Harian Borneo Tribune 20 Maret 2014

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

KEBERSAMAAN

DA N

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Kamis, 20 Maret 2014

18 Jumadil Awal 1435 H - 20 Jie Gwee 2565

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

RSUD Soedarso Desak BPJS Percepat Proses Verifikasi Borneo Tribune, Pontianak Manajemen RSUD dr Soedarso Pontianak mengharapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)untuk mempercepat proses verifikasi terhadap pasien Jaminan Ke-

S uara Enggang PELANGGARAN KAMPANYE

P. Florus Kolomnis

MEDIA massa beberapa hari ini ramai memberitakan pelanggaran kampanye partai politik dan para caleg. Televisi menampilkan gambar-gambar pengendara sepeda motor ikut pawai tanpa helm, anak-anak yang digendong orang tua dan caleg yang bagi-bagi “uang transport”.

Mengapa terjadi pelanggaran? Jawaban paling tepat: karena ada peraturan. Ya, ada peraturan (Undang-undang) tentang Pemilu, lalu-lintas, keamanan dan ketertiban umum. Seandainya tidak ada peraturan-peraturan itu, maka tidak ada pelanggaran kampanye. Mungkin benar sindiran yang mengatakan bahwa peraturan dibuat untuk dilanggar.

sehatan Nasional (JKN). ”Kalau sekarang, rentang waktunya proses verifikasi tersebut terlalu lama. Kita juga saat ini tengah mengajukan klaim ke BPJS untuk pelayanan pada bulan Januari lalu,”

ungkap Direktur RSUD dr Soedarso, Gede Sanjaya di Pontianak, Rabu (19/3).

Gede Sanjaya, mengaku tidak ingat secara pasti berapa besaran klaim tersebut. Namun ia ....Ke Halaman -11

Tingkatkan Pengamanan Jelang Pemilu Pemerintah Kota Pontianak, Selasa (18/3) memperingati Hari Ulang Tahun ke 64 Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan Jari Ulang Tahun ke 52 Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) dihalaman Kantor Walikota Pontianak. Peringatan HUT Sat Pol PP dan HUT Satlinmas ini dipadukan dengan Peringatan HUT ke 95 Pemadam Kebakaran Nasional.

Borneo Tribune, Pontianak Wakil Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Peringatan tersebut hadir Pj Danlanal Pontianak Letkol Laut (P) I Gede Putu Sedana, Waka Polresta Pontianak AKBP Adeyana, Dandim 1207/Ptk Letkol Inf Evan B Sirait, Senior Pemadam

Kebakaran Kota Pontianak Ateng Tanjaya, Donatur yang peduli Pemadam Kebakaran Suhu Hengky Theresya/The Kim Heng.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta ucapan “terima kasih”

Aneh, Nanda Tewas di Tiga Tempat

....Ke Halaman -11

Nanda PENJELASAN polisi terkait kematian Nanda selalu berubah – berubah, sebelumnya ada dua versi tempat kematian Nanda, namun kali ini menjadi tiga.

Padahal sebelumnya, Kanit Unit II (Ekonomi) Polresta Pontianak, Iptu Kemas M.S. Arifin, sempat mengungkapkan kepada sejumlah wartawan,

....Ke Halaman -11

Kegagalan Manajer Sales di Arab SEORANG manager sales Coca-cola baru kembali pulang ke negerinya setelah kegagalan besarnya di Arab. Maka ia pun harus menghadap bosnya untuk menjelaskan alasan kegagalannya.

Bos: “Kau punya prestasi hebat di negara-negara lain, mengapa justru bisa gagal di Arab, yang negerinya panas dan justru banyak orang butuh kesegaran minum produk kita?”

Sales: “Saya juga berpikirnya dulu begitu bos, negeri itu

....Ke Halaman -11

Pengawasan Sekolah Lemah

....Ke Halaman -11

Dipukuli Teman hingga Patah tulang Hidung

Wakil Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat membacakan Sambutan Mendagri untuk meningkatkan Pengamanan menjelang Pemilu 2014. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune.

Mustakin Syakirin Borneo Tribune, Kubu Raya Kekerasan kembali terjadi di sekolah. Kali ini terjadi di MTS Asyidiqiah di Desa Sungai Itek Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. ....Ke Halaman -11

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Partisipasi Anda Dalam Membayar Pajak Akan Sangat Membantu Keberhasilan Pembangunan Daerah

LOKASI GERAI SAMSAT DISPENDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA KANTOR CABANG PEMBANTU BANK KALBAR

Drs. Cornelis, MH

Frederika Cornelis, S.Pd

Gubernur Kalimantan Barat

Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Kalbar

CAPEM DAHLIA, Jl. H. Rais A. Rahman No. 24 Pontianak, Telp. (0561) 776146 CAPEM JERUJU, Jl. Kom Yos Sudarso No. 2 Pontianak, Telp. (0561) 779926 CAPEM SIANTAN, Jl. Gst. Situt Mahmud No. 148 Pontianak, CAPEM RASAU JAYA, Jl. Sultan Agung, Rasau Jaya I No. 34, Kab. Kubu Raya CAPEM PARIT BARU, Jl. Adisucipto No. 10, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya CAPEM SUNGAI RAYA DALAM, Jl. Sungai Raya Dalam, Kab. Kubu Raya, Komp. Perumahan Nusa Indah No. 2

R. Taruli Manurung, SE, MM

WD Farida Djarudju Taruli, SP, MM

Kepala Dispenda Prov. Kalimantan Barat

Ketua Dharma Wanita Persatuan Dispenda Prov. Kalbar

PT. ANZON AUTOPLAZA

NEW

THE REAL MPV CUMA AVANZA YANG BISA

Kantor Pusat : Jl. A. Yani No. 89 Telp. (0561) 734280 Singkawang : Jl. A. Yani No. 8 Telp. (0562) 637000 Ketapang : Jl. R. Suprapto Telp. (0534) 31841 Sanggau : Jl. Jend. Sudirman Telp. 0564 - 2025280 Sintang : Jl. MT. Haryono Telp. 0565 - 24222 Landak : Jl. Pulau Bendu No. 26, Kec. Ngabang

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -

Kayong Utara Borneo Tribune

Kamis, 20 Maret 2014

2

Perolehan PBB Peruntukkan Jalan Lingkungan Borneo Tribune, Pontianak Wakil Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, di sela memberikan pengarahan kepada Ketua RT dan RW di Pontianak Kota, Rabu (19/ 3) kemarin mengatakan, dari perolehan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang masuk ke dalam APBD nantinya

akan dioptimalkan untuk pembangunan jalan lingkungan.

Penyampaian tersebut lantaran, pemerintah Kota Pontianak komitmen akan mengembalikan hasil dari PBB untuk masyarakat.

“Jadi hasil dari perolehan PBB itu akan kita pergunakan semaksimal mungkin untuk perbaikan jalan

gang dan saluran,” ujarnya.

Edi Kamtono menjelaskan, di tahun 2014 ini. Kota Pontianak mengalokasikan dana sebesar Rp 29 miliar untuk perbaikan jalan lingkungan. Dari anggaran tersebut, diperkirakan dapat menjangkau sekitar 250 gang dengan skala prioritas.

“Untuk perbaikan jalan gang ini, jangka waktunya memang cukup panjang dan dilakukan terusmenerus karena jumlah gang kita saja sebanyak 2.900 gang,” paparnya.

Pemerintah Kota Pontianak mengambil sikap memperhatikan skal prioritas lantaran jalan gang di Pontianak terdiri

Sering Bermasalah

hampir 3000. Missal satu gang membutuhkan dana Rp 100 juta, maka diperlukan dana sebesar hampir Rp 3 triliun untuk pembangunan keseluruhan.

Kendati demikian, percepatan perbaikan jalan lingkungan terus dilakukan dengan bantuan material semen dan lainnya.

Tak hanya jalan, ke depan-

nya beberapa drainase pun akan ditata kembali.

Edi mengklaim, 90 persen jalan utama atau jalan kota dinilainya sudah baik, hanya tinggal penataannya seperti pelebaran jalan yang tengah dikerjakan untuk beberapa ruas jalan.

“Jadi kita sudah masuk pada taraf jalan lingkungan dan lain sebagainya,”

terang dia.

Ia juga mengajak ketua RT/RW untuk menjaga lingkungan masing-masing supaya menjadi lebih tertata dan asri. “Misalnya dengan penghijauan, gotong royong, membersihkan saluran dan lainnya supaya lingkungan kita bersih dan nyaman,” pungkasnya. (Uby)

Menuntut Hak

Belasan Karyawan PT JV Datangi DPRD

Anggota DPRD Desak Bentuk Pansus PT JV Borneo Tribune, Sukadana Permasalahan demi permasalahan yang membelit perusahaan perkebunan PT Jalin Vanio dan masyarakat di Kecamatan Simpang Hilir menggiring wacana dari beberapa anggota DPRD KKU untuk membenuk panitia khusus (pansus).

Salah satu wacana tersebut terungkap dari perSelain banyaknya nyataan Abdul Rahman DPRD dari Parmasalah, perusaha- anggota tai Hanura yang melihat an telah banyaknya kasus yang melecehkan lemba- sering mengemuka terjadi di PT Jalin Vanio. ga, dimana selama Selain itu, perusahaan yang sering berulah serta ini selalu meremehtidak menunjukan iktikan dengan tidak kad baik dalam menyeledan juga pernah menghadir- saikan mensejahterakan masyakan manajer saat rakat lerlebih khsusu karyawannya merupakan dipanggil DPRD salah satu bentuk pengingkaran dari tujuan awal perusahaan diberikan izin berinventasi di KKU. “Selain banyaknya masalah, perusahaan telah melecehkan lembaga, dimana selama ini selalu meremehkan dengan tidak pernah menghadirkan manajer saat dipanggil DPRD,” kata Abdul Rahman, Kamis (19/3).

Hal senada juga disampaikan Haripin yang merasa pembentukan pansus PT Jalin Vanio bukanlah hal yang berlebihan, lantaran banyak masalah yang membelit perusahaan perkebunan kelapa sawit itu yang bermuara kepada kerugian yang dialami oleh masyarakat dan karyawan di PT Jalin Vanio.

“Saya sependapat, dan itu dapat dilakukan untuk mengetahui permasalahan hingga tuntas tanpa ada lagi yang ditutp-tutupi,” katanya usai mengikuti anudensi bersama perwakilan PT JV, karyawan dan pihak Dinas Sosnakertran di DPRD KKU. Demikian juga Anggota DPRD Yulisman menegaskan selama ini, PT JV sering mengesampingkan kesejahteraan masyarakat disekitar perusahaan, bahkan perhatian terhadap fasilitas umum seperti jalan penghubung juga diulur-ulur. “Perusahaan yang tidak memiliki iktikad baik, tidak ada salahnya kita tinjau ulang izinya,” kata Yulisman. (DL)

“

Borneo Tribune, Sukadana Belasan pekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Jalin Vaneo (PT JV) mendatangi DPRD KKU untuk melakukan audensi terkait beberapa tuntutan atas ketidakadilan yang dilakukan perusahaan, Rabu (19/3).

Para pekerja yang melakukan audensi tersebut tergabung dibawah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Amru Chamwari, Federasi Serikat Pekerja Pertambangan dan Perkebunan, Asbun Maulana dan Ketua Serikat Pekerja Perkebunan PT JV Abdul Wahab.

Dalam tuntutannya, yang dibacakan Ketua Serikat Buruh Perusahaan PT JV, Abdul Wahab menyebutkan kejelasan terkait penurunan jabatannya dari kemandan pos pengamanan menjadi staf biasa tanpa ada kejelasan termasuk status gaji.

Belum adanya pengakuan kebebasan berorganisasi dari pihak perusahaan, belum terdaftar dan terbayarnya Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan, sekarang), pemberhentian secara sepihak yang dilakukan oleh Manajeman PT JV kepada Abidin tanpa disertai kejelasan kesalahan, hak dan juga administrasi pemberhentian.

Pemberian hak kepada pekerja yang meninggal dunia yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah, Pekerja dipekerjakan lebih dari 40 jam dalam satu minggu, dan kelebihan tersebut tidak dibayar sesuai dengan upah lembur.

Tuntutan pengangkatan karyawan dari karyawan

Perwakilan karyawan saat melakukan audensi kepada DPRD KKU yang dimediasi KSPSI KKU, mereka menuntut hak dimana selama ini karyawan merasa tidak menerima ketidakadilan dari perusahaan. FOTO: Abdul Khoir/Borneo Tribune

harian lepas (KHL) menjadi Karyawan Harian Tetap (KHT) termasuk pembayaran tunjangan hari raya pada tahun 2013 hanya sebesar Rp.200.000.

“Meminta kejelasan perusahaan untuk memaparkan terjadinya permasalahn ini sehingga ada kejelasan dan tanggung jawab kepada karyawan,” kata Abdul Wahab.

Audensi yang langsung dipimpin Ketua DPRD KKU H. Ibrahim Dahlan dan 7 anggota DPRD lainnya itu dihadiri 3 perwakilan dari PT JV yakni humas Edi Sinaga, Kepala HRD Hendra dan Koordinator Pengamanan Sulistio, namun tanpa dihadiri generam manajer PT JV sehingga audensi tersebut tidak menghasilkan keputusan yang mengikat.

Dari keterangan Humas PT JV, tuntutan dan tudingan yang disampaikan

oleh karyawan tersebut tidak semuanya benar, lantaran beberapa hal yang dirasa tidak tepat disangkalnya.

Beberapa poin yang disangkal diantaranya penurunan posisi dari komandan pos keamanan menjadi staf biasa merupakan hak dan kewenangan manajeman dan hal itu didasarkan oleh kinerja dan penilaian dari perusahaan kepada seluruh karyawan.

Selain itu pemberhentian secara sepihak kepada Abidin tidak ada kaitan dengan sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan dan hal itu sudah dilakukan upaya tersendiri.

“Terkait pendaftaran jamsostek, kami sudah mendaftarkan 343 karyawan, atau sebanyak lima puluh persen dari seluruh karyawan,” kata Kepala HRD PT JV, Hendra.

Audensi yang juga meng-

hadirkan pihak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan LO Polres Kompol Mafiago itu sempat terjadi ketegangan yang dimulai dari pernyataan-pernyataan keras dari beberapa anggota DPRD yang dimulai Abdul Rahman, Disusul Abdul Zamad, Alhusaini, Haripin, Ishak dan terakhir Yulisman yang kesemuanya menuding pihak PT JV tidak memiliki iktikat baik untuk mensejahterakan masyarakat dan melecehkan DPRD KKU. “Seharusnya perusahaan menjadi pelindung, bukan justru memakan hak karyawan, ini mencerminkan tidak adanya iktikat baik dari perusahaan untuk mensejahterakan karyawannya, apalagi masyarakat disekitar karyawan,” kata Abdul Rahman.

Hal senada juga disampaikan Al Husaini, yang

menyebutkan PT JV selama ini tidak kooperatif dengan pemerintah terutama dengan DPRD, dimana selama ini selalu menghindar jika diundang oleh DPRD untuk melakukan audensi terkait permasalahan lain dan jikapun datang hanya perwakilan yang tidak dapat memberikan jawaban pasti terkait pengambilan sebuah keputusan.

Sementara itu, lantaran ketidak hadiran pihak pengambil keputusan dari manajemant PT JV, Ibrahim Dahlan selaku pemimpin rapat, memutuskan bahwa akan dilakukan pertemuan ulang yang dijadwalkan selepas masa pemilu.

“Kita sepakati, kita jadwalkan lagi pertemuan seperti ini setelah pemilu, dan diharapkan manajer PT Jalin Vanio hadir langsung tanpa diwakilkan,” kata Ibrahim Dahlan.(DL).

“

Inspirasi

Harus Menjadi “Pemilih Cerdas” Oleh: Dedi Pesta demokrasi 5 tahunan atau Pemilihan Umum ( Pemilu) legislatif sudah depan mata.

Masa kampanya tanggal 16 Maret – 5 April 2014 akan menjelama. Geliat politik para calon dengan seribu taktik, intrik, dan janji di mana – mana. Apakah itu sekedar janji atau visi dan misi sungguhan yang akan dilaksanakan kedapan ketika ia benar – benar terpilih masih perlu pembukti-

an. Kita selaku warga negara yang baik diminta partisipasinya. Sangat sayang rasanya moment penting ini tidak manfaatkan sebaik mungkin untuk perubahan Indonesia khususnya Kalbar. Mengapa kita harus berpartisipasi atau memilih. Jawabanya adalah karena kita sendirilah penentu arah bangsa dan kedaulatan negara berada ditangan kita semua. Seperti Pemilu sebelumnya, kita akan memilih orang – orang yang mencalonkan

diri sebagai calon anggota Legeslatif (Caleg) baik tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional maupaun Dewan Perwakilan Daerah) yang akan mewakili kita nanti sebagai penentu mau dibawa kemana arah Negara kita tercinta ini. Kembali lagi kita dituntut untuk benar- benar selektif dan cerdas dalam memilih siapa yang akan mewakili kita. Kita jangan sampai terbuai oleh janji – janji dan kepentigan sesaat, termakan isu yang tidak benar,

terperangkap oleh money politik, membeli kucing dalam karung dan seribu penyimpangan yang bisa merusak pesta kita ini. Sebaliknya kita harus menjadi “pemilih cerdas” dengan cara terlebih dahulu mengenal visi dan misi seorang Caleg tersebut, melihat program kerja seperti apa yang ia akan kerjakan, kenali riwayat hidupnya dan partai politikya dan bagi calon yang sudah pernah menjadi dewan dan duduk pada periode sebelumnya serta

mencalonkan kembali maka kita harus lihat kembali sudah sejauh mana ia berbuat untuk daerah kita dan sudah berbuat atau belum atau hanya janji semata. Bagi para calon juga diharapkan jangan merusak Pemilu ini dengan praktek curang.

Telah berapa banyak anggaran negara tersedot untuk pembiayaan Pemilu ini dan jika dalam proses banyak kecurangan maka kualitas Pemilu ini akan rendah dan negara akan

rugi besar. Selain itu keamanan juga harus kita jaga dan saling menghargai antar pendukung. Jangan memaksakan kehendak dan menjelekan orang lain yang tidak sepaham dengan kita.

Kalbar masih memiliki seribu persoalan terkait pemenuhan hak – hak masyarakat seperti pembangunan infrastruktur yang mini dan tidak merata, kesehatan masih rendah, tingkat pendidikan masih rendah juga, masalah seng-

keta dan potensi konflik lahan sangat tinggi dan masih banyak lagi yang perlu penangananya. Semoga dengan Pemilu ini semangat perubahan dari calon yang akan naik melalui pilihan masyarakat yang cerdas akan berdampak positif.

Sukseskan Pemilu, No. Golput dan Indonesia jaya.

Dedi Pemuda Peduli Sambas dan Dewan Pembina Himpunan Mahasiswa Kec. Sejangkung

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Direktur: Emiliana Sekretaris Direksi: Erika Sudiardjo Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Pimred: Hawad Sriyanto Wapimred: Yusriadi Sekretaris Redaksi : Aulia Marti Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering, Hairul Mikrad. Redaktur Pelaksana: Ukan Dinata. Wartawan Senior: Andry, Budi Rahman, Agus Wahyuni Wartawan: Andika Lay, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Jubeironi, Slamet Ardiansyah. Staf Redaksi: Fahmi Ichwan, M Taufik, Fery Ade putra, Yulan Mirza.Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Biro Bengkayang: Mujidi, www.borneotribunecom Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). Singkawang: Rudi Hariyanto Alamat: Jl. Manggis Rt 026/Rw 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah.

TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505) Aditya ( 085349867788 ). Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Pemasaran: Fahri (085750296539 ) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2.Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Kapuas Hulu: Teofilusianto Timotius Jl. Pasar Inpres blok A No. 13 Kota Putussibau. Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Biro Kayong Utara : Abdul Khoir. Umum Fitriyana, Ardiansyah. Percetakan/IT: (Manajer) Iwan Siswanto, Rustam, Andri Desi, Toni. Marketing: (Manajer) Hesty Yosana, Kusnan, Aldi C.Sirkulasi : M. Danny, Mulawarman Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Keuangan: Jumi Erlinasari,Linda, Husada Muin. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, halaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Asisten Dirut: Khairoedin Pasaribu. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com

Borneo Tribune

cmyk

Pemilu 2014 Borneo Tribune

Kamis, 20 Maret 2014

3

Rapat Pleno Terbuka Ketujuh Perbaikan DPT

Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota 2014 Borneo Tribune, Pontianak KPU Kota Pontianak menggelar rapat pleno ketujuh bersama para Parpol, peserta Pemilu anggota legislatif 2014 serta pihak jajaran penyelanggara Pemilu, Forkominda Kota Pontianak, Panwaslu dan instansi terkait, dengan agenda perbaikan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) terakhir di Kota Pontianak. Rapat pleno terbuka ini dilaksanakan di Aula Kantor Walikota Pontianak, Rabu (19/3) pagi kemarin.

Ditemui usai rapat pleno, Komisioner KPU Kota Pontianak Deni Nuliadi kepada awak media mengatakan, rapat pleno yang diselenggarakan kali ini merupakan rapat perbaikan daftar pemilih tetap yang terakhir. ”Ini merupakan rangkaian persiapan DPT kita. Yang telah ditetapkan pada bulan Oktober 2013 kemudian terus disempurnakan hingga saat ini. Ini rapat

pleno ketujuh untuk menyempurnakan, memperbaiki DPT kita,” tutur Deni.

Namun tambah Deni, angka pemilih tetap ini sama dengan angka pemilih tetap pada penyempurnaan yang keenam pada tanggal 1 Januari 2014 dalam rapat pleno. “Artinya angka tersebut tidak ada perubahan, secara jumlah. Sebab ini menjadi dasar pengadaan logistik untuk surat suara. Pengadaan surat suara itukan sejumlah DPT ditambah 2 persen dari jumlah DPT tersebut. Maka angkanya tetap sama dengan penyempurnaan hari ini (Rabu, red) sama dengan tanggal 18 Januari yang telah ditetapkan KPU Pusat sebagai dasar pengadaan logistik surat suara,” paparnya.

Namun ujar Deni lagi, di dalam 413.072 pemilih tersebut.

Terdapat pemilih yang diidentifikasi tidak memenuhi syarat. “Pemilih yang tidak me-

Berikut jumlah Kelurahan, TPS, jumlah pemilih Lelaki (L), jumlah pemilih Perempuan (P) dan jumlah total DPT untuk wilayah Kota Pontianak :

KPU mengelar rapat pleno penyempurnaan DPT Kota Pontianak terkait persiapan penyelengaraan Pemilu 2014, Foto Slamet menuhi syarat yang terfilter yaitu pemilih yang meninggal dunia berjumlah 199 pemilih, anggota TNI/Polri nol, belum cukup umur nol, tidak dikenal/ fiktif 1 pemilih, pindah domisili nol dan pemilih ganda sebanyak 4 pemilih. Hingga jumlah total pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 204 pemilih dan jumlah pemilih DPT hing-

ga tanggal 19 Maret 2014 kota Pontianak sebanyak 413.072 pemilih. Nah di dalam sejumlah 413.072 pemilih ini, kita beri tanda untuk yang tidak memiliki syarat tersebut dengan tidak mengurtangi jumlah “papar Deni lagi.

Walaupun demikian, tambahnya, penyempurnaan terus berjalan. Dengan cara mencoret dan memberi tanda serta memberi keterangan di belakang listing nama pemilih yang tidak memenuhi syarat. “Hanya mencoret tidak menghilangkan secara angka jumlah DPT yang sudah disempurna-

Pontianak Barat Pontianak Kota,

Ds/Kel 4 Ds/Kel 5.

TPS 304 TPS 280,

L 45132, L 40623,

P 45875, P 42838,

L+P 91007.

L+P 83 461.

Pontianak Selatan

Ds/Kel 5

TPS 213

L 30084,

P 30818

L+P 60902

Pontianak Tenggara Pontianak Timur

Ds/Kel 4, Ds/Kel 7,

TPS 103, TPS 194,

L 15642, L 29869,

P 15573, P 29841,

L+P 31215 L+P 59710

Pontianak Utara

Ds/Kel 4,

TPS 274,

L 43953,

P 42824,

L+P 86777

To t a l

Ds/Kel 29,

TPS 1370,

L 205303,

P 207796,

L+P 413072

Data dari KPU Kota Pontianak

kan. Sehingga nanti salingan DPT itu yang akan kita bagikan ke setiap TPS sudah dalam keadaan tercoret nama-nama pemilih yang tidak memenuhi sayarat,” paparnya lagi.

Komisioner KPU Kota Pontianak dalam kesempatan tersebut mengimbau kepada PPS dan KPPS agar tetap mencermati jika ada warga ternyata nanti tidak memenuhi syarat. “Tapi tidak ditetapkan lagi, namun mereka cukup memberi tanda pada listingnya. Kita harapkan kepada Parpol peserta Pemilu 2014 agar merekrut saksi yang berasal dari pendu-

duk setempat di lingkungan TPS. Sehingga saksi ini bisa mencermati dari pemilih yang datang kemudian dari DPT yang ada. Sebab pada hari H pemungutan suara, saksi ini juga akan dibagikan salinan data DPT. Agar para saksi ini juga bisa mengawasi dan memberikan masukan agar orang-orang yang telah meninggal dunia hak suaranya tidak dipakai oleh orang lain,” ungkapnya lagi.

Kepada masyarakat Deni mengimbau, agar bisa mencermati data DPT yang telah disempurnakan. Jika masih ditemukan warga setempat yang be-

lum terdaftar dalam DPT ini, bisa mendatangi PPS terdekat untuk mendaftarkan dirinya masuk dalam katagori pemilih khusus hingga 14 hari sebelum pemungutan suara sekitar tanggal 26 Maret 2014. Namun jika ada warga yang belum terdaftar dalam DPT dan daftar pemilih khusus, yang bersangkutan bisa langsung datang ke TPS terdekat dengan domisilinya yang tercantum dengan identitasnya untuk memberikan hak suaranya pada hari H. Pada pukul 12.00 sampai 13.00 Wib, jadi satu jam terakhir,” pungkasnya.(Slt)

PAN Birukan Lapangan Sepak Bola Teluk Keramat Borneo Tribune, Sambas Ribuan kader dan simpatisan dari Partai Amanat Nasional (PAN) memadati Lapangan Sepakbola Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, Senin ( 17/3 ) pada kampanye perdana terbuka Partai dengan nomor urut 8 ini.

Walau hujan mengguyur, namun tidak mematahkan semangat para pendukung PAN baik itu Caleg DPR-RI, Caleg Provindr Hj Juliarti Djuhardi Alwi saat berorasi mengajak massa simpatisan PAN bersama-sama memangkan PAN.

PANTI ASUHAN MURAH HATI Jl. Trans Kalimantan Km.50 Pontianak - Tayan Kalimantan Barat

YAYASAN CI XIN Rekening : Bank Mandiri 120 000 781 8888 BCA 428 1679729 Rekening ditandatangani 4 orang Pengurus di lokasi : Bpk. Suwandi Hp. 0857 8716 0065 Sukarelawan di Pontianak : Ibu Martha Hp. 0812 5807 8003

Alfred dan Jony, dua abang-adik, dilahirkan oleh ibu mereka yang berasal dari Indonesia di Taiwan. Tidak tahu mengapa setelah ayah mereka meninggal keluarga ayah mereka tidak menerima mereka. Setelah kembali ke Indonesia, ibu mereka tidak berhasil dapatkan pekerjaan yang memadai, bahkan Alfred yang telah kelas empat terpaksa disekolahkan mulai kelas satu. Syukurlah, baik Alfred maupun Jony kemudian bisa ditampung di Panti Asuhan Murah Hati (Ci Xin).

Alfred dan Jony hanyalah contoh dari kemalangan yang dihadapi sejumlah anak-anak yang ditampung Panti Asuhan Ci Xin. Mereka menjadi anak-anak Panti Asuhan bukan kesalahan mereka, bahkan mereka lahir ke dalam dunia pun bukan kemauan mereka.

Mereka berharap pada belas kasihan Bapak/Ibu sekalian. Melalui uluran tangan Bapak/ Ibu seorang sedikit kiranya mereka bisa bertumbuh besar dan bersekolah dengan baik.

Mereka ingin seperti anak-anak lain, menggapai cita-cita. Sesungguhnya ada banyak anak yang memerlukan pertolongan. Dengan seorang ambil bagian sedikit, maka jika kita kumpulkan, ada banyak anak yang bisa kita tolong, kita berikan mereka harapan masa depan yang lebih baik.

si maupun Caleg Kabupaten Daerah Pemilihan ( Dapil ) 5 yang meliputi Kecamatan Teluk Keramat, Tangaran, Paloh, Galing dan Kecamatan Sajingan Besar dengan dihadiri Ketua DPD PAN Kabupaten Sambas dr Juliarti Djuhardi Alwi, kemudian caleg DPR-RI nomor urut 2, Ir H Burhanuddin AR, dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Sambas Misni Safari SP serta sederet caleg-caleg Provinsi maupun Kabupaten Sambas

Dapil Lima.

Dengan diiringi Tahar, Caleg DPR-RI nomor urut 2, Ir. H. Burhanuddin A Rasyid dan para caleg Provinsi maupun Kabupaten memasuki lokasi semakin menambah meriah dan mewarnai kehadiran para calon wakil rakyat yang siap memperjuangkan aspirasi rakyat.

Selaku Ketua DPD PAN Kabupaten Sambas, Juliarti sangat mendukung Burhanuddin

menjadi anggota DPR-RI. “Makanya kita sepakat untuk mengantar Pak Ude duduk menjadi anggota DPR RI, dan ini kesempatan kita bersama untuk memiliki wakil di Senayan, “ ungkapnya sembari dibarengi gemuruh tepuk tangan.

Juliarti juga berjanji akan memberikan perubahan dalam rangka mensejahterakan rakyat Kabupaten Sambas, terutama di bidang insfratruktur, pendidikan maupun kesehatan.

Untuk itu PAN harus menang dan target kursi yang akan diperoleh juga akan banyak. “ PAN...Teriak Juliarti, Menang... disambut teriakan massa, ayo kita bersama-sama memberikan kemenangan PAN sehingga pembangunan Kabupaten Sambas akan semakin berkembang, “ katanya.

Dikatakannya bahwa dengan bersatu dan bersama maka semua dukungan tersebut dapat mengantarkan Pak Ude untuk naik menjadi wakil Kalbar, sehingga apa yang akan kita harapkan dalam hal perubahan pembangunan yang lebih baik lagi bisa terwujud.

Sementara Caleg DPR RI dari partai PAN Nomor urut 2, Ir H Burhanuddin A Rasyid mengungkapkan, kenapa ia maju sebagai anggota DPR RI, alasannya, karena masih banyak yang harus diperjuangkan di pusat untuk kabupaten Sambas. “Kita tidak bisa berharap dari dana daerah, dan komitmen kita bersama untuk memasukkan berbagai program pembangunan di Kabupaten Sambas melalui dana pusat, atau APBN, “jelasnya.

Harapan saya yang lebih besar, mari kita bangun kabupaten Sambas, baik itu pertanian, perikanan, perkebunan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. “Banyak pembangunan pusat yang telah masuk di kabupaten Sambas, dan akan banyak lagi apabila ada perwakilan kita di Jakarta, maka dari itulah saya bersemangat maju sebagai anggota DPR RI, caranya, berilah kemenangan Partai PAN dan bersama-sama kita raih suara terbanyak menuju DPR RI, “ujar Mantan Bupati Sambas dua periode ini semangat.(amr)

Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo Tribune

Kamis, 20 Maret 2014

CMYK

Penegak Hukum Diminta Ungkap TPPU Narkoba Borneo Tribune, Pontianak Badan Narkotikan Nasional RI meminta kepada para penegak hukum, khususnya kepada BNNP, BNNK, Kepolisian dan Kejaksaan, untuk mengkaji atau mempertimbangkan kembali, mengenai pecandu narkotika di dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Nrakotika, Rabu (19/3) kemarin. ”Karena banyak sekali kasus – kasus penangkapan narkotika yang berjalan ke proses hukum, tanpa meninjau pasal 54 UU No 35 tahun 2009, yang disebutkan bahwa seorang pecandu atau korban narkotika yang bukan merupakan TYASWENING (Zrn) pengedar bisa direhabilitasi,” ujar Direktur HuDirektur Hukum BNN RI kum BNN RI Tyaswening, kepada sjeumlah wartawan.

Menurut Dir Hukum BNN RI yang satu ini, belum pernah ada penetapan atau keputusan seseorang dinyatakan pecandu, yang diindikasikan sebagai korban narkotika. “ Padahal, ini sudah merupakan amanat undang – undang yang harus dijalankan,”jelasnya.

Lanjut Tyaswening , kedepannya semua pihak, harus berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan agar korban narkotika yang ditangkap, dapat menjalani proses rehabilitasi dan tidak diproses hukum, karena mereka itu merupakan korban.

Walaupun demikian, Tyaswening menegaskan, pihaknya tetap menyerahkan kepada proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolsian atau instansi terkait lainnya, terkaiut status orang yang disakakan itu. “ Apakah benar yang bersangkutan tersebut pengedar atau pecandu, maka dari itu perlu dikaji terlebih dahulu,”tegasnya.

Dijelaskannya pula, UU No 35 Tahun 2009 itu bersifat memanusiakan pecandu dan menghukum berat pengedar, bandar dan pembuatnya, bukan korban narkotika, seperti para pecandu narkoba yang selama ini diduga kuat sebagai pelaku narkoba.

“Program pemberantasan, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat,harus terus diterapkan oleh BNNP maupun BNNK yang ada di Indonesia ini, termasuk di Proviunsi Kalbar ini, karena di dalam program pemberdayaan masyarakat, terdapat program rehabilitasi, di mana rehabilitasi ini sendiri ditentukan oleh dua kategori, yakni melaporkan diri sebagai pecandu dan yang lainnya karena ditangkap untuk direhabilitasi,” jelasnya.

“Namun untuk pengedar atau bandar, tetap dihukum dan langsung direhab di dalam Lapas,”tambahya.

Selain itu dirinya uga mengomentari wilayah perbatasan Kalbar. “ Melihat Kalbar ini merupakan daerah perbatasan langsung dengan Negara lain, daerah ini sangat rentan dari penyalagunaan narkoba, sehingga perlunya kerjasama dengan instansi lainnya, untuk melakukan pencegahan terhadap masuknya narkoba. Makanya kami berharap, jangan sampai daerah ini menjamur dari narkoba,” harapnya.

Sementara itu Darmawel Biro Hukum Kejaksaan Agung mengatakan, terkait beberapa kasus tentang penyalagunaan narkoba, terutama bandar dan pengedar, pihak penyidik harus jeli untuk mengetahui pencucian uangnya.

“Kalau bandar dan pengedar, kita harus melihat harta yang dimilikinya. Apakah harta itu warisan, hasil usaha, atau hasil penjualan narkoba. Untuk saat ini, tentang pencucian uang yang dilakukan pengedar dan bandar, sangat kurang diungkap,”katanya.

Untuk kedepannya, lanjut Darmawel, pihak penegak hukum harus jeli dalam penanganan kasus narkoba, agar mengetahui harta yang dimiliknya.

“Kasus pencucian uang yang diungkap untuk saat ini, kebanyakan kasus korupsi. Untuk narkoba, sangat jarang penegak hukum untuk sampai kesana, padahal dugaan kuat hasil penjualan narkoba itu bisa dijserta dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tentunya didukung dengan bukti – bukti yang kuat,”jelasnya.(Zrn).

Kejari Musnahkan Barang Ilegal dan Narkoba Polresta Segera Musnahkan Senpi Rakitan Borneo Tribune, Pontianak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak memusnahkan barang bukti yang sempat diamankannya pihak, berupa Narkoba, Gula Ilegal, Obat Ilegal, dan VCD/DVD Bajakan, dengan cara dibakar, tepatnya di halaman Kejari Pontianak, Rabu (19/ 3) kemarin.

Pemusnahan sejumlah barang bukti ini pun, dihadiri sejumlah perwakilan dari pimpinan instansi lainnya, yakni seperti Kapolresta Pontianak, Ketua Pengadilan Negeri, pihak Kejaksaan Tinggi, Dinas terkait, Rubasan dan lain – lainnya, di mana pemusnahan ini langsung dipimpin oleh Kajari Pontianak, Bangkit.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pontianak, Bangkit saat dikonfirmasi sejumlah wartawan terkait pemusnahan yang dilakukan pihaknya tersebut, dirinya mengatakan pemusnahan tersebut dilakukan, lantara memang sudah diatur dalam undang – undang. “ Barang bukti yang kita musnahkan ini, merupakan barang bukti yang diamankan pada tahun 2012 sampai 2013 kemarin, yakni setelah pihak kami menerima pelimpahan dari pihak kepolisian dan PPNS lainnya,”jelas Bangkit.

Lanjut Bangkit, barang bukti yang dimusnahkan ini, merupakan barang bukti yang sudah ingkrah atau ada putusan tetap oleh Hakim, terhadap terdakwanya. “ Ketika terdakwa sudah divonis hakim, maka barang bukti harus

DIMUSNAHKAN Barang bukti saat dimusnahkan, berupa narkoba jenis sabu dan ekstasi, obat ilegal termasuk kosmetik dan jamu, Vcd/Dvd bajakan, dan sejumlah karung gula ilegal, dimusnahkan Kejaksaan Negeri Pontianak, lantaran para terdakwanya sudah divonis oleh hakim pada tahun 2012 dan 2013 kemarin, FOTO:Achmad Mundzirin/Borneo Tribune

Sumber Data: Kejari Pontianak

dimusnahkan,”jelasnya lagi.

Dikatakan Bangkit, untuk narkoba yang dimusnahkan itu, yakni berupa sabu dan ekstasi, dengan jumlah terpidana sebanyak 177 orang, untuk UU HAKI, yang kita musnahkan sebanyak 5500 keping VCD/DVD bajakan dengan jumlah terpidana 8 orang, untuk

gula ilegal yakni sebanyak 974 karung dengan jumlah terpidana 3 orang, sedangkan untuk Obat Ilegal yakni sebanyak 950 dus dengan jumlah terpidana 6 orang.

“Para terpidana ini divonis hakim pada tahun 2012 dan 2013, kemudian kita mengambil langkah di tahun 2014 ini untuk memusnahkan ba-

rang buktinya,”katanya.

Selain itu Bangkit juga mengatakan, bahwa pihaknya saat ini belum memusnahkan 5 pucuk senjata api rakitan, lantaran tidak mengasai tehnis pemusnahannya, sehingga takut terjadi – hal – hal yang tidak diinginkan. “ Untuk 5 pucuk senjata

api rakitan, akan kita serahkan kepada Polresta Pontianak, guna dimusnahkan, lantaran kita sendiri tidak mengetahi cara memusnahkannya,” tambahnya.

Saat disinggung mengenai gula ilegalnya berada di mana saat ini, dirinya mengatakan bahwa gula ada di rubasan, tidak dapat dibawa kemari, lantaran sudah mencair, dan selanjutnya akan mencari solusi memusnahkan gula – gula itu. “ Kalau kita paksakan buang di sungai, itu berbahaya nantinya kena pencemaran lingkungan, yang jelas akan dimusnahkan menggunakan air, namun sebagian besar gula ilegalnya sudah mencair,”ujarnya.

Sementara ketika dilakukan pengecekan di Rumah Barang Sitaan Negara (Rubasan), memang terlihat sejumlah barang bukti gula ilegal yang dititipkan di rubasan sudah dalam keadaan mencair, bahkan terlihat lantai – lantai yang ditempat gula ilegal itu seperti lengket akibat mencairnya gula ilegal.

Sementara itu Kapolresta Pontianak Kombes Pol Drs. Hariyanta menegaskan, bahwa pihaknya siap memusnahkan 5 pucuk senpi rakitan yang akan diserahkan Kejari kepada pihaknya, di mana pemusnahan akan berlangsung di Polresta Pontianak. “ Kita akan terima jika Kejari serahkan kepada kita, dan akan kita musnahkan di Polresta Pontianak nantinya, terkait 5 pucuk senjata api rakitan itu,”jelas Kapolresta.(Zrn).

Ribuan Botol Minol Dititipkan ke Rubasan

Dewan Minta Ungkap Pemasoknya Anggota penjagaan barang bukti minol ilegal saat menunjukan 4 jenis minol ilegal yang dikemas dalam 502 kardus, terdiri dari 5790 botol dititipkan Polda Kalbar kepada Rubasan, FOTO:Achmad Mundzirin/ Borneo Tribune

Borneo Tribune, Pontianak Rumah Barang Sitaan Negara (Rubasan) Kota Pontianak mengamankan 5790 botol minol ilegal, di mana minol – minol tersebut merupakan tangkapan Polda Kalbar pada tanggal 4 Maret 2014, Selasa (18/3) kemarin.

Kepala Rubasan Kota Pontianak, Heri Kisnadi saat dikonfirmasi terkait

penitipan barang bukti minol sebanyak 5790 botol minol ilegal atas tangkapan Polda Kalbar, dirinya membenarkan bahwa pihaknya telah menerima penitipan barang bukti minol sebanyak 502 dus yang terdiri dari 5970 botol minol ilegal. “ Kita beberapa wkatu lalu menerima penitipan barang bukti ini, dan sekarang sudah kita amankan di dalam gu-

dang serta kita kunci, dan diberikan pengamanan yang ketat,” ujar Kepala Rubasan Heri Kisnadi.

Heri Kisnadi juga mengatakan, dalam penitipan barang bukti minol ini, pihaknya ada beberapa botol minol yang sudah pecah. “ Ada beberapa minol yang dititipkan sudah dalam keadaan botolnya pecah, namun tetap kita amankan se-

ketat mungkin, karena ini merupakan barang bukti, disuatu saat dibutuhkan dalam proses hukum di Kejaksaan maupun Pengadilan,” jelas Heri.

Heri juga mengatakan, bahwa pihaknya berharap, kepolisian maupun kejaksaan, jika melakukan penangkapan dalam jumlah banyak dan tidak memiliki gudang untuk menyimpan barang bukti tersebut, diharapkan untuk menitipkan kepada pihaknya. “ Kita berharap kepada kepolisian untuk tetap menitipkan barang bukti kita, baik iu kepolisian maupun kejaksaan, jika memang barang bukti itu dalam jumlah yang banyak serta perlu tempat penyimpanan, karena kami siap menjaga barang bukti tersebut,” katanya.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Provinsi Kalbar H. Retno Pramudya, meminta Dit Reskrimsus Polda Kalbar untuk cepat mengungkap pemasok maupun pemilik ribuan botol minuman haram tersebut.

TVS Pontianak

: 0812 5626 3889

TVS Ketapang

: 0852 4945 5790

TVS Pinoh

: 0813 4557 8321

TVS Merdeka JAYA Motor PTK : 0812 5666 3269

TVS Rasau

: 0857 8722 8838

TVS Sintang

: 0565 2025524

TVS Putussibau

: 0821 5125 9567

TVS Tepuai

TVS Singkawang

: 0857 5069 6740

TVS BM Sintang

: 0852 5260 1948

TVS Anugrah Sekadau

: 0813 4540 2238

Hubungi dealer TVS terdekat atau SMS

: 0813 4528 6562

“ Kita minta polisi dapat mengungkap pemasok dan pemilik atau penampung minol ilegal tersebut, guna pelaku tersebut dapat segera diproses hukum, mengingat, pelaku minol di tahun 2010 juga tidak diproses pihak kepolisian,”harapnya.

Selain itu Retno juga mengatakan, dengan cepatnya kepolisian mengungkap pemasok maupun penampung minol ilegal ini, masyarakat tidak akan bertanya – tanya kepada pihak kepolisian. “ Kalau sampai terjadi sama persisnya pada tahun 2010, di mana pelakunya tidak ditangkap dan diproses hukum, maka akan menjadi tanda tanya besar untuk pihak kepolisian, ada apa dan mengapa, serta siapa pelakunya, sampai – sampai tidak bisa diproses hukum,” katanya.

Ditambahkan Retno, kepolsiian harus bekerja professional, jangan sampai masyarakat menilai, proses hukum itu tajam di bawah dan tumpul diatas.(Zrn).

CMYK

BNN RI: Kaji UU No. 35 Tahun 2009

4

Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Kamis, 20 Maret 2014

5

Musrenbang Tentukan Skala Prioritas Pembangunan Borneo Tribune, Mempawah Bupati Pontianak, Ria Norsan juga mengungkapkan, jumlah presentase penduduk miskin Kabupaten Pontianak Tahun 2012 berdasarkan data BPS berkisar 5,64 persen atau turun 0,33 persen dari tahun sebelumnya.

“Oleh karena itu, untuk penanganan kemiskinan me-

merlukan sinergi semua pihak, antar stakeholder dan lintas sektoral,” kata Ria Norsan, saat membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Pontianak.

Dimana Bupati juga menjelaskan pada tahun anggaran 2014 ini, rencana kegiatan pembangunan pembangunan sebesar Rp 540,56 milyar, yang dapat

Bupati Ingatkan PNS Jangan Berpolitik Praktis Borneo Tribune, Mempawah Menyikapi tahun politik 2014 di mana terdapat pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden, Bupati Pontianak, Ria Norsan mengingatkan para PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak untuk menjaga netralitas.

“Saya mengingatkan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten, beberapa agenda penting akan dilaksanakan di tahun 2014, antara lain pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden.

Karenanya bagi para PNS untuk tetap menjaga netralitas sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku bagi seorang PNS,” katanya.

Bahkan Ria Norsan menjelaskan, berdasarkan aturan yang ada pegawai negeri sipil dilarang keras terlibat dalam politik praktis. Meskipun, sebagai warga negara tetap memiliki hak untuk memilih atau menentukan pilihannya terhadap calon anggota legislatif dan calon presiden/wakil presiden pada pemilu sesuai dengan hati nurani masing-masing.

“Gunakan hak pilih dengan baik sesuai dengan hati nurani Saudara agar prinsip-prinsip dari pemilu dapat terlaksana dengan baik,” pesannya.

Selain itu, Norsan menuturkan, PNS cukup memberikan hak suara sesuai hati nuraninya saat pemungutan serta membantu menciptakan kondisi yang aman dan nyaman saat pemilu. Bagi PNS yang diketahui terlibat dalam kegiatan politik praktis, maka tindakan tegas akan diambil sesuai aturan yang berlaku.

“Jika ketahuan dan disertai bukti-bukti yang meyakinkan, maka PNS yang bersangkutan akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Sedangkan secara terpisah Ketua Panwaslu Kabupaten Pontianak, Kaharudin menjelaskan, dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada pasal 278 telah diatur sanksi pidana bagi setiap PNS, anggota TNI, kepolisian, kepala desa, dan perangkat desa.

“Ancaman pidananya penjara 1 bulan dan denda 12 juta rupiah,” kata Kaharudin saat rapat koordinasi pemantapan pemilu di Kantor Bupati Pontianak pekan lalu. (JoE).

Musrenbang Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Aula Kantor Bupati Pontianak. Foto : Johan Wahyudi/Borneo Tribune

ditampung APBD Kabupaten Pontianak sebesar Rp 296,18 milyar atau 54,79 persen, naik 7,84 persen dari tahun lalu.

“Untuk itulah, saya berharap melalui Musrenbang RKPD ini dapat menentukan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat mengingat keterbatasan

pendanaan yang dimiliki,” cetusnya.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemprov Kalbar, Yusri Zainuddin MT, yang mewakili Gubernur Kalbar, Cornelis, mengatakan keterlibatan masyarakat yang lebih luas di dalam penyusunan program pembangunan merupakan hal yang

sangat penting.

“Dengan adanya keterlibatan masyarakat, diharapkan dapat melindungi masyarakat dari eksploitasi ekonomi, membatasi degradasi lingkungan serta memaksimalkan kesejahteraan yang berkelanjutan,” ucapnya.

Ketua Penyelenggara Musrenbang RKPD yang juga

memang kami bisa intervensi, tentu sopir saya yang duluan saya luluskan,” kata Rubijanto.

Bahkan Rubijanto menambahkan, di Kalimantan Barat bahkan dua orang kerabat Gubernur Cornelis juga gagal lulus pada tes penerimaan honorer K2.

“Begitu pula keluarganya Sekretaris Daerah dan Kepala BKD Provinsi juga ada yang tidak lulus,” ungkapnya.

Menanggapi adanya temuan sejumlah kejanggalan pada proses penerimaan CPNS K2, Rubijanto menyatakan akan meneruskan hal tersebut ke Badan Kepegawaian Nasional.

“Kalau ada temuan tinggal kita sampaikan ke BKN. Begitu pula dengan adanya du-

kesejateraan masyarakat.

Musrenbang RKPD Kabupaten Pontianak turut dihadiri Wakil Ketua DPRD, H. Rusli Abdullah, SE, M.Si, unsur Forkorpimda, Anggota DPRD, para pejabat di lingkungan Pemkab Pontianak, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mahasiswa yang tergabung dalam Primakapon. (JoE).

Polres Siap Hentikan Jaringan Curanmor Borneo Tribune, Mempawah Dalam waktu seminggu Polres Pontianak telah membekuk dua pelaku pencuria sepeda motor di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Pontianak. Pelaku kejahatan tersebut terindikasi merupakan sebuah jaringan yang sering beraksi.

Kasat Reskrim Polres Pontianak, Joko Sulistyono mengatakan dua tersangka

atas nama Guntur (49) warga Anjongan ditangkap dengan tindak kejahatan sebanyak dua kali bersama rekannya melakukan pencurian sepeda motor dan Rizal (22) yang mengaku masih sekali melakukan aksi pencurian.

Mereka berdua merupakan pelaku kejahatan yang sudah berhasil dibekuk. Pihaknya masih akan terus melakukan pengem-

bangan untuk mencari jaringan dari pencuri motor yang sudah meresahkan masyarakat.

“Dari pelaku ini ada yang terlibat kasus pencurian sampai dua kali. Makanya kita akan terus telusuri jejak daripasa jaringan ini.

Dan kita sudah siap untuk melakukannya. Informasi sudah kita dapatkan sambil terua melakukan pengembangan,” ujar Joko,

Pemkab Tetap Perjuangkan Honorer K2 Borneo Tribune, Mempawah Penentuan kelulusan tenaga honorer kategori 2 (K2) Kabupaten Pontianak beberapa waktu lalu, merupakan kewenangan pemerintah pusat dan tidak ada intervensi atau campur tangan pemerintah daerah.

Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto, saat menemui 35 orang perwakilan tenaga honorer K2 Kabupaten Pontianak di Kantor Bupati Pontianak, Senin (17/3), kemarin.

“Tidak ada campur tangan pemerintah daerah. Jadi murni masuk ke ranah pemerintah pusat. Contohnya saja sopir saya yang honor dari zaman Wakil Bupati, Abang Rasmansyah. Kalau

Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Pontianak, Aswin AS, mengatakan, sasaran Musrenbang yang ingin dicapai adalah terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan program dalam rangka mempercepat pembangunan di pelbagai sektor di Kabupaten Pontianak secara sinergi dan holistik untuk

gaan manipulasi dokumen,” ujar Rubijanto yang secara tegas akan mengusut hal tersebut jika memang ada bukti otentik.

Terkait nasib tenaga honorer K2 yang dinyatakan tidak lulus, Wakil Bupati Rubijanto berjanji akan menagih janji Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatakan akan mengangkat semua tenaga honorer K2 menjadi CPNS. “Kita akan membuat surat resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak. Saya juga memahami apa yang dirasakan oleh tenaga honorer K2. Apalagi dirinya dulu juga memulai karier dari honorer. Jadi saya bisa merasakan kepe-

dihan saudara sekalian.

Apa yang terjadi di Kabupaten Pontianak juga terjadi di sejumlah wilayah lainnya. Ini kasus bukan hanya di tempat kita, tapi di seluruh Indonesia,” katanya.

Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pontianak, Firman Juli Purnama, menyatakan pemerintah daerah akan melayangkan surat ke MenPAN dan RB. Dimana fotocopy dari surat yang akan dilayangkan ke MenPAN nantinya juga akan diberikan kepada Forum Tenaga Honorer K2 Kabupaten Pontianak.

“Ini bukan janji bupati, tapi janji MenPAN sendiri untuk mengangkat honorer menjadi CPNS. Tenaga honorer K2

ini harus diangkat sebagaimana janji MenPAN sendiri.

Pemerintah daerah akan menuntut janji MenPAN,” tegas Firman.

Berkaitan dengan dugaan manipulasi dokumen, Firman mengajak seluruh honorer K2 untuk bersikap tenang.

“Nanti akan ada pemberkasan ulang di BKN. Jadi yang tidak memenuhi persyaratan otomatis tetap akan dikembalikan,” bebernya.

Sedangkan perwakilan Syarifah Aini, meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait memproses laporannya terkait dugaan manipulasi dokumen.

“Kita menagih janji pemerintah daerah untuk memproses hal-hal yang merugikan orang lain,” ujarnya. (JoE).

Senin (17/3), kemarin.

Saat ini sudah ada 6 unit sepeda motor yang menjadi barang bukti dari tindak kejahatan pencurian bermotor. Dua diantara enam motor tersebut merupakan barang atau fasilitas untuk memuluskan tindak kejahatan para pelaku.

“Tindakan para pelaku ini cukup lihai. Ada beberapa yang beraksi untuk eksekusi barang curian sebagian lagi untuk mengawasi. Yang kita kembangkan saat ini adalah terkait adanya jaringan dalam pelaksanaan pencurian.

Mereka sudah terbiasa walaupun cara mereka dalam melacarkan aksinya masih terbilang klasik. Yakni dengan cara menggunakan konci T,” terangnya.

Namun ini tetap berbahaya dan meresahkan. Polisi akan tetap mengejar pelaku dan akan menghentikan hingga ke akar-akarnya.

Dari beberapa kasus yang berhasil diungkap kasus akan dikembangkan.

“Kita melihat ini sudah perlu ada penanganan khusus. Koordinasi polres dengan polsek setempat selalu kita lakukan. Sehingga jika ada kejadian kita cepat bergerak. Baru- baru ini kita berhasil menangkap pencuri motor hanya dalam waktu tiga jam. Ini juga berkat kerjasama denga masyatakat dan kerja keras para anggota,” ungkanya.

Dimana menurutnya, dalam melancarkan aksinya para pelaku sudah bukan karena terpaksa tetapi menjadikan aksinya itu sebagai bentuk pekerjaan.

Walaupun tidak semua terjadi.

“Seperti halnya TSK Guntur ini terlibat dalam pencurian sebanyak dua tempat di wilayah Mempawah,” tegasnya.

Sementara itu, Guntur mengaku dalam melakukan aksinya dia hanya berperan sebagai pembantu saja, mengharapkan adanya upah dari pelaku lainnya.

“Saya hanya bantu saja.

Syukur kalau dikasi banyak.

Biasanya dikasi Rp 100 ribu kalaupun tidak saya tetap terima. Saya disini belum bekerja,” kata warga asal Timor Leste tersebut.

Sedangka beda pengakuan Rizal, aksinya itu dilakukan karena ada melihat kesempatan. Pemilik kendaraan membiarkan kunci motornya tetap tergantung di motor. Sehingga saat melihat kesempatan yang ada langsung dimanfaatkan untuk membawa kabur motor incarannya itu.

“Saya lihat kunci motornya masih ada dan orangnya tidak ada makanya saya langsung bawa kabur.

Rencanya mau saya jual dan uang mau saya gunakan untum kebutuhan hidup,” katanya.(JoE).

Bengkayang Borneo Tribune

Kamis, 20 Maret 2014

Jelang UN, Walikota Larang Adakan Konser Borneo Tribune, Singkawang Walikota Singkawang, Awang Ishak memberi larangan untuk mengadakan konser/hiburan yang berakibat mengganggu konsentrasi belajar siswa.

Edaran Walikota dibuat sehubungan dengan diadakannya Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan, yang akan dilaksanakan pada 14 16 April mendatang.

Larangan disampaikan dalam bentuk surat edaran No. 421/272/ Awang Ishak DISDIK-A yang ditujukan kepada seluruh SKPD, Camat, Lurah, dan lain-lain.

Hal tersebut dilakukan agar para siswa yang akan melaksanakan ujian dalam waktu dekat ini lebih fokus untuk belajar dan tidak mengganggu konsentrasi belajar siswa dalam menghadapi Ujian Sekolah maupun Ujian Nasional.

Walikota Singkawang, Awang Ishak menegaskan, agar Pemerintah Kota Singkawang tidak memberikan izin atau rekomendasi kepada pihak-pihak yang akan mengadakan kegiatan hiburan yang melibatkan massa selama pelaksanaan Ujian Sekolah maupun Ujian Nasional.

Sesuai jadwalnya, Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan dilaksanakan pada Senin, 14 April 2014 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Biologi untuk jurusan IPA, Bahasa Indonesia dan Geografi untuk jurusan IPS dan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kejuruan.

Kemudian pada hari kedua, Selasa, 15 April 2014 mata pelajaran Matematika dan Kimia untuk jurusan IPA, Pendidikan Kewarganegaraan untuk jurusan IPS, Matematika dan Bahasa Inggris untuk Kejuruan, kemudian dihari terakhir Rabu 16 April 2014 mata pelajaran Bahasa Inggris dan Fisika untuk jurusan IPA, Bahasa Inggris dan Ekonomi untuk jurusan IPS. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa ( SMALB) Ujian dilaksanakan bersamaan dengan SMA dan SMK yaitu untuk hari pertama, Senin, 14 April 2014 yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, Selasa 15 April 2014 mata pelajaran Matematika dan Rabu 16 April 2014 yaitu mata pelajaran Bahasa Inggris.

Di tempat terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Kota Singkawang , Asmadi mengatakan, jumlah peserta Ujian Nasional (UN) untuk tingkat SMA/MA/SMK/ SMALB Kota Singkawang tahun ini berjumlah 1.639 siswa. ”Untuk mencapai kesuksesan dalam penyelenggaraan maupun hasil dalam Ujian Nasional tahun ini, kami sangat mengharapkan adanya kerjasama semua pihak. Karena pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk di dalamnya pemerintah, keluarga dan lingkungan. Lingkungan dalam hal ini adalah masyarakat, pengusaha, dan lain-lain,” kata Asmadi.

Asmadi mengharapkan, agar orang tua yang memiliki putra putri yang mau mengikuti UN agar bisa meningkatkan perhatian dan pembinaan, serta bimbingan. ”Anak-anak perlu konsentrasi dan perlu ketenangan dalam menghadapi UN, oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita semua agar kondisi tersebut bisa diciptakan. Khususnya dukungan keluarga sangat penting memberikan kontribusi agar anak-anak bisa merasa nyaman belajar,” pinta Asmadi. (RH)

6

Eddy Irianto, Ketua NU Bengkayang Wafat Borneo Tribune, Bengkayang Berita duka datang dari Kabupaten Bengkayang karena salah satu tokohnya telah wafat pada Selasa (19/3) malam sekira pukul 19.00 lewat.

Eddy Erianto. Mantan Kepala Badan Pengelolah Ke-

uangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang serta Ketua NU Kabupaten Bengkayang diduga ninggal karena penyakit yang telah lama dideritanya.

Eddy Irianto diperkirakan menghebuskan napas terakhir saat diperjalanan dari

kediamannya di Perumahan Kabupaten Bengkayang menuju rumah sakit umum daerah Kabupaten Bengkayang.

Berita meninggalnya salah satu tokoh masyarakat dan agama ini menyebar luas.

Dalam hitungan menit sejumlah warga berdatangan

mulai dari warga biasa hingga pejabat daerah.

Terlihat Wakil Bupati Bengkayang, Agustinus Naon, datang ke kediaman almarhum. Turut terlihat kepala Forkopimda, Kepala SKPD, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Eddy hanya disemanyamkan di rumahnya di Bengkayang kurang lebih empat jam. Selanjutnya Jenazah dibawah ke kediamannya di Jalan M. Yamin, Gang Morodadi II, Kota Pontianak, sekitar pukul 22.45. (Mu)

Dishubkominfo Survey Dasar Perhubungan Darat Jalan Diponegoro

Kegiatan Survey Dasar Perhubungan Darat Di Simpang Jalan P. Diponegoro / Foto Rudi Borneo Tribune

Borneo Tribune, Singkawang Sebanyak 20 orang peserta In House Training (IHT) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, melakukan kegiatan survey dasar perhubungan darat di simpang Jalan P. Diponegoro, Selasa (18/3).

Perwakilan dari Pusat pengembangan SDM Perhubungan Darat (PPSDMPD) Jakarta, Beta Ramadhani mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menganalisa potensi kecelakaan yang akhirnya akan menghasilkan sebuah rekomendasi. “Dari hasil analisa potensi kecelakaan yang diharapkan dapat menghasilkan sebuah rekomendasi, dimana rekomendasi tersebut pada akhirnya dapat mewujudkan selamat dan lancar yang merupakan tujuan lembaga kami, sedangkan aman dan tertib dalam lalu lintas merupakan tujuan dari POLRI,” ungkapnya.

Selain itu, Beta juga menegaskan, bahwa kegiatan ini seperti “menjemput bola”. “Daripada mengirim 20 orang peserta training yang membutuhkan budget lebih besar mending kita mengutus 1 orang instruktur ke lapangan agar meminimalisir anggaran,” jelasnya.

Saat ini kegiatan IHT merupakan tahun ke empat dimana setiap tahunnya ada 50 kabupaten yang dikunjungi di Indonesia yang fokusnya di daerah luar Jawa. “Saat ini kegiatan IHT sedang berlangsung di 3 wilayah di Indonesia, yaitu Mataram, Singkawang dan Deli Sedang di Sumatera Utara,” ungkapnya.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Singkawang, Sumastro mengatakan, bahwa kegiatan In House Training merupakan hal yang perdana di Kota Singkawang dan bukan hanya sekedar kegiatan biasa namun merupakan pendekatan awal yang nantinya bisa diaplikasikan dalam melakukan aktivitas dan pelayanan di Bidang Perhubungan kepada masyarakat.

“In House Training adalah hal yang pertama di Kota Singkawang dan bukan hanya sekedar teori, namun akan diaplikasikan guna mengurangi konflik lalu lintas dan tingkat kecelakaan yang tinggi” tegas Sumastro.

Disamping itu, Sumastro menambahkan, bahwa kegiatan IHT bukan dibebankan pada APBD, namun bersumber dari bantuan dan kerjasama dengan Kementrian Perhubungan melalui PPSDMPD. “Saat ini Kota Singkawang memiliki 6 traffic light di persimpangan, sedangkan Kota Singkawang memiliki 20 persimpangan. Tahun ini belum ada rencana penambahan traffic light di Kota Singkawang, namun ada rehabilitasi di persimpangan Pasar Roban yang bersumber dari subsidi bukan dari APBD,” ujarnya. (RH)

Wawako Buka Musrenbang RKPD 2015

Wawako Abdul Mutalib, Sekda Syech Bandar dan Kepala Dinas Teknis tinjau lokasi rencana landasan pacu bandara, Selasa (18/3) / Foto Hery Ristiawan Humas Pemkot Singkawang

Borneo Tribune, Singkawang Wakil Walikota Singkawang, Abdul Muthalib membuka resmi kegiatan Musrenbang RKPD Kota Singkawang tahun 2015, di Balairung Kantor Walikota

Singkawang, Selasa (19/3).

Saat membacakan sambutan Walikota Singkawang, Abdul mengatakan, bahwa Musrenbang RKPD ini merupakan amanat UU No 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dikatakan Abdul, bahwa tahun ini pelaksanaan Musrenbang telah memasuki tahap kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang periode 2013-2017. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Musrenbang tingkat kota ini merupakan lanjutan dari Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan yang telah disinergikan dengan rencana kerja (Renja) SKPD melalui sebuah rapat forum SKPD. “Dengan demikian hasil Musrenbang yang merupakan ramuan aspirasi masyarakat dan para pemangku pembangunan ini akan menjadi bahan dasar

penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2015, dan sekaligus nantinya akan menjadi bahan penyusunan APBD 2015,” ucapnya.

Sementara Gubernur Kalbar, Cornelis yang diwakili Staf ahli Gubernur bidang pembangunan Pemkot Provinsi Kalbar, Ida Kartini dalam sambutannya mengatakan, bahwa tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah, pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dn berkelanjutan. (RH)

Landak-Sanggau Borneo Tribune

Kamis, 20 Maret 2014

7

Sanggau Akan Kirim 28 Cabor Ikuti Porprov Borneo Tribune, Sanggau Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sanggau, Abdul Muthalib mengatakan bahwa dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalbar yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 7 Juni hingga 15 Juni 2014 di Kota Pontianak, pihaknya akan

mengirimkan atlet di 28 cabang olahraga (Cabor). ”Ada 27 cabor yang mengikuti pertandingan, sedangkan satu cabor yakni Golf untuk eksebisi,” ujarnya Senin (17/3) siang kemarin.

Ketika disinggung soal target, Abdul Muthalib menuturkan bahwa ia tidak menargetkan juara dari se-

Wabup Lakukan Pertemuan dengan 6 Lurah di Kecamatan Kapuas dan Karang Taruna Borneo Tribune, Sanggau Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot melakukan pertemuan dengan enam lurah yang ada di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau beserta Karang Taruna Kelurahan Ilir Kota belum lama ini. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan Program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sanggau yakni Program Sanggau Bersih, Sanggau Tertib dan Sanggau Terang.

Dalam paparannya, Yohanes Ontot mengatakan bahwa Lurah merupakan ujung tombak Pemerintah Kabupaten Sanggau yang mempunyai akses langsung terhadap masyarakat dan mempunyai peranan penting dalam mensosialisasikan serta melaksanakan program Pemerintah.

Untuk itu para Lurah harus dapat memberikan informasi dan sebagai teladan kepada masyarakat. Selain itu, peranan para Lurah sangat-sangat besar dalam mewujudkan hal tersebut dikarenakan para Lurah dapat memberikan contoh positif kepada masyarakat. Sehingga perlu adanya pendekatan yang baik antara Pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, Lurah Ilir Kota, Imran mengatakan bahwa dalam upaya mewujudkan Sanggau Bersih, Tertib dan Terang Kelurahan Ilir bersama Karang Taruna Ilir Kota mendukung sepenuhnya program Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Untuk tenaga Karang Taruna, Imran memastikan siap dan hanya perlu dukungan sarana dan prasarana seperti peralatan kebersihan dan alat angkut. ”Kita siap untuk tenaga Karang Taruna, kita hanya perlu dukungan saranan dan prasarana saja seperti alat kebersihan dan alat angkut,” pungkasnya. (rtn)

mua cabor yang ada. Namun akan lebih berupaya maksimal dalam penyelenggaraan tersebut. ”Tidak ada cabor yang ditargetkan untuk juara, tetapi paling tidak kita ikut dulu. Karena kita masih dalam masa transisi kepemimpinan. Kita diprediksi berangkat tanggal 6 Juni

2014 mendatang karena pelaksanaan 7-15 juni 2014 di Pontianak,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait atlet luar yang mungkin membela Kabupaten Sanggau, Abdul Muthalib dengan tegas menolak adanya atlet dari luar Sanggau. Menurutnya, SDM dari Sanggau akan

diprioritaskan karena ia percaya atlet asli Sanggau tidak kalah bersaing dengan atlet-atlet dari luar. ”Saya tidak mau atlet dari luar daerah, saya mau atlet asli Sanggau. Tapi, kita sedang upayakan pelatih dari luar, atletnya dari asli Sanggau. Kita harus siap dengan atlet dari daerah

sendiri. SDM kita masih banyak. Tidak bermaksud sombong, tetapi saat ini potensi atlet dari Sanggau harus digunakan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Abdul Muthalib pun kedepan menargetkan pembinaan untuk atlet asli Kabupaten Sanggau. Budaya ambil atlet dari luar dae-

rah sudah seharusnya dihapuskan karena tidak baik bagi perkembangan olahraga daerah, termasuk di Sanggau. ”Kita tidak mau mencapai prestasi daerah dengan menggunakan atlet lain.

Kita harus siap dengan atlet daerah sendiri,” pungkasnya. (rtn)

MUI Landak Dukung Pembangunan Masjid Agung Borneo Tribune, Ngabang Ketua Majelis Ulama Kabupaten Landak, Senin, (17/ 3), Abdul Syukur, S.Ag, di Ngabang, Mengatakan.

“Kita sangat mendukung kehadiran Masjid Agung di Landak. Apalagi ormas Islam, seperti NU dan PDM, pengurus Masjid di Kota Ngabang mendukung dibangunnya Masjid Agung di Landak. Karena memang di Kabupaten Landak belum ada Masjid Agung, yang seharusnya di Kabupaten sudah memiliki Masjid Agung, yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten. Sudah selayaknya Kabupaten Landak memiliki Masjid Agung, “ ucapnya.

Ia menambahkan, MUI Landak tidak berkebertan sekiranya Masjid Babul Ulum yang dibangun di jalan Ilung Kampung Raja Ngabang, itu dijadikan Masjid Agung, “ Kita setuju saja, “ tadasnya.

MUI Landak mengingatkan bahwa Masjid Agung idealnya memiliki lokasi yang luas, supaya bisa dibangun, perpustakaan, halaman pakckir, menjadi Islamic Center, dan Pondok Pasantren. “ Pada dasarnya MUI Landak sangat mengdukung pembangunan Masjid Agung di Landak,

karena sesuai dengan kedudukannya bahwa Masjid Jami bertempat di Ibukota Kecamatan, Masjid Agung di Kabupaten, Masjid Raya di Provinsi, dan Masjid Istiqlal berkedudukan di Ibukota Negara, “ terangnya.

Bersesuaian dengan MUI, ketua NU Landak, Haji Ahmad Fauzi, juga mendukung pembangunan dan kehadiran Masjid Agung, yang memang diharuskan di ibukota Landak ini. “Sayapun berharap Masjid Agung Landak ini bisa menjadi asset Pemerintah Daerah dan kebanggaan umat Islam. Masjid Agung inipun saya harapkan betul-betul bisa menjadi Islamic Center Landak,” pintanya.

Sementara itu ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Landak, Haji Romdhani, mengatakan, Masjid Agung memang harus terletak di ibukota Kabupaten. Demikian juga luas bangunan Masjid Agung harus terbesar diantara Masjid yang ada di Kota Ngabang. “Jadi, sudah sepantasnyalah Landak memiliki Masjid Agung. Tapi saya mengingatkan, pendirian Masjid Agung ini jangan membelakangi Masjid Jami Keraton Landak yang sudah ada. Sebab, Masjid Jami

Abdul Syukur memiliki nilai sejarah ,” Romdhani mengingatkan. terpisah , Kepala Kantor Agama Landak, Haji Mudjazie mengurai keteranganya, dijadikannya Masjid Babul Ulum sebagai Masjid Agung bukan tanpa alasan. “Kita lihat dari segi lokasi Masjid Babul Ulum memang mempunyai areal yang besar. Letak Masjid itupun cukup strategis dan Masjid tersebut akan menjadi Masjid terbesar di Landak dengan luas bangunan sebesar 25 x 27 meter, di bangun diatas tanah 50 x 50 meter, “ jelasnya.

Menambahkan, Masjid Agung Babul Ulum itu nantinya akan dilengkapi de-

ngan perpustakaan, koperasi Masjid, kantor dan kelengkapan lainnya. “Jadi, sangat pantas jika Masjid Babul Ulum dijadikan sebagai Masjid Agung,” katanya.

Ia mengatakan para tokoh agama, ormas Islam dan pengurus Masjid yang ada di kota Ngabang, mendukung dan bersepakat. Setelah adanya kesepakatan tersebut, proses selanjutnya akan ada Surat Keputusan (SK) sebagai Masjid Agung oleh Bupati Landak. “Kemudian, setelah dikeluarkan SK Bupati Landak tersebut, maka akan dibentuk kepengurusan Masjid Agung Babul Ulum yang baru dengan struktur kepengurusan yang menyesuaikan dengan kriteria Masjid Agung,” jelasnya.

Dengan harapan keberadaan Masjid Agung di Landak ini akan menjadi kebanggaan umat Islam dan masyarakat di Landak.

“Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Landak dan masyarakat yang berasal dari Landak dimanapun dia berada, untuk merestui dan mendukung, baik secara moral maupun material,” pintanya. Dengan demikian tambahnya, Masjid Agung Babul Ulum yang saat ini masih dalam tahap pemba-

ngunan, secepatnya selesai dan sudah bisa difungsikan.

“Dukungan dana inipun dengan partisipasi masyarakat. Kemudian, karena Masjid Agung ini di SK kan oleh Bupati, kita berharap Pemerintah Daerah dapat menganggarkan pembangunan Masjid itu setiap tahunnya,” pinta Mudjazie.

Ia menjelaskan, anggaran yang diperlukan untuk membangun Masjid Agung Babul Ulum tersebut sekitar Rp. 2 miliar. “Adapun dana yang terkumpul sekarang ini berasal dari partisipasi masyarakat. Dengan dana yang ada itu, untuk saat ini pembangunannya sudah sampai pada pondasi,” katanya. Ia menambahkan, pada musyawarah tersebut, juga sudah disepakati bahwa seluruh Masjid di Kota Ngabang bisa mendukung sebagian dana untuk pembangunan Masjid Agung Babul Ulum itu setiap bulannya. “Adapun besaran dukungan dana tersebut tergantung kesanggupan Masjid yang ada di Kota Ngabang. Kamipun di Kemenag Landak selalu berkewajiban untuk mendorong, membimbing dan mendukung, baik moral maupun material dengan sumber dana yang halal dan dibenarkan,” kata Mudjazie. (Syah)

Musrenbang Tingkat Kabupaten

Bupati Sampaikan Tujuh Ikon Pembangunan merevitalisasi dan tahun depan sudah harus buat baru. ”Untuk dananya, kita akan bahas minimalnya, mungkin sesuai yang kita ajukan dulu.

Kalau Puskesmas kita tingkatkan setiap tahun harus ada dua atau tiga,” ujarnya.

Paolus Hadi mengakui kalau untuk rumah sakit DPRD Borneo Tribune, Sanggau Bupati Sanggau, Paolus Hadi membuka secara langsung Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten, Senin (17/3) di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Sanggau dan dihadiri Gubernur Kalbar yang diwakili Asisten II Sekda Provinsi Kalbar, Lensus Kandri. Paolus Hadi mengatakan bahwa Musrenbang rencana kerja Pemkab Sanggau tahun 2014 ini merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sanggau tahun 2014–2019.

Paolus Hadi pun menyampaikan tujuh ikon pembangunan dalam menata Kabupaten Sanggau menjadi lebih baik. Diantaranya yang pertama yakni Sanggau Tertib yang dimulai dari PNS-nya yang kemudian diikuti masyarakat dan aturan hukumnya.

Kedua, Sanggau Bersih dan Indah. Diharapkan, Sanggau dapat menjadi lebih indah dan dapat menjadi lebih cantik termasuk dalam hal Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Ketiga yakni Sanggau Pintar.

Dalam Sanggau pintar, Paolus mengatakan bahwa hingga kini pihaknya akan merancang pembangunan

FOTO Ist perguruan tinggi (PT) mulai tahun depan. Pemerintah ingin mengembangkan PT. yang berbasis pada potensi yang ada di daerah Sanggau.

Sedangkan Perguruan Tinggi yang sudah ada akan lebih dibina lagi. Perguruan Tinggi yang ada masih fokus di pendidikan. ”Nanti kita akan memperlebar itu. Di Sanggau ini luas, punya berbagai potensi, seperti di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan juga luas kita harus punya perguruan tinggi yang mengakomodir semua itu,” ungkapnya.

Paolus menjelaskan, bahwa Sanggau memiliki kemampuan terbatas untuk mengelola itu semua. Sehingga pihaknya akan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk membicarakan persoalan ini mulai tahun depan. ”Untuk PAUD usai dini, termasuk sekolah unggulan dan sekolah berasrama di beberapa tempat, kita akan mendorong untuk mewujudkan wajib pendidikan sembilan tahun,” jelasnya.

Ikon yang keempat, Sanggau Sehat yakni dengan terus melakukan peningkatan di sektor pelayanan di rumah sakit dan Puskesmas.

Untuk rumah sakit, pemerintah akan mulai

harus diajak bicara terlebih dahulu. Hal itu juga menyangkut persoalan pendanaan pembangunan tersebut.

Kelima, Sanggau Manjur yakni maju infrastruktur.

Bukan hanya jalan sanggau, tapi juga air, jembatan dan bangunan. “Air di Kota Sanggau ini harus sudah

maksimal,” tegasnya.

Sedangkan yang keenam yakni Sanggau Terang. Dari Kota hingga Desa dapat terang. Paolus Hadi pun berharap semua desa-desa yang ada di Sanggau. ”Terakhir yakni Sanggau budiman, berbudaya dan beriman,” pungkasnya. (rtn)

Hari Pemadam Kebakaran ke 95

Bupati Adrianus, Cegah Kebakaran Sejak Dini Borneo Tribune, Ngabang Bupati Kabupaten Landak DR. Drs. Adrianus. Asia Sidot, M.Si, menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat, pejabat, dan perusahaan untuk dapat mencegah kebakaran hutan dan mengantisipasi hal-hal yang dapat menyebabkan kebakaran, baik dilingkungan rumah, pekarangan dan hutan.

Hal itu disampaikan Bupati Adrianus, pada peringatan Hari Pemadam Kebakaran ke 95, di halaman kantor Bupati Landak, Senin, (17/3), di Ngabang.

Bersamaan dengan peringatan hari pemadam kebakaran ke 95 tahun, Bupati menyerahkan 3 unit pompa air kepada tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Sengah Temila, Mandor dan Kecamatan Menjalin, masing-masing diterima langsung Camat yang bersangkutan. Bupati Adrianus, berkesempatan membacakan amanat Menteri Dalam Negeri, yang mengatakan.(Syah)

Bupati Adrianus menyerahkan mesin pompa pemadam kebakaran kepada Camat Sengah Temila, Mandor dan Menjalin. FOTO Ya’ Syahdan/ Borneo Tribune

Sekadau Borneo Tribune

Kamis, 20 Maret 2014

INFO BANK BNI 46 Pontianak, Jl. Tanjung Pura No. 1 Telp. (0561) 736211, 732016, 732630, 732026 (0561) 736392 Capem Univ. Tanjungpura.

Jl. Daya Nasional Telp. (0561) 736046 (0561) 764012 Capem Pasar Siantan, Jl. Khatulistiwa No. 81-83 Siantan Telp. (0561) 881419 (0561) 883263

BCA KCU PONTIANAK, Jln. A. Yani No. 1 Ptk, 0561-736305 (hunting) KCP Imam Bonjol, Jln. Imam Bonjol No. 457 Ptk, 0561-737984, 734524 KCP Rahadi Usman, Jln. Rahadi Usman No. 4 Ptk, 0561-733482, 740814-15 KCP Sei Pinyuh, Jln. Raya Terminal 05-06, Sei Pinyuh KCP Sultan Muhammad, Jln. Sultan Muhammad 136, Ptk, 0561-738051

BANK KALBAR CABANG UTAMA PONTIANAK Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak 78117, Telp. (0561) 732148, 736723 Fax. (0561) 745149, Telex. 29174, 29129 CABANG SYARIAH Jl. A. Yani Pontianak, Komp.

Perkantoran & Town House No. 5-6 (depan A. Yani Mega Mall) Telp. (0561) 733033, 7061800, Fax. (0561) 732599

BANK BRI Kantor Cabang Barito, Jalan Barito, Telp. (0561) 734009, Fax. (0561) 733019 Komplek Pertokoan Pasar Flamboyan Jalan Gajah Mada Blok C. 14 Ptk

BANK DANAMON Jl. Tanjung Pura No. 102, Ptk Telp. (0561) 737107 (H), 730898, Fax : (0561) 736264, 765595 Jl. St. Muhammad No. 173, Ptk Telp. (0561) 731156, Fax : (0561) 734462 Jl. KH. Wahid Hasyim No.24-26, Telp.: 0561-768599/765411, Fax : 0561-768599/765411

BANK MANDIRI SYARIAH PONTIANAK, Jl. Diponegoro No. 95, Telp. (0561) 745004, Fax. Ketapang, Jl. MT. Haryono No. 111-112 Ketapang, Telp. (0534) 34600 Fax. (0534) 34395 Kantor Kas Politeknik, Kampus Politeknik Negeri Jl. A. Yani No. 52, Telp. (0561) 583850 Kantor Layanan Syariah Bank Mandiri Pontianak-Sidas, Jl. Sidas No. 2, Pontianak, Telp. : (0561)7069797, Fax. : (0561) 763082

BANK BUKOPIN Cabang Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56 Pontianak 78117 (0561) 745025 (Hunting) (0561) 734253 Cabang Pontianak Kal-Bar, Jl. Adi Sucipto Km. 7,5 (Gedung Kopkar Mekar PLN Wil Kal - Bar) Kabupaten Pontianak, Telp. 0561 722598, 0561 - 723158, Kantor Kas Adisucipto Jl. Sultan Muhammad No. 48, Pontianak 78117 , (0561) 730001/ 730077, (0561) 730132, Capem Sultan Muhammad

BANK BTN CABANG PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak 78123, Pontianak, Telepon: (0561) 740163 Fax: (0561) 740168 CABANG PEMBANTU JERUJU, Jl. Kom. Yos Sudarso No. 10, Jeruju Pontianak 78122, Telepon: (0561) 770567 Fax: (0561) 770567 KAS LAYANAN POS ONLINE PONTIANAK, Jl. St. A. Rahman No.49, 78116, Pontianak, Telepon: 0561-730641, 0561-730642, 0561730644 Fax: 0561-762146

BANK PERMATA Juanda KC, Jl. IR. H. Juanda No. 49-50 BB, Pontianak (781177), 0561-738323, 0561 -736411 Gajah Mada KCP, Jl. Gajah Mada no 69 C, Pontianak (78121), 0561747371, Tanjung Pura KCP, Jl. Tanjung Pura No. 370, Pontianak (78122), 0561764926

BANK BII KC Pontianak Jl. Tanjungpura No.20 (Pontianak) Telp. (0561) 39220

BANK MANDIRI

BANK BHI

Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 2 , Humaera B(0561) 734247, 734147 Jl. Achmad Yani No. 3 - 3 A, (0561) 765010, 767993 Jl. Tanjungpura No. 110, (0561) 734464, 734752 Jl. Sidas No. 2 (0561) 734670, 747495, 733672

BANK MEGA

Roda transportasi menuju Desa seberang Kapuas kecamatan sekadau hilir semakin padat setiap hari menggunakan kendaraan motor bandong. Warga disana kedepan cukup membutuhkan angkutan air yang representatif.// foto Bagus Kosminto/ Borneo tribune

Cabang PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No.567 , Telp. (0561)-762838; Fax. (0561) -76290

KC PONTIANAK, Jl. H. Agus Salim No. 10 - 12, Telp. (0561) 739822, (0561) 749078

Simon : Dari Pembangunan Bisa Rubah Sebuah Daerah Simon Petrus, S.Sos, M.Si. foto Bagus Kosminto/Borneo tribune

BorneoTribune, Sekadau Kebijakan Pemerintah memberikan peluang untuk pemekaran Daerah Otonomi Baru memberikan dampak besar di Sekadau sejak dimekarkan. Tak dipungkiri, dampak pembangunan yang sangat dirasakan kalayak ramai kini adalah akses transportasi dan komunikasi.

Bupati Sekadau, Simon Petrus pada sebuah kesempatan di Belitang Hulu dan Belitang Hilir merasa bahagia, sebab kue pembangunan di Daerah pedesaan kini memberikan manfaat besar terutama sektor transportasi dan komunikasi.

“Tahun 1990-an kita semua tahu belum banyak perkembangan di Daerah kita Belitang ini. Sebabnya, Kecamatan disebelah utara Kabupaten Sekadau ini sulit dijangkau, wilayahnya luas, rentang wilayah juga jauh. Maka bersyukurlah Desa Terduk dampak ini yang dulunya ditempuh berjalan kaki selama 4 jam lebih, sekarang sudah dekat menjadi 1 jam menggunakan kendaraan,” sebut Bupati bernada di Balai sepuak, pada sebuah kesempatan baru-baru ini.

Bupati mengatakan upaya percepatan pembangunan yang merata dan sesuai dengan kebutuhan, demi kesejahteraan masyarakat itu sudah digambarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menenang Daerah (RPJMD) yang mengacu kepada Visi Misi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mendukung sepenuhnya rencana-rencana pembangunan yang sudah direncanakan Pemerintah.

“Jadi kalau Pemda ada rencana membangun fasilitas untuk masyarakat misanya membangun jalan, jembatan, kantor Desa, gedung Sekolah bapak ibu mesti dukung,” imbau Bupati.

Simon mengingat sejak dirinya menjadi Camat Belitang Hulu dan Camat Belitang Hilir, banyak pembangunan yang belum tercapai karena, rentang wilayah yang jauh, dan luas terlebih karena keterbatasan biaya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sanggau kala itu.

Namun berbeda sekarang akses menuju tiga belitang berangsur membaik dari tahun ke tahun. Untuk itu rencana pembangunan yang sudah direncanakan Pemerintah mampu dan didukung masyarakat sepenuhnya, dijaga dan dipelihara.

“Kalau pemerintah tidak mempersiapkan akses jalan, mungkin kita kewalahan mau ke Sei Ayak pusat kecamatan Belitang Hilir mengikuti acara MTQ ini,” sebutnya di Belitang Hilir, baru-baru kemarin. (Mto).

8

LAKI Dukung Pemberatasan Kasus Tipikor Borneo Tribune, Sekadau Langkah Kejaksaan Negeri Sekadau dalam penindakan kasus tindak pidana korupsi patut diapresiasi. Dalam rentang waktu satu pekan, Kejari sudah menahan dua orang tersangka untuk dua kasus berbeda.

Kejari resmi menahan STS, 11 maret lalu salah satu PNS di lingkungan Pemkab Sekadau yang tersandung kasus SPPD fiktif. Satu pekan berselang, tepatnya Senin (17/3) kemarin, Kejari Sekadau kembali menahan tersangka HL yang disangka melakukan pungutan dalam PPAN tahun 2009-2012.

Namun demikian, pihak Kejaksaan Negeri Sekadau diharapkan tidak kendor dan terus tancap gas dalam penindakan setiap kasus tipikor yang sam-

pai ke meja Kejari. Karena, setiap kasus masih mungkin dilakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan menyeret nama-nama lain yang mungkin terlibat.

“Kita tentu mengapresiasi ketegasan Kejari Sekadau dalam penindakan kasus tipikor.

Namun, kita juga berharap Kejari terus melakukan pengembangan jika ada indikasi nama-nama lain terlibat dalam kasus-kasus yang sudah ditetapkan tersangkanya,” ucap ketua Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kabupaten Sekadau, Anzhastira melalui sambungan telepon, kemarin.

LAKI, kata Anzhas, sebagai salah satu LSM mendukung langkah pemberantasan korupsi di negeri ini akan terus

memantau perkembangan kasus-kasus tipikor yang ditangani aparat penegak hukum di Kabupaten Sekadau.

“Pemberantasan korupsi harus dilakukan sampai ke akar-akarnya dan tidak pandang bulu. LAKI Sekadau siap memantau setiap kasus tipikor yang ditangani aparat hukum,” tutur Anzhas.

Koruptor, lanjut Anzhas, merupakan musuh rakyat yang tidak dapat ditolerir tindak tanduknya. Semua kalangan mesti mendukung langkah pemberantasan korupsi di Sekadau.

“Seluruh elemen masyarakat juga mesti dukung pemberantasan korupsi. Salah satu caranya yakni dengan mengawasi kinerja aparat penegak hukum,” tandas Anzhastira. (Mto).

Sekolah SMP Sibuk Laksanakan Try Out Borneo Tribune, Sekadau Sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat di Kabupaten Sekadau sampai kemarin sedang sibuk menyelesaikan jadwal try out.

Kegiatan tersebut dipersiapkan matang oleh sejumlah sekolah menyongsong pelaksanaan Ujian Nasional tahun ajaran 2013/2014 tahun ini. Kesibukan murid dan dewan guru tampak saat pelaksanaan try out di SMP K St. Gabriel Kemarin.

“Sekolah kita dari tanggal 17 sampai dengan 20 maret sedang melaksanakan try out pertama. Try out kedua akan dimulai tanggal 10 sampai 15 bulan April nanti,” kata LH Anwar AL, Kepala Sekolah

SMP K St. Gabriel di jumpai di Sekolah, Selasa kemarin.

Pihak sekolah lanjut Anwar sebelum pelaksanan try out 17 Maret kemarin sudah menggelar ujian sekolah untuk siswa siswi peserta UN tahun ajaran 2013/2014. Langkah tersebut, katanya merupakan kebijakan sekolah guna memaksimalkan persiapan siswa siswi peserta UN tahun ini.

Anwar menilai dari 158 siswa siswi peserta UN tahun ini cukup aktif mengikuti ujian sekolah dan try out.

Jadwal pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMP/MTs tahun ajaran 2013/2014 rencananya akan digelar mulai 5-8 Mei mendatatang. Oleh karena itu,

Anwar berharap peserta UN SMP K St. Gabriel dapat mempersiapkan diri dengan baik dan mampu mengisi soal-soal UN Mei mendatang.

Kepada orang tua murid, lanjutnya, diharapkan proaktif membimbing anak-anak mereka dirumah supaya hasil UN nanti mendapatkan Nilai yang memuaskan.

“Kita harapkan anak-anak bisa fokus belajar baik di Sekolah atau dirumah. Dan kita harapkan orang tua membimbing anak-anak mereka belajar dirumah. Kita ingin anak-anak mendapatkan nilai yang memuaskan, bisa membanggakan orang tua, sekolah, dan lulus 100 persen,” timpal Anwar. (Mto).

Sintang-Melawi Borneo Tribune

Kamis, 20 Maret 2014

9

Gabungan Pengusaha Kayu Butuh Kejelasan Regulasi Borneo Tribune, Nanga Pinoh Regulasi atau aturan hukum soal pengelolaan kayu lokal hingga kini belum juga dimiliki oleh Kabupaten Melawi. Kondisi tersebut membuat para pelaku usaha berbahan baku kayu kerap mengalami kecemasan. Oleh karena itu, Gabungan Pengusaha dan Pekerja Kayu Aplikasi Kayu dan Muebeller (GAPPAM) Kabupaten Melawi berharap ada regulasi yang jelas terkait pengambilan dan pengelolaan kayu di Kabupaten Melawi sehingga para pengusaha bisa bekerja dengan tenang.

“Kita ketahui bersama 30 persen pembangunan di Kabupaten Melawi masih menggunakan kayu. Namun sampai sekarang belum ada regulasi yang jelas agar kita bisa bekerja dengan tenang,” kata Ketua Umum Gappam Kabupaten Melawi, Uray Usman Saidi pada acara pengukuhan pengurus Gappam, di Pendopo Bupati Melawi, Selasa (18/ 3) malam.

Uray Usman mengungkapkan, 70 persen wilayah Kabupaten Melawi masuk dalam kawasan hutan. Namun, karena tidak adanya regulasi yang jelas, acapkali pengusaha menjadi serba salah saat menjalankan usahanya.

Mereka tidak tahu hutan apa yang boleh diambil kayunya serta bagaimana pula sistemnya.

“Sampai saat ini belum ada Perda yang mengatur berkenaan dengan masalah pemanfaatan kayu sehingga kita pun menjadi kucing-kucingan dengan aparat. Kalau mau bawa kayu harus nunggu malam supaya tidak ditangkap polisi,” lugasnya.

Berlatar belakang dari beberapa persoalan tersebut, sambung Uray Usman, para pengusaha dan pekerja kayu mendirikan organisasi profesi Gappam. Organisasi terse-

but diharapkan bisa menjadi wadah kalangan pengusaha dan pekerja kayu untuk menyampaikan persoalanpersoalan yang dihadapi di lapangan.

“Kita juga berharap dengan adanya wadah ini, ada pendapatan dari sektor perkayuan sehingga bisa bisa menambah PAD Kabupaten Melawi. Dengan cara mengambil retribusi yang legal dari pengusaha kayu dan pekerja kayu,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini pendapatan dari sektor perkayuan nyaris tidak ada sama sekali. Sementara hutan yang ada terus berkurang. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama yang baik serta adanya regulasi yang jelas dari pemerintah.

“Terkadang yang menjadi persoalan, pekerjaannya resmi namun kayunya ilegal sehingga kita yang menjual ditangkap, tapi yang membeli tidak. Padahal sesuai aturan baik yang menjual maupun yang membeli harus ditangkap,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten I Setda Kabupaten Melawi, Imansyah menyambut baik pendirian Gappam di Kabupaten Melawi. Dengan harapan bisa menjadi wadah untuk kalangan pengusaha dan pekerja kayu yang selama ini masih mengalami sejumlah hambatan.

“Masalah perkayuan ini saya pikir bukan hanya di Melawi saja, namun di daerah lain di seluruh Indonesia.

Dan sampai sekarang Pemerintah Pusat sendiri masih sulit untuk mengatasinya,” ujarnya. Imansyah mengatakan, jika dilihat dari potensinya, memang ada peluang dari sektor perkayuan untuk mendongkrak PAD. Namun di sisi lain kalangan pengusaha harus tetap mengikuti aturan yang ada sehingga tidak sampai ber-

hadapan dengan hukum.

“Maka dari itu, ke depannya saya berharap kepada pengurus Gappam bisa melakukan audiensi dengan

Bupati dan dinas terkait untuk mencari solusi terbaik mengenai masalah perkayuan ini,” ucap Imansyah. (eko)

Pelantikan Pengurus, penyematan pin oleh Asisten 1 Setda Kabupaten Melawi kepada Ketua GAPPAM dalam acara pelantikan pengurus GAPPAM Kabupaten Melawi. Foto Eko Susilo/Borneo Tribune

Pelatihan Kader Posyandu dan Tenaga Kesehatan Borneo Tribune, Nanga Pinoh Keterlibatan perusahaan dalam pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia memang sudah seharusnya dilakukan. Seperti yang dilaksanakan oleh PT Adau melalui dua perusahaannya. Yaitu PT Adau Agro Kalbar dan Adau Hijau Lestar yang melakukan pembinaan terhadap kader Posyandu serta tenaga kesehatan.

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan, di Gedung Paroki Kota Baru, Kecamatan Tanah Pinoh, Selasa (18/3) lalu dilakukan sebagai bagian kepedulian perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan sawit.

Para kader Posyandu dan tenaga kesehatan yang dilatih merupakan masyarakat yang berasal dari desa-desa di sekitar areal perkebunan garapan PT Adau.

“Peserta pelatihan terdiri dari 42 orang kader Posyandu dari 9 desa dan 14 orang tenaga kesehatan atau bidan,” ungkap Ketua Panitia Pelaksana, Eed Roskayadi.

Sementara itu, ADM PT. AAK dan PT. AHL, Suyono mengharapkan, apa yang dilakukan oleh perusahaan melalui pemberian pelatihan kepada kader Posyandu tersebut bisa memberikan manfaat baik bagi kader Posyandu itu sendiri serta bagi masyarakat terutama generasi yang akan datang sebagai persiapan untuk menyonsong era baru.

“Kapan kita memulai, ya hari ini kita bisa memulai.

Tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi peluang, ya hari ini harus mulai,” lugasnya.

Menurut Suyono, inti pelatihan tersebut adalah untuk mempersiapkan generasi

Kader Posyandu, pimpinan dan staf PT Adau berpose bersama dengan para Kader Posyandu dan petugas kesehatan.

Foto istimewa

yang sehat dan tentunya semuanya harus dimulai dari anak-anak maupun generasi penerus untuk memberikan hasil yang maksimal di harihari yang akan datang.

“Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi manfaat untuk masyarakat dan pemerintah dan tentunya untuk menunjang pembangunan yang akan datang,” harapnya.

Target dari pembinaan Posyandu itu sendiri, sambung Suyono, diutamakan untuk desa-desa yang berada di wilayah perkebunan, paling tidak desa-desa yang berada di wilayah ring satu.

Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ke depannya

dilakukan di daerah-daerah yang berada di ring dua.

“Saat ini pembinaan Posyandu sudah berjalan di sembilan desa. Desa-desa tersebut berada di dua kecamatan. Yaitu Kecamatan Tanah Pinoh dan Kecamatan Tanah Pinoh Barat,” ucapnya.

Dijelaskannya, pelatihan kader Posyandu tersebut merupakan bagian dari salah satu kegiatan program CSR dari PT. AAK dan AHL pada bidang kesehatan. Melalui kegiatan tersebut PT Adau mencoba memberikan tambahan ilmu dan ketrampilan kepada para kader Posyandu dalam rangka mengawasi pertumbuhan dan perkembangan anak-

anak. Karena para kaderkader Posyandu inilah yang dekat dengan masyarakat.

“Kami berharap melalui kegiatan ini para kader Posyandu bisa bertambah ilmu dan kerampilannya di dalam mengelola Posyandu,” jelasnya.

Pada Posyandu binaan PT Adau yang berada di 9 desa tersebut, pelayanan yang diberikan berupa pelayanan bagi ibu hamil, lanjut usia (lansia), balita, pemberian makanan tambahan untuk anak-anak dan pembagian susu dan sebagainya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Tanah Pinoh, Indra Krisna Agung mengucapkan, terima kasih kepada pi-

hak PT Adau yang telah memberikan kontribusi yang baik terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program Posyandu.

“Apalagi kegiatan Posyandu merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan,” ungkapnya.

Sedangkan Camat Tanah Pinoh, Hamidun menyampaikan, pembinaan Posyandu yang dilakukan oleh PT Adau berkaitan erat dengan visi dan misi Bupati Melawi, yaitu pada program Melawi Sehat. Ia melihat apa yang dilakukan oleh PT Adau tersebut sangat membantu pemerintah terutama di dalam memberikan pela-

yanan kesehatan kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan dibantunya Posyandu binaan dari perusahaan, hal itu bisa membuat masyarakat menjadi sehat semua. Tidak ada lagi anak-anak yang terkena campak dan polio,” harap Camat Tanah Pinoh, Hamidun.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Camat Tanah Pinoh Barat, Ibrahim juga ikut memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak perusahaan yang telah memberikan kontribusinya kepada masyarakat dalam hal pembinaan kader Posyandu.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya seremoni saja, mudah-mudahan kegiatan ini terus dijalankan sehingga bisa meraih yang tinggi,” ucapnya.

Dia juga berharap kepada pihak perusahaan supaya ke depannya bantuan dari perusahaan terhadap bidang kesehatan tidak hanya sebatas pada Posyandu, melainkan bila perlu bisa membantu penyediaan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Pustu dan Polindes.

“Sebab kondisi Pustu atau Polindes yang ada sekarang, banyak yang sudah mengalami kerusakan, seperti atap dan lantainya sudah bolong,” paparnya. (eko)

Kapuas Hulu Borneo Tribune

Kamis, 20 Maret 2014

10

PKB Siapkan Strategi Kampanye Borneo Tribune, Pontianak Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Pontianak, Alpian Aminardi mengungkapkan pihaknya dalam waktu dekat ini akan menggelar rapat internal membahas strategi kampanye. ”Kita akan undang Dewan

Syuro, penaseha, pengurus partai untuk membahas strategi apa untuk kampanye, apakah lebih memilih diaologis ataupun kampanye terbuka. Kita akan kaji untung ruginya dulu,” ujarnya kepada awak media, Rabu (19/3).

Dia menambahkann stra-

tegi yang masih dipersiapkan PKB. Tentu saja akan menetukan sejauh mana langkah PKB dalam memulai debutnya dalam berkampanye. ”Startegi ini tentu saja untuk mengukur sejauh kesiapan kita. Namun saya menegaskan saat ini kita

siap. Mau itu kampanye dialogi, maupun terbuka.

Kita hanya mempersiapkan lebih lanjut agar jangan salah langkah. Apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Apakah pendekatan langsung atau berorasi di lapangan terbuka. Semua harus dipertimbangkan dan

diperhitngkan,,” paparnya.

Anggota DPRD Kota Pontianak dari legeslator PKB ini yakin partainya bisa meraih suara penuh, yaitu tujuh kursi di legislatif. ”Kenapa tidak. Ini pembuktian PKB di pemilu kali ini. Jika sebelumnya kita

gagal di pemilu lalu, kali ini PKB harus bisa. Tujuh kursi pasti bisa kita rebut,” tegasnya.

Alfian enggan berkomentar banyak terkait strategis dalam menghadapi Pemilu 2014 Namun, ia memastikan PKB memiliki cara sendiri untuk menarik simpati

masyarakat. ”PKB memiliki kedekatan yang dalam untuk sejumlah kelompok masyaakat tetapi PKB itu milik semua masyarakat. Milik semua umat karena kita partai nasionalis bukan partai kelompok tertentu,” tandasnya. (Slt)

H.Burhanuddin Maju Demi Rakyat

“

Ini panggilan rakyat, ada yang harus saya perjuangkan, demi rakyat, restu rakyat dan dukungan rakyat, membawa saya kembali untuk terjun ke dunia politik H.Burhanudin Menurut H. Burhanudin, untuk di Kabupaten Kubu Raya (KKR), masih banyak yang harus diperjuangkan, tertutama mengenai infrastruktur jalan.

“KKR merupakan daerah yang baru, seharusnya bisa cepat berkembangkan, terutama infrastruktur jalannya, saya tidak mau kejadian di Sanggau kembali terjadi di KKR, kasihan masya-

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

“

Borneo Tribune, Pontianak H. Burhanudin, SH tokoh masyarakat Desa Punggur Kecamatan Sungai Kakap, memastikan dirinya kembali terjun kedunia politik, di mana terjunnya dia kedunia politik kali ini demi Rakyat, dibuktikan keseriusannya maju sebagai Caleg DPRD Provinsi Kalbar, dapil Kubu Raya – Mempawah, Rabu (19/3) kemarin.

Sebelumnya Burhanudin yang sempat menjabat sebagai Kepala Desa Punggil Kecil Kecamatan Punggur Besar, selama beberapa periode, kemudian dirinya juga sempat menjadi kader dari PKB, di mana dirinya beberapawa waktu lalu berkedudukan sebagai Wakil Ketua DPW PKB Kalbar, namun dirianya memberhentikan diri dari dunia politik. “ Ini panggilan rakyat, ada yang harus saya perjuangkan, demi rakyat, restu rakyat dan dukungan rakyat, membawa saya kembali untuk terjun ke dunia politik,”pungkas H. Burhanudin.

rakat, kasihan rakyat, dan saya maju untuk dan demi rakyat”katanya.

Dengan terjunnya dia kembali ke dunia politik, dirinya pun, tidak segan – segan untuk mendesak pemerintah, demi kepentingan rakyat. “ Saya akan lantangkan suara kepada pemerintah atas aspirasi rakyat, tentunya jika saya terpilih nantinya, di mana saya siap mengemban amanah itu,” tambahnya.

Saat ditanyai mengenai Partai yang menjadi perahunya, dirinya mengatakan kali ini bukan lah PKB, melainkan dirinya mengguna-

Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

kan Partai PKPI, dengan nomor urut 4.

“Insya Allah 10.000 ribu suara saya akan dapatkan, di dapil saya, yakni Kubu Raya dan Mempawah,” ujar sang tokoh masyarakat Punggur Kecamatan Sungai Kakap itu.

H.Burhanudin juga mengatakan, sejauh ini jika dilihat dari anggota legeslatif yang terpilih sebelumnya, baik itu utuk DPRD Kubu Raya maupun Provinsi Kalbar, belum benar – benar menyampaikan aspirasi rakyat, dan tidak mengetahui apa yang diinginkan rakyat. “ Orang yang dapat membangun suatu daerah, adalah orang yang mengetahui persis daerah itu seperti itu, tentunya orang yang lahir di daerah itu,” katanya lagi.

Lebih jauh lagi dirinya menambahkan, dirinya tidak muluk – muluk, yang penting dapat memberikan suatu yang diharapkan masyarakat selama ini kepada setiap orang yang duduk di kursi yang mewakili rakyat itu. “ Sudah jelas tugas anggota legeslatif itu, yakni berbicara sebanyak mungkin untuk rakyat, dan memberikan apa yang diharapkan rakyat selama ini, karena itu amanah, jadi saya tidak muluk – muluk, begitu masyarakat membutuhkan, kita harus cepat,”tambahnya.

Dirinya mengimbau kepada masyarakat, untuk memilih sesuai dengan hati, bukan melihat janji seseorang. “ Masyarakat jangan terhanyutkan, pilih lah dengan hati, lihat lah sosok seseorang, jangan sampai terhanyut dalam iming – iming,” imbaunya.(Zrn).

FOTO Ilustrasi

Parkir Jangan di Badan Jalan Borneo Tribune, Pontianak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak makin gencar menertibkan kendaraan yang parkir di badan jalan.

Kabid Lalu lintas dan Angkutan Jalan (DLAJ) Sy. Usmulyono, MT, terkait hal tersebut, kepada awak media mengatakan, cara ini harus dilakukan karena jalan-jalan Kota Pontianak kondisinya tidak sepadan dengan jumlah kendaraan.

Parkir di badan jalan pun membuat kemacetan makin parah. ”Kita memiliki kawasan yang tidak boleh parkir di badan jalan karena akan menimbulkan kesemerautan dan kemacetan parah. Ini terus kita lakukan karena ini sangat mengganggu aktivitas warga,” ungkapnya, saat ditemui wartawan,

Rabu (19/3).

Ditambahkan Usmulyono, pihak Dishub kota Pontianak juga langsung melakukan penilangan di tempat jika masih ada kendaraan yang parkir sembarangan. ”Kita tidak sembarangan dalam mengeluarkan kebijakan, mengingat aturan ini sudah sesuai dengan Perda No 36 tahun 2013 Tentang Pelarangan Parkir di Atas Badan Jalan,”imbuhnya.

Dia menegaskan, semua ada peraturannya, baik kawasan yang tidak boleh parkir maupun kawasan yang boleh parkir.

Namun dalam hal ini kata Usmulyono pihaknya mengakui, sosialisasi masih minim dan terus dilakukan, mengingat banyak aduan masyarakat akan ketidaktahuan aturan tidak

boleh parkir di badan jalan. ”Saat kita melakukan penertiban banyak masyarakat tidak mengetahui aturan parkir kendaraan ini.

Makanya kita hentikan aktivitas penertiban. Tapi, kita lebih intensifkan sosialisasi kepada masyarakat akan aturan ini,” paparnya.

Usmulyono juga meminta kepada petugasnya di lapangan untuk tidak langsung menilai tetapi terlebih dahulu memberi pemberitahuan kepada pemilik kendaraan. ”Kita mendengarkan keluhan warga ini, makanya pola kita ubah tetapi jika masih membandel kita langsung menilangnya di tempat. Dishub akan terus mengintensifkan sosialisasi perda ini. Jadi, nanti tidak ada lagi yang tidak tahu akan aturan tersebut,” tandasnya.(Slt)

Mantan Kepala UPTD Dishub Terancam Ditahan Borneo Tribune, Pontianak Mantan Kepada UTD Dinas Perhubungan Kota Pontianak, atas nama Sy.M yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengambilan PAD penyeberangan Very tahun 2012/ 2013, terancam dilakukan penahanan oleh pihak Polresta Pontianak, Rabu (19/3) kemarin.

Menurut Kapolresta Pontianak Kombes Pol Drs. Hariyanta, pihaknya saat ini sedang melakukan pendalaman hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap sejumlah saksi terkait dugaan korupsi penyeberangan very tahun 2012/ 2013. “ Kita masih melakukan pendalaman dan pengembangan, dan untuk sementara ini tersangka masih satu orang, yakni atas nama Sy.M, mantan Kepala UPTD Dishubkominfo Kota Pontianak,”tegas Kapolresta.

Dikatakan Kapolresta Pontianak, selain itu pula

pihaknya saat ini sudah melakukan ekpos kepada pihak BPKP terkait dugaan tindak korupsi jajaran Pemerintah Kota Pontianak pada tahun 2012/2013 itu. “ Ekspos kepada BPKP sudah kita lakukan, selain itu pula kita juga sudah menyerahkan sejumlah barang bukti berupa dokumen maupun bukti penyetoran atas PAD penyeberangan very itu kepada pihak BPKP,” katanya.

Sehingga saat ini, lanjut Hariyanta, pihaknya tinggal menunggu hasil audit dari BPKP, atas dugaan tindak korupsi itu. “ Kita tunggu hasil audit BPKP atas dugaan korupsi itu,”ujarnya.

Ditambahkan Hariyanta, ketika hasil audit sudah keluar, maka kita akan melakukan tindakan hukum selanjutnya terhadpa tersangka. “ Lihat saja, begitu hasil auditnya sudah keluar, maka kita akan lakukan tindak hukum selanjutnya,” ungkap Hariyanta ketika

disinggung, apakah Sy. M akan ditahan atau tidak.

Selain itu Hariyanta juga menegaskan, pihaknya meyakini adanya kerugian negara atas dugaan korupsi yang dilakukan Mantan Kepala UPTD Dishubkominfot atas nama Sy. M tersebut. “ Kita meyakini dan menduga kuat ada kerugian negaranya, makanya kita tetapkan satu tersangka, yakni setelah melakukan pemeriksaan terhadap sjeulamh saksi,”ujarnya.

Saat disinggung berapa nilai kerugian yang diduga pihak Polresta Pontianak, atas dugaan tindak korupsi Dihubkominfo itu.

“Kita hanya menduga saja, yakni sekeitar sjeumlah uang yang dikembalikan oleh Sy. M ke Kas Daerah, yang jelas kerugian itu muncul, lantaran penyetoran PAD ke kas daerah yang dilakukan Dishubkominfo tidak sesuai dengan, PAD yang sebenarnya, jadi penyetoran PAD itu ada yang kurang,”jelasnya lagi.(Zrn).

IKLAN BARIS Langganan Koran

DIJUAL

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( l07.05 l07.55 l11.10 l14.35 l16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( l07.00 l07.55 l11.55 l15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( l07.30 l11.35 l15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( l08.00 l12.55 l17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

Tanah Kavling lokasi strategis, siap bangun di Perbatasan Sungai Raya Dalam - Punggur Kecil (lurus Paris2), SHM - aman / tidak bertimpa, dll. Tersedia 62 kavling 10 x 20 m2 (25jt cash), 8 kavling Ruko 5 x 40m2 (50 jt cash). Untuk kredit DP 5jt, sisanya diangsur 3642 bulan. Hanya 5 Km dari Jl.Ayani 3 dan pinggir jalan raya Paris - Parit Buluh.

Berminat Hubungi :

0812 5710 225

Ingin berlangganan Harian Borneo Tribune di daerah, hubungi: Biro Kubu Raya: Aldi (08971600688) Biro Mempawah: Johan Wahyudi (085654587038).

Biro Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran) (085245527602).

Biro Bengkayang: Mujidi (085245247955).

Biro Landak: Yohanes Ngalai / Pemasaran (085822062880).

Biro Sanggau: Ratnasari (085245904505).

Biro Melawi: Eko Susilo (081256452946).

Biro Sekadau: Bagus Kosminto (085245743683).

Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757)

Biro Kapuas (085654585775)

Hulu:

Herdi

Biro Ketapang: Aldi (08971600688) Biro Kayong Utara: Abdul Khoir (081345154592)

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

Service Mobil SUTOYO MOTOR. Service, Tune Up, Las/Cat Mobil. Jl. Letjen Sutoyo No. 11 Telp. 743690 Ptk

Kost Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp. 0562-3320424 SKW

Iklan Baris: 1 baris / hari Rp. 6.000,-

Teras Borneo Tribune

Kamis, 20 Maret 2014

Rumkit Lanud Supadio Bantah Beratkan Pasien BPJS Borneo Tribune, Kubu Raya Kepala Rumah Sakit Lanud Supadio, dr. Hendro Yulieanto, MS, SpAn, SpKp membantah penolakan pasien BPJS Kesehatan yang akan dirawat di rumah sakit yang dipimpinnya. “Kami mencoba mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh saudara Jemmy melalui beberapa media yang menyatakan Rumkit Lanud Supadio menolak pasien BPJS, jelas itu tidak benar. Justru seblaiknya, bisa rekan-rekan media lihat sendiri, di rumah sakit ini justru di dominasi oleh pasien non-anggota yang mengunakan BPJS,” kata Hendro saat menggelar konfrensi pers di Sungai Raya, Rabu (19/7).

Dia menjelaskan, saat Koko Hermanto yang merupakan ayah kandung Jemmy Hermanto masuk ke rumkit tersebut, kondisi ruangan untuk pasien umum memang sedang dalam keadaan penuh dan terpaksa Koko Hermanto ditempatkan pada ruang UGD sambil menunggu ruangan pasien umum khusus untuk laki-laki kosong.

Hendro mengatakan, ruangan pasien laki-laki itu hanya ada lima tempat tidur, empat diantaranya saat itu penuh semua dan tinggal satu temppat tidur yang kosong.

Sesuai dengan kebijakan rumah sakit, satu tempat tidur itu me-

mang sengaja dikosongkan untuk menampung anggota TNI AU yang sakit. “Kan tidak lucu, rumkit ini merupakan rumkit Lanud Supadio yang sebenarnya dibuat khusus untuk anggota TNI, namun ketika ada anggota kita yang sakit namun tempatnya penuh. Tidak mungkin kita rujuk ke rumkit lain, makanya selalu ada satu tempat tidur yang kosong untuk anggota kita,” tuturnya.

Namun, lanjut Hendro, setelah ada salah satu pasien yang pulang dan ada tempat tidur yang kosong, baru Koko Hermanto dipindahkan ke ruang perawatan laki-laki. “Jadi, sekali lagi saya tegaskan, tidak benar jika kami menolak pasien BPJS, namun, karena kami merupakan rumkit Lanud Supadio, jelas penanganan untuk pasein sedikit berbeda karena kami bukan berada pada koordinasi dengan Menkes, melainkan Menhan. Meski demikian, sebagai bentuk pengabdian kita kepada masyarakat yang menjadi tugas pokok TNI, kita masih menerima pasien dari masyarakat umum, terutama yang berada di sekitar Lanud,” katanya.

Meski demikian, Rumkit Lanud Supadio tetap mengutamakan anggota TNI dan keluarganya, bahkan itu sudah ditetapkan dalam aturan komando.

Mengenai, permasalahan

ketersediaan darah, lanjut Hendro, Rumkit Lanud Supadio hingga saat ini tidak memiliki Bank Darah dan tidak bekerjasama dengan PMI dalam konteks penyediaan darah untuk transfusi pasien. Oleh karena itu, lanjutnya, pengurusan dan penyediaan darah tersebut murni menjadi tanggung jawab pasien dan keluarganya. “Pihak rumkit Lanud Supadio hanya memberikan rujukan dan layanan pengambilan contoh darah yang diperlukan,” tuturnya.

Hendro juga menjelaskan, untuk obat-obatan, yang dipermasalahkan pihak keluarga Koko, pada awalnya pihak rumkit telah melakukan koordinasi dengan keluarga pasien untuk pemberian obat yang lebih baik, namun tidak termasuk dalam BPJS. “Pada saat itu keluarga pasien menyetujui. Namun, kami juga heran, kenapa ketika pada saat pembayaran, malah mereka komplain, jelas kami juga bingung,” katanya.

Dia menegaskan, intinya rumkit Lanud Supadio telah melaksanakan pelayanan kesehatan untuk SJSN dalam rangka mengamankan kebijakan komando atas, sesuai dengan kesepakatan bersama Kemenhan dan PT. Askes No. KB/04/M.VII/ 2013 dan No. 0178/krt/2013 ten-

tang pengalihan program layanan kesehatan dan manfaat bersama fasilitas kesehatan yang dikelola Kemenhan dan TNI kepada BPJS. “Dimana dalam hal tersebut, TNI AU yang memiliki 139 sarana yankes wajib melaksanakan SJSN mulai tanggal 1 Januari 2014. Ini sudah ketentuannya dan tidak bisa kita hindarkan,” katanya.

Terpisah, Rahima, salah satu pasien patah tulang kaki yang berasal dari Sambas menyatakan dirinya justru sama sekali tidak dipersulit untuk mendapatkan perawatan di Lanud Supadio.

“Saya awalnya dirawat di rumkit Sambas, namun saya dirujuk ke Soedarso untuk melaksanakan operasi karena pen yang ada di kaki saya ini lepas. Namun, karena rumkit Soedarso penuh dan saya harus menunggu satu bulan untuk dioperasi, saya akhirnya dirujuk di rumkit Lanud Supadio,” katanya.

Untuk mendapatkan perawatan disana, dia hanya menunjukkan kartu keluarga, surat rujuskan dan karti BPJS dan langsung mendapatkan perawatan dengan mudah tanpa berbelit-belit. “Malah, belum satu minggu saya disini, saya sudah dioperasi dan dalam waktu dekat saya sudah diperbolehkan pulang,” kata Rahima. (Adex)

Peredaran Uang Palsu di Kalbar Meningkat Borneo Tribune, Pontianak Dalam 5 tahun terakhir ini, jika dianalisis secara tahunan, selama 2013, jumlah Uang Palsu (Upal) dalam pecahan uang Rupiah yang dilaporkan ke Bank Indonesia (BI) mencapai 917 lembar uang. Hal ini merupakan jumlah tertinggi adanya peredaran Upal di Kalbar ini Kepala Kantor Perwakilan BI Kalbar, Hilman Tisnawan mengatakan jumlah laporan Upal tersebut meningkat sebesar 36,05 persen(yoy) dari 674 lembar uang pada tahun 2012. ”Meskipun terus mengalami

peningkatan dan perlu menjadi perhatian, jumlah penemuan Upal tersebut masih relatif kecil sebesar 0,73 persen dari total jumlah lembar uang yang diedarkan oleh Kantor Perwakilan BI Provinsi Kalbar,” ungkapnya kepada media masa, Selasa (18/3).

Dikatakannya, yang dilaporkan sebagian besar merupakan denominasi pecahan uang Rp 100.000 diikuti oleh pecahan uang Rp 50.000. Dan dari sisi sumber laporan, sebagian besar laporan temuan uang Rupiah palsu (93,13 persen dari total laporan) bersumber dari perbankan di Kota

Pontianak. ”Tingginya aktivitas perekonomian di Kota Pontianak menjadi salah satu faktor pendorong banyaknya uang Rupiah palsu beredar di daerah tersebut. Selain Pontianak, beberapa kota lainnya di Kalbar juga merupakan daerah dilaporkannya penemuan Upal tersebut,” paparnya.

Hilman menambahkan upaya pencegahan yang dilakukan pihaknya terkait peredaran Upal, bahwa BI terus melakukan upaya secara berkesinambungan bekerja sama dengan instansi berwenang dalam pengungkapan

kasus tindak pidana pemalsuan uang dan melakukan kegiatan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah secara intensif ke berbagai lapisan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media-media publikasi seperti banner, flyer ataupun iklan masyarakat. ”BI juga secara kontinu melakukan antisipasi tindak pemalsuan uang Rupiah dengan mewajibkan bank untuk melakukan klarifikasi uang Rupiah yang diragukan keasliannya kepada BI serta melakukan penyempurnaan fitur pengaman uang Rupiah secara berkala,” tandasnya. (Slt)

Dipukuli Teman hingga Patah tulang Hidung Syukurÿ terkejut, ketika tahu anaknya yang bernama Mustakin Syakirin babak belur akibat dipukuli oleh temannya yang bernama Haikal.

“Anak saya dipukuli oleh temannya hingga babak belur.

Yang paling ironisnya anak saya mengalami patah tulang di bagian hidung,” kata Syukur, Rabu (19/3).ÿ Syukur mengatakan, berdasarkan keterangan anaknya, bahwa anaknya itu tidak mau diperalat oleh temannya untuk menjahili siswa-siswa yang lain. Dari tidak mau diperalat itulah anaknya pun dipukuli oleh temannya yang bernama Haikal hingga babak belur dan hidungnya pun mengalami patah tulang. ÿDia pun sangat menyayangkan pihak sekolah yang tidak ada memberikan informasi terkait apa yang dialami oleh anaknya. Ia pun mengetahui kejadian ini melalui teman anaknya yang juga sekolah di MTS Asuidiqiah itu.ÿ “ Pihak

sekolah tidak ada memberitahukan saya, mengapa dan apa yang terjadi denganÿ anak saya.

Bahkan saya tahu kejadian ini dari teman-temannya yang mengatakan anak saya di bawa ke Rumah Sakit Soedarso karena berkelahi,” katanya. ÿIa pun menduga hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak sekolah terhadap aktifitas siswa-siswinya.

Bilamana pengawasan itu ketat dilaksanakan pihak sekolah maka hal yang menimpa anaknya pun tidak terjadi. “ Kejadian ini bukan hanya yang pertama kali terjadi di sekolah itu.

Kondisi parah yang seperti anak saya alami ini juga sudah pernah dua kali terjadi,”ucapnya. ÿSementara itu, Mustakin mengatakan, bahwa dia diminta oleh temannya yang bernama Haikal untuk memukuli teman sekelasanya yang lain. Namun dia tidak mau melakukan hal buruk itu. ÿKemudian ÿtemanya yang bernama Haikal itu pun lang-

sung memukulnya dengan bogem mentah tepat dibagian hidungÿ sebanyak dua kali. “ Saya disuruh oleh Haikal untuk menempeleng kepala teman-temannya yang ada di Kelas 1 itu sebanyak 38 siswa.

Apa yang disiruhnya itu tidak saya lakukan da saya pun langsung dipukulnya dengan tangan kosong tepat dibagian hidung saya sebanyak dua kali, sementara di bagian belakang korban juga dipukuli dengan tangan kosong dan itu dilakukan berkali-kali hingga para guru tiba masuk ke kelas untuk memisahkan saya dan Haikal,” katanya. ÿSementara itu, Kepala Sekolah Asidiqia Maulana membernarkan perkelahian antara Mustak Syakirin dengan Haikal. Kejadian itu pun berlangsung pada saat pergantian jam pelajaran.

Namun hingga saat ini saya belum mengetahui apa penyebab perkelahian itu terjadi,” kata Maulana saat di-

temui di RS. Soedarso. ÿKejadian ini pun, kata dia kali pertamanya terjadi selama ia menjabat sebagai Kepala Sekolah, karena sebelumnya tidak pernah adanya kejadian seperti in.ÿ “Ya ini pertama kali terjadi. Sebelumnya tidak pernah ada keributan antar siswa-siswi kita,”tuturnya. ÿDia pun mengakui bahwasanya pada saat kejadian itu ia tidak memberitahukan kepada orang tua Mustakin Syakirin.

Karena ia beserta guru lainya berusaha membawa Mustak Syakirin ke Puskesmas terdekat. “Kita melihat darah yang keluar dari hidungnya sangat banyak sehingga kita sangat panik dan secepatnya melarikan Mustak Syakirin keÿ Puskesmas terdekat. Namun pihak Pukesmas pun tidak mampu menanganinya karena kondisi yang dialami siswanya tergolong parah sehingga dirujuk ke RS. Soedarso guna mendapatkan pertolongan medis,”ungkapnya. (Adex)

Nanda yang dikirim pihaknya ke sana. “ Kita masih menunggu hasil uji lab dari Mabes Polri terkait organ tubuh nanda, di mana apakah di dalam organ tubuh itu, adanya kandungan obat - obatan, lantaran kita juga menemukan sejjumlah obat di dalam tasnya Rahmansyah, orang yang diduga sebagai pelaku itu,” katanya.

Saat disinggung terkait CCTV Gariuda Hotel yang diamankan pihaknya beberapa waktu lalu, dirinya mengatakan CCTV tidak bisa dijadikan bukti, melainkan hanya bukti petunjuk saja, lagi pula di dalam kamar tidak ada CCTV - nya. “ Didalam kamarkan tidak ada CCTV nya, dan CCTV ini kita amankan, hanya untuk sebagai bukti petunjuk saja,”tegasnya.

Dipertegaskan Kombes Hariyanta, yang dapat menentukan kematian Nanda itu disebabkan oleh apa hanya lah dari ahli medis, yakni ahli Forensik, bukan lah pihaknya. “ Kita sama sekali tidak tahu disebabkan oleh apa, Nanda ini meninggal, melainkan keterangan hanya kekerasan benda tumpul saja dari hasil otopsi yang kemarin itu, tidak ada disebabka oleh apa,” tegas Kapolresta atas kematian Nanda itu.

Selain itu Hariyanta juga mengatakan, bahwa saat ini Rahmansyah sudah masuk dalam masa perpanjangan penahanan. “ Rahmansyah saat ini sudah masuk dalam perpanjangan penahanan, karena masa penahanan sebelumnya sudah habis,” tambahnya.(Zrn).

Aneh, Nanda Tewas di Tiga Tempat bahwa Nanda ini meninggalnya di Garuda Hotel dan jasad Nanda diangkat oleh dua orang security Garuda Hotel, untuk dibawa ke RS. Karitas Bhakti.

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum ( JPU) Valentino, usai menerima berkas kematian Nanda dari pihak kepolisian beberapa waktu lalu, serta memeriksa semua BAP yang dilakukan pihak kepolisian terhadap sejumlah saksi, Nanda ini dikatakan meninggal di Rumah Sakit Karitas Bhakti. “ Nanda meninggal di rumah sakit, bukan di Garuda Hote, dan ini setelah kita pelajari dan memeriksa BAP terhadap sejumlah saksi atas kematian Nanda itu, namun kita nyatakan belum lengkap dan kita kembalikan,” ujarnya beberapa waktu lalu kepada war-

tawan.

Dengan dua penjelasan dari JPU dan Kanit Ekonomi Polresta Pontianak, sudah ada dua versi tempat kematian Nanda.

Namun kini, menjadi tiga versi tempat tewasnya Nanda, yakni ketika diungkapkan Kapolresta Pontianak Kombes Pol Drs. Hariyanta, kepada sejumlah wartawan usai pemusnahan barang bukti tindak kejahatan di Kejari Pontianak, Rabu (19/3) kemarin. “ Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, Nanda ini meninggalnya dalam perjalanan, bukan di rumah sakit maupun di Garuda Hotel,” jelas Kapolresta Pontianak.

Saat ini, lanjut Kapolresta Pontianak, pihaknya sedang menunggu hasil pemeriksaan dari Labfor Mabes Polri, terkait sejumlah organ tubuh

11

53 Honorer K2 Sanggau Minta Pemda Luluskan PNS Tahun Ini

Sekda: Utamakan K2 Baru Buka CPNS Borneo Tribune, Sanggau Puluhan tahun bertugas sebagai tenaga Honorer Kategori Dua (K2) Kabupaten Sanggau, sekitar 52 tenaga Honorer K2 meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau agar semua tenaga honorer K2 bisa segera diangkat menjadi PNS pada tahun 2014 ini.

Mengingat pengabdian yang telah dilakukan puluhan tahun hanya dibayar ratusan ribu perbulan.

Ketua Forum Honorer Kategori Dua (K2), Hamdani usai pertemuan mengatakan bahwa pihaknya meminta agar semua honorer K2 yang ada di Sanggau bisa diangkat tahun ini. Hal itu disampaikan saat melakukan pertemuan dengan Sekda Kabupaten Sanggau, AL. Leysandri dan anggota DPRD Kabupaten Sanggau di Gedung DPRD Kabupaten Sanggau, Rabu (19/3) pagi kemarin.

Hamdani menuturkan bahwa jumlah keseluruhan K2 di Kabupaten Sanggau yakni 53 meninggal dunia satu orang sehingga totalnya sekarang menjadi 52 diantaranya 45 guru dan 7 orang lainnya dari instansi lain. ”Kami minta semuanya

tahun ini untuk K2 diangkat menjadi PNS. Karena K2 Sanggau hanya 52 orang saja,” ujarnya.

Hamdani mengungkapkan jika Pemda membuka CPNS tahun 2014 ini, agar diutamakan untuk K2 terlebih dahulu. Jika K2 semua sudah tertampung, silahkan Pemda membuka CPNS untuk umum. ”Tadi kita sudah bicarakan dengan pak Sekda, dan semuanya keinginan kami sudah disampaikan dan pak Sekda menyetujui hal itu,” ungkapnya.

Jika tidak ada realisasinya, Hamdani pun menegaskan bahwa pihaknya akan mengirimkan rekan-rekannya ke Pusat untuk menyampaikan langsung hal ini. Karena Sanggau hanya sedikit jumlah K2 yang tersisa.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Sanggau, AL. Leysandri mengatakan sesuai dengan hasil rapat pada tanggal 20 Februari 2014 yang dipimpin langsung oleh Menpan bahwa Menpan diminta meluluskan semua tenaga Honorer K2 se-Indonesia sekitar 605.170. ”Jadi diminta lulus, kemudian kalau ada rencana formasi CPNS jangan dulu, lu-

luskan dulu K2. Itu tuntutan dari semua Gubernur. Kita harapkan tahun ini K2 seluruh Indonesia bisa diluluskan semua termasuk Kabupaten Sanggau,” ungkapnya. ”Tapi Menpan bilang. hal ini akan bertahap. Jadi harapan kita tidak seleksi lagi, langsung lulus. Sekarang kita minta dan dituntut para Gubernur agar Menpan membuat surat ke daerah (terkait K2). Hanya saja Menpan harus komunikasi dengan Menkeu tentang anggaran. Karena jumlah total K2 seluruh Indonesia 605.170 orang,” jelasnya.

Sementara untuk pembayaran tenaga honorer K2, Leysandri mengatakan bahwa itu bukan Pemda langsung yang membayarnya, melainkan melalui kebijakan sekolah atau instansi tersebut.

Terkait rencana pembukaan CPNS pada bulan Juli 2014, Leysandri menyatakan bahwa daerah akan mengutamakan untuk K2 terlebih dahulu. “Itu baru rencana, tapi Kepala Daerah menuntut jangan dulu, selesaikan K2 dulu baru buka CPNS. Jadi untuk para tenaga K2 harus menunggu dan dapat lebih bersabar,” pungkasnya. (rtn)

Kegagalan Manajer Sales di Arab pasti prospeknya sangat besar karena disana panas. Saya begitu yakin pasti akan sukses besar disana.”

Bos: “Lalu apa yang sebenarnya terjadi?”

Sales: “Begini bos... saya membuat sebuah iklan poster,

yang saya pasang di seluruh penjuru negeri itu.Isi poster itu ada tiga gambar, yang pertama orang yang kehausan tergeletak berbaring dipadang pasir. Gambar kedua orang tersebut minum Coca-cola, dan gambar ketiga, orang itu

menjadi segar dan dapat berlari dipadang pasir.

Bos: Wah, ini ide yang luar biasa, iklan yang bagus, Lalu kenapa justru bisa gagal?”

Sales: “Tidak ada yang bilang sama saya, kalau mereka baca dari kanan ke kiri...” o

PELANGGARAN KAMPANYE Di kota-kota besar, pelanggaran peraturan lalu-lintas terjadi setiap waktu, di manamana. Saya kira semua pengguna jalan raya pernah melakukan pelanggaran. Termasuk saya sendiri. Beruntunglah kita karena sudah terbiasa dengan berbagai pelanggaran. Kita dapat bertoleransi tinggi terhadap pelanggaran. Tidak stress ketika melihat pelanggaran terjadi di bawah dagu atau di depan hidung. Santai saja menerobos lampu merah ketika tidak ada Polisi di situ.

Para anggota BAWASLU dan PANWASLU juga orang-orang yang sudah terbiasa menyaksikan pelanggaran. Oleh sebab itu mereka juga mampu bertoleransi terhadap berbagai pelanggaran kampanye. Mereka memang harus menegur partai dan caleg yang kedapatan melakukan pelanggaran. Itu kewajiban dan tugas mereka. Namun mereka pasti tahu, bahwa teguran itu tidak akan berdam-

pak buruk terhadap tingkat elektabilitas partai atau caleg.

Partai dan caleg juga tahu, bahwa teguran Pengawas tidak akan membuat antipati rakyat pemilih. Bahkan partai atau caleg yang mampu lebih banyak membagikan uang (ingat: money politic adalah pelanggaran), bisa jadi pemenang karena banyak pemilihnya.

BAWASLU dan PANWASLU juga paham bahwa yang hadir di arena kampanye suatu partai dengan menggendong anak kecil belum tentu pendukung atau simpatisan partai tersebut. Dia mungkin hadir dengan harapan dapat terhibur oleh nyanyian dhangdhut “artis ibukota”.

Atau berharap mendapatkan bagian nasi bungkus, topi dan baju kaos. Yang ikut pawai dengan mengenakan atribut partai juga belum tentu pendukung atau simpatisan. Dia mungkin ikut sekedar untuk ramai berhura-hura karena

hobi. Bukankah ini Pesta Demokrasi! Pesta, ya, untuk bersenang-senang gembiraria. Yang membagi-bagikan uang mungkin juga pendukung partai lain untuk memfitnah partai yang sedang berkampanye. Jadi, teguran dari BAWASLU atau PANWASLU bisa dianggap enteng oleh Pengurus partai karena mereka merasa tidak bersalah.

Kedewasaan berpolitik memang masih harus kita sadarkan dan hayatkan kepada diri sendiri dan sesama warga. Perlu proses dan waktu panjang. Perlu bijaksana. Bayangkan, seandainya BAWASLU dan PANWASLU keras kaku menjatuhkan sanksi kepada partai atau caleg yang melakukan pelanggaran kampanye, apa yang terjadi? Pesta Demokrasi kita terancam batal! Karena tidak akan ada partai yang tersisa untuk menjadi peserta PEMILU. ***

RSUD Soedarso Desak BPJS Percepat Proses Verifikasi memperkirakan klaim mereka ke BPJS berkisar Rp 3 miliar.

Menurut Gede Sanjaya, jika hal seperti ini terjadi pada pihak rumah sakit swasta mungkin akan keberatan karenaÿ harus menunggu lama agar biaya yang telah dikeluarkan dibayar kembali oleh BPJS. “Untung saja, Pak Gubernur Kalbar telah komitmen agar Kalbar mendukung program JKN. Maka Pemprov Kalbar bisa mengalokasikan dana untuk biaya operasional sebelumnya,” ujarnya. Seharusnya ujar Gede

Sanjaya, untuk idealnya satu minggu setelah kegiatan dilaksanakan, pihak penyedia fasilitas kesehatan sudah mendapat klaim dari BPJS. Jadi tidak membuat pihak rumah sakit menunggu terlalu lama.

Dia menyarankan agar tenaga verifikasi di BPJS mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang sifatnya khusus.”Untuk diagnosa yang penanganannya khusus, jadi tidak ribet.

Verifikasinya pun tidak lambat,” tegasnya. Ia mengakui,

dengan berbagai perubahan dalam sistem layanan kesehatan masyarakat, masih dibutuhkan banyak perbaikan. ÿ ÿ “Namun BPJS juga harus membangun sistem supaya verifikasi menjadi lebih cepat,” katanya menyarankan.

RSUD dr Soedarso merupakan rumah sakit utama untuk rujukan program JKN di Provinsi Kalbar. Demi kelancaran oprasional, saat ini pihak RSUD dr Soedarso tengah menyiapkan tagihan untuk pelayanan Februari 2014. (Slt)

Tingkatkan Pengamanan Jelang Pemilu dan penghargaan yang tulus atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan Sat Pol PP dan Sat Linmas selama ini.

“Tingkatkan terus kualitas pelaksanaan tugas sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah, sehingga dapat lebih profesional, komponen dan berintegritas tinggi yang diharapkan dapat lebih menunjang tugas pokok dan fungsi operasional di lapangan,” kata Mendagri, dalam sambutan yang dibacakan Wakil Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.

Peringatan hari jadi Satpol PP

dan Sat Linmas tahun 2014, masih menurut Mendagri dalam sambutannya, ini menjadi istimewa, karena bersamaan waktunya dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/ Wakil Presiden, yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

“Tidak berlebihan, HUT Sat Pol PP ke-64 dan HUT Sat Linmas Ke-52 tahun 2014 ini mengangkat tema Melalui Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Siap Mengawal Pemilu 2014”. “Pemerintah daerah akan terus

berupaya agar terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, termasuk di dalamnya bidang perlindungan masyarakat adalah merupakan urusan wajib yang harus dilakukan setiap pemerintah kota,” jelasnya. ÿMendagri juga meminta Sat Pol PP untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas lebih profesional, kompeten dan berintegritas untuk menunjang tugas pokok dan fungsi operasional di lapangan khususnya dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak peraturan daerah (Perda). (Lay).

CMYK

Borneo Tribune

Kamis, 20 Maret 2014

www.borneotribune.com

Pelaporan SPT Tahunan Lewat E-Filling

12

Bupati : Dibutuhkan Kejujuran Borneo Tribune, Sambas Untuk memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunannya, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan EFilling, yaitu pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi melalui media internet.

Kepala KP2KP Sambas, Muhammad Khozin dalam acara sosialisasi tata cara pengesian SPT Tahunan orang pribadi, Selasa ( 18/3 ) di Aula Kantor Bupati Sambas. “ Untuk dapat laporan SPT melalui internet, wajib pajak harus mendapatkan EFIN, yaitu kode untuk akses E-Filling di situs pajak.go.id, yang biasa

di peroleh dengan mengisi formulir di KPP Pratama/KP2KP terdekat, dengan melampirkan fotocopy KTP dan NPWP, setelah mendapatkan EFIN wajib pajak dapat melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi dimana dan kapan saja, “ ungkapnya.

Menurutnya kegiatan sosialisasi ini merupakan tindakan preventif dan mengurangi upaya korektif atas kepatuhan pelaporan dan membayar pajak. Dengan begitu diharapkan dapat memberikan teladan dan contoh yang baik bagi masyarakat, bahwa aparatur daerah juga melaksanakan ke-

wajibannya terkait dengan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan khususnya penyampaian SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi ditahun pajak 2013.

“Diharapkan kesadaran untuk membayar pajak dari masyarakat dapat terus meningkat sehingga meningkat pula pendapatan negara karena kita ketahui penerimaan pajak merupakan instrument yang sangat penting bagi pembiayaan pembangunan, untuk itu intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan mutlak diperlukan sehingga adanya sinergitas antara pemerintah mulai tingkat

pusat sampai di tingkat daerah,“jelasnya.

Bupati Sambas dalam sambutannya menyampaikan dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong seluruh wajib pajak untuk menyampaikan laporan SPT Tahunan pajak pengahasilan tepat waktu serta dapat meningkatkan wawasan, pemahaman dan kepedulian terhadap ketentuan perpajakan yang selanjutnya meningkatkan kepatuhan kita dalam melaporkan sendiri SPT Tahunan pajak penghasilan setiap tahunnya.

Juliarti juga menegaskan bah-

wa dibutuhkan kejujuran dalam pengisian SPT tahunan, untuk itu perlu terus dilakukan sosialisasi mengenai tata cara pengisian SPT tahunan dan memberikan pemahaman pentingnya membayar pajak bagi pembiayaan pembangunan. “ Dengan taat membayar pajak merupakan bentuk kesetiaan kita kepada negara serta menunjukkan dukungan demi peningkatan pembangunan.

Jadilah patriot bangsa dengan wujud taat membayar pajak dan tepat waktu melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan, “ ujarnya.

Dikatakannya Pemerintah

Kabupaten Sambas sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini karena sejalan dengan regulasi dibidang perpajakan, cukup banyak informasi-informasi baru yang mungkin tidak diketahui atau belum dipa-

hami oleh kita selaku wajib pajak dan selaku aparatur terkait penyampaian laporan SPT tahunan pajak PPh pasal 21 maupun bendahara selaku petugas pemungut pajak PPh dimasing-masing SKPD. (amr)

Hut KBPP Polri Kalbar Ke 11

Polisi Minta KBPP Jaga Sikap dan Prilaku

Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, MTM didampingi Direktur Pengendalian Wilayh II BKPM RI Endang Supriyadi dan Kepala BPM dan PTSP Kalbar Ny Sri Djumiadatin memberikan arahan kepada BPM dan PTSP Kalbar sesaat sebelum membuka Rakornis Bidang Penanaman Modal dan PTSP se Kalbar. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune.

BPM PTSP Kalbar Diminta Tingkatkan Mutu Pelayanan Rakornis Bidang Penanaman Modal PTSP se Kalbar Borneo Tribune, Pontianak Dengan diterbitkan Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 80 Tahun 2013 tertanggal 30 Desember 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan

kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM dan PTSP) Kalbar yang bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan

ekobomi bagi kesejahteraaan masyarakat. ”Saya minta agar BPM PTSP makin meningkatkan mutu pelayanan salah satunya dengan mentaati SOP telah ditetapkan,” kata Sekda Kalbar Drs. M. Zeet Hamdy. Assovie, MTM, Rabu

SPESIFIKASI PONDASI COR BETON SETEMPAT + PERKUATAN CERUCUK RANGKA BADAN BETON BERTULANG DINDING BATAKO PLESTER LUAR LANTAI COR BETON KERAMIK 40 X 40 (T 45 X T 70) TERAS COR + KERAMIK 40 X 40 RANGKA ATAP BAJA RINGAN ATAP SENG METAL PINTU JENDELA KUSEN ALUMINIUM, DAUN PINTU MULTIPLEK CAT LUAR DALAM PLAFON RANGKA ALUMINIUM PENUTUP GYPSUM (DALAM) GRC (LUAR)

KM/WC KERAMIK 20 X 20 SANITARY KLOSET JONGKOK (T 45) KLOSET DUDUK (T 70) FASILITAS LISTRIK PLN 1300 W LEBAR JALAN 5 METER AIR BERSIH PDAM PAGAR KELILING

HUBUNGI:

YONGKY

TYPE 45 & 70

0852 4551 2773 Denah Lokasi POM BENSIN

DENAH T 45

DENAH T 70

Keraton Kadariah

Jl. Ya’ M Sabran Jl. Panglima Aim

Jl. Tj Hilir

Jl. Tanjung Raya

RS YARSI

(19/3), saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Bidang Penanaman Modal dan PTSP se Kalbar di Hotel Orchardz.

Dikatakaannya, ada beberapa faktor positif yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi adalah optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian Indonesia yAng tercermin darisurvei preferensi negara tujuaan Investasi, kestabilan makro ekonomi, mulai pulihnya perekonomian dunia dan membaiknya iklim investasi di Indonesia. ”Perbaikan iklim investasi di Indonesia antara lain karena diterapkannya PTSP di bidang Penanaman Modal baik di pusat, Provinsi, dan mempercepaat prosedur perizinaan (SPIPISE),” jelasnya.

Sekda berharap, dengan kondisi ini, kegiatan penanaman modal diharapkan mampu sebagai pendorong perkembangan perekonomian daerah.

“Ini bisa tercaapai apabila kita bersepakat untuk secara bersama-sama menanta dan menyempurnakan berbagi kebijakan yang ada di daerah ini, menata SKPD Penanaman Modal dan PTSP disertai pedelegasian kewenangan, memperkuat koordinasi, membangun kinerja SDM PMPTSP yang handal dan

melakukaan inovaasi-inovasi untuk perbaaikan prosedur perizinan,” harapnya.

Dijelaskannya lagi, Tahun 2013, nilai realisasi kumulatif investasi swasta di Kalbar adalah Rp 44,24 Triliun (PMDN dan PMA), dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 232.356 orang untuk proyek PMDN dan PMA, dan realisasi tersebut jauh melebihi target investasi swasta di Provinsi Kalbar yang didalam RPJMD tahun 2008-2013 dimana ditetapkan sebesar Rp 12,38 Triliun, angka tersebut juga melampaui target yang ditetapkan oleh BKPM RI sebesar Rp 8,5 Triliun.

“Saya ucapkan terima kasih atas kinerja PDPPM dan PDKPM se Kalbar yang telah bahu membahu mengawal proses sampai dengan realisasi diperbolehnya angka tersebut yang tentunya melalui program-program dan kegiatan,” Sekda juga memuji capaian realisasi investasi yang memnggerikan tersebut, dan Kita semakin optimis bahwa terget investasi di Kalbar tahun 2014 sebagimana yang tertuang dalam RPJMD Kalbar 20132018 sebesar Rp 13,4 Triliun dan target BKPM RI sebesar Rp 10,8 Triliun akan dapat kita lampaui. (Lay).

Borneo Tribune, Pontianak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) meminta kepada Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Kalbar, untuk tetap eksis positif, serta menjaga sikap dan prilaku, guna tetap mengangkat nama KBPP semakin baik, yakni ketika merayakan Hut KBPP Polri Kalbar yang ke 11, Selasa (18/3) kemarin.

Acara Hut ke 11 KBPP Polri Kalbar ini pun berlangsung di Gedung Graha Khatulistiwa Kalbar, yakni dihadiri seluruh perwakilan anggota yang ada di Kalbar, selain itu pula dihadiri langusng Ketua Umum KBPP Polri pusat, A.N Jatmiko, Wakapolda Kalbar Kombes Pol Drs. Hasanudin, Ketua KBPP Kalbar, Bride S. Alorante.

Selain merayakan Hut KBPP Polri Kalbar yang ke 11, KBPP Polri pusat dan Kalbar juga melantik LKBH Putra Bhayangkara dan Satkom Putra Bhayangkara.

Wakapolda Kalbar Kalbar Kombes Pol Drs. Hasanudin berharap dengan usia yang 11 KBPP Polri, dapat lebih jaya dan eksis di publik dalam segi positif, dan dapat berbaur kepada masyarakat, terutama meningkatkan rasa saling tolong menolong. “ KBPP Polri ini merupakan kepanjangan tangan dari kepolisian, jadi diharapkan tetap eksis ke publik, dengan menunjukan wawasan, prestasi dan dapat terus berbaur dengan masyarakat<” harap Wakapolda Kalbar selaku Pembina KBPP Polri Kalbar.

Menurut Kombes Pol Drs. Hasanudin, KBPP Polri ini juga merupakan suatu organisasi yang dapat membantu pihak kepolisian, dalam menyampaikan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat. “ Karena KBPP merupakan bagian dari Polri, maka diharapkan tetap menjaga sikap dan prilaku ketika berbaur dengan masyarakat,” pesan Kombes Pol Hasanudin.

Sementara itu Ketua KBPP Polri Kalbar Bride S. Alorante, usia ke 11 tahun KBPP Polri Kalbar, masih merupakan usia anak – anak, dan diharapkan Polri selaku orang tua dari KBPP, memberikan arahan binaan dan membantu KBPP dalam mewujudkan visi dan misi yang sudah dibentuk. “ Usia 11 tahun ini, ibaratkan seperti usia anak – anak, sehingga dalam menjalankan visi maupun misi, kami tetap membutuhkan binaan dan arahan dari Polri selaku orang tua kami,”katanya.

Dirinya selaku Ketua KBPP Kalbar berharap kepada seluruh anggota tetap meningkatkan rasa solidaritas yang tinggi danmengangkat marwah KBPP Polri di Kalbar semakin baik. “ Solidaritas dan peningkatan marwah akan menjadi suatu misi dan visi kami, di mana solidaritas dan peningkatan marwah ini yakni berupa pendekatan diri kepada masyarakat,” katanya. Ditambahkan Bride, intinya seluruh anggota KBPP Polri Kalbar, hars berkiprah untuk masyarakat. “ Anggota harus berbuat yang lebih baik dan lebih baik untuk masyarakat, sehingga masyarakat Kalbar merasakan kiprah KBPP Polri di Kalbar ini,”tambahnya. Sedangkan Ketua KBPP Polri pusat, A.N Jatmiko, memberikan harapan penuh, yakni tetap mendukung akan tugas – tugas kepolisian, khsususnya di Kalbar. “ Polisi itu ibaratkan Ayah, dan KBPP ini ibaratkan anak, di mana anak harus membantuk tugas – tugas ayahnya, termasuk melibatkan diri dalam menjaga Kamtibmas, khususnya saat pemilu yang akan berlangsung sebentar lagi,” ujar A.N Jatmiko.(Zrn).

Ketua KBPP Kalbar Bride S. Alorante saat memberikan potongan tumpeng pertama kepada Wakapolda Kalbar Kombes Pol Drs. Hasanudin, saat merayakan Hut KBPP Polri Kalbar ke 11, FOTO:Achmad Mundzirin/Borneo Tribune.

Hadir di Pontianak untuk memenuhi kebutuhan busana batik bagi Anda dan Keluarga

Menyediakan kain dan busana batik eksklusif bagi Pria, Wanita, Sarimbit (pasangan), Remaja dan Anak-anak dengan motif dan model yang trendy untuk kegiatan formal maupun informal

Kertas Fotokopi Berkualitas

DISTRIBUTOR TUNGGAL

CV. DUTA UTAMA ADITYA Jl. Putri Candramidi No. 8 Pontianak-Kalbar Telp. 0561-767552/766199