Harian Borneo Tribune 12 Maret 2014

cmyk

I DEALISME, K EBERAGAMAN

KEBERSAMAAN

DA N

Borneo Tribune www.borneotribune.com

Rabu, 12 Maret 2014

10 Jumadil Awal 1435 H - 12 Jie Gwee 2565

Telepon Redaksi/Iklan/Langganan/Pengaduan: (0561) 767788 Faximile. (0561) 766103

Kebaktian Kebangunan Rohani

Potongan Dana PPIP Dikeluhkan

Cornelis : Iman Makin Diperkuat Borneo Tribune, Toho Kebaktian kebangkitan Rohani hendaknya bisa dijadikan sebagai penguatan iman dalam diri kita masing-masing. Kegiatan semacam ini hendaknya jangan dijadikan sebagai kegiatan semata saja, tanpa ada ke inginan dan kemauan untuk bagaimana kita bisa memahami dan mengartikan ....Ke Halaman -11

Sejumlah Kepala Desa yang berada di lima Kecamatan di daerah perbatasan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu memaparkan adanya potongan dana Pembanguan Percepatan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) yang masuk ke desa-desa. Keluhan tersebut langsung disampaikan sejumlah Kepala Desa saat bertatap muka dengan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus di Gedung Olahraga Kecamatan Badau, Minggu (9/03) kemarin.

Gubernur Kalbar, Cornelis saat memberikan sambutan pada acara KKR di lapangan Bola Desa Terap Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah. Foto : Ist.

Polisi Masih Butuh Saksi dan Bukti Kapolresta: Bong Suna Bungkam Borneo Tribune, Pontianak Polisi Resort Kota (Polresta) Pontianak masih memrlukan saksi dan bukti lain untuk menjerat Bripka TN oknum anggota Dit Restik Polda Kalbar, terkait dugaan keterlibatannya dengan Bong Suna (31) yang ditangkap pada Minggu (9/3), dengan mengamankan 200 gram narkoba jenis sabu. ....Ke Halaman -11

B uah Bibir MA: PK Hanya Bisa Diajukan Dua Kali

Hatta Ali KETUA Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menegaskan bahwa pengajuan peninjauan kembali hanya bisa dua kali saja, meski Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan Pasal KUHP yang mengatur soal PK satu kali, tak berkekuatan hukum tetap. ....Ke Halaman -11

Cara Mendeteksi Sakit Flu Sepasang kekasih sedang berbicara.

Si cewek menanya: “Kamu kena flu, ya?”

Sang cowok sangat terharu: “Bagaimana kamu mengetahuinya? Apakah karena saat aku berkata suaraku kedengarannya agak serak?”

Si cewek menjawab: “Bukan, aku hanya melihat kamu saat menghisap rokok, ada sebuah lubang hidungmu tak mengepulkan asap.” o

Alamat Redaksi: Jln Purnama Dalam No 2 - Pontianak 78121

Borneo Tribune, Putussibau “ Kami hanya mempertanyakan potongan yang selama ini terjadi, jika itu memang sesuai ketentuan tidak jadi masalah, tetapi potongan tersebut terkadang datang dari oknum konsultan, apakah itu diper-

kan bahwa dana PPIP tidak ada potongan diluar aturan yang sudah tertuang dalam buku petunjuk teknis, sebab di da-

bolehkan,”ucap salah satu Kades wilayah Kecamatan Empanang.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V, DPR RI Lasarus menengas-

Jelang Ujian dan Ulum

lam buku Juklak Juknis tersebut sudah jelas, apa-apa saja yang mendapat potongan.

Diluar dari aturan jika ada potongan itu penyimpangan. “ Jika ada pemotongan diluar dari ketentuan yang berlaku, jangan takut laporkan

Komisi VIII DPR RI Serahkan Bantuan

Sutarmidji Larang Anak Bermain di Atas Pukul 21.00

Kerukunan Beragama di Kalbar Harmonis dan Kondusif

Borneo Tribune, Pontianak Menjelang Ujian Nasional (UN) dan ulangan umum, Wali Kota Pontianak Sutarmidji menegaskan, melarang adanya aktifitas bermain anak-anak di atas pukul 21.00 WIB di luar rumah. “Sampai selesai Ujian dan ulangan umum di sekolah. Saya minta kepada warnet-warnet kalau masih membiarkan ada anak-anak usia sekolah di tempat usahanya, maka warnet itu tidak lagi diperingatkan tetapi langsung kita tutup usahanya,” kata Sutarmidji, Wali Kota Pontianak, Selasa (11/3) di ruang

Borneo Tribune, Pontianak Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan sosial untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar usai kunjungan kerja antara tim kunjungan kerja (kunker) Komisi VIII dengan Gubernur dan Forkompinda Kalbar di Kantor Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (10/3).

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI Dra Hj Ida Fauziah, M.Si kepada Wakil Gubernur Kalbar Drs

....Ke Halaman -11

Walikota Pontianak, H. Sutarmidji didepan anak-anak memberikan nasihat. Foto : ist.

....Ke Halaman -11

Ketua Komisi VIII Hj Ida Fauziah secara simbolis menyerahkan bantuan dana sosial untuk warga di Provinsi Kalbar kepada Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya. FOTO Andika Lay/Borneo Tribune.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong

Mengubah Stigma Gangguan Jiwa Borneo Tribune, Pontianak Sejak ditetapkan sebagai Rumah sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong melalui Peraturan Gubernur Nomor 75 tahun 2013, rumah sakit yang sebelumnya bernama RSK Prov Kalbar ini terus berbenah diri. Upaya sosialisasi terhadap perubahan nomenklatur tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan media massa.

Seperti pada pagi Senin, 10 Maret 2014, dalam segmen I Love Pontianak di Khatulistiwa TV. Uray Helwan, SKM, M.Kes nara sumber dari RSJD menjelaskan bahwa perubahan nomenklatur tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 340 tahun 2010, pada pasal 30 menyatakan penamaan rumah sakit khusus harus mencantumkan

kekhususannya.

“Kita sudah konsultasi dengan pihak Kementerian Kesehatan, kesimpulannya RSK direkomendasikan berubah menjadi rumah sakit jiwa” ujar PNS yang sehari-hari bekerja di bagian Kesehatan Jiwa Masyarakat RSJD Sungai Bangkong ini.

Kemudian penamaan Sungai ....Ke Halaman -11

Pada sebuah acara di salah Media Elektronik Lokal di Kalbar.

Foto : ist

PT. ANZON AUTOPLAZA PROMO ARAN BESAR-BES NDAK di ANZON LAt 2014 14 - 15 Mare

NEW

THE REAL MPV CUMA AVANZA YANG BISA

Kantor Pusat : Jl. A. Yani No. 89 Telp. (0561) 734280 Singkawang : Jl. A. Yani No. 8 Telp. (0562) 637000 Ketapang : Jl. R. Suprapto Telp. (0534) 31841 Sanggau : Jl. Jend. Sudirman Telp. 0564 - 2025280 Sintang : Jl. MT. Haryono Telp. 0565 - 24222 Landak : Jl. Pulau Bendu No. 26, Kec. Ngabang

HARGA ECERAN HARIAN BORNEO TRIBUNE - PONTIANAK, KUBU RAYA, MEMPAWAH,DAN SINGKAWANG Rp 2.000 - SAMBAS, BENGKAYANG Rp 2.200 - LANDAK,SANGGAU,SEKADAU, KETAPANG,KAYONG UTARA, SINTANG, MELAWI DAN PUTUSSIBAU Rp 2.500 -

Kayong Utara

Borneo T Tribune

Rabu, 12 Maret 2014

2

Keliling Kecamatan

Wabub Sosialisasi Program Bupati dan Wakil Bupati

218 Warga Transmigran Tak Terdaftar di DPT Borneo Tribune, Sukadana 218 masyarakat transmigrasi yang terdapat di dua kecamatan yakni Simpang Hilir dan Pulau Maya diprediksi dapat memberikan suaranya pada Pemilu legislatif 9 April mendatang.

218 masyarakat yang berhak memilih tersebut terdapat 113 di Desa Suka BAru Kecamatan Pulau Maya dan 105 di Desa Mata-mata Kecamatan Simpang Hilir.

Hal tersebut dikatakan Ketua KPU KKU H. Dedy Efendy saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (10/ 3) yang menyebutkan masyarakat transmigrasi tersebut dapat memberikan hak suaranya dengan memasukan dalam daftar pemilih tetap khusus (DPTK) untuk mereka yang belum terdaftar di daerah asalnya.

Selain itu masyarakat yang telah masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 masih dimungkinkan untuk mengubah tempat pemilihan atau pindah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bagi masyarakat yang tidak dapat memilih di

tempat ia terdaftar lantaran hal tertentu namun harus melapor ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat. dan nama mereka akan dimasukkan ke dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dengan catatan memiliki formulir A5.

Namun demikian, bagi masyarakat transmigran yang pindah tempat tinggal sampai saat ini belum satu pun mengantongi formulir pindah tempat memilih dari daerah asal (Formulir A.5), sehingga menyulitkan bagi warga transmigrasi di dua kecamatan yang hendak memberikan hak suaranya.

“Dari surat edaran KPU nomor 127/KPU/III/2014 KPU kabupaten kota memiliki kewenangan untuk memberikan formulir tersebut,” kata Dedy.

Dikatakan Dedy, dalam edaran tersebut, khusus bagi pelajar, tugas kerja, dan pindah domisili seperti halnya warga transmigrasi yang baru pindah pada Desember 2013 lalu, dimungkinkan dikeluarkan formulir A5 tersebut. (DL)

Borneo Tribune, Sukadana Wakil Bupati Kayong Utara, Idrus dalam satu bulan ini akan dibuat sibuk lantaran berkeliling 6 kecamatan untuk melakukan sosialisasi program bupati dan wakil bupati.

Seperti yang dilakukan pada sosialisasi ke dua di Kecamatan Simpang Hilir, Senin (11/3) yang mengagendakan penyampaian informasi pembangunan dan rencana program ke depan yang merupakan implementasi dari visi dan misi saat kampanye dahulu.

“Masyarakat harus mengerti dan mendapat informasi yang benar dan akurat tentang pembangunan dan rencana ke depan,” kata Idrus saat membuka sosilasiasi di Kecamatan Simpang Hilir.

Selain itu, Wabub juga memaparkan beberapa program unggulan mulai dari 10 sarjana desa, kesehatan gratis melalui BPJS dan beberapa program lainnya.

Idrus menjelaskan bahwa program 10 sarjana perdesa tersebut belum dapat dilaksanakan pada tahun ajaran

2012-2013 dimana pasangan baru dilantik setelah masa kelulusan sehingga tidak dapat dilaksanakan program tersebut, namun dirinya menyampaikan, pada tahun ajaran 2013 -2014 program tersebut baru dilaksanakan.

“Kuota dalam satu tahun sebanyak 86 beasiswa yang akan dibagi ke seluruh desa dengan sistem seleksi, namun jika tidak terpenuhi maka akan dialihkan kepada mahasiswa yang sudah kuliah,” kata Idrus.

Dirinya juga menyampai-

Perbaikan Jaringan 70 Persen Rampung

Pemadaman Bergilir akan Berakhir

Borneo Tribune, Sukadana Jengkel, kecewa dan marah, mungkin itu ekpresi masyarakat ketika mendapat giliran pemadaman oleh PLN selama ini. Tidak lama lagi, pemadaman bergilir itu berakhir.

Kabar gembira tersebut disampaikan Kepala Rayon PLN Sukadana, Yandrison.

Katanya tidak lama lagi pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PLN untuk wilayah Kayong Utara setiap Selasa, Kamis dan Sabtu mulai dari pukul 09.30 hingga 14.00 WIB segera usai.

Pemadaman rutin terse-

but dikatakan Yandrison dilakukan sejak Februari lalu, dimana pemadaman tersebut dilakukan lantaran adanya perbaikan jaringan tiang yang menghubungkan pembangkit listrik di Sukaharja ke arah Sukadana yang berakhir di pasar Sukadana Jalan Kota Karang.

“Ada perbaikan jaringan dengan penggantian tiang listrik di sepanjang jaringan,” kata Yandrison di kantornya, Senin (10/3).

Dikatakannya, perbaikan jaringan tersebut terpaksa dilakukan lantaran selain

jadwal penggantian jaringan yang memang sudah sampai waktunya pada tahun 2014 ini, juga lantaran banyaknya tiang yang sudah mengalami kerusakan seperti keropos akibat air asin dan lainnya.

Selain itu, lanjut Yandrison perbaikan jaringan dilakukan pada bulan Februari dan Maret juga lantaran jadwal perbaikan yang seharusnya dilakukan adalah pada bulan April, namun pada bulan tersebut merupakan bulan dimana di dalamnya terdapat agenda pemilu.

“Tidak mungkin pemadaman dilakukan pada saat pemilu atau mendekati saat pemilu, akan banyak gangguan jika hal itu dilakukan pada bulan April,” katanya.

Namun demikian, sejak dilakukan pemadaman bergilir yang dilakukan sejak Februari lalu tersebut, akan berakhir pada akhir Maret ini dimana sampai saat ini sudah lebih dari 70 persen pekerjaan rampung, dan pergantian jaringan sudah mendekati kota Sukadana.

Walaupun pemadaman tersebut dilakukan untuk perbaikan, namun Yan-

drison mewakili PLN menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat KKU baik pemerintah kabupaten, pihak swasta terutama bidang usaha dan masyarakat, lantaran pemadaman yang dilakukan ini membuat ketidaknyamanan dan kendala dalam urusan seharihari.

“Kami meminta maaf dan mohon pengertiaan, namun kabar gembira akhir Maret ini kita tidak adalagi pemadaman bergilir, terkecuali ada gangguan,” katanya.

(DL)

Inspirasi

Opini

Pemanasan Global dan Perubahan Iklim Oleh : Kukuh Hariyoso Aktivitas manusia diakui memang yang paling signifikan dan bertanggung jawab atas memanasnya suhu di Bumi. Para peneliti mengatakan bahwa antara 95 hingga 100% dipastikan bahwa aktivitas manusia, seperti menggunakan bahan bakar fosil dan menebang hutan, adalah semua penyebab di balik naiknya suhu secara global sejak tahun 1950. Kenaikan ratarata suhu udara diperkirakan 0,85 derajat Celcius sejak tahun 1880, namun laporan baru ini mengingatkan lagi bahwa hal itu tergantung berapa banyak lagi bahan bakar fosil yang dibakar oleh manusia di masa mendatang, suhu udara bisa saja meningkat hingga 4°C dengan berbagai konsekuensi mengerikan bagi peradaban manusia.

Perubahan iklim tidak akan hanya menaikkan permukaan air laut dan mencairkan gletser, namun juga membuat cuaca ekstrem dan bencana alam semakin kerap terjadi dan semakin berbahaya, juga perubahan pola cuaca global. Hal ini akan memaksa spesies-spesies yang tak terhitung jumlahnya untuk bermigrasi atau bahkan punah.

Pemanasan global merupakan fenomena global yang disebabkan oleh aktivitas manusia di seluruh dunia, pertambahan populasi pendu-

kan kepada seluruh lapisan masyarakat, agar benar-benar mencermati dan tidak salah persepsi terhadap program 10 sarjana per desa tersebut, dimana dalam pemberiannya tidak serta merta diberikan tanpa melalui seleksi. Telah ada mekanisme terutama lolos seleksi yang dibuktikan dengan prestasi.

Selain itu, program kesehatan gratis, Idrus menjelaskan agar masyarakat bersabar terutama bagi mereka yang menjadi peserta Jamkesmas yang saat ini te-

ngah dalam proses pengalihan data dari Jamkesmas ke BPJS dengan dibuktikan dikeluarkannya kartu yang saat ini dalam proses. Namun demikian lanjut Idrus, kartu Jamkesmas yang dimiliki masyarakat tetap dapat digunakan karena secara otomatis peserta Jamkesmas merupakan peserta BPJS. “Kita sedang dalam proses pendataan, sehingga masyarakat bersabar. Kita juga akui masih ada kelemahan di tingkat pelayanan namun kita berkomitmen untuk memperbaiki hingga masa pengabdian selama lima tahun,” katanya. (DL)

duk, serta pertumbuhan teknologi dan industri. Oleh karena itu peristiwa ini berdampak global. Salah satu aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya pemanasan global adalah konsumsi energi bahan bakar fosil.

Sektor industri merupakan penyumbang emisi karbon terbesar, sedangkan sektor transportasi menempati posisi kedua. Konsumsi energi bahan bakar fosil memakan sebanyak 70% dari total konsumsi energi, sedangkan listrik menempati posisi kedua dengan memakan 10% dari total konsumsi energi. Dari sektor ini, Indonesia mengemisikan gas rumah kaca sebesar 24,84% dari total emisi gas rumah kaca.

Sampah menghasilkan gas metana (CH4). Diperki-

rakan 1 ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas metana. Sampah merupakan masalah besar yang dihadapi kota-kota di Indonesia. Menurut Kementerian Negara Lingkungan Hidup, pada tahun 1995 rata-rata orang di perkotaan di Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 0,8 kg/hari dan pada tahun 2000 terus meningkat menjadi 1 kg/hari.

Di lain pihak, jumlah penduduk terus meningkat, sehingga diperkirakan pada tahun 2020 sampah yang dihasilkan mencapai 500 juta kg/hari atau 190 ribu ton/tahun. Dengan jumlah ini, sampah akan menghasilkan gas metana sebesar 9.500 ton/tahun. Dengan demikian, sampah di perkotaan merupakan sektor yang sangat potensial

mempercepat proses terjadinya pemanasan global.

Salah satu fungsi tumbuhan yaitu menyerap karbondioksida (CO2) yang merupakan salah satu dari gas rumah kaca, dan mengubahnya menjadi oksigen (O2). Saat ini di Indonesia diketahui telah terjadi kerusakan hutan yang cukup parah. Laju kerusakan hutan di Indonesia, menurut data dari Forest Watch Indonesia (2001), sekitar 2,2 juta/tahun.

Kerusakan hutan tersebut disebabkan oleh kebakaran hutan, perubahan tata guna lahan, antara lain perubahan hutan menjadi perkebunan dengan tanaman tunggal secara besar-besaran, misalnya perkebunan kelapa sawit, serta kerusakan-kerusakan yang di-

timbulkan oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Dengan kerusakan seperti ini, tentu saja proses penyerapan karbondioksida tidak dapat optimal. Hal ini akan mempercepat terjadinya pemanasan global.

Emisi gas CO2 yang dilepaskan oleh sektor kehutanan, termasuk perubahan tata guna lahan, mencapai 64 % dari total emisi CO2 Indonesia yang mencapai 748,61 kiloton. Pada tahun 1994 terjadi peningkatan emisi karbon menjadi 74%.

Sektor pertanian dan peternakan memberikan kontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca melalui sawah-sawah yang tergenang yang menghasilkan gas metana, pemanfaatan pupuk serta praktek pertanian, pembakaran sisasisa tanaman, dan pembusukan sisa-sisa pertanian, serta pembusukan kotoran ternak. Dari sektor ini gas rumah kaca yang dihasilkan yaitu gas metana (CH4) dan gas dinitro oksida (N20). Di Indonesia, sektor pertanian dan peternakan menyumbang emisi gas rumah kaca sebesar 8,05 % dari total gas rumah kaca yang diemisikan ke atmosfer.

Kukuh Hariyoso Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Tanjungpura Pontianak

Anak Kecil Tumbuh Taring Oleh: Deplo Supoyo Pagi yang ceria bersama kawan-kawan di Club Menulis STAIN Pontianak. Di ruangan yang tidak terlalu sempit itu, semakin terasa sempit, saat adik saya Sutaryo mengirim sms.

“Kapan pulang ke Meliau?

Anak Asnah sakit, malam kemarin kejang-kejang.”

“Sakit apa? Benarlah?” tanyaku.

“Kurang Tahu”.

“Kalau gitu, nanti aku telpon Mak.” “Iya.” balasan adik saya menjadi penutup smsnya.

Perasaan saya semakin berkecamuk, urusan dengan dosen pembimbing skripsi saya abaikan dulu. Saya langsung pamitan pergi dari ruangan Club Menulis untuk menelpon Ibu di kampung.

“Assallammu’alaikum, hallo Mak. Benaran, anak Asnah sakit? Sakit apa Mak?” “Benar, semalam gigil dan kejang-kejang. Dibawa ke mantri ndak sembuh-sembuh”. “Ada diperiksa dan diberikan obat’kan? Sakit apa kata mantrinya?”

“Kata mantrinya ndak apaapa Cuma demam aja. Tapi, belum sembuh-sembuh, akhirnya dibawa ke To’ Anis Johan, agak lumayan. Sekarang lagi mau diobat dukun dari Begijan, daerah Tayan.

Kebetulan dukun itu bawa anaknya berobat di Puskesmas Meliau.”

“Hemmmm, kenapa bero-

bat dengan dukun? Anak dukun itu jak berobatnya di Puskesmas. Bisa saja ia sembuhkan anaknya sendirikan, kenapa meski ke dokter?”

“Iya, tapi dukun itu sudah banyak mengobati orang.”

“Iya, tapi obat apa yang diberikan dukun itu?”

“Kita yang menyediakan, disuruh nyari kepinding, gula merah, air garam, dan bawang merah. Kepinding wajib ada, kalau tidak ada tidak bisa diobati. Semuanya dicampur jadi satu, diulek-ulek dengan tangan, kemudian ditempelkan di gusi anak Asnah yang tumbuh taring”.

“Sekarang bagaimana, sudah sembuhkah?”

“Alhamdulillah sudah lumayan, taringnya hilang.

Sudah tidak rewel lagi.”

“Syukurlah, mudahmudahan benaran sembuh.

Kalau ada apa-apa kasih kabar Mak yaa. Kalau gitu, udahan dulu ya Mak.” “Iya, kamu jaga kesehatan”.

“Iya. Mak juga.”

Jika dipikir-pikir, tumbuh taring rasanya aneh. Semakin aneh lagi, bisa hilang hanya karena obat tradisional yang tergolong unik itu.

Namun apapun itu, jika Tuhan sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Sebagai manusia cerdas, kita harus menyikapinya dengan berpikir cerdas dan positif tentunya.(*0 Deplo Supoyo Club Menulis STAIN Pontianak

Penerbit: PT. Borneo Tribune Press. Direktur Utama: W Suwito, SH, MH. Direktur: Emiliana Sekretaris Direksi: Erika Sudiardjo Penasehat Hukum: A. Ambo Mangan, SH, MH, Martinus Ekok, SH, MH. Pemimpin Umum: Sisa Primashinta. Pimred: Hawad Sriyanto Wapimred: Yusriadi Sekretaris Redaksi : Aulia Marti Senior Editor: H. Nur Iskandar, SP, Tanto Yakobus, Alexander Mering, Hairul Mikrad. Redaktur Pelaksana: Ukan Dinata. Wartawan Senior: Andry, Budi Rahman, Agus Wahyuni Wartawan: Andika Lay, Achmad Mundzirin, Achmad Munandar, Jubeironi, Slamet Ardiansyah. Staf Redaksi: Fahmi Ichwan, M Taufik, Fery Ade putra, Yulan Mirza.Biro Mempawah: Johan Wahyudi, Jl. Pendidikan Gg. Suka Mulya No.10 (085654587038). Biro Bengkayang: Mujidi, www.borneotribunecom Jl. Pahlawan No. 10, Kelurahan Bumi Emas Bengkayang (085245247955). Singkawang: Rudi Hariyanto Alamat: Jl. Manggis Rt 026/Rw 009 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah.

TERBIT SEJAK 19 MEI 2007 Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran), Jl. Suka Mantri (085245527602). Landak: Yohanes Ngalai/Pemasaran, Jl. Barage Gg. Pak Kasih No. 51 Ngabang (085822062880). Biro Sanggau: Ratnasari Jl. Agus Salim No.10 (085245904505) Aditya ( 085349867788 ). Biro Sekadau: Bagus Kosminto, Jl. Irian No. 41 Sekadau Hilir (085245743683). Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757) Pemasaran: Fahri (085750296539 ) Jl. JC Oevang Oeray, Gg. Ahmad 2.Biro Melawi: Eko Susilo (0812-56452946) Jl. M Saad, Gg. Kayan, Serundung- Nanga Pinoh. Biro Kapuas Hulu: Teofilusianto Timotius Jl. Pasar Inpres blok A No. 13 Kota Putussibau. Ketapang: Jaidi Chandra (Kontributor), Jl. Gajah Mada No. 156 (081345450988). Biro Kayong Utara : Abdul Khoir. Umum Fitriyana, Ardiansyah. Percetakan/IT: (Manajer) Iwan Siswanto, Rustam, Andri Desi, Toni. Marketing: (Manajer) Hesty Yosana, Kusnan, Aldi C.Sirkulasi : M. Danny, Mulawarman Desain Iklan: Atika Ramadhani, M. Affandy,Keuangan: Jumi Erlinasari,Linda, Husada Muin. Tarif Iklan: BW (black and white) Rp 6000/mm kolom, Full Colour hal 1 Rp 15.000/mm kolom, halaman dalam Rp 12.000/mm kolom. Asisten Dirut: Khairoedin Pasaribu. Alamat Kantor Bisnis dan Alamat Redaksi: Jalan Purnama Dalam No 2 Pontianak Telpon 0561-767788 Fax 0561-766103. E-mail: borneotribune@yahoo.com

Borneo Tribune

cmyk

Pemilu 2014

Rabu, 12 Maret 2014

Borneo T Tribune

3

KPU Kota Pontianak Kembali Gelar Bintek Anggota PPK Borneo Tribune, Pontianak KPU Kota Pontianak kembali mengelar Bimbingan Teknis (Bintek) untuk 30 orang Ketua dan anggota PPK untuk 6 kecamatan. “Ini merupakan Bintek lanjutan

yang juga telah kita lakukan beberapa waktu lalu di hotel Merpati ini,”ungkap Ketua KPU Kota Pontianak Sujadi kepada awak media ketika ditemui disela-sela kegiatan Bintek, Senin (10/2) kemarin.

Bintek ini lanjut Sujadi, menyangkut kesiapan PPK untuk melakukan Bintek ditingkat PPS dan PPS ke KPPS. “Kita juga dalam hal ini terkait kegitan untuk mengevaluasi kinerja PPK

PANTI ASUHAN MURAH HATI Jl. Trans Kalimantan Km.50 Pontianak - Tayan Kalimantan Barat

YAYASAN CI XIN Rekening : Bank Mandiri 120 000 781 8888 BCA 428 1679729 Rekening ditandatangani 4 orang Pengurus di lokasi : Bpk. Suwandi Hp. 0857 8716 0065 Sukarelawan di Pontianak : Ibu Martha Hp. 0812 5807 8003

Alfred dan Jony, dua abang-adik, dilahirkan oleh ibu mereka yang berasal dari Indonesia di Taiwan. Tidak tahu mengapa setelah ayah mereka meninggal keluarga ayah mereka tidak menerima mereka. Setelah kembali ke Indonesia, ibu mereka tidak berhasil dapatkan pekerjaan yang memadai, bahkan Alfred yang telah kelas empat terpaksa disekolahkan mulai kelas satu. Syukurlah, baik Alfred maupun Jony kemudian bisa ditampung di Panti Asuhan Murah Hati (Ci Xin).

Alfred dan Jony hanyalah contoh dari kemalangan yang dihadapi sejumlah anak-anak yang ditampung Panti Asuhan Ci Xin. Mereka menjadi anak-anak Panti Asuhan bukan kesalahan mereka, bahkan mereka lahir ke dalam dunia pun bukan kemauan mereka.

Mereka berharap pada belas kasihan Bapak/Ibu sekalian. Melalui uluran tangan Bapak/ Ibu seorang sedikit kiranya mereka bisa bertumbuh besar dan bersekolah dengan baik.

Mereka ingin seperti anak-anak lain, menggapai cita-cita. Sesungguhnya ada banyak anak yang memerlukan pertolongan. Dengan seorang ambil bagian sedikit, maka jika kita kumpulkan, ada banyak anak yang bisa kita tolong, kita berikan mereka harapan masa depan yang lebih baik.

Sujadi berkenaan dalam persiapan pemungutan dan perhitungan suara tanggal 9 April 2014 nanti,”ujarnya.

Termasuk tambahnya lagi, pesiapan pembentukan KPPS seperti, pelantikan, pelatihan dan kita juga merencanakan pada tanggal 20 ini akan mengadakan simulasi pemungutan dan perhitungan suara. “Jadi penyelenggaraan kegiatan tersebut dari petugas KPPS-nya, pemilihnyapun dari mereka.

Kita menginginkan simulasi ini persis seperti pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara seperti hari H, seperti alsinyalah,”papar Sujadi lagi.

Disitu lanjut dia, akan dilihat kesiapan mulai dari pemunguntan dan perhitungan surat suara. Jadi kita mau mengukur evektifitas dan berapa waktu yang dibutuhkan.

Kalau jumlah pemilihnya maksimal 500. “Dalam kegiatan ini kita juga akan meli-

Untuk terus melakukan kematangan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2014. KPU Kota Pontianak melakukan Bintek tugas-tugas PPK- Foto Slamet Ardiansyah batkan partai palitik baik sebagai saksi maupun sebagai pemilih. Yang menjadi penyelenggara KPPS adalah PPK dan PPS. Sujadi juga mengatakan pihaknya juga ingin mengetahui sejauh mana PPK ini dalam menyiapkan mengikuti karnaval pada tanggal 15 Maret ini. Termasuk kesiap PPK untuk menyediakan tempat untuk menerima logistik Pemilu baik ditingkat kecamatan maupun ditingkap kelurahan. ” Setelah ini kita juga akan melakukan evaluasi kemba-

li , mungkin nanti kita akan lakukan di Kantor KPU. Sampai kita yakin betul mereka bisa melaksanakan tugastugas mereka dengan baik,”ujarnya.

Memyinggung masalah logistik Ketua KPU Sujadi, kembali mengatakan, saat ini untuk logistik Pemilu 2014 di KPU Kota Pontianak yang belum ada saat ini tinggal formulir. “Kita saat ini untuk logistik tinggal formulirn sedangkan yang lainnya sudah sesuanya. Surat suara besok, Selasa (11/3)sudah rampung, formulir C6

sudah, tintah sudah dan yang lain sudah tinggal formulir yang belum. Nah untuk kesiapan keseluruhannya, pokoknya H min 3 sudah bisa disposisikan sampai ke kelurahan, H min 1 nya sudah sampai ke TPS dengan waktu yang tersisa 28 saya pikir cukuplah, tidak ada masalah. Kalaupun ada masalahpun kita hanya di masalah sortir, peking. Jika memang mendesak kita akan tambah orang dan tambah waktu bila perlu sampai subuh, agar terkejar waktu penyelesaiannya,” tandas Sujadi. (Slt)

Kalimantan Barat - Kota Pontianak Borneo Tribune

Rabu, 12 Maret 2014

4

Ruko Flamboyan Tak Boleh Dipindahtangankan besar 20 hingga 25 persen dari nilai perolehan. “Kalau nilai perolehannya Rp 875 juta, berarti ia akan dikenakan biaya 25 persen dari Rp 875 juta baru boleh dipindahtangankan. Setiap kali memindahtangankan ruko Pasar Flamboyan itu maka akan dikenakan 5 – 25 persen,” ujarnya.

Tak hanya pemiliki ruko, para pemilik los dan kios juga diminta untuk segera membuka los dan kiosnya untuk berjualan. Bagi mereka yang tidak segera melaksanakannya atau bahkan mengkomersilkan kios dan los miliknya untuk disewakan atau spekulan maka Pemkot akan mengambil alih kembali kios dan los miliknya. “Tidak hanya itu, uang muka yang sudah mereka bayarkan juga tidak akan kita kembalikan. Kita tidak main-main karena Pasar Flamboyan itu dibangun untuk aktifitas perdagangan, bukan malah

CMYK

Hindarkan Diri dari Penipuan Borneo Tribune, Pontianak Disaat ini berbagai macam cara orang untuk melakukan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat. Tidak terkecuali tindak kejahatan ini terjadi dengan cara melakukan penipuan melalui iming-iming hadiah yang mencatut nama salah satu produk makanan dan produk-produk lainnya.

Kejahatan penipuan ini akan semakin berkembang sesuai dengan kemajuan jaman. Namun hal ini dapat dihindari oleh masyarakat luas, apabila masyarakat atau kita sendiri mau menyadari bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu kita perlu kerja dan tidak ada sesuatu itu diM. Jimi dapat dengan mudah. Demikian hal ini di ungkapkan Anggota DPRD Provinsi Kalbar Markus Jimi, SH, kepada awak media saat ditemui di sekertariat DPD PDIP Kalbar, Senin (10/3) ”Semua itu kembali lagi ke masyarakatnya, mampu apa tidak memfilter diri dari janji-janji palsu para penipu tersebut. Dimana penipuan ini dengan mencatut nama produk seperti Rinso misalnya dengan tulisan anda mendapatkan hadiah ini, hadiah itu dengan sengaja menyimpankan di depan rumah warga. Saya yakin itu bohong semua itu,”ungkap Jimi.

Menghindari gaya penipuan seperti itu, kata Jimi, bila menemukan hal-hal seperti itu saat ini banyak layanan masyarakat di media masa. Baik itu di media cetak maupun di media elektronik. Namun kebanyakan mayarakat menganggap hal itu tidak penting, lalu tidak mengganggapnya sama sekali.

“Nah saat datang janji-janji mendapat hadiah seperti itu lalu masyarakat mudah tergiur. Sebagai rakyat yang cerdas saya pikir harus stoplah percaya dengan hal-hal seperti itu. Didalam SMS juga biasanya ada, anda dapat ini, dapat itu. Kalau saya, saya langsung hapus. Jadi maksud saya orangnya yang harus mampu memfilter dirinya sendiri,”ujarnya.

Ia juga mengigatkan, masyarakat jangan mudah mau mendapatkan barang secara instan. Tapi ternyata barangnya tersebut abal-abal. ”Kita juga jangan mudah tergiur dengan kemajuan dijaman globalisasi. Janganlah kita selalu memandang hidup orang-orang dikalangan atas. Tampa mau mengukur kemampuan kita sendiri. Pada hal yang seperti itu justru merugikan diri kita sendiri. Dan untuk menghidari dari kerugian akibat hal ini maka jagalah hati kita masingmasing. Agar tidak mudah terpengaruh dengan gaya-gaya penipuan yang semakin marak beredar,”punkasnya. (Slt)

diperjualbelikan bangunan kios dan losnya,” tandasnya.

Malam hari, halaman Pasar Flamboyan ditempati oleh pedagang kaki lima seperti cafe-cafe. Namun keberadaan cafe-cafe tersebut dinilai Sutarmidji sudah sangat meresahkan karena kerap disalahgunakan sebagai tempat nongkrong yang berpotensi melakukan halhal negatif. “Cafe-cafe itu akan kita tertibkan, jangan jadikan cafe-cafe itu sebagai tempat kumpul-kumpul yang tidak baik di situ. Berjualan di situ juga hanya boleh sampai pukul 24.00 WIB dan kita akan atur semuanya,” pungkasnya. (*r/haes)

Pasar Flamboyan

Deputy Political Counselor External Political Affairs America Kunjungi DPD PDIP Kalbar Borneo Tribune, Pontianak Deputy Political Counselor External Political Affairs, Embassy Of The United States Of America, Mr. Casey Mace mengunjungi sekretariat DPD PDIP Provinsi Kalimantan Barat, yang terletak jalan Sultan Abdulrhaman, Pontianak.

Senin (10/3).

Kedatangan Mr. Casey Mace ini disambut oleh salah satu pengurus DPD PDIP Kalbar yaitu Ketua Bidang Politik Antar Lembaga PDIP Kalbar Markus Jimi, SH dan langsung melakukan pembicaraan empat mata.

Adapun inti dari pembicaraan kedua belah pihak terkait masalah politik dan Kiat PDIP khususnya di Kalbar ini dalam menghadapi Pemilu 2014.

Mr.Casey Mace menanyankan berapa target perolehan kursi PDIP pada Pemilu 2014.hal tersebut jawab langsung oleh Jimi sapaan akrab anggota Fraksi PDIP DPRD Proviinsi Kalbar ini dengan mengatakan bahwa PDIP menargetkan perolehan 5 kursi dari 10 kursi yang diperebutkan untuk menjadi anggota DPR RI. ”Kuota untuk Kalbar kita itu ada 10, tapi yang dapat diperoleh PDIP kita ini pada tahun 2009 kemaren itu ada 3 kursi,”ujar Jimi menjelaskan kepada tamunya, Mr.Casey Mace.

Jimi menambahkan, dalam meraih keberhasilan target 5 kursi di DPR RI dari PDIP untuk Dapil Kalbar ini, dengan euphoria PDIP seluruh Indonesia sekarang maka ditargetkan 5 kursi dari 10 kuota kursi yang ada.

“Hal ini kemudian ditambah dengan 12 Parpol peserta Pemilu 2014 ini. Saya nilai kita masih punya kans dan punya kesempatan memperoleh suara lebih banyak dari tahun 2009. Dan itu sudah kita kerjakan dan kita upayakan mudah-mudahan di tanggal 9 April 2014 itu, hasilnya seperti yang kita rencanakan,”jelasnya.

Mr. Casey Mace melakukan dialog dengan Pengurus PDIP Markus Jimi, SH. Foto Slamet

Casey Mace, kembali melontarkan pertanyaan dengan mengatakan, “Dan kalau ibu Mega mencalonkan Jokowi sebelum Pemilu Legeslatif apakah ada dampak untuk terget yang telah ditentukan,”ujarnya bertanya dalam bahasa Indonesia.

Untuk hal tersebut, Markus Jimi mengatakan, bahwa dirinya harus memulai dari awal untuk menjelaskan hal ini. “Kalau bicara soal calon Presiden, itu mesti kita bicarakan dari awal. PDIP tidak akan mencalonkan siapa saja, bahwa ketika PDIP kalah dalam Pemilu Legeslatif. Tapi kalau PDIP itu menang apa lagi bila kemenangannya sampai 27 hingga 30 persen upamanya, kita pasti akan bakal mencalongan. Calon Presiden yang mau kita usung ini tentu DPP PDIP akan menimbang, siapa yang pantas dan saipa yang berhak untuk itu,” ungkap Jimi.

Tapi sebelum bicara mencalonkan, mesti dibicarakan dulu perangkat bagaimana pencalonan tersebut, syarat.

Karena PDIP tidak akan pernah mau mencalonkan orang dengan cara berkualisi dengan banyak Partai. “Kalau bisa kita sendiri, kalau bisa. Nah makanya kita belum bisa memutuskan apakah calonnya Megawati, Jokowi, Puan Maharani, ka-

rena ini belum ada keputusan yang riil tentang itu dan kita masih menunggu hasil Pemilu Legeslatif ini,”ujar Jimi.

Tapi, tanya lagi Casey Mace, “kelihatannya di seluruh Indonesia, kalau Jokowi dicalonkan sebelum atau setelah Pemilu Legeslatif, maka ada dampak yang besar,”tanyanya.

Hal tersebut langsung dijawab oleh Legeslator PDIP ini dengan mengatakan, ini paradikma yang harus dirubah. “Betul seperti bapak sampaikan, sebelum atau sesudah legedlatif pencalonan Jokowi itu sangat berpengaruh,” imbuhnya.

Tapi tambah Jimi, PDIP dengan partai kerakyatan, kita tidak semata-mata mengejar kekuasaan dan mengejar kursi Presiden. Tapi kita betulkan dulu perangkat dibawahnya seperti apa, sudah bagus apa tidak. Terpilih pun Jokowi apa bila dicalonkan, apa bila perangkat dibawah tidak baik dan rakyat ini belum siap dengan gayanya Jokowi sebagai Presiden, inikan nantinya bermasalah. “ Maka saya mau katakan soal resiko iya. Sekarangkan memang di media masa, facebook, didunia maya atau apapun namanya, Jokowi memiliki survei mantap dan bagus, diatas rata-rata.

Tapi tidak dengan cara ada-

nya populeritas Jokowi lalu membuat PDIP semertamerta menjadi naik, belum tentu seperti itu. Kita maunya yang riil-riil saja dan prosudural saja. Karena yang mencalonkan itu adalah Partai. Nah kalau partainya kalah kan malu kita ketika kita sudah naikan nama Jokowi,”papar Jimi lagi.

Jimi sangat yakin, Megawati sangat peka terhadap hal tersebut. “Ibu Mega akan memilih orang yang pas. Karena menjadi Presiden itu tidak susah.

Yang jadi susah itu menjadi seorang pemimpin. Menjadi Presiden semua orang bisa, namun menjadi pemimpin tidak semua orang bisa, memimpin seluruh rakya Indonesia yang terdiri dari 13.600 pulau dan sekian banyak suku, sub suku, agama dan adat budaya. Ini sangat berbahaya kalau kita salah pilih dan taruh orang terhadap kelangsungan negara Indonesia 50 tahun hingga mungkin lebih 100 tahun kedapannya, maka kita musti hati-hati,”ungkapnya tegas.

Mendengar penjelasan tersebut Casey Mace menanggapi dengan mengatakan, bahwa diseluruh dunia termasuk di Indonesia dan Amerika untuk melayani masyarakat Parpol yang bersangkutan haruslah menang dalam Pemilu. “Bagaimana PDIP menanggapi hal ini,”tanyanya lagi.

Hal tersebut Markus Jimi kembali menjelaskan, dimana garis besar penjelasannya ia mengatakan, bahwa perbedaan antara negara Indonesia dan Amerika sangatlah jauh khususnya terkait Pemilu.

Indonesia yang baru merdaka 68 tahun sedangkan Amerika telah merdeka 311 tahun. ”Di Amerika saat ini hanya 2 partai saja dimana satunya partai berkuasa dan yang satunya merupakan partai Oposisi. Ini artinya lebih enak mengurus negara

TVS Pontianak

: 0812 5626 3889

TVS Ketapang

: 0852 4945 5790

TVS Pinoh

: 0813 4557 8321

TVS Merdeka JAYA Motor PTK : 0812 5666 3269

TVS Rasau

: 0857 8722 8838

TVS Sintang

: 0565 2025524

TVS Putussibau

: 0821 5125 9567

TVS Tepuai

TVS Singkawang

: 0857 5069 6740

TVS BM Sintang

: 0852 5260 1948

TVS Anugrah Sekadau

: 0813 4540 2238

Hubungi dealer TVS terdekat atau SMS

: 0813 4528 6562

dibandingkan Indonesia yang memiliki banyak partai dan partai berkuasa selalu berkualisi dalam memimpin negara ini,”ujarnya.

Untuk itu, kata Jimi, PDIP berharap mampu memenangkan Pemilu 2014. Dengan demikian PDIP bisa mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden nya sendiri tampa melakukan kualisi dengan partai lain. ”Ini yang kami harapkan, dengan demikian baru ketahuan pemerintah ini yang banar ngurus masyarakat Indonesia seperti apa. Dengan menang mutlak setidak-tidaknya 30 persen dalam Pemilu 2014. Agar kami PDIP dapat menunjukkan bahwa inilah kami dalam memimpin bangsa Indonesia tampa kualisi seperti yang ada saat ini, dimana Parpol didalam kualisi tersebut memiliki pikiran masing-masing. Dan apa bila kami gagal maka tahun Pemilu yang akan datang jangan kami lagi,”tandasnya.

Jimi juga menyampaikan kepada Deputy Political Counselor External Political Affairs, Embassy Of The United States Of America, Mr. Casey Mace, bahwa PDIP bila mampu memimpin Indonesia ini dengan memenangkan Pemilu 2014 secara mutlak, maka banyak hal yang diperjuangkan, selain memajukan disemua aspek pembangunan, PDIP juga akan memperbaiki hubungan ditingkat internasional dengan negara manapun. “Kita tetap akan melakukan hubungan baik dengan negara luar, tapi hubungan yang kita maksud adalah hubungan yang saling menghormati, saling menghargai, teloransi dan dibidang ekonomi tentunya hubungan yang kita inginkan adalah saling menguntungkan sesuai Undang-Undang 45 tentang hubungan dengan luar negeri. Semua ini kita lakukan demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara ini,”pungkasnya. (Slt)

CMYK

Borneo Tribune, Pontianak Sekian lama ruko Pasar Flamboyan belum ditempati, akhirnya terjawab sudah karena dalam waktu dekat akan ada penyerahan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kepada pemilik ruko. “Dalam bulanbulan ini kita akan upayakan ada penyerahan ruko kepada para pemilik tetapi semuanya tetap dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan saya tidak izinkan ruko itu dipindahtangankan,” tegas Wali Kota Pontianak Sutarmidji, Selasa (11/3) di ruang kerjanya.

Larangan pemindahtanganan bangunan ruko tersebut bukanlah tidak beralasan, sebab ruko-ruko itu disubsidi Pemkot untuk pemilik ruko. Seandainya ditemukan ada ruko yang dipindahtangankan, Sutarmidji menegaskan akan mengenakan biaya se-

Mempawah-Kubu Raya Borneo Tribune

Rabu, 12 Maret 2014

5

2014, Kubu Raya Fokus Benahi PJU Adi Sucipto Borneo Tribune, Kubu Raya Beberapa waktu lalu, sejumlah masyarakat dari Kecamatan Sungai Kakap, Sungai Rengas dan Sungai Raya mengeluhkan jalan Raya yang ada di Kabupaten Kubu Raya gelap. Belum lagi sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan parah.

Kepala Bidang Kebersihan dan Pertanaman Dina Cipta Karya Kabupaten Kubu Raya, Sugiarto, mengatakan sejauh ini pihaknya telah melakukan survey terkait hal tersebut.

Dari hasil survey yang dilakukan memang terdapat sejumlah ruas jalan yang me-

mang benar lampu PJU nya tidak hidup, sehingga jalan raya menjadi gelap gulita.

Meskipun demikian, kata dia pihaknya telah melakukan perbaikan –perbaikan terhadap PJU yang mengalami kerusakaan itu, seperti di ruas jalan, Arteri Supadio.

Dimana PJU itu saat ini sudah bisa dinikmati para pengendara saat malam hari.

“Sepanjang jalan Arteri Supadio sudah kita perbaiki PJUnya. Jadi tidak ada lagi PJU yang tidak hidup, bila mana PJU itu tidak hidup ia pun meminta kepada masyarakat untuk melaporkan hal tersebut ke dinas terkait

agar dapat segera diperbaiki sehingga tidak membuat masyarakat resah saat berkendara pada malam harinya,”kata Sugiarto, Selasa (11/3).

Ia pun tidak menampik , bahwa masih ada beberapa ruas jalan raya yang saat ini belum memiliki PJU. “ Ya masih ada beberapa jalan yang belum memiliki lampu penerangan. Meskipun demikian kita tetap akan menganggarkan hal tersebut agar keresahan-keresahan masyarakat dalam berkendara pada malam hari tidak di khawatirkan lagi,”katanya.

Dia pun mengatakan,

pada 2014 ini pihaknya sedang fokus menambah maupun memperbaiki PJU yang ada di sepanjang jalan Adis Sucipto. Dimana jalan itu merupakan akses utama bagi masyarakat Kubu Raya.

“Saya pastikan 2014 jalan Adis Sucipto tidak ada lagi yang gelap gulita. Karena pemerintah kubu raya melalui dinas Kebrsihan dan Pertanaman Cipta Kary, saat ini sedang fokus membenahi PJU di sepanjang jalan itu,”ungkapnya.

Ada pun kendala saat ini terjadi didukung beberapa factor, salah satunya tidak ada trucklift. “Sampai saat

ini kita masih menyewa trucklift dengan pemerintah kota untuk memperbaiki lampu-lampu jalan yang rusak,” tuturnya.

Dikatakannya, penyewaan truk, sebagai penopang untuk menaiki lampu jalan itu memakan biaya sebesar 3juta rupiah untuk satu harinya. “bukan nomilan yang sedikit ketika peralatan tersebut kita gunakan rutin untuk perawatan, sedangkan satu harinya paling banyak dapat menjangkau perbaikan sebanyak 20 lampu jalan, itu pun ditempat yang berbeda-beda, tidak satu jalur,” ungkapnya.

(Adex)

Kapolda: Anggota Jangan Zalim Borneo Tribune, Mempawah Gedung Mapolsek Segedong, Selasa (11/3), kemarin diresmikan langsung Kapolda Kalbar, Arie Sulistyo. Ini ditandai dengan penandatanganan prasasti yang disaksikan Bupati Pontianak, Ria Norsan, Kapolres Pontianak, Hadi Poerwanto, Forkompida serta tokoh masyarakat Kecamatan Segedong.

Kapolda Kalbar, Arie Sulistyo mengucapkan terima kasih kepada warga Kecamatan Segedong, Ahmad Rasyid dan Mariam yang telah menghibahkan tanah miliknya untuk pembangunan Mapolsek Segedong dan asrama Bintara.

Selain itu, Kapolda Kalbar mengingatkan para anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik. “Anggota Polsek jangan zalim.

Kita memiliki wewenang besar menangkap dan memeriksa orang. Namun kita memiliki tanggungjawab di akhirat, kita menjadi anggota jangan sombong. Jelang Pemilu ini, jangan sampai kita terkotak-kotak, serta membuat keributan atas nama kelompok dan golongan.

Hilangkan semua itu, selesaikanlah masalah dengan cepat dan aktifkan kembali FKPM,” katanya.

Kapolres Pontianak, Hady Poerwanto mengatakan Polsek Segedong sebelumnya adalah pos polisi yang merupakan jajaran Polsek Siantan. Namun setelah per-

Mapolsek Segedong Kapolda Kalbar, Arie Sulistyo menandatangani prasasti diresmikannya Mapolsek Segedong.

Foto : Johan Wahyudi/ Borneo Tribune

kembangan otonomi daerah, Desa Segedong menjadi Kecamatan Segedong yang sebelumnya merupakan wilayah Kecamatan Siantan. Akhirnya pada tahun 2006 terbentuk Polsek Segedong setelah Polres Pontianak melakukan proses pengajuaan.

“Di tahun 2013 telah diajukan dan disetujui dana pembangunan sarana dan prasarana pembangunan Kantor Polsek Segedong sebesar Rp. 1.913.283.000 dengan anggaran yang meliputi Kantor tipe 54 satu unit,

Rumdin Kapolsek tipe 38 dan satu unit empat KK Rumdin Bintara, akan tetapi anggaran tersebut tidak termasuk penyediaan lahan kantor Polsek maupun rumah dinas karena lahan merupakan hibah masyarakat,” katanya.

Sedangkan Bupati Pontianak, Ria Norsan menyambut positif pembangunan Mapolsek Segedong, yang diharapkan pelayanan keamanan dan ketertiban di masyarakat Kecamatan Segedong semakin meningkat.

“Diharapkan, kantor yang baru diresmikan itu bisa dimanfaatkan dan dirawat sebaik-baiknya. Aparat kepolisian yang bertugas diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat,” katanya.

Selain itu, Kades Peniti Dalam I, Titin Suhartini, mewakili masyarakat mengatakan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kapolda Kalbar yang langsung meresmikan Mapolsek Segedong. Adanya sumbangsih masyarakat melalui

hibah tanah yang dimiliki, bisa berguna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Dengan adanya Mapolsek ini, masyarakat tidak susah lagi melaporkan permasalahan ke Mapolsek Siantan.

Baik itu, masalah kriminal maupun ketertiban dan keamanan lingkungan. Saya juga meminta Kapolda, menyedikan sarana roda empat untuk Polsek Segedong sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal,” katanya. (JoE).

Perpusda Gelar Lomba Bercerita Borneo Tribune, Mempawah Pemerintah Kabupaten Pontianak melalui Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pontianak akan menggelar Lomba Bercerita Tingkat Pelajar SD/MI se-Kabupaten Pontianak Tahun 2014.

Lomba dilaksanakan selama dua hari yakni Rabu dan Kamis, tanggal 2–3 April 2014 mendatang di halaman gedung Perpustakaan

Daerah Kabupaten Pontianak, Jalan G.M. Taufik, Mempawah.

Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak, Firman Juli Purnama menjelaskan penyelenggaraan lomba dimaksudkan sebagai upaya mengoptimalkan pemberdayaan perpustakaan di kalangan pelajar sekaligus menarik minat baca anak tentang buku-buku cerita budaya daerah (lokal).

“Selain itu lomba diharapkan dapat menumbuhkembangkan kegemaran membaca melalui berbagai bacaan dan media, guna menanamkan cinta kebudayaan bangsa dan persatuan serta kesatuan,” kata Firman Juli.

Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pontianak, Johana Sari Margiani menerangkan program lomba bercerita

merupakan pelaksanaan dari kegiatan pengembangan minat dan budaya baca tahun 2014. Lomba bercerita juga dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Buku Anak Sedunia tanggal 2 April mendatang.

Terkait dengan persyaratan, pendaftaran, dan teknis lomba, Johana menjelaskan bahwa hal tersebut dapat dilihat secara lengkap di situs resmi Pemerintah Kabu-

paten Pontianak di alamat situs www.pontianakkab. go.id.

“Atau bisa menghubungi staf kami Asep Abriatna di nomor 085252667785 dan Ayie Minarsih di nomor 081522724182. Dimana pemenang pertama dan kedua pada lomba ini akan diikutsertakan pada lomba serupa tingkat Provinsi Kalimantan Barat,” katanya.(JoE)

Dewan KKR Langgar UU KPU No. 15 Borneo Tribune, Kubu Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan suara yang mampu menyampaikan segala aspirasi rakyat. Selain itu dewan juga merupakan kekuatan bagi rakyat dalam melakukan pembangunan di daerahnya sendiri, serta juga merupakan wakil rakyat yang membuat kebijakan tentang kepentingankepentingan yang mengatasnamakan rakyat, namun apalah jadinya jika para wakil rakyat tersebut melanggar aturan yang telah ditentukan negara.

Dari pantauan dilapangan, masih banyak ditemukan anggota dewan Kabupaten Kubu Raya yang memajang dirinya di spanduk-spanduk yang bertuliskan calon DPRD Kabupaten Kubu Raya yang seharusnya hal tersebut tidak dilakukan oleh yang katanya para pejuang nasib rakyat tersebut, karena jelas di dalam Peraturan KPU No.15 Tahun 2013 Pasal 59 A PKPU yang didalamnya berisikan pejabat atau pimpinan, anggota DPRD dilarang memasang atribut atau menjadi pemeran iklan media cetak maupun media elektronik.

Ketua Panwaslu Kabupaten Kubu Raya, Mujio menjelaskan memang tidak dipungkiri untuk di Kabupaten Kubu Raya sendiri masih ada Dewan Kubu Raya yang memakai atribut kampanye yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh dewan Kabupaten Kubu Raya yang sedang menjabat sekarang.

“Anggota dewan yang sedang menjabat tidak boleh melakukan kampanye, bahkan bukan hanya kampanye partai politik, kampanye instansinya sendiri juga tidak boleh dan dilarang untuk tidak menyebar atribut kampanye dirinya dalam model apapun, karena jelas larangan tersebut dalam Peraturan KPU No.17 Tahun 2013,” tegas Mujio, Selasa (11/3).

Saat ini diantaranya, Mujio menuturkan dewandewan di Kubu Raya yang sedang menjabat akan tetapi masih menampilkan alat peraga seperti spanduk yang mensosialisasikan masing-masing individu, hal yang tidak seharusnya dilakukan akan tetapi masih saja terjadi oleh para wakil rakyat tersebut. “kita telah merekomendasikan kepada KPU Kubu Raya untuk menyurati Parpol yang menaungi para dewan-dewan tersebut untuk segera menertibkan alat peraga yang telah terpasang,” ujarnya.

Selain itu, dia mengungkapkan tidak hanya atribut kampanye saja yang terindikasi dilanggar oleh Anggota DPRD Kubu Raya, Ada juga yang memanfaatkan masa-masa reses untuk kampanye oleh masing-masing individu yang ditemukan oleh panwaslu.

“Sekarang banyak kejadian anggota dewan yang turun kebawah dengan dalil melakukan reses, akan tetapi saat dibawah kita banyak menemukan indikasi dewan melakukan kampanye. seperti yang pernah terjadi di Sungai Kakap Kecamatan Kakap, salah satu anggota dewan melakukan pertemuan bersama masyarakat untuk melakukan sosialisasi rencana pembuatan desa baru dan kantor desa baru, karena hal tersebut dilakukan di desa maka kami simpulkan itu merupakan indikasi kampanye, dan kami langsung memerintahkan panwascam untuk memindahkan sosialisasi tersebut ke kecamatan kalaulah perencanaan itu resmi dan pastinya dihadiri oleh muspika setempat, ternyata tidak begitu,” ungkapnya.

Mujio mengatakan, ada tiga dewan di Kabupaten Kubu Raya yang sedang pihaknya soroti yang terindikasi melakukan agenda menonjol yang mengatasnamakan individu terhadap pemberian instansi. “yang seharusnya pemberian bantuan merupakan program pemerintah, namun mereka klaim itu pemberian dari masing-masing dewan tersebut, walaupun mereka berdalih ini hasil perjuangan mereka selama ini, namun tetap kita kategorikan indikasi kampanye,” ungkapnya. “saat ini kita terus menyebar anggota di berbagai wilayah di Kubu Raya untuk memantau kondisi lapangan yang terjadi saat ini mengingat pelaksanaan pemilu semakin dekat, dan kita berharap anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya sudah tidak melakukan aktifitas-aktifitas seperti itu lagi,” harapnya. (Adex)

Bengkayang Borneo Tribune

Rabu, 12 Maret 2014

6

Walikota Sosialisasikan RPH Sapi di Jalan Kalimantan Borneo Tribune, Singkawang Walikota Singkawang, Awang Ishak bersama Kadis Pertanian dan Kehutanan, Yusnita Fitriyadi, mensosialisasikan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) untuk sapi di Jalan Kalimantan, Senin (10/3) sore.

Kadis Pertanian dan Kehutanan, Yusnita Fitriyadi mengatakan, tujuan

dibangunnya Rumah Pemotongan Hewan (RPH) untuk sapi ini, supaya masyarakat Kota Singkawang dapat mengkonsumsi daging sapi dengan, aman, sehat, utuh dan halal.

Yusnita mengharapkan rumah pemotongan sapi ini bisa digunakan dan bermanfaat untuk para pedagang dan pemotong sapi di Kota

10 Siswa SD Singkawang Tunggu Hasil IMSO Borneo Tribune, Singkawang 10 siswa Sekolah Dasar mengikuti Internasional Matematika and Sains Olimpiade (IMSO), di Dinas Pendidikan Provinsi, Kalimantan Barat. ”Mereka sudah mengikuti di tingkat provinsi, dan itu untuk seleksi tingkat nasional yang diadakan di masing-masing provinsi, pada 27 Februari kemarin,” kata Halid, selaku guru pembina tim.

Halid mengatakan, saat ini belum diketahui hasilnya. Namun dia berharap, para siswa yang mengikutinya mendapatkan hasil terbaik. ”Belum dapat informasi mengenai hasilnya.

Meskipun soalnya menggunakan Bahasa Inggris, tapi kita berharap pemenangnya dari Kota Singkawang,” harap Halid.

10 peserta asal Kota Bumi Bertuah Gayung Bersambut harus bersaing dengan 1.525 peserta lainnya, di seluruh Indonesia. 10 peserta itu, 5 mengikuti seleksi mata pelajaran Matematika dan 5 IPA. Karena bekerjasama dengan lembaga luar negeri, maka soalnya menggunakan Bahasa Inggris.

Halid memberikan dukungan penuh bagi siswa untuk mengikuti ajang seperti ini. Menurut pria yang menjadi guru kelas ini, ajang tersebut sebagai upaya untuk menciptakan mental juara anak, sehingga mereka mempunyai semangat berprestasi. ”Tak hanya semangat berprestasi, tapi efeknya sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, melalui ajang kompetensi,” harapnya lagi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Singkawang, Kariyadi mengatakan, IMSO itu digelar merupakan kerjasama pihak luar dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Dia berharap, siswa yang dikirim bisa memperoleh hasil yang terbaik. (RH)

Panwas Jengkel Atribut Parpol Masih Menjamur Borneo tribune, Sekadau Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sekadau dibuat berang dengan ulah para caleg yang masih saja getol memamerkan alat peraga kampanye (APK) ditempat-tempat Umum. Sebelumnya, sudah dilakukan penertiban APK oleh petugas gabungan dari Panwaslu, Satpol PP, Kepolisian dan KPU. “Masih banyak ditemui APK yang dipasang di area yang dilarang. Padahal, sudah dilakukan penertiban tapi masih saja dipasang lagi,” kesal Okta saat menghubungi Kapuas Post melalui pesan singkat.

Panwaslu sebelmnya sudah menentukan zonazona yang dilarang mana yang boleh dan tidak memasang alat praga kampanye. Sesuai aturan yang berlaku seperti jembatan, tiang listrik, papan iklan dan fasilitas umum lain tak boleh dipasang atribut kampanye.

Ketua Panwaslu Kabupaten Sekadau, Marselinus Oktavianus, menegaskan sesuai PKPU nomor 85 tahun 2013, para caleg yang melanggar aturan bisa dikenai sanksi berat.

Okta menegaskan, para caleg tidak boleh menganggap remeh aturan yang telah ditentukan. Sesuai UU nomor 8 tahun 2012 pasal 227, setiap pelaksana kampanye pemilu yang melanggar larangan kampanye dimaksud pada pasal 86 ayat 2 diancam dengan hukuman kurungan paling lama satu tahun dan denda 12 juta rupiah.

Pelanggaran dengan memasang atribut di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan bisa diancam dengan hukuman penjara selama dua tahun dan denda 24 juta rupiah.

“Jadi, jangan dianggap remeh, itu ada pidananya,” tegas Okta. (Mto).

Singkawang. ”Setelah rumah potong sapi ini, mudah-mudahan nanti menyusul rumah potong unggas dan babi,” ujar Yusnita.

Sementara Walikota Singkawang, Awang Ishak, saat berbincang dengan para pedagang sapi, mengimbau untuk menggunakan fasilitas yang dibuat pemerintah itu. Rumah potong ini bersumber dari dana Pusat, dan menelan biaya kurang lebih dari 2 miliar rupiah, dengan fasilitas timbangan digital, ruang pemeriksaan, dokter hewan, dan pengolahan limbah. ”Dengan rumah potong hewan ini, kita harapkan daging bisa dikonsumsi secara sehat untuk kita makan, untuk itu nanti akan kita tempatkan petugas dan dokter hewan di sini, mohon kepada para pemotong sapi ini dapat dimanfaatkan,” kata Awang.

Awang mengatakan, tahun ini pemerintah Pusat akan memberi bantuan kios daging.

Sosialisasikan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Untuk Sapi di Jalan Kalimantan / Foto Rudi Borneo Tribune

Kios daging di Pasar Beringin ada 10 kios akan kita pindahkan secara bertahap.

Penataan untuk Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Sungai Singkawang tidak banyak dimasuki limbah

dari pemotongan hewan dan unggas .

Salah satu pedagang sapi, Suherman menyarankan, akses jalan untuk keluar masuk menuju RPH ini dapat diperlebar. Menurutnya,

jalan masuk dari jalan Kalimantan itu sangat rawan dengan banjir yang tentunya akan menghambat. ”Sungai di daerah ini dulunya adalah muara, jalan air keluar dari Condong dan

Roban, namun sekarang banyak tumbuh-tumbuhan dan sampah,” ujarnya.

Mengenai waktu, para pedagang dan pemotong sapi juga menanyakan apakah RPH ini bisa melayani pada waktu jam 2 subuh, karena waktu berdagang itu dimulai jam-jam subuh. ”Nanti gimana kalau kita datang, tapi petugas dan pemeriksanya belum ada di waktu subuh,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Walikota mengatakan, siap membangun jalan, namun apakah warga juga mendukung untuk pelebaran jalan tersebut tanpa ganti rugi.

Mengenai waktu rencananya RPH ini akan di UPT sehingga lebih konsen melayani para pengguna rumah potong tersebut.

Rencana ke depan, Walikota ingin menata pasar, Pasar Beringin akan dikosongkan dan dipindahkan ke Pasar Alianyang, Sungai Bulan, Norio, Sakok Saliung dan Roban. (RH)

Kepala Disdik Bengkayang Pantau Ujian Sekolah Borneo Tribune, Bengkayang Ujian Sekolah yang dilaksanakan serempak oleh semua SMA se Kabupaten Bengkayang dipantau langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang dengan cara melakukan monitoring ke masing -masing sekolah.

UAS di Kabupaten Bengkayang dimulai Senin (10/3) dan sebagai bentuk persiapan menghadapi ujian nasional yang hanya tinggal satu bulan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang, Dr. Yan, juga memantau langsung pelaksanaan ujian sekolah tersebut, Selasa (11/3).

Dengan didampingi Kepala UPT Pendidikan Bengkayang serta Ketua DWP Dinas Pendidikan, Dr. Yan meninjau ke beberapa sekolah, SMKN 1 Bengkayang, SMAN 1 Bengkayang serta SMA Borneo Bengkayang.

Bukan hanya melakukan pemantau, Kadis Pendidikan juga melakukan dialog

singkat dengan para peserta ujian sekolah. Salah satu isi dialog yang kerap diucapkan kepada siswa adalah jangan mau gagal dalam ujian, kalau gagal, salah satu jalan yang ditempuh adalah ujian paket C. “Kalau tidak mau Paket C, maka kalian harus lulus pada saat ujian nasional. Lulus paket C sama juga tidak lulus ujian,” kata Dr. Yan. Salah satu syarat agar tidak gagal dalam ujian nasional adalah belajar dengan giat. Tidak terlarut dalam hiburan baik berskala tradisonal dan modern. Salah satu hiburan yang harus dihindari para siswa itu adalah hiburan band.

“Tugas kalian saat ini adalah belajar, jangan buang waktu dengan hal yang tidak berguna seperti menonton band. Kita sudah meminta kepada masyarakat untuk tidak memanggil band pada saat masa -masa menjelang ujian nasional,” kata Yan (Mu).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang, Dr. Yan didamping Kepala UPT Pendidikan Bengkayang dan Ketua DWP Dinas Pendidikan saat memantau langsung pelaksanaan ujian sekolah di Bengkayang. Foto Mujidi/Borneo Tribune

Debit Air Riam Budi Berkurang

Riam Budi, salah satu objek wisata di Bengkayang. Kini debit airnya berkurang. Foto Mujidi / Borneo Tribune

Borneo Tribune, Bengkayang Riam Budi, salah satu aset wisata dengan pesona air yang dimiliki Kabupaten Bengkayang ini mengalami kendala dengan debit air yang berkurang. ”Airnya sekarang kecil karena kemarau,” demikian dikatakan Ayuni, pengunjung Riam Budi.

Riam Budi masuk dalam wilayah Kecamatan Sungai Betung.

Jaraknya dari jalan utama berkisar tiga kilometer. ”Kalau untuk Sungai Betung, Riam Budi salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi warga lokal dan warga luar,” terang Yuni.

Selain menjadi tempat wisata, Riam Budi menjadi sumber air untuk memenuhi kebutuhan MCK warga sekitar. ”Kami juga menggunakan air sini untuk mandi,” kata warga Riam Budi. (Mu).

Rabu, 12 Maret 2014

Landak-Sanggau Borneo T Tribune

7

Dukung Program Sanggau Bersih, Tertib dan Terang Borneo Tribune, Sanggau Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kacab Disdikpora) Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Abang Usman mengatakan bahwa program Bupati Sanggau, Paolus Hadi mewujudkan Sanggau

bersih, tertib dan terang dinilai mampu membangkitkan kembali semangat gotong royong di masyarakat yang selama ini mulai pudar.

Untuk itu, Abang Usman mengaku telah menyurati seluruh Kepala Sekolah Dasar baik Negeri maupun

swasta untuk membudayakan lingkungan bersih dan sehat di sekolahnya masingmasing. Surat bernomor 800/ 083/Cab.Dik.01 itu menegaskan bahwa Kepala Sekolah diwajibkan untuk meluangkan waktu 15 menit sebelum proses belajar

mengajar dimulai untuk melakukan kegiatan bersihbersih bersama guru dan siswa di lingkungan sekolahnya masing-masing. ”Saya sangat tertarik dengan program Bupati, bagaimanapun juga program itu bisa menghidupkan kembali sema-

ngat cinta kebersihan sejak dini khususnya di kalangan siswa Sekolah Dasar,” ungkapnya.

Abang Usman menuturkan, untuk mengawasi kegiatan tersebut, ia telah meminta pengawas Sekolah Dasar untuk melakukan monitoring di setiap sekolah agar

program sekolah bersih tersebut benar-benar berjalan. ”Pengawas sekolah juga kita minta untuk melakukan pengawasan,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Pengawas Sekolah Dasar Kecamatan Kapuas, Abang Masdar Achmad menambah-

kan program sekolah bersih tersebut salah satu manfaatnya sebagai upaya melatih siswa untuk cinta dengan kebersihan. ”Biar anak-anak bisa membiasakan dirinya untuk melakukan bersih-bersih, hal ini akan terus kita galakkan,” pungkasnya. (rtn)

Wabup Lantik Ketua GOW Kabupaten Sanggau GOW KABUPATEN SANGGAU Ketua Ketua I Ketua II Ketua III Sekretaris I Sekretaris II Bendahara Wakil Bendahara

Ny. Yohana Kusbariah Ny. Agnes Leysandri Margareta Lowe Fitriati Khairudin Ny. Nurhayati Ny. Karlina Ani Widyastuti Abi Milka Kristian Ny. Yeti Mulyadi

Koordinator Seksi Organisasi dan Kaderisasi, Ny. Eka Yakobus Koordinator Seksi Pembinaan Mental Kesehatan dan Sosial Budaya Ny. Nita Warsidi, Seksi Pendidikan dan Iptek Ny. Yolanda Urbanus Seksi Ekonomi dan Koperasi, Ny. Claudia Supriyanto Seksi Hukum Tenaga kerja Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Ny. Yeni Ginting Borneo Tribune, Sanggau Musyawarah Daerah Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sanggau secara aklamasi telah menetapkan Ny. Yohana Kusbariah Ontot sebagai Ketua GOW Kabupaten Sanggau. Ny. Yohana telah resmi dilantik oleh Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, Selasa (11/3) kemarin di ruang Musyawarah Kantor Bupati Sanggau berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 133 Tahun 2014 tanggal 3 Maret 2014.

Pelantikan tersebut dihadiri oleh Kepala SKPD Kabupaten Sanggau, Ketua TPPKK Kabupaten Sanggau, para isteri Forkompinda selaku Dewan Penasehat GOW dan seluruh Ketua Organisasi Wanita yang tergabung dalam GOW Kabupaten Sanggau.

Dalam acara itu juga dilaksanakan penyerahan Memori Kegiatan GOW Periode sebelumnya yang diserahkan oleh Ny. Basita Ginting dan penyerahan cindera mata kepada Wakil Bupati Sanggau.

Dalam Sambutannya Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot mengatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi adalah kekompakan dan kegotongroyongan jika kedua unsur tersebut diterapkan.

Hal itu dapat dipastikan organisasi itu akan maju dan berkembang juga diharapkan selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan instansi terkait serta seluruh organisasi wanita yang tergabung dalam GOW Kabupaten Sanggau.

Keberadaan suatu organisasi merupakan wadah untuk berinovasi berkreasi dan

mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan keahlian masing-masing juga sebagai wadah untuk memupuk rasa kebersamaan dan kegotongroyongan.

Menurutnya, di dalam mengurus suatu organiasi yang sangat penting adalah tertib administrasi dan manajemen yang baik dan jelas.

Jika unsur itu tercapai maka dipastikan organisasi itu akan tumbuh dan berkembang begitu juga dengan pengambilan keputusan seorang ketua harus berani mengambil keputusan yang tepat namun tidak otoriter kecuali yang bersifat mendesak atau emergency. ”Seorang ketua juga harus bersikap adil dan bijaksana terhadap para anggota sekecil apapun usulan dan saran harus dihargai dan ketua harus menjadi panutan dan contoh bagi anggotanya, jangan adalagi main perintah atau himbauan, kita harus terjun langsung kelapangan selain memberi contoh juga mengetahui sejauh mana partisipasi dan ke-

pedulian dari anggota,” jelasnya.

Sementara itu Ketua GOW, Ny. Yohana Kusbariah Ontot menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Hal itu juga merupakan tantangan dan tanggung jawab besar yang harus diemban dan tentunya memiliki beban berat.

Untuk itu Ny. Yohana Kusbariah Ontot meminta kepada seluruh Organisasi Wanita agar tetap menjalin kerjasama dan kegotongroyongan serta dukungan yang selama ini telah terbina dengan baik. Ia juga memohon saran dan pendapat serta kritik dalam membangun GOW agar ke depan makin jaya maju dan terdepan.

Pengurus GOW lainnya yang dilantik yaitu Ny. Agnes Leysandri sebagai Ketua I, Margareta Lowe sebagai Ketua II, Fitriati Khairudin sebagai Ketua III, Ny. Nurhayati sebagai Sekretaris I, Ny. Karlina Ani Widyastuti sebagai Sekreta-

Wabup Sanggau Yohanes Ontot menandatangani berita acara pelatikan pengurus GOW Kabupaten Sanggau, di Sanggau, Selasa (11/3). Foto Istimewa ris II, Abi Milka Kristian sebagai Bendahara dan Ny. Yeti Mulyadi sebagai Wakil Bendahara. Kepengurusan ini juga dilengkapi beberapa seksi yaitu Seksi Organisasi dan Kaderisasi, Ny. Eka

Yakobus sebagai Koordinator dibantu beberapa orang anggota, Koordinator Seksi Pembinaan Mental Kesehatan dan Sosial Budaya Ny. Nita Warsidi, Seksi Pendidikan dan Iptek Ny.

Yolanda Urbanus, Seksi Ekonomi dan Koperasi, Ny. Claudia Supriyanto serta Seksi Hukum Tenaga kerja Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Ny. Yeni Ginting. (rtn)

Perbaikan Jalan Mungguk- Ngabang

Warga Berterima Kasih pada Pemerintah

Jalan Mungguk Ngabang dalam perbaikan. FOTO Ya’ Syahdan/ Borneo Tribune

Borneo Tribune, Ngabang Perbaikan jalan Mungguk-Ngabang, Selasa,(11/3) secara perlahan terus dilakukan oleh Pemerintah.

Warga mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah tersebut.

Jeri, salah satu warga dusun Selaba desa Mungguk, kepada Borneo Tribune, hari Selasa itu mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah atas terlaksananya perbaikan jalan di maksud. Dia berharap perbaikan jalan itu dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.

“Jangan begitu selesai diperbaiki, satu-atau dua bulan kemudian menjadi rusak lagi,” katanya.

Terpisah, warga Dusun Riam Panjang Desa Mungguk, Fi’i, lebih mengharapkan agar jalan dan pembangunan listrik dapat segera masuk di Dusun Riam Panjang. Terutama listrik yang sudah lama diusulkan kepada Pemerintah Provinsi melalui kantor PLN Pontianak, hingga kini belum terealisasi, “ Padahal keberadaan listrik sangat kami butuhkan, “ ucapnya.

Ia menambahkan , menyangkut kebutuhan umum,

“

Dengan amat sangat kami mengharapkan agar Pemerintah dapat melaksanakan perbaikan jalan dengan baik dan menyediakan layanan listrik bagi masyarakat.

”

keberadaan listrik dan perbaikan jalan raya mutlak dilakukan Pemerintah. Katanya, Indek Pembangunan Manusia akan terlaksana dengan baik bila didukung dengan tersedianya sarana transportasi, termasuk tersedianya listrik bagi masyarakat. “ Dengan amat sangat kami mengharapkan agar Pemerintah dapat melaksanakan perbaikan jalan dengan baik dan menyediakan layanan listrik bagi masyarakat, “ pungkasnya. (Syah)

NU dan PDM Setuju Masjid Agung Landak Borneo Tribune, Ngabang Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Landak memberi restu dengan ditetapkannya Masjid Babul Ulum Ngabang sebagai Masjid Agung Landak. “Secara pribadi maupun organisasi, saya

setuju kalau Masjid Babul Ulum Ngabang ditetapkan sebagai Masjid Agung Landak,” ucap ketua PCNU Kabupaten Landak Haji Ahmad Fauzi, Selasa (11/ 3) di Ngabang.

“Kita sangat mendukung kehadiran Masjid Agung di Landak. Apalagi dalam musyawarah, semua yang hadir dari pemuka agama

KEHILANGAN

KEHILANGAN

STNK KB 2970 LD NR: MH33C10018K029187 NM: 3C1-029367 A/N KANTOR KEC. MERANTI Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. NGL

STNK KB 2476 LJ NR: MH331B004BJ856362 NM: 31B-856515 A/N LOPE Dengan ini STNK dinyatakan tidak berlaku lagi. NGL

Haji Ahmad Fauzi

Islam, ormas Islam, pengurus masjid di Kota Ngabang dan yang lainnya sudah menyepakati jika Masjid Babul Ulum Ngabang ditetapkan menjadi Masjid Agung Landak,” ungkap Fauzi.

Ia menganggap, kehadiran Masjid Agung ini memang diharuskan di ibukota Landak ini. “Saya pun berharap Masjid Agung Landak ini bisa menjadi asset Pemerintah Daerah dan kebanggaan umat Islam. Masjid Agung inipun saya harapkan betul-betul bisa menjadi Islamic Center Landak,” pintanya.

Sementara itu ketua PDM Landak, Haji Romdhani, mengatakan, Masjid Agung memang harus terletak di ibukota kabupaten. Demikian juga luas bangunan Masjid Agung harus terbesar diantara Masjid yang ada di Kota Ngabang.

“Jadi, sudah sepantasnyalah Landak memiliki Masjid Agung.

Tapi saya mengingatkan, pendirian Masjid Agung ini jangan membelakangi Masjid Jami Keraton Landak yang sudah ada.

Sebab, Masjid Jami memiliki nilai sejarah ,” Romdhani mengingatkan.

(Syah)

Sekadau Borneo Tribune

Rabu, 12 Maret 2014

8

Surat ‘Sakti’ Rekomendasi BBM Kerap Diselewengkan Truk Sulit Dapat BBM Surat rekomendasi pengantrian BBM jenis premium dan solar yang dikeluarkan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sekadau untuk sejumlah kios rupanya sering diselewengkan. Rekomendasi itu ibarat surat sakti untuk mendapat stok dari SPBU kapan saja dibutuhkan.

Antrean di SPBU tampak normal sejak beberapa hari ini.// foto Bagus Kosminto/Borneo Tribune Borneo Tribune, Sekadau Surat rekomendasi pengantrian BBM jenis premium dan solar yang dikeluarkan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Sekadau untuk sejumlah kios rupanya sering diselewengkan. Rekomendasi itu ibarat surat sakti untuk mendapat stok dari SPBU kapan saja dibutuhkan.

Salah seorang sopir pick-up yang membawa jeriken serta mengantongi surat rekomendasi mengaku ia dijatahi BBM jenis premium sebanyak dua ribu liter per bulan. Namun sayangnya, jatah tersebut masih saja tidak cukup. Berdalih untuk menghidupi keluarga, ia

mengaku dalam satu bulan bisa lebih dari satu kali datang ke SPBU. “Satu minggu kadang dua kali, kadang sekali. Kalau stok sudah habis saya ke SPBU lagi beli minyak. Soalnya jatah di rekomendasi tidak cukup,” aku pria asal Kecamatan Belitang itu.

Sesuai rekomendasi, ia ditunjuk untuk mengambil jatah BBM di SPBU yang terletak di jalan Sekadau-Sintang KM 2 Penanjung. Setiap kali datang, ia bisa memperoleh BBM sebanyak seribu liter. Ia mengaku tidak memiliki jadwal rutin untuk mengantre. “Itu tadi, seminggu bisa satu kali, kadang

INFO BANK BNI 46 Pontianak, Jl. Tanjung Pura No. 1 Telp. (0561) 736211, 732016, 732630, 732026 (0561) 736392 Capem Univ. Tanjungpura.

Jl. Daya Nasional Telp. (0561) 736046 (0561) 764012 Capem Pasar Siantan, Jl. Khatulistiwa No. 81-83 Siantan Telp. (0561) 881419 (0561) 883263

BCA KCU PONTIANAK, Jln. A. Yani No. 1 Ptk, 0561-736305 (hunting) KCP Imam Bonjol, Jln. Imam Bonjol No. 457 Ptk, 0561-737984, 734524 KCP Rahadi Usman, Jln. Rahadi Usman No. 4 Ptk, 0561-733482, 740814-15 KCP Sei Pinyuh, Jln. Raya Terminal 05-06, Sei Pinyuh KCP Sultan Muhammad, Jln. Sultan Muhammad 136, Ptk, 0561-738051

BANK KALBAR CABANG UTAMA PONTIANAK Jl. Rahadi Osman No. 10 Pontianak 78117, Telp. (0561) 732148, 736723 Fax. (0561) 745149, Telex. 29174, 29129 CABANG SYARIAH Jl. A. Yani Pontianak, Komp.

Perkantoran & Town House No. 5-6 (depan A. Yani Mega Mall) Telp. (0561) 733033, 7061800, Fax. (0561) 732599

BANK BRI Kantor Cabang Barito, Jalan Barito, Telp. (0561) 734009, Fax. (0561) 733019 Komplek Pertokoan Pasar Flamboyan Jalan Gajah Mada Blok C. 14 Ptk

BANK DANAMON Jl. Tanjung Pura No. 102, Ptk Telp. (0561) 737107 (H), 730898, Fax : (0561) 736264, 765595 Jl. St. Muhammad No. 173, Ptk Telp. (0561) 731156, Fax : (0561) 734462 Jl. KH. Wahid Hasyim No.24-26, Telp.: 0561-768599/765411, Fax : 0561-768599/765411

BANK MANDIRI SYARIAH PONTIANAK, Jl. Diponegoro No. 95, Telp. (0561) 745004, Fax. Ketapang, Jl. MT. Haryono No. 111-112 Ketapang, Telp. (0534) 34600 Fax. (0534) 34395 Kantor Kas Politeknik, Kampus Politeknik Negeri Jl. A. Yani No. 52, Telp. (0561) 583850 Kantor Layanan Syariah Bank Mandiri Pontianak-Sidas, Jl. Sidas No. 2, Pontianak, Telp. : (0561)7069797, Fax. : (0561) 763082

BANK BUKOPIN Cabang Jl. Ir. H. Juanda No. 55-56 Pontianak 78117 (0561) 745025 (Hunting) (0561) 734253 Cabang Pontianak Kal-Bar, Jl. Adi Sucipto Km. 7,5 (Gedung Kopkar Mekar PLN Wil Kal - Bar) Kabupaten Pontianak, Telp. 0561 722598, 0561 - 723158, Kantor Kas Adisucipto Jl. Sultan Muhammad No. 48, Pontianak 78117 , (0561) 730001/ 730077, (0561) 730132, Capem Sultan Muhammad

BANK BTN CABANG PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No. 29 Pontianak 78123, Pontianak, Telepon: (0561) 740163 Fax: (0561) 740168 CABANG PEMBANTU JERUJU, Jl. Kom. Yos Sudarso No. 10, Jeruju Pontianak 78122, Telepon: (0561) 770567 Fax: (0561) 770567 KAS LAYANAN POS ONLINE PONTIANAK, Jl. St. A. Rahman No.49, 78116, Pontianak, Telepon: 0561-730641, 0561-730642, 0561730644 Fax: 0561-762146

BANK PERMATA Juanda KC, Jl. IR. H. Juanda No. 49-50 BB, Pontianak (781177), 0561-738323, 0561 -736411 Gajah Mada KCP, Jl. Gajah Mada no 69 C, Pontianak (78121), 0561747371, Tanjung Pura KCP, Jl. Tanjung Pura No. 370, Pontianak (78122), 0561764926

BANK BII KC Pontianak Jl. Tanjungpura No.20 (Pontianak) Telp. (0561) 39220

BANK MANDIRI

BANK BHI

Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 2 , Humaera B (0561) 734247, 734147 Jl. Achmad Yani No. 3 - 3 A, (0561) 765010, 767993 Jl. Tanjungpura No. 110, (0561) 734464, 734752 Jl. Sidas No. 2 (0561) 734670, 747495, 733672

BANK MEGA

Cabang PONTIANAK, Jl. Imam Bonjol No.567 , Telp. (0561)-762838; Fax. (0561) -76290

KC PONTIANAK, Jl. H. Agus Salim No. 10 - 12, Telp. (0561) 739822, (0561) 749078

dua kali. Setiap datang bisa dapat seribu liter,” ujarnya.

Dengan demikian, jika diasumsikan dalam satu minggu hanya satu kali mengantre dengan jatah seribu liter setiap minggunya, artinya dalam satu bulan satu lembar surat rkomendasi bisa menghasilkan empat ribu liter BBM. Jika satu Kecamatan ada 20 pucuk surat rekomendasi, artinya per bulan ada 80 ribu liter BBM yang mengalir ke setiap Kecamatan.

Yang lebih mengejutkan, ternyata para pengantre membeli BBM di SPBU dengan harga diatas harga normal atau harga subsidi. Untuk BBM jenis bensin, para pengantre dengan jeriken dipatok harga Rp. 6.800 per liternya atau margin 300 rupiah dari harga normal. Sementara, untuk solar per liter dihargai Rp. 7.000 atau selisih Rp. 1.500 dari harga subsidi.

Dan parahnya, pengelola SPBU 64.786.06 Penanjung mengakui adanya penggelembungan harga untuk para pengantre tersebut. “Dulu sih iya, tapi sekarang tidak lagi karena sering pemeriksaan,” aku pemilik SPBU Penanjung, Vera saat diwawancarai sejumlah wartawan.

Ia mengaku menaikkan harga jual khusus untuk jeriken untuk menutupi kehilangan takaran (loses) saat distribusi dari depot ke SPBU. “Soalnya takaran waktu bongkar minyak sering kurang. Tapi sekarang tidak ada lagi, harganya sama dengan harga normal,” ucap

Vera.

Terpisah, anggota DPRD Kalbar, Martinus Sudarno mengaku kaget akan kabar tersebut. Ia menganggap penjualan BBM oleh SPBU diatas harga subsidi merupakan tindak kejahatan dalam perniagaan Migas. Untuk itu, ia meminta aparat hukum untuk menindaklanjuti informasi tersebut.

“Ini kejahatan migas. Tolong aparat hukum ambil tindakan.

Ini tidak boleh dibiarkan karena masyarakat luas yang merasakan dampaknya,” pinta Darno saat berkunjung ke Sekadau, (11/3) kemarin.

Truk Sulit Dapat BBM Puluhan orang sopir angkutan ekspedisi mendatangi gedung DPRD Sekadau, Senin (10/3) kemarin. Kedatangan mereka untuk menyampaikan keluhan tentang kesulitan yang mereka alami dalam operasional di lapangan.

Para sopir mengeluhkan sikap SPBU-SBPU di Sekadau yang terkesan lebih mengedepankan pelayanan pengisian kendaraan pengantre baik dengan maupun tanpa membawa jeriken. Hal ini terjadi hampir di semua SPBU. Tak ayal, kegiatan operasional ekspedisi menjadi terhambat lantaran sulitnya mendapat jatah BBM. Mayoritas dari ekspedisi yang datang adalah sopir-sopir truk angkutan TBS kelapa sawit.

Kedatangan para sopir itu disambut oleh dua wakil ketua DPRD, H. Isnaini dan Markus serta anggota komisi B,

Harison dan anggota komisi C Abdul Awal.

Juga hadir pihak eksekutif diantaranya kepala dinas Perindagkop dan UKM, H. Isdianto beserta perwakilan SKPD terkait lainnya serta pihak kepolisian.

Menanggapi keluhan para sopir, anggota komisi B DPRD Sekadau, Harison mengatakan pada prinsipnya SPBU memang harus mengutamakan pelayanan kendaraan umum, termasuk angkutan ekspedisi.

Harison mengakui antrean panjang truk-truk pengantre BBM di sejumlah SPBU memang bukan pemandangan yang asing. Hampir setiap hari terdapat antrean panjang yang mayoritas merupakan kendaraan roda empat keatas. Bahkan, kendaraan-kendaraan tersebut rela bermalam di SPBU untuk mendapat jatah BBM. “Parahnya lagi, dalam satu hari satu kendaraan bisa ngantre di lebih dari satu SPBU. Misalnya, usai dari SPBU yang satu, mereka ngantre lagi di SPBU lain. Bahkan rela harus bermalam di SPBU,” ujar Harison.

Hal itu pula yang menyebabkan kelangkaan BBM akhir-akhir ini. Harison mengaku tidak mengetahui kemana saja BBM tersebut, tertama jenis solar didistribusikan. Namun, ia menduga hasil antrean di SPBU dijual kembali kepada pihak lain dengan harga lebih tinggi.

“Bagaimana BBM tidak langka, yang ngantre sangat ba-

Tak ada Lelang Jabatan Pegawai Borneo Tribune, Sekadau Pemerintah pusat sempat menghembuskan wacana agar lelang jabatan di tubuh pemerintah diberlakukan secara nasional. Wacana tersebut mendapat sambutan beragam.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Yohanes Jhon rupanya kurang setuju dengan kebijakan lelang jabatan itu. “Saya tidak sependapat dengan lelang jabatan itu,” kata Jhon kepada wartawan, belum lama ini.

Jhon mengemukakan sejumlah alasan yang melatar belakangi ketidaksetujuannya itu. Salah satunya keraguan soal kualitas produk pejabat hasil lelang jabatan dalam memimpin instansinya nanti.

“Apakah bisa mereka yang dibentuk secara instan itu memimpin SKPD-nya nanti. Apakah bisa mereka bekerja secara optimal,” ujar Jhon.

Memegang jabatan kepala dinas atau pimpinan SKPD, menurut Jhon, tidak lah semudah membalik telapak tangan. Dibu-

tuhkan kematangan pengalaman dan kematangan emosional.

Sehingga dengan segala kematangan itu, yang bersangkutan akan memiliki sikap entrepreneur yang mumpuni.

“Sementara mereka yang terpilih karena lelang jabatan itu, belum tentu memiliki kematangan tersebut. Bisa saja karena mereka saat mengikuti lelang jabatan belajar dengan tekun, sehingga bisa lolos, tapi pengalamannya nihil,” paparnya.

Selain itu, menjadi pimpinan SKPD juga harus mengenal medan kerja, karakteristik wilayah, dan bisa bekerjasama dengan instansi terkait lainnya.

“Jabatan itu banyak faktor. Tidak hanya bisa bekerja di instansinya, tapi juga harus bisa kerjasama dengan organisasi lain,” pungkas Jhon.(Mto).

Drs. Yohanes Jhon, MM. Foto Bagus Kosminto/Borneo Tibune

nyak, dan terkesan orangnya itu-itu melulu. Saat kendaraan umum perlu minyak, di SPBU sudah habis untuk pengantre,” kesal Harison.

Legislator PDIP itu mengaku pihaknya pernah berkoordinasi dengan pihak pertamina untuk mempertanyakan apakah kuota BBM untuk SPBU-SPBU di Sekadau sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Pertamina mengklaim kuota untuk SPBU yang ada di Sekadau sudah cukup. Jadi, tidak ada alasan BBM bisa langka,” ketus Harison.

Senada, Abdul Awal turut mengamini jika SPBU mesti mengedepankan pengisian BBM untuk kendaraan umum.

“Kalau hanya mementingkan supaya BBM cepat habis dengan melayani pengantre, itu bukan SPBU namanya,” nilai Awal.

Awal menduga, BBM hasil antrean di SPBU dijual kembali oleh pengantre ke perusahaan-perusahaan ataupun pemilik alat-alat berat dengan harga yang lebih tinggi. “Mungkin seperti itu. Karena, harga BBM industri kan mahal, kalau beli dari pengantre bisa miringmiring sedikit lah,” duga Awal.

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM, Isdianto, mengaku pihaknya memang melayani penerbitan rekomendasi untuk pengantrean BBM di SPBU. Namun, rekomendasi diberikan sudah berdasarkan analisis kebutuhan per wilayah.

Lagipula, para pemegang

rekomendasi sudah dijatahi sekian liter per bulannya, tidak boleh lebih.

“Yang saya dengar, pemegang rekomendasi bisa ngantre seminggu sekali dengan kuota yang sama. Ada juga kasus satu surat rekomendasi digilir beberapa orang. Misalnya, setelah pemegang aslinya ngantre, kemudian dipinjamkan kepada orang lain untuk tujuan yang sama,” terang Isdianto.

Isdianto mengakui jika pihaknya kewalahan dalam melakukan pengawasan di lapangan. Itu pula yang menyebabkan para pengantre dengan leluasa bisa menjalankan aksinya.

“Kita akan segera bekerjasama dengan Satpol PP dan pihak kepolisian untuk mengintensifkan pengawasan di SPBU,” janji Isdianto.

Langkah penertiban pun menjadi salah satu solusi yang akan diambil. “Dalam waktu dekat akan dilakukan penertiban terhadap kendaraan pengantre. Namun, bukan berarti dilarang mengantre, kita ingin pastikan antrian tertib dan pelayanan SPBU berkeadilan,” ucap Isdianto.

Sementara, wakil ketua DPRD Sekadau, H. Isnaini meminta Disperindagkop untuk mengkaji penerbitan surat rekomendasi pengantrian BBM di SPBU yang sudah diterbitkan. “Mungkin perlu dikaji lebih lanjut supaya tidak dapat disalahgunakan kembali,” pinta Isnaini. (Mto).

Jelang UN, PLN Diminta Perbaiki Kinerja BorneoTribune, Sekadau Keluhan masyarakat terkait sering hidup matinya (byar pet) aliran listrik, sampai ke telinga anggota DPRD Kalbar asal Dapil Sekadau-Sanggau, Martinus Sudarno. Politisi kelahiran Perongkan, Sekadau Hulu itu meminta PLN untuk menjaga agar intensitas pemadaman lampu diminimalisir.

“Masa jelang Pemilu dan pelaksaaan UN ini kan masa yang sangat penting. Karena itu, PLN jangan lagi matikan lampu,” ujar Darno kepada sejumlah wartawan di Sekadau, kemarin.

Darno mengaku tidak habis pikir dengan layanan listrik PLN yang ada di Sekadau. Meski baru beberapa malam berada di Sekadau, namun dirinya sudah beberapa kali merasakan mati lampu.

“Saya baru beberapa malam di sini. Tapi mati lampunya sudah tak terhitung berapa kali banyaknya,” sesalnya.

Listrik, kata Darno, saat ini sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Banyak kebutuhan rumah tanga, dan aktivitas sehari-hari menggunakan peralatan yang sumber energinya berasal dari listrik.

“Kalau sering mati lampu, tentu akan sangat mengganggu masyarakat. Anak-anak sekolah tidak bisa belajar dengan nyaman,” yakinnya.

Jika ini terus dibiarkan, tidak mustahil akan mengganggu prestasi akademik siswa sekolah yang ada di Sekadau. Mereka yang saat ini sedang mengikuti ujian sekolah, bisa jeblok nilai akademiknya.

“Karena itu, kita minta PLN segera melakukan pembenahan.

Kita tidak mau anak-anak kita tidak lulus ujian karena tidak bisa belajar akibat sering mati lampu,” pungkas Darno.

Sintang-Melawi Rabu, 12 Maret 2014

Borneo T Tribune

Cornelis: Beras Bantuan Jangan Dijual Borneo Tribune, Nanga Pinoh SEJUMLAH wilayah yang mengalami gagal panen di Kabupaten Melawi akan menerima bantuan beras langsung dari Pemprov Kalbar. Gubernur Cornelis menyerahkan bantuan beras sebanyak 10 ton yang diterima langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Melawi, Panji, kemarin (11/3).

Penyerahan bantuan beras untuk daerah gagal panen tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pembukaan Raker Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang digelar di Pendopo Bupati Melawi.

“Saya mendengar ada daerah yang mengalami gagal panen di Kabupaten Melawi.

Makanya saya perintahkan kepala Badan Ketahanan Pangan mengecek hal itu, benar atau tidak,” lugas Cornelis.

Bantuan beras sebanyak 10 ton tersebut, nantinya akan didistribusikan ke kecamatan dan desa yang memang mengalami gagal panen. Bantuan disesuaikan dengan jumlah luas areal yang mengalami

Gubernur serahkan bantuan beras untuk daerah gagal panen.

Foto: Eko Susilo/Borneo Tribune kegagalan panen.

“Karena saya tidak mau ada rakyat saya yang mati kelaparan. Makanya saya minta ketahanan pangan cepat mengecek itu,” ucap Cornelis.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengharapkan, supaya camat dan kades bisa

mendistribusikan beras bantuan tersebut dengan benar dan tepat sasaran. Jangan sampai justru beras tersebut dijual dan mencari keuntungan pribadi.

“Kalau ketahuan dijual, saya minta polisi segera tangkap dan proses. Karena itu

memakan hak orang yang sedang sengsara,” tegas Cornelis.

Soal pemberian bantuan tersebut, kata Cornelis, dirinya memang ikut membantu Bupati untuk mengatasi persoalan rakyat, termasuk yang terjadi di Kabupaten Melawi.

“Yang penting adalah niat

baik seseorang pemimpin untuk menolong masyarakatnya.

Sekecil apapun pemberiannya, wajib kita syukuri,” ingatnya.

Gagal panen yang dialami oleh sejumlah petani di beberapa desa di Kabupaten Melawi terjadi karena pada waktu tanaman masa berbunga langsung terkena kekeringan. Sementara disaat berbunga atau proses pengisian tersebut, tanaman membutuhkan tanah yang mengandung air. Karena saat itu, air benar-benar dibutuhkan oleh tanaman padi.

Dinas Pertanian Kabupaten Melawi mengungkapkan, gagal panen tersebut memang terjadi pada ladang-ladang yang terlambat musim tanam.

Keterlambatan musim tanam tersebut, karena masyarakat mengikuti kebiasaan. Kemungkinan kalau musim tanam masyarakat tidak terlambat, padi yang ditanam oleh masyarakat masih bisa diselamatkan, karena ada dibeberapa tempat saat memasuki musim kering mereka sudah panen. (eko)

Tolak Camat Baru, Warga Segel Kantor Camat Binjai Hulu Borneo Tribune, Sintang PULUHAN warga Binjai Hulu nekad menyegel kantor camat dan menggelar orasi di halaman kantor camat Binjai Hulu, Senin (10/3) lalu. Aksi warga ini dilakukan untuk menolak Kusnidar sebagai camat baru yang telah dilantik Bupati Sintang, Milton Crosby, Selasa (4/3) lalu. Warga bersikeras mengharapkan Sekcam yang juga Plt Camat Binjai Hulu, Asmidi untuk ditetapkan sebagai camat. Tak pelak warga Binjai Hulu menyegel kantor Camat Binjai Hulu.

“Kami akan tetap menyegel kantor ini sampai Bupati mendengar tuntutan kami dan menyampaikan secara langsung. Jika tidak, kami akan membuat orasi yang lebih besar,” ujar Sugiarto, satu diantara warga Binjai Hulu yang ikut dalam penyegelan kantor camat tersebut, Senin (10/3).

Hal senada juga diungkapkan oleh Roni. Ia mengungkapkan, dirinya bersama warga berharap Bupati dapat memberikan penjelasan secara langsung kepada warga me-

ngenai penolakan terhadap camat baru tersebut.

“Kami berharap, Bupati menyampaikan secara langsung dengan menemui kami, bukan hanya melalui media massa saja. Lagi pula, penolakan ini kami lakukan karena kami jera terhadap camatcamat sebelumnya. Makanya kami ingin camat yang sekarang merupakan putra daerah,” lugasnya.

Meskipun kantor camat telah disegel sejak Selasa (4/3) lalu, namun aktivitas di kantor camat tetap berjalan nor-

mal. Para pegawai terpaksa menggunakan pintu samping untuk keluar masuk kantor.

Sementara itu, Kapolsek Binjai Hulu, Abdur Rahman saat dikonfirmasi mengatakan, sejauh ini aksi yang dilakukan oleh warga Binjai Hulu berlangsung aman dan damai.

“Untuk sementara, aksi yang dilakukan warga ini berlangsung kondusif,” ujarnya.

Sementara itu, camat baru Kusnidar yang ditemui, di Sintang menyatakan, dirinya sejak dilantik hingga saat ini belum pernah menginjakkan

kaki di kantor camat Binjai. Di samping kondisi yang belum aman, juga karena belum dilakukan serah terima jabatan.

“Saya sih hanya mengikuti petunjuk dari pengambil kebijakan saja. Jika saya ditunjuk harus duduk di sana, maka saya ikuti aturan yang ada.

Saya sendiri juga sudah ketemu denga Plt Camat Asmidi, bahkan dia sudah menjelaskan semua yang terjadi di luar kemauannya. Jadi kita tunggu saja instruksi selanjutnya dari pihak yang pengambil kebijakan,” ujarnya. (end)

Percepatan Sasaran Pembangunan Desa Borneo Tribune, Nanga Pinoh MUNCULNYA UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat sasaran pembangunan nasonal lebih banyak ditujukan ke wilayah pedesaan. Termasuk anggaran-anggaran pembangunan yang juga akan banyak teralokasikan untuk desa. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan oleh aparat desa harus dilakukan dengan baik dan benar. Dan yang terpenting adalah jangan sampai melanggar aturan hukum yang berlaku yang nanti bisa berujung ke ranah hukum.

Hal tersebut ditegaskan Gubernur Cornelis saat membuka Rapat Kerja (Raker) Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan Desa yang dihadiri oleh Camat, Kades dan Ketua BPD se-Kabupaten Melawi, Selasa (11/3), di Pendopo Bupati Melawi.

“Undang-Undang Nomor 6 tersebut menunjukkan peranan desa kini luar biasa. Bahkan termasuk soal adat. Adat ini dapat dikembangkan. Makanya perlu Kades yang kreatif, mau bekerja, jujur dan bertanggung jawab,” tegas Cornelis.

Cornelis mengatakan, menerapkan UU Desa ini tentu sangat berat. Bahkan ia khawatir nantinya banyak Kades

yang ditangkap polisi dan jaksa atau bahkan dilaporkan masyarakat karena menggunakan uang yang bukan milikinya. Mengingat munculnya undang-undang tersebut membuat gelontoran dana ke desa menjadi lebih besar.

“Pengelolaan uang itu harus sesuai dengan peraturan yang ada. Makanya perlu dilakukan pembinaan pada pemerintah desa. Yang melakukan pembinaan adalah bupati dan camat.

Kontrol dan pengawasan anggaran dilakukan oleh DPRD. Karena ini adalah uang negara, tetap wajib dikontrol,” lugasnya.

Oleh karena itu, papar Cornelis, pelaksanaan raker pembinaan pemerintah desa sejatinya harus digelar minimal tiga bulan sekali. Raker seperti ini sangat penting, karena seringkali aparat pemerintah, bahkan aparat desa tidak bersungguh-sungguh melayani masyarakat. Rapat resmi dilakukan sehingga koordinasi antara pemerintah desa dan kabupaten benar-benar berjalan.

“Kita juga undang DPRD agar bisa bersama-sama membuat perencanaan yang baik dan benar. Sehingga tujuan percepatan pembangunan di desa bisa tercapai. Ingat sekarang pembangunan itu ada

desa, bahkan Pemilu juga ada di desa,” ingat Cornelis.

Kades dan Camat, kata Cornelis juga jangan sampai menjadi pejabat yang sombong dan arogan. Tugas di kecamatan A, tapi tak pernah ada ditempat untuk melayani masyarakat. Kades juga jangan hanya nongkrong di kota.

“Jangan sampai Kades tak pernah turun ke dusun yang sudah memilihnya. Harusnya Kades datangi masyarakatnya dengan jelaskan program pemerintah dengan transparan.

Kalau ada pejabat yang tidak layani masyarakatnya, pecat saja pak Wabup. Karena masih banyak PNS lain yang mau bekerja dan jujur. Kita harus punya sikap yang jelas, jangan ragu-ragu,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Cornelis mengingatkan aparat desa jangan sampai tergoda menggunakan uang negara. Apalagi kini di Kabupaten Melawi mendapatkan alokasi dana desa (ADD) hingga Rp 100 juta. Tak hanya dari APBD, pembangunan desa juga semakin diperhatikan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), baik Mandiri Pedesaaan, Generasi Sehat dan Cerdas dan Masterplan Pengurangan Kemiskinan.

“Ini harus dikelola dengan

baik, salah kelola, ke sana (ke penjara) kita,” ingat Cornelis.

Anggaran PNPM yang masuk ke Kabupaten Melawi pada tahun ini mencapai Rp 17,050 miliar. Untuk PNPM Generasi Sehat dan Cerdas dialokasikan sebesar Rp 8,9 miliar dan untuk PNPM Pengurangan Kemiskinan dialokasikan sebesar Rp 6 miliar.

Cornelis juga mengungkapkan, untuk dana provinsi dan APBN yang diarahkan ke Kabupaten Melawi jumlahnya ratusan miliar. Dana tersebut diantaranya dibidang pekerjaan umum sebesar Rp 57 miliar, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak mencapai Rp 62 miliar (termasuk BOS sebesar Rp 28 miliar), bidang ketahanan pangan mencapai Rp 632 juta, bidang kehutanan dan perkebunan sebesar Rp 1,71 miliar.

Sementara itu, Wabup Melawi, Panji berharap, peserta raker pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan ini dengan sebaikbaiknya.

“Apa yang diberikan dalam raker ini, bisa menjadi bekal untuk kemudian diterapkan pada masyarakat. Terutama soal pelayanan pada masyarakat,” katanya.

Panji juga berharap, apara-

tur desa memanfaatkan momen ini untuk mempertanyakan berbagai permasalahan yang muncul di tingkat desa terkait dengan tugas dan fungsi pemerintah desa bila memang belum ada solusi atau jalan keluarnya.

“Karena memang kerap ada ketidaksinkronan antar aturan sehingga aparatur desa menjadi takut untuk menjalankannya akibat aturan yang tak jelas,” ujarnya.

Sedangkan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Provinsi Kalbar, Yoseph Alexander menerangkan, selain Kades dan Camat, raker yang digelar instansinya juga menghadirkan sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalbar dan Pemkab Melawi.

“Kita juga mengundang Bawaslu, Panwascam hingga PPK di Kabupaten Melawi,” terangnya.

Yosep Alexander mengungkapkan, materi yang disampaikan dalam raker pemerintah desa tersebut diantaranya terkait pelaksanaan UU Desa, penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan, pengelolaan catatan sipil serta manajemen Pemerintahan Desa. (eko)

Rakornis Potensi Pariwisata Sintang Borneo Tribune, Sintang ALAM Provinsi Kalbar memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa. Potensi tersebut sejatinya dapat menghasilkan pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi, karena memiliki daya tarik yang begitu besar bagi wisatawan, baik domestik maupun luar negeri. Hanya saja potensi pariwisata tersebut belum mampu tergarap dan terkelola secara optimal.

“Kita memiliki potensi pariwisata alam yang luar biasa.

Hanya saja daya dukung infrastruktur dan sarana lainnya belum mendukung. Pariwisata tidak bisa berdiri sendiri, harus ada sinkronisasi dengan sarana infrastruktur,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi krearif Provinsi Kalbar, Simplisius disela-sela kegiatan rapat koordinasi teknis (Rakornis) bidang pariwisata, di Gedung Pancasila, Selasa (11/3).

Selain daya dukung infrastruktur dan saran lainnya yang minim, Simplisius menambahkan, bahwa letak tempat wisata yang jauh juga menjadi salah satu faktor kendala pengembangan dunia pariwisata, di Kabupaten Sintang.

Dia mencontohkan, Danau Sentarum yang letaknya jauh dari Kota Pontianak serta jauh dari Putussibau. Akses menuju Danau Sentarum dan sarana transportasinya pun relatif susah dicari. Padahal banyak sekali wisatawan yang tertarik untuk datang dan melihat Danau Sentarum lebih dekat. Belum lagi keberadaan tempat menginap yang memadai bagi wisatawan yang hingga saat ini masih belum ada. Simplisius mengatakan, tidak semua wisatawan yang datang ke Kalbar berkelebihan uang. “Ini terkait dengan sarana transportasi. Kalau lewat darat dari Pontianak ke Sintang saja dalam kondisi normal perlu waktu sekitar 10 jam. Ada transportasi udara, tapi mahal dan tidak semua wisatawan mau. Ini juga jadi persoalan,” keluhnya.

Oleh karena itu, pihaknya dalam waktu dekat akan membentuk lembaga Ini menjadi promosi bersama antara dinas pariwisata provinsi bukti bahwa dan semua kabupaten kota.

Sebelumnya pihaknya akan pariwisata memimelakukan studi banding liki potensi yang ke Jawa Barat dan tinggi untuk memYogyakarta, yang telah memiliki lembaga promosi berikan bersama. income kepada “Kita akan belajar daerah dan bagaimana regulasi lembaga promosi bersama berimplikasi pada ini,” paparnya. kesejahteraan Yuliardi Kamal, Ketua Persatuan Hotel-Restauran rakyat Indonesia (PHRI) Provinsi Kalbar menyatakan, kunjungan wisatawan ke Kalbar relatif tinggi setiap tahun. Pihaknya mencatat, 2012 lalu, jumlah transaksi wisatawan luar negeri yang terdata di hotel dan restoran mencapai Rp 50 miliar.

Belum termasuk belanja dan kebutuhan wisatawan di luar hotel dan restauran yang tidak terdata.

“Ini menjadi bukti bahwa pariwisata memiliki potensi yang tinggi untuk memberikan income kepada daerah dan berimplikasi pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Nugroho dari Asosiasi Tour and Travel (Asita) mengatakan, pihaknya masih sangat minim dilibatkan dalam setiap promosi pariwisata. Padahal berbicara tentang pengembangan pariwisata maka tak bisa lepas dari sarana transportasi dan promosi. “Agen perjalanan wisata sebenarnya memiliki posisi penting dalam pengembangan promosi pariwisata,” timpalnya.

Menurutnya, jika ada wisatawan yang datang ke dinas pariwisata dan bertanya tentang akses ke sebuah tempat wisata umumnya, pihaknya tidak bisa langsung melakukan eksekusi penawaran kepada wisatawan. Akan berbeda halnya bila promosi itu dilakukan oleh sebuah agen pariwisata. “Agen pariwisata akan langsung eksekusi harga. Besaran tarif dan sarana yang bisa kita sediakan,” ucapnya.

Hal inilah yang dilakukan oleh Malaysia ketika mereka promosi healty ekoturisme ke wilayah Kalbar. Ditambahkan pula oleh Dewi, pengurus Asista lainnya, para wisatawan yang datang ke wilayah Kalbar umumnya bukanlah wisatawan yang memerlukan sarana canggih.

“Mereka datang ke Kalbar untuk melihat tempat wisata yang alami. Asal ada tempat menginap yang nyaman dan aman serta tempat makan yang bersih. Itu saja yang penting buat mereka,” jelasnya. Dewi juga mengatakan pemerintah masih kurang percaya diri untuk mempromosikan dunia pariwisata Kalbar. Padahal kondisi yang alami inilah justru yang dicari oleh wisatawan.

“Minsed kita ketika ikut pameran itu ibarat jeruk makan jeruk. Biasanya promosi wisata daerah itu justru terjadi internal daerah. Misalnya pembuat souvenir Sintang promosi ke pembuat souvenir Singkawang.

Bahkan ada yang hanya tukar hasil kerajinan tangan.

Tujuan keikutsertaan kita dalam setiap event pameran juga tidak lebih dari sekadar jalan-jalan saja,” jelasnya.

Seharusnya, kata dia, pemerintah bisa menggandeng agen perjalanan wisata untuk melakukan promosi. Dengan demikian pariwisata Kalbar akan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hingga saat ini terdapat 126 perusahaan atau agen pariwisata yang terdaftar. 111 agen terdaftar di Pontianak dan 15 lainnya tersebar di 13 kabupaten/kota. Di Kabupaten Sintang sendiri hanya ada 1 agen wisata yang terdaftar.

“Setelah kegiatan ini, kita berharap bisa melakukan kerjasama dan ditandai dengan penandatanganan MoU antara Asita dengan dinas pariwisata se-Kalbar,” harap Dewi. (end)

“

“

Desa Alami Gagal Panen Terima Bantuan Beras

9

Lusung Teluk Pongkal Belum Tuntas Borneo Tribune, Nanga Pinoh PENYAKIT lusung, di Desa Teluk Pongkal, Kecamatan Sokan hingga hari ini belum juga tuntas. Penyakit yang telah mewabah selama bertahun-tahun tersebut, masih banyak diderita oleh masyarakat setempat.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Desa Teluk Pongkal, Kecamatan Sokan, Bertolo-

meus, disela-sela kegiatan raker Pembinaan Pemerintah Desa, di Pendopo Bupati, kemarin.

“Dari seratus orang lebih yang menderita pernyakit kulit, masih ada sekitar 40 persen yang belum sembuh,” ucapnya.

Menurut Bartolomeus, belum tuntasnya penanganan penyakit kulit di Telok

Pongkal, karena pemberian obat kepada penderita penyakit tersebut tidak dilakukan secara berkesenambungan. Seharusnya, kata dia, pemberian obat tidak boleh putus dan berkesinambungan setiap bulan.

“Kami yakin, kalau pemberian obat berkesinambungan penanganan penyakit kulit di Teluk Pongkal akan tuntas,”

tuturnya.

Bartolomeus mengungkapkan, saat ini saja sudah tiga bulan, obat lusung tersebut tidak disalurkan kepada warganya yang menderita penyakit kulit tersebut.

Selain itu obat yang dianggap efektif dan cocok untuk menyembuhkan warganya hanya obat jenis Spirocon, kalau obat jenis lain walau

pun dosisnys tinggi tidak cocok.

“Karena itu, saya minta obat untuk masyarakat saya supaya disalurkan kembali,” harapnya.

Bartolomeus mengharapkan, kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan supaya meninjau ulang penanganan penyakit

kulit di Teluk Pongkal. Supaya penanganan yang dilakukan terhadap warga di Teluk Pongkal bisa tuntas.

“Jangan sampai penanganan terhadap warga masyarakat kami yang menderita penyakit kulit di Teluk Pongkal hanya sebatas formalitas saja,” ucapnya.

Selain itu, dia juga meminta kepada Dinas Kesehatan

supaya menempatkan tenaga kesehatan di Teluk Pongkal, karena petugas kesehatan, di Desa Teluk Pongkal sudah hampir setengah tahun tidak berada ditempat tugas.

“Jadi mohon Pemda segera menempatkan petugas kesehatan di Teluk Pongkal, karena fasilitasnya sudah ada,” harapnya. (eko)

Kapuas Hulu Borneo T Tribune

Rabu, 12 Maret 2014

10

PORSENI Se-Kapuas Hulu Resmi Dibuka

Diikuti Ribuan Peserta

puas Hulu Agus Mulyana, Ketua Harian KONI Kapuas Hulu, Bung Tomo, Dandim 1206/Putussibau, Let.Kol.Inf Vivin, Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Mahyudi, sejumlah Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu, sejumlah Camat se-Kapuas Hulu dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Ketua Panitia Penyelenggara, Jumran menjelaskan bahwa tujuan PORSENI tersebut diantaranya untuk, membina generasi muda khususnya para pelajar, meningkatkan prestasi pelajar serta mencari

PT. BUMI BORNEO CEMERLANG

Distributor Aspal Shell (Drum) Pen 60/70, Berat Bersih : 154 Kg

bibit-bibit atelit dan memberikan pengalaman dalam kompetisi. Selain itu, dikatakan Jumran bahwa acara tersebut diselenggarakan sejak tanggal 11 s/d 17 Maret 2014, dengan mempertandingkan berbagai jenis cabang olahraga.

Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir mengatakan bahwa PORSENI yang dilaksanakan tahun ini mengalami kemajuan dimana semua kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu mengikuti baik yang dekat hingga kecamatan yang berada di daerah perbatasan.

“Tentunya atelit yang ikuti dalam kegiatan ini merupakan pelajar yang ber[restasi ditingkat kecamatan, sehingga diharapkan dapat berkompetisi ditingkat kabupaten dalam meningkatkan presta-

Gallery

Kerawing Menerima pesanan & menjual : hasil tenunan daerah/ kerajinan, berupa pakaian adat, anyaman dan lukisan Putusibau SISKA Hp. 081257159998

Tampak ribuan peserta dari 23 kecamatan saat pembukaan PORSENI di Stadion GOR Uncak Kapuas di Kota Putussibau. Foto: Timotius/Borneo Tribune

si ditingkat provinsi bahkan tingkat nasional, dan ini menjadi harapan kita bersama,”jelasnya.

Menurutnya, prestasi dan karya besar tidak ada yang instan, perlu kerja keras tekun serta ulet yang tinggi, harus bisa mengubah tantangan menjadi peluang.

“Diperlukan sinergitas mulai dari pelatih pembimbing dan semua pihak, diharapkan tahun ini banyak pelajar berprestasi yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Kapuas Hulu ditingkat provinsi dan nasional,” cetusnya.

Tidak hanya itu, Nasir juga berpesan kepada para wasit, juri dan hakim garis untuk bertindak netral dalam memimpin setiap pertandingan, sehingga dapat tercipta atelit yang berkualitas. “ Disini yang kita cari atelit yang berkualitas bukan mencari komunitas,” tandasnya. (Timo)

Bupati Kapuas Hulu saat melepas balon tanda dibukannya POSENI se-Kapuas Hulu.

Foto: Timotius/Borneo Tribune

Bupati Minta Guru Persiapkan Diri Terapkan Kurikulum Baru Borneo Tribune, Putussibau BUPATI Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir menekankan agar guru sebagai tenaga pendidik yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu untuk dapat mempersiapkan diri dalam menerapkan kurikulum baru yang ditetapkan tahun 2013 dan diterapkan tahun 2014 ini.

“Agar penerapan kurikulum berjalan dengan baik, maka perlu persiapan dari seluruh guru yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, dan bagi UPT agar dapat lebih aktif dalam membina dan mengawasi proses pembelajaran di wilayahnya masing-masing,selain itu dinas Pendidikan juga harus lebih aktif turun langsung kelapangan untuk mengeta-

“

Yang kita harapkan kualitas pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu semakin tahun semakin membaik untuk itu perlunya kesinergisan dengan semua pihak, termasuk paera komite sekolah

“

Borneo Tribune, Putussibau TERCATAT sebanyak 2.550 peserta yang terdiri dari pelajar mulai dari tingkat SD, SLTP hingga SLTA dari 23 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu mengikuti kegiatan Pekan Olahraga dan Seni (PORSEN) se- Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan bergensi ini dibuka langsung oleh Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir di Stadion Golra Uncak Kapuas di Kota Putussibau, Selasa (11/03).

Tampak hadir Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Ade Muhammad Zulkifli, Wakil Bupati Ka-

hui kendala yang dihadapi tenaga pendidik khususnya di desa-desa,” ucap Nasir disela-sela pembukaan

PORSENI se-Kapuas Hulu, Selasa (11/03).

Selain itu, Nasir juga meminta dalam penegakan disiplin untuk diterapkan semestinya sesuai aturan yang berlaku, terutama untuk sejumlah tenaga pendidik yang tidak aktif melakukan pengajaran dan menjalankan tugas di desa-desa, bahkan Nasir juga meminta agar selalu terbangun kesinergisan dengan semua pihak dalam memajukan dunia pendidikan di Kapuas Hulu.

“Yang kita harapkan kualitas pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu semakin tahun semakin membaik untuk itu perlunya kesinergisan dengan semua pihak, termasuk paera komite sekolah,” ujarnya. (Timo)

IKLAN BARIS Langganan Koran

DIJUAL

Telp. 0561-577868 Jl. Gaj ahma da N o. 3 P ont ianak Gajahma ahmada No Po ntianak Email: aria_tur@yahoo.com Penerbangan Pontianak - Jakarta BATAVIA : 5x penerbangan dalam sehari ( z07.05 z07.55 z11.10 z14.35 z16.00 ) SRIWIJAYA : 4x penerbangan dalam sehari ( z07.00 z07.55 z11.55 z15.50 ) LION AIR : 3x penerbangan dalam sehari ( z07.30 z11.35 z15.30 )

GARUDA : 3x penerbangan dalam sehari ( z08.00 z12.55 z17.35 ) Penerbangan PTK - JOGJA & PTK - SURABAYA BATAVIA : 1x penerbangan dlm sehari (pukul : 14.45)

Tanah Kavling lokasi strategis, siap bangun di Perbatasan Sungai Raya Dalam - Punggur Kecil (lurus Paris2), SHM - aman / tidak bertimpa, dll. Tersedia 62 kavling 10 x 20 m2 (25jt cash), 8 kavling Ruko 5 x 40m2 (50 jt cash). Untuk kredit DP 5jt, sisanya diangsur 3642 bulan. Hanya 5 Km dari Jl.Ayani 3 dan pinggir jalan raya Paris - Parit Buluh.

Berminat Hubungi :

0812 5710 225

Ingin berlangganan Harian Borneo Tribune di daerah, hubungi: Biro Kubu Raya: Aldi (08971600688) Biro Mempawah: Johan Wahyudi (085654587038).

Biro Sambas: Amrul Ambiya (Kontributor/Pemasaran) (085245527602).

Biro Bengkayang: Mujidi (085245247955).

Biro Landak: Yohanes Ngalai / Pemasaran (085822062880).

Biro Sanggau: Ratnasari (085245904505).

Biro Melawi: Eko Susilo (081256452946).

Biro Sekadau: Bagus Kosminto (085245743683).

Biro Sintang: Endang Kusmiyati (08524-5006757)

Biro Kapuas (085654585775)

Hulu:

Herdi

Biro Ketapang: Aldi (08971600688) Biro Kayong Utara: Abdul Khoir (081345154592)

Taxi CV. TEGAR PRATAMA TRANSPORT Melayani Antar Jemput Penumpang Jl. Kalimantan No. 24B 0562-640029/641366 SINGKAWANG Jl. Imam Bonjol Gg. Tnjng Sari No. 36 0561-747211/749025 PONTIANAK INNOVASI TAXI. Melayani Antar Jemput. Jl. Tua Pekong No.24 Singkawang, (0562)3309800, Jl. A. Yani (RM. Bertagis) Pontianak Telp. (0561) 7015100, (0561) 7157000

Service Mobil SUTOYO MOTOR. Service, Tune Up, Las/Cat Mobil. Jl. Letjen Sutoyo No. 11 Telp. 743690 Ptk

Kost Gallery Kost. Menerima Pria & Wanita Fasilitas Air & Listrik dan lain-lain. Jl. Diponegoro No. 9 Telp. 0562-3320424 SKW

Iklan Baris:

1 baris / hari Rp. 6.000,-

Teras Borneo T Tribune

Rabu, 12 Maret 2014

11

Ini Tampang Pemegang Paspor Curian di Pesawat Malaysia

P

ENYELIDIK berhasil menelusuri identitas asli salah satu pemegang paspor curian pada penerbangan pesawat Malaysia Airlines yang hilang. Keduanya diketahui warga Iran yang secara ilegal ingin tinggal Eropa.

Kepala polisi Tan Sri Khalid Tan Sri, dilansir News.com.au, meyakini kedua orang itu bukanlah anggota teroris. Dia mengatakan, keduanya warga Iran yang ingin ke Eropa sebagai imigran gelap.

Salah satunya pria berusia 19 tahun yang diketahui bernama Pouria Nour Mohammad Mehrdad. Dia menggunakan paspor Austria milik Christian Kozel yang hilang dua tahun lalu.

Seorang lagi belum berhasil diidentifikasi nama aslinya. ”Kami meyakini mereka tidak seperti anggota kelompok teroris dan kami yakin mereka mencoba

Dirjen Pajak Fuad Rahmany

untuk bermigrasi ke Jerman,” kata Khalid.

Tampang mereka terlihat dalam rekaman CCTV yang diunggah oleh Reuters.

Pengamatan VIVAnews, keduanya tidak ada yang mirip sama sekali dengan Mario Balotelli, striker klub sepakbola AC Milan seperti yang dikatakan Dirjen Badan Penerbangan

Sipil Malaysia, Azharuddin Abdul Rahman.

Sebelumnya otoritas di Malaysia menggambarkan ciri fisik pelaku yang disebut mirip orang Asia.

Pouria diketahui akan terbang ke Jerman untuk bertemu ibunya. Polisi Malaysia dilaporkan telah menghubungi ibunya di Frankfrut yang telah

menunggu anaknya.

Namun tidak dijelaskan lebih rinci soal ini.

Terungkapnya identitas pemilik paspor ini sedikit meredam spekulasi soal kemungkinan tindakan terorisme pada kasus hilangnya pesawat Malaysia Airlines nomor penerbangan MH370.

(VIVAnews)

Kerukunan Beragama di Kalbar Harmonis dan Kondusif Christiandy Sanjaya. Bantuan yang diserahkan berupa dana Program Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat Tahun 2014 sebesar Asistensi Sosial Orang Dengan Kecatatan Berat (AS ODKB) sebesar Rp 2.523.

600.000 kepada 626 ODK, bantuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebesar Rp 1 Miliar kepada 1.000 Anak, dan Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (AS LUT) sebesar Rp 2.040.000.000 untuk 850 orang.

Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya menyambut baik bantuan seraya mengucapkan teriam kasih kepada Komisi VIII DPR RI yang melaksakana kunjungan kerja (Kunker) selama 2 hari di Provinsi Kalbar juga membawa bantuan dana sosial untuk warga di

Provinsi Kalbar.

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi dan warga Kalbar mengucapkan terima kasih kepada Komisi VIII yang telah menyerahkan bantuan untuk warga di Provinsi Kalbar,” katanya usai menerima secara simbolis bantuan dana sosial untuk warga Kalbar.

Sementara, dalam pengantar Selamat Datang, Christiandy Sanjaya juga menyampaikan kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama di Provinsi Kalbar hingga saat ini berlangsung secara harmonis dan kondusif. Hal ini tidak terlepas dari adanya komitmen yang kuat dari semua unsur elemen masyarakat Kalbar, baik Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh adat lainnya.

”Dengan kondisi daerah yang kondusif, aman dan harmonis, pembangunan dapat berjalan dengan baik, dan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di Kalbar, sehingga akan terbuka lapangan kerja yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Dikatakannya, Pemerintah Provinsi melalui Kanwil Kemenag Kalbar juga ikut mendorong segala potensi kearifan lokal yang salah satu tujuannya adalah demi terwujudnya keharmonisan antar pemeluk agama dalamÿ bingkai NKRI dengan membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kondisi objektif di Kalbar. ”Pemerintah Provinsi dalam RPJMD Kalbar memproritaskan pembangunan peningkatan keru-

kunan beragama dengan tujuan untuk meningkatkan pola keberagamanan khas yang dinamis, otentik, utuh, dan kokoh bagi setiap individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara negara,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim yang juga Ketua Komisi VIII DPR RI Hj Ida Fauziah memuji ÿkehidupan beragama dan kerukunan umat beragama di Provinsi Kalbar hingga saat ini berlangsung secara harmonis dan kondusif. ”Saya cukup senang mendengar laporan Wakil Gubernur, kalau kerukunan umat beragama di Provinsi Kalbar cukup harmonis dan kondusif,” Kata Ketua Komisi VIII DRPRI Hj Ida Fauziah saat melaksanakan kunjungan Kerja di Provinsi Kalbar. (Lay)

lain,” katanya.

Setelah melakukan interogasi, lanjut Hariyanta, Bong Suna yang kini diamankan pihaknya tidak mau bicara terkait hubungannya dengan Bripka TN. Namun, upaya penyidikan terus dilakukan untuk menjerat Bripka TN. “Bongsuna sendiri dia mengaku berbeda, dia mengatakan kalau Bripka TN itu tidak ada hubungannya.

Tapi kita tidak percaya begitu saja, akan kita gali terus bukti-bukti lain termasuk keterangan saksi-saksi,” lanjutnya.

Hariyanta menjelaskan, semenjak dilakukan penggerebekan pada lokasi ke-

dua, pihaknya hingga saat ini masih belum menemukan Bripka TN, baik di rumahnya maupun di kantornya Mapolda Kalbar.

“Dari mulai kemarin (Minggu 10/3, red) sampai tadi malam (Senin 11/3, red) anggota sudah memeriksa di kediamannya, tapi Bripka TN tidak pulang ke rumah dan kita masih belum mengetahui keberadaannya hingga saat ini,” jelasnya.

Hariyanta menegaskan, semenjak penggerebekan dilakukan, Polresta Pontianak kembali berkoordinasi dengan Dit Restik Polda Kalbar, terkait keberadaan Bripka TN Bripka TN. (Zrn)

Polisi Masih Butuh Saksi dan Bukti Hingga saat ini, Bripka TN tidak pulang ke rumahnya bahkan tidak masuk bertugas di Mapolda Kalbar.

Tertangkapnya Bong Suna di salah satu kontrakan di Kawasan Jalan Husin Hamzah Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Pontianak Barat ini menyeret seorang oknum anggota Dit Restik Polda Kalbar setelah dilakukan pengembangan oleh Jajaran Sat Narkoba Polresta Pontianak.

Di lokasi berbeda di Jalan Pangeran Nata Kusuma (PNK), polisi kembali menemukan 100 gram sabu berdasarkan keterangan Bong Suna dan sejumlah saksi.

Namun saat dilakukan penangkapan, Bripka TN lolos dari kejaran dan kini menjadi buronan polisi.

“Masih dalam penyidikan kasus ini, karena pasca penangkapan yang kedua, Bripka TN tidak ada di tempat,” ungkap Hariyanta, Kapolresta Pontianak, Selasa (11/3).

Hariyanta mengatakan, untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan Bripka TN, pihaknya masih memerlukan sejumlah saksi yang mengarah pada Bripka TN. “Memang Bripka TN belum ditetapkan sebagai tersangka, karena saat itu kita masih butuh keterangan - keterangan saksi yang

MA: PK Hanya Bisa Diajukan Dua Kali Menurut Hatta, MA akan berpegang pada Surat Edaran MA (Sema) nomor 10 Tahun 2009, di mana dalam surat edaran itu, PK hanya bisa dilakukan maksimal dua kali. “Surat itu yang memberikan batasan berapa kali PK dilakukan pihak berperkara,” kata Hatta di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa 11 Maret 2014.

Lebih lanjut Hatta menjelaskan, Sema ini memang merujuk pada Pasal 268 Ayat 3 KUHAP yang mengatur bahwa PK hanya boleh dilakukan sekali. Pasal inilah yang kemudian dibatalkan MK, Kamis 6 Maret lalu.

Meski demikian, MA memberi pengecualian ketika ada pertentangan hukum antara satu dengan lainnya, parapihak bisa mengajukan PK lagi. “Di sini Mahkamah Agung lebih bijaksana, bisa memahami bagaimana hukum yang hidup,” ujar dia.

Dalam surat yang ditujukan kepada para ketua pengadilan tingkat satu dan banding seluruh Indonesia

itu, MA melarang pengajuan PK lebih dari sekali dalam kasus yang sama, baik pidana maupun perdata. Bentuk konkret pelarangan itu adalah MA memerintahkan ketua pengadilan untuk tidak menerima dan mengirim berkas PK itu ke MA. Namun, Sema itu memberi pengecualian bagi kasus yang didasarkan pada alasan pertentangan putusan.

“Ingat, PK pertama itu kan memang novum atau ada kesalahan hakim kekeliruan hakim atau kehilafan hakim didalam memutus perkara.

Jadi peluangnya cukup banyak,” kata dia.

Tetapi jika merujuk pada putusan MK beberapa waktu lalu, tidak jelas berapa kali PK bisa diajukan. Jika dalam pertimbangan MK adalah hak asasi, maka PK itu uga berlaku untuk hukum perdata. Sebab, kasus perdata juga menyangkut hak asasi.”Nah sampai kapan? Siapa yang kalah PK, ini lawannya lagi PK kan tidak ada habisnya. Sedangkan, orang memperoleh keadilan

itu harus ada suatu kepastian hukum. Kalau tidak ada kepastian hukum, bagaimana ada keadilan,” kata dia.

Sehingga menurut Hatta, MK memutuskan lebih dari satu kali untuk mengajukan PK, maka MA akan membatasi dua kali. Tetapi harus ada alasan-alasan tertentu.

“Misalnya ada putusan yang saling bertentangan, nah itu bisa PK yang kedua.

Tapi kalau novumnya sendiri PK pertama sudah harus novum. Orang ajukan PK kan harus ada novum atau ada nggak kekeliruan hakim atau kekilafan hakim dalam memutus perkara,” ujar dia.

Sebelumnya, uji materiil yang diajukan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar itu diketok 6 Maret lalu. Dalam pembacaan putusan, Hakim MK Anwar Usman menyatakan, secara historis PK adalah sebuah upaya hukum untuk mencari keadilan.

Sementara itu, novum sebagai syarat PK bisa ditemu-

kan kapan saja. Sehingga bisa saja penemuan bukti baru atau novum itu ditemukan setelah diadakan PK. Hukum pidana, kata Anwar, bersifat materiil.

Selain itu, secara umum KUHAP melindungi hak fundamental, yaitu hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam mengajukan PK harus mencapai keadilan. “UU KUHAP tidak dapat diterapkan karena hanya mengajukan PK sekali, padahal menyangkut keadilan,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin sempat melontarkan kekhawatirannya soal ketidakpastian hukum paska putusan itu. Untuk itu, dia meminta agar MA membatasi berapa kali terpidana bisa mengajukan PK. “Saya kira Mahkamah Agung tentunya akan bersikap dan kita harapkan meluruskan masalah ini. Supaya terjemahannya tidak membingungkan masyarakat. Kalau berkalikali akan menimbulkan ketidakpastian hukum,” kata Amir. (vvn)

D

Jaring Pajak Transaksi Online, Ditjen Bikin Tim

IREKTORAT Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membentuk tim perumus mekanisme pungutan pajak yang akan dikenakan terhadap transaksi perdagangan online.

Diektur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, Selasa 11 Maret 2014, mengungkapkan, Undang-undang Perdagangan yang sudah disahkan ini memberikan kewenangan pemungutan pajak dalam transaksi perdagangan online.

Karenanya, aturan pelaksananya akan segera

dikeluarkan. ”Kami sudah bentuk tim. Mereka sudah bekerja menggodok aturan pajak etrading, e-commerce dan segala macam,” katanya.

Fuad mengatakan, tidak mudah memungut pajak dari transaksi online.

Dibutuhkan infrastruktur dengan teknologi maju dan juga sumber daya manusia yang terlatih. Karena itu tidak menutup kemungkinan, Ditjen Pajak menggandeng lembaga atau instansi lainnya. “Ini kan teknologi tinggi, Amerika saja kewalahan,” katanya.

Mengenai tarif, katanya, akan dikenakan pajak penjualan seperti perdagangan dengan transaksi langsung.

Potensi penerimaan pajak dari transaksi perdagangan online sangat besar. Transaksi online di Indonesia terus tumbuh meski belum sebesar negara-negara maju.

Fuad menilai saat ini waktu yang tepat untuk mengembangkan infrastruktur guna menjaring potensi pajak itu. Sehingga diharapkan ada peningkatan penerimaan pajak. (vvn)

Sutarmidji Larang Anak Bermain di Atas Pukul 21.00 Tak hanya itu, orang nomor satu di Kota Pontianak ini juga melarang kegiatankegiatan apapun yang melibatkan atau mengikutsertakan pelajar di luar kegiatan pendidikan. Tindakan ini diambil sebagai antisipasi supaya nilai ujian maupun ulangan umum para siswa tidak anjlok. Selain itu, pelajar juga bisa lebih konsentrasi dalam belajar menjelang menghadapi UN dan ulangan umum yang tak lama lagi digelar.

Sementara itu, tradisi acara perpisahan setelah ujian acapkali digelar sekolah-sekolah. Sebab itu, Sutarmidji mengimbau kepada sekolah supaya jangan membebani orang tua murid dengan acara perpisahan yang mewah karena hal itu

akan memberatkan para orang tua yang masih memerlukan dana untuk membiayai kelanjutan pendidikan anak-anaknya.

“Biarkan acara perpisahan itu dari murid untuk murid. Guru dan sekolah jangan mencampuri sehingga mereka para murid bisa melaksanakan perpisahan itu dengan murah,” ungkapnya.

Ia menegaskan tidak ada pungutan apapun di sekolah-sekolah negeri terkait acara perpisahan siswa.

Bahkan, dirinya berpendapat siswa TK dan SD tidak perlu digelar acara perpisahan.

“TK atau SD itu tidak perlu lah ada acara perpisahan apalagi perpisahan itu sampai ke luar kota,” tegas Midji.

Sebagai pengganti acara perpisahan, menurutnya akan lebih bermanfaat bila anak-anak diajak mengunjungi museum sekaligus menambah wawasan mereka. Untuk itu, ia mengimbau kepada sekiolah-sekolah untuk menggelar berbagai kegiatan yang bermanfaat dalam perpisahan.

“Misalnya, ramai-ramai mengecat halte, membersihkan taman secara bergotong royong, ramai-ramai membersihkan saluran air atau ramai-ramai membuat taman di sekolah, mengecat ruang kelas masing-masing supaya ada kenangan. Itu lebih bermanfaat dari pada acara perpisahan yang sifatnya hura-hura,” tutupnya. (*r/haes)

Mengubah Stigma Gangguan Jiwa Bangkong, menurut Helwan karena nama tersebut sudah familiar bagi masyarakat Kalbar, sebagai nama Rumah Sakit Jiwa sejak dahulu.

“Dulunya pertama kali rumah sakit jiwa ini dibangun pada tahun 1939 diberi nama Rumah Perawatan Sakit Jiwa Sei Bangkong” papar Helwan sembari sekilas menceritakan sejarah awal pendirian rumah sakit jiwa yang berada di jalan Alianyang nomor 01 Pontianak ini.

Dijelaskan juga meskipun bernama Rumah Sakit Jiwa namun memiliki pelayanan yang cukup lengkap seperti adanya rehabilitasi penyalahgunaan Napza, pelayanan anak kebutuhan khusus,

VCT dan Poli Psikologi serta unit layanan lainnya.

Bahkan panti Rehabilitasi Napza (Wisma Sirih) merupakan pertama kali dibangun di Provinsi Kalimantan barat dan termasuk salah satu yang terbaik di Indonesia, papar Helwan.

Ketika ditanya oleh Host acara interaktif yang berdurasi 30 menit mengenai stigma terhadap masalah gangguan jiwa, Helwan menjelaskan saat ini lambat laun masyarakat Kalbar semakin cerdas dan mulai banyak yang mengerti bahwa gangguan jiwa bisa diobati.

“Dengan sosialisasi yang terus menerus masyarakat kita mulai banyak yang pa-

ham gangguan jiwa semakin cepat ditangani semakin baik” jelas Helwan.

Namun demikian tidak mudah mengubah stigma terhadap gangguan jiwa.

Oleh karenanya Helwan menghimbau kepada masyarakat agar tidak merasa malu bila berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa. “Rumah Sakit Jiwa itu tidak menakutkan, bahkan mestinya ketika ada masalah mental seperti sulit tidur, sulit konsentrasi dan perasaan resah yang berkepanjangan bisa berkonsultasi di sana” tambah Helwan. “Jadi tidak harus menunggu sampai menjadi gangguan jiwa baru dibawa ke RSJ” pungkasnya. (*r/ray/haes)

Cornelis: Iman Makin Diperkuat akan cinta kasih Kristus.

Cinta kasih Kristus telah memberikan makna yang sangat penting dalam kehidupan, pengorbanan dan perjuangannya untuk kita jangan di sia-siakan, akan tetapi jadikanlah hal tersebut sebagai modal utama untuk kehidupan kita sehari-hari.

“Karena itu, melalui kebaktian ini saya berharap, iman kita makin di perkuat,” tegas Cornelis baru-baru ini di sambut dengan tepuk tangan ribuan peserta KKR, di lapangan Bola Desa Terap Kecamatan Toho.

Melalui Kegiatan KKR ini juga, hendaknya dapat memberikan manfaat yang

sangat penting baik bagi mental dan spritual agar sadar dan mengerti bahwa, ketenangan dan kedamaian semuanya harus di mulai dari diri sendiri, keluarga, gereja, dan masyarakat.

Lebih lanjut, Gubernur menambahkan, Perkembangan zaman teknologi yang semakin canggih saat ini, dengan berbagai macam kemudah-kemudahan dalam mengakses segala sesuatu, tidak jarang banyak yang memanfaatkan hal tersebut untuk hal-hal yang tidak benar, di tambah lagi dengan maraknya Judi, Minuman Keras, dan Narkoba yang bisa merusak moral dan sangat bertentangan dengan ajaran agama.

“Hal ini harus menjadi perhatian serius bersama, maupuan kepada tokoh agama untuk bagaimana bisa membimbing, memberikan pencerahan bagi mereka agar tidak terjerumus dan terpengaruh dalam hal yang menyesatkan tersebut,” tuturnya.

Dikatakannya, manusia harus sehat jasmani maupun rohaninya, dengan sehat tersebut, kita bisa meningkatkan pembangunan di segala bidang, baik bidang pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. peningkatan disegala bidang akan berdampak baik bagi pertumbuhan pembangunan di provinsi Kalimantan Barat. (*r/ rinto/haes)

CMYK

Borneo Tribune

Rabu, 12 Maret 2014

www.borneotribune.com

Dinilai Ganggu Lalulintas

12

Satpol PP Kota Kembali Tertibkan PKL Borneo Tribune, Pontianak Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Pontianak kembali melakukan penertiban terhadap lapak para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang membuka lapak dagangan hingga ke bahu jalan disepanjang jalan Komyos Sudarso, Jeruju Pontianak.

Dalam penertiban tersebut petugas Sat Pol PP selain memberi pengarahan juga terpaksa melakukan pembongkaran terhadap lapak para PKL yang dinilai telah berada di bahu jalan bahkan didirikan didepan pagar halaman sekolah dasar.

Selain menganggu lalulintas bangunan tersebut juga merusak pemandangan khususnya bagi bangunan sekolah yang terlindung akibat bangunan lapak PKL tersebut. ”Kita akan efektifkan terus penertiban seperti ini terhadap para PKL yang membangun lapaknya di bahu jalan. Karena lapak-lapak tersebut jelas bisa menganggu kelancaran lalulintas, sehingga menimbulkan kemacetan di jalan raya,”ungkap Kepala Satpol PP Kota Pontianak Haryadi S Tribowo, Senin(10/3).

Tapi, lanjut Haryadi, pihaknya tidak hanya melakukan pembongkaran semata-mata.

“Namun kami juga memberi solusi khususnya di pasar Pagi Melenium yang terletak di Jalan Komyos Sudarso ini. Kepada para PKL yang hendak berjualan pada pagi harinya khusus yang menepati pinggir jalan dengan mengunakan gerobak dorong. Jadi, mereka bisa simpang gerobaknya ke tempat yang aman sehabis berjualan dan tidak menganggu kelancaran lalulintas dijalan raya,” paparnya.

Ia juga menghimbau, meskipun di bolehkan berjualan dengan gerobak, tapi keamanan, kenyamanan dan kelancaran lalu lintas diderah tersebut jangan sampai terganggu oleh aktivitas berjualan.

Sementara itu koordinator pengelola pasar Pagi Melenium, Rabdullah mengatakan, bahwa seharusnya pemerintah kota menyelesaikan dulu bangunan lokasi tetap pasar Pagi Melenium yang berada di bekas

kantor Kebersihan atau tepatnya terletak di Gang Rambai.

Baru kemudian mereka melakukan penertiban dipasar Pagi Melinium sementara ini.

Menurutnya, penertiban atau pembongkaran lapak permanen para PKL yang menempati bahu jalan tidak menjadi masalah bagi pihak pengelola pasar.

“Kalau penertiban ini sudah menjadi kebijakan pemerintah Kota Pontianak, untuk menertibkan para PKL dipinggir jalan ini. Bagi kami sih hal tersebut tidak menjadi masalah,” ujar pak Dul sapaan akbarnya dikalangan warga dan para pedagang di pasar Pagi Melenium ini.

Hanya, tambah dia, untuk mereka yang ditertibkan tersebut harus ada tempat yang memadai atau paling tidak dicarikan solusi yang terbaik lainnya bagi perdagang tersebut. ”Ya untuk itu, kami mengharapkan, kasihlah teman-teman pedagang ini tempat agar merekan dapat berjualan secara maksimal,”imbuhnya.

Saat ini kata Pak Dul, jumlah pedagang yang ada di pasar Pagi Melenium sekitar 80 persen merupakan para pedagang lama. Sedangkan 20 persennya adalah para pedagang baru.

“Memang pedagang di pasar ini semakin bertambah, yang namanya kebutuhan kita semakin hari semakin banyak. Mau tidak mau bagi mereka yang punya jiwa dagang dan modal, mereka mulailah berjualan dan menjadi pedagang di pasar pagi ini. Sebagai pekerjaan dan mata pencariannya, kalau tidak kerja apa yang mau dimakan sehariharinya ,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah dapat segera merampung pembangunan lokasi pasar Pagi Melenium.

Agar, sebanyak 80 pedagang yang ada saat ini dapat segera menempati pasar tersebut.

“Mereka saat ini berjumlah 80 orang dan tidak akan ditambahtambah lagi. Jika lokasi pasar baru itu jadi saya yakin mereka yang ada ini dapat ditampung. Selainnya itu dengan lokasi tetap pasar Pagi Melenium ini ketertiban akan mudah dilakukan oleh pihak pengelola, ”tandasnya. (Slt)

Sat Pol PP Kota Pontianak sesaat menertibkan PKL disepanjang bahu jalan Komyos Sudarso, Jeruju Pontianak. Foto : Slamet A/Borneo Tribune .

Hearing Konflik Lahan di Sambas dengan Kehadiran Perkebunan Sawit

SPESIFIKASI PONDASI COR BETON SETEMPAT + PERKUATAN CERUCUK RANGKA BADAN BETON BERTULANG DINDING BATAKO PLESTER LUAR LANTAI COR BETON KERAMIK 40 X 40 (T 45 X T 70) TERAS COR + KERAMIK 40 X 40 RANGKA ATAP BAJA RINGAN ATAP SENG METAL PINTU JENDELA KUSEN ALUMINIUM, DAUN PINTU MULTIPLEK CAT LUAR DALAM PLAFON RANGKA ALUMINIUM PENUTUP GYPSUM (DALAM) GRC (LUAR)

KM/WC KERAMIK 20 X 20 SANITARY KLOSET JONGKOK (T 45) KLOSET DUDUK (T 70) FASILITAS LISTRIK PLN 1300 W LEBAR JALAN 5 METER AIR BERSIH PDAM PAGAR KELILING

HUBUNGI:

YONGKY

TYPE 45 & 70

0852 4551 2773 Denah Lokasi POM BENSIN

DENAH T 45

DENAH T 70

Keraton Kadariah

Jl. Ya’ M Sabran Jl. Panglima Aim

Jl. Tj Hilir

Jl. Tanjung Raya

RS YARSI

Borneo Tribune, Sambas Anggota Serikat Tani Serumpun Damai (STSD) Kabupaten Sambas melakukan hearing ke DPRD Kabupaten Sambas, Senin (10/3) membahas persoalan terkait konflik lahan di Sambas dengan kehadiran perusahaan perkebunan sawit.

Kurang lebih 30 orang hadir, mereka Dewan Pimpinan STSD dari perwakilan berapa desa di Sambas. Mereka diterima DPRD Kabupaten Sambas.

Acara dipimpin Wakil Ketua DPRD Sambas, U. Guntur Saputra, Ketua Komisi A DPRD dan di ikuti para anggota DPRD lintas Komisi. Pada Hering Tersebut Tidak nampak satupun perwakilan dari Pemerintah Daerah Sambas, Seperti Asisten 2, BPMPPT, Dan Perwakilan Perusahaan, Ataupun Istansi dan Pihak yang terkait.

Muttadin Ketua Koordinator Hering dari STSD Kabupaten Sambas mengatakan latar belakang mengapa hering ini diadakan karena banyaknya persoal-

an yang yang ditimbulkan oleh hadirnya perusahaan perkebunan sawit di daerah Sambas. Satu sisi pemerintah Kabupaten Sambas tidak melakukan evaluasi perijinan dan mencabut perijinan yang bermasalah, persoalan di depan mata, kehadiran perkebunan sawit di Kabupaten Sambas membuat keresahan masyarakat. Dampak dari kehadiran perkebunan sawit ini menyebabkan konflik antar warga, sumber mata air yang berkurang misalnya pembibitan sawit PT.SAM yang mengambil air dari sumber mata air di bukit Seberuan, perampasan lahan oleh perusahaan yang terjadi hingga sekarang dan kriminalisasi yang di hadapi masyarakat, musnahnya hewan, tumbuhan dan khazanah alam,” katanya.

Menurutnya kehadiran perkebunan sawit ini juga menyebabkan masyarakat sulit untuk mengakses lahan yang selama ini mereka kelola turun temurun, bahkan di te-

bang serta dipaksa untuk di tanam sawit. Juga banyak dari perijinan yang di berikan Pemda dan aktivitas dari perkebunan sawit masuk dalam kawasan hutan, pemukiman, kebun masyarakat,lahan cadangan masyarakat dan bahkan HGU yang telah dikeluarkan banyak yang bermasalah.

Dikatakannya, melihat fenomena diatas serta berdasarkan hasil evaluasi Pansus Sawit tahun 2013, yang terdiri dari PT.Sentosa Asih Makmur, PT Kaliau Mas Perkasa (PT.KMP), PT Wirata Daya Bangun Persada (WDBP), PT Wana Hijau Semesta, PT Sumatera Unggul Makmur, PT Multi Daya Fortuna,PT Buluh Cawang Plantations, PT Wilmar Sambas Plantations, PT Karya Sukses Utama Prima,PT Lestari Persada Alam, PT Teluk Keramat, PT Perkasa Sukses Mandiri, PT Sawit Nusantara Jaya, PT Kalimantan Hijau Lestari, PT Karya Boga Mitra, PT Karya Boga Kusuma, PT Rana westu

kencana, PT Karya Sukses Utama Prima,PT Mitra inti sejati, PT Multi Daya Fortuna,PT Sumatera Unggul Makmur,PT Putera Lirik Domas, PT.Tanjung Rhu Plantation And Products, PT Fajar Saudara Kusuma, PT Agrowiratama,PT Cakra.

“Kami menuntut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas harus melakukan evaluasi perijinan dan aktivitas yang dilakukan perusahaan secara terbuka, tertulis dan bertanggungjawab kepada publik atau masyarakat Kabupaten Sambas.” Tegasnya.

Kata Muttadin, evaluasi perijinan perusahaan-perusahaan sawit lainya yang ada di Kabuapaten Sambas penting, selain itu berikan legalitas hukum dan perlindungan hak kelola petani di Kabupaten Sambas. Bahkan, masukkan pemukiman dan hak kelola petani dalam peta RTRW Kabupaten Sambas. “Akui kami, kaum tani yang berdaulat atas tanahnya,” tuturnya. (Amrul).

Hadir di Pontianak untuk memenuhi kebutuhan busana batik bagi Anda dan Keluarga

Menyediakan kain dan busana batik eksklusif bagi Pria, Wanita, Sarimbit (pasangan), Remaja dan Anak-anak dengan motif dan model yang trendy untuk kegiatan formal maupun informal

Kertas Fotokopi Berkualitas

DISTRIBUTOR TUNGGAL

CV. DUTA UTAMA ADITYA Jl. Putri Candramidi No. 8 Pontianak-Kalbar Telp. 0561-767552/766199