14 PA D A N G LINGKAR
SELASA, 14 FEBRUARI 2012 M 21 RABIUL AWAL 1433 H
RAKER PENGINAPAN DI PASIR JAMBAK TERTUTUP
Tuntutan Terhadap Esa Dinilai Tak Adil PADANG, HALUAN - Asnil Abdillah, Penasehat Hukum (PH) terdakwa kasus pengrusakan inventaris DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa, menilai tuntutan penghukuman terhadap Esa dengan hukuman penjara bukanlah bentuk penegakan keadilan. “Tetapi semata-mata hanyalah keinginan adanya pembunuhan karakter terhadap terdakwa selaku anggota DPRD Kota Padang yang selalu bersuara lantang dalam menyuarakan kebenaran dan sering bersebarangan dengan pemegang kekuasaan,” jelasnya saat membacakan pembelaan (pledoi) dalam lanjutan sidang kasus ini, Selasa (13/4), di hadapan majelis hakim yang diketuai Asmuddin, dan anggotanya Yoserizal dan Jamaluddin. Selain itu, Asnil juga menjelaskan bahwa terdakwa dalam persidangan telah menerangkan yang sebenarnya, bahwa kedatangan Esa ke ruangan Sekretaris Dewan, yang kemudian menjadi saksi korban, Sastri Bakry, adalah untuk menanyakan alasan pemotongan uang perjalanan dinas terdakwa sebesar Rp100 ribu. “Terdakwa mendatangi ruangan Sekwan hanya untuk mempertanyakan alasan pemotongan uang perjalanan dinas, dan tidak ada keinginan dan niat untuk melakukan pengrusakan terhadap meja tamu ruangan Sekwan, ataupun kaca pintu ruangan menuju lobi kantor DPRD Kota Padang,”katanya lagi. Tak hanya itu, Asnil dalam pledoinya juga mengatakan bahwa Esa mengakui dirinya emosi saat itu, karena saksi Sastri Bakry menunjuknya dengan tangan kiri sambil mengucapkan kata-kata tidak mengerti organisasi dan tidak loyal terhadap pimpinan.Terdakwa, lanjut Asnil, mengetahui sebelumnya saksi Sastri Bakry juga telah pernah melakukan pemotongan uang perjanlanan dinas anggota dewan. “Tapi sebelumnya tidak ada yang mau mempertanyakannya,”tandasnya. Sebelumnya, walau didakwa dengan pasal berlapis, yakni dakwaan primer melanggar Pasal 406 ayat (1) KUPH tentang pengrusakan dan dakwaan subsider melanggar Pasal 316 KUHP tentang penghinaan, namun perbuatan terdakwa hanya dituntut melanggar Pasal 316 KUHP (h/dla)
Pengupak Warnet Dibekuk PADANG, HALUAN-Roy Arnof (31), spesialis pengupak warung internet (warnet) iringkus Tim Satuan Reskrim Polresta Padang di rumah istrinya di kawasan Adabiah, Jati, Kecamatan Padang Timur, Minggu (11/2) sekitar pukul 20.00 WIB.Polisi mendapatkan barang bukti berupa satu unit mobil Corona, dua unit laptop merk Thosiba dan Axio, tiga buah hardisk, satu kamera digital, satu handicam merk Sonny, empat keyboard, dua tas, sajam, dan kunci-kunci serta linggis. Kapolresta Padang Kombes Pol. Moch. Seno Putro didampingi Kasat Reskrim Kompol Iwan Ariyadhy mengatakan, penangkapan tersangka diawali informasi masyarakat, dan kemudian dilakukan pengintaian oleh petugas. Dikatakan Iwan, tersangka ditangkap saat sedang duduk di depan rumahnya. “Tersangka sudah menjadi buronan sejak tahun 2010. Selama kurun waktu dua tahun tersangka selalu berpindah-pindah tempat untuk menghilangkan jejaknya,” kata Seno. Lanjutnya, saat diperiksa penyidik tersangka mengakui telah melakukan aksinya di 10 lokasi berbeda di Kota Padang, yakni beraksi berada di wilayah Nanggalo, Koto Tangah, dan Kuranji. Tersangka juga mengakui selama melakukan aksi pengupakan, mereka memiliki kelompok atau sindikat “Sindikat ini tidak hanya bermain di Padang. Di daerah Payakumbuh mereka juga sering melakukan aksi tersebut,” jelasnya. Kemudian, kata Iwan, sindikat tersangka Roy terdiri dari enam anggota. Setiap melakukan aksi, mereka selalu membawa perlengkapan seperti linggis dan alat pembongkar pintu warnet dan sajam. Jika ada yang mengetahui pencurian yang mereka lakukan, kelompok ini tidak segan-segan untuk melukai korbannya. (h/nas)
Izin Sengaja Tak Dikeluarkan PADANG, HALUANRapat kerja (Raker) antara Komisi IV DPRD dengan Pemko, terkait penginapan di kawasan wisata Pasir Jambak dilakukan secara tertutup.
DIKELUARKAN-Sejumlah kendaraan dikeluarkan dari Kapal Roro Harmoni Mas II yang membawa 267 mobil Toyota Avanza, dan Daihatsu Xenia di Pelabuhan Teluk Bayur, Senin (13/2).NASRIZAL
Roro Bermuatan Ratusan Mobil Merapat di Teluk Bayur PADANG, HALUAN- Kapal Roro Harmoni Mas II yang membawa 267 mobil Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia bersandar di Pelabuhan Teluk Bayur, Senin (13/2). “Ini adalah momentum bagi Pelindo II untuk mengembangkan pelabuhan Teluk Bayur ini. Karena kedatangan kapal Roro itu, dapat mengembangkan pelabuhan,” kata General Manager PT Pelindo II Yanto Barbarosa didampingi Sumarman, AGM Pengendalian Kinerja dan PFSO di kantornya kemarin Selama ini kata Yanto, Teluk Bayur hanya menampung kapal penumpang dan angkutan barang. Tapi kapalnya tidak sebesar Kapal
Roro Harmoni Mas II. Dan dia berharap, kedatangan kapal Roro ini bisa berkelanjutan, karena selain dapat mengembangkan pelabuhan, juga dapat meningkatkan perekonomian Sumbar, terutama perekonomian buruh bongkar muat. “Mudah-mudahan ini bisa berjalan seterusnya dan berkempanjangan, sehingga menumbuhkan perekonomian Sumbar,” ujarnya. Sementara Presiden Direktur PT Roro Samudra Putra Harmoni Mas Albert Liy mengatakan, Kapal Roro Harmoni ini tidak hanya memfasilitasi mobil baru, tetapi juga memfasilitasi mobil bekas, truk, alat berat, termasuk mobil milik masyarakat. Saat ini katanya, PT Roro Samudra Putra
Harmoni Mas memiliki tiga buah kapal. Namun untuk operasional dari Tanjung Priok ke Teluk Bayur ini, baru satu kapal yang disediakan. “Jika jumlah barangnya melebihi satu kapal, maka kami bisa menyediakan satu kapal lagi, karena kami punya tiga kapal yang bisa mengankut muatan otomotif dalam jumlah besar,” ungkapnya. Saat ini kata Albert, PT Roro Samudra Putra Harmoni Mas bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak dibidang otomotif untuk membawa muatan otomotif dalam jumlah besar. Dia juga menambahkan, membawa barang-barang otomotif melalui jalur laut sangat banyak keuntungannya. Selain biaya jasa kapal cukup murah, ancaman kecelakaan juga minim. Selain itu, juga meningkatkan kepuasan bagi pelanggan atau konsumen pemilik mobil baru. “Beda dengan jalur darat, banyak terdapat ancaman, seperti biaya jasa sopir, jalan berlubang dan rawan laka lantas,” sebutnya. (h/nas)
Padahal raker Komisi IV raker dengan pemilik penginapan Uncle Jack, Dinasti, Dangau Mande) dilakukan secara terbuka. Pada rapat kemarin itu wartawan diusir keluar tanpa boleh meliput dengan alasan yang tidak jelas. Padahal, biasanya raker di DPRD terbuka, tanpa ada yang ditutup-tutupi. “Saya minta wartawan keluar dari ruangan, karena pembahasan antara Komisi IV dengan Pemko dilakukan secara internal,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Muharlion. Kondisi ini mengakibatkan kecurigaan ada apa dibalik pembahasan tersebut. Rupanya memang benar, kecurigaan wartawan terhadap Raker yang berjalan tertutup tersebut sangat berkaitan dengan Pemko. Berdasarkan informasi yang diperoleh Haluan, IMB di kawasan wisata Pasir Jambak hingga kini belum juga keluar karena disengaja atau dihalangi Pemko, karena pemilik penginapan tidak mau menjual tanahnya ke kepala daerah karena harga yang ditawarkan terlalu murah. Akibat menolak menjual tanah itu, IMB-nya tidak kunjung dikeluarkan. Menurut pemilik penginapan Yani kepada Haluan, dirinya sudah berusaha untuk mengurus izin namun tidak mendapatkan tandatangan dari RT/RW dengan alasan, kalau dirinya mengurus izin maka nagari tidak akan mendapatkan pendapatan Rp200 ribu per bulan. “Bahkan, izin ke Pemko sudah diurus sejak tahun 2009 dengan membayar hingga Rp2,935 juta, tapi sampai kini tidak juga dikeluarkan dengan alasan tidak jelas,” katanya. Menurutnya, penginapannya sudah dilakukan secara
professional khususnya untuk lokasi wisata. Namun, nampaknya kurang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak seperti jembatan untuk menuju penginpannya sudah rusak pascagempa, tapi sampai kini tidak juga ada perbaikan. Mengenai adanya permintaan masyarakat yang ingin menutup tempat penginapannya yang diduga lokasi maksiat hendaknya jangan main hakim sendiri, tapi selesaikan secara baik-baik. Bahkan, pernah berujung ke kepolisian hingga dirinya dipukul sampai biru oleh masayarakat. “Saya minta diselesaikan ke kepolisian, tapi masyarakat tidak mau alasannya secara adat saja. Selain itu, saya tidak ada dibekingi oleh Mabes Polri meskipun kakak kandung saya dari Mabes Polri bukan berarti dibekingi oleh Mabes Polri,” tegasnya. Sementara itu Yanto yang juga pemilik penginapan mengatakan, memang benar di tempat penginapannya pernah dirazia Satpol PP, dan ditemukan pasangan tanpa nikah. Namun, ia berjanji akan mengevaluasinya kembali. “Saya akan evaluasi kembali, kenapa ditemukan pasangan tanpa nikah di tempat penginapannya. Kemungkinan, kurangnya pengawasan saya terhadap pegawai yang membiarkan pasangan tanpa nikah untuk masuk,” katanya. Untuk ke depan, ia akan melakukan perubahan dengan melarang pasangan tanpa nikah untuk masuk ke tempat penginapannya. Sementara itu Ketua Fraksi PPBB DPRD Kota Padang Irwan Fikri, sangat menyayangkan pembahasan antara Komisi IV dengan Pemko dilakukan secara tertutup. “Kenapa harus ditutupi pembahasan tersebut, apalagi sampai melarang wartawan keluar. Hal itukan sudah melanggar Perda keterbukaan informasi terhadap publik,” katanya. Menurutnya, kalau ada yang ditutupi artinya ada yang patut dicurigakan. Kalau memang benar katakan benar, tapi kalau salah katakan salah. “Keterbukaan itu harus diungkapkan, sehingga masyarakatpun tidak ada kecurigaan terhadap pemerintah dan wakil rakyatnya,” tegas Ketua DPC PPP Kota Padang ini.(h/ade)
HARI INI BATAS WAKTU DARI PEMKO
Kawasan wisata Pantai Padang juga dijadikan sarana bermain bagi anak-anak terutama di sore hari. AMIR
menambah ukuran permanen
TOKO CENTRAL
0751-850 0066 - 0812 8333 5222 Jl. Khatib Sulaiman No. 24 (Depan STIKES INDONESIA/100m sebelum Masjid Agung Sumbar
Gerbang HTT Segera Disidangkan PADANG, HALUAN — Sikap Pengurus HTT Kota Padang untuk membawa persoalan izin gerbang ke proses hukum akhirnya diwujudkan. Rencananya siding perdana kasus ini akan digelar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kamis (16/2) mendatang. Rencananya siding perdana akan menghadirkan Kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) Kota Padang Dian Fakhri. Perkara tersebut tercatat penetapan nomor 03/G/2012/PTUN, tertanggal 10 Februari 2012 antara Ferianto Gani sebagai penggugat dengan Kepala
Dinas TRTB Kota Padang sebagai tergugat. “Pengajuan ke PTUN itu telah dilakukan pengurus HTT, Jumat (10/2) lalu, bahkan dengan mendatangkan pegawai Pemko dari Dinas TRTB sebanyak tiga orang,” kata Kuasa Hukum HTT Kota Padang Djuanda Rasul kepada Haluan, Senin (13/2). Meskipun Kepala Dinas TRTB Kota Padang dikabarkan pergi ke Jerman, ia mengharapkan ada perwakilannya. Namun, untuk menentukan perwakilannya tergantung sikap dari pihak pengadilan.
“Jika pengadilan bersikeras harus menghadirkan Dian Fakhri maka pengadilan yang ditetapkan pada hari Kamis (16/2) esok akan tertunda,” katanya yang juga Ketua DPC PDIP Kota Padang ini. Dengan telah diajukannya tuntutan ke PTUN, menurutnya pihak Pemko tidak bisa menganggu merek gerbang HTT, apalagi untuk membongkarnya. Sementara itu Bendahara HTT Kota Padang Albert Hendra Lukman mengaku, pasrah saja dengan yang akan terjadi, meskipun Selasa (14/2) ini deadline dilakukan pembongkaran gapura HTT.. “Saya pasrah saja apa yang akan terjadi. Yang penting bagi kami telah melaluinya dengan proses hukum yang ada,” kata angggota Komisi III DPRD Kota Padang ini. Ia tetap mengharapkan, persoalan ini agar segera tuntas, sehingga tidak ada lagi polemik yang dapat memecahkan persatuan dan kesatuan. Menanggapi hal itu Ketua Fraksi Partai Demokrat Kota Padang Erison mengatakan, sangat menyayangkan dengan polemik yang terjadi terhadap HTT. “Saya berharap gapura HTT itu tidak dibongkar, karena gapura di HTT itu merupakan identitas kota tua dan wisata. Jadi, jangan diganggu,” katanya. Jika gapura HTT akan dibongkar, maka walikota pun harus mengevaluasi kembali gapura-gapura yang lainnya, sehingga, tidak terkesan tebang pilih. (h/ade/yat)