RIAU DAN KEPRI 23
KAMIS, 7 FEBRUARI 2013 M 26 RABIUL AWAL 1434 H
LINGKAR 3 Ribu Lampion di Perayaan Imlek 2564 BATAM, HALUAN — Sedikitnya ada 3 ribu lampion akan menghiasi kelenteng dan jalanjalan di Batam dalam perayaan Imlek 2564 tahun 2013 ini. Selain dipasang oleh Paguyuban Sosial Masyarakat Tiongha (PSMTI) Batam dan Perhimpunan Tiongha Indonesia (INTI) Batam, lampion juga di pasang oleh masyarakat Tiongha yang ada di Batam. “3 ribu lampion akan kita pasang di klenteng dan jalan-jalan di Kota Batam,” ujar Ketua Perayaan Imlek Kota Batam, Robinson Tan kepada Haluan Kepri, kemarin. Lampion ini, lanjutnya, sangat identik dan menjadi ciri khas dari semaraknya perayaan Imlek, sehingga semakin banyak lampion yang terpasang maka perayaan Imlek dipastikan semakin meriah dan semarak. “Kami menghimbau masyarakat Tiongha di Batam bisa berperan aktif memasang lampion, minimal di depan rumah sendiri,” himbaunya. Namun semarak perayaan Imlek tahun ini, katanya, bukan hanya dengan bertaburnya lampion di sepanjang jalan di Batam, tetapi juga ditandai dengan adanya barongsai dan penampilan 6 artis ibu kota dan pesta kembang api. “Ada barongsai dan 6 artis ibu kota,” tegasnya. Masih kata Robinson, Perayaan Imlek tahun ini di Batam dipusatkan di depan Hotel Sari Jaya. Untuk itu diharapkan seluruh warga Tiongha dapat hadir mengikuti perayaan Imlek pada Sabtu (9/2) mendatang. (h/ays).
TUJUAN PONTIANAK DAN LAMPUNG
Penumpang Batavia Dialihkan ke Express Air BATAM, HALUAN— Dirjen Perhubungan menunjuk maskapai Express Air untuk melayani calon penumpang Batavia Air yang telah membeli tiket tujuan Batam-Pontianak dan Batam-Bandar Lampung. Saat ini tim masih mempersiapKAN fasilitas yang ada di bandara tujuan.
Penyambungan Kabel Bawah Laut Segera Direalisasikan TANJUNGPINANG, HALUAN — Rencana Pemerintah Provinsi Kepri terkait penyambungan listrik bawah laut dari Batam ke Bintan akan segera terealisasikan, paling lambat akhir tahun ini. Aliran listrik dari Batam akan langsung masuk ke Bintan dan bisa langsung disalurkan ke pelanggan. “Tak lama lagi, pengerjaannya akan dimulai oleh perusahaan Jepang tersebut. Akhir tahun ini, sudah akan rampung. Secara teknis kemampuan kabelnya saya tidak tahu, tapi ukurannya besar,” kata Isdianto Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kepri di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Selasa (5/2). Disebutkan, penyambungan kabel bawah laut ini dilakukan dari Telaga Punggur ke Bintan dengan jarak sekitar 8,4 kilometer. Sedangkan daya yang akan dipasok berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjungkasam, Telaga Punggur-Batam. “Perusahaan asal Cina ini akan menghasilkan daya 75x2 MW. Saat ini yang sudah dihasilkan baru separuh. Sisanya sedang dalam pembangunan. Namun, daya listrik ini akan dipakai untuk Batam dan Bintan.Jadi, saya tidak tahu persis berapa yang akan disalurkan ke Batam, berapa ke Pulau Bintan,” jelas Isdianto kembali. Perusahaan Jepang ini, Isdianto menambahkan, tugasnya hanya menyediakan kabel listrik bawah laut saja. Setelah itu, daya yang tersebut akan terhubung dengan bank daya untuk selanjutnya disalurkan ke Tanjungpinang melalui jaringan transmisi (daya dengan dalam jumlah besar). “Sekarang masih dalam tahap pembebasan lahan untuk mendirikan tower jaringan transmisi itu. Sekitar 70 kilometer akan dibebaskan dalam mendukung penyaluran energi yang besar tersebut,” terangnya. Sementara itu di tempat yang sama, Manajer Area PLN Tanjungpinang Kepri, Agustian mengatakan, penyambungan kabel bawah laut sepanjan 4,8 kilometer masih terkendala izin dari perhubungan laut. “Masih terbentur kendala di administrasi. Masih ada dokumen yang perlu dilengkapi untuk melakukan pengerjaan kabel bawah laut, dan mudahmudahan dalam dua minggu ini pengurusan perizinan sudah bisa selesai,” terang Agustian. Nantinya penyambungan kabel bawah laut tambah Agustian, akan disambung menggunakan sistim aliran daya yang terkoneksi dari PLTD Suka Berenang dan PLTU Galang Batang di Bintan. “Nantinya di Pulau Penyengat akan teraliri listrik dengan daya sebesar 400 kilo watt (0.4 mega watt). Untuk itu besaran daya yang dialiri sebesar daya tersebut jika kabel ini sudah tersambung. Meskipun yang dialiri hanya 0,4 MW, PLN mampu mengaliri daya sebesar 10 MW. jika ada permintaan daya lebih dari 0,4 MW bisa kami layani,” kata Agustian. Agustian juga menambahakan, bila sudah mendapatkan izin pemasangan kabel bawah laut, waktu yang diperlukan tidak terlalu lama, hanya sekitar tiga mingguan dalam pengerjaanya. “Koneksi kabel bawah laut ini juga memberikan penghematan bagi PLN. Karena PLN akan mengurangi pemakaian BBM sekitar 80 ribu Kilo Liter (KL) per bulannya. Jumlah itu merupakan volume BBM yang dihabiskan untuk menghidupkan mesin pembangkit di Penyengat untuk menyediakan daya 0,4 MW, “ beber Agustian. (h/sut)
TERMINAL — Akibat tidak difungsikannya dengan optimal Terminal Sungai Carang di Komplek Bintan Centre bila malam dijadikan tempat pacaran bahkan tempat mesum, Rabu (6/2). Terlihat walau siang hari ada saja pasangan yang memadu kasih diterminal tersebut. SUTANA
TAMBANG — Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah akan meninjau tiga SKPD yang dinilai tidak menjalankan perintah untuk menindak tegas tambang ilegal yang dilakukan oleh PT Lobindo bukan pada Kawasan Pertamabanagan (KP). Terlihat damp truck saat menimbun bauksit di KM 8 Ats Tanjungpinang foto diambil belum lama ini. SUTANA
Manajemen PLTU Tanjung Kasam Sepakati Tuntutan Warga PUNGGUR, HALUAN — Manajemen PLTU Tanjung Kasam menyepakati empat poin tuntutan warga RW02 Teluk Nipah Telaga Punggur, pada pertemuan yang berlangsung tertutup Selasa (5/2) di area PLTU Tanjung Kasam yang juga dihadiri oleh PLN Batam. Ketua RT01 RW02 Teluk Nipah Alimun menyampaikan, dalam pertemuan tersebut pihak perusahaan berjanji akan mengurangi dampak debu yang dihasilkan dari bongkar muat batu bara yang digunakan untuk bahan bakar PLTU Tanjung Kasam. “Reaslisasinya tadi dijanjikan satu minggu kedepan. Dan kita tentunya sangat menyambut baik dan menunggu janji tersebut untuk direalisasikan,” terangnya usai melakukan pertemuan. Dia menjelaskan, kesepakatan lainnya yang dihasilkan dari pertemuan dengan pihak manajemen dan juga dihadiri oleh PLN Batam tadi adalah bagi warga yang berada di sekitar PLTU Tanjung Kasam akan diberikan subsidi listrik. “Tadi mereka juga berjanji akan memberikan subsidi serta warga
juga akan diberikan konpensasi dan kesejahteraan yang berada disekitar PLTU,” terangnya. Warga Teluk Nipah lainnya yang ditemui usai pertemua di PLTU Tanjung Kasam Katrika (22) menyampaikan diduga dikarenakan terkena dampak dari debu batu bara PLTU Tanjung Kasam membuat dirinya saat ini terserang penyakit saluran pernapasan. “Setelah saya cek ke rumah sakit dan dilakukan rontgen. Dan hasilnya terkena penyakit paruparu,”terangnya sembari memperlihatkan hasil rontgen. Dia menjelaskan, oleh rumah sakit diminta untuk di opname namun dirinya menolok karena tidak adanya biaya untuk membayar. Dan juga harus bekerja untuk mencari uang demi keluarga. Katrina menyampaikan, pihak PLTU Tanjung Kasam berjanji akan menanggung pengobatan atas penyakit yang dideritanya. Dan pada tanggal 7 februari nanti dirinya akan melakukan pengecekan kembali. “Tadi dibilang akan ditanggung pengobatannya. Dan untuk pengecekan selanjutnya pada tanggal 7
Februari nanti, diminta untuk menggunakan uang pribadi dulu. Nanti akan diganti oleh manajemen,” terangnya. Usai warga melakukan pertemuaan sekitar pukul 11.00 WIB terlihat Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan (Bapedalda) Kota Batam masuk kedalalm PLTU Tanjung Kasam. Warga sempat mendatangi tim Bapedalda Kota Batam dan menanyakan kenapa baru datang dan melakukan pengecekan lokasi PLTU Tanjung Kasam setelah ada masyarakat yang menjadi korban dari dampak yang dihasilakan. Tim Bapedalda yang datang langsung masuk dan menuju kelokasi tempat penyimpanan dan pembongkaran batu bara milik PLTU Tanjung Kasam yang berada dibibir pantai dengan ditemani salah seorang manajemen dari PLTU Tanjung Kasam. Hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen maupun Tim Bapedalda Pemko Batam terkait dengan dampat yang ditimbulkan dari debu pembongkaran batu bara milik PLTU Tanjung Kasam. (h/jua)
Kabag Keuangan dan Umum Bandara Hang Nadim Batam Suwarso menyampaikan ada tiga maskapai yang ditunjuk oleh Dirjen Perhubungan untuk melayani calon penumpang Batavia yang telah membeli tiket yaitu salah satunya adalah Ekspress Air. “Untuk di Batam akan dilayani oleh maskapai Express Air yang ditunjuk oleh Dirjen. Namun baru dua rute saja yang akan dilayani yaitu Batam-Pontianak dan BatamBandar Lampung,”terangnya. Suwarso menjelaskan, untuk rute lainnya yang sebelumnya dilayani oleh Batavia dan tiket yang telah dibeli oleh masyarakat pihaknya masih belum mendapatkan kabar lebih jauh. “Informasi yang kita terima baru dua rute itu aja, ”terangnya. Kalau sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan, maskapai Express Air sudah melayani calon penumpang Batavia sejak tanggal 7 Februari mendatang untuk tiga bulan kedepan. “Kalau sesuai dengan surat intruksi yang diberikan mulainya sejak tanggal 7 Februari sampai tanggal 30 April mendatang. Tapi sekarang kita masih menunggu, ”terangnya. Dia juga menyampaikan, saat ini pihak maskapai yang telah ditunjuk oleh Dirjen Perhubungan telah melakukan surve ke Batam termasuk juga dua bandara lainnya yaitu di Pontianak dan Bandar Lampung. Saat ini, pihak maskapai hanya tinggal memastikan kesiapan dan segala administrasi didua bandara saja lagi yaitu di Pontianak dan Bandar Lampung. Untuk di Hang Nadim Batam sudah siap. “Sekarang masih menunggu Tim yang tengah memastikan di Pontianak dan Bandar Lampung. Untuk kita di Batam sudah siap,”terangnya. Nantinya kalau sudah siap semua, terangnya, pihaknya akan melakukan konfrensi pers dalam satu dua hari mendatang. “Sekitar satu dua hari kedepan kita akan melakukan konfrensi pers. Terkait pengalihan dan teknisnya seperti apa bagi calon penumpang Batavia yang telah membeli tiket untuk dua rute tersebut,”terangnya. Maskapai Express Air direncanakan akan menurunkan pesawat tipe Boing 737
dengan kapasitas penumpang 120 orang. Nantinya penumpang hanya tinggal membawa tiket dan kartu identitas yang sesuai dengan tiket yang telah dibeli. “Nanti harus bawa printan tiket tidak boleh kode boking dan juga kartu identitas sesuai dengan yang ada didalam tiket. Untuk ketentuan lainnya nanti akan diterangkan oleh tim yang telah dibentuk pada konfrensi pers, ”terangnya. Wakil Ketua Bidang Tiketing Asosiasi Travel Agent (Asita) Provinsi Kepri, Annawati menyampaikan, pihaknya berharap permasalahan tiket yang telah dibeli oleh masyarakat dan juga uang deposit agen-agen perjalanan dapat secepatnya diselesaikan. “Kita meminta pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini, ”terangnya. Pihak Batavia yang berada di Batam tidak ada yang bisa dihubungi dan pada meng hilang semua. Semuanya lepas tangan. Dia juga menyampaikan, dengan tidak beropersinya Batavia pihaknya kebingungan saat ini melayani masyarakat yang ingin pulang kampung halamnya ke Pontianak menjelang imlek. Pasalnya yang melayani tujuan Batam-Pontianak hanya Batavia saja. “Kita kebingungan mau ngarahkan alternatif kemana penumpang yang mau berangkat ke Pontianak yang telah membeli tiket Batavia,” terangnya. Menurutnya walaupun dialihkan melalui Jakarta lalu ke Pontianak, saat ini kondisi penerbangannya sudah pada penuh semua. Kalaupun masih ada tiket yang ditawakan harganya sudah sangat tinggi. “Kalau penumpangnya orang kaya tidak masalah, tapi kalau dananya terbatas ini yang jadi masalah. Kemaren ada yang menghubungi sambil nangis-nagis menanyakan hal tersebut, untuk pulang kampung merayakan imlek,”terangnya. Dia juga menjelaskan, untuk penerbangan Batavia tujuan Batam-Pontianak sudah penuh dipesan masyarakt untuk dua minggu sebelum imlek. “Dua minggu mejelang imlek, seluruh kursi Batam-Pontianak sudah penuh dipesan,”terangnya. (h/jua)
APABILA TIDAK SEGERA TERTIBKAN PERUSAHAAN TAMBANG ILEGAL
Tiga Kepala SKPD TPI Terancam Dicopot TANJUNGPINANG, HALUAN — Tiga kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Tanjungpinang terancam dicopot dari jabatannya. Langkah tegas ini akan diambil, apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan perintah pimpinan yakni menertibkan seluruh perusahan tambang ilegal tanpa terkecuali di daerah ini yang telah merugikan masyarakat dan negara. “Yang jelas, kalau masalah ini tidak bisa dilakukan oleh aparat hukum yakni Satpol PP dan intasi terkait (Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KP2KE) Kota Tanjungpinang dan Dinas Perhubungan (Dishub),red) serta tidak bisa menghentikan itu, berarti mereka tidak layak untuk duduk di SKPD terkait, itu saja,” tegas Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Kepri HM Sani di Dompak, Selasa (5/2). Dikatakan, siapapun boleh
mencari nafkah di daerah ini. Asal, memenuhi aturan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah tidak melarang aktifitas penambangan bouksit di daerah apabila mengantongi izin secara resmi dan terdaftar. Apabila, hal ini tidak diindahkan, tentu akan berakibat fatal dan bakal dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku pula. “Saya juga meminta Dinas KP2KE menginventarisir jumlah perusahaan serta mana titik lokasi orang-orang yang memang benar-benar melakukan aktifitas tambang sesuai pada tempatnya. Apabila tidak segera ditindaklanjuti, akan saya evaluasi dan mengambil tindakan tegas,” sebut Lis Darmansyah. Ditambahkan, menurut informasi yang diperoleh, masih ada lima izin pertambangan yang bakal diberikan ke sejumlah perusahaan tambang didaerah. Kendati demikian, belum ada izin itu yang diberikan. Sementara, ada sejumlah izin cut and fill yang telah
dikeluarkan oleh instasi terkait. “Saya sama sekali belum ada memeberikan izin pertambangan kepada perusahaan apapun. Akan tetapi, masalah ini menjadi atensi saya dengan meminta instasi terkait segera menindaklanjutinya,” himbau Lis Darmansyah kembali. Terpisah, Kepala Dinas KP2KE Kota Tanjungpinang Irianto melalui Kepala Bidang (Kabid) Pertambangan Dinas KP2KE Kota Tanjungpinang Zul Hidayat mengaku telah menerima intruksi dari Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah tersebut. Dikatakan, melalui perintah itu, pimpinan KP2KE (Irianto) bersama pihaknya langsung turun kelapangan berkeliling memantau seluruh aktifitas pertambangan ilegal yang dilaporkan masyarakat. Kendati demikian, tidak ditemukan adanya aktifitas pertambangan ilegal tersebut. “Total semua perusahaan tambang resmi berjumlah lima perusahaan. Hasil dari pantauan
kita hari ini tidak ada ditemukan tambang ilegal. Hanya ada beberapa aktifitas cute and fill yang dilakukan sejumlah pihak pertambangan dan langsung kami tegur dan menyetop aktifitas itu sekaligus mengecek dokumen surat izin. Apabila tidak ada, kami minta segera diurus izinnya nanti,” ungkapnya. Zul menambahkan, mulai besok (hari ini, Rabu (6/2),red), pimpinannya yakni Kepala Dinas KP2KE Irianto akan memberikan hasil laporan dan data resmi terkait data perusahaan tambang serta data pendukung penting lainnya kepada Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah secara kongkrit. “Kami akan terus melakukan pengawasa dan pengecekan dilapangan secara terus menerus, apabila ditemukan perusahaan tambang bouksit ilegal, maka akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku dan sanksi terberatnya adalah dicabut izin perusahaannya,” tegasnya. >> Editor : Maidella Syahni
Mengenai pemberitaan di Haluan Kepri menyangkut PT Tertira Pratiwi Development (TPD) yang saat ini sudah berubah nama menjadi PT Kemayan Bintan diduga melakukan aktivitas penambangan bouksit secara ilegal selama dua tahun ini di kawasan Dompak, Kota Tanjungpinang kemaren, Zul membantah informasi tersebut. Diterangkan, perusahaan resmi yang melakukan aktifitas tambang disana adalah PT Lobindo dengan luas lahah sebanyak 500 hektar sesuai izin IUP pertambangan. “Nah, lahan seluas 500 hektar pertambangan bouksit PT Lobindo itu sebagian sekitar 200 hektar milik PT TPD. Tapi yang melakukan penambangan bukan PT TPD melainkan PT Lobindo dan resmi sesuai IUP. Yang jelas, PT TPD sudah mengizinkan PT Lobindo melakukan aktifitas tambang bouksit dilahannya itu. Jadi tidak pernah PT TPD melakukan tambang ilegal,” terangnya kembali. (h/yan) >> Penata Halaman : Syamsul Hidayat