Trasmedia Edisi I

KONI ACEH TARGET 15 BESAR

MOBIL-MOBILAN PENYAMBUNG HIDUP

ANGGOTA DPRA APRESIASI DEWAN GURU

HAPKIDO ACEH, CABOR TERBAIK

TRASMEDIA

EDISI I SEPTEMBER 2021

CERDAS & INFORMATIF

HARGA RP5.000,-

APA KABAR DANA OTSUS

REDAKSI

EDISI I SEPTEMBER 2021

TRASMEDIA

2

Tajuk Media Ekonom senior, Rizal Ramli, pernah mengungkapkan keheranannya melihat tingkat kesejahteraan di Provinsi Aceh, yang masih dalam kategori termiskin di Sumatra. Pasalnya bumi “Serambi Mekah” ini setiap tahun mendapat kucuran dana otsus (otonomi khusus) dari pemerintah pusat yang jumlahnya cukup besar.

Tercatat sejak 2008 hingga (20210, setidaknya Aceh telah menerima dana otsus dari pemerintah pusat sebesar Rp89.93 triliun. Pada tahun 2021 saja, Provinsi Aceh mendapat kucuran dana Otsus dari pusat mencapai sebesar Rp7,8 triliun.

Walaupun sudah mendapat begitu besar kucuran dana Otsus, namun Aceh masih tercatat sebagai provinsi termiskin, belum mampu meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Padahal dana Otsus yang akan berakhir pada tahun 2027.

Masih belum jelas, apakah nantinya pemerintah pusat akan memperpanjang dana Otsus bagi Aceh atau tidak.

Berdasarkan data dari BPS Aceh, provinsi berjuluk “Tanah Rencong” ini menyumbang jumlah penduduk miskin 834 ribu orang atau 15,33 persen.

Lantas bagaimana kontribusi dana Otsus terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh? Menurut anggota DPRA, Ali Basrah, kontribusinya tetap ada, hanya saja masih perlu memperbaiki tata kelola dana Otsus tersebut agar lebih efektif.

Ketua Fraksi Golkar DPRA ini juga berharap dan akan berjuang agar dana Otsus Aceh setelah tahun 2027 bisa dilanjutkan (diperpanjang) hingga beberapa tahun berikutnya.

Begitu juga dengan Rizal Ramli, ekonom senior yang pernah menjabat Menko Ekonomi di masa Presiden Abdurrahman Wahid, setuju dana otsu, durasinya ditambah menjadi 20 tahun lagi. Tapi dia menyampaikan syarat, pengelolaannya harus transparan dan alokasi dananya harus jelas.

Melihat beberapa catatan para pengamat dan pemerhati sosial di Aceh, tata kelola dana otsus memang sebaiknya dibenahi. Harapannya tentu dana otsus yang jumlahnya begitu besar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Aceh untuk keluar dari kemiskinan. Semoga

Foto Ist

Otonomi Khusus Aceh dan Dilema Kemiskinan

Tim redaksi sedang menyiapkan laporan untuk edisi perdana tabloid Trasmedia.

Trasmedia Tabloid

TRASMedia, sebuah portal web kami bangun, berisi laporan berita, foto, video dan artikel online, yang dikelola secara profesional oleh para tenaga ahli yang memiliki pengalaman di dunia media massa.

TRASMedia menjadi salah satu media daring yang lebih fokus menurunkan laporanlaporan tentang berbagai permasalahan yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, wilayah Sumatera hingga nasional, yang menggantungkan pendapatannya dari sektor iklan dan bentuk promosi lainnya.

Mulai bulan September,

TRASMedia tidak hanya terbit dalam platform media daring (online), tapi juga terbit dalam bentuk media cetak (tabloid), dalam edisi bulanan. TRASMedia juga akan hadir dalam format e-paper.

TRASMedia berada di bawah bendera PT TRAS TRANSFORMASI MEDIA, yang berkedudukan di Kota Banda Aceh. Media berbasis online ini telah turut mewarnai dinamika informasi di tengah-tengah masyarakat.

Media ini kami hadirkan sebagai upaya seluruh jajaran redaksi untuk mengapresiasi

kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi yang cepat dari seluruh penjuru Sumatera dan Nasional.

Kami tak sekadar hadir untuk ikut meramaikan hiruk-pikuk media mainstream di negeri ini.

Lebih dari itu, kami berusaha untuk menurunkan artikel berita yang lebih lengkap, akurat, seimbang dan lebih mendalam.

TRASMedia dikelola oleh para jurnalis yang sudah berpengalaman di bidang jurnalistik, dan kami terus berusaha semampunya menurunkan laporan-laporan terpercaya. Semoga

TRASMEDIA PENERBIT PT TRAS TRANSFORMASI MEDIA PEMIMPIN UMUM: Kurniawan PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Maskur Abdullah REDAKTUR: T Mansusyah, Sulaiman Achmad, REPORTER/ KORESPONDEN: Rukiah, Cut Nauval Dafistri (Banda Aceh/Aceh Besar), Almuzammil (Aceh Jaya), Zulkifli (Nagan Raya/Aceh Barat), M.Faisal (Aceh Selatan/ Aceh Barat Daya), M.Taufik (Singkil), Syaiful (Lhokseumawe/Aceh Utara), Sutarmin (Aceh Tamiang), Muhammad Al Farizi (Medan), Syamsul (DKI Jakarta) SEKRETARIS REDAKSI: Lailatul Rahmi LAYOUT: Agus Muhammad ALAMAT REDAKSI: Jalan Sri Ratu Safiatuddin No 55B Kota Banda Aceh, Aceh, Indonesia Email: trasmedia@gmail.com Telepon: +62 885277351239 Personel redaksi dan perusahaan dilengkapi identitas resmi. Isi diluar tanggung jawab percecakan

3

LAPORAN KHUSUS

TRASMEDIA EDISI I SEPTEMBER 2021

Anggota DPRA Apresiasi Dewan Guru di Aceh Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ali Basrah, memberikan apresiasi kepada dewan guru di Aceh karena menurutnya mutu pendidikan di Aceh mulai membaik.

Hal itu disampaikan Ali Basrah terkait semangat memperingati Hari Pendidikan Daerah (Hardika).

"Berkaitan dengan Hardikda pada 2 September, semangat yang kita gaungkan mengarah kepada kualitas ataupun mutu pendidikan, baik SD, SMP, SMA maupun SMK," kata Ali Basrah Dia menuturkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, mutu pendidikan di Aceh pada tahun 2021 sudah mulai membaik dibandingkan dengan tahun 2020.

Menurutnya, dalam menentukan pendidikan itu berhasil, dapat diukur dari beberapa aspek, di antaranya dengan rata-rata hasil ujian nasional. Kemudian juga dapat diukur dengan banyaknya siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri, baik daerah maupun di luar provinsi.

"Pada tahun 2021, lulusan kita itu lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu bisa kita lihat juga dari jenjang SMA, SMK yang diterima di jenjang pendidikan kedinasan, seperti IPDN, STT PLN dan juga di dunia usaha, seperti industri yang direkrut dari sekolah kejuruan," lanjutnya.

Atas keberhasilan tersebut, Ali Basrah mengapresiasi para stake holder, walau belum sempurna sepenuhnya.

"Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kita, kepada kepala sekolah, pengawas, orangtua, masyarakat dan Dinas Pendidikan Aceh atas segala pengabdian, pengorbanan, perjuangan untuk memperbaiki kualitas pendidikan," tuturnya.

Sebab itu, Ali Basrah meminta kepada Pemerintah Aceh untuk memberikan penghargaan kepada guru maupun sekolah agar mereka merasa betul-betul dihargai, dihormati atas capaian prestasinya.

Di samping apresiasi tersebut, dia juga mengatakan, pendidikan masih perlu dievaluasi, dikoreksi terhadap beberapa permasalahan yang belum teratasi sampai saat ini.

Salah satunya, sebut mantan Wakil Bupati Aceh Tenggara ini, beberapa sekolah di kabupaten di jenjang SMA belum bisa mendapatkan akses jaringan internet.

Sedangkan keadaan sekarang menuntut siswa belajar dengan berbasis IT. Kemudian, kendala lain, sebut Ali Basrah, pemerataan SDM guru yang belum tercapai.

Jadi menurutnya, dari berbagai persoalan pendidikan tersebut memerlukan campur tangan pemerintah untuk melakukan kerja sama kepada pihak terkait yang memiliki kapasitas demi meningkatkan mutu pendidikan yang semakin baik.

"DPRA dan Pemerintah Aceh akan terus berusaha dan berupaya untuk saling melengkapi terkait dengan kendala, tantangan dan kelemahan yang saat ini belum teratasi di bidang pendidikan," tutupnya.

(Kia Rukiah)

Aceh Carong Terobosan Luar Biasa Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Banda Aceh Khairurrazi mengatakan pendidikan di Aceh sudah semakin membaik. Program Aceh Carong merupakan suatu terobosan yang luar biasa.

“Jadi dalam program Aceh Carong mengakomodasi lulusan perguruan tinggi, mereka harus siap bersaing. Jadi program Aceh Carong ini menyeluruh,” kata Khairurrazi.

Khairurrazi mengatakan untuk mengukur mutu pendidikan di Aceh perlu melihat secara komprehensif atau keseluruhan di setiap jenjang pendidikan sejak SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.

“Keberhasilan mutu pendidikan tidak hanya dilihat pada tingkat kelulusan siswa Aceh untuk masuk di perguruan tinggi, perlu mengukur output lulusan dari perguruan tinggi tersebut yang diterima di dunia kerja,” kata Khairurrazi.

Khairurrazi juga mengatakan, adanya program Aceh Carong maupun BEREH merupakan suatu terobosan yang luarbiasa. Karena itu, mutu pendidikan di Aceh harus menjadi perhatian semua pihak.

“Program Aceh Carong juga mengakomodasi lulusan perguruan tinggi. Mereka harus siap bersaing di dunia bekerja, bisa bersaing di bursa pasar nasional bahkan internasional. Jadi program Aceh Carong harus menyeluruh. Kalau memang lulusan perguruan tinggi bagus kualified berarti tidak ada yang menganggur,” lanjut Khairurrazi.

“Kedepan tidak ada lagi dikotomi seakan-akan Aceh Carong itu hanya di tingkat pendidikan dasar, SMP dan SMA. Kita harus saling bahu membahu. Kita coba mendukung apa saja ide-ide yang ada untuk kebaikan pendidikan Aceh,” ungkap Khairurrazi.

Menurutnya, Dinas Pendidikan Aceh sudah berusaha dengan maksimal dalam menjaga dan meningkatkan kualitas guru dan siswa sekolah. Peran orang tua pun, katanya, sangat dibutuhkan untuk membimbing dan menyadarkan anak-anak bahwa kompetisi dunia saat ini semakin ketat. (Cut Nauval Dafistri)

Proses belajar mengajar di SMA di Aceh Besar.

Foto Cut Nauval

Menuju Aceh Carong

Dinas Pendidikan Aceh Tingkatkan SDM Anak Didik P

emerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Provinsi Aceh terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Upaya itu dilakukan agar SMK dapat menghasilkan lulusan yang berkarakter, kompeten, profesional, kompetitif, yang siap bersaing di dunia industri, dunia usaha dan dunia kerja.

Kepala Dinas pendidikan Aceh Alhudri melalui Kepala Bidang Pembinaan SMK Azizah mengatakan tujuan pendidikan di sekolah SMK di antaranya meningkatkan kemampuan peserta didik untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja dan berwirausaha.

Selain itu, tambahnya, untuk melanjutkan para lulusan sekolah kejuruan dipersiapkan dapat bekerja dan berwirausaha sehingga nantinya minimal dapat menghidupi diri sendiri melalui industri kecil dan menengah.

"Maka sudah semestinya SMK bersama industri, dunia usaha dan dunia kerja harus bermitra bergandengan tangan untuk menghasilkan SDM yang siap pakai dan mandiri," kata Azizah.

Kerja sama dengan IDUKA, kata dia, idealnya terjadi mulai dari merencanakan model pembelajaran, melakukan pembelajaran hingga penyerapan lulusan. Secara bersama mewujudkan SDM yang

diinginkan sesuai kebutuhan perusahaan atau mampu berwirausaha, lanjut Azizah.

Azizah menyebutkan, terdapat 218 SMK se-Provinsi Aceh. Untuk mencapai tujuan yang tepat dalam mempersiapkan sumber daya manusia jangka panjang sesuai bidang keahlian, SMK tentunya harus memperhatikan potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat sekitar.

Pada masa pandemi COVID-19, kata Azizah, tentu proses pembelajaran bagi siswa SMK memiliki tantangan berat.

Sehingga, kata dia, membutuhkan kreativitas dan inovasi dari para pendidik dan stakeholder terkait dalam kelancaran proses pembelajaran untuk beradaptasi sesuai antara kondisi dan kebutuhan pasar.

Namun, tambahnya, meski di masa pandemi, dia sangat bangga dan mengapresiasi semangat para tenaga pendidik yang terus berusaha dan berupaya dengan maksimal membimbing para siswanya "Kita baru saja menyelesaikan satu event unjuk kebolehan dan kemampuan para siswa SMK, yaitu kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK seAceh secara Luring untuk melihat secara langsung kemampuan dan keterampilan siswa," katanya.

Azizah mengatakan, LKS merupakan salah satu ajang bergengsi yang turut dilombakan secara nasional setiap tahunnya.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memotivasi siswa memperkuat karakter, produktif, kreatif dan inovatif bagi siswa,

kata Azizah.

"Ajang LKS ini salah satu sarana untuk menambah semangat belajar, berjuang, berinteraksi dan berbuat nyata dalam keahliannya. Karena dalam LKS peserta diuji kemampuannya sesuai kategori yang dilombakan, cara kerjanya. Dan hasil karya siswa langsung dinilai oleh pakarnya yang menjadi dewan juri, baik dari juri lokal hingga juri nasional, dari pelaku usaha maupun dari pakar kompeten lainnya," tutur Azizah.

Para siswa yang berhasil meraih juara pertama di tingkat provinsi, lanjut Azizah, maka mereka berhak mewakili Aceh untuk berlomba LKS tingkat Nasional yang akan dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud pada bulan Oktober 2021 secara daring.

Dalam momen Hardikda ke-62 ini, yang mengusung tema "Dengan merdeka belajar prestasi tumbuh dan tangguh menuju Aceh Carong," dalam mengisi arah dan kebijakan pendidikan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu, Azizah menyampaikan bahwa dunia pendidikan SMK harus memiliki kemampuan dan berdaya saing.

Kata Azizah, hal itu harus ditunjang dengan kemampuan softskill seperti berkomunikasi, berpikir kritis, serta mampu bekerjasama. Aspek penunjang lain yaitu berkarakter, mandiri, kreatif inovatif dan bertanggung jawab.

"SMK bisa, SMK hebat, SMK harus Bisa Hebat," tegasnya bersemangat. (Cut Nauval Dafistri)

IKLAN

IKLAN KONI 125 x 100

EDISI I SEPTEMBER 2021

TRASMEDIA

4

5

LAPORAN UTAMA

TRASMEDIA EDISI I SEPTEMBER 2021

Apa Kabar Otsus Aceh?

"Dana Otsus tidak bisa kita prioritaskan saat ini, karena kita dihadapkan dengan adanya wabah COVID-19.

Hingga keluar peraturan pemerintah tentang pengganti undang-undang untuk stabilitas keuangan negara dalam masa pandemi"

S

ejak tahun 2008 hingga 2021, Aceh menerima dana otonomi khusus (otsus) dari pemerintah pusat sebesar Rp89.93 triliun.

Pada tahun 2021 saja, Provinsi Aceh mendapat kucuran dana otsus dari pusat mencapai Rp7,8 triliun.

Walaupun sudah mendapat begitu besar kucuran dana otsus dari pusat, namun Aceh masih tercatat sebagai provinsi termiskin di Sumatra. Sementara nasib kelanjutan dana otsus yang akan berakhir pada tahun 2027, masih belum jelas. Apakah akan diperpanjang atau tidak.

Terkait permasalahan itu, selama beberapa pekan terakhir, jurnalis Tabloid Transmedia mewawancarai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pengamat dan aktivis antikorupsi dari GeRAK Aceh.

Berikut adalah rangkuman hasil wawancara tersebut yang dikemas dalam laporan utama Tabloid Transmedia.

Ketua Fraksi Golkar DPRA Ali Basrah menyebutkan penggunaan alokasi dana otonomi khusus (otsus) Aceh di tengah pandemi menjadi tidak terprioritaskan karena sebagian dana tersebut digunakan untuk penanganan COVID-19.

"Dana otsus tidak bisa kita prioritaskan saat ini karena kita dihadapkan dengan adanya wabah COVID-19. Hingga keluar peraturan pemerintah tentang pengganti undang-undang untuk stabilitas keuangan negara dalam masa pandemi," kata Ali Basrah.

Dia melanjutkan dana otsus itu dialihkan ke belanja yang tidak terduga untuk menangani pandemi COVID-19. Seperti untuk bidang kesehatan, pembelian alat pelindung diri (APD) dan kebutuhan kesehatan

lainnya.

Padahal, pada awalnya dana otsus diperuntukkan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kekhusuan Aceh, lanjut Ali Basrah.

"Jadi kalau untuk tahun 2020 tidak bisa kita ukur bagaimana realisasi otsus yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh karena adanya wabah penyakit," ucap Ali Basrah.

Mengapa Tetap Miskin?

Ali Basrah menyebutkan pemerintah pusat memang telah mengucurkan dana puluhan triliun sejak tahun 2008, awal Provinsi Aceh memperoleh dana otsus. Jumlah dana yang dikucurkan berbeda setiap tahunnya, kata Ali Basrah.

"Tahun 2008 Rp3,59 triliun, tahun 2009 Rp3,73 triliun, tahun 2010 Rp3,85 triliun, tahun 2011 Rp4,51 triliun, tahun 2012 Rp5,4 triliun, yahun 2013 Rp6,2 triliun, tahun 2014 Rp7,29 triliun, tahun 2015 Rp7,05 triliun, tahun 2016 Rp7,7 triliun," sebutnya.

Kemudian untuk tahun 2017 Rp8,1 triliun, tahun 2018 Rp8,03 triliun, tahun 2019 Rp8,35 triliun, tahun 2020 Rp8,3 triliun dan pada tahun 2021 Rp7,8 triliun.

Begitu banyak dana yang dikucurkan untuk Aceh, namun yang sering dipertanyakan masyarakat, mengapa Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Pulau Sumatra?

Timbulnya berbagai pertanyaan di atas, kata Ali Basrah, sesuatu yang wajar. Tapi menurutnya, sejak adanya dana otsus, begitu banyak manfaat dirasakan. Hal itu dapat diukur, seperti pendidikan, infrastruktur (pembangunan ruas jalan antar

Foto Kia Rukia

--- Ali Basrah, Anggota DPRA ---

Ketua Fraksi Golkar DPRA Ali Basrah

provinsi) dan sebagainya.

“Perbandingan Aceh dapat dilihat sebelum adanya otsus dan sesudah adanya otsus. Jauh berbeda mulai dari perekonomian, perkembangan wilayah dan sebagainya. Tentu semuanya itu tidak bisa lepas dari kontribusi datangnya dana otsus,” kata Ali Basrah yang pernah menjabat Wakil Bupati Aceh Tenggara tersebut.

Walaupun pertumbuhan ekonomi, sebutnya, Aceh tidak secara signifikan naik, tapi kontribusi dana otsus banyak mewarnai tingkat kesejahteraan masyarakat.

Program Prioritas Terkait Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatra, perlu diketahui, yang menjadi persoalan krusial adalah salah dalam memanajemen atau dalam pengelolaan dana otsus Aceh.

Oleh sebab itu, ke depannya eksekutif maupun legislatif harus memperbaiki tata kelola penggunaan dana otsus.

Momentum pembenahan dana otsus Aceh dalam

kenyataannya tidak hanya terkait semrawut pengelolaannya, namun juga menyentuh kualitas tata kelola dana otsus itu sendiri.

Sehingga bisa berdampak terhadap kualitas output yang dihasilkan, ujarnya.

"Nasib Aceh jika tidak menerima dana otsus sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan," ujar Ali Basrah.

DPRA Akan Perjuangkan Walaupun pemerintah pusat sudah banyak memberikan dana otsus untuk Aceh, Ketua Fraksi Golkar DPR Aceh Ali Basrah, mengatakan dana otsus harus diperpanjang seperti Papua, yang sudah diperpanjang oleh pemerintah beberapa waktu lalu.

“Untuk memperpanjang otsus bukan hanya tugas dari pemerintah saja, namun juga DPRA harus ikut memperjuangkannya. Selaku Ketua Fraksi Golkar, saya berharap otsus ini tidak hanya 25 tahun, tetapi para anggota dewan akan terus berusaha bagaimana otsus ini bisa diperpanjang bahkan setelah 2027,” ucapnya.

Dia menyebutkan alasan yang rasional untuk memperpanjang dana otsus di Aceh, mengingat dana otonomi khusus saat ini masih sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Aceh.

Dana otsus dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup, perekonomian dan untuk mendukung berbagai sektor pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

“Banyak alasan kenapa ini kita minta perpanjangan karena Aceh masih perlu untuk pembenahan, butuh anggaran untuk mempercepat pembangunan,” tegasnya.

Mengenai dana Otsus Aceh itu, Ali Basrah berharap, hendaknya menjadi momentum bagi Aceh untuk membenahi pengelolaan dana tersebut sebelum masa berakhirnya pada tahun 2027 nanti.

“Kita minta bukan hanya diperpanjang, tapi angkanya juga jangan menurun. Walau pun tidak naik minimal setara dengan yang sudah ada demi pembangunan di semua sektor,” katanya. (Kia Rukiah)

Berharap Dana Otonomi Khusus Diperpanjang Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Askhalani berpendapat, selama 14 tahun Aceh menerima dana otonomi khusus (otsus), penggunaannya keluar dari program prioritas.

"Dana otsus Aceh hingga periode ke 14 tahun berjalan, sama sekali keluar dari program prioritas yang menjadi dasar atas implementasi anggaran otsus," tegas Askhalani.

Askhalani mengatakan khusus untuk realisasi dana otsus sejak tahun 2008-2021, jika dilihat dari capaian blueprint dan rencana pemanfaatan dana otsus, proses ini belum berjalan secara optimal.

Hampir dapat dipastikan bahwa dana otsus Aceh belum mampu memberikan kontribusi yang besar untuk masa depan Aceh sebagaimana harapan publik, ujar

Askhalani.

Askhalani mengatakan sampai saat ini dana otonomi khusus belum menjadi alternatif untuk memberikan dampak besar. Baik dalam industri maupun mendorong terbukanya lapangan kerja, pemanfaatan nilai ekonomi serta mengurangi angka kemiskinan.

Askhalani mengatakan jika merujuk pada pembangunan jangka panjang, maka perpanjangan dana otsus adalah salah satu solusi untuk pendapatan anggaran bagi Aceh.

"Sebab saat ini Aceh adalah salah satu provinsi yang tidak mampu mandiri dalam pendapatan daerahnya. Maka sebaiknya perpanjangan dana otsus menjadi penting terutama untuk menjaga penerimaan

pendapatan anggaran Aceh untuk kepentingan publik," ucapnya.

Dia menyebutkan jika nantinya dana otsus diperpanjang, maka salah satu alternatif adalah mekanisme dari implementasi anggaran otsus harus diubah.

Dia berharap dana otsus bisa menjadi alternatif untuk mendorong pembangunan fasilitas yang fundamental dan berorientasi pada nilai pendapatan bagi kepentingan masyarakat.

"Misalnya dana otsus dipakai untuk membangun fasilitas industri dan pengembangan ekonomi secara global dan mampu mendatangkan penerimaan pendapatan anggaran bagi Aceh di masa yang akan datang," tegas Askhalani. (Kia Rukiah)

LAPORAN UTAMA

EDISI I SEPTEMBER 2021

TRASMEDIA

6

Pengamat Tentang Dana Otsus

Dilanjutkan Berisiko, Tak Dilanjutkan Berisiko “Keberadaan dana Otsus di Aceh selama ini tidak efektif sama sekali, karena dimanfaatkan oleh elit politik, penguasa dan pengusaha”

P

engamat sosial Universitas Muhammadyah Aceh (Unmuha) Taufik Abdul Rahim mengatakan pada 2027 dana otonomi khusus (Otsus) Aceh berakhir. Menurutnya, jika dana otsus pemerintah pusat dilanjutkan setelah 2027 akan berisiko, tapi bila tidak dilanjutkan juga berisiko.

Taufik mengatakan dana otsus merupakan konsekuensi perjanjian damai Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Sebenarnya, kata Taufik, jika berbicara MoU bukan hanya bicara dana otsus, karena otsus hanya bagian terkecil dari MoU Helsinki itu sendiri.

"Terkait dana otsus, itu merupakan dana kompensasi.

Tapi, kita tidak tau apakah dana tersebut sampai ke Aceh atau tidak. Kalau secara kuantitatif Rp86,2 triliun yang sudah dikucurkan sejak 2008," kata Taufik Abdul Rahim.

Menurutnya, Rp86,2 triliun tersebut penggunaannya tidak

efektif untuk kepentingan masyarakat. Peruntukan dana otsus lebih banyak ke infrastruktur, bukan untuk membantu masyarakat dalam membangkitkan perekonomian.

Padahal jika dana tersebut dikelola dengan efektif maka tingkat kemiskinan di Aceh tidak lagi sebesar sekarang ini.

"Kemiskinan di Aceh saat ini mencapai 53,4 persen. Jadi orang miskin di Aceh sekitar 834,24 ribu orang meskipun secara persentase turun 0,1 persen, tapi orang miskin naik sekitar 330 orang lebih," ucapnya.

Artinya bahwa keberadaan dana Otsus di Aceh selama ini tidak efektif sama sekali, karena dimanfaatkan oleh elit politik, penguasa dan pengusaha, lanjutnya.

Menurutnya, penggunaan dana Otsus di Aceh, baik lima tahun ke belakang atau sejak 2008, banyak terjadi ketimpangan dan banyak masalah korupsi. Seperti penggunaan dana otsus dipakai untuk infrastruktur

pengadaan barang dan jasa serta lain sebagainya itu hanya memperkaya para pejabat publik.

Kata Taufik, dana otsus di Aceh secara analisis ekonomi politik tidak efektif apalagi kebijakan publiknya hanya untuk kepentingan elit politik saja, sama sekali belum menyentuh kepentingan rakyat.

"Jadi saya pikir dua-dua

berisiko. Jika setelah tahun 2027, dilanjutkan juga berisiko dan tidak dilanjutkan juga berisiko.

Karena yang ikut mendamaikan akan ikut campur melakukan intervensi, baik Aceh maupun Indonesia," ucapnya.

Persoalannya hari ini, katanya, hanya sering bicara otsus, sedangkan masih banyak yang belum dibuat, qanun atau undang-undang berkaitan dengan turunan dari MoU yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

"Jika MoU hanya bicara otsus, secara logika politik sudah salah.

Banyak pelanggaran terhadap otsus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun elit politik, baik eksekutif maupun legislatif termasuk ditundanya Pilkada pada tahun 2022," tegas dosen Unmuha Banda Aceh ini.

Kendati demikian, Taufik Abdul Rahim berharap jika nanti otsus berlanjut, alokasinya harus sesuai dengan perjanjian untuk memperbaiki perekonomian dalam keterpurukan kehidupan masyarakat Aceh. (Kia Rukiah)

Jubir Partai Aceh Nurzahri:

Perjuangan Dana Otsus Berlanjut Juru bicara (Jubir) Partai Aceh Nurzahri mengatakan dana otonomi khusus (otsus) Aceh belum digunakan maksimal dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Hal ini tercermin dari banyaknya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) dana otsus di setiap tahunnya.

Nurzahri menyebutkan seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2020, di mana silpa mencapai Rp3,9 triliun dari total dana otsus sebesar Rp7,8 triliun.

“Setengah dana otsus tidak digunakan. Walaupun Rp3,9 triliun ini menjadi pemasukan pada 2021, tetapi target pembangunan yang ingin dicapai melalui dana otsus ini kan tidak tercapai. Ujung-ujungnya angka kemiskinan di Aceh tidak turun-turun,” tutur Nurzahri.

Dia menyampaikan semua visi yang awalnya bertujuan untuk menyejahterakan rakyat Aceh, ternyata tidak tercapai pada tahun ke empat masa kepemimpinan Gubernur Nova Iriansyah. Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi kemiskinan Aceh yang masih tinggi.

Terkait permintaan perpanjangan dana otsus, kata Nurzahri, dia meminta Gubernur Aceh Nova Iriansyah mempersiapkan segala sesuatu pendukungnya.

Seperti draf revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA). Saat ini DPR RI sudah mengagendakan revisi UUPA dalam program legislasi nasional 2022. Namun, hingga kini belum ada langkah strategis Pemerintah Aceh terkait revisi UUPA. Nurzahri menegaskan dana otsus sangat dibutuhkan masyarakat Aceh untuk meningkatkan taraf hidup, perekonomian, serta berbagai sektor pembangunan. Perpanjangan dana otsus juga merupakan janji Presiden, sehingga yang perlu dilakukan bukan lagi meminta, tapi Gubernur Aceh perlu mempersiapkan segala kebutuhan administratif dibutuhkan Presiden.

“Ketika Presiden Jokowi sudah berjanji memperpanjang otsus, ini seharusnya yang dilakukan bukan lagi meminta tapi mempersiapkan segala kebutuhan administratifnya supaya Presiden bisa merealisasikan janjinya,” kata Nurzahri. (Cut Nauval Dafistri)

Foto Humas dan Protokol Setda Aceh Gubernur Aceh Nova Iriansyah saat melakukan pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta Pusat, Senin (23/8/2021).

Gubernur Minta Menkopolhukam Bantu Perjuangkan Perpanjangan Dana Otsus Gubernur Aceh Nova Iriansyah meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantu Aceh agar dana otonomi khusus (otsus) yang berakhir 2027 diperpanjang pemerintah pusat.

Permintaan itu disampaikan Gubernur Aceh dalam pertemuan dengan Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta. Selain meminta perpanjangan dana otsus, Nova juga melaporkan tentang perkembangan perdamaian di Aceh.

“Kita mohon kiranya diperpanjang. Alasannya proses integrasi belum selesai, mengingat perdamaian dicapai adalah selamanya,” kata Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto.

Nova Iriansyah yakin Menko Polhukam mendukung secara penuh terkait perpanjangan dana Otsus Aceh tersebut. Dalam pertemuan itu, Gubernur Aceh juga menyampaikan angka Kemiskinan di Aceh periode 2017-2020 menurun. Namun saat pandemi Covid-19, angka kemiskinan meningkat.

“Jika dibandingkan 2017-2020 tetap ada penurunan dari 15,92 persen menjadi 15,33 persen atau turun sebesar 0,59 persen,” kata Nova Iriansyah.

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas beberapa regulasi dari UUPA yang belum diterbitkan, di antaranya regulasi pelaksanaan dana otonomi khusus.

Terdapat lima peraturan pemerintah (PP), tiga peraturan presiden (perpres) dan 47 Qanun yang hingga kini belum diterbitkan. Ini menyangkut dengan 12 regulasi kewenangan pemerintah daerah, baik karena revisi, masih dalam pembahasan, ataupun belum adanya draf, kata Nova Iriansyah.

Gubernur juga mengatakan terkait dengan persiapan Pemilu 2024, pihaknya sudah menempatkan beberapa dana persiapan tahun 2022 seperti pendidikan politik.

“Kendala pelaksanaan pemilu 2024 belum ada petunjuk teknis, sehingga penganggaran 2022 belum tersedia sesuai pentahapan baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” jelas Nova Iriansyah.

Terakhir, kata Nova Iriansyah, terkait dengan konflik umat beragama khususnya di Singkil, pihaknya sudah membentuk tim koordinasi secara intensif.

“Sudah kita antisipasi,” kata Gubernur Aceh Nova Irianysah. (Ria-H)

7

EKONOMI

TRASMEDIA EDISI I SEPTEMBER 2021

Disperindag Minta IKM Batik Kreatif dan Inovatif Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh Mohd Tanwier, meminta para IKM Aceh terutama kerajinan batik untuk terus meningkatkan kreativitas dan berinovasi.

Mohd Tanwier mengatakan Industri Kecil Menengah (IKM) Aceh memiliki sederet produk unggulan potensial karena produk Aceh mempunyai karakteristik khas.

Ia menyebutkan salah satunya seperti kerajinan batik Aceh, di mana desain kerajinan tersebut memiliki filosofi sendiri dengan kearifan lokalnya.

Untuk bersaing di pasar, kata Mohd Tanwier, batik-batik yang dihasilkan para pengrajin di Aceh harus mampu mengikuti perkembangan. Misalnya, kata dia, tampil lebih modern tapi tetap mempertahankan identitas keacehan yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam.

“Para desainer mode dan pengrajin batik pun diharapkan terus mencoba berinovasi untuk menghadirkan batik dengan desain motif kekinian, batik Aceh terus update,” tuturnya.

Kepala Disperindag juga mengatakan, Pemerintah Aceh memberikan perhatian yang cukup besar terhadap peningkatan usaha kerajinan di Aceh dan mengarahkan masyarakat untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas.

Dia menambahkan, dalam pengembangan batik Aceh, Pemerintah Aceh melalui Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) Aceh terus berupaya melakukan pelatihan dan pendampingan bagi pengrajin batik Aceh.

Ia juga mengatakan, batik sebagai warisan budaya yang amat berharga, maka batik harus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat. Dia mengimbau kepada masyarakat Aceh terutama generasi milenial untuk bangga dalam menggunakan produk lokal tersebut.

“Batik adalah seni, kita imbau masyarakat untuk menggunakan batik Aceh yang merupakan produk lokal Aneuk Nanggroe,” ujarnya.

Selain itu ia juga mengimbau para IKM sektor kerajinan batik untuk memanfaatkan digital marketing dalam mempromosikan batik Aceh, baik luar Aceh hingga mancanegara.

“Selama pandemi ini, kita juga mengimbau kepada pengrajin untuk memanfaatkan digital marketing dalam mempromosikan produknya.

Dengan mempromosikan berbagai jenis batik Aceh, kita berharap batik Aceh mampu bersaing di pasar nasional dan internasional,” tutur Kadisperindag Aceh. (Cut Nauval)

Foto Rian Pembeli memperhatikan tembikar yang dijual di pinggir jalan di Banda Aceh. Tembikar yang terbuat dari tanah liat hingga kini tetap diminati.

Tembikar Tetap Diminati di Zaman Modern Meski sekarang ini era milenial, masyarakat di Aceh ternyata masih membutuhkan perabotan tradisional, seperti tembikar.

Hasanuddin, 55, seorang pedagang tembikar, di Banda Aceh, mengatakan, banyak juga masyarakat di Aceh yang membeli tembikar.

Hanya saja, belakangan ini penjualannya menurun.

Hasanuddin yang berdagang di jalan Teuku Iskandar, Lambhuk, Banda Aceh, itu mengatakan, turunnya omzet penjualannya terjadi setelah Hari Raya Haji atau Idul Adha. Menurun hingga 30 persen dibandingkan sebelumnya.

“Semenjak lepas Hari Raya Haji kemarin penjualan menurun tapi ya masih lumayan lah. Karena juga yang beli barang-barang ini yang paham sama manfaatnya,” ujarnya.

Harga tembikar yang dia jual bervariasi, mulai dari Rp10 ribu hingga Rp100 ribu unit. Hasanuddin juga mengatakan, dia membeli tembikar tersebut dari pengrajin di Bireuen.

“Saya juga jualannya pindah-pindah tempat. Setiap seminggu sekali saya pindah tempat,” lanjutnya. (Rian)

Mobil-mobilan Penyambung Hidup

Junaidi membersihkan miniatur bus hasil karyanya.

"Kegelisahannya begitu terlihat, saat ditanya pandemi COVID-19 berimbas terhadap pendapatan usahanya."

T

angannya tak hentihenti memegang kain putih kombinasi kotak-kotak biru. Dengan kain itu, dia membersihkan debu di bus buatannya.

Sesekali, kain disematkan ke pundak sembari matanya memerhatikan mobil-mobilan yang terpajang rapi.

Junaidi, 46, memulai usaha membuat mobil miniatur berbahan kayu sejak 2014.

Tempat usahanya di Gampong Baro, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya, begitu sempit.

Kios dibangun hanya berukuran empat kali empat meter. Begitu juga luas halaman sama dengan luas kiosnya, berdampingan langsung dengan jalan nasional lintas Banda AcehMeulaboh. Kios tersebut berada di teras rumahnya.

“Sejak kecil saya sudah suka membuat mobil-mobilan. Dari hobi ini akhirnya berubah jadi

pekerjaan. Hasilnya, cukup untuk menyekolahkan anak,” ujar Junaidi.

Junaidi mengaku penjualan mobil-mobilan buatannya sudah ke seluruh Aceh. Pembelinya kebanyakan penumpang minibus.

“Terkadang, ada juga pembeli dari luar Aceh. Dua bus miniatur sudah dibeli sama orang Jakarta. Alhamdulillah, hasil penjualan ini cukup untuk kebutuhan keluarga,” kata Junaidi.

Ayah dua anak ini kini mempekerjakan seorang pemuda setempat. Kegelisahannya begitu terlihat, saat ditanya pandemi COVID-19 berimbas terhadap pendapatan usahanya.

“Pandemi ini begitu terasa bagi saya. Mobil buatan saya ini kurang laku. Pembeli pun menurun dan pendapatan saya juga ikut berkurang,” ujar junaidi.

Namun, kondisi itu

Foto Zammil

tidak menyurutkan Junaidi mengais rezeki. Sang istri, Murni Y, 40, memilih untuk berjualan gorengan membantu perekonomian keluarga.

Junaidi menunjuk pondokpondok di kanan dan kiri badan jalan lintas Calang-Meulaboh.

Jaraknya sekitar 200 meter dari kios mobil-mobilannya.

“Di antara penjual gorengan di pondok-pondok itu, ada istri saya. Alhamdulillah, hasilnya cukup membantu kebutuhan pokok selama pandemi ini,” ujar Junaidi Kendati usahanya terdampak wabah virus corona, namun Junaidi masih punya asa. Ia berharap mampu memperbesarkan usahanya dan bisa menampung sejumlah karyawan, terutama para pemuda desanya yang belum memiliki pekerjaan.

“Saya sangat berkeinginan, di suatu saat nanti, dapat memperbesar usaha mobilmobilan ini, sehingga para pemuda desa dapat bekerja bersama saya,” pungkas Junaidi.

(Zammil)

HARI PENDIDIKAN DAERAH

EDISI I SEPTEMBER 2021

TRASMEDIA

8

Hardikda, Menuju Pendidikan Bermartabat “Momen Hardikda harus dijadikan semangat menuju pendidikan lebih bermartabat, bermutu, menuju generasi emas di masa yang akan datang” ektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA pernah mengatakan, berdasarkan pengamatannya, pendidikan Aceh saat ini sudah lebih baik dan sudah berjalan sesuai arah menuju pendidikan berkualitas.

UIN Ar-Raniry menurutnya, memiliki komitmen yang sama untuk mendukung kemajuan pendidikan Aceh. Karena itulah Rektorat UIN Ar-Raniry sepakat menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Aceh.

“Berdasarkan analisis kami, menunjukan bahwa kebijakan dan arah Pendidikan Aceh yang sudah Bapak Kepala Dinas Pendidikan jalankan dengan seluruh jajarannya, Alhamdulillah sudah berjalan on the track atau sesuai jalurnya,” kata Warul Walidin di hadapan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs.Alhudri, MM, saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antar kedua lembaga tesebut, pada bulan Juni 2021.

Kata Warul, beberapa aspek kemajuan pendidikan bisa dilihat dari banyaknya lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun swasta yang ada di tanah air pada tahun ini. Selain itu juga beragam prestasi yang diraih siswa dan guru pada ajang perlombaan di tingkat nasional bahkan internasional.

Momentum Hardikda untuk Prestasi Provinsi Aceh kini berhasil meraih peringkat delapan untuk jumlah siswa yang lulus Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2021. Hal itu menjadi salah satu bukti, mutu pendidikan Aceh mulai bergerak ke arah yang lebih baik.

Di momen Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) ke-62 tahun 2021, tenaga pendidik juga diharapkan terus bersemangat dalam meningkatkan mutu pendidikan Aceh. Dengan demikian, jumlah siswa yang lulus SBMPTN tahun 2022 bisa kembali meningkat jumlahnya.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Alhudri, MM melalui Kepala UPTD Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan, Teuku Fariyal, Kamis (2/9/2021), mengatakan kepada wartawan, jika di tahun 2021 Aceh mendapat peringkat 8 secara nasional, maka pada

2022 minimum harus mampu mendapat peringkat 7 secara nasional.

"Semoga di momen Hardikda

LTMPT merilis, jumlah siswa dan siswi SMA dan SMK dari Provinsi Aceh yang terdaftar pada SNMPTN tahun 2021 yaitu

Foto Ist

R

--- Kadisdik Aceh Alhudri ---

dalam menciptakan modelmodel pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Tidak bisa disalahkan pandemi ini.

Maksudnya pandemi ini bukan suatu hambatan,” katanya.

Alhudri yakin apabila guru kreatif menciptakan model pembelajaran yang bisa ditransferkan kepada peserta

Gubernur Aceh Nova Iriansyah meninjau penerapan protokol kesehatan di SMA Negeri 1 Banda Aceh.

ini kita terus berpacu,” kata Teuku Fariyal atas nama Kadis Pendidikan Aceh, Alhudri.

Dia menjelaskan, pandemi COVID-19 meski membuat sebagian aktivitas dengan sistem pembelajaran daring (online), bukan menjadi halangan untuk terus berpacu dalam meningkatkan mutu pendidikan di provinsi paling barat Indonesia tersebut.

“Selain belajar di sekolah, orang tua juga bisa mengambil peran untuk mengajari anakanaknya di rumah,” ucap Alhudri sebagaimana dikutip Teuku Fariyal.

Dia menyampaikan, keberhasilan Aceh menempati peringkat delapan jumlah lulus SBMPTN 2021 berkat kerja keras semua pihak, mulai tenaga pendidik, siswa, orang tua siswa, hingga pengambil kebijakan di tingkat pemerintahan.

“Ini keberhasilan kita semua, terutama sekali guru, keberhasilan guru karena giatnya memberi motivasi untuk anak murid kita semua,” katanya.

Bukan hanya untuk SBMPTN, kata Alhudri, pada tahun yang sama Aceh juga meraih prestasi pada tingkat kelulusan SNMPTN, di mana Aceh berada pada posisi peringkat 5 secara nasional.

15.290 orang dan yang diterima 5.626 orang. Artinya, jumlah ini meningkat dari tahun 2020 yang hanya 5.132 orang.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh mengungkapkan bahwa sebagian besar sekolah di Aceh saat ini sudah menerapkan proses belajar dan mengajar tatap muka.

Hal ini berlaku bagi mereka yang berada dalam zona hijau.

Sedangkan sekolah di zona merah, kata Alhudri, masih diwajibkan untuk menerapkan proses belajar mengajar secara daring atau online. Ini adalah bagian ikhtiar tenaga pendidik dan siswa dalam mencegah penularan COVID-19.

“Kita tergantung situasi COVID-19 di Aceh seperti apa.

Misalnya kalau sistem kita masuk zona merah semua sekolah pasti secara online. Tetapi kalau sudah zona hijau, pasti semua sekolah bertatap muka,” tuturnya.

Pendidikan Bermartabat Kepala Dinas Pendidikan, Alhudri, juga menyampaikan para tenaga pendidik dalam proses pembelajaran harus kreatif dan inovatif, apalagi di tengah pandemi COVID-19.

Hal ini supaya para siswa dapat menyerap mata pelajaran dengan maksimal.

“Harus kreatif dan inovatif

didik, maka mutu pendidikan di Tanah Rencong meningkat terus.

“Momen Hardikda harus dijadikan semangat menuju pendidikan lebih bermartabat, bermutu, dan generasi emas di masa mendatang,” jelas Alhudri.

Di momen Hardikda ini juga, lanjut Alhudri, pihaknya akan terus memotivasi para guru dan siswa. Dinas Pendidikan Aceh siap memenuhi kebutuhan mereka sesuai anggaran yang ada di dinas setempat.

Dengan semangat merdeka belajar, kata Alhudri, citacita Pemerintah Aceh dalam mewujudkan Aceh Carong bisa terwujud, di samping upayaupaya lainnya seperti beasiswa.

“Ke depan diharapkan Aceh bisa mewujudkan dengan visi misi gubernur kita, visi misi Aceh juga yaitu menggapai Aceh Carong,” kata Alhudri.

Proses Pemetaan Harus Serius Tanpa menampik keberhasilan dan prestasi yang diraih dunia pendidikan di Aceh, Ketua Komisi VI DPRA Tgk Irawan Abdullah mengatakan, dalam meningkatkan mutu pendidikan agar menjadi lebih baik lagi, Aceh memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni.

“Berkaitan dengan Hardikda,

bahwa kondisi pendidikan Aceh yang kita lihat sekarang ini masih banyak hal yang harus dilakukan perubahan. Terutama sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pendidikan,” ucap Irawan Abdullah.

Menurut Irawan, perubahan yang dilakukan harus dari hulu hingga ke hilir. Seperti pihak pelaksana Dinas Pendidikan sampai dengan guru-guru yang mengajar pada institusi lembaga pendidikan yang ada di Aceh.

Anggota DPRA Dapil Sabang, Aceh Besar dan Banda Aceh ini berharap, SDM yang ada di dunia pendidikan Aceh itu adalah betul-betul SDM yang memang mengetahui bagaimana seluk beluk dan perjalanan atau pengetahuan tentang pendidikan.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Aceh ini juga menuturkan, khususnya untuk guru-guru perlu diupgrade dengan berbagai macam pelatihan, pembinaan terhadap bagaimana cara dan teknis mengajar siswa dalam tantangan dunia teknologi yang semakin berkembang.

“Untuk meningkatkan mutu pendidikan di masa COVID-19 ini memang ibarat kita memakan buah simalakama. Karena kondisi pandemi yang tidak jelas kapan ujungnya. Pandemi yang membuat sistem pendidikan secara tatap muka, berubah menjadi sistem daring,” kata Irawan Abdullah.

Momentum Hardikda Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengungkapkan momentum Hardikda 2021 harus dimanfaatkan membentuk generasi berkualitas sehingga mampu membawa perubahan menuju Aceh yang hebat.

“Peringatan Hardikda bukan sekadar seremoni. Peringatan ini harus jadi momentum untuk mengevaluasi diri, sejauh mana pendidikan yang kita raih sekarang ini,” ujar Nova Iriansyah.

Nova juga mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk bergerak bersama dan memiliki tekad yang sama dalam melahirkan generasi muda yang cakap, religius, pekerja keras dan memiliki karakter ke-Acehan.

Dengan demikian, lanjut Nova, maka akan melahirkan generasi unggul membuat Aceh menjadi hebat.

Gubernur Aceh Nova Iriansyah juga mengatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu program pembangunan pemerintah Aceh melahirkan generasi berkualitas. (Adv)

9

HARI PENDIDIKAN DAERAH

TRASMEDIA EDISI I SEPTEMBER 2021

Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Dyah Erti Idawati memotivasi kepada peserta try out online, baik secara langsung maupun virtual saat meninjau try out online di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Aceh, Banda Aceh.

Foto Ist

Hardikda, Menuju Prestasi Pendidikan "Hardikda yang jatuh pada Kamis, 2 September 2021, tentunya akan menjadi momentum bagi Dinas Pendidikan Aceh untuk memacu semangat, kreativitas, inovasi dan strateginya, agar di tahun 2022, prestasi dunia pendidikan di Aceh semakin membanggakan"

T

ahun 2021 menjadi kebanggaan dunia pendidikan Provinsi Aceh. Meski di masa pandemi COVID-19, nyatanya Aceh mampu meraih prestasi membanggakan.

Padahal masyarakat tahu, selama pandemi COVID-19,

di semua daerah di Indonesia, bahkan dunia internasional, terjadi begitu banyak keterbatasan, termasuk di bidang pendidikan.

Selama pandemi ini, aktivitas pendidikan lebih banyak dilakukan secara online atau daring (dalam

jaringan), sehingga pencapaian mutu pendidikan menjadi terhambat. Tapi Aceh, walau serba keterbatasan, Aceh masih tetap mampu meraih prestasi pendidikannya.

Berdasarkan pengumuman dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT),

Provinsi Aceh berada pada posisi delapan terbanyak nasional meloloskan siswasiswinya pada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2021.

Data itu menyebutkan, jumlah siswa-siswi Aceh yang mendaftar pada SBMPTN

tahun ini mencapai 16.767 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.888 peserta atau 41 persennya dinyatakan lulus.

“Anak-anak Aceh ibarat berlian yang perlu mendapat penanganan yang tepat, sehingga dapat memiliki nilai jual yang tinggi,” kata Kepala Dinas Aceh Alhudri pada pada suatu kesempatan.

Alhudri menyampaikan hal itu setelah menyaksikan secara langsung keahlian para siswa pada kegiatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK se-Aceh untuk berbagai jurusan vokasi beberapa waktu lalu.

Memang siswa/siswi lulusan SMA dan SMK di Aceh dilaporkan berhasil meraih posisi kelima secara nasional sebagai pendaftar yang lolos dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2021. Sedikitnya 5.626 orang lulus masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. Atas pencapaian itu semua, apalagi di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, telah memberi motivasi yang sangat penting, baik bagi kalangan praktisi pendidikan (sekolah dan para guru) serta jajaran Dinas Pendidikan, mau pun para siswa dan masyarakat di Provinsi Aceh.

Peringatan Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) pada 2 September 2021, tentunya menjadi momentum bagi Dinas Pendidikan Aceh memacu semangat, kreativitas, inovasi dan strateginya, agar prestasi dunia pendidikan di Aceh semakin membanggakan lagi.

Semoga. (Adv)

Meski Pandemi Covid-19

Dinas Pendidikan Aceh Lakukan Berbagai Terobosan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan bertekad melakukan berbagai terobosan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) Dinas Pendidikan Aceh Hamdani mengatakan meskipun di masa pandemi COVID-19, pihaknya tetap melakukan berbagai terobosan.

Pihaknya bersyukur banyak pelajar SMA di Aceh lulus ke berbagai universitas negeri di Indonesia. Baik melalui jalur undangan, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) maupun jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Para guru dan tenaga kependidikan, kata Hamdani, berhasil mengantarkan pelajar Aceh masuk peringkat delapan nasional terbanyak diterima masuk

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui SBMPTN serta peringkat lima nasional SNMPTN 2021.

"Alhamdulillah, meski pandemi pendidikan Aceh memiliki berbagai terobosan, banyaknya diterima pelajar kita di perguruan tinggi, serta mendapat juara di berbagai ajang perlombaan, hal ini menunjukkan prestasi Aceh meningkat," tutur Hamdani.

Ia juga menyebutkan, pada ajang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), 12 siswa di jenjang SMA akan mewakili Aceh ke tingkat nasional. Ia juga menyebutkan lima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) jenjang SDLB, SMPLB dan SMALB juga lolos ajang FLS2N. Kegiatan itu, tambahnya, untuk mengasah keterampilan peserta didik, khususnya di bidang seni.

Hamdani mengatakan Dinas

Pendidikan Aceh secara khusus mengapresiasi prestasi anak berkebutuhan khusus di Aceh.

“Pemerintah Aceh akan terus memberi perhatian terhadap pelayanan yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus. Ajang ini untuk menampilkan kreativitas dari peserta didik, agar mampu bersaing di tingkat provinsi hingga nasional,” ujarnya.

Hamdani menyebutkan prestasi membanggakan ditorehkan para pelajar dan guru pembimbing SMA Negeri 3 Banda Aceh, yang mewakili Indonesia pada ajang Parliamentary Debate World Conference (PDWC) berlangsung 15-21 Agustus 2021 di Tokyo, Jepang.

Hamdani mengatakan, peran guru dan tenaga kependidikan patut mendapat apresiasi karena mereka telah bekerja maksimal. Banyak guru mendapat juara dalam ajang pemilihan guru berprestasi.

Tidak hanya guru, namun juga kepala

sekolah maupun tenaga pendidikan lainnya.

Menurutnya, bagaimana pun peran guru sesungguhnya tidak bisa digantikan dengan teknologi. Guru bukan sekadar sumber ilmu pengetahuan, melainkan menjadi contoh dan teladan yang mentransfer adab dan tata nilai. Dengan demikian ia ingin anak-anak punya karakter yang baik, talenta yang baik sejak dini.

Dalam momentum peringatan Hardikda ke-62 tahun ini, semoga menjadikan momentum melahirkan generasi Aceh bermartabat serta berkarakter.

"Harapannya bagaimana membangun pendidikan berkualitasi.

Sikap dan tingkah laku menjadi sasaran utama pembentukan karakter atau moralitas peserta didik. Siswa diharapkan memiliki budi pekerti dan pancasilais," ujar Hamdani. (***)

RAGAM

EDISI I SEPTEMBER 2021

Batik Aceh, Antara Kearifan Lokal dan Kreativitas

Foto Ist

pengembangan batik Aceh untuk bisa dipasarkan di tingkat nasional dan internasional, mengingat batik kita banyak permintaan,” kata Dyah didampingi Kepala Bidang Pengembangan Industri Menengah dan Aneka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dra. Nila Kanti, M.Si. Dyah mengungkapkan, meski banyak permintaan, dia berharap akan ada kerjasama antara Dekranasda Aceh dengan YBI. Terutama kerjasama dalam bidang pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), terkhusus bagi pengrajin batik Aceh.

“Adapun kriteria pemberdayaan, yaitu meliputi design, motif dan pewarnaan, sehingga dapat disesuaikan dengan selera pasar. Selain itu, pengrajin Aceh juga memerlukan motivasi agar dapat melebarkan pemasaran produk kerajinannya,” kata Dyah.

Perajin batik di Aceh Besar.

“Para desainer mode dan pengrajin batik pun diharapkan terus mencoba berinovasi untuk menghadirkan batik dengan desain motif kekinian, agar batik Aceh terus update” --- Kadisperindag Aceh, Mohd Tanwier ---

B

atik Aceh akhir-akhir ini memang semakin dikenal luas. Seperti juga di daerah lain, motif batik Aceh memiliki makna dan filosifinya sendiri yang merupakan bagian dari kearifan budaya lokal.

Motif batik Aceh, terutama untuk batik tulis, dikenal dengan motif pintu Aceh, bunga jeumpa, tolak angin, awan meucanek, rencong, awan berarak, pucok reubong dan motif Gayo. Batik Aceh yang kaya dengan motif etnik ini lah yang menarik perhatian para peminat, baik dari Aceh sendiri mau pun dari luar Aceh, bahkan dari mancanegara.

Motif batik Aceh memang terlihat unik dan khas karena menggunakan unsur alam dan budaya Aceh dalam motif mau pun paduan warnanya. Warna yang digunakan pada batik Aceh lebih dominan pada warna yang cerah seperti merah, hijau, kuning, merah muda, dan warna cerah lainnya.

Tidak heran batik Aceh menjadi begitu cepat di kenal di Indonesia bahkan di negara lain, seperti di Korea Selatan.

Harus Kreatif dan Inovatif Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh, Mohd Tanwier, meminta para IKM Aceh terutama kerajinan batik untuk terus meningkatkan kreativitas dan berinovasi.

Mohd Tanwier mengatakan

Industri Kecil Menengah (IKM) Aceh memiliki sederet produk unggulan potensial karena produk Aceh mempunyai karakteristik khas.

Ia menyebutkan salah satunya seperti kerajinan batik Aceh, di mana desain kerajinan tersebut memiliki filosofi sendiri dengan kearifan lokalnya.

Untuk bersaing di pasar, kata Mohd Tanwier, batik-batik yang dihasilkan para pengrajin di Aceh harus mampu mengikuti perkembangan. Misalnya, kata dia, tampil lebih modern tapi tetap mempertahankan identitas keacehan yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam.

“Para desainer mode dan pengrajin batik pun diharapkan terus mencoba berinovasi untuk menghadirkan batik dengan desain motif kekinian, agar batik Aceh terus update,” tuturnya.

Kepala Disperindag juga mengatakan, Pemerintah Aceh memberikan perhatian yang cukup besar terhadap peningkatan usaha kerajinan di Aceh dan mengarahkan masyarakat untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas.

Ia juga mengatakan, batik sebagai warisan budaya yang amat berharga, maka batik harus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat. Dia mengimbau kepada masyarakat Aceh terutama generasi milenial untuk bangga dalam menggunakan produk lokal tersebut.

“Batik adalah seni, kita imbau

masyarakat untuk menggunakan batik Aceh yang merupakan produk lokal Aneuk Nanggroe,” ujarnya.

Selain itu ia juga mengimbau para IKM sektor kerajinan batik untuk memanfaatkan digital marketing dalam mempromosikan batik Aceh, baik luar Aceh hingga mancanegara.

“Selama pandemi ini, kita juga mengimbau kepada pengrajin untuk memanfaatkan digital marketing dalam mempromosikan produknya.

Dengan mempromosikan berbagai jenis batik Aceh, kita berharap batik Aceh mampu bersaing di pasar nasional dan internasional,” tutur Kadisperindag Aceh tersebut.

Kerjasama dengan Yayasan Batik Indonesia Sementara itu, sebelumnya Ketua Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional Daerah) Aceh, Dr. Ir. Hj. Dyah Erti Idawati, MT, mengatakan, pihaknya optimis dengan pengembangan dan penjualan batik khas Aceh, baik di tingkat nasional mau pun pasar intenasional, akan lebih baik.

Dyah Erti menyampaikan hal itu saat bertemu dengan Ketua Harian Yayasan Batik Indonesia (YBI), Coreta Louise, di kantor YBI, Rumah Kriya Asri, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, pada 31 Mei 2021.

“Dalam meeting, yang dibicarakan antara lain tentang;

Pelatihan dan Pendampingan Ketua Harian YBI, Coreta Louise, mengatakan dia mendukung apa yang disampaikan oleh Ketua Dekranasda Aceh, Dyah Erti.

Dukungan tersebut nantinya akan diimplementasikan melalui kerjasama pengembangan batik Aceh, terutama terkait dengan pengembangan motif-motif batik Aceh dan peningkatan program

TRASMEDIA

10

kerja.

“Karena banyak sekali motifmotif batik Aceh yang ternyata sudah dikembangkan, tetapi belum terlalu maksimal sehingga dengan bantuan YBI batik Aceh makin pesat,” kata Coreta.

Coreta juga menyampaikan kedepan dua pihak ini dapat bekerjasama terkait berbagai pelatihan, mulai dari pewarnaan, peletakan aturan motif yang akan dibimbing oleh berbagai kalangan dan profesi termasuk desainerdesainer yang dimiliki YBI. “Kita juga berkomitmen untuk mengangkat batik Aceh melalui cerita sejarah tentang motif Aceh. Seperti beberapa waktu lalu ketika Indonesia mengadakan pameran lewat IG Live, ternyata banyak sekali peminatnya,” jelas dia.

Dia berharap, kerjasama ini nantinya dapat mengangkat citra dan kemewahan batik Aceh, baik ditingkat nasional dan internasional, seperti yang telah dilakukan sebelumnya saat melakukan kerjasama dengan KBRI Seoul, Korea Selatan.

“Saat itu kita membuat batik Aceh dengan baju hanbok, yakni baju Korea dengan motif Aceh dan sangat laku sehingga beberapa perusahaan Korea yang ada di Indonesia tertarik untuk membeli batik, khususnya batik Aceh,” tutup dia. (Cut Nauval)

Usaha Roti Tetap Bertahan di Tengah Pandemi Industri kecil menengah (IKM) di Aceh, Sarigut Bakery, berlokasi di Punge Banda Aceh, masih tetap mampu mempekerjakan karyawannya meski di masa pandemi COVID-19 dan merosotnya omzet penjualan.

Saat mengunjungi pabrik roti tersebut, tampak para karyawan cukup cekatan mengolah adonan dan menjalankan peralatan membuat roti. Sementara, karyawan lain sibuk mengemas roti dengan plastik transparan.

Begitu pun Salidi, pemilik Sarigut Bakery, terlihat memantau karyawannya. Sesekali dia ikut bekerja, membereskan roti yang akan dikirim ke berbagai toko di Banda Aceh sekitarnya.

Di usianya yang ke 54 tahun, Salidi tampak tetap bersemangat.

Dia menjalankan usaha rotinya sejak 2007. Salidi mengaku mencintai usaha rotinya, mengingat dahulu dia bekerja di tempat orang lain.

Ia bersyukur bisa membangun pabrik roti dan mempekerjakan karyawan. Karyawan pabrik roti Sarigut Bakery sebagian besar warga di sekitar.

“Saya dahulunya bekerja di pabrik roti milik orang lain. Ketika itu saya ingin suatu saat bisa membuka pabrik roti sendiri, dan akhirnya kesampaian juga,” kata Salidi.

Sebelum pandemi COVID-19, usahanya itu bisa mempekerjakan 20 orang karyawan. Namun sejak pandemi COVID-19 melanda Aceh, kini hanya sanggup mempekerjakan 11 orang saja.

Sebelum pandemi usahanya, menjual 10 ribu bungkus roti per hari. Tapi sekarang, hanya bisa menjual 5.000 bungkus saja.

Omzetnya menurun hingga 50 persen.

Salidi menyebutkan pendapatannya berkurang karena adanya hambatan akses pasar. Di mana, selama masa pandemi ini, sekolah-sekolah ditutup serta adanya pembatasan jam malam.

Toko, warung kopi, kafe serta kios-kios roti bakar dan warung burger, banyak yang tutup sebelum waktunya, sehingga membuat konsumen berkurang. Hal itu berdampak kepada pabrik rotinya, pemesanan roti jadi berkurang.

Salidi sangat berharap agar pandemi ini segera berakhir, sehingga akses pasar untuk penjualan rotinya bisa terbuka kembali dan omzet penjualannya kembali meningkat.

Dengan begitu, kata dia, usahanya mampu meningkatkan perekonomian sekitar dengan kembali membuka peluang bagi yang membutuhkan pekerjaan. (Isna Zahara)

11 TRASMEDIA

MENUJU PON XX

EDISI I SEPTEMBER 2021

2 Kensi Aceh Target Emas PON Dua atlet kempo (kensi) putri Tanah Rencong, Lismarita Nst dan Maisarah, saat ini konsentrasi menjalani pemusatan latihan daerah (pelatda) PON XX di Provinsi Papua.

Kensi putri Aceh itu sudah hampir dua tahun mempersiapkan diri. Mereka siap berlaga dan berusaha meraih hasil terbaik, medali emas.

“Saat ini persiapan mereka sudah matang,” ujar Sekretaris Umum Pengprov Perkemi Aceh Ahyar Daut.

Ahyar menyebutkan, dua atletnya itu ditangani pelatih Edi Saputra. “Kita sudah berusaha semaksimal mungkin selama ini dengan berbagai kondisi pandemi Covid-19 (COVID-19). Kita berusaha meraih hasil maksimal.

Target kita, Insya Allah bisa meraih medali emas,” ujarnya.

Di PON Papua, kedua kensi Aceh itu turun di nomor randori, Maisarah kelas 55 kilogram dan Lismarita kelas 50 kg.

Kedua kensi tersebut sudah cukup pengalaman dan matang bertarung di level event nasional maupun PON. Lismarita peraih medali emas PON 2012 Riau.

Lismarita juga meraih medali emas Porwil X Sumatera Bengkulu November 2019 (ajang prakualifikasi PON) dan Maisarah meraih medali emas Pra PON. Keduanya lolos berlaga di PON Papua.

“Mereka sudah menyiapkan diri secara maksimal sejak persiapan mengikuti Porwil Bengkulu dan Pra PON 2019,” sebut Ahyar.

Lismarita dan Maisarah menyatakan tekadnya untuk meraih medali emas. “Kita sudah berusaha, berlatih selama ini dan ingin meraih prestasi terbaik di Papua,” ujar Lismarita, atlet kempo putri Aceh tersebut.

Tim kempo Aceh akan berangkat ke Papua 5 Oktober dan pertandingan dimulai 7 Oktober di Jayapura. (Ria)

Nurul Akmal, atlet angkat besi andalan Aceh di PON XX.

PON Papua Semakin Dekat, KONI Aceh Target 15 Besar

Atletik Matangkan Persiapan, Target Medali Emas PON XX Wardhani, mengatakan ia terus fokus dan bersemangat mematangkan persiapannya. Saat ini memasuki tahap persiapan khusus menjelang kompetisi.

Sementara itu, Fuad Ramadhan, atlet lari 400 meter, mengatakan persiapannya sudah mencapai 80 persen, dengan target bisa mencapi 100 persen menjelang Oktober mendatang.

Saat ini ia memauski persiapan tahap pra kompetisi.

"Alhamdulillah persiapan sudah 80 persen. Insya Allah kita maksimalkan 100 persen menghitung beberapa bulan lagi pertandingan. Saat ini persiapan pra kompetisi," tuturnya.

Pelari asal Aceh Timur ini juga mengatakan tahap persiapan yang dijalani yaitu persiapan umum, persiapan khusus, persiapan pra kompetisi dan kompetisi.

Pendamping khusus atlet KONI Aceh, Aldin Nainggolan, berharap dengan pelatihan yang maksimal ini menargetkan agar Aceh bisa meraih juara.

"Semoga dengan persiapan yang matang ini, kita targetkan Aceh raih medali emas," tutur Aldin Nainggolan. (Cut Nauval Dafistri)

K

ONI Aceh mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 di Papua.

“Saat ini atlet telah berada pada persiapan khusus, semua cabang sudah melewati persiapan umum. Aceh akan mengirimkan 127 atlet dari 26 cabang olahraga, baik perorangan maupun beregu,” kata Sekretaris Umum KONI Aceh M Nasir Syamaun.

Persiapan tersebut, baik pembinaan atlet secara desentralisasi maupun sentralisasi sejak 2020, dan persiapan pra kompetisi menjelang dimulainya even olahraga paling bergengsi di Indonesia tersebut.

Berdasarkan persiapan selama dua tahun terakhir ini, sesuai arahan Ketua Umum KONI Aceh H Muzakir Manaf, M Nasir optimis Kontingen Aceh akan mampu mencapai prestasi 15 besar dari 34 provinsi seluruh Indonesia yang turut serta PON XX 2021, Papua.

“Ya, target kita (rangking) 15 besar. Kita sudah mempersiapkan diri sejak 2020. Pemusatan latihan sudah dilakukan selama 16 bulan dan tersisa kurang sebulan lagi,” papar M Nasir.

Sisa masa persiapan tersebut, M Nasir mendapatkan instruksi dari Mualem—sapaan akrab H Muzakir Manaf—untuk tetap menjaga ritme persiapan para atlet agar peak performace atau performa maksimal benar-benar tercapai saat atlet berada di arena PON Papua.

Berbicara kendala persiapan, kata M Nasir, pihaknya tidak mengalami kendala berarti.

Hanya saja, beberapa program dalam upaya meningkatkan kompetisi atlet melalui uji tanding tidak dapat dilaksanakan karena pandemi Covid-19.

“Try out diprogramkan saat pelatda, untuk uji tanding ke provinsi lain, bahkan ada keluar negeri tidak dapat terlaksana, karena pandemi Covid 19,” kata

M Nasir.

Rencana mendatangkan pelatih asing untuk cabang muaythai dari Thailand, panahan dari Iran, dan taekwondo dari Korea Selatan, dibatalkan.

Saat ini para atlet ditangani 47 pelatih Aceh dan delapan pelatih nasional.

KONI Aceh yakin prestasi Kontingen PON Aceh akan semakin meningkat, seperti PON sebelumnya. Pada PON XVIII 2012 di Riau, Aceh menduduki peringkat 25 dari 34. Selanjutnya pada PON XIX 2016 di Jawa Barat, prestasi Aceh melejit ke rangking 17.

“Target di Papua masuk 15 besar. Melihat persiapan para atlet, kami yakin mereka sudah siap bertempur. Semangat juang atlet juga tinggi, apalagi ketika Aceh mencatat sejarah perbaikan rangking dari dua kali PON sebelumnya. Kita yakin Insya Allah masuk rangking 15,” pungkas M Nasir Syamaun. (Ria)

Atlet Diingatkan Jaga Kesehatan Jelang ke Papua

Foto Ist

Dua atlet cabang olahraga atletik Aceh terus mematangkan persiapannya Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua pada 2-13 Oktober 2021.

Kedua atlet tersebut yakni Burhan Wardhani untuk lari 100 meter dan Fuad Ramadhan lari 400 meter. Keduanya saat ini menjalani pemusatan latihan daerah (pelatda) KONI Aceh.

Firman Fachrudin, pelatih atletik, mengatakan pihaknya terus mematangkan persiapan. Ia dan timnya menargetkan medali emas PON Papua.

"Alhamdulillah, persiapan cukup baik. Dukungan KONI terus mengalir. Apa dibutuhkan juga terpenuhi. Latihan kita sudah menginjak fase persiapan khusus akhir untuk pelari 100 meter sedangkan pelari 400 meter sudah minggu pertama," tutur Firman di Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya Banda Aceh.

Mantan atlet yang pernah mengikuti pemusatan latihan nasional (Pelatnas) tersebut juga mengungkapkan, meskipun dalam keadaan pandemi, pihaknya tetap menyesuaikan sistem latihan agar stamina dan kesehatan atlet tetap terjaga.

Atlet lari 100 meter Burhan

Foto Ist

Atlet lari Aceh yang dipersiapkan ke PON Papua berlatih di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh mengingatkan semua atlet dipersiapkan ke Pekan Olahraga Nasional (PON) XX menjaga kesehatan menjelang keberangkatan ke Provinsi Papua.

“Kami mengingatkan seluruh atlet dan pelatih memperhatikan serta menjaga kesehatan menjelang berangkat dan bertanding ke PON Provinsi Papua,” kata Ketua Harian KONI Aceh Kamaruddin Abubakar.

Aceh memberangkatkan 127 atlet dari 26 cabang olahraga ke PON XX di Provinsi Papua.

Saat ini, mereka fokus menjalani pemusatan latihan daerah tahapan akhir dengan fase pra kompetisi serta kesiapan

bertanding.

Kamaruddin Abubakar yang akrab disapa Abu Razak mengharapkan atlet, pelatih, ofisial maupun seluruh personel kontingen menerapkan protokol kesehatan agar tidak terpapar COVID-19.

Kepada ofisial, pendamping, pelatih cabang olahraga, kata Kamaruddin Abubakar, jangan lengah dan lalai menjaga para atletnya menjelang berangkat serta berlaga di PON di tengah pandemi COVID-19.

“Dalam fase pemusatan latihan menjelang berangkat dan berlaga di PON, perhatikan jangan sampai ada atlet yang cedera. Beri terus motivasi dan semangat kepada seluruh atlet.

Tetap jaga kondisi fit dan sehat,

sehingga atlet bisa dan siap bertanding,” kata dia.

Ketua Pelatda PON KONI Aceh Bachtiar Hasan. Ia juga mengingatkan atlet dan ofisial yang diberangkatkan ke Papua mematuhi protokol kesehatan.

Menurut Bachtiar Hasan, pelaksanaan PON kurang sebulan lagi dan kini pandemi masih berlangsung. Oleh karena itu, atlet maupun ofisial harus menjaga diri jangan sampai terpapar COVID-19.

“Jangan sampai mau bertanding atau hendak berangkat ke Papua, dinyatakan positif COVID-19. Jika ini terjadi yang rugi bukan hanya atlet, tetapi masyarakat Aceh,” kata Bachtiar Hasan. (Ria-H)

IKLAN

EDISI I SEPTEMBER 2021

TRASMEDIA

12

13 TRASMEDIA

ADVERTORIAL

EDISI I SEPTEMBER 2021

Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Tim Sembilan dan Bank Aceh Gali Potensi Daerah Bank Aceh Bangun Kantor di Pulau Banyak

“Kami mengajak tim sembilan melihat langsung kondisi di Pulau Banyak. Ini dimaksud mempercepat realisasi unit kerja di Pulau Banyak.”

A

ceh menyimpan sum­ ber daya alam melimpah.

Geografis di ujung barat Pulau Sumatera, menjadikan Aceh provinsi tidak hanya kaya minyak bumi dan gas, tetapi juga kaya komoditas perikanan, pertanian, dan pariwisata.

Namun, sejumlah sektor u­ng­gulan belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Masyarakat Aceh belum mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sejak Rabu (18/8/2021), tim sembilan bersama Bank Aceh berkunjung ke sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam rangka menggali potensi sumber daya, serta mencari solusi atas permasalahan terjadi.

Tim sembilan terdiri dari sejumlah lembaga dan badan maupun direktorat. Antara lain, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Aceh Syariah, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Tim sembilan merupakan

Dirut Bank Aceh, Haizir Sulaiman mitra kerja dari Komisi XI DPR RI dengan ruang lingkup keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan. Dalam kunjungan kerja ini, tim sembilan diikuti oleh empat institusi atau badan yang diwakili oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Achris Sarwani, Kepala Otoritas jasa Keuangan Aceh Yusri, Kepala Badan Pusat Statistik Aceh Ihsanurijal, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Aceh Imanul Hakim. Sementara itu, dari Bank Aceh Syariah, turut dihadiri oleh Direktur Utama Haizir Sulaiman, dan Pemimpin Divisi Perencanaan Budi Kafrawi.

Kunjungan kerja antara lain dilakukan melalui audiensi dengan sejumlah kepala daerah.

Kabupaten/kota dikunjungi adalah Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Singkil, Subulussalam, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Aceh Tengah.

Bupati Aceh Jaya Teuku Irfan TB, Rabu (18/08/2021), dalam kesempatan singkat di Calang mengatakan, Aceh Jaya menyimpan potensi sumber daya baik di sektor pertanian maupun perikanan.

Bupati Abdya Akmal Ibrahim, dalam pertemuan di kediamannya, Rabu malam (18/08/2021) mengatakan,

Dirut Bank Aceh Haizir Sulaimain bersama tim sembilan dalam kunjungan di Pulau Banyak, AcehSingkil

Tim sembilan dan Bank Aceh dalam pertemuan dengan Bupati Aceh Singkil

Dirut Bank Aceh Haizir Sulaimain bersama tim sembilan dalam kunjungan di Pulau Banyak, AcehSingkil

Abdya memiliki potensi sumber daya perikanan dan pertanian yang sangat prospektif. “Saat ini masyarakat di Abdya sedang menggalakkan budidaya udang vaname,” ujarnya.

Bupati Akmal berharap, sektor perbankan membantu dalam memberikan pelatihan sekaligus pembiayaan bagi sektor unggulan di Abdya.

Di Pulau Banyak, Kamis (19/08/2021), Bupati Singkil Dulmusrid mengatakan, Pulau Banyak merupakan satu destinasi bahari terbaik di Aceh. Investor dari Uni Emirat Arab, telah berkomitmen mendukung ekosistem pariwisatanya.

“Kehadiran bank menjadi salah satu indikator penting dalam membangun destinasi wisata di Pulau Banyak,” kata Bupati Singkil.

Wali Kota Subulussalam Affan Alfian Bintang, dalam audiensi, Jumat (20/08/2021) mengharapkan dukungan Bank Aceh dalam membangun jaringan kantor di Kecamatan Longkib dan Sultan Daulat.

“Ini akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi masyarakat di dua kecamatan tersebut,” ujarnya.

Wakil Bupati Aceh Tenggara Bukhari Buspa, Sabtu (21/08/2021) mengatakan, daerahnya yang terletak di perbatasan memiliki sejumlah komoditas unggulan seperti jagung, sawit, dan ikan mas.

Bupati Gayo Lues H Muhammad Amru, dalam audiensi, Sabtu (21/08/2021) mengatakan, sere wangi merupakan komoditas unggulan.

Namun, secara geografis, 80 persen wilayah Gayo Lues merupakan hutan lindung, sehingga pemanfaatan lahan pertanian cenderung terbatas.

Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar, Minggu, (22/08/2021) menyambut baik kunjungan tim sembilan dan Bank Aceh. Dia mengatakan, selain kopi gayo, daerah Aceh Tengah memiliki komoditas unggulan seperti bawang dan cabai.

“Namun, selain penggunaan pestisida, kerusakan alam turut memengaruhi kualitas komoditas tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini Bank Aceh telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), baik melalui pembiayaan secara langsung, maupun resi gudang.

Kepala Bank Indonesia Achris Sarwani, pada setiap pertemuan menyampaikan, kunjungan tim sembilan dimaksudkan sebagai upaya sinergitas seluruh sektor dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Aceh.

“Tim sembilan membuka diri seluas-luasnya berkoordinasi dengan seluruh pihak dalam upaya mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh

masing-masing daerah,” ujarnya.

Bank Aceh Bangun Jaringan Kantor di Pulau Banyak Direktur Utama Bank Aceh, Haizir Sulaiman mengatakan, Bank Aceh berkomitmen mendukung tim sembilan.

Sejumlah catatan penting dari kunjungan kerja bersama tim sembilan akan segera direalisasikan.

Haizir Sulaiman mengatakan, Bank Aceh juga mendukung pengembangan seluruh sektor ekonomi di Aceh. Khusus Pulau Banyak, Haizir mengatakan akan segera membangun jaringan kantor cabang pembantu.

“Kami telah mengajak tim sembilan untuk melihat langsung kondisi di Pulau Banyak.

Hal ini, dimaksudkan untuk mempercepat realisasi unit kerja di Pulau Banyak,” ujar Haizir.

Kehadiran Bank Aceh di Pulau Banyak menurutnya akan mendorong percepatan inklusi keuangan maupun perekonomian daerah.

Sebagai bank milik daerah, menurutnya, Bank Aceh memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam upaya membangun daerah.

“Orientasi Bank Aceh tidak hanya profit, tetapi juga membuka akses keuangan bagi seluruh masyarakat Aceh dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian daerah,” ujar Haizir. (Adv)

OLAHRAGA

EDISI I SEPTEMBER 2021

TRASMEDIA

Hapkido Aceh, Cabor Baru Raih Penghargaan Terbaik

14

Amal Hasan

T

iga atlet bela diri binaan Hapkido Aceh berhasil terpilih sebagai pelaku olahraga terbaik dan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Aceh dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) Provinsi Aceh Tahun 2021.

Ketua Umum Hapkido Aceh Amal Hasan menjelaskan penyerahan penghargaan tersebut dilakukan Kadispora Aceh Dedy Yuswadi AP di pelataran halaman kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh dan dihadiri oleh Ketua Harian KONI Aceh Kamaruddin Abu Bakar yang akrab disapa Abu Razak serta unsur cabang olahraga binaan KONI Aceh.

Ketiga atlet Hapkido Aceh menerima penghargaan berupa piagam penghargaan Gubernur

Aceh sebagai pelaku olahraga berprestasi tahun 2021 atas prestasi yang telah diraih selama ini dan telah mengharumkan nama daerah di berbagai kejuaraan.

Amal Hasan mengatakan,penentuan sebagai pelaku olahraga berprestasi tersebut dilakukan melalui penilaian yang sangat objektif dan profesional oleh dinas terkait dan tim penilai pelaku olahraga terbaik tahun 2020/2021.

Ketiga atlet Hapkido yang berhasil meraih penghargaan pelaku olahraga berprestasi masing-masing tercatat atas nama Rahmi, Jamaluddin dan TM Rizki.

Ketiga atlet ini merupakan atlet andalan binaan Hapkido Aceh di bawah komando Amal Hasan.

Rahmi, Jamaluddin dan TM Rizki dinilai telah berjasa memajukan olahraga nasional dalam kapasitasnya sebagai atlet Hapkido Aceh yang pernah bertanding di 1st Online SEAHU Championship 2021.

Sebelumnya Hapkido Aceh juga pernah mendapat penghargaan di Haornas 2018, untuk pelatih atas nama Sayed Ali Rafsan Jani dan atlet atas nama Hurairah, yang telah sukses mengikuti event World Hapkido Championship di Seol Korea

Foto Ist

Ketiga atlet Hapkido Aceh menerima penghargaan berupa piagam penghargaan Gubernur Aceh sebagai pelaku olahraga berprestasi.

Ketua Umum Hapkido Aceh Amal Hasan bersama atlet penerima penghargaan penghargaan pelaku olahraga berprestasi.

Selatan.

Sejak dinakhodai Amal Hasan, Hapkido Aceh terus menunjukkan perkembangan positif dan semakin aktif dalam berbagai kegiatan pembinaan, baik skala lokal maupun nasional.

Berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka mengembangkan potensi atlet, pelatih dan wasit secara nasional merupakan agenda Hapkido Pusat selalu diikuti dengan mengirimkan yang terbaik.

Atlet-atlet Hapkido Aceh juga berhasil meraih banyak prestasi di berbagai ajang persaingan nasional maupun internasional, termasuk kejuaraan 1st Online SEAHU Championship 2021.

“Kami akan terus melakukan berbagai upaya untuk melatih dan membina generasi muda Aceh menjadi atlet handal, yang suatu saat nanti akan menjadi duta Aceh dalam berbagai kejuaraan dengan berbagai prestasi membanggakan dan

mengharumkan nama daerah,” kata Amal Hasan.

Amal Hasan yakin melalui cabang olahraga Hapkido, anak-anak Aceh dapat dibina menjadi atlet handal dan mampu menorehkan prestasi.

“Selamat kepada pahlawan olahraga yang menerima penghargaan. Pengurus Hapkido Aceh bertekad akan menempa para atlet menjadi yang terbaik di PON Aceh-Sumut 2024,” kata Amal Hasan optimis. (Ria)

15 TRASMEDIA

CATATAN

EDISI I SEPTEMBER 2021

“Menjadi Wartawan itu...”

Catatan Hendry CH Bangun

A

da teman bertanya, “Bang, aneh nggak kalau ada wartawan mau memenjarakan wartawan?”

Seketika saya jawab, “Aneh sekali. Terutama kalau dia sudah wartawan bersertifikat kompetensi. Seharusnya dia menghayati kode etik, UndangUndang Pers.”

Salah satu tonggak sejarah dari hasil reformasi yang menghasilkan Undang-Undang tentang Pers No.40/1999 adalah dihilangkannya pemidanaan penjara bagi wartawan, dalam hal ini penanggung jawab media, yang bertanggungjawab atas semua isi media.

Undang-undang yang dihasil­­kan untuk mendobrak kriminalisasi pers, khususnya karena kepentingan politik rezim Orde Baru, mengatur mekanisme hak jawab. Pers dibebaskan untuk melakukan kegiatannya, tetapi kalau pers keliru, melanggar kode etik, dia wajib memberi hak jawab sebagai bagian dari akuntabilitas pers, sebagai pertanggungjawaban ke publik.

Jadi apabila ada orang merasa dirugikan dengan produk jurnalistik, silakan meminta hak jawab ataupun mengadu ke Dewan Pers. Banyak anggota masyarakat yang tidak tahu isi Undang-Undang Pers meskipun usianya sudah 32 tahun, tapi itu berlaku. Lho kan hak warga negara untuk menggugat pers?

Betul, tetapi kalau semangat reformasi kini dia nikmati, jangan ambil enaknya saja.

Anda yang hidup di era Soeharto pasti tahu. Beda pendapat saja bisa diteror.

Mengkritik aparat keamanan saja, bisa diinterogasi atau ditahan berhari-hari tanpa alasan. Media massa selalu ditelpon kalau ada informasi yang dianggap bakal merugikan, mau diberitakan.

Sensor, breidel, intimidasi, kekerasan, oleh aparat keamanan, luar biasa banyaknya. Kalau saat ini Soeharto masih berkuasa, isi WA Group, Instagram, Twitter, pasti akan sopan, berbahasa baik.

Atau setiap hari ribuan orang dibawa untuk diinterogasi.

Kemerdekaan pers yang ideal tentulah kebebasan dalam koridor etika, sejalan dengan UU Pers. Meskipun banyak penumpang gelap memanfaatkan pers untuk kepentingan dirinya, itu merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Peran serta itu diwujudkan dalam bentuk kontrol, mengingatkan apa bila ada yang keliru, ikut meningkatkan kapasitas media dan wartawan sesuai posisinya.

Pejabat misalnya jangan ingin mengkooptasi media

“Kalau Anda wartawan berpikir untuk memenjarakan wartawan, memidanakan penjara karya jurnalistik, Anda sudah melampaui batas. Maaf, Anda sudah tidak layak menjadi wartawan” dan wartawan dengan uang, kemitraan, apalagi menggertak dan melakukan kekerasan.

Pengusaha silakan memanfaatkan media tetapi janganlah menjadikan media jadi tidak kritis terhadap agenda korporasi yang membutakan media dari polusi, monopoli, kerusakan alam, kerugian masyarakat, dan sebagainya.

Dalam kondisi sekarang, praktis hanya segelintir perusahaan media yang mampu memberikan pendidikan dan pelatihan bagi wartawannya sehingga peran pemerintah, swasta, masyarakat, sebenarnya amat dibutuhkan. Tetapi tetap dengan asumsi bahwa wartawan yang baik merupakan keuntungan bagi masyarakat dan bangsa, karena dia akan menjalankan tugas dan fungsinya seideal mungkin. Karena itu kompetensinya harus terus ditingkatkan.

Dia dekat dengan siapa saja, tetapi dia tetap fokus untuk melakukan agenda medianya untuk tetap kritis. Dia kenal baik petinggi sipil dan militer tetapi sudut pandang dia adalah bagaimana agar beritanya semata-mata untuk kepentingan publik. Jadi apabila ada kebijakan yang merugikan masyarakat, dia kritik dengan beritanya.

Dia selalu turun ke lapangan untuk merekam keluhan, melihat realitas, agar dapat menyuarakan aspirasi warga negara untuk didengar pengambil keputusan.

Pandemi yang sudah berjalan satu tahun setengah membuat banyak perusahaan pers kolaps, berkurang daya tahan ekonominya, dan hanya bertahan untuk tetap hidup, yang berpengaruh pada operasional atau cara kerja.

Kesejahteraan wartawan ikut terimbas, dikurangi gaji atau tunjangannya, bahkan banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja. Pelatihan menjadi barang mewah yang sulit terlaksana. Mau tidak mau ini semua berpengaruh pada kualitas karya jurnalistik. Belum lagi kalau wartawan diberikan target untuk menghasilkan sejumlah berita dalam satu hari, sebagaimana lazim terjadi di media siber atau online. Kuantitas dinomorsatukan, kualitas, nanti dulu.

Mencari Perhatian Publik Khusus untuk media online ini, masyarakat menyaksikan bagaimana dalam dua tahun ini setiap pengelola berlomba-lomba mencari perhatian publik agar

produknya paling dulu diklik.

Media yang didirikan dengan modal puluhan atau sekian ratus miliar, yang mestinya setia pada mutu, ikut-ikutan memakai cara itu agar balik modal. Ada sekian ratus triliun rupiah nilai pasar iklan tetapi sebagian besar sudah disedot media sosial dan aggregator berita, maka kue yang tersisa menjadi rebutan perusahaan media dengan cara apapun.

Wartawan lalu menjadi korban tak

terhindarkan.

Ada ribuan media online baru yang tumbuh dan akan terus tumbuh, sebagai dampak langsung dan tak langsungnya.

Wartawan yang berhenti dari media besar, bikin media siber.

Sebagian memiliki modal cukup dan sebagian besar dengan pas-pasan dan modal nekad, mencoba ikut masuk ke dalam persaingan bebas itu. Dengan segala keterbatasan modal dan SDM, mereka tertatihtatih karena ingin menyajikan jurnalisme bermutu.

Tetapi banyak juga yang mendirikan media bukan untuk idealisme jurnalistik.

Menjadikan media sebagai badan usaha untuk mendapatkan uang dan keuntungan semata.

Caranya adalah dengan menjalin kemitraan, istilahnya, mengandalkan kedekatan dengan pejabat di provinsi atau kabupaten/kota. Walau sedikit, yang penting, bisa buat memperpanjang nafas. Tentu saja media yang dikelola dengan cara ini, kualitas jurnalistiknya seadanya karena cenderung memuat berita rilis dan hanya kritis kepada pihak yang tidak bisa diajak kerjasama.

Lalu orang-orang berteriak,

harus diatur, Undang-Undang Pers perlu diperbaiki karena keadaan sekarang tidak lagi sesuai dengan tujuan reformasi.

Ada betulnya pendapat itu. Tetapi yang harus diingat adalah jangan sampai perubahan UndangUdang Pers melahirkan pasal yang membuat pendirian media harus ada izin, pers bisa disensor atau dibredel, dan wartawan bisa dipenjara, dicegah atau dihalangi dalam bekerja.

Ya, memenjarakan wartawan sudah tidak zamannya. Tidak kompatibel dengan kondisi kita saat ini. Kita bukan Singapura, bukan Thailand, bukan Malaysia, Filipina, atau rezim komunis seperti Laos, Kamboja, menyebut beberapa negara tetangga yang masih punya aturan memenjarakan wartawan sekaligus menjatuhkan denda.

Indonesia punya UU Pers yang mengubah pidana penjara menjadi pidana denda, itupun apabila ada media yang bandel tidak menjalankan perintah undang-undang. Tidak suka pada tulisan, balaslah dengan tulisan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) diwakili Panglima TNI Djoko Santoso, mendapatkan Medali Emas Kemerdekaan Pers dalam Hari Pers Nasional 2009, karena lembaga itu mengedepankan mekanisme hak jawab untuk berita dianggap merugikan TNI. Ini sikap yang sejalan dengan semangat reformasi, mengikuti perkembangan zaman, dan memahami demokrasi yang menjadi dasar kehidpan berbangsa dan bernegara. Nah, kalau TNI saja sudah begitu, apa tidak malu lembaga lain mau memenjarakan wartawan?

Apalagi kalau pelakunya wartawan. Profesi Anda landasan ideologis dan operasionalnya adalah Kode Etik Jurnalistik.

Anda bekerja diatur oleh Undang-Undang Pers. Anda tidak pantas menjadi wartawan kalau ingin memenjarakan wartawan karena beritanya, karya jurnalistiknya, opini atau pendapatnya Anda anggap merugikan.

Hati-hati juga menggunakan istilah. Dalam profesi wartawan yang ada adalah opini menghakimi, bukan mencemarkan nama baik, apabila ada sesuatu yang dianggap merugikan karena tuduhan yang menyudutkan, merugikan, dsb. Kalau masih keliru, artinya

Anda perlu belajar lagi agar menghayati profesi Anda. Janganjangan Anda hanya pekerja pers, hanya menganggap bekerja di perusahaan pers untuk mencari hidup, bukan menjalankan profesi mulia yang bekerja untuk khalayak, mengedepankan kepentingan umum, membela yang lemah.

Lalu apa artinya materi uji kompetensi yang Anda ikuti saat ujian. Belum pantas Anda memegang sertifikat kompetensi kalau pandangan tidak sejalan dengan Undang-Undang Pers.

Atau mungkin karena menjadi wartawan hanya untuk gagah-gagahan karena sebenarnya Anda itu pengusaha yang menjadikan pekerjaan wartawan untuk mendapat privilege dalam lelang proyek.

Atau Anda aktivis yang cara memperjuangkannya berbeda, filosofinya berbeda dengan profesi wartawan. Atau Anda pengacara yang sesekali mengubah pekerjaan menjadi wartawan untuk memperkuat posisi tawar. Itu tidak tepat karena kode etik pengacara berbeda dengan kode etik jurnalistik.

Kalau begitu, berhenti jadi wartawan. Tinggalkan profesi wartawan dan gunting sertifikat kompetensi Anda. Karena itu merusak profesi kewartawanan.

Memang tidak mudah menjadi wartawan, meskipun mungkin mudah lulus uji kompetensi karena menghafal soal dan mengerti pasal-pasal di undang-undang dan kode etik, serta Anda terampil menulis karena berlatih. Secara teknis sering tidak ada kesulitan untuk melewati ujian, tetapi ujian sebenarnya adalah pada pandangan hidup, sikap, dan perilaku untuk mengetahui kepantasan menyandang profesi wartawan.

Karena wartawan adalah profesi, ada kesadaran pada etika, yang harus dihayati, ditaati, dijadikan landasan dalam setiap tindakan, entah saat menjalankan tugas di lapangan atau dalam memandang setiap persoalan.

Sekecil apapun kesalahan kita dalam menerapkan etika, itu adalah pelanggaran atas profesi dan membuat kita harus refleksi dan bertanya pada diri sendiri, apakah saya pantas menjadi wartawan?

Tapi kalau Anda sudah berpikir untuk memenjarakan wartawan, memidanakan penjara karya jurnalistik, Anda sudah melampaui batas. Maaf, Anda sudah tidak layak menjadi wartawan. (**) ** Penulis saat ini menjabat Wakil Ketua Dewan Pers

IKLAN

EDISI I SEPTEMBER 2021

TRASMEDIA

16