OPINI 5
SENIN, 11 MARET 2013 M 28 RABIUL AKHIR 1434 H
Pilkada, Asal Putra Daerah? Disharmoni di Tubuh Pemprov Sumbar DA apa dengan kondisi kerja di lingkungan Pemprov Sumbar? Ini adalah pertanyaan yang akhir-akhir ini diajukan baik oleh kalangan pegawai pemerintah maupun oleh masyarakat dan pengamat di daerah ini. Belum lagi hilang dari ingatan atas dicopotnya Kepala Biro Binsos Jefrinal Arifin karena ‘dipersalahkan’ memasukkan dana hibah buat PKS ke dalam APBD yang dinyatakan berkali-kali tanpa sepengatahuan Sekda, Wagub dan Gubernur sendiri, kini muncul lagi kabar yang membuat kening kita berkerut: seorang staf ahli yang baru dilantik sepekan lalu, kini mengundurkan diri. Bahkan Edwardi, Staf Ahli yang dimaksud meminta pensiun saja dari PNS. Sementara yang lain meminta-minta jabatan dan meminta pula agar masa pensiun diperpanjang, Edwardi malah meminta berhenti dari jabatan Staf Ahli yang baru sepekan dia emban kemudian meminta pensiun pula dari PNS. Edwardi memang baru sepekan dilantik sebagai staf ahli gubernur bidang pemerintahan, Edwardi mengajukan surat pe-ngun-duran diri. Dia mengajukan surat pengunduran diri kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah, Ali Asmar, Jumat (8/ 3). Lepas dari jawaban Sekdaprov Ali Asmar yang tidak menjelaskan alasan Edwardi mundur tapi menerangkan betapa panjang urusan untuk berhenti itu, maka pertanyaan besar tetap saja harus kita layangkan ke ‘pusek jalo pumpunan ikan’ dalam rumah bagonjong itu. Ada apa sebenarnya sehingga Edwardi mundur. Sekalipun gubernur Irwan Prayitno berkali-kali kalau ditanya wartawan soal adanya disharmoni dalam lingkungan Pemprov selalu menjawab tidak ada masalah tapi pertanyaan itu tidak bisa dihentikan begitu saja. Tidak bisa juga gubernur selalu berkilah bahwa isu internal birokrasi bukan isu yang hebat dan menurut gubernur itu bukan bernilai berita. Keliru besar kalau mengatakan bahwa disharmoni di lingkungan Pemprov itu bukan sebuah isu yang layak berita bagi media. Menilik kasus mundurnya Edwardi ini media sudah menelusuri apa-apa saja yang ada di balik itu. Antara lain yang bisa dikedepankan adalah perlunya sistem penilaian kinerja sebagaimana yang diatur dalam sebuah Pergub, ditinjau ulang. Salah satu aturan yang dibuat menilai kinerja pejabat adalah diberikannya penilaian oleh para bawahan. Dalam kasus Edwardi disebutkan bahwa ia dinilai oleh sejumlah bawahannya di Kantor Dinas Peternakan. Dari hampir sepuluh pejabat eselon III yang menilai, satu orang diantaranya memberi nilai 2. Sedang yang lain memberi nilai antara 7 dan 8. Tentu saja kumulatif nilai itu akan terenggut jatuh ke bawah gara-gara ada yang beri nilai 2. Lepas dari pantas tidaknya para bawahan memberi nilai untuk atasan, setidaknya ada yang perlu dipertanyakan yakni standard. Mestinya ada nilai standar atau range yang dibolehkan untuk memberi nilai. Kalau tidak, maka penilaian itu tidak fair lantaran sangat subyektif. Bisa saja orang yang sakit hati kepada seorang atasan memberi nilai nol. Kalau ini terjadi, tentu menjadi sangat tidak fair. Kita tidak bermaksud memberi pembelaaan kepada Edwardi, tapi apakah dari kasat mata ia seorang yang berkinerja buruk? Itu hanya contoh bahwa ada sesuatu yang belum smoth dalam lingkungan birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini. Tidak bisa disembunyikan dengan cara apapun bahwa suasana kerja di lingkungan Pemprov Sumbar saat ini memasuki tahap yang kurang harmonis. Ada faksi-faksi yang terbentuk lantaran ketidakpuasan para pegawai. Dan anehnya, Sekretaris Daerah Provinsi sebagai Kepala Staf yang menjadi pejabat struktural tertinggi tidak berdaya mempersatukan faksi-faksi itu. Semestinya dengan fungsi Kepala Staf itu, maka di tangan Sekdaprov lah pengendalian itu bisa dilakukan. Kasus Jefrinal Arifin itu menunjukkan bukti juga bahwa tidak ada kontrol yang sedemikian rupa dari seorang Sekdaprov terhadap staf yang ada di bawah spent of control dia. Begitu juga dengan pergerakan SKPD dalam lingkungan sekretariat yang seolah berjalan tanpa koordinasi atau ada yang mendekati disfungsi sama sekali. Misalnya ketika muncul berita yang menghebohkan perkara dana hibah PKS, Kepala Biro Humas justru tidak muncul sama sekali. Gubernur sebagai pimpinan tertinggi dibiarkan berhadapan langsung dengan publik ketika ditanya wartawan. Gubernur dibiarkan menjawab sendiri masalah itu. Padahal semestinya seminimal-minimalnya Sekda dengan perantaraan Kabiro Humas bisa memberikan penjelasan terlebih dulu. Ini penting dilakukan, agar kalaupun terjadi kesalahan komunikasi masih bisa diluruskan oleh Gubernur. Bayangkan kalau gubernur langsung yang meng handle masalah itu dan terjadi kesalahan pengkomunikasian, siapa yang mesti meluruskan lagi? Tapi semua itu tentu saja tergantung oleh tiga pucuk pimpinan di kantor gubernur itu. Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekdaprov mungkin perlu duduk bersama lagi dan membagi bola dengan baik. Dengan demikian diharapkan disharmoni di kantor gubernur itu dapat diatasi segera.***
A
Ssssssst........... Santet akan diatur dalam KUHP Wah penyidik perlu pakai jimat nih
PEMBERITAHUAN SETIAP artikel/opini yang dikirim ke Redaksi Haluan, panjang tulisan minimal 1.000 words (kata) dan maksimal 1.350 words (kata). Hendaknya artikel tak dikirim secara bersamaan ke media lain yang terbit di Kota Padang. Setelah 15 hari jika artikel tak dimuat, maka tulisan tersebut kami nilai tak layak muat. Terima kasih.
Pemimpin Umum: H. Basrizal Koto WPU / Penanggungjawab: Zul Effendi, Pemimpin Redaksi: Yon Erizon Pemimpin Perusahaan: Indra Helmi Pendiri H. Kasoema
sekali tidak kapabel, tidak mengerti bagaimana mengelola urusan publik, perlu uang sebanyak-banyaknya untuk pensiun, tak mampu menggerakkan sumberdaya wilayah secara sistemik menuju tujuan bersama. Intinya memang tidak bermutu sehingga tak dapat diharapkan. Jenis in hanya akan menandehkan sumberdaya yang ada dan
nagari berharap bahwa masa lalu bukanlah sesuatu yang perlu diwaspadai karena yang bersangkutan adalah anak nagari dan masa pula akan merusak masa depan daerah kelahirannya. Hal yang tak mungkin dalam logika sehat warga komunal. Jadilah putra daerah menjadi Bupati dan Walikota dimana-mana. Mereka dapat saja berasal dan berbasis lama di kampung sehingga terkatagori katak dalam tempurung. Tapi bisa pula yang sudah lama merantau dan umumnya tidak terpantau perilakunya. Jenis ini merasa hebat dan ingin menerapkan
menerima berkah Tuhan beroleh kepala daerah yang ideal, memang bergerak kearah yang diimpikan. Mereka bergiat dan bergairah menuju cita-cita pembangunannya. Namun tak sedikit pula wilayah yang tertimpa bala akibat ulah putra daerah yang berperilaku kontra produktif. Hari-hari rakyat penuh gunjing dan bisik-bisik di belakang punggung. Ada cerita Bupati yang rakus, merasa dirinya raja di wilayahnya sehingga banyak kebijakan diambil tanpa tata pemerintahan yang baik. Uwan mencatat saja dalam ingatan, ada beberapa kepala daerah yang sama
tersisa. Makanya, untuk masyarakat di Kabupaten Kota, nampaknya eforia asal putra daerah mestilah diakhiri. Arif dan kontemplasi-lah. Rakyat sudah susah, jangan dipersulit lagi dengan perilaku kepala daerahnya. Pilihlah kepala daerah berdasarkan potensi pribadi, kapasitas, visi, integritas moral dan kecampinan memimpin organisasi pelayanan publik. Bila memang ada calon dengan kriteria itu dan kebetulan putra daerah, Alhamdulillah. Namun kalau calon demikian bukan putra daerah, jangan ragu menjatuhkan pilihan atas dasar
Spesialis Social Engineering ROVINSI Sumatera Barat, sama dengan berbagai propinsi lainnya di Indonesia, beberapa tahun lalu memasuki era baru dengan ditetapkannya wilayah Kabupaten Pasaman Barat, Solok Selatan dan Dharmasraya. Sebuah fenomena menggembirakan karena akan mempercepat pemerataan pembangunan ke wilayah yang selama ini tertinggal. Perluasan Kabupaten diperhitungkan akan memicu dinamika pertumbuhan sehingga pelayanan publik oleh birokrasi makin lancar. Hal mana pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan, baik sosial, kultural maupun ekonomi karena diperhitungkan rentang kendali pelayanan semakin efektif. Tentu dalam implementasinya, birokrasi baru akan memperluas peluang peningkatan karir bagi pegawai negeri sipil. Sekaligus terbuka pula peluang bagi warga negara untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati. Baik melalui dukungan partai-partai maupun calon independen. Era otonomi memberikan pemahaman kepada kita bahwa terbukanya wilayah baru memberikan prioritas khusus bagi mereka yang berasal atau lahir di daerah itu. Istilah populernya putra daerah. Makin menjadi dogma sampai sekarang, kepala daerah enaknya putra daerah karena paham kondisi daerah. Bila dipimpin oleh anak kemenakan sendiri tentulah akan lebih nyaman karena tak perlu lagi ada kendala komunikasi. Lebih mikro lagi, tentulah akan ada perhatian lebih kepada nagari dimana kepala daerah itu berasal. Mungkin perlu diteliti lebih lanjut, perhatian kepada jorong-pun akan lebih khusus karena rumah kelahirannya disana. Entahlah, entahlah. Darimana-pun latar belakang potensi kandidat kepala daerah nampaknya tidak terlalu penting, asal mampu mengartikulasi “akan membangun kampung halaman, akan berpihak kepada negeri asal, akan berjuang keras memakmur-sejahterakan negeri
P
Redaktur Pelaksana: Ismet Fanany MD Redaktur Pelaksana: Syamsu Rizal
Penerbit: Litbang & Online Media: Eko Yanche E PT Haluan Sumbar Mandiri (Haluan Media Group). SIUPP Koordinator Minggu: David Ramadian No 014.SK.Menpen.SIUPP A.7 Koordinator Liputan: Rudi Antono 1985 tanggal 19 November 1985. Manajer Cetak: Mardius Caniago
kriteria harus yang terbaik. Lebih baik orang lain yang baik dan berkapasitas ketimbang putra daerah yang rendah kemampuan diri dan moralnya. Putra daerah yang tidak terpilih haruslah rela dan legowo. Perbaiki diri dan persiapkan segala sesuatu untuk 5 tahun pemilihan mendatang. Berjanji untuk tidak KKN misalnya, tidak akan rakus, tidak akan merusak lingkungan, tidak akan memanfaatkan jabatan publik untuk kepentingan keluarga dan golongan serta berniat akan bekerja keras. Tunjukkan penampilan dalam citra demikian dan itu sudah lebih dari cukup. Insya Allah, kalau ada retak tangan, tentu akan tetap jadi kepala daerah dimasa mendatang. Fenomena putra daerah ini jelas set-back dalam dinamika globalisasi mendatang. Menurut hemat saya, bila dinamika demokrasi kita sudah mulai mapan, yang penting dikuasai oleh rakyat daerah adalah posisi di parlemen. DPRD Kabupaten dan Kota perlu kuat dan berdaya agar memiliki posisi tawar terhadap eksekutif. Ada check and balances antara legislatif dan eksekutif. Kelak kepala daerah bisa saja orang luar, termasuk kalau perlu dan dimungkinkan orang asing. Jabatan kepala daerah mengelola pelayanan publik kelak tentulah pekerjaan profesional dan standar kualifikasi yang tinggi dan terukur. Rakyat harus memilih yang terbaik, bukan sekedar ada. Kabupaten kota memerlukan kepemimpinan dalam nuansa kewirausahawan sosial (public service entrepreneurship), yakni pemimpin yang memiliki talenta tinggi dan prima dalam melihat kondisi publik dan tahu bagaimana mencari berbagai peluang untuk tujuan bersama. A leaders who knows the way, shows the way and goes the way. Bagi mereka yang tak berkualitas, lebih baik jadi rakyat saja dan berusaha di bidang yang menguntungkan diri dan keluarga. Tak perlu memaksakan diri menjadi pejabat publik dan jadi bulan-bulanan hujatan dan gunjingan rakyat. Mungkin kalau sudah berpulang-pun, ahli warisnya tetap akan menerima getah kelakuannya semasa menjadi kepala daerah. Wallahualam Bissawab. *
082390765000
Sikat Saja Tambang Liar TERKAIT illegal mining yang berlangsung di aliran Sungai Batang Hari, Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan, seperti diberitakan pers, Pak Danrem 032/Wirabraja mengaku sangat peduli terhadap perihal ini. Ia katanya tidak mentolerir jika ada oknum TNI di bawah jajarannya terlibat penambangan liar di kawasan tersebut. Saya rasa memang sudah seharusnya demikian. Jika Dinas Pertambangan, Pemkab, Bappedalda, polisi, jaksa dan DPRD tidak bisa juga menuntaskan keliaran penambangan di sepanjang Batang Hari ini, ya Pak Danrem sajalah yang turun lagi, sudah penat kita melihat tingkah polah aparat yang seperti pagar makan tanaman ini pak. Sikat saja. +62751812xxx
Mobil Dinas BA 44 A
Besok nyepi
Terbit Sejak 1948
serta sepenuh hati untuk mengabdi”. Kemampuan personal, kapasitas-kapabilitas, integritas moral dan masa lalu tercela tentulah tidak jadi ukuran benar. Penduduk
visinya di tengah-tengah publik yang dinilainya berkekurangan. Kepala daerah dan wakil terkadang mewakili wajah kampung dan rantau. Pengalaman sejak otonomi diberlakukan ini, memberikan pemahaman kepada publik bahwa tak selamanya mendung itu kelabu. Tak selalu gabak dihulu akan banjir dihilir. Kabupaten kota yang
OLEH: ZUKRI SAAD
YTH bapak Gubernur Sumbar dan Bapak Walikota Padang. Mobil dinas plat merah kijang Innova. BA 44 A ada 2 plat nomor seenaknya aja diganti dengan plat pribadi dengan nomor platnya BA 2004 JF. Memang boleh seperti ini? Tolong ditindak pak, atau mungkin menghindari membeli minyak yang subsidi. Ini juga kan hari libur pengawal? Urusan dinas, apa jalan-jalan, malu dong, mobil Dinas di pakai buat urusan pribadi, apalagi plat nomornya diganti dengan plat pribadi. Terimakasih. +6282391122***
Ada yang Kebal Hukum KASUS RSUD Aro Suka Kabupaten Solok apakah sudah dihentikan penyelidikan atau sudah masuk ke tahap penyidikan? Mohon pihak berwenang bekerja bersih dalam penanganan kasus RSUD Aro Suka tersebut, jangan menimbulkan anggapan hukum bisa diatur. Kami mendambakan Kabupaten Solok yang bebas dari kongkalingkong penegakan hukum. +6281977551***
KPU Padang, Bekerjalah! YTH Ketua KPUD Padang, ini sudah Maret, kapan akan disahkan tahapan Pemilu Kepala Daerah Kota Padang oleh KPU Padang? Saya sebagai salah seorang kader partai di antara 10 partai yang lolos, beberapa hari ini bolak balik ke KPU Padang tapi tidak melihat ada tanda-tanada tahapan itu akan dimulai. Padahal menurut ketentuan, Maret ini KPU Padang sudah memutuskan tentang tahapan Pilkada Padang dengan demikian Pilkada bisa terlaksana bulan Oktober tanpa harus dikejar-kejar persiapan ini dan itunya. KPU Padang, ayo kerja…kerja….jerja +6281363532xxx
Direktur Haluan Media Group: H Desfandri. Dewan Redaksi : H. Basrizal Koto, H. Desfandri, H. Hasril Chaniago, Zul Effendi, Yon Erizon, Indra Helmi, Ismet Fanany MD, Eko Yanche Edrie, Syamsu Rizal, Sekretaris Redaksi: Silvia Oktarice, Redaktur: Afrianita, Atviarni, Dodi Nurja, Nova Anggraini, Rahmatul Akbar. Asisten Redaktur: Devi Diani, Meidella Syahni, Reporter Padang: Ade Budi Kurniati, Nasrizal, Perwakilan Bukittinggi: Haswandi (Plt Kepala) Jon Indra (Non-Aktif), Syamsuardi S, Ridwan, Pariaman/Padang Pariaman: Dedi Salim, Trisnaldi, Payakumbuh/Limapuluh Kota: Zulkifli, Syafril Nita, Sri Mulyati, M Siebert, Pasaman:Atos Indria, Ahdi Susanto, Welina, Agam: Miazuddin, Kasra Scorpi, Padang Panjang: Iwan DN, Rian Syair, Tanah Datar: Yuldaveri, Emrizal, Aldoys, Pasaman Barat: Suryandika, M. Junir, Gusmizar, Pesisir Selatan: Sabrul Bayang, M. Joni, Haridman, Kabupaten Solok/ Kota Solok: Syamsuardi Hasan, Riswan Jaya, Alfian, Almito, Marnus Chaniago, Solok Selatan: Icol Dianto, Sawahlunto: Fadilla Jusman, Sijunjung: Elfa Fuadiansyah, Azneldi, Dharmasraya: Maryadi, Ferry Maulana, Biro Jakarta: Syafril Amir, Jamalis Jamin, Surya, Biro Riau: Moralis, Biro Kepri: M Sahdan Tim Kerja Usaha: Efri Hanter (Kabag Sirkulasi), Yursil Masri (Manajer Keuangan), Andiyanto (Koord Asongan), Yunasbi (Kabag Iklan), Tata Letak/Desain: David Fernanda, Nurfandri, Rahmi, Syamsul Hidayat, Jefli, HRD : Desmasari, Umum : Nurmi, Kasir : Desy, TI : Teguh. ,Pra Cetak : Sawal Marjuni HRP, Mai Hendri, Cetak : Mardianto (Koordinator), Afandi, Rudi Kurniawan, Jecky Jekcson. Haluan Media Group: CEO H.Basrizal Koto, Direktur: H Desfandri. Kantor Jakarta: Graha Basko, Jln. Kebun Kacang XXIX No.2A Jakarta Pusat 10240. Telp. (021) 3161472, 3161056 Fax. (021) 3915790, Iklan dan Sirkulasi: (0751) 4488700, Alamat Redaksi/Bisnis: Komplek Bandara Tabing, Jl Hamka Padang. Telp. (0751)4488700, 4488701, 4488702, 4488703, Fax (0751) 4488704 Email: haluanpadang@gmail.com, redaksi_haluan@yahoo.com, website: http/ harianhaluan.com, Harga Langganan/iklan: Harga langganan bulanan dalam kota Padang Rp78.000, Harga eceran Rp3.500,- Tarif iklan: Tarif Iklan: Display FC halaman satu: Rp50.000/mm kolom, Display BW halaman satu: Rp35.000/ mm kolom, Display halaman dalam FC: Rp35.000/mm kolom, Display halaman dalam BW: Rp17.500/mm kolom, Iklan SC :Rp25.000/mm kolom, Sosial/Ucapan Selamat FC: Rp15.000/mm kolom, Sosial/Ucapan Selamat BW: Rp10.000/mm kolom, Dukacita: Rp10.000/mm kolom, Iklan kolom (maks 300 mmk) FC: Rp15.000, Iklan Kolom (maks 300 mmk) BW: Rp10.000, Advertorial FC: Rp40.000/mm kolom, Advertorial BW: Rp25.000/mm kolom Bank: BRI Cabang Padang Rek No: 0058-01-001430-30-8, Bank Nagari Cabang Utama Padang Rek No: 1008.0103.00009.1 PT Haluan Sumbar Mandiri Dicetak oleh Unit Percetakan PT Haluan Sumbar Mandiri Padang. Klik http://www.harianhaluan.com
>> Editor : Syamsu Rizal
>> Penata Halaman : Syahrizal