Binder11jan2016

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

HARIAN

Dengan diterapkannya UU ASN No 5 Tahun 2014 akan ada peningkatan jumlah PNS yang akan masuk usia pensiun pada tahun ini,”

IKLAN/ LANGGANAN

Baca Hal 7

031-5615454

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blitar Achmad Lazim

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Senin Kliwon, 11 JANUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

11 JANUARI 2016

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo Di Ruang Kerja

 Wagub H Saifullah Yusuf

10.30 Sambung Hati Ber-Islam dan Ber-Indonesia bersama Menkopolhukam di PP Darussalam Blok Agung Banyuwangi 13.00 Halaqoh Bahaya Narkoba bersama Menkopolhukam di Graha Sport Genteng Banyuwangi 18.30 Menghadiri HUT Indosiar di Istora Senayan Jakarta

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi Menunaikan Ibadah Umrah Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Warga Resah, Air PDAM Gresik Mampet Dua Pekan Gresik, Bhirawa Layanan air PDAM Gresik kembali dikeluhkan pelanggan. Pasalnya, dua pekan lebih pasokan air ke wilayah Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kecamatan Kebomas serta wilayah lainnya mampet alias tidak keluar air sama sekali.

“Sudah dua pekan air PDAM Gresik belum juga keluar,” keluh Yudi (28), warga Jalan Jaksa Agung Suprapto Gresik, Minggu (10/1).

Masih menurut Yudi, sampai saat ini bantuan air bersih dari PDAM Gresik belum juga menyentuh warga. Padahal, mampetnya air PDAM yang cukup lama itu tidak pernah terjadi seperti sekarang. “Mending kalau air keluar meskipun kecil, di Jalan Jaksa Agung Suprapto sudah dua pekan air PDAM mati,” paparnya.

Lebih lanjut Yudi mengatakan, meskipun airnya mampet tapi anehnya PDAM Gresik tetap menarik pelanggannya setiap bulan. Ironisnya lagi, kondisi seperti ini tanpa ada pemberitahuan dari PDAM Gresik. “Kalau pelanggannya diberitahu kan ada komunikasi. Lah ini tidak ada pemberitahuan sama sekali meskipun sudah dua pekan,” tuturnya.

Hal yang sama juga dituturkan oleh Fauzi (43) warga Kecamatan Kebomas, Gresik. Menurutnya, PDAM Gresik curang. Pernah airnya mengalir dua hari dan selebihnya banyak mampetnya. “Tidak ada kerusakan dan perbaikan tapi kok airnya mampet dua pekan,” ungkapnya.

 ke halaman 11

Realisasi Serapan APBD Madiun 2015 Hanya 74 Persen Madiun, Bhirawa Serapan APBD Kota Madiun pada tahun anggaran 2015 yang tercatat oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat, tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Data BPKAD Kota Madiun mencatat target serapan APBD 2015 di Kota Madiun mencapai 85 persen. Sedangkan realisasinya hanya tercapai sekitar 74 persen dari kekuatan APBD Kota Madiun atau sebesar Rp 989 miliar.

Wali Kota Madiun Bambang Irianto mengatakan, minimnya serapan anggaran tersebut bukan semata-mata kesalahan pemerintah daerah.

Namun, juga dikarenakan keterlambatan pengesahan anggaran dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) oleh kalangan legislatif.

“Dampak dari keterlambatan tersebut, anggaran yang ada tidak dapat digunakan secara optimal,” ujar Wali Kota Madiun Bambang Irianto, Minggu (10/1).

Menurut dia, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkot Madiun yang paling minim menyerap anggaran adalah SKPD yang menerima kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Di antaranya, Dinas Pendidikan dan RSUD. “Alasan lain kurang terserapnya DAK, salah satunya dipengaruhi kebijakan pemerintah yang

Setelah diprotes warga sekitar, aktivitas pengurukan yang dilakukan oleh Lapindo Brantas di Sumur Tanggulangin 1, Desa Kedung Banteng, Kec Tanggulangin mulai Senin (11/1) hari ini dipastikan berhenti.

Gubernur: Tinjau Ulang Izin Pengeboran Lapindo!

Pemprov, Bhirawa Rencana PT Lapindo Brantas Inc yang ingin mengebor gas lagi di Dusun Kalinguwu RT 3 RW 2 Desa Banjar Asri Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo terus mendapat banyak hadangan. Salah satunya dari Gubernur Jatim Dr H Soekarwo yang meminta rencana pengeboran dihentikan sementara, karena akan mengundang banyak persoalan seperti keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Saya sebagai gubernur harus bisa menciptakan suasana aman di daerah saya.

Rencana pengeboran tersebut harus dihentukan sementara, jika tidak akan menimbulkan konflik di masyarakat dan bisa menjadikan gangguan keamanan dan ketertiban,” tegas Gubernur Soekarwo, Minggu (10/1).

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, mengakui izin yang digunakan PT Lapindo untuk mengebor lagi memang izin lama. Oleh karena itu, sejak dulu dirinya

sudah meminta Bupati Sidoarjo Saiful Illah untuk meninjau ulang seluruh perizinan pengeboran gas di wilayah Sidoarjo. Namun sayangnya, saran dari Gubernur Soekarwo diabaikan Pemkab Sidoarjo dan meneruskan proses perizinan ke Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) hingga akhirnya izinpun turun.

Perlu diketahui, hasrat PT Lapindo ingin melakukan pengeboran di sumur gas

JABATAN sebagai Wakil Kepala Sekolah Ke-

siswaan harus mempunyai banyak peran.

Seperti halnya, Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan SMAN 9 Surabaya Drs Endro Witjaksono, ia harus bisa menjadi orangtua, sahabat, teman, bahkan terkadang seperti seorang polisi agar siswanya bisa dikendalikan. ‘’Waktu anakanak jadi suporter Songo Mania, saya seperti seorang polisi,’’ katanya kepada Bhirawa belum lama ini.

Endro b e r cerita, siswa-

Drs Endro Witjaksono

 ke halaman 11

Sentil..  Pejabat yang Tak Mampu Silakan Mundur  Apa perlu diturunkan paksa?  Negara Diharapkan Tak Entertain Terorisme  Tak ada bantuan dari asing dong  Pengembang Nekat Bangun Perumahan Tanpa Urus Izin  Birokrasi panjang dan mahal, rakyat makin susah beli rumah

Sidoarjo, Bhirawa Aktivitas pengurukan yang dilakukan oleh Lapindo Brantas di Sumur Tanggulangin 1, Desa Kedung Banteng, Kec Tanggulangin mulai Senin (11/1) hari ini

 ke halaman 11

 ke halaman 11

Dindik Berharap Naskah UN Dicetak di Jatim Dindik Jatim, Bhirawa Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim tengah berpacu menyiapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dengan target penyelenggara 2.000 sekolah se-Jatim. Namun, panitia tingkat provinsi pun tak ingin lengah dengan persiapan Ujian Nasional (UN)

yang menggunakan paper based test.

Itulah alasannya Dindik Jatim berharap naskah UN kembali dicetak di perusahaan di Jatim. Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman mengatakan, saat ini proses lelang tengah dilakukan untuk pengadaan naskah soal UN. Dengan melihat

kondisi geografis Jatim yang memiliki 38 kabupaten/kota dan beberapa wilayah kepulauan, pihaknya berharap jarak dengan percetakan tidak terlalu jauh. “Pusat seharusnya bisa memperhatikan letak geografis percetakan dengan wilayah yang akan dituju pendistribusiannya. Kalau

Pakde Karwo Ingin Tetap Pertahankan BPWS, Risma Usul Dibubarkan

 ke halaman 11

Kadang Jadi Polisi

Pj Bupati Sidoarjo Pastikan Aktivitas Lapindo Berhenti Hari Ini

Keberadaan BPWS yang bertugas mengembangkan wilayah Suramadu disoal. Wali Kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini mengusulkan untuk dibubarkan, sedangkan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo tetap mempertahankannya dengan sejumlah pertimbangan.

Pemprov, Bhirawa Keberadaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang kinerjanya dinilai lamban tampaknya akan terus dipertahankan. Itu terlihat dari stateman dari Gubernur Jatim Dr H Soekarwo yang juga sebagai Dewan Penasihat BPWS

menanggapi desakan agar badan tersebut dibubarkan.

“BPWS harus tetap ada.

Saya optimistis BPWS akan bisa bekerja maksimal dan Wali Kota Surabaya terpilih (Tri Rismaharini, red) akan memberikan izin terkait pembebasan lahan di kaki Jem-

batan Suramadu sisi Surabaya agar bisa dikembangkan lagi,” kata Gubernur Soekarwo, Minggu (10/1).

BPWS saat ini membutuhkan sedikitnya 250 hektare lahan di sisi Surabaya untuk pengem-

 ke halaman 11

bisa dari Jatim saja, jangan yang di luar,” kata di, Minggu (10/1).

Dengan percetakan dari Jatim, kata Saiful, pihaknya bisa setiap waktu melakukan monitor ke percetakan. Kendala yang dihadapi juga

 ke halaman 11

Dukung Penggabungan Dinas, Komisi A Berencana Konsultasi ke MenPAN DPRD Jatim, Bhirawa Terkait penggabungan beberapa instansi pemerintahan (dinas) yang satu rumpun di lingkup Pemprov Jatim mendapat dukungan penuh dari Komisi A DPRD Jatim. Karenanya, dalam waktu dekat ini komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan segera ke Mendagri dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Biokrasi (MenPAN dan RB) untuk melakukan konsultasi terkait penggabungan instansi tersebut.

Ketua Komisi A

 ke halaman 11

Freddy Poernomo

Reuni Akbar SMPN 10 Surabaya

Sayangkan Bude Karwo dan Risma Tak Hadir, Pj Wali Kota Jadi Pelipur Lara Raut kekecewaan di wajah sejumlah guru dan alumni SMPN 10 Surabaya begitu terlihat. Penyebabnya karena dua orang alumninya yang kini menjadi tokoh dan orang penting di Jatim tidak bisa hadir dalam acara reuni akbar yang digelar Ikatan Alumni SMPN 10 Surabaya (Ikasdasa), Minggu (10/1).

Zainal Ibad, Kota Surabaya Dua orang yang dimaksud adalah Dra Hj Nina Soekarwo MSi, istri dari Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Wali Kota Surabaya Terpilih, Tri Rismaharini. Kekecewaan para guru tersebut tampak terlihat, terlebih para guru senior yang pernah mengajar Nina Soekarwo maupun Risma.

“Bagaimana tidak kecewa, wong kita ini sudah menunggu-nunggu sejak lama untuk bisa bertemu Bu Nina dan Bu Risma lho,” tutur Koordinator Purna Guru SMP 10 Yono yang disambut anggukan sejumlah guru-guru lainnya. Antara Nina Soekarwo de-

ngan Risma berjarak dua angkatan.

Risma angkatan 1976 sedangkan Nina Soekarwo angkatan 1974.

Kekecewaan mereka cukup beralasan. Mengingat Risma dan Bude Karwo, sapaan lekat Nina Soekarwo adalah dua sosok alumni syarat prestasi. Dua perempuan inilah yang diharapkan mampu mengangkat nama SMPN 10 untuk bisa lebih baik lagi. Sebab kondisi sekolah SMPN 10 Surabaya masih seperti sebelumnya.

“Masih banjir kalau hujan,” kata guru

 ke halaman 11

trie diana/bhirawa

Pj Wali Kota Surabaya Nurwiyatno bersama istri saat foto bersama para alumni angkatan 1968 hingga 2014, usai melepas jalan sehat HUT ke-56 SMPN 10 Surabaya di Jl Kartini Surabaya, Minggu (10/1) pagi.

SURABAYA

2

Senin Kliwon 11 JANUARI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Serapan Anggaran 2015 SKPD Pemkot Menurun Pemkot, Bhirawa Serapan APBD 2015 Kota Surabaya menurun dibanding tahun sebelumnya. Hanya saja soal penyerapan anggaran masih harus diperbaiki, karena terjadi penurunan dibandingkan tahun lalu, dari 80 menjadi 79 persen.

Hal ini diungkapkan Pj. Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno ketika memberikan sambutan dihadapan wartawan Pokja Pemkot Surabaya Jum’at (8/1) kemarin.

Menurutnya tiap Jumat sore Nurwiyatno meminta report ke seluruh dinas untuk menyetor laporan serapan anggaran. ‘’Kalau dulu 80% sekarang hanya 79% sekian dan sudah dipublis. Tapi sudahlah itu sudah lewat,’’ ujarnya.

Pejabat inspektorat Pemprop Jatim ini menjelaskan, Ia menyebut penyerapan anggaran yang baik dilakukan Kabupaten/ Kota dibagi 4 bagian. ‘’Triwulan I sebesar 20 persen,

triwulan II sebesar 30 persen, ketiga sebesar 35 persen dan 15 persen pada triwulan keempat.

Itu serapan yang bagus,’’ jelasnya.

Nurwiyatno yang juga meminta maaf karena tidak bisa mempertahankan rekor saat APBD 2016 yang biasanya tiap tahun disahkan tiap 10 November. ‘’Karena kondisi tidak memungkinkan maka baru ditetapkan 25 November tapi masih dari segi administratif peraturan tidak menyalahi aturan,’’ tambahnya.

Sebelumnya, Nurwiyatno telah memerintahkan jajaran pejabat Pemkot untuk mengevaluasi rendahnya serapan anggaran

dalam penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015. ‘’Memang patut disayangkan serapan begitu rendah dibandingkan tahun 2014 kemarin.

Maka, nanti setelah mereka sarapan segera mengerjakan laporan evaluasi,’’ terangnya.

Lebih lanjut, Nurwiyatno mengatakan rendahnya serapan ini perlu dievaluasi benar. Khususnya, penggunaan anggaran dalam pembangunan infrastruktur. ‘’Setelah dievaluasi nanti akan saya monitor,’’ tambahnya. Nurwiyatno sebelumnya mengatakan prosentase serapan anggaran itu dilihat dari sisi keuangan, sedangkan dari segi fisik pengerjaannya sudah mencapai 80 persen.

Nurwiyatno memaklumi ketika serapan anggaran rendah. Hal itu akibat proyek yang tidak berjalan sesuai rencana, misalnya proyek itu sudah disetujui, tapi akhir-

nya ketika pengerjaan mendapat penolakan dari warga setempat.

Sementara itu Komisi C meminta Bappeko dan Bina Program untuk berbenah diri terkait kinerja, karena terbukti di tahun anggaran 2015 serapan APBD menurun.

“Tahun 2015 harus menjadi kaca bagi Bappeko dan Bina Program Kota Surabaya dalam merencanakan berbagai penggunaan anggaran, utamanya untuk proyek fisik yang nilainya cukup signifikan,” tegas ketua Komisi C Saifudin Zuhri , Jumat (8/1/2016) Menurut politisi PDIP ini, Pemkot Surabaya dinilai masih belum bisa menselaraskan program proyek fisik yang administrasinya memerlukan waktu dengan masa pelaksanaan dilapangan yang harus berhadapan dengan beberapa hal yang non teknis.

“Harusnya mereka itu (Bap-

peko dan Bina Porgram-red) sudah mempertimbangkan sebelumnya, jenis proyek fisik apa yang bisa dikerjakan pada bulanbulan kemarau, dan jenis proyek fisik apa yang bisa dikerjakan pada bulan-bulan musim penghujan, karena dampaknya sangat besar dan rata-rata justru merugikan pelaksana,” tandasnya.

Bagaimana tidak, Lanjut Cak Ipuk-sapaan akrab Saifudin Zuhri, disamping kondisi cuaca, kontraktor itu juga harus berhadapan dengan persoalan teknis di lapangan seperti adanya beberapa fasilitas ultilitas dan lain-lain, juga non teknis yakni kondisi warga di sekitar lokasi pekerjaan.

“Saya contohkan, jangan pekerjaan yang berkaitan dengan drainage lantas dikerjakan pada musim penghujan, dan mereka (Bappeko dan Bina Program) juga

harus mengetahui sebelumnya kondisi masyarakat di sekitar proyek yang akan dikerjakan, sebagai materi acuan saat dilakukan lelang ULP,” tambahnya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Surabaya ini juga mengambil kesimpulan sementara bahwa hal-hal yang disampaikan diatas adalah menjadi penyebab utama rendahnya serapan di beberapa SKPD, utamanya di Dinas PU Bina Marga dan Pematusan.

“Saya minta kondisi di tahun sebelumnya (2015-red) tidak akan terjadi lagi di tahun anggaran 2016, untuk itu pihakpihak yang terkait mulai dari Bappeko, Bina Prrogram, Bagian Perencanaan dan ULP harus segera berbenah diri, dengan tujuan memaksimalkan penyerapan anggaran,” pungkasnya.Q dre.gat

PANGGUNG BIROKRASI Pelayanan Online BPN

Selesaikan Tugas Bikin Pilwali Surabaya Lancar Pemkot, Bhirawa Pj. Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno bersyukur atas lancarnya proses pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota di Surabaya berjalan dengan lancar.

Hal ini tak luput dari peran serta semua unsur terkait yang banyak membantu proses tersebut. Salah satunya adalah peran serta dari wartawan yang meliput semua proses pilwali dari awal hingga akhir. ‘’Sudah saya lalui semua. Saya juga sudah beranjangsana ke semua Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) dan temanteman mass media. Pilwali sudah selesai dengan lancar, katanya saat mengadakan pertemuan dengan Pokja wartawan Pemkot Surabaya dirumah dinas Wali Kota Surabaya.

Menurut Nurwiyatno, dirinya telah melakukan semua tugas dari Gubernur Jatim yang dibebankan kepadanya selama mengisi kekosongan kepala daerah di Surabaya, yakni menyukseskan pilwali, mengawal penyerapan anggaran, dan mengawal APBD 2016.

Jabatan Nurwiyatno sebagai Pj. Wali Kota Surabaya juga tidak akan lama lagi, karena ada kabar bahwa Mendagri bakal mempercepat pelantikan sejumlah kepala daerah yang bebas dari gugatan proses Pilkada.Q dre

Koramil Pabean Cantain Aktif Pendampingan Petani Tanam Padi Surabaya, Bhirawa Koramil 03/Pabean Cantain jajaran Kodim 0830/Surabaya Utara, rupanya kerahkan Babinsanya ikut berperan aktif mendampingi petani agar mampu meningkatkan produksi pertaniannya guna mewujudkan ketahanan pangan di Kota Surabaya. Upaya positif itu juga mendapat sambutan hangat dari para petani yang didampingi, salah satu Sumarno (46) Pok Tani Kedung Subur Kelurahan Sememi Benowo, Kota Surabaya. Sabtu 9 Januari 2016.

Komandan Koramil (Danramil) 03/ Pabean Cantain, Mayor inf Suwadi mengatakan, pihaknya berjanji akan terus melakukan pendampingan, hingga pemantauan distribusi bantuan kepada petani sekitar. “Bantuan itu merupakan amanah yang harus digunakan dengan sebaik mungkin untuk tujuan yang pasti,”tegasnya, Seperti yang dilakukan Babinsa Koramil 03/Pabean Cantain Serda Dewa membantu olah lahan dan mengecek tanaman bibit padi yang akan ditanam di lahan sawah milik Sumarno Pok Tani Kedung Subur Kelurahan Sememi Benowo, Kota Surabaya.

Sumarno, salah satu petani, sangat senang sekali dalam kegiatannya dibantu Q bed oleh Babinsa setempat.Q

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan saat meninjau program pelayanan online pengurusan legalisasi aset pertanahan dan pengurusan sertifikasi Hak Guna Usaha (HGU) bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di sela acara Car Free Day di Jalan Tunjungan, Surabaya, Minggu (10/1) pagi.

Sistem pelayanan ini rencananya akan diluncurkan di Jawa Timur, seperti Kantor BPN Kota Surabaya I, Surabaya II, Kota/ Kabupaten Mojokerto, Lamongan, Pasuruan, Gresik, Bangkalan, Sidoarjo dan Blitar. trie diana/bhirawa

Pemkot dan PT KAI Saling Lempar Atas BPJS Kesehatan Siap Banyaknya Perlintasan Kereta Tak Berpalang Kirim Rekomendasi Pelanggaran pada Pemprov Surabaya, Bhirawa Angka kematian seseorang masih banyak terjadi di jalan raya. Kelalaian pengguna jalan pun bisa membuat nyawa melayang. Seperti di Kota Surabaya, masih banyak perlintasan kereta api (KA) di Surabaya yang tidak berpalang pintu. Padahal perlintasan kereta itu berlokasi di daerah yang cukup padat kendaraan.

Salah satunya rel KA di Jalan Gayung Kebonsari. Palang pintu di perlintasan KA ini tidak berfungsi. Penjagaan hanya dilakukan oleh sukarelawan warga setempat untuk membatu pengguna jalan saat melintas rel KA tersebut. Demikian halnya di rel KA daerah Pagesangan, tepatnya di bagian barat Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Subagio Utomo mengatakan, Pemkot Surabaya melalui Dishub hanya menangani pintu perlintasan KA di Jalan Margorejo, dekat Giant Hypermart, serta di Jalan Margomulyo.

“Di Margomulyo itu ada dua sisi. Pemkot hanya bertanggungjawab untuk pintu perlintasan di sisi barat, sedangkan sisi timur ditangani oleh PT KAI,” ujarnya saat dihubungi Bhirawa, Minggu (10/1) kemarin.

Sementara, sebagian besar

geh/bhirawa

Perlintasan Kereta Api (KA) di Jalan Gayung Kebonsari dijaga oleh warga setempat, Minggu (10/1) kemarin. Inisiatif warga tersebut mengingat perlintasan kereta tersebut tak berpalang pintu. pintu perlintasan KA di Su- Apalagi, kalau masih banyak rabaya masih berada di bawah terdapat perlintasan tanpa tanggungjawab PT KAI. Ba- palang pintu. nyaknya perlintasan KA yang Menurut pria asal Bojonegor, tidak berpalang pintu, kata pemasangan palang pintu perSubagio, memang masih men- lintasan ini karena sulitnya izin jadi problem. Sebab, tren ke- dari PT KAI. Terutama bagi celakaan lalu lintas di per- pengembang infrastruktur jalan lintasan KA pada 2015 lalu maupun real estat. “Sebenarnya, meningkat cukup signifikan. yang terpenting bagi Pemkot Dari data Analisa Evaluasi Surabaya adalah keselamatan, Kamtibmas Polda Jatim Akhir apalagi sudah ada Instruksi Tahun 2015 menyebutkan, ke- Presiden (Inpres) 4/2013 tentang celakaan lalu lintas di per- keselamatan jalan,” katanya. lintasan KA di Jatim meningkat Namun, Subagio mengakui, 21,05 persen pada tahun 2015. selama ini koordinasi antara Tidak sedikit kecelakaan lalu Pemkot Surabaya dengan PT KAI lintas terjadi di perlintasan KA mengenai palang pintu perlinQ geh yang sudah berpalang pintu. tasan KA belum ada.Q

Surabaya, Bhirawa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Jatim akan mengirimkan suratdan merekomendasi kepada pemerintah provinsi perihal badan usaha yang lalaimengikutsertakan karyawannya.

“Kami hanya dapat memberikan rekomendasi kepada Pemprov, sesuai PP No 86/2013tentang Pemberlakukan Teguran dan Denda, BPJS Kesehatan tidak memiliki wewengan dalammemberikan sangsi berupa pencabutan ijin usaha hingga pemblokiran pengurusan ijin usaha,”kata Kepala Divisi Regional VII BPJS Kesehatan Jatim di Surabaya, Jumat (8/1).

Menurutnya, jika surat teguran tidak dihiraukan, pemberi kerja atau badan usaha akandidenda senilai 0,1% setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar. Acuan tersebut mulaidihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir.

Saat ini, BPJS mencatat badan usaha di Jatim jumlahnya mencapai lebih dari 50.000 badanusaha.

Yang ikut BPJS, masih sekitar 26.000 badan usaha.

Dengan jumlah pekerja yang ikutmencapai 4,7 juta pekerja. Dikatakannya, hingga Desember 2015, masih tercapai sebesar 4,2juta pekerja.

Dikatakannya, dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, kepesertaan BPJSKesehatan diyakini akan meningkat. Bentuknya bisa mempersulit perpanjangan ijin usaha(untuk badan usaha yang belum mendaftarkan karyawannya) hingga mencabut ijin usahanya.Jika dilihat sanksi berat yang diberikan pemerintah daerah kepada badan usaha, maka dapatdipastikan badan usaha akan berbondong-bondong dalam mendaftarkan pegawainya untukmenjadi peserta BPJS Kesehatan.

“Sampai saat ini, pemerintah daerah belum sepenuhnya menjalankan sanksi kepadabadan usaha yang belum mendaftarkan karyawannya, sehingga sampai saat ini badan usahayang tergabung dalam BPJS masih belum Q inf banyak,'' katanya.Q

Sulitnya Mengurai Kemacetan Pasar Loak Gembong

Lama Terpasang, Lampu TL Belum Beroperasi Kabar Pasar Gembong masih sama dengan waktu-waktu sebelumnya, lalu lintas yang macet. Belum ada upaya untuk mengurai kemacetan di area yang menghubungkan tiga kawasan yakni Jalan Kapasari, Tebasan, dan Ngaglik itu.

Dari pantauan Bhirawa, di tiga kawasan masih dipenuhi dengan transaskis pedagang kaki lima yang menawarkan aneka barang bekas atau loakan. Saat ini semakin melubernya pedagang hingga memakan separuh jalan ini kadangkala membuat jengkel pengguna jalan. Apalagi jika masyarakat yang berburu barang bekas meningkat, sudah bisa dipastikan jalan tersebut akan macet total.

Meski ada petugas Satpol PP Kota Surabaya yang berjaga di kawasan jalan Ngaglik, tak membuat para pedagang gentar. Sebelumnya, pedagang berjualan di sisi kiri jalan ngaglik. Namun, sekarang pedagang tersebut berpindah di sisi kanan jalan. Entah, hal ini

lantaran ada petugas Satpol PP yang berjaga atau menghindari terik matahari.

Kalau dilihat dari aktivitas sepanjang jalan pasar loakan ini tidak hanya pengguna motor pribadi saja. Kalau malam hari, truk berukuran besar muatan baju bekas pun melintasinya. Jalan yang begitu sempit membuat pengguna jalan lain tak sabar.

Alhasil, kesemrawutan tak bisa dihindarkan. Selain itu, sepanjang jalan Tebasan banyak yang berlubang lantaran tak mampu menahan beban truk sedang bongkar muat.

Tak hanya itu, sepanjang jalan yang menjual pakaian bekas dan spare part motor bekas ini pun tergenang air kalau hujan tiba. Pasalnya, sepanjang pedestrian ter-

sebut tak luput dari didirikannya lapak pedagang makanan kalau malam hari.

Tidak menutup kemungkinan pembuangan sampah pun sembarangan.

“Setiap hari pasti macet di jalan Kapasari arah Sidotopo, khususnya di siang hari ya. Selain banyak parkir motor sembarangan, lampu merah di depan cukup memakan waktu sampai seratus detik lebih,” keluh Mat Naim yang melintas di jalan Kapasari menuju Jalan Sidotopo kepada Bhirawa, Minggu (10/1) kemarin.

Sementara itu, salah satu pedagang barang bekas asal Madura ini enggan pindah jika Pemkot Surabaya jadi merelokasi. Menurutnya, pasar yang sudah terkenal dengan barang bekas tersebut sudah dikenal masyarakat sejak puluhan tahun akan meredup geliatnya jika jadi direlokasi.

“Ya, kalau jadi di pindah apakah pemerintah berani

menjamin untuk banyaknya pembeli?,” tanya Rudi, pedagang baju import bekas yang beromzet puluhan juta perbulannya.

Saat ini memang ada traffic light (TL) baru di jalan Kapasari,namun belum diaktifkan sejak dipasang sebulan lalu. Sebab, Dinas Perhubungan Kota Surabaya masih menunggu Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan dalam pengerjaan pembatas jalan (separator).

Dikonfirmasi terpisah, Kasi Rekayasa Lalu-Lintas Dishub Surabaya, Joko Supriyanto membenarkan ada traffic light baru di jalan Kapasari. Menurutnya, pemasangan lampu TL tersebut untuk memberikan alternatif lalu lintas kepada masyarakat yang melintasinya.

“Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh putar balik sampai depan rumah sakit undaan kulon. Kalau dari Jalan Tebasan mau ke arah Ngaglik langsung melewati

geh/bhirawa

Trafic Light baru di Jalan Kapasari, pertigaan Jalan Tebasan Gembong telah terpasang, Minggu (10/1) kemarin. lampu TL. Dengan adanya tersebut sangatlah sempit sembarang nanti pihak Disitu ada alternatif,” terang- ditambah lagi lapak pe- hub yang menertibkannya,” nya kepada Bhirawa. dagang sampai ke bahu pungkasnya.

Namun, meski sudah satu jalan, Joko menyerahkan Untuk diketahui, Pemkot bulan lebih traffic light ter- sepenuhnya ke Satpol PP Surabaya tahun kemarin pasang tak kunjung diak- Kota Surabaya untuk me- berencana akan merelokasi tifkan. Hal ini, Dinas Per- nertibkannya. Menurutnya, para pedagang di Pasar Gemhubungan masih menunggu seharusnya fungsi pedes- bong Surabaya. Ini dilakukan Dinas PU Bina Marga me- trian untuk pejalan kaki karena keberadaan para Pengerjakan separator. “Kami bukan pedagang. dagang Kaki Lima (PKL) masih menunggu Dinas PU “Biar pihak Satpol saja kerap mengganggu pengguna dulu,” katanya. lah yang menertibkan kalau jalan sehingga mengakibatQ geh Padahal, sepanjang jalan masalah itu. Untuk parkir kan kemacetan.Q

SURABAYA

Senin Kliwon 11 JANUARI 2016

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

2017 Prevelensi Kusta Jatim Turun Surabaya, Bhirawa Kendati kasus kusta Jatim tinggi (4500 kasus, red) tidak menyurutkan Dinkes Jatim menurunkan jumlah kasusnya. Rencananya tahun 2017 jumlah kasus baru di Jatim angkanya kurang dari 1 persen.

trie diana/bhirawa

Terminal Bayangan

Belum ada penanganan serius masalah kemacetan yang setiap hari terjadi di depan DTC (Darmo Trade Center) Wonokromo depan Stasiun Wonokromo Surabaya. Pasalnya kawasan tersebut dijadikan terminal bayangan serta menjadi tempat mangkal becak sehari-hari, bahkan juga dijadikan tempat pemberhentian lyn bemo, Minggu (10/1).

RAGAM INFO

Kejati Panggil Tersangka Dugaan Korupsi Dana PKBL PT Garam Kejati Jatim, Bhirawa Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menepati janjinya untuk memanggil keempat tersangka dugaan korupsi dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT Garam (Persero), Selasa (12/1) pecan ini.

Adapun keempat tersangka yang dipanggil yakni, Ahmad Fauzi Isyofwani (mantan Kabag PKBL PT Garam Persero), Ir Sudarto (mantan pegawai PT Garam), Drs Muchsin HB (Kabag PKBL PT Garam Persero), dan Yulian Lintang (Mantan Direktur Keuangan). Oleh penyidik Pidsus Kejati Jatim, keempatnya dipanggil dalam statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang diduga merugikan negara Rp 93,8 miliar.

Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (10/ 1) membenarkan hal itu. Dikatakannya, keempat tersangka dugaan korupsi dana PKBL pada PT Garam (Persero) dipanggil dalam statusnya sebagai tersangka.

Bahkan, Ia meyakinkan bahwa panggilan keempat tersangka dijadwalkan pada Selasa (12/1) pecan ini.

“Pekan ini, tepatnya pada Selasa (12/ 1) besok keempatnya dipanggil dalam statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi dana PKBL pada PT Garam (Persero),” kata Kasidik Pidsus Kejati Jatim Dandeni Herdiana kepada Q bed Bhirawa, Minggu (10/1).Q

“Tahun 2010, prevalensi kusta Jatim 1,48 persen. Terus menurun hingga tahun 2014 lalu mencapai 1,05 persen. Target hingga tahun 2017 kurang dari 1 persen,” kata Kepala Dinkes Jatim Harsono.

Harsono mengaku, dari hasil pendataan yang dirilis Kementerian Kesehatan tahun 2012 lalu jumlah temuan penderita kusta baru di Jatim mencapai 4.807 penderita dan disusul Provinsi Jawa Barat mencapai 2.345 penderita. Namun, ada tren menurun penderita penyakit yang bisa menyebabkan cacat tetap itu. “Sekarang sudah ada tren menurun. Hingga tahun 2014 lalu, tercatat ada 3.153 temuan pasien baru,” katanya.

Ia menyebutkan, sejak tahun 1994 hingga 2014 telah ada 132.021 penderita kusta yang berhasil disembuhkan. Ada beberapa kantong wilayah kusta. Jumlah penyumbang kusta terbesar berasal dari Kabupaten Sampang, Madura. Di daerah ini menurutnya ada salah satu pulau pernah dijadikan tempat pengasingan penderita kusta pada zaman penjajahan Belanda. Jumlah penderita terbesar memang di Pulau Madura. Pulau ini menyumbang 35% penderita kusta di Jatim. Selain Kabupaten Sampang, juga ada Kabupaten Sumenep.

Sementara dari Kabupaten Sampang terdapat 386 pasien dan Kabupaten Bangkalan 249 pasien. Tiga wilayah itu merupakan penyumbang terbesar penderita kusta baru di Jatim.”Di Kabupaten Sampang dan Sumenep, langkah pencegahan dan pengobatan kami

Tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan kusta. intensifkan. Seluruh puskesmas serta rumah sakit pemerintah daerah di Jatim bisa melakukan pengobatan dengan multidrug theraphy (MDT). Itu upaya kami,” ujarnya.

Selain Pulau Madura, penyebaran kusta juga banyak ditemui di wilayah pantura, yakni Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Lumajang. Daerah yang disebut adalah lima besar penderita kusta di Jatim. ‘’Kita berharap dengan diketahui kantong-kantong kusta, Dinkes akan lebih mudah dalam memberikan pelayanan dan sosialisasi kesehatan,’’ ucapnya.

Kasi Pemberantasan Penyakit Dinkes Jatim, Setyo Budiono mengungkapkan, agar kasusnya tidak bertambah Dinkes Jatim mulai melakukan pendeteksian dini khususnya kepada kalangan pelajar di Jatim. Hal ini penting dilakukan agar pasien yang punya riwayat menderita penyakit kusta awal bisa diobati agar tidak sampai cacat permanen. “Semoga dengan upaya ini kami justru bisa menemukan kasus baru yang masih tersembunyi atau case detection rate.

Kami proaktif pada sekolahan-se-

kolahan untuk mengadakan pemeriksaan di seluruh kabupaten/kota di Jatim,” katanya.

Sebelumnya Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Sigit Priohutomo menyatakan Kemenkes menargetkan eliminasi kusta pada semua provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia pada 2019 mendatang. Namun, hingga kini 14 provinsi di Indonesia belum capai tahap eliminasi kusta. “Kami sebut tahap eliminasi apabila jumlah kasus barunya sangat rendah,” katanya.

Sigit mengaku saat Indonesia telah berada di tahap eliminasi kusta sejak tahun 2000 silam. Namun, untuk mencapai tahap eliminasi di semua kabupaten dan kota di Indonesia diperlukan jangka waktu yang panjang. Berdasarkan data dari Kemenkes, 14 provinsi yang masih tinggi prevalensi kasus penyakit kustanya diantaranya Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Gorontalo, Sulawesi Q dna Barat dan Sulawesi Selatan.Q

Pekan Ini Berkas Lamborghini Maut Bakal Dilimpahkan ke Pengadilan Kopertis Akui Sebaran Dosen Dpk Tak Merata Kejari Surabaya, Bhirawa Usai menerima pelimpahan tahap II (tersangka dan barang bukti) kasus kecelakaan maut Lamborghini Gallardo dari kepolisian, Kamis (7/1) lalu, pekan ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya berencana akan melimpahkan berkas tersangka Wiyang Lautner (24) ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Rencana pelimpahan berkas Wiyang Lautner ini dibenarkan Kepala Kejari (Kajari) Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi. Dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (10/ 1) Didik mengatakan, pihaknya akan mengecek kelengkapan berkas dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), untuk selanjutnya di limpah ke PN Surabaya.

Bahkan, pria asli Bojonegoro ini mengaku akan melimpahkan berkas dalam minggu-minggu ini.

“Rencanannya berkas kasus kecelakaan Lamborghini akan di limpah pecan ini. Nanti akan saya cek lagi ke Jaksanya,” terang Kajari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi kepada Bhirawa, Minggu (10/1).

Saat ditanya akankah pengemudi Ferrari bernama Bambang turut dihadirkan dalam Persidangan ? Didik tidak menampik hal itu. Ditegaskan Didik, semua saksisaksi yang ada diberkas bakal dimintanya untuk dihadirkan di Persidangan.

“Semua yang ada diberkas, saya perintahkan Jaksanya untuk menghadirkan dalam

bed/bhirawa

Kajari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi saat memeriksa barang bukti mobil Lamborghini Gallardi milik tersangka Wiyang Lautner.

Persidangan,” tegasnya. situ, terdapat pula barang bukti Sebelumnya, penyidik Sat- lima kendaraan roda empat dan lantas Polrestabes Surabaya puluhan sepeda motor. melimpahkan tahap II kasus Berbeda dengan barang bukti kecelakaan maut Lamborghini kendaraan lain, barang bukti ke Kejari Surabaya, Kamis (7/ Lamborghini maut milik ter1). Tidak hanya tersangkan sangka Wiyang ditutupi terpal saja, penyidik Polisi turut me- oleh petugas Kejaksaan. Dinyertahkan barang bukti tanya perihal hal ini, Didik berupa Lamborghini Gallardo menjawab “Dari penyidik kewarna hitam type LP 570-4 polisian memang sudah diNopol B 2258 WM, sepeda mo- tutup terpal,” katanya. tor Honda Beat milik korban, Disinggung perihal dugaan Sim dan STNK. adanya pengistimewaan terP a n t a u a n Bhirawa, Lam- hadap barang bukti Lamborghini borghini berwarna hitam itu itu, mantan Aktivis HMI Malang diparkir di depan gedung ta- ini menampik hal itu. Ditegashanan dan barang bukti Kejari kan Didik, alasan ditutupnya Surabaya, berdampingan de- mobil Lamborghini dengan terpal ngan barang bukti mobil Suzuki ialah karena dikhawatirkan ada Ertiga putih dan KIA Picanto yang hilang dari bagiang-bagian Q bed merah. Sekitar 20 meter dari mobil.Q

Perlu Kerjasama Antar Rumah Sakit Atasi Kebutaan Surabaya, Bhirawa Tingginya angka kebutaan di Jatim membuat Rumah Sakit Mata Masyarakat (RSMM) Jatim meminta kerja sama antar rumah sakit di Jatim untuk menurunkan prevelensi kebutaan. Di-

dna/bhirawa

harapkan kerja sama bukan hanya pada penanganan tetapi juga sosialisasi pada masyarakat..

Kepala RSMM Jatim Dyah Wiryastini mengatakan, pihaknya telah meminta kerja sama dengan beberapa

rumah sakit untuk dapat mengobati penyakit katarak.

Mulai rumah sakit swasta hingga milik pemerintah.

Selain itu, lanjutnya, kerja sama ini duhqarapkan tidak saja untuk memberi pengobatan saja, tetapi juga

mengedukasi dan mengajak masyarakat menjaga kesehatan mata sebagai tindakan preventif.

“Jangan sampai sudah parah baru berobat. lebih cepat tertangani maka kebutuhan bisa tertangani,”

tukasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini masyarakat masih dihantui masalah kebutaan. Data yang ada dari 4,5 juta penduduk, ada 1,5 persen yang mengalami Q dna masalah kebutaan.Q

Kopertis VII, Bhirawa Koordinasi Peguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII Jatim mengakui distribusi dosen PNS yang diperbantukan (Dpk) ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS) belum merata. Sehingga, rencana pemerataan dosen Dpk itu secara bertahap akan dilakukan mulai tahun ini.

Koordinator Kopertis Wilayah VII Jatim, Prof Suprapto menyebut adanya sejumlah PTS yang belum menerima Dpk sama sekali dan sebagian lagi justru berlebih.

Bahkan PTS menerima sampai 100 dosen Dpk. “Sebelum tahun 2000-an memang belum ada peraturan yang jelas mengenai distribusi dosen Dpk,” kata dia, Jumat (8/1).

Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini menjelaskan, Kopertis VII telah menyusun data dan peta PTS yang kekurangan Dpk dan yang kelebihan. Dengan data ini, penataan dilakukan bertahap mulai 2016.

“Semuanya dalam rangka pemerataan mutu PTS di Jatim sekaligus memenuhi prinsip keadilan layanan,” ujar dia.

Dia menyatakan, di lingkup Kopertis VII terdapat 19.510 dosen. Rinciannya, 16.400 (84%) merupakan dosen tetap dan 3.110 (16%) dosen tidak tetap. Nah, sekitar 1.400an dari dosen tetap itu merupakan dosen Dpk di Kopertis VII Jatim. Mereka tersebar di 322 PTS se Jatim.

Menurut Suprapto, tahun 2015 lalu sudah mulai memindahkan dosen Dpk. Jumlahnya memang baru sembilan orang. “Meski punya kekuasaan penuh memindah, pemindahan dosen Dpk tidak bisa sembarangan. Kami pakai metode bottom up dan top down,” jelasnya. Bottom up, lanjut dia, merupakan pengajuan dari dosen Dpk sendiri. Kemudian pihaknya menyetujui pemindahan itu (top down).

Apakah tidak mengangkat dosen Dpk baru? Suprapto mengaku pihaknya hanya bisa mengajukan usulan.

Kuota peneriman PNS tetap berasal dari pusat. “Tahun lalu kami ajukan 40, tapi hanya diberi kuota 19 dosen DPK,” ungkapnya. Proses rekrutmen sama persis dengan penerimaan CPNS. Sekretaris Pelaksana Kopertis VII Jatim Prof Ali Maksum menambahkan, memindah dosen Dpk tidak sama dengan memutasi guru PNS antar sekolah. Pemindahan dosen harus berdasarkan basis keilmuan. “Tidak bisa sembarangan,” ungkap Guru Besar Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini.

Pemindahan antar-PTS harus dipastikan terlebih dahulu adakah bidang keilmuan yang diampu dosen Dpk itu di PTS barunya. Selain itu diperhatikan juga dari sisi kenyamanan. Biasanya, lanjut Ali, dosen Dpk di PTS besar yang dipindah ke PTS kecil menjadi tidak nyaman.

Kemudian, penguran dosen Dpk tentu dapat mempengaruhi rasio PTS yang ditinggalkan. “Pemindahan ini Q tam perlu waktu dan harus proposional,” pungkas dia.Q

PfP Didik Santri agar Ngerti Hak Asasi Manusia Program Pesantren for Peace (PfP) hasil kerjasama antara Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakartadan KonradAdenauer-Stiftung (KAS) dengan dukungan Uni Eropa memberi pendidikan HAMdan perdamaian pada santri pondok pesantren dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Koordinator Program Pesantren for Peace (PfP), Idris Hemay mengatakan, kegiatan inidiadakan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman para santri tentang perdamaian dalam Islam, HAM, dan meningkatkan keterampilan mereka dalam menyelesaikankonflik secara damai dalam perspektif

Islam dan HAM. Selain itu, juga akan dilanjutkan dengan kunjungan dan dialog perwakilan dua pengungsi konflik Syiah Sampang di kantor Center for Marginalized Communities Studies (CIMARs) Surabaya.

Lebih lanjut, Idris menjelaskan dari kunjungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengeta-

huan santri tentang praktik terbaik bina damai dan penanganan konflik dengan harapan dapat membekali mereka dalam upaya pembangunan perdamaian dan penanganan konflik di Jawa Timur.

Program PfP, dilatarbelakangi oleh aksi kekerasan dan teror atas nama agama yang terusmarak terjadi.

Belum lama ini misalnya masyarakat dunia dikejutkan dengan aksi kekerasan yang terjadi di Paris yang mengakibatkan setidaknya 120 orang meninggal dunia dan ratusanlainnya mengalami luka-luka.

“Salah satu tersangka

pelaku terorisme di Paris adalah Frederick C Jean Salvi alias Ali, yang menurut berbagai sumber diketahui kerap mendatangi berbagai pesantren di Bandung Jawa Barat.

Salah satunya pesantren di Cileunyi Bandung,” terangnya, Jumat, (8/1).

PfP, diungkapkan Idris, dijalankan dengan melibatkan banyak pondok pesantren di 5 wilayah diJawa, salah satunya di Jawa Timur. Sebagai upaya mendorong dan mendukung peran pesantren sebagai lokomotif moderasi Islam di Indonesia dalam rangka menegakkan danmemajukan

HAM, demokrasi, toleransi agama dan pencegahan serta penyelesaian konflik secara damai.

Menurut Idris, hasil penelitian yang dilakukan PfP beberapa waktu lalu menunjukkan bahwapesantren di Jawa Timur masih belum memaksimalkan perannya dalam membangun perdamaian dan mencegah aksi kekerasan. Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa akarpenyebab konflik dan kekerasan yang terjadi di Jawa Timur sangat beragam mulai dari aspekteologis hingga persoalan ekonomi, politik, dan sosial budaya.

“Hal ini dipicu oleh ha-

dirnya kebijakan yang tidak adil, sikap diskriminatif dan intoleran,rendahnya rasa kebersamaan, menguatnya identitas keagamaan, dan kentalnya prasangka(prejudice) di antara kelompok masyarakat baik di kalangan antaragama maupun intra agamaitu sendiri,” ujarnya.

Ke depan, pesantren lebih berperan dalam menegakkan dan memajukan hak asasi manusia,demokrasi dan toleransi. Hingga akan terwujud islam yang penuh perdamaian dan kelembutan dalam menyelesaikan konflik dan permasalahan yang datang.

Sebanyak 30 santri perwakilan 30 pesantren di Jawa Timur mengikuti pendidikan Hak Asasi Manusia dan Perdamaian serta Respon atas Fenomena Terorisme di Hotel Novotel Surabaya,SeninJumat (5-8/1). Mereka berasal dari pesantren di Surabaya, Bangkalan, S a m p a n g , S u m e n e p , S idoarjo, Pasuruan, dan Jombang dengan komposisi 12 perempuan dan 18 laki-laki.Peserta umumnya berusia antara 17-22 tahun dengan tingkat pendidikan antara kelas 3 SLTAhingga tingkat 2 perQ inf guruan tinggi.Q

4

OPINI Tajuk

Menegakkan Hukum Lingkungan IRONI dan tragedi penegakan hukum lingkungan masih kerap terjadi. Bagai menantang janji presiden Jokowi yang akan melakukan penegakan hukum bidang pengelolaan kehutanan dan lahan gambut. Janji presiden, diucapkan di hadapan para kepala negara pada forum KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Iklim di Paris, Perancis. Maka pembebasan terdakwa oleh hakim, niscaya memupus harapan reformasi manajemen kehutanan. Janji Indonesia, bisa dianggap lips service, abal-abal.

Pengadilan Negeri Palembang, ternyata, membebaskan terdakwa kasus pembakaran hutan. Memang bukan tragedi (pembebasan) pertama. Namun momentum pengurangan emisi karbon di dunia, patut dipertimbangkan. Sebab Indonesia, termasuk dalam kategori “peng-ekspor” emisi karbon yang cukup besar. Terutama melalui pembakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia, memproduksi emisi karbon harian setara dengan jejak emisi AS (Amerika Serikat) selama setahun!

Berdasar data pemerintah, sekitar 1,7 juta hektar hutan dan perkebunan di Sumatera dan Kalimantan musnah dilalap api. Dampaknya tak terperikan. kebakaran hutan di Indonesia tahun ini melepaskan sekitar 1,7 miliar ton carbon dioksida (CO2). Jumlah ini dua kali lebih besar (200%) dibanding jumlah karbon dioksida yang diproduksi Jerman dalam setahun.

Pembakaran hutan (dan lahan gambur) selama dua bulan puncak “panen” asap, lebih pekat dibanding cerobong pabrik di seluruh dunia. Selama bulan September dan Oktober (2015) lalu, emisi CO2 dari kebakaran hutan di Indonesia per-harinya melebihi emisi rata-rata harian dari seluruh kegiatan ekonomi di AS. Termasuk dari asap knalpot kendaraan bermotor, seluruh pabrik dan emisi buang rumahtangga.

Dampak emisi CO2 yang masif dan sistemik dari pembakaran hutan, ditanggapi enteng oleh hakim PN Palembang. Dalam pertimbangannya hakim berpendapat, bahwa kebakaran hutan tak merusak alam?! Karena masih bisa ditanami lagi. Sepintas, seolah-olah benar. Tetapi majelis tidak mempertimbangkan emisi karbon dioksida yang membubung ke udara akibat kebakaran hutan. Pertimbangan hakim serta-merta, menuai kecaman keras yang luas, terutama cemooh (dan meme) di dunia maya.

Pengajuan kasus pembakaran lahan di Sumatera, diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Atasnama pemerintah, diajukan pula tuntutan kerugian sebesar Rp 7,9 trilyun. Terdakwa korporasi pembakaran hutan dianggap lalai. Sehingga kerap terjadi kebakaran pada areal (hak konsesi) seluas 20 ribu hektar. Terhadap putusan (yang membebaskan terdakwa), masyarakat geram, sampai meretas hack situs PN Palembang.

Masyarakat pantas geram. Berdasar sigi World Bank (Bank Dunia), kerugian Indonesia sudah sangat mendalam. Diperkirakan (selama tahun 2015 saja) perekonomian Indonesia mengalami kerugian Rp 221 triliun. Dampak kebakaran hutan itu lebih dari 10% nilai APBN. Lebih dari total per-angka-an APBD 6 propinsi di pulau Jawa plus Bali.

“Pedang” hukum harus diasah untuk menegakkan peraturan perlindungan lingkungan. Masih banyak penegak hukum “bermain” pasal untuk membebaskan terdakwa pengrusakan lingkungan. Terutama Komisi Yudisial (dan MA, Mahkamah Agung), wajib mengawasi ketat perilaku hakim. Patut pula dipertimbangkan, hakim yang terbukti menyimpangi kaidah hukum, wajib disidik oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Maka wajar, Kementerian Lingkungan akan banding.

Diyakini, setidaknya pada tingkat kasasi di MA (Mahkamah Agung), akan diperoleh amar putusan yang lebih melindungi lingkungan hidup. Mengadili kasus pengrusakan lingkungan, bukan sekadar menimbang UU Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Tetapi juga mesti dianggap extra-ordinary court, disejajarkan dengan terorisme.

Sebab, lingkungan yang sehat merupakan hak asasi manusia, diamanatkan dalam UUD. Pada pasal 28H ayat (1) dinyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik.” Pemerintah wajib menggaransinya. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Hentikan Kegaduhan, Pengusaha Perlu Ketenangan PEJABAT negara sebaiknya menghentikan beragam langkah yang hanya menghasilkan kegaduhan dan sensasi, karena dunia usaha memerlukan ketenangan untuk berkembang. Dunia usaha memerlukan ketenangan, kita ingin ekonomi nasional bisa ‘rebound’ tahun ini. Tapi, para pejabat kita ini gaduh terus.

Kami prihatin dengan kegaduhan yang kerap dilakukan para pejabat negara mulai dari eksekutif hingga legislatif dan elit politik akhir-akhir ini. Kegaduhan itu, berpotensi mengganggu upaya dunia usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Bahwa dunia usaha memerlukan ketenangan dan stabilitas agar perekonomian kembali membaik.

Saat ini dunia usaha tak hanya memerlukan kebijakan yang berpihak kepada dunia usaha untuk menggerakkan ekonomi. Namun juga, pengusaha memerlukan ketenangan dan wibawa pemerintah, sehingga dunia usaha dan investor yakin menggelontorkan dananya untuk berinvestasi.

Bukan hanya soal kebijakan tapi harus ada wibawa dan ketenangan serta kepemimpinan yang kuat dalam mengelola dinamika perpolitikan nasional agar dunia usaha yakin paket kebijakan yang sudah digelontorkan terimplementasi dengan baik sampai bawah.

Presiden Joko Widodo diharapkan lebih menertibkan para menterinya yang kerap menimbulkan kegaduhan dan suka menciptakan sensasi, karena para pejabat di negara ini semestinya memahami agenda politik sudah selesai setelah pemilu.

Semua pihak perlu menjaga momentum keyakinan dunia usaha kepada pemerintah dengan adanya delapan paket kebijakan ekonomi. Kami harapkan dunia usaha meningkatkan belanja modal atau belanja operasional atau investasi baru ke depan.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Senin Kliwon, 11 JANUARI 2016

Malpraktik ‘Klinik’ Chiropractic di berbagai media.

Iming-iming kesembuhan secara instan, mudah, murah adalah faktor yang menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang membutuhkan pengobatan. Pengobatan ala India, China, ramuan berbahan herbal, gurah Oleh : Pengembangan Batra dan lain-lain adalah Oryz Setiawan Pengobatan trasederet ‘jualan’ para disional (battra) yang pengobat yang sekini juga berkembang lama dijadikan anpesat dalam pusaran dalan dan promosi. Ibarat perang spektrum pengobatan di tanah dagang, eksistensi pengobatan air. Perbedaan yang mendasar alternatif kini kian menjamur antara pengobatan rasional (ilmibaik di sentra perkotaan mauah/medis) dan tradisional terletak pun wilayah marginal di daerah pada dasar-dasar penyelenggabeberapa diantaranya mereka raan pengobatan didukung oleh gencar mempublikasikan bahbukti ilmiah (empiris) sedangkan kan mengiklankan. pengobatan pengobatan tradisional merupakalternatif memang bukan dian salah satu pengobatan dimana dasarkan atas uji ilmiah maupun dalam proses pengobatan belum rasionalitas serta argumentasi didasari oleh uji ilmiah yang rasio, namun lebih merupakan secara rasional dapat dipertangsebuah pengobatan alternatif gungjawabkan secara keilmuan yang kekuatan supranatural, bermedistis sehingga tingkat “kebau magis, irrasional termasuk sembuhan” dari pengobatan trapenggunaan doa-doa dimana disional lebih banyak didukung potensitasnya tidak dapat diuji oleh kekuatan sugesti sang pengsecara imiah biofarmakologis terobat maupun kondisi daya tahan masuk bahan dasar, efek samping (imunitas) tubuh meningkat hingga dampak yang timbul sepasien yang bersangkutan. Meski telah dilakukan pengobatan. kini pengobatan tradisional terus Dengan kata lain, pengobatan berkembang untuk memperoleh alternatif telah menjadi sebuah pengakuan ilmiah seperti produk pilihan (option) yang dipercaya jamu (herbal) maupun akupuntur oleh sebagian masyarakat tersehingga baik sistem penyelenghadap upaya memperoleh layangaraan pengobatan hingga tenaga an kesehatan ditengah modernipengobat wajib memiliki komtas layanan kesehatan yang ada. petensi dan standar.

Ketiadaan biaya, takut operasi, ketidaksiapan psikis acapkali Momentum menjadi faktor yang mendorong Maraknya layanan pengobatan maraknya pengobatan alternatif. tradisional bahkan pengobatan Tak jarang, pengobatan tersebut alternatif kini tengah menjadi dipilih oleh karena secara medis pilihan dan tren di masyarakat. penyakit yang diderita sudah tak Pelan namun pasti jumlahnya mampu disembuhkan atau dipumeningkat seiring dengan pelihkan seperti sedia kala. Secara ningkatan peningkatan permintfaktual dan legal, eksistensi pengaan masyarakat maupun dari obatan alternatif diakui, sebab iklan yang gencar ditayangkan banyak yang telah mengantongi

Terbongkarnya praktik klinik Chiropractic First di kawasan elit mall Pondok Indah Jakarta tengah menjadi perbincangan khalayak. Selain tidak mengantongi ijin dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, juga memperkerjakan tenaga asing yang tidak memiliki ijin imigrasi sehingga keberadaan layak dinyatakan illegal sehingga dapat dikatagorikan dalam malapraktik yang berujung pada ranah pidana.

S

ecara legal formal keberadaan praktik chiropractic memang bukan termasuk klinik dimana penyelenggaraan layanan kesehatan menyediakan pelayanan medis atau spesialistik sehingga keberadaan dianggap bukan sebagai upaya medis, meski didalamnya terdapat tenaga kesehatan. Sebenarnya chiropractic merupakan teknik terapi alternatif untuk tulang belakang dan saraf tergolong pengobatan tradisional.

Di sisi lain penyebutan klinik dalam praktik chiropractic kurang tepat oleh karena dalam proses penyelenggaraan pengobatan tidak menyediakan pelayanan medis baik dasar maupun spesialistik serta tenaga chiropractic bukanlah diakui dalam tenaga kesehatan.

Hal tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik pada pasal 1 (satu) dinyatakan bahwa “klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik”. Sedangkan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

ijin praktik sehingga keberadaan mereka sejajar dengan pengobatan berstandar ilmiah yang telah ada. Kondisi tersebut memang dipandang sebagai aspek pengkayaan (enrichment) sebuah pengobatan dan konsekuensi logis terhadap globalisasi dan bentukbentuk liberalisasi kesehatan kekinian yang tak terhindarkan.

Di sisi lain, eksistensi pengobatan alternatif dapat pula dimaknai sebagai wujud keputusasaan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang merupakan layanan yang berbasis ilmiah, rasional dan memiliki standar kompetensi profesi maupun farmatologis secara ketat. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa telah ada rasa kurang percaya (distrust) sebagian masyarakat terhadap layanan kesehatan yang selama ini. Jika pengobatan medis menggunakan acuan bukti medistis maka pengobatan alternatif biasanya mengandalkan kekuatan supranatural maupun doa-doa tertentu sehingga disinilah masyarakat (pasien) sebagai penentu kemanakah mereka akan berobat. Harus diakui bahwa semakin menjamurnya klinik swasta maupun pengobatan alternatif baik di perkotaan yang noabene modern hingga di pelosok pedesaan seperti bekam, menyebabkan pengawasan maupun monitoring dari institusi kesehatan baik Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota belum optimal. Penyebabnya klise antara lain, kian minimnya personal di institusi kesehatan, tersebarnya praktik-praktik pengobatan tradisional, tenaga pengobat tradisional yang sangat bervariasi serta aturan formal yang belum semua diakomodasi dalam jenis pengobatan tradisional.

Alumnus Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public Health) Unair Surabaya

Kasus Kebakaran Hutan

K

Hukum Laiknya JaringLaba-laba

etimpangan dan perlakuan tidak adil seringkali dipertontonkan aparat penegak hukum kita, mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan. Kasus-kasus gurem yang melibatkan kelompok kecil, hukum begitu keras dan menindas. namun berbeda dengan kasus-kasus yang melibatkan masyarakat pemilik modal dan kekuasaan, hukum seringkali terlambat dan tertambat dengan banyak alasan yang tidak masuk akal.

Masyarakat miskin kerapkali menjadi korban ketidakadilan hukum ini.

Sementara orang kaya begitu mudah membeli hukum. Penegakan hukum kita laiknya pedang; tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Pernyataan preskriptif tersebut menemukan relevansinya ketika kita melihat realitas penegakana hukum di Indonesia saat ini. Bagaimana hukum bekerja atau memperlakukan pelaku yang melakukan pelanggaran hukum, yakni antara si kaya dan si miskin. Bagi si kaya hukum laiknya barang murah yang bisa dibeli dengan uang dan kekuasaan. Sementara bagi si miskin hukum laiknya barang mahal yang sulit untuk didapat.

Masih ingat kasus nenek Asyani (NA), yang dituduh mencuri 7 batang kayu jati milik Perhutani di Situbondo. Setelah melalui proses hukum yang cukup panjang dan melelahkan (kepolisian-kejaksaan-pengadilan), akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Situbondo menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun dengan masa percobaan 15 bulan dan pidana denda sebesar Rp 500 juta kepada NA. NA tidak ditahan, namun jika dalam waktu 15 bulan NA melakukan tindak pidana yang sama, maka NA harus menjalani hukuman. NA didakwa mencuri 7 batang pohon jati milik Perhutani di lingkungan rumahnya di desa Jatibanteng Situbondo, Jawa Timur. NA didakwa dengan Pasal 12 huruf d UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), dan dituntut 1 tahun 18 bulan. NA merasa tidak mencuri kayu milik Perhutani, kayu yang ia tebang adalah kayu miliknya yang sudah puluhan tahun ada di sekitar rumahnya.

sama sekali.

Kasus Pembakar Hutan Mengapa Pencuri tujuh baSulit Dijerat? tang kayu tak bisa Mengapa para pemlolos dari jeratan bakar hutan sulit dihukum, bagaimana jerat hukum? seperti dengan kasus pemskandal kejahatan kebakar hutan. Dalam rah putih lainnya, sepersidangan gugatan perti skandal Century perdata Kementrian atau Hambalang, kasus Lingkungan Hidup kejahatan terhadap dan Kehutan terhadap Oleh : lingkungan (baca: kebaPT. Bumi Mekar Hijau Umar Sholahudin karan hutan), memiliki di Pengadilan Negeri pola dan karaktaristik Palembang, menyatayang hampir sama, kandan memutuskan yakni bersifat struktural, sistemik, menolak gugatan Kementerian dan massif. Kasus-kasus White LHK terhadap PT Bumi Mekar Collar Crimemesti melibatkan Hijau. Dalam putusannya, majelis tiga aktor utama, yakni penguasa hakim menganggap gugatan kasus (birokrasi), politisi, dan pengusaha. kebakaran hutan dan lahan oleh PT Dan juga melibatkan aparat penBumi Mekar Hijau di Ogan Komeregak hukum itu sendiri. ing Hilir, tidak dapat dibuktikan.

Kejahatan yang melibatkan Padahal, Kemeterian LHK telah ranah-ranah kekuasaan seperti menunjukkan bukti dan fakta di inilah yang menjadikan mudah lapangan yang cukup kuat. Dan lepas dari jeratan hukum. Banyak yang lebih menyedihkan, Parlas kepentingan politik-hukum yang Nababan selaku ketua majelis bermain. Antar simpul jaringan dan hakim, mengeluarkan pernyataan jejaring kekuasaan saling melinyang membuat banyak pihak bedungi dan jaga kuda-kuda. Hanya rang. Menurut Parlas Nababan, oknum kelas teri yang dikorbankan. membakar hutan tidak merusak Secara teoritis kejahatan struktural lingkungan hidup karena masih memiliki hukum kekuasaan sendiri bisa ditanami lagi sehingga sulit untuk diurai mengguSelain itu, pada September nakan hukum positif konvensional.

2015, dalam kasus kebakaran Menurut Star dan Collier (1985:3), hutan di Sumatera, pihak kepolidalam pandangan paradigma husian RI telah telah menetapkan kum kritikal, hukum tidak dipan140 tersangka, tujuh di antaranya dang sebagai sesuatu yang netral, ialah korporasi. Ketujuh perusatetapi merupakan “sesuatu” yang haan itu adalah PT RPP di Sumadiciptakan oleh suatu badan hukum tra Selatan, PT BMH di Sumsel, dengan tujuan memberi keuntungan PT RPS di Sumsel, PT LIH di kepada sekelompok orang di atas Riau, PT GAP di Kalimantan kerugian sekelompok orang yang Tengah, PT MBA di Kalimantan lain. Hukum bagi pendekatan kritik Tengah, dan PT ASP di Kalteng. sebagai cara untuk mendefinisikan Selain menetapkan ketujuh pedan menegakkan tertib yang menrusahaan itu sebagai tersangka, guntungkan kelompok tertentu di Badrodin mengatakan ada 20 atas pengorbanan kelompok lain. perusahaan lainnya yang berada Sementara dalam pandangan Waldalam proses penyidikan.Adapun lace dan Wolf (1980:99), hukum yang menjadi dasar hukum dalam tidak dipandang sebagai norma yang proses penyidikan ialah Undangberasal dari konsensus sosial, tetapi Undang Perkebunan 39 tahun ditentukan dan dijalankan oleh 2014 pasal 108, Undang-Undang kekuasaan, dan substansi hukum Kehutanan pasal 78, dan UU dijelaskan dari kacamata kepentingNo.32 tahun 2009 tentang Peran mereka yang berkuasa. lindungan dan Pengelolaan LingSementara dalam perpektif kungan Hidup Pasal 116. Akan Marxist; negara pada hakekatnya tetapi sampaisaatini, proses humerupakan negara kelas, artinya kum atas mereka nyaris ditelan negara dikuasai secara langsung bumi, tidak ada perkembangan

atau tidak langsung oleh kelaskelas yang menguasai bidang ekonomi dan politik. Karena itu menurut Marx, negara bukanlah lembaga tanpa pamrih, melainkan merupakan alat dari tangan kelaskelas atas berkuasa untuk mengamankan kekuasaan mereka. Wajah negara seperti itu sangat kapitalis, ia berusaha menjamin dan melindungi kepentingan dan kebutuhan politik dan ekonomi elit kekuasaan, pada saat yang sama negara menindas kepentingan masyarakat kecil atau lemah. Negara dalam pandangannya Marx selalu berpihak dan mengangkat pada kelas berkuasa, dan menekan kelas bawah. Negara dianggap institusi yang memiliki keabsahan secara moral dan hukum untuk berbuat apa saja, demi untuk menjamin dan melindungi kebutuhan dan kepentingan kekuasaannya (Suseno, 2003:120).

HukumLaiknyaJaringLaba-Laba Bagi negara kekuasaan, penyimpangan dan pelanggaran oleh kelas elit kekuasaan dianggap sesuatu yang biasa karena menilai dirinya yang memiliki otoritas kekuasaan. Hukum adalah kekuasaan dan kekuasaan adalah hukum itu sendiri. Ini yang menurut Marx sebagai wajah original kekuasaan negara yang sangat kapitalistik. Hukum merupakan pencerminan kepentingan kelas yang berkuasa (Sunarto, 1993:82).

Hukum dimanfaatkan sebagai instrument bagi kelas yang berkuasa untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuasaannya (Wignjosoebroto, 2002: 23). Hukum adalah representasi dari kepentingan elit yang berkuasa. Kondisi ini mengingatkan kita pada Ungkapan hukum dari Anarcharsis, Filsuf Yunani pada abad 7 SM yang menyebut: “Hukum itu adalah jaring labalaba, ia hanya mampu untuk menjaring orang orang miskin, tetapi tidak mampu menjaring orangorang kaya. Bahkan oleh orangorang kaya, jaring labalaba itu akan dirobekrobek olehnya.

Mahasiswa Doktoral Ilmu Sosial Pascasarjana FISIP Unair, Dosen Sosiologi hukum Unmuh Surabaya

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati, Sekretaris Redaksi: Suryanthini Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Senin Kliwon 11 JANUARI 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Pejabat yang Tak Mampu Silakan Mundur Warning Wali Kota saat Mutasi Pejabat Pemkot Mojokerto

Beredar Rumor Pj Bupati Mutasi Pejabat Eselon III

Kota Mojokerto, Bhirawa Wali kota memberikan peringatan mengejutkan kepada pejabat eselon II pimpinan SKPD yang dilantik akhir pekan lalu.

Orang nomor satu di Pemkot Mojokerto ini mempersilahkan pejabat yang tak mampu bekerja untuk mundur dari jabatannnya. ‘’Evaluasi dilakukan setiap waktu dan jika ada pejabat yang tak mampu silahkan mundur. Ke 15 pejabat yang dilantik seluruhnya merupakan kepala dinas, badan serta staf ahli. Tahun 2016 ini tidak ada alasan bagi seluruh SKPD untuk bersantai santai penuhi target.

Jika dalam tiga bulan tak mampu penuhi target penyerapan anggaran hingga 20%, lebih baik mengundurkan diri saja,’’ lontar wali kota usai melantik 15 pejabat eslon II dan 2 eselon III. Wali kota menegaskan, sikap tegas yang bakal diambil ini sesuai dengan skema yang diputuskan pemerintah pusat soal penyerapan anggaran. Yakni, triwulan pertama sebanyak 15% sampai 20%, triwulan kedua 35%, triwulan ketiga sebanyak 30% dan triwulan keempat tinggal 15%. Makanya harus tancap gas, tak boleh ada penyerapan anggaran yang njendol mburi.

Mas’ud Yunus berjanji

kariyadi/bhirawa

Wali kota saat melakukan sumpah jabatan kepada 17 pejabat esselon II dan III. akan terus mengawal pelaksanaan anggaran dan kegiatan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Ia bakal melakukan evaluasi terus menerus. ‘’Tiap tanggal 10 saya akan meminta laporan serapan anggaran dan kegiatan dari seluruh Satker. Disitu akan dievaluasi, apa mereka sudah bekerja sesuai target apa tidak. Jika tidak mampu lebih baik mundur saja,’’ katanya berulang-ulang.

Ia juga menambahkan, jika mutasi kali ini melalui proses sesuai dengan UU Aparatur

KELANA

PT SI Sambut MEA, Peluang Besar Penjualan Produk Semen Gresik, Bhirawa Dalam HUT PT Semen Indonesia yang ketiga, PT Semen Indonesia (PT SI) Tbk menyambut berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sebab menjadi peluang besar meningkatkan penjualan produk semen tahun 2016, yang pertumbuhannya mencapai 5% hingga 6% dari tahun 2015.

Menurut Dirut PT SI, Suparni, sebelum diberlakukanya MEA. Pasar semen sudah baik sejak tahun 1991. Karena di Indonesia sudah memberlakukan bea masuk 0% bagi negara Asean. Kendati negara lain seperti Vietnam, Philipina, dan Thailand belum memberlakukan.

Sebab dari sisi kapasitas, industri semen di Asean peluang pasarnya masih sangat besar. Karena masih ada 31,5 juta ton, yang market share Semen Indonesia 17%. Sedangkan secara nasional 42% hingga 44% pada tahun 2015 lalu. Dan pertumbuhan penjualan perusahaan dengan kode emiten SMGR mengalami sedikit tekanan akibat lesunya pertumbuhan ekonomi.

Karena dalam sembilan bulan perusahaan dengan kode emiten SMGR, hanya mampu menjual 18,6 juta ton, atau turun 2,6% dibanding periode yang sama 2014 sebesar 19,2 juta ton. Sedangkan pada September 2015, penjualan Semen Indonesia mencapai 2,49 juta ton,atau naik 1,5% dibanding periode yang sama 2014 yang mencapai 2,45 juta ton.Q kim

Sipil Negara (ASN). Walikota juga menegaskan jika penempatan ini sesuai dengan hasil tes assesement. ‘’Pertama orang itu dilihat kelebihannya dan kedua dilihat kelemahannya. Lalu ada analisa dan rekomendasi. Nah kita tinggal menyesuaikan dengan rekomendasi itu,’’ tukasnya.

Wali kota menjelaskan, tahun 2016 ini, Pemkot Mojokerto harus fokus pada dua hal. Yakni peningkatan pelayanan dan pembangunan infrastruktur. ‘’Kebutuhan mendasar bagi mas-

yarakat sudah dipenuhi, semisal Raskin gratis, pendidikan gratis dan juga kesehatan gratis. Kini hanya tinggal meningkatkan pelayanannya saja serta fokus kepada pembenahan infrastruktur,’’ pungkasnya.

Sementara itu, dalam mutasi pertama di tahun 2016 kemarin, sebanyak 15 pejabat esselon II dan 2 Pejabat eselon III ikut dalam gerbongnya. Yang menarik dalam mutasi kali ini, tiga pejabat esselon II dilepas dari posisi staf ahli.

Diantaranya, Novi Rahardjo

kini menjabat sebagai Kepala Disporabudpar, Anang Fahrurroji menjabat kepala Bakesbangpol dan Happy Dwi Prastiawan men jabat Kepala Dinas Pertanian Kota.

Selain itu, jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum juga diisi orang baru. Dinas Pendidikan dijabat Subambihanto yang sebeumnya Asisiten I, sedangkan Kepala Dinas PU dijabat Wiwied Febrianto yang awalnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.Q kar

Sidoarjo, Bhirawa Pertemuan para camat dengan Pj Bupati Sidoarjo, Jonathan Judianto, pekan lalu, membuat elit Partai Kebangkitan Bangsa meradang. Lantaran setelah pertemuan itu beredar infomasi Pj bupati akan melakukan mutasi pejabat eselon III. Anggota FKB, Dhamrony Chudlori, Minggu (10/1) kemarin, meminta agar Pj bupati jangan melanjutkan rencana itu walaupun sesuai aturan kebijakan itu bisa dilakukan dengan persetujuan gubernur dan Mendagri.

Mutasi saat ini bukan merupakan kebutuhan. Hal itu hanya menjadi beban dan masalah bagi bupati terpilih, Saiful Ilah.

Bukankah Pilbup sudah sehadi suyitno/bhirawa lesai dan tinggal menunggu jadwal pelantikan saja dalam Dhamrony Chudlori beberapa hari ini, karena Pilkbup Sidoarjo reatig aman. Tanpa ada gugatan dari pasangan yang kalah. Sebaiknya Pj bupati menyiapkan pembenahan untuk transformasi jabatan ketika bupati terpilih dilantik.

Saiful Ilah merupakan Ketua DPC PKB Sidoarjo, karena itu PKB sangat sensitif terhadap hal-hal yang berbau mutasi, apalagi yang akan dimutasi adalah pejabat eselon III. Dhamrony sendiri mendapat infomasi itu dari pejabat Pemkab sendiri yang ikut dalam pertemuan dengan Pj Bupati. Ia menyebut Ini bukan rumor, karena ia mengetahui sendiri adanya rencana Pj bupati akan melakukan mutasi pejabat eselon yang meliputi Kabag, Camat dan Kabid. ‘’Pj Bupati sebaiknya menahan diri untuk tak melakukan hal yang bersifat strategis dan sebenarnya menjadi kewenangan bupati difinitif,’ ujarnya.

Dhamrony memahami kalau Pj bupati bisa melakukan mutasi atas persetujuan Mendagri. Tetapi dipertanyakan, relevansi mutasi pada saat sekarang. Apakah cukup alasan untuk melakukan mutasi. Penataan dan penempatan pejabat harus diserahkan kepada bupati terpilih, mengingat Saiful Ilah yang akan memimpin roda organisasi pemerintahan dalam lima tahun ke depan.

Saat isu ini ditanyakan P Bupati, Jonathan Judianto, ditegaskan bahwa isu tidak benar. ‘’Nggak benar itu pak,’’ kata Jonathan singkat.Q hds

165 Rumah Warga Miskin Direhab Dana Perimbangan Menurun, Pemkab Defisit Rp 90 Miliar Sidoarjo, Bhirawa Program rehab rumah tidak layak huni milik warga miskin di Kab Sidoarjo tidak akan berhenti. Pada tahun anggaran 2016 ini, masih tetap akan berlanjut.

Pada tahun ini, direncanakan akan merehab sebanyak 200 unit rumah, yang tersebar pada 18 wilayah kecamatan.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kab Sidoarjo, Drs Ec Ali Imron MM, mengatakan pada tahun 2015 kemarin, pihaknya telah merehab sebanyak 165 rumah milik warga miskin yang tidak layak huni di 18 wilayah Kec Sidoarjo. ‘’Saya lega dapat membantu orang miskin yang rumahnya perlu untuk direhab karena tidak layak, semoga dapat bermanfaat bagi mereka, semoga dapat sebagai penanaman modal akhirat (PMA), kita bantu sesuai dengan Tupoksi kita,’’ kata Ali Imron, saat dihubungi Minggu (10/1) kemarin.

Tahun 2015 lalu, kata Imron, pihaknya merehab 165 rumah tak layak huni dari biaya APBD. Dari jumlah 165, sebanyak 65 unit termasuk dalam program terpadu ber-

basis kawasan pengentasa kemiskinan yang tinggi. Kawasan itu berada di zona merah, yang jumlah kemiskinannya tinggi. Seperti berada di Kec Tarik, Jabon, Wonoayu dan Krembung.

Disampaikan Imron, rumah yang tak layak huni itu, tadinya ada yang hanya terbuat dari gedhek/bambu atau rapuh. Sehingga dari aspek kesehatan tidak layak dan memadai. ‘’Alhamdulilah kita berhasil merehabnya, agar mereka bisa hidup secara layak,’’ kata mantan Camat Jabon ini.

Menurut Imron, kegiatan merehab rumah tak layak huni milik warga miskin ini direalisasikan ats usulan dari bawah lewat Musrenbang desa, kemudian diajukan dalam bentuk proposal, terus disurvei, apa sesuai kriteria atau tidak.

Menurut Imron, tak semua usulan proposal direalisasikan, ada yang ditolak bila saat disurvei memang tidak sesuai dengan kriteria. Seperti berdiri di tanah bukan milik sendiri misal di atas tanah irigasi, tanah milik PT KAI. ‘’Bila tak sesuai kriteria bakal ditolak, sebab nanti ada masalah,’’ katanya.

Diakui Imron, untuk program ini proposal yang ma-

ali kusyanto/bhirawa

Drs Ec Ali Imron MM suk saat itu sangat banyak, tapi tetap diseleksi, suvei, seperti pada usulan tahun 2016 ini, syaratnya juga sama, pada tahun ini. Menurut rencanya tahun 2016 ini akan direalisasikan pada awal Triwulan ketiga. ‘’Kalau proposal dikirim silakan, kita akan rehab pada 18 kecamatan,’’ katanya.

Imron juga menjelaskan, Pemkab Sidoarjo untuk program ini pernah dapat bantuan CSR dari Bank Jatim cabang Sidoarjo tahun 2013, tapi tahun 2014 dan 2015 tidak lagi. Sebab ia mendapat informasi, kalau kegiatan CSR Bank Jatim Sidoarjo tidak ada meski hanya untuk rehab rumah tak layak saja, tapi akan diberikan untuk masalah ksehatan, pendidikan dan lain-lain.Q ali

Kab Gresik, Bhirawa Pemkab Gresik terpaksa harus mencoret anggaran untuk pembangunan sejumlah gedung baru. Ini akibat dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, baik DAK ( Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Alokasi Umum) maupun dana lainnya menurun Rp50 miliar dari tahun sebelumnya.

Tidak hanya itu, tahun ini dana bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor yang diterima dari Pemprov Jatim juga turun Rp 40 miliar. Jadi total mencapai Rp. 90 miliar. Untuk menutupi devisit anggaran itu Pemkab Gresik melalui tim anggaran akhirnya terpaksa mencoret anggaran untuk pembangunan sejumlah gedung baru dan proyek lainnya.

Diantara pembangunan gedung baru yang dicoret itu, yaitu Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kantor Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), meski pembangunan tahap pertama berupa pondasi dan tiang senilai Rp2 miliar dari APBD 2015 sudah dikerjakan. Kabar penurunan dana perimbangan dari pusat dan propinsi itu terang saja membuat Pemkab Gresik kelabakan karena secara mendadak. ‘’Karena tak ada persiapan se-

belumnya. Maka untuk menutupi anggaran Rp90 miliar itu terpaksa harus melakukan mutasi anggaran,’’ kata Plt Sekda, Gresik Bambang Isdianto, Minggu (10/1).

Menurut Bambang Isdianto, untuk di Dinas Pekerjaan Umum (PU) saja puluhan proyek yang keseluruhan menelan anggaran sekitar Rp41 miliar terpaksa harus dicoret, termasuk anggaran untuk pembangunan tiga geduang itu, yaitu DKPP, Dinsos dan Dispendukcapil yang menelan anggaran sebesar Rp15 miliar. ‘’Tapi, masih ada juga proyek fisik di SKPD lain tetap jalan dan tidak terkena coret. Pencoretan anggaran itu hasil persetujuan tim anggaran dan badan anggaran,’’ terang Bambang Isdianto yang juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Gresik ini.

Dijelaskan Bambang, pencoretan anggaran itu dampak dari keluarnya Perpres Nomor 137 tahun 2015 terkait penetapan dana perimbangan dari pusat. Untuk Gresik menurun Rp50 miliar dari tahun sebelumnya. Alasan penurunan itu secara pasti belum diketahui.

Bersamaan dengan itu dana bagi hasil dari Pemprov Jatim atas kendaraan bermotor juga turun Rp40 miliar. Q eri

Tujuh Fraksi Laporkan Hasil Reses dalam Sidang Paripurna Sidang paripurna DPRD dengan agenda penyampaian laporan hasil Reses III. Disampaikan tujuh fraksi yaitu F-Golkar, F-PKB, F-Gerindra, F-PD, F-PDIP, F-PPP, F-PAN, secara bergantian. Fraksi-fraksi menyoroti keharusan berbadan hukum bagi lembaga yang meminta bantuan dari pemeritah melalui Bansos dan pembiayaan tak perlu bagi siswa.

Fraksi PKB dengan juru bicara H Sujono mengatakan, Fraksi PKB telah menghimpun seluruh catatan-catatan rangkum merupakan suara masyarakat.

Bantuan hibab dan Bansossangat penting diketahui masyarakat, karena ada aturan baru yang terdapat di pasal 298 ayat (5) huruf d UU Nomor 23 Tahun 2015. Dalam ketentuan itu dijelaskan, salah satu penerima hibah adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Syarat penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia, itulah yang harus disosialisasikan.

Agar masyarakat mempersiapkan diri, jika lembaganya akan mengajukan bantuan hibah ke pemerintrah daerah. Begitu pula lembaga pendidikan swasta dan tempat ibadah, yang didalamnya

terdapat masjid, musholla, Madrasah Diniyah, TPQ, MI, SMP, SMA, dan lembaga pendidikan lainnya. Jika mengajukan bantuan hibah, maka lembaga itu harus memiliki bukti telah berbadan hukum.

Masyarakat mulai mengeluhkan persyaratan yang memberatkan terkait dengan Bansos, masyarakat juga berharap adanya revisi peraturan yang mengharuskan lembaga harus berbadan hukum agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah lewat Bansos.

Masalah PDAM dan kebutuhan air bersih, agar secepatnya direalisasi di daerah-daerah khususnya daerah yang terletak jauh dari jalan raya dan tak ada air bersih. Mengingat ketika musim kemarau sulit mencari air bersih, kalaupun ada kuali-

tas air sangat memprihatinkan.

Pembinaan home industri sebagai alternatif pengembangan ekonomi masyarakat, perlu diperhatikan dan diupayakan pinjaman modal lunak dari pemerintah. Masalah pendidikan, masyarakat berharap hilangkan biaya personal yang tidak diperlukan oleh siswa.

APBD hendaknya bisa membantui siswa melalui pembiayaan yang sifatnya personal, study tour yang dilaksanakan sekolah ternyata tidak lagi ada hubungannya dengan pembelajaran.

Maka study tour yang dilaksanakan sekolah hendaknya se selektif mungkin, kalau perlu ditiadakan agar tak membebani siswa dan wali murid dengan biaya yang tidak perlu.

Masyarakat berharap ada perhatian lebih terhadap para guru swasta, khususnya intensif terhadap para guru swasta di Kab Gresik. Mempermudah sertifikasi bagi guru swasta yang rajin dan memenuhi syarat, perhatian kepada para ustadz dan guru mengaji di Kab Gresik.

Masyarakat menyambut baik penyediaan seragam sekolah

gratis tahun 2016 dan berharap bisa diberikan kepada seluruh lembaga pendidikan, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, bahkan termasuk juga sekolah-sekolah diniyah. Banyak guru swasta yang mengeluhkan akan kurangnya perhatian dan rendahnya kesejahteraan guruguru swasta, Masyarakat berharap adanya pendidikan gratis sampai tingkat SLTA/SMK. Masyarakat berharap agar besaran BOS, yang selama ini ada untuk ditingkatkan.

Fraksi Golkar yang dibacakan HM Zaini mengatakan, permasalahan yang aktual selama ini terjadi di masyarakat. Mulai dari pelayanan masyarakat seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang menjadi sorotan F-Golkar. Selain itu, persoalan renovasi sekolah yang juga menjadi prioritas. Tak ketinggalan pula tunjangan terhadap guru pengajar pada anak berkebutuhan khusus. Tunjangan Guru Tidak Tetap (GTT) dan guru mengaji.

Prioritas infrastruktur pertanian, serta normalisasi Kali Lamong, Penerangan Jalan Um-

Sidang paripurna reses DPRD Kab Gresik. um (PJU), pipanisasi air bersih di wilayah Gresik Selatan, dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui pelatihan. ‘’Kami telah melihat serta bertatap langsung dengan masyarakat, sebelum menyampaikan laporan reses. Anggota Fraksi Golkar DPRD Gresik juga menghimpun aspirasi masyarakat. Tujuan reses tak lain mengunjungi daerah pemilihan yang selanjutnya menyerap aspirasi masyarakat serta memantau perkembangan pembangunan yang dilaksanakan

rokim/bhirawa

Pemkab Gresik,’’ kata HM Zaini.

Sementara Ketua DPRD Gresik, Ir H Abdul Hamid mengatakan, dari semua hasil reses yang paling menonjol adalah persoalan masalah pembangunan, pelayanan masyarakat seperti E-KTP, dan pelayanan air bersih. Yang kedua adalah pelayanan BPJS, dan yang terakhir persoalan pendidikan.

Dan hasil rangkuman reses segera disampaikan ke Pj Bupati Gresik, selanjutnya diteruskan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk ditindaklanjuti.Q kim.adv

JAWA TIMUR

6

Senin Kliwon 11 JANUARI 2016

Negara Diharapkan Tak Entertain Terorisme Lumajang, Bhirawa Sekretaris Umum PP Muhamadiyah DR. H.Abdul Mu'ti M.Ed, menyarankan kepada pemerintah untuk tidak mengentertain terorisme yang terjadi di Indonesia agar tidak memberikan image terhadap negara lain bahwa negara Indonesai tidak aman. Hal tersebut disampaikannya dalam Milad Muhammadiyah ke 106 H yang bertempat di Pendopo Kabupaten Lumajang, Minggu (10/1).

Dalam acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Dr. Buntaran S.serta dari pengurus Muhammadiyah dan sayap dari organisasi Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut Abdul Mu'ti juga menegaskan kepada pemerintah untuk tidak membesar-besarkan tentang paham ISIS yang telah memasuki wilayah Indonesia dengan pandangan negatif karena menurutnya faktanya tidak seperti sesuai dengan isu yang berkembang selama ini.

Sebab dengan mempublikasikan keberadaan ISIS yang telah menyebar di Indonesia dengan adanya pengeboman di manamana menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah tersebut justru berdampak negatif bagi

bangsa Indonesia sendiri dalam upaya mengembangkan potensi pariwisata Indonesia. Hal tersebut dinilai dapat menimbulkan image bahwa Indonesia tidak aman dan berpengaruh bagi wisatawan asing yang mau berkunjung ke Indonesia.

“Sementara negara ini ingin mengundang wisatawan manca negara untuk berkunjung ke Indonesia, dan wisatawan asing ini menjadi target peningkatan pendapatan untuk pariwisata indonesia, menjadi kontra produktif," ujarnya.

Secara lugas Mu'ti juga mencontohkan negara tetangga malaysia yang menurutnya tidak pernah menyebutkan kondisi negaranya

tindakan aman padahal justru lebih aman indonesia dibandingkan dengan Malaysia. "Harusnya seperti Malaysia itu meskipun secara jujur kita katakan dalam banyak hal Indonesia itu lebih aman dari pada Malaysia.

Karena Malaysia tidak pernah menyebutkan negaranya dalam kondisi tidak aman. “Banyak turis yang berkunjung ke Malaysia, Singapura, Thailand tapi tidak mau berkunjung ke Indonesia karena masih ada persepsi bahwa Indonesia itu tidak aman.

Karena pemerintah itu mengentertain terhadap kelompok-kelompok kecil yang di anggap sebagai jaringan teroris itu," jelasnya.

Masih Rendah Sementara itu, dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mendatang dikhawatirkan jumlah pengangguran di Indonesia akan meningkat akibat global kompetitif index masyarakat indonesia masih rendah di ASEAN. DR. H. Abdul Mu'ti Med, saat

diwawancarai usai memberikan gerakan pada acara Milad Muhammadiyah yang ke 106 H yang bertempat di pendopo Kabupaten Lumajang, mengatakan, dalam rangka menghadapi MEA banyak kesiapan yang harus dimiliki masyarakat Indonesia.

Sebab menurut Mu'ti, capaiancapaian yang kaitannya dengan sebuah kualitas cenderung menurun dan permasalahan secara umum justru meningkat. Misalnya angka harapan hidup kita justru menurun ,kemudian index pembangunan manusia kita menurun berdasarkan data dari UNDP meskipun meningkatkan tetapi masih rendah perbandingannya dengan negara lainya.

Sebab menurutnya hal tersebut berkaitan dengan persaingan global dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA) yang dinilai bahwa global kompetitif index secara umum masih rendah di ASEAN. Mu'ti mengkhawatirkan, dalam persaingannya nanti bangsa Indonesia tidak mendapatkan keuntungan dari MEA akan tetapi

dwi/bhirawa

Sekretaris Umum PP Muhamadiyah, DR. H.Abdul Mu'ti M.Ed, saat memberikan ceramah dalam Milad Muhammadiyah ke 106 H yang bertempat di pendopo Kabupaten Lumajang yang juga dihadiri oleh wakil Bupati Dr. Buntaran S. justru mendapatkan serbuan dari negara negara lain. Kemudian kalau tenaga kerja asing ini banyak masuk ke sini, di era MEA karena mereka punya keunggulan,

PNS Tabrak Pengendara Motor hingga Tewas

KILAS JATIM

Tiga Koruptor Perdin Ditahan Lamongan, Bhirawa PN Tipikor Surabaya perlu diacungi jempol atas ketegasan sikapnya dalam penuntasan kasus korupsi di Jatim. Seperti di Lamongan, ketiga terdakwa kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Tahun 2012 setelah menjalani persidangan pada hari Jumat (8/1) lalu. Kini ketiga terdakwa tersebut harus meringkuk di balik jeruji besi Lapas Medaeng.

Tiga terdakwa korupsi anggaran perjalanan dinas di DPRD Lamongan yang berpindah rumah ke tahanan Medaeng di Sidoarjo tersebut adalah Sulaiman (Mantan ketua komisi D) dan Jimmy (Mantn ketua komisi A), serta seorang rekanan biro perjalanan bernama Muniroh.

Hal itu dibenarkan oleh Kasi Pidsus Kejari Lamongan Edy Subhan,Dia mengatakan. "Setelah Jaksa Penuntut Umum membcakan dakwaan,Tiga terdakw tersebut langsung di tahan oleh PN Tipikor Surabaya," katanya kepada Bhirawa pada (10/1).

Ada satu terdakwa lagi bernama Achmad Fatkhur(mantan anggota komisi B DPRD),tetpi Fatkhur tidak menghadiri sidang alias mangkir dengan alasan sakit."Karena satu tersngka tidak hadir,sidng nanti akan kembali digelar pada hari jum'at(15/1) besok untuk stu tersangka yang tidak hadir" ujar Edy.Q mb9

Sopir Ngantuk, Bus Restu Terguling Nganjuk, Bhirawa Ugal-ugalan, bus Restu nopol N 7972 UG jurusan Ponorogo – Surabaya terguling dan terperosok ke sungai Kelurahan Kedondong Kecamatan Bagor. Akibat kecelakaan itu, dua penumpang bus mengalami luka cukup serius. Ipda Roni Kanit laka Polres Nganjuk, ditemui di lokasi ke celakaan menyebutkan bahwa bus restu melaju dari arah barat menuju timur sekitar pukul 06.00. Bus dikemudikan Andrian Wisnu (31) warga Desa Gentong Kecamatan Paron Ngawi memang melaju dengan kecepatan tinggi.

Diduga karena sopir mengantuk bus oleng dan tak dapat mengendalikan kendaraan hingga menabrak pembatas jembatan dan nyaris masuk sungai. Sopir pun langsung terlempar keluar bus dan tertimpa reruntuhan pembatas jembatan, sementara 15 penumpang bus selamat.

Sedangkan dua penumpang bus yang mengalami luka yakni Ayu Damayanti (23) warga Jl Pintusari Surabaya dan kernet bus Gery Wilis Pradana (23) warga Desa Ampelgading Malang, masih dirawat di RS Bhayangkara Nganjuk. ”Dugaan sementara sopir mengantuk, lantas menabrak pembatas jembatan dan nyaris masuk sungai,” terang Ipda Roni.Q ris

dan punya daya saing lebih tinggi maka angka pengangguran di kalangan orang Indonesia ini akan semakin meningkat," jelasnya.Q dwi

basir/bhirawa

Tampak sejumlah orang yang duduk di semak-semak di bawah pohon jati yang daunnya banyak dimakan ulat.

Mereka memunguti entung dari ulat daun jati.

Awal Musim Hujan, Warga Buru Entung Bojonegoro, Bhirawa Kebanyakan orang mengetahui ulat jati atau entung menjijikan.Namun bagi warga Desa Dander Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro munculnya ulat jati setiap awal musim penghujan justru mendatangkan rejeki bagi mereka. Ulat jati yang sudah menjadi kepompong (entung) diburu warga untuk dijadikan lauk pauk yang lezat dan dijual.

Hampir seluruh tanaman pohon jati di hutan diserang hama ulat sehingga daunnya habis sama ketika musim kemarau yang lalu.

Ulat jati yang berwarna hitam ini setelah melahap daun turun ke bawah dan berproses menjadi kepompong.

Proses dari ulat menjadi kepompong hanya membutuhkan waktu cukup lama satu hari (24 jam), sehingga pada esok harinya mulai dicari warga. Kepompong atau entung jati ini berada di balik sampah atau daun jati yang kering, sehingga warga yang mencarinya harus jeli.

Namun untuk mendapatkan entung yang berwana hitan kecoklatan mudah di temukan.

Ketika melintasi kawasan hutan yang ada di selatan wisata Dander Water Park milik Pemkab Bojonegoro, banyak orang yang duduk di semak-semak di bawah pohon jati yang daunnya banyak dimakan ulat. Mereka memunguti entung dari ulat daun jati.

Candra warga Dusun alang-alang Desa dander kecamatan Dander Bojonegoro Minggu (10/ 1) mengaku puluhan warga dari desanya setiap hari memburu entung, sampai di luar desa

bahkan kecamatan. “Saya baru kali pertamanya mencari entung jati untuk diolah dengan cara digoreng sebagai lauk makan atau sekadar menjadi camilan. Memang ada yang dijual akan laku Rp 5.000 per cangkir,” kata perempuan kelahiran Lamongan yang sudah empat tahun menetap di dusun alang-alang setempat.

Pencari entung lainnya, Wartini mengatakan, sekitar tiga hari ini banyak warga yang mencari entung di bawah pohon jati di pinggir jalan menuju Bubulan. Menurutnya, hasil dari entung biasanya dimasak menjadi osengoseng, dan ada yang dijual di Pasar Dander.

“Kalau di pasar, sekarang harga satu cangkir entung adalah Rp 7.000. Kadang ada juga yang langsung dijual kalau ada orang kebetulan lewat. Biasanya orang-orang jauh naik kendaraan yang beli,” ucapnya.

Tak hanya di kawasan Dander, di sebagian Desa/Kecamatan Bubulan juga tampak pemandangan serupa. Warga memungut calon ulat warna kecoklatan yang terbungkus daun jati, kemudian mereka memasukkan ke dalam botol aqua maupun daun jati yang sudah dipincuk. “Biasanya dimasak untuk asemasem atau langsung digoreng,” terangnya.

Menurutnya, cara memasak dimulai dengan membersihkan atau mencuci entung terlebih dahulu, kemudian direndam dalam air panas atau biasa menyebutnya diwedangi. Setelah itu baru diolah atau dimasak sesuai dengan keinginan. “Hampir setiap tahun selalu ada panen entung. Tapi saya baru hari ini mencarinya,” pungkasnya.Q bas

Jombang, Bhirawa Kecalakaan maut terjadi di Jalan Jogoloyo Jogoroto Jombang, Jumat (8/1) sekitar pukul 10.30WIB . Sebuah mobil jenis sedan yang disopiri Firdaus Himawan (45) salah satu pegawai di lingkungan DPPKAD Jombang menabrak motor hingga mengakibatkan satu korban meninggal.

Korban meninggal seorang perempuan warga Tuban yang berboncengan dengan suaminya, Yudo Iswanto.

“Akibat kecelakaan itu, satu orang perempuan meninggal, sedang satu lagi mengalami luka berat. Korban saat itu dibonceng oleh sang suami,karena terpental akibat ditabrak sedan," ujar Mukhlis kepala Desa Jogoloyo Jogoroto yang kebetulan berada dilokasi kejadian.

Mukhlis menceritakan, kecelakaan itu bermula ketika mobil sedan tersebut melaju kencang dari arah Jombang menuju Surabaya.

Kendaraan itu beriringan dua kendaraan lainnya, yakni Fortuner dan X-Trail. Tiga kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan tinggi.

Mobil sedan yang diketahui dikendarai Firdaus Himawan warga Desa Kepanjen, Jombang Kota berada di urutan paling belakang.

“Sepertinya mereka saling mendahului, tak ubahnya dengan mobil sedang balapan,” imbuhnya.

Sesampai di Jalan Raya Jogoloyo, sedan tersebut berusaha mengurangi kecepatan. Karena di depannya ada sepeda motor Suzuki Smash S 5842 WQ, yang dikendarai Yudo Iswato bersama sang istri. Karena jarak sudah dekat, mobil sedan hilang keseimbangan hingga menabrak sepeda motor tersebut. Yudo dan istrinya terpental. Warga yang mengetahui kecelakaan di jalur provinsi tersebut langsung berhamburan untuk memberikan pertolongan.

Tak berselang lama, sejumlah petugas dari Satlantas Polres Jombang mendatangi lokasi. Selain memeriksa sopir sedan, petugas juga melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara). Kendaraan yang terlibat kecelakaan juga diamankan ke kantor Satlantas. Namun demikian, polisi belum berani memastikan penyebab kecelakaan, Alasannya, pihaknya belum memintai keterangan pihakpihak yang terlibat kecelakaan.

"Memang, satu orang meninggal dalam kecelakaan ini. Namun, kita belum berani menyimpulkan apakah pengemudi sedan terlibat balapan dengan dua kendaraan lain. Kita lakukan pemeriksaan terlebih dulu," ujar Kepala Unit Kecelakaan Satlantas Polres Jombang, Ipda Trisula.Q rur

ramadlan/bhirawa

Mobil sedan jenis Lancer yang diduga digunakan pelaku balapan, mengalami pecah kaca setelah menabrak salah satu pengendara motor di kawasan Jogoloyo Jogoroto Jombang. Hingga tewas.

Cara Rutan Situbondo Tingkatkan Ketakwaan Ratusan Warga Binaan

Rutin Menggelar Acara Keagamaan dan Maulid Nabi Muhammad SAW Ada banyak cara setiap lembaga atau instansi pemerintah untuk meingkatkan kualitas ibadah dan ketaqwaan para karyawannya kepada Allah SWT. Salah satu di antaranya yang dilakukan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kabupaten Situbondo, yang intens memberikan siraman rokhani kepada ratusan warga binaan penghuni sel tahanan negara tersebut. Di antaranya dengan cara bekerja sama mengundang dua ustadz pondok pesantren Wali Songo untuk rutin memberikan siraman ceramah agama.

sawawi/bhirawa

Penceramah agama, Ustadz Rifan Junaidi saat memberikan siraman rohani kepada ratusan warga binaan penghuni Rutan Situbondo pada acara maulid nabi, kemarin lusa.

Menurut Kepala Rutan Situbondo, Eka Priyatna Bc.IP, S.Sos, M.Si, selain melakukan kerjasama dengan ponpes Walisongo, lembaga yang ia pimpin juga rutin melaksanakan kegiatan kegiatan hari besar keagamaan, seperti peringatan maulid nabi Muhammad SAW. “Ini (maulid Nabi) diadakan dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai (capacity building) dan pembinaan kepribadian para warga binaan pemasyarakatan,” tegas mantan Kepala Lapas Lembatak,

NTT itu kemarin.

Kata Eka, dalam peringatan maulid nabi tahun ini berjalan dengan khusuk dan lancar karena pihaknya sengaja mengundang sejumlah mitra kerja diantaranya Dinas Kesehatan Kab. Situbondo.

Untuk tema kegiatan, papar Eka, ia mengusung materi ‘Rasulullah sebagai Suri Tauladan, Kita Tingkatkan Berakhlakul Karimah Dalam Kehidupan Sehari-Hari’.

“Kami sengaja mengundang ustadz dari Kantor Kemenag Kab Situbondo, yang bernama Rifan Ju-

naidi. Selain beliau masih muda juga pandai dalam memberikan siraman dan ceramah agama,” ujar alumnus AKIP tahun 1989 itu.

Pria yang pernah berdinas 10 tahun di Lapas Martapura itu dalam sambutannya menandaskan, hikmah maulid Nabi dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan seluruh karyawan Rutan berikut warga binaan. Sebab, imbuh mantan Kepala Keamanan Rutan Pleihari Kalsel itu, peringatan maulid nabi digelar oleh umat mulim sedunia dimana Rasulullah merupakan pemimpin ummat yang ditunjuk oleh Allah SWT serta sebagai penutup para nabi. ”Rasulullah ditunjuk kebumi sebagai pembawa misi untuk menyempurnakan akhlak manusia sekaligus menjadi contoh suri tauladan kepada umat Islam.

Maka dari itu, kita sebagai ummat nabi, seyogianya meneladani akhlah Rasulullah,” ucap pria yang pernah berdinas di Lapass

Cipinang dan Lapas Narkotika Jakarta itu.

Sementara itu, penceramah agama Rifan Junaidi, mengajak karyawan dan para warga binaan penghuni Rutan Situbondo untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW serta meneladani orang-orang yang berakhlak baik disekitar lingkungan terdekat.

Pasalnya, ujar pria yang lama berdinas di Seksi Pais Kantor Kemenag Kab Situbondo itu, makna peringatan maulid Nabi menjadi penting untuk dikaji, ditelaah dan diselami agar perayaan dan tradisi peringatan maulid bukan sekadar acara seremonial belaka.

“Perayaan maulid itu harus diresapi dalam hati secara mendalam dan diikuti serta dipraktekkan sesuai akhlak nabi. Dengan demikian umat Islam diharapkan bisa tergugah untuk mengamalkan ajaran dan akhlak Nabi Muhammad SAW,” pungkas Rifan Junaidi.Q awi

Senin Kliwon 11 JANUARI 2016

KILAS JATIM

Hajar Istri, Pengusaha Beras Dilaporkan KDRT Jombang, Bhirawa Seorang perempuan, warga Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, Jombang Ainin Inayah (40) terpaksa melaporkan Erwin Burhan (41) suaminya sendiri ke polres Jombang, Sabtu (9/1) sore kemarin.

Laporan Kekerasan Dalam rumah tangga (KDRT) ini setelah dirinya dihajar hingga mukanya lebam dan memar.

Dengan diantar kakak kandungnya, M Nasir (49) warga Dusun Bogem, Desa Grogol Kecamatan Diwek, dan kerabat lainnya.Ainin mendatangi polres dan kemudian menuju RSUD Jombang untuk menjalani visum. Terlapor, Erwin Burhan selama ini diketahui sebagai pengusaha beras di Jombang.

Nasir membeberkan, sejak menikah tahun 1999, biduk rumah tangga adiknya dikenal paling harmonis. Jika terjadi cekcok, itu hanya sebatas persoalan biasa.

Tidak sampai berujung penganiayaan.

Namun sejak hadirnya pihak ketiga atau WIL (wanita idaman lain), biduk rumah tangga Erwin dan Ainin mulai goyah.

Dengan gamblang, Nasir menyebut bahwa pihak ketiga yang masuk ke rumah tangga adiknya adalah oknum anggota DPRD Jombang berinisial DM. Hal itu terkuak setelah Ainin menemukan foto sang suami dan WIL di sebuah hotel. Nah, sejah itulah rumah tangga Ainin seperti kemasukan bara.

Erwin kerap marah dan ringan tangan.

Dia mulai hobi memukul dan menampar sang istri. "Penganiayaan yang menimpa adik saya sudah ketiga kalinya. Karena sudah sudah keterlaluan maka keluarga sepakat untuk membawa kasus ini ke jalur hukum," pungkas Nasir.Q rur

JAWA TIMUR

Pertamina Genjot Pasokan BBM ke Probolinggo Probolinggo, Bhirawa Sejak harga BBM turun, Selasa (5/1) hingga berita ini diturunkan, beberapa SPBU di Kabupaten/kota Probolinggo, langsung diserbu konsumen. Bahkan ada pelanggan yang menggunakan jerigen untuk membeli. Akibatnya, sebagian SPBU kehabisan stok dan tutup.

Pantauan Bhirawa pada Minggu (10/1), salah satu SPBU di Kota Kraksaan, terpaksa tutup lantaran lalu lintas pengiriman dari Pertamina lambat. Sehingga masyarakat dan pengguna jalan berbalik arah karena kecewa tidak mendapat BBM. "Dari arah timur banyak SPBU yang kehabisan stok.

Selain pengendara, pengecer yang membawa jerigen tidak mendapatkan BBM. Yang jelas hal ini sangat mengganggu aktifitas masyarakat dan pengendara yang jarak jauh," kata Azhari, salah satu pe-

ngendara.

Hal senada dikatakan Mujazil, warga setempat. Dia berharap pihak terkait segera melakukan tindakan agar stok BBM di SPBU, pengirimannya tidak lambat. "Kalau seperti ini sangat mengecewakan, saya tidak tahu ini sebuah permainan atau tidak. Kami berharap pemgisian BBM ini normal sehingga tidak membuat pengendara kebingungan," keluh Mujazil, saat ditemui di SPBU Kraksaan.

Sementara Aya, selaku ketua shift SPBU Kota Kraksaan, mengaku stok BBM mulai

habis sejak Sabtu malam sekitar pukul 22.00 Wib. Pengisian BBM dari pertamina baru akan dilakukan pengisian nanti malam. "Tapi itu tidak bisa saya pastikan, bisa mundur, bisa tepat waktu," ujarnya.

Harga solar turun dari Rp 6.700 menjadi Rp 5.650. Harga premium untuk non-Jamali (Jawa, Madura, dan Bali) turun dari Rp 7.300 menjadi Rp 6.950, sedangkan harga premium untuk Jamali turun dari Rp 7.400 menjadi Rp 7.050.

Sejak memasuki hari ketiga penurunan harga BBM, pertamina marketing operation region V terus memprioritaskan pengiriman BBM ke wilayah Probolinggo.

Area manager communication and relation Heppy Wulansari, Minggu 10/1 bahwa Pertamina terus menggenjot pa-

Wisnu Kambali Jabat PL BPBD Bertentangan dengan Visi-Misi Sampang Bermartabat Sampang, Bhirawa Dilantikan kembali Wisnu Hartono sebagai Kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Sampang, pasca tersangkut tersangka kasus asusila oleh Poltabes Surabaya, sudah bertentangan dengan visi-misi Kabupaten Sampang yang bermartabat, meskipun secara hukum dasar pelantikan kembali tersebut, telah ada surat perintah penghentikan penyidikan (SP3). “Namun hal ini sangat mencederai moralitas karena dia berada dijabatan public,” tegas Zaifullah aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Minggu (10/1).

Menurut Zaifullah, pengurus koordinator cabang (PKC) PMII Jatim, memang melantik pejabat merupakan hak priogratif Bupati, tetapi pelantikan pejabat publik tersebut tidak hanya mempertimbangkan dari aspek prosedural hukum semata, melainlkan juga harus mempertimbangkan asas moralitas dan etik.

“Sebagaimana kita ketahui, beberapa bulan lalu, Wisnu ketika ditetapkan tersangka atas kasus asusila terhadap anak di bawah umur oleh Poltabes Surabaya, sempat dilakukan penahanan di poltabes Surabaya, namun saat ini setelah keluar SP3 dia kembali menjadi pejabat publik memimpin BPBD Sampang,” tegas Zaifullah yang juga asli warga Sampang.

Masih dikatakan Zaifullah, pemerintah Kabupaten di bawah kepemimpinan Fannan-Fadilah, memiliki Visi-Misi, ‘Mewujudkan Birokrasi Sehat, Masyarakat Kuat, dan Lingkungan Bersahabat, demi Tercapainya Kabupaten Sampang yang Bermartabat’. Mestinya visimisi tersebut tidak hanya sekedar tulisan belaka, tetapi bisa diaplikasikan dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Sampang selama 5 tahun.Q lis

sokan BBM ke wilayah Probolinggo hingga dini hari tadi seiring peningkatan konsumsi BBM yang mengakibatkan beberapa SPBU sempat kehabisan stock. "Penyaluran ke Probolinggo kami lakukan sampai dini hari tadi dan saat ini, stock SPBU terpantau aman," jelas Heppy.

Pertamina akan terus memonitor stock dan pembelian di SPBU wilayah Probolinggo karena ada kekhawatiran SPBU diserbu pengecer. "Beberapa informasi masuk ke kami bahwa SPBU banyak diserbu pengecer dengan menggunakan jerigen, ini kami khawatirkan bisa membuat SPBU cepat kehabisan stock sebelum semua kendaraan terlayani," paparnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pertamina telah menginstruksikan kepada seluruh SP-

BU untuk tidak melayani pembelian dengan jerigen sampai konsumsi BBM di wilayah tersebut berangsur normal.

"Pembelian dengan jerigen hanya boleh dilayani untuk usaha kecil yang disertai surat rekomendasi dari SKPD/Instansi terkaiy seperti dari sektor pertanian atau disperindag/UKM. Untuk pengecer tidak termasuk UKM yang diizinkan regulasi untuk mendapatkan rekomendasi, karena mereka membeli BBM untuk dijual kembali," jelas Heppy Konsumsi normal Premium di wilayah Probolinggo sekitar 244 KIlo liter per hari dan Solar 144 Kiloliter per hari. Pada hari ini penyaluran akan ditambah menjadi 432 Kiloliter dan Solar sebesar 296 kilo liter, tambahnya.Q wap

Jumlah PNS Pensiun pada 2016 Meningkat

Tahun Ini Rusunawa Dandangan Difungsikan Kota Kediri, Bhirawa Setelah lama mangkrak dan tak terurus, bangunan Rumah Susun Sistim Sewa (Rusunawa) Dandangan, Kota Kediri pada awal tahun 2016 ini akan segera dimanfaatkan, tinggal menunggu fasilitas air. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkot Kediri Apip Permana mengatakan, pada tahap awal difungsikan nya Rusunawa Dagangan ini pada tahap awalbaru dua twin blok atau sebanyak 196 unit kamar dari jumlah kamar 495 unit.

"Pemanfaatan rusunawa hanya tinggal menunggu fasilitas air saja. Sesuai rencana, pada akhir semester atau bulan Maret, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan dana bantuan untuk pengeboran air sebagai fasilitas umum utama di rusunawa," ungkapnya.

Dia menjelaskan, jika Rusunawa ini diperuntukkan masyarakat miskin yang ada di Kota Kediri. "Untuk Penyewa sendiri diutamakan warga miskin dari sekitar rusunawa diantara di Kelurahan Semampir, Dandangan, Balowerti dan Ngadirejo. Sementara besar kamar hanya cukup untuk keluarga ideal yang terdiri, ayah, ibu dengan dua anak," terangnya.

Untuk diketahui, Rusunawa telah mulai dikerjakan pada 2011 dan 2012 , rusunawa ini merupakan proyek pemerintah pusat yang berdiri diatas lahan bekas kas Kelurahan Dandangan Kota Kediri. Bangunan yang terdiri dari lima twin blok atau berisi 495 unit kamar ini berharga Rp 58 miliar.

Sementara itu, sesuai dengan Perda Rusunawa, tarif retribusinya rusunawa dilakukan secara bulanan.Namun tarif untuk setiap lantai bakal berbeda-beda.

Karena lantai yang ada di bawah tarifnya lebih mahal dibanding lantai yang ada di atasnya.Q van

7

khoirul huda/bhirawa

H. Qomarrudin, S.Ag Kepala MTs Negeri Tuban saat melakukan dornor darah di Kantor PMI Tuban.

Stok Darah Tuban Aman Tuban, Bhirawa Empat hari terakhir, stok golongan darah jenis O di Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Tuban kosong. Akibatnya, keluarga pasien yang membutuhkan jenis golongan darah tersebut harus mencarinya dengan susah payah, bahkan hingga luar kota.

Berkat kabar dari jejaring sosial (facebook dan Tweeter) yang beredar sebagian masyarakat yang sadar masyarakat dan memiliki darah golongan tersebut berduyun-duyun ke PMI Tuban. "Ini saya dapat broadcast (BC) dari teman di HP, karena jenis darah saya seperti yang dibutuhkan saya langsung ke PMI dan kebetulan sudah waktunya donor," kata Qomarrudin yang juga menjabat sebagai Kepala MTs Negeri Tuban.

Qomarrudin yang juga mantan ketua Pipinan Anak cabang (PAC) GP Ansor Kecamatan Senori kali ini tidak sendirian. Ia mengajak teman kerja supaya turut menyumbangkan darah yang stoknya sedang kosong. "Saya tidak sendirian, semua guru dan teman-teman saya ajak untuk donor,"terang Qomarrudin.

Dari pantaun Bhirawa mulai Sabtu (9/1) siang hingga Minggu (10/1) di kantor UTD PMI yang bersebelahan dengan Kantor Balai Wartawan selalu dipenuhi pendonor. Data dari

petugas saat ini darah 0 sudah mencapai 44 kantong, golongan A ada 19 kantong, B 65 kantong dan AB ada 39 kantong. Jumlah ini lebih banyak dari empat hari sebelumnya.

Dimana untuk golongan sarah O tidak tersedia.

Petugas UTD PMI Tuban, Agus Harjunadi mengatakan, kini semua jenis golongan darah stoknya sudah ada. Namun, bukan berarti stok darah sudah aman. Justru kini petugas terus sosialisasi pada organisasi atau komunitas dan masyarakat supaua mereka rutin donor.

Karena pasien yang membutuhkan darah sangat banyak. "Contohnya dari 44 kantong darah O, 14 di antaranya sudah diindent oleh keluarha pasien. Karena pasien sangat kritis.

Ini menunjukkan kalau stok darah belum termasuk aman," ungkap Agus.

Menurutnya, dengan banyaknya pasien yang menbutuhkan darah, petugas meminta kepada masyarakat supaya berpartisipasi mendonorkan darahnya. Supaya pasien secepatnya mendapatkan bantuan darah dan sakitnya segera tertangani. "Kami harap pada masyarakat juga turut aktif donor, supaya pasien yang membutuhkan darah segera mendapatkan darah," Agus Harjunadi.Q hud

Kabupaten Blitar, Bhirawa Tahun 2016 ini jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masuk dalam usia pensiunan di Kabupaten Blitar meningkat. Diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blitar, Achmad Lazim tidak diberlakukannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) No. 5 Tahun 2014 di tahun 2016 membuat jumlah pensiunan di Kabupaten Blitar dipastikan meningkat.

“Dengan diterapkannya UU ASN No. 5 tahun 2014 akan ada peningkatan jumlah PNS yang akan masuk usia pensiun pada tahun ini,” kata Achmad Lazim.

Lanjut Achmad Lazim, sesuai UU ASN No. 5 tahun 2014 untuk batas usia pensiun seperti pada eselon III yang sebelumnya di tahun 2015 pada usia 58 tahun, namun pada tahun 2016 menjadi 56 tahun, sedangkan untuk eselon II yang sebelumnya masuk usia pensiun pada usia 60 tahun, kini pada tahun 2016 menjadi 56 tahun. “Sehingga PNS yang pada tahun 2015 belum bisa pensiun tahun 2016 dipastikan pensiun karena adanya pengurangan kembali masa pensiun bagi PNS,” ujarnya.

Dari jumlah tersebut dikatakan Achmad Lazim jika tahun 2015 lalu ada sekitar 400 orang PNS yang telah masuk usia pensiunan, pada tahun 2016 ini diprediksikan akan naik sekitar 600 orang yang akan masuk usia pensiunan. “Jumlah PNS yang akan pensiun pada tahun ini akan semakin banyak karena adanya aturan baru tersebut, pasalnya seharusnya pensiun pada tahun berikutnya menjadi maju pada tahun ini,” jelasnya.

Tambah Achmad Lazim, meskipun ada perubahan untuk batas usia pensiun sesuai dengan aturan yang baru, namun untuk proses

hartono/bhirawa

Achmad Lazim pensiun tidak ada perubahan dan sama seperti sebelumnya. “Termasuk dana pensiun yang akan diterima masih belum ada perubahan seperti sebelumnya,” imbuhnya.

Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Abdul Munib berharap adanya persiapan calon pengganti bagi PNS yang masuk dalam usia pensiun atas jabatan yang saat ini masih dipegang seperti sebagai Kasi, Kabid atau Kepala SKPD. “Jangan sampai kekosongan jabatan karena masuk usia pensiun akan menghambat kinerja pelayanan di jajarana Pemkab Blitar,” kata Abdul Munib.

Selain itu pihaknya juga berharap kepada Pemkab Blitar menyiapkan kekurangan tenaga teknis atau PNS dengan mengajukan dan memenuhi ketentuan atau persyaratan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Blitar seperti belanja pegawai tidak melebihi ketentuan persyaratan pengajuan CPNS serta persyaratan lainnya.

“Melihat jumlah CPNS yang masuk dengan jumlah PNS yang pensiun masih kurang cukup banyak, sehingga Pemkab harus bisa memenuhi ketentuan untuk bisa mengajukan proses CPNS di Kabupaten Blitar agar tidak mengalami kekosongan terlalu lama,” pungkasnya.Q htn

Warga Tengger Meyakini Kerajaan Bromo Tengah Membangun Keyakinan yang kuat dari warga Suku Tengger, bahwa Gunung Bromo akan selalu memberikan berkahnya, tak bisa dipungkiri.

Mereka berkenyakinan, fase 5 tahunan yang terjadi pada Gunung Bromo saat ini merupakan kerajaan Bromo tengah membangun.

hilmi husain/bhirawa

Asap berwarna kelabu pekat keluar dari kawah Gunung Bromo membumbung hingga dari bibir kawah menunjukkan meningkatnya aktivitas vulkanik pada Senin 14 Desember lalu.

“Tepatnya lima tahun yang lalu pada 2010, kerajaan Bromo telah membangun untuk tingkat 14. Saat ini tingkatnya ditambah kembali. Kami meyakini erupsi Gunung Bromo memberikan manfaat. Yakni erupsi justru membuat panorama indah dengan asap yang membumbung tinggi,” ujar Trisno Sudigdo, sesepuh warga Tengger Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Minggu (10/1).

Saat ini, aktivitas vulkanik Gunung Bromo kembali meningkat, Sabtu (9/1) kemarin.

Asap berwarna putih kecoklat-

an dan kelabu yang membawa abu material vulkanik, membumbung tinggi 900 meter dari kawah Gunung Bromo. Dari informasi Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Vulkanologi (PVMBG) Pos Pantau Gunung Bromo, status Gunung Bromo tetap pada level III Siaga yang ditetapkan sejak 4 Desember lalu.

Secara ilmiah, erupsi Gunung Bromo yang mengeluarkan asap pekat dan mengandung zat kimia belerang serta silica, berbahaya untuk kesehatan. Namun pandangan berbeda bagi warga Suku

Tengger, yang merasa menjadi bagian tak terpisahkan dari Gunung Bromo bahwa zat kimia itu tak berpengaruh.

“Kami menyakini, ritual akhir pekan kemarin dengan melempar sesaji ke kawah merupakan proses menyatu dengan alam kawasan Gunung Bromo secara keseluruhan. Dan para leluluhur serta dayang tetap akan melindungi kami. Di saat ritual berlangsung, justru asap yang keluar berhenti sebentar.

Saat itulah kami diberi kesempatan,” jelas Trisno Sudigdo.

Sebagai pemimpin di ritual itu adalah sesepuh dan dukun adat Suku Tengger. Ritual awal berkomunikasi terkait sesaji yang dikehendaki Mbah Bromo.

Adapun sesaji yang diinginkan adalah akar bahar dan rumput laut.Q hil

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,967.00

13,829.00

SGD

9,809.66

9,707.29

EUR

15,179.34

15,025.21

JPY

11,666.39

11,546.30

GBP

20,560.82

20,349.37

Sumber: Bank Indonesia (4 JANUARI 2016)

RAGAM EKBIS

Kurang Modal, Kontraktor Jatim Hanya Kelas UKM Surabaya, Bharawa Masalah modal masih menjadi kendala utama para kontraktor di Jatim. Akibatnya, sampai saat ini, 95 persen dari 12 ribu badan usaha kontraktor dan 4 ribu anggota Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gepensi) Jatim masih di kelas usaha kecil menengah ( UKM). Ketua Gapensi Jatim, H. Mohammad Amin mengaku sangat prihatin dengan kondisi ini. Dengan kelas UKM yang disandang para kontraktor ini, maka pekerjaan yang bisa dilakukan hanya sebatas proyek kecil di bawah Rp 15 miliar. Bahkan proyek ratusan juga juga dilakukan.

Sedangkan sisanya atau li ma persen juga bukan kontraktor yang dangat besar karena pekerjaan yang mereka lakukan hanya proyek di bawah Rp 50 miliar.

“Modal seret, bank mau kaish pinjaman tapi pakai jaminan. Jaminan itu yang kebanyakan kontraktor kita tidak punya,” kata Amin di sela persiapan Musyawarah Daerah (Musda) Gapensi, Minggu (10/01). Kemarin.

Selain itu, kontraktor enggan juga meminjam dana ke bank karena suku bunga yang terlalu tinggi. Bunga bank di Indonesia mencapai double digit. “Ini berat, harusnya bunga untuk usaha itu single digit,” jelasnya.

Ini yang membuat Amin semakin prihatin, apalagi menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Saat ini, dikatakannya banyak kontraktor besar bahkan yang merupakan anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ikut bermain di kelas bawah. Proyek senilai Rp 15 miliar ke bawah justru kini banyak dilakukan anak perusahaan BUMN. Kondisi ini semakin membuat kontraktor UKM itu semakin tergencet. “Ya jelas kita kalah bersaing dengan perusahaan negara. Ini kan tidak fair,” tandasnya. Q ma

Pemilik Outlet Keluhkan Registrasi SIM Card Surabaya, Bhirawa Menghindari penyalahgunaan penggunaan nomor prabayar dan mencegah tindak pidana, Peraturan Menteri Nomor 23/Kemenkominfo/10/2005 telah diberlakukan, namun banyak pemilik outlet yang mengeluh terhadap kewajiban meregistrasi kartu perdana tersebut. Sebab mekanisme pendaftaran ini berbeda dengan sebelum dimana pembeli yang melakukan registrasi nomor prabayarnya, tapi kali ini penjual kartu prabayarlah yang melakukannya saat transaksi.

“Pendaftaran kartu baru sekarang lebih ribet dibandingkan yang lalu,” ungkap Alex, salah satu pemilik outlet di sekitar kawasan Kodam V/Brawijaya Surabaya saat dikonfirmasi Bhirawa, Minggu (10/1) kemarin.

Alex menambahkan, repotnya saat melakukan pendaftaran nomor baru ini adalah saat melakukan konfirmasi ke pihak operator.

“Jadi setiap operator memiliki nomor registrasi sendiri-sendiri, setiap usai melakukan pendaftaran baru dikonfirmasikan ke operator,” ujarnya sambil menunggu balasan konfirmasi dari salahsatu operator.

Sementara yang lebih banyak dikeluhkan mereka, pada saat bersamaan sedang melakukan regitrasi ternyata ada pembeli lain seperti pulsa maupun paket nomor baru yang lain. Q riq

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Honda, th. 2002, Hitam, AG5911RW, a/n.

Warni, Ds. Jarakan, Gondang-T.Agung No. 86/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2014, Biru, AG4818RAP, a/n.

Roni Kurnia Wibowo, Kel. Kutoanyar-T.Agung No. 87/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2010, Hitam, AG6714RD, a/n.

Siti Zulaichah, Ds. Tunggulsari, Kedungwaru-T.Agung No. 88/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2011, Putih, AG2535OC, a/n.

Indah Asmarani, Ds. Sumberagung, Rejotangan-T.Agung No. 89/IMB/BI-II/2016

Senin Kliwon, 11 JANUARI 2016

Sapi Mulai Langka, KPPU Pedagang Resah Surabaya, Bhirawa Sapi di Surabaya mulai langka sehingga para belantik dan pedagang daging sapi mulai gundah, mereka resah kalau masalah ini tidak tertangani dengan baik maka tidak menutup kemungkinan harga daging sapi di Kota Pahlawan naik sehingga pembeli enggan untuk membelinya.

Hal ini bukan isapan jempol tapi realita, para belantik dan pedagang daging sapi di Rumah Potong Hewan ( RPH) Pengirian Surabaya sangat merasakan kondisi tersebut,” Saya mengalami kerugian hampir Rp 2 juta sekali penyembelihan,” ungkap Hj. Kiptiyah yang sudah menjalankan pekerjaanya sebagai pedagang daging sapi tersebut selama 20 tahun.

Ia ini menceritakan kerugian itu dialaminya, pertama karena sapi semakin langka maka otomatis mempengaruhi harga yang melambung tinggi, harga daging sapi saat ini Rp100.000/ kg, biasanya hanya Rp85.000/ kg, akibatnya sedikit orang yang mau mengkonsumsi daging sapi kecuali kalau terpaksa misalnya karena jualan soto, sate daging sapi atau bakso dan lainnya. Artinya kalau secara harga yang ditetapkan tidak laku akhirnya pedagang daging sapi menurunkan harga dengan terpaksa biar laku.”

Lha kalau ini berlangsung terus menerus, apa kita tidak rugi,,” keluhnya.

Demikian juga dengan Hj.Riama (55) yang mengeluhkan melambungnya harga daging sapi lokal, biasanya harga normal paling rendah sapi ukuran sedang Rp13juta/ ekor sampai Rp15 juta/ ekor,.sapi besar Rp20 juta/ ekor sampai Rp25 juta/ ekor.

Tapi sekarang harga sapi sedang Rp20 juta/ ekor sampai Rp30 juta / ekor, Untuk Sapi yang besar sudah menembus Rp50 juta/ ekor. “Dengan harga sebegitu memang menyiksa sekali para belantik maupun pedagang daging sapi,” ungkap Hj Riama.

Apa yang dikeluhkan para belantik dan pedagang daging sapi itu diamini oleh Kabag pemotongan RPH Pegirian Sunaryo, yang ditemui disela sela inspeksi mendadak ( Sidak) Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha Surabaya Aru Armando bersama rombongan Sabtu ( 9,/1) jam 1,30 dini hari.

Diakuinya memang, sapi dari Madura kosong melompong , “ Sampean lihat sendiri banyak stan daging hasil penyembelihan yang kosong

Sapi semakin langka maka otomatis mempengaruhi harga yang melambung tinggi, harga daging sapi saat ini Rp100.000/ kg, biasanya hanya Rp85.000/ kg.

melompong, biasanya jam segini sudah penuh dan berdesakan,” paparnya.

Menurut Sunaryo bisanya sapi Madura itu banyak namun kini tidak ada sama sekali , sedangkan sapi yang disembelih itu hanya beberapa ekor dari Singosari Malang.

Sementara itu, Ka KPPU

Surabaya Aru Armando yang ditemui usai Sidak memang mendorong dan mendesak agar ada penanganan serius soal sapi ini, bahkan Aru minta pemerintah melakukan penyeledikan terkait masalah ini. “Sanksi bagi mereka yang bermain dalam hal ini adalah denda sebesar Rp 1 M paling

rendah dan Rp25 M paling tinggi,” katanya.

Hasil Sidak KPPU Surabaya tersebut menurut Aru memang akan dibawa ke Jakarta KPPU pusat yang nantinya akan jadi bahan msaukan sekaligua untuk diselesaikan permasalahan yang ada. Q ma

Perempuan, Motor Penggerak dan Pelaku Ekonomi Surabaya, Bhirawa Peran perempuan Jatim memiliki peran sangat penting sebagai mesin penggerak maupun pelaku ekonomi diJatim. Perempuan mampu meningkatkan perekonomian dan pembangunan di Jatim. Menurut Gubernur Jatim, secara umum peran perempuan sangat penting dan sesuai dengan program prioritas Pemprov Jatim terhadap kesetaraan gender. Salah satu faktor perekonomian Jatim tumbuh dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) perempuan seperti koperasi, konvensional koperasi syariah.

Kuatnya sebuah negara, majunya sebuah daerah itu tergantung dari perempuan. Untuk itu, Pemprov Jatim terusmendorong ekonomi perempuan sejak tahun 2012. Dari 4,2 juta UMKM meningkat menjadi 6,8 juta UMKM. Inidisebabkan karena adanya peran perempuan dalam pengembangan ekonomi di Jatim. Pemprov Jatim terus mendorong dan memfasilitasi upayapengurangan kemiskinan perempuan melalui Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) PenanggulanganFeminisasi Kemiskinan (PFK). Sasaran Jalin Matra PFK yakni kepala rumah tangga perempuan (KRTP) sebanyak 152.343rumah tangga, usia produktif (1565 tahun) sebanyak 129.904 rumah tangga, anggota rumah tangga (ART) lebih dari 1orang sebanyak 126.293 rumah tang-

ga, dan KRTP per desa minimal 20 rumah tangga.

“Pemprov memperkuat manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untukmeningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dalamrangka penguatan dan pengembangan kaum perempuan,” kata Gubernur Jatim, Soekarwo, Minggu (10/1).

Arah kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan juga dilakukan dengan meningkatkan dan memperluasjaringan usaha dan akses permodalan bagi perempuan melalui pengembangan koperasi wanita dan lembagakeuangan mikro (LKM) fungsional, mengoptimalkan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomiproduktif melalui

berbagai pelatihan keterampilan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomiperempuan.

Untuk perkuatan ekonomi perempuan dilakukan melalui pemberdayaan koperasi wanita berbasis fungsional guna meningkatkan aktivitas perempuan dalam usaha ekonomi dengan target 1500 kopwan setiap tahun, sertapemberdayaan ekonomi mikro lainnya seperti koperasi pondok pesantren (koppontren), koperasi karyawan (kopkar)dengan target 500 setiap tahun. “Peningkatan dan perluasan jaringan usaha dan akses permodalan melaluipengembangan dan penguatan koperasi wanita dapat mencegah feminisasi kemiskinan,” jelas gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu. Q iib

Salah satu faktor perekonomian Jatim tumbuh dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) perempuan seperti koperasi, konvensional koperasi syariah.

DPD RI Desak Tinjau Ulang Asuransi Pertanian Pemprov, Bhirawa Sistem asuransi pertanian di Indonesia perlu ditinjau ulang. Ini karena beberapa daerah yang memiliki lahan pertanian endemis bencana ditolak saat mengajukan asuransi pertanian. Padahal, progaram ini diharapkan menjadi penguat ketahanan pangan Indonesia.

Wakil ketua Komite II DPD RI, Ahmad Nawardi mengatakan, ide asuransi pertanian ini sangat bagus, namun sistemnya yang perlu ada perbaikan. Di Jatim, ada tiga daerah yang jadi pilot project bukan daerah rawan bencana pertanian. Sehingga, tingkat kebutuhan tidak terlalu tinggi. “Sebenarnya masih banyak daerah yang lebih memerlukan, terlebih yang rawan banjir dan kekeringan,” tandasn-

ya beberapa waktu lalu.

Ia mencontohkan, Kabupaten Gresik yang sering terkena banjir di daerah kali lamong sangat membutuhkan asuransi ini. Sayangnya, kondisi ini berbenturan dengan sistem asuransi yang tidak mau menerima daerah yang berpotensi bencana.

Mawardi yang juga asal daerah pemilihan Jatim ini menceritakan, hasil pertemuannya dengan Pemkab Gresik yang mengaku kesulitan dengan segala persyaratan yang diajukan. Kabupaten Gresik sebenarnya diberi jatah pengajuan asuransi untuk 19 ribu hektar lahan pertanian.

“Mereka diberi waktu sekitar 10 hari untuk melengkapi, padahal mereka tidak ada ada anggaran

soasialisasi.Hal yang memberatkan mereka, lahan pertanian harus memiliki irigasi teknis, padahal di Gresik rata-rata petani tadah hujan,” paparnya asli Pulau Garam ini.

Yang paling memberatkan, menurut Mawardi, PT Jasindo sebagai penyelenggara asuransi ini menolak jika daerah pertaniannya endemis bencana termasuk banjir dan kekeringan. “Ini gimana ? kan posisi ini yang dibutuhkan petani.Akhirnya Hanya 60 hektar yang mendaftar asuransi,” ujarnya. Menilik semua permasalahan itu, maa dirinya berharap ada evaluasi. Pasanya, sebenarnya program ini akan membantu penguatan ketersediaan pangan nasional melalui swasembada pangan di tiap daerah. Q rac

Salah satu pabrik Holcim di Tuban.

Holcim Janji Selesaikan Proses Administasi Tuban, Bhirawa Perselisihan antara Tim Pemantau Sektor Laut (TPSL) dengan PT Holcim Indonesia TBK, mulai menemui titik terang. Ini setelah perusahaan asal Swiss itu berjanji akan menyelesaikan semua proses administrasi.

Rohmad Hidayat, ketua TPSL membenarkan saat ini masih menyelesaikan proses administrasi pencairan, yang sebelumnya pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Tuban. “Hasil pertemuan tersebut menjadi rekomendasi pembuatan administrasi,” Kata Rohmad Hidayat (10/1) Tim pemantau ini berharap, Perusahan asal Negara Swiss ini kedepannya lebih transparan, dan komitmen terhadap semua rekan kerjanya. Baik pemantau sektor darat, maupun sektor laut dan selanjutnya akan di jadwalkan pertemuan kembali sekitar minggu kedua bulan ini.

“Kami juga turut bertangggung jawab menjaga komunikasi dengan nelayan setempat,” Tambah Rohmad .

Seperti diketahui terdapat keterlambatan pembayaran dana operasional PT Holcim Indonesia Tbk, terhadap TPSL, dan saat ini sudah ada titik terang.

Pasca bertemunya kedua belah pihak beberapa waktu lalu, Holcim meminta tim pemantau segera mengurus administrasi pencairan. “Kita menunggu proses administrasi dari tim pe-

Indriani Siswati

mantau,” kata Corperate Communication East Java Holcim, Indriani Siswati ketika dikonfirmasi (10/1).

Pihak managemen PT Holcim Indonesia Tbk juga menyanyangkan adanya keterlambatan pembayaran dana operasional karena perubahan manajemen di internal perusahaan. “Beberapa waktu lalu ada pergantian General Manajer (GM) baru, selain itu, tahap pencairan biaya operasional tidak dapat dilakukan secara langsung, harus melalui lembaga yang ditunjuk oleh perusahaan,” kata Indri Siswati.

Besaran insentif seriap orang untuk tim pemantau laut Rp 150 ribu, kemudian sekali pemantaaun ada tiga unsur yang terlibat meliputi, Rukun Nelayan (RN), Himpunan Nelayan Seluruh Indoensia (HNSI), dan Keamanan Laut Terpadu (Kamladu) terdiri dari, Angkatan Laut, Polisi Air, dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tuban. Q hud

Pikat Pembeli, Pedagang Adu Kreatif Pasarkan Pernik Imlek Perayaan Tahun Baru Imlek masih sebulan lagi, namun gaung perayaaan tahun baru milik masyarakat Tionghoa mulai dirasakan di sejumlah pusat perbelanjaan, terutama di Pasar Atom Surabaya. Sejumlah stan pedagang yang sebelumnya menjual pernak- pernik Natal dan Tahun baru, kini berubah menjadi berjualan pernak – pernik Imlah.

Penjualan Pernik Imlek yang mulai ramai memenuhi Pasar Atom Surabaya, dan Jalan Jagalan Surabaya. Hal ini berdasarkan permintaan masyarakat Tionghoa dalam menyambut Imlek.

Lili pemilik stan di lantai dua Pasar Atom Baru, mengungkapkan seluruh pernak-pernik Natal dan Tahun baru yang belum terjual ia simpan, dan menggantinya dengan pernak-pernik Imlek yang telah di pajang sejak Senin (4/1) kemarin. “Memang sudah menjadi sebuah tradisi, meskipun masih sebulan lagi Imleknya tapi pedagang disini sudah berlombalomba mengeluarkan produk pernak-pernik Imlek. Biasanya tiga momen ini langsung nyambung, dan kerjasama dengan distributor

pernak-pernik Natal, Tahun Baru, dan Imlek sudah satu paket,” ujar wanita berparas cantik, Minggu (10/1) kemarin.

Untuk perayaan Imlek setiap tahunnya, Lili menyediakan pernik Natal, Tahun Baru, dan Imlek dengan perbandingan 50:30:20 persen. Kini dua momen tersebut telah berakhir, kini semua dagangan sudah berubah menjadi pernik Imlek. Mulai dari amplop angpao dengan desain beragam, lampu merah dengan berbagai bentuk, juga aneka patung

sesuai dengan Shio.

“Semua produk kebutuhan Imlek saya impor langsung dari Cina.

Amplop angpao dengan desain yang beragam, lampu lampion merah, dan bentuk aneka patung yang dipilih menurut shio masingmasing konsumen,” katanya.

Selain di Pasar Atom Surabaya, di pusat penjualan pernakpernik di Jalan Jagalan Surabaya yang lebih khusus menjual persembahyangan dan perayaan Imlek, terlihat dipenuhi hiasan Imlek yang berwarna merah. Hal ini menimbulkan kesan tersendiri bagi pengemudi yang melintas di jalan tersebut.

Tan Sien Ko pemilik toko di Jalan Jagalan yang menjual kebutuhan sembayang menjelaskan, permintaan untuk kebutu-

han Tahun Baru Imlek sudah ada. Baik untuk kebutuhan sembayang pas tahun baru dan angpao merah. Serta hiasan lampion merah, yang menambah perayaan menjadi semakin meriah.

“Kalau untuk Imlek biasanya kami persiapkan sekurangnya sebulan sebelum perayaan. Soalnya sudah banyak yang cari,” kata Sien.

Sampai mendekati perayaan Imlek di awal bulan Februari 2016 mendatang, Sien telah mempersiapkan amplop merah untuk angpao dan lampion dalam jumlah yang cukup, karena kedua pernik tersebut paling banyak dicari. “Paling banyak terjual amplop warna merah. Lilin dan lampion juga banyak dicari,” tutup Sien. Q wil

MALANG RAYA

Senin Kliwon 11 JANUARI 2016

9

Pengembang Nekat Bangun Perumahan Tanpa Urus Izin Batu, Bhirawa Tindakan nekat dilakukan oleh pihak pengembangan kawasan perumahan yang ada di Desa Junrejo. Karena mereka berani memulai melaksanan pembangunan perumahan meskipun belum mengantongi izin pembangunan dari Badan Penanaman Modal (BPM) sebagai instansi di Pemkot Batu yang menangani masalah perizinan.

Sebelumnya, proyek pembangunan perumahan ini juga telah dihentikan oleh Kepala Desa (Kades) setempat, karena tak ada laporan apapun dari pengembang ke Pemerintah Desa (Pemdes).

Informasi yang ada di Pemdes Junrejo, perumahan ini rencananya akan diperuntukkan untuk para karyawan dan dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang. Namun Kepala BPM Kota Batu, Eny Rahyuningtyas, mengatakan tidak pernah menerima berkas maupun menandatangani perizinan pengembangan perumahan.

“Saya tidak tahu kalau di Desa Junrejo ada pengembangan kawasan perumahan untuk karyawan dan dosen UIN. Saya baru tahu hal tersebut setelah ditelepon oleh ketua Komisi C DPRD Kota Batu (Didik Mahmud) yang saat itu baru saja selesai melakukan sidak lokasi,” ujar Eny saat dikonfirmasi, Minggu (10/1).

Untuk memastikan hal itu, Eny juga telah melakukan pengecekan ke bagian perizinan. Dan ternyata tidak ada izin masuk untuk pengembangan kawasan perumahan di lokasi bersangkutan. Iapun juga tak mendapati

adanya berkas pemenuhan persyaratan yang masuk dalam proses perizinan perumahan.

“Setelah kita cek di data base kita, memang pengembangan perumahan tersebut belum ada izinnya. Proses perizinan awal seperti izin prinsip maupun izin lokasi juga tak ada di data base kita,” tambah Enny. Ia menjelaskan, sebuah perumahan yang memiliki luas di atas 1 hektar harus mengantongi izin lokasi. Serta tempat usaha yang memiliki nilai investasi di atas Rp 500 juta harus memiliki izin prinsip. Hal ini merupakan uruturutan perizinan yang harus dilakukan oleh pengembangan sebuah perumahan. Namun hal ini tidak ditemukan adanya data tersebut dari pihak pengembang perumahan di Junrejo. Pengajuan izin prinsip ini, lanjut Enny, akan diproses dengan pengiriman data ke Badan Penananam Modal (BPM) pusat. jika memang disetujui maka akan data akan dimasukkan. Langkah selanjutnya, pengembang mengajukan

KILAS AREMANIA

Gus Ali Ajak Kader PKB Teladani Gus Dur Malang, Bhirawa KH. Ali Mashuri, dari Tulangan Sidoarjo, saat memberikan tausiah Haul ke enam KH Abdurahman Wahid di halaman Kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang, Sabtu (9/1) kemarin, mengajak kepada ribuan kader PKB untuk meneladani Gus Dur. Gus Ali, mengatakan Gus Dur merupakan sosok panutan, bagi keluarga besar Nahdhotul Ulama. Karena sosok Gus Dur ini memiliki kepribadian yang tangguh, penyabar dan sangat bersahaja serta dermawan.

“Sebagai kader penerus masa depan bangsa sudah selayaknya, meneladani Gus Dur,”tukas Gus Ali. Ulama karismatik ini, lantas meminta agar kader PKB di Kota Malang, tidak membatasi dalam memilih teman. Karena untuk mencapai kesuksesan dalam membangun diperlukan dukungan banyak orang.

Sementara itu, Ketua DPW PKB Jawa Timur Halim Iskandar, dalam sambutanya menyatakan, jika momok dan hambatan terbesar dalam pembangunan dan pengembangan Indonesia saat ini adalah kemiskinan atau kemelaratan. Karena itulah, kader PKB harus berperan aktif, baik meraka yang berada di legislatif maupun eksekutif, dihimbau untuk bekerja secara cerdas dan ilhas agar kemiskinan di Jawa Timur ini semakin berkurang.

“Ada penomena yang aneh, kemiskinan dan kemelaratan itu diwariskan pada anak hingga cucunya. Untuk itulah pentingnya kembali menghidupkan spirit yang digelorakan oleh Gus Dur semasa hidupnya, agar semakin berkuarang orang yang hidup dalam kemiskinan,”jelasnya. Q mut

Hadapi MEA, Perbanyak Produk High Quality Kab Malang, Bhirawa Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), menjadi peluang emas bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk ‘potong kompas’ dalam sistem perdagangan Asean. Mengingat di wilayah Kabupaten Malang sebagai daerah industri, serta memiliki banyak potensi yang bisa menjadi peluang barang ekspor.

Menurut, Pj Bupati Malang Hadi Prasetyo, Minggu (10/1), kepada wartawan, untuk bisa menjadikan produk yang dihasilkan pengusaha Kabupaten Malang bisa ekspor, tentunya harus didukung marketing yang handal. Selain itu, harus high quality karena paling utama dalam memasarkan barang yang dijual.

“Serta fokus terhadap standar tertentu yang harus dipenuhi dan diakui internasional, seperti pemberian barcode pada label produk saat packaging, serta sertifikasi,” tegasnya.

Ia mengaku, produk yang diproduksi oleh para pelaku usaha UMKM pada umumnya jarang bisa ekspor, itu disebabkan marketing yang bermasalah. Dikarenakan kurangnya hubungan sambung rasa dengan partner usaha. Sehingga dirinya akan mengajak pelaku usaha UMKM yang memliki komitmen yang mampu bekerja dan menampilkan produk yang berbeda dan marketable. Misalnya, makanan minuman, kerajinan tangan (handmade) yang terbuat dari bahan baku kulit sapi yang ada di Kecamatan Tumpang.

Secara terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang Sukowiyono menambahkan, untuk meningkatkan produk yang bisa bersaing dalam MEA, pihaknya juga membentuk membentuk cluster sebanyak 415.000, 298.756 usaha mikro, 115.119 mikro kecil, 1.231 mikro menengah, yang nantinya mampu merekrut tenaga kerja sebanyak 1,2 juta orang. Sehingga dengan cluster tersebut, maka diharapkan akan memperoleh omzet lebih kurang mencapai Rp 41 triliun, khususnya untuk produk ekspor. Q cyn

anas bachtiar/bhirawa

Lokasi pengembangan perumahan untuk karyawan dan dosen UIN di Desa Junrejo saat didatangi Kepala Desa Junrejo, Andi Faisal (kanan) izin lokasi. Adapun proses mendapatkan izin lokasi ini harus dirapatkan di tim pembina perizinan yang dikoordinatori wawali, sekda dan diketuai oleh

Kepala BPM. Jika tidak ada masalah dalam tahapan di atas, maka BPM akan mengeluarkan izin lokasi dengan memperhatikan Kerangka Ren-

cana Kota (KRK), serta merujuk pada tata ruang wilayah, juga amdal, termasuk UKL UPL, SKPPL yang dikeluarkan oleh KLH.

Persiapan Sertifikasi Puskesmas

Tenaga Rekam Medik Tak Bisa Ditunda

“Jadi prosesnya masih panjang, baru kemudian setelah dicross cek dikeluarkan IMB,” ujar Eny sembari kembali menegaskan bahwa perumahan UIN tersebut tidak memiliki izin. Terkait termuan ini, Enny sudah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan penertiban lahan perumahan yang luasnya mencapai 10 hektar tersebut. Iapun memuji langkah Kepala Desa Junrejo, Andi Faisal yang menghentikan proses pembangunan perumahan tersebut.

“Langkah kades menghentikan adalah langkah yang benar, perda kita sudah jelas, semua bangunan yang ada di Kota Batu harus memiliki izin,”pujinya. Sebelumnya, Kepala Desa Junrejo, Andi Faisal Hasan, didampingi Ketua Komisi C, Didik Mahmud, beberapa waktu lalu mendatangi tiga lokasi proyek yang sedang dilaksanakan di Desa Junrejo.

Salah satunya adalah proyek pembangunan perumahan yang telah mengakibatkan hilangnya batas desa.

Diketahui, batas antara Desa Junrejo yang ada di Kota Batu dengan Desa Sumber Sekar yang ada di Kabupaten Malang ditandai dengan adanya jalan selebar 4 meter. Jalan tersebut masih berupa jalan tanah. Namun demikian jalan tersebut memiliki fungsi strategis karena sering dilewati truck untuk mengangkut hasil panen tebu baik dari Desa Junrejo maupun Desa Sumber Sekar. Q nas

Malang Anyar Beberkan Politik Anggaran Pemenangan Incumbent

Guyuran Hujan Bersihkan Abu Bromo

Kab Malang, Bhirawa Tim kuasa hukum Dewanti Rumpoko - Masrifah Hadi (Malang Anyar) membeberkan politik anggaran yang dilakukan incumbent untuk memenangkan pilkada 9 Desember 2015 lalu dalam sidang Pendahuluan di MK, Jumat lalu (8/1).

Dalam persidangan tersebut, tim kuasa hukum Andi Firasadi SH MHum dan Ir Togar Manahan Nero, SH menyampaikan bahwa dalam Perubahan APBD 2016 yang disahkan 16 September 2015 tersebut incumbent Rendra Kresna sengaja membuat kebijakan anggaran yang menguntungkan dirinya.

Ada ratusan miliar rupiah anggaran yang ditambahkan di sejumlah pos anggaran untuk mengambil hati rakyat, khususnya proyek infrastruktur pedesaan, seperti jalan desa, jalan kampung dan drainase.

“Jalan-jalan tersebut dibiarkan rusak beberapa tahun dan baru diperbaiki sebulan terakhir menjelang waktu coblosan 9 Desember. Bahkan banyak proyek yang bahan materialnya baru didatangkan sehari menjelang coblosan dengan iming-iming akan dibangun jika Rendra Kresna menang di desa tersebut,” papar Togar.

Tak hanya jalan, baju seragam sekolah untuk siswa SD yang dialokasikan Rp 6 milyar baru dibagikan tanggal 7 dan 8 Desember.

“Para guru dan kepala sekolah mendatangkan orang tua siswa untuk mencoblos nomor 1. Ada juga murid yang menangis karena tidak diberi jatah seragam karena saat ditanya, orang tuanya ternyata akan memilih paslon nomor 2,” tegasnya. Oleh karena itu dalam petitumnya, kuasa hukum Malang Anyar meminta hakim MK untuk mendiskualifikasi paslon 1 Rendra Kresna - Sanusi dan menyatakan paslon 2 Dewanti - Masrifah sebagai pemenang pilkada. Atau menyatakan suara paslon 1 tidak sah dan memerintahkan KPU menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di kabupaten Malang yang diikuti oleh paslon 2 dan paslon 3.

Setelah ini, pada tanggal 13 Januari besok giliran pihak KPU kab Malang dan paslon 1 akan memberikan jawaban atas permohonan gugatan Malang Anyar.

Kuasa hukum incumbent, Robikin Emhas, SH dkk menyatakan memahami gugatan paslon 2 dan siap untuk menyampaikan jawabannya.

“Perubahan APBD 2015 telah disahkan oleh DPRD sehingga kami menyampaikan fakta yang sebenarnya atas proses pengesahan yang dilakukan Bupati dan DPRD setempat,” kata Robikin. Sementara itu, KPU akan memberikan jawaban atas seluruh proses pemungutan dan rekapitulasi suara pilkada kab Malang.

“Kami telah menyiapkan jawaban atas gugatan Malang Anyar,” tandas Ketua KPU Kab Malang, Santoko.Q cyn. sup

Kab Malang, bhirawa Hujan yang mengguyur wilayah Malang sejak Sabtu siang (9/1), sedikit banyak telah membantu proses pembersihan abu vulkanik letusan gunung Bromo.

Abu letusan gunung Bromo, menyebabkan kota Malang mengalami hujan Abu sejak Kamis siang (7/1) hingga Sabtu pagi (9/ 1). Sedangkan penduduk di wilayah Poncokusumo dan Tumpang sudah mulai merasakan

Kuasa hukum Malang Anyar saat mendaftarkan perkara di MK beberapa waktu lalu.

Malang, Bhirawa Tenaga rekam medik, di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), di Kota Malang, sangat dibutuhkan, karena Dinas Kesehatan Kota Malang, ingin melakukan sertifikasi Puskesmas. Tanpa tenaga rekam medik target sertifikasi empat puskesmas sulit bisa tercapai.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr Asih Tri Rachmi, akhir pekan kemarin mengatakan kebutuhan tenaga rekam medis sudah tidak bisa tertunda lagi. Satu satunya jalan mengatasi masalah tersebut, Dinas Kesehatan Kota Malang akan melakukan perekrutan. Setidaknya dibutuhkan 14 tenaga rekam medik pada tahun anggaran 2016 ini.

14 tenga rekam medik ini, akan ditugaskan diseluruh Pukesmas yang ada di Kota Malang. Satu Puskesmas mendapat jatah satu tenaga. Sisanya akan bekerja di instasi kesehatan lain, dibawah naungan Dinas Kesehatan.

Menurut Asih keberadaan tenaga rekam medik menjadi sarat mutlak agar Puskesmas bisa memperoleh status terakreditasi. Apabila sudah terakreditasi, tingkat pelayanan di Puskesmas, bisa dipertanggungjawabkan.

“Sebagai salah satu persya-

ratan untuk mendapatkan status terakreditasi, sebuah Puskesmas harus memiliki setandart minimal, selain dokter, perawat, bidan, tenaga administrasi, dan perlengkapan yang memadai juga dibutuhkan tenaga rekam medik, makanya harus dipenuhi semua,”tutur Asih. Selain itu, lanjut Asih, dinkes juga akan merekrut 14 orang tenaga promosi kesehatan. Saat ini, Dinkes baru memiliki sekitar 10 orang tenaga, untuk melayani serluruh kota Malang. Mereka nantinya akan berfokus pada promosi kesehatan dan penyuluhan ke masyarakat.

Para petugas itu nantinya akan mendapat tugas promosi bidang kesehatan. Tugas mereka adalah mengajak kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bergaya hidup sehat, agar tidak jatuh sakit. Diakui dia, fungsi tenaga bidang promosi saat ini masih

dampak abu letusan tersebut sejak 2 minggu terakhir.

“Letusan yang membawa material cukup banyak terjadi Kamis hingga Jum’at. Walau begitu penduduk kawasan sekitar gunung Bromo masih bertahan karena hanya mengalami hujan debu,” ungkap Agus, salah satu warga desa Poncokusumo kepada bhirawa, Minggu (10/1).

Sejumlah sukarelawan telah berdatangan untuk membantu

belum optimal, karena mereka harus merangkap pada tugas lain. Kedepan tugas promosi kesehatan ini akan lebih di fokuskan untuk memberikan penyuluhan dan mengajak masyarakat berpola hidup sehat.

Diharapkan, dengan rencana penambahan 14 tenaga promosi kesehatan itu, penyuluhan bisa langsung menyasar ke masyarakat, termasuk di Posyandu yang ada di RW-RW, sehingga pelayananya bisa diberikan dengan maksimal. Selain tenaga rekem medik dan promosi kesehatan, Dinkes juga membuka tenaga bidang lain, dua dokter umum, satu dokter gigi, tujuh apoteker, dua administrasi dan akreditasi dan perizinan kesehatan, dua adminstrasi kesehatan ibu dan anak, dua adiminstrasi keuangan, serta lima perawat. Para tenaga ini akan di kontrak selama 11 bulan, untuk selanjutnya dilakukan perpanjangan apabila prestasinya bagus. Tes rekrutmen dilakukan pada 19 Januari nanti. Pengumauman hasil tes disampaikan 22 Januari.

Sayangnnya dia tidak menyebut, berapa besaran anggaran yang disiapkan untuk perekrutan. Q mut

warga, seperti KNPI dan relawan Malang Anyar yang membagikan masker. Sedangkan dari pihak Brimob telah bersiaga mendirikan dapur umum.

“Kami relawan Kelud turut tergerak untuk membantu masyarakat di Poncokusumo. Untuk tahap awal kami membagikan masker di desa Taji dan sekitarnya,” unkap Bayu, koordinator relawan Kelud pendukung Malang Anyar dari Ngantang tersebut.Q sup

supriyanti/bhirawa

Pelajar Puteri Berani Lawan, Dua Penjambret Tertangkap Batu, Bhirawa Keberanian pelajar puteri yang satu ini patut diberi apresiasi khusus. Karena akibat usahanya mengejar pelaku penjambretan, satu kasus kejahatan di Kota Batu bisa terungkap. Dua pelaku penjambretan akhirnya diamankan petugas Kepolisian, setelah usaha pelariannya terjebak dalam keramaian acara pengajian Riyaddul Jannah yang dilaksanakan di Desa Junrejo, Kota Batu.

Pelajar puteri pemberani ini diketahui bernama Amira Zafira, 16 tahun, warga Jl.Margosuko, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Siswi yang masih duduk di kelas 2 SMA ini dijambret oleh dua pria bermotor.

“Korban (Amira Zafira) tidak merasa takut dan justru mengejar kedua pelaku,” ujar Kabag Humas Polres Batu, AKP Waluyo, Minggu (10/1).

Dijelaskan Waluyo, saat itu korban sedang menghentikan sepeda motornya di Jl.Pat-

timura untuk menerima pesan singkat yang ada di telephon selulernya (ponsel), Rabu (6/1) pukul 22.15 WIB. Tiba- tiba ia didekati dua pelaku yang menyaru menanyakan sebuah alamat kepada korban. Saat korban lengah, pelaku langsung merampas ponsel korban dan langsung tancap gas.

Meskipun saat itu korban seorang diri dan waktu sudah larut malam, tak membuatnya menjadi takut. Korban ikut tancap gas dan mengejar pelaku.

anas bachtiar/bhirawa

Seorang petugas terlihat sedang memeriksa barang bukti ponsel dari tangan kedua tersangka penjambretan.

Dalam pengejaran itu juga melewati beberapa kawasan yang sepi dan gelap, seperti pemakaman Gelonggong. Hing ga akhirnya pelaku terjebak dalam keramaian jamaah pengajian yang malam itu digelar

di Desa Junrejo. Mendengar korban berteriak jambret, beberapa orang langsung menangkap kedua pelaku. Dan pelaku sempat mengelak tuduhan sebagai jambret dengan membuang barang bukti pon-

sel milik korban. Namun ketika ponsel korban ditemukan salah satu warga, beberapa orang yang marah langsung melayangkan bogem mentahnya ke arah pelaku. Akibatnya, kedua pelaku mengalami luka memar di wajah dan tubuhnya sebelum akhirnya diamankan petugas.

Dalam pemeriksaan diketahui kedua pelaku bernama Imam Nike, 26 th, warga Donomulyo, Kabupaten Malang, dan Risky Aditya Mahardika alias Didik, 23 th, warga Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

Kedua pelaku beraksi dengan berboncengan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih dengan nopol N 4896 FF. “Kini kendaraan milik pelaku dan ponsel milik korban kita amankan sebagai barang bukti,”pungkas Waluyo. Q nas

OLAHRAGA

10 LINTASAN

NIL Akan Ladeni Taktik Menyerang PBFC Samarinda, Bhirawa Pelatih Semen Padang Nil Maizar akan meladeni permainan menyerang tuan rumah Pusamania Borneo FC (PBFC) pada semifinal Piala Sudirman di Stadion Segiri Samarinda, Minggu (10/1).

Menurut Nil di Samarinda, Sabtu, timnya siap meladeni permainan serangan terbuka yang akan diterapkan oleh pelatih PBFC Kas Hartadi dan berharap bisa mencuri poin di kandang tuan rumah PBFC. "Seperti laga sebelumnya, kami akan main normal saja, bermain sepakbola ada saatnya bertahan dan menyerang. Yang penting para pemain harus kosentrasi pada pertandingan," kata Nil usai latihan uji lapangan, Sabtu.

Dengan kekuatan 18 pemain andalannya, Nil tak ingin menyerah begitu saja dan para pemainnya tetap akan berjuang maksimal untuk membuka jalan menuju babak final.

"Semen Padang ke Samarinda bukan karena ingin jadi pecundang tapi kami ingin meraih hasil yang kami harapkan.

Ya minimal satu poinlah bisa kita bawa pulang,"jelasnya.

Ia mengatakan dengan bisa membawa pulang poin leg pertama, tentunya akan lebih meringankan tugas para pemainnya saat melakoni leg kedua di Padang nanti.

Ia menilai tim PBFC memiliki materi pemain yang bagus dan cukup komplit di semua lini sehingga diprediksi bakal membuat anak asuhnya harus bekerja ekstra keras pada laga esok.

"Kami menganggap semua pemain PBFC berbahaya, tak ada satu atau dua pemain yang diawasi. Semua pemain kita awasi," tegasnya.Q ant

IBL Berusaha Maksimal Meski Kurang Sponsor Jakarta, Bhirawa Pihak Indonesian Basketball League (IBL) akan berusaha maksimal dalam menjalankan turnamen reguler musim 2015-2016 tersebut meskipun mengaku mengalami kendala dalam memperoleh sponsor.

Saat ditemui di Jakarta, Sabtu, Komisioner IBL Hasan Gozali menjelaskan bahwa untuk penyelenggaraan musim ini masih dirasa minim sponsor akibat sejumlah faktor.

"Masalahnya sekarang sponsor, masih minim. Mungkin karena ekonomi sedang susah, selain itu mungkin masih banyak yang belum tahu adanya promotor baru," ujar Hasan menjelaskan.

Diketahui dalam penyelenggaraan IBL musim 2015-2016 telah menggunakan format baru dan juga turnamen tersebut saat ini di bawah naungan operator Starting5 Sports Entertainment.

Akan tetapi Hasan menegaskan bahwa IBL dan para pihak pendukung turnamen tersebut akan berusaha semaksimal mungkin demi kepentingan dan kemajuan olahraga tersebut.

"Sekarang target utamanya menjalankan kompetisi dengan baik dan 'fair' untuk semua tim, karena kepentingannya untuk timnas," tutur Hasan.

Dia berharap melalui IBL musim 20152016 mampu menambah jam terbang bagi para pemain dan bisa berdampak positif bagi persiapan pertandingan nasional lainnya.Q ant

Sean Gelael

Senin Kliwon 11 JANUARI 2016

Lifter Jatim Turun di Kejuaraan Thailand Surabaya, Bhirawa Lifter Jatim yang saat ini berlatih di Puslatda dalam waktu dekat akan mengikuti kejuaraan angkat besi di Thailand pada Bulan Mei mendatang. Event ini juga untuk mengukur kemampuan dan teknik para atle sebulum turun di Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar XIX 2016.

Pelatih angkat besi Jatim, Hirawan Halimana mengatakan, para atlet butuh try out sebelum turun di PON Jabar XIX/2016 pada September mendatang. "Kami akan ikut kejuaraan internasional angkat besi di Thailand," kata Hirawan, Minggu, (10/1)).

Menurutnya, dalam kejuaraan akan digunakan untuk mengukur sejauh mana perkembangan kekuatan tim angkat besi Jatim selama berlatih di Surabaya. "Selama ini kami sudah berlatih intensif di Surabaya. Selain sebagai try out, ini juga kami manfaatkan untuk mencoba kemampuan atlet."

Adapun untuk atlet puslatda, saat ini ada 10 atlet angkat besi Jatim yang di-

ist

Karateka yang tergabung di Puslatda Jatim diharapkan bisa meraih emas di PON XIX Jabar.

Empat Karateka Puslatda Jatim Ikuti TC Multievent Surabaya, Bhirawa Sebanyak 4 karateka putri Puslatda Jatim mengikuti Traning Center (TC) multi event di Jakarta untuk persiapan Sea Games, Asian Games, Ollympiade dan event kejuaraan tingkat internasional lainnya.

Keempat karateka itu adalah Yuswinda kelas +64kg dan Besty Mega (-64 kg) untuk nomor tanding. Sedangkan di nomor kata perorangan, Sisilia Ora, dan Ariska Dian kata perorongan putri. Selain untuk tampil di event internasional, mereka juga dipersiapkan untuk membela Kontingen Jatim di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jabar 2016.

Manajer Karate Puslatda Jatim 100 Johannes Koento selama menjalani tc di Jakarta kemampuan para atlet harus lebih baik, karena mereka berlatih bersama karateka terbaik di Indonesia. "Harus lebih baik dari segi teknik maupun fisik, mereka juga akan kami turunkan di PON untuk membela Jatim," katanya, Minggu (10/1).

Sementara untuk atlet Puslatda Jatim 100 yaitu Angga Lakskmana (-75kg), Hirga Yoga L (-67kg), Rafi,Septian,Kevin (kata beregu putra), Ainur Rachma -61, Bintang Herlangga

-55, Hans Saputra (kata perorangan putra), Sutantio Renaldi P. (-84kg) dan Ivan Adi baskoro (-55 kg) tetap berlatih Puslatda yang digelar di Dojo karate KONI Jatim.

Mereka di tangani Pelatih : Robert Karli, Hassan Basri, Soni Mangasing, Wahyu Hidayat, Asisten : Muhaiyang Sirathak dan Bambang. "Selama menjalani Puslatda, mereka wajib mengikuti semua program pelatih, karena kami berharap semua atlet bisa menyumbangkan medali PON bagi Jatim dan kalau bisa emas," tegas Koento yang juga mantan karateka nasional itu.

Untuk meningkatkan performa atlet, beberapa waktu lalu para karateka Puslatda di pelatih asing Anton Nikulin dari Ukraina selama satu bulan penuh. Rencanannya Antoni akan kembali menjelang pelaksanaan PON XIX 2016 di Bandung.

“Kami sangat senang dengan kehadiran pelatih asal Ukraina karena ia mantan juara dunia yang tentunya dapat menularkan ilmunya ke para karateka Jatim dan mampu memotivasi karateka Jatim untuk bekal meraih prestasi di PON XIX Bandung nanti”, pungkas Koento. Q wwn

persiapkan untuk PON Jabar mendatang. Hanya saja, dari 10 atlet itu, tak semuanya diikutkan dalam kejuaraan di negeri Gajah Putih itu. "Sepuluh atlet itu terdiri atas dua atlet perempuan dan delapan atlet pria. Kami akan menentukan siapa yang berangkat, dari peningkatan prestasi dan perkembangannya selama berlatih," kata Hirawan.

Bagaimanapun, try out ini memang persiapan angkat besi Jatim, karena ja target tinggi yang dibebankan KONI Jatim. Untuk PON Jabar 2016, angkat besi ditarget empat medali emas. Sementara target yang dibebankan empat medali emas.

Q wwn

83 Atlet Ikuti Kejuaraan di Temanggung Temanggung, Bhirawa Sebanyak 83 atlet dari sembilan kabupaten/kota di Jawa Tengah mengikuti kejuaraan panjat tebing di Kabupaten Temanggung, Jateng.

Ketua Panitia Kejuaraan Panjat Tebing Temanggung 2016 Mugiyono di Temanggung, Sabtu, menyebutkan asal sejumlah atlet tersebut, yakni dari Kabupaten Temanggung, Magelang, Purworejo, Kebumen, Banumas, Pekalongan, Pati, Semarang, dan Kota Magelang.

Kejuaraan yang berlangsung pada tanggal 9 sampai 10 Januari 2016 tersebut digelar di Taman Kawedanan, Kecamatan Parakan, Temanggung.

Ia menjelaskan bahwa kejuaraan itu sebagai ajang para atlet panjat tebing dan juga sebagai sosialisasi pada masyarakat Temanggung tentang olahraga panjat tebing.

"Kejuaraan ini baru kali pertama diselenggarakan di Temanggung dan ternyata peminatnya cukup banyak.

Kejuaraan ini untuk mencari bibit-bibit atlet panjat tebing dan kejuaraan ini tanpa diikuti atlet pelatda," katanya.

Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Cabang Temanggung Ripto Susilo mengatakan semula kejuaraan ini hanya untuk atlet eks Keresidenan Kedu.

Namun, faktanya daerah lain menujukkan antusias tinggi untuk ambil bagian sebagai peserta.

"Akhirnya membuka pendaftaran peserta secara lebih luas untuk lingkup Jawa Tengah. Ada untungnya juga, kejuaraan menjadi makin kompetitif," katanya.

Ia menuturkan bahwa kejuaraan itu mempertandingkan dua nomor, yakni speed classic dan interval bolder yang menggunakan dinding setinggi 12.

Para peserta dibagi atas tiga kelompok umur. Kelompok C untuk usia 7 hingga 11 tahun, kelompok B 12 hingga 16 tahun, dan kelompok A lebih dari 17 tahun.

"Melalui kejuaraan ini kami berharap muncul bibit-bibit baru atlet panjat tebing yang potensial yang nantinya bisa mewakili Jawa Tengah," katanya.Q ant

Sean Gelael Raih Start Kejuaraan Basket Harjaba Cup Terdepan di Thailand Mainkan Lebih dari 100 Pertandingan Jakarta, Bhirawa Pebalap Indonesia dari tim Jagonya Ayam with Eurasia, Sean Gelael, meraih start terdepan pada balapan Asian Le Mans Series di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, Minggu (10/1) sore.

Hasil itu diraih Sean setelah berhasil menorehkan waktu tercepat 1 menit 26,869 detik dalam sesi kualifikasi terakhir pada Sabtu (9/1).

"Saya senang karena akhirnya kembali start di posisi terdepan sejak terakhir kali tahun 2012. Semoga saya dan rekan setim saya, Antonio Giovinazzi, bisa menjaga momentum ini saat balapan nanti," kata Sean dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

Sebelumnya pada 2012, Sean juga meraih start terdepan saat membela tim Eurasia di ajang Formula Pilota Asia.

Keberhasilan itu karena Sean tengah dalam bentuk terbaik. Hal tersebut, ia tunjukkan sejak sesi latihan pertama pada Sabtu (9/1) pagi ketika mengukir waktu tercepat 1 menit 27,156 detik.

Dengan menggunakan ban baru, pebalap berusia 19 tahun itu pun sukses mempertajam waktunya di sesi kualifikasi.

Hasil gemilang selama sesi latihan hingga kualifikasi membuat duet Sean-Antonio membidik gelar juara di Buriram.

Namun, pebalap yang berkawan sejak remaja itu mesti mewaspadai antrean pada saat balapan akibat banyaknya jumlah peserta.Q ant

Banyuwangi, Bhirawa Kejuaraan Bola Basket Harjaba Cup yang digelar dalam rangka peringata Hari Jadi Banyuwangi yang ke 244 tahun 2015/2016 di GOR Sahabat Banyuwangi mempertandingkan 106 partai dan dilaksanakan mulai tanggal 9 hingga 23 Januari mulai pukul 13.00 s/d selesai.

Menurut Elvin Burhan, sesuai dengan program kerja yang ditetapkan seharusnya Harjaba Cup dilaksanakan

pada bulan Desember 2015 yang lalu. Namun karena ada kegiatan Pemilihan Bupati /wakil Bupati serentak, pelaksanaan Kejurprov Basket KU 16 tahun di Tulungagung dan adanya liburan sekolah maka panitia pelaksana baru bisa menggelar pada awal tahun ini.

Selanjutnya Elvin menyatakan dalam gelaran kejuaraan basket Harjaba Cup kali ini, pihaknya menggelar pertandingan mulai dari kelompok Sekolah Da-

sar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/Mts) dan SMA/SMK/MA serta antar Klub Basket yang ada di wilayah Banyuwangi.

Dalam gelaran kejuaraan basket kali ini, menurut Elvin peserta dalam babak penyisihan dibagi dalam tiga pool untuk SMP dan SMA putra. Sementara untuk kelompok putri SMP maupun SMA/SMK dibagi dalam 2 pool. Sedangkan

kelompok SD putri menggunakan system setengah Kompetisi karena diikuti oleh 5 tim, untuk SD putra karena diikuti oleh 6 peserta maka dibagi dalam dua pool tanpa sided.

“Sesuai dengan kesepakatan dalam Technical Metting untuk SD tidak ada sided, sementara untuk SMP / SMA/ SMK dasar sided adalah hasil kejuaraan Harjaba Cup tahun 2014 yang lalu,”jelas Elvin.

Q mb12

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR Jl. Dermojo 26 Nganjuk 64418 Telp. (0358) 322504 Fax. (0358) 324676

PENGUMUMAN TENTANG SERTIFIKAT HILANG

Nomor : 21/35.18-300/I/2016 Menindak lanjuti keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 14-04-2015 Nomor: 08/Pbt/BPN.35/2015 tentang Pembatalan Serifikat sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan ini diumumkan bahwa: No.

Hak Atas Tanah Jenis & Nomor Hak

NIB

Terdaftar Atas Nama

Alas Hak

Tanggal Pembukuan

Letak Tanah a.Jalan b. Desa c. Kecamatan

Keterangan

Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Tanggal: 27-10-2005 Nomor: 25/PDT/2005/PN.NGJK Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal : 28-11-2006 Nomor: 325/PDT/2006/PT.SBY Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 14-10-2008 Nomor: 956/K/PDT/2008 Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Tanggal: 02-03-2010 Nomor: 251/Pdt.G/2005/PN.Ngjk

1.

HM.00019

-

WAKIRAN

Tanah Gogol

29-08-1981

a. b. Nglundo c. Sukomoro

2.

HM.00020

-

WAKIRAN

Tanah Gogol

29-08-1981

a. b. Nglundo c. Sukomoro

3.

HM.00021

-

WAKIRAN

Tanah Gogol

29-08-1981

a. b. Nglundo c. Sukomoro

Dengan ini dinyatakan batal Pendaftaran Hak Milik tersebut diatas sehingga sertipikatnya tidak berlaku sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah dan statusnya kembali pada keadaan semula yaitu tanah bekas hak yasan sebagaimana terdaftar dalam buku C Desa nomor: 393 tertulis atas nama Supangat.

Demikian Untuk Menjadi maklum.

Nganjuk, 07 Januari 2016 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK EDY MUTAWAR, S.H.M.M. NIP. 196311171983031001

Senin Kliwon, 11 JANUARI 2016

Dukung Penggabungan Dinas, Komisi A Berencana Konsultasi ke MenPAN l Sambungan hal 1

DPRD Jatim Freddy Poernomo menegaskan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) memang diarahkan untuk dilakukan penggabungan sejumlah instansi serumpun. Hal ini sebagai upaya meminimalisir struktur namun kaya fungsi. Terkait penataan SDMnya, Komisi A nantinya akan melakukan pertemuan dengan sejumlah SKPD berikut gubernur setelah berkonsultasi dengan Mendari maupun MenPAN dan RB, agar nantinya tidak ada masalah di kemudian hari.

“Yang pasti upaya gubernur untuk menggabungkan beberapa instansi yang satu rumpun untuk menjadi satu sudah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Namun demikian untuk SDMnya memang perlu dilakukan penataan ulang. Jangan sampai dalam melakukan penggabungan ada unsur like and dislike, “ tegasnya dikonfirmasi, Minggu (10/1).

Di sisi lain lanjut Freddy untuk komisioner juga dibutuhkan penggabungan juga.

Salah satunya antara KPP dan Ombudsman yang dilihat tupoksinya semuanya hampir sama. Untuk itu dibutuhkan konsultasi ke MenPAN dan Mendagri juga.

Ditambahkannya, Jatim tidak bisa disamakan dengan Provisi Banten ataupun Bangka Belitung. Ini karena jumlah luasan daerah cukup besar yaitu meliputi 38 kab/ kota dan penduduknya cukup besar, maka penggabungan instansi memang tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Ka­ rena itu konsultasi, koordinasi antar SKPD dan gubernur cukup dibutuhkan. Apalagi hal ini juga menyangkut nasib seseorang, perlulah dilakukan langkah bijak. “Kami bersama gubernur memang bertekat untuk melakukan penataan sebuah institusi. Dan hanya satu tekat, ramping struktur dan kaya fungsi,”papar politikus asal Partai Golkar ini.

Di sisi lain terkait dengan kinerja Inspektorat ke depannya akan dimaksimalkan.

Artinya sebelum penegak hukum seperti aparat kepolisian dan kejaksaan turun jika terjadi penyelewengan jabatan atau korupsi di lingkup instansi pemerintahan, maka Inspektorat harus lebih dahulu mengetahui.

Kerja mereka sebagai SPI (Satuan Penegak Internal) nantinya benar-benar dioptimalkan dalam mengawasi kinerja seluruh SKPD di lingkup Pemprov Jatim.

Seperti diketahui, Gubernur Jatim segera melakukan penyatuan beberapa dinas yang dinilai satu rumpun. Di antaranya Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pendidikan dan Badiklat, Dinas Perkebunan dan Pertanian, serta banyak dinas lagi yang dianggap satu rumpun yang bisa digabungkan. n cty

Realisasi Serapan APBD Madiun 2015 Hanya 74 Persen l Sambungan hal 1

“Alasan lain kurang terserapnya DAK, salah satunya dipengaruhi kebijakan pemerintah yang sering berubah-ubah,” kata dia.

Untuk itu, pihaknya tidak menginginkan hal serupa terjadi pada 2016. Ia meminta SKPD maksimal dalam menjalankan programnya yang telah diatur dalam APBD. Bahkan, ia menargetkan serapan anggaran pada 2016 bisa mencapai hingga 90 persen.

Data BPKAD Kota Madiun mencatat, APBD Kota Madiun pada 2015 mencapai Rp 989 miliar yang meliputi belanja langsung sebesar Rp 454 miliar dan belanja tidak langsung dialokasikan Rp 535 miliar.

Adapun, belanja langsung meliputi belanja pegawai sebesar Rp 40 miliar, belanja barang dan jasa sebesar Rp 220 miliar, serta belanja modal Rp 193 miliar.

Sementara, belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai sebesar Rp 487 miliar, belanja hibah Rp 18,6 miliar, belanja bansos Rp 8 miliar. Kemudian, belanja bantuan keuangan Rp 684 miliar dan belanja tidak terduga dialokasikan sekitar Rp 20 miliar. n dar

Kadang Jadi Polisi l Sambungan hal 1

siswa di SMAN 9 ini punya tim futsal dan bola basket. Dari dua olahraga itu butuh banyak massa untuk menambah semangat bertanding. Di saat siswa bertanding dan mereka menang, tentunya kondisi suporter akan dingin-dingin saja.

Bagaimana, jika pertandingan itu berlangsung seru dan memicu panas suporter.

Pastinya mereka akan turun lapangan untuk meluapkan amarahnya. Nah, kalau sudah begitu keadaannya, harus keras memperingatkannya agar bersikap sopan dan bisa di­ kendalikan. “Langsung saya berdiri di depan mereka sambil telunjukkan tangan ke atas tribun dan berkata, ayo kembali ke tempat semula,” ceritanya sambil tersenyum.

Sikap tegasnya hanya pada waktu tertentu saja. Sehari-harinya Endro, menjadi sahabat dan orangtua bagi siswa. Memperhatikan prestasi sekolah dan memenuhi harapan orangtua siswa merupakan keinginannya, selama menjadi Wakil Kesiswaan SMAN 9 Surabaya.

Awalnya, Endro merupakan guru fisika di kelas X dan XII. Yang mempunyai angan-angan ingin memajukan sekolah dan membantu impian orangtua murid terhadap anaknya agar bisa menjadi siswa berprestasi. Adanya impian itu, mendorong ia menerima tawaran untuk menjadi Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan di SMAN 9. ‘’Karena ada misi dan tanggungjawab, saya menerima tugas ini,’’ katanya.

Hasilnya selama dua periode menjabat, banyak prestasi sekolah yang diraihnya.

Salah satu prestasi di akhir 2015 ini yakni sebagai tim terbaik social youth camp 2015 dalam rangka Hari Anti Korupsi Universitas Negeri Jakarta. Tak hanya itu saja. Di bidang olahraga, SMAN 9 juga menunjukkan prestasi yang baik, yakni juara I DBL. n ike

11

SAMBUNGAN Gubernur: Tinjau Ulang Izin Pengeboran Lapindo!

Pj Bupati Sidoarjo Pastikan Aktivitas Lapindo Berhenti Hari Ini

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

Tanggulangin 1 sebenarnya sudah berlangsung lama, sejak 2012 lalu.

Tapi saat muncul keinginan untuk mengebor itu, selalu muncul penolakan dari warga karena masih trauma dengan meluapnya lumpur panas Lapindo di Porong Sidoarjo.

Mantan Sekdaprov Jatim itu mengatakan, Pemprov Jatim tidak mempunyai kewenangan terkait perizinan. Semua persoalan perizinan ada di tangan pemerintah pusat yakni Menteri ESDM. Pemprov Jatim hanya bisa mengirimkan berbagai pertimbangan tentang persoalan yang akan dihadapi, dan surat tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah pusat.

“Fungsi kewilayahan kami tentang keamanan dan ketertiban masyarakat dan kami sampaikan ke menteri agar dilakukan evaluasi dan pendekatan kepada masyarakat. Kementerian ESDM perlu mengevaluasi permasalahan apa saja yang akan timbul dan bagaimana pendekatan yang dilakukan,” jelasnya.

Menurut dia, apakah pengeboran itu berbahaya atau tidak, harus dijelaskan kepada masyarakat.

Sebab masalah saat ini selain problem kekurangan energi juga problem masyarakat. “Kita memang kekurang­an energi dan setiap tahun terus mengalami penurunan. Itu dua kepentingan antara masyarakat dan kepentingan energi. Saya minta kepada Pak Menteri untuk mengajak dialog masyarakat. Kalau ada kekhawatiran harus dijelaskan dengan menjelaskan bahwa negara akan ikut bertanggungjawab,” paparnya.

Dengan kondisi tersebut, apakah pengeboran yang akan dilakukan Lapindo harus dihentikan?. “Ya. Sampai ada titik temu antar mereka

yakni masyarakat, pemerintah, dan pihak ketiga. Fungsi pemerintah selain sebagai regulator juga sebagai pengawas,” katanya.

Kaji Kerusakan Bumi Ketua Dewan Penasihat Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Andang Bachtiar mengatakan semburan lumpur di Porong Sidoarjo harus menjadi pelajaran serius bagi Lapindo Brantas Inc sebelum melakukan kembali kegiatan pengeboran di wilayah yang berdekatan.

Bukan tidak mungkin dilakukan.

Hanya saja, perusahaan wajib mengkaji derajat lapisan bumi di sekitar pusat semburan.

Menurut Andang Bachtiar, banyak tahapan yang harus dilalui sebelum melakukan pengeboran di Sumur Tanggulangin 1, Desa Kedungbanteng, Tanggulangin Sidoarjo. Ini tidak semata-mata lantaran Sumur Tanggulangin 1 berada tidak jauh dari pusat semburan lumpur panas Lapindo. Namun lebih dikarenakan keharusan syarat-syarat yang ada.

Menurut dia, selain tahapan, perhitungan terkait risiko juga harus dilakukan. Khususnya dalam mengkaji derajat kerusakan lapisan bumi di sekitar pusat semburan.

Misalkan pengeboran dengan kedalaman 300 ft. Meski dangkal, tapi karena bawahnya rusak maka harus diperhitungkan. Ini bukan berarti (pengeboran) tidak bisa dilakukan.

“Kami (IAGI) belum diajak bicara sama mereka (Lapindo).

Kalau ngebor kedalamannya 3000 ft atau sekitar 1 kilo, itu dangkal.

Tapi kalau hingga 9000 ft itu yang bahaya,” kata Andang yang juga aktif di Dewan Energi Nasional ini seminar bencana dan punahnya peradaban di ITS kemarin.

Andang merekomendasi Lapindo dan pihak berwenang lainnya meli-

hat terlebih dulu lapisan bumi. “Harus ada preventif action. Masyarakat di dekat lokasi pengeboran harus diedukasi, dan memastikan aman atau tidak. Perlu dilakukan survei, indikator retakan ada apa tidak?,” tanyanya.

Andang juga mempertanyakan keberadaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), serta Antisipasi Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Itu sudah ada apa belum?. Sekiranya sudah ada dan dibuat sejak lama maka perlu ada UKP-UPL, Amdal ulang.

“Segala informasi harus diketahui publik. Terutama pada masyarakat sekitar lokasi pengeboran. Termasuk keberadaan izin dari SKK Migas maupun Dirjen Migas,” tegas pria yang juga Ketua Komite Eksplorasi Nasional ini.

Sementara itu, Koordinator Pusat Studi Kebumian Bencana dan Perubahan Iklim (PSKBPI) ITS Amien Widodo mengatakan gempa, tsunami, gunung meletus, gunung lumpur Lapindo, longsor, banjir, hujan badai, kilat, angin puyuh, kekeringan, serangan hama, serangan virus dan kejadian yang berisiko tinggi lainnya merupakan peristiwa yang harus terjadi dan akan terus terjadi sebagai bagian dari dinamika alam.

Banyak bukti peradaban masa lalu yang sempat hilang, hingga akhir­ nya ditemukan kembali. Misalkan keberadaan situs yang tertimbun tanah pasca letusan gunung berapi, atau karena tsunami. Masing-masing fenomena alam itu mempunyai skala, kadar, kekuatan dan periode ulang yang sudah tertentu. Masing-masing mempunyai manfaat terhadap satu dengan lainnya untuk menjaga keseimbangan bumi-atmosfer bahkan untuk menjaga keseimbangan alam. n iib, tam

Pakde Karwo Ingin Tetap Pertahankan BPWS, Risma Usul Dibubarkan l Sambungan hal 1

bangan wilayah Suramadu. “Saya yakin beliau (Risma) akan mau memberi izin, dan nanti setelah dilantik akan kita dorong lagi secara baik-baik,” katanya.

Ditanya rencana Risma yang mengusulkan pembubaran BPWS, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, menegaskan bahwa BPWS harus tetap ada.

Karena salah satu daya tampung Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) adalah di BPWS untuk anggaran pengembangan daerah antara kabupaten dan kota di sekitar Suramadu. Maka jika BPWS dihilangkan, terjadi ketidak seimbangan dalam APBN. Selain itu, jika BPWS dihapuskan maka tidak ada pembangunan antar daerah. Oleh sebab itu, Pakde

Warga Resah, Air PDAM Gresik Mampet Dua Pekan

Karwo akan tetap berusaha agar BPWS tetap ada, dan memberikan pengembangan yang berdampak positif bagi Madura ataupun Surabaya.

Untuk diketahui BPWS telah membebaskan sejumlah lahan di sekitar area kaki Jembatan Suramadu. Lahan ini merupakan rest area di sisi Madura seluas 21 hektare. Total nilai pembebasan lahan tersebut sebesar Rp 167,8 miliar dan dibayarkan untuk 32 pemilik lahan.

Ke-21 hektare lahan tersebut adalah bagian dari total 40 hektare yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah Suramadu di sisi Madura. Lahan yang saat ini dibebaskan oleh BPWS nantinya akan digunakan sebagai pasar umum yang menjual berbagai kerajinan khas Madura, rest area dan Islamic

l Sambungan hal 1

Sementara itu terkait dengan mampetnya air, Dirut PDAM Gresik Muhammad belum bisa dikonfirmasi.

Telepon genggamnya tidak aktif saat dihubungi. Secara terpisah, Kabag Humas Pemkab Gresik Suyono mengatakan, mampetnya air PDAM me-

Center.

Sementara itu saat menjadi pembicara dalam sebuah acara di kampus Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, 19 Desember lalu, Wali Kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini mengusulkan untuk membubarkan BPWS. Usulan itu dilakukan karena selama ini BPWS dinilai kerap menggusur warga di sekitar Jembatan Suramadu. Bukan malah sebaliknya memberikan nilai lebih kepada warga sekitar.

Ia menyampaikan bahwa pembangunan Suramadu belum bisa menyejahterakan masyarakat sekitar.

Bahkan, warga malah kena dampak negatif seperti ancaman banjir dan lain-lain. Untuk itu pihaknya akan mengusulkan pembubaran BPWS jika nanti sudah dilantik sebagai wali kota Surabaya. n iib

mang dikarenakan ada jaringan pipa yang bocor.

“Memang ada pipa milik PDAM Gresik yang berada di Legundi Driyorejo bocor. Tadi malam sudah diperbaiki namun untuk normalnya butuh waktu 3 hari ke depan,” pungkasnya. n kim, bjt

dipastikan berhenti. Artinya tidak boleh ada aktivitas apapun di lokasi.

Hal tersebut ditegaskan oleh Pj Bupati Sidoarjo Drs Ec Jonathan Judianto M MT saat ditemui di rumah dinasnya, Minggu (10/1) sore.

Menurutnya, pihak Pemkab Sidoarjo akan melakukan pengkajian dan evaluasi dampak sosial yang sedang bergejolak sekarang ini, trauma masyarakat juga harus kita perhatikan.

Karena itu kemarin malam pihaknya melakukan rapat koordinas dengan jajaran SKPD terkait evaluasi hal ini. “Hasilnya seperti apa, itu nanti yang akan saya kirimkan ke Kementerian ESDM,” katanya.

Ia juga mengatakan kalau izin untuk pengeboran baru di Sumur Tanggulangin 1 itu keluar tidak saat dirinya menjabat. “Yang jelas bukan di era saya. Saya tidak tahu persis tanggalnya karena saya tidak pernah melihat bukti fisiknya,” katanya.

Menurut Jonathan, Pemkap Sidoarjo hanya mengeluarkan izin lingkungan, lokasi, UKLUPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan), dan HO (izin gangguan). “Itu dikeluarkan oleh bupati terdahulu pada Oktober-Nopember 2015,” ungkapnya.

Kasus ini mencuat ketika puluhan warga Desa Kedung Banteng dan Desa Banjarasri Kec Tanggulangin Sidoarjo menolak atau tidak setuju atas pengeboran gas yang akan dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Mereka menolak mentah-mentah sebab trauma atas kejadian luberan lumpur lapindo yang hingga kini belum kunjung berhenti.

Protes penolakan itu terjadi ketika Lapindo Brantas melakukan pengurukan lahan seluan 4.000 meter persegi yang akan digunakan untuk pengeboran. Tepatnya di Dusun Kaliwungu RT 3/RW 1 Desa Banjarasri, Tanggulangin dengan penjagaan ketat oleh pihak kepolisian dari jajar­ an Polres Sidoarjo dan Polsek-Polsek terkait.

Di antara mereka yang menolak adalah Sholik (57), warga Desa Kedung Banteng. Dia mengakui kalau pihaknya bersama-sama warga yang lain dengan tegas menolak pengeboran ini. Ia mengaku sangat trauma dengan kejadian lumpur Lapindo yang telah terjadi hingga saat ini.

Sementara itu warga yang lain juga menolak rencana pengeboran ini.

Ketua RT 3 RW 2 Desa Kedungbanteng M Fauzi berharap selamanya tidak ada lagi pengeboran gas di desanya. “Warga sangat trauma dengan semburan lumpur di Porong yang hingga saat ini semburan lumpur panasnya belum juga berhenti,” paparnya.

PR Manager Lapindo Brantas Arief Setyo Widodo juga mengakui bahwa apa yang dialami warga soal trauma itu sangat wajar-wajar saja. Tetapi apakah trauma seperti itu harus dialami secara terus-menerus. “Bila ada pesawat terbang yang jatuh, apakah semua warga mengalami trauma dan takut naik pesawat, tentu tidak semuanya,” jelas Arief Setyo Widodo memberikan contoh.

Arief menegaskan kegiatan yang dilakukan Lapindo baru DSP (Drill Site Preparation), yaitu melakukan pengurukan dan pemadatan tanah yang akan menjadi kegiatan awal untuk melakukan pengeboran sumur. Luas lahan yang telah dibebaskan sekitar satu hektare, sedangkan yang diuruk sekitar 4.000 m2 yang terletak di dua desa, yakni Desa Kedung Banteng dan Desa Banjarasri. “Lokasi tersebut merupakan lokasi sumur milik Lapindo Brantas. Sedangkan Desa Banjarasri digunakan sebagai akses jalan menuju lokasi sumur Tanggulangin 1,” katanya.

Menurutnya, kegiatan ini sudah melalui prosedur yang berlaku, yakni sudah sudah melakukan sosialisasi kepada warga sekitar dengan didampingi dari pihak SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi).

Mengingat masih adanya beberapa warga yang belum memberikan respon positif terkait kegiatan ini, pihak SKK Migas memberikan arahan agar proses pengurukan ini dilakukan pendampingan dengan pihak aparat keamanan Sidoarjo. “Sebagai salah satu objek vital nasional, segala kegiatan yang dilakukan Lapindo Brantas harus aman, sebab menyangkut kepentingan negara dan hajat hidup orang banyak,” ujar Arief. n ach, ali

Dindik Berharap Naskah UN Dicetak di Jatim l Sambungan hal 1

cepat teratasi. “Kami ini pelaksana UN di provinsi, kalau percetakannya tidak punya komitmen bisa kacau,” ungkap mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini.

Dia berharap UN tahun pelajaran 2015/2016 tidak seperti tahun 2014/2015.

Mulai tingkat satuan pendidikan, guru, siswa, hingga pelaksana di kabupaten/ kota lebih serius menyiapkan UN. “Jangan seperti tahun lalu,” ujarnya.

Meski nilai UN bukan sebagai syarat kelulusan, tahun lalu nilai UN murni jenjang pendidikan SMA/MA dan SMK di Jatim bertebaran nilai di bawah standar 55. Dari total 427.332 peserta, sebanyak 97.728 siswa di

Jatim nilai UN-nya untuk mata pelajaran (mapel) tertentu berada di bawah standar nilai minimal.

Rinciannya, jumlah peserta UN di Jatim untuk jenjang SMA/MA sebanyak 231.982 siswa. Peserta yang mendapat nilai di bawah standar berjumlah 39.874 murid atau sekitar 17,9 persen dari total keseluruhan peserta.

Untuk jenjang SMK, dari 195.350 peserta UN, sebanyak 57.854 siswa nilainya di bawah 55 (29,62%).

Menurut Saiful, peningkatan bukan hanya dari sisi nilai. Integritas sekolah dalam melaksanakan UN juga ditingkatkan. Tahun kemarin hanya ada 63 SMP, 14 SMA, dan 24 SMK di Jatim yang meraih indeks integritas tinggi

dari Kemendikbud. “Semuanya harus kerja keras menyukseskan UN. Bukan provinsi saja,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dindik Surabaya Ikhsan hingga kini masih berupaya memetakan sekolah penyelenggara UNBK. Pihaknya mengaku telah menyiapkan empat skema pelaksanaan UNBK untuk sekolah-sekolah di Surabaya. Di antaranya ialah sekolah menggelar UNBK secara mandiri atau sekolah bisa menggabung ke sekolah lain dalam satu yayasan. “Bisa SMP gabung ke SMA dalam satu yayasan atau sebaliknya,” kata mantan Bapemas dan KB Surabaya tersebut.

Apabila tetap tidak memungkinkan, sekolah yang belum mampu mandiri

dapat menggabung di sekolah terdekat atau satu sub rayon meski tidak dalam satu yayasan. “Jika ketiga cara skema itu belum juga mengatasi kebutuhan sekolah menggelar UNBK. Maka Dindik akan menyediakan testing center,” tutur dia.

Skema ini, lanjut dia, perlu dilakukan konsultasi terlebih dahulu. Sebab, proses pemetaan jangan sampai mengganggu tahapan UN secara umum.

Sebab, pusat tentunya juga memiliki batas akhir pendataan peserta UNBK. “Kalau tidak mengikuti UNBK tentunya kan akan mengikuti paper test.

Itu juga harus terdata agar tidak ada kekurangan naskah. Tapi, kami terus berupaya agar semua siswa bisa mengikuti UNBK,” pungkas dia. n tam

Sayangkan Bude Karwo dan Risma Tak Hadir, Pj Wali Kota Jadi Pelipur Lara l Sambungan hal 1

sejarah Bude karwo dan Risma, Suparman.

Untungnya, kekecewaan para guru dan alumni terobati dengan hadirnya Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya Drs Nurwiyatno MSi. Kehadiran Nurwiyatno pun dijadikan ajang curhat para murid yang hadir dalam reuni bertema Ikasdasa Berkarya.

Di hadapan Pj Wali Kota Surabaya, para murid yang masih bersekolah menyampaikan uneg-unegnya di atas panggung, silih berganti. “Dari bapak saya sekolah sampai sekarang, SMP kita masih tetap saja. Kalau hujan se­ perti sekarang banjir. Terpaksa baju kita basah,” ucap Rini,

siswi termuda yang diminta menyampaikan kesan dan pesannya oleh pembawa acara Lutfi Galajapo di atas panggung. Kontan, keluhan siswi kelas 8 itu disambut tepuk tangan ribuan alumni dan warga sekitar yang hadir.

Mendengar keluhan dan curhatan siswa dan guru, Nurwiyatno yang hadir di tegahtengah acara reuni sekaligus ulang tahun SMPN 10 ke-56 berjanji akan mencarikan solusi dan jalan keluarnya.

Tentu saja, sesuai dengan kapasitasnya sebagai Pj Wali Kota. “Insya Allah. Sekali lagi Insya Allah, apa yang dikeluhkan dan disampaikan adik-adik serta guru-guru akan saya tampung untuk di-

carikan jalan keluar bersama,” ungkap Nurwiyatno yang lagilagi disambut tepuk tangan yang hadir.

Meskipun bukan alumni SMPN 10, Nurwiyanto meng­ aku bangga bisa berada di tengah-tengah guru dan para alumni yang jumlahnya lebih dari 5.000 orang itu. Kebanggaan Nurwiyatno dikarenakan sekolah tersebut sudah meluluskan berbagai tokoh penting di Jatim bahkan di Indonesia.

“Saya baru tahu. Apalagi Bu Tri Rismaharini Wali Kota terpilih lulusan SMP 10. Juga Bude Karwo, istri Pak Gubernur Jatim yang atasan saya,” ucap Nurwiyatno di atas panggung.

Meskipun kelak harus kembali lagi ke posisinya sebagai

Inspektur Provinsi Jatim, Nurwiyatno berjanji menyampaikan keluhan-keluhan tersebut. Bila perlu, dirinya juga akan menyampaikan langsung kepada Wali Kota terpilih.

“SMP 10 ini aset yang harus diperhatikan,” ungkapnya.

Sebelum acara panggung hiburan dimulai, Nurwiyatno diminta melepas peserta jalan sehat yang digelar di Jalan Raya Kartini, pukul 06.00. Setidaknya tercatat 10 ribu peserta jalan sehat yang terdiri atas siswa SMPN 10, alumni, guru dan purna guru serta masyarakat umum. Sejumlah hadiah menarik, seperti sepeda motor, 20 sepeda gunung, lemari es, kipas angin, handphone, kompor gas, televisi serta puluhan hadiah

lainnya dibagikan.

Melihat antusiasme pengunjung, Nurwiyatno mengeluarkan dana pribadinya Rp 10 juta spontan untuk diundi. “Semoga saja bertambahnya hadiah membuat teman-teman terhibur,” katanya sambil menyerahkan dana pri­ badinya kepada panitia di atas panggung.

Sementara itu, Ketua Ikasdasa Bambang Udi Ukoro mengatakan berbagai kegiatan sosial dan donor digelar dalam rangka reuni dan perayaan ulang tahun SMPN 10 Surabaya. Mulai dari pemeriksaan kesehatan, tes darah lengkap, tes lemak, peng­obatan cumacuma, bekam, akupuntur dan sebagaimanaya. “Semua pengobatannya gratis,” tandasnya. *

12

Senin Kliwon, 11 JANUARI 2016

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2O16

A

nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemer intah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka APBD menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2016, maka APBD Tahun Anggaran 2016 diprioritaskan dalam mencapai visi Kabupaten Jember Tahun 2005-2025 yaitu : "Terwujudnya Kabupaten Jember Sebagai Daerah Unggulan Agribisnis Dan Usaha Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Lokal Dalam Pembangunan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Yang Sejahtera dan Bermartabat" yang diarahkan pada: (1) Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, (2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kreatif, inovatif, handal dan berakhlak mulia,(3) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, (4) Mewujudkan agribisnis berkelanjutan yang unggul, efisien, berdaya saing tinggi, dan berbasis sumberdaya lokal, (5) Menumbuhkan Usaha Ekonomi Produktif Secara Merata Berbasis Pada Pemanfaatan Sumberdaya Lokal, Terintegrasi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, (6) Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur yang Handal dan Berkelanjutan, (7) Mewujudkan Tata Kelola Lingkungan Hidup Secara Seimbang dan Berkelanjutan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 memiliki komposisi sebagaimana berikut:

I. PENDAPATAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 menargetkan Pendapatan sebesar Rp. 3.443.919.595.567,00 Pendapatan ini direncanakan diperoleh dari: a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 485.081.853.159,00 b. Dana Perimbangan Rp. 2.110.907.934.496,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 847.929.807.912,00 Jumlah

Rp.

RINGKASAN ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2016 Kebijakan umum belanja daerah tidak dapat dilepaskan dari kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan urusan daerah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian belanja daerah diarahkan untuk terwujudnya pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang ada di Kabupaten Jember. Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib, kebijakan belanja diarahkan sebagai berikut:

II. BELANJA Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Kabupaten Jember tahun anggaran 2016 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka pemerintah daerah akan mengerahkan seluruh alat dan perangkat kebijakan daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi tersebut.

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2016 difokuskan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, yang meliputi; (1) Perencanaan yang tepat, (2) Penggunaan anggaran pada kebutuhan yang prioritas, (3) Pelaksanaan anggaran yang transparan, hati-hati dan akuntabel, (4) Pengawasan dan pengendalian anggaran yang efektif, (5) Pelaksanaan dan pelaporan anggaran yang disiplin.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2016 diarahkan untuk mendukung pengurangan kemiskinan, pencapaian target IPM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang mendukung target-target tersebut diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Kebijakan belanja daerah Tahun 2016-2017 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 merencanakan anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 3.547.032.718.700,00 yang terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung Rp. 2.174.735.155.216,00 b. Belanja Langsung Rp. 1.372.297.563.484,00 Jumlah

Rp.

3.547.032.718.700,00

Secara persentase, komposisi rencana Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 digambarkan sebagai berikut:

3.443.919.595.567,00

Secara komposisi, rencana pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 digambarkan sebagai berikut: Pendapatan kabupaten Jember tahun Anggaran 2016 (dalam milyar rupiah)

A. Belanja Tidak Langsung

A. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp.485.081.853.159,00 yang bersumber dari: a. Pajak Daerah Rp. 132.356.825.000,00 b. Retribusi Daerah Rp. 35.943.123.366,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 5.142.913.793,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 311.638.991.000,00 Jumlah

Rp.

485.081.853.159,00

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 2.174.735.155.216,00 yang terdiri dari: a. Belanja Pegawai Rp. 1.653.511.961.723,00 b. Belanja Hibah Rp. 104.208.740.000,00 c. Belanja Bantuan Sosial Rp. 50.090.496.000,00 d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota/dan Pemerintah Desa Rp. 13.938.049.043,00 e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 347.985.908.450,00 f. Belanja Tidak Terduga Rp. 5.000.000.000,00 Jumlah

Rp.

2.174.735.155.216,00

Secara persentase, komposisi rencana Belanja Tidak Langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 digambarkan sebagai berikut:

Secara komposisi, rencana Pendapatan Asli Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 digambarkan sebagai berikut:

B. Belanja Langsung

B. Dana Perimbangan Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 2.110.907.934.496,00 yang bersumber dari: a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 156.497.019.496,00 b. Dana Alokasi Umum Rp. 1.709.892.845.000,00 c. Dana Alokasi Khusus Rp. 244.518.070.000,00 Jumlah

Rp.

2.110.907.934.496,00

Secara komposisi, rencana Dana Perimbangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 digambarkan sebagai berikut:

Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp. 1.372.297.563.484,00 yang terdiri dari: a. Belanja Pegawai Rp. 121.231.517.100,00 b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 640.972.925.942,00 c. Belanja Modal Rp. 610.093.120.442,00 Jumlah

Rp.

1.372.297.563.484,00

Secara persentase, komposisi rencana Belanja Langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 digambarkan sebagai berikut:

A. Urusan Wajib 1) Urusan Pendidikan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.381.670.187.087,00 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, dan Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi.

2) Urusan Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.584.827.130.220,00 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSD Dr. Soebandi, RSD Balung, dan RSD Kalisat.

3) Urusan Pekerjaan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 404.963.988.739,00 dilaksanakan oleh, Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang, Dinas PU Pengairan, Kabupaten, Sekretariat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan.

4) Urusan Perumahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.217.672.000,00 dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang, Dinas Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

5) Urusan Penataan Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.058.800.000,00 dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, dan Sekretariat Kabupaten.

6) Urusan Perencanaan Pembangunan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.313.875.108,00 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Sekretariat Kabupaten, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Pendapatan Kabupaten, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kecamatan, dan Kelurahan.

7) Urusan Perhubungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.105.110.116,00 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

8) Urusan Lingkungan Hidup, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.235.889.287,00 dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang, dan Kantor Lingkungan Hidup.

9) Urusan Pertanahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.075.000,00 dilaksanakan oleh Sekretariat Kabupaten.

10) Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.678.340.253,00 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dan Kecamatan.

11) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.783.503.899,00 dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana, Kecamatan dan Kelurahan.

12) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.859.512.500,00 dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana, dan Dinas Sosial.

13) Urusan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.964.173.506,00 dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

14) Urusan Ketenagakerjaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.812.504.850,00 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan, dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM. 15) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.842.237.362,00 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, dan Sekretariat Kabupaten.

16) Urusan Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 830.000.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM. 17) Urusan Kebudayaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.633.490.000,00 dilaksanakan oleh Kantor Pariwisata Dan Kebudayaan.

18) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.328.545.489,00 dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang, Kantor Pemuda Dan Olahraga.

19) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.384.342.451,00 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan.

20) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.843.001.553.062,00 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Dinas Perhubungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Inspektorat Kabupaten Jember, Dinas Pendapatan Kabupaten, Dinas Pasar,Badan Kepegawaian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kecamatan, dan Kelurahan.

21) Urusan Ketahanan Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.027.036.500,00 dilaksanakan oleh Sekretariat Kabupaten.

22) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.892.828.401,00 dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan.

23) Urusan Statistik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 636.660.000.,00 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, dan Sekretariat Kabupaten.

24) Urusan Kearsipan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.484.680.000,00 dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi, dan Kecamatan.

25) Urusan Komunikasi dan Informatika, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.220.037.250,00 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, dan Kantor Lingkungan Hidup.

26) Urusan Perpustakaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.175.566.835,00 yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, dengan arah kebijakan pada pengembangan budaya baca, pembinaan perpustakaan dan penyediaan sarana prasarana perpustakaan.

B. Urusan Pilihan 1) Urusan Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.846.698.723,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan Dan Kehutanan, dan Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan.

2) Urusan Kehutanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.097.442.130,00 yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Dan Kehutanan.

3) Urusan Energi Sumber Daya Mineral, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.343.150.000,00 dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM. 4) Urusan Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.062.268.306,00 dilaksanakan oleh Kantor Pariwisata Dan Kebudayaan.

5) Urusan Kelautan dan Perikanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.133.313.642,00 dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan.

6) Urusan Perdagangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 19.100.909.984,00 dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM. 7) Urusan Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.119.196.000,00 dilaksanakan oleh Sekretariat Kabupaten, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM. 8) Urusan Ketransmigrasian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 282.000.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

BUPATI JEMBER SAMBUTAN

III. PEMBIAYAAN C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp. 847.929.807.912,00 yang bersumber dari: a. Pendapatan Hibah Rp. 3.105.984.800,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 182.100.119.112,00 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 662.723.704.000,00 Jumlah

Rp.

847.929.807.912,00

Secara komposisi, rencana Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 digambarkan sebagai berikut:

Sebagaimana diketahui bahwa struktur APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Pengertian dari pembiayaan adalah transaksi dari keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Oleh karena itu, struktur pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Dari seluruh perhitungan antara Pendapatan dan Belanja maka diperoleh rincian Pembiayaan sebagai berikut: 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 103.113.123.133,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp. 103.113.123.133,00 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 0,00 Pembiayaan Netto

Rp.

103.113.123.133,00

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur ke hadlirat Allah SWT, karena pada tanggal 23 Desember 2015 Pemerintah Kabupaten Jember bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016. Dengan ditetapkannya peraturan daerah tersebut maka Pemerintah Kabupaten Jember memiliki pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam kerangka jalannya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Kabupaten Jember mempublikasikan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 melalui surat kabar, website, serta media informasi lainnya.

Saya berharap semoga publikasi ini dapat menjadi sarana informasi bagi masyarakat luas sehingga dapat mendorong serta meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kabupaten Jember.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Jember, Januari 2016 Pj. BUPATI JEMBER SUPAAD