2
KAMIS, 19 DESEMBER 2013 16 SAFAR 1435 H
Dana Pembangunan Nagari Lebih Besar yang dilakukan sangat mele- dan atau pemotongan sebesar tihkan. Sangat membanggakan, alokasi dana perimbangan setelah keputusan ini adalah keputusan dikurangi Dana Alokasi Khusus kita bersama, karenaseperti yang seharusnya disalurkan ke JAKARTA, HALUAN — Setelah melalui 9 kali yang kita ketahui, Pemerintah desa,” tegas Muqowan. masa persidangan, akhirnya DPR menyetujui Sementara itu, khusus yaitu Presiden dimenit-menit Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa terakhir, masih ada beberapa untuk Provinsi Sumatera subtansi yangPresiden pertim- Barat, jelang disahkannya disahkan menjadi UU dalam Sidang Paripurna bangkan, tetapi akhirnya RUU Desa ini sejumlah pihak yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi menyetujuinya dan bisa diketuk sempat mempertanyakan posisi palu sekarang,” kata Priyo. nagari yang berada di Sumbar. Santoso, Rabu (18/12). Dalam laporannya, Apakah nagari ini sama dengan Ketua Pansus RUU Desa desa atau tidak. Sebelumnya, sejumlah tokoh Akhmad Muqowam berharap, dengan di sahkan- Sumbar seperti LKAAM Sumnya UU Desa ini dapat bar menolak adanya RUU menjadi regulasi dalam Desa. Hal pertama yang rangka mensejahterakan menjadi masalah adalah judul masyarakat, utamanya RUU itu sendiri. Karena di masyarakat yang berkehi- Sumbar, sebagian daerahnya menggunakan nama nagari dupan di pedesaan. Salah satu subtansi dan bukan desa. “Tapi dengan disahkannya penting yang tertuang dalam RUU tentang Desa RUU ini, maka saat ini nagari ini menurut Muqowam di Sumatera Barat sama dengan adalah pengaturan ten- desa yang dimaksud dalam UU tang Keuangan Desa, Desa. Dalam hal alokasi pembesebagaimana tertuang rian anggaran dari APBN, kondisi dalam Pasal 72 RUU nagari ini akan menjadi perhatian Desa, bahwa desa mem- karena luas wilayahnya yang tidak punyai beberapa sumber sama dengan desa kebanyakan,” pendapatan. kata Syarizal, Rabu (18/12). Dalam pemberian anggaran, Pendapatan itu bersumber dari Pendapatan kata Syafrizal, luas wilayah, Asli Desa, alokasi angga- jumlah penduduk akan menjadi ran APBN, bagi hasil indikator dalam penganggaran. pajak daerah dan retri- Hal ini nantinya menyebabkan LANTIK— Bupati Tanah Datar Shadiq Pasadigoe melantik Wali Nagari Batipuh Baruah terpilih HM Dt Itam dan mengukuhkan Pengurus KAN Batipuh Baruah, di Gedung Serba Guna Kubu Karambia, Rabu (18/12). IWAN DN busidaerah kabupaten/ satu nagari dengan nagari yang kota, alokasi dana desa lain akan menerima anggaran yang merupakan bagian yang berbeda tergantung dari dana perimbangan kondisi wilayah masing-masing. “Dengan lahirnya UU Desa keuangan pusat dan daerah yang diterima ini kita juga merasa terbantu. PADANG, HALUAN — Hingga BPK RI Nomor 3 tahun 2007, kata Kepala Sub Auditorat Sumbar- kabupaten/kota, bantuan Semula anggaran untuk nagari akhir Agustus 2013, Badan tentang tata cara penyelesaian I, Indria Syzinia, BPK belum keuangan dari APBD itu hanya sekitar Rp200 juta Pemeriksa Keuangan (BPK) ganti kerugian negara terhadap menetapkan atau menilai kerugian Provinsi dan APBD Ka- hingga Rp300 juta dalam Perwakilan Sumatera Barat telah bendahara, dan Peraturan BPK tersebut. Dikarenakan kepala bupaten, hibah dan sum- APBD. Sekarang nagari bisa mengungkap sebanyak 4.653 RI Nomor 2 tahun 2010 tentang daerah, baik bupati maupun bangan yang tidak me- menerima jumlah lebih banyak. temuan. Dari sejumlah temuan Pemantauan Pelaksanaan Tindak walikota dan gubernur belum ngikat dari pihak ketiga. Hal ini sudah seharusnya “Khusus mengenai terjadi, uang yang berputar tersebut, telah dikeluarkan 11.824 Lanjut Rekomendasi Hasil menyerahkan laporan hasil rekomendasi. Tidak hanya itu, Pemeriksaan BPK. verifikasi kerugian negara kepada alokasi anggaran yang di pemerintahan seperti ini Menurut Teguh, jika mengacu BPK. Laporan ini sendiri, dibuat berasal dari APBN, ber- harus lebih banyak daripada BPK juga menemukan sebanyak 83 kasus kerugian keuangan pada UU Nomor 15 tahun 2004, oleh Tim Penyelesaian Kerugian sumber dari belanja pusat di SKPD,” katanya. Hal ini pun akan berdamnegara yang disebabkan bendahara. pejabat wajib menindaklanjuti Negara (TPKN) yang dibentuk di dengan mengefektifkan “Sebanyak 7.651 temuan rekomendasi hasil pemeriksaan masing-masing kabuapten dan kota. program yang berbasis desa pak dengan jumlah kegiatan “Sayangnya di Sumbar, secara merata dan infrastruktur yang berada di diantaranya telah ditindaklanjuti BPK paling lambat 60 hari instansi terkait dan sisanya belum setelah laporan hasil pemeriksaan TPKN yang terbentuk masih berkeadilan, yang didalam nagari akan lebih banyak dan ditindaklanjuti,” kata Kepala Sub diterima. Kemudian, jika pejabat sedikit. Jadi, jika tidak ada penjelasan pasal dijelaskan tentunya lebih tepat sasaran. “Jika sebelumnya, dana yang Auditorat Sumbar-II, Teguh yang bersangkutan tidak melak- TPKN kita ibarat tidak bekerja. bahwa besaran alokasi Prasetyo di Padang, Rabu (18/ sanakan kewajiban tersebut dapat Jadi, ya BPK hanya mengetahui anggaran yang perun- dikeluarkan melalui APBD tukannya langsung ke desa hanya bisa untuk gotong 12) di auditorium BPK Perwakilan dikenakan sanksi administratif saja ada kasus,” katanya. Provinsi Sumbar, sewaktu sesuai ketentuan perautan Indria juga mengatakan, ditentukan 10 persen dari royong, sekarang sudah bisa perundang-undangan bidang untuk tindaklanjut kerugian ini, dan diluar dana Transfer membangun jalan lingkung, kegiatan workshop media. sesuai dengan UU No 1 tahun Daerah (on top) secara memperbaiki jembatan dan Workshop tersebut mengu- kepegawaian. Terkait kerugian negara ini, 2004, setiap kerugian negara bertahap,” jelas Muqowam. lainnya,” terang Syafrizal. sung tema sosialisasi peraturan Dengan bertambahnya dana Anggaran tersebut, wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor tambahnya, dihitung berda- yang harus dikelola oleh kepada menteri atau pimpinan sarkan jumlah desa dan pemerintahan nagari, maka lembaga. Kemudian pimpinan dialokasikan dengan mem- pengawasan pun harus diperlembaga inilah yang akan perhatikan jumlah pendu- ketat. Inilah yang menjadi duk, angka kemiskinan, perhatian ke depan. melaporkan kepada BPK. “Selama ini banyak yang “Karena dari kepala SKPD luas wilayah, dan tingkat tidak ada laporan kerugian kesulitan geografis dalam beranggapan pemerintahan di negara kepada gubernur, jadi rangka meningkatkan nagari tidak bisa mengelola uang tidak ada juga laporan kepada kesejahteraan dan peme- dengan benar. Saya tidak percaya BPK. Sementara tata acra rataan pembangunan desa. dengan hal itu, banyak orang “Bagi kabupaten/kota pintar yang berada di nagari. penyelesaian kerugian negara PADANG, HALUAN — t e r h a d a p b e n d a h a r a i n i yang tidak memberikan Mereka ini orang terdekat dengan Kelompok tani (Keltan) d i m u l a i d a r i i n f o r m a s i alokasi dana tersebut, rakyat dan lebih dipercaya oleh dapat masyarakat sekitarnya,” pungkas Gunuang Saribu, Nagari k e r u g i a n n e g a r a , ” t e r a n g pemerintah melakukan penundaan Syafrizal. (h/sam/eni) Tanjung Labuah, Kecamatan Indria. (h/eni) Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung berhasil meraih juara pertama dalam lomba Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP) tingkat SumPADANG, HALUAN — Selama bar. Sebagai hadiah, keltan dua hari, Senin (16/12) dan yang mendapatkan program Selasa (17/12), DPKD Sumbar GPP tahun 2011 itu, berhak menggelar Bimbingan Teknis mendapatkan dana pemPenyusunan Perencanaan Pengabinaan dari Pemprov nggaran SKPD di lingkungan Sumbar. Pemprov Sumbar. Narasumber yang menyajikan materi dari Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri dan Bidang Sistem Informasi DPKD Sumbar. Sekdaprov Sumatera Barat, Ali Asmar dalam sambutannya saat pembukaan acara mengatakan, para peserta harus membangun komitmen bersama untuk melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah. Diawali dengan tersusunnya perencanaan dan penganggaran keuangan daerah SEKDAPROV Sumbar Ali Asmar menyampaikan sambutan. ENI sebagai tahap awal dalam pengelolaan keuangan daerah. Nomor 59 Tahun 2007. Khusus Permendagri Nomor 39 tahun 2012. “Tolong benar ini kita per“Hal ini dimaksudkan sebagai untuk penyusunan APBD Tahun upaya mewujudkan sistem 2014, Maurits yang sehari-harinya hatikan bersama. Sebab tahunpengelolaan keuangan daerah yang menjabat Kasubdit Anggaran tahun mendatang adalah tahunefektif, efisien, transparan dan Daerah Wilayah IV DJKD Ke- tahun politik yang mau tidak akuntabel. Dalam arti, keberhasilan mendagri ini mengatakan, beberapa mau bakal menyangkut dengan pengelolaan keuangan daerah itu poin krusial diantaranya agar pengalokasian belanja Hibah dan akan berdampak langsung terhadap mempedomani UU No.28 tahun Bansos ini,” terangnya. Pada sesi tanya jawab yang keberhasilan penyelenggaraan 2009 dan PP No.97 Tahun 2012 otonomi daerah dan sumbangan menyangkut Pajak Daerah dan dipandu Kepala Bidang Anggaran, Risa Bur mengemuka beberapa yang besar dalam upaya Retribusi Daerah. Juga dalam menyusun belanja persoalan teknis dari beberapa mewujudkan Good Government dan Clean Governance,” ujar Ali untuk program/kegiatan, mem- SKPD. “Harapan kita adalah Asmar didampingi Kepala DPKD pedomani Standar Pelayanan setelah mengikuti kegiatan ini Provinsi Sumatera Barat, Zaenuddin Minimal (SPM) yang telah diharapkan tercapainya peningditetapkan serta implikasi katan Sumber Daya Aparatur SE.MM. “Perlu peningkatan dan pemberlakukan UU No.24 tahun dalam bidang perencanaan dan pendalaman terhadap berbagai 2011 tentang Badan Penyeleng- penganggaran pada SKPD seregulasi terkait dengan aspek gara Jaminan Kesehatan (BPJS) hingga terlaksana penyusunan pengelolaan keuangan daerah beserta peraturan mengikat RKA-SKPD yang berbasis anggaran kinerja dan memenuhi untuk dapat dilaksanakan secara sejenis lainnya. Terkait pengalokasian Belanja prinsip-prinsip anggaran yang tepat dan konsisten,” tegasnya. Sementara itu, narasumber Hibah dan Bantuan Sosial, Maurits efektif, efisien, tansparan dan Horas Maurits Panjaitan mengu- menegaskan untuk mempedomani akuntabel,” ujar Kepala DPKD raikan kembali pokok-pokok pikiran Permendagri Nomor 32 tahun 2011 Provinsi Sumatera Barat, yang tertuang dalam Permendagri sebagaimana telah diubah dengan Zaenuddin. (h/eni)
UU DESA DISAHKAN Bansos Diduga Disalurkan ke Organisasi Fiktif PEKANBARU, HALUAN — Kepala Bagian Kesra Setdako Pekanbaru, Zamzami mengaku, tidak mengetahui adanya dugaan dana bantuan sosial (bansos) tahun 2012 disalurkan ke organisasi fiktif. Selain itu, Zamzami juga mengaku belum dilibatkan dalam menjawab rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) tentang dugaan penyaluran Rp3,9 milyar kepada organisasi fiktif. “Sampai hari ini saya tak tahu. Informasinya justru Inspektorat yang disuruh menindaklanjutinya (LPH-red),” ungkap Zamzami saat ditanyai wartawan, Rabu (18/12) ketika ditanyai terkait Rilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau yang menyampaikan dugaan penyaluran dana bansos kepada organisasi fiktif berdasarkan LHP BPK RI. Ketika disinggung apakah dalam pengurusan dan penyaluran Bansos tahun ini, ada istilah broker atau calo seperti yang disampaikan dalam rilis FITRA. Zamzami juga mengaku tidak kenal dengan istilah broker. “Sepanjang yang saya tahu masyarakat langsung yang datang mengurus,” ujarnya. Zamzami menerangkan, jika berdasarkan Permendagri Nomor 32 tahun 2011, tiap proposal yang masuk disampaikan lagi ke satuan kerja untuk dievaluasi. Lalu dikirim ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk ditentukan berapa bantuan yang akan diberikan. “Jadi itu bukan kerjaan Bagian Kesra. Karena kami hanya mengurus administrasi saja. Kalau lengkap, akan diproses,” beber Zamzami. Dijelaskannya, jika tahun ini, Bagian Kesra menerima sekitar 5.246 proposal yang secara umum, proposal itu ada yang ditujukan untuk bantuan usaha, membangun orang sakit, beasiswa dan sebagainya. Sementara itu, Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau, Triono Hadi merasa heran jika Kabag Kesra tidak mengetahui berapa jumlah anggaran untuk program Bansos tahun ini. (h/hr)
Bagi Sumatera Barat, disahkannya undang-undang ini membuat nagari-nagari di Sumbar berpeluang memiliki lebih banyak banyak dana untuk pembangunan. Priyo mengatakan, dengan disahkannya UU tentang Desa merupakan sejarah karena proses panjang pembahasan
BPK Ungkap 4.653 Temuan di Sumbar
Salurkan Bansos dan Hibah Sesuai Permendagri
>> Editor : Devi Diany
>> Penata Halaman : Syamsul Hidayat