Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua
154
Kewenangan pemerintah pusat dalam mengalokasikan lahan untuk perkebunan pangan menimbulkan pertanyaan penting mengenai potensi peran yang disiapkan bagi usaha yang dimiliki atau dijalankan oleh anggota oligarki Indonesia. Kekhawatiran khusus tertuju pada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Pada Juli 2020, Presiden Jokowi menunjuk mantan rivalnya pada pilpres lalu untuk memainkan peran penting dalam mengembangkan program food estate. Dilaporkan bahwa perlu adanya tindakan cepat untuk menerapkan kebijakan tersebut dan membenarkan pilihan Prabowo dengan alasan mengejutkan bahwa ketahanan pangan berada di bawah domain pertahanan negara.503 Sementara itu, Kementerian Pertahanan telah mendirikan perusahaan yang bertujuan 'berperan strategis dalam mendukung ketahanan pangan, energi, dan air'.504 PT Agro Industri Nasional (Agrinas) dimiliki oleh yayasan yang didirikan oleh kementerian, dan jajaran direksinya termasuk sejumlah rekanan Prabowo: mantan jenderal, anggota Partai Gerindra, dan para veteran tim kampanyenya.505 Greenpeace tidak mengetahui apakah PT Agrinas telah ditawari peran formal dalam mengelola food estate di selatan Papua. Namun, perusahaan tersebut berkantor di Merauke, dan menurut situsnya memiliki akses ke 40.000 ha lahan di Merauke dan 20.000 lainnya di Jayapura, di sebelah utara Provinsi Papua.506 Perubahan sejumlah regulasi baru-baru ini untuk memfasilitasi pendirian food estate menguntungkan PT Agrinas. Sementara pendirian perusahaan ini oleh Kementerian Pertahanan menimbulkan kekhawatiran, bahwa pemerintah eksekutif mengambil kendali tanpa pertanggungjawaban, menghindari pengawasan DPR sebagaimana biasanya.507 Ada risiko politisi memperkaya diri sendiri atau partainya melalui pengaturan seperti itu. Selain rencana budidaya, PT Agrinas dilaporkan telah memperoleh izin usaha yang menguntungkan untuk mengekspor benih lobster, menjadikannya salah satu dari beberapa perusahaan yang terkait Gerindra yang memperoleh izin508 dari mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo (juga anggota Partai Gerindra509) setelah dia membatalkan kebijakan larangan ekspor. Pada 25 November 2020, Edhy Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perizinan tersebut510 dan dicopot dari jabatannya. Penggantinya adalah Sakti Wahyu Trenggono, dipromosikan dari jabatan sebelumnya sebagai Deputi Kementerian Pertahanan, dan selama itu juga menjabat sebagai Direktur PT Agrinas.511
503 504 505 506 507 508 509 510 511
Fachriansyah R (2020) Situs PT Agrinas ‘About’ Law-Justice.co (2020) Situs PT Agrinas ‘About’ Kim K (2018) Akbar C (2020) Partai Gerindra (2013) Gokkon B (2020) Idris M (2020)
