Panduan sederhana proses perizinan perkebunan besar sejak 2007 hingga 2018
14
Proses perizinan perkebunan rumit dan melibatkan perolehan serangkaian izin yang berbeda, persetujuan dan surat keputusan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, menjadi sebagai satu kesatuan. Panduan ini dimaksudkan untuk menunjukkan tahapan utama yang didiskusikan dalam laporan ini.
Proses yang garis besarnya merupakan salah satu yang diberlakukan sejak 2007 hingga 2018. Pada Juli 2018, pemerintah mengganti sistem perizinan di berbagai sektor dengan memperkenalkan Proses Pengajuan yang Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)35 yang memberlakukan beberapa perubahan penting yang tidak didiskusikan di bawah ini. Perubahan lainnya dimuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020, yang menghapus konsep izin lingkungan. Namun, hampir semua kasus perizinan yang disampaikan dalam laporan ini diterbitkan sebelum Juli 2018 sehingga tidak terpengaruh dengan adanya perubahan pada Online Single Submission dan UU Cipta Kerja tersebut. • Tahapan pertama bagi perusahaan yang berniat membangun perkebunan harus memiliki Izin Lokasi, biasanya diterbitkan oleh bupati,36 yang mengubah peruntukan lokasi lahan untuk perusahaan. Lahan harus berada dalam area budidaya sesuai Rencana Tata Ruang Kabupaten.37 Izin lokasi ini berlaku tiga tahun dan dapat diperpanjang satu tahun lagi dengan syarat tertentu.38 Selama periode ini calon perusahaan perkebunan diharapkan memperoleh izin dari pemilik lahan dan izin lain yang diperlukan untuk digunakan sebagai syarat untuk mengakses Hak Guna Usaha (HGU) dalam mengamankan kepemilikan perkebunan sehingga izin lokasi tidak lagi diperlukan. 35 36 37 38 39
• Persetujuan izin prinsip untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) diterbitkan di tingkat kabupaten (walau dalam praktiknya, sebagian besar perusahaan perkebunan yang ada di Provinsi Papua IUP-nya diterbitkan di tingkat provinsi). Persetujuan ini menunjukkan bahwa pemerintah siap untuk menerbitkan IUP selama perusahaan memenuhi prasyarat (lihat di bawah).
• Berdasarkan Undang-Undang Perkebunan tahun 2014, persetujuan kelompok masyarakat adat pada konsesi yang berada di atas tanah ulayat perlu dilakukan sebelum menerbitkan IUP, Hal ini dapat diberikan melalui proses musyawarah. Sebelum tahun 2014, Undang-Undang Perkebunan Tahun 2004 juga mensyaratkan persetujuan pemilik tanah ulayat melalui musyawarah, namun tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa musyawarah ini dilakukan sebagai syarat penerbitan IUP. • Negara menguasai sebagian besar lahan dengan tutupan hutan, yang diklasifikasikan sebagai ‘kawasan hutan’ di bawah otoritas dan perlindungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK (disebut Kementerian Kehutanan sebelum tahun 2014)39 perlu melepas kawasan hutan apabila lahan yang disiapkan untuk perkebunan berada di kawasan hutan sehingga kawasan tersebut dapat dikonversi menjadi areal perkebunan. Tahapan pertama proses ini adalah dengan menerbitkan surat persetujuan prinsip.
Ditetapkan dalam Perpres No. 24/2018 (Presiden Republik Indonesia (2018a)). Jika izin lokasi berada di dua atau lebih kabupaten, maka izin dikeluarkan oleh gubernur. Presiden Republik Indonesia (2010b) Pasal 160, 163(1)(b) dan 165(1). Perpanjangan satu tahun dapat dikeluarkan jika perusahaan memenuhi persyaratan peraturan dalam mendapatkan hak pengelolaan lahan lebih dari 50% dari area izin lokasi, menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang (2015), Pasal 5. Persyaratan ini juga hadir dalam versi-versi sebelumnya dari peraturan ini (1999) dan tetap berlaku pada versi-versi peraturan selanjutnya (2017, 2018, 2019). Hingga tahun 2014, ada pemisahan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan.
