6 NASIONAL
SABTU, 23 FEBRUARI 2013 M 12 RABIUL AKHIR 1434 H
LINGKAR Pengadilan HAM Bisa Picu Konflik JAKARTA, HALUAN — Wacana pembentukan pengadilan hak azasi manusia (HAM) jelang pemilu 2014 dinilai Wasekjen PKS Mahfudz Sidiq bisa memicu timbulnya konflik baru. Tidak hanya bernuansa politis, pengadilan HAM bila direalisasikan sekarang bisa menimbulkan konflik sosial lainnya.”Setting-nya bisa macam-macam, bisa pemilihan presiden, konflik politik dan macam-macam,” kata Mahfudz di Jakarta, Jumat (22/2). Pengadilan HAM, lanjut ketua Komisi I DPR itu juga bisa menjegal tokoh tertentu yang akan melaju menjadi calon presiden (capres). Karena bila dilihat perkembangan masyarakat Indonesia saat ini, instrumen hukum bisa digunakan untuk kepentingan politik. “Bukan hanya tercium untuk menjegal, bahkan tertelan,” ungkapnya. Mahfudz mengatakan, saat ini banyak masalah yang harus dijadikan prioritas di Indonesia. Untuk menangani kasus HAM di masa lalu, menurutnya diperlukan rekonsiliasi memlalui komisi perlindungan HAM. “Pengadilan HAM jalan terakhir. Ini bukan prioritas,” jelasnya. Sebelumnya, pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan HAM (Polhukam) Djoko Suyanto, menyambangi gedung Parlemen, Selasa (29/ 1) lalu. Tujuan kedatangannya seperti yang tertulis dalam daftar hadir rapat konsultasi yaitu untuk membicarakan rekomendasi DPR RI tentang Pembentukan Pengadilan HAM. Pada September 2009, Panitia Khusus (Pansus) Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa periode 1997-1998 merekomendasikan Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Presiden juga direkomendasikan segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang Komnas HAM masih dinyatakan hilang. (h/vvn)
KPU Banjir ‘Surat Cinta’ JAKARTA, HALUAN — Komisi Pemilihan Umum mulai banyak menerima surat cinta dari masyarakat. KPU didesak untuk tegas terhadap calon legislatif yang berakhlak buruk . Masyarakat minta KPU tidak meloloskannya menjadi caleg yang bakal dipilih oleh rakyat pada Pemilu Legislatif 2014. Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkyansyah, dalam diskusi di KPU, Jakarta, Jumat (22/2), menegaskan, KPU tidak bisa serta-merta mencoret nama-nama caleg yang didaftarkan oleh partai politik. Dalam prosesnya, Daftar Caleg Sementara akan dipublikasikan. Terhadap surat-surat cinta berupa masukan dari masyarakat, KPU hanya bisa mengingatkan parpol. Namun, apabila parpol tidak menggantinya, parpol diminta menjelaskan kepada publik. KPU dalam mekanismenya tidak mempunyai kewenangan mencoretnya. Menurut Ferry, apabila proses rekrutmen caleg berjalan baik dan proses verifi kasi juga berjalan baik, semua tidak akan persoalan bagi rakyat. Kuncinya, ada pada partai politik dalam proses rekrutmen. Integritas dan kapabilitas caleg bergantung pada parpol. Sementara itu menurut Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani, bisa saja para anggota dewan itu kembali bermanuver di daerah guna mengembalikan citranya. “Bisa saja beberapa anggota DPR itu memang turun untuk memperkuat jaringannya ke dapilnya. Karena memang dulu-dulunya tidak pernah turun ke bawah,” kata Puan, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat. Selain itu, kata Puan, para kader partai juga saat ini sibuk menjalankan tugas di daerah untuk mensukseskan para kadernya yang maju di pilkada. “Bisa saja ditugaskan partai, karena memang anggota dewan kan tidak harus ke DPR setiap hari dari pagi sampai sore,” jelas Puan. Puan menjelaskan, partai berlambang banteng moncong putih itu akan memberikan sanksi kepada kader yang memang terbukti bolos pada setiap sidang di komisi dan paripurna. Anggota dewan harus mengikuti peraturan yang berlaku di legislatif. “Tentu saja kami melihat, kami melakukan evaluasi kepada kader yang jarang atau tidak pernah hadir di DPR,” tegas putri Megawati Soekarnoputri itu. (h/kcm)
BERDIALOG — Presiden SBY beserta sejumlah Menteri berdialog dengan warga saat kunjungan kerja ke lereng gunung Slamet di Desa Batumirah, Tegal, Jateng, Kamis. VVN
PAPUA BERGOLAK
Penembak Harus Ditindak JAKARTA, HALUAN — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku penembakan terhadap anggota TNI dan warga sipil di Papua. “Presiden sangat menyesalkan penembakan TNI dan warga masyarakat yang terjadi tanggal 21 kemarin. Dan hari ini salah satu dokter kita juga mengalami tembakan,” ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam keterangan persnya di Kantor kepresidenan, Jumat (22/2). Dia mengatakan, dalam rapat terbatas bidang Polhukam pada hari ini, Presiden SBY meminta kepada aparat kemanan untuk menindak tegas pelaku penembakan anggota TNI dan warga sipil tersebut. Namun tindakan yang diambil harus terukur agar tidak menimbulkan polemik baru.
“Tetapi harus diingat apabila ada pihak-pihak yang mengganggu keamanan masyarakat, dan mengingkari kedaulatan NKRI di Papua, kita harus memiliki sikap yang tegas dan jelas. Jadi tidak boleh ada upaya-upaya yang melanggar ketertiban dan kedaulatan negara kita. Tetapi semua itu harus dilakukan secara tepat dan terukur,” ungkapnya. Sedangkan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, menilai kasus penembakan helikopter Super Puma milik TNI di Papua yang menewaskan delapan anggota TNI merupakan tindakan kriminal. Pelakunya harus ditangkap agar terkuak siapa otak pelaku penembakan dan motifnya. “Kekerasan yang terjadi di Papua dan menewaskan delapan anggota TNI merupakan tindakan kriminal yang harus diungkap siapa pelakunya,” kata JK, panggilan akrab mantan wakil presiden itu di Yogyakarta, Jumat. Kasus penembakan di Papua, menurut JK, adalah masalah antara aparat dan pemberontak, sehingga tindakan tegas harus diberikan agar tidak ada lagi
kecolongan dan aksi kekerasan di Papua. “Solusi satu-satunya, harus ditangkap agar diketahui siapa otaknya dan motifnya. Palang Merah sendiri tidak dapat membantu, karena masalahnya adalah kriminal,” tegasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menyebutkan, penyerangan dan penghadangan oleh kelompok bersenjata di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya dan Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, menyebabkan delapan orang anggota TNI gugur. Menurut Djoko, ada dua peristiwa penembakan yang terjadi hingga menyebabkan delapan orang anggota TNI gugur. Pertama, peristiwa penyerangan terhadap pos Satgas TNI di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya oleh kelompok bersenjata sekitar pukul 09.30 WIT, sehingga menyebabkan satu orang anggota TNI bernama Pratu Wahyu Bowo gugur karena mengalami luka tembak dibagian dada dan leher. Peristiwa kedua, terjadi sekitar pukul 10.30 WIT, di mana terjadi penghadangan dan
penyerangan oleh kelompok bersenjata di Kampung Tanggulinik, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak terhadap 10 anggota Koramil Sinak, Kodim 1714/ Puncak Jaya, yang sedang menuju Bandara Sinak untuk mengambil logistik dan radio kiriman dari Nabire. Peristiwa penyerangan itu menyebabkan tujuh orang gugur. Ketujuh korban yang gugur adalah Sertu Ramadhan, Sertu M Udin, Sertu Frans, Sertu Edi, Praka Jojon, Praka Wemprik dan Pratu Mustofa. Evakuasi Ditembaki Dalam pada itu rencana evakuasi korban penembakan yang dilakukan kelompok sipil bersenjata (di Sinak, Kabupaten Puncak, untuk hari Jumat dipastikan ditunda, karena faktor cuaca.Jumat siang helikopter yang akan melakukan evakuasi sudah kembali ke Sentani,Jayapura. Ketujuh jenazah anggota TNI yang belum berhasil dievakuasi yakni Sertu Ramadhan, Sertu M.Udin, Sertu Frans Hera, Pratu Mustofa, Pratu Ebi Juliana, Praka Jojon Wihardjo, dan Praka Wemprit Tamahihu, serta empat warga sipil yang tewas masing-
Anggota Dewan Dianiaya Polisi JAKARTA, HALUAN — Taufiqurrahman, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta menjalani rekonstruksi atas penganiayaan yang menimpanya. Taufiq diduga dianiaya anggota Polsek Klungkung. “Saya menjalani lima adegan rekonstruksi,” kata Taufiqurrahman dalam pesan singkatnya, Jumat. Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta, mengatakan tim advokasi dari DPD DKI Jakarta sudah tiba di Bali untuk mendampingi proses hukum Taufiq. “Kami di Bali juga menyiapkan tim advokasi. Tadi mendampingi Pak Taufiqurrahman rekonstruksi,” kata Mudarta di Denpasar. Saat ini istri Taufiqurrahman
sedang dimintai keterangan dï Polda Bali. “Tim advokasi juga sekarang sedang mendampingi istri Pak Taufiq dimintai keterangan di Polda Bali,” katanya. Menurut Mudarta, proses hukum terhadap anggota Polsek Klungkung bernama Sujana sebagai bentuk pembelajaran perbaikan kepada institusi Polri. “Ini untuk perbaikan kami semua. Perbaikan institusi Polri agar tidak sewenangwenang terhadap rakyat kecil,” kata Mudarta. Taufiqurrahman diduga dianiaya anggota Polsek Klungkung bernama Sujana. Peristiwa itu terjadi saat dia mempertanyakan aksi tilang yang dilakukan Sujana
kepada Wayan Carik. Padahal, Wayan Carik memiliki surat kendaraan bermotor lengkap. Hanya saja, pajak STNK Wayan Carik telah habis. Sujana memaksa mengangkut motor Wayan Carik. Iba, Taufiqurrahman yang berada tak jauh dari lokasi penilangan mempertanyakan kesalahan Wayan Carik kepada Sujana. Bukan jawaban, Taufiq malah ditendang hingga ersungkur. Tubuhnya mengalami luka-luka. Kapolres Klungkung, Ajun Komisaris Besar Ni Wayan Sri Yudayatni, membantah anggotanya melakukan penganiayaan. Yudayatni menyebut Taufiq terjatuh lantaran menginjak kerikil. (h/vvn)
NasDem Belum Punya Capres
JAKARTA, HALUAN — Partai Nasional Demokrat (NasDem) belum mau membicarakan siapa calon mereka untuk Pilpres 2014. Saat ini, Partai NasDem masih fokus pada Pemilu Legislatif. Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, memastikan
belum ada calon presiden dari partainya. Target saat ini adalah pemenangan dan bukan pencapresan. “Saya akan bicara pencapresan jika partainya lolos sebagai pemenang pemilu legislatif 2014 atau tiga besar,” ujar Paloh di DPW Partai NasDem Jawa
Timur, di Jalan Raya Darmo, Surabaya, Jumat. Ditambahkan Surya Paloh, bila Partai NasDem hanya masuk dalam urut empat, tidak akan dibicarakan mengenai wacana capres dan cawapres. “Selama partai belum jelas menang atau tidak pada Pemilu Legislatif, saya belum mau bilang soal pencapresan dulu,” tegasnya. Sementara, menanggapi hengkangnya mantan Ketua Dewan Pakar DPP Partai NasDem, Hary Tanoesoedibjo dan hijrah ke Partai Hanura, dia tidak mempermasalahkan. Ia minta, semua pihak arif dalam berkompetisi, tidak saling menyakitkan. “Silakan Anda ukur yang pergi dan yang datang ke NasDem. Misal, 10 ribu orang pergi dari NasDem, satu jam kemudian ada rata-rata 10 ribu masyarakat yang masuk mendaftar ke NasDem di seluruh Indonesia,” katanya. (h/vvn)
masing Yohanis palimbong, Markus Cavin, Uly, dan Rudy. Sedangkan yang kritis adalah Yohanis Jhoni. Sebelumnya, Jumat pagi, helikopter jenis MI 17 milik Penerbad TNI-AD ditembak kelompok sipil bersenjata saat terbang menuju Sinak yang jaraknya sekitar 28 km dari Mulia atau sekitar 10 menit penerbangan hingga mengakibatkan tiga awaknya mengalami cidera. Akibat penembakan itu kaca depan sebelah kanan mengalami kerusakan hingga perlu diganti. Pada Kamis (21/2), kelompok sipil bersenjata melakukan penyerangan dan penembakan di dua lokasi berbeda yakni di Sinak, Kabupaten Puncak dan di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya. Penyerangan itu mengakibatkan 12 orang tewas, yang delapan di antaranya anggota TNI dan empat warga sipil serta dua orang lainnya mengalami luka-luka. Saat ini evakuasi baru dapat dilakukan terhadap jenazah Pratu Wahyu Wibowo dan Lettu Inf Reza yang tertembak saat bertugas di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya. (h/anc/inh)
SPRINDIK KPK
Bocor Karena Ada Kepentingan Politik JAKARTA, HALUAN — Anggota Komisi III DPR RI, Indra, mengaku prihatin atas kebocoran dokumen yang diduga draft Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum beredar luas beberapa waktu lalu. Bocornya sprindik itu merupakan sebuah skandal dan sarat kepentingan politik. Sebab, digunakan untuk mengembangkan asumsi publik terhadap seseorang. Ini terbukti dengan berbagai dampak yang muncul setelah beredarnya sprindik tersebut. “Ada berbagai peristiwa seperti konpres di Cikeas, terus ada statement Anas harus fokus ke kasusnya, dan lainlain,” kata Indra dalam diskusi tentang kebocoran sprindik KPK, di Gedung DPR, Jumat (22/2). Selain itu, bocornya dugaan draft Sprindik atas nama Anas menyebabkan Politisi PKS tersebut menjadi ragu terhadap kinerja KPK yang selama ini dikenal independen. Karena itu, Indra mengimbau, lembaga antikorupsi itu harus menuntaskan skandal tersebut. Mereka harus mencari tahu siapa pelakunya dan apa motifnya. “Sehingga isu yang berkembang bisa diobati dan kepercayaan publik bisa dipulihkan. Karena senjata KPK selama ini adalah dukungan publik,” ujar dia. (h/vvn)
>> Editor : Dodi Nurja
>> Penata Halaman: Syahrizal