Binder10feb2016

HARIAN

Harian Bhirawa Ditunjuk kembali sebagai sarana pengumuman iklan tender/lelang pemerintah di seluruh Jawa Timur berdasarkan SK Gubernur No.188/343/ KPTS/013/2011

Ini juga bersinergi dengan pembangunan wilayah Kabupaten Pasuruan. Kami akan menciptakan terobosan-terobosan baru dalam hal berwisata.

Harapan kami, membuka jalan Pasuruan-Batu akan tercipta wisata agro,”

IKLAN/ LANGGANAN

031-5615454

Baca Hal 7

Harga Langganan Rp 55.000/bulan Eceran Rp 3.000

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf

Rabu Kliwon, 10 FEBRUARI 2016

http://www.harianbhirawa.co.id

10 FEBRUARI 2016

AGENDA HARI INI

 Gubernur H Soekarwo 09.00

Pembekalan Kepala Sekolah di Badiklat Jatim

 Wagub H Saifullah Yusuf 11.30 19.00

Pembekalan Kepala Sekolah di Badiklat Jatim Makan Malam Rapim Polda Jatim di Hotel Purnama Selecta Batu

 Sekdaprov H Akhmad Sukardi 09.00

Rapat Pembahasan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemprov Jatim di Ruang Rapat Sekdaprov

Ket : Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu

Sekda Kabupaten Madiun ‘Digoyang’ Madiun, Bhirawa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun Ir Tontro Pahlawanto yang baru dilantik beberapa waktu lalu ‘digoyang’. Pasalnya, ada SMS gelap yang beredar di kalangan wartawan yang isinya menyebut bahwa pelantikan Ir Tontro Pahlawanto oleh Bupati Madiun cacat hukum.

SMS gelap itu mengacu pada surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Nomor 821.2/008/212.4/2016 tentang Pelantikan Sekda yang ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota se - Jawa Timur. Surat itu seiring dengan telah diberlakukannya UU No 05 Tahun 2014 tentang

 ke halaman 11

Masih Ingin Jadi PNS, Tenaga Honorer Konvoi Nganjuk, Bhirawa Ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) kategori 1 (K-1) ngeluruk Kantor Kabupaten Nganjuk, Selasa (9/2). Mereka tetap menuntut diangkat menjadi PNS meski peluang sudah tertutup.

Diawali dari depan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora), ratusan GTT dan PTT melakukan orasi. Mereka berkeras agar Pemkab Nganjuk segera mengangkat GTT dan PTT sejumlah 1.178 orang. “Upaya kami sudah maksimal,

tetapi kami akan terus berusaha mencari kepala BKD untuk meminta kejelasan nasib. Apakah 1.178 GTT dan PTT Nganjuk dapat diangkat PNS atau tidak,” ujar Ketua Forum GTT/

 ke halaman 11

ristika/bhirawa Ratusan GTT dan PTT Kabupaten Nganjuk melakukan konvoi dengan motor menuntut diangkat menjadi PNS, Selasa (9/2).

Lima Daerah di Jatim Dikepung Banjir Parah sudarno/bhirawa

Tampak Bupati Madiun H Muhtarom SSos (tengah) dan Wabup Madiun Drs Iswanto MSi (kanan) serta Sekdakab Madiun Ir Tontro Pahlawanto saat memberikan keterangan kepada wartawan usai peringatan HPN 2016 di Kantor Puspem Mejayan, Selasa (9/2).

Banyak Tokoh Batu Akan Tiarap dalam Pilkada 2017 Batu, Bhirawa Berbagai spekulasi muncul menyusul perkiraan tokoh yang akan muncul dalam bursa Pilkada Kota Batu 2017. Jika Ny Dewanti Rumpoko, istri Wali Kota Batu Eddy Rumpoko muncul menjadi salah satu calon Wali Kota Batu maka dimungkinkan calon-calon yang lain akan tiarap. Hal tersebut dikemukakan oleh pemerhati dan mantan tokoh politik Kota Batu, M Mahfud.

Hal sebaliknya akan terjadi jika Ny Dewanti tidak mencalonkan diri, maka akan banyak calon wali kota yang akan bermunculan. “Jika Bu Dewanti muncul, semua partai cenderung memilih berkoalisi menjadi Batu 2, salah satu indikatornya melihat hasil Pilkada di Kabupaten Malang.

Dewanti yang orang baru dan tidak diunggulkan serta tidak terlibat dalam pembangunan ternyata hasil perolehan suaranya bagus,” ujar Mahfud,

Pemprov, Bhirawa Intensitas hujan yang tinggi beberapa hari terakhir mengakibatkan sejumlah daerah di Jatim terkena banjir. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim, sebanyak lima daerah dikepung banjir yang cukup parah.

“Pantauan kami banjir menerjang Gresik, Jombang, Lamongan, Sidoarjo dan Mojokerto.

Lima daerah ini bisa dikatakan banjirnya paling parah dibanding daerah lainnya di Jatim,” kata

Kepala BPBD Provinsi Jatim Sudharmawan, Selasa (9/2).

Dari catatan yang ada, banjir yang melanda Gresik terpantau cukup parah sejak, Senin (8/2) pukul 22.53. Banjir setidaknya melanda

Siapkan Rp 2,2 M, Bupati Jombang Janji Bangun Jembatan Putus

Rumah Berkhidmat PKS, semuanya harus melibatkan masyarakat.

Filosofinya, tanpa rakyat PKS tidak akan mendapatkan suara sebesar ini dan mampu menjadi satu fraksi di DPRD Jatim dengan enam anggota dewan.

Begitu pula dengan Arif Hari Setiawan.

Ketua DPW PKS Jatim periode 20152020 ini selalu minta

 ke halaman 11 Arif Hari Setiawan

Sentil..  Pendonor Keluhkan Pelayanan PMI  Mau berbuat baik saja sulit  Harga Pangan Naik, Petani Belum Diuntungkan  Yang diuntungkan spekulan dan pengusaha  Pajak Penerangan Jalan Mendominasi Perolehan Pajak Daerah untuk PAD

 Dan penerangan jalan masih belum merata

 ke halaman 11

Luapan Anak Sungai Bengawan Solo, Dua Desa Terisolir

 ke halaman 11

MENYADARI jika parpol tidak bisa besar tanpa dukungan rakyat, membuat PKS menelorkan program berkhidmat untuk rakyat. Di mana dalam setiap program yang digagas oleh

delapan desa yang ada di Kecamatan Benjeng yaitu Desa Delik Sumber, Desa Sedapur Klagen, Desa Kedung Rukem, Desa Munggugianti, Desa Dermo, Desa Bulurejo, Desa Sirnoboyo dan Desa Lundo.

Menurut Sudharmawan, banjir yang terjadi di kawasan Benjeng Gresik merupakan imbas dari meluapnya Kali Lamong.

Genangan banjir di kawasan ini terpantau setinggi 40-90 cm.

khoirul huda/bhirawa

Tuban, Bhirawa.

Hujan lebat hampir seharian yang terjadi sejak, Senin (8/2) membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Tuban mulai tergenang air hujan, dan tidak sedikit akibat dari luapan Sungai Bengawan Solo sejumlah wilayah juga mulai banjir.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Parengan Tuban, akibat luapan Sungai Kening, anak sungai bengawan Solo yang melintas di kecamatan tersebut, dua desa di kecamatan tersebut terisolir. Seratus lebih Kepala Keluarga (KK) tidak dapat beraktivitas dan mobilitas mereka juga terganggu akibat akses jalan menuju dan dari tempat itu tergenang banjir hampir 60 cm.

“Ada dua desa di Kecamatan Parengan yang terisolir, yakni Desa Brangkal dan Desa Selogabus,” terang Sekre-

Sekretaris BPBD Tuban Joko Ludiyono saat menyisir lokasi banjir di Parengan Tuban, Selasa (9/2).

 ke halaman 11

Tiga Poin Penting UNBK  UNBK hanya diselenggarakan sekolah yang sudah siap baik dari infrastruktur, SDM, maupun peserta. Infrastruktur sejauh mungkin memanfaatkan laboratorium komputer di sekolah.  Sekolah calon penyelenggara UNBK tidak diperkenankan memaksakan diri membeli/ menyewa komputer dengan membebani orangtua.  Bagi sekolah calon penyelenggara UNBK yang belum dapat memenuhi kecukupan infrastruktur dapat mengundurkan diri dan mengikuti UNKP dengan batas waktu pengunduran diri pada 15 Februari 2016 Sumber : unbk.kemdikbud.go.id

Infrastruktur UNBK Tak Boleh Bebani Orangtua

Tidak Siap, Kemendikbud Persilakan Sekolah Mengundurkan Diri

Dindik Surabaya, Bhirawa Sekolah-sekolah tidak perlu memaksakan diri untuk menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sebab,

 ke halaman 11

Komisi A DPRD Jatim Resmi Bubarkan KPP DPRD Jatim, Bhirawa Komisi A DPRD Jatim resmi membubarkan Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim. Hal ini sudah dikonsultasikan ke Depdagri maupun Ombudsman pusat yang setuju dilakukan pembubaran alasannya karena telah berdiri Ombudsman yang memiliki tugas dan fungsinya (tupoksi) yang sama.

 ke halaman 11

Pelayanan DPPKA di Hari Raya Imlek

Wajib Pajak Disuguhi Kue Keranjang dan Dihadiahi Angpao Menghargai kemajemukan budaya di masyarakat atau yang lebih dikenal dengan pluralisme, tidak hanya berlaku dalam kehidupan bernegara. Dalam satuan yang lebih kecil, sikap pluralisme itu juga perlu ditumbuhkan. Seperti yang dilakukan petugas pelayanan Dinas Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Mojokerto ini. Ada model pelayanan yang berbeda ketika mereka bertugas di Hari Raya Imlek.

Kariyadi, Mojokerto Ruangan pelayanan pembayaran pajak daerah kantor DPPKA Kota Mojokerto, Selasa (9/2) siang kemarin tampak berbeda. Meja, dinding dan setiap sudut ruangan dihiasi aneka ornamen bernuansa Tiongkok. Kostum Barongsai, pohon angpao hingga aneka tempat jajanan warga Tionghoa memenuhi ruang berukuran lima kali sepuluh meter tersebut.

Petugas pelayanan yang terdiri dari tiga pria dan satu wanita itu-

pun juga mengenakan baju khas Tionghoa. “Kita turut menghormati Hari Raya Imlek. Salah satunya dengan menghias dan berbusana layaknya warga Tionghoa,” ucap Siti Nurkomarijati, salah satu pegawai DPPKA ditemui di sekitar ruang pelayanan kemarin.

Sambutan dan hiasan kantor itu pun tak pelak membuat para Wajib Pajak (WP) tertegun. Selain sa-

 ke halaman 11

kariyadi/bhirawa

Ruang pelayanan dan petugas DPPKA Kota Mojokerto dipenuhi dengan nuansa perayaan Imlek, Selasa (9/2) kemarin.

SURABAYA

2

Rabu Kliwon 10 FEBRUARI 2016

LEGISLATIF - EKSEKUTIF

Belum Punya Seragam Putih Seperti Jokowi, Permendagri Nomor 6 Tahun 2016 Ditunda Antisipasi Banjir Satgas Pematusan DPU Bina Marga dan Pematusan Surabaya mengantisipasi banjir dengan melakukan penggerukan endapan lumpur dibeberapa anak sungai kecil di Surabaya, seperti di dua aliran sungai Jl Dharmawangsa dan Jl Gubeng Surabaya, Selasa (9/2).

trie diana/bhirawa

Yakin Ketua Muslimat di Jatim Enggan Menangkan Khofifah dalam Pilgub Jatim Surabaya, Bhirawa Meski menjadi ketua PP Muslimat , Khofifah Indar parawansa diyakini tidak akan mendapat dukungan dari pengurus PC Muslimat yang ada di Jatim jika h maju dalam Pilgub Jatim 2018 nanti. Keyakinan ini disampaikan PKB jatim mengingat janji Khofifah untuk membantu pengurus Muslimat yang maju dalam Pileg 2014 lalu untuk menjadi juru kampanye (jurkam) banyak diingkari.

Mantan Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kota Malang, Fatchulah menegaskan para Ketua PC Muslimat di Jatim yang maju Pileg hampir semuanya berjuang sendiri. Adapun partai yang dipilihnya adalah PKB. Dan kebetulan mereka kini duduk sebagai Anggota DPRD Jatim dan otomatis mereka akan membantu PKB jika nantinya mengusung Cagub Jatim dalam Pilgub 2018.

“Secara rasional tentunya Ke-

PANGGUNG BIROKRASI

NU-Muhammadiyah Surabaya Tegaskan Tolak Minuman Alkohol Dijual Bebas Surabaya, Bhirawa Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Surabaya menegaskan menolak minuman beralkohol(Mihol) dijual bebas di pasar swalayan atau minimarket. Hal ini sebagai respon terhadap adanya wacana dijual bebasMihol pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Ketua NU Surabaya, Achmad Muhibbin Zuhri,mengatakan pada prinsipnya NU menginginkan Surabaya bebas dari minuman keras dengan segala bentuk dan jenisnya.

Menurutnya, apabila sampai Raperda tersebut disahkan maka peredaran miras di Surabaya akan terjadi semakin luas dan bebas karena bisa dibeli oleh semua kalangan termasukyang masih dibawah umur.

“Dengan alasan apapun peredaran minuman keras merupakan ancaman serius bagi integritas moral dan masa depanbangsa. Kami menolak keras pembahasan Raperda Mihol. Meskipun itu masih rancangan. Kalau sudah memabukkan Jelas kami menolak keras,” ujarnya, Selasa (9/2) dikonfirmasi.

Ia menjelaskan miras yang nantinya diberi ruang penjualan di gerai minimarket secara terbuka untuk masyarakat umum tentu sangat meresahkan. Hal tersebut secara implisit melegalisasikan minuman keras. Saat ini, Muhibbin mengungkapkan yang menjadi keperluan masyarakat adalah Raperda berisi penegasan menggenai pelaranganproduksi, impor, peredaran serta konsumsi minuman keras, disertai hukuman yang jelas bagi pelakunya.

Senada dengan NU, Ketua Muhammadiyah Surabaya, Mahsun Djayadi menyatakan maraknya peredaran minuman keras yang ada di masyarakat akan memengaruhi tingkat kriminalitas serta memberi dampak buruk bagi masa depan generasi muda.

“Dalam Raperda Minuman yang sudah selesai dibahas oleh anggota dewan itu berisikan tentang diperbolehkanya menjual Mihol kelas A pada pasar swalayan Q inf.geh maupun supermarket.Q

tua Muslimat yang ada di Jatim akan mendukung calonnya sendiri di PKB ketimbang Khofifah.

Pasalnya, banyak dari mereka yang merasa dikecewakan saat maju Pileg 2014 lalu. Dimana saat itu Khofifah janji akan membantu mereka, tapi nyatanya semua diingakari,”ungkap Fatchullah dengan mimik serius, Selasa (9/2).

Bahkan secara blak-blakan dia mengungkapkan kekesalannya atas pelaksanaan Pilgub

Jatim 2013 lalu, dimana PKB mengusung penuh Khofifah yang maju dengan Herman S Sumawiredja. Saat itu Khofifah mengumbar janjinya akan ikut memenangkan PKB di Kota Malang dalam Pileg 2014 lalu.

“Tapi apa nyatanya saat nama Khofifah menang di Kota Malang dalam Pilgub Jatim 2013, ternyata janjinya dia ingkari. Dimana saat itu saya telepon dan sms bertanya soal janjinya tersebut tapi tidak pernah dibalas.

Ternyata ini menimpah semua pengurus PKB maupun muslimat di Jatim,”papar pria yang juga Anggota DPRD Jatim ini, Bagaimana dengan Ketua DPW PKB Jatim, A Halim Iskandar yang berancang-ancang maju dalam Pilgub Jatim 2018 nanti?. Menurut pria asli Malang ini tentunya para pengurus Muslimat yang jadi anggota DPRD Jatim lebih memilih mendukung dan memenangkan Q cty A Halim Iskandar.Q

Pemkot, Bhirawa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah telah berganti seragam terhitung mulai Senin (8/2) kemarin. Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum melakukan hal tersebut.

Perubahan ini tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil lingkup Kemendagri dan Pemda. Peraturan berlaku mulai Senin, 8 Februari 2016 kemarin.

Merujuk pada Permendagri itu, maka penggunaan seragam dinas untuk PNS Kemendagri dan Pemerintah Daerah (Pemda) pada Senin – Selasa pakaian dinas krem, Rabu kemeja putih, dan Kamis – Jumat menggunakan batik.

Staff Biro Hukum Pemkot Surabaya, Salam ketika ditemui Bhirawa di ruang kerjanya mengakui telah mengetahui terkait Permendagri tentang perubahan pakaian dinas. “Sebenarnya aturan Permendagri sudah dilaksanakan sejak dulu. Namun untuk seragam yang berwarna putih masih belum ada (pakaian khas Presiden RI, Jokowi,” terangnya, Selasa (9/2) kemarin.

Padahal di Permendagri tersebut jika dilanggar aturannya sudah jelas. Bagi PNS yang tidak mematuhi aturan akan dikenakan sanksi. Sanksi mulai teguran hingga disekolahkan kembali. Namun, Ketika Bhirawa mencoba ingin mengkonfirmasi lebih jauh justru diarahkan ke Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kota Surabaya.

“Coba tanyakan saja ke Bagian Organisasi saja lebih jelasnya,” ujarnya.

Kebijakan pemberian sanksi untuk menyekolahkan para PNS atau kepala daerah yang tidak mengikuti aturan tersebut , Mendagri mengacu pada UndangUndang nomor 23 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) untuk meQ geh nindaknya.Q

Belum Ada Juklak Pemprov, Pemkot Kontrol Uang Parkir, Dishub Belum Siapkan Penyambutan Wali Kota Bikin Karcis Berhadiah Pemkot, Bhirawa Meski dipastikan pelantikan Wali kota dan Wakil Wali kota terpilih tinggal sepekan lagi, 17 Februari, hingga hari ini, Pemkot belum mempersiapkan agenda penyambutan kepala daerah.

Pihak Pemkot mengaku belum menerima petunjuk dari Pemerintah Provinsi (Pemprop) Jatim terkait pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang rencananya dilakukan Gubernur Jatim di Gedung negara Grahadi. ‘’Kita sampai saat ini belum ada petunjuk dari propinsi terkait pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kan pelantikannya oleh Gubernur di Grahadi,’’ kata Kabag Umum dan

Protokoler Kota Surabaya, Wiwik Widayati , Selasa(9/2).

Menurut Wiwik Widayati pihaknya belum mengetahui pasti agenda apa saja yang harus disiapkan usai pelantikan. Bahkan ketika ditanya lebih lanjut, apakah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya usai dilantik akan langsung menggunakan mobil dinas baru?. ‘’Kita belum tahu juga,’’ ujarnya.

Sedangkan menurut Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhammad Fikser mengatakan, kemungkinan petunjuk baru akan diketahui setelah ada rapat koordinasi dengan Pemprop Jatim. ‘’Kemungkinan agenda baru

kita dapat setelah ada rapat koordinasi dengan Provinsi Jatim. Sampai saat ini masih belum ada petunjuk apa pun,’’ ujarnya.

Seperti diketahui pelantikan Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya pada 17 Februari setelah adanya surat dari Mendagri Nomor 005/ 389/SJ tentang tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2015.

Poin tiga dan empat meminta kepada Gubernur segera melantik Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota secara serentak pada Rabu, 17 Februari 2015 di ibukota provinsi masing masing.Q dre

Jumlah Alokasi Raskin Jatim 2016 Tetap Sama Surabaya, Bhirawa Pembagian beras untuk masyarakat sejahtera (rastra) atau dulu disebut raskin untuk wilayahJawa Timur 2016 masih tetap sama dengan alokasi tahun sebelumnya. Jumlah penerima secara keseluruhanberjumlah 2.857.469 RTSPM (rumah tangga sasaran penerima manfaat) sesuai dengan data terpadu hasil PPLS(Pendataan Program Perlindungan Sosial) BPS. “Untuk pagunya masih tetap sama dengan stok beras mencapai 42.862 ton per bulan dan tersebar di 8.506 titikdistribusi. Uang tebusnya juga tetap yakni Rp 1.600 per kg dengan jumlah beras 15 kg per RTSPM,” kata Kepala PerumBulog Divre Jatim, Witono, Selasa (9/2).

Namun, lanjut dia,yang berbeda saat ini hanya namanya. “Kalau disebut raskin kesannya beras itu untuk masyarakatmiskin.

Bu Mensos sudah mengganti istilahnya menjadi rastra, beras masyarakat sejahtera.

Ini lebih ngewongke(memanusiakan). Jadi gak ada kata miskinnya,” ungkapnya.

Ia menuturkan, sementara ini alokasi rastra untuk pagu 12 bulan saja. Saat ditanya adanya pagu tambahan untukrastra bulan 13 dan 14, ia mengaku belum ada perintah dari pusat. “Rastra tambahan belum ada pagu masih 12 bulan.Bia-

sanya September ada evaluasi rapat terbatas di kabinet lalu diputuskan baru akan ada tambahan rastra,” katanya.

Dari evaluasi penyaluran rastra tahun 2015 ternyata tidak dapat terselesaikan secara keseluruhan. Namun, darijumlah yang tersalurkan juga cukup tinggi mencapai 99,4 persen. Terdapat tiga kabupaten di wilayah Madura yangtidak bisa menerima raskin sepenuhnya karena adanya persoalan hukum sebelumnya, yakni Kab Sampang, KabPamekasan dan Kab Sumenep.

Untuk proses penyalurannya juga menggunakan sistem cash and carry (ada uang ada barang) dan ternyata masihada yang belum siap.

Namun sejauh ini di menilai proses distribusinya telah berjalan lancar. Walaupun pagu 2015tersebut belum selesai, lanjut dia, karena waktu yang habis maka distribusi pun dihentikan.

“Raskin ini tidak bisa disaur lagi dan dianggap hangus. 2016 diberikan pagu baru. Jadi yang tahun lalu itu tidak bolehdirapel karena nanti bisa timbul masalah,” katanya. Adapun jumlah beras raskin 2015 yang belum tersalurkan tersebut jika dipersentasekan sesuai dengan pagu setahun hanya tersisa 0,6 persen. Jumlahnya Q inf diperkirakannyasekitar 3.000 ton.Q

Surabaya, Bhirawa Sebagai bentuk sosialisasi kenaikan tarif, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya membuat event karcis parkir berhadiah. Nantinya, lembaran karcis yang telah diberikan kepada Jukir binaan Dishub, akan ditarik untuk ditukar dengan desain karcis berhadiah.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyu Drajad mengatakan beberapa alasan dikeluarkannya desain karcis tersebut diantaranya sebagai kontrol tarif di lapangan. Selain itu, dengan adanya door prize juga untuk meransang pengguna jasa parkir untuk meminta karcis pada juru parkir.

“Sengaja kami buat begitu agar bisa menjadi kontrol di lapangan. Sekaligus mengetahui harga parkir resmi.

Sesuai tidak dengan yang ditarik oleh Jukir,” terangnya saat dikonfirmasi Bhirawa, Senin (8/2) kemarin.

Irvan pun mengakui masih banyak keluhan masyarakat yang mendapatkan karcis parkir yang lusuh dan kucel dari juru parkir (jukir). Selain itu, penerapan harga di karcis kadang juga semau jukir sendiri atau tidak sesuai tariff yang tertera di karcis.

Adapun tujuan penerapan ini, agar pengguna jasa meminta karcis dari juru parkir sehingga juru parkir tidak bisa menggunakan kembali karcis yang lama. Mengenai adanya mafia parkir, Irvan menjawab dengan nada tidak membenarkan maupun menyalahkan. Dia mengatakan ini justru merupakan masalah sosial.

“Penyelesaiannya seharusnya ke sosiolog, ya. Sebab mereka, juru parkir ini kan mendapatkan hanya 20 persen dari tarif parkir,” ujarnya. Kalau tarif parkir Rp1.000, kata Irvan, jukir hanya mendapatkan Rp200 setiap karcisnya.

“Karena mereka belum memperoleh bagian atau proporsi untuk biaya makan dan sebagainya yang sesuai.

Ke depan kami akan mengkaji lagi dan menyesuaikannya,” ujarnya.

Dishub Surabaya juga telah menyiapkan gedung eksSiola dan Pasar Genteng menjadi lokasi parkir bagi warga yang hendak berkunjung ke Jalan Tunjungan. Ia menjelaskan, sudah ada rencana, namun gedung eksSiola hanya mampu menampung sekitar 250-an kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Begitu pula dengan Pasar Genteng.

“Pengalaman sebelumnya ketika ada acara di Jalan Tunjungan, kedua lokasi parkir itu tidak mampu menampung kendaraan yang parkir. Ketika Jalan Tunjungan dihidupkan, maka kami menyediakan parkir di tepi jalan di Jalan Tunjungan,” katanya.

Irvan menambahkan, parkir di tepi jalan ini tidak di sepanjang Jalan Tunjungan, melainkan di area-area tertentu. Pihaknya mengakui dengan adanya parkir di tepi Q geh jalan ini mengurangi badan jalan.Q

Menuju Surabaya Tertib

Becak Diangkut, Motor Petugas DKP Digembosi Jalur pedestrian di Kota Surabaya belum sepenuhnya dinikmati pejalan kaki. Banyaknya pengendara motor yang menggunakan jalur tersebut membuat keselamatan pejalan kaki terancam.

Ditambah lagi, para pedagang kaki lima (PKL) yang merebut ruas pedestrian. Hal tersebut dikarenakan minimnya pengawasan dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Kemarin, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir dan Garnisun Tetap (Gartap) menggelar operasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) juga parkir liar di pedestrian.

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dishub

Surabaya, Subagio Utomo menjelaskan, penindakan kepada para parkir bukan ditempatnya yang bisa mengganggu kenyamanan dalam rangka menuju Surabaya tertib.

“Ketika menyisir Jalan Darmo masih aman tidak ada masalah. Ketika menuju jalan Basuki Rahmat, tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo ada beberapa masalah yakni parkir dan PKL di pedestrian,” katanya saat ditemui Bhirawa di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo, Selasa (9/2) kemarin.

Pantauan Bhirawa, sebuah becak pun tak luput dari penertiban yang dilakukan petugas Satpol PP.

Becak tersebut diangkut di truk milik Satpol PP untuk di proses lebih lanjut. Tak hanya itu, rombong pedagang yang berjualan makanan pun juga disuruh masuk ke dalam gang-gang sempit.

Bertujuan, para pejalan kaki bisa leluasa memanfaatkan pedestrian.

“Belum ada tilang untuk pengendara motor yang menggunakan pedesetrian. Kita hanya melakukan teguran.

Penindakan masih bersifat preventif,” terangnya.

Tak hanya rombong dan becak yang ditertibkan, motor yang parkir sembarangan pun juga digembosi oleh petugas Dishub dan ditempeli sticker pelanggaran. Ironisnya, motor tersebut milik petugas Dinas Kebersihan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya yang sedang beristirahat.

“Sampeyan iku petugas DKP kok nguruki seng elek (Kamu itu petugas DKP kok mengajarkan yang jelek),” kata Kepala Seksi Penertiban Dishub Surabaya, Trio Wahyu kepada petugas DKP setelah digembosi dan ditempeli sticker pelanggaran.

Operasi Gabungan kemarin dimulai dari apel pagi di Terminal Joyoboyo. Dengan sasaran operasi yakni penertiban pedestrian, penertiban kendaraan pada rambu larangan parkir dan larangan berhenti. Serta penertiban parkir tidak teratur.

Subagio menambahkan, tindakan persuasif perlu dilakukan agar masyarakat mengerti untuk tidak melakukan pelanggaran lagi.

Terkait parkir liar jika ada pemiliknya maka harus langsung dipindahkan motornya jika tidak ada pemiliknya

syafruddin/magang

Motor Petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya digembosi petugas Dishub Kota Surabaya karena parkir di pedestrian Jalan Urip Sumoharjo, Selasa (9/2) kemarin. maka akan langsung digem- hak pejalan kaki bukan unDalam operasi gabungan bosi dan diberi sticker. tuk berdagang maupun un- kali ini melibatkan 50 angPKL dan parkir liar, Ia tuk parkir liar. gota yang berasal dari angmenyebutkan melanggar “Kalau ada PKL dan pe- gota Dishub 20 personil, Peraturan Daerah (Perda) milik kendaraan parkir liar Satpol PP 20 personil, angNomor 2 Tahun 2014 terkait tidak bersikap kooperatif gota Polrestabes Surabaya 2 ketertiban umum. Pedes- maka akan langsung ditilang personil dan UPTD Parkir 8 trian seharusnya menjadi dari Polrestabes,” imbuhnya. personil.Q Q geh

SURABAYA

Rabu Kliwon 10 FEBRUARI 2016

3

PENDIDIKAN - KESEHATAN - PELAYANAN PUBLIK - HUKUM

Tidak Efektif, Metode Fogging Mulai Ditinggalkan Surabaya, Bhirawa Saat ini penggunaan fogging untuk memberantas sarang nyamuk mulai dihindari. Fogging dinilai tidak efektif dalam membunuh nyamuk, dan justru membuat nyamuk menjadi kebal atau resisten. ‘’Fogging hanya mampu membunuh nyamuk dewasa, sedangkan bibit atau telur nyamuk tidak dapat mati hanya dengan fogging,’’ kata Kepala Dinkes Surabaya, Febria Rachmanita, Selasa(9/2).

Febria mengatakan, dalam memberantas nyamuk penggunaan fogging tidak dilarang sepenuhnya, akantetapi dapat dilakukan dengan pengawasan ketat. Dulu jika musim penghujan tiba masyarakat dapat meminta Puskemas untuk segera Fogging, akantetapi sekarang sudah dilarang. Menurutnya,

sebelum ada korban demam berdarah (DBD) maka penggunaan foging akan diperketat. ‘’Jadi siapapun yang melakukan foging harus persetujuan Puskesmas terdekat dan Puskesmas harus mendapatkan persetujuan Dinkes setempat,’’ tegasnya.

Ia mengungkapkan, sebenarnya pencegahan yang paling efektif dalam memberantas sarang nyamuk dengan mengiatkan program Pemberantasan sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 3M Plus, yaitu menguras, menutup dan memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas.

Sedangkan Plusnya adalah menaburkan obat larvasida atau abate ke tempat penampungan air Selain itu ada cara lain selain 3 M Plus yaitu dengan mengoleskan obat nyamuk cair ke seluruh tubuh tujuannya adalah

agar nyamuk tidak hinggap dan menggigit manusia. ‘’Jika masyarakat sudah menerapkan program PSN maka dapat dipastikan perkembangbiakan nyamuk akan sulit terjadi. Bagaimana bisa terjadi jika sarangnya sudah tidak ada maka perkembangbiakan nyamuk tidak akan berlangsung,’’ katanya.

Lebih lanjut Febria mengatakan, untuk mengatisapasi terjadinya lonjakan kasus DBD di Surabaya, pihaknya sudah berkordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan dan dasa wisma untuk menggadakan program PSN di daerahnya masing.

Menurutnya, sebagai kota dengan jumlah penduduk di atas 2 juta Surabaya sangat rawan terjangkit DBD. Jika dilihat jumlah penderita DBD selama Januari 2016 mengalami peni-

ngatan jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada 2015. Pada Juanuari 2016, jumlah penderita demam berdarah di wilayahnya mencapai 60 orang, sedangkan tahun sebelumnya 48 orang. “Jadi tahun ini mengalami peningkatan” katanya.

Sementara itu untuk jumlah penderita DBD tahun 2015 sekitar 600 orang. Jumlah tersebut lebih sedikit dibanding tahun 2014 yang mencapai 800 kasus. Ia memperkirakan puncak DBD pada tahun 2016 terjadi sekitar Bulan Maret. ‘’Kita akan selalu mengawasi kasus DBD hal ini dilakukan karena kasus DBD sangat rentan menyebabkan kematian pada penderitanya,’’ pesannya.

Sementara itu Kepala Dinkes Jatim dr Harsono mengaku, perkembangan nyamuk paling banyak terjadi pada saat musim

dna/bhirawa

Penggunaan fogging harus dilakukan sesuai prosedur. hujan tidak rutin. Masyarakat yang menggenang akan cepat diharapkan berhati-hati pada mengalir. Air yang mengalir akan saat musim hujan tidak rutin, hal merusak bibit nyamuk sehingga ini lantaran akan banyak ge- nyamuk tidak akan berkemnangan air yang tidak mengalir. bangbiakan di air yang mengalir,’’ Q dna ‘’Jika hujannya rutin maka air urainya.Q

Menyoal Penyidikan Kasus Kadin Jilid II

Kejati Jatim Siap Hadapi Praperadilan Kasus Kadin Kejati Jatim, Bhirawa Rencana Kadin Jatim melakukan gugatan pra peradilan pasca dibidiknya kembali kasus dugaan penyalagunaan dana hibah dari Pemprov Jatim ke Kadin Jatim , siap diantisipasi oleh oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

trie diana/bhirawa

Debit Air Naik

Intensitas hujan tinggi di seluruh Jatim membuat debit air di dam rolak Sungai Jagir Surabaya naik, disebabkan air sungai ini sebagai aliran sungai Brantas sebelum dialirkan di laut, Selasa (9/2).

RAGAM INFO

Polisi Tangkap Oknum Dirjen Pajak Palsu Pencuri Laptop Polrestabes Surabaya, Bhirawa Sial, itulah kata-kata yang pantas ditujukan untuk AY (25) alias nama palsunya Melvin A Wicaksono. Berdalih sebagai pegawai Direktorat Jendral (Dirjend) Pajak Jakarta, Melvin harus berurusan dengan Unit Jatanras Sat Reskrim Polrestabes Surabaya.

Rupanya bukan hanya itu saja, Melvin ditangkap Jatanras Polrestabes Surabaya atas kasus penipuan atau penggelapan 15 uni laptop milik Hotel Crown Prince, Surabaya. Atas aksi itu, Melvin mengakungaku sebagai pegawai Dirjend Pajak Jakarta yang hendak mengadakan meeting terhadap para pejabat Pajak se Jatim.

Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya Kompol Manang Soebekti mengatakan, tersangka AY ini mengaku sebagai pegawai Dirjend Pajak yang hendak mengadakan meting di Hotel Crown Prince, Surabaya. celakanya, tersangka meminta agar pihak hotel menyediakan fasilitas hotel diantaranya kamar standar sebanyak 65 kamar dan eksekutiv sebanyak 15 kamar, 25 unit laptop, dan 2LCD Screend.

Sayangnya, lanjut Manang, jabatan sebagai pegawai Pajak itulah yang digunakan tersangka AY untuk mencuri 15 laptop yang telah disediakan pihak hotel. Atas pencurian yang dilakukan tersangka, korban Maya Nur Komalasari yang merupakan sekretaris Hotel Crown Prince melaporkan hal ini kepada Polrestabes Surabaya.

“Tersangka berhasil ditangkap setelah adanya laporan dari pihak hotel. Dari pengakuanya, tersangka mencuri 15 laptop yang disediakan pihak hotel, dan menjual keseluruhan laptop dengan harga Rp 38 juta,” kata Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya Q bed Kompol Manang Soebekti, Selasa (9/2).Q

Gedung Baru RS Soewandhie Diuji Coba Pemkot, Bhirawa Pemerintah Kota Surabaya melakukan uji coba kesiapan gedung baru RSUD Soewandhie di Jalan Tambakrejo di ibu kota Provinsi Jawa Timur itu yang rencannya dioperasikan pada akhir Februari ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD dr. Soewandhie Febria Rachmanita, di Surabaya, Selasa(9/2), mengatakan, uji kesiapan gedung tersebut meliputi uji fungsi lift dan juga alat pemadam kebakaran.

“Gedung baru rumah sakit ini juga dilengkapi dengan area parkir yang luas serta ruang rawat inap,” katanya.

Menurut dia, jumlah bed yang disiapkan sebanyak Pembangunan RSUD ini dimulai sejak awal 2014 dengan menelan anggaran sekitar Rp26 miliar. Gedung baru rumah sakit milik Pemkot Surabaya itu terdiri atas empat lantai dan dilengkapi dengan 21 poli.

Total bangunan baru terdiri dari empat lantai dengan kapasitas 165 bed atau tempat tidur. Sebanyak 165 bed itu melengkapi 291 bed yang sudah ada di bangunan lama. Maka jika sudah beroperasi jumlah bed di rumah sakit ini sebanyak 456 unit.

Ia menjelaskan pembangunan gedung baru rumah sakit ini sangat mendesak sebab jumlah pasien tiap tahun terus bertambah. Febria Rachmanita yang juga menjabat Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya ini mengatakan tiga tahun lalu, jumlah pasien di poli rawat jalan mencapai 400 orang perhari.

“Saat ini naik tiga kali lipat menjadi 1.300 pasien/hari,” katanya.

Tingginya tingkat kunjungan pasien ini, lanjut dia, menjadi alasan bagi Pemkot Surabaya untuk membangun gedung rumah sakit yang baru. Bangunan ini tepat berada di sebelah rumah sakit yang ada sekarang.

“Kalau untuk pasien yang masuk ke Unit Gawat Darurat (UGD) per hari rata-rata antara 250 hingga 300 pasien,” katanya.

Sementara untuk rawat inap, lanjut dia, selalu penuh setiap hari dengan pemanfaatan bed mencapai 89 persen. Padahal, kata dia, idealnya pemanfaatan bed di rumah sakit itu sekitar 60-85 persen.

Maka, alumnus Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Prof Dr Moestopo tersebut akan membagi poli rawat jalan di bagian tengah dan sisi utara gedung.

Dengan demikian, kata dia, konsentrasi pasien tidak terpusat pada satu tempat dan tidak terjadi penumpukan pasien. “Kami juga terus menambah fasilitas rumah sakit, di antaranya kami menyediakan ruang ICCU (Intensive Cardiologi Care Unit) khusus penyakit jantung dan ruang perawatan luka bakar (burn unit),” ujarnya.

Dia menambahkan, RSUD dr Soewandhie kini juga telah memiliki perlengkapan medis baru berupa Mammografi. Ini merupakan alat untuk proses pemeriksaan payudara manusia menggunakan sinar-X Q ant dosis rendah.Q

Kasus Kadin Jatim jilid II ini sendiri telah dinaikkan ke level penyidikan umum. Hal ini sesuai dengan surat perintah penyidikan yang di tanda tangani Kajati Jatim dengan nomor : Print-86/0.5/Fd.1/01/2016 tertanggal 27 Januari 2016.

Menanggapi rencana gugatan praperadilan yang ditujukan pada Kejati Jatim, Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Jatim Dandeni Herdiana kepada Bhirawa menyatakan siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut. Bahkan, kasus Kadin jilid II merupakan upaya Kejaksaan dalam mengembangkan dugaan penyalagunaan di Kadin Jatim.

“Kalau mau praperadilankan kami (Kejati Jatim), silahkan saja. Intinya kami bukan mencari-cari kasus yang ada di Kadin Jatim, melainkan pengembangan dari kasus sebelumnya,” tegas Kasidik Kejati Jatim Dandeni Herdiana kepada Bhirawa, Selasa (9/2).

Dandeni menjelaskan, dibukanya penyelidikan sampai penyidikan umum kasus di Kadin Jatim merupakan upaya pengembangan dari penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim. Selain itu, dari fakta persidangan atas dua terdakwa yakni, Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring, ditemukan adanya fakta-fakta baru dipersidangan.

Fakta baru di persidangan inilah yang menjadi rujukan bagi penyidik Pidsus Kejaksaan untuk mengembangkan kasus ini. Dari fakta baru ini, kepada Bhirawa Dandeni mengaku akan mencari adakah unsure Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada kasus Kadin jilid II. “Dari fakta baru inilah, penyidik akan mencari apakah ada unsure TPPU terhadap kasus ini,” katanya.

Ditanya sedikit perihal kasus yang ada pada Kadin Jatim jilid II ini, Dandeni enggan merincikan hal itu. Namun, mantan Kasi Intel Kejari Purwakarta ini mengaku, kasus Kadin jili II ini berbeda dengan kasus Kadin sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa kasus ini mengerucut kepada dugaan penyelewengan dana hibah yang diduga dialihkan untuk membeli saham perdana Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim di tahun 2012.

Sayangnya saat disinggung perihal bidikan tersangka pada kasus Kadin jilid II ini, Dandeni tidak mau berspekulasi akan hal itu. Menurutnya, saat ini kasus Kadin jilid II masih sebatas Dik (penyidikan) umum, dan belum ada tersangkanya. “Pastinya kami merujuk kepada pencarian pihak yang paling bertanggungjawab atas kasus ini. Sabar dulu, kan masih Dik umum,” ungkapnya.

Sebaliknya, saat disinggung perihal pemanggilan ulang pihak-pihak yang dimintai keterangan atas kasus ini, seperti Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti, Sekretaris Daerah Pemprov (Sekdaprov) Jatim Ahmad Sukardi, dan Eks Sekdaprov Jatim Rasiyo, pria asli Garut ini tidak menampik hal itu. Dandeni mengaku, siapapun yang berkaitan dengan kasus ini bakal dipanggil kembali. Tapi, Ia menegaskan bahwa pemanggilan kembali ini sesuai dengan kebutuhan dari penyidik.

“Siapapun yang dinilai penyidik berkaitan untuk menjelaskan kasus ini, pasti akan kami panggil dalam statusnya sebagai saksi. Alasan ini diambil karena penyidik perlu menentukan pihak yang bertanggungjawab pada kasus ini,” pungkas mantan Kasi Pidum Kejari Stabat, Sumatera Utara ini.Q bed

BPJS Kesehatan Surabaya Bidik Usaha Mikro Surabaya, Bhirawa Pasca sukses membidik badan usaha besar, sedang dan kecil, saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Surabaya membidik usaha mikro.

Tahun ini BPJS Kesehatan membidik 23 ribu usaha mikro yang tersebar di Kota Pahlawan. ‘’Kita optimis tahun ini BPJS Kesehatan Surabaya mampu menambah kepesertaan BPJS Kesehatan di atas 10 ribu,’’ kata Kepala BPJS Kesehatan Surabaya, Made Pudja Yassa (9/2).

Menurutnya, dengan jumlah total 23 ribu usaha mikro, BPJS akan berusaha keras agar jumlah kepersertaan dapat meningkat. Saat ini jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan dari usaha mikro sebanyak 3000, sedangkan 20 ribu masih dalam proses perekrutan. ‘’Kita akan memperbanyak pelayanan atau gerai pedaftaran peserta baru, tujuannya agar usaha mikro dapat segera berbagung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional,’’ ucapnya.

Made mengungkapkan, tahun 2016 ini pemerintah sudah memberlakukan sangsi kepada badan usaha mikro yang tidak mendaftarkan pegawainya Made Pudja Yassa menjadi peserta BPJS kesehatan. Menurutnya, sangsi ini beragam, mulai dari pemberian peringatan hingga pencabutan usaha. ‘’Kita telah bekerjasama dengan disperindag dan dipendukcapil dalam menindak pelaku usaha mikro yang tidak bergabung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Diharapkan tahun ini usaha mikro tidak lagi lagi dalam mendaftarkan pegawainnya untuk ikut program JKN,’’ paparnya.

Dikatakannya, jika tahun lalu BPJS kesehatan telah memberikan surat teguran kepada badan usaha besar, menengah dan kecil agar segera mendaftar JKN maka tahun 2016 ini BPJS akan memberikan surat teguran kepada usaha mikro. ‘’Tahun lalu usaha mikro masih belum kena sangsi tapi tahun 2016 ini akan mendapatkan sangsi berupa teguran dari BPJS Kesehatan,’’ ucapnya.

Lebih lanjut Made menjelaskan, dalam menggarap usaha mikro diperlukan kerja keras dalam melaksanakannya. Banyak kendala dan hanbatan yang terjadi pada saat menggarap usaha mikro, salah satunya adalah tidak sesuainya antara ijin usaha yang Q dna didaftarakan dengan tempat usaha yang dijalankannya.Q

Pemkot Olah Air Tanah Menjadi Air Bersih dan Sehat Kecamatan Rungkut bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mengelola air tanah menjadi air bersih dan sehat untuk warga.

Camat Rungkut ketika melakukan serah terima pengelolaan air tanah.

dre/bhirawa

‘’Air merupakan salah satu kebutuhan utama bagi manusia. Kondisi kesehatan tentunya harus ditunjang dengan konsumsi air yang bersih pula. Menyadari hal tersebut, Pemkot bekerja sama dengan ITS tentang bagaimana cara memanfaatkan air tanah,’’ kata Camat Rungkut Ridwan Mubarun.

Menurut Ridwan Mubarun Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut telah dilaksanakan serah terima pilot scale pengolahan air tanah dari ITS tepatnya di

Yayasan Al-Ashar. ‘’Sebenarnya perjuangan untuk mengembangkan pengolahan air ini dimulai tahun 2014. Pada tahun 2015 ditetapkan bahwa lokasi di Yayasan Al-Azhar. Setelah dilakukan survey, bisa menjadi tempat untuk pengolahan air tanah,’’ tambahnya.

Harapannya, pengolahan air tanah tersebut dapat dimaksimalkan dan ke depan program ini menjadi awal membangun kerja sama lain yang lebih baik khususnya bagi warga

Rungkut dan Surabaya agar lebih sejahtera.

Senada dengan Camat Rungkut, perwakilan dari ITS, Ipung Fitri Purwanti mengatakan bahwa awal kerjasama ini adalah adanya usulan dari warga Rungkut agar air tanah yang ada dapat diolah atau dimanfaatkan. ‘’Hal tersebut menjadikan dasar untuk pembuatan alat filter pengolahan air tanah.

Pembuatan instlasai pengolahan air tanah tersebut juga sangat terjangkau dan mudah didapatkan. Bagi ITS sendiri, program ini menjadi penarapan ilmu sekaligus sebagai pengabdian kepada masyarakat,’’ jelasnya.

Ipung menambahkan, kedepannya akan ada workshop tentang pengolahan air tanah dan penggunaan alat ini kepada masyarakat agar dapat disebarluaskan.

Rencananya nanti tidak hanya air minum namun juga pembuatan instalasi pengolahan air limbah. Saat ini survei sudah dilakukan dan sudah menemukan beberapa lokasi sebagai tempat dimulainya program tersebut.

Sementara itu Salah satu pengurus yayasan Al-Azhar, Zamroni Ach Bahrom sangat berterima kasih kepada Pemkot Surabaya atas ditunjuknya yayasan sebagai percontohan sebagai tempat pengolahan air tanah.Q dre

4

OPINI Tajuk

Mengurangi Garam Impor IMPOR garam masih tetap dilakukan pemerintah, konon disebabkan produksi lokal tahun 2015 tidak mencukupi. Padahal hingga kini masih tersimpan ribuan ton, karena tidak terserap pasar. Konon, garam lokal tidak layak konsumsi karena kandungan yodium yang rendah. Karena itu dihargai sangat murah, sehingga petani garam selalu merugi. Tetapi problem garam, sebenarnya pada transparansi antara stok lokal yang tersedia. Juga prakiraan produksi dengan pertimbangan cuaca.

Garam merupakan bahan pangan strategis, untuk konsumsi maupun industri. Tetapi data stok garam antara petambak dengan catatan pemerintah selalu beda. Petambak garam menuding terdapat laporan palsu yang dibuat oleh sindikat pedagang. Termasuk dengan alibi cuaca ekstrem yang mempengaruhi produksi. Sehingga pemerintah selalu impor garam untuk mencukupi kebutuhan, terutama industri.

Berdasar catatan Pemda Sumenep, produksi garam yang semula ditaksir sebanyak 295 ribu ton, nyaris mustahil bisa dipenuhi. Ini disebabkan datangnya angin basah yang selalu mencairkan buih-buih ombak. Akibatnya, potensi (buih bakal garam) tidak menjadi bisa “matang.” Buih di pantai yang gagal mengkrital akan mengancam produksi garam di Madura tidak bisa memenuhi target.

Pada panen terbaik (Agustus-September tahun 2012 lalu), produksinya cuma 222 ribu ton. Karena itu diperkirakan realisasi produksi garam hanya sekitar separuh dari target (menjadi 150-an ribu ton). Berdasar paradigma suplai dan ketersediaan, kelangkaan garam seharusnya bisa meningkatkan harga. Namun kenyataannya malah berbeda.

Kekurangan garam, akan selalu ditutup dengan impor.

Tahun (2016) impor garam semakin “menelantarkan” garam rakyat (lokal). Penyebabnya, Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) Nomor 125 tahun 2015 tentang impor garam. Salahsatu isinya, importir tidak dibebani menyerap garam rakyat sebanyak 50%. Juga tidak terdapat batasan kuota, sampai memenuhi kebutuhan. Berbagai daerah sentra garam menolak Permendag, terutama Jawa Timur.

Tetapi biasanya tidak akan mengubah kebijakan. Konon problem utama garam rakyat adalah rendahnya mutu, serta ongkos produksi yang mahal. Nah, pada saat proses tambahan itulah volume garam mengalami penyusutan.

Sehingga ketersediaan garam tidak mencukupi untuk kebutuhan nasional. Dus, pemerintah mengimpor garam dari India dan Australia.

Produk garam nasional dari 40 kabupaten dan kota (di 10 propinsi) tahun 2015 ditaksir sebanyak 1,1 juta ton.

Untuk kebutuhan konsumsi (rata-rata selama 5 tahun terakhir 1,4 juta ton) masih kurang sekitar 300 ribu ton. Tetapi pemerintah mengimpor garam konsumsi sampai 500 ribu ton. Bahkan pemerintah juga mengimpor garam untuk industri sebanyak 1,6 juta ton. Jadi total impor mencapai 2,1 juta ton.

Sebagai “jagoan” garam peringkat tiga di dunia, seharusnya lebih memilih intensifikasi dan proses perbaikan mutu. Walau harus diakui, terdapat perbedaan proses pembentukan garam, antara negara ber-iklim dingin, dengan iklim hujan tropis (Indonesia). Di negara dingin, garam bagai tambang, tanpa melalui proses apapun. Melainkan hanya dikeruk seperti menambang kapur. Ongkos produksinya sangat rendah, sehingga bisa dijual murah.

Di pasaran terdapat selisih harga antara harga garam lokal dengan garam eks-impor. Berdasar patokan pemerintah, garam lokal kualitas terbaik seharga 750,- per-kilogram. Tetapi harga patokan itu tidak pernah tercapai. Maksimal hanya laku Rp 500,-. Sedangkan garam eks-impor untuk industri, dipatok seharga Rp 400,-. Selisih harga inilah yang menyebabkan garam lokal (milik rakyat) tidak dapat bersaing.

Problem garam (yang harus bersaing dengan komoditas impor) sama dengan gula, dan beras. Penyebabnya, ongkos produksi yang mahal. Sering pula ditambah dengan rantai distribusi (per-calo-an) yang panjang. Solusinya, mesti dibangun pabrik khusus untuk meningkatkan kandungan Na-Cl serta finning (pembersihan) di sentra-sentra garam rakyat. 

Sorotan Publik

Semua tanggapan baik berupa saran dan kritik atas wajah dan kinerja birokrasi kita dalam memberikan pelayan publik dapat dikirim melalui email: harian_bhirawa@yahoo.com atau manfaatkan fasilitas surat pembaca di www.harianbhirawa.co.id atau telp ke (031) 5470650 atau faks (031) 5343359. Untuk setiap email harap disertakan nomor telpon (untuk konfirmasi ulang).

Hukum Telah Jadi Alat Politik HUKUM telah dijadikan alat politik oleh oknum tertentu terkait kriminalisasi pejabat KPK. Kriminalisasi adalah alat untuk melemahkan para penyidik dan pejabat tinggi yang kritis di KPK, oleh para politis. Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, namun dengan kemampuan aturanaturan penegak hukum malah dijadikan upaya mengganti peran-peran para pejabat KPK yang bekerja dengan baik.

Terkait Novel Baswedan, yang terjadi sama kasusnya ketika Bibit-Chandra, namun ini cenderung terulang lagi, walau saat itu presiden telah turun tangan. Ini hanya kasus pencitraan oleh oknum yang tidak suka. Bahwa kasus kriminalisasi Novel Baswedan, Abraham Samad dan petinggi KPK lainnya, bukan merupakan kasus personal. Ini benar pelemahan lembaga, khsusnya KPK, kebenaran bukanlah hal yang patut dinegosiasikan, kriminalisasi harus ditindak, bukan didiamkan.

Desas-desus terjadi terkait Novel Baswedan. Novel akan dipindah jabatan menjadi salah satu jajaran komisaris di salah satu BUMN, dengan alasan untuk mengawasai upaya korupsi di BUMN tersebut. Alasan pemindahan jabatan ini adalah untuk meredam kasus kriminalisasi KPK, dan tidak lanjut ke pengadilan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penanganan perkara terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera diselesaikan karena sudah cukup lama dan ada hal lain yang harus mendapat perhatian.

Presiden ingin perkara yang terkait dengan KPK segera diselesaikan karena ini sudah cukup lama dan kita harus fokus pada persoalan lain terutama pembangunan ekonomi.

Terkait perkara AS, BW dan Novel, sudah ada kesimpulan akan segera diselesaikan karena memang sudah cukup lama tidak ada keputusan yang pasti.

Nama dan alamat ada di redaksi

HARIAN

PENDIRI : Alm. H. Moch. Said DEWAN PENASIHAT: Dahlan Iskan, Drs. Sugeng Praptoyo, SH, MM, MH, AK H. Ali Salim

Rabu Kliwon, 10 FEBRUARI 2016

Melawan Teror Nyamuk sekuensi atas resultan dari perubahan alam akibat peningkatan suhu bumi, peningkatan polusi, penggunaan bahan kimia yang tak terkendali dan perusakan predator alamiah secara masif.

Dari aspek“perilaku” Aedes Aegypti akOleh : des aegypti yang juga tif mengisap darah Oryz Setiawan merupakan penyebab korbannya pada pagi penyakit demam berdan sore hari antara darah. pukul 09.00-10.00 Secara klinis, indan 16.00-17.00. feksi virus Zika pada umumDibandingkan dengan jenis nyanya pada awal penyakit pasien muk lain, aedes aegypty merumerasakan demam mendadak, pakan nyamuk ’ningrat/priyayi’ lemas, kemerahan pada badan, yakni hidup dan berkembang biak punggung, kaki serta disertai ditempat bersih dan tenang yang nyeri otot dan sendi. Perbedaan terisi air. Genangan air tidak dengan infeksi virus dengue pada bersinggungan langsung dengan infeksi ini mata pasien akan tanah tapi melalui media (barang merah karena mengalami radang bekas, tempat minuman burung, konjungtiva atau konjungtivitis belakang kulkas, vas bunga, dan terkadang disertai nyeri lubang kayu/bambu dan sisa air kepala. Selain itu secara laborapada gayung di taman). tories ternyata infeksi virus Zika Memang selama ini tempattidak menyebabkan penurunan tempat tersebut pada umumnya kadar trombosit (keeping darah) sering luput dari pantauan kita sementara pada penderita demam dan terkadang menyepelekannya berdarah ditandai dengan penumeski semestinya kita. Nyamuk runan kadar trombosit dalam ini jenis nyamuk yang gesit dan darah. Pendek kata karakterpeka terhadap gangguan. Sifat istik virus Zikalebih cenderung ini membuat ia mudah berpindah menyebar pada bagian tubuh sasaran, yaitu dari satu orang ke area kepala seperti bagian otak, orang yang lain pada saat mengsekitar mata. isap darah. Akibatnya, peranan nyamuk sebagai penular virus Kekhasan Aedes Aegypti demam berdarah dengue pun Kekawatiran atas endemi virus makin bertambah. Setelah keZika sangat beralasan karena penyang mengisap darah korbanya, nyebarannya melalui media nyanyamuk akan beristirahat sambil muk berjenis aedesaegypti dimana menunggu proses mematangjuga membawa penyebaran virus kan telur di tempat yang gelap, dengue/dens (virus penyebab deterlindung, dan lembab, baik di mam berdarah) yang dewasa ini dalam rumah maupun di luar melanda dan mewabah hampir di rumah. seluruh wilayah Indonesia seiring Tempat yang disukai nyamuk dengan datangnya musim hujan.

Aedes Aegypti ini, misalnya, paSecara epidemiologis, perkemkaian yang tergantung, kelambu, bangan nyamuk aedes aegypti atau tumbuhan di sekitar tempat yang juga merupakan vector peberkembang biak nyamuk tersenyebaran demam berdarah dan but. Di alam terbuka, nyamuk chikungunya tentu lebih mudah Aedes Aegypti hanya berumur bermutasi sehingga menimbulkan sekitar 2 minggu. Namun, berstrain virus baru seperti halnya dasarkan hasil berbagai penelimutasi virus flu burung (H5N1). tian di laboratorium, nyamuk AeKondisi inilah yang dikawatirdes Aegypti dapat mencapai umur kan terhadap berbagai sumber 25 sampai 56 hari. Dalam kurung penyakit (virus) sebagai konwaktu itu, nyamuk dapat meng-

Baru baru ini dunia dikejutkan dengan serangan virus Zika yang melanda kawasan Amerika Selatan dan Tengah (Karibia). Brasil merupakan negara yang paling parah terjangkit virus Zika dimana sejak Bulan Oktober 2015 terdapat sekitar 4.000 bayi mengalami kelainan seperti microchepali (kelainan ukuran kepala bayi lebih kecil dari ukuran normal), kelainan kepala sehingga perkembangan otak terganggu dan 49 bayi diantaranya meninggal.

B

adan Kesehatan Dunia (WHO) merilis laporan terbaru bahwa setidaknya ada 18 negara yang positif terjangkit Virus Zika yakni Brasil, Barbados, Kolombia, Ekuador, El Svador, French Guiana, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Martinique, Meksiko, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Saint Martin, Suriname, dan Venezuela.

Berdasarkan hasil penelitian, penularan virus ini disebarluaskan oleh nyamuk aedesaegypti sebagaimana yang menularkan pada kasus demam berdarah dengue (DBD) dan chikungunya.

Dengan mobilitas penduduk yang begitu cepat dan dinamis WHO memperkirakan virus Zika akan menyebar keseluruh dunia termasuk ke kawasan Asian Tenggara dan Indonesia di dalamnya.

Oleh karena itu untuk mencegah meluasnya penyebaran virus Zika tersebut terutama bagi ibu hamil untuk tidak berkunjung atau berlibur ke negara-negara tersebut.

Karakteristik Virus Virus Zika pertama kali diisolasi dari kera di Hutan Zika di Uganda pada 1947. Zika sendiri merupakan nama hutan tempat dimana virus ini berhasil diisolasi di Uganda. Gejala serangan virus meliputi demam, nyeri persendian, radang sendi mata, sakitkepala, nyeri otot, dan nyeri mata. Virus Zika merupakan flavivirus kelompok Arbovirus bagian dari virus RNA (Ribo Nucleid Acid). Sedangkan di Indonesia kasus penularan virus Zika belum terjadi namun dibutuhkan kewaspadaan tinggi karena penularannya virus ini sama seperti virus demam berdarah yakni gigitan nyamuk ae-

P

isap darah sebanyak 17 hingga 40 kali (Kasnodihardjo, Penelitian Depkes RI). Selain itu upaya penanggulangan penyebaran nyamuk harus bersifat kolektif bukan dilakukan secara personal sebab dalam suatu wilayah daya terbang nyamuk mencapai 100 hingga 200 meter.

Walaupun sebuah keluarga telah melakukan perilaku dan kebiasaan hidup bersih dan sehat jika terdapat tetangga atau pemukiman tersebut tidak memiliki kepedulian terhadap hidup bersih dan sehat tentu tak menjamin kita bebas dari demam berdarah.

Sebab kasus yang muncul tergantung gigitan nyamuk dimana dan siapa yang dihinggap dan tergigit nyamuk Aedes Aegypti yang mengandung virus den. Peningkatan jumlah penderita DB yang signifikan yang ditandai dengan perubahan kemampuan vektor, sumber penyakit secara genetic melalui mutasi genetic pada virus dengue (den) tipe 3 dan 4 sehingga penderita tidak didahului dengan bintik-bintik merah di kulit pada umumnya sebagai diagnose awal penentuan positif DB namun telah mengalami tahap akhir yang disebut Dengue Shock Syndroma (DSS) sehingga penderita tak sempat tertolong.

Salah satu pola diagnose penunjang yakni dengan melakukan tes darah rumpelleede di laboratorium yang dideteksi dengan penurunan jumlah trombosit darah dibawah normal sekitar 100 ribu per milimeterkubik. Identifikasi pola penularan melalui trans ovarial transmission yang kemungkinan nyamuk aedesaegypty membawa dua jenis virus dengue (den) sekaligus dengan perkembangan siklus hidup sejak dari telur, nyamuk telah mengandung virus den. Gigitan nyamuk pada penderita DB, akan menyebabkan virus den lainnya akan ikut terhisap juga sehingga nyamuk tersebut bisa menggigit manusia lain, berarti manusia terkena dua virus den/dengue.

Alumnus Fakultas Kesehatan Masyarakat (Public Health) Unair Surabaya ; bisa dihubungi melalui email : oryz. setiawan2008@gmail.com

Pesantren Wahana Deradikalisasi

emuda rentan dijadikan sasaran perekrutan kelompok teroris. Di usia ini, pemahaman tentang agama cenderung masih rendah.

Ditambah lagi, kondisi jiwa remaja kebanyakan masih labil dan kurang kritis dalam menerima pengetahuan dari luar. Namun, mereka memiliki semangat yang menggebu-gebu terhadap perjuangan Islam. Sehingga, imingiming menjadi seorang martir dan masuk surga menjadi alat pemasaran yang jitu bagi para kelompok jihad ekstrem.

UU antiterorisme jelas-jelas tidak memberikan wewenang lebih kepada aparat penegak hukum untuk memidanakan individu yang terdapat indikasi bergabung dengan kelompok teroris. Karena asas legalitas menyebutkan bahwa tidak dapat memidanakan seseorang sebelum melakukan kesalahan dan didasarkan pada aturan tertulis (nullum delictum nulla poena sine praevia lege). Daripada berusaha menggiring para pelaku teror ke dalam hotel prodeo, lebih baik melakukan tindakan pencegahan dengan memondokkan pemuda ke pesantren.

Tradisi Pesantren Bagi pemuda, belajar di pesantren merupakan langkah preventif supaya tidak terbius pengaruh radikalisme. Meskipun dengan pendekatan yang berbeda, setiap pesantren memiliki kesamaan nilai untuk mencetak generasi bangsa yang taat beragama. Kesamaan nilai tersebut berbentuk suatu tradisi paten yang berupa penanaman komitmen kepada para santrinya untuk senantiasa mencari keberkahan hidup (ngalap barokah). Inilah tradisi utama dalam dunia pesantren.

Keberkahan hidup dapat diraih manakala para santri taat beribadah dan tekun dalam belajar. Pesantren tidak pernah menanamkan doktrin radikal, sehingga tak akan terbesit di benak santri untuk berjihad demi tegaknya

menjalankan suatu agama Islam. Yang amalan-amalan zikir ditekankan para kiai tertentu dan menyamadalah usaha untuk paikan suatu sumpah menjadi orang yang (baiat) yang formulasberilmu, memiliki inya telah ditentukan kewibawaan (dignioleh pimpinan organty), dan memperoleh isasi tarekat tersebut pekerjaan mapan (mursyid) (Dhofier, di kemudian hari.

1985: 135).

Jadi, upaya-upaya Jika pemuda yang destruktif kelompok belajar di pesantren teror seperti bom Oleh : bertujuan mencegah bunuh diri dan penFaby Toriqirrama internalisasi paham embakan aparat keradikal, maka bagi polisian malah akan para mantan pengmenjauhkan diri dari ikut kelompok teror, praktik keberkahan hidup. tarekat merupakan solusi jitu Tradisi kedua adalah proses untuk merestorasi paham-paham pembelajaran di pesantren. Jika radikal. Sebab di dalam dunia di sekolah formal, murid-murid tarekat, seorang murid akan hanya diajarkan pemahaman dibimbing menjadi seorang hamagama dasar. Lain halnya denba saleh yang mendambakan kegan di pesantren yang tidak berhidupan akhirat. Segala macam henti pada tingkatan elementer. kepentingan dunia sudah tidak Artinya, dalam mengkaji suatu menjadi prioritas hidup lagi, bahteks Al-Qur’an maupun hadis kan cenderung ditinggalkan. dari berbagai kitab kuning, para Terdapat berbagai macam kiai atau ustaz tidak sekadar aliran tarekat yang berkembang memberikan makna tekstual. di Indonesia. Ada Tarekat SiddiqiKarena kedalaman ilmu yang yyah, Tarekat Wahidiyyah, dan mereka miliki, para santri akan Tarekat Qodiriyyah wa Naqsydiberikan penafsiran yang lebih abandiyyah. Apapun itu jenis luas mengenai kontekstualisasi tarekatnya tidak lah menjadi suatu nash. Dengan begitu, santri persoalan. Yang terpenting adalah akan memiliki pemahaman yang berusaha mengubah pola pikir komprehensif dan lebih bijak melalui doktrin amalan tarekat dalam memahami syariat. untuk menapaki jalan hidup yang Tradisi selanjutnya adalah lebih luhur, yakni peningkatan kebiasaan hidup berdampingan. kehidupan spiritual seseorang.

Dalam kesehariannya, santri Doktrin pertama dalam duharus berbagi tempat tidur, mania tarekat adalah penanaman kanan, bahkan pakaian. Mungkin konsep “al-faqir” atau si misterlihat sepele, namun di sinilah kin. Sebagai al-faqir, seseorang letak nilai-nilai kemasyarakatan harus menyadari bahwa dirinya yang sesungguhnya. Jika konsep memang tidak memiliki apaini dipahami betul, maka segala apa. Segala suatu yang dimiliki bentuk praktik kelompok teroris ini semata-mata milik Tuhan. yang bengis akan dianggap seKarena secara metafisik manubagai pencemaran nilai kerukusia tidak mempunyai esesnsi nan dan merobohkan stabilitas tersendiri, Tuhan lah esensi yang bangsa yang telah dibangun. sebenarnya dan merupakan satusatunya esensi Organisasi Tarekat Melalui konsep ini manusia Organisasi tarekat adalah akan diajarkan bahwa tidak perlu istilah populer dari praktik tabersusah payah menyebarkan sawuf yang berkembang di lingagama Islam, apalagi melalui kungan pesantren. Kelompok ini

cara-cara anarkis. Hal tersebut justru memicu kebencian dari penganut agama lain, termasuk masyarakat muslim sendiri. Percuma saja beragama Islam tapi tidak benar-benar “Islam”. Penambahan jumlah umat Islam juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitasnya. Maka dari itu, lebih baik meningkatkan kualitas dengan berusaha mencapai puncak tertinggi kehidupan spiritual, yakni makrifat kepada Tuhan.

Setelah penanaman konsep maka selanjutnya adalah penekanan sembayang dan zikir sebagai jalan utama dalam peningkatan kehidupan spiritual seseorang. Ini adalah doktrin tarekat yang bernuansa praktis.

Biasanya suatu jenis tarekat memiliki amalannya sendiri dan berbeda dengan aliran tarekat yang lain. Pendekatan diri sebagai hamba Tuhan merupakan kebahagiaan hidup yang paling utama. Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada perasaan dekat kepada Tuhan. Tarekat merupakan jalan menuju zat yang transenden.

Keinginan mendapatkan surga dan mati menjadi seorang syahid yang selama ini menjadi tujuan hidup lambat laun akan dihapuskan melalui doktrin tarekat. Surga dan syahid bahkan sudah tidak pedulikan lagi. Inilah ajaran yang menawarkan kedamaian hidup.

Kaum radikalis bersusah paya menegakkan syariat meskipun dengan cara kekerasan, sedangkan kelompok tarekat (tasawuf) lebih memilih kedamaian dan kenyamanan hidup. Maka dari itu, radikalisme ibarat kulit kacang dan tasawuf adalah isinya. Pertanyaannya, sampai kapan terus-menerus memakan kulit kacang?

Mahasiswa aktif di Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya; alumi Pondok Pesantren Darul Ulum, Jombang; Bisa dihubungi melalui email : fabytoriqirrama@ gmail.com

PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB : Nawang Esthi Lestari REDAKTUR PELAKSANA: Titis Tri Wahyanti KOORDINATOR LIPUTAN : Wawan Triyanto REDAKTUR: Wahyu Kuncoro SN, Bambang WN , Choirul Anam, Anangsyah Isfianto, Helmi Supriyatno, Gatot Suryo Widodo Reporter : M. Ali, Siti Sulistiani, Andre Endrayana Sasmita, Rachmat Caesar BSW, Zainal Ibad, Danang Prastyo, Adit Hananta Utama, Abed Nego, William AK , Gegeh Bagus Setiadi Fotografer: Trie Diana Indahwati Malang: M. Taufiq, Kabupaten Malang : Cahyono Nor Rochmah, Kota Batu: Anas Bachtiar, Pasuruan : Hilmi Husein, Pamekasan: Syamsuddin, Lumajang: Zainul Hidayat, Probolinggo: Wiwit Agus Pribadi Jember: Effendi, Sampang: Nur Cholis, Sumenep: Samsul Arifin, Bondowoso: Samsul Tahar, Situbondo: Sawawi, Tulungagung: Hadi Sucipto, Wiwieko Dh, Lamongan: Suprayitno, Jombang: Romadlon, Fathoni, Mojokerto: Hasan Amin, Kariyadi Sidoarjo: Ali Kusyanto, Hadi Sujitno, Achmad Suprayogi Gresik: Kerin Ikanto, Rokim, Tuban: Khoirul Huda Madiun: Sudarno, Blitar: Hartono, Ponorogo : Hari Bahrul Ulum, Magetan: Ivin Kurniawan, Nganjuk: Ristika, Bojonegoro: Achmad Basir, Banyuwangi: Dian Ananta Jakarta: Tjitjik Rahayu, Direktur Utama: Nawang Esthi Lestari, Direktur Umum: Wahyu Kuncoro SN, Direktur Keuangan Mira Damayanti Komisaris Utama: Sugeng Praptoyo, Komisaris: Bambang WN, Hasan Amin, Suprayitno, Malang: Gatot Soekardi, Ratna Nirmala, Lumajang: Didit Nur Jadit, Bondowoso: Hasto Pramudyo, Manager Produksi, Sirkulasi dan Periklanan: Sri Eddy Haryanto, Manajer Keuangan: Anangsyah Isfianto, Administrasi Keuangan: Etti Sri Kustini, Sri Poernomo, Sekretaris Perusahaan: Rani Cholyvianti, Sirkulasi: Titiek Yuliati (Koordinator), Andi Basuki, Nike Kusumawati, Utomo Pagon, Distribusi: Tatok Arly (Koordinator), Suparto, Mulyadi, Pracetak:Ali Sulkan (Koordinator), Danu Setiawan, Achmad Tauriq Imani, Trisno purnomo, Onny Agung S, Oki Abdul Sholeh. Sekuriti: Saiful Hidayat, Agus Mulyono Alamat Kantor Pusat/Iklan/Redaksi: Jalan Indragiri 73 Surabaya, Telp : 031- 561-5454, Fax : 031-561-9009, Email Iklan: bhirawa_indragiri@yahoo.com, Email Redaksi: harian_bhirawa@yahoo.com Sirkulasi: Jalan Pengenal 5, Surabaya (60174), Telp : 031- 547-0650 (3 lines), Fax : 031-534-3359, Email Sirkulasi: bhirawasirkulasi@yahoo.com Bhirawa Online : http://www.harianbhirawa.co.id Bank: Bank Mandiri (BBD Jembatan Merah) Surabaya, No. Rek:140.0080000053, Percetakan: PT Media Nusantara Press SIUPP: Nomor 159/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1986, 22 April 1986.

Tarif Iklan: Iklan Baris Rp. 7.500/baris (maksimal 5 baris), Iklan Tender/Lelang Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display warna (FC) Rp.10.000/mm kolom, Iklan Display hitam putih (BW) Rp.7.500/mm kolom. Harga belum termasuk PPn 10%.

Rabu Kliwon 10 FEBRUARI 2016

SIDOARJO-GRESIK-MOJOKERTO

5

Banjir, BPN Tetap Buka Pelayanan Hujan Deras Kawasan Mojokerto Banjir Meskipun dalam kondisi banjir, Kantor BPN (Badan Pertahanan Nasional) Kab Sidoarjo tetap melakukan pelayanan terhadap masyarakat secara maksimal. Bahkan sampai menyedikan fasilitas gratis transportasi tiga unit becak untuk menjemput warga dari jalan hingga masuk kantor.

Kepala BPN Sidoarjo, Ir Nandang Agus Taruna, Selasa (9/2), mengatakan, pelayanan terhadap masyarakat tak ada istilah libur, Kantor BPN Kab Sidoarjo masih tetap membuka pelayanan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Dalam melayani masyarakat tak mungkin diliburkan. Pasalnya, proses pelayanan masyarakat per harinya cukup banyak, berkisar 300 - 500 orang yang melakukan pengurusan surat-suratnya.

‘’Jika diliburkan, persoalan berkas-berkasnya akan semakin menumpuk,’’ jelas Nandang Agus Taruna sambil memantau kondisi banjir di halaman kantornya.

Adapun jumlah program pelayanan yang dilakukan di Kantor BPN meliput pelayanan dalam program Prona, UKM Nelayan, Redistribusi Tanah Negara. Juga P4, yakni pendataan tanah warga. Sementara untuk program mobil, Larasita tak dilakukan karena sudah dibuka secara

achmad suprayogi/bhirawa

Tampak masyarakat masih berjubel di Kantor BPN walaupun kondisinya banjir.

KELANA

Sidoarjo Belum KLB Demam Berdarah Sidoarjo, Bhirawa Sesuai dengan Permenkes Nomor 1501 tahun 2010, kondisi kasus Demam Berdarah Deagu (DBD) di Kab Sidoarjo masih belum tergolong dalam Keadaan Luar Biasa (KLB).

Kondisi di Kab Sidoarjo statusnya masih waspada, karena secara kumulatif sejak Januari 2016 sampai sekarang sebesar ali kusyanto/bhirawa 52% sedangIka Harnasti kan yang meninggal 0,2%.

Karena itu, Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo mengklarifikasi adanya laporan dari Dinas Kesehatan Jatim, kalau kondisi Kab Sidoarjo dalam status KLB DBD pada Bulan Pebrurari 2016 ini. ‘’Meski setiap minggu secara periodik memberikan laporan kondisi perkembangan kasus DBD kepada Dinas Kesehatan Jatim, tapi yang tahu status sudah KLB atau belum adalah wilayah sendiri,’’ terang Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Sidoarjo, dr Ika Harnasti MM, Selasa (9/2) kemarin.

Ika menyampaikan, selama ini pihaknya tak pernah menerima surat dari Dinkes Jatim kalau status kasus demam berdarah Kab Sidoarjo pada awal tahun 2016 ini adalah KLB. Mungkin yang dimaksud surat itu hanya untuk memberikan warning saja. Karena apa, justru angka rata-rata kasus kematian DBD atau Case Fertility Rate (CFR) pada tahun 2016 ini mengalami penurunan bila disbanding dengan bulan yang sama pada tahun 2015 kemarin. ‘’Pada tahun 2015 CFR nya sebesar 8,6% sedangkan tahun pada 2016 ini sebanyak 3.6 %, maka terjadi penurunan angka kematian, otomatis statusnya tidak KLB, ini sesuai Permenkes Nomor 1501 tahun 2010,’’ papar Ika.Q kus

BC Jatim Musnahkan Puluhan Juta Rokok Ilegal Sidoarjo, Bhirawa Petugas Bea dan Cukai (BC) Kantor Wilayah Jatim I memusnahkan puluhan juta batang rokok ilegal hasil penindakan selama tahun 2015 untuk menekan angka peredaran rokok ilegal.

Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai Dirjen Bea Cukai Jatim I, Oentarto Wibowo, Selasa, mengatakan jutaan batang rokok ilegal tersebut diperoleh dari berbagai tempat di wilayah kerja kantor wilayah Bea Cukai Jatim. ‘’Adapun jumlah hasil tembakau hasil penindakan di bidang cukai adalah 72 juta batang rokok ilegal dengan rincian dari Bea Cukai Jatim I sebanyak 63,6 juta batang dan dari Bea Cukai Jatim II adalah sebanyak 8,5 juta batang,’’ katanya.

Oentarto menjelaskan, pemusnahan yang dilakukan ini merupakan aksi nyata Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam menciptakan fair treatment bagi industri rokok yang telah memenuhi segala ketentuan dan membayar cukai sesuai kewajibannya. ‘’Dengan adanya penindakan ini diharapkan tak ada lagi rokok ilegal, kemudian diharapkan pasar akan diisi oleh industri rokok yang taat aturan,’’ katanya.

Ia menyebut modus pelanggaran yang digunakan antara lain menggunakan pita cukai yang sudah dipakai (bekas) menggunakan pita cukai palsu. Dengan jenis pelanggaran antara lain menggunakan pita cukai yang sudah dipakai atau menggunakan pita cukai yang bukan peruntukannya.Q ant

permanen di Sun City Sidoarjo, yang juga telah siap melayani masyarakat secara maksimal.

Sementara itu, untuk mempermudah pelayanan masyarakat dalam hal pembanyaran. Kantor BPN Sidoarjo mulai tahun 2016 ini juga telah membuka pembayaran melalui Bank BRI Cabang Sidoarjo. Selain melalui Bank BRI Sidoarjo, bisa melalui ATM juga membuka pelayanan di Kantor BPN. ‘’Sehingga pelayanan di Kantor BPN tak ada perputaran uang, dari bank langsung masuk ke Kas Negara,’’ tegas Nandang.

Dalam proses pelayanan pembuatan sertifikat tanah, pihaknya BPN tiap tahunnya bisa mencapai sekitar 90 sertifikat. Kalau dibuat rata-rata per bulan bisa mencapai sebanyak 8 ribu sertifikat. Mengingat banyaknya pemohon, dalam waktu dekat ini pihak BPN sudah merecanakan relokasi kantor. Sudah mengajukan penganggaran lahan di Jalan Lingkar Timur seluas 8 hingga 9 hektar, dengan perkiraan anggaran sekitar Rp9 miliar. ‘’Rencana pembangunannya nanti lahan dari pihak BPN, sedangkan untuk pembangunan gedungnya bisa bersama-sama dengan Pemkab Sidoarjo,’’ ujar Linda Nainggolan, Kasubag TU BPN Sidoarjo.Q ach

Mojokerto, Bhirawa Intensitas hujan yang tinggi sehari hingga dua kali yang terjadi di kawasan Kab Mojokerto. Tepatnya di Kec Pungging dan Kec Mojosari dalam sepekan terakhir ini berakibat ratusan rumah tergenang air, dan ratusan hektar sawah beserta tanamannya rusak disapu banjir.hingga Selasa (9/2) kemarin.

Maka untuk membantu pemulihan kondisi pasca banjir di Dsn Patung, Ds Pungging, Kec Pungging, Kab Mojokerto, hingga Selasa (9/2) kemarin, Koramil 0815/11 Pungging bersama warga masyarakat melakukan upaya pembersihan dapur rumah warga diantaranya milik Parji (60 tahun), pekerjaan Swasta, alamat Dsn Patung Ds Pungging, yang roboh saat terjadi banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Sumber Pasinan.

Seperti diketahui banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Sumber Pasinan yang terjadi pada 7 Pebruari 2016 sempat menggenangi jalan dusun dan pemukiman warga, termasuk dapur rumah puluhan warga termasuk ikut terdampak banjir.

Menurut Kapenrem 082/CPYJ Mayor Arm Imam Duhri, upaya untuk meringankan beban warga membersihkan kotoran ini merupakan implementasi Tugas

hasan amin/bhirawa

Segenap anggota TNI mengikuti aksi sosial membersikan dapur rumah yang roboh.

Pokok TNI AD yang dilaksanakan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), juga bentuk kepedulian TNI AD khususnya Koramil 0815/11 Pungging terhadap warga yang terdampak Bencal banjir di wilayah binaan. ‘’Personel yang dilibatkan dalam kegiatan itu antara lain Unsur Koramil 0815/11 Pungging sebanyak 14 orang dipimpin Danramil 0815/11 Pungging, Kapten Inf Mujiono dan warga masyarakat Dsn Patung Ds Pungging sebanyak 15 orang,’’ kata Mayor Imam.

Mator Imam juga menjelaskan, untuk sementara pihak Koramil 0815/11 Pungging,

hanya membantu pemulihan pasca bencana di wilayah binaan, sedangkan untuk penanganan jebolnya tanggul Sungai Sumber Pasinan di Dsn Patung yang bermuara di Sungai Sadar merupakan kewenangan Dinas Pengairan Propinsi Jatim.

Rencananya untuk perbaikan tanggul menunggu hasil koordinasi Pihak Kec Pungging dengan Dinas Pengairan Kab Mojokerto yang akan ditindaklanjuti ke Dinas Pengairan. Bila saatnya dilakukan perbaikan tanggul Sungai Sumber Pasinan, tentu Koramil 0815/11 Pungging akan turut serta membantu dengan segenap kemampuan yang dimiliki.Q min

Pembangunan Drainase Perlu Dievaluasi Sidoarjo, Bhirawa Hujan deras yang disertai angin terus mengguyur kawasan Sidoarjo. Selama itu pula kawasan Sidoarjo menjadi kawasan genangan air. Tak hanya di pedesaan, perkotaan Sidoarjo juga tak luput dari genangan air.

Padahal, setiap tahunnya pemerintah mengganggarkan dana tak sedikit yang dikeluarkan dari APBD untuk perbaikan pembangunan infrastruktur.

Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, Juanasari, ditemui Selasa (9/2) mengaku akan melakukan evaluasi tekait perbaikan drainase yang selama ini menjadi fokus pemerintah dalam menanggulangi banjir. ‘’Kami akan memanggil SKPD terkait untuk dilakukan evaluasi terkait banjir yang banyak menimbulkan persoalan di masyarakat. Tak hanya di desa-desa, perkotaan pun juga tak luput dari genangan banjir,’’ katanya.

Juanasari juga menjelaskan, persoalan banjir sangat rentan sekali menjadi persoalan yang serius. Setiap tahun pemerintah menganggarkan sejumlah dana yang besar untuk perbaikan pembangunan infrastruktur yang dikeluarkan melalui APBD. Sehingga genangan air yang masih mengancam perkotaan Sidoarjo perlu di evaluasi. ‘’Kalau sudah

Terlihat nekat warga melewati Jl. Kartini Sidoarjo yang tergenang air alias banjir. banjir begini, berarti ada masalah dengan salurannya. Makanya dalam waktu dekat, Komisi C akan panggil SKPD terkait,’’ tegasnya.

Sekedar diketahui, sejak Jumat (5/2) hingga Selasa (9/2) kemarin sekitar lima hari kawasan Sidoarjo diguyur hujan deras. Hujan deras yang disertai angin membuat sejumalah kawasan di daerah Sidoarjo tergenang banjir. Seperti yang terlihat di sejumlah tem-

pat yakni di Jl KH Mukmin, Kwadengan, Kutuk, Jl Raden Patah, Jl Hang Tuah, Pasar Ikan, Kartini, Jl Malik Ibrahim, Perumahan Bumi Citra Fajar, Perumahan Taman Pinang Indah, Perumahan Jenggolo, hingga Pasar tradisional Buduran. Bahkan, genangan air yang sebelumnya masih dinilai rendah berubah menjadi tinggi, seperti di kawasan Kwadengan.

Bahkan tak sedikit pula genangan banjir masuk kedalam

DKP Perluas Kapasitas TPA Sampah Bongkar Gubuk Pemulung di TPA Kota Mojokerto, Bhirawa Dinas Kebersihan dan Per tamanan (DKP) Kota Mojokerto melakukan pembenahan total Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di kawasan Randegan.

Karena selama ini TPA overload dan tak mampu menampung sampah, DKP melakukan pembersihan TPA untuk memperbesar kapasitas TPA yang sudah kelebihan beban itu.

Seperti yang dilakukan kemarin, dengan dikawal Petugas Satpol PP, petugas DKP membersihkan 18 bangunan kumuh milik para pemulung di lokasi TPA. Selama ini bangunan asalasalan itu mengganggu pemandangan, serta memakan

sebagian lokasi yang seharusnya bisa untuk menambah daya tampung TPA. ‘’Keberadaan bangunan liar di lokasi TPA mengganggu proses bongkar sampah karena berdiri di median jalan. Keberadaan gubukgubuk liar itu juga menganggu keindahan, dan mempersempit daya tampung TPA,’’ ujar Kasatpol PP Kota Mojokerto, Mashudi kemarin.

Tindakan Satpol PP itu merupakan upaya persuasif sebelumnya. ‘’Mereka sudah kita peringatkan. Tiga kali peringatan kami tidak digubris terpaksa kami mengambil tindakan,’’ jelas kasatpol PP. Kepala DKP Kota Mojokerto, Amin Wakhid me-

kariyadi/bhirawa

Petugas Pol PP bersama Kepala DKP Kota Mojokerto melakukan komunikasi dengan pemulung di lokasi TPA, selasa (9/2) kemarin.

ngatakan, keberadaan hunian pemulung yang berdiri sekian lama itu tidak hanya menganggu proses bongkar sampah tapi juga keindahan. ‘’Kami terpaksa meminta hunian itu dibongkar karena menggangu jalan truk. Karena bangunan itu, nilai Adipura kita di TPA sangat rendah karena ada bangunan kumuh itu,’’ cetusnya.

Ia menjelaskan nilai TPA jauh dibawah standar yang diharapkan karena bangunan itu. Para pemulung itu kebanyakan berasal dari luar kota. Mereka tidak hanya berteduh disana tapi ada yang tinggal bermalam bersama keluarganya. ‘’Yang memprihatinkan, pemulung itu menumpuk sampah-sampahnya selama berhari-hari dan melakukan transaksi dengan pengepul disana. Para pengepul mengambil sampah dari pemulung. Dan transaksinya disana. Karenanya kami terpaksa bertindak,’’ pungkasnya.

Dengan pembongkaran dan penataan TPA, ia menargetkan piala Adipura dalam tahun ini. Apalagi tahun ini Pemkot juga mengadakan lahan baru setelah sekian lama over kapasitas.Q kar

achmad suprayogi/bhirawa

rumah warga.

Terpisah, Kepala Dinas PU Pengairan Sidoarjo, Ir Fatkhur Rochman juga mengatakan, kalau untuk mengantisipasi genangan air hingga banjir yang sudah dilakukan selama ini, difokuskan di tengah kota, seperti alun-alun dan perkotaan. Selain itu kami juga mewaspadai pada empat sungai besar, yakni Kali Pucang, Sidokare, Kemambang dan Kedunguling.

‘’Titik genangan di alun-alun dan perkotaan, karena wilayah itu terdapat empat sudah besar yang utama yakni sungai Pucang, Sidokare dan Kedunguling. Termasuk juga sungai Kumambang yang terletak di Buduran, jadi ada empat sungai itu yang harus diwaspadai,’’ katanya.

Menurutnya, bila terjadi curah hujan yang cukup tinggi, diatas 100 mm, sudah dipastikan saluran di sungai itu tak mampu. Caranya bagaimana, maka harus mengendalikan di dam-dam sungai besar itu.

Makanya program dari pengairan akan membuat sudetan yang ada di Cemengbakalan. ‘’Sudetan itu fungsinya, mungkin di saluran Pucang tak mampu akan dibuang ke Kumambang. Karena Kumambang tak sama dengan saluran Pucang, terkadang kondisi airnya lebih rendah,” jelasnya.

Maka Dinas PU selalu siap siaga menangani masalah banjir. Karena sudah menjadi tugasnya, jadi harus selalu siap menangani apabila terjadi genangan air. Seluruh pegawai pengairan sudah dilengkapi sarana dan prasarana. Kapan mereka membutuhkan, maka semua sudah siaga.

Bahkan, Upaya untuk mengatasi terjadinya banjir yang melanda sebagian wilayah Sidoarjo setiap musim penghujan seperti sekarang ini.

Pemkab Sidoarjo telah mendirikan Posko pengendali banjir, dengan tujuan agar masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan keluhan masalah banjir yang ada di lingkungannya.Q ach

Satpol PP Sidoarjo Belum Pernah Tutup RHU Sidoarjo, Bhirawa Tercatat ada 22 Rumah Hiburan Umum (RHU) yang berizin di Kab Sidoarjo. Sehingga tidak ada alasan bagi Satpol PP Kab Sidoarjo untuk menutupnya. Sementara RHU Happy Puppy yang ada di Sun City masih belum beroperasi sehingga belum bisa ditutup.

Kepala Satpol PP Kab Sidoarjo, Mulyawan SIP MM mengatakan, selama tidak ada pelanggaran, Satpol PP tidak ada alasan untuk menutup RHU-RHU itu. Disporabudpar Kab Sidoarjo sebagai pihak yang punya Tupoksi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan RHU di Sidoarjo.

Sedangkan Satpol PP yang melakukan penertiban. ‘’Bila ada pelanggaran, maka Disporabudpar akan menggandeng SatpolPP, kalau tidak menggandeng berarti tidak ada pelanggaran,’’ kata Mulyawan, Selasa (9/2) kemarin.

Menurut Mulyawan, selama ini Disporabudpar Kab Sidoarjo belum pernah mengajak Satpol PP untuk turun ke lapangan dan melakukan penertiban terhadap RHU-RHU di Sidoarjo. Malah Satpol PP

sendiri yang aktiv turun ke lapangan, berdasarkan Tupoksinya untuk menertibkan sejumlah RHU bersama polisi dan Gartab (Garnisun Tetap).

Sasaranya ada lima RHU yang ada di Sidoarjo bagian utara yang ditertibkan. Yakni di Kec Waru ada empat dan Kec Sedate ada satu. Ditempat itu ditemukan ada 44 pemandu lagu.Menurut aturan perizinannya tidak boleh ada pemandu lagu dan minuman alcohol. ‘’Kalau RHU melakukan pelanggaran, maka diharuskan membuat pernyataan. Kalau sampai mengulangi lagi, maka perizinnya akan dicabut,’’ kata Mulyawan.

Satpol PP menurutnya, bisa bertindak pasif dan aktiv dalam menegakkan Perda. Bagi RHU yang melanggar akan dibina dan tak serta merta akan ditutup, tapi ada prosedurnya. Yang membina dari pihak Disporabudbpar sedangkan yang menertibkan dari Satpol PP. ‘’Kami tak asal mentutup sebab bisa berimplikasi hukum, apa yang kami lakukan harus ada dasar hukumnya,’’ kata Mulyawan.Q kus

JAWA TIMUR

6 KILAS JATIM

Bupati Bondowoso Ajukan Tujuh Raperda FKB Apresiasi Positif Bondowoso, Bhirawa Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni mengajukan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso. Nantinya tujuh Raperda tersebut akan dibahas bersama untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Bondowoso.

Ketujuh raperda tersevut diantaranya akan mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok, Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perubahan Nama Kecamatan Sempol Menjadi Kecamatan Ijen, Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso.

Menanggapi pengajuan tersebut ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Bondowoso HM Tohari S.Ag menyambut positif pengajuan 7 raperda tersebut. Menurutnya sebelum naik ketingkat paripurna pihaknya sudah melakukan pembahasan ditingkat fraksi terkait kebutuhan akan 7 raperda tersebut bagi Kabupaten Bondowoso.

“Kami sudah melakukan pembahasan di tingkat fraksi terkait urgensi 7 raperda tersebut bagi Kabupaten Bondowoso, karena ketika ditetapkan menjadi Perda maka aturan tersebut harus dilaksanakan dan jika di langgar harus ada sangsi yang tegas,” katanya.Q har

DPRD Sumenep Belum Terima Jadwal Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih Sumenep, Bhirawa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah merelease jadwal pelantikaan Kepala dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada serentak 9 Desembeer 2015, namun sampai saat ini, DPRD Summenep belum menerima jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pilkada itu.

Sekretaris DPRD Sumenepp, Moh Mulki mengatakan, Mendagri sudah menentukan jadwal pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti gubernur-wakil gubernur, bupati dan wakil bupatii serta wali kota dan wakil wali kota terpilih hasil pilkkada 9 Desember 2015. Jadwal pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dibagi pada empat tahap mulai pertengahan Februari tahun ini.

"Namun, sampai saat ini, Sekretariat dan Pimpinan DPRD belum menerima salinan jadwal reencana pelantikan Bupati dan Wabup Sumenep hasil Pilkada 9 Desembber 2015," kata Sekretaris DPRD Sumenep, Moh Mulki, Selasa (09/02).

Mulki menerangkan, sesuai pengalaman sebelumnya, pimpinan DPRD akan mendapat surat pemberitahuan resmi dari Mendagri melalui Guber-

nur terkait jaddwal pelantikan bupati dan wakil bupati itu, bahkan akan diundang oleh Pemrov bersama Humas Pemkab dan instansi terkait di Pemkab untuk membicaraakan mengenai tekhnis pelantikannya. "Tapi sampai saat ini masih belum ada surat resmi yang kami terima. Bisa jadi belum sampai. Jadi kami belum tahu kapan pelantikannya," ungkapnya.

Mulki menegaskan, pihaknya sudah mengajukan berkas usulan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada ke Mendagri melalui Gubernur Jawa Timur dengan dilengkapi keputusan rapat risalah pengumuman Bupati dan Wabup terpilih serta sejumlah dokumen lainnya. "Saat ini kami

hanya menunggu jadwal dan tempat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, apakah akan dipusatkan di Pemprov Jatim atau di daerah masingmasing," bebernya.

Sebelumnya, KPU Sumenep telah menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih, A Busyro Karim-Ach Fauzi, yang diusung PKB dan PDI Perjuangan serta NasDem, melalui rapat pleno terbuka di salah satu hotel di jalan Trunojoyo Sumenep. Penetapan bupati dan wakil bupati terpilih itu merupakan tindaklanjut dari sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pasangan Zainal Abidin-Dewi Khalifah (ZA-Eva).

Berdasarkan Rapat Pleno Terbuka tekapitulasi suara

tingkat kabupaten yang dilakukan KPU, A Busyro Karim-Ach Fauzi mendapatkan dukungan sebanyak 301.887 suara dan ZA-Eva memperoleh 291.779 suara. Jadi, paslon nomor urut 1, Busyro-Fauzi unggul 10.108 suara dengan selisih 1,7 persen suara dari Paslon 2.

Menindaklanjuti penetapan bupati dan wakil bupati terpilih oleh KPU, DPRD Sumenep juga menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda mengumumkan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pilkada 2015 yang merupakan amanat dari perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, DPRD setempat mengirimkan berkas penetapan itu ke Mendagri melalui Gubernur Jawa Timur.Q sul

Disdik Gelar Sosialisasi Penulisan Karya Nyata

Pajak Penerangan Jalan Mendominasi Perolehan Pajak Daerah untuk PAD Lumajang, Bhirawa Pajak Daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu bagian dari 11 item sumber pendapatan pajak yang berasal dari Pajak Daerah Kabupaten Lumajang yang memberikan kontribusi terbanyak terhadap peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Lumajang.

Hal tersebut disampaikan Kepala DPAKD kabupaten Lumajang , Drs. Gawat sudarmanto melalui Kabid PDIP (Pengolah Data Informasi Pajak) Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, Hari Susiyati yang menjelaskan bahwa Perolehan PAD Lumajang melalui Pajak Daerah yang di antaranya meliputi Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame.

Selain itu, juga pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak arang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, PBB P2, dan pajak BPHTB hampir keseluruhannya telah mengalami kenaikan dari target yang telah ditentukan.

Hal tersebut di sampaikan Susi di ruang kerjanya bahwa penyokong pendapatan terbanyak terhadap PAD yang bersumber dari Pajak Daerah adalah Pajak Penerangan Jalan. Menurutnya pencapaian pendapatan tersebut di tahun 2015 menurutnya mengalami kenaikan sebesar 13 persen dari jumlah perolehan yang telah ditargetkan yaitu sebesar Rp 15 Miliar. Tetapi realisasinya mencapai angka Rp 17 Miliar Rupiah khusus untuk Pajak Penerangan Jalan.Q dwi

Rabu Kliwon 10 FEBRUARI 2016

effendi/bhirawa

Anggota Komisi B saat melihat bak kontrol yang dicor secara permanen di sepanjang trotoar Jalan Jawa, Selasa (9/2).

Komisi B DPRD Sidak Banjir Jember, Bhirawa Komisi B DPRD Jember lakukan sidak terkait genangan dan banjir di sekitaran Jalan Jawa kampus tegal boto Universitas Jember, Selasa (9/2). Bersama dengan Dinas PU Pengairan Kabupaten Jember, sidak dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B M. Bukri meninjau sepadan sungai dan drainase di jalan tersebut.

Dalam sidak, komisi B menemukan beberapa penyebab terjadinya banjir dan genangan di sekitar Jalan Jawa. Di antaranya buntunya pembuangan air serta berdirinya bangunan di sepadan sungai di Jalan Jawa. "Kami banyak menerima keluhan dari masyarakat, terkait genangan dan banjir setiap kali hujan di jalan ini (Jalan Jawa-red). Sehingga, kami mengajak Dinas PU Pengairan untuk melihat penyebab terjadinya banjir," ujar M. Bukri kepada sejumlah media kemarin.

Namun politisi dari PDI Perjuangan ini mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena penyebab terjadinya genangan ini akibat kurangnya pembuangan dan buntunya drainase jalan di sepanjang jalan Jawa. "Kami tidak bisa berbuat banyak karena diluar kewenangan komisi B. Namun kami akan melakukan koordinas dengan lintas komisi untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Utamanya Komisi yang menjadi mintra Dinas PU Cipta Karya dan Dinas PU Bina Marga," tandasnya.

Dalam sidak tersebut, Bukri bersama

anggotanya menyoroti bangunan yang berada disepdan sungai jalan Jawa. Karena meski mereka mengantongi sertifikat hak milik, namun pembangunannya tidak memperhatikan aturan yang telah ditentukan. "Seperti memperhatikan drainase yang banyak tertutup oleh bangunan. Ini juga menjadi salah penyebab terjadinya genangan dan banjir," tandas Bukri.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas PU Cipta Karya untuk mengkaji kembali perijinan mereka." Kami akan memanggil kedua lembaga ini untuk berkoordinasi," tegasnya pula.

Hal senada juga disampaikan oleh Ali Muhtarom Kabid Operasional dan Pemeliharaan Dinas Pengairan Jember. Ali mengakui bahwa bangunan di sepadan sungai banyak yang berserifikat hak milik. Dari pantauannya, pemilik tanah banyak membangun untuk pengamanan tanahnya. "Misalnya membangun plengsengan hanya untuk mengamankan tanahnya. Tapi kalau bangunan berdiri diatas tanah sepadan itu yang tidak boleh," katanya.

Ali mengaku masih belum bisa memastikan apakah genangan di Jalan Jawa ini disebabkan oleh sumbatan drainase atau tidak, karena bukan wilayah kerjanya." Itu kewenangan dari Dinas PU Binamarga dan Dinas PU Cipta Karya. Kalau banjir itu disebabkan buntunya saluran akibat bangunan disepadan sungai, kami akan koordinasi dengan Komisi B untuk memperbaikinya," pungkasnya pula.Q efi

Situbondo, Bhirawa Guna untuk memberikan acuan dan kualitas kepada peserta jambore/apresiasi PTK-PAUDNI 2016, sehingga lomba karya tulis dan karya nyata berhasil maksimal, jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo melalui Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) menggelar sosialisasi tehnis penulisan, pagi kemarin.

Acara yang dihelat di ruang auditorium SMADA Situbondo itu dilaksanakan mulai pukul 08.30 wib dengan diikuti ratusan peserta se Kabupaten Situbondo.

Acara berjalan sukses dan lancar karena mendapat dukungan penuh dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo DR Fathor Rakhman MPd, yang membuka secara resmi acara penggalian minat dan bakat dibidang karya tulis tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) PNF Abdurrahman mengatakan, kegiatan penulisan karya nyata atau karya tulis yang digagas Disdik Kabupaten Situbondo diikuti 100 peserta yang terdiri dari Kepala SKB (1 orang); penilik 34 orang; pamong belajar 1 orang; Himpaudi 17 orang; PKBM/organisasi (27 orang) dan LKP 20 orang.

Mantan Kepala UPT Pendidikan Panarukan itu menandaskan, kegiatan tersebut untuk mensukseskan agenda jambore dan apresiasi PTKPAUDNI (Pendidikan Taman Kanak-Kanan/Pendidikan Anak Usia Dini Nasional Indonesia) pada tahun 2016 ini.

“Acara ini untuk memberikan acuan yang berkomitmen untuk meningkatkan mutu PTK-PAUDNI melalui kegiatan lomba karya tulis dan karya nyata dalam rangka apresiasi PTK-PAUDNI ini,” terang Abdurrahman, kemarin.

Abdurrahman menambahkan, kegiatan penulisan karya nyata/karya tulis merupakan suata program yang bagus untuk diikuti para pendidik/PKBM/organisasi,

termasuk juga oleh kalangan penilik PNF harus ikut bagian dalam suksesnya acara tersebut.

“Saya minta Penilik PNF harus ikut dalam kegiatan tehnis penulisan karya nyata dan karya tulis ini. Sebab, kegiatan ini banyak memiliki sisi manfaat bagi kesinambungan kinerja penilik dan peningkatan ilmu penulisan dimasa mendatang.

Untuk itu saya minta sekali lagi peran sertanya dari Penilik atas suksesnya acara ini,” ujar Abdurrahman, kemarin.

Adapun jenis lomba yang digelar, sebut Abdurrahman, meliputi pengelola KB, TPA dan SPS, instruktur kursus komputer, instruktur tata rias pengantin, pengelola lembaga kursus dan pelatihan (LKP); pengelola pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM); pengelola taman bacaan masyarakat (TBM).

Sisanya, beber Abdurrahman, meliputi tutor pendidikan keaksaraan; tutor pendidikan kesetaraan Paket A, B, C; pamong belajar, penilik dan Kepala SKB. “Dari kegiatan ini kami berharap terjalinnya komunikasi yang baik antara PTK-PAUDNI dengan dengan lembaga PKBM, organisasi, lembaga kursus, SKB dan lainnya,” terang Abdurrahman.

Di sisi lain, Kepala Disdik Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman, mendukung penuh kegiata tehnis penulisan karya nyata dan karya tulis yang digagas Bidang PNF Disdik Kabupaten Situbondo. Mantan Kadisporabud Kabupaten Situbondo itu menuturkan, dengan kegiatan ini ke depan dapat terwujud wahana interaksi dan aktualisasi diri yang kondusif bagi PTK-PAUDNI di Situbondo. “Terakhir, dari kegiatan ini dapat terbentuk PTK-PAUDNI berprestasi sehingga dapat mewakili Situbondo di level Provinsi Jatim dan nasional,” pungkas Fathor Rakhman.Q awi

Bupati Potong Tumpeng Tandai HPN 2016 di Madiun Ke Depan, Pers Makin Dewasa, Masyarakat Tambah Sejahtera Pemkab Madiun mengadakan Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2016 bertempat di Ruang Transit Pusat Pemerintahan (Puspem) Mejayan, Selasa (9/2). Hadir pada kesempatan ini Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala SKPD dan Wartawan yang biasa melaksanakan tugas peliputan di wilayah Kabupaten Madiun.

Tema peringatan HPN 2016 yakni Pers yang Merdeka Mendorong Poros Maritim dan Pariwisata. Menandai dimulainya peringatan HPN tahun ini, Bupati Madiun berkenan memotong tumpeng yang kemudian diserahkan kepada perwakilan Insan Pers yaitu Sudarno dari Harian Bhirawa.

Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos dalam sambutannya berharap dengan adanya peringatan HPN ini Pers di Kabupaten Madiun tambah dewasa, sehingga bisa menjadi mata dan telinga masyarakat sehingga masyarakat Kabupaten Madiun tambah sejahtera.

Bupati Madiun juga merasa bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Madiun sangat terbantu dengan kerja sama yang sudah terjalin selama ini. Demikian halnya dengan DPRD Kabupaten Madiun juga merasa terbantu.

Melalui pemberitaan yang ditulis oleh rekan-rekan Wartawan apa

yang menjadi program Pemerintah Kabupaten Madiun yang tersosialisasikan kepada masyarakat.

Terkait dengan semua aturan dari Dewan Pers yang mengharuskan semua Insan Pers yang harus sudah memiliki Sertifikasi atau sudah mengikuti Uji Kompentensi Wartawan (UKW), Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos menyerahkan sepenuhnya persyarakat itu kepada rekan-rekan Pers sendiri bagaimana sebaiknya.

Kalau sebelumnya yang perhatikan hanya masalah pendirian, tetapi sekarang ini kita juga mempunyai pegangan yaitu Wartawan harus sudah UKW. Pada kesempatan ini Bupati Madiun juga menjelaskan tentang beberapa program kegiatan/ pembangunan di Kab. Madiun.

Dijelaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun saat ini sedang melaksanakan program multi years untuk pembangunan beberapa gedung dan juga proyek dari

pengairan, pertanian dan yang lain lain. Kegiatan tersebut saat ini sedang di dorong keberhasilannya yang kedepannya diharapkan akan mampu memacu/memicu sirkulasi uang di Kab. Madiun ini dengan harapanan kedepannya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kab. Madiun.

Untuk diketahui, APBD II Kab. Madiun 2016 sebesar Rp1,8

triliun dan PAD masih njomplang yang Rp151 miliar. Meski demkian, setelah Kantor Pemkab Madiun pindah ke Puspem Mejayan perputaran uang mencapai Rp 2miliar setiap harinya. Karena itu, dalam hal ini, hendaknya Sekda Kab Madiun yang juga Plt Kepala Bappeda Kab. Madiun segera membuat perencanaan, agar Bank Jatim Cabang Madiun sudarno/bhirawa

Dari kiri Wabup Madiun, Drs. Iswanto, M.Si, Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos dan pegang mikrofun Drs. Herry Supramono Kabag Humas dan Protokol Kab Madiun sebagai pembawa acara.pad peringatan HPN 2016 di Pemkab Madiun di Puspem Mejayan, Selasa (9/2).

humas pemkab madiun

Bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos menandai peringatan HPN Tahun 2016 telah memotong tumpeng diberikan kepada Insan Pers yang biasa melakukan peliputan di Pemkab Madiun di wakili Sudarno dari Harian Bhirawa.

membuka Cabang Bank Jatim di Mejayan dan memiliki kantor sendiri.

Masih menurut orang nomor satu di Pemkab Madiun ini, bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia tergolong masih baik. meskipun masih ada rasa ketakutan.

Di Tahun 2015 lalu proyek di Kabupaten Madiun semuanya berjalan lancar tanpa ada teguran, meski demikian Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos juga menyoroti beberapa pos kegiatan seperti dana Bansos dan Hibah yang masih terkendala dengan pengurusan akte notaries (akte

pendirian) hal ini sesuai dengan aturan dari Menkum HAM. Meski hal ini merepotkan, tetapi harus dipenuhi pesyaratan itu.

Rencananya ditahun 2017 yang akan datang Pemkab. Madiun akan konsentrasi pada sektor pariwisata, Banyak sekali obyek wisata diwilayah Kab. Madiun yang belum ditangani secara maksimal sehingga perlu perhatian dan setuhan pemerintah.

Hal ini sesuai dengan tema Hari Pers Nasional tahun 2016 yakni Pers yang Merdeka Mendorong Poros Maritim dan Pariwisata. Q humas.adv

JAWA TIMUR

Rabu Kliwon 10 FEBRUARI 2016

KILAS JATIM

Anggarkan Rp 13,9 M untuk Pembangunan Tiga Taman Kota Kota Kediri, Bhirawa Pemerintah Kota Kediri, melalui Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Kota Kediri dalam waktu dekat ini bakal membangun taman kota di tiga lokasi di Kota Kediri. Untuk merealisasikan tiga Taman Kota ini DKP mengagarkan anggaran sekitar Rp 13,9 miliar.

Diungkapkan Kepala Dinas DKP Kota Kediri Pembanguan akan terealisasi mulai april mendatang. "Sebenarnya ada empat taman kota yang dibangun, tetapi yang ditangani Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) ada tiga taman kota dan yang satunya ditangani Dinas Pekerjaan Umum. Rencananya semua akan dibangun pada tahun ini," ujar Didik Catur, Selasa (9/2).

Dijelasakan, tiga lokasi tersebut yaitu taman depan Makam Pahlawan, taman Sekartaji, taman Alun-alun dan Taman Kelurahan Tempurejo. Lebih Didik mengatakan untuk membuat taman kota tersebut Pemkot Kediri sudah menganggarkan hingga milliaran rupiah.

"Totalnya semua untuk 3 taman sebesar Rp 13,9 milliar," jelasnya.

Menurutnya, satu taman di wilayah Kelurahan Tempurejo, pembangunannya tidak melalui DKP dikarenakan anggaran tersebut dari program P2KH Pusat. "Saat ini masih tinggal menunggu DED-nya, setelah itu April besok baru dimulai lelang," imbuhnya.

Usai merencanakan pembangunan sejumlah taman di Kota Kediri, dalam menjaga keamanan dan kebersihannya, DKP Kota Kediri juga akan menyiapkan pos satpam yang dijaga oleh sejumlah satgas DKP. "Agar tetap cantik dan bersih, nantinya kita berikan pos satpan dan satgas dari DKP yang tugasnya untuk menjaga taman tersebut," tutur Didik Catur.Q van

Jangan Sampai Rugi Dua Kali Banyuwangi, Bhirawa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diharapkan arif dan bijaksana dalam menangani masalah penambangan pasir, jangan sampai rugi dua kali, satu sisi upaya untuk mendapatkan pajak dan retribusi dari sektor ini tidak dapat diperoleh, sementara di sisi lain kerusakan lingkungan alam akibat penambangan pasir semakin tidak terkontrol dan terkendali.

Pernyataan tersebut disampaikan Salimi, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD kabupaten Banyuwangi kepada sejumlah wartawan di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi Selasa siang.

Menurut Salimi, tindakan penutupan lokasi penambangan pasir yang dilakukan aparat kepolisian Banyuwangi merupakan hasil keputusan rapat bersama antara ekselkutif, legislatif, Polres Banyuwangi dan pihak-pihak terkait lain yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua pihak.

Selanjutnya politisi asal PDI Perjuangan tersebut menyatakan sudah saatnya eksekutif untuk bisa duduk bersamasama untuk mencari solusi terbaik dalam menangani tambang pasir dan batu atau galian C yang ada di wilayah Banyuwangi bukan saling lempar tanggung jawab dalam menangani permasalahan yang terjadi saat ini.

Sementara para pengusaha tambang, lanjut Salimi untuk sementara diminta bersabar dan mematuhi keputusan yang ditetapkan oleh pemkab Banyuwangi bersama dewan dan pihak terkait lain untuk tidak melakukan aktifitas penambangan apabila tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang. ”Apabila ada pengusaha yang melakukan pelanggaran di lapangan kami berharap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat penegak hukum lain mampu mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang ada,” tegas Salimi.Q mb12

7

Pemkab Jemput Bola Gaet Wisatawan Bangun Jalan Tembus Kabupaten Pasuruan-Kota Batu Pasuruan, Bhirawa Pasca penandatanganan nota kesepahaman jalan tembus dari Kabupaten Pasuruan menuju Kota Batu, membuat Pemkab Pasuruan semakin gencar promosi ke berbagai daerah di Jatim maupun Indonesia, termasuk juga untuk pembangunan wisatanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan, Agus Sutiadji menyampaikan tujuan promosi itu tak lain agar daerahnya semakin dikenal di masyarakat luas. Sehingga tidak hanya menjadi perlintasan saja ketika jalan tembus sepanjang 29 kilometer itu sudah dibangun.

“Sebelumnya kami sudah gencar promosi untuk potensi maupun pembangunan wisata di Kabupaten Pasuruan. Tapi begitu jalan tembus akan dibangun, kamipun langsung jembut bola lagi sesering mungkin,” ujar Agus Sutiadji dalam sambutan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di lokasi Kantor PWI Pasuruan, Selasa (9/2).

Menurutnya, jika Pasuruan sudah berkembang dari segi wisatanya, setidaknya para wisatawan tak akan lagi ke Kota Batu. Tentunya, pengembangan pariwisata akan berdampak pada sektor ekonomi masyarakat di Kabupaten Pasuruan. “Keberadaan tempat-tempat wisata di Pasuruan dengan sendirinya akan ber-

dampak pada segi ekonomi.

Nantinya jika di Pasuruan sudah ada, ngapain ke Batu.

Wisatawan pasti belok ke Pasuruan,” jelas Agus Sutiadji.

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf mengungkapkan jalan tembus tersebut akan menciptakan sebuah peluang perekonomian baru yakni di sektor pariwisata.

“Nantinya bisa menciptakan peluang wisata baru. Tentu yang di lewati itu akan membuka lahan baru seperti wisata agro,” tandas Irsyad Yusuf.

Sebagai mendukungnya adalah jalan tembus akan melewati pegunungan Pasuruan yang indah dan sejuk. Makanya, lokasinya itu akan menjadi potensi besar dalam pengembangan sebuah lokasi wisata.

“Ini juga bersinergis dengan pembangunan wilayah Kabupaten Pasuruan. Kami akan menciptakan sebuah trobosantrobosan baru dalam hal berwisata. Harapan kami, membuka jalan Pasuruan-Batu akan tercipta wisata agro,” tegasnya.

Adik kandung Wagub Jatim tersebut menambahkan dalam hal investasi di jalan tembus

hilmi husain/bhirawa

Jalan raya Purwodadi Kabupaten Pasuruan, tepatnya di depan Kebun Raya Purwodadi, Selasa (9/2). Pasca penandatanganan nota kesepahaman jalan tembus dari Kabupaten Pasuruan menuju Kota Batu, membuat Pemkab Pasuruan semakin gencar promosi ke berbagai daerah di Indonesia. itu, pihaknya juga akan menggandeng para investor pariwisata tingkat Jatim maupun nasional. “Saat ini kami sudah menfasilitasi warga Ledug,

Prigen dalam hal membangun pasar bunga. Dengan menyiapkan pasar bunga itu, otomatis kami menghidupkan kembali Ledug sebagai sentra pasar

bunga. Termasuk juga kawasan Tretes, Prigen Pasuruan akan kami jadikan sebagai jujukan kawasan wisata keluarga,” pungkasnya.Q hil

Pendonor Keluhkan Pelayanan PMI Pelajar SMAN 7 Surabaya Tenggelam Tulungagung, Bhirawa Pelayanan bagi pendonor darah di Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Tulungagung dikeluhkan. Sebagian dari mereka mengeluhkan petugas bagian donor darah yang dinilai tidak ramah.

Ketidakramahan para petugas bagian donor darah ini membuat sebagian pendonor menyatakan enggan untuk kembali mendonorkan darahnya jika pelayanan PMI Tulungagung tidak berubah. “Bagaimana mau donor lagi kalau petugas yang melayani ketus dan tidak ramah,” ujar Suprih, salah seorang

di antaranya pada Bhirawa, Selasa (9/2).

Bahkan menurut dia, ada seorang calon pendonor yang tidak mau lagi kembali ke Kantor PMI Tulungagung akibat dimarahi petugas karena dianggap tidak sehat. “Seharusnya kan tidak seperti itu. Kami donor ke kantor PMI atas kesadaran sendiri. Petugas pelayanan PMI sudah semestinya lebih ramah pada para pendonor,” tuturnya.

Hal yang sama juga diungkapkan calon pendonor lainnya, Yitno. Ia baru-baru ini tidak jadi mendonorkan darah saat melihat pendonor yang tidak diper-

wiwieko/bhirawa

Petugas PMI Tulungagung, Selasa (9/2), memperlihatkan kantong-kantong darah yang diperkirakan masih bisa untuk persediaan selama dua pekan kedepan.

lakukan dengan ramah. “Bahkan ketika saya tanya terkait donor darah petugasnya justru menjawab dengan tidak serius,” ucapnya.

Kabid Pelayanan PMI Tulungagung, S Priyono, ketika dikonfirmasi, Selasa (9/2), menyambut positif keluhan yang dilontarkan para pendonor atau calon pendonor. Menurut dia, keluhan tersebut sangat dibutuhkan untuk lebih meningkatkan pelayanan. “Selama ini beluma ada laporan. Keluhan ini akan kami tindaklanjuti dan akan jadikan bahan evaluasi agar pelayanan lebih baik. Kami berterima kasih pada yang mengeluh,” ujarnya.

Menurut Priyono, memang tidak patut jika petugas di Kantor PMI melakukan tindakan yang dinilai tidak ramah oleh para pendonor darah. “Ini menjadi bahan evaluasi kami dan diharapkan para pendonor dapat kembali mendonorkan daranya dengan pelayanan yang lebih ramah,” tandasnya lagi.

Ia menjelaskan PMI Tulungagung tidak hanya melakukan pelayanan bagi pendonor di kantor PMI tetapi juga menggunakan bus pelayanan. Sampai Selasa (9/2) kemarin di Kantor PMI Tulungagung tercatat persediaan darah golongan A sebanyak 139 kantong, golongan darah B (156 kantong), golongan darah O (88 kantong) dan golongan darah AB (35 kantong).

“Persediaan darah ini cukup untuk dua minggu, Biasanya setiap hari sekitar 30 sampai 40 kantong darah yang dibutuhkan masyarakat,” terang Priyono.Q wed

di Wisata Air Terjun Mada Karipura Probolinggo, Bhirawa Bersama 10 temannya, Farhan Maufaldy (17) Pelajar SMAN 7, beralamatkan Jl Teluk Kumai Barat 11 Surabaya, yang sedang menikmati libur panjang di wisata air terjun Mada Karipura, Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo tenggelam. Hingga berita ini dikirim korban belum juga ditemukan, warga dan pihak Muspika kecamatan lumbang, sementara tim sar terus melakukan pencarian.

Semula korban, Farhan, berangkat bersama 10 temannya, tiga orang di antaranya mandi di sekitar air terjun. Diduga karena tak bisa menahan cuaca dingin atau terpeleset, korban tenggelam tanpa sepengetahuan teman lainnya. Beberapa menit setelahnya 2 temannya yang sedang mandi kaget karena korban sudah tidak muncul lagi.

"Korban tenggelam Minggu (7/2). Namun hingga Senin sore masih belum kami temukan tanda-tanda di sekitar air tejun ini, sementara ini

pencarian kami hentikan, dan baru kami lanjutkan pagi ini (kemarin –red.) Selasa (9/2),” kata Kapolsek Lumbang, AKP Mustaji.

AKP Mustaji mengaku tim gabungan dari Polres Probolinggo, Basarnas dan BPBD setempat melakukan pencarian di dasar sungai tepatnya di bawah air terjun. Pencarian menggunakan dua tenaga penyelam. Polisi dan tim SAR melanjutkan pencarian saat ini 9/2. Mudah-mudahan Farhan Maufaldy, segera ditemukan hari ini juga.

"Apalagi cuaca di sekitar lokasi tidak mendukung.

Selain datangnya hujan, pihak polisi dan tim SAR tidak berani mengambil risiko jika pencarian diteruskan. Dikhawatirkan di sekitar air terjun rawan terjadi longsor," jelasnya.

"Sangat berbahaya jika kami berada di bawah tebing air terjun ketika cuaca buruk dan hujan deras. Karena jika turun hujan, wisatawan dilarang masuk ke lokasi air terjun Mada Karipura ini,” tegasnya.Q wap

PENGUMUMAN

Bahwa dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. INDOPENTA SAWITA AGRO tanggal tigapuluh Januari (30-1-2016), Nomor : 37 yang dibuat oleh Notaris SYAIFUL RACHMAN, S.H. di Surabaya, telah diputuskan untuk membubarkan perseroan karena tidak ada aktivitas usaha dan untuk penyelesaian/pemberesan hak dan kewajiban Perseroan telah ditunjuk Likuidator.

Sehubungan dengan pembubaran Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 147 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor :. 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, para kreditur yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan harap segera membereskan tagihan kepada Perseroan dalam waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini di kantor PT. INDOPENTA SAWITA AGRO yang beralamat di Jalan Ketintang Baru Selatan V/C1-Surabaya.

Surabaya, 10 Pebruari 2016 Likuidator PT. INDOPENTA SAWITA AGRO ttd GUNAWAN ADI PUTRANTO, S.T.

Potret Besuki, Setelah Menjadi Icon Baru Second City Situbondo Rajin Bersolek Diri, DCKTR Terjunkan Tim Kebersihan Khusus Jika anda memasuki wilayah Kabupaten Situbondo yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, pandangan pertama pasti akan tertuju kepada potret Besuki. Ya, dulu wilayah yang pernah menjadi pusat pemerintahan Kota Santri, sebelum pindah ke Kabupaten Situbondo, kini sudah mulai bersolek diri.

Perubahan drastis wajah yang kini menjadi icon baru sebagai second city (kota kedua) setelah Situbondo itu tak lepas dari tangan dingin jajaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Situbondo dibawah komando, Sumadin Abdullah Umar.

Catatan Bhirawa, penataan Kecamatan Besuki sebagai kota second city itu sudah mulai berjalan dua tahun terakhir ini bersamaan dengan wilayah timur, di Kecamatan Asembagus. Satu persatu, sejumlah lokasi strategis di Kecamatan Besuki mulai di bangun dan ditata DCKTR Kabupaten Situbondo bersama lintas SKPD lainnya.

Mulai penataan taman alunalun, pembangunan drainase, rehab masjid jami setempat serta pembangunan pasar sebagai urat nadi bergulirnya dunia UMKM di

wilayah Situbondo barat. “Ini sebagai representasi dari icon Besuki sebagai second city,” ujar Kepala DCKTR Kabupaten Situbondo, Sumadin, kemarin (9/2).

Pria yang akrab disapa Pakde Suma itu menerangkan, untuk mewujudkan Kecamatan Besuki sebagai Second City, Pemkab Situbondo sudah menggelontorkan dana cukup besar ratusan juta rupiah. Hingga kini, lanjut Pakde Suma, instansinya sudah berhasil memoles wajah alunalun Kecamatan Besuki dengan lebih cantik dibanding dua tahun sebelumnya. “Dengan perubahan wajah alun-alun Besuki, kini seringkali dijadikan tempat untuk pameran serta acara-acara akbar lainnya seperti kontes sapi,” aku Pakde Suma dengan gaya khasnya, kemarin.

Tak cukup itu, lanjut Pakde Suma, agar wajah yang sudah

cantik bisa terjaga dengan baik, ia sejak lama menerjunkan tim kebersihan khusus yang bertugas menjaga kemolekan alun-alun Kecamatan Besuki. Namun Pakde Suma menyadari, keterlibatan dan kesadaran masyarakat Kecamatan Besuki lebih penting dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

Bahkan, ucap Sumadin, memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkan keberhasilan second city. “Kami minta peran serta masyarakat setempat dan sekitarnya untuk ikut menjaga kebersihan. Sehingga icon Besuki sebagai second city bisa terus langgeng dan dikenal masyarakat luas, tetangga Situbondo,” ulas mantan Kabag Pembangunan itu.

Dari data sejarah Situbondo terungkap, Besuki juga banyak menyisakan potret peninggalan gedung sejarah kuno seperti eks gedung Pendopo Besuki yang persis bersebelahan dengan taman Kecamatan Besuki. Ini sudah dikenal ratusan tahun sebelumnya, dimana Besuki merupakan salah satu daerah yang terletak di Kabupaten Situbondo,

Provinsi Jawa Timur, yang dulunya dikelilingi hutan belantara.

Konon saat itu, ada seorang Kiai yang akrab dipanggil Ki Pate Alos tengah mencari tempat perantauan. Beliau yang berasal dari Pulau Madura berhasil pertama kali menemukan daerah ini.

Akhirnya Ki Pate Alos, membabat habis hutan ini hingga terbentuklah daerah yang saat ini diberi nama Besuki. Ki Pate Alos pun mengajak sebagian masyarakat penduduk Pulau Madura untuk mendiami daerah yang telah dibabat ini.

Itulah sebabnya mengapa Besuki yang letaknya di Pulau Jawa tidak menggunakan bahasa daerah Jawa, melainkan bahasa Madura. Semakin berkembangnya zaman, maka semakin meluaslah penduduk dengan penduduk Madura di daerah ini. Dengan alasan yang beragam, akhirnya tersebarlah orang-orang Madura sampai ke daerah Situbondo, Probolinggo, dan sekitarnya.

Sebagian besar masyarakat Besuki kini bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Tak seperti di kota-kota kebanyakan.

Besuki masih memiliki jutaan

sawawi/bhirawa

Salah satu sisi sudut alun-alun-alun Besuki, Kabupaten Situbondo, kini tampak lebih indah dan asri dengan icon baru yang digarap DCKTR Situbondo. hektar sawah yang digunakan masyarakat untuk mencari nafkah. Selain itu, di bagian utara daerah Besuki terdapat desa Pesisir, dimana mayoritas mata pencaharian masyarakat setempat sebagai nelayan.

Di sisi lain, ada juga Pantai Pesisir sering dijadikan tempat wisata gratis oleh masyarakat

Besuki. Selain itu, tempat yang biasanya dikunjungi ribuan masyarakat Besuki adalah alun alun Besuki. Bahkan bila malam Minggu tiba, alun-alun Besuki rasanya menjadi tempat rutinitas dimana masyarakat Besuki berkumpul, hingga jalanan sekitar alun-alun sering macet karena serbuan warga.Q awi

EKONOMI - BISNIS

8 Kurs JUAL

BELI

USD

13,721.00

13,585.00

SGD

9,797.91

9,698.72

EUR

15,367.52

15,213.84

JPY

11,740.40

11,621.04

GBP

19,994.24

19,789.27

Sumber: Bank Indonesia (5 FEBRUARI 2016)

Rabu Kliwon, 10 FEBRUARI 2016

Tak Ada HPP, Bulog Jatim Belum Beli Jagung Petani Surabaya, Bhirawa Bulog Jatim hingga kini masih belum membeli jagung dari petani karena terkendala belum adanya HPP (harga patokan pembelian) dari pemerintah pusat.

Sehingga penyerapan jagung lokal dari petani belum dilakukan.

“HPP jagung belum ada. Jadi perusahaan hanya melakukan pengadaan dari impor saja sesuai penugasan dari pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk stabilisasi harga pasar saat terjadi lonjakan harga seperti saat ini,” kata Wakadivre Perum Bulog Jatim, Dedi Supriyadi, Selasa (9/2).

Dari proses pengadaan melalui impor, Perum Bulog menerima penugasan membeli jagung milik importir yang sudah ter-

lanjur dipesan sebanyak 445.000 ton. Bulog juga telah meneken kontrak untuk membeli jagung asal Argentina dan Brasil sebanyak 260.000 ton. Alhasil pada kuartal I-2016 ini, Bulog akan punya jagung sebanyak 705.000 ton. Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan, Bulog bakal kebanjiran stok jagung pada kuartal I-2016. Selain harus menyerap jagung importir, kontrak impor dengan Argentina dan Brasil tak mungkin dibatalkan. “Jika dibatalkan, ada biaya yang harus dikeluarkan,” ujar Djarot.

Terkait kelebihan volume impor ini, Djarot mengaku telah menyampaikan secara lisan kepada Kementerian Perdagangan (Kemdag), namun belum ada keputusan untuk menambah kuota impor dalam penu-

gasan ini atau membatalkan impor dengan konsekuensi biaya pembatalan.

Sementara itu, untuk menyerap jagung milik para importir, Bulog bakal memborongnya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan para importir tersebut. Importir itu adalah produsen pakan besar, seperti Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, dan PT Malindo Feedmill Tbk, serta beberapa importir kecil.

Perusahaan pelat merah tersebut bakal membeli jagung seharga Rp 3.200 per ki-

logram (kg). Setelah itu, Bulog akan menjualnya ke sejumlah industri pakan ternak dengan harga rata-rata Rp 3.500 per kg jagung curah dan Rp 3.600 per kg untuk jagung karung. Harga itu naik dari harga di pelabuhan karena Bulog harus mengeluarkan biaya transportasi, sewa gudang, dan pengemasan. Meski begitu, harga jual jagung impor dari Perum Bulog diklaim lebih murah ketimbang harga jagung lokal di pasar yang saat ini berkisar Rp 6.500–Rp 7.000 per kg. ma,kmf

Bulog Jatim hingga kini masih belum membeli jagung dari petani karena terkendala belum adanya HPP (harga patokan pembelian) dari pemerintah pusat.

RAGAM EKBIS

Harga Pangan Naik, Petani Belum Diuntungkan Surabaya, Bhirawa Naiknya harga sejumlah komoditas pangan sepanjang Januari hingga Pebruari, ternyata belum serta-merta membuat petani untung. Ironinya, petani harus terbebani dengan naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) pangan yang naik tipis pada Januari 2016.

Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Jatim, Nurhadi Zaini, Selasa (9/2) mengatakan, di pasaran harga beras medium sudah menyentuh Rp 8.900 - Rp 9.500/kg. Kenaikan harga beras yang terjadi ini tidak dirasakan langsung oleh petani. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Jatim hanya dihargai Rp 3.400/kg – Rp 3.500/kg. Harga tersebut bahkan di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk GKG dalam Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2015 sebesar Rp. 3.700/kg.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum SPI Henry Saragih menegaskan, artinya tingkat keuntungan hanya dinikmati oleh para mafia pangan yang bisa mempermainkan harga di pasar. “Petani produsen pangan, yang kebanyakan adalah petani gurem, menderita harga yang asimetris–artinya kenaikan harga eceran konsumen tidak berarti kenaikan harga pembelian petani.

Petani gurem adalah juga konsumen pangan. Kenaikan harga pangan justru mempengaruhi kesejahteraan mereka. Nilai penjualan hasil pertanian (pendapatan) tidak sebanding dengan pemenuhan kebutuhan keluarga (pengeluaran). “Pada akhirnya petani pangan masuk ke golongan yang mendapatkan beras sejahtera,” katanya, Selasa (9/2).

Sementara itu, kenaikan harga yang sama terjadi pada jagung. Disinyalir akibat pasokan langka, harga jagung di dalam negeri saat ini mencapai Rp. 6.000/kg – Rp. 7.000/kg. Di Jatim, harga jagung sudah merangkak naik dari Rp. 6.400/kg – Rp. 6.600/kg,” tutur Nurhadi. kmf

KEHILANGAN TULUNGAGUNG HILANG STNK, Sepeda Motor Tossa, th. 2012, Merah, AG9451RG, a/n. Anto, Dsn. Garan, Ds. Samar RT 03/03 Pagerwojo-T.Agung No. 306/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha Mio, th. 2009, Hitam, AG6436TA, a/n. Suharmi, Ds. Pulerejo RT/RW: 006/001, NgantruT.Agung No. 307/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2013, Merah, AG6125RAA, a/n. David Dwi Sukma Putra, Ds. Pojok, Ngantru-T.Agung No. 308/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaha, th. 2014, Biru, AG5033RAO, a/n.

Mulyani, Ds. Ringinpitu, Kedungwaru-T.Agung No. 309/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Honda, th. 2010, Hitam Merah, AG4013TZ, a/n. Nurkiptiyah, Dsn. Prayan RT 02/04, Ds/Kec. Boyolangu-T.Agung No. 310/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK, Yamaga, Biru, AG4819TU, a/n. Suprapti, Jl. Hasanudin RT 003 RW 001, Bendosari, Ngantru-T.Agung No. 311/IMB/BI-II/2016

SITUBONDO HILANG STNK nopol P 2398 EH, a/n Arsuno, Ds. Sumberkolak, rw 01/01, Kec. Panarukan, Situbondo.

No. 312/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 5686 FI, a/n Hendra Suharsono, Ds. Baderan, rw 01/04, Kec. Sumbermalang, Situbondo.

No. 313/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 4046 EY, a/n Moh. Yasin, Kel. Ardirejo, rw 02/02, Kec. Panji, Situbondo.

No. 314/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 2848 FF, a/n Yugo Pratokoh, Ds. Besuki rw 04/03, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 315/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 6422 FC, a/n Adam, Ds. Besuki, rw 01/03, Kec. Besuki, Situbondo.

No. 316/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 4751 EH, a/n Ismail/Moh. Ismail.H, Ds. Klatakan, rw 02/01, Kec. Kendit, Situbondo.

No. 317/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 4854 EG, a/n Memek Hidayat, Ds. Asembagus, rw 02/02, Kec. Asembagus, Situbondo.

No. 318/IMB/BI-II/2016 HILANG STNK nopol P 9924 E, a/n Sutardjo, Ds. Olean, rw 03/02, Kec. Kota Situbondo.

No. 319/IMB/BI-II/2016

BI Monitor Utang Luar Negeri untuk Dunia Usaha Surabaya, Bhirawa Bank Indonesia (BI) akan melakukan Sosialisasi Rencana Utang Luar Negeri (RULN) dan Devisa Utang Luar Negeri (DULN) serta Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) Online untuk meningkatkan pemanfaatan utang luar negeri.

Sosialisasi yang dilakukan berkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/ 23/PBI/2015 tentang Perubahan Atas PBI No. 16/10/PBI/ 2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri.

Perubahan ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas mekanisme pemantauan DULN dan tingkat kepatuhan Debitur ULN terhadap kewajiban penerimaan DULN melalui bank devisa.

“Pelaporan RULN dan DULN menjadi penting karena merupakan buffer/penyangga dalam menjaga kesinambungan perekonomian nasional dan berfungsi sebagai sumber data yang bersifat forward-looking untuk mewujudkan iklim perekonomian yang kondusif bagi dunia usaha Indonesia,” kata Syarifuddin Bassara Deputi Kepala Perwakilan BI Jatim, Sosialisasi Rencana Utang Luar Negeri (RULN), Devisa Utang Luar Negeri (DULN), dan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) Online di Kantor Perwakilan BI Provinsi Jatim, Selasa (9/2).

Adapun jenis-jenis ULN yang wajib dilaporkan adalah DULN berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement) dalam bentuk nonrevolving, ULN berdasarkan surat utang (debt securities), dan DULN yang berasal dari selisih antara nilai ULN baru yang mencakup ULN berdasarkan perjanjian kredit dan surat utang dengan tujuan refinancing terhadap nilai ULN lama yang termasuk didalamnya ULN berdasarkan perjanjian kredit, surat utang dan utang dalam bentuk barang.

Selain itu, pada kesempatan tersebut BI juga menyampaikan adanya perubahan aplikasi pelaporan KPPK yang sebelumnya masih bersifat semi online menjadi online.Aplikasi pelaporan KPPK online tersebut diharapkan dapat memudahkan pihak pelapor dan menambah tingkat validitas data.

“Akhirnya, kebijakan yang dilakukan oleh BI semakin tepat, responsif dan terukur dalam menjaga stabilitas ekonomi serta membantu dunia usaha berdaya saing tinggi di tengah meningkatnya kompetisi regional ASEAN, seperti dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan globa,,,” jelas , Asisten manager BI Jatim Zulmi Ramdy. ma

Sosialisasi Rencana Utang Luar Negeri (RULN), Devisa Utang Luar Negeri (DULN), dan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) Online di Kantor Perwakilan BI Provinsi Jatim, Selasa (9/2).

Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah Konferensi Asosiasi Pelabuhan Dunia Surabaya, Bhirawa Indonesia bakal menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi asosiasi pelabuhan dunia atau “The 30th IAPH World Ports Conference” pada tahun 2017 mendatang. Konferensi yang diikuti setidaknya 1.500 anggota delegasi dari pelabuhan-pelabuhan di dunia tersebut direncanakan akan digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, pada tanggal 7-12 Mei 2017.

Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau Pelindo III, Edi Priyanto, di ruang kerjanya Selasa (9/2) kemarin, hal tersebut sudah dibahas pada pertemuan bersama Sekretariat Tetap Pelindo I, II, III dan IV untuk membahas persiapan penyelenggaraan konferensi tersebut di Denpasar pada Jumat (5/2 ) lalu, dikatakan bahwa Pelindo I, II, III, dan IV sebagai BUMN kepelabuhan Indonesia perlu berperan ak-

tif dalam kegiatan-kegiatan kepelabuhanan, baik dalam tingkat regional maupun internasional.

Salah satunya dengan berpartisipasi dalam asosiasi pelabuhan dunia, IAPH (International Association Ports and Harbour). “Sebagai salah satu langkah pengembangan relasi bisnis dengan pelabuhanpelabuhan lain di dunia serta sebagai upaya untuk meningkatkan dan memperbaharui wawasan kepelabuhanan,” ujarnya. ma

Event perayaan Imlek membuat okupansi hotel bintang tiga naik hingga 98 persen, namun sebaliknya hotel budged malah turun drastis.

Perayaan Imlek, Okupansi Hotel Budged Menurun Surabaya, Bhirawa Perayaan Imlek membawa berkah tersendiri bagi bisnis perhotelan di Surabaya khususnya bagi hotel bintang tiga yang bisa mencapai okupansi 98 persen, namun kondisi tersebut berbeda jauh dengan kondisi hotel budget sendiri.

Hotel budget maupun hotel dikawasan yang sangat ketat persaingannya saat Imlek lebih cenderung tingkat hunianya menurun. Seperti di Favehotel Graha Agung Surabaya dalam beberapa minggu ini okupansinya anjlok hingga 40%.

“Bikin senewen rasanya kalau okupansi terus anjlok seperti ini akibat banyaknya long weekend, meskipun paket Imlek yang disediakan masih lumayan tinggi sekitar 21 rooms dan untuk Valentine sendiri kami optimistis bisa mencapai 70%, sekitar 60 kamar,” pungkas Sales Manager Favehotel Graha Agung Surabaya, Sabrina Rachmani, Selasa (9/2).

Hal yang sama juga dialami oleh salahsatu hotel Bintang 3 di Jemursari Surabaya yakni Yello Hotel pada saat Imlek turun dan mencapai 20%. “Minggu kita tinggi diatas 60% tapi saat Senin pas Imlek hanya 20% okupansinya,” kata Market-

ing Communication Yello Hotel, Maulandiki Dani.

Sepinya okupansi saat Imlek dikarenakan juga saat itu pihaknya memang tidak mengadakan acara spesial Imlek. “Tapi diacara Valentine kami sudah siapkan set menu dinner khusus untuk 40 meja dan permejanya untuk 2 orang jadi total 80morang dengan harga 170K,” tuturnya.

Sementara itu, Assiten Sales & Marketing Manager Core Hote Bonnet, Dwi Krismayanti mengungkapkan, untuk perayaan Imlek okupansi mencapai target 98 persen. “Okupansi ramai sekali karena paket yang kami sediakan untuk bulan ini lumayan banyak, ada paket buy 2 get 3 untuk kamar superior yang berlaku hingga akhir bulan Februari ini. Sedangkan setelah bulan Februari ini nanti promonya berbeda lagi yang penting bisa mengundang tamu untuk datang,” jelas Dwi. Sementara untuk mengulang moment seperti Imlek ini dalam moment Valentine Day, pihaknya mentargetkan okupansi diatas 80%. “Valentine masih running tapi untuk okupansi lumayan, sedangkan waktu Imlek bisa tinggi karena saat itu lagi long weekend,” terangnya. riq

Cari Varietas Unggul, Gelar Festival Durian Buah durian selama ini menjadi idola masyarakat, bahkan beberapa daerah juga sudah memiliki varietas unggulan buah yang memiliki ciri khas bau yang harum itu. Seolah tak mau ketinggalan Pemkab Kediri juga berupaya untuk menemukan varietas unggulan buah berduri tajam itu.

Sekda Kab Kediri Supoyo saat mencicipi Durian Medowo.

irvan/bhirawa

Untuk mencari varietas unggul buah durian, masyarakat desa Medowo Kecamatan Kandangan, Pemkab Kediri akan menggelar festival durian, Minggu (14/2) nanti. Dalam festival durian ini pengunjung akan disuguhi bermacam varietas durian secara gratis.

Kabag humas Pemkab kediri

M. Haris Setiawan mengatakan, festival durian nanti akan ada penilaian buah durian lokal oleh juri dari provinsi Jawa Timur.

“Nanti ada penilaian durian mana yang paling unggul untuk kedepannya dijadikan varietas unggul,” ujarnya, Selasa (9/2).

Selain penilaian varietas durian, dalam festival durian

juga ada makan durian gratis tanpa biaya apapun oleh pengunjung yang datang. “Untuk makan durian, pengunjung gratis tidak dipungut biaya sepeserpun,” ujarnya.

Untuk teknisnya, agar tidak jadi rebutan, akan ada kupon yang dibagikan petugas saat pintu masuk menuju lokasi yang berada di balai desa Medowo.

“Teknisnya kami belum mengetahui secara pasti, tapi informasinya akan ada pembagian kupon agar tidak terjadi rebutan durian oleh pengunjung,” ujarnya.

Selain makan durian gratis, kata Haris juga akan ada minum

susu segar gratis dan kopi gratis. “Susu dan kopi gratis disediakan dari hasil produksi masyarakat Medowo,” ujarnya.

Sementara itu, untuk mengurangi kemacetan, akan ada jalur khusus antara masuk dan keluar dari lokasi festival.

“Untuk masuknya melewati desa mlancu, sementara untuk pulang melewati desa banaran dan tembus pasar Kandangan,” jelasnya.

Selain itu, juga akan ada petugas dari Satlantas Polres kediri dan dinas perhubungan yang akan mengarahkan pengunjung untuk ke lokasi festival. van

Rabu Kliwon 10 FEBRUARI 2016

KILAS AREMANIA

Mayoritas Daerah Tak Punya Konsep Penanganan Bencana Malang, Bhirawa Potensi bencana di seluruh daerah di Jawa Timur sangat besar, tetapi mayoritas kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur belum memiliki rencana pengurangan resiko bencana.

Ahli Planologi Universitas Brawijaya (UB) Malang Turningtyas kepada sejumlah wartawan, Selasa (9/2) kemarin kemarin mengatakan jika daerah yang belum memiliki rencana pengurangan resiko bencana, maka akan sulit bagi daerah yang bersangkutan untuk merencanakan apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana. Menurut dia, rencana pengurangan resiko bencana sangat berguna sebagai langkah antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, di daerahnya, karena pada umumnya di Jawa Timur semua daerahnya rawan bencana.

Dijelaskan dia daerah yang sudah memiliki rencana tersebut bisa, sangat beruntung, selain bisa mengantisipasi bencana dia juga akan mendapatkan bantuan dari pihak luar seperti dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Daerah yang tidak punya rencana pengurangan resiko otomatis tidak bisa meminta bantuan pada BNPB jika terjadi bencana,”imbuh wanita yang kerap disapa Tyas itu. Disampaikan dia, dalam dokumen rencana tersebut, terdapat sejumlah poin yang harus dimasukkan. Antara lain ancaman bahaya bencana di suatu daerah dan kerentanan masyarakat terhadap bencana. Dengan adanya dokumen tersebut, lanjut Dosen Perncanaan Wilayah itu, resiko bencana bisa dicarikan solusi. Misalnya resiko bencana abrasi, maka salah satu solusinya adalah penanaman bakau, resiko tanah longsor dapat diantisipasi dengan melakukan tanaman pelindung. Q mut

Tulusrejo Ditarget Jadi Kelurahan Terbaik di Jatim Malang, Bhirawa Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang ditarget untuk menjadi juara satu pada lomba lingkungan sehat tingkat Jawa Timur yang akan dihelat Kamis (11/2) besok.

Walikota Malang, HM.Anton, di selasela meninjau persiapan lomba lingkungan sehat di Kelurahan Tulusrejo Selasa (9/2) kemarin mengatakan pihaknya berkeinginan jika, Kelurahan Tulusrejo, yang mewakili Kota Malang, mampu menjadi juara satu di tingkat Jawa Timur dan tingkat nasional seperti halnya Kelurahan Tlogomas dan Kelurahan Kasin, yang menjadi juara di tahun 2014 dan 2015 lalu. Itulah sebabnya, Walikota yang kerap disapa Abah Anton itu, meminta kepada seuruh pihak yang terkait untuk bekerja secara maksimal, dalam mewujudkan kebersihan, keasrian, keindahan o dan kesehatan lingkungan, di Tulusrejo.

Menurut Abah Anton, ada waktu dua hari yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menyiapkan, sehingga pada saat dinilai mampu mendapatkan poin tinggi. Utamanya pada kesiapan dan tingkat partisipasi masyarakat harus benar benar tampak.

“Partisipasi mayarakat harus terlihat nyata pada di kegiatan ini. Karena keterlibatan masyarakat, akan menjadi salah satu penentu,”tutur Abah Anton.

Sementara itu Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM), Peni Indriyani, menambahkan dua daerah yang digadang gadang mampu menjadi juara dan nantinya dapat mewakili Jawa Timur di kancah nasional yakni kota Malang dan kabupaten Gresik.

“Persiapanya tengah dimatangkan, interiksi bapak Walikota, akan kita laksanakan sehingga kit bisa menjadi wakil Jawa Timur ditingkat nasional,”ujar Peni.Q mut

MALANG RAYA Pasca Banjir Bandang Coban Rondo

Warga Pujon Dilanda Krisis Air Bersih Kab Malang, Bhirawa Dampak banjir bandang dan longsor di kawasan wana wisata Coban Rondo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang pada tanggal 2 Pebruari lalu hingga saat ini masih dirasakan oleh warga setempat. Hingga saat ini ada 3 desa yang mengalami krisis air bersih karena jebolnya tandon dan putusnya jaringan pipa PDAM. Ketiga desa tersebut yaitu Desa Pandesari, Pujon Lor dan Ngroto. Warga ketiga desa harus menggunakan air hujan karena air dari PDAM masih kecoklatcoklatan seperti kopi susu. Hal ini dibenarkan Yohan, warga RT 21 RW 5 dusun Sebaluh desa Pandesari kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Dikatakan, warga terpaksa menggunakan air hujan untuk keperluan mandi dan keperluan dapur. Namun ada juga yang terpaksa membeli air karena memang rumahrumah tetangganya jauh dari sumber air.

“Ada memang yang terpaksa menggunakan air dari sumber, tetapi airnya keruh karena sering hujan. Sebagian lainnya terpaksa menadah air hujan. Sedang bagi yang mampu dan memiliki tandon, mereka membeli air dengan harga satu tandon besarnya Rp 40 ribu,” tutur Yohan.

Hal yang sama juga diungkapkan Sugik, warga Pujon Lor. Dia mengaku warga memang kesulitan memperoleh

supriyanto/bhirawa

Personel TNI dan BPBD membaur dengan masyarakat melakukan tindakan tanggap darurat usai banjir bandang yang menimpa Coban Rondo kec Ngantang kab Malang, minggu kemarin. air bersih karena mampetnya air PDAM. Walaupun hal ini akibat bencana, PDAM harus memberikan kompensasi berupa pembebasan biaya langganan selama sebulan.

“PDAM seharusnya membebaskan biaya bagi pelanggannya. Karena konsumen harus mengeluarkan uang dari koceknya untuk membeli air bersih,” tegas Sugik.

Terkait dengan hal itu Kepala Unit PDAM kecamatan Ngan-

tang, Supri, mengatakan upaya perbaikan tandon dan jaringan membutuhkan waktu cukup lama karena kondisi sumber airnya porak poranda akibat longsoran batu besar dan lumpur.

“Penyambungan jaringan pipa memang sudah kita lakukan, tetapi tandon airnya jebol dan dipenuhi batu-batu besar dan lumpur dari bagian atas,” tutur Supri, Selasa kemarin (9/2). Lebih lanjut dikatakan, sudah beberapa

hari ini pihaknya bekerja sama dengan BPBD kabupaten Malang melakukan tindakan ta nggap darurat. Namun demikian untuk penyaluran air bersih masih terkendala air baku. Sehingga sejak 3 Pebruari pelanggan PDAM memang tak menikmati aliran air bersih akibatnya putusnya jaringan pipa PDAM yang berada di atas Coban Rondo.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di tiga desa

Pers Perkuat Sinergi Pengusaha – Pemerintah Kab Malang, Bhirawa Pers saat ini bukan hanya dibutuhkan pemerintah untuk memberitakan soal pembangunan, namun pers juga harus bisa mendorong sinergi antara pemerintah dan pengusaha.

Salah satu pengusaha asal Kota Malang Iwan Kurniawan, Selasa (9/2), kepada mengatakan sinergi antara pers dengan pengusaha saat ini sudah berjalan dengan baik.

“Dalam membangun sinergi antara pengusaha dengan pemerintah, maka peran pers menjadi sangat penting, karena tanpa ada publikasi di media massa, apa sudah dibangun akan percuma karena tanpa diketahui oleh masyarakat,” tuturnya. Dinamika yang tersinergi antara pengusaha, pemerintah, dan komponen pers tidak bisa terpisahkan. Dan jika ketiga komponen tersebut bisa sinergi, maka dipastikan pembangunan di Indonesia akan bisa lebih ditingkatkan lagi.

Sehingga dengan kerjasama

yang terjalin, telah menyiratkan pentingnya setiap elemen bangsa untuk memahami, menghormati serta mengamalkan peran masing-masing dalam kehidupan berbangsa.

“Kami berharap agar paham akan kedudukan pers dalam mendidik dan menyemarakkan berbagai aspek kehidupan. Selain itu, pemerintah juga harus sadar bahwa tanpa pers yang independen, demokrasi di Indonesia akan semu, pincang dan condong menjadi otoriter,” tegas Iwan.

Ia juga tidak setuju, jika ada pemilik industri media mengintervensi wartawan dalam sebuah pemberitaan hasil peliputan di lapangan. Sebab, wartawan setiap melakukan kerja peliputan sudah berdasarkan fakta, sehingga apa yang di sajikan dalam pemberitaan, itu sudah sesuai dengan fakta dilapangan.

“Dan jika pemilik industri media ikut campur dalam pemberitaan, maka hal itu akan melanggar aturan yakni Un-

Sidang Tipikor RIB Periksa Empat Saksi Batu, Bhirawa Setelah sempat tertunda, sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu dalam kegiatan Roadshow Investmen Balikpapan (RIB) dilaksanakan kemarin (9/2).

Dalam sidang tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi yang semuanya dari pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Batu. Penjelasan dari keempat saksi ini diharapkan bisa memperjelas adanya tindak korupsi atau penyelewengan anggaran dalam kegiatan Roadshow Investment Balikpapan beberapa waktu yang lalu.

Kasie Intelijen pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu, Agung Wibowo mengatakan keempat saksi yang diperiksa dalam persidangan, tiga di antaranya adalah Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHK) dan satu orang lagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dan semuanya adalah pejabat di Badan Penanaman Modal.

“Seharusnya sidang ini dilaksanakan pada hari Jumat (5/2) lalu. Namun pada saat itu salah satu terdakwa atas nama Santonio tidak bisa hadir dikarenakan sakit. Karena itu sidang akhirnya ditunda dan dilaksanakan pada hari ini (kemarin),” ujar Agung, Selasa (9/2). Adapun saksi yang diperiksa adalah Sofa, Dimas, Hendra, dan Wijaya.

Para saksi ini diperiksa untuk dimintai keterangan terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari PPHK dan PPK. Agenda sidang ingin mengetahui tugas yang diperoleh saksi dari terdakwa berinisial SB. Agenda sidang kali ini merupakan agenda kelima dari sidang tipikor Kegiatan Roadshow Investmen Balikpapan.

Agenda pemeriksaan saksi ini dilaksanakan setelah sidang telah melaksanakan 4 agenda yang lain, mulai dari sidang pembacaan dakwaan, sedang esepsi, sidang tanggapan esepsi, dan Q nas sidang putusan sela.Q

9

cahyono/bhirawa

Pengusaha Kota Malang Iwan Kurniawan (kiri) bersama Ketua PWI Malang Raya Sugeng Irawan (kanan)

dang-Undang (UU) Pers Nomor 40 Tahun 1999. Karena pers sendiri memiliki independensi dalam karya penulisan berita.

Sehingga wartawan sendiri telah dilindungi UU, dan tidak boleh ada intervensi dari mana pun termasuk pemilik industri media,” ujarnya.

Di kesempatan itu, Iwan yang juga Pembina Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya ini menambahkan, jika dirinya sangat mendukung sepenuhnya pada Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 ke 70, yang telah dihadiri Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 9 Februari 2016, dengan tema Merdeka Mendorong Poros Maritim dan Pariwisata Nusantara.

Secara terpisah, Ketua PWI Malang Raya Sugeng Irawan mengatakan, dalam memperingati HPN 2016 ke 70, anggota PWI telah melakukan banyak kegiatan dalam memperingati HPN tersebut. Diantaranya, ziarah ke makam wartawan senior, karena merekalah yang telah mendidik kita semua hingga berhasil menjadi wartawan yang beretika. Selain itu, juga berkunjung ke rumah para wartawan senior yang kini telah pensiun dalam menulis berita.

“Dari rangkaian HPN tersebut juga akan kita lakukan lomba menembak senjata api (senpi) antara wartawan, Pejabat Polri, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha di wilayah Malang Raya, hal itu kita lakukan agar mempererat tali silaturahmi,” pungkasnya. Q cyn

tersebut, pihak PDAM bersama BPBD juga melakukan pengedropan dengan tangki air. “Kita lakukan dropping air bersih mulai pagi hingga tengah malam. Sehingga untuk keperluan minum dan mandi tidak ada kendala berarti,” tegasnya. Selain itu hingga saat ini Perum Perhutani selaku pengelola wana wisata Coban Rondo masih menutup lokasi tersebut untuk umum.

Q sup

Penggantian Sekdes Salahi UU Desa Kota Batu, Bhirawa Usul penggantian Sekdes Torongrejo M Yakni oleh Kades Torongrejo Sugeng Santoso Widjojo mendapat penolakan warga. Rencananya warga Torongrejo akan menggelar demonstrasi di Balai Desa setempat hari Rabu (10/2) hari ini. Perihal usulan penolakan penggantian Sekdes tersebut sampai dibahas dalam Coffee Morning yang dipimpin Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso.

Hal ini perlu dibahas karena dalam UU Desa, penggantian Sekdes tersebut dilakukan melalui pemilihan warga. Sementara status Sekdes saat ini adalah PNS, sehingga penempatannya menjadi kewenangan Walikota.

“Karena UU Desa mengatur tentang Sekdes harus dipilih warga, maka seharusnya bukan calon tunggal.

Sementara masyarakat terlanjur mendapat informasi kalau sudah ada nama Sekdes yang ditunjuk Walikota Batu. Informasi ini salah karena hingga saat ini belum ada penunjukan Sekdes Torongrejo,” ungkap Sekda Kota Batu, Widodo dalam acara Coffee Morning, Selasa (9/2) kemarin.

Pihak Pemkot Batu sendiri akan mempertimbangkan kembali usulan penggantian Sekdes tersebut, apakah sesuai prosedur atau tidak.

“Saya minta Camat Junrejo dan Kabag Pemerintahan untuk mengecek kembali usulan tersebut,” kata Widodo.

Sementara itu Ketua BPD Torongrejo menyatakan siap menghadapi demo warganya tersebut.

“Besok saya akan ke kantor BPD dan akan saya terima.

Sebagai Ketua BPD, saya akan dengarkan pendapat warga saya,” tegas Marhaen yang disebut-sebut akan ditugaskan sebagai Sekdes menggantikan M Yakni ini.

Dikatakan, sebagai PNS dirinya siap ditugaskan dimanapun, termasuk kalau nantinya harus menempati posisi Sekdes.

“Penolakan warga ini bukan karena personal, tetapi lebih karena masalah mekanisme pemilihan dan penunjukan Sekdes. Warga berdalih kalau penentuan Sekdes itu harus dipilih oleh warga,” kata Marhaen dengan penuh percaya diri. Oleh karena dirinya tidak akan menghindar dari demo yang dilakukan warganya, jika benar-benar Walikota menunjuk dirinya sebagai Sekdes.Q sup

Sinkronkan Program Pengentasan Kemiskinan Wali Kota Batu Buat Surat Edaran ke SKPD Walikota dan Wakil Walikota Batu telah memberikan surat edaran kepada semua SKPD di bawah jajarannya. Isi surat edaran tersebut menginstruksikan untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan. Dan salah satu yang menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota (pemkot) adalah penanganan kemiskinan.

Semua SKPD harus mampu mengarahkan program kegiatannya untuk ikut melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Pemkot Batu telah mensinkronisasikan programprogram pengentasan kemiskinan dari beberapa SKPD. Dari beberapa SKPD yang ditunjuk telah membuat rekomendasi bahwa jumlah pen duduk meskin Kota Batu pada tahun ini ditetapkan berjumlah 2339 jiwa.

“Angka ini diperoleh dari data yang ada di BPS yang telah diferivikasi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

yang mencapai sekitar 2600 jiwa,”ujar Ketua TKKSD Pemkot Batu yang dijabat Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso, Selasa (9/2).

Dengan adanya data base baru tentang warga miskin ini, maka semua program pengentasan kemiskinan di semua SKPD harus didasarkan pada data base tersebut. Beberapa dinas yang telah mensinkronkan program pengentasan kemiskinannya antara lain, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Penanaman Modal (BPM), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Ketahanan Pangan, Kantor Lingkungan Hidup, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dan Bagian Adminis-

anas bachtiar/bhirawa

Bedah Rumah menjadi salah satu program Pemkot untuk memperbaiki kesejahteraan warga miskin Kota Batu. trasi Pemerintahan.

Hal ini menjadi tugas khusus bagi Bagian Administrasi Pemerintahan. Selain menyukseskan Prona dan Proda, bagian ini harus bisa membina Kecamatan dalam melaksanakan program pengentasan untuk semua desa di wila-

yahnya. Dalam hal ini, Kecamatan harus bisa mengarahkan semua Kepala Desa dalam pemanfaatan Dana Desa untuk digunakan dalam program pengentasan kemiskinan di Desa masing-masing.

Adapun untuk Bagian Kesra dituntut untuk lebih me-

nyukseskan dan memeratakan pelaksanaan program bedah rumah bagi warga miskin. Hal ini sejalan dengan penyediaan beras miskin bagi 6277 kepala keluarga (KK). Diprogramkan, Pemkot akan mengganti harga beras murah yang dibebankan pada masing-masing keluarga.

“Dengan kata lain, setiap keluarga akan mendapatkan beras miskin tersebut secara gratis,” jelas Punjul. Pemkot juga akan mengupayakan ketersediaan pasar murah bagi keluarga miskin.

Tujuan ini ditugaskan kepada BPM untuk bisa merealisasikan Pasar Murah tersebut. Sedangkan Dinas Pertanian akan bekerja sama dengan Ketahanan Pangan untuk memberikan bantuan kepada para petani miskin.

Bantuan tersebut meliputi pemberian bibit, hewan ternak, hingga bantuan kepada para Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani-red). Q nas

OLAHRAGA

10 LINTASAN

Kedatangan Manor Diharapkan Jadi Solusi Pendanaan Rio Jakarta, Bhirawa Kedatangan manajemen Tim Manor Racing ke Indonesia diharapkan mampu menjadi solusi terkait masa depan Rio Haryanto untuk bisa memperkuat tim asal Inggris itu pada Formula 1 2016, terutama masalah mekanisme pendanaan.

"Owner Manor, Minggu (7/2) kemarin mengirimkan surat ke Pak Menpora. Dan rencananya mereka akan datang kesini (Jakarta) akhir pekan ini," kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S Dewa Broto di Jakarta, Selasa.

Rencana keikutsertaan Rio Haryanto pada kejuaraan balap jet darat 2016 memang masih tanda tanya, setelah manajemen tidak bisa memenuhi pembayaran uang muda pada Jumat malam (5/2). Seharusnya pebalap asal Solo Jawa Tengah itu membayar uang muka sebesar 3 juta euro dari 15 juta euro biaya keseluruhan.

Namun, manajemen Manor ternyata masih memberikan tenggang waktu alias memperpanjang masa pembayaran uang muka. Bahkan petinggi tim asal Inggris ini turun langsung untuk membicarakan hal tersebut, termasuk dengan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Menurut Gatot, dalam surat yang dikirimkan ke Menpora Imam Nahrawi pihak Manor menegaskan jika masih mempertimbangkan Rio Haryanto untuk bisa mengisi satu kursi di timnya guna mengarungi ketatnya persaingan Formula 1 musim ini.

"Alasannya Rio punya potensi. Tapi itu semua tidak gratis. Untuk hal yang lain masih tetap seperti sebelumnya," kata mantan Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora itu.

Dengan kedatangan manajemen Manor ke Indonesia, kata Gatot, diharapkan menjadi angin segar seiring dengan belum cairnya dana dukungan untuk Rio Haryanto, baik yang berasal dari bantuan pemerintah maupun bantuan dana dari BUMN dalam hal ini Pertamina.

Terkait dengan komunikasi dengan manajemen Rio Haryanto, Gatot menegaskan juga terus dilakukan oleh pemerintah. Menurut dia, manajemen PT Kiky Sport ini juga sudah mendapatkan formula untuk melakukan pembayaran uang muka yang diminta oleh Manor Racing.

"Rp100 miliar dari pemerintah memang sulit. Prosesnya masih panjang.

Jika dana ini dimasukkan dalam APBNP juga cukup rawan," kata Gatot, menegaskan.Q ant

Liga Pelajar Kick Off 15 Februari Banyuwangi, Bhirawa Kick Off yang menandai resminya pembukaan kejuaraan sepak bola Liga Pelajar Bupati Cup tahun 2016 rencanya akan dilaksanakan serentak di masing-masing zona pada tanggal 15 Februari mendatang.

Menurut Hery Purwanto, Sekretaris Panitia Pelaksana Liga Pelajar Bupati Cup tahun 2016, sesuai dengan keputusan rapat terakhir zone 1 akan digelar di lapangan sepak bola Penataban kecamatan Giri, kemudian untuk zona dua akan dilaksanakan di lapangan Concrong kecamatan Rogojampi. Selanjutnya untuk zona 3 dan 4 diputuskan digelar di Stadion Brawijaya Purwoharjo dan Stadion Maron Kecmatan Genteng.

Selanjutnya Hery Purwanto menambahkan bahwa pendaftaran peserta akan ditutup pada Rabu (10/02) dan dilanjutkan dengan verifikasi data yang dilakukan di masing-masing zona.

“Saat ini untuk zone 1 peserta SD/ MI tercatat 18 tim, kemudian untuk SMP/MTs ada 14 kesebelasan dan untuk tingkat SMA/ SMK/MA tercatat 7 peserta. Tidak menutup kemungkinan sekolah akan melakukan pendaftaran pada kesempatan terakhir atau besok,”ujar Hery.

Untuk Technical Metting, menurut Hery Purwanto akan digelar secara serentak di semua zona dan tempatkan sudah diputuskan

, yakni; zona 1 di kantor UPTD Dinas Pendidikan Kota Banyuwangi. Zona Dua di SMP Negeri 1 Rogojampi, untuk Zona tiga di SMP Negeri 2 Purwoharjo dan SMA Muhamadiyah Genteng menjadi tempat pertemuan teknik bagi peserta zona 4.

Apabila dalam pelaksanaan Liga Pelajar Bupati Cup tahun 2016, panitia pelaksana menemukan peserta yang melakukan kecurangan, menurut Hery Purwanto, pihaknya akan memberikan sanksi yang tegas dimana tim yang bersangkutan langsung didiskualifikasi dan dikenakan sanksi larangan untuk tidak boleh mengikuti even pada tahun berikutnya.

Menurut Hery Purwanto bagi para juara Liga Pelajar Bupati Cup tahun 2016, selain menyiapkan trophy dan piagam penghargaan, pihaknya juga menyiapkan hadian uang pembinaan yang besarnya untuk SD/MI Juara I Rp. 3 juta, Juara II Rp. 2,5 juta, Juara III dan IV akan mendapatkan uang pembinaan Rp. 2 Juta dan Rp. 1,5 juta.

Sementara untuk kelompok SMP/ MTs dan SMA/SMK/MA akan mendapatkam hadiah uang pembinaan yang besarnya ; Juara Pertama Rp 3,5 juta, Runner Up Rp. 3 juta, Juara Ketiga akan mendapatkan uang Rp 2,5 juta dan peringkat ke empat berhak membawa pulang uang pembinaan sebesar Rp 2 juta. “Sementara untuk Top Skore dan Pemain Terbaik kami menyiapkan hadiah uang pembinaan sebesar Rp 1 juta, selain piagam dan trophy,”jelas Hery Purwanto mengakhiri pembicaraan dengan Bhirawa.Q mb12 nurhadi/bhirawa

salah satu peserta Liga Pelajar Bupati Cup 2016 saat melakukan pendaftaran di kantor Dispora Banyuwangi.

Loncat Indah PON Jatim

Jaga Netralitas, Harus Ada Juri Asing Surabaya, Bhirawa Tim pelatih lincat indah Jatim berharap pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar XIX 2016 nanti memakai tenaga juri asing.

Upaya ini dilakukan untuk menjaga netralitas.

"Kalau ingin menjunjung netralitas harus ada juri dari luar negeri, agar mereka bisa memberikan penilaian secara fair," kata Pelatih Jatim, Ronaldy Herbiantoro, Selasa (9/2).

Lebih lanjut ia mengatakan, selama ini loncat indah di PON belum pernah memakai jasa juri dari luar negeri, padahal beberapa cabor sudah menggunakannya. "Idealnya ada tujuh juri, ini untuk menjaga kenetralan," katanya.

Sementara itu, cabor loncat indah Jatim mentargetkan bisa menyumbangkan 3 medali emas di PON, namun Pelatih Vinka

Esti Hermastuti mengakui untuk bisa merealisasikannya sangat berat.

Karena ia melihat persaingan di kontingen asal Pulau Jawa masing sangat ketat karena diperkuat beberapa atlet yang saat ini bergabung di Pelatnas.

"Saat di Pra PON 2015 Cisarua, kita berhasil meraih 5 emas, namun untuk PON kita fokus di 3 emas dulu," katanya.

Di PON di Bandung, cabor loncat indah akan memperebutkan 10 nomor atau 10 medali emas, 5 emas putra dan 5 emas putri, di nomor papan 1 meter putra-putri, di nomor papan 3 meter putra-putri, papan sinkro 3 meter putra dan putri, dan menara putra- putri.

Pesaing Jatim dalam PON XIX di Bandung yaitu DKI Jakarta, Jabar dan Jateng, karena daerah tersebut juga ada atlet nasional

yang sering memperkuat tim loncat Indonesia terutama DKI Jakarta yang menjadi homebase pelatnas. "Kita juga harus waspada tuan rumah Jabar karena banyak factor, cabor loncat indah merupakan olahraga tidak terukur kemungkina-kemungkina wasit dan juri bisa mempengaruhi penilaian," paparnya.

Atlet loncat indah Jatim yaitu M Nasrullah, Lutfhi Niko Abdillah, Ahmad Subekti, Aldinsyah Putra Rafi dan Husaini Noor untuk putra dan putri Della Dinarsari dan Linar Betiliana, dari 7 atlet Jatim ini. 3 masuk di program Pelatnas yaitu Aldinsyah Putra Rafi, Della Dinarsari dan Linar Betiliana,sedangkan pelatih Ronaldy Herbiantoro, Vinka Esti Hermastuti dan pelatih asing Feng Yang Lee . Q wwn

DKI Waspadai Lawan Wilayah Timur di PON Jakarta, Bhirawa Pengurus Provinsi Persatuan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia (Perbasasi) DKI Jakarta akan mewaspadai lawan dari wilayah timur dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016.

"Secara umum merata (untuk diwaspadai). Tapi jika berpatok

Rabu Kliwon 10 FEBRUARI 2016

pada pra-PON, yang mengkhawatirkan bagi DKI memang dari daerah-daerah timur," kata Ketua Perbasasi DKI Jakarta Syaiful Bahri di Jakarta, Rabu.

Dia memaparkan, tim dari wilayah timur yang menjadi tantangan berat bagi DKI Jakarta antara lain Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Teng-

Perbasasi DKI Jakarta akan mewaspadai lawan dari wilayah timur dalam gelaran PON XIX 2016.

gara, serta dari barat yaitu Jawa Timur.

Saat ditanya mengenai target perolehan DKI Jakarta, Syaiful mengatakan telah menargetkan perolehan tiga emas pada laga Pekan Olahraga Nasional XIX/ 2016 di Jawa Barat, September mendatang itu.

"Untuk target tahun ini masih sama seperti sebelumnya, tiga emas untuk masing-masing nomor bisbol, sofbol putra, dan sofbol putri," ujar Syaiful menjelaskan.

Target perolehan tersebut, ujar Syaiful, masih sama dengan target pada PON 2008 dan 2012.

Akan tetapi pada tahun ini Syaiful mengaku agak khawatir dengan target perolehan tersebut.

Menurut dia, hal tersebut lebih disebabkan banyaknya lawan tangguh yang harus dihadapi pada PON yang direncanakan digelar pada bulan September 2016 di Jawa Barat itu.

Akan tetapi, Syaiful tetap optimistis bisa menghadapi PON dengan baik karena banyak pemain bisbol-sofbol Indonesia yang berlaga di SEA Games berasal dari DKI Jakarta.

"Hampir 50 persen pemain SEA Games dan pemain nasional ada di DKI, terutama di bisbol. Mungkin isinya hampir sampai 80 persen pemain nasional, sedangkan sofbol sekitar 50 persen lah," kata dia.Q ant

Atlet selam Jatim saat melakukan latihan kolam kering di ruamh pelatih Nurul Anshori.

wawan triyanto/bhirawa

Selam Jatim, Pilih Sentralisasi Atlet Surabaya, Bhirawa Cabang olahraga selam saat ini mulai melakukan pelatihan sentralisasi atlet, terutama mereka yang berdomisili di Surabaya, Sidoarjo dan Malang. Langkah ini dilakukan agar pelatih bisa menerapkan program latihan.

Selama ini beberapa atlet selam yang tergabung di Puslatda Jatim melakukan aktifitas latihan di rumah Pelatih Selam Nurul Anshori di kawasan Kutisari Selatan Surabaya.

Nurul Anshori mengatakan, ia sengaja menggunakan rumahnya untuk mess atlet agar mempermudah melakukan pengawasan dan menerapkan program latihan. Karena selama ini selam dalam sehari melakukan tiga kali latihan, pagi di kolam Kampus UPN Veteran Surabaya, kemudian berlanjut latihan kolam kering di rumahnya dan sorenya fisik di lapangan KONI Jatim.

"Langkah ini kami lakukan karena kita mendapat target 8 emas di PON nanti, pelatih maupun atlet harus kerja ekstra keras untuk berlatih. Alhamdulillah program latihan tiga kali itu rutin kami lakukan dan saya dengan mudah mengontrol kondisi atlet," kata Anshori saat ditemui dikediamannya, Selasa (9/2).

Fasilitas yang ada dirumahnya juga cukup ideal buat para atlet, seperti kamar yang sudah dilengkapi AC, fasilitas latihan kolam kering dan sarana lainnya. "Kami juga menerapkan aturan ketat, seperti mereka harus sudah ada di mess sebelum pukul 10 malam, kemudian jam 3 pagi sudah bangun untuk persiapan latihan di kolam renang UPN," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan saat ini ada 30 atlet yang masuk Puslatda selam Jatim.

Rinciannya, ada 17 atlet putra dan 13 atlet putri yang terbagi menjadi 6 atlet di nomor laut (OBA) dan nomor kolam 17 atlet. “Ada 8 atlet yang saya gembleng di kolam renang UPN Veteran dan sisanya berlatih di luar seperti di Armatim,” paparnya.

Sejak dua bulan lalu sepulang dari Korea, peselam Jatim menjalani program khusus dengan latihan sehari tiga kali selama lima hari dalam sepekan. Mereka hanya diberikan libur Sabtu dan Minggu.

Dia berharap program khusus ini mampu memberikan bukti hasil maksimal pada PON di Jabar, September nanti.

Sebelum tampil di pesta olahraga empat tahunan itu, ia mengaku sudah mengagendakan tiga event yang bakal menguji kemampuan hasil latihan peselam Jatim.

Ketiga event itu yakni Jatim Open finswimming dan OBA yang berlangsung Maret 2016, Kejurnas Fin Swimming dan senior nomor kolam di Senayan, Jakarta, 20-22 Mei 2016 serta terakhir tampil di Kejuaraan Dunia di Volos, Greek, Yunani, 22-28 Juni 2016.

Lebih lanjut ia mengatakan, prediksi 8 medali emas PON tak lepas dari hasil dari pra kualifikasi PON lalu di dimana Jatim meraih 8 medali emas, 14 perak dan 4 perunggu. Jatim berada di posisi kedua klasemen perolehan medali di bawah DKI yang merebut 10 medali emas, 3 perak dan 9 perunggu. “Peta persaingan daerah di PON XIX nanti saya perkirakan tidak jauh berbeda dibandingkan Pra PON lalu.

Tetapi, kami akan berusaha maksimal untuk bisa meningkatkan prestasi anak-anak. Karena itulah saya ini para peselam Jatim mendapatkan program khusus hingga menjelang PON nanti,” ujarnya.Q wwn

Rabu Kliwon, 10 FEBRUARI 2016

Komisi A DPRD Jatim Resmi Bubarkan KPP

Lima Daerah di Jatim Dikepung Banjir Parah

l Sambungan hal 1

l Sambungan hal 1

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Miftahul Ulum menegaskan jika sejak berdirinya Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Komisi A bersama Pemprov Jatim sudah sepakat agar KPP dibubarkan. Ini sebagai upaya antisipasi agar tidak ada tupoksi yang saling tumpang tindih termasuk soal anggaran. Karenanya dalam pengesah­ an APBD 2016, anggaran untuk KPP Jatim hanya dialokasikan sampai Maret 2016 karena memang semua pengurus KPP habis masa jabatannya hingga Maret 2016.

“Sejak awal kita bersepakat KPP dibubarkan karena sudah berdiri ORI. Karenanya kita tidak lagi melakukan rekrutmen pengurus KPP baru. Namun demikian dalam APBD 2016, kami masih menganggarkan, tapi sampai pada Maret 2016 atau bertepatan dengan habisnya masa kerja pengurus KPP,”tegas politisi asal PKB ini, Selasa (9/2).

Selanjutnya, Komisi A akan mengusulkan adanya revisi Perda tentang Pembentukan Organisasi. Di mana dalam Perda nantinya dihapus adanya pendirian KPP yang diganti dengan Ombudsman yang nantinya dibiayai murni oleh APBN. Sementara itu, anggota Komisi A yang lain, Fatchullah mengatakan meski telah resmi dibubarkan, namun Pemprov Jatim berkewajiban untuk melakukan kewajibannya dengan memberikan hak anggota KPP mulai gaji sampai tunjangan. Sedang anggota KPP sendiri berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya selama satu tahun.

“Kami sudah mengingatkan kepada Pemprov Jatim agar segera menyelesaikan kewajibannya.

Termasuk anggota KPP juga harus melaporkan kinerjanya selama setahun,”paparnya. n cty

“Hingga siang ini (kemarin, red) banjir berangsur surut dan tinggal genangan yang terpantau di Desa Kedungrukem dengan ketinggian air 10 cm. Selain itu banjir juga masih terpantau di Pasar Desa Benjeng yang masih ada genangan sekitar 20-30 cm,” tuturnya.

Sementara di Kabupaten Jombang, banjir terjadi akibat me­l uapnya Sungai Sadar.

Data yang dimiliki BPBD menyebutkan jika intensitas hujan tinggi sepanjang dua hari terakhir mengakibatkan tanggul di Sungai Sadar jebol dan menggenangi empat desa di tiga kecamatan.

Yaitu, di Dusun Sawahan, Desa Kademangan, Kecamatan Mojo­agung, Dusun Sanan Selatan, Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Desa Mojodanu, Kecamatan Ngusikan dan di Dusun Kedungmacan, Desa Kedungbetik, Kecamat­ an Kesamben. Selain menggenangi ratusan rumah, banjir di Jombang juga menyebabkan jembatan peng­hubung desa yang ada di Desa Mojodanu putus.

“Selain itu sedikitnya 12 hektare sawah yang ada di Dusun Kedungmacan, Desa Kedungbetik juga tergenang banjir,” kata Su­dharmawan.

Sedangkan di Kabupaten Lamo­n gan, banjir terjadi di dua desa yaitu Gedang, Kecamatan Sukodadi dan Desa Gabus, Kecamatan Turi.

Banjir di Lamongan kali ini menyebabkan jebolnya tanggul sungai yang ada di Dusun Do­rogede, Desa Gedang, Kecamatan Sukodadi Lamongan.

Sekda Kabupaten Madiun ‘Digoyang’ l Sambungan hal 1

Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam surat tertanggal 28 Januari 2016 itu dijelaskan, penetapan dan pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota harus dikoordinasikan dan mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Jatim. Yang dipermasalahkan, apakah penetapan dan pelantikan Tontro sebagai Sekda Kabupaten Madiun tidak dikoordinasikan kepada Gubernur Jatim sesuai Undang-Undang ASN sehingga ada yang menganggap pelantikannya cacat hukum?

Bupati Madiun H Muhtarom SSos usai acara peringatan HPN 2016 di kantor Puspem Mejayan menjelaskan penetapan dan pelantikan Tontro sebagai Sekda sudah sesuai mekanisme karena sudah dikoordinasikan kepada Gubernur Jatim, baik tertulis maupun lisan.

“Semua sudah sesuai mekanisme. Semua sudah sesuai tahapan-tahapan. Mulai dari penjaringan oleh Pansel hingga tes. Juga sudah dikordinasikan kepada Gubernur Jatim,” terang Bupati Madiun H Muhtarom SSos. Untuk diketahui, Tontro dilantik menjadi Sekda Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor: 188/28/ KPTS/42.031/2016 tertanggal 19 Januari 2016.

Sebelumnya, jabatan yang ditinggalkan oleh Soekardi karena purna tugas ini, diperebutkan oleh lima orang. Yakni Tontro Pahlawanto, yang sebelumnya menjabat Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pendidikan Suhardi, Kepala Badan Ketahanan Pangan Edy Bintardjo, Kepala Dinsosnakertrans Wijanto Djoko Purnomo dan seorang pejabat dari luar Kabupaten Mojokerto. n dar

Banyak Tokoh Batu Akan Tiarap dalam Pilkada 2017 l Sambungan hal 1

Selasa (9/2) Sosok Dewanti saat ini sudah sangat dikenal. Dimungkinkan nama ini akan mereguk kemenangan mutlak bila ia mencalonkan di Kota Batu. Terlebih selama ini masyarakat melihat rekam jejak Ny Dewanti di Kota Batu cukup bisa diterima.

Sementara saat ini nama-nama yang muncul rata-rata merupakan anggota dewan, di luar anggota dewan masih sangat sedikit yang muncul ke permukaan. Jika memang demikian anggota dewan terbentur beberapa aturan ketika mencalonkan diri sebagai wali kota atau pun wakil wali kota. “Adanya aturan yang mengharuskan anggota dewan mundur ketika mencalonkan, membuat mereka pasti akan cari aman, mencari pasangan calon yang sudah jadi dan memiliki peluang menang tinggi,”tambah Mahfud.

Dari pantauannya, selain Dewanti dan beberapa nama anggota dewan, ada nama lain yang baru muncul yakni Abdul Majid dan Kasmuri Idris yang disebut-sebut akan lewat jalur independen. Lain halnya jika Dewanti tidak mencalonkan diri. Kemungkinan banyak tokoh-tokoh Kota Batu yang akan muncul. Ia memprediksi ada 3 hingga 4 calon lain yang akan muncul. Begitu juga dengan koalisi partai, kemungkinan akan banyak lagi. n nas

Rumah Berkhidmat l Sambungan hal 1

kepada seluruh pengurus dari tingkat ranting sampai wilayah agar jangan melupakan rakyat.

Karena dukungan tersebut tidak hanya dibutuhkan setiap 5 tahun sekali, tapi selamanya.

“Untuk itu berkhidmat untuk rakyat penting.

Sehingga kami memutuskan untuk membuat Rumah Berkhidmat yang fungsinya sebagai tempat curhat atau berkumpul rakyat untuk menyampaikan aspirasinya,”papar mantan anggota DPRD Jatim kepada Bhirawa belum lama ini.

Berkhidmat untuk rakyat saat ini menjadi slogan PKS. Dan DPP PKS telah menginstruksikan agar setiap DPD PKS di daerah untuk membangun Rumah Berkhidmat dengan empat program turunannya, yakni rumah peduli, rumah cerdas, rumah tanggap bencana dan rumah keluarga Indonesia.

Di sisi lain dengan diselenggarakannya Rakorwil yang digelar belum lama ini juga untuk memastikan seluruh pengurus PKS di seluruh kab/kota memahami dan mampu melaksanakan program-program yang berkhidmat kepada rakyat. Harapannya sederhana, berkhidmat untuk rakyat akan mengokohkan reputasi dan citra PKS sebagai partai dakwah. n cty

11

SAMBUNGAN Sementara banjir di Sidoarjo sebenarnya sudah terjadi sejak tiga hari terakhir. Namun mulai Senin (8/2) pukul 15.00, banjir kembali terjadi dan menggenangi beberapa kawasan di wilayah tersebut.

Seperti di Kecamatan Sedati meliputi Griya Mapan, Kecamatan Sedati ketinggian air sekitar 40 cm, Desa Sedati Gede RT 1-16 masuk permukiman dengan ketinggian air 10-20 cm dan Sedati Agung, Permukiman Komplek AURI ketinggian air 10-20 cm.

Lalu di Kecamatan Buduran tepatnya di Pasar Sukorejo, Buduran ketinggian air 40 cm dan Desa Sukorejo, Buduran Residen ketinggian air 40 cm. Kecamatan Candi di Desa Jambangan, ketinggian air 60 cm dan Desa Tenggulun­ an Jalan raya tergenang 40 cm. Kecamatan Sidoarjo di Perumahan Bluru Sidoarjo, ketinggian air 35 cm dan Sidokare Indah, genangan 30 cm.

Kemudian di Kecamatan Taman tepatnya di Desa Sambiroto, Jemundo, Bringin Bendo, ketinggian air 35 cm, Desa Ketegan (Depan Brimob) ke­ tinggian air 1-1,5 m dan Desa Jemundo, Sadang, Gilang, Kletek, genangan 20-35 cm.

Lantas di Kecamatan Waru di wilayah sekitar Pasar Waru tergenang 1 m, Wisma Tropodo I dan II, Tropodo Asri ketinggian air 40 cm dan Desa Bungurasih, Kedungrejo, ketinggian air sekitar 1 m. “Kami sudah melakukan beberapa upaya untuk banjir Sidoarjo. Beberapa warga juga telah kami ungsikan di antaranya di Balai Desa Ketegan Timur,” ujar Sudharmawan.

Sedangkan untuk banjir

di Kabupaten Mojokerto, juga terjadi sejak Senin (8/2) sekitar pukul 21.00. Banjir Mojokerto menggenang kawasan Dusun Ngelor, Desa Ngarjo, Kecamatan Mojoanyar, Desa Grogolgede, Kecamatan Mojoanyar, Desa Balongmojo dan Desa Balongwaru, Kecamatan Puri, Dusun Gembongan, Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari, Dusun Balong, Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong dan Dusun Klanting, Desa Pulorejo, Kecamatan Dawarblandong.

“Meski banjirnya cukup parah, tidak ada korban jiwa.

Tapi masyarakat tetap harus waspada karen hujan selama sepekan ini masih akan terus mengguyur de­ngan intensitas sedang dan lebat,” pungkasnya.

Akibat banjir tersebut, BPBD Jatim telah mendistribusikan sebanyak 2.500 paket bantuan berupa sembilan bahan pokok ke sejumlah daerah yang terkena banjir. “Kami punya stok 2.500 paket logistik dan semuanya sudah didistribusikan ke daerah-daerah banjir,” ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim Achmad Robiul Fuad.

Stok logistik tersebut telah terdistribusi ke-9 daerah, rinciannya Jember 300 paket, Nganjuk 300 paket, Mojokerto 300 paket, Bojonegoro 350 paket, Jombang 350 paket, Lamongan 350 paket, Tulungagung 50 paket, Trenggalek 200 paket dan Blitar 300 paket. Paket-paket tersebut terdiri dari enam item jenis sembako, yakni beras 6 kilogram, mi instan 5 bungkus, kecap 250 mililiter, ikan 1 kaleng, minyak goreng 2 liter, dan gula 1 kilogram. n iib

Masih Ingin Jadi PNS, Tenaga Honorer Konvoi l Sambungan hal 1

PTT Kabupaten Nganjuk Sajianto di depan kantor Dinas Dikpora.

Menurut Sajianto, dirinya telah mengantongi surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) agar Pemkab Nganjuk menyelesaikan pengangkatan GTT dan PTT. Bahkan, Menteri PAN RB mengirim surat kepada Bupati Nganjuk Drs Tafiqurrahman untuk menyerahkan surat pertanggungjawaban mutlak untuk pengangkatan GTT dan PTT. Namun hingga saat ini, pihak Pemkab Nganjuk belum menindaklanjuti surat Menteri PAN RB tersebut. Sajianto menyampaikan, perjuangan tenaga honorer Nganjuk harus sukses hingga seluruhnya diangkat PNS. Masalahnya, hingga munculnya permasalahan yang berkepanjangan bukan semata-mata kesalahan tenaga honorer , melainkan pada saat pendataan beberapa tahun lalu ada unsur kesengajaan Badan Kepegawaian Daerah untuk membelokkan terkait alokasi

sumber dana honor GTT dan PTT. Usai menggelar orasi di depan Kantor Dinas Dikpora, ratusan GTT dan PTT melakukan konvoi melalui Jalan Ahmad Yani, Jalan Dr Soetomo, jalan KH Ahmad Dahlan dan berakhir di Jalan Basuki Rahmad depan Pendopo Kabupaten Nganjuk.

Begitu tiba, ratusan GTT dan PTT yang telah puluhan tahun mengabdi tersebut berdiri berjajar lantas menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian dengan dipimpin Sajianto, mereka lantas memanjatkan doa agar diterima sebagai PNS. Setelah itu Perwakilan GTT dan PTT sempat ditemui oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Lishandoyo MSi bersama Staf Ahli yang juga Plt BKD Drs M Yasin.

Namun demikian, kedua pejabat tersebut juga tidak dapat memberikan kejelasan soal nasib ribuan GTT/PTT karena yang memiliki kewenangan adalah Bupati Nganjuk. “Ya, kami mohon bersabar dulu kepada rekan-rekan GTT dan PTT karena saat ini Bupati

Nganjuk sedang berkonsultasi ke Jakarta terkait permasalahan ini,” terang M Yasin di hadapan perwakilan GTT dan PTT. Saat dialog, Sajianto juga mengungkapkan bahwa surat Menteri PAN RB tertanggal 25 November 2015 telah dikirim ke Bupati Nganjuk.

Dalam jangka waktu hampir tiga bulan, seharusnya Bupati Nganjuk telah menindaklanjuti surat tersebut.

Sehingga saat ini sudah ada kejelasan nasib dari GTT/ PTT. “Kami sudah bersabar dan berharap Pemkab Nganjuk sedikit memberi perhatian kepada nasib GTT/PTT yang jumlahnya ribuan ini,” pungkas Sajianto sembari meninggalkan Pendopo Kabupaten Nganjuk.

Sekadar diketahui ribuan GTT dan PTT Nganjuk telah melakukan banyak cara untuk memperjuangkan nasibnya, di antaranya pernah menginap di Pendopo Kabupaten Nganjuk. Kemudian berkali-kali mengerahkan massa untuk berunjuk rasa, namun semua upaya tersebut gagal total. n ris

adit hananta utama/bhirawa

Bimtek UNBK di SMKN 1 Surabaya diikuti oleh 40 sekolah yang baru mendaftar sebagai penyelenggara UN semi online itu, Selasa (9/2).

Infrastruktur UNBK Tak Boleh Bebani Orangtua l Sambungan hal 1

UNBK hanya diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang sudah berkecukupan baik dari segi personel, peserta maupun infrastruktur. Sehingga, tidak perlu memaksa apalagi sampai membebani orangtua wali murid.

Hal ini juga berlaku bagi Surabaya yang tengah berupaya keras menggelar UNBK secara serentak di semua sekolah.

Hingga saat ini, tercatat ada 621 sekolah lembaga penyelenggara UNBK di Surabaya. Namun, sekolah-sekolah tersebut masih punya kesempatan untuk mengundurkan diri jika tidak siap.

Kemendikbud bahkan memberi ke­sempatan pengunduran diri sekolah sampai 15 Februari mendatang, kemudian mendaftarkan diri mengikuti Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP).

“Kalau di Surabaya ada sekolah yang belum siap, kami minta harus siap. Kita sudah bertekat melaksanakan UNBK secara keseluruhan,” tutur Kabid Pendidikan Mene­ngah Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya Sudarminto ditemui usai bimtek Proktor UNBK di SMKN 1 Surabaya, Selasa (9/2).

Kendati demikian, Sudarminto memastikan tidak akan ada sekolah yang membebankan kebutuhan UNBK kepada wali murid. “Sejak awal kita sudah mengimbau agar tidak menarik wali murid. Edaran Kemendikbud itu justru memperkuat imbauan kita,” tutur dia.

Dalam edaran Kemendikbud yang dirilis melalui website unbk. kemdikbud.go.id tercatat tiga poin utama. Di antaranya, UNBK hanya diselenggarakan bagi sekolah yang siap secara infrastruktur.

Penyelenggara UNBK tidak diperkenankan membeli atau menyewa komputer dengan membebani orangtua. Terakhir, sekolah calon penyelenggara yang belum siap bisa mengundurkan diri hingga 15 Februari.

Dari 621 sekolah yang mengikuti UNBK, sebanyak 269 merupakan jenjang SMA/SMK sederajat. Di antara penyelenggara UNBK itu, 70 persen atau sekitar 166 lembaga sudah tercatat menyelenggarakan secara mandiri dan selebihnya masih numpang. Sementara untuk

jenjang SMP/MTs dan sederajat, 260 mandiri dan 110 lembaga menggabung.

Dalam bimtek kemarin, Sudarminto mengaku terdapat 40 lembaga baru yang mendaftar di luar jadwal pendaftaran Kemendikbud. Dari 40 lembaga tersebut, 15 di antaranya merupakan sekolah yang tidak bisa menyelenggarakan secara mandiri.

Artinya, mengikuti tiga skema yang ditetapkan Dindik Surabaya. “Mereka semula juga tidak siap. Tapi setelah kita dorong pihak yayasan mau membelikan komputer tanpa membebani orangtua,” tambah Sudarminto.

Kepala Dindik Surabaya Ikhsan menegaskan, sekolah di Surabaya tidak punya alasan untuk tidak melaksanakan UNBK. Sebab, Dindik Surabaya telah menyiapkan tiga skema jika sekolah tidak bisa menyelenggarakan secara mandiri.

Di antaranya ialah sekolah bergabung dengan lembaga satu rumpun atau satu yayasan, sekolah bergabung dengan satu sub rayon atau sekolah terdekat.

Terakhir, jika sekolah tetap tidak bisa menyelenggarakan dengan dua skema itu bisa mengikutkan siswanya UNBK di testing center.

“Makanya ini ada waktu dua bulan untuk persiapan. Apa kekurangannya silakan berkoordinasi. Dinas Pendidikan akan memfasilitasi sekolah yang ingin menyelenggarakan UNBK,” tutur Ikhsan.

Ikhsan berharap, semua siswa di Surabaya tahun ini akan mengikuti ujian dengan sistem UNBK. “Jadi tidak ada lagi perbedaan siswa lulusan UNBK atau lulusan UN manual,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menegaskan, skema-skema penyelenggaraan UNBK yang ditetapkan Surabaya cukup baik. Namun, antisipasi yang harus dilakukan juga cukup banyak. Di antaranya kelayakan sekolah tempat menggabung dan testing center. Selain itu, kemudahan siswa dalam mengakses lokasi ujian. “Semua harus diperhitungkan. Jangan sampai saat pelaksanaan siswa tambah bingung mau ujian di mana. Jika tidak sesuai standar, kita sebagai verifikator bisa mencoret penyelenggara UNBK itu,” pungkas Saiful. n tam

Luapan Anak Sungai Bengawan Solo, Dua Desa Terisolir l Sambungan hal 1

taris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban Joko Ludiyono, Selasa (9/2).

Dijelaskan Joko, saat ini tim Search and Rescue (SAD) BPBD telah terjun ke lapangan dengan membawa perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terisolir ke tempat yang lebih aman.

“Tim kami sudah terjun ke lokasi begitu mendapatkan laporan dari camat setempat, dan membawa perahu karet,” terang Joko.

Sementara itu Camat Parengan Didik Purwanto, saat dikonfirmasi melalui ponselnya membenarkan jika di wilayahnya terdapat sedikitnya 9 desa yang terdampak banjir luapan Sungai Kening yang hulunya berada di Kecamatan Jatirogo dan Senori itu.

“Desa Selo Gabus lumayan parah, di desa ini dua dusun yakni Juwet dan Polo terisolir, akses jalan dari dan menuju dusun itu tergenang cukup dalam,” kata Didik.

Menurut Didik, air meluber ke permukiman warga sekitar pukul 02-00 dini hari dan terus meluas hingga desa-desa di bantaran anak Sungai Bengawan Solo . “Informasi dari perangkat desa kami, air datang sekitar pukul dua pagi, dan warga memang sudah waspada karena sebelumnya sudah ada peringatan,” terangnya.

Sementara itu Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Pengelolaan sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro mencatat tinggi muka air Bengawan Solo hingga, Selasa (9/2) pukul 13.00 posisi ketinggian air pada papan duga Taman Bengawan solo (TBS) selatan pasar kota setempat mengalami penurunan menjadi 14.52 pielscal yang sebelumnya pada pukul 12.00 ada pada angka 14.56 pielscal.

“Begitu pula dengan penurunan di Karangnongko, ketinggian air muka Su­ ngai Bengawan Solo berangsur-angsur mulai menunjukkan penurunan sejak pukul 09.00,” ungkap Kasi Operasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bengawan Solo di Bojonegoro Mucharom.

Meski demikian, menurut dia, tren penurunan air Sungai Bengawan Solo di daerah hilir tidak terlalu besar.

“Tapi kami tetap meminta tim pe­ nanggulangan bencana di daerah hilir Jawa Timur meningkatkan kewaspadaan,” tuturnya.

Akibat luapan sungai terpanjang di Pulau Jawa ini, berdasarkan data dari BPBD Bojonegoro terdapat 38 desa di 11 kecamatan di Bojonegoro tergenang.

Wilayah tergenang banjir di antaranya di Kecamatan Bojonegoro Kota berada di Kelurahan Ledok Wetan dan Ledok Kulon sebanyak 350 rumah dan jalan desa sepanjang 300 meter. Kecamatan Kapas berada di Desa Bogo dengan luas sawah (padi) yang terendam 47 hektare dan jalan desa 255 meter.

Kecamatan Dander berada di Desa Ngablak dengan luas sawah (padi) 30 hektare, palawija 20 hektare. Kemudian Kecamatan Malo berada di Desa Tambakromo merendam sebanyak 50 rumah. Desa Sumberejo sebanyak 50 rumah, Desa Kacangan sebanyak 60 rumah, sawah (padi) 20 hektare.

Diperkirakan luas genangan banjir luapan Bengawan Solo dan anak sungainya di wilayah Bojonegoro akan terus bertambah. “ Sementara, lahan padi yang terendam banjir seluas 735 hektare, rumah yang terendam banjir sebanyak 663 unit,” ungkap Kepala BPBD Bojonegoro Andik Sudjarwo.

Menurut Andik Sudjarwo, meski banjir luapan Bengawan Solo dan anak sungainya telah merendam areal persawahan dan juga rumah warga, namun hingga kini dilaporkan belum ada warga yang mengungsi. Hanya saja beberapa warga maupun siswa yang berangkat ke sekolah harus menerjang genangan banjir.

Selain itu beberapa siswa lainnya harus digendong orangtuanya saat menerobos air supaya seragam sekolah tidak basah.

Ditinjau Bupati Nyono Putusnya jembatan yang menghubungkan antara Desa Mojodanu dan Desa Kromong Kecamatan Ngusikan, Minggu lalu langsung direspon Bupati Nyono Suharli. Tahun ini jembatan sepan­jang 5 meter yang menghubungkan dua desa tersebut akan dibangun

dengan anggaran Rp 2,2 Miliar.

Hal ini dinyatakan Bupati Nyono saat meninjau langsung kondisi jembatan yang putus akibat terjangan air sungai tersebut. ”Tahun ini juga jembatan baru akan segera dibangun, karena ini untuk jalur transportasi warga. Semuanya untuk kepentingan perekonomian masyarakat,”ujarnya didampingi Kepala Dinas PU Bina Marga dan PU Cipta Karya, Selasa (9/2) kemarin.

Dikatakan Nyono untuk sementara warga diminta bersabar dan tetap menggunakan jembatan dari bambu yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat. Dikatakannya, anggaran pembangunan disiapkan oleh Dinas PU Cipta Karya. ”Yang penting bisa beraktivitas, Insyaallah segera dibangun dan kita sediakan anggaran sebesar Rp 2, 2 miliar untuk pembangunan jembatan ini,” imbuhnya.

Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, akibat guyuran hujan dan banjir, Minggu (7/2) lalu salah satu jembatan yang menghubungkan Desa Mojodanu dan Desa Kromong, Kecamatan Ngusikan patah. Untuk bisa tetap beraktivitas, warga terpaksa membuat jembatan darurat dari bambu untuk mendukung kegiatan sehari-hari.

Sementara untuk pengendara roda empat, terpaksa harus menggunakan jalur alternatif yang jarak tempuhnya 3 km lebih. n hud, bas, rur

Wajib Pajak Disuguhi Kue Keranjang dan Dihadiahi Angpao l Sambungan hal 1

paan ramah, WP juga dijamu dengan aneka jajanan khas Tionghoa. Ada kue keranjang, aneka manisan buah dan beberapa jenis minuman.

“Tidak hanya makan minum, kita juga menyediakan angpao bagi para WP. Ternyata cara ini juga efektif menarik

semangat mereka untuk membayar pajak daerah,” tambah perempuan berjilbab yang sehari-hari menjabat sebagai Kasi Bidang Pendapatan ini.

Hanya dalam rentang waktu tidak lebih dari satu jam, puluhan WP terlayani kemarin. Terlihat mereka ceria menikmati aneka jajanan dan minuman yang mereka dapat

dengan membuat sendiri itu.

“Untuk minumannya ini berlaku setiap hari, meskipun bukan Hari Raya Imlek,” imbuh Nurkomarijati.

Upaya petugas pelayanan DPPKA kemarin mendapat apresiasi dari seorang WP keturunan Tionghoa. Perempuan paro baya ini pun tidak bisa menyembunyikan keba-

hagiaannya sambil tak hentihenti melihat sekeliling ruangan.

“Ya seneng aja, budaya kita merayakan Imlek juga dihargai pemerintah,” lontar wanita yang mengaku tinggal di Kelurahan Gedongan Kota Mojokerto itu.

Inovasi pelayanan yang dilakukan DPPKA ini bukan

tanpa alasan. Lembaga penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini optimistis rangkaian inovasi itu mampu mendongkrak target penerimaan PAD. “Kita patok PAD kita pada 2016 ini naik 8 persen. Angka itu realistis dan saya optimistis tercapai,” timpal Kepala DPPKA Kota Mojokerto Agung Moeljono. *

UTAMA

12 Dinas Pendidikan Jatim

Melihat Karya Inovatif di Uji Kompetensi Siswa SMK

DWP Dindik Jatim Nilai Produk SMK Bernilai Ekonomis Tinggi

Sertifikasi kompetensi siswa SMK menjadi program andalan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim di tiga tahun terakhir. Para siswa diuji demi mengantongi pengakuan skill berstandar nasional itu. Lantas, bagaimana para siswa ini berusaha meyakinkan asesor agar pulang dengan predikat kompeten?

Tidak seperti Ujian Akhir Semester (UAS) atau Ujian Nasional (UN) yang hanya selesai dengan menjawab soal. Uji kompetensi siswa SMK punya tantangan dobel. Siswa harus mengikuti tes tulis sekaligus membuat karya nyata di bawah pengawasan asesor dari industri.

Misalnya saja Elizabeth Nabe, siswa SMKN 2 Situbondo ini punya tugas selama dua hari untuk menyelesaikan baju pesta dengan konsep dress. Skemanya memang ditentukan penguji. Tapi dari nol sampai jadi produk, Elizabeth harus menyelesaikan sendiri. “Mulai dengan menggambar pola, memotong, menjahit sampai finishingnya semua kita yang mengerjakan selama dua hari,” tutur dia saat mengikuti uji kompetensi di UPT Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan (PPPK) Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim.

Peraih juara I Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Situbondo itu mengaku tidak banyak menemui kendala selama ujian. Selain sudah punya

Ketua DWP Dindik Jatim Atik Saiful Rachman bersama Kepala UPT PPPK Dindik Jatim Drs Sumardijono MSi saat meninjau pelaksanaan uji kompetensi siswa SMK.

dasar keahlian, Elizabeth juga mendapat pelatihan selama lima hari di UPT PPPK. “Kita dilatih dulu dan tinggal di asrama. Jadi tidak banyak kesulitan waktu ujian,” kata dia.

Sementara di dapur praktikum UPT PPPK, sebanyak 20 siswa juga terlihat tengah sibuk menyiapkan hidangan pastry. Mereka juga peserta uji kompetensi yang sedang di buru waktu untuk menyelesaikan sejumlah resep dessert. Farchana salah satunya, dalam ujian tersebut dia membuat coklat egg claire, english fruit cake, coklat mente dan bread and better pudding. “Sebenarnya saya jurusan jasa boga. Tapi sejauh ini ujiannya cuma ada pastry. Jadi ikut seadanya dulu,” tutur siswi SMKN

Dress karya siswa SMK dalam uji kompetensi siswa SMK di UPT PPPK Dindik Jatim menarik Ketua DWP Dindik Jatim Atik Saiful Rachman.

1 Batu itu.

Di sela kesibukan para siswa mengikuti uji kompetensi itu. Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dindik Jatim Atik Saiful Rachman datang untuk melihat secara langsung kreatifitas para siswa SMK membuat karya. “Inovasinya bagus, saya seperti mendapat inspirasi baru dari mereka. Ini semua pasti punya nilai ekonomis yang tinggi,” tutur Atik.

Dengan kemampuan siswa SMK itu, Atik melihat ada yang bisa dikerjasamakan dengan DWP. Khususya untuk mendukung program keterampilan anggota DWP. “Kita kan punya program untuk melatih anggota agar lebih terampil. Salah satu fungsinya juga agar anggota kita lebih mandiri,” tutur dia.

Kepala UPT PPK Dindik Jatim Sumardijono menambahkan, setiap tahun uji kompetensi selalu digelar ditempatnya. Tahun ini, target sertifikasi itu dilakukan untuk 1500 guru dan siswa SMK. Selama sepekan, mereka dimukimkan di asrama UPT PPPK untuk mengikuti pelatihan dan diakhiri dengan uji kompetensi. “Uji kompetensi itu dilakukan langsung di tempat praktik. Mereka yang menguji, merupakan kalangan industri.

Jadi pasti penilaiannya independen,” pungkas Sumardijono. Q tam*

Rabu Kliwon, 10 FEBRUARI 2016

Cari Solusi Pengeboran Lapindo, DPRD Jatim Gelar FGD

Pemprov, Bhirawa Rencana pengeboran yang ingin dilakukan PT Lapindo Brantas terus mendapat perhatian publik. Setelah Gubernur Jatim Dr H Soekarwo membentuk tim khusus untuk mengeluarkan rekomendasi layak tidaknya pengeboran, kini Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jatim juga akan mengadakan penelitian serupa dengan bentuk Focus Group Discussion (FGD).

Namun yang membedakan dari keduanya adalah tim bentukan Pakde Karwo akan fokus membahas rencana pengeboran sumur Tanggulangin 6, sementara DRD membahas layak tidaknya pengeboran sumur Tanggulangin 10 atau sumur TGA 10. Dari undangan yang beredar, FGD yang digelar DRD ini difasilitasi Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Provinsi Jatim.

Bahkan yang mengeluarkan undangan pun Bappeda Jatim.

FGD tentang Kelayakan Rencana Pengeboran Lapindo Brantas di Desa Kedungbanteng, Tanggulangin Sidoarjo, khususnya sumur TGA 10 ini akan digelar pada Rabu (10/2) di kantor Bappeda Provinsi Jatim dari pukul 08.00 pagi hingga pukul 16.00 sore.

Sejumlah narasumber diundang sebagai pembicara. Di antaranya dari Kepala Perwakilan SKK Migas Jawa Bali Nusa Tenggara Ali Masyar, Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan Energi SDM Kab Sidoarjo Fenny Apridawati, Kepala BLH Sidoarjo, PT Lapindo Brantas Indonesia, Bambang Catur Nusantara (WALHI Jatim-Jaringan Advokasi Tambang). Selain itu ada ahli seismik dan geologi bawah permukaan Imam Setiaji, Andang Bachtiar (ahli geologi minyak bumi), Amien Widodo (ketua pusat studi kebumian bencana dan perubahan iklim ITS Surabaya), Ajie Pamungkas (Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah Kota ITS) dan Teguh Hariyanto (ahli geomatika ITS).

Moderatornya adalah Wahyudi

Kapokja Praswil DRD Jatim.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Bappeda Provinsi Jatim Fattah Jasin mengatakan, pihaknya hanya bertindak sebagai pihak yang menandatangani undangan. Sementara kegiatan ini merupakan acara Dewan Riset Daerah (DRD) Jatim yang memiliki sekretariat di Bappeda Provinsi Jatim.

“Tetapi siapa-siapa saja yang diundang dalam FGD Terbatas itu, adalah kewenangan DRD Jatim. Ini karena anggaran DRD Jatim memang ada di Bappeda Provinsi Jatim, tapi bukan berarti DRD di bawah kami,” tuturnya, Selasa (9/2).

Menurut Fattah, DRD Jatim memang selama ini seringkali mengadakan diskusi-diskusi ilmiah membahas isu-isu strategis di Jatim yang faktual dengan mengundang semua pihak terkait. Kebetulan saat ini yang lagi hangat adalah masalah pengeboran Lapindo di Sidoarjo.

Meskipun sudah diizinkan mengebor kembali oleh Pemkab Sidoarjo, tapi masih ada gejolak di warga sekitar. Q iib

Imunisasi Efektif Cegah Penyakit Polio Probolinggo, Bhirawa Imunisasi terbukti sangat efektif mencegah penyakit polio.

Menyikapi hal itu, secara nasional akan dilakukan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serentak, 8-15 Maret mendatang.

Kegiatan ini merupakan bagian dari penandatanganan kesepakatan pemberantasan polio di seluruh dunia. “Kegiatannya meliputi PIN Polio serta penggantian vaksin polio tOPV menjadi bOPV berlaku 4 April 2016. Selanjutnya diberlakukan injeksi IPV pada bulan Juli 2016,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo dr

Shodiq Tjahjono melalui Kasi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit, Seneman, Selasa (9/2).

Menurut Seneman, setelah kegiatan PIN polio, nantinya vaksin tOPV akan ditarik dan dimusnahkan. Karena itu diharapkan di wilayah Indonesia dan dunia pada umumnya tidak muncul lagi penyakit polio liar.

“Harapannya semua warga masyarakat yang mempunyai anak usia 0 hingga di bawah 5 tahun agar dibawa ke Posyandu terdekat atau Pos PIN yang disediakan oleh Puskesmas. Berikan anaknya dua tetes vaksin polio,” jelasnya. Q wap

Dinkes kabupaten Probolinggo melaksanakan Imunisasi Efektif Cegah Penyakit Polio.

RPH Berteknologi Australia Tanpa Bau Limbah Sebentar lagi tidak ada gesekan di kalangan penjagal sapi di Sdoarjo, bila Pemkab benar-benar mewajudukan pembangunan RPH dengan mesin berteknologi Australia. Dalam satu hari setidaknya dapat menyembelih lebih dari 100 ekor sapi. Angka itu melebihi kebutuhan pemotongan sapi di kab. Sidoarjo.

Politisi PAN, Bangun Winarso, akan berjuang habis-habisan untuk menggolkan RPH canggih tersebut, dengan beaya Rp 16 miliar untuk membeli mesin itu maka Sidoarjo menjadi daerah pertama di Jatim yang dapat menyelesaikan persoalan sapi potong. Disebut cnggih, karena alat yang dari Brisbane, Australia ini Bangun dapat memotong sapi sebanyak-banyaknya tanpa mengeluarkan bau kotoran. Ruangannya steril dari orang luar, bahkan pemili sapi tidak diijinkan berkeliaran di ruang RPH. Kenapa Sidoarjo perlu membangun RPH canggih, karena sudah lama muncul gap antara penjagal dari kubu RPH Krian dan RPH Ngelom. Penjagal dari Ngelom diubarkan karena tidak resmi dengan solusi dipindah ke Krian. Namun jurang persaingan usaha yang sudah mengental maka para jagal Ngelom memilih bergabung dengan RPH Taman yang sama liarnya. Dengan hadirnya alat canggih ini Pemkab bisa memediasi para jagal untuk bersatu membangun kerjasama yang baik. RPH canggih akan menjadi stimulan untuk menyatukan kembali para jagal yang lama beseteru. Dengan sistem modern ini se-

tiap hari bisa memotong lebih 100 ekor sapi tanpa bau limbah yang menusuk hidung.

Anggota DPRD Sidoarjo ini mengungkapkan, revitalisasi akan disampaikan dalam rapat Musrenbang Kecamatan Krian. Hasilnya akan disampaikan Musrenbang Kabupaten.

Ujungnya masuk di KUA PPAS. Desakan ini sangat realistis karena keberadaan RPH (Rumah Potong Hewan) yang ada saat ini selalu menjadi persoalan bagi masyarakat.

Alat modern dari pusat peternakan sapi di Brisbane, Australia bekerja sangat canggih.

Hanya butuh 1 dokter hewan, 20 jagal untuk Winarso menyelesaikan 100 sapi sampai 300 sapi. Sapi yang sudah masuk area penjagalan cukup diberi tanda (label) di telinga untuk menandai siapa pemilik sapi itu. Misalnya dengan mengisi telinga sapi di bagian tertentu untuk memberi ciri khas sang pemilik. Dengan begitu emilik sapi tidk bolh masuk ke dalam ruang pemrosesan dan hanya boleh menunggu di tempat finishing.

Di situ sudah dipisahkan antara kulit, daging dan tulang serta kepala. Itupun sudah dikemas rapi. Dan pemilik sapi tinggal mengangkut ke dalam mobil untuk dibawa pulang. Dengan RPH konvensional yang ada di Krian saat ini pada umumnya pemilik sapi boleh masuk ke dalam ruang jagal dan melihat proses potong sampai selesai. Alat modern ini dapat menghilankan bau dari limbah sapi, baunya tidak menusuk hidung. Q adv,hds