Issuu on Google+

MAJALAH

PUBLIK Agar Indonesia Lebih Mulia

|32 Kegiatan Kota

Prabumulih

|38 Pemilukada Kabupaten Bekasi

Menkop UKM Dr Syarief Hasan

KUR 2012 Rp30 Triliun Harga Rp25.000,00 (seluruh Indonesia)

Edisi 04/III April 2012


2

Majalah Publik - Edisi 1/III Januari 2012


Dari Kami

MAJALAH

PUBLIK Pemimpin Redaksi: Gunawan Effendi Pemimpin Perusahaan: Dodi Nopriansyah Staf Redaksi: Teddi Septiadi Muchari R Ardiansyah Erwin Lumenta Rahmat Tony Febrinal Dewan Redaksi: Gunawan Effendi Dodi Nopriansyah Subur Maryanto Madsanih Kiagus MZ Pengembangan Usaha: Ferry Safni Rina Dwi Andini Yogi Setiawan Hermansyah Sirkulasi dan Iklan: Sofwan, Marno, Sukiran Sekretaris Redaksi: Juriah Penerbit: Prabu Media Utama CV Bank: BNI Manggarai Jakarta Selatan AC No: 0155516030 Alamat Redaksi: Wisma Aldiron Dirgantara Suite #045 Jl Jen Gatot Subroto Kav 72 Pancoran, Jakarta Selatan Jakarta 12780 Telp/Fax: 021 79184601 email: publik@indogetnetworks.com

Kuartal I

P

ada hari-hari ini, ujung kuartal I 2012, saatnya untuk mengevaluasi bulanbulan yang telah berlalu. Bagi kalangan yang bergelut memberdayakan ekonomi melalui gerakan koperasi, mungkin sudah saatnya menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan. Berkaitan dengan itu, kami mewawancarai Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Dr Syarief Hasan. Beriringan dengan itu, kami turunkan pula artikel mengenai perkembangan KUKM sepanjang 2011. Tentu saja Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu titik sentral program pemberdayaan KUKM. Namun, yang tak kalah penting adalah gebrakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyingkap sejumlah rekening misterius. Simak saja apa yang dikemukakan Kepala PPATK Muhammad Yusuf yang tampak gemas melihat kerja lembaganya tidak ditindaklanjuti secara seksama. Sementara, jumlah rekening dan transaksi misteriusnya cukup signifikan untuk menjadi bahan penegakan hukum. Belakangan PPATK juga mensosialisasikan keharusan pelaporan transaksi di atas Rp500 juta untuk bidang properti, kendaraan bermotor, dan beberapa harta bergerak semisal benda seni dan perhiasan. Kita tunggu saja penerapannnya. Di bidang keuangan, Panitia Seleksi yang memilih calon Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sudah menuntaskan tugasnya. Kini, hasil seleksi itu sudah dilaporkan kepada Presiden untuk selanjutnya diajukan ke DPR. Pada saatnya DPR akan memilih tujuh komisioner OJK. OJK adalah perubahan mendasar dalam sistem perekonomian, terutama di bidang finansial. Bayangkan saja, lembaga ini akan memiliki wewenang menghitamputihkan lembaga-lembaga keuangan. Bukan saja perbankan, melainkan juga asuransi, pasar modal, reksadana, dan aneka instrumen finansial lainnya. Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menyebutkan OJK akan menangani aset senilai Rp8.500 triliun, ada lima belas angka nol untuk seribu triliun rupiah itu. Maka, sudah sepantasnya kita mengikuti perkembangan OJK yang akan menjadi lembaga paling berkuasa di bidang moneter. Di sektor riil, Menteri BUMN Dahlan Iskan selalu menarik untuk menjadi bahan laporan. Belakangan ia mulai semakin banyak menemukan sejumlah kenyataan yang sangat jauh dari harapan dalam kinerja Badan Usaha Milik Negara. Bukan soal antrean di gerbang tol, kami memilih isu merger perusahaan bus milik negara (Perum PPD dan Damri) dan akuisisi oleh PT Kereta Api Indonesia. Tahun ini juga merger dan akuisisi itu dijadwalkan selesai Masih banyak laporan yang dapat Anda baca menyangkut perkembangan terakhir di berbagai daerah. Misalnya, pemiilukada di kabupaten Bekasi dan tertangkapnya Wali Kota Bekasi di Bali. Tak lupa kami juga menurunkan laporan tentang serangan serangga tomcat. Sekadar informasi, nama tomcat itu diambil dari merek pestisida. Para petani biasanya menyebut tomcat sebagai semutkanai atau semut kayap. Nah, sidang pembaca. silakan menyusuri halaman-halaman lain di edisi ini. Selamat membaca dan selamat memasuki kuartal II 2012! v

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

3


MAJALAH

PUBLIK

Edisi 04/III 2012

14

PENTAS Menkop UKM Dr Syarief Hasan

PENTAS

UTAMA

EKBIS

4

12

Pernah terjadi, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi hanya berperan sebagai katup pengaman (safety valve) dari ketimpangan antara segelintir korporasi besar dan terseraknya entah berapa unit usaha lebih kecil. Bagaimana sekarang?

18

Dua kali selama Februari-Maret 2012, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf datang ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk rapat dengan Komisi III DPR dan menjadi pembicara seminar. Sebanyak itu pula Yusuf mengemukakan data sensitif.

22

Peraturan yang tertuang dalam Keputusan Menakertrans No 40 Tahun 2012 itu sebenarnya biasa-biasa saja. Namun, sempat muncul kontroversi karena peraturan itu menginggriskan Kepala Eksekutif Kantor dengan istilah Chief Executive Officer (CEO).

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012


24

Semakin mendekati seleksi akhir di DPR, yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2012, pemilihan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mulai memicu reaksi. Antara lain terlalu banyak orang bank dan Kementerian Keuangan.

26

Sektor transportasi dan logistik sebenarnya memiliki peluang besar. Namun, itu tergantung seberapa kuat daya saing. Bagaimana rencana KAI mengakuisisi Perum PPD dan Damri?

30

PT Kimia Farma Tbk (Persero) berencana mengambil alih rumah sakit Badan Usaha Milik Negara sebagaimana imbauan Menteri BUMN Dahlan Iskan agar BUMN fokus mengurusi bisnis inti.

42

Pemkot Tangerang langsung memberikan izin pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) oleh swasta tanpa mengajak bicara lebih dulu para pemangku kepentingan, terutama sejumlah pemasang iklan yang reklamenya terhalang akibat pembangunan tersebut.

3 Dari kami 4 Daftar Isi 6 Kilas: Galeri Foto Berita 8 Ringkas: Kabar dari Penjuru Nusantara 28 EkBis: Drs Sudar Wirataatmadja Ak MBA 34 EkBis: Rumah Murah a la Djan Faridz 38 Otonomi: Pemilukada Kabupaten Bekasi

46 Neraca: Risih Remisi 50 Neraca: Mochtar Akhirnya 54 Iptek: Tomcat di Mana-mana 56 Lampah: Ayo ke Bantimurung! 58 Periferal: 5 Tempat Belanja Termahal 60 Sohor: Zumi Zola & Aa Gym 62 Tantim: Telanjang

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

5


Kilas Nasional

u Hatta Ali

A. u Ali Mudho ri muncul di jadi Ketua M

u Ada apa Dhana Widyatmika?

u Lompat dari

6

KPK.

u Aburizal Bakrie dan Mahfud MD.

Gedung BPKP.

u Setelah piramida Sadahurip, muncullah Gunung Padang.

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

KBN.

u Demo BK

u Rusuh di LP Kerobokan, Badung, Bali.


Kilas Internasional

u Popularitas Ahmadinejad turun di Pemilu Iran.

u Angin puting beliung mengamuk di AS.

u Protes kunjungan Gubernur Bank Dunia di China. u Taliban diramalkan kembali menguasai Afghanistan pasca kepergian NATO. Presenter TV menyesuaikan diri. u Demo anti-pemerintah di Suriah berlanjut.

u Putin jadi Presiden Rusia lagi.

u Ekonomi India 2011 merosot.

u Pemerintah Filipina mengklaim tewasnya Umbra Jumdail, pemimpin gerilyawan Abu Sayyaf.

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

7


Telegram Pelantikan Pejabat Aceh Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A Karim melantik sekaligus mengambil sumpah empat penjabat bupati/wali kota, untuk mengisi kekosongan kursi kepemimpinan daerah sudah habis masa jabatannya. Keempatnya adalah adalah Zulkifli Ahmad sebagai Pj Bupati Aceh Besar menggantikan Bukhari Daud, T.Islah sebagai Pj Bupati Bener Meriah menggantikan Tagore Abubakar, Arifin Abdullah sebagai Pj Wali Kota Lhokseumawe menggantikan Munir Usman dan Cipta Hunai sebagai Pj Bupati Gayo Lues menggantikan Ibnu Hasim. Prosesi pelantikan penjabat kepala daerah ini berlangsung di Gedung Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (8/3/2012) sore. Keempat penjabat tersebut berkuasa sambil menunggu terpilihnya kepala daerah definitif pada Pemilukada 9 April 2012.v

Kelanjutan Kasus Rahudman Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati Sumut) Noor Rachmad mengaku akan mematuhi proses hukum pengajuan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Tapanuli Selatan tahun 2005 dengan tersangka Rahudman Harahap, Wali Kota Medan sekarang. “Saat ini (SP-3 Rahudman) dalam proses telaah,”ujar Noor Rachmad. Kasus yang menjerat Rahudman diusulkan SP-3 oleh Kejati Sumut saat dipimpin oleh AK Basuni Masyarif. “Kalau kapan hasil telaah kita tidak bisa memastikan, bisa sebentar dan bisa lama,” ujarn Noor Rachmad. Sedangkan AK Basuni Masyarif pernah mengatakan yakin usulan SP-3 yang telah diusulkan ke Kejagsaan Agung akan disetujui. Menurutnya, langkah tersebut diambil karena kasus tidak memiliki bukti kuat untuk dilanjutkan ke persidangan. v

Adi Gunawan Buka TV Peluncuran televisi lokal Dharmasraya TV di Auditorium Kantor Bupati Dharmasraya Sabtu (11/2), berlangsung sukses. Bupati Dharmasraya Adi Gunawan yang secara resmi menekan

8

tombol menandai siaran pertama Dharmasraya TV. Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat ia mengapresiasi kehadiran televisi lokal yang didirikan PT Dharma Media Televisi. ”Dharmasraya TV diharapkan menjadi jembatan informasi setiap aktivitas pembangunan di daerah,” ujar Adi Gunawan di hadapan Wakil Bupati Dharmasraya Syafruddin, Kapolres AKBP Chairul Aziz, Direktur Utama PT Dharma Media Televisi St Zaili Asril, GM Dharmasraya TV Hendri Sulaiman, Direktur M Yusuf, Ketua LKAAM Zulfikar Atut Dt Pangulu Bosau, unsur muspida dan pimpinan SKPD serta ratusan undangan lainnya.v

Jefri Noer Berbalas Lapor Bupati Kampar, Riau, Jefri Noer berbalas lapor ke polisi dengan dosen mata kuliah hukum adat Sekolah Tinggi Persada Bunda, Yusrizal. Sang dosen melaporkan Pak Bupati dalam kasus pemukulan. Sedangkan Pak Bupati melapor ke Polda Riau atas pencemaran nama baik. “Saya melaporkan pencemaran nama baik dan fitnah karena dituduh melakukan pemukulan dan suka mencontek saat kuliah,” kata Jefri, Kamis (8/3). Sedangkan Yusrizal tetap bersikukuh melanjutkan proses hukum kasus pemukulan yang diduga dilakukan Jefri. Yusrizal menegaskan dirinya tak akan mundur dari kasus tersebut, apalagi ia sudah mengantongi bukti visum yakni memar di bagian dagu dan rahang bagian kanan dari Rumah Sakit Polri Bayangkara Pekanbaru. “Saya tak akan mundur dari proses hukum ini. Perilaku premanisme yang dilakukan Bupati Kampar tak mungkin ditolerir,” ungkapnya..v

Melestarikan Mak Yong Wali Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Suryatati A Manan, mengatakan Kota Tanjungpinang, bekerja sama dengan Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) ingin kembali mengangkat kesenian tradisional Mak Yong yang hampir punah. “Hal itu adalah salah satu fokus dalam Seminar Internasional VIII dan Festival Tradisi Lisan yang digelar di Tanjungpinang pada 24-26 Mei,” kata kata

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

Suryatati dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat, (9/3). Seminar internasional, menurut dia, diadakan dalam rangkaian program Revitalisasi Budaya Melayu (RMB) ke-3. Mak Yong adalah seni teater tradisional masyarakat Melayu. Dulu, pertunjukan Mak Yong diadakan di pematang sawah seusai panen padi. Budayawan asal Riau, Al Azhar, mengatakan “Mak yong juga dipentaskan di beberapa negara bagian seperti Terengganu, Pattani, Kelantan, dan Kedah.” v

Zumi Zola Mau Nikah Zumi Zola segera menikah dengan Sherrin Taria, puteri presenter TVRI era 90-an Tengku Malinda. Keluarga Zumi Zola sudah mempersiapkan pernikahan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Jambi itu dengan Sherrin Tharia, Jumat (16/3/2012). “Kami sempat membicarakan dan mempertimbangkan dengan dua pihak keluarga untuk mengundang Pak Presiden, kalau diundang, berarti harus menghadap. Tapi kami tetap mengirimkan undangan kepada beliau (Presiden),” katanya. Sekitar 300 undangan telah disebar menghadiri akan nikah. Menurut Zulkifli, undangan akad nikah dibatasi dan hanya untuk keluarga besar kedua mempelai. Zumi sudah mendaftarkan pernikahannya ke KUA dengan Sherrin, sulung tiga bersaudara dari pasangan Tengku Malinda dan Dr Sudirman Aris. Sherrin kelahiran 12 November 1984 itu berprofesi sebagai violis. v

Warga Demo di Ishak Mekki Ribuan warga Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang dimediasi oleh LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan, pada Kamis, 8 Maret 2012, berunjuk rasa di depan kantor bupati setempat di Kayuagung. Warga yang tergabung dalam Serikat Petani OKI itu menuntut Bupati OKI, Ishak Mekki, mencabut Surat Izin Nomor 418 Tahun 2010 yang dikeluarkannya tentang pemanfaatan lahan di 16 desa yang terbagi dalam dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pangkalan Lampam dan Kecamatan Tulung Selapan. Selain itu, warga juga men-


TELEGRAM | Kabar Singkat dari Penjuru Nusantara untut kepada Pemerintah Kabupaten OKI dan DPRD OKI agar merekomendasikan kepada Kementerian Kehutanan untuk memutihkan lahan warga yang berstatus sebagai kawasan hutan. v

Eko-Rustam Pilihan Babel Pasangan Eko Maulana Ali - Rustam Effendi dipastikan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung terpilih. Pasangan Eko-Rustam yang diusung Partai Golkar, PDIP, dan PKS pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Babel dari hasil Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Babel, Jumat (2/3/2012) di Novotel Bangka mendapat 169.720 suara atau 33,20 persen dari suara sah. Posisi kedua perolehan suara terbanyak dari pasangan nomor urut 4 Yusron Ihza-Yusroni Yazid. Yusron adik kandung Yusril Ihza dan paangannya Yusroni Yazid saat ini menjabat Bupati Bangka meraup 150.643 atau 29,4 persen suara sah. Diikuti pasangan Zulkarnain Karim-Darmansyah Husein dengan 129.193 suara atau 25,2 persen lalu pasangan Hudarni Rani-Justiar Nur dengan 61.185 atau 11,9 persen suara sah.v

Murman Kena 2 tahun Bupati Seluma Provinsi Bengkulu nonaktif Murman Effendi dijatuhi vonis selama dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Majelis hakim yang dipimpin Marsudin Nainggolan menilai Murman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dengan menyuap 27 anggota DPRD Kabupaten Seluma periode 2009 hingga 2014. “Menyatakan terdakwa terbukti sah dan menyakin melakukan tindak pidana korupsi. Bersama-sama,” ujar Marsudin, ketika membacakan amar putusan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (21/2). Majelis menyatakan 27 anggota DPRD Seluma itu diberikan cek BCA masing-masing senilai Rp100 juta dan uang tunai Rp1 juta hingga Rp1,5 juta kepada masing-masing anggota dewan. v

Pecah Kongsi (Juga) Wakil Bupati Tulang Bawang Agus Mardihartono mengakui jika hubungan dan komunikasinya dengan Bupati Abdurrachman Sarbini kurang lancar

akhir-akhir ini. “Bukannya tidak harmonis. Tetapi, ada kebekuan dalam berkomunikasi dengan bupati. Ini saya rasakan sejak saya merasa terpanggil dan memutuskan maju sebagai calon bupati,” ujarnya, Kamis (1/3/2012). Selain jarang bertemu, ia juga jarang berkomunikasi dengan Sarbini. Bahkan, pasca-kejadian pembakaran rumah dinas yang ditempatinya, belum ada ucapan lisan ataupun pesan singkat antara mereka. “SMS (pesan singkat) terakhir adalah saat saya mengonfirmasi penarikan mobil dinas Wakil Ketua Tim Penggerak PKK (isteri Agus, Dyah Ambarwati),” kata dia.v

Irwansyah Niat Ikut Pilkada Aktor sekaligus penyanyi Irwansyah berencana maju dalam Pilkada Tangerang 2012. Pelantun ‘Pencinta Wanita’ ini tengah menjajaki kemungkinan maju sebagai calon wakil bupati Tangerang lewat jalur independen. Sebagai seseorang yang baru di bidang politik, Irwansyah mengaku ingin bertemu dengan Wakil Gubernur Banten, Rano Karno, yang sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Tangerang. “Bang Rano bagus banget jadi wakil bupati Tangerang. Aku harus banyak belajar dari dia,” ujar Irwansyah, Selasa, 6 Maret 2012. Ia akan memutuskan maju setelah hasil survei keluar. Jika hasil survei jelek, ia akan menunda rencananya. v

Jelang Pilgub DKI Dua figur yang disebut calon gubernur DKI Jakarta dan tengah memimpin daerah lain, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan Wali Kota Solo Joko Widodo alias Jokowi, diprediksi hanya mengincar kekuasaan di level lebih tinggi, bukan melayani rakyat. “Dari segi akal sehat, gak pantas maju, secara etika keduanya pejabat publik seharusnya mempertanggungjawabkan jabatannya, tidak berhenti di tengah jalan,” ujar pengamat politik CSIS J Kristiadi di Jakarta, Jumat (7/3/2012). Jokowi dan Alex, katanya, hanya mengejar kekuasaan. Hal tersebut terlihat dari ambisi keduanya yang berkeras maju dalam Pilkada DKI Jakarta, 11 Juli 2012 mendatang. “Ngapain ikut-ikut cagub lain, mereka sudah memimpin daerah, ya sudah urus saja daerahnya, jangan malah nyagub di daerah lain,” ujarnya. v

Aceng Fikri Disoraki Belasan warga korban banjir bandang di Kp. Sudika Indah, Desa Haurpanggung, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, yang mayoritas ibu rumah tangga menyoraki Bupati Garut, Aceng H.M. Fikri. Mereka kecewa karena orang nomor satu di Kab. Garut itu telat meninjau ke lokasi bencana. Reaksi spontan warga terjadi saat Bupati turun dari mobil dinasnya, Honda New Accord warna hitam dan berjalan menuju Lapangan Sudika Indah untuk memimpin penutupan posko siaga bencana yang didirikan Kodim 0611/Garut. Aceng sendiri menyatakan permintaan maafnya karena saat peristiwa terjadi ia sedang berada di Jakarta memperjuangkan anggaran perbaikan rumah tak layak huni. Bupati berangkat ke Jakarta menemui Menpera guna memperjuangkan bantuan termasuk untuk para korban banjir bandang. v

Bambang Bintoro Diperiksa Setelah mangkir berdalih sakit, mantan Bupati Batang, Jateng, Bambang Bintoro diperiksa penyidik Kejati Jateng, Rabu (7/3). Pemeriksaan terkait perkara korupsi dana purnatugas Pemerintah Kabupaten Batang tahun 2004. Bambang diduga bertanggung jawab dalam pengalihan anggaran eksekutif untuk pengadaan dana asuransi anggota dewan. Bambang didampingi tim penasehat hukum serta diikuti belasan massa pendukungnya. Jaksa penyidik Gatot Guno Sembodo memeriksa Bambang dari pukul 12.30 WIB hingga pukul 16.30 WIB. Usai pemeriksaan, penyidik tak menahana Bambang, kendati statusnya tersangka. “Yang bersangkutan masih akan melengkapi dokumen dan menunjukkan bukti-bukti, tidak kami tahan,” tandas Kajati Jateng Bambang Waluyo didampingi Asisten Pidana Khusus Ali Mukartono. v

Haryadi Kuning atau Merah? Penyebutan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai kader terbaik PDI Perjuangan dalam pembukaan Pendidikan Kader Pendidik PDIP di Jogja Ekspo Center (JEC) Kamis (23/2) lalu, berbuntut. Partai Golkar yang selama ini menjadi naungan Haryadi tidak bisa menerimanya. Lantas Partai Golkar mendesak PDIP bisa membuktikan klaim itu dalam bentuk surat keputusan atau

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

9


TELEGRAM | Kabar Singkat dari Penjuru Nusantara bukti legal lain. Sampai saat ini, Haryadi secara resmi masih menjadi kader partai beringin dengan bukti kartu tanda anggota (KTA). v

Sambari Ditantang Banjir Kades Gadingwatu, Gresik, Jatim, Heru Sujatmiko mengeluhkan banjir yang sering terjadi di daerahnya pada Bupati Sambari Halim Radianto. Keluhan tersebut disampaikan dalam pertemuan sambung rasa di balai desa setempat, Kamis (8/3). Heru bilang, selama musim hujan daerahnya selalu menjadi langganan banjir. ‘’Tolong Pak Bupati agar anak kali Lamong di daerah kami ini dikeruk dan dibuatkan pelengsengan serta tanggul,” pintanya dengan penuh harap. Menanggapi Heru, bupati yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Gresik itu lagsung menyatakan siap. Menurut dia, sebenarnya semuanya sudah tersedia. ’’Dananya sudah ada, tidak ada masalah. Yang penting warga mau ikut mendukung dengan serius,’’ harap Sambari. Bener nih?v

Wiryastuti Semprot Kadis PU Keluhan amburadulnya proyek jalan membuat Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, geram. Orang nomor satu di Tabanan ini akhirnya turun langsung melihat kondisi proyek jalan, Selasa 28 Februari 2012. Hasilnya, Bupati masih menemukan proyek jalan yang berlubang. Alhasil, dia pun menyemprot pejabat Dinas PU Tabanan, di lokasi proyek. Bupati juga sedikit kecewa. Pasalnya, Bupati yang didampingi Wabup Tabanan, Komang Gede Sanjaya, justru diajak melihat proyek jalan yang tak ditemukan masalah yakni di Desa Cau Belayu, Marga. Padahal, sedianya ingin melihat langsung proyek jalan yang banyak dikeluhkan. Salah satunya, di Desa Bajera Utara dan Wanagiri, Selemadeg. “Di sini kan tidak ada masalah, sebaiknya kita lihat langsung kualitas proyek jalan yang banyak dikeluhkan,” katanya.v

Demo Bupati Dompu Unjuk rasa ratusan warga bersama puluhan mahasiswa di depan Kantor Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat, berlangsung pada Selasa (21/2). Warga dan mahasiswa dari Lembaga Masyarakat Nasional untuk Demokrasi mengepung

Malu Tapi Mau Maju

Kantor Bupati untuk menagih utang kepada Pemkab sebesar Rp6 miliar. Ketegangan memuncak lantaran warga tak diizinkan masuk kantor bupati untuk menyampaikan tuntutan kepada Bupati Dompu Bambang H. Yasin agar bertanggung jawab terhadap uang yang disebut dipinjamkan untuk kebutuhan tunjangan hari raya isteri bupati Rp700 juta. Sebagian lagi untuk menyuap Badan Anggaran DPRD, perjalanan dinas bupati ke Australia, dan antisipasi bencana alam Gunung Tambora. Warga mengancam akan melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Meski begitu, Bambang membantah pernah mengeluarkan kebijakan peminjaman uang, baik kepada lembaga keuangan maupun masyarakat. v

Beberapa pejabat di Palangkaraya masih malu-malu menyatakan maju ke pemilihan kepala daerah dan wakil di Palangkaraya yang akan digelar 5 Juni 2012. Beberapa pejabat yang di sebut-sebut juga akan maju antara lain, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setdako Palangkaraya, Hadiansyah dan Anggota DPRD Kota Palangkaraya, Junaedi. Namun saat dikonfirmasi keduanya menyatakan belum waktunya mereka menyatakan, apakah siap maju atau tidak dalam Pemilukada Wali Kota dan Wakil Wali Kota mendatang.”Nanti saja, pasti saya akan ungkapkan apakah saya siap atau belum siap untuk maju,” kata Hadiansyah awal Maret 2012. v

Wali Kota Tolak Jamin Sekda

AFI Soal Penutupan Tambang

Wali Kota Kupang Daniel Adoe menyatakan tidak akan mengeluarkan surat jaminan penangguhan penahanan Sekretaris Daerah Kota Kupang Ady Dami, tersangka kasus korupsi pengadaan kapal ikan saat menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan pada 2008. “Saya tidak akan keluarkan surat jaminan untuk penangguhan penahanan karena bertentangan dengan aturan. Sesuai Surat Edaran Kejaksaan Agung dan Kapolri, tidak ada surat jaminan untuk penangguhan penahanan tersangka kasus korupsi. Jadi sangat bodoh kalau saya mengeluarkannya,” kata dia akhir Februari 2012.v

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengaku tidak berwenang menindak tambang batu bara bermasalah di Kalimantan Timur. “Gubernur tidak bisa apa-apa. Bupati keluarkan terus izin. Saya tidak bisa sendiri. Kalau mau hentikan truk pengangkut batu bara di jalan umum, saya didemo masyarakat,” ujarnya di hadapan forum simposium internasional tentang rehabilitasi lahan tambang di Hotel Le Grandeur Balikpapan, Selasa (6/3/2012). Jadi, Awang mengusulkan “Perubahan undang-undang Minerba itu,” katanya.v

Kapuas Raya Hangat Lagi Isu Provinsi Kapuas Raya menghangat lagi. Gubernur Kalbar Cornelis menyangkal pemerintahnya tak mendukung pembentukan provinsi yang menggabungkan lima kabupaten di wilayah timur Kalbar: Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. “Saya tidak pernah menyatakan tak mendukung Kapuas Raya dan belum pernah mencabut rekomendasi dari zaman (Gubernur) Usman Ja’far mengenai pemekaran Kapuas Raya,” tegas Cornelis saat membuka Rapat DAD Kalbar di Gedung Paroki, Kecamatan Bodok Kabupaten Sanggau, Kamis (1/3) lalu. Sebelumnya Bupati Sintang Milton Crosby menyebutkan pemerintah provinsi tidak mendukung Kapuas Raya. Milton dan Cornelis akan bersaing dalam pilgub Kalbar pada September 2012. v

10 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

Bupati Syukuran Raih Doktor Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalsel, Harun Nurasid menggelar syukuran atas gelar doktor yang diraihnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Sejumlah warga pun berpartisipasi menyelenggarakan acara di balai desa Haruyan, Hulu Sungai Tengah itu. Camat Haruyan, Kurnadi yang menjadi ketua panitia mengundang semua kepala SKPD, Camat se Kabupaten, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dalam acara itu Harun terlihat datang bersama isterinya Hj Tintainah. Syukuran ini, kata Kurnadi, sebagai rasa bangga terhadap kepala daerah yang menyandang gelar doktor. “Sekaligus silaturahmi dengan pimpinan daerah,” katanya di Barabai, Rabu(29/2/2012). v

Suguhan Mantan Gubernur Ketika berkunjung ke bekas kantornya, Mantan Gubernur Sulut C.J


TELEGRAM | Kabar Singkat dari Penjuru Nusantara Rantung, mantan Wakil Gubernur Abdullah Mokoginta serta isteri mantan Gubernur FJ Tumbelaka pada Selasa (06/03/2012), mereka disuguhi nasi rantangan plastik. Pihak keluarga pun meradang. Taufik Tumbelaka, putera mantan Gubenur FJ Tumbelaka sangat menyayangkan perlakuan itu. “Inikan bagian dari perhatian negara. Coba yang lebih manusiawilah, misalkan piring, bukannya wadah plastik seperti itu,” ujar Tumbelaka. Untung, lanjut Tumbelaka, mereka akhirnya diterima gubernur di rumah dinas untuk membahas Perda Nomor 1 Tahun 1977 tentang pemberian penghargaan kepada figur yang dianggap berjasa kepada daerah Sulut. v

Demo Wali Kota di KPK Puluhan pemuda yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat AntiKorupsi Provinsi Gorontalo (SMAKPG), menggelar ujuk rasa di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (28/2/2012). SMAKPG menuntut penanganan kasus penjualan eks RS Aloei Saboe segera ditindaklanjuti. Para pendemo membawa poster bertuliskan “Usut tuntas penjualan eks Rumah Sakit Aloe Saboe Gorontalo” dan poster lain bergambar Wali Kota Gorontalo. “Tangkap, periksa dan adili Adhan Dambea karena merugikan negara sebesar Rp4,8 miliar,” kata koordinator aksi, Budi Margono. v

Guru Malas Kena Sanksi Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo mengakui masih ada guru yang malas mengajar. Bupati menyiapkan sanksi terhadap guru malas untuk memberikan efek jera. “Sanksi yang paling tepat adalah mencabut tunjangan fungsionalnya,” kata Ichsan di hadapan rombongan Pemkab Morowali, Kamis 1 Maret 2012. Bupati menjelaskan dulunya sanksi yang diterapkan kepada guru malas adalah ditugaskan ke daerah terpencil. Tapi sanksi tersebut ternyata tidak membuat kapok. Apalagi, yang bersangkutan malah dapat tunjangan di daerah terpencil. “Jadinya lebih malas lagi. Tinggal sekali sebulan masuk mengajar. Gaji justru tambah tinggi,” jelasnya. v

Nasib Obed belum Jelas Sebulan lewat, putusan Mendagri tentang nasib Bupati Mamasa, Obednego

Deparinding, masih belum jelas. Sedangkan Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh, meminta Bupati Mamasa, Drs H Ramlan Badawi, agar tetap menjalankan tugasnya sebagai mana biasa sampai ada putusan tetap dari Mendagri. “Saya instruksikan bupati agar tetap menjalankan tugasnya seperti biasa sampai ada keputusan dari Mendagri,” ujar Anwar Adnan Saleh, saat menghadiri acara pembukaan MTQ di Kecamatan Aralle pada awal Maret lalu.v

Pemilukada Barengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara diminta mempertimbangkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ulang bupati Buton bareng dengan pemilihan gubernur sehingga bisa menghemat anggaran. “Menyelenggarakan pilkada bersamaan dengan Pilgub Sultra, bukan hanya menghemat biaya, tapi juga menguntungkan masyarakat karena tidak perlu lagi membuang waktu dua kali untuk ke TPS menyalurkan hak suaranya,” kata Penjabat Bupati Buton, Nasruan di Kendari, Minggu (4/3). Menurut Nasruan, selain Kabupaten Buton dan Provinsi Sultra, pilkada juga akan diselenggarakan di Kota Baubau dan Kota Kendari.v

Tembak di Tempat Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu menginstruksikan aparat keamanan di Porto dan Haria, Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, langsung menembak warga yang terlihat menggunakan senjata api dan bom rakitan. ”Saya nanti yang akan mempertanggungjawabkannya,” tegasnya saat bertemu dengan masyarakat Haria, di Baileo Haria, Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Kamis (8/3/2012). Hal senada dikemukakannya lagi saat bertemu dengan masyarakat Porto, di Baileo Porto. Instruksi ini muncul karena selalu ada korban jiwa setiap kali bentrokan. Setiap bentrokan, senjata dan bom rakitan sisa-sisa konflik sosial pada 1999 selalu digunakan.v

pat. “Golkar merupakan partai besar di Maluku Utara. Jadi sangat tidak elok Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus mendaftar sebagai bakal calon gubernur ke PDIP,” kata Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Malut Nurdin Abusalam di Ternate, akhir Februari lalu. Menurut dia, Ahmad Hidayat Mus seharusnya mengikuti mekanisme penjaringan di Partai Golkar karena partai ini tidak membatasi siapapun terutama kadernya untuk maju dalam pilkada Malut. v

Wahidin Purada Terdakwa Mantan Bupati Fakfak, Provinsi Papua Barat, Wahidin Puarada kini menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Manokwari atas dugaan tindak pidana korupsi. Namun, ia merasa tuduhan itu tak pernah dilakukan selama menjabat dan hanya menjadi korban politik. Maka, ia meminta kasusnya dihentikan. ‘’Gara-gara politik saya jadi terhukum. Bagaimana pemerintah Indonesia ini seharusnya melihat masyarakat Fakfak keluar dari kemiskinan. Apakah begini rasa terima kasih pemerintah terhadap Wahidin yang membuat rakyat Fakfak sejahtera?’’ tandas Wahidin usai sidang perdananya. Dia bilang, jika jujur, perkara Tipikor yang menjeratnya harus dihentikan karena uang Rp4 miliar yang dipakai kerja sama dengan pihak ketiga telah dikembalikan.v

Kerinduan Pak Wali Kota Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano merindukan warga Kota Jayapura takut akan Tuhan. “Dari aspek rohani, tidak henti-hentinya saya berharap bahwa setiap orang, siapapun dia, besar atau kecil, tua muda, pejabat atau bukan, miskin atau kaya pokoknya siapa saja yang tercatat sebagai warga kota ini adalah orang-orang yang hidupnya senantiasa takut akan Tuhan,” katanya dalam pidato hari jadi ke-102 Kota Jayapura, Rabu, 7 Maret 2012. Ketika takut akan Tuhan, kata Mano, sudah pasti manusia akan menghindarkan dirinya dari segala macam kecemaran. v

Hidayat Mus Berperahu PDIP Pengurus Partai Golkar Maluku Utara menyesalkan langkah ketua partai itu, Ahmad Hidayat Mus mendaftar sebagai bakal calon gubernur ke PDIP setem-

Teddi Septiadi Muchari

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

11


Pentas

Meluruskan Kembali UMKM dan Koperasi Pernah terjadi, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

hanya berperan sebagai katup pengaman (safety valve) dari ketimpangan antara segelintir korporasi besar dan terseraknya entah berapa unit usaha lebih kecil.

Mungkin pendapat itu masih benar. Tapi, boleh jadi akan lebih baik lagi jika melihatnya sebagai kontinuitas dan kemitraan.

Jadi, cara memandang UMKM dan koperasi pun tampaknya perlu pelurusan.

12 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012


PENTAS | UMKM dan Koperasi

S

imak saja pandangan Menteri Koperasi dan UKM. Ia bilang, kini paradigma mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) telah berubah. Dahulu PKL dapat dikatakan adalah "musuh" pemerintah lantaran dinilai mengganggu ketertiban umum. Tapi sekarang PKL adalah mitra yang mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah. "Ya sekarang kita ubah paradigmanya, sekarang pemberdayaan dan kemudian kini mereka adalah mitra pemerintah," ungkap Syarief di acara Hari Kebangkitan PKL yang diadakan di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (15/2). Lebih lanjut politisi Partai Demokrat ini menjelaskan yang dinamakan mitra adalah terjalinnya kerjasama antara Pemerintah dan PKL. Menurutnya, PKL dapat dibina pemerintah dalam mendapatkan tempat dan pekerjaan serta penghasilan yang layak. "Nah kalau mitra itu artinya kita selalu duduk sama-sama ya kita bina, kita tampung dia, dan kita atur dia, nah yang namanya mitra kan itu," jelasnya sambil mengutip data jumlah PKL versi Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) saja tercatat tak kurang dari 25 juta orang. Pemerintah, lanjutnya, juga memberikan stimulan bagi ekonomi rakyat yaitu berasal dari investasi dan anggaran belanja pemerintah dalam bentuk subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Dengan fasilitas KUR didukung dengan sikap PKL yang tertib, rapih dan bersih saya harap dalam 2-3 tahun mendatang PKL dapat menjadi pengusaha kelas menengah, tujuan kami adalah kesejahteraan,” ungkapnya. Menurut Syarief, program pemberdayaan PKL sudah dikerjakan lewat Nota Kesepahaman Bersama Tiga Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi dan UKM pada 27 September 2010 tentang Sinergi Program Pengembangan Ekonomi dan Penataan Lingkungan Perkotaan melalui Pengutan Sektor Usaha Mikro. Lantas, bagaimana dengan perkembangan koperasi? Syarief bercerita, sampai akhir 2011, jumlah koperasi berkualitas di Indonesia tercatat 54.643 unit atau 77,30 persen dari total target sebanyak 70.000 koperasi. Angka pencapaian itu, kata Menteri Koperasi dan UKM, tersebar di berbagai

provinsi. Pencapaian di atas 100 persen berada di tujuh provinsi, yaitu Sumatera Barat, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Sedangkan pencapaian antara 75 persen-100 persen berada Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan Selatan. Sementara pencapaian di atas 55 persen-75 persen, masih kata Syarief, berada Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat dan Maluku Utara. Nah, yang di bawah 55 persen berada di Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Irian Jaya Barat dan Papua. “Selama 2011, program penciptaan pertumbuhan koperasi berkualitas, telah menyusun pemeringkatan koperasi di 10 provinsi kepada 1.014 unit koperasi,” kata Syarief. Ia juga berjanji akan terus melakukan penguatan koordinasi antarinstansi yang membidangi Koperasi dan UKM, untuk mendorong pertumbuhan koperasi berkualitas. Kementerian Koperasi dan UKM, ungkapnya, juga berupaya meningkatkan kapasitas personelnya. Kegiatan-kegiatan terkait itu antara lain rapat-rapat regional, rapat koordinasi nasional dan kegiatan Temu Konsultasi Nasional yang diikuti oleh seluruh Kepala Dinas tingkat Kabupaten dan Provinsi. Dalam pada itu, KUR tentu saja berperan meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM. Untuk memperluas penyalurannya, Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia dapat menjadi penyalur KUR. Sedangkan total BPD berjumlah 26 bank. “Jika seluruh nota kesepahaman ditandatangani, seluruh BPD di Indonesia sudah menjadi penyalur program KUR,” kata Syarief Hasan dalam acara penandatanganan penyaluran KUR oleh 13 BPD baru. BPD yang menjadi penyalur baru KUR tersebut adalah Bank Kaltim, Bank Sulsel, Bank NTT, Bank Lampung, Bank Bengkulu, Bank SumselBabel, Bank RiauKepri, Bank Aceh, Bank Sumut, Bank Jambi, Bank Sultra, Bank Sulteng, dan Bank Bali.

“Saya berharap dengan keterlibatan seluruh BPD penyaluran KUR dapat semakin luas ke seluruh Tanah Air,” katanya. Syarief menjelaskan alasan BPD sebagai penyalur KUR, karena BPD mempunyai jaringan yang komplet dan bisa menyentuh sektor mikro, serta sudah mengerti betul pasar di daerahnya masing-masing. Ia pun optimistik target penyaluran KUR sebesar Rp 30 triliun bisa tercapai dengan lebih mudah. “Apalagi berdasarkan pengalaman tahun lalu, hanya dengan enam bank nasional dan 13 BPD saja bisa tersalurkan KUR Rp29 triliun lebih, dari target tahun lalu Rp20 triliun,” katanya. Khusu untuk BPD, target penyaluran KUR tahun ini ditetapkan Rp5,2 triliun. “Saya pikir ini mudah tercapai, bahkan Rp6 triliun pun akan mudah tercapai,” katanya. Selanjutnya Kementerian Koperasi dan UKM terus mensosialisasi BPD penyalur KUR yang baru tentang persyaratan dan penyederhanaan prosedur berikut merespon aplikasi kredit dengan cepat. Terlebih KUR harus digunakan sebagai kredit produktif, dan bukan konsumtif Dari sis jumlah nasabah, KUR 2011 mencapai total 1.909.914 debitur. Jumlah itu jauh melampaui capaian KUR pada 2010 yang terserap Rp 17,2 triliun dengan jumlah nasabah 1.437.650 debitur. Maka, dengan mudah kita sampai di simpulan bahwa perspektif koperasi dan UMKM sebagai katup pengaman memang masih masuk akal di tengah sempitnya lapangan kerja dan masih tersendatnya peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia. Namun, dengan sentuhan kebijakan pemerintah, maka koperasi dan UMKM bukan saja sekdar menjadi katup pengaman di tengah persaingan korporasi besar dengan unit usaha lain yang lebih kecil. Koperasi dan UMKM dalam perspektif baru sebagai mitra yang menjadi pemasok korporasi besar sekaligus menjadi rantai distribusi dan pemasaran, justru sangat relevan bukan hanya sebatas perekonomian domestik. Lebih dari itu, kemitraan tadi justru sangat relevan dalam memperkuat daya saing di tengah persaingan global. v GE

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

13


Menkop UKM Dr Syarief Hasan

KUR 2012 Rp30 Triliun

D

i tengah kegalauan akibat bayang-bayang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL), beban masyarakat lapisan menengah ke bawah agaknya akan semakin berat. Dalam perspektif ekonomi politik, harus selalu ada campur tangan negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melindungi kelompok masyarakat tadi, termasuk juga kelangsungan usaha mereka yang umumnya berskala mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Terkait itu, Majalah Publik berusaha mewawancarai Menteri Negara Koperasi dan UKM Dr Syarief Hasan. Berikut petikannya:

Bagaimana evaluasi Anda tentang Koperasi dan UKM belakangan ini? Untuk koperasi, kita dasarkan pada beberapa indikator penting, terutama pertambahan jumlah koperasi, jumlah anggota, dan indikator-indikator lain. Dari indikator jumlah koperasi, pada 2008 jumlahnya tercatat 154.964 unit, dan pada Desember 2011 jumlah koperasi meningkat sebanyak 188.181 unit atau naik sekitar 17,65 persen dalam kurun waktu tiga tahun. Walaupun dari jumlah itu, kita menyadari masih ada sekitar 28,97 persen koperasi kurang aktif. Ini menjadi perhatian untuk dipulihkan, agar potensi kelembagaan kepemilikan badan hukum koperasi dapat didayagunakan secara maksimal. Jika menggunakan indikator lain bagaimana? Dari indikator mikro, beberapa

14 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

hasil kajian mengindentifikasi beberapa kelemahan di koperasi, terutama aspek kualitas sumber daya manusia pengelolanya, kemampuan organisasi dan manajemen, penerapan teknologi sampai dengan penguasaan teknologi informasi. Semua itu disadari khususnya oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan menjadi petunjuk untuk melakukan pemberdayaan lebih lanjut lagi. Apa langkah konkret pemberdayaann koperasi? Langkah-langkah konkret pemberdayaan kepada koperasi antara lain peningkatan kualitas SDM koperasi melalui pelatihan-pelatihan. Pelatihan dibidang peningkatan manajemen, kewirausahaan, akutansi dan laporan keuangan, pengawasan, pelatihan teknis keterampilan menyusun rencana kerja koperasi. Secara khusus Kementerian Koperasi dan UKM


PENTAS | Dr Syarief Hasan menerapkan program pengembangan kewirausahaan. Kewirausahaan ini menjadi penting, untuk memberi kesempatan kepada pemuda yang memiliki potensi dan kemauan mendirikan usaha baru. Dalam hal ini, Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan kegiatankegiatan pengembangan kewirausahaan, sosialisasi, motivasi, juga dukungan start up capital (modal awal) bagi pengusaha pemula. Mengenai SDM internal Kementerian, apakah sudah memadai hingga ke daerah? Perlu Anda ketahui, Kementerian secara terencana melaksanakan upgrading dan capacity building bagi aparat pembina koperasi dan UKM di seluruh kabupaten/kota. Peningkatan pemahaman, keterampilan dan penguasaan implementasi kebijakan di bidang perkoperasian dan UMKM sangatlah penting. Pejabatpejabat baru, yang berasal dari satuan kerja lain yang sekarang mendapat tugas membina koperasi dan UKM, juga perlu menguasai kebijakan dan program pemberdayaan koperasi. Program lainnya apa saja? Kita buka perluasan akses terhadap sumber–sumber daya pembiayaan usaha maupun pemasaran melalui ekstensifikasi promosi dan pameran produk Koperasi dan UMKM. Sedangkan perluasan akses pendanaan bisa melalui KUR, LPDB dan PKBL BUMN. Selain itu, kita perluas juga akses teknologi pengembangan koperasi dan UMKM melalui inkubator, OVOP, dan modernisasi koperasi.

Nah, apa kabarnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat? Khusus mengenai KUR penyaluran KUR pada 2011 mencapai Rp29,003 triliun kepada 1.909.914 debitur UMKM. Penyaluran KUR tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp20 triliun. Mengapa angkanya melesat dari target semula? Penyebabnya antara lain keluarnya kebijakan baru KUR dari Pemerintah berupa Addendum MOU II (12 Januari 2010) dan Addendum III MOU (16 September 2010) yang menurunkan tingkat bunga sebesar dua persen (KUR Mikro dari 24 persen menjadi 22 persen dan KUR Ritel dari 16 persen menjadi 14 persen efektif per tahun. Addendum itu juga mengubah kebijakan calon debitur yang sedang memperoleh kredit konsumtif sebelumnya tidak diperkenankan memperoleh KUR. Dengan adanya Ad-

dendum, calon debitur tadi tetap dapat memperoleh KUR. Perubahan lain masih ada? Ya, KUR mikro yang semula maksimum Rp5 juta naik menjadi maksimum Rp20 juta. Selanjutnya bank pelaksana KUR mikro yang semula hanya Bank BRI, setelah Addendum semua Bank pelaksana dapat menyalurkan KUR mikro. Lantas penambahan jumlah maksimal KUR linkage (pola excecuting) yang semula maksimal mencapai Rp1 miliar kini menjadi maksimal Rp2 miliar. Jadi, bank apa saja yang sekarang menjadi penyalur KUR? Sampai dengan 2009, bank pelaksana KUR berjumlah enam bank, yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri. Pada 2012, 13 Bank Pembangunan Daerah telah ditetapkan sebagai Bank pelaksana KUR. Dengan demikian jumlah Bank pelaksana KUR meningkat menjadi 19 Bank. Promosi dan sosialisasi KUR juga intensif ya? Dalam hal ini Kementerian bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian teknis lainnya dan bank pelaksana KUR mensosialisasikan KUR ke seluruh provinsi. Sosialisasi berlangsung melalui tatap muka, televisi, radio dan media cetak. Kami juga meningkatkan koordinasi melalui kunjungan ke Direksi Bank pelaksana KUR, Bank Pembangunan Daerah dan para Gubernur.

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

15


PENTAS | Dr Syarief Hasan

Namun, survei KPK ini sasarannya adalah jenis layanan tertentu, bukan Kementerian Koperasi dan UKM secara keseluruhan. Kebetulan pada 2011 sasaran Survei Integritas KPK itu adalah layanan peningkatan akses pasar bagi UKM yang merupakan fungsi dari Lembaga Layanan Pemasaran.

Bagaimana dampak promosi dan sosialisasi KUR itu? Pemerintah Daerah tampak semakin intensif mendorong perluasan KUR di wilayah masing–masing. Pemerintah pusat juga mendorong para gubernur membentuk Tim Pemantau KUR di provinsi masing–masing. Lantas realisasi KUR pada 2012? Pada 2012 penyaluran KUR ditargetkan mencapai Rp 30 triliun. Untuk mencapai target tersebut maka telah diambil beberapa kebijakan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin ada tambahan kebijakan? Ya, kita menambah perusahaan penjamin, yang semula hanya PT Askrindo dan Perum Jamkrindo menjadi empat perusahaan, tambahannya Jamkrida Jatim dan Bali. Apa sudah ada angka realisasi KUR sejauh ini? Sampai dengan 24 Februari 2012 realisasi KUR telah mencapai Rp3,055 triliun untuk 208.757 debitur. Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan tidak akan ada agunan tambahan pada penyaluran KUR tahun 2012, apakah sebelumnya ada praktik agunan tambahan ? Pertama–tama perlu dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan KUR terdapat dua jenis agunan, yaitu agunan pokok

16 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

berupa kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai serta agunan tambahan sesuai dengan ketentuan bank pelaksana, kecuali untuk KUR mikro (sampai dengan Rp20 juta) tidak dipersyaratkan agunan tambahan. Bagi KUR ritel (antara Rp20500 juta diterapkan agunan tambahan yang besarnya sesuai dengan ketentuan masing–masing bank pelaksana KUR. Agak mengejutkan ketika KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyatakan Kementerian yang Anda pimpin rawan korupsi. Ada tanggapan? Kami telah beraudiensi langsung dengan pimpinan KPK untuk mengkonfirmasikan hal itu. Informasi yang kami peroleh, setiap tahun KPK mengadakan tiga jenis penelitian kepada seluruh instansi layanan publik. Pertama, survei integritas, yaitu meneliti langsung masyarakat yang pernah berhubungan dengan jasa pelayanan termasuk Kementerian Koperasi dan UKM. Kedua, Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK), yaitu meneliti upaya-upaya instansi pemerintah dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Ketiga, Kajian Sistem, yaitu penelaahan terhadap kebijakan-kebijakan instansi pemerintah, termasuk produk kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM, sejauh mana bebas dari unsurunsur peluang terjadinya KKN. Hasilnya? Hasil Survei Integritas 2011 memang menunjukkan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM menduduki peringkat ketiga dari bawah, di atas Kementerian Agama dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, survei ini sasarannya adalah jenis layanan tertentu, bukan keseluruhan Kementerian. Kebetulan pada 2011 sasaran Survei Integritas KPK itu layanan peningkatan akses pasar bagi UKM yang merupakan fungsi dari Lembaga Layanan Pemasaran (LLP-KUKM) Unit Badan Layanan Umum Kementerian.


PENTAS | Dr Syarief Hasan Jadi? Kelemahan-kelemahan yang terungkap dalam survei pada LLP-KUKM tersebut yang utama adalah belum ada stiker-stiker, baliho, spanduk-spanduk, maupun display tentang upaya-upaya pencegahan korupsi. Berdasarkan hal tersebut, hikmahnya kami merasa memperoleh masukan yang positif untuk melakukan berbagai pembenahan. Apa saja bentuk pembenahannya? Kita membentuk Tim Penggerak Integritas wilayah bebas korupsi. Tim ini telah menyusun rencana aksi pencegahan korupsi, sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi, termasuk pemasangan stiker, spanduk, baliho, dan display pelayanan tentang pencegahan korupsi di seluruh unit. Yang tak kalah penting, Kementerian juga menerapkan e-Procurement, pengadaan barang dan jasa secara online. Anda sudah berkomentar mengenai mobil Esemka, selain mobil apakah kita bisa membuat produk lebih masal, semisal telefon seluler buatan lokal? Jika ditanya bisa, pasti bisa dan bukan hanya telepon seluler melainkan juga produk–produk berteknologi lainnya. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah respon positif dan dukungan optimal dari semua pihak bagi setiap gagasan maju dari setiap anak bangsa. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industri lokal khususnya yang digarap oleh koperasi dan UKM merupakan instrumen penting dalam merangsang lahirnya produk-produk kreatif dan berkualitas karya anak bangsa.

kekuatan modal) serta hilangnya proteksi bagi koperasi dalam beberapa bidang usaha, muncultantangan tersendiri bagi koperasi dan juga ancaman terhadap eksistensi koperasi. Dalam kaitan ini, revitalisasi KUD adalah upaya mengembalikan peran stategis KUD bagi ekonomi masyarakat khususnya di pedesaan. Yang harus dipahami adalah bahwa KUD bukan hanya organisasi sosial yang hanya sibuk dengan fungsi sosialnya saja, tapi KUD juga merupakan entitas bisnis maka aspek usaha KUD jaga harus kuat dan terkait (sinergis) dengan usaha anggota. Jadi KUD harus balance di antara dua kutub: aspek sosial dan aspek komersial. Jadi, revitalisasi KUD itu konkretnya seperti apa? Dalam rangka memperkuat usaha KUD, sebagai bagian dari revitalisasi KUD, Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng beberapa BUMN diantaranya PT Telkom dan PT Sang Hyang Seri. Dengan PT Telkom dijalin kerja sama dalam pengembangan koperasi modern, yang memberikan sentuhan teknologi informasi kepada KUD dan merangsang KUD mampu melakukan e-business. Sementara dengan PT SHS adalah kerja sama pengembangan KUDSHS Shop yaitu kios sarana produksi pertanian, seperti benih, pupuk, obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan petani/ anggota.v

�

Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industri lokal khususnya yang digarap oleh koperasi dan UKM merupakan instrumen penting dalam merangsang lahirnya produk-produk kreatif dan berkualitas karya anak bangsa.

�

GE/Dodi Nopriansyah

Anda juga pernah bilang akan mengaktifkan ulang KUD (Koperasi Unit Desa). Apakah KUD sekarang tidak aktif? Secara teoritik, koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Di tengah derasnya persaingan global (yang seolah didominasi oleh

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

17


Utama

Transaksi Misterius Itu “

Satu orang bisa melakukan 300-400 transaksi. Inilah yang PPATK katakan sebagai transaksi tidak wajar atau mencurigakan. Belum lagi bicara jumlah.

Tidak punya perusahaan, tidak menggaji buruh, tapi melakukan banyak sekali transaksi keluar-masuk.

D

ua kali selama Februari-Maret 2012, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan M Yusuf datang ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk rapat dengan Komisi III DPR dan menjadi pembicara seminar. Sebanyak itu pula Yusuf mengemukakan data sensitif. Dalam rapat dengan Komisi III DPR, misalnya, PPATK mengungkapkan ada ribuan transaksi misterius di kalangan eksekutif maupun legislatif. Misterius karena belum jelas transaksi itu dari mana ke siapa dan untuk keperluan apa. Sedangkan dalam verisi PPATK, transaksi itu berkategori tidak wajar atau mencurigakan. Malah Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengungkapkan, ada menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan.

18 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

Selain itu PPATK mengungkap ada transkasi mencurigakan di sekitar 2.000 rekening milik anggota DPR. “Soal adanya 2.000 transaksi mencurigakan pada rekening anggota DPR, kami tak ada niat untuk menutupi. Ini sedang kami analisis. Kami akan kirim ke penyidik Polri,” kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf , saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, di Jakarta, Senin, 20 Februari 2012. Yusuf menyebut adanya menteri yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan setelah politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo mempertanyakan analisis PPATK terhadap pembantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kementerian. “Memang ada. Apakah itu pidana atau tidak, sedang diverifikasi,” kata Yusuf. Menurut dia, meski berkategori


U T A M A | Transaksi Misterius Itu mencurigakan, belum tentu transaksi itu memenuhi unsur pidana. “Hasil analisis tidak serta merta menunjukkan adanya tindak pidana,” ungkapnya. Dalam jawaban tertulis, PPATK mencantumkan laporan adanya 2.000 transaksi mencurigakan di rekening milik anggota DPR. Namun laporan itu justru dicoret sehingga menjadi pertanyaan para anggota Komisi III. Secara eksplisit kalimat tentang 2.000 transaksi mencurigakan tercantum dalam laporan sambutan Kepala PPATK di halaman 21,namun dicoret dengan stabilo warna hitam sehingga tidak dibacakan. Toh dari beberapa yang sudah dicoret itu ternyata masih bisa dibaca. Yang jelas terbaca, transaksi mencurigakan oleh PNS ada 707 hasil analisis (HA),anggota Polri 89 HA, jaksa 12 HA, hakim 17 HA,Komisi Pemberantasan Korupsi 1 HA, dan legislatif 65 HA. Hasil analisis menyangkut KPK kemudian diklarifikasi dan clear (jelas) dalam rangka tugas. Nah, di bawah uraian itu terdapat tulisan yang sudah dicoret mengenai 2.000 transaksi misterius anggota DPR. “Kami tidak bermaksud mendiskreditkan DPR,” kata Yusuf. Ia pun mengungkapkan saat ini ada kasus yang mirip Gayus Tambunan yaitu seorang PNS muda memiliki rekening di 18 bank, melakukan transaksi mencurigakan, sampai ada kiriman uang senilai 250 ribu dolar AS. Belakangan PNS muda yang disebutsebut oleh M Yusuf itu rupanya Dhana Widyatmika. Dhana kini sudah menjadi tersangka danberstatus tahanan Kejaksaan Agung. Namun, mayoritas transaksi mencurigakan dilakukan oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. ”Saat ini PPATK sedang melakukan proses atas lebih dari 2000 laporan terkait dengan anggota DPR, di mana mayoritas transaksi dilakukan oleh anggota Banggar DPR,” demikian tertulis dalam sambutan Kepala PPATK Muhammad Yusuf saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR. Soal transaksi mencurigakan yang menyangkut dua orang menteri, nilainya sekitar Rp100 miliar. Ini terkait 23 Laporan Hasil Analisis PPATK terhadap aliran

uang mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin. Namun, Yusuf tak mau mengungkap secara gamblang temuan itu dengan dalih sudah berada di ranah Komisi Pemberantasan Korupsi. ”PPATK tidak punya kewenangan menyebut orang, kita hanya melihat data di atas kertas,” sambungnya. Ketua Komisi III DPR Benny K Harman yang dikonfirmasi data tersebut meminta PPATK tak hanya mengumumkan data, tapi juga langsung melaporkan temuan ke penegak hukum.”Pentingnya hal ini karena ketidakpercayaan publik kepada Dewan. Informasi ini akan memberikan kontribusi makin memperburuk citra anggota Dewan. Kalau memang betul sedang dilakukan, kami harap proses analisis tidak dalam tempo lama dan diumumkan hasilnya,” ucapnya. Wakil Ketua DPR yang membidangi keuangan Anis Matta juga mendesak PPATK menyerahkan data tersebut ke penegak hukum jika memang dari hasil analisisnya ada yang mengarah pada pidana dan pencucian uang. Sebaliknya, dia mengingatkan lembaga tersebut agar tidak gemar mengumbar data yang belum lengkap. ”Daripada di-declare seperti itu, serahkan saja ke hukum. Daripada menimbulkan kehebohan, serahkan saja ke KPK. Kalau hanya seperti ini, kan sepertinya ada teror secara masal dan itu bisa menyebabkan transaksi baru,” kata Sekjen DPP PKS ini. Senada dengan Anis, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berpendapat, jika ada transaksi tidak wajar seperti melanggar hukum atau pencucian uang, itu harus diungkap secara detail dan diserahkan ke penegak hukum. Dia bilang, tidak boleh terjadi pembiaran sehingga yang tidak masuk kategori itu bisa dipilah. “Harapan kami, Komisi III DPR bisa mendorong ini agar ditindaklanjuti dan data yang terungkap bukan sekadar data yang menghebohkan, melainkan tidak ada tindak lanjut hukumnya. Jangan sampai dua minggu jadi berita lalu adem. Jadi, siapa pun, harus ditindaklanjuti,” ungkapnya. Belakangan, PPATK mengaku telah menindaklanjuti 2.000 transaksi keuangan mencurigakan anggota DPR, yang mayoritas merupakan anggota Badan

Anggaran (Banggar). Transaksi tersebut menurut Kepala PPATK, M. Yusuf, merupakan data analisis transaksi yang valid. “Mengenai 2.000 rekening transaksi mencurigakan atas nama anggota DPR, ini valid. Saya tidak mengarang, karena kalau mengarang tentang itu, dosa,” ujar M. Yusuf, dalam seminar yang digelar di Kompleks Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 9 Maret 2012. PPATK menerima data terkait transaksi keuangan mencurigakan tersebut dari berbagai lembaga perbankan. Kini PPATK tengah memproses data tersebut dan sedang dianalisis. “Kalau sudah kami analisis, maka laporan transaksi keuangan mencurigakan akan berubah menjadi hasil analisis. Jika sudah merupakan hasil analisis maka transaksi keuangan tersebut berindikasi pidana,” paparnya. Analisis ini, lanjut Yusuf, tidak akan diendapkan begitu saja. Tentang lamanya proses analisis, Yusug menjelaskan, hal ini terkait teknologi untuk mengungkap 2.000 transaksi keuangan mencurigakan tersebut. Selain itu, Yusuf menekankan bahwa 2.000 tersebut bukanlah jumlah orang, melainkan frekuensi transaksi. “Satu orang bisa melakukan 300 sampai 400 transaksi. Inilah yang PPATK katakan sebagai transaksi tidak wajar atau mencurigakan. Belum lagi bicara jumlah. Tidak punya perusahaan, tidak menggaji buruh, tapi melakukan banyak sekali transaksi yang keluar masuk,” tandas Yusuf. Satu hal lagi yang membuat PPATK curiga bahwa transaksi keuangan ini tidak wajar adalah karena menggunakan cara tunai. Sewajarnya, menurut Yusuf, transaksi dalam jumlah besar lebih aman dilakukan dengan transfer, untuk meminimalisasi resiko. Tetapi dalam banyak kasus transaksi keuangan mencurigakan, dilakukan dengan uang tunai yang keluar masuk melalui lembaga perbankan. “Kalau dengan tunai, berarti menanggung resiko. Ini mungkin yang diartikan sebagai uang dari kolong meja,” imbuhnya. Karena itu, Yusuf mengatakan bahwa pada saatnya nanti, PPATK akan mengungkap semuanya. “Tinggal tunggu waktu,” tandassnya. v Rahmat Tony/GE

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

19


U T A M A | Dhana dan Para Jaksa

S

Dhana dan Para Jaksa

ebelum hadir di DPR, sebenarnya Kepala PPATK M Yusuf sudah berkali-kali mengemukakan al rekening misterius. Pada awal Februari, misalnya, ia mengemukakan selama 2011 ada 67 PNS pemerintah daerah dan 86 PNS pemerintah pusat beserta Anggota Dewan, bahkan aparat penegak hukum terlibat transaksi mencurigakan. Ia mengharapkan aparat penegak hukum lain bisa membantu PPATK untuk menelusuri dan mencegah korupsi. "Jadi ada itu PNS punya rekening sampai Rp 35 miliar bahkan Rp 42 miliar lebih tapi tidak dilakukan penelusuran dan penyidikan oleh aparat penegak hukum selanjutnya. Ada kepolisian, ada kejaksaan dan ada KPK," ujar Yusuf di Gedung Kementerian PAN, Jakarta, Rabu 8 Februari 2012. Menurut dia, setelah ditemukan, instansi berwenang wajib menindaklanjutinya. "Ya harus ditindaklanjuti, karena memang ada yang tidak benar. Oleh sebab itu kita minta duduk bersama dan menelusuri lebih jauh dan melakukan penindakan," ungkap Yusuf. Dalam bulan-bulan berikutnya, kata dia, secara rutin PPATK akan mengadakan rapat kerja bersama dengan aparat hukum lain guna menindaklanjuti hal-hal ini. Nah, kemudian muncul nama Dhana Widyatmika, bekas pegawai negeri sipil di Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, yang memiliki rekening misterius. Penyidik Kejaksaan selanjutnya menetapkan Dhana sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Jaksa Agung Basrief Arief mengungkapkan, penelusuran aset mantan pegawai Ditjen Pajak tersebut, baik melalui jasa perbankan maupun jasa keuangan lainnya masih dilakukan penyidik. Sejauh ini Kejaksaan masih terus menghitung berapa banyak kekayaan Dhana, dan jumlah pastinya belum bisa ditetapkan. “Masih dilanjutkan untuk menelusuri aset, nanti kalau sudah final tentu kita sampaikan berapa jumlah keseluruhan,” ujar Basrief. Ia juga menyangkal sejumlah pemberitaan di berbagai media, yang menyebutkan angka tindak pidana

korupsi terkait kasus Dhana mencapai Rp 60 miliar . “Kita tidak pernah menentukan 60 miliar atau 60 miliar ke atas, berikan kesempatan kepada penyidik untuk menelusuri ini, nanti pada saat finalnya kami sampaikan berapa jumlah sebenarnya,” tuturnya. Namun ia membenarkan, bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dhana yang tercatat Rp 440 juta, jauh lebih kecil dari temuan Kejaksaan Agung. “Kalau yang sudah dilihat tentunya iya seperti itu, aset yang disita saja sudah lebih dari itu,” tandansya.

disita penyidik dan tanahnya dalam proses penyitaan Kejagung. Di tengah ingar-bingar penanganan kasus Dhana, Kejaksaan juga berupaya transparan terhadap rekening misterius di instansinya sebagaimana dikemukakan oleh Kepala PPATK M Yusuf. Yusuf mengungkapkan, ada 12 rekening berkategori tidak wajar alias mencurigakan. Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy mengungkapkan, 12 rekening milik sembilan jaksa itu tidaklah sebesar yang diperkirakan. “Jumlahnya kecil-kecil kok, sekitar Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar,” ujar Marwan.

Sesuai hasil penghitungan sementara Kejagung, total harta milik tersangka Dhana Widyatmika mencapai Rp18 miliar 448 ribu. Menurut Kapuspenkum M Adi Toegarisman, angka itu terdiri dari Rp 11 miliar di penyedia jasa keuangan, uang tunai 270 juta dolar Amerika, sekitar 7 juta dinar Irak, dan 1,3 juta riyal Saudi. Kemudian, penyidik juga telah menyita emas seberat 1,1 kg atau setara Rp 465 juta. Selanjutnya, kendaraan bermotor, termasuk sedan Chrysler dan truk yang ditaksir seharga Rp1,6 miliar. Aset lainnya, investasi tanah melalui pihak ketiga sebesar Rp 4,5 miliar berupa aset properti di Wood Hill, Bekasi, dan jam tangan merek Rolex diperkirakan berharga Rp 103 juta. Jumlah tersebut belum termasuk sembilan bidang tanah milik tersangka yang sertifikatnya telah

Marwan menambahkan sembilan jaksa yang memiliki 12 rekening mencurigakan ini terdiri dari enam aktif, dua sudah pensiun dan satu terpidana. JAM-Was melakukan klarifikasi terhadap enam jaksa tersebut dan baru diperiksa lima orang jaksa. Dari lima orang jaksa yang telah diklarifikasi, ada salah satu jaksa yang jumlah uang dalam rekeningnya mencapai Rp1,5 miliar. Dalam pemeriksaan, jaksa tersebut mengaku uang itu berasal dari penjualan rumah orang tuanya yang merupakan warisan serta uang pesangon dari isterinya yang berhenti sebagai kepala cabang bank. Yang lainnya, mengakutransaksinya merupakan uang titipan bantuan bencana alam. v Rahmat Tony

20 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012


U T A M A | Tanah, Rumah & Mobil Mewah

Tanah, Rumah & Mobil Mewah

D

emi memudahkan pelacakan transaksi mencurigakan, PPATK mulai menerapkan penegakan hukum (law enfrocement). Misalnya, pengembang dan broker properti wajib melaporkan dana transaksi pembelian properti minimal Rp500 juta, yang dilakukan secara tunai oleh individu atau perusahaan kepada PPATK mulai 20 Maret 2012. Namun, para broker meminta penundaan aturan ini. Pengawas Aturan Senior Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Salahuddin Akbar mengatakan sesuai UU No.8/2010 tantang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

atau pemindahbukuan yang total nilai transaksinya paling sedikit atau setara dengan Rp500 juta. Kedua, lanjutnya, laporan transaksi pembelian tunai bertahap yang total nilai transaksinya paling sedikit atau setara dengan Rp500 juta. “Kalau pembelian properti seharga Rp1,5 miliar dengan tunai bertahap, pembayaran pertama Rp500 juta harus dilaporkan sumber dananya tetapi kalau pembayaran pertama Rp499 juta itu tidak dilaporkan, atau apabila pembayaran pertama Rp500 juta dan pembayaran kedua Rp500 juta maka yang wajib dilaporkan hanya transaksi Rp500 juta yang pertama.”

Pencucian Uang, pengembang dan agen properti menjadi pihak yang wajib melaporkan dugaan tindak pidana di sektor properti. “Peraturan ini akan berlaku pada 20 Maret. Transaksi dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500 juta. Intinya PPATK hanya ingin mengetahui transaksi properti yang nilainya Rp500 juta dan sumber dana tersebut,” katanya dalam acara sosialisasi UU No.8/2010 dan konsekuensinya pada profesi broker dan pengembang properti, Senin, 27 Februari 2012 di Jakarta. Salahuddin menjelaskan laporan transaksi properti tersebut atas pembelian tunai baik secara langsung, mengunakan uang tunai, cek atau giro, pentransferan

Dia menuturkan jangka waktu laporan transaksi tersebut adalah 14 hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan, sedangkan laporan transaksi keuangan mencurigakan dilakukan paling lama tiga hari sejak diterimanya surat penerimaan dari PPATK. “Pihak yang tidak menyampaikan laporan kepada PPATK secara tepat waktu akan dikenakan sanksi administratif. Kami lebih menyarankan bentuk pelaporan tersebut secara online,” ujarnya. Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Real Estat Broker Indonesia (Arebi) Darmadi Darmawangsa meminta aturan wajib lapor transaksi properti di atas Rp 500 juta ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ditunda. Menurut dia, aturan yang tertuang dalam

Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang itu dinilai tidak memuat prinsip keadilan. "Aturan ini harus ditunda, karena tidak adil yang wajib lapor transaksi mencurigakan broker yang tergabung dalam asosiasi. Sementara, di luar sana masih banyak sekali broker-broker gelap yang tidak berizin," kata Darmadi di acara yang sama. Darmadi menyoroti aturan wajib lapor transaksi properti ini yang tiba-tiba ada dan diberlakukan pada Maret 2012. Di sisi lain, para pelaku bisnis tak pernah dilibatkan oleh pemerintah. "Pemerintah tidak berkonsentrasi pada inti masalah yang dihadapi pebisnis. Dari awal mereka tidak melibatkan kami, lalu tiba-tiba menjadi keputusan dan wajib dilaksanakan," ujarnya. Selain menganggap aturan ini tak adil, menurutnya, pemerintah dapat melakukan kontrol lewat perbankan dan notaris. Dua institusi ini resmi tanpa harus membuat pemerintah turun sampai ke broker. "Arebi ini hanya 10 persen saja dari pasar broker properti. Tapi, yang 90 persen itu bagaimana? Kalau mau menindak bisa diatasi dari aturan perbankan atau notaris," jelasnya. Aturan wajib lapor transaksi properti ini disebutkan dalam pasal 17 ayat 1 huruf b UU no 8 tahun 2010. Selain perusahaan dan agen properti, pelapor adalah pedagang kendaraan bermotor, pedagang perhiasan dan logam mulia, pedagang barang seni dan antik, serta balai lelang. Para pelapor wajib menyampaikan laporan transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan atau mata yang asing sedikitnya atau setara dengan Rp500 juta. Laporan disampaikan kepada PPATK. Bagi yang menyembunyikan atau menyamarkan transaksi akan dikenai hukuman penjara paling lama 20 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. Sedangkan pelaku pasif akan dipidana penjara lima tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. v GE

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

21


EkBis

u Menakertrans Muhaimin Iskandar di antara CEO PT Badak NGL Hanung Budya dan Wali Kota Bontang Adi Darma.

C E O= Kepala Eksekutif Kantor (?) Peraturan yang tertuang dalam Keputusan Menakertrans No 40 Tahun 2012 itu sebenarnya biasa-biasa saja. Namun, sempat muncul kontroversi karena peraturan itu menginggriskan

Kepala Eksekutif Kantor dengan istilah

Chief Executive Officer (CEO).

M

emang biasa saja. Peraturan Menakertrans itu adalah turunan yang memperjelas aturan di atasnya serta aturan sebelumnya. Dalam konsideran, jelas bahwa peraturan ini adalah pelaksanaan Pasal 46 ayat (2) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, peraturan itu pun merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009. Lalu Peraturan Menakertrans Nomor PER.02/ MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Serta Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Namun, istilah Chief Executive Officer (CEO) dalam lampiran peraturan itu

22 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

sempat memicu polemik sebab sejumlah kalangan menentangnya. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) semula mengecam keras kebijakan itu karena berpotensi mengganggu iklim investasi Namun, Muhaimin menegaskan bahwa pembatasan jabatan ini tidak akan mengganggu iklim investasi di dalam negeri. Ia menjelaskan, jabatan CEO bukanlah posisi Direktur Utama, melainkan jabatan kepala kantor bagian administrasi dan SDM. “Ada kesalahpahaman dalam penulisan,� kata menteri yang akrab disapa Cak Imin ini. Sedangkan Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemenakertrans Reyna Usman Ahmadi menambahkan, “Sosialisasi keputusan ini


E K B I S | CEO= Kepala Eksekutif Kantor (?) akan dilakukan secepatnya.Pengawasannya akan dilakukan bersama eselon I di lingkungan Kemenakertrans,” ujarnya. Ia mengungkapkan, selama ini terjadi salah penafsiran dalam penggunaan istilah CEO. Terlebih dalam ketentuan perundangan tidak ada istilah CEO. Peraturan perundangan yang menjelaskan tentang tidak adanya istilah CEO adalah UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). “Jadi, istilah CEO di perusahaan tidak dipergunakan dalam pengajuan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), tapi menggunakan jabatan presiden atau direktur utama,” katanya. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengaku perlu bertemu dengan Menakertrans demi meluruskan penggunaan istilah CEO. Secara keseluruhan, dia mendukung kebijakan pembatasan pekerja asing di perusahaan-perusahaan di Indonesia. “Semangat Menakertrans saya dukung, bahwa sekian puluh tahun seharusnya ada jabatan-jabatan tertentu.Tapi kalau dicantumkan CEO, itu top management. Jadi mungkin salah itu, harus diluruskan. Ini yang harus didiskusikan dulu,” ujarnya. Dia menambahkan, aturan tersebut mungkin bertujuan memberikan kesempatan bagi para profesional dalam negeri untuk menduduki jabatan di sebuah perusahaan. Namun, dia khawatir kalau yang dilarang CEO dalam arti top management, maka kebijakan Menakertrans tersebut bisa memengaruhi iklim investasi di dalam negeri. “Kalau CEO atau top management, biasanya setiap investor besar, meskipun bekerja sama dengan lokal, dia ingin dalam kurun waktu tertentu, pimpinan dia pegang,”ujarnya. Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi menilai, apabila yang dimaksud CEO adalah kepala administrasi kantor dan kepala bidang sumber daya manusia, maka kebijakan itu tak akan mengganggu iklim investasi. Dia meminta Menakertrans segera meluruskan istilah CEO ini. “Saya sudah hubungi Menakertrans, CEO yang dimaksud adalah kepala kantor. Jadi, tidak akan ada dampaknya terhadap iklim investasi,” kata Wanandi. Meski begitu, dalam pandangannya, aturan baru tersebut seharusnya tidak

perlu diterbitkan.Pemerintah jangan banyak merilis aturan yang bersifat melarang. “Yang nggak diperlukan, nggak usah dibuat. Pemerintah jangan terlalu banyak melarang. Menakertrans janji akan meluruskan hal itu,” ucapnya. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Raja Sapta Oktohari menambahkan, Hipmi mendukung aturan Menakertrans. Baginya, tenaga kerja dalam negeri harus didahulukan demi kepentingan bangsa.“Nanti semua jabatan didominasi sama asing kan bahaya. Kita harus punya sikap dan apapun itu semestinya untuk kepentingan bangsa Indonesia,” kata Okto. Pakar Manajemen Rhenald Kasali menilai pelarangan terhadap tenaga kerja asing mengisi jabatan tertentu di perusahaan-perusahaan di Indonesia, normal dilakukan. Era sekarang tenaga kerja Indonesia sudah banyak yang mampu mengerjakan pekerjaan yang dulu dianggap tidak bisa. “Kalau dikaitkan dengan era globalisasi di mana batas negara semakin kecil, ya seharusnya berimbang. Makanya kalau ada keinginan di Indonesia soal pembatasan tenaga kerja asing, ya wajar saja,” ujarnya. Menteri Muhaimin sendiri mengakui Indonesia harus mengantisipasi globalisasi sektor jasa dan tenaga kerja dalam 5–10 tahun mendatang. Dalam kurun waktu tersebut, ada kerawanan jabatan pekerja di level menengah dan bawah akan diisi oleh tenaga asing, sehingga berpotensi merusak kesempatan kerja bagi tenaga kerja domestik. “Padahal, tenaga kerja dalam negeri mempunyai kemampuan sama atau bahkan melebihi mereka (tenaga kerja asing),” ujar Muhaimin seusai mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR tentang Usulan RKA/KL APBNP 2012 Kemenakertrans di Gedung DPR. Sekarang, Keputusan Menteri No 40 Tahun 2012 tertanggal 29 Februari 2012 tentang Jabatan- Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing itu makin jelas bisa-biasa saja. Cuma CEO itu yang sempat membuat banyak pihak menjadi ternganga. Kepala Eksekutif Kantor kok diinggriskan sebagai Chief Executive Officer?

Jabatan-jabatan yang Terlarang untuk Tenaga Kerja Asing (Kepmenakertrans No 40 Tahun 2012) 1 Direktur Personalia (Personnel Director) 2 Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager) 3 Manajer Personalia (Human Resources Manager) 4 Supervisor Pengembangan Personalia (Personnel Development Supervisor) 5 Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor) 6 Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor) 7 Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Employee Career Development Supervisor) 8 Penata Usaha Personalia (Personnel Declare Administrator) 9 Kepala Eksekutif Kantor (Chief Executive Officer) 10 Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (Personnel and Careers Specialist) 11 Spesialis Personalia (Personnel Specialist) 12 Penasehat Karir (Career Advisor) 13 Penasehat Tenaga Kerja (Job Advisor) 14 Pembimbing dan Konseling Jabatan (Job Advisor and Counseling) 15 Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator) 16 Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administrator) 17 Pewawancara Pegawai (Job Interviewer) 18 Analis Jabatan (Job Analyst) 19 Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (Occupational Safety Specialist)

v Erwin Lumenta/GE

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

23


E K B I S | Menanti 7 Komisioner OJK

Menanti 7 Komisioner OJK D

Semakin mendekati seleksi akhir di DPR,

yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2012,

pemilihan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mulai memicu reaksi. Antara lain terlalu banyak orang bank dan kementerian keuangan.

i antara para pihak terkait, tak ada yang menilai Otoritas Jasa Keuangan sepele. Boleh jadi, karena itu, reaksi bermunculan setelah panitia seleksi yang diketuai Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menyelesaikan tahap IV pemilihan tujuh Komisioner OJK. Ekonom Dradjad H Wibowo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional misalnya, memberi catatan kritis terhadap hasil seleksi dengan perspektif dikotomi antara Thamrin (Bank Indonesia) dan Lapangan Banteng (Kementerian Keuangan). Dia bilang, panitia seleksi dewan komisioner OJK tampak lebih condong pada calon-calon dari Kementerian Keuangan, Bank Mandiri dan eks Bank Niaga, sehingga tidak ‘sehat’. Pasalnya, sudah mengarah ke marjinalisasi Bank Indonesia (BI). “Saya tidak membela BI, karena BI juga banyak kelemahan sebagai otoritas perbankan. Namun marjinalisasi BI ini menyemai benih-benih tidak sehat dalam psikologi dan hubungan kelembagaan antara BI dan OJK. Antara pengawasan

24 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

makro dengan mikro perbankan. Antara stabilisasi moneter versus stabilisasi keuangan dan jasa keuangan,” ujarnya. Ia pun menyayangkan sikap Presiden SBY atas perilaku pansel OJK yang terkesan timpang dan berharap DPR bisa memperbaiki ketimpangan tersebut saat melakukan seleksi tahap lanjutan bagi 14 calon DK OJK nanti. “Sentimen anti-Thamrin dan bias kepada Lapangan Banteng, Gatot Subroto (Bank Mandiri) dan eks Niaga ini merupakan benih yang merugikan stabilitas sistem keuangan di masa mendatang. Saya akrab sekali dengan Menkeu, tapi saya harus mengatakan kebenaran meskipun pahit,” tegasnya. Ia menambahkan, pemilihan caloncalon DK OJK tersebut akan menimbulkan risiko yang tidak perlu dan merugikan dalam pengawasan perbankan. “Seperti misalkan, ini dianggap oleh sebagian pelaku perbankan sebagai sinyal untuk main-main ngetes calon otoritas di masa mendatang. Kalau bahasa Jawanya itu ‘ngono yo ngono ning ojo ngono atau jangan kebangetan,” ungkapnya.


E K B I S | Menanti 7 Komisioner OJK Selain itu Dradjad menuding pansel tidak menggunakan kriteria yang konsisten dalam memilih calon yang dikirimkan kepada Presiden SBY. “Kriteria yang dipakai tidak konsisten,” sambungnya. Ia mengemukakan contoh Anggito Abimanyu yang tidak lolos sementara staf ahli BPK lolos. “Lalu kriteria pun tidak sesuai dengan porsi subsektor dalam sistem keuangan,” tambahnya. Menurut dia, orang-orang yang berpengalaman dalam pengaturan ataupun pengawasan perbankan dari BI justru tidak lolos. Namun orang-orang dengan latar belakang Bank Mandiri dan Bank Niaga lolos. “Sementara orang BI yang lolos juga bukan yang betul-betul paling pengalaman di pengaturan dan atau pengawasan perbankan,” tandas Dradjad. Pada 14-17 Maret lalu, berlangsung Seleksi Tahap IV (Uji Kompetensi), melalui kegiatan penulisan makalah dan wawancara. Selanjutnya Pansel memilih 21 calon anggota Dewan Komisioner OJK (sila lihat daftar mereka yang lolos). Sesuai ketentuan UU OJK, Panitia Seleksi telah menyampaikan 21 nama calon tersebut kepada Presiden, untuk selanjutnya dilaksanakan proses pemilihan oleh Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pansel juga telah melaporkan kepada Presiden tentang progres pelaksanaan tugasnya. Setelah laporan sampai ke Presiden, Pansel mengumumkannya kepada publik. Selain Agus, sejumlah figur berada dalam keanggotaan Pansel. Mereka adalah Darmin Nasution, Ahmad Fuad Rahmany, Mahmuddin Yasin, Halim Alamsyah, Gunarni Soeworo, Mas Achmad Daniri, Ariyanti Suliyanto, dan Muhammad Chatib Basri. Mengenai berbagai kritik, Ketua Pansel Agus Martowardoyo menjamin 21 calon yang diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk diseleksi lagi menjadi 14 nama dan diserahkan kepada DPR, bebas dari kepentingan dan murni profesional. Dia bilang, para calon yang lolos seleksi tahap IV memiliki pengalaman dan keahlian diharapkan Pansel bisa menentukan posisi masingmasing komisioner yang nantinya akan mereka tempati. “Asalnya dari instansi mana, itu bukan menjadi perhatian atau referensi kami,” kata Agus, Jumat, 23 Maret 2012.

Ia menjelaskan, banyaknya orang berlatar belakang perbankan dan berasal dari Kementerian Keuangan yang terpilih masuk ke 21 nama itu adalah karena OJK akan mengurus industri jasa keuangan senilai Rp8.500 triliun. Agus menambahkan, Pansel sejak semula telah mengundang pelaku-pelaku dari berbagai latar belakang untuk mendaftar. Namun belum tentu pelaku-pelaku tersebut mempunyai kompetensi, keilmuan, keahlian, dan integritas yang dibutuhkan. “Jadi kami tidak bisa bermain-main atau bereksperimen untuk coba-coba. Pansel sudah sangat memperhatikan bahwa figur-figur yang nanti akan mensupervisi OJK betul-betul harus mampu dan mempunyai kompetensi, integritas, dan pengalaman untuk menjalankan,” tegas Agus. Ia mengatakan, kelanjutan proses seleksi saat ini ada di tangan Presiden. Presiden akan memilih 14 nama dari ke-21 calon komisioner OJK itu. Dari 14 nama tersebut, nantinya dua orang dipilih untuk menjadi kandidat calon ketua dan akan diserahkan kepada DPR untuk ditentukan lagi siapa satu ketua dan enam anggota komisioner terpilih. Namun, anggota DPR pun turut berekasi terhadap pilihan Pansel OJK “Kemungkinan Komisi XI akan memanggil Pansel dan menanyakan alasan-alasannya apa. Kalau tidak dapat diterima alasannya, ada kemungkinan hasil Pansel akan ditolak atau dikembalikan semuanya atau sebagian,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis. Jawaban Pansel, kata Harry, harus disertai bukti tertulis tentang kompetensi, track record dan judgment Pansel, masing-masing berapa persen dari kriteria kelulusan tiap calon. Menurut Harry, ini akan menjadi pertanyaan penting dari Dewan nanti kepada Pansel. Politisi Golkar ini memertanyakan alasan Pansel hanya memilih orang-orang yang berasal dari Kemenkeu dan BI. “Apakah Anggito Abimanyu tidak kompeten dibanding pegawai eselon I dan II di Kemenkeu yang lolos itu?” ujar Harry. Agus sendiri mengungkapkan bahwa selain soal kapabilitas dan kompetensi, pilihan Pansel juga berdasarkan rekam jejak. Rekam jejak membangkang? v GE

Mereka Lolos Seleksi Pansel OJK 1. Mulia Panusunan Nasution (Staf Ahli Menkeu) 2. Rahmat Waluyanto (Dirjen Pengelolaan Utang) 3. Nurhaida (Ketua Bapepam-LK) 4. Ngalim Sawega (Sekretaris BapepamLK) 5. Isa Rachmatarwata (Pejabat eselon II Bapepam-LK) 6. Robinson Simbolon (Pejabat eselon II Bapepam-LK) 7. Hekinus Manao (Mantan Irjen Kemenkeu, pejabat Bank Dunia) 8. Sahala Lumban Gaol (Deputi pada Kementerian BUMN) 9. Muliaman Darmansyah Hadad (Deputi Gubernur Bank Indonesia) 10. Kusumaningtuti Sandriharmy Setiono (Direktur Bank Indonesia) 11. Achjar Iljas (Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia) 12. Nelson Tampubolon (Mantan Direktur Internasional Bank Indonesia) 13. Purwantari Budiman (Mantan Direktur Bank Indonesia) 14. Yunus Husein. (Mantan ketua PPATK) 15. I Wayan Agus Mertayasa (Mantan Wadirut Bank Mandiri) 16. Ogi Prastomiyono (Direktur Bank Mandiri) 17. Riswinandi (Wadirut Bank Mandiri) 18. Firdaus Djaelani (Direktur Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan) 19. Ilya Avianti (Staf Ahli BPK) 20. Rijani Tirtoso (Akuntan) 21. Peter Benyamin Stok (Komisaris Utama BNI)

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

25


E K B I S | PPD & Damri Riwayatmu Kini

PPD & Damri Riwayatmu Kini D Sektor transportasi dan logistik sebenarnya memiliki peran besar dalam perekonomian. Namun, itu tergantung seberapa kuat daya saing. Bagaimana rencana KAI mengakuisisi Perum PPD dan Damri?

alam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, Menteri Dahlan Iskan menunjukkan pola kesinambungan dan perubahan (continuity and change). Sinambung bagi perusahaan yang sanggup tumbuh dan berkembang. Berubah bagi bisnis yang berantakan. Sinambung pula rencana lama kementerian, sambil di sana-sini mengubah sejumlah hal yang kurang. Salah satu kesinambungan rencana lama kementerian adalah rightsizing, penataan yang sebenarnya mengkaji ulang kuantitas serta kualitas 141 BUMN beserta anak-anak perusahaannya. Ambil contoh BUMN transportasi. Menurut rencana semula, PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan mengakuisisi Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) dan Djawatan Mototor Republik Indonesia (Damri). Menteri BUMN Dahlan Iskan sudah meminta KAI menuntaskan rencana akuisisi Perum PPD dan Perum Damri pada tahun ini juga. "Tahun ini harus bisa diselesaikan. Tidak sulit bagi KAI mengakuisisi PPD dan Damri karena jenis usahanya hampir saja yaitu transportasi darat," kata Dahlan. Ia

26 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

menjelaskan sebelum diakuisisi, badan usaha PPD dan Perum Damri harus terlebih dahulu berbentuk Perseroan Terbatas (PT) terlebih dahulu kemudian dimerger, dan untuk selanjutnya diakuisisi KAI. Menurut Dahlan, PPD dan Damri layak merger dan sudah sesuai dengan rencana pemerintah untuk tidak lagi mengurusi BUMN jasa angkutan bus. "Mereka ini lebih baik diintegrasikan dengan KAI," ujarnya. Ia menambahkan, sinergi pada BUMN sektor transportasi ini juga merupakan bagian dari program "right sizing" (penataan) BUMN dari berjumlah 140 BUMN pada 2011 menjadi sebanyak 77 BUMN pada 2014. Meski demikian, mantan Direktur Utama PLN ini tidak merinci lebih lanjut rincian merger dan akuisisi BUMN transportasi tersebut. "Pokoknya saham Perum PPD dan Damri bisa 100 persen dikuasai KAI," ujar Dahlan. Dalam struktur, kata dia , PPD dan Damri menjadi anak usaha, sedangkan PT KAI tetap "stand alone" (berdiri sendiri). Nah, proses akuisisi PPD agaknya akan lebih cepat. Saat ini, Kementerian BUMN telah menyelesaikan pemberhen-


E K B I S | PPD & Damri Riwayatmu Kini tian seluruh karyawan PPD kecuali posisi direktur utama. Deputi Menteri BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto Widayatin menyatakan, pemberhentian karyawan PPD ini akan mempercepat proses akuisisi yang dilakukan KAI. "Tahun ini harus segera rampung," ujar Sumaryanto, Senin, 12 Maret 2012. Kelak armada milik Perum PPD akan dijadikan angkutan penumpang KAI sehingga bisa tercipta integrasi transportasi antarmoda. "Kami memang akan menidurkan Perum PPD. Daripada dilikuidasi lebih baik dikelola KAI," tambahnya. Untuk proses akuisisi Perum Damri, Sumaryanto mengaku masih dikaji ulang. Dia beralasan Perum Damri masih dalam posisi ekspansif dan membukukan kinerja positif. Tahun ini, lanjutnya, Damri sudah menyiapkan 200 armada baru. Menteri Perhubungan EE Mangindaan mendukung sepenuhnya langkah KAI mengakuisisi Perum PPD

dan Perum Damri. Menurutnya, akuisis itu akan menciptakan sinergi operasional KAI dengan moda lainnya yakni transportasi darat. Menurut Mangindaan, sinergitas antara KAI dan Damri misalnya, ke depannya dibutuhkan dalam pembangunan akses transportasi ke Bandara Kualanamu

di Medan yang digarap KAI. "Damri yang selama ini menjadi perusahaan BUMN terbesar yang menangani angkutan darat bandara pastinya akan berbagi tugas dengan PT KAI. Jadi, tak ada persaingan usaha," ujarnya. v Erwin Lumenta

Tentang Kereta Api Cepat Itu

K

AI belakangan memang sedang mendapat peluang ekspansi. Salah satunya adalah pengembangan jaringan kereta api cepat Jakarta-Bandung pergi-pulang. Jika telah beroperasi, dari Jakarta ke bandung atau sebaliknya hanya memerlukan waktu tempuh sekitar 45 menit saja. Dalam pada itu, Pemerintah Indonesia bersama Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT) Jepang berencana membangun jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung sepanjang 144 kilometer. "Investasi pembangunan infrastruktur jalur kereta api tersebut diproyeksikan sekitar Rp56,108 triliun, yang akan dibiayai melalui skema Public Privat Partnership (PPP)," kata Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Tundjung Inderawan. Menurut Tundjung, MLIT menunjuk Japan Railway Technical Service dan Yachiyo Engineering untuk menyiapkan "prafeasibility study" (pra-studi kelayakan) untuk disampaikan kepada pemerintah Indonesia. Prestudi kelayakan meliputi berbagai aspek, seperti konstruksi,

penyediaan tanah, perpajakan, aspek lingkungan, rute atau jalur KA, kondisi topografi, lalu lintas pengguna bus, kereta api, termasuk proyeksi harga tiket. Sesuai dengan skema PPP, tambah Tundjung, pemerintah akan membiayai proyek tersebut dari APBN, dengan melibatkan investor swasta. Sementara itu, perwakilan MLIT Kenji Endo menuturkan infrastruktur kereta Jakarta-Bandung tersebut dapat menggunakan kereta super cepat dengan kecepatan hingga 210 km per jam. Untuk tahap awal, dari total investasi Rp56,108 triliun tersebut, sebesar Rp46 triliun atau lebih dari 90 persen akan digunakan untuk konstruksi, meliputi pekerjaan sipil dan pembangunan jalur (track), pembangunan stasiun, penyediaan armada, pengoperasian dan perawatan. Sementara, sekitar 10 persen digunakan untuk biaya konsultasi, pajak, administrasi, dan pengalihan lahan. Direktur Kerja Sama Pemerintah Swasta Bappenas, Bastari Pandji Indra mengatakan pemerintah akan memprioritaskan proyek tersebut. Selain rute-

nya lebih pendek, biayanya lebih kecil dibandingkan dengan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Tapi, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, memilih pengembangan kereta api cepat Jakarta-Surabaya dibandingkan dengan cepat JakartaBandung. Pengembangan ruas JakartaSurabaya itu dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi. “Saya kira kalau kereta api supercepat Jakarta-Bandung, baru duduk nanti sudah sampai. Yang saya minta diseriusin itu Jakarta-Surabaya dengan beberapa pemberhentian, itu akan sangat menolong,” kata Hatta di Jakarta, Rabu 21 Maret 2012. Hatta menjelaskan, Indonesia sebetulnya tidak harus bergantung pada teknologi Jepang dalam pengembangan kereta supercepat. Saat ini, negara-negara seperti Korea, Jerman, dan Prancis dianggap telah banyak mengembangkan teknologi kereta supercepat. “Semua itu sudah jago-jago di kereta api,” katanya. v Ricko Ardiansyah/Rahmat Tony

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

27


E K B I S | Drs Sudar Wirataatmadja Ak MBA

Drs Sudar Wirataa

Spesialis Perus Maksud Sudar, ia gemas dengan kinerja banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seharusnya lebih baik. Oleh sebab itu, figur yang di lingkungan BUMN petrokimia nasional dikenal sebagai montir spesialis perusahaan rusak itu siap sedia jika sewaktu-waktu ada perusahaan yang perlu dibenahi. Paling tidak, rekam jejak alumni Universitas Padjadjaran Bandung yang menggondol MBA di Universitas Manila ini pernah membenahi beberapa anak perusahaan BUMN PT Pupuk Kujang semisal PT Hurip Utama dan PT Multi Nitro Kimia. Bahkan PT Multi Nitro Kimia, produsen zat kimia bahan baku peledak itu menarik minat investor sehingga kini menjadi bagian dari kelompok usaha Ancora milik Menteri Perdagangan Gita Irawan Wirjawan. Belakangan, sejak akhir 2010, ia kembali masuk ke anak perusahaan BUMN yang dalam kondisi rusak: PT Mega Eltra. Sempat terhantam krisis moneter pada 1998 lalu, PT Mega Eltra yang sebagian besar sahamnya (98,73 persen) kini dimiliki oleh PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) dan sisanya oleh PT Rekayasa Industri mulai kinclong kinerjanya. Pada 1998, pemerintah sebagai pemegang saham memutuskan Mega Eltra menjadi bagian dari holding PT Pusri bersama dengan lima BUMN pupuk lainnya. Status BUMN pun berubah menjadi subsidiary dengan nama Mega Eltra. Dari sini, terlihat upaya integrasi dan sinergi antara holding dan anak-anak perusahaan secara vertikal maupun horisontal di bidang infrastruktur kelistrikan dan pupuk.

28 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

Tak mengherankan jika kini bidang perdagangan, khususnya pupuk, tak kalah dari bisnis Mega Eltra di bidang infrastruktur kelistrikan. Terlebih lagi, pasca krisis 1998, proyek-proyek kelistrikan tiarap. “Pasang surut itu adalah pengalaman bagi perusahaan untuk berkembang,” ungkap Sudar, yang pernah menjadi Corporate Secretary PT Pupuk Kujang Cikampek, Jawa Barat ini. Bersama Direktur Utama Fauzi Yusuf dan Direktur Operasi Muhammad Romli HM, Sudar yang dilantik menjadi Direktur Keuangan pada akhir 2010 itu mengemban amanat untuk meningkatkan kinerja PT Mega Eltra. “Dengan perkembangan lingkungan bisnis nasional maupun global, yang diperlukan adalah kompetensi sumber daya manusia perusahaan,” lanjutnya. Menurut dia, bidang-bidang bisnis Mega Eltra yang beragam, bukanlah kendala untuk maju. Lantas ia menunjuk contoh Astra Internasional yang semula bergerak di industri perakitan otomotif namun kini mendiversifikasi usahanya ke bidang lain semisal pertambangan dan perkebunan. Soal kompetensi SDM memang. Nah, kata Sudar, kompetensi itulah salah satu kekuatan Mega Eltra saat ini. “Baik perusahaannya maupun SDM-nya sudah sangat berpengalaman. Kekuatannya sudah dikenal orang, company image-nya sudah terbentuk,” tandasnya. Namun, ia mengakui beban utang jangka panjang akibat krisis moneter lalu masih berdampak hingga kini. Beruntung, ujarnya, ada rescheduling (penjadwalan ulang) dari pemerintah dan


E K B I S | Drs Sudar Wirataatmadja Ak MBA

atmadja Ak MBA

sahaan Rusak mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan. Tambahan pula, dengan kompetensi SDM yang memadai, Mega Eltra berharap dapat lebih bersaing pada Abad XXI ini. Sudar bercerita, dengan kegiatan trading yang mendominasi saat ini, Mega Eltra memerlukan personel yang semangat kompetisinya tinggi. Ini memang berbeda dengan holding Pusri dan perusahaan industri pupuk yang stabilitasnya lebih tinggi karena bergerak di sektor produksi. “Mereka kan punya pabrik. Tapi Mega Eltra harus mencari barang dan pembeli. Jadi aktivitasnya memang lebih berat,” ucapnya. Mencari barang tentu harus menemukan yang terbaik dalam pengertian paling kompetitif. Jika salah beli, margin bisa jadi rendah, malah bisa-bisa rugi. Sebab itulah, kata Sudar, meski personel Mega Eltra sudah berpengalaman, masih perlu improvisasi agar mudah beradaptasi dan mengantisipasi kondisi bisnis yang sangat cepat berubah. Sebagai contoh, Mega Eltra tak dapat mengelakkan pengaruh global semisal krisis di Timur Tengah, Afrika Utara, mulai dari Tunisia, Mesir, dan Libya, yang berpengaruh terhadap harga migas. Implikasinya industri pupuk pun terpengaruh karena bahan bakunya gas. Maka harga komoditas kelolaan Mega Eltra dapat ikut bergejolak dan menimbulkan potensi rugi. “Tapi jika bisa mengelola dan memperhitungkan risiko, potensi rugi malah menjadi peluang menjual produk dan menghasilkan keuntungan,” lanjutnya. Hal-hal seperti inilah, kata dia, yang perlu melekat pada SDM Mega Eltra. “Jadi, hemat saya, Mega Eltra itu harus kuat dalam bisnis dengan didukung oleh analisis risiko,” kata Sudar. Begitu pula dengan kondisi dalam negeri. Di dalam negeri, tidak semua calon pembeli barang Mega Eltra siap dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam

Negeri (SKBDN), tak semua perusahaan mau memberikan jaminan bank (bank guarantee). Dengan kondisi ini, jika Mega Eltra berhenti oleh kendala itu, pendapatan dapat berkurang. Sebaliknya, jika transaksi tanpa ada jaminan, risikonya di bidang pembayaran. Bagaimana dengan bidang kelistrikan? Rupanya, di bidang ini justru Mega Eltra sedang menggeliat. “Kami sudah dapat proyek di Kalimantan. Nilai proyeknya hampir Rp 1 triliun," ungkapnya. Portofolio Mega Eltra di proyek pembangkit listrik tenaga gas milik PLN di Tanjung Batu, Kutai Kartanegara, Kaltim itu mencapai sekitar Rp 200 miliar. "Proyek Mega Eltra yang paling besar tahun ini ada di Cianjur, proyek jaringan transmisi listrik, milik PLN juga,” ungkapnya sambil mengungkapkan minat Mega Eltra mengikuti proyek bernilai triliunan. Jika proyek listrik juga sudah dalam genggaman, tak pelak Mega Eltra mungkin dapat menambah jumlah anak perusahaan khususnya di bidang kelistrikan. Anak perusahaan yang ada sekarang adalah PT Sigma Utama, industri cat spesifik bidang protective dan decorative coating yang memiliki segmen khusus seperti industri maritim dan properti besar semisal GOR Bung Karno, Senayan. Sinergi dengan sesama BUMN tentu saja

merupakan strategi yang lebih memudahkan penetrasi pasar cat spesial ini. Jika semua bidang yang ditanganinya mengalami kemajuan, lantas apa sebenarnya core business Mega Eltra? Sejak lama pun pertanyaan itu sudah muncul. Sudar mengakui, “memang ada yang bertanya, apa sebenarnya core business Mega Eltra? Ada perdagangan, jasa konstruksi, dan industri cat yang tak berhubungan satu sama lain.” Ke depan, kata dia, Mega Eltra memang harus memilih core business unggulannya. Lantas mengapa sepertinya Mega Eltra tampak low profile? Sederhana saja penjelasannya: Bisnis Mega Eltra lebih bersifat Business to Business (B to B, antarperusahaan), bukan ritel yang langsung berhubungan dengan masyarakat luas. Yang lebih mengenal Mega Eltra adalah pelanggannya. Katakan PT Perkebunan Nusantara, Pertamina, Telkom, PLN, atau perusahan asing semisal Chevron Indonesia. Begitulah kenyataannya. Jadi, sebenarnya potensi bisnis Mega Eltra sungguh menjanjikan. Tinggal bagaimana mengelolanya hingga potensi itu benar-benar menjadi aktual layaknya korporasi unggul pada umumnya. Secara pribadi, Sudar yang kelahiran Garut, 9 Juli 1955 ini pun tampak seperti Mega Eltra, lebih dikenal di lingkungan industrinya ketimbang oleh publik dan memiliki bisnis keluarga yang tak berhubungan dengan jabatannya, yaitu peternakan sekitar 150 ekor sapi perah di kawasan Pengalengan, Bandung. Selebihnya, ia tetap gemas melihat BUMN yang bisnisnya rusak. v GE/Dodi Nopriansyah

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

29


EKBIS | Kimia Farma

KF Kian Menghilir PT

Toh semua rencana itu

masih menunggu

hasil right issue

(penerbitan saham baru) demi meraih dana segar

senilai Rp700 miliar.

Kimia Farma Tbk berencana mengambil alih rumah sakit (RS) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana imbauan Menteri BUMN Dahlan Iskan agar BUMN fokus mengurusi bisnis inti. Selain itu, BUMN Farmasi ini juga akan mendirikan pabrik injeksi dan infus di Cikarang, Bekasi. Sementara melalui anak usahanya, PT Kimia Farma Hospital, BUMN ini pun ingin mendirikan RS sendiri dengan spesifikasi khusus fasilitas liver center. Toh semua rencana itu masih menunggu hasil right issue (penerbitan saham baru) demi meraih dana segar senilai Rp700 miliar. "Dokumen rencana itu sudah masuk DPR, termasuk pengambilalihan PT Indofarma Tbk," kata kata Direktur Utama Kimia Farma, M Syamsul Arifin, di sela acara penandatanganan joint venture pembangunan Rumah Sakit Liver Centre Kimia Farma, di Jakarta, Selasa 20 Maret 2012. Syamsul menambahkan perseroan mengharapkan rights issue dapat dilakukan pada semester I-2012. Hal ini terkait

30 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

kondisi January Effect (kembainya para investor memburu saham di bursa setelah libur akhir tahun) yang akan berdampak pada rencana aksi korporasi tersebut. Sebelumnya Menteri Koordinator Perekonomian Selaku Ketua Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan telah mengeluarkan Keputusan per 31 Januari 2012 yang isinya antara lain menyatakan Rights Issue Kimia Farma disetujui maksimal 20 persen dengan terlebih dahulu pengalihan saham negara pada Indofarma kepada Kimia Farma. Namun, apakah akuisisi Indo Farma atau right issue lebih dulu, masih dalam pertimbangan para pengambil keputusan. Gagasan untuk lebih dulu right issue antara lain pernah dikemukakan Deputi Menteri BUMN bidang Privatisasi dan Perencanaan Strategis Pandu Djajanto. Dana hasil right issue itu lantas dipakai untuk mengakuisisi Indo Farma dan melaksanakan rencana bisnis mendirikan RS sendiri, mengambil alih RS BUMN lain, dan membangun pabrik infus dan alat suntik.


EKBIS | Kimia Farma Akuisisi RS milik BUMN lain bertujuan agar Kimia Farma menjadi jawara pemasok produk farmasi di instalasi kesehatan Menteri BUMN pun sudah memberikan isyarat agar RS BUMN dapat dikelola sepenuhnya oleh BUMN yang fokus pada rumah sakit dan penanganan obat-obatan. "Namun, kami akan mengkaji apakah akuisisi RS BUMN ini baik atau bagaimana. Ini salah satu langkah ekspansi perusahaan," ujarnya. Syamsul menambahkan bila rumah sakit BUMN tersebut terletak di tengah kota, maka layanan akan disesuaikan dengan standard lingkungannya. Begitu juga jika RS tersebut berada di daerah, tariff layanannya bisa lebih murah. Beberapa BUMN memang memiliki rumah sakit, antara lain Pertamina, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) PT Perkebunan Nusantara X, PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan juga Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, salah satu BUMN berbentuk Perusahaan Jawatan. Menteri Dahlan Iskan mengakui banyak BUMN memiliki rumah sakit. Namun, secara bisnis dianggap tidak maksimal, sehingga perlu dievaluasi. Mengenai RS milik sendiri, Syamsul menyatakan akhir tahun depan sudah mulai beroperasi. Rumah Sakit Liver Center Kimia Farma itu akan dibangun di atas lahan 14 ribu m2 di kawasan 199 Tebet, Jakarta Selatan. Bangunan itu bakal tegak setinggi 14 lantai dengan 204 kamar. Ia menjelaskan anggaran pembangunan mencapai Rp 280 miliar, tidak termasuk hitungan aset tanah. Dari jumlah itu sekitar Rp 150 miliar diperuntukkan konstruksi, sementara sisanya peralatan. Sumber dana, sebanyak 70 persen, berasal dari pinjaman bank, sedangkan sisanya berasal dari kas internal. "Dari kas internal sekitar 60 persen dari kami 40 persen dari patner kami,” ungkapnya. Syamsul menambahkan, setelah rumah sakit di Jalan Saharjo rampung, akan menyusul rumah sakit lain di lima kota yaitu Medan, Ujung Pandang, Bandung, Semarang, dan Surabaya. “Kalau rata-rata satu rumah sakit Rp250 miliar berarti sekitar Rp1 triliun,” ujarnya. Rumah sakit yang akan dibangun tersebut nantinya akan akan bertaraf

internasional karena bekerja sama dengan rumah sakit di negara tetangga yaitu Singapore General Hospital (SGH). Rumah sakit tersebut nantinya akan memanfaatkan aset berupa tanah milik perusahaan yang sudah ada di masingmasing wilayah. Selanjutnya, selain melebarkan sayap dengan berencana membangun rumah sakit di luar lima kota besar, perusahaan juga berencana untuk mengakuisisi rumah sakit yang dimiliki oleh perusahaan plat merah. “Karena kan ada rumah sakit BUMN yang kurang profesional,” akunya. Menurut dia, kontribusi dari dibangunnya rumah sakit tersebut untuk pendapatan perusahaan menurutnya mencapai 10 persen. Itu jika rumah sakit tersebut sudah dibangun di lima kota dan sudah mulai beroperasi setidaknya pada tahun kedua. “Kontribusi kita saat ini masih andalkan industri 70 persen, 30 persen di anak usaha,” tandasnya.

Karena ada rumah sakit BUMN yang kurang profesional. Sementara untuk pabrik suntikan dan infus di Cikarang, pada 26 Maret 2012 akan berlangsung penandatanganan kerja sama pembangunannya. Menurut Syamsul, pembangunan pabrik itu akan menggunakan anggaran sebesar Rp 300 miliar, tidak termasuk tanah. Pabrik ini akan menghasilkan 300 juta dosis per tahun. Pabrik itu dibangun di lahan Kimia Farma di Cikarang dengan luas 4 hektare. "Pembangunan diperkirakan selesai satu tahun," kata Syamsul. Pembangunan ini bekerja sama dengan pihak Cina untuk teknologi produksinya. Sebelum beroperasi pihak Kimia Farma akan mengirim beberapa pegawainya ke Cina untuk belajar mengenai teknologi pembuatan infus dan injeksi. Menurut Syamsul, Kimia Farma tidak akan kesulitan memasarkan infus dan injeksi. Selain dipasarkan di rumah sakit biasa, produk-produk ini akan digunakan di rumah sakit anak perusahaan Kimia Farma. "Jadi usaha kami mulai dari hulu sampai hilir," tandas Syamsul. vGE

Jualan Obat ke Negeri Jiran

S

etelah merintis perluasan pasar hingga ke Timor Leste, Kimia Farma melebarkan lagi sayap bisnisnya ke Vietnam. Awal April 2012 BUMN ini merambah Vietnam. "Kami akan menjalin kerja sama dengan Vietnam," kata Direktur Utama PT Kimia Farma, Syamsul Arifin. Sebelumnya, pada 27 Januari 2012 Kimia Farma menandatangani Memorandum Kerja Sama KF Trading & Distribution (KFTD, anak Perusahaan PT. Kimia Farma dengan SAMES dari Kementerian Kesehatan Pemerintah Timor Leste mengenai Kerjasama Perdagangan Berkaitan dengan pasok produk farmasi. Penandatangan dilakukan oleh Direktur Utama KFTD M Wahyuli Syafari dengan Dr Domingos Alves Dip HM MPH selaku General Director & President Council Administrator SAMES. Syamsul mengatakan kerja sama dengan negara tetangga itu mungkin untuk membuat pabrik atau membuka apotek di Vietnam maupun Timor Leste. Khusus Vietnam, obat-obatan dari pabrik di negara ini akan memasok daerah sekitarnya seperti Kamboja. Kimia Farma juga sudah bekerja sama dengan Malaysia untuk membuka apotek di negeri jiran tersebut. Menurut Syamsul, pemasaran produk-produk Kimia Farma 90 persen untuk domestik dan hanya 10 persen untuk ekspor. Ia merasa kesulitan menembus pasar luar negeri karena ada proteksi atau pembatasan barang masuk dari negara tujuan. "Herannya, pemerintah kita paling gampang mengizinkan barang asing masuk," kata Syamsul. Selain memproduksi obat-obatan, Kimia Farma juga melebarkan sayap di bidang lain seperti klinik, rumah sakit, dan apotek. Audit Desember 2011 lalu pendapatan BUMN yang bergerak di bidang health care atau layanan kesehatan ini mencapai Rp 3,48 triliun. Laba bersih diperoleh sebesar Rp 171.736 juta. Pendapatan terbesar 70 persen dari produksi obat, sementara sisanya dari anak perusahaan. vGE

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

31


ADVERTORIAL | Kota Prabumulih

Pak Wali Tutup MTQ

M

usabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-25 Tingkat Kota Prabumulih, Sumatera Selatan berlangsung pada 21-24 Februari 2012 lalu. Acara ini terselenggara dengan sukses sehingga Wali Kota Prabumulih Drs H Rachman Djalili MM berkenan menutup kegiatan tersebut dan menyerahkan hadiah serta penghargaan untuk para pemenang.

Penutupan MTQ ke-25 di Kota Prabumulih ini mengambil tempat di Masjid Al Hijrah, Perumnas Vinayaka I, Kelurahan

Gunung Ibul, Prabumulih Timur pada Jumat, 2 Maret 2012 lalu. Orang nomor satu di Kota Prabumulih ini sangat bersyukur karena pelaksanaan MTQ tersebut berjalan dengan baik sesuai harapan. “Kita patut bersyukur Kepada Allah SWT, karena rangkaian kegiatan acara MTQ XXV tingkat Kota Prabumulih telah berjalan dengan baik sesuai rencana yang telah ditetapkan” tutur Rachman Djalili. Suami Hj Herawati MKes ini mengatakan MTQ digelar bukan hanya untuk mengasah kemampuan baca Quran saja. Lebih dari itu, kata dia, MTQ pun bertujuan untuk mempertebal iman, juga penghayatan, serta pengamalan kandungan bacaaan ayat Al Quran dalam kehidupan. Harapan lainnya, ungkap Rachman, MTQ dan kegiatan membaca Al Quran menjadi pendorong bagi umat Islam di Bumi Seinggok Sepemunyian dalam peningkatan ketaqwaan kepada Allah SWT. Wali Kota berpesan kepada para juara agar berlatih lebih giat untuk persiapan ajang selanjutnya. “Prestasi ini merupakan awal perjuangan untuk meraih prestasi lebih baik lagi di

32 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

MTQ tingkat Provinsi Sumsel XXV yang akan berlangsung di Kabupaten OKU” ujar Rachman. Dewan hakim dalam penutupan MTQ tersebut mengumumkan juara umum diraih oleh kontingen Kecamatan Prabumu-

lih Timur, sedangkan juara umum II diraih oleh Kecamatan Rambang Kapak Tengah (RKT), sementara untuk juara umum III diraih Kecamatan Prabumulih Utara. Selamat untuk para pemenang, semoga sukses di tingkat selanjutnya v herman/adv


ADVERTORIAL | Kota Prabumulih

Wawali Bersama Forsikada

F

orum Silaturahmi Istri Kepala Daerah (Forsikada) Se-Sumatera Selatan menggelar pertemuan pada Rabu, 7 Maret 2012 lalu. Kali ini Kota Prabumulih menjadi tuan rumah acara yang berlangsung di Gedung Serba Guna, kawasan Kompleks Rumah Dinas Wali Kota di Jl Jenderal Sudirman Km 6, Prabumulih Timur. Dalam Acara Forsikada ini, Wakil Wali Kota Ir Ridho Yahya MM, Ketua Forsikada Sumsel Hj Herawati MKes beserta rombongan, menyambut langsung kedatangan para isteri Kepala Daerah di Rumah Dinas Wali Kota sebelum menuju ke Gedung Serba Guna (Pendopo). Ridho Yahya dalam sambutanya mengucapkan selamat datang kepada para

isteri Kepala Daerah di Kota Prabumulih yang dikenal dengan kota Seinggok Sepemunyian yang artinya seiya sekata, sejalan, selaras, serta juga seirama dalam mewujudkan Visi dan Misi Prabumulih yang Prima, Prestasi, Religius, Mandiri dan Aman. “Semoga visi dan misi tersebut dapat tercapai.” ungkapnya Menurut dia, kesuksessan seorang kepala daerah , dalam hal ini Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota tidak lepas dari dukungan dan peran serta isterinya. Tanpa dukungan isteri akan sulit memajukan wilayah yang dipimpinnya. Pada kesempatan itu pula Ridho memuji dan kagum dengan kepemimpinan Gubernur H Alex Noerdin yang sudah membawa Sumsel menjadi wilayah yang maju dengan program programnya sehingga di kenal di kancah internasional. Tak lupa Ridho menyampaikan

dukungan kepada H Alex Noerdin yang maju dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta “Saya turut mendoakan semoga Pak Alex terpilih menjadi Gubernur di DKI Jakarta,” kata dia. Ketua Forsikada Sumsel Hj Herawati MKes yang juga isteri Wali Kota Prabumulih, Drs H Rachman Djalili MM, dalam sambutanya mengatakan, “Forum ini sudah dua periode berjalan. Kota Prabumulih menjadi tuan rumah pada periode ini,” ungkapnya. Dilaporkannya, “Dari 15 Kabupaten/Kota Sesumsel, isteri kepala daerah yang hadir di Prabumulih antaranya isteri Gubernur Hj Eliza Alex Noerdin, isteri Wakil Gubernur Hj Suzana Edy Yusuf serta para isteri Kepala Daerah dari kabupaten/kota antara lain dari Kabupaten Ogan Ilir, Lahat, Ogan Komering Ulu, Musi Banyuasin, Empat Lawang , dan Kota Pagaralam. Menurut Hj Herawati dengan adanya forum ini terjalinlah silaturahmi antarsesama isteri Kepala Daerah Sesumsel, sekaligus menjadi wadah tempat tukar-menukar informasi antarsesama isteri Kepala Daerah. “Kegiatan lazimnya ibu-ibu pun ada, mulai dari peningkatan kualitas pribadi hingga arisan bagi ibu ibu,“ ujarnya. Sementara itu Penasehat Forsikada Sumsel Hj Eliza Alex Noerdin menyampaikan permohonan maaf sekiranya kegiatan Forsikada menyita waktu para pejabat Prabumulih atau mengganggu kinerja di kantor. “Namun saya merasa bangga dan bahagia dengan sambutan yang luar biasa saat tiba di kota Prabumulih,” kata Eliza. Wajar Eliza Alex bangga. Ketika rombongan tiba, mereka disambut oleh drum

band anak anak TK Aisyah 1 , dan lantunan lagu asmaul husna ibu-ibu majelis taklim, serta kesenian tradisional setempat.

Isteri Alex ini pun berharap Forsikada Sesumsel dalam periode-periode selanjutnya dapat tetap eksis sehingga akan dapat mengeratkan tali silatur-

rahmi antarsesama isteri Kepala Daerah di 15 kabupaten/kota Sumatera Selatan. Eliza juga mengimbau isteri kepala daerah agar pengertian terhadap tugas suaminya selaku kepala daerah, sehingga kinerja pemerintahannya dapat berja-

lan dengan baik sehingga rakyat dapat merasakan manfaatnya. “Intinya isteri para Kepala Daerah harus pengertian kepada tugas suami,” tandasnya.v

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

33


EKBIS | Rumah Murah a la Djan Faridz

Rumah Murah a la Djan Faridz Gebrakan

Menteri Perumahan Rakyat

Djan Faridz

membesarkan hati: Rumah murah dengan bunga kredit rendah.

Apa bisa jalan di daerah?

M

enjadi pendatang baru di kabinet, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz langsung tancap gas dengan program rumah murah. Dengan pengalaman bisnis properti yang kental, ia sangat yakin soal rumah murah Rp70 juta bisa dibangun di sekitaran Jakarta. Djan juga sanggup membeberkan berapa seharusnya biaya membangun rumah tapak sederhana dengan keuntungan yang wajar bagi pengembang. Ia mengatakan dengan teknologi rumah cetak maka sebuah rumah tipe 36 sederhana hanya menelan dana bahan bangunan Rp 20 juta. Dengan ditambah keuntungan dari pemborong 10 persen plus-plus maka biaya membangun hanya Rp 25 juta. Biaya pembangunan Rp 25 juta harus ditambah dengan harga tanah.

34 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

Lantas, ia sengaja mendirikan rumah murah dan cantik di pelataran kantornya untuk merangsang pengembang membangun rumah murah. Ia ingin mematahkan teori para pengembang rumah yang selalu mengatakan rumah murah sulit dibangun di sekitar Jakarta (Bodetabek). "Jadi begini rumah kan baru contoh, yakni kita mengharapkan contoh itu segera dipelajari, begitu mereka selesai mempelajari kita mengharapkan rumah contoh ini diterapkan. Kita sudah mempersiapkan MOU dengan REI dan Apersi, dalam rangka pemanfaatan teknologi pembuatan rumah cetak. Kita harapkan jika mereka menerapkan teknologi rumah cetak ini," kata Djan. Untuk tipe rumah ini maka harga tanah yang masih layak adalah pada harga Rp 200-300.000 ribu per m2


EKBIS | Rumah Murah a la Djan Faridz khususnya di Botabek. Dengan asumsi luas rumahnya butuh 60 m2, dengan tipe rumah 36, maka membutuh tanah 100 m2. Sisa tanah 40 m2 untuh sarana jalan dan selokan. Artinya biaya untuk tanah hanya Rp 20 juta dari luas tanah 100 m dikali Rp 200.000 per meter. "Jadi Rp 20 juta ditambah Rp 25 juta jadi Rp 45 juta, Rp 45 juta ditambah biaya sertifikasi tanah dihitung berdasarkan luas tanah, itu ditambah Rp100 ribu deh, itu sudah mahal amat, terus dikali 36 jadi Rp 3,6 juta. Lalu nanti sambungan telefon, listrik, air, sertifikat 30 persen lah dari Rp50 juta jadi Rp 15 juta. Jadi Rp65 juta, Itu marjinnya pengembangan, minimal kalau marjin 20 persen saja, jadi Rp80 juta. Nggak jauh jauh dari harga kita (Rp 70 juta)," katanya. Meski berdasarkan hitungan harga rumah murah ini tercapai hingga Rp 80 juta, menurutnya itu masih belum jauh dari perhitungan rumah bebas PPN (Rp 70 juta). Harga rumah macam ini akan lebih miring jika pemerintah daerah yang menyediakan tanahnya. "Akibat dari (contoh) rumah ini, pemda yang minta dibikinkan rumah jenis ini sebanyak 60 kabupaten kota. Itu sudah tanda tangan MOU," katanya. Kecuali itu, Djan memandang perbankan maupun pengembang terlalu berlebihan dalam mengambil keuntungan, padahal rumah kelas ini untuk kepentingan rakyat bawah. Tak mengherankan langkah awal saat saat menjadi menteri adalah menggebrak pembiayaan perumahan (FLPP). Akhirnya bunga KPR terpangkas dari paling rendah 8,15 persen menjadi 7,25 persen. “Karena untuk menolong rakyat kecil, kasihan dong rakyat dibohongi sama bank, bunga SBI turun, mereka nggak mau turun. Sama kayak pengembang, kalau bisa untung besar kenapa harus untung kecil,” tegas Djan. Menurutnya dia, harga rumah sederhana bisa ditekan menjadi Rp 70-80 juta per unit lalu dengan suku bunga KPR FLPP sudah turun menjadi 7,25 persen maka target pembiayaan rumah subsidi bisa tembus dari target 200.000 unit di tahun ini. “Mungkin dengan harga yang turun begini, mungkin targetnya bisa naik jadi 300.000. Apalagi kalau PNS, untuk PNS jualnya cuma Rp 25 juta. Sementara FLPP yang sekarang kan

(maksimal pembiayaan) harganya Rp 70 juta,” jelas Djan. Djan juga menambahkan sudah banyak perbaikan dan kemudahan dalam sistem KPR subsidi FLPP tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Misalnya soal kewajiban batas saldo tabungan yang harus dipenuhi nasabah yang mengambil KPR subsidi dan berbagai kemudahan lainnya. “Sudah ada asuransinya dan asuransinya itu ditanggung sama bank. Dulu orang kalau beli rumah (FLPP) dia datang ke bank bayar uang muka 10 persen ditambah biaya asuransi dan biaya wajib punya simpanan (tabungan) selama 3 bulan, jadi Rp 11,7 juta. Sekarang cukup uang mukanya Rp 7,4 juta dan bank oke nggak ada masalah,” kata dia. Yang juga menarik, Djan Faridz tetap optimistik program rumah murah seharga Rp 25 juta akan dibangun meski mendapat tentangan dari kalangan pengembang. Menurut dia, tanah murah seharga Rp 50.000 per meter persegi masih ada. “Siapa bilang rumah Rp 25 juta tidak bisa dibangun? Saya sudah survei keliling, di Babelan, Bekasi, masih murah, Rp 50.000 per meter persegi,” kata Djan. Di Babelan, kata Djan, infrastruktur sudah siap, bahkan ada pengembang besar telah mengembangkan kawasan perumahannya sampai 1.000 hektar. “Semahal-mahalnya tanah itu Rp 200.000 per meter persegi,” imbuhnya. Djan Faridz mengatakan, Perumnas juga akan mulai membangun di 60 kabupaten kota yang telah melakukan kesepakatan dengan Kemenpera. Mulai bulan depan, katanya, akan dibangun rumah murah di Maluku Utara. Tahun ini akan ada pembangunan 2.000 rumah per kabupaten kota dengan tipe rumah seharga Rp 25 juta. “Harga rumah tetap Rp 25 juta di luar harga tanah. Tanahnya hibah dari pemda,” ujarnya. Gebrakan Djan Faridz masih harus diikuti secara seksama. Harap maklum, kementerian Djan Faridz tidak memiliki portofolio yang menjangkau hingga ke daerah-daerah. Siapa tahu daerah yang seharusnya siap, malahmemainkan tanah hibah. Semoga saja tidak. v GE/Dodi Nopriansyah

Tak Sungkan ke Pengadilan

S

elain mengurus rumah murah, Djan Faridz juga menghadiri sidang di pengadilan. Soalnya, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesa (Apersi) mengajukan judicial review UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman pasal 22 ayat 3 ke Mahkamah Konstitusi. Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz pun langsung hadir. Ia berhalangan pada sidang sebelumnya. Tuntutan pokok Aspersi adalah penghapusan pasal 22 ayat 3, perihal kewajiban bagin pengembangan membangun rumah minimal 36 m2. "Menurut Apersi, pasal ini menghambat masyarakat dalam memiliki rumah, khususnya yang berpenghasilan rendah," kata Ketua DPP Apersi Eddy Ganefo di gedung MK. Eddy mengapresiasi hadirnya Djan Faridz, setelah pada sidang perdana Bos Tanah Abang ini berhalangan hadir. "Menurut kita baik, karena ada perhatian dari pemerintah," ujarnya. Dalam pembelaannya, Djan Faridz menegaskan tetap melaksanakan kebijakan batas rumah minimal dengan luas rumah 36 m2. Sebagai wakil pemerintah, ia tidak akan menghapus 22 ayat 3 UU No 1 Tahun 2011 itu. Menurut dia sejak awal dirumuskan, rumah tipe 36 m2 dari sisi teologi atau agama dan pembentukan karakter bangsa, dan pertimbangan ideal. Atas dasar itu lah tidak perlu ada lagi bangunan rumah kurang dari 36 m2. “Landasan kebijakan ini dari sisi filosifis, teologis serta pembentukan watak dan kepribadian bangsa, bahwa pemukiman bukan hanya sarana kehidupan. Tapi menciptakan rumah penghidupan dan menampakkan jati diri,” kata Djan di MK, Jakarta, Kamis, 22 Maret 2012. Menurutnya, bangunan tipe 36 m2 merupakan batas minimal hunian layak. Dengan tipe ini terwujud pembagian ruang yang ideal, terdiri dari dua kamar timur, ruang tamu, dapur dan kamar mandi. “Rumah yang layak adalah dilihat dari segala aspek, luas, ventilasi, layak bagi pekerja, dan dengan biaya yang terjangkau,” tambahnya. Penguatan teologi, Djan menerangkan, bahwa satu keluarga melaksanakan perintah hadis Rasulullah (Muhammad SAW). bahwa anak pada usia 10 tahun harus memisahkan tempat tidurnya dengan orang tua. “Pemisahan tempat tidur, jumlah kamar diperintahkan agama. Dengan tipe 36 m2, akan ada dua kamar tidur,” tandasnya.

v GE/Dodi Nopriansyah

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

35


PTPN XII miliar. Penyaluran dana kemitraan setiap tahun mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan kinerja perusahaan. Sasaran Program Kemitraan adalah agar usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri. Jenis usaha yang didanai oleh Program Kemitraan antara lain sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian dan perkebunan, sektor peternakan dan perikanan, sektor jasa dan sektor lainnya. PTPN XIII juga menyalurkan dana hibah melalui Program Bina Lingkungan untuk membantu korban bencana alam; bantuan pendidikan dan pelatihan; bantuan peningkatan kesehatan; bantuan pengembangan sarana/prasarana umum; bantuan sarana ibadah; dan bantuan peleu Tandan buah segar kelapa sawit. starian alam. Bantuan sarana dan prasaelain profit oriented, PTPN XIII rana sosial lainnya yang dikembangkan melaksanakan tanggung jawab so- PTPN XIII diantaranya adalah pembuatan sial (Corporate Social Responsibility) dan perawatan jalan di kebun plasma bermelalui Program Kemitraan dan Bina Ling- sama masyarakat. kungan (CSR-PKBL) dengan memberdayProgram penghijauan yang dicananaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di gkan pemerintah direalisasikan PTPN XIII sekitar unit kerja dengan sistem dana ber- melalui Program One Man One Tree dengulir yang langsung mendukung kegiatan gan menanam 13.300 pohon Gaharu di kemitraan. Hingga saat ini, sudah 1.546 sekitar wilayah kerja PTPN XIII, yakni di DisUKM yang dibina PTPN XIII, dengan total terik Kalimantan Barat I, Disterik Kalimandana yang digulirkan mencapai Rp 71,74 tan Barat II, Disterik Kalimantan Selatan dan Tengah serta Disterik Kalimantan Timur. Pilihan untuk menanam pohon Gaharu didasarkan atas kesesuaian media tumbuh untuk Pohon Gaharu daerah tropis. Selain itu, pohon Gaharu memiliki nilai ekonomi yang tinggi. PTPN XIII melalui program pelestaru Jalan dan jembatan, bagian dari program bina lingkungan.

ian alam, telah membagikan bibit pohon Trembesi ke semua wilayah kerja PTPN XIII. Pohon Trembesi memiliki kemampuan menyerap air tanah yang kuat, dan berdasarkan penelitian Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, satu batang pohon tersebut dapat menyerap 28 ton karbondioksida (CO2) setiap tahun. Pohon ini dipercaya mampu memberikan kontribusi dalam menanggulangi pencemaran udara dan ancaman pemanasan global. PTPN XIII juga menanam Sen-

S

36 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

u Peningkatan kapasitas petani plasma mitra PTPN gon sebanyak 10 ribu bibit di lahan seluas 10 hektare di Dusun Rasau Karya, Desa Rasau, Rasau Jaya, Kubu Raya. Program sengonisasi ini akan memberikan manfaat ganda bagi masyarakat dan lingkungan, karena pohon sengon merupakan pohon yang serba guna. Daun sengon mampu menyerap nitrogen dan karbondioksida dari udara bebas dan merupakan sumber pakan ternak yang sangat baik, akarnya berfungsi me-


II Peduli nyimpan zat nitrogen sehingga tanah di sekitar pohon sengon subur, sengon dapat ditanam di kawasan rawan erosi. Selain itu, PTPN XIII ikut berpartisipasi dalam program penghijauan Kota Pontianak, yang digelar oleh salah satu media di Pontianak bersama Pemerintah Kota Pontianak. PTPN XIII juga bekerja sama dengan TNI AD Batalyon 643 Wanara Sakti dengan memberikan 2.000 bibit pohon untuk penghijauan di lokasi sekitar Markas Batalyon 643 Wanara Sakti. PTPN XIII

XIII. bekerja sama dengan Polda Kalbar, memberikan bantuan 1.000 bibit pohon penghijauan dalam rangka HUT Polda Kalbar. PTPN XIII juga bekerja sama dengan Univeristas Tanjungpura Pontianak merehabilitasi hutan bakau serta mencegah abrasi. Program ini dipusatkan di Desa Sepok Laut, Kecamatan Telok Pakedai, Kubu Raya, Kalimantan Barat dan di Desa Sungai Duri I dan II Kecamatan Sungai Kunyit, Pontianak Kalimantan Barat.

Beberapa lokasi di daerah tersebut terjadi abrasi pantai yang disebabkan ombak laut. “Penanam pohon bakau ini diharapkan menjadi penyangga yang dapat mencegah terjadinya abrasi lebih luas,� ujar Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XIII Ir Kusumandaru NS MBA yang kini sudah beralih tugas sebagai Direktur di perusahaan induk (holding) PT Perkebunan Nusantara. Selain itu, tanaman bakau juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya beberapa jenis udang dan ikan. Di Kalimantan Selatan, program penghijauan dilaksanakan bekerja sama dengan Pemkab Tanah Laut dan Pemprov Kalsel. Pada awal 2011 dilaksanakan penanaman 5.000 pohon Mahoni di lokasi Politeknik u Dari kebun ke pabrik minyak sawit. Industri dan 10.000 pohon Mahoni dan Trembesi di sepanjang jalan A.Yani Banjar- setiap kebijakan yang diambil oleh PTPN masin Banjarbaru. Dari Semester I hingga XIII agar tetap memperhatikan aspek lingSemester II tahun 2011 ini telah mencapai kungan, menjadi pedoman dalam Goes to 108.205 pohon penghijauan yang telah Green. ditanam di berbagai lokasi baik di Kalbar, Pada akhirnya, operasi perusahaan Kaltim, Kalsel maupun Kalteng. memang sudah seharusnya memberikan Perilaku green juga menjadi kebijakan manfaat bagi warga sekitar perusahaan. perusahaan, terutama dalam setiap usaha Demikian pula operasi PTPN XIII di segeselalu memperhatikan aspek lingkun- nap wilayah Kalimantan vADV gan. Pembukaan lahan, memperhatikan aturan dengan menerapkan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), demikian juga kegiatan lainnya. Termasuk penerapan konsep-konsep Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), bahkan sekarang sudah menuju penerapan Indonesian on Sustainable Palm Oil (ISPO). Semua itu menjadi acuan bagi u Penanaman mangrove upaya pelestarian lingkungan.

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

37


Otonomi

Kemenangan di Tengah Perceraian Pemilukada Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyingkirkan petahana. Setelah bercerai, mereka maju dengan pasangan baru. Alhasil, keduanya membawa kekelahannya ke Mahkamah Konstitusi.

M

engalahkan Bupati dan Wakil Bupati petahana (incumbent) yang bercerai, pasangan Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Mintareja (Nero) unggul dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bekasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi pun menetapkan pasangan Nero sebagai pemenang. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi, pasangan yang diusung Partai Golkar, Demokrat, dan PAN ini mendulang 442.857 suara atau setara dengan 41,06 persen. Sementara pasangan Sa'duddin, bupati petahana, dan Jamalulail Yunus (Saja) memperoleh 331.638 (30,75 persen). Lalu disusul pasangan Darip Mulyana. wakil bupati petahan, dan

38 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

Jejen Sayuti (Dahsyat) dengan perolehan 304.108 suara (28,19 persen). "Hasilnya sudah jelas, pasangan nomor urut satu, Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Mintareja yang tampil sebagai pemenang," kata Ketua KPU Kabupaten Bekasi Adi Susila usai menggelar sidang pleno rekapitulasi suara di Kantor KPU Kabupaten Bekasi, Kamis (15/3). Sidang pleno dilanjutkan dengan penetapan pemenang. Tapi hasil tersebut tidak dapat diterima oleh kedua kubu yang kalah. Baik kubu Saja mupun Dahsyat samasama menolak serta tidak mengakui hasil rekapitulasi tersebut. "Berdasarkan hitungan angka memang cocok dengan hasil perhitungan kami yang dilaporkan saksi di tiap TPS. Tapi asal munculnya


OTONOMI | Kemenangan di Tengah Perceraian angka itu yang tidak kami terima karena banyak kecurangan dan politik uang yang dilakukan kandidat nomor satu," kata saksi dari kubu Dahsyat Supriadi. Hal senada disampaikan pula kubu Saja yang diwakili Budi Purwanto. Menurut dia, banyak kejanggalan yang ditemukan sepanjang pelaksaan Pilkada. Meskipun perwakilan dari dua kandidat tidak menandatangani hasil rekapitulasi, Adi Susila menganggap hasilnya tetap sah. Ia pun mempersilakan kedua kubu yang berkeberatan tersebut untuk memproses materi gugatan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. "Karena pemenang sudah ditetapkan hari ini, mulai besok, Senin, dan Selasa, pengajuan gugatan sudah dapat dilakukan," katanya. Hal tersebut pun kembali mendapat penolakan dari kedua kubu yang berkeberatan. Mereka meminta KPU berpegangan pada jadwal awal, yakni penetapan dilakukan pada Minggu (18/3). Dengan demikian, waktu gugatan berlangsung antara 19-21 Maret 2012. "Sudah semestinya KPU disiplin menaati jadwal yang dibuat sendiri," kata Supriadi dari kubu Dahsyat. Sementara Budi dari kubu Saja mengatakan pihaknya memerlukan waktu agak panjang untuk mendalami bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Hanya kubu Nero yang setuju dengan usulan KPU. "Jadwal diatur demikian karena semula dikhawatirkan rekapitulasi memakan waktu lama hungga batas maksimal, yakni tiga hari. Kalau sekarang pun beres, kenapa harus ditunda lagi. Lebih cepat ditetapkan, lebih baik," kata perwakilan saksi dari kubu Nero Mustakim. Setelah mendengar masukan dari ketiga kubu, KPU pun tetap berpegangan teguh pada keyakinannya semula. Penetapan langsung dilakukan, sehingga pada 16 Maret 2012 kubu yang tak puas boleh langsung mengajukan gugatan ke MK. Maka kubu yang kalah pun mengajukan gugatan. Menurut kuasa hukum pasangan Darip Mulyana-Jejen Sayuti (Dahsyat), Arkan Cikwan, ada banyak pelanggaran yang dilakukan pasangan

Neneng Hasanah-Rohim Mintareja (Nero). Dia malah menyebut terdapat ratusan pelanggaran yang terjadi. Itulah yang dijadikan materi gugatan Dahsyat ke MK. “Kami mengelempokkannya ke dalam kecurangan politik uang dan pengerasahan massa dari luar Kabupaten Bekasi untuk turut memilih saat Pilkada digelar 11 Maret 2012 lalu,� ujar Arkan. Materi gugatan itu sendiri sudah dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi terhitung Selasa (20/3/2012). Pasca penyerahan materi gugatan, Dahsyat tinggal menanti panggilan sidang. Adapun keputusan nanti akan keluar selambatlambatnya dua pekan setelah materi gugatan diajukan. Tak hanya menggugat kecurangan pasangan Nero, Dahsyat juga menggugat kerja KPU. Menurutnya, ada ketidaknetralan petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi yang memperlihatkan keberpihakannya kepada salah satu calon. “KPU pun kita gugar karena bekerja tidak memuaskan,� kata Arkan.

Survey and Strategic, Hendrasmo. "Meskipun masih ada sisa data yang masuk hingga mencapai 100 persen, tidak akan ada perubahan berarti. Bisa dipastikan, hasil quick count yang kami (Indo Survey and Strategic) lakukan Nero menang satu putaran karena meraih suara di atas 40 persen," katanya. Menurut dia, hasil hitung cepat itu juga untuk "mematahkan" dan pembanding dengan hasil survei-survei Pilkada Bekasi yang dilakukan sejumlah lembaga survei, di mana sebagian besar menempatkan pasangan Nero di urutan terbawah. Sebagai konsultan pemenangan pasangan Nero, Hendrasmo menjelaskan sejumah alasan yang membuat pasangan ini meraih suara signifikan, antara lain tingkat pengenalan dan kesukaan yang tinggi, yang tak kalah dari pasangan "incumbent". "Pasangan Nero juga diuntungkan karena kedua pasangan lawannya adalah incumbent. Sa'duddin adalah bupati incumbent dan Darip Mulyana adalah wakil bupati incumbent," ujar Hendrasmo.

Apapun, sejak hari H pemungutan suara, penghitungan cepat (quick count) Indo Survey and Strategic menghasilkan kemenangan untuk pasangan Neneng H Yasin-Rohim Mintareja (Nero) hanya dalam satu putaran. "Dari total data yang masuk 92,56 persen, Minggu malam, pasangan Nero meraih 42,90 persen. Sementara, pasangan Sa'duddin-Jamalullail Yunus (Saja) 29,8 persen dan pasangan Darip Mulyana-Jejen Sayuti (Dahsyat) 27,29 persen dengan margin eror sekitar 2 persen," kata Direktur Eksekutif Indo

Di sisi lain, lanjut Hendrasmo, tampaknya masyarakat Kabupaten Bekasi, memiliki semangat perubahan. Mereka jeli memilih calon yang dinilainya lebih baik. Sementara Neneng sebagai calon bupati, relatif dinilai masih bersih. Selain itu, sejumlah program yang ditawarkan pasangan Nero, agaknya terkomunikasikan dengan baik. Ya, tunggu dululah putusan perselisihan hasil peilihan umum kepada daerah di MK. Ayo. v GE

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

39


TARIF IKLAN 2012 No.

Ad Size

Ukuran

Harga per edisi

1

Page

200 mm X 265 mm

Rp 13.250.000

2

Full Page Spread

400 mm X 265 mm

Rp 25.175.000

3

1/2 Page Horizontal

200 mm X 133 mm

Rp 6.650.000

4

1/2 Page Spread

400 mm X 133 mm

Rp 12.635.000

5

1/3 Page Horizontal

200 mm X 88 mm

Rp 4.400.000

6

1/3 Page Spread

400 mm X 88 mm

Rp 8.360.000

7

2/2 Page Vertical

130 mm X 265 mm

Rp 8.612.500

8

1/2 Page Vertical

100 mm X 265 mm

Rp 6.625.000

9

1/3 Page Vertical

66,5 mm X 265 mm

Rp 4.406.000

10

Digest

34 mm X 133 mm

Rp 1.130.500

11

1/3 Square

34 mm X 67 mm

Rp

12

Cover Dalam

200 mm X 265 mm

Rp 18.000.000

13

Cover Belakang

200 mm X 265 mm

Rp 25.000.000

14

Cover Dalam Belakang

200 mm X 265 mm

Rp 17.000.000

569.500

FULL PAGE FULL PAGE SPREAD

1/2 PAGE HORIZONTAL 1/2 PAGE SPREAD

1/3 PAGE HORIZONTAL 1/3 PAGE SPREAD

2/3 PAGE VERTICAL

1/2 PAGE VERTICAL

1/3 PAGE VERTICAL

DIGEST Catatan 1. Harga di atas belum termasuk PPN 10%. 2. Semua materi iklan akan dicetak dalam format full color. 3. Isi dan Redaksional iklan menjadi tanggung jawab pemasang iklan. 4. Kami menerima pesanan iklan advetorial dengan harga khusus. 5. Materi iklan diterima selambat-lambatnya 10 hari sebelum terbit. 6. Kami melayani permintaan pembuatan desain materi iklan dengan harga khusus. File Materi Iklan 1. Materi iklan menggunakan format File PDF, EPS, AI, IDD, CDR. 2. Menyertakan fonts dalam file (bila menggunakan fonts khusus). 3. Ukuran fonts minimal 8 points (Bila <8 pt, kualitas di luar tanggung jawab kami). 4. Resolusi minimum gambar tidak kurang dari 300 dpi. 5. Format warna gambar CMYK atau grayscale. 6. Image disimpan dalam format TIFF atau EPS, with no ICC profiles embedded. 7. Spot Color (warna khusus) pada image/file akan dikenakan charge tambahan.

40 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

1/3 SQUARE

INFO IKLAN 081210225048 MAJALAH

PUBLIK


Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

41


OTONOMI | Ketika Iklan Dibawa ke Ombudsman

Ketika Iklan Dibawa ke Ombudsman T

Yanti menyesalkan Pemkot Tangerang yang langsung memberikan izin pembangunan JPO oleh swasta tanpa mengajak bicara lebih dulu para pemangku kepentingan, terutama sejumlah pemasang iklan yang reklamenya terhalang akibat pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang.

itik iklan jadi urusan. Yanti, pengusaha iklan luar ruang (billboard) PT Billy Sinar Pratama, mengadukan Wali Kota Tangerang, Banten, Wahidin Halim ke Ombudsman RI. Pasalnya, permohonan Yanti untuk memperpanjang iklan luar ruang di Jl Jenderal Sudirman, Moderlnland, Kota Tangerang, tak kunjung mendapat tanggapan. Malah, tepat di depan lokasi billboard kelolaan PT Billy Sinar Pratama, sedang dibangun jembatan penyeberangan orang (JPO) yang terkesan menghalangi sejumlah reklame luar ruang di sekitarnya. "Permohonan untuk memperpanjang masa berlaku iklan luar ruang itu sudah saya ajukan sejak 16 Januari 2012. Tapi, sampai 1 Maret 2012, batas masa berlaku iklan itu, Pemerintah Kota Tangerang belum menjawab permohonan saya," kata Yanti.

42 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

Ia menjelaskan, permohonan perpanjangan masa berlaku iklan di Jl Jen Sudirman, Modernland itu, ditujukan kepada Agus Sugiono selaku Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Namun, bukan jawaban yang Yanti terima, melainkan pembangunan JPO yang seakanakan menghalangi pandangan ke arah iklan luar ruang kelolaannya. "Jadi, saya menduga ada konspirasi antara Pemkot Tangerang dan pengusaha advertising lainnya," tandas Yanti. Indikasinya, menurut info yang diterima Yanti, pembangunan JPO itu dibiayai oleh swasta, bukan dengan anggaran Pemkot. Dengan begitu, jembatan penyeberangan yang menghalangi iklan luar ruang lama akan menjadi titik reklame baru di sekitar pintu masuk Modernland. "Tentunya setelah pembangunan JPO


OTONOMI | Ketika Iklan Dibawa ke Ombudsman tersebut pemasangan reklame tidak boleh di trotoar atau bahu jalan,” ujar Ayep. Ia menjelaskan sejumlah reklame dan baliho yang ada saat ini kemungkinan terpasang sebelum Tangsel menjadi kota pemekaran. “Mungkin itu sudah ada sejak Tangsel belum berdiri sehingga masih mengikuti peraturan dari (Kabupaten) Tangerang,” ujar Ayep. Muncul dugaan, izin-izin pembangunan JPO berkedok kepentingan warga pengguna jalan namun sebenarnya bermotif kepentingan bisnis dan politik ini sekaligus merupakan "kreativitas baru" untuk menyiasati anggaran Pemerintah Kota yang sudah tersedot oleh pembayaran gaji PNS daerah masing-masing. Seperti pengakuan Ayep, belum adanya peraturan daerah yang mengatur reklame ini membuat Tangsel merugi dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak reklame. “Seharusnya pajak reklame memang bisa menjadi PAD,” ungkapnya. Tapi, BP2T Tangsel masih belum bisa menerima permohonan izin reklame hingga Perda diterbitkan. “Yang datang ke BP2T menanyakan hal tersebut sih sudah banyak,” tamu Wahidin Halim menerima penghargaan lingkungan dari Presiden Susulo Bambang Ydhoyono bahnya. Kota-kota lain mungkin akan menyubaru pada 2012 ini yang sangat boleh jadi Depok dan Tangerang Selatan sul meniru kreativitas ini. Tapi, etiskah akan menggunakan sarana JPO sebagai Reklame di JPO belakangan ini mekreativitas itu jika mengabaikan warga titik iklan luar ruang. mang menjadi tren terutama di wilayah yang memerlukan JPO namun wilayahnBelakangan, Badan Pelayanan perkotaan yang kawasannya memerlukan ya belum advertisable (layak iklan) serta Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangsel penyeberangan karena lalu-lintas yang merugikan pengusaha seperti Yanti? juga membolehkan pemasangan reklame ramai di pinggiran Ibu Kota. Salah satu Tambahan pula, kevakuman regulasi di JPO dan fasilitas penerangan jalan. contoh JPO sekaligus menjadi titik iklan akan menambah kerawanan penyalahguHingga saat ini Tangsel belum memiliki adalah yang terbentang di Jl Margonda naan kekuasaan. Apalagi jika kebijakan regulasi hukum mengenai pemasangan Depok, Jawa Barat. itu melibatkan langsung Pak Wali Kota. reklame dan baliho. Akibat minimnya anggaran pemerinBoleh jadi, putusan Ombudsman RI “Tangsel hingga saat ini belum memitah kota, pembangunan JPO menjadi ladalam kasus iklan Hypermart di pintu liki Perda terkait pemasangan reklame han bisnis oleh pengusaha iklan. Namun, masuk Modernland, Kota Tangerang, dan baliho,” ujar Kepala Bidang Inforkepentingan bisnis pula yang tampaknya Banten ini, dapat menjadi rujukan bagi masi dan Regulasi BP2T Tangsel, Ayep menonjol dalam pembangunan JPO itu. para pengambil kebijakan. Kita tunggu ya Yayat. Dalam praktiknya, penentuan lokasi kelanjutannya. Ayep mengatakan aturan mengenai pembangunan JPO bukan berdasarkan pemasangan reklame dan baliho di JPO keperluan warga atau pengguna jalan, vMadsanih/GE dan penerangan jalan tertuang dalam melainkan kepentingan bisnis. Seperti Perwal 27 Tahun 2010. “Dalam Perwal di kawasan Margonda Depok itu, JPO tersebut, pihak perusahaan advertising yang mensponsori pembangunannya akan meminta kompensasi berupa ruang iklan atau reklame," ujarnya. Yanti menyesalkan langkah Pemkot Tangerang yang langsung memberikan izin pembangunan JPO oleh swasta tanpa mengajak bicara lebih dulu para pemangku kepentingan, terutama sejumlah pemasang iklan yang reklamenya terhalang akibat pembangunan JPO itu. "Jadi, ada yang menjadi korban dan dirugikan. Padahal mereka adalah warga negara yang taat hukum dan memenuhi kewajiban seperti membayar pajak," kata Yanti berapi-api.

yang menjadi titik iklan membentang di antara dua mal yang saling berhadapan. Sementara wilayah yang memerlukan JPO karena menjadi tempat penyeberangan mahasiswa di sekitar Universitas Gunadarma dan Universitas Indonesia, hingga saat ini hanya tersedia zebra cross dan polisi tidur. Langkah serupa agaknya akan diikuti oleh wilayah kota baru semisal Tangerang Selatan, Banten. Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada akhir 2011 menghentikan sementara (moratorium) pemberian izin reklame luar ruang. Tentu saja moratorium itu tidak bersifat permanen, tapi memformulasikan kebijakan

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

43


44 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012


Neraca

Risih Remisi P Ada yang risih dengan pemberian remisi.

Namun, ada yang ingin menegakkan hukum sesuai koridornya.

Yusril Ihza Mahendra memenangi gugatan terhadap moratorium

remisi bagi terpidana kasus korupsi.

engadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui Ketua Majelis Hakim, Bambang Haryanto pada Rabu 7 Maret 2012 menerima gugatan tujuh terpidana kasus korupsi terhadap moratorium yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Menurut Bambang Surat Keputusan (SK) Menkum HAM tertanggal 16 November 2011 bernomor Nomor M.HH-07.PK.01.05.04 Tahun 2011 tentang pengetatan remisi terhadap narapidana tindak pidana luar biasa korupsi dan teroris tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. "Mengadili, menyatakan, mengabulkan seluruh gugatan. Memerintahkan kepada tergugat (Kementerian Hukum dan HAM) agar segera mencabut objek sengketa (SK Menhuhkam dan tiga surat keputusan tentang pembatalan remisi)," kata Ketua Majelis Hakim PTUN Bambang Heriyanto di Jakarta, Rabu 7 Maret 2012.

46 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

Ia menjelaskan dengan dicabutnya surat tersebut, berarti Pembebasan Bersyarat (PB) yang telah diterima kepada tujuh pengugat berlaku kembali. "PB ke tujuh orang yang telah dikeluarkan kami tetapkan berlaku kembali," ungkapnya. Vonis ini merupakan buah usaha tujuh terpidana kasus korupsi yang didampingi Yusril Ihza Mahendra. Mereka melalui Yusril melayangkan gugatan ke PTUN Jakarta dikarenakan pembatalan terhadap Putusan Bebas (PB) yang dikeluarkan pada 30 Oktober 2011, terhadap 11 orang. Namun PB tersebut tiba-tiba dibatalkan setelah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) mengeluarkan surat edaran moratorium bernomor PAS-HM.01.02-42 pada 31 Oktober 2011. Surat edaran ini, kemudian disahkan menjadi SK bernomor M.HH-07. PK.01.05.04 Tahun 2011 yang ditandatangani Menkum HAM, Amir Syamsudin pada 16 November 2011. Namun dari 11 orang yang mendapatkan PB sebelum


NERACA | Risih Remisi moratorium keluar, ternyata empat terpidana diantaranya dibebaskan, sedangkan tujuh terpidana lainnya tidak dibebaskan. Tujuh terpidana yang mendapatkan PB namun dibatalkan karena keluarnya moratorium, yaitu, tiga orang terpidana kasus suap cek pelawat pemilihan Dewan Gubernur Senior BI, Ahmad Hafiz Zawawi, Bobby Satrio Hardiwibowo Suhardiman, dan Hengky Baramuli, dua orang terpidana korupsi proyek pembangunan PLTU Sampit, Hesti Andi Tjahyanto dan Agus Wijayanto Legowo, serta dua orang lainnya, Mulyono Subroto, terpidana kasus korupsi pengadaan alat latihan kerja untuk sejumlah balai latihan kerja di Indonesia dan H Ibrahim SH, terpidana korupsi Puskesmas Keliling Natuna. Sedangkan empat orang yang tetap mendapatkan PB saat moratorium berlaku yaitu, Baharudin Aritonang, Reza Kamarullah, Asep Ruchimat Sujana, dan Teuku Muhammad Nurlif, kesemuanya terpidana kasus suap cek pelawat pemilihan Dewan Gubernur Senior BI. Menurut Bambang, SK Menhukham yang dikeluarkan pada 16 November 2011 dan tiga keputusan lainnya tentang pembatalan remisi terhadap tujuh narapidana korupsi, telah menyalahi UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Majelis Hakim menganggap SK tersebut bertentangan dengan azas-azas pemerintahan yang baik. Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra ditunjuk oleh tujuh narapidana yang terkena pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat, yaitu Ahmad Hafiz Zawawi, Bobby Suhardiman, Mulyono Subroto, Hesti Andi Tjahyanto, Agus Wijayanto Legowo, H Ibrahim, dan Hengky Baramuli. Mereka batal menghirup udara bebas atas terbitnya kebijakan tersebut. Menanggapi putusan PTUN, Yusril menegaskan bahwa itu tidak hanya berlaku bagi ketujuh terpidana yang mengguggat, tapi juga berlaku bagi narapidana lainnya."Ini berimplikasi pada para napi lainnya," ujar Yusril. Sedangkan Menkum HAM Amir Syamsuddin memutuskan menempuh banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan pengetatan remisi korup-

tor. Atas penyataan banding ini, Yusril pun tidak tinggal diam. Lawan! "Kalau Amir mau banding ya silakan. Saya juga akan siapkan melalui satu ahli perkara memori banding. Tapi bukan untuk membentuk opini bahwa hakimnya begini-begitu," kata Yusril usai sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), pertengahan Maret 2012. Mantan Menkum HAM ini menyesalkan tudingan-tudingan masyarakat yang mendiskreditkan hakim. Sebab hakim mengadili berdasarkan fakta hukum, bukan opini publik. Akibat banyaknya opini yang berkembang, menurut Yusril banyak hakim ragu-ragu dalam memutus: apakah ikut arus masyarakat atau berdasarkan nurani hakim. "Saya bertemu banyak hakim dan bercerita bahwa mereka sekarang agak ragu-ragu untuk memutus perkara.Akhirnya hakim-hakim itu bilang, udahlah kalau ada perkara, diputus salah sajalah. Daripada kita juga dilaporkan ke KY terus dibilang setiap hakim yang membebaskan terdakwa pembebasan koruptor dan segala macam. Jadi ada semacam stigma," ungkap Yusril. Yusril meminta kepada pihak yang tidak sepakat dengan putusan pengadilan supaya melawan melalui prosedur hukum yang ada. Tidak perlu membentuk opini kepada publik. Sebab akan meruntuhkan sistem hukum bernegara. "Lama-lama kan kita tidak lagi menghormati proses hukum. Padahal kan ada lembaga banding apabila tida setuju dengan putusan tingkat pertama," ujar mantan Menteri Sektretaris Negara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kabinet Indonesia Bersatu jilid I ini. Yusril mengaku siap menghadapi banding yang diajukan Kementerian Hukum dan HAM atas kemenangan gugatan tujuh terpidana kasus korupsi di PTUN. Dia pun siap menghadapi serangan balik berupa opini dirinya membela koruptor. Menurut Yusril,apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Saya siap menghadapi gugatan tersebut. Saya tidak takut dicap membela koruptor. Bila perlu, kalau Denny Indrayana terlibat korupsi, saya juga siap membelanya. Karena ini hak manusia mendapatkan kebebasan," ujar Yusril.

Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesian Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Legal Roundtable (ILR) dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) mengadukan keputusan ini Komisi Yudisial (KY). Menurut Direktur ILR, Refki Saputra, koalisi LSM menemukan 13 dugaan pelanggaran kode etik. Pelanggaran itu antara lain, hakim lalai karena SK tersebut bukan objek PTUN, hakim tidak cermat dan tidak mampu mengklasifikasi perbedaan mendasar perkara. Tambahan pula, kata Refki, hakim tidak memahami objek sengketa dan hakim tidak mampu membedakan HAM sebagai hak asasi dan sebagai hak yang di cabut oleh negara. Di sisi lain, kritikan terhadap putusan PTUN yang membatalkan SK Menkum HAM tentang pengetatan remisi koruptor membuat pengadilan gusar. Senada dengan Yusril, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali pun bersuara dan mengritik balik para pihak yang kontra pada keputusan PTUN tersebut. “Bagaimana negara kita akan baik kalau masyarakat kita tidak percaya pengadilan, tidak percaya hakim?” ungkap Hatta Ali kepada wartawan. Sebagai pemimpin tertinggi lembaga peradilan, dia meminta msyarakat untuk menghormati setiap putusan. Jika tidak setuju dengan putusan tersebut, bisa dilakukan dengan upaya hukum yang ada. “Keputusan hakim ya begitu. Apa yang mau disalahkan? Kalau hakim setiap dalam memutus dianggap salah, nanti tidak ada hakim yang mau jadi hakim,” ujar Hatta. Dia mempersilakan pihak-pihak yang tidak sepakat dengan putusan hakim supaya melakukan perlawanan yang benar. Yaitu dengan banding, kasasi atau Peninjauan Kembali. “Silakan dibanding. Pokoknya, setiap perkara yang masuk ke pengadilan, hakim tidak boleh menolak dan wajib untuk disidangkan. Apakah ditolak/dikabulkan terserah hakim,” ungkap pria kelahiran 1950 ini. v GE

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

47


48 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012


Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

49


NERACA | Mochtar Akhirnya

Mochtar Akhirnya P Mochtar diduga menghindari eksekusi dengan berusaha kabur ke Singapura melalui

Pekanbaru. Namun, entah mengapa, dia tiba-tiba mengurungkan niatnya dengan terbang ke Denpasar.

elarian buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga Wali Kota nonaktif Bekasi Mochtar Mohammad hanya dalam hitungan hari. Setelah mangkir dari panggilan eksekusi pada Selasa, 20 Maret 2012, Mochtar akhirnya ditangkap di lokasi persembunyiannya, Villa Lalu, Jalan Pura Dalam, Seminyak, Badung, Bali, sekitar pukul 13.00 keesokan harinya. Mochtar menginap di vila yang berjarak sekitar 200 meter arah timur Jalan Raya Seminyak itu sejak Senin (19/3). ”Sesuai dengan catatan buku tamu, dia check-in di vila sejak Senin sekitar pukul 15.00,” kata Suryadewi, sales and marketing Villa Lalu. Menurut dia, Mochtar menginap di kamar 10 Tree Tops dengan di dalamnya berfasilitas private pool, one bad, dan ruang tamu. ”Untuk per malamnya, kamar yang ditempati tamu itu seharga USD 100,” jelasnya. Hanya, diduga untuk

50 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

mengaburkan identitasnya, terpidana kasus korupsi APBD itu menggunakan nama Yamin Muhamad. ”Kalau wajahnya, benar seperti ini (Mochtar Muhamad). Tapi, nama yang ditulis bukti check-in Yamin Muhamad,” jelas Suryadewi saat ditunjukkan foto Mochtar. Menurut Suryadewi, penangkapan Mochtar dilakukan anggota KPK dengan melibatkan personel dari Mabes Polri. Mereka bersenjata lengkap. Ada juga mobil Gegana yang stand by sejak pukul 10.00. ”Namun, waktu itu polisi hanya mengecek ruang dan stand by di beberapa lokasi di vila ini. Baru sekitar pukul 13.00 mereka masuk ke kamar 10 tempat tamu menginap,” terangnya. Bahkan, saat penangkapan, puluhan personel itu sempat membuat panik dan takut para tamu yang lain. ”Banyak tamu kami yang takut. Tapi, sudah kami beri penjelasan dan mereka mengerti. Namun, saat saya tanya kepada petugas mengapa


NERACA | Mochtar Akhirnya mereka menangkap tamu kami, petugas hanya bilang tidak bisa kasih tahu dan hanya menyampaikan mau jemput seseorang karena tugas negara,” urainya. Saat ditangkap, Mochtar tidak melawan. Dengan kepala tertunduk, dia dibawa ke mobil polisi. Penangkapan Mochtar bak operasi pelaku terorisme. Berdasar informasi yang dikumpulkan, sebelum ke Bali, Mochtar diduga menghindari eksekusi dengan berusaha kabur ke Singapura melalui Pekanbaru. Namun, entah mengapa dia tiba-tiba mengurungkan niatnya dengan terbang ke Denpasar. Mochtar adalah terpidana empat kasus korupsi APBD Kota Bekasi 20092010 senilai Rp 5,5 miliar. Dia sempat divonis bebas saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, pada Oktober 2011. Namun, pada awal

menunjukkan Mochtar berada di Bali dan akhirnya ditangkap. ”Setelah ditangkap, yang bersangkutan kami bawa ke Jakarta. Langsung kami giring ke penjara,” kata dia. Di malam pelariannya, rumah dinas Wali Kota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohammad, masih saja ramai. Tak kurang dari 20 pria simpatisan Mochtar datang dan berjaga di sekitar rumah Mochtar. Sejumlah pria itu datang selepas maghrib. Mereka seolah menggantikan belasan pria dan ibu-ibu yang semula berada di sekitar rumah Mochtar. Mereka duduk-duduk di sekitar rumah sambil mengobrol dan merokok. Selain para pria itu, ada pula beberapa Satpol PP yang berjaga. Beberapa saat sebelum maghrib, istri Mochtar sempat menemui ibu-ibu simpatisan. Dengan mengenakan baju hitam

u Villa tempat persembunyian Mochtar berakhir. Maret 2012, atas kasasi yang diajukan KPK, Mochtar oleh pihak MA dijatuhi vonis penjara enam tahun dan denda Rp 300 juta serta pidana uang pengganti Rp 635 juta. Juru Bicara KPK Johan Budi membenarkan adanya penangkapan Mochtar. Dia mengapresiasi petugas di lapangan yang berhasil mengendus persembunyian Mochtar. Menurut Johan, tim jaksa KPK yang menangani kasus Mochtar sudah berupaya mendatangi rumah dan tempattempat yang diperkirakan menjadi persembunyian Mochtar. Namun, Mochtar tidak kooperatif. Dia tidak diketahui batang hidungnya hingga belakangan ada informasi yang

dan kerudung krem, dia menyapa ramah para ibu sembari mengucapkan terima kasih. "Beli tahu di Blitar, sampai mampus bela Mochtar," begitu teriak beberapa ibu simpatisan. Isteri Mochtar hanya lima menit menyapa para ibu. Setelah itu, dia kembali masuk ke dalam rumah. Dia bahkan tidak mempedulikan wartawan yang memanggil-manggil dirinya untuk wawancara. Mochtar Muhammad divonis MA selama 6 tahun penjara, wajib membayar denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp639 juta setelah terbukti bersalah melakukan empat tindakan pidana korupsi. Padahal sebelumnya, Pengadilan Tipikor Bandung telah memutus bebas

Mochtar. Bahkan, dari empat dakwaan korupsi, tidak ada satu pun dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan. Empat kasus korupsi itu adalah suap piala Adipura 2010, penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi, suap kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan penyalhgunaan anggaran makan-minum. Jaksa Penuntut KPK I Made Ketut Sumadane mendakwa Mochtar dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 5 Ayat (1) atau pasal 12 huruf b atau huruf f atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Kesatu jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Mochtar dituntut selama 12 tahun penjara. Jumlah hukuman tersebut merupakan kumulatif dari empat perkara yang didakwakan kepada Mochtar. “Menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 12 tahun dan denda Rp300 juta subsider enam bulan,” ujar Sumadana, saat membacakan berkas tuntutan di ruang sidang utama Pengadilan Tipikor Bandung Jawa Barat, Kamis 8 September 2011. Namun, pada sidang putusan yang digelar Selasa 11 Oktober 2011 lalu, Majelis Hakim yang diketuai hakim Azharyadi memvonis bebas Mochtar Muhammad. Putusan bebas ini pertama kalinya dalam sejarah, dakwaan yang disusun jaksa KPK dimentahkan oleh hakim. Terang saja, putusan bebas ini disambut gembira oleh pendukung Mochtar yang memadati ruang sidang. Suasana haru dan tangis pun tumpah. Sujud syukur dilakukan Mochtar di hadapan majelis hakim. Berbagai reaksi bermunculan pascavonis bebas Mochtar Muhammad. Pada intinya, reaksi itu adalah protes terhadap putusan majelis hakim. Khususnya KPK. KPK akhirnya mengajukan kasasi atas vonis bebas Mochtar. Akhirnya, di tingkat MA, Mochtar dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi. Bekas orang nomor satu di Bekasi ini pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, mendekam di hotel prodeo selama enam tahun lamanya. Bisalah berkurang jika mendapat remisi demi remisi. v Febrinal/Madsanih

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

51


52 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012


Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

55


Iptek

Tomcat di Mana-mana Tomcat yang ini bukan pesawat tempur, melainkan sejenis serangga yang mengandung racun di tubuhnya. Jika pesawat Tomcat dapat memuntahkan roket, si tomcat serangga dapat membuat kulit gatal-gatal dan melepuh. Nama tomcat rupanya diambil dari merek pestisida.

S

erangan wabah serangga Tomcat merebak ke berbagai daerah. Tomcat kini terlihat juga Jakarta dan sejumlah wilayah di Jawa Barat. Sejumlah faktor menjadi pemicu mewabahnya serangga Tomcat akhir-akhir ini. Selain faktor manusia, cuaca pun berpengaruh. Wabah Tomcat di Surabaya, misalnya, disebabkan oleh terganggunya habitat Tomcat di daerah hutan Mangrove yang berada di dekat Apartemen East Coast. Salah satu penyebab serangan Tomcat akibat kerusakan lingkungan atau habibatnya. Tomcat biasanya hidup di daerah persawahan atau tempat-tempat lembab lainnya, salah satunya adalah hutan Mangrove. Karena habibatnya rusak, serangga ini mencari lingkungan yang baru sebagai tempat tinggal hingga merambah ke pemukiman penduduk.

54 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

"Itu salah satu penyebabnya, karena habibatnya rusak," kata pakar hama Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Suputa kepada wartawan di Bulaksumur Yogyakarta, Kamis 22 Maret lalu. Menurut dia, serangan Tomcat terjadi karena kerusakan lingkungan yang disebabkan manusia. Alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebabnya. "Sejumlah areal persawahan diubah menjadi kawasan pemukiman penduduk, padahal itu tempat tinggal mereka. Terjadi serangan karena kita mengganggu mereka," katanya. Terkait merebaknya populasi dari predator wereng ini, dia mengatakan terdapat sejumlah faktor penyebab kejadian ini. Selain minimnya keberadaan predator Tomcat, faktor musim juga berpengaruh terhadap peningkatan serangga ini.


IPTEK | Tomcat di Mana-mana Pada musim penghujan, dengan kondisi kelembaban tinggi, populasi wereng yang merupakan pakan dari Tomcat meningkat. Ketersediaan pakan yang melimpah inilah memicu meledaknya populasi tomcat. "Pada saat kelembaban tinggi populasi dari wereng mengalami peningkatan sehingga populasi serangga ini pun ikut naik. Jadi memang saat-saat seperti ini, musim penghujan, populasi Tomcat cukup tinggi," kata Suputa. Menurut dia serangga tersebut sebenarnya tidak berniat menyerang manusia. Merambahnya Tomcat ke pemukiman pendudukan dikarenakan tertarik pada cahaya atau lampu di rumah penduduk. "Sebetulnya kumbang ini tidak bermaksud menyerang. Namun saat merasa terganggu akan mengeluarkan racun paederin yang menyebabkan kulit meradang dan melepuh," katanya. Suputa bilang, serangga paederus bersimbiosis dengan bakteri endosimibion dari genus Pseudomonas yang ada di dalam darah paederus. Serangga yang bersifat infektif membawa bakteri ini adalah serangga berjenis kelamin betina. "Serangga betina yang infektif membawa bakteri tersebut haemolymphnya mengandung paederin yang bersifat racun," ungkapnya. Apabila menemukan Tomcat, dia menyarankan untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan kontak langsung. Hewan ini akan berbahaya apabila tergencet dan darahnya bersinggungan dengan kulit manusia. Yang perlu dilakukan hanya menghalau dengan tiupan atau kertas. "Kalau petani sebenarnya sudah familiar dengan paederus dan tidak pernah ada masalah karena tidak memukulnya. Serangga ini tidak merugikan, tetapi justru membantu petani dalam mengendalikan hama wereng," kata Suputa. Bagaimana jika kulit sudah telanjur kena racun tomcat? “Kalau terkena cairan racun Tomcat, jangan pernah digaruk. Tapi langsung cuci dengan sabun dan air mengalir,” tutur Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Kemenkes, dr. Rita Kusriastuti, MSc. Rita memastikan, cairan beracun yang dikeluarkan Tomcat tidaklah mematikan. Jika ada orang yang terkena cairan ini dan kemudian kulitnya membengkak, dia menengarai karena orang tersebut menggaruk bagian tubuhnya tersebut.

“Kalau menempel di tubuh kta, jangan ditepuk. Karena kalau ditepuk nanti perutnya pecah dan keluar cairan toksin. Kalau menempel di kulit, cukup disentil saja,” kata Rita. Ia mengatakan, Tomcat juga bukan serangga yang baru-baru ini muncul. Kalaupun binatang ini menyambangi ke pemukiman atau kawasan perkotaan, itu disebabkan dikarenakan habitatnya yang terganggu. “Ini bukan serangga baru, sudah ada di sekitar manusia. Kalau serangga ini ada di rumah, maka usir saja secara halus. Yang penting jangan sampai dia mengeluarkan cairan beracun,” ujarnya. Serangan serangga Tomcat bukanlah hal baru. Pada 2004 Tomcat tercatat menyerang Kabupaten Tulungagung. Dari data Dinas Kesehatan Jawa Timur, pada 2008 serangga tomcat pernah menyerang beberapa daerah, salah satunya Kabupaten Gresik. Sedangkan di Surabaya, Tomcat sudah menyebar pada 2010. ”Saat ini serangga Tomcat mulai menyerang Surabaya lagi, daerah di kawasan Suramadu dan Kenjeran harus lebih waspada,” ujar Budi Rahaju, Kepala Dinkes Jawa Timur. Serangan serangga Tomcat juga mulai menyerang warga di Kabupaten Situbondo. Pakar serangga dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Hari Sutrisno, mengatakan, “Serangga Tomcat sebenarnya adalah serangga Genus Paederus”. Serangga tersebut adalah kumbang berukuran relatif kecil, sekitar 1cm sehingga kadang tidak dikenali. Keunikan serangga ini adalah bagian sayap yang tak menutupi seluruh abdomen. “Ada 12 jenis serangga jenis ini. Namun yang paling banyak di sini adalah Paederus Fasciatus. Jadi kemungkinan yang di Surabaya adalah jenis ini, serangga Tomcat jenis Paederus Fasciatus ” jelas Hari. Ia menjelaskan, serangga ini memiliki habitat di persawahan, hutan, maupun taman kota. Biasanya, serangga ini memakan telur serangga lain pemakan daun. Sebutan serangga ini sedikit kurang tepat, sebab sebenarnya Tomcat adalah nama Pestisida. Di beberapa daerah, serangga ini sering disebut Semut Kanai atau Semut Kayap. Hari mengungkapkan bahwa, serangga Paederus biasanya menyerang

untuk mempertahankan diri. Serangga ini bisa menyerang apapun yang dianggap mengganggu. Meski begitu, Hari menjelaskan, “Serangan pada manusia sebenarnya bukan tujuan. Hanya mungkin ada aktivitas manusia yang mengganggu serangga ini.” Aktivitas yang mengganggu antara lain saat serangga akan masuk ke rumah dan terhalang tirai, manusia membuka tirai tersebut sehingga kumbang ini terbang dan menyerang. Ciri khas Paederus adalah kemampuan memproduksi toksin yang disebut Paederin. Saat menyerang, serangga akan mengeluarkan toksin ini, persis seperti ular yang mengeluarkan bisa. Toksin

tersebut yang dikatakan bisa berdampak buruk bagi manusia. Akibat jika terserang serangga ini adalah dermatitis, dimana kulit melepuh seperti mengalami luka bakar dan mengeluarkan cairan. Jika terkena serangan serangga ini, maka kita harus mencuci dengan air sabun, agar dapat menetralisir racun yang dikeluarkan oleh serangga itu. Lalu bisa juga memakai Kalium Permanganat atau salep Acyclovir lima persen bisa dibeli di apotik untuk mengobatinya. Racun serangga ini konsentrasinya 12 kali lebih besar dari bisa kobra. Namun demikian, racun serangga ini tidak mematikan. Kumbang Paederus sebenarnya serangga yang menguntungkan bagi petani karena mampu membasmi wereng. v Subur Maryanto

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

55


Lampah

Ayo ke Bantimurung! B

Sebagai salah satu objek wisata alam unggulan di Sulawesi Selatan,

Taman Wisata Alam Bantimurung, Maros,

sangat populer. Bukan saja bagi masyarakat setempat, melainkan juga di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara.

agi penikmat wisata alam, berwisata ke Taman Wisata Alam (TWA) Bantimurung, di kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, merupakan pilihan tepat. Pasalnya, taman wisata itu selain memiliki air terjun yang indah, juga surga bagi berbagai jenis kupu-kupu. Tak jauh dari situ, pengunjung juga dapat menikmati keindahan Goa Mimpi dan Goa Batu. Salah satu pengunjung, Asmar Mappisabbi, warga di Jalan Kesatuan III Kota Makassar sangat terkesan dengan keindahan panorama di TWA Bantimurung. Asmar bahkan sempat merasakan segarnya air terjun yang tercurah dariketinggian 15 meter itu. â&#x20AC;&#x153;Airnya sangat segar. Badan yang letih kalau habismandi di bawah air terjun itu, terasa bugar. Mungkin karenapengaruh air terjun yang airnya terasa menyegarkan,â&#x20AC;? ujarAsmar yang kebetulan memanfaatkan waktu libur Minggu bersama keluarganya.

56 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

Di seputar air terjun yang lebarnya mencapai 20 meteritu, terdapat cekungan-cekungan sungai yang biasa dimanfaatkan pengunjung untuk berenang. Di sebelah kiri air terjun terdapat jalan wisata dantempat duduk permanen yang membatasi jalan dengan sungai, terusan dari air terjun. Lokasi tersebut kerap dijadikan obyek untuk berfoto, berlatar air terjun yang indah. Sedang di sebelah kanan air terjun, terdapat areal cukup landai. Lokasi tersebut sangat cocok dijadikan arena berkumpul bersama keluarga. Bisa dengan menggelar tikar atau duduk-duduk di bawah pepohonan rindang sambil menikmati pemandangan. Secara geografis, obyek wisata Bantimurung memilikiluas wilayah 6.619,11 km2. Di kawasan tersebut, banyak terdapat kupu-kupu dan kera habitat asli di Bantimurung. Kawasan ini dianggap sebagai objek wisata unggulan Sulsel.


L A M P A H | Ayo ke Bantimurung! Kontur tanah di obyek wisata itu bergelombang sampai berbukit-bukit. Batuan kapur membentuk bebukitan terjal di kanan-kiri sungai. Sedang daerah datar terletak di bagian Selatan, tempatterdapatnya air terjun dan kolam. Daerah datar lainnya yang mempunyai panorama cukup menarik, terletak di bagianUtara. Untuk menuju lokasi tersebut, dapat ditempuh melalui jalan setapak dari air terjun.Vegetasi yang terdapat di Taman Wisata Alam Bantimurung adalah tipe hutan hujan pegunungan yang didominasi oleh famili Liniaceae, antara lain; jambu hutan(Eugenia sp), jabon (Anthocepalus cadamba), pala-pala(Mangifera sp), enau (Arenga pinnata), centana(Pterocarpus indicus) dan lain-lain. Selain menikmati pesona air terjun, pengunjung jugadapat menjelajah dua goa yang terdapat di kawasan obyek wisata tersebut, yakni Goa Mimpi dan Goa batu. Goa Mimpi merupakan salah satu tempat yang digemari para pengunjung. Di dalam goa terdapat stalagtit (relief batu yang terbentuk dari tetesan air dan menggantung di atas langit-langit goa). Bentuknya sangat indah dalam bentuk bola-bola kristal. Warnanya bening dan mampu memantulkan cahaya.Di sekelilingnya diterangi lampu, sehinggamemperindah suasana dalam goa. Begitu indahnya suasana sehingga pengunjung seakan-akan terbuai mimpi. Itulah sebabnya kenapa goa itu disebut sebagai Goa Mimpi. Sedang untuk menuju Goa Batu dibutuhkan stamina prima meskipun pengelola sudah membuatkan anak tangga setinggi 10 meter. Perjalanannya cukup jauh dan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 20 menit. Namun setelah tiba, segala kelelahan segera terbayardengan pemandangan indah serta air terjun kecil nan asri.Belum lagi keindahan di dalam goa dengan stalagtit dan stalagmit sepanjang lorong 30 meter. Di Taman Wisata Alam (TWA) Bantimurung terdapat beragam spesies kupukupu langka yang tidak didapat di daerah lain. Begitu beragamnya jenis kupu-kupu yang terdapat di lokasi tersebut para peneliti pun menyebutnya sebagai The

Kingdom of Butterfly. Berbagai jenis kupu-kupu yang terdapat di kawasan tersebut antara lain dari family Saturnidae, Nocturnidae, Spingidae dan Nyphalidae. Jenis kupu-kupu tersebut menurut para ahli hanya terdapat di TWA Bantimurung. Hingga saat ini terdapat 103 jenis kupu-kupu yang ditemukan di sana, dan sebaran kupu-kupu jenis komersil seperti Troides haliptron dan Papilio blumei adalah dua jenis endemik yang mempunyai sebaran sangat sempit, yaitu hanya pada habitat berhutan di pinggiran sungai. Demi menjaga kupu-kupu dari kepunahan, pemerintah setempat membuat penangkaran di lokasi tersebut. Selain itu juga museum kupu-kupu sebagai informasi dan pusat data kupu-kupu yang hidup di lokasi tersebut. Sebelum pulang, pengunjuung dapat membeli oleh-oleh berupa kupu-kupu indah Bantimurung yang sudah diawetkan dalam bingkai kaca dengan jumlah variatif. Buah tangan itu bisa dipajang di dinding rumah sebagai kenangan dan tanda bahwa Anda sudah mengunjungi â&#x20AC;&#x153;Kerajaan Kupu-Kupuâ&#x20AC;? di Bantimurung. Untuk menikmati kesejukan dan keindahan Bantimurung, pengunjung cukup membayar retribusi sebesar Rp5.000 untuk dewasa dan Rp 3.500 bagi anak-anak. Bagi Anda yang ingin bermalam di sekitar kawasan tersebut, tersedia fasilitas penginapan dengan tarif murah, sekitar Rp40-60 ribu plus fasilitas televisi di dalamnya. Rute menuju TWA Bantimurung dapat ditempuh dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Jika perjalanan dari Maros, hanya butuh waktu sekitar 25 menit saja. Sedang jarak Maros-Makassar sekitar 45 kilometer. Jadi, anggap saja waktu tempuh Makassar-Bantimurung dua jam perjalanan wisata. v JarrakOnline.com

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

57


Periferal Lima Tempat Belanja Termahal di Dunia Champs-Elysées Champs-Élysées dikenal sebagai La plus belle avenue du monde (jalan terindah di dunia). Masuknya jaringan toko dunia dalam beberapa tahun ini telah mengubah karakter asli avenue tersebut, dan langkah pertama untuk mengurangi perubahan ini, pemerintah Kota Paris memutuskan pada 2007 untuk melarang jaringan toko pakaian Swedia, H&M membuka cabangnya di avenue ini. Jalan ini juga sangat populer dengan orang-orang kaya dan terkenal. Fifth Avenue Fifth Avenue adalah sebuah jalan ramai besar di pusat borough Manhattan di New York City, AS. Bagian dari Fifth Avenue yang melintasi Midtown Manhattan, khususnya bagian antara 49th Street dan 60th Street, dijajari oleh pertokoan terkenal dan terus menempati peringkat tetap di antara jalanjalan pertokoan termahal di dunia. Istilah "jalan termahal di dunia" terus berubah tergantung fluktuasi mata uang dan keadaan ekonomi setempat dari tahun ke tahun. Pada 2008, majalah Forbes menempatkan Fifth Avenue sebagai jalan termahal kelima di dunia. Sejumlah perumahan yang paling banyak diincar di Fifth Avenue adalah griya tawang di puncak-puncak bangunan sepanjang jalan itu. Bond Street Bond Street adalah jalan perbelanjaan utama di West End London yang melalui Mayfair antara Oxford Street dan Piccadilly. Ini telah menjadi jalan belanja

58 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

modis sejak abad ke-18 dan saat ini banyak toko-toko fashion dengan harga tinggi. Bagian selatan dikenal sebagai Old Bond Street, dan bagian utara, yang agak lebih panjang, dikenal sebagai New Bond Street. Saat ini strip ini paling mahal dari real estate di Eropa, setelah itu disusul ChampsÉlysées Paris pada 2010. Grafton Street Tidak cukup kaya karena beberapa persaingan global, namun Grafton Street di Dublin, Irlandia tetap kaya pesona perkotaan dan memiliki toko-toko mewah tepat di sebelah jalan . Bahkan pengamen yang berada disini tidak sedikit mendapat keuntungan dari ramainya orang yang belanja ke sana. Causeway Bay Causeway Bay merupakan jantungnya perbelanjaan di Hongkong, Cina. Bahkan causeway bay saat ini dilaporkan sebagai tempat shopping kedua termewah di dunia.Time Square juga merupakan bagian dari Causeway Bay dan toko belanja di sini jumlahnya mencapai ratusan. v Dodi/Juriah


Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

59


Sohor

Ke Teluk Sudah ke Mekah Sudah

R

esmi sudah aktor dan Bupati Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, Zumi Zola menjadi suami Sherrin Tharia. Kemanakah mereka berbulan madu? Dalam rilis yang diterima wartawan, Zumi Zola dan Sherrin menyatakan berbulan madu di tanah suci Mekkah. Mereka berbulan madu sekaligus menjalankan ibadah umrah. Rencana itu akan dilakukan sebagai ucapan syukut kepada Allah atas pernikahan tersebut. "Kami sepakat melakukan bulan madunya sekalian umroh saja. Menunjukkan rasa syukur kami kepada Allah atas pernikahan ini dan memohon ridho Allah untuk menjadi keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah," tulisnya dalam rilis tersebut. Zumi dan Sherrin bertolak dari Jakarta menuju tanah suci Mekkah pada 18 Maret 2012. Pasangan ini pun menyampaikan permohonan doa dari wartawan yang melakukan peliputan pernikahannya, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat. "Kami berangkat pada 18 Maret. Mohon doa dari rekan-rekan pers untuk kelancarannya, amin," tulisnya lagi. Pernikahan Zumi Zola dan Sherrin Tharia berlangsung tertutup di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Wartawan tidak diperkenankan untuk meliput. Bahkan, tidak ada acara jumpa pers setelah akad tersebut usai. Makanya, mereka memberikan transkrip berupa rilis untuk memenuhi keingintahuan wartawan.

60 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

Sherrin Tharia adalah anak sulung presenter TVRI Tengku Malinda dan almarhum Dr Sudirman Aris. Sementara Zumi Zola adalah aktor yang sekarang menjadi Bupati Tanjabung Timur. Dia adalah anak mantan Gubernur Jambi, Zulkifli Hasan. Sherrin mengenal Zumi empat tahun silam. Prosesi pinangan ini November 2011 lalu. Sebelumnya Zumi Zola santer dikabarkan akan menikahi presenter Ayu Dewi. Namun pernikahan ini gagal karena Zumi memutuskan jalinan asmara itu sepihak tak lama setelah dilantik jadi Bupati Tanjabung Timur. Menjelang pernikahan, pasangan Zumi Zola-Sherrin Tharia berziarah ke makam ayahanda Sherin, Sudirman Aris di TPU Juruk Purut. Keduanya ziarah bersama ibunda Sherrin, Tengku Malinda. Sherrin sempat menitikan air mata saat memanjatkan doa ke pusara sang ayah. Begitu juga sang bunda juga tak kuasa menahan tangis keharuan. â&#x20AC;&#x153;Sherrin terkenang ayahandanya,â&#x20AC;? ungkap Tengku Malinda menceritakan suasana ziarah. Diamenjelaskan, setahun lalu suaminya pergi menghadap Allah SWT. Zumi Zola belakangan juga heboh diberitakan terbelit kasus dugaan perselingkuhan dengan Feni Panita Saputri mantan istri pengusaha Bernaldy Djemat. v Teddi Septiadi/Rina Dwi Andini


S O H O R | Zumi-Sherin dan Aa Gym-Teh Ninih

Antara Teh Ninih & Teh Rini

S

etelah mengejutkan karena menikah kembali dengan Teh Ninih, Abdullah Gymnastiar atau biasa disapa Aa Gym dikabarkan akan bercerai dengan Teh Rini. Isunya perceraian pasangan itu telah masuk ke Pengadilan Agama Bandung. Namun, pihak Pengadilan Agama Bandung yang diwakili Acep Saifuddin, selaku Humas PA Bandung mengatakan belum menerima surat pengajuan cerai atas nama pasangan tersebut. "Kalau pun ada, pasti ditembuskan ke saya," kata Acep. Kerabat dekat Aa Gym juga membantah rumor seputar perceraian dai kondang itu dengan Teh Rini. Mereka mengungkapkan Teh Rini telah memberikan surat izin agar Aa Gym bisa menikahi Teh Ninih. "Yang ditandatangani itu, surat izin dari Teh Rini menyetujui Aa untuk menikah lagi dengan Teh Ninih," kata Hari Suroyo ajudan Aa Gym saat ditemui di kediaman Teh Rini di kawasan Bumi Serpong Damai, Tangerang, Kamis, 15 Maret 2012. Aa Gym dan Teh Ninih sudah menikah kembali pada Selasa, 13 Maret lalu di kediaman adik Teh Ninih kawasan Cibaligo, Sariwangi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dai kondang Abdullah Gymnastiar atau yang lebih terkenal dengan pangggilan Aa Gym membuat banyak orang terkejut. Aa Gym resmi menikahi kembali Teh Ninih di Sariwangi, Kabupaten Bandung Barat. Pernikahan kembali Aa Gym dengan Teh Ninih membuat istri kedua Aa Gym, Teh Rini, banyak yang

ingin mengetahui komentarnya. Saat ditemui di kediamannya di kawasan Serpong, Tangerang, Teh Rini yang baru saja pulang dari aktivitasnya dengan mengemudikan mobil Pajero hitam dengan nomor polisi D 1590 SK langsung masuk ke dalam rumah. Ia tak memedulikan beberapa pertanyaan yang diajukan sejumlah awak media yang telah menunggunya. Tak lama kemudian, dari rumah Teh Rini keluar seorang pria yang mengaku bernama Harry. Pria itu menyatakan Teh Rini tak bersedia memberikan komentar. "Teh Rini nggak mau mengomentari yang tidak bermanfaat. Biar saja itu menjadi rahasia Teh Rini dan Aa Gym," kata Harry. Jika Teh Rini menolak memberikan tanggapan soal kabar bahagia itu, sikap berbeda justru diperlihatkan Aa Gym. Pria berkacamata ini tidak menutupi kabar pernikahannya tersebut. Saat ditemui di Pondok Pesantren Daarut Tauhid, Geger Kalong, Bandung, ia mau berbagi sedikit cerita soal pernikahannya kembali dengan Teh Ninih. "Ini takdir. Mudah-mudahan ini menjadi ridho Allah dan ridho keluarga kami semua," ujarnya sembari mengatakan akan kembali lagi ke rumah Teh Ninih di kawasan Cibaligo, Sariwangi, Bandung Barat. v Teddi Septiadi/Rina Dwi Andini

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

61


Tantiem MT

*)

Gunawan Effendi

I

nisial namanya memang MT. Begitu pula ia kerap dipanggil sebagaimana figur-figur terkemuka yang langsung dikenal hanya dengan menyebut inisial namanya. Kebetulan pula sekarang hidupnya empty (kosong, sepi). Melihat jalan hidupnya, kalaupun inisialnya bukan MT, agaknya tetap saja hidupnya saat ini sepi. Sang suami yang ikut-ikutan memanggilnya MT telah mendahuluinya. Sementara sepasang anak kembarnya sibuk dengan urusan masing-masing. Malah anak lelakinya pernah terlibat dalam intervensi politik di negara lain hingga masuk penjara dan kena denda. Jadi, kesepian MT alamiah belaka. Terlebih lagi usianya kini hampir 87 tahun. Saya mengingatnya kembali setelah mengetahui mantan Presiden BJ Habibie menonton film Iron Lady, yang berkisah tentang MT, Margaret Thatcher. Mirip MT, BJH pun ditinggal lebih dulu oleh almarhumah Hasri Ainun Besari setelah semua atribut dan privilese kekuasaan menjadi masa lalunya. Boleh jadi BJH menonton film itu karena persamaan seperti itu. Nah, MT pernah berkunjung ke Indonesia beberapa kali. Yang saya ingat, ketika usianya 60 tahun (1985), ia datang sebagai Perdana Menteri Inggris. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya 15 November 1995, setelah semua jabatan politiknya tanggal, saya masih merasa beruntung dapat melihatnya langsung berpidato di depan publik Indonesia. Aura kekuasaan dan ideologi konservatifnya sangat kentaldalam pidatonya yang saya saksikan langsung. Begini penutup pidato MT yang berjudul Economic and Political Challenge of The 21st Century itu: “It is on the basis of these two guiding principles — keeping the United States as a willing and capable superpower to act as an ultimate guarantor of peace, and keeping the world’s markets free and open — that we can most effectively manage the changes and uncertainties which confront us. In this way, we can ensure that America is not seen in the Asia-Pacific region as an overbearing intruder, but rather a force for freedom and peace. We can also ensure that the dynamic economies of the Asia-Pacific region, such as Indonesia, do not appear to Westerners as a threat, but rather a challenge to improve performance and, indeed, as future markets for Western businesses. This is the way to prosperity. It is also the way to peace.“

62 Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

Kita boleh berbeda pendapat dengan pandangan-pandangan MT. Tapi, dalam konteks keindonesiaan belakangan ini, sangat relevan melihat MT sebagai politisi, ketua partai, perdana menteri, dan ketokohannya. Kualitas MT yang mungkin sangat langka di kalangan politisi Indonesia adalah bekal ideologi memadai dan tertanam dalam sehingga tampak dalam pandangan-pandangan politiknya yang konsisten. Lebih dari itu, paradigma ideologi yang ia pegang secara konsisten itu menjelma sebagai kebijakan-kebijakan politik sebagai perdana menteri maupun partainya di parlemen. Partai Konservatif, di mana-mana, di seluruh dunia, ditempatkan sebagai partai kanan-tengah (center-right) dalam konteks demokrasi. Di ekstrem kiri umumnya adalah parta-partai yang berideologi sosialis dan komunis. Sedangkan di ekstrem kanan, ada partai-partai yang memuja keunggulan manusia atas manusia lain sehingga kadang tergelincir agak rasis, individualis, dan elitis. Dalam konteks demokrasi (liberte, egalite, fraternite) pula, perspektif ekonomi politik Partai Konservatif lebih mengutamakan liberte dibandingkan egalite dan fraternite. Dalam lingkup itulah MT menjadi politisi. Maka dengan mudah kita memahami kebijakan-kebijakan MT tentang privatisasi di Inggris, termasuk sikap kerasnya menghadapi serikat buruh, juga tatkala ia menjadi menteri pendidikan di usia 45. Begitu pula kebijakannya tentang perang Falkland (Malvinas) dengan Argentina. Tentu saja ideologi MT konsisten dalam menyikapi awalawal penyatuan mata uang Uni Eropa, termasuk pidatonya di Jakarta. Ringkas cerita, pandangan maupun kebijakan domestik dan internasional MT berlandaskan ideologi dan keyakinan yang jelas. Meskipun ia mendapat julukan sinis sebagai Iron Lady, MT adalah salah satu perdana menteri terlama dan terpopuler dan mendapat pengakuan tertinggi sebagai Baroness. Salah satu pidatonya yang terkenal menegaskan, “The lady’s not for turning. I say that not only to you but to our friends overseas and also to those who are not our friends.” Tapi yang mengesankan saya, meskipun perempuan, ia tak ragu memegang kata-kata ini: If you want to change the party, lead it! If you want to change the country, lead it! Sementara partai dan pemerintahannya didominasi oleh lelaki yang lebih banyak kebingungan. MT telah memilih jalan hidupnya, meski di masa senjanya empty. Selamat Hari Kartini!v *) Untuk semua perempuan Indonesia yang berpolitik.


2

Majalah Publik - Edisi 1/III Januari 2012

Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012

63



Majalah Publik 04 Vol III 2012