejar poin 2-13 karena tertekan para pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion Nimibutr Bangkok. Dinar juga sering melakukan kesalahan sendiri dan tidak mampu menemukan pola permainannya.

Pemain asal Djarum Kudus itu mulai memperlihatkan kekuatan dengan memberikan bola-bola yang sulit dijangkau Busanan.

Meski unggul 15-12, Dinar tidak kuasa membendung serangan balik Busanan yang menyerang dengan bola-bola silang.

“Saya dapat mengimbangi dan menyamakan kedudukan pada game kedua, tapi saya juga sering dapat serangan tipuan sehingga mati langkah. Lawan punya pukulan chop yang bagus,” kata Dinar.

Dinar mengaku perlu memperbaiki daya tahan saat bertanding di lapangan. Atlet berusia 22 tahun itu juga akan menambah kekuatan pukulan menyusul kekalahannya dari Busanan.

“Bola-bola depan saya juga harus lebih bervariasi dan membuat lawan susah untuk mengembalikan serangan,” kata Dinar.Q ant

Jumat Pahing, 12 FEBRUARI 2016

Pemprov dan Daerah Diminta Kerjasama Tangani Banjir

Evakuasi Pesawat Super Tucano Tuntas

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

jumpa pers di Food Court Urip Sumoharjo Surabaya, Kamis (11/2).

Menurut dia, banjir di Bojonegoro telah menggenangi 11 kecamatan seperti Kecamatan Baureno (10 desa), Kecamatan Balen (9 desa), Kecamatan Kapas (2 desa), Kecamatan Bojonegoro (2 desa). Kecamatan Gayam (2 desa), Kecamatan Malo (4 desa), Kecamatan Padangan (2 desa), Kecamatan Kasiman (1 desa), Kecamatan Kanor (3 desa), Kecamatan Dander (1 desa), dan Kecamatan Trucuk (8 desa).

Dijelaskan, banjir luapan yang terjadi di Bojonegoro tersebut akibat hujan dengan intensitas tinggi selama satu hari dan karena luapan dari Sungai Bengawan Solo hingga menggenangi 43 desa di 11 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.

Adapun rincian kerugian atau kerusakan di Bojonegoro, rumah tergenang sebanyak 310 KK, rumah rusak berat 5 unit, padi 12 hektare. Sedangkan upaya yang telah dilakukan identifikasi warga terdampak, kerja bakti membersihkan lingkungan dan rumah penduduk yang dilaksanakan oleh BPBD, TNI, Polri dan warga masyarakat mendirikan dapur umum, menyerahkan bantuan sembako bagi warga yang terdampak dari Nakertransos Bojonegoro.

Untuk Kabupaten Malang, lanjut Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf, telah terjadi bencana tanah longsor pada Dusun Gendogo, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum. Hujan terjadi secara terus menerus sejak Selasa (9/2). “Hujan desar tersebut mengakibatkan sisi tebing di jalan menuju Keraton Gunung Kawi ambrol lebih dari 5 meter. Jalan menuju ke Keraton Gunung Kawi, Ngajum, Kab. Malang tertutup oleh longsoran,” jelasnya.

Upaya yang telah dilakukan yakni BPBD Kab Malang dibantu oleh Forpimda Kab Malang melakukan assessment pembersihan material longsor di lokasi. Pembersihan longsor dibantu 2 unit mobil tangki air milik BPBD Kab Malang.

Begitu juga dengan Kab Pacitan terjadi tanah longsor pada Kecamatan Bandar, Dusun Bubatan, Desa Ngunut; dan Dusun Nginuman Desa Petung Sinarang. Kerusakan/kerugian yakni material longsor menutup setengah bahu jalan raya sehingga mengganggu arus lalu lintas.

“Untuk Dusun Nginuman, material longsor masuk ke halaman salah satu warga.

Upaya yang dilakukan Babinsa dan aparat terkait bersama-sama dengan masyarakat membersihkan material longsor,” jelas Gus Ipul.

Pada Kabupaten Bangkalan terjadi banjir di Kecamatan Blega, Desa Blega.

Kerusakan/kerugian yang terjadi yakni ketinggian di pemukiman yang paling dalam seperut orang dewasa kurang lebih 90-100 cm dan di jalan raya sekitar 10-30 cm. Upaya yang dilakukan adalah BPBD masih melakukan assessment. n iib

pelimpahan penyelidikan dari TNI AU, kepolisian akan melakukan olah tempat kejadian perkara.

Sementara itu tim investigasi dari Mabes AU akan memeriksa video recorder yang sudah ditemukan dari badan pesawat.”Video recorder itu kini sudah dibawa ke markas Lanud Abd Saleh beserta puing pesawat lain. Kami hanya berhak menyimpan dan mengamankan saja. Kemungkinan tim Mabes yang datang ke sini untuk memeriksa video recorder,” Kapentak Lanud Abd Saleh Mayor Sus Hamdi Londong.

Dari video itu nantinya bisa diketahui penyebab jatuhnya pesawat yang mengakibat empat korban jiwa. Seperti diberitakan pesawat tempur Super Tucano TT 3108 milik TNI AU jatuh menimpa rumah warga, Rabu (10/2). Dalam peristiwa ini, pilot Mayor Pnb Ivy Safatillah (37) dan juru mesin pesawat Serma Syaiful Arief Rakhman (37) meninggal dunia. Korban tewas lainnya adalah dua warga sipil, yakni Erma Wahyuningtyas (47),

Dukung Tol, Jalan Blawi Bangil hingga Beji Dibangun l Sambungan hal 1

daerah Rembang, Pasuruan. Jalan ini juga sebagai pendukung tol, sekaligus menjadi Jalur Lingkar Selatan (JLS) untuk Bangil sebagai ibukota Kabupaten Pasuruan,” ujar Irsyad Yusuf, Kamis (11/2) sore.

Adapun total biaya untuk meningkatkan kualitas dan memperlebar jalan mencapai Rp 40 miliar yang didanai APBD Kabupaten Pasuruan 2016. Sedangkan pembangunannya, Pemkab Pasuruan membagi dalam dua tahap.

“Pembangunan yang didahulukan adalah lokasi yang tak memerlukan pembebasan lahan, karena lahan yang dibutuhkan sudah ada. Selanjutnya baru lokasi yang tersisa, setelah itu pembebasan lahannya dilakukan,” tandas Irsyad Yusuf.

Pantauan di lapangan, Jalan BlawiBeji saat ini kondisinya memprihatinkan.

Banyak ditemui kubangan-kubangan menganga pada jalan selebar 6 meter tersebut.

Lantaran menjadi jalan yang dilewati truk-truk berat yang mengangkut material untuk pembangunan tol.

Kepala Bina Marga Kabupaten Pasuruan Hari Apriyanto mengungkapkan untuk pembangunan jalan tahap pertama, akan menelan biaya sekitar Rp 15 miliar. Pengerjaan akan dimulai Februari ini. “Tahap pertama membutuhkan anggaran Rp 15 miliar. Proses lelang serta administrasinya sudah selesai. Kontrak pengerjaan dengan pelaksana sudah ditandatangi akhir Januari lalu. Februari ini pelaksana sudah bisa mulai melaksanakan pembangunan,” kata Hari Apriyanto. n hil

Mantan Perokok Kelas Berat l Sambungan hal 1

Bhirawa belum lama ini.

Ia mengakui bertahun-tahun memang menjadi pecandu rokok kelas berat. Ditambah faktor kecapaian dan kedinasan yang super sibuk, membuat stamina pejabat kelahiran Madura ini sempat menurun. ‘’Anak-anak saya tidak sampai merokok seperti saya, malah saya dimarahi sebetulnya kalau merokok. Kini saya tidak merokok lagi atas inisiatif sendiri,’’ kata Thamrin yang mengaku kapok tidak akan merokok lagi untuk selamanya Pejabat yang pernah menjabat sebagai Camat Sidoarjo Kota itu juga sempat berceramah sedikit. Sebetulnya dalam agama Islam juga dianjurkan agar tidak merokok.Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kab Sidoarjo itu juga berbagi pengalaman agar teman-teman di Pemkab Sidoarjo tidak meniru apa yang pernah ia lakukan itu. Karena setelah ia sadari, me­ rokok justru merugikan kesehatan diri sen­ diri. Sebelum teman –teman PNS Sidoarjo mengalami apa yang ia alami dia berharap agar berhenti saja. n kus

11

SAMBUNGAN pemilik rumah yang tertimpa pesawat dan Nurcholis, anak kos di rumah Ermawati.

Pemakaman Militer Sementara itu suasana haru mewarnai pemakaman Serma Syaiful Arief Rakhman, teknisi pesawat Super Tocano yang naas, Rabu 10/2 lalu. Syaiful, meninggalkan seorang istri dan dua anak yang masih kecil.

Istri dan dua anak Syaiful terlihat sangat berduka, meski begitu mereka datang dalam pemakaman di Taman Makam Pahlawan Suropati Kota Malang, Kamis (11/2).

Jenazah almarhum Syaiful Arif Rahman dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Komandan Lanud Abd Saleh Marsma TNI Joko Senoputro.

Joko Senoputro saat memberikan sambutan, menyatakan Syaiful merupakan prajurit terbaik. Dia lahir di Magelang, 23 Desember 1979.

Dedikasi dan pengabdian almarhum banyak menyumbangkan pikiran dan keteladanan dalam setiap tugasnya.

“Almarhum adalah sosok prajurit yang baik, dedikasi dan pengabdiannya telah menyum-

bangkan keteladanan bagi prajurit TNI AU lainnya,” tuturnya.

Syaiful merupakan satu dari empat korban pesawat Super Tucano yang mengalami kecelakaan, Rabu (10/2). Dia adalah korban terakhir pesawat yang ditemukan oleh petugas, setelah pemilik rumah Erma Wahyuningtyas dan Nurcholis. Sementara pilot pesawat yakni Mayor Pnb Ivy Safatillah ditemukan berjarak sekitar 8 km dari tempat kejadian.

Duka Wagub Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf mengaku sangat prihatin dan ikut berbela sungkawa atas musibah jatuhnya pesawat latih tempur milik TNI AU jenis Super Tucano yang menimpa rumah di kawasan padat penduduk di Blimbing Kota Malang.

“Kita gembira karena TNI AU sangat sigap dan cepat mengatasi masalah jatuhnya pesawat latih tempur di Malang. Kita juga senang karena TNI AU akan memberikan santunan kepada masyarakat yang menjadi korban dan rumah yang terkena pesawat akan dijadikan monumen.

Kita akan mendukungnya,” kata Wagub Saifullah Yusuf, Kamis (11/2).

Dia mengatakan, saat ini Pemprov Jatim masih belum bisa berbuat banyak karena sifatnya masih menunggu. Termasuk apakah akan ikut memberikan santunan kepada korban warga sipil yang meninggal dunia yaitu Erma dan Nurcholis.

“Yang bisa kita lakukan saat ini baru sebatas ikut berbela sungkawa. Kita akan memberikan dukungan bila diperlukan. Nanti kita lihat apa yang perlu didukung dari Pemprov Jatim. Kita masih menunggu,” kata Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf.

Menurutnya, untuk penanganan prajurit yang meninggal akibat musibah ini telah ada prosedur dan ketentuan-ketentuannya.

“Sementara untuk korban meninggal dunia, khususmuhammad taufik/bhirawa Suasana pemakaman Serma Syaiful Arief Rakhman, teknisi pesawat nya warga sipil nanti akan tempur Super Tucano di Taman Makam Pahlawan (TMP) Suropati Kota kita pikirkan bersama,” pungkasnya. n mut, iib Malang, Kamis (11/2).

Tuntut JHT, Pensiunan PT KAI Demo di Grahadi l Sambungan hal 1

dipotong lagi untuk membayar JHT. Tetapi ketika kami pensiun kami malah tidak menikmati JHT itu,” kata Subhan, salah satu pensiunan saat menyampaikan orasinya.

Puluhan pendemo yang sebelumnya berkumpul di atrium Monkasel Surabaya ini berjalan kaki menuju Gedung Negara Grahadi.

Dengan membawa spanduk bertuliskan ‘Segera tangkap dan adili pelaku perampokan uang pekerja dan pensiunan PT KAI’ mereka bergantian menggelar orasi.

Subhan menambahkan saat melakukan pengambilan JHT pada daerah masingmasing tidak dapat dicairkan.

Meskipun alat bukti berupa

slip gaji tertera ada pemotongan dua persen untuk JHT serta kewajiban perusahaan sebesar hampir empat persen dari upah. “Artinya, ada dugaan PT KAI tidak membayarkan potongan jaminan JHT ke BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Ia menegaskan, negara dalam hal ini perusahaan PT Kereta Api Indonesia telah merampok para karyawan, termasuk iuran yang sudah dibayarkan para pensiunan selama masa kerja. Oleh karena itu, para karyawan dan pensiunan PT KAI di wilayah Daops VII, VIII dan IX menggelar aksi menuntut persoalan JHT yang merupakan hak karyawan segera dituntaskan dan kemudian dibayarkan.

“Kedatangan kami ini menuntut pemerintah segera

menyelesaikan persoalan JHT. Dan kepada Gubernur Jawa Timur kami berharap dukungan dan fasilitasi bagi hak-hak karyawan PT KAI untuk segera dibayarkan,” tuntutnya.

Dengan adanya hal ini, pengurus DPC SBSI Kota Surabaya dan GRIB melaporkan kasus dugaan pidana penipuan dan penggelapan ke Kapolda Jawa Timur pada Januari 2016 kemarin. Ia juga meminta kepada Gubernur Jatim Soekarwo mengawal kasus hukum yang ada di Polda Jawa Timur.

“Pak Gubernur harus berani tampil di depan atas hak-hak karyawan PT KAI. Karena dugaan pidana kejahatan tersebut ditaksir kerugiannya mencapai Rp 400 miliar,” pintanya. n geh

Sekdaprov Lantik Tujuh Pejabat Baru l Sambungan hal 1

Jatim.

Adapun pejabat eselon III yang mengisi kekosongan tersebut adalah Effie Widjajanti SSos, MMPd dilantik menjadi Kepala UPT Laboratorium Pelatihan dan Pengembangan Kesenian di Disbupar Provinsi Jatim.

Sementara pejabat eselon III lainnya yakni Ir Dwi Purtono MMt dilantik menjadi Kepala UPT Pelatihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jatim.

Sedangkan untuk pejabat eselon empat yang dilantik ada lima orang. Yakni Mukid SE, MAk dilantik menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium, Pelatihan dan Pengembangan Kesenian Disbudpar Provinsi Jatim, Dra Ec Mimik Suryathy MM dilantik menjadi Kepala Seksi Pelatihan dan Pengembangan Kesenian pada UPT Laboratorium, Pelatihan dan pengembangan Kesenian Disbudpar Provinsi Jatim.

Kemudian Setija SH dilantik sebagai Kepala Seksi Laboratorium Kesenian pada UPT Laboratorium, Pelatihan dan Pengembangan Kesenian Disbudpar Provinsi Jatim, Nunung Puspaningtyas SSos dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setdaprov Jatim dan Kusuma Wardani SSos dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Penanaman Modal pada Biro Administrasi Pereko-

nomian Setdaprov Jatim.

Sementara itu, dalam sambutannya, Sukardi mengajak pejabat baru dilantik untuk meningkatkan kinerja dan bekerja sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur). “Karena disiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengimplementasikan standar pelayanan publik menjadi hal utama dalam bertugas,” katanya.

Menurutnya, kondisi saat ini masyarakat semakin kritis dan berani melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Terkait dengan hal tersebut maka dia mengingatkan kembali akan kedisplinan yang wajib dilakukan oleh aparatur sipil negara.

“Hal tersebut terjadi karena seiring dengan adanya perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis dengan tingkat kehidupan yang semakin baik, maka masyarakat semakin kritis dalam mengajukan tuntutan dan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Untuk itu dibutuhkan empat metode dalam melayani masyarakat,” tuturnya.

Keempat metode yang harus dijalankan oleh aparatur sipil negara, lanjut Sukardi dengan meningkatkan disiplin dan profesionalisme kerja, menaati ketentuan hari dan jam kerja pegawai agar bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. “Kemudian PNS wajib disiplin dalam pelaksanaan program dan kegiatan,” tandasnya. n iib

Lengkapi Infrastruktur UNBK, Komite Sekolah Terlanjur Galang Dana l Sambungan hal 1

guru sampai membeli sendiri perangkat komputer. Seperti diungkapkan Kepala SMPN 12 Surabaya Libiah Mufidah, untuk menyelenggarakan UNBK secara mandiri sekolah harus menyiapkan minimal 150 perangkat komputer. Jumlah ini akan mampu menampung 450 siswa kelas 3, dengan sistem ujian 3 sesi setiap harinya. “Kalau sekolah kami punya 48 komputer, dibantu Dinas Pendidikan 27 komputer. Rencananya kami akan ambil 5 komputer dari dana BOS. Itu masih kurang makanya dibantu komite 30 komputer bekas,” terangnya, Kamis (11/2).

Menurutnya, komite telah menggalang dana berdasarkan kesepakatan orangtua dengan besaran Rp 300.000 pada Desember 2015. Uang ini rencananya akan digunakan untuk menyewa laptop saat pelaksanaan UNBK. Hal ini dilakukan komite dengan pertimbangan psikologis anak jika harus mengerjakan ujian menggabung di sekolah lain.

“Tapi sejak keluarnya larangan dari Kemendikbud, komite menghentikan pengumpulan dana itu. Sementara dana yang sudah terkumpul sekitar Rp 25 juta dipakai beli 30 laptop bekas,” tuturnya.

Dari dana komite sekolah, sekolah sudah mengumpulkan 107 perangkat komputer.

Sehingga kekurangannya terhitung masih sekitar 43 unit.

Kekurangan ini akan memaksimalkan komputer atau laptop dari berbagai ruang seperti perpustakaan, tata usaha serta meminjam laptop guru. “Kami

masih fokus ujian praktik siswa.

Minggu depan baru akan simulasi dan kami jadwalkan tryout setiap minggu,” ungkapnya.

Seperti diketahui melalui edaran, Kemendikbud melarang sekolah terlalu memaksa diri untuk menyelenggarakan UNBK. Ada tiga poin utama dalam edaran tersebut. Di antaranya, UNBK hanya diselenggarakan bagi sekolah yang siap secara infrastruktur. Penyelenggara UNBK tidak diperkenankan membeli atau menyewa komputer dengan membebani orangtua. Terakhir, sekolah calon penyelenggara yang belum siap bisa mengundurkan diri hingga 15 Februari dan mengajukan sebagai penyelenggaran UN berbasi kertas dan pensil.

Sementara itu SMPN 32 Surabaya memilih untuk mengadakan simulasi dan UNBK di SMKN 1 Surabaya. Hal ini karena sekolahnya masih belum bisa memenuhi sarana komputer. “Dari 60 komputer di sekolah. Hanya 40 yang memenuhi syarat,” terang Humas SMPN 32 Surabaya Pramudi Hardjo.

Menurut Pramudi, tahun ini masih sulit memenuhi kebutuhan komputer untuk 286 siswanya. Untuk meminjam laptop siswa juga tidak memunginkan, karena kebanyakan laptop merupakan milik orangtua siswa yang digunakan untuk bekerja. Sehingga target melaksanakan UNBK secara mandiri baru akan dilakukan tahun lalu. “Kami sudah melakukan MOU dengan SMKN 1 Surabaya untuk pinjam pakai 9 lokal, jadi siswa kami bisa ujian 2 sesi,” terangnya. n tam

Hadapi Persaingan Usaha di MEA, Antar UMKM Perlu Sinergitas l Sambungan hal 1

(SDM) yang mempunyai kemauan dan kemampuan. Dan yang tak kalah pentingnya dibutuhkan sinergitas antara UMKM dan perbankan sehingga memiliki daya jual yang cukup tinggi di masyarakat. ‘’Karenanya, OJK dan BI saling mendukung dalam pameran Bank dan UMKM Expo 2016 yang diselenggarakan di Grand City Surabaya, selama empat hari. Yang pasti dari acara tersebut UMKM dapat memperkenalkan produknya termasuk bank sendiri bisa mengenalkan binaannya ke masyarakat. Hal ini sebagai upaya untuk mengembangkan potensi UMKM daerah dan dunia perbankan agar terus berkembang sehingga daya

saingnya bisa meningkat dan mampu memenangkan persaingan pasar yang semakin kompetitif,’’papar R Soeroso dalam pembukaan Bank dan UMKM Expo yang diikuti oleh sekitar 110 stan pameran, Kamis (11/2).

Ditambahkannya, saat ini banyak UMKM yang saling bersaing untuk menghasilkan produknya.Tapi hal ini hasilnya tidak akan bisa maksimal jika tidak melakukan sinergitas dengan UMKM yang lain. Salah satu contohnya produksi sepatu yang ada di Sidoarjo untuk impor, maka mereka akan membutuhkan bahan baku.

Dan ini bisa diambilkan dari UMKM lain yang memiliki spesialisasi untuk bahan baku. “Dari situlah akan muncul sinergitas yang baik untuk menghasilkan sebuah produk meski dalam

lingkup home industry. Dan yang tak kalah pentingnya kebijakan ini akan memperkuat nilai rupiah terhadap dollar AS,’’tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengaku Pemprov Jatim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk kredit UMKM. “Ya kita menyiapkan Rp 1,7 triliun,” kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo di sela acara Bank & UMKM Expo 2016 di Grand City Surabaya.

Soekarwo mengatakan pada prinsipnya anggaran Rp 1,7 triliun tersebut siap dikucurkan. Namun, harus ada yang bertanggungjawab dengan dana APBD Jatim. “Prinsipnya dari segi siapa yang menanggung risiko,” tuturnya.

Gubernur yang biasa disapa Pakde Karwo mengatakan, untuk saat ini

perbankan yang siap menanggung risiko dana tersebut yakni Bank Jatim.

“Sekarang Bank Jatim dulu. Kemudian Bank Jatim dengan BPR kabupaten. Sementara bisa juga dengan yang lain, asal betul-betul dicek oleh OJK betul-betul sehat,” ujarnya.

Ketika ditanya tentang sudah berapa BPR yang menjalin kerjasama dengan Bank Jatim, kata Soekarwo nanti Mendagri akan meresmikannya.

“Nanti diresmikan Mendagri di Bank Jatim,” terangnya.

Dengan disiapkan dana sebesar Rp 1,7 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah UMKM. “Bisa saja jumlah UKM bertambah, tapi juga kapasitas perusahaan di UMKM naik dari industri kecil menjadi menengah,” tandasnya. n cty

Sebulan PAD Pariwisata Tembus Rp 2 Miliar l Sambungan hal 1

run Januari 2016,” jelasnya.

Mengacu statistik selama kurun 2015, PAD Kabupaten Pacitan dari sektor pariwisata memang mengalami pertumbuhan signifikan. Dalam APBD induk 2015, pemerintah daerah awalnya hanya menargetkan PAD dari sektor ini sebesar Rp 2,2 miliar.

Namun lonjakan kunjungan wisatawan seiring kian masyurnya jalur lintas selatan di pesisir Pacitan membuat pemerintah daerah setempat merevisi target PAD dari beberapa objek wisata yang

dikelola menjadi Rp 4,7 miliar dalam APBD perubahan 2015.

“Itupun, hasil akhir yang dicapai dari sektor pariwisata di Pacitan hingga akhir Desember 2015 mencapai 6,834 miliar. Surplus sekitar Rp 2,134 miliar,” ungkap Wasi.

Selama kurun 2015, volume kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara ke Kabupaten Pacitan tercatat mencapai 1.559.450 berdasar jumlah tiket masuk yang terjual. Dari sejumlah objek-objek wisata pesisir yang ada di Pa­ citan, sebenarnya tidak semua dikelola pemerintah daerah, seperti Pantai Klayar, Watu-

karung, Srau, Pancer Dor, dan Pantai Taman yang terkenal dengan wahana olahraga adu nyali flying fox.

Sementara beberapa objek wisata pantai lain pengelolaan masih diserahkan ke pemerintah desa, perhutani, serta swasta (Pantai Teleng Ria).

“Ada juga beberapa wahana wisata alam lain seperti Goa Gong, Tabuhan, sumber air hangat, serta wisata budaya prasejarah. Beberapa dikelola langsung oleh daerah, beberapa lainnya masih dikelola desa,” kata Wasi.

Khusus di Pantai Klayar saat ini pengembangan dan

pembangunan lahan parkir menjadi prioritas pemerintah daerah setempat. Alasannya selain tungginya angka kunjungan wisatawan ke objek wisata unggulan tersebut, kata Wasi, lahan parkir kendaraan selama ini dinilai belum memadai. Akibatnya, tata ruang kawasan wisata di sekitar Pantai Klayar terkesan semrawut. “Kekacauan selalu terjadi saat musim libur sekolah, lebaran, atau pergantian tahun baru karena penataan parkir yang buruk dan arus lalu-lintas macet,” ungkapnya.

Dengan pembangunan

lahan parkir baru dengan pengelolaan yang baik, Wasi berharap penataan dan arus keluar-masuk kendaraan pengunjung tidak lagi semrawut sehingga memicu kekesalan wisatawan.

Terkait akses menuju objek wisata Pantai Klayar, Wasi memastikan jalan telah diperlebar hingga bentang jalan sekitar 16 meter. Meski belum sepenuhnya diaspal, ia memastikan pengerasan jalan menggunakan cor semen telah dilakukan sehingga arus lalulintas kendaraan pengunjung dari maupun menuju Pantai Klayar lebih nyaman. *

UTAMA

12

Jumat Pahing, 12 FEBRUARI 2016

Gubernur Provokasi BNI Gaet Investor ke Jatim Surabaya, Bhirawa Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo memprovokasi Bank Negara Indonesia (BNI) untuk menggaet investor ke Jatim. Hal itu disampaikan didepan 100 Kepala Cabang BNI wilayah Surabaya se Jatim dalam acara Business Meeting, di Club Bunga rersort, Kota Batu, Kamis (11/2).

Gubernur Jatim Soekarwo Menyampaikan materi pada acara Bisness Meeting pada Pimpinan Kepala Cabang BNI se Jawa Timur di Hotel Clup Bunga Kota Malang.

Menurutnya, selama ini BNI lebih banyak mengarah ke kredit konsumtif. Dari data yang ada penyaluran kredit perbankan sebesar Rp 370.409 Triliun, untuk kredit konsumsi Rp 100,809 Triliun, modal kerja Rp 218,379 triliun. Sedangkan, angka riil kredit investasi masih tergolong rendah yaitu sebesar Rp 51,221 Triliun.

“Untuk itu BNI harus ambil peluang untuk memperbesar kredit investasi. Berikan semangat/ achievement kepada nasabah supaya jangan pesimis menghadapi MEA,” tegasnya.

Jatim memasuki wilayah industri, oleh karena itu BNI Jatim jangan ragu untuk memberikan kredit terhadap industri. Investor akan masuk karena Jatim sudah memenuhi tiga syar-

at yaitu kualitas infrastruktur, produktivitas SDM maupun kualitas pelayanan publik bagus.

Jatim besar karena industri dan perdagangan, tahun 2015 barang dari Jatim ke 33 provinsi mencapai Rp 452 Triliun, sementara barang yang masuk ke Jatim hanya Rp 352 Triliun.

Produk Jatim menang asal lebih murah harganya, lebih bagus kualitasnya dan lebih cepat pengirimannya.

Strategi pembiayaan melalui perbankan (bunga murah) yaitu kredit linkage program ( model loan agreement). Dengan sasaran UMKM sektor primer dengan bunga murah, cara mudah dan layanan cepat.

Struktur Bunga, pinjaman APBD Pemprov ke Bank Jatim bunga 2 % per tahun,

suku bunga kredit bank Jatim ke BPR 4 % per tahun dan suku bunga BPR ke UMKM ( end user) maksimal 9 %.

Perbankan harus di industri primer sehingga tidak high risk karena pengembalian cepat. Selain itu, penguatan pasar diharapkan 40 % pasar ASEAN ada di Indonesia, karena prospek jatim di bidang industri kuat.

Sementara itu Wakil Direktur Utama BNI Suprajarto mengatakan, Business Meeting diselenggarakan dalam rangka mencapai target tahun 2016, salah satu adalah meningkatkan kredit sesuai yang ditentukan.

Selain itu, BNI juga ingin in line/ mensinkronkan dengan kebijakan pemprov Jatim.

Meeting yang berlangsung tiga hari tgl 10 - 12 Pebruari dan mengangkat tema “memperkuat sinergi antar unit untuk percepatan bisnis” ini diikuti 100 orang peserta yang terdiri dari Kepala sentra kredit, kepala resiko, kepala unit khusus ini membahas masalahmasalah di lapangan utamanya perkreditan. Q iib

Wagub akan Launching Gerakan Peduli Tetangga

LINTAS PERISTIWA

Dewan Pers Terima 800 pengaduan Lumajang, Bhirawa Persoalan tentang pers yang masuk ke kantor Dewan Pers dalam kurun satu tahun ke belakang sangat banyak yakni sekitar 700 sampai dengan 800 pengaduan, baik yang berupa pengaduan terhadap insan pers, perusahaan pers maupun dari orang maupun instansi yang merasa telah dirugikan pers akibat dari pemberitaannya.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota dewan pers, Imam Wahyudi pada acara dialog publik dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) yang bertempat di gedung Panti PKK lumajang (11/2).

Acara yang digelar oleh FKWL ( Forum Komunikasi Wartawan Lumajang) tersebut di buka oleh Bupati Lumajang Drs. As’at Malik yang turut dihadiri pula oleh perwakilan dari DPRD Kabupaten Lumajang serta dari seluruh SKPD Kabupaten Lumajang. Dalam dialog tersebut Imam juga mengaku kesulitan dengan banyaknya wartawan abal abal yang hingga saat ini sulit untuk ditertibkan ,akibat adanya Undang Undang tentang kebebasan pers.

Namun Imam mengaku meskipun dirinya dari Dewan Pers akan tetapi pihaknya lebih banyak menyalahkan pers. “Jadi setiap tahun itu kita menerima pengaduan sekitar 700 sampai dengan 800 orang, meskipun namanya dewan pers tapi kami itu lebih banyak menyalahkan pers.”kata Imam.

Terkait dengan hal tersebut Imam mengaku bahwa dewan pers dalam memutuskan rekomendasi bersalah maupun tidak,sebuah pengaduan didasarkan dengan data yang ada, sehingga keberadaan Dewan Pers hanya melindungi kebebasan pers dan tidak melindungi pers-nya itu sendiri.

“Perlu diketahui yang dibela itu kebebasan pers artinya seandainya ada dari luar yang mengancam kebebasan pers, atau dari dalam termasuk wartawan abal-abal maka mereka itu yang harus ditindak,”tegasnya.

Imam juga menegaskan bahwa pihaknya mengaku dalam memberikan hasil keputusan terkait pengaduan orang yang sampai di meja Dewan Pers dengan kesimpulan 70 sampai 80 persen menyalahkan pers .

Dewan Pers yang merupakan sebuah lembaga yang berdasarkan Undang Undang yang bentuk dengan Surat Keputusan Presiden yang tujuan untuk mengawal kebebasan pers dan bersifat independen.

Tugas dari Dewan Pers itu Sendiri menurut Imam adalah untuk menengahi jika terjadi sengketa pemberitaan yang terlebih dahulu dilakukan penelitian , atau pembinaan untuk peningkatan profesi wartawan. Q dwi

Pemprov, Bhirawa Menurunnya kesadaran dalam kepedulian bertetangga mendapat perhatian serius dari Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf. Dalam waktu dekat ini mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini akan melaunching Gerakan Peduli Tetangga (GPT) dengan memanfaatkan media sosial sebagai wadahnya.

“Saya bersama Eeb Saefullah Fatah melihat keprihatinan kondisi nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia yang semakin terkikis. Hidup bertetangga tidak seakrab dulu, makin banyak orang yang hanya peduli pada dirinya sendiri, tidak peduli pada lingkungan sekitarnya,” kata Wagub Saifullah Yusuf di Surabaya, Kamis (11/2).

Menurutnya, launching GPTyang memiliki moto ‘Gandeng Tangan Jaga Lingkungan’ ini akan dilakukan di Sun City Hotel Sidoarjo, Sabtu (13/2) malam. Rencananya, dalam launching nanti dirinya akan mengundang ketua RT se kecamatan Sidoarjo sebagai tong-

gak awal dari program ini.

“Saya berharap GPT dimulai di Jatim, dan diharapkan bisa meluas ke berbagai wilayah lain di Indonesia,” ujarnya.

Gus Ipul, sapaan lekat Saifullah Yusuf, mengatakan, menjadi warga negara yang baik dimulai dengan menjadi tetangga yang baik. Bertetangga bisa menyelesaikan banyak masalah bersama. Para tetangga seharusnya saling mengenal, berkunjung dan aktif berkomunikasi. “Tidak ada yang bisa menjadi warga negara yang baik dan sukses, jika tidak baik dengan tetangga,” katanya.

Mantan Ketua Umum GP Ansor ini berharap, GPT ini dapat membangun kembali kesadaran bahwa bertetangga bukanlah soal kedekatan tempat tinggal.

Gerakan ini juga ingin mengembalikan pertetanggaan ke posisi semestinya, serta menjadikan hubungan pertetanggaan bukan sekedar komunikasi sewaktuwaktu. “Bukan sebagai tempat berkembang biaknya persoalan, tetapi sebagai tempat menemukan jalan keluar. Hubungan

baik dengan tetangga kembali baik, semangat gotong royong dan kebersamaan kembali muncul,” katanya.

Menurutnya, konsep GPTdengan basis membangun Indonesia Berbasis Rukun Tetangga akan mulai bisa diwujudkan. Indonesia akan maju jika para Warga Negara Indonesia saling bergandeng tangan dan menjaga lingkungan mulai dari yang terkecil.

Salah satu instrument yang digunakan pada gerakan ini adalah media sosial bentuknya aplikasi untuk HP, tablet, laptop, dan komputer. Bantuan aplikasi media sosial ini diharapkan dapat mempermudah, mempermurah, menyederhanakan, sekaligus mempercepat penggalangan Gerakan Peduli Tetangga. “Untuk lingkungan RT, adminnya adalah ketua RT dengan anggota warga RT. Sementara untuk lingkungan RT, adminnya adalah ketua RW. Kemudian untuk tingkat RW, adminya adalah kepala desa atau lurah dan seQ iib terusnya,” ungkapnya.Q

Pertahankan Status Bondowoso sebagai Lumbung Pangan Nasional Bondowoso, Bhirawa Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni berharap status Kabupaten Bondowoso menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional bisa dipertahankan bahkan kalau perlu ditingkatkan.

Untuk memenuhi target tersebut ia meminta kepada Dinas Pertanian yang saat ini sudah menjalin kerjasama dengan jajaran TNI melalui Upaya Khusus (Upsus) pertanian untuk terus melakukan inovasi dan bahkan melakukan penambahan areal lahan sebagai pengganti lahan yang

sudah beralih fungsi menjadi areal perumahan.

“Jadi saya minta dinas pertanian dan TNI yang bekerjasama dalam Upsus untuk terus berinovasi dengan para petani agar status Bondowoso sebagai salah satu lumbung pangan nasional bisa dipertahankan,” kata Amin Said Husni, Kamis (11/2).

Sementara itu Kadis Pertanian Kabupaten Bondowoso H Hindarto SP MSi, mentargetkan areal tanam seluas 72.000 hektar di tahun ini, dengan target produksi gabah kering giling sebanyak 427.000 ton.

Untuk mendukung tercapai-

nya target tanam tersebut, Dinas Pertanian memiliki refokusing program yang merupakan pendukung pembangunan pertanian tahun 2016. “Kita melakukan refokusing program untuk mendukung tercapainya target tanam pada tahun 2016.

Insyaallah dengan system itu, ketersediaan pangan di Bondowoso cukup,” kata Hindarto.

Refokusing program untuk pencapaian produksi tahun ini ada 14 kegiatan utama, yaitu, pembangunan sarana dan prasarana irigasi, pembangunan sarana prasarana pembenihan dan proteksi tanaman. Q har

Bupati meminta kepada Dinas Pertanian melalui Upsus pertanian untuk terus melakukan inovasi dan bahkan melakukan penambahan areal lahan sebagai pengganti lahan yang sudah beralih fungsi menjadi areal perumahan.

Ketua Dewan Kesenian Jatim, Taufiq Hidayat atau biasa dikenal Taufiq Monyong saat berbicara dalam Musda Dewan Kesenian Batu yang dilaksanakan di Gedung Kesenian, Kamis (11/2).

Seniman Berperan Bangun Pariwisata Batu Batu, Bhirawa Seniman Kota Batu kini dituntut berkiprah dalam pembangunan sektor pariwisata di kota ini. Hal ini menjadi agenda utama dalam Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Kesenian Kota Batu yang dilaksanakan di Gedung Kesenian Batu, Kamis (11/2).

Dewan Kesenian Kota Batu saat ini sudah mewadahi sedikitnya 713 organisasi/ sanggar seni. Artinya, para pegiat seni yang ada di kota kecil ini sudah mencapai puluhan ribu orang. “Dan keberadaan mereka ini jangan sampai tersiasiakan dalam pembangunan Kota Batu menuju Kota Pariwisata Internasional, ”ujar Wakil Ketua Dewan Kesenian Batu, Rudianto, Kamis (11/2).

Untuk mempermudah kiprah para seniman Kota Batu ini, dalam musda dewan kesenian yang sudah dimulai sejak Rabu (10/2) dibentuk 9 komite yang akan mewadahi daya kreasi dan kemampuan seniman. Komite tersebut di antaranya, komite tari, musik, tradisional, adat, tetater, dan seni rupa. Dan satu lagi keunikan yang ada dalam Musda Dewan Kesenian kemarin.

Dewan kesenian saat ini memberikan tempat dan kesempatan bagi para pa-

wang hujan dan orang pintar di Kota Batu untuk ikut bergabung.

“Inilah keunikan dari Dewan Kesenian Batu. Di sini memiliki Komite Adat yang di dalamnya terdapat komunitas pawang hujan. Dan saya mendukung adanya kreasi baru ini,”ujar Ketua Dewan Kesenian Jatim, Taufiq Hidayat atau biasa dikenal Taufiq Monyong.

Dilaksanakannya Musda kali ini merupakan bentuk kebangkitan dari para seniman di Kota Batu. Karena sebelumnya komunitas ini sempat vakum dan tak pernah memiliki kegiatan seni.

Apakah kebangkitan para seniman ini berkaitan dengan akan dilaksanakannya Pilkada Kota Batu?, Rudianto tidak membantah adanya kemungkinan tersebut. Karena para pegiat seni di Kota Batu juga menginginkan adanya pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap keberadaan dan eksistensi para seniman.

Apalagi jumlah komunitas seni di Kota Batu ini jumlahnya juga cukup besar. Jika ada calon Walikota yang bisa mewadahi dan mengayomi komunitas seni ini, maka sudah dipastikan calon tersebut akan mendapatkan ribuan bahkan puluhan ribu suara dari para seniman. Q nas

Food Court Rusun Urip Sumoharjo Memprihatinkan

Mengadu ke Pemkot Tak Digubris, Pedagang Wadul Gus Ipul Food Court Rusun Urip Sumoharjo di Jl Urip Sumoharjo tercatat sebagai aset Pemkot Surabaya. Diresmikan di era Wali Kota Bambang Dwi Hartono di awal 2000, selanjutnya pujasera di jantung Kota Surabaya ini serasa hidup segan mati tak mau.

Menurut pengakuan sejumlah pedagang, Food Court Rusun Urip Sumoharjo sehari-harinya sepi pengunjung. Bertolak belakang dengan lokasinya yang strategis di pusat kota. Dari kapasitas 40an stan, saat ini hanya 24 stan yang masih bertahan.

“Banyak yang tutup karena ada stan-stan yang lokasinya menghadap ke rusun (bertolak belakang dari jalan raya, red).

Gak laku, akhirnya stan-stan yang di belakang tutup semua,” terang Ketua Food Court Rusun Urip Sumoharjo, Suhardi, Ka-

mis (11/2).

Maka, sebanyak 24 stan yang terisi saat ini adalah yang menghadap ke jalan raya. Itu pun para pedagang yang masih membuka lapak menjalani hari-hari yang sepi pengunjung. Sepinya Food Court Rusun Urip Sumoharjo diperparah dengan kondisinya yang terbilang rusak parah.

Dari pantauan Bhirawa, atapatapnya terilihat berantakan. Di musim hujan seperti sekarang ini, praktis para pedagang kehujanan karena atap-atapnya bocor. Membuat para pengunjung

semakin sepi. “Kita sudah mengajukan perbaikan ke Pemkot Surabaya sejak dua tahun lalu.

Tapi sepertinya gak pernah digubris. Sampai sekarang gak ada jawaban,” terang Abdul Rais, salah seorang pengurus pujasera.

Oleh karena itu, kehadiran Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf di Food Court Rusun Urip Sumoharjo bersama wartawan dimanfaatkan para pedagang untuk mengadukan nasibnya. Mereka langsung menubruk Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim, agar memperhatikan kondisi pujasera yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan.

Mendapat keluhan itu, Gus Ipul tampak mendengarkan dengan seksama curhat para

pedagang sambil menyantap dengan lahap seporsi iga bakar yang dipesannya. “Mendengarkan keluhan-keluhanmu, aku kok semakin lapar, rek,” timpal Gus Ipul, disambut gelak tawa para pedagang.

Lebih lanjut Gus Ipul berjanji akan merealisasikan keluhan pedagang. Terutama pada atapatap pujasera yang bocor. Menurut Gus Ipul, Food Court Rusun Urip Sumoharjo sangat mendesak untuk diperbaiki. “Apalagi sekarang musim hujan,” katanya.

Namun perbaikan yang dijanjikan Gus Ipul hanya bersifat sementara saja. Hanya menambal atap-atap yang bocor. Mengingat aset pujasera yang tak terurus ini milik Pemkot Surabaya, bukan milik Pemprov Jatim. Q iib

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf menunjuk atap yang bocor di Food Court Urip Sumoharjo Surabaya, dia berjanji akan ikut membantu memperbaikinya.