Majalah PUBLIK 04 2013

MAJALAH

PUBLIK Agar Indonesia Lebih Mulia

Drs H Iskandar Hasan SH MH: Calon Gubernur Sumatera Selatan

Insya Allah Tidak Akan Korupsi Kalla |58 Jupe Nyanyi |20 Jusuf di Sel Soal Capres Harga Rp25.000,00 (seluruh Indonesia)

Edisi 04/IV April 2013

DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA

NERGI DAN E RTA N IA R UST AKA PERIND OVINSI DKI J DINAS PR

DINAS

PERIND

USTRIA PROVIN N DAN ENER GI SI DKI JAKAR TA

Inventarisasi Industri Kreatif

MULTIMEDIA & MUATAN MEDIA di DKI JAKARTA 2012

tif iI nKvreenat a r i s a r t s u d si Indu sasi In i stri Kr r a t n eatif I n ve

&M A I D E M I MULT MDIA ULTIMEDIA & U2A ME N 012TAN M A A T T R A A K A U ED J I di DKI J K M di D AKARTA IA 2 012

2

Dari Kami

MAJALAH

PUBLIK Pemimpin Redaksi: Gunawan Effendi

Maju?

Pemimpin Perusahaan: Dodi Nopriansyah Staf Redaksi: Teddi Septiadi Muchari R Ardiansyah Erwin Lumenta (Bontang) Rahmat Tony Febrinal Guntur Syahputra (Prabumulih) Roberd Simanjuntak Jhoan Dwi Saputra Meri Veronica Dewan Redaksi: Gunawan Effendi Dodi Nopriansyah Subur Maryanto Robin Lubron A Hafidz Lintang Madsanih Kiagus MZ Ganda Maulana Pengembangan Usaha: Ferry Safni Rina Dwi Andini Yogi Setiawan Hermansyah Sirkulasi dan Iklan: Sofwan, Marno, Sukiran Sekretaris Redaksi: Juriah Penerbit: Prabu Media Utama CV Bank: BNI Manggarai Jakarta Selatan AC No: 0155516030 Alamat Redaksi: Wisma Aldiron Dirgantara Suite #045 Jl Jen Gatot Subroto Kav 72 Pancoran, Jakarta Selatan Jakarta 12780 Telp/Fax: 021 79196330 email: publik@indogetnetworks.com

H

itung mundur setahun menjelang Pemilihan Umum legislatif sudah mulai. Namun, ketika hari H semakin mendekat, masyarakatt semakin mendapat suguhan mengenai perilaku para aktor politik yang justru mengurangi legitimasi.

Hampir semua partai yang kini duduk di Dewan Perwakilan Rakyat menghadapi masalah legitimasi ini. Utamanya adalah pelanggaran hukum, khususnya korupsi. Maraknya penggunaan media sosial seperti twitter justru semakin menelanjangi apa yang terjadi dengan aktor politik yang sedang duduk diparlemen. Tampak ada upaya delegitimasi partai dan para aktor politik di media sosial seperti itu.

Toh, minat untuk bertarung di Pemilu 2014 tidak surut. Beberapa partai dengan gigih memperjuangkan diri untuk tetap menjadi kontestan Pemilu.

Maka Majalah Publik edisi kali ini menampilkan dinamika internal Partai Demokrat sebagai laporan utama.

Tambahan pula, masih banyak persoalan yang perlu kita hadapi sebagai sebuah entitas bangsa. Misalnya soal anggaran berbintang (dalam posisi diblokir oleh Kementerian Keuangan. Anggaran berbintang ini tentu saja mengurangi daya serap atau belanja yang seharusnya mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai pelosok Indonesia. Jumlahnya sekitar 18 persen dari total anggaran kita yang sudah melampaui Rp1.000 triliun per tahun.

Kita juga sering abai terhadap pelanggaran hukum yang dampaknya mengganggu lingkungan. Misalnya penambangan liar. Salah satunya adalah kasus penambangan liar di daerah aliran sungai Batanghari yang mengular dari hulunya di Sumatera Barat hingga Jambi.

Di sisi lain, harga-harga komoditas kebutuhan sehari-hari membumbung tak tertahankan. Harga bawang merah dan bawang putih misalnya. Meski begitu, ada juga harapan tumbuhnya perekonomian dengan rencana pembangunan kilang penyulingan minyak di Bontang.

Toh masih ada harapan yang muncul dari kalangan figur politik. Kali ini Majalah Publik menampilkan Irjen Pol Drs H Iskandar Hasan SH MH dalam rubrik Pentas. Ia menjanjikan tak akan korupsi jika terpilih sebagai Gubernur Sumatera Selatan. Selain itu, ada juga ungkapan mantan Wapres HM Jusuf Kalla dalam kuliah umumnya terkait penganugerahan gelar Doktor honoris causa dari Universitas Indonesia.

Dalam rangkaian peristiwa seperti itulah Majalah Publik edisi kali ini terbit. Pertanyaannya, kita ini maju atau mundur? Yang pasti, hitung mundur menjelang Pemilu 2014 sudah mulai.

Selamat membaca!v

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

3

MAJALAH

PUBLIK Edisi 04/IV April 2013

14

PENTAS

Drs H Iskandar Hasan SH MH Insya Allah Tidak Akan Korupsi

POLITIK UTAMA EKBIS

4

20

HM Jusuf Kalla mendapat gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia. Ia juga menyampaikan kuliah umum di sana.

Mengenai capres, dia menganalogikannya sebagai persaingan antarband dan vokalis yang saling mencari kecocokan..

22

Gejolak internal Partai Demokrat agaknya menjadi pentas kesinambungan dan perubahan budaya politik. Apa kabar Partai Demokrat pasca KLB Bali?

30

Harga bawang merah dan putih belakangan ini mencapai rekor tertinggi, mencapai Rp50-60 ribu per kg. Lonjakan harga-harga pangan seperti bawang merah, bawang putih, serta daging membuat pemerintah pusing.

32 34

Dua unit kilang BBM akan dibangun Pertamina bekerja sama dengan investor dari Arab Saudi dan Kuwait di Bontang, Kalimantan Timur. Awalnya kilang ini akan dibangun di Jawa.

Presiden mengatakan, ada dua jenis korupsi. Pertama, pejabat memang berniat untuk melakukan korupsi.

Kedua, tindak pidana korupsi terjadi karena ketidakpahaman pejabat terhadap peraturan perundang-undangan.

38

Permintaan Kaukus Parlemen DPD-DPR RI asal Sumbar yang dipimpin Ketua DPD RI Irman Gusman agar Kapolda Sumbar Brigjen Pol Drs Wahyu Indra Pramugari diganti, disetujui Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

40

Etnis Tionghoa yang menetap di Kota Medan merasa keberatan dengan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 32 Tahun 2002, tentang retribusi pemakaman dan pengabuan mayat. Perda ini dinilai terlalu prematur, karena mengatur hal yang belum ada.

3 Dari kami 4 Daftar Isi 6 Info Produk Baru 8 Ringkas: Kabar dari Penjuru Nusantara 24 Setelah Survei Lahirlah Para Sengkuni 28 Kolom: SBY Fans Club 42 Otonomi: Rp118 Triliun Masih Terblokir

46 Hukum: Waspada Investasi Bodong 48 Hukum: Maka Bupati pun Jadi Saksi 50 Hukum: Dari Hugo’s ke Cebongan 54 Tekno: Robot di Sekitar Kita 56 Wisata: Hajat Wisata Bengkulu 58 Sohor: Eyang Subur & Jupe 62 Tantiem: Clisthenes majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

5

info produk al-core 1GHz, RAM 512 MB, kamera belakang 2MP, dan kamera depan 0,3MP. Mito juga membenamkan fitur TV analog dan FM radio pada Mito T970.

MITO mematok target penjualan aneka produk gadget-nya sebanyak 2 juta sampai 3 juta unit tahun ini. “Tahun ini kami akan banyak mengeluarkan produk di tablet,” kata Hansen Lie, Direktur Utama MITO. Mengutip data IDC dan data internal perusahaan itu, Kontan menyebut pangsa pasar tablet MITO pada tahun 2012 mencapai 30%. Pada tahun ini, mereka menargetkan pangsa pasar tablet hingga 50 persen.

“Di tahun ini kami hadirkan 30 produk baru. Sepuluh produk di antaranya sudah kita luncurkan,” tandas Hansen. v

Kawasaki+Bajaj

Kabar mulai menyebar. Hasil kolaborasi Kawasaki-Bajaj akan hadir medio 2013 ini. Menjelang akhir tahun lalu Kawasaki Heavy Industries dan Bajaj Auto telah bersepakat melakukan kerjasama, khususnya untuk pentrasi pasar Indonesia dan Brazil.

Menggandeng Kawasaki adalah cara Bajaj untuk mengulang kesuksesan seperti di Filipina — Bajaj menggandeng Kawasaki dan mereka sukses merengkuh 45 persen pangsa pasar.

Diprediksi produk baru Kawasaki-Bajaj adalah Pulsar 200NS. Nakedbike bergaya streetfighter ini memiliki penampilan atraktif.

“Yaa..ditunggu saja perihal program tersebut. Tunggu tanggal mainnya,” cetus sumber internal PT Kawasaki Motor Indonesia.v

Mito A300

Mito sebagai salah satu produsen perangkat mobile turut mengambil bagian dalam Mega Bazaar Computer (MBC) 2013 di Jakarta Convention Center. Mereka merilis dua buah perangkat baru di hari pembukaan MBC 2013 tersebut, yaitu Mito A300 yang merupakan ponsel berlayar 4 inci dengan prosesor dual-core, dan Tablet 9 inci dengan seri Mito T970 yang juga menggunakan prosesor dual-core. Acara peluncuran tersebut dimeriahkan oleh kehadiran Afgan sebagai brand Ambassador Mito Mobile.

Mito A300 mempunyai layar sentuh seluas 4 inci, prosesor dual-core 1GHz, kamera 2MP, sistem operasi Android 4.0, dan dibanderol dengan harga Rp699 ribu. Selain itu Mito A300 juga mempunyai fitur TV analog dan FM radio.

Sedangkan Mito T970 merupakan tablet PC berlayar 9 inci dengan sistem operasi Android 4.0 yang mempunyai opsi untuk menggunakan keyboard eksternal yang terhubung melalui kabel microUSB yang dijual secara terpisah. Untuk spesifikasi hardware, Mito T970 ini hampir mirip dengan Mito A300, yaitu prosesor du-

6

Samsung SIII dan SIV

Samsung memang akan meluncurkan produk smartphone andalan terbarunya, Galaxy S IV, dalam waktu dekat ini. Namun, hal tersebut ternyata tidak membuat perusahaan asal Korea Selatan ini melupakan pengembangan produk lamanya.

Dikutip dari Unwired View, Kamis (14/3/2013), Samsung saat ini sedang mengembangkan model baru dari seri Galaxy S III. Nantinya, produk ini akan hadir dengan kemampuan yang lebih baik dari Galaxy S III seri lama.

Informasi keberadaan produk tersebut untuk pertama kalinya datang dari seorang jurnalis Russia, Eldar Murtazin. Murtazin sendiri terkenal sebagai orang yang sering membocorkan informasi mengenai Samsung. Beberapa waktu lalu, ia secara akurat menebak tanggal peluncuran Galaxy S IV. Belum ada informasi akan seperti apa bentuk dan spesifikasi dari perangkat baru ini. Namun, menurut Murtazin, Galaxy S III versi baru akan hadir dengan layar yang lebih baik, mendukung charging nirkabel, dan baterai berkapasitas besar.

“Layar yang lebih baik” di Samsung Galaxy S III baru bisa berarti banyak. Bisa saja, perangkat ini akan menggunakan layar berukuran lebih besar atau panel dengan resolusi lebih tinggi dari versi sebelumnya.

Sedangkan dari segi baterai, diprediksi produk tersebut akan menggunakan sumber daya berkapasitas 2.400mAh, meningkat 300 mAh dari versi terakhir.

Sebenarnya, ini bukanlah sebuah strategi yang baru bagi Samsung. Sudah beberapa kali, Samsung meluncurkan versi lanjutan dari produk-produknya. Sebelumnya, sudah ada produk Galaxy S Plus, Galaxy S Advance, dan Galaxy S II Plus. Ketiga merupakan produk penerus dari Galaxy S dan S II. Galaxy S III pun sudah memiliki “adik”, yaitu Galaxy S III Mini. v

info produk

Vespa 3 Katup

Cross Rilis Phablet Baru

Cross Mobilephone meluncurkan phablet terbaru yang terdiri dari tipe A27 dan A26. “Kita optimis. Brand luar boleh datang ke sini tapi kita tetap jadi tuan rumahnya,” ujar Marketing Director Cross Janto Djojo dalam acara peluncuran produk bertema “Cross for Everybody, Everybody Cross” di Jakarta, Selasa (19/3).

Guna memuluskan keinginan tersebut, Cross menjagokan produk Cross A27. Produk ini menawarkan berbagai kenyaman phablet dalam menjalankan berbagai aplikasi dan fasilitas seperti memutar video, memainkan gim, browsing, chatting, menampilkan hasil foto, dan lainnya.

Kegiatan itu didukung dengan layar kapasitif WVGA berukuran 5,88 inci dengan kemampuan multisentuh. Layar A27 dilengkapi pula teknologi gesture sensor, 3D gravity sensor, dan proximity sensor. Sensor gesture memungkinkan pengguna mengubah atau menggeser tampilan pada layar tanpa harus menyentuh layar.

“Pada saat tangan kita kotor misalnya sehabis makan padang kita tidak perlu menyentuh layar, cukup menggoyangkan tangan di atas layar,” tutur Janto.

Masih seputar layar, pengguna bisa sedikit mengendurkan sipitan matanya saat mengaktifkan fitur televisi. Sebab, layar yang dimiliki lebih lebar dari pendahulunya. Di sisi lain, telinga kian dimanjakan manakala dual speaker yang menyertai phablet ini diaktifkan.

Guna mendukung kinerja aplikasi dan fasilitas yang ada, Cross A27 didukung prosesor dua inti dengan operasi Android Ice Cream, koneksi internet 3G HSDPA, dual sim card, dan baterai berkapasitas 2700 mAH. Adapun fitur lain yang menyertainya adalah hand writing (freenote). Fasilitas ini bisa mengonversi tulisan tangan ke dalam format Word.

Tidak ketinggalan, fitur GPS with voice assistance, autofocus continuous shot mode & face unlock dipasang pula di phablet ini. Sementara kamera cukup mempunyai resolusi yang tinggi, yakni 8 megapiksel.

Sementara itu, model yang satunya berukuran lebih kecil. Cross A26 menawarkan performa yang tidak jauh berbeda.

Phablet ini hadir dengan layar WVGA kapasitif berukuran lima inci, multisentuh dan beresolusi 480x800 piksel. Prosesor yang digunakan ialah dual core 1 GHz yang didukung dengan RAM 512MB dan didukung sistem operasi Android 4.0 ICS. Janto mengungkapkan, Cross A27 ditawarkan dengan kisaran harga Rp1,5 juta sedangkan A26 berkisar Rp1,3 juta. Kedua produk tersebut bersama produk A2 sudah beredar di pasaran.

Masing-masing produk sudah beredar sebanyak 30 ribu unit.v

Dikemas dalam acara bernuansa life style dan fashion, PT Piaggio Indonesia (PI) meluncurkan varian mesin terbaru di jajaran Vespa yang mengusung 3 Valves/3 katup.

Teknologi 3 Valves ini dirancang dan dikembangkan di Pontedera, Italia yang mampu menghemat bahan bakar dan ramah lingkungan untuk kinerja lebih baik.

“Peluncuran mesin 3valves baru merupakan bukti bahwa Vespa tidak hanya indah di luar dengan desain dan tampilan yang khas, tetapi juga indah, dapat diandalkan dan kuat di dalam dengan teknologi mesin state-of-the-art baru ini.” kata Marketing Director PI Pratiwi Halim.

Komposisi mesin tiga katupnya terdiri dari 2 katup masuk dan 1 katup buang, satu overhead cam dan sistem injeksi bahan bakar elektronik; yang memberikan kinerja terbaik sekaligus mengurangi konsumsi bahan bakar dan mengurangi tingkat emisi. v

Lamborghini Gallardo PT Artha Auto atau Lamborghini Jakarta mengaku bahwa dua orang sudah membeli produk baru mereka, New Lamborghini Gallardo LP 560-4 dan LP 570-4 Edizione Tecnica. Satu dari dua nama itu adalah pengacara Hotman Paris, dan seseorang bernama Basuki Lidin.

“Sudah dua. Satu New Gallardo LP 570-4 Spyder (hijau) sudah dibeli Hotman Paris Hutapea dan satu lagi New Gallardo Coupe atas nama Basuki Lidin. Harganya US$ 600.000 (Spyder). Beda harga keduanya beda tipis sekitar US$ 20.000,” ungkap Chief Operation Officer PT Artha Auto Endy Kusumo dalam peluncuran New Lamborghini Gallardo di Jakarta.

New Lamborghini Gallardo LP 560-4 dan dua varian dari LP 570-4 Edizione Tecnica hadir dengan varian LP 570-4 Spyder Performante dan LP 570-4 Superleggera. v

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

7

telegram KISRUH BENDERA ACEH Pemerintah Aceh akan segera mempelajari klarifikasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh. Menurut Gubernur, proses mempelajari klarifikasi tersebut akan dilakukan secepatnya, sehingga nantinya ketika Mendagri datang ke Aceh pada 4 April mendatang bisa diserahkan. “Kami akan segera mempelajarinya dengan seksama.

Kami diberi waktu 15 hari untuk mempelajarinya,” kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah di Banda Aceh, Kamis, 4 April 2014. Menyangkut permintaan perubahan qanun bendera dan lambang Aceh berdasarkan klarifikasi Mendagri, Gubernur mengatakan, masalah itu akan dibicarakan nanti. “Saya kira terlalu dini untuk menjawabnya. Semua masalah ini perlu dibahas bersama untuk mencari solusinya. Yang paling penting adalah kedamaian Aceh bisa berlanjut, bukan sebaliknya,” kata Zaini Abdullah.v KISRUH SORIKMAS DI MADINA Keberadaan PT Sorikmas Mining, yang beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal terus mendapat kecaman dan penolakan masyarakat setempat. Selasa (02/04) puluhan massa dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa (PIM) Mandailing Natal, kembali menggelar aksi di halaman Gedung DPRD Sumut, menolak perusahaan pertambangan emas milik asing tersebut. Massa yang dipimpin kordinator aksi Sofyan Saputra Nasution mengungkapkan penolakan masyarakat terhadap PT Sorikmas Mining akan menimbulkan masalah serius.Dalam orasinya, massa mengungkap insiden yang terjadi Jumat 22 Maret 2013 adalah hari yang sangat memilukan bagi masyarakat Madina. Pada saat kejadian tersebut, kembali aparat dari satuan Brimob yang dibantu pihak pengamanan PT Sorikmas Mining mempraktekkan arogansinya. “Seharusnya aparat kepolisian itu pelindung rakyat bukan justru menjadi pelindung perusahaan yang merampas hak rakyat,” kata Herman Birje, kordinator lapangan.

Tindakan kekerasan dan pemukulan yang diduga dilakukan oknum aparat Brimob dan sekuriti terhadap masyarakat Naga Juang yang melakukan unjukrasa penolakan PT Sorikmas Mining. Sejumlah masyarakat, kata pengunjukrasa diperlakukan tidak manusiawi, ditangkap, tangannya diborgol, dan dengan kondisi telanjang dada dipukuli di bawah terik matahari.v

8

KISRUH BUPATI DAN KETUA DPRD Masalah tambang liar atau illegal mining di Solok Selatan (Solsel), memunculkan perseteruan terbuka antara Bupati Solsel Muzni Zakaria dan Ketua DPRD Solsel Khairunas. Ini makin menampakkan “ketidakompakan” para pimpinan di daerah ini untuk menertibkan illegal mining di Sumbar, khususnya di Solsel. Tokoh masyarakat mengimbau, agar semua pimpinan daerah bersatu menertibkan tambang liar.

Akhir Maret lalu, Bupati Muzni meminta Ketua DPRD Khairunas untuk jujur soal keterlibatan dia dalam aksi unjuk rasa anarkis oleh massa yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Dompeng Anak Kemenakan Niniak Mamak Rantau 12 Koto Kabupaten Solsel (FMDAKNM R12KSS), di Kantor Bupati Solsel, beberapa hari sebelumnya. ”Khairunas, kenapa tak jujur saja (soal keterlibatan di balik unjuk rasa),” kata Muzni kepada wartawan. Kali ini, Muzni juga terang-terangan menuding Khairunas terlibat langsung dalam tambang liar di Solsel. “Memang selama ini dia terlibat,” tegas Muzni. Sedangkan Khairunas mengingatkan Bupati Muzni agar tak sembarang tuding soal adanya anggota DPRD Solsel yang “bermain” di balik unjuk rasa. Namun, politisi Partai Golkar ini tidak membantah tudingan Muzni. Dia hanya menilai Bupati Muzni khilaf, dan menyerahkan kepada masyarakat soal siapa yang di posisi benar dan sebaliknya, siapa yang salah.v

BATAM JANGAN LARI-LARI Wali Kota Batam Ahmad Dahlan mengatakan, meski keputusan pembangunan yang direncanakan di Musrenbang, keputusannya akan dibahas dalam Banggar DPRD dan Pemko Batam. Namun tidak boleh lari dari usulan. “Ini kan sudah diusulkan, jadi tidak boleh lari. Kecuali memang Daerah Pemilihannya kebetulan mengusulkan itu. Atau ketika ada yang harus dilakukan segera. Misalnya, ada kolam tengah kota, umpamnya ada anak yang meninggal tenggelam, dan itu harus dipagar. Maka akan dipagar, meski tidak diusulkan di Musrenbang. Ini kan mendasar dan memang boleh,” kata Dahlan, usai Pembukaan Musrenbang Kota Batam di Vista Hotel, Senin (25/3). Disinggung mengenai beberapa program, yang hampir setiap tahun diusulkan tapi tidak pernah terbangun, kata Dahlan, memang tergantung prioritas. Pembangunan kan ada yang menggunakan anggaran APBD Kota, provinsi dan pusat. Sehingga harus dilihat dari skala prioritas dan kemampuan yang ada. Ia pun tidak memungkiri akan hal itu. Contohnya, lanjut Dahlan, pembangunan jembatan di Pulau Terong dan pulau di depannya itu diusulkan tiap tahun. Ini tergantung anggaran semua.

“Kebutuhan masyarakat juga banyak.

Namun demikian, kita tidak ingin belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja langsung. Meskipun hanya lewat satu persen,”kata Dahlan..v

MUSRENBANG RIAU LESU Musyawarah Perencanaan Pengembangan (Musrenbang) Riau yang dipimpin Gubernur Riau, M Rusli Zainal hanya dihadiri 5 bupati dan seorang walikota dari 12 Kabupaten/Kota. Untuk kabupaten lainnya hanya dihadiri Wakil kepala daerah atau sekda, bahkan ada yang sekedar diwakili staf pemerintahan. Musrembang di hotel Arya Duta Pekanbaru pada 2 April itu dihadiri Bupati Kuansing Sukarmis, Bupati Rohul Achmad, Bupati Meranti Irwan, Bupati Pelalawan M Haris, Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan Walikota Dumai Khairul Anwar. Tampak juga hadir Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi.

Dalam kegiatan ini, turut hadir Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Mendagei Afriadi Sjahbana Hasibuan, Kepala Bappenas diwakili Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang SDA dan lingkungan hidup Bappenas, Endah Murtini ningsih. v

AL HARIS MENANG DI MERANGIN Pasangan Al Haris-Kafid Moein usungan Partai Golkar, PDIP, PKS, dan Gerindra memenangi pertarungan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merangin untuk masa bakti 2013-2018. Berdasarkan penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat, Minggu (31/3), dari 190.826 suara sah yang masuk, pasangan birokrat tersebut meraih suara 71.059 suara, jauh di atas jago Partai Demokrat dan pejabat incumbent Nalim-Salam yang hanya mengantongi 49.519 suara. Terpaut tipis, di posisi ketiga diperoleh jago Partai Amanat Nasional, pasangan Syukur-Fauziah mendapat 47.678 suara, dan posisi buncit dengan jumlah suara 22.570 diraih pasangan Handayani-Jailani yang didukung partai gurem non parlemen. Mendapat pengamanan ekstra ketat dari aparat kepolisian, pleno penghitungan suara dan penetapan bupati dan wakil bupati terpilih oleh KPUD Merangin berlangsung kondusif.v

telegram

Kabar Singkat dari Penjuru Nusantara BALIHO EDDY SANTANA RAIB Ratusan baliho dan spanduk sosialisasi calon Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Eddy Santana Putra, yang terpasang di empat kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, hilang dalam dua pekan terakhir. Hilangnya baliho yang dipasang keluarga Eddy Santana Putra telah dilaporkan ke Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) OKU-Timur. Keluarga juga meminta agar pengurus partai memberikan perhatian atas kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur lain. “Bukan hanya pencopotan baliho dan alat sosialisasi saja yang dilakukan oleh pihak calon lain.

Mereka juga melakukan black campaign, menyebar rekaman gambar dan fotofoto dalam CD di berbagai daerah yang dikirimkan melalui masjid menggunakan jasa kantor pos,” kata Eddy Santana Putra, Selasa (2/4/2013) malam di kediaman pribadi wali kota Palembang..v UDIN-MOLEN FAVORIT SOPIR ANGKOT Pasangan calon wali kota-wakil wali kota Pangkalpinang Saparudin -Maulan Aklil melakukan pertemuan dengan komunitas sopir angkutan kota se Pangkalpinang di Gabek, Kamis (28/3/2013). Pasangan yang lekat dengan panggilan, Udin-Molen ini melakukan sosialisasi. Puluhan sopir angkot datang, bahkan mereka membawa keluarganya. Udin mengatakan dirinya merasa sangat dihargai karena banyak yang hadir. Pada kesempatan itu digunakannya untuk menampung aspirasi apra sopir angkot. “Saya mendengar apa yang mereka inginkan. Mereka antusiasi sekali,” kata Udin. Selain Udin, pasangannya Molen juga turut hadir. Molen bahkan sempat menghibur para sopir angkot dan keluarganya dengan bernyanyi dan berjoget.v IKUT KB BERHADIAH Rp1 JUTA Bupati Muko-muko akan memberi hadiah Rp 1 juta bagi pasangan baru yang menunda kelahiran anak pertama.

“Nilainya sama dengan pria yang bersedia memasang alat kontrasepsi vasektomi di daerah ini,” kata Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mukomuko, Farida Ariani, di Mukomuko beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, hadiah bagi pria di daerah itu yang bersedia menggunakan vasektomi tetap diberikan berbeda dengan hadiah bagi pasangan baru menikah yang menunda untuk memiliki anak. Namun, kata dia,

anggaran untuk hadiah bagi warga yang mendukung program keluarga berencana (KB) itu tidak berada di instansi tersebut, tetapi diajukan kepada pemerintah setempat. “Kami hanya mendata siapa saja warga yang ikut program KB dengan menggunakan vasektomi, termasuk jika ada pasangan baru yang menunda punya anak selama tiga tahun, selanjutnya diajukan kepada bupati,” katanya. Tahun sebelumnya, kata dia, pihaknya melakukan cara yang sama terhadap peserta vasektomi dan semuanya mendapat hadiah dari bupati setempat. v ISTERI KELUAR PARTAI DUKUNG SUAMI Ketua DPC Partai Demokrat Bandarlampung Eva Dwiana Herman HN dikabarkan siap mundur jika sang suami yang merupakan Wali Kota Bandarlampung Herman HN tidak didukung Partai Demokrat untuk maju menjadi calon gubernur.

Menanggapi rencana mundurnya Eva dari kursi Ketua DPC Demokrat Bandarlampung, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) DPD Partai Demokrat Lampung Imer Darius mengutarakan partainya tidak dapat menghalang-halangi Eva untuk mundur. “Sebagai istri, Eva saya nilai setia. Soal rencana mundur? ada mekanismenya,” kata Imer pertengahan Maret lalu. Imer menambahkan, pihaknya tidak dapat menghalang-halangi keinginan Eva untuk mundur sebagai ketua DPC karena itu haknya sebagai pribadi.

Ditambahkannya, Sebagai kader partai, seharusnya apapun yang telah ditetapkan partai merupakan hal yang wajib untuk dijalankannya. “Artinya, kesetiaannya terhadap partai belum teruji,” tuturnya.

Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Tulus Purnomo mengatakan, hal yang wajar Eva mundur, karena itu merupakan hak politiknya. “Mundurnya Eva merupakan hal yang biasa, tidak perlu dibesar-besarkan, karena itu merupakan hak politik Eva sebagai warga negara,” kata Tulus. Eva sendiri menyatakan mundur pada 20 Maret 2013.

Selain kecewa karena belum dilantik juga, ia ingin fokus mendukung suaminya dalam Pilgub Lampung. v KISRUH JAMKESMAS CILEGON Sebanyak 19 pasien yang berasal dari keluarga miskin (gakin) selaku pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) mengadu ke Wali Kota Cilegon Iman Aryadi karena mereka ditolak oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilegon. Pihak RSUD Cilegon menolak kartu Jamkesmas para pasien

karena dianggap sudah tidak berlaku lagi.

Salah seorang pasien cuci darah, Rina Wati (30), warga Kota Cilegon menjelaskan kedatangannya bersama 18 teman pasien yang lain ke Kantor Wali Kota Cilegon untuk mengadu terkait keberadaan kartu Jamkesmas yang mereka pegang dinilai sudah tidak berlaku lagi. “Kami diberitahu pihak RSUD Cilegon bahwa kartu Jamkesmas yang kami pegang ini masa berlakunya sudah habis. Saya bersama 18 teman yang lain harus cuci darah rutin di RSUD Cilegon. Kalau kondisinya seperti ini, kami tidak bisa berobat lagi.

Karena itu kami mengadu ke Wali Kota Cilegon. Kami berharap semoga ada jalan keluarnya,” ujar Rina, di Cilegon, Selasa, 2 April 2013. v JOKOWI MENGAKU SALAH Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo salah menyebut nama kampus Universitas Prof Dr Moestopo Beragama menjadi “Mustofa”. Hal ini langsung membuat peserta Dies Natalis Ke-52 Tahun 2013 Wisuda Sarjana dan Magister kampus tersebut tertawa. Sadar ada yang tak beres, Jokowi sempat menunda paparannya pada acara yang berlangsung di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2013). Ia lalu bertanya dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. “Ada apa ini? Kenapa?

Moestopo, iya Moestopo,” kata Jokowi berusaha menutupi kesalahannya. Tak lama, Jokowi langsung mengakui kesalahannya. Ia lalu berkilah semua itu merupakan khilaf kecil dan tak perlu dibesarkan. “Ya, salah sedikit kan enggak apa-apa, Gubernur kan enggak mesti benar melulu,” kata Jokowi berusaha menutupi salah ucapnya. v DADA ROSADA & SURAT PALSU Wali kota Bandung Dada Rosada dibuat kecewa dengan keberadaan surat palsu dari penyidik KPK. Dada pun batal memberikan kesaksian dikarenakan tidak ada jadwal pemeriksaan. Dada Rosada sebagai korban surat palsu mengkhawatirkan citra KPK menurun. Padahal komisi antirasuah tersebut sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi. “Yang saya khawatirkan bahwa citra KPK turun gara-gara surat palsu itu,” kata Dada dalam jumpa pers di kediamannya Jalan Tirtasari II no 12, Bandung, Kamis (4/4). Dia berharap tidak ada lagi korban surat palsu sehingga harus menghabiskan waktu dengan hal yang sia-sia. Padahal sebagai kepala pemerintahan Kota Bandung Dada harus mengerjakan pekerjaan yang berat. “Ya

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

9

telegram tentu, saya sebelum memutuskan untuk berangkat ke Jakarta membereskan suratsurat dan pekerjaan yang belum dibereskan,” ujarnya. v PENDUKUNG RUSTRI KE BIBIT Sejumlah pendukung Wakil Gubernur Rustriningsih terang-terangan beralih memberikan dukungan kepada pasangan calon Gubernur Jateng Bibit Waluyo-Sudiyono (Bissa). Hal itu dilakukan lantaran mereka kecewa Rustriningsih gagal maju pada bursa Pemilihan Gubernur Jawa Tengah periode 2013 - 2018. Sedikitnya 11 orang perwakilan pendukung Rustriningsih dari berbagai daerah turut dikukuhkan menjadi anggota Paguyuban Pelangi Bissa, sebutan untuk relawan pemenangan pasangan “Bissa”. Pengukuhan dilakukan langsung oleh ketua tim sukses “Bissa” Jateng, Kardiono, di Rumah Makan Nyah Ireng Kota Magelang, Kamis (4/4/2013). “Mayoritas yang datang ke acara ini adalah pendukung setia Rustriningsih, mereka tidak hanya datang dari Kabupaten dan Kota Magelang saja, tapi juga dari luar daerah seperti Wonosobo,” terang Edy Susanto, ketua tim sukses Paguyuban Relawan Pelangi Bissa Magelang. Dikatakan Edy, mereka pada umumnya adalah orang-orang yang sakit hati karena Rustriningsih gagal mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan. Karenanya, mereka mengalihkan dukungannya pada pasangan Bissa (Bibit-Sudijono).v MANTAN BUPATI MAU JADI CALEG Sejumlah guru PNS dari berbagai sekolah merasa dibohongi dan dimanfaatkan.

Itu terjadi setelah kedatangan mereka di rumah dinas Bupati Bantul Rabu, 3 April ternyata hanya diminta untuk mendukung pencalonan mantan Bupati Bantul HM. Idham Samawi sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 mendatang. Kedatangan mereka karena arahan dari kepala sekolah masing-masing. Mereka diminta untuk ikut memeriahkan kirab budaya yang digelar sejumlah elemen masyarakat di tempat itu.’’Ternyata kok hanya untuk memberikan dukungan,’’ terang seorang guru SD asal Pajangan yang enggan disebutkan namanya. Meskipun begitu, para guru ini tidak lantas bergegas pergi meninggalkan lokasi acara. Mereka memilih berteduh di bawah pohon perindang sembari mendengarkan orasi dari berbagai elemen masyarakat itu.’’Ya, katanya diminta ikut kirab budaya,” keluh

10

RISMA MARAH DI PASAR TURI Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini inspeksi mendadak ke proyek pembangunan Pasar Turi Surabaya, Jawa Timur, akhir Maret lalu. Risma menggeruduk proyek itu setelah menerima aduan dari pedagang tentang desain pasar yang berubah. Saat pertemuan para pedagang dan Wali Kota di Balai Kota Surabaya, beberapa waktu silam, para pedagang di Pasar Turi mengungkapkan ketidakpuas mereka dengan desain pasar yang baru. Desain tidak sesuai dengan kontrak dan kesepakatan bersama. Mendapat pengaduan demikian, Tri lalu mendatangi lokasi proyek secara mendadak. Setiba di sana, Tri memanggil pihak pengembang di lokasi proyek.

Wali Kota memarahi pengembang karena dinilai melakukan banyak perubahan sepihak. Desain proyek saat ini tidak sesuai dengan gambar lama pada saat penandatanganan kontrak. Untuk itu Wali Kota Surabaya memberikan waktu seminggu kepada pengembang untuk mengembalikan ke desain lama.v

DARWAN ALI DIADUKAN Tudingan serius menghadang Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah, Darwan Ali. Bupati Seruyan dua periode itu diduga melanggar tata aturan dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Sang bupati dengan dalih melakukan inspeksi mendadak (sidak), sambil membagi-bagikan barang yang dibelinya di Pasar Sayur dan Ikan (Saik) Kuala Pembuang, Rabu, 3 April. Sekretaris Tim Sukses (Timses) Pasangan Calon Bupati Seruyan Sudarsono-Yulhaidir (Sur-Ya), Akhmad Efendi melaporkan tindakan Bupati Darwan Ali itu kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Seruyan. Akhmad menilai kegiatan sidak sehari menjelang pelaksanaan pemilu kada Seruyan 2013 itu, tidak tepat. Pasalnya, aktivitas itu berlangsung dalam masa tenang untuk memasuki hari pencoblosan, Kamis, 4 April. “Ini minggu tenang, kami tidak terima tingkah laku Bupati Seruyan Darwan Ali, yang melakukan sidak dengan menghamburhamburkan uang untuk membeli barang dan dibagikan ke masyarakat. Semestinya hal tersebut tidak dilakukan saat minggu tenang,” ungkap Akhmad Efendi. Dalam penilaian Akhmad Efendi sikap Bupati Seruyan Darwan Ali tersebut merupakan pelanggaran dalam pemilu kada. Pasalnya, selain menjabat sebagai Bupati Seruyan, Darwan Ali juga Ketua DPC PDI Perjuangan Seruyan.v

BUPATI & WAKILNYA PECAH KONGSI Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat Muda Mahendrawan memastikan diri untuk maju lagi dalam pilkada Kubu Raya tahun 2013. Seperti saat terpilih sebagai bupati dulu, kali ini Muda juga akan maju melalui jalur perseorangan. Muda memilih jalur perseorangan, tetapi belum memilih pasangan wakil bupati. “Sampai saat ini, pilihannya cenderung ke perseorangan.

Ada banyak pertimbangan mengenai hal itu,” ujar Muda, Kamis (4/4/2013). Ia ingin maju lagi dalam pilkada mendatang untuk mempercepat reformasi birokrasi dan pembangunan. “Sebagai daerah otonom baru, Kubu Raya membutuhkan percepatan pembangunan. Selama ini, perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat mampu mempercepat penyediaan infrastruktur. Kubu Raya dimekarkan dari Kabupaten Pontianak pada tahun 2006. Muda menggunakan pendekatan partisipatif membangunan infrastruktur jalan permukiman. Pemerintah menyediakan material jalan, dan masyarakat yang mengerjakan.v

BUPATI RITA MURKA DI MUSRENBANG Ketika memaparkan usulan pembangunan daerahnya dalam Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2014 itu, Rita mempertanyakan proyek Jembatan Loa Kulu yang ternyata tak masuk agenda Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Padahal, dalam pertemuan sebelumnya dengan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, proyek tersebut dicanangkan dalam rangkaian kegiatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Kaltim. Di depan forum, Bupati sekaligus mengungkit peran Kukar dalam kontribusi keuangan di Kaltim yang realitanya malah tak mendapat perhatian cukup. Dengan nada tinggi, Rita menyatakan kesiapan daerahnya mandiri dengan menjadi provinsi baru yang disebut Kutai Raya. “Saya bisa leburkan dengan Kutai Barat dan Kutai Timur,” ucapnya. Usai pertemuan tersebut, Rita mengaku kecewa.

Proyek Jembatan Loa Kulu yang dicanangkan Gubernur dalam MP3EI, nyatanya belum masuk agenda nasional. “Saya

guru lainnya.Di tengah-tengah acara, satu persatu mereka memilih pulang. Selain guru PNS, sejumlah elemen masyarakat, seperti insan olahraga, kelompok nelayan, kelompok petani, perwakilan mahasiswa, abdi dalem keraton, paguyuban pamong desa, perwakilan warga Sleman, Gunungkidul, serta Kota Jogja turut hadir. v

telegram

Kabar Singkat dari Penjuru Nusantara sampai minta tanyakan staf saya. Masuk tidak, kalau enggak, saya marah,” kata dia.

“Saya kan memperjuangkan daerah saya.

Artinya, yang kami omongkan itu mesti sesuai,” sambungnya. Rupanya sudah ada kajian tentang berdirinya Kutai Raya.

APBD Kukar tahun ini mencapai Rp 8,5 triliun. Nilai ini bahkan lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan diprediksi, angka itu bakal jauh lebih tinggi jika Kukar membentuk provinsi sendiri. Tiap tahun, kata Rita, Kukar menyetor Rp 130 triliun ke Pemerintah Pusat. Nilai yang diterima Kukar bakal jauh lebih tinggi jika tak melalui Pemprov Kaltim. Jika niatan membentuk Kutai Raya tak terbendung, Rita siap melobi Kutai Barat dan Kutai Timur untuk bergabung. Ini ditambah Mahakam Ulu yang telah dimekarkan dan rencana pemekaran Kutai Pesisir. “Itu bisa jadi satu provinsi. Tapi, itu kan kalau memang pembangunan tak merata,” ancamnya. Dengan sumbangsih yang demikian tinggi, Kukar selama ini memang dapat perhatian khusus Pemprov.

Hanya, beberapa permohonan kegiatan memang tak mudah terealisasi lantaran harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat. “Bupati Kukar menyampaikan beberapa harapan kepada Pemprov, bukan saja untuk program pembangunan lewat APBD provinsi tapi juga APBN,” ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Rusmadi.. v HULU SUNGAI SELATAN PILIH BUPATI Tiga pasang calon memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, periode 2013-2018. Mereka adalah Husaini-Muhyani Rizalie, Achmad FikryArdiansyah, serta Muchran Bahran-Abdul Kadir Ahmad. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten HSS, Imron Rosyadi, Rabu (3/4/2013) mengatakan, ada 169.074 warga dari 11 kecamatan atau 148 desa yang tersebar, baik di dataran rendah, daerah rawa, maupun pegunungan yang akan menggunakan haknya pada pikada kali ini. “Tidak ada persoalan dengan persiapan pilkada. Semua logistik telah dikirim ke tempat pemungutan suara yang berjumlah 528 plus 1 di lembaga pemasyarakatan. Surat suara juga sudah dikirimkan mencapai 169.074 lembar plus 2,5 persen untuk cadangan,” katanya.

Untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan akibat wilayah yang luas, upaya pengamanan melibatkan pihak kepolisian dari dua kabupaten tetangga, yakni Kepolisian Resor Tapin dan Polres Hulu Sungai

Tengah. v TIM SUKSES SEPAKAT DAMAI Tim sukses dua pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Bali, Pastika-Sudikerta dan Puspayoga-Sukrawan menandatangani kesepakatan Pilkada damai di Mapolresta Denpasar, Selasa (3/4/2013).

Di depan Kapolresta Denpasar, Dandim, KPU Bali, Panwaslu Bali dan sejumlah pejabat pemerintahan, kedua kubu sepakat menjaga keamanan dan ketertiban khususnya saat masa kampanye. Dalam rapat koordinasi antarseluruh elemen yang terkait Pilkada di Mapolresta Denpasar siang tadi, semuanya telah menyamakan persepsi untuk menjalankan Pilkada sesuai mekanisme yang diatur Undang-undang.

“Yang jadi perhatian saat pelaksanaan kampanye, di mana kampanye rentan terjadi gesekan antarpendukung kedua pasangan calon, apalagi Pemilukada kali ini hanya ada dua pasangan calon,” ujar Kapolresta Denpasar, Kombes Pol I Wayan Sunartha seusai rakor. v MUNDUR DEMI TUAN GURU BAJANG Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Najmul Akhyar, Senin 1 April 2013, mengundurkan diri sebagai anggota partai. Suratpengunduran diri langsung diberikan kepada Sekretaris DPW PKS NTB Abdul Hadi. Najmul yang saat ini menjabat Wakil Bupati Lombok Utara mengatakan, pengunduran dirinya karena mendukung pencalonan kembali Muhammad Zainul Majdi sebagai Gubernur NTB periode 2013-2018. “Situasi politik terakhir mengharuskan saya mengundurkan diri,” kata Najmul, Senin petang, 1 April 2013. Najmul menjelaskan, dia tidak bersikap abu-abu berkaitan dengan pencalonan Muhammad Zainul Majdi, yang tak lain calon inkumben. Muhammad Zainul Majdi yang biasa disapa Tuan Guru Bajang itu adalah keturunan pendiri Nahdatul Wathan (NW), organisasi sosial keagamaan terbesar di Lombok. Dalam pertarungan memperEbutkan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Mei mendatang, Tuan Guru Bajang diusung oleh partai yang dipimpinnya, Partai Demokrat. Sedangkan PKS menjagokan kadernya sendiri, yakni duet Suryadi Jaya Purnama-Johan Rosihan. Suryadi merupakan DPW PKS NTB. Sedangkan Johan Rosihan menjabat Ketua Bidang Kebijakan Publik PKS NTB. v PERAN GEREJA DALAM PILKADA

Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang, John Tuba Helan, di Kupang, Kamis (4/4/2013) mengatakan, keterlibatan sejumlah tokoh agama menjelang pilgub putaran kedua sangat disayangkan.

“Khotbah-khotbah pimpinan ibadah dalam gedung gereja di hadapan ribuan umat cukup mengganggu, apalagi pimpinan itu memberi imbauan langsung untuk memilih pasangan calon gubernur, bupat,i atau legislatif tertentu,” kata Helan. Wibawa gereja harus dijaga sehingga tetap dihormati dan diakui semua kalangan umat beriman sebagai penjaga moral, kedamaian, dan ketenteraman bersama.

Gereja tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis dalam pemilihan gubernur NTT putaran kedua, 15 Mei mendatang.

Posisi gereja sebagai lembaga penjaga moral dan keagamaan harus tetap netral.

Netralitas gereja menjadi tolok ukur dalam pembinaan iman umat. Peran Gereja hanya sebatas memberi pemahaman dan pendidikan bernilai moral kepada masyarakat, tetapi tidak menyinggung masalah-masalah politik. v GUBERNUR: KURANGI JALAN-JALAN Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang meminta semua bupati dan wali kota di Sulawesi Utara (Sulut) untuk mengurangi kebiasaan ke luar daerah. “Setiap hari Jumat pasti hilang, lalu Senin sore balik ke daerah. Kurangi jalan-jalan, kecuali memang kalau ada tugas,” ujar Sarundajang di hadapan para bupati dan wali kota saat penandatanganan pakta integritas dan Rapat Koordinasi Kepegawaian se-Provinsi Sulut, Rabu (3/4/2013) di Manado. Dalam kesempatan itu, Sarundajang juga menyentil peraturan menteri soal izin tugas keluar daerah bagi kepala daerah yang dianggapnya tidak mengatur soal sanksi yang tegas bagi kepala daerah yang melanggar. “Aturan ini tidak tegas, melapor dan tidak melapor sama saja, tidak ada sanksinya,” ujar Sarundajang.

Menurut Sarundajang, dia pernah ditanyai seorang menteri yang bertemu dengan bupati/wali kota ketika berkunjung ke luar negeri. Padahal, dia sebagai gubernur sama sekali tidak tahu jika seorang kepala daerah bepergian kel uar negeri karena tidak pernah mengajukan izin. v MARTHEN MENANG DI GORONTALO Pasangan Marthen Taha-Budi Doku yang diusung Partai Golkar memenangi Pemilihan Kepala Daerah Kota Gorontalo setelah dinyatakan meraih suara terbanyak 36.392 suara sah atau 52,48 persen,

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

11

telegram Rabu (3/4/2013), di Gorontalo. Pasangan ini mengalahkan dua kandidat lainnya, yaitu Feriyanto Mayulu-Abdurrahman Bachmid (25.328 suara sah/36,53 persen) dan AW Thalib-Ridwan Monoarfa (7.620 suara sah/10,99 persen). Suara untuk pasangan Adhan Dambea-Inrawanto Hasan tidak dihitung karena pasangan tersebut dicoret pencalonannya oleh KPU Kota Gorontalo pada sehari sebelum pemungutan suara yang berlangsung pada 28 Maret lalu. Pencoretan itu berdasar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado yang menilai pencalonan Adhan tidak sah karena tidak menyertakan surat keterangan pengganti ijazah sekolah dasar. “Dengan hasil ini, maka KPU Kota Gorontalo sudah selesai menetapkan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo terpilih untuk periode 2013-2018. Jika masih ada pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil penetapan ini, silakan mengajukan gugatan sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Ketua KPU Kota Gorontalo Erman Rahim seusai pelaksanaan rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih Pilkada Kota Gorontalo.v KARYAWAN HARTATI KE BUPATI Ribuan karyawan PT Hardaya Inti Plantations mengepung kantor Bupati Buol, Selasa (26/3). Mereka mendesak pemerintah daerah dan kepolisian setempat membuka pintu gerbang pabrik yang diduduki anggota Forum Tani Buol.

Gerbang ditutup paksa sejak lima hari sebelumnya. Dan, selama itu pula karyawan PT Hardaya tak bisa bekerja. Karyawan PT Hardaya meminta, kepolisian menindak tegas anggota Forum Tani Buol. Tapi Bupati Syamsudin Koloi tak mau gegabah.

Dia berjanji bernegosiasi dengan anggota Forum Tani Buol agar bersedia menyadahi aksi mereka. Soal sengketa lahan yang dipersoalkan Forum Tani, menurut Syamsudin, penanganannya sudah diambilalih Gubernur Sulawesi Tengah.. v SULBAR PERLU DONGKRAK IPG Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Sulawesi Barat masih di bawah nasional sehingga membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk meningkatkannya. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sri Danti di Mamuju, Rabu, 3 April mengatakan bahwa nilai IPG Sulbar sekitar 65.78, masih di bawah IPG rata-rata nasional 67.80. Hal itu diungkapkannya pada acara Musyawarah Perencanaan

12

Pembangunan (Musrembang) Pemprov Sulbar. Menurut dia, IPG Sulbar berada di bawah nasional setelah IPG Provinsi DKI Provinsi Jakarta yang jauh di atas nasional karena nilainya melebihi 70. Kemudian juga di atas IPG, 12 Provinsi lainnya di Indonesia, termasuk Yogyakarta sebagai daerah dengan IPG tertinggi kedua di Indonesia. Selain itu, Sumatera Utara sebagai daerah dengan IPG tertinggi ketiga, kemudian Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Bengkulu, Bali, Maluku, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Riau. “Meski begitu Provinsi Sulbar melampaui IPG Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang merupakan Provinsi induksnya sebelum mekar menjadi Provinsi baru IPG Sulsel berada diurutan 27 dari 33 Provinsi di Indonesia,” katanya. Ia mengatakan bahwa IPG tertinggi menurut Kabupaten di Sulbar terdapat di Kabupaten Majene dengan nilai 67.41, kemudian Kabupaten Polman 63.13, Kabupaten Mamuju, 60.42, Mamasa, 59.85 dan Mamuju Utara 53. Acara itu dihadiri Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh beserta sejumlah pejabat dari instansi dan Kementrian ditingkat pusat antara lain Kementrian Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementrian Dalam Negeri, dan Kementrian Percepatan Daerah Tertinggal. Selain itu dihadiri Bupati, pejabat satuan kerja perangkat daerah, para camat dari lima Kabupaten di Sulbarv CALON WALI KOTA BAKAL DIPERIKSA Meski telah menetapkan enam tersangka dalam kerusuhan dan pembakaran beberapa kantor pemerintah dan swasta di Kota Palopo, penyidik Polda Sulselbar belum menghentikan penyelidikannya.

Bahkan, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut lima, Haidir Basir-Thamrin Jufri, akan diperiksa terkait dugaan pengerahan massa. “Tunggu perkembangan hasil penyidikan polisi.

Yang jelas pada prinsipnya semua pelaku yang terlibat kasus kerusuhan dan pembakaran beberapa kantor pemerintah dan swasta akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diperlakukan sama di depan hukum. Jika dibutuhkan, maka penyidik akan memeriksa pasangan calon wali kota Palopo nomor urut 5 karena semua tersangka adalah pendukungnya,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sulselbar Kombes Endi Sutendi Kamis (4/4/2013) malam. Mantan Wakil Kepala Polrestabes Makassar ini menambahkan, keenam tersangka kasus

kerusuhan dan pembakaran di Palopo sudah tiba di markas Polda Sulselbar Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Rabu sekitar pukul 21.00 Wita. “Enam tersangka dari Palopo sudah tiba di Polda Sulselbar dengan keadaan selamat. Keenamnya langsung ditahan di rutan markas Polda Sulselbar,” tambah Endi. Sebagaimana telah diberitakan, massa pendukung calon wali kota/wakil wali kota yang kalah, Haidir Basir-Thamrin Jufri, diduga terlibat pembakaran enam gedung perkantoran karena tidak menerima kekalahan, Minggu (31/3/2013). Sejumlah bangunan yang dibakar adalah Kantor DPD Partai Golkar, Kantor Wali Kota Palopo, Kantor Dinas Perhubungan, Kantor Panitia Pengawas Pemilu, Kantor Kecamatan Wara Timur, dan kantor harian Palopo Pos. Pascakerusuhan dan pembakaran itu, polisi menangkap enam pendukung pasangan calon yang tidak menerima kekalahan.

Keenam tersangka tersebut adalah AT sebagai penggerak, SL pelaku pelemparan batu ke Gedung Golkar, SH pelaku pelemparan batu di Gedung Golkar, M allias I tertangkap tangan membawa botol plastik berisi bensin dan melakukan pembakaran di Gedung Wali Kota Palopo dan Bus Perintis Pemkot, WS alias C melempar ke Gedung Golkar, dan HS binti AH, perannya melakukan pelemparan ke Gedung Golkar sebanyak dua kali.v BUHARI MATTA MANGKIR SIDANG Terdakwa korupsi jual beli nikel kadar rendah, Bupati Kolaka, Buhari Matta, mangkir dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang digelar di Pengadilan Negeri Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (3/4/2013). Tak hanya terdakwa, penasihat hukum Bupati Kolaka juga tidak hadir dalam sidang tanpa ada alasan jelas. Tim Jaksa Penuntut Umum, Andar Perdana, SH dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada persidangan majelis hakim yang diketuai Aminuddin mengatakan, ketidakhadiran Buhari Matta pada sidang perdana, karena terdakwa sedang sakit. “Sesuai penetapan, kami sudah memanggil terdakwa, namun yang bersangkutan tidak hadir karena alasan sakit, kami juga membawakan dokumen surat keterangan sakit dari Rumah Sakit Marinir Cilandak, Jakarta,” ungkap Andar, Rabu (3/4/2013). Karena JPU tidak dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang perdana tersebut, maka ketua majelis hakim Tipikor, Aminudin yang didampingi

telegram

Kabar Singkat dari Penjuru Nusantara dua hakim anggota, Yon Efri dan Kusdarwanto memutuskan untuk menunda sidang hingga Rabu, 10 April 2013 mendatang. Selain itu, ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Kendari juga meminta kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar pada sidang selanjutnya melampirkan surat keterangan sakit dari dokter independen atas terdakwa Buhari Matta.

“Jadi sidang hari ini tidak bisa dilanjutkan karena terdakwa Buhari Matta tidak hadir dengan alasan sakit. Dengan ini juga saya perintahkan kepada JPU untuk mengganti dengan menggunakan dokter independen,” cetus Aminuddin. Menurutnya, Buhari Matta yang juga menjabat sebagai Bupati Kolaka sudah seharusnya menggunakan dokter independen, sehingga pihaknya bisa mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang diderita Buhari Matta.v ABUA TUASIKAL MEMBANTAH Bupati Maluku Tengah (Malteng) Abua Tuasikal membantah tudingan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Perwakilan Maluku yang menyebutkan dirinya membiarkan konflik berlarut-larut di daerahnya. “Tidak benar bahwa Pemkab Malteng tinggal diam menyikapi masalah. Apalagi disebutkan mengabaikan masalah HAM,” katanya ketika dihubungi, Rabu (27/3). Menurut dia, pihaknya senantiasa melakukan pendekatan dengan masyarakat agar dapat sama-sama menjaga stabilitas keamanan di wilayah masing-masing. Abua mengatakan, melalui program Tabaos, secara langsung sering pemkab imbau masyarakat untuk menjaga ketertiban di wilayah masing-masing. Pemkab pun, kata dia, mengupayakan mencari akar persoalan bentrok demi terciptanya stabilitas keamanan. Ia menyatakan, soal penanganan konflik, pemerintah punya tanggung jawab besar untuk menjamin terciptanya rasa aman bagi masyarakat.

Dia mengaku pemerintah tetap akan mencari format penyelesaian konflik yang permanen, tidak bersifat sementara. “Yang diperlukan sekarang, adalah mencari format perdamaian yang abadi,” kata Abua yang sebelumnya berprofesi sebagai seorang notaris ini. Sebelumnya, Kepala Sekretariat Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM), Maluku Emmy Tahapary mengatakan, memang menjadi aneh ketika hanya karena masalah batas tanah, negara tidak mampu menyelesaiakan bahkan lalu terkesan dilanggengkan untuk berbagai kepentingan terselubung.

“Karena hanya untuk dua desa di satu

wilayah yang kecil terdapat aparat negara di sana, namun kasus bentrokan ini terus berlarut-larut. Ini mngindikasikan aparat maupun negara tidak mampu memberikan perlindungan dan jaminan keamanan terhadap warganya,”katanya beberapa waktu lalu.v 6 PASANG CALON GUBERNUR Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara masih memverifikasi berkas dari enam pasangan bakal calon Gubernur/ Wakil Gubernur Maluku Utara yang telah mendaftar untuk pemilihan kepala daerah Maluku Utara , 1 Juli mendatang.

“Pendaftaran bakal calon telah ditutup akhir Maret lalu, sehingga sekarang KPU Maluku Utara memverifikasi berkas yang diajukan oleh para bakal calon,” ujar Anggota KPU Maluku Utara Aji Deni yang dihubungi dari Ambon, Kamis (4/4/2013).

Ada enam pasangan bakal calon yang mendaftar. Lima pasangan diantaranya berasal dari jalur partai politik sedangkan satu pasangan lagi melalui jalur independen. Kelima pasangan dari partai politik, Abdul Gani Kasuba (Wakil Gubernur Maluku Utara)-Muhammad Natsir Thaib (mantan Asisten 3 Pemerintah Provinsi Maluku Utara) yang diusung koalisi Partai Keadilan Sejahtera, Republikan, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan, dan Partai Peduli Rakyat Nasional. Kemudian Namto Hui Roba (Bupati Halmahera Barat)-Ismail Arifin (mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Halmahera Barat) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Nasional, dan Barisan Nasional.

Selanjutnya, Muhadjir Albar (mantan S ekda Maluku Utara)- Sahrin Hamid (anggota DPR dari Partai Amanat Nasional ) yang diusung Demokrat, Partai Bulan Bintang dan Partai Amanat Nasional. Dua pasangan lainnya, Ahmad Hidayat Mus ( Bupati S ula)-Hasan Doa (mantan B upati Halmahera Tengah) yang diusung Golkar, Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Damai Sejahtera, dan Partai Karya Peduli Bangsa. Kemudian Syamsir Andili (mantan Wali Kota T ernate)-Benny Laos (pengusaha) yang diusung Partai Gerindra serta 17 parpol nonparlemen. Adapun jalur independen, Hein Namotemo (Bupati Halmahera Utara)-Malik Ibrahim (mantan K epala Dinas Tata Kota Ternate).

Menurut Aji Deni, para bakal calon yang lolos proses verifikasi oleh KPU Maluku Utara akan ditetapkan menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur Maluku Utara.

Penetapan calon akan dilakukan pertengahan Mei mendatang.

HEBOH KORBAN DI TAMBRAUW Sekitar 95 warga di Distrik Kwor, Kabupaten Tambrau, Papua Barat, meninggal akibat busung lapar. Meski angka kematian itu tidak terjadi secara serentak melainkan merupakan akumulasi sejak November 2012, namun fakta tersebut tetap saja memprihatinkan. “Ini adalah pembiaran yang dilakukan pemerintah daerah di sana,” kata Plt Sekretariat Komnas HAM Papua, Frits Bernard Kamuki Ramandey, Rabu (3/4). Padahal kampungkampung tersebut bisa diakses walaupun butuh waktu beberapa jam. Lebih dari itu, kenyataan pahit ini juga menunjukan betapa kepentingan penguasa lebih dominan daripada kepentingan publik.

“Kekurangan gizi, bagaimana ini bisa terjadi? Ini bukan bencana alam, ” ujarnya penuh tanya. Frits menilai, dari segi hak azasi manusia (HAM), ada dua indikasi pelanggaran yang terjadi dari fakta menyedihkan ini. “Pertama, penyalahgunaan kewenangan, dan kedua tidak menjalankan regulasi di daerah,” tegasnya.

Dan yang paling bertanggung jawab atas meninggalnya 95 warga tersebut, lanjut dia, adalah bupati di wilayah itu. v NOMOR URUT PILGUB PAPUA Kepolisian Daerah (Polda) Papua akan memanggil Elvis Tabuni juga wakilnya saat mencalonkan diri sebagai Bupati Puncak, dan salah seorang anggota DPRD Puncak bernama Revinus, untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus penembakan yang menewaskan 7 anggota TNI dan 4 warga sipil di Distrik Sinak Kabupaten Puncak, 21 Februari lalu.

Bahkan Polda juga akan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) bagi tersangka kasus penembakan di Sinak, Kabupaten Puncak dan juga penembakan lainnya di Puncak Jaya yaitu berinisial GT, yang merupakan pimpinan kelompok sipil bersenjata. “Surat DPO tersebut akan dikeluarkan setelah polisi mengumpulkan alat alat bukti lengkap yang mengarah kepada tersangka. Pencarian tersangka kemungkinan juga akan melibatkan aparat TNI,“ ungkap Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. M. Tito Karnavian, MA, ketika dikonfirmasi wartawan di Mapolda Papua, Rabu (3/4). v RAHMAT TONY

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

13

pentas

Insya Allah Tidak Akan Korupsi

Drs H Iskandar Hasan SH MH: Calon Gubernur Sumatera Selatan

14

D

ari perspektif manajemen, siapa yang bisa memimpin organisasi, seharusnya sanggup memimpin organisasi apa saja. Maka banyak yang sukses memimpin organisasi bidang usaha menjadi politisi. Banyak pemimpin militer dan kepolisian menjadi pengusaha. Dalam konteks ini, Inspektur Jenderal Drs H Iskandar Hasan SH MH adalah salah satu contohnya. Ia mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk mencalonkan diri menjadi gubernur di provinsi yang sama. Tim Majalah Publik: Meri Veronica, Jhoan Dwi Saputra, dan Dodi Nopriansyah menemuinya untuk sebuah sesi wawancara. Berikut petikannya: Bagaimana Anda menggambarkan Sumatera Selatan sebagai provinsi?

Sumatera Sumatera Selatan itu potensinya sangat besar terutama sumber daya alam yaitu minyak, gas bumi, dan batubara. Tapi permasalahan sekarang ini bagaimana sumber daya tersebut dikelola untuk kesejahteraan masyarakat kita.

Jangan sampai sumber dayanya banyak seperti padinya banyak, tetapi mengapa ayamnya mati di lumbung padi. Lemah di lumbung energi. Tentu saja permasalahannya itu di managerial. Kemarin saya ke Talang Ubi, Pendopo. Di sana masyarakatnya mengatakan ya kami ini tahu daerah kami ini sebagai sumber energi tapi mengapa

lampunya mati hidup mati hidup. Artinya pemerintah harus bisa mensinergikan semua potensi itu untuk kesejahteraan rakyat.

Permasahan satu lagi adalah sumber daya manusia. Banyak orang Sumatera Selatan yang cerdas, tetapi belum kompak atau belum fokus, belum bisa menggali sumber daya kita dengan sebaik-baiknya.

Kita harap juga ke depan SDM ini melangkah ke tingkat yang lebih tinggi dan betul-betul berjiwa pengabdian pada masyarakat.

Gagasan Anda untuk peningkatan SDM seperti apa misalnya?

Soal sumber daya manusia, kita lihat perlunya peningkatan investasi ke Sumatera selatan ini. Nah, dalam konteks ini kita perlu memperhatikan empat aspek.

Pertama, keamanan. Keamanan ini harus kita utamakan, artinya perlu kerja sama dengan pemerintah daerah bupati, wali kota dan juga Kapolres, Dandim. Ini harus maksimal termasuk dalam penaganan kriminalitas biasa seperti narkoba. Korupsi tentunya harus kita tekan.

Kedua, kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan pilar investasi. Jadi investor akan masuk jika melihat kepastian hukum itu ada. Misalnya mengenai tumpang tindih lahan, sertifikat, HGU dan se-

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

15

pentas

Irjen Drs H Iskandar Hasan SH MH gala macam dan kadang-kadang itu bisa menjadi sumber konflik. Ini juga masalah keamanan, jadi nggak jauh-jauh amat, ada kolerasinya juga.

Ketiga, birokrasi. Jadi saya berharap birokrasi di semua lini pelayanan masyarakat tidak hannya di pemerintah daerah harusnya mengutamakan pelayanan yang prima. Jika birokrasi berbelit-belit, yang harusnya selesai dalam satu hari dibuat tujuh hari, ini kan kan mengganggu iklim investasi. Kalau memang bisa kita potong birokrasi itu kita potong.

Keempat, infrastruktur seperti jalan, air, listrik dan komunikasi. Terutama jalan banyak yang rusak-rusak ya harus kita perhatikan semua sampai pelosok desa. Komunikasi, jika masyarakat sudah bisa komunikasi dengan bagus maka hasil bumi akan keluar dengan bagus sehinnga nilai jualnya bisa lebih tinngi.

Kita lihat banyak jalan yang macet seperti Kota Palembang ini, harus kita benahi.

Masalah keamanan harus kita lihat, sudah cukup bagus. Jangan sampai terjadi konflik masal. Maka kita harus jaga bersamasama.

Simpulannya, fokus Anda SDM dan SDA ya?

16

Ya, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan bagaimana kita mengelola sumber daya alam secara maksimal, tentunya berkaitan dengan infrastruktur, yang artinya mengelola sumber daya alam ini bukan bearti kita harus habis-habisan.

Sumber daya alam ini titipan anak cucu ke depan yang harus kita kelola dengan baik, ramah lingkungan, demi kesejaheraan semua pihak. Jangan hanya sekelompok tertentu saja yang menikmati, tapi juga rakyat yang kita utamakan.

Dari pengalaman Anda memimpin kepolisian bagaimana?

Pertama yang harus saya benahi terutama di kepolisian, ya sumber daya manusia dulu karena sumber daya manusia kan mempengaruhi kinerja, mempengaruhi pelayanan masyarakat. Jadi kita liat sumber daya manusia pemerintah daerah ini gimana yang baik-baik kita gunakan yang nggak baik kita ganti. Bukan berarti kita harus lihat wah ini orang saya, ini bukan.

Saya akan memilih orang yang bisa dipercaya untuk melayani masyarakat.

Bagaimana cerita hingga Anda berpasangan dengan Hafisz Tohir (adik Hatta Rajasa)?

kebetulan Pak Hafisz ini kan orang teknokrat. Saya kira dengan kepemimpinan beliau terutama di bidang teknologi, saya kan dari segi manajerialnya, dan Pak Hafisz ini dari segi teknisnya. Jika kombinasi ini dilanjutkan dengan baik saya kira akan maju. Manajemen ini harus kita benahi, terutama saya juga kan dari mantan interpol dan saya juga banyak kawan-kawan internasional saya berharap juga jika saya jadi saya masukkan dalam facebook.

Kekuatan pasangan Iskandar-Hafisz ini apa ya?

Antara lain, kita bisa menarik investor dari luar. Jadi, bukan hannya berharap dari APBD dan APBN. Kita berharap juga investasi dari luar untuk mendongkrak pembangunan. Pengalaman di Interpol membuat saya banyak teman. Bahkan ada yang sudah minta, dia bisanya investasi di perhotelan yang syariah. Ya kita akan menuju ke nuansa Palembang Darussalam, sangat menguntungkan. Perbankan international juga sudah masuk, ke syariah juga karena sangat menguntungkan bagi masyarakat muslim.

Anda sampai sekarang masih aktif di kepolisian. Ada yang mempersoalkan?

Aturan Undang-Undang, jika saya maju ya saya harus mundur dari jabatan saya.

Saya mau mengundurkan diri dan Kapolri setuju. Sekarang masih dalam proses. Jika tidak salah sekarang prosesnya sudah di Sekretaris Militer Presiden karena saya bintang dua. Jika Kombes tidak sampai Presiden, hanya sampai Mabes Polri saja.

Nah, mengenai dukungan suara, Anda punya target?

Saya tidak menargetkan berapa suara.

Jika saya bandingkan dengan kompetitor, mereka sudah lebih jauh sosialisasi. Saya kan baru empat bulan. jika ibarat mobil saya baru 40 km/jam mereka sudah 200 km/jam, saya nggak mendoakan mobil mereka macet ya, kita doakan langkah terbaik saja, biar masyarakat yang menilai, sepenuhnya saya serahkan pada masyarakat. Tahunya saya berpolitik ini saya baru sepuluh hari. Jadi, jika saya bandingkan dengan beliau-beliau calon lain, sangat jauh jadi saya harap masyarakat dapat memilih dengan mata hati.

Gambaran pendukung Anda?

Ya alhamdulillah terutama dari kalangan-kalangan Islam terutama ulama, habib, maupun dengan kelurga yang mendukung saya.

Prinsip Anda jika terpilih bagaimana?

Prinsip saya, tidak akan berbohong kepada masyarakat dan insya Allah saya tidak akan korupsi. Karena korupsi sudah menjadi atensi Presiden sebagai pimpinan.

Ada tiga kasus yang menjadi atensi Presiden yaitu korupsi, terorisme, dan narkoba.

Dan itu sudah saya lakukan waktu saya kapolda. Jadi korupsi dan narkoba ini harus kita utamakan yang korupsi tadi merusak tatanan pembangunan, yang narkoba merusak manusia.

Sejauh mana masalah narkoba di Sumsel?

Masalah narkoba menurut data BNP provinsi kurang lebih ada 80 ribu orang.

Kita bisa bayangkan yang 80 ribu orang ini bisa mempengaruhi beberapa orang lagi, makanya sekarang ini banyak berita mengenai narkoba keluar di koran.

Anda optimistik dapat mengatasi masalah narkoba di Sumsel?

Bisa, kita bisa berhasil menangkap.

Menangkap itu semua informasi berasal dari masyarakat. Karena apa? Karena saya sudah membuka sms online 08119801980.

Banyak sekali informasi yang masuk. Ini bukan saya lakukan di Palembang saja.

Waktu saya Kapolda Aceh pun saya lakukan. Saya bisa menangkap puluhan bahkan ratusan hektar ganja dari sms masyarakat.

Ini artinya apa..?sekian masyarakat masih banyak yang bagus ya jika saya jadi gubernur tentunya ini saya fokus disitu saya akan kerja sama yang baik dengan kapolda untuk memberantas semua kejahatan tadi termasuk korupsi juga.

Soal narkoba jenis apa saja di Sumsel?

Di sini yang paling banyak sabu dan

ganja, juga ekstasi. Ya itu kita tekan semua jangan sampai bangsa ini rusak. Narkoba ini merusak batang otak ya, jika batang otak rusak, seperti tanaman berdaun layu.

Jika daun layu pasti nggak berbuah dan pasti sebentar lagi pohon ini mati. Pernah saya tangkap sabu 1,5 kilo, harganya sekitar Rp1,3 miliar. Ada dua kali satu lagi 2 kg banyak yang ditangkap dan ada caloncalon bandar berikutnya yang sedang kita pelajari.

Soal illegal logging bagaimana?

Masalah illegal logging tidak semarak seperti dulu. Yang terakhir juga illegal mining marak tapi belakangan sudah berkurang, tetap kita tekan juga. Jadi semua kejahatan kita tekan jangan sampai meluas, apalagi illegal logging, illegal mining ya segala macam.

Agar masyarakat tertarik memilih, apa yang Anda tawarkan?

Begini ya saya tidak akan berbohong kepada masyarakat baik sekarang maupun ketika menjadi gubernur. Jadi masyarakat percaya kepada saya tidak akan berbohong dan insya Allah saya tidak akan korupsi. Sudah sering saya sampaikan pada kyai, Kapolres, Bupati dan Wali Kota, baik itu di Aceh maupun dis ini. Ya kira-kira untuk membeli kain kafan ini cukup ya. Apa lagi yang kita pikirkan sekarang? Tinggal sisa hidup ini, pengabdian pada masyarakat. Bahkan saya akan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan.

Jadi masyarakat mengetahui, kita akan

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

17

pentas

Irjen Drs H Iskandar Hasan SH MH terbuka, dengan adanya keterbukaan itu maka peluang korupsi berkurang. Jika kita tutup-tutupi, korupsinya banyak. Yang korupsi ini banyak sedang dalam proses semua.

Saya juga tidak mencari kesalahan.

Yang benar itu benar, yang salah ya harus diproses sesuai dengan prosedur hukum.

Belakangan ini sudah ada instruksi Presiden. Kami beberapa waktu lalu berkumpul di Jakarta, terdiri dari Gubernur, Kapolda, Kajati, yang terkait dengan penindakan hukum. Kita berkumpul di Jakarta untuk mendapat arahan dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, KPK, BPKP, Jjaksa Agung, Kapolri. Acara itu khusus mengenai masalah korupsi. Intinya jika ada perintah dari atasan ya kita laksanakan, kita merah putih. Dan yang membuat kita cerah sekarang ini bahwa DPR sudah menyetujui anggaran untuk pemberantasan korupsi ini menjadi Rp208 juta per kasus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Rp70 juta per kasuss. Ya jadinya dengan ongkos yang banyak ini intinya kita harus mengembalikan uang negara yang dicuri, jadi jangan sampai tekor.

Jadi?

Jika saya menjadi gubernur insya Allah saya bisa, apalagi kita bersama-sama. Saya minta dikawal oleh rakyat, suara rakyat itu suara Tuhan. Saya tidak akan pencitraanpencitraan, kita apa adanya saja, supaya masyarakat mengerti dan kita juga tidak berbuat macam-macam. Seperti di Polda ini saya bikin tim pengawas eksternal dari masyarakat itu ada lima orang. Ada profesor, guru besar, segala macam latar belakang. Saya ingin institusi kepolisian ini diawasi masyarakat sehingga kita benar, karena orang yang memegang jabatan dan kekuasaan cenderung korup, apalagi tidak ada pengawasan.

Menurut Anda kekuatan para pesaing bagaimana?

Saya tidak minder akan kekuatan itu.

Saya sadar kekuatan itu saya pikir rakyat lebih mengerti. Sekarang rakyat ada alternatif untuk memilih yang lain. Jadi rakyat memilih apa mau seperti kondisi yang lama apa mau ada perubahan? Jadi tema saya Iskandar Hafisz Sumsel Baru. Kita ingin ada perubahan. Intinya mengubah karakter manusia, mengubah pembangunan, membangun itu membangun manusia Sumatera Selatan seutuhnya. Artinya membangun sumber daya manusia dan infrastruktur yang terkait dengan kehidupan manusia.

18

Kinerja gubernur yang lama bagimana?

Saya tidak boleh menilai itu. Gubernur yang lama adalah saudara saya, biar masyarakat saja yang menilai. Mulai dari mata, masukkan dalam otak, sampaikan ke mata hati, maka ambil keputusan. Karena hakekatnya pemilukada ini hak asasi politiknya masyarakat, untuk memilih yang terbaik.

Jika terjadi dua putaran?

Kita lihat kalkulasinya nanti.

Selain partai-partai yang mendukung bapak PKS, PAN, dan PKB adakah partai lain?

Sementara ini yang formal hanya itu.

Tapi saya harap juga partai lain partai kompetitor saya mungkin mereka meli-

hat figur saya. Masalahnya pimpinan ini bukan hanya partai tapi figur. Jika figur ini baik ya itulah yang dipilh masyarakat. Jika masalah keterangan agama, seperti saya bilang tadi banyak yang mendoakan saya: habib, kiyai-kiyai mendoakan. Jika mereka memilih ya silakan dari mereka sendiri.

Paling tidak mereka sudah banyak yang sms saya. Alhamdulilah Pak Iskandar jadi ikut, jadi saya akan ya alhamdulillah dukungan moral. Intinya saya punya modal dari 14 kursi itu 20 persen. Ya insya Allah saya akan tingkatkan ya jika bisa 15% itu kan lebih bagus. Ya saya minta siapapun termasuk incumbent dan saya juga termasuk, kita bermain jujur, tidak boleh macam-macam, saya sampaikan kepada seluruh jajaran ini polisi netral bahwa kita tahu kapolda ini maju. Kita beri pembelajaran yang baik untuk masyarakat.

Mengenai masalah politik uang dalam pemilukada?

Saya nggak punya uang. Saya nggak akan politik uang karena saya nggak punya uang. Ya saya punya hati saja. Saya yakini hati saya, dan Allah juga tahu hati saya. Jika ada calon lain ada yang bermain uang, jika terbukti ya kita proses hukum.

Ya tanggal 27 ini saya akan ada apel pasukan di sini silakan hadir. Saya akan ngomong netral saja status saya kan masih Kapolda. Ada semacam conflict of interest di satu sisi masih Kapolda di sisi lain calon Gubernur.

Dari mana asal suara paling banyak untuk Anda?

Ya tentu saja dari kampung saya. Sumatera Selatan ini kan kampung saya.

Mulai dari Musirawas, Linggau, sampai ke Musi Banyuasin, Empat Lawang, ya termasuk di kota Palembang juga. Saya juga usulkan kepada empat kandidat ini supaya menghadap senior politik, senior pengusaha orang-orang Sumatera Selatan agar datang. Mohon petunjuk memberi pembelajaran, bukan saling musuh-musuhan. Minta petunjuk pada senior yang di atas itu: Ada Pak Taufik Kiemas, ada Marzuki Alie, ada Hatta Rajasa, ada Jimly Asshidiqie, itu kan orang pintar semua.

Ada respon dari mereka, ada orang yang sedang mengkomunikasikan itu. Mudahmudahan beliau berkenan kita duduk bersama sebagai orang-orang Sumatera Selatan. Ya kita welcome-welcome saja.

Intinya kandidat lain berbesar hatilah. Intinya siapapun yang menang saya akan dukung.v

Rekam Jejak lrjen Pol Drs H lskandar Hasan SH MH NRP 55050602 Kapolda Sumsel, Cagub Sumsel 2013-1018 Lubuk Linggau SD 1967 SMP 1971 STM 1974 PENDIDIKAN PROFESI DALAM NEGERI AKABRI 1980 PTIK 1986 HANKAM 1990 PA SERSE UMUM 1991 SESPIM 1995 SUSJEMEN HANKAM 1997 SESPATI VII 2004 Universitas Bung Karno 2008 Universitas 17 Agustus Jakarta 2010 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LUAR NEGERI FBI ACADEMY, Quantico, Virginia, USA 1992 Management of Serious Crime Course Australia 1997 Investigation Course Tokyo, Japan 2005

Retratning FBI Asia Fasific Seminat Tokyo, |epang, 1994 Pertemuan Polda Sumut-Kontingen PDRM Penang, Malaysia 2002 Investigasi Zakaria Zaman di Bangkok, Thailand 2003 Milipol Exhibition, Prancis 2003 Conference afThe Creation of Orange Noticei Lyon, Prancis, 2004 Counter Terrosim Workshop Singapura 2004 SCTIB di Paris, Prancis, 2005 ICPO General Assembly Session, Berlin, German, 2005 Pertemuan Polisi Serawak dan Polda Kalbar, Kucing, Malaysia2005 Kunjungan Kerja ke Mabes Polisi Korea Selatan, 2005 China-Asean Workshop on Law Enforcement 2006 Pertemuan Teknis MoU Polri-PNP, Davao, Filipina 2006 Kunjungan Kerja ke Pyongyang, Korea Utara 2006. v

RIWAYAT JABATAN 29-Desember-2010 KAPOLDA ACEH 05-Agustus-2010 KADIV HUMAS P0LRI 09-Juli-2010 SAHLI KAPOLRI 2009 DIR PPTTK PTIK 2008 KAPOLDA KEP.BANGKA BELITUNG 2006 SES NCB INTERPOL 2002 WASES NCB INTERPOL 2OOO KADIT SERSE POLDA SUMUT Nov 1999 WAKA SUBDIT PIDKAMNEG KORSERSE POLRI Juli-1999 KADIT SERSE POLDA RIAU 1998 KAPOLRES ACEH UTARA POLDA ACEH 1997 SESDIT DIKLAT POLDAACEH 1995 KASAT IDIK JITKAOR SUBDIT SERSE UM DIT SERSE POLRI 1994 INSTRUKTUR PUSDIK RESINT.EL 1990-1994 KANIT CURAT SAT SERSE POLDA METRO 1989-1990 KANIT BUNUH CULIK DITSERSE POLDA METRO 1987-1989 KASUBBAG BINOPS DITSERSE POLDA METRO 1986-1987 PAUR BAGREN SETDIT LOG POLRI 1984-1986 MAHASISWA PTIK 1984 KAPOLSEKTIF GONDOMANAN YOGYA POLDA JATENG 1983 KAPOLSEKTIF CILACAP POLDA }ATENG 1982 KABAG OPS POLRES AILIU TIMTIM POLDA NUSM 1981 KASAT LANTAS POLRES CILACAP POLDA JATENG 1980 DANSAT SABHAM RES CILACAP POTDA IATENG 1980 PA STAF POLRES CILACAP POLDA JATENG 1980 PA STAF POLRES BANJARNEGARA POLDA JATENG TANDA JASA Satya Lencana SER0JA 1983, Satya Lencana GOM VII TH 1998 Satya Lencana KESETIAAN 8 TH, Satya Lencana KESETIAAN 16 TH, Satya Lencana KESETIAAN 24TH, Satya Lencana JANA UTAMA 2004, Bintang Bhayangkara Nararya, Bintang Bhayangkara Pratama.

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

19

politik

HM Jusuf Kalla

M Jusuf Kalla:

SEKARANG BAYAR DULUAN

HM Jusuf Kalla mendapat gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia.

Ia juga menyampaikan kuliah umum di sana.

Berikut tanya jawab JK dengan civitas academica usai kuliah umum tentang kepemimpinan dan kepercayaan

20

Bagaimana kiat Anda masuk ke Myanmar bersama Palang Merah Indonesia sedangkan negeri itu terkenal tertutup?

Kepemimpinan selalu perlu komunikatif, komunikasi yang logis. Saya tahu, pertama kita mempelajari siapa yang kita hadapi dan apa kondisinya termasuk detention bagi seluruh kabinet menterinya.

Saya tahu mereka itu sangat tertutup selama 30 tahun dan tidak gentar. Mengalami embargo 30 tahun lebih tidak ada soal.

Jadi, orangnya keras sekali. Tapi, saya tahu juga mereka ingin maju.

Maka saya katakan, Mr President, saya datang ke sini bukan untuk memihak, melainkan PMI ini untuk melayani semua.

Bukan hanya orang Rohingya, melainkan juga orang Arakan (Rakit), orang asli yang Budha. Yang kedua, kami tahu Anda ingin maju dan ingin demokrasi juga investasi.

Kalau untuk pengungsi saja Anda tidak membuka, apalagi investor, mana mau mereka mengikuti saya. Jadi, buka dong daerah Anda, kita lihat. Nanti saya bisa cerita kepada orang, kamu boleh ikut saya kalau mau investasi di Myanmar ini.

Lantas?

O, begitu, kata Presiden. Kemudian dia bilang, Kapan Pak Jusuf mau ke Rohingya, kapan? Saya bilang besok. Oke siilakan besok, nanti dikawal Pak Menteri. Begitu saja. Kira-kira 10 menit saja prosesnya.

Jadi, Anda perlu lihat yang kita hadapi siapa, dan prinsip pokok yang ia pegang apa? Kita lihat siapa pemimpinnya, siapa yang lainnya, apa pendidikannya, siapa kelauarganya, tiap hari ngomong apa dia, buku apa yang pernah ia baca Melihat fenomena politisi belakangan ini, menurut Anda, seorang politisi itu idealnya berbisnis lebih dulu atau berpolitik dulu?

Tergantung. Sebetulnya kepemimpi-

nan itu tidak bisa diatur seperti itu. Saya juga tidak bisa mengatur takdir. Sejak kecil saya berada di lingkungan bisnis orang tua, kemudian terjun ke pemerintahan.

Tapi satu hal ingin saya katakan, tidak ada satu pun dari langkah saya loncat-loncat.

Yang bisnis saya mulai dengan menjadi manajer, orang tua saya direktur utama.

Setelah itu saya menjadi direktur walaupun itu perusahaan bapak saya. Kemudian menjadi direktur utama, setelah dirut menjadi komisaris. Di pemerintahan, saya mulai dengan anggota DPRD lebih dulu, kemudian menjadi anggota MPR selanjutnya menjadi Menteri. Naik lagi satu tingkat menjadi Menko. Kemudian naik lagi satu tingkat dan menjadi Wapres. Nah tingggal satu tingkat lagi saja yang belum. Tapi terlihat tidak loncat-loncat, semua mengikuti jenjangnya. Lantas bagaimana idealnya?

Ya, bagaimana yang ideal?

Menurut saya, yang seperti pengalaman saya itu idealnya karena dalam bisnis itu kita harus mengambil keputusan cepat dan tangkas. Kalau kita kalah cepat, akan kalah bersaing.

Untuk mempercepat pengambilan

keputusan, prosedurnya yang kita perbaiki. Maka banyak yang mungkin bilang saya melanggar aturan. Sebenarnya tidak. yang saya lakukan adalah mengubah aturan.

Yang tidak bisa diubah itu hanya alquran, hadits, injil dan kitab suci saja kan? Yang lain bisa diubah. Masa aturan Keppres tidak bisa diubah? Begitu saja kan?

Kalau kepemimpinan lembaga sosial seperti PMI bagaimana?

Kepemimpinan sosial tanpa koneksi akan sulit berjalan. Kalau saya mau di PMI karena saya pikir siapa yang akan menelepon menteri-menteri itu. Bisa-bisa menteri itu bilang: Siapa saudara telepon-telepon saya? Kalau saya bilang mantan Wapres, maka menterinya bilang “ya ya ya�. Begitu juga gubernur.

Tapi, semua itu tergantung pada keercayaan. Bisnis tanpa kepercayaan tidak akan berjalan. Begitu juga pemerintahan.

Jika pemerintah tanpa kepercayaan, siapa yang mau ikut kita? Sama juga kepemimpinan sosial. Kalau tanpa kepercayaan, bagaimana saya mau meminta bantuan kepada para pengusaha?

Bisa-bisa mereka bilang, ah Pak JK itu cuma proyekkan saja urusan bencana itu.

Jadi boleh dibilang kepercayaan itulah intinya.

Hambatan kita ini birokrasi, menurut anda?

Ya, sekarang ini banyak yang ketakutan memikul tanggung jawab. Masa semua orang minta cek peraturan. Menteri tanya dirjen dulu, dirjen tanya direktur dulu, apakah bisa ini menurut aturannya. Nomor berapa itu, apa aturannya itu. Begitu aturannya ketemu, ternyata semua salah.

Itulah yang terjadi sehingga semua takut memikul tanggung jawab dalam birokrasi.

Bagaimana jika kurang pengalaman memimpin di kalangan anak muda misanya?

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

21

mokrasi memang begitu Lagi pula dukungan politik sekarang ini mahal. Dulu untuk menjadi gubernur tinggal maunya Cendana (kediaman Presiden Soeharto). Siapa yang ditunjuk Cendana, jadi gubernurlah dia tanpa bermacam-macam ongkos. Bahwa nanti ada konsesi-konsesi, urusan belakangan, apa boleh buat, dulu memenag begitu. Tapi sekarang ini bayar duluan, itu bedanya.

Dulu bayar belakangan, sekarang bayar duluan kalau mau jadi gubernur, dan bisa saja rugi. Itulah mengapa hampir 90 persen pemimpin di daerah bermasalah. dulu itu Bupati boleh dibilang hanya mengurus KTP, sekarang berbagai macam proyek. Dulu yang mengurus proyek itu Kanwil (kantor wilayah di bawah kementerian). Siapa atasan Kanwil itu? Ya menteri.

Kepemimpinan itu bukan hanya Presiden. Sebenarnya selalu ada kepemimpinan jika kita berkelompok. Anda bisa mulai dengan menjadi pemimpin band. Anak muda bisa mulai dengan kepemimpinan pemuda di KNPI misalnya. Anda bisa menjadi bupati, atau gubernur. Maka saya perlu katakan bahwa pemimpin itu dilaksanakan, bukan dikatakan. Kepemimpinan itu tidak akan dilihat dari apa yang Anda katakan, tapi apa yang Anda laksanakan, bukan yang Anda tidak lakukan. Kerjakan dulu, baru baca teorinya. Jika baca dulu baru mau kerja, kita akan ketinggalan.

Nah, tanggapan Anda mengenai ide agar yang memimpin orang muda?

Memang banyak harapan terjadi regenerasi terus menerus. Itu kan alamiah.

Tapi saya ingin mengatakan terkait tuamuda, umur itu ada tiga macam. Pertama, umur kalender, kedua umur biologis, ada yang muda tapi bisa saja terlihat tua karena capek mungkin. Ada juga yang umur kalendernya tinggi, tapi biologisnya muda.

Nah, ada juga umur semangat, yang ketiga ini. Semangat. Umur boleh sama, tapi semangatnya berbeda-beda. Tapi tetap kepercayaan itu intinya, yang bisa kita lihat dari perilaku. Jadi meskipun pemuda, atau masih muda, tapi memiliki perilaku yang baik, potensial, ya silakan. Tapi, jika perilakunya tak terpuji, ya habis juga. Jadi, jangan hanya melihat kepemimpinan itu dari umur kalender, harus juga kita lihat semangat dan perilakunya. Memang tidak ada faktor tunggal untuk menentukan kepemimpinan itu. Pilihannya banyak sekali Apa pandangan Anda mengenai korupsi di kalangan kepemimpinan yang tampaknya kian menyebar?

22

Kita sudah mengetahui bahwa power tends to corrupt. Absolute power, corrupt absolutely. Nah, dulu, berlangsung sentralisasi. Anggaran itu semuanya diatur oleh pusat, pemerintahan pusat, oleh kementerian-kementerian. DPR kemudian hanya menjadi stempel. Kemudian daerah tingggal laksanakan. Zaman dulu itu, SD saja, SD Inpres, itu diatur oleh pusat, di mana SD diletakkan.

Sekarang, power itu dibagi tiga. Sepertiga di pusat, sepertiga DPR, dan sepertiga daerah, karena otonominya. Karena itu korupsinya juga dibagi tiga, dan yang masuk penjara pun masing-masing sepertiga.

Sepertiga orang pusat, sepertiga anggota DPR, dan sepertiga lagi gubernur dan bupati-wali kota. Itu adalah suatu kewajaran dari otonomi. Power dibagi, tanggung jawab dibagi, korupsinya juga dibagi. Konsekuensi pembagian kekuasaan dalam de-

Tentang sistem atau kepemimpinan, mana lebih penting?

Sistem itu mengatur untuk mengelola sisi manajerial. Tap leadership menyangkut perubahan dan kemampuan. Dua-duanya penting. Pemimpin tanpa sistem juga bisa kacau. Tapi lebih kacau lagi jika sistem tidak ada pemimpinnya. Di bidang apapun, di perusahaan atau di pemerintahan, itulah yang akan terjadi. Tapi di atas segaagalanya, yang mendorong perubahan menuju kemajuan memang kepemimpinan. Pemimpin yang baik akan dipercaya.

Tapi yang pertama, ia harus percaya diri.

Jika tak mempercayai dirinya, bagaimana ia dapat memimpin orang lain.

Mana yang lebih Anda nikmati, pemimpin di pemerintahan atau bisnis?

Ini tergantung. Kalau menginginkan kebebasan, enak jalan-jalan, ya jadi pengusaha. Tapi ketika saya masuk Jakarta, menghadapi kemacetan, terasa asing. Di

Makassar jarang terlihat kemacetan. Tapi, ketika menjadi Wapres, tidak ada kemacetan itu, hebat sekali kita pikir. Main golf, semuanya minggir. Jadi, lima tahun tanpa macet. Tapi di Jakarta juga banyak demo, di daerah kita disambut para pelajar di kirikanan jalan, walaupun di Makassar banyak sekali demo, apa saja di demo. Kalau di lembaga sosial itu banyak melihat orang susah, kepuasannya dunia-akhirat. Dunia dapat, akhirat juga.

Menurut Anda, lebih penting proses atau hasil akhir?

Semua penting, proses penting, tapi proses yang baik akan mencapai tujuan.

Maka tujuan akan menjadi penilaian akhir meskipun prosesnya mungkin tidak benar.

Proses harus dilalui, namun tingkat kepentingannya berbeda-beda. Kalau bisnis, yang paling menonjol objective harus tercapai dan prosesnya bisa berubah-ubah.

Dalam pemerintahan juga begitu, prosesnya pun bisa berubah, tapi banyak kendala seperti peraturan macam-macam sehingga kadang-kadang pencapaian tujuannya menjadi lebih lambat.

Pemimpin melayani atau dilayani?

Ya tentu semua pemimpin harus melayani, pemimpin apapun itu. Pemimpin juga bisa dilayani, misalnya pengusaha melayani pemimpin agar proses berjalan lebih cepat. Ini masalah personal, bukan pokok dari kepemimpinan, seperti masalah protokoler.

Bagaimana hubungan kepemimpinan dan kemajuan bangsa?

Bangsa kita ini sebenarnya bangsa yang lengkap, punya kemampuan, sumber daya alam, jumlah penduduk, dan banyak lagi. Dulu, kita selalu menyebut Singapura lebih maju karena hanya kota kecil pasti lebih mudah. Tapi, ternyata Cina bisa maju.

Dengan penduduk 1,4 miliar dan wilayah yang besar ternyata bisa maju. Jadi, negara kecil atau negara besar bisa maju juga. Kita negara menengah seharusnya bisa maju juga. Jadi, di mana letak faktor kemajuan itu? Kembali lagi kepada kepemimpinan.

Singapura itu maju dipimpin Lee Kuan Yew selama 30 tahun. Malaysia maju dipimpin Mahathir yang memimpin dengan keras tapi baik. Kita juga sebenarnya memiliki potensi maju ketika dipimpin Soeharto selama lebih dari 30 tahun.

Cina juga maju?

Cina maju karena Deng Xiao Ping.

Bahwa populasi 1,4 miliar itu bukan beban, melainkan aset. Kita juga seharusnya memanfaatkan betul sumber daya manusia kita agar mencapai kemajuan di dalam negeri. Kemajuan itu berasal dari nilai

tambah yang banyak. Nilai tambah yang banyak berasal dari teknologi. Dari mana teknologi? Dari pendidikan dan semangat.

Pendidikan saja tanpa semangat tidak cukup, jadi gabungan yang diperlukan. Sedangkan pemimpinnya harus memberikan jalan yang jelas, arah yang jelas, kemauan yang jelas, dan contoh yang jelas. Jadi, harus melihat ke depan. Itu sebabnya bangunan-bangunan universitas dan lembaga pendidikan itu harus modern. Lembaga pendidikan bukan museum, dia harus berorientasi ke depan.

Bagaimana dengan masalah hukum?

Memang salah satu masalah bangsa ini ialah lepasnya sisi hukum itu sehingga sekarang ini cenderung berlaku hukum rimba. Apa hukum rimba itu? Ia sendiri jadi polisi, ia sendiri jadi jaksa, ia sendiri juga yang menjadi hakim, menghakimi orang. Itulah maka terjadi persoalan, pembakaran rumah, kantor, bangunan, polisi dianiaya. Itu semua karena hukum tidak dilaksanakan dengan tegas. Jika tidak tegas, tak ada yang takut melanggar hukum.

Jadi, ketegasan yang diperlukan. Kadangkadang persoalannya adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Soal HAM ini adalah hak dan kewajiban. Semua orang berhak atas kehidupan yang layak dan sebagainya.

Tapi, pasal terakhir HAM itu adalah kewajiban untuk taat hukum. Inilah yang sering dilupakan atau keliru diterapkan.

Terakhir, Anda mau maju di pemilihan presiden 2014?

Karena pertanyaannya sederhana, ya harus kita maju, masa jalan ke belakang.

Tapi, kita bisa jelaskan begini: Politik kita itu sama dengan kepentingan band. Kalau partai kita anggap band, figur itu vokalisnya. Di Indonesia ini, banyak band tapi tanpa vokalis. Golkar band bagus, vokalisnya harus lebih banyak memperbaiki kemampuannya. Selain perlu vokalis, penyanyi latar, dan duet yang bagus.

Kalau Demokrat, akibat macam-macam hal, pemain band-nya ada yang pergi.

Pemain bass-nya sudah tidak ada. Ada juga band kecil dan penyanyinya juga ya kurang terkenal. Ada juga penyanyi cuma tak ada band. Nah, itu orang seperti saya kan? Juga Mahfud, Dahlan, Jokowi. Semua bisa menyanyi, tap di rumah saja kalau tidak ada band. Tap pada 2013 ini, penyanyi akan bertemu band dan band bertemu penyanyi.

Rahmat Tony publik@indogetnetworks.com

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

23

utama

Bongkar Pasang Partai Bintang

K

24

ini bukan teka-teki lagi. Ketua Umum Partai Demokrat pengganti Anas Urbaningrum terjawab sudah. Dia adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

SBY terpilih secara aklamasi dalam kongres luar biasa partai yang dipimpin oleh anggota Dewan Pembina EE Mangindaan.

Karena SBY masih menjabat Presiden, maka ditunjuklah seorang Ketua Harian yang akan menjalankan hampir seluruh tanggung jawab ketua umum. Munculnya jabatan itu juga diusulkan oleh SBY. Selanjutnya KLB juga menghasilkan struktur organisasi baru di tubuh partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain mengganti Anas Urbaningrum yang mundur dari jabatan ketua umum, Demokrat juga membentuk format baru kepengurusan guna membantu Presiden SBY menjalankan peran ganda kepemimpinan. Seperti diketahui bersama, selain menjadi Presiden Republik Indonesia, SBY juga menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Partai.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik menjelaskan, muncul nama-nama baru dalam kepengurusan partai berlambang bintang mercy ini.

“Ketua Umum Pak SBY, Ketua Harian Pak Syarif Hasan, Wakil Ketua Majelis Tinggi Pak Marzuki Alie, Ketua Harian Dewan Pembina Pak EE Mangindaan. Saya tetap Sekretaris Majelis Tinggi dan Anggota Dewan Pembina,” terang Jero Wacik di Komplek Istana Negara, Jakarta, 2 April 2012.

Kemudian, tambah Jero, SBY juga sudah membentuk formatur untuk pengurus partai, “Ketuanya adalah Ketua Umum SBY, anggotanya saya, Syarif Hasan, Max Sopacua dan Nurhayati Assegaf,” demikian Jero.

Dia juga mengatakan ketiga pejabat partai ini akan memainkan peran aktif dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian. “Dengan demikian partai ini sudah bisa bekerja sesuai dengan peran tugas dan fungsinya,” kata Susilo Bambang Yudhoyono seusai mengumumkan posisi pengurus baru. Ia juga menambahkan,

manajemen organisasi sehari-hari telah dimandatkan untuk dipimpin dan koordinasikan pejabat-pejabat harian.”

KLB Bali diselenggarakan untuk memilih ketua umum baru setelah Anas dinyatakan berstatus tersangka dalam kasus korupsi pembangunan komplek olahraga Hambalang di Jawa Barat pada Februari lalu. “Harus dilihat KLB ini dalam konteks penyelamatan partai,” kata Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan.

Alasannya, kata Pohan, antara lain, DCS (Daftar Calon Sementara) untuk legislatif yang harus diteken segera dan perlu tandatangan seorang Ketum definitif. Tenggat penyerahan DCS pada Komisi Pemilihan Umum adalah 22 April.

Sejak mulai disebut namanya bulan lalu, nama SBY mulanya sempat disandingkan pula dengan nama Ani Yudhoyono serta Bhaskoro Yudhoyono, istri dan anak bungsu presiden yang kini menjabat sebagai Sekjen partai untuk posisi ketua umum. Namun sosok SBY nampaknya dianggap lebih pas berkenaan dengan perannya melahirkan partai dan otoritasnya yang sangat besar sebagai penentu keputusan partai.

“Yang kita butuhkan sekarang bukan orang yang punya kemampuan, kalau itu ada banyak. Yang kita butuh adalah figur pemersatu,” tegas Ahmad Nizar Shihab, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Dua hari setelah pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, partai berlambang Mercy ini langsung tancap gas. Sejumlah ide muncul, salah satunya menambah dua posisi wakil ketua umum.

Untuk akomodasi faksi di Partai Demokrat?

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Nurhayati Asegaf mengatakan Senin, 1 April 2013 malam Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan memimpin langsung rapat DPP Partai Demokrat di kediamannya. Salah satu materi yang menjadi pembicaraan dalam rapat tersebut, Nurhayati menyebutkan “Rencananya menambah dua wakil ketua umum,” ujar Nurhayati kepada wartawan sebelum Sidang Paripurna DPR, Selasa, 2 April 2014.

Nurhayati menyebutkan dalam rapat tersebut juga dibahas tentang restrukturi-

r

KLB Partai Demokrat.

sasi kepengurusan DPP Partai Demokrat.

Hanya saja, Nurhayati menampik bila restrukturisasi ditujukan untuk bersih-bersih kelompok tertentu di Partai Demokrat.

“Tapi yang jelas tidak ada geser menggeser. Kebersamaan adalah kunci keberhasilan,” tambah Nurhayati.

Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bathoegana menyebutkan dua Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat akan berasal dari Jawa, mengingat dua wakil ketua umum yang ada saat ini berasal dari luar Jawa yakni Jhonny Allen Marbun berasal dari Sumatera Utara dan Max Sopacua berasal dari Ambon. “Satu perempuan, satu laki-laki, semuanya dari Jawa,” ujar Sutan.

Sementara Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa yang dikenal sebagai loyalis Anas Urbaningrum mengatakan menyerahkan soal posisi wakil ketua umum kepada ketua umum terpilih SBY. “Terserah Ketum, siapa yang akan dipilih jadi Waketum,” kata Saan.

Penambahan posisi dua Wakil Ketua Umum dipastikan akan semakin menggemukkan struktur partai. Padahal, merujuk kepengurusan DPP Partai Demokrat saat Anas Urbaningrum memimpin, struktur partai sudah cukup gemuk.

Langkah akomodasi semua kekuatan di Partai Demokrat bisa saja dimaksudkan untuk menyolidkan partai. Walaupun soliditas partai tak sesederhana memberi pos atau jabatan saja. Pengalaman Anas selama tiga tahun terakhir ini, faksi di internal Partai Demokrat masih terus terjadi.

Sikap akomodatif ini selalu diterapkan SBY seperti saat penyusunan kabinet.

Di sisi lain, pengamat politik Siti Zuhro mengkritisi penunjukan Syarief Hasan yang

merupakan salah satu menteri Yudhoyono sebagai langkah tidak konsisten karena Yudhoyono sebelumnya pernah meminta menteri-menterinya untuk berkonsentrasi pada tugas mereka dan tidak disibukkan dengan urusan partai.

“Pak SBY kurang konsisten dalam hal ini karena pernah menghimbau dan memberikan instruksi kepada menteri kabinet sekaranng untuk fokus pada kerja mereka tapi yang terjadi Pak SBY sibuk dengan partai Demokrak dan bahkan menterimenteri didorong untuk sibuk dalam masalah partai padahal ada banyak kader partainya yang tidak memiliki peran ganda,” kata Zuhro.

Dia juga meragukan Syarief Hasan bisa optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua harian karena posisinya yang juga merangkap Menteri Menteri Koperasi dan UKM. “Sebagai ketua umum partai menjelang 2014 SBY tidak bisa seratus persen turun ke bawah dan ke DPC-DPC karena dia juga menjabat sebagai Presiden tapi sayangnya posisi ketua harian juga dijabat leh menteri dengan persoalan sama.”

Pengamat komunikasi politik Tjipta Lesmana mengatakan, Partai Demokrat dan pemerintahan makin buruk dan terpuruk. “Partai Demokrat akan tetap terpuruk pasca-SBY sebagai ketum. Pemerintahan pun makin buruk kinerjanya karena fokus SBY akan lebih ke partainya,” tandas Tjipta.

Sejumlah lembaga survey hingga awal tahun ini menyebut popularitas Partai Demokrat terjun bebas dari lebih dari 20 persen pada pemilihan umum 2009 menjadi tinggal delapan persen. v GE gun@indogetnetworks.com

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

25

utama

Partai Demokrat

Setelah Survei Lahirlah Para Sengkuni

D

r

Sengkuni versi wayang golek Sunda.

Gejolak internal Partai Demokrat agaknya menjadi pentas kesinambungan dan perubahan budaya politik.

Maka, serangan terhadap Anas Urbaningrum mempopulerkan figur pewayangan Sengkuni dalam wacana politik di tanah air.

26

i dunia pakeliran (pentas pewayangan), figur Sengkuni muncul dalam konteks dendam atas kekalahan sayembara. Sedangkan di pentas politik belakangan ini, tokoh ini populer setelah survei menunjukkan perolehan suara partai pemenang Pemilu 2009, Partai Demokrat, akan merosot tajam atau terjun bebas.

Ya, pada mulanya adalah presentasi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SRMC) pada Minggu, 3 Februari 2012. Isinya antara lain dukungan responden terhadap partai politik dalam Pemilu 2014 mendatang. Survei tersebut berlangsung pada 6 hingga 20 Desember dengan jumlah sampel 1.220 orang pemilih di 33 Provinsi di Indonesia melalui wawancara tatap muka. Survei memiliki margin of error kurang lebih tiga persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

“Hasilnya, Golkar didukung dengan 21,3 persen, lalu PDIP 18,2 persen dan Demokrat di posisi ketiga dengan 8,3 persen,” ujar Direktur Riset SMRC Jaedy Hanan saat memaparkan hasil surveinya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat.

Di posisi berikutnya muncul Gerindra dengan 7,2 persen, PKB 5,6 persen, NasDem 5,2 persen, PPP 4,1 persen. Sedangkan PKS mendapat dukungan 2,7 persen, PAN 1,5 persen, Hanura dengan 1,4 dan partai lainnya 3,1 persen. Yang belum menentukan pilihan 21,4 persen.

Khusus Partai Demokrat dukungan tampaknya terus merosot dalam survei SMRC. Jika dibandingkan dengan Desember tahun sebelumnya, dukungan kepada partai penguasa ini memang terus turun.

“Pada Desember 2011 Demokrat masih 18 persen, sedangkan pada akhir 2012 menjadi 8,3 persen. Ini sejarah saat suara Demokrat paling turun sejak mengikuti Pemilu 2004,” ujar Hanan.

Di sisi lain, masih kata Hanan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru sebaliknya. “Masyarakat menilai kinerja presiden cukup positif,” kata dia.

Hasil survei SMRC menunjukkan hanya empat persen responden sangat puas terhadap pemerintahan SBY, 51 persen responden cukup puas, 34 responden kurang puas, lima persen responden tidak puas sama sekali, dan empat persen responden menjawab tidak tahu.

Tak berhenti di sini, Hanan mengatakan, Partai Demokrat seharusnya segera melakukan pembenahan pada kadernya menjelang pemilihan umum tahun 2014 mendatang. Alasannya, kader dari Partai Demokrat dipersepsi oleh responden banyak terjerat kasus korupsi.

“Bila Demokrat tidak melakukan bersih-bersih dari opini korupsi yang ditujukan pada kader Demokrat, walaupun ekonomi nasional dan kinerja Presiden SBY semakin baik, maka dukungan pemilih pada Demokrat akan semakin rendah hingga pemilu 2014,” ujarnya.

Hal terburuk lainnya yakni memungkinkan Demokrat tidak akan lolos electoral threshold sehingga bisa hilang dalam peta politik nasional pasca-Pemilu 2014. Ancaman itu bisa dicegah oleh Partai Demokrat jika memperhatikan pengalaman menjelang Pemilu 2009.

Saat itu, 10 bulan menjelang Pemilu, persisnya Juni 2008, Demokrat berada pada titik terendah. Sejak itu langkahlangkah pemulihan dilakukan hingga partai ini mengalami kemajuan sampai menjadi pemenang.

Waktu itu, kata Jayadi, sumber masalahnya adalah tidak adanya kepuasan rakyat pada kondisi ekonomi. Sekarang berbeda rupanya “Kebijakan ekonomi tidak akan menyembuhkan masalah Demokrat, karena sumber masalahnya bukan sosial ekonomi, tetapi lebih menyangkut opini bawa kader Demokrat paling banyak menyangkut opini korupsi. Opini ini yang harus ditanggulangi dengan langkahlangkah politik di dalam internal partai,” kata dia.

Apa reaksi Demokrat? Anggota Dewan Kehormatannya, Jero Wacik. Minggu petang mengundang wartawan ke kediamannya di kawasan Bintaro.

r

Anas Urbaningrum.

Menanggapi hasil survei SMRC, Wacik mengatakan angka delapan persen sangat jauh dari harapan partai, dan ini membuktikan bahwa partainya terancam akan hancur lantaran ditinggal oleh konstituennya. “Delapan persen ini sudah mau hancur. Anas pasti kaget lihat delapan persen. Ini sudah sangat meresahkan,” kata dia.

Menurut dia, tidak ada cara lain kecuali meminta Ketua Majelis dan Pembina partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyelamatkan Partai Demokrat.

Wacik sendiri mengaku dengan hormat memohon kepada SBY untuk segera bersikap terkait hal ini.

“Nanti saya akan telepon SBY malam ini. SBY harus segera selamatkan Demokrat dengan cara elegan. Saya salah satu kader utama memohon SBY. Kalau tidak. keburu hancur,” tegasnya.

Dia mengakui, para menteri yang berasal dari Partai Demokrat serta seluruh Gubernur yang juga kader partainya telah melakukan sebuah pertemuan untuk membahas masa depan partai. Namun, Wacik enggan untuk menerangkan hasil dari pertemuan itu.

“Begitu SBY pulang, akan ngadep cepet. Yang sudah koordinasi para menteri lima orang, Gubernur dari Demokrat NTB, Jambi, Sulut, Jatim. Beliau (SBY) kembali tanggal 7,” tandas Wacik.

Maka kisruh internal Partai Demokrat pun dimulai. Terlebih lagi, meski tengah berada di Nigeria untuk tugas kenegaraan, Presiden RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY tetap memantau roda kehidupan di internal partainya. SBY juga menyimak permintaan

khusus dari Menteri ESDM Jero Wacik yang juga anggota Dewan Pembina agar SBY turun tangan memperbaiki keterpurukan partai yang didirikannya itu jelang Pemilu 2014.

SBY menjanjikan segera merespon permintaan Wacik agar dirinya turun tangan menyelamatkan Partai Demokrat yang kian terpuruk akibat sejumlah kasus dugaan korupsi. Solusi terkait permasalahan di internal Partai Demokrat, kata SBY akan diungkapkannya usai beribadah Umroh di Mekkah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Medinah pada Selasa, 5 Februari.

“Saya akan memohon petunjuk Allah agar saya dituntun dalam mengambil keputusan yang baik untuk menyelamatkan Partai Demokrat, tentu solusi yang akan saya pilih nanti tentu benarbenar rasional. Semua itu bisa terlaksana setelah mendapat ridho dari Allah SWT,“ kata SBY di Jeddah, Senin, 4 Februari.

Selain itu, SBY secara tegas meminta KPK untuk bisa segera menuntaskan kasus-kasus yang menimpa kader Demokrat. “Kalau salah ya kita terima memang salah. Kalau tidak salah, kami juga ingin tahu. Termasuk ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbanigrum yang juga diperiksa dan dicitrakan publik secara luas di tanah air sebagai bersalah atau terlibat dalam korupsi ini, meskipun KPK belum menentukan hasil pemeriksaan.

Saya yakin, pastilah KPK yang menjadi andalan kita semua dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi juga tidak tebang pilih,” tandas SBY. Nah, tak berapa lama setelah muncul berita permintaan Presiden SBY kepada

KPK agar segera menuntaskan kasus korupsi yang diduga melibatkan kader partainya, ketua umum partai berlambang mercy ini, Anas menulis di status blackberry messenger-nya “Politik Para Sengkuni.”

Sengkuni adalah salah satu karakter wayang lakon Mahabarata. Dia adalah patih (perdana menteri) di Astina, sebuah negara yang diperintah oleh Kurawa. Sengkuni juga digambarkan memiliki watak licik, senang menipu, menghasut, memfitnah, dan munafik. Sebagai patih dia menjadi pengasuh utama Kurawa.

Anas sendiri mengaitkan status BBnya dengan buku Mahabarata yang tengah ia baca dan belum selesai. Namun, jelas-jelas status itu menyebut para Sengkuni yang berarti tidak satu orang.

Maka interpretasi semakin berkembang. Apakah para Sengkuni itu adalah lima menteri yang disebut Wacik dalam pertemuan di kediamannya?

Salah satu menteri asal Partai Demokratm Mekop UKM Syarief Hasan tegas-tegas membantah. ”Kami hanya ingin SBY mengambil langkah konkret menyelamatkan partai. Jadi, tidak menggunakan cara kotor seperti Sengkuni,” tandasnya.

Dinamika internal Partai Demokrat terus berlanjut. Ini tahun politik, dan puncaknya baru tahun depan. Kita lihat saja kelanjutannya. v GE gun@indogetnetworks.com

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

27

SBY Fans Club?

R

akyat Republik ini pantas galau menyaksikan ketidakmampuan para pemimpin atau direktur pengelola pemerintahan negara, yang terlihat kerepotan mengelola kestabilan harga serta distribusi bahan kebutuhan dapur mereka. Daging, Cabai, Kedele, minyak tanah, Biaya masuk sekolah, Gas 3 kiloan bahkan Bawang bergejolak seperti tidak di kelola dengan baik oleh para direktur republik ini. Wajar jika para ibu rumah tangga mengharapkan ada penjelasan bahkan kalau bisa sosialisasi jalan keluar diberitakan oleh pimpinan pemerintahan.

Bab III UU 1945 dengan tegas memuat ketentuan hukum tentang kekuasaan pemerintahan negara, yang secara jelas merumuskan wewenang tinggi dari presiden sebagai kepala pemerintahan. Ada 14 pasal yang mengatur tentang wewenang Presiden. Dan pasal ke 17 mengatur juga hak prerogratif presiden untuk mengangkat pembantunya. Jelas ini adalah presiden republik Indonesia, yang sebelum menjalankan tugas, harus bersumpah seperti berikut : “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Presiden, yang sesuai pasal 10 UU juga memegang kekuasaan tertinggi dari Angkatan bersenjata ini, adalah Presiden republik Indonesia, bukan presiden suatu golongan tertentu ataupun partai. Presiden bersumpah berbakti kepada Nusa dan Bangsa, bukan kepada suatu golongan tertentu. Presiden yang harus bekerja 24 jam sehari, 365 atau 366 hari setahunnya, kembali untuk nusa dan Bangsa, dan bukan hanya dihari senin sampai jumat saja!. Kelembagaan Presiden melekat pada diri seorang yang telah mengucapkan sumpah jabatan dihadapan dewan perwakilan Rakyat, disaksikan seluruh rakyat Indonesia. Kelembagaan institusi melekat dan tidak bisa dipisahkan, sampai beliau meninggalkan jabatan tersebut. Seorang presiden Amerika jika menaiki pesawat terbang yang kecilpun, maka si pilot akan langsung merubah kode panggil pesawatnya menjadi Air Force one!. Presiden Republik indonesia, secara filosofis dan taktis adalah memimpin , berbakti sesuai janjinya kepada Nusa dan bangsa, Presiden adalah milik kami, milik kita, milik saya dan bukan milik golongan atau partai!.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden mempunyai hak “prerogrative” mengangkat pembantunya. Presiden memerlukan pembantu yang profesional, yang berkwalitas, yang mengerti apa yang harus dia kerjakan, yang obyective, yang mempunyai pengalaman cukup dibidang yang dia geluti dan yang pasti mau bekerja sesuai dengan kebijaksanaan sang Presiden dan mau berbakti untuk Republik ini. Teorinya, seorang yang bisa independen dan hanya “selurus lurusnya”, seperti sumpah presiden bekerja dan berbakti untuk Negara. Mereka harus jadi direktur mengelola republik ini. Sedihnya dari 3 (tiga) menko, 20 menteri departemen dan 10 (sepuluh) menteri negara, 20 (dua puluh) diantaranya tercatat sebagai orang partai. Entah menjadi menteri karena diusulkan partainya , atau ditunjuk karena dianggap mewakili partai atau golongan dan faksi dalam partai. Komposisi jumlah pemimpin pengelola pemerintahan ini menimbulkan banyak keraguan pada rakyat tentang niatan “lurus” mereka untuk bekerja demi nusa dan bangsa. Banyak fakta

28

memperlihatkan pembuktian dari keraguan ini. Kasus daging sapi misalnya.

Pidato SBY di malam minggu akhir Maret lalu, sangat menghentak, bahkan terkesan melupakan sumpah yang telah diucapkan. Memang bu Mega juga memimpin partai, sebelum akhirnya dipilih untuk, akhirnya menjadi Presiden. Tapi ini tidak boleh dijadikan “excuse”. Pak SBY mungkin lupa, bahwa beliau dipilih rakyat secara langsung, SBY mendapatkan mayoritas mutlak, mendapatkan mandat mutlak dari rakyat secara langsung!, untuk membaktikan dirinya kepada Nusa dan Bangsa, seperti sumpah yang dia ucapkan!. Statement SBY yang rela di hujat sebagai pribadi karena keputusannya bersedia menjadi pimpinan partai tidak sebanding dengan dampak yang akan terjadi terhadap kelancaran roda pemerintahan. Lah wong, Presidennya penuh waktu, cabai, Daging dan bawang saja sudah tidak terkelola, bagaimana jika Presidennya juga mimpin partai, bahkan menteri yang dari partainya juga diberi tugas tambahan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan kenegaraan.

Partai adalah organisasi politik dan tempat berkumpulnya para politikus. Partai ‘biasanya dan seharusnya’ dipimpin oleh suatu ideologi. Partai pastinya bermuara pada kemauan untuk mendapatkan ‘power’ dan kekuasaan. Partai semestinya bukanlah suatu ‘fans club’ yang didedikasikan untuk ‘seseorang atau tokoh’ yang mereka sukai, yang memang biasanya dikelola oleh mereka mereka yang mempunyai “hubungan’ dengan sang ‘tokoh’. Seorang politikus yang sudah memimpin partai, memang biasanya akan mengejar kekuasaan, entah untuk dirinya atau partai. Tapi, tidak seperti ‘fans club’, partai secara ideologis selain kekuasan juga mempunyai misi untuk mensejahterakan pemilih serta rakyat. SBY memang memilih untuk menjadi pimpinan partai, bukan pimpinan ‘fans club’, jadi harapan untuk kesejahtraan rakyat sebagai ukuran keberhasilan masih bisa rakyat harapkan.

Hanya menjadi pertanyaan, jika Presiden adalah jabatan tinggi politis, lalu pembantu / para menteri juga dianggap jabatan politik, lalu siapa ‘direktur’ yang akan mengelola negara ini?. Siapa yang akan memikirkan cabai, daging, gas, minyak tanah dan bawang?.

Wajarnya disadari, jabatan menteri tak boleh dipandang lagi sebagai jabatan politis. Dalam manajemen modern, menteri adalah sejenis “manajer” dalam perusahaan, yang mahir dalam mengelola sumberdaya, bekerja secara professional mengkoordinir, memimpin dan mewujudkan visi serta misi kepresidenan atau pemerintahan.

Republik ini sepertinya tidak mempunyai strategi yang terarah. Bahkan Republik sekarang secara ‘transparan’ dipimpin oleh seorang politikus yang dibantu politikus lainnya. Republik ini perlu rencana kerja serta arah strategi yang disosialisasikan dengan jelas. Republik ini perlu punya direktur yang handal, yang berdedikasi lurus. Karenanya, dengan segala hormat dan harapan, pak SBY tolong kembali ke pasal 9 (sembilan) UU dasar kita. Selurus-lurusnya kepada Nusa dan bangsa!

Dr Tito Sulistio Senior Adviser Charta Politica

64 2 Majalah Publik - Edisi 1/III Januari 2012

Majalah Publik - Edisi 04/III April majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 20132012

63 29

ekbis

Rekor Harga Bawang H

arga bawang merah dan putih belakangan ini mencapai rekor tertinggi, mencapai Rp50-60 ribu per kg. Lonjakan harga-harga pangan seperti bawang merah, bawang putih, serta daging membuat pemerintah pusing.

Pemerintah diminta untuk lebih transparan soal harga pangan yang paling terkini berlaku. Sehingga, tidak ada permainan di pasar “Informasi harga tidak ada yang menindaklanjuti. Kalau pas zaman Pak Harmoko Menteri Penerangan, di radio diumumkan harga bawang merah berapa (misalnya). Sekarang informasinya tidak pernah dibuat terbuka,” kata Pengamat Pangan Bustanul Arifin di acara Diskusi: ‘Menguak Kartel Pangan’, di Akbar Tanjung Institute, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2013).

Menurut Bustanul, informasi harga merupakan salah satu cara untuk mencegah adanya permainan harga pangan di pasar dan mendorong lonjakan harga, serta permainan kartel.

Ia mengatakan, para kartel bergerak di 5 komoditi pangan yang masuk ke dalam program swasembada. Kelima komoditas tersebut di antaranya daging, beras, kedelai, gula, dan jagung.

“Lima komoditas yang ditarget swasembada itu ada dugaan kartel,” ungkap Bustanul Dikatakan Bustanul, kartel dipicu oleh adanya praktik impor. Untuk mencegah adanya kartel tersebut, opsi lain yang bersifat penting ialah peningkatan produktivitas pangan. Jika itu dilakukan, otomatis, impor dapat dikurangi, begitu juga dengan kartel.

“Produksi harus disehatkan, bahkan, kalau di hulu beres, sangat mungkin kita bisa buat kartel di luar negeri, daripada di Indonesia,” lanjutnya.

Kemudian yang ditekankan oleh Bustanul adalah administrasi perdagangan, atau verifikasi gudang-gudang pangan. Menurutnya, Kementerian Perdagangan saat ini tidak memiliki data yang akurat mengenai keberadaan gudanggudang ini.

30

“Administrasi perdagangan, gudang di Indonesia itu tidak terdaftar, Kemendag pun tidak ada datanya. Terlalu besar persoalannya, karena sistemnya struktural,” cetusnya.

Sedangkan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) KPPU Munrokhim Misanam menyatakan indikasi kartel bawang putih tak hanya terjadi di level importir. “Kartel juga ada di level pasar induk,” ujarnya.

Munrokhim menyebut, satu distributor dalam satu waktu bisa memperoleh 30-40 ton bawang putih. Itu hampir setara dengan pasokan ke Pasar Induk Kramat Jati dalam sepekan.

“Kalau di satu pasar sebesar Kramat Jati misalnya, Cuma ada 5 atau 5 distributor, itu kan rentan kartel juga,” ujarnya.

Ironisnya, praktek tercela itu juga sangat mungkin terjadi di pasar-pasar induk lain.

Alhasil, terjadi keterlambatan pasokan impor, meski hanya dalam hitungan hari atau bahkan jam, kenaikan harga di tingkat pedagang eceran atau konsumen bisa berkali-kali lipat.

Sayangnya, KPPU mempunyai keterbatasan dalam mengungkap kasus-kasus seperti ini. Sebabnya, wewenang yang dimiliki badan usaha ini sangat terbatas.

“Jangankan menyadap seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), memeriksa gudang pun tidak bisa,” kata Munrokhim.

Tuan Rumah Akbar Tandjung menyebut Presiden telah gagal melakukan stabilitas harga pangan nasional. “Presiden terlihat sangat semangat mengurusi masalah naiknya harga, sampai menegur para menteri di depan media massa. Padahal ini tidak lepas dari kesalahan dia juga (SBY) yang tidak bisa menstabilkan harga pangan,” ujar Akbar saat ditemui dalam acara diskusi politik pangan bertema Menguak Dugaan Kartel Pangan Impor di Aula Akbar Tanjung Institute, Jakarta, Senin (25/3).

Lebih lanjut, Akbar menjelaskan jika terus melonjaknya harga berbagai kebutuhan pangan dan bahan pokok disebabkan karena lambannya pemerintah mengambil tindakan tegas untuk segera menstabilkan harga-harga. Padahal, presiden memiliki

ekbis

SKK (d/h) SK,BP Migas

kewenangan besar membuat kebijakankebijakan yang pro terhadap masyarakat.

“Bangsa ini melihat masalah pangan menjadi masalah yang penting. Kita mempunyai ketahanan pangan yang cukup untuk mendukung kedaulatan pangan.

Itu seperti jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan. Tapi kelihatannya tentu tidak mungkin, kita masih mengimpor bawang dan kedelai,” sambungnya.

Tidak hanya itu, mantan Ketua DPR itu juga menyoroti peran pemerintah yang belum secara maksimal dalam menstabilkan harga bahan pokok yang terus melambung. “Nampak betul di antara pejabat yang punya kewenangan tidak memiliki kesamaan visi dan misi soal pangan.

Terlebih peraturan pangan masih sangat lemah,” lanjutnya.

Terkahir, Ia pun merasa khawatir jika permasalahan harga pangan yang terus berlanjut ini akan merembek ke permasalahan politik. Bukan tanpa alasan Ia mengatakan hal itu, pasalnya situasi politik di negeri ini semakin memanas jelang Pemilu 2014.

“Kalau pemerintah tidak segera cepat mengatasi masalah pangan ini dengan baik. Sangat mungkin akan berdampak ke situasi politik,” tutup politikus senior Partai Golkar ini.

Di tempat terpisah, Pengamat pertanian Ahmad Yakub berpendapat pemerintah harus bisa mengatasi ketergantungan impor pangan sehingga tidak ada lagi kenaikan harga bawang putih, bawang merah, dan beberapa komoditi lainnya dalam beberapa hari belakangan ini.

“Mahalnya harga bawang putih, bawang merah, dan beberapa komoditi lainnya

dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap para petani. Akibatnya petani yang dirugikan. Hal ini salah satu penyebab petani enggan menanam bawang, sehingga suplai terbatas,” ujar Ahmad Yakub.

Di sisi lain, kata dia, kementerian pertanian (Kementan) membatasi impor karena sebagian petani menikmati kenaikan harga hortikultura. “Tetapi itu kan tidak sepanjang tahun. Ini hanya spekulasi.

Padahal yang dinginkan petani dan konsumen adalah harga yang stabil,” kata dia.

Ia menjelaskan petani lebih memilih menanam padi daripada bawang atau cabai, karena pemerintah hanya menerapkan aturan harga pembelian pemerintah (HPP) beras. Padahal, bawang dan cabai merupakan tanaman yang sensitif terhadap alam dan harga.

Karena itu ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketergantungan pangan atas impor. Pertama, ketersediaan benih dan pupuk baik organik dan nonorganik harus tepat waktu agar dapat meningkatkan produksi.

“Terkait dengan produksi, ketersediaan benih dan pupuk baik pupuk organik maupun nonorganik kurang tepat waktu.

Sementara itu, teknologi untuk produksi yang digunakan petani tidak berkembang sejak dulu,” kata Ahmad Yakub.

Menurut dia, itu semua karena pemerintah tidak memahami bahwa pertanian Indonesia ini skala kecil dan berbasis keluarga. Jadi, jangan diperkenalkan dengan teknologi mesin tanam seperti di negara lain yang harganya miliaran rupiah,v Rahmat Tony publik@indogetnetworks.com

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

31

ekbis

Menanti Kilang Bontang

Menanti Kilang Bontang D

ua unit kilang BBM akan dibangun Pertamina bekerja sama dengan investor dari Arab Saudi dan Kuwait di Bontang, Kalimantan Timur. Awalnya kilang ini akan dibangun di Jawa.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo membenarkan rencana pembangunan kilang ini, karena sudah disampaikan kepada Presiden SBY dalam rapat kabinet terbatas.

“Kemudian dalam sidang kabinet terbatas di Kantor Pusat Pertamina, Presiden sudah mengarahkan bahwa kilang akan dibangun di tanah yang tersedia di Bontang,” kata Susilo.

Sebelumnya, kilang tersebut akan dibangun di daerah Banten, Jawa Barat dan Tuban, Jawa Timur dengan kapasitas kilang masing-masing 300 ribu barel per hari. Akan tetapi, dua lokasi ini batal dipilih karena ketiadaan lahan dan harga tanah yang naik sangat tinggi akibat ulah spekulan.

“Jadi satu permasalahan sudah berkurang saat diarahkan ke Bontang,” cetusnya. Ia menuturkan, kota ini 60% berpeluang untuk dibangun kilang.

Namun, tetap mesti memastikan beberapa kendala yang saat ini sedang dibahas. “Kepastian jadi atau tidak pembangunan kilang ini, kita masih harus menyelesaikan masalah teknis seperti insentif fiskal dan lainnya,” sambungnya.

Proyek ini, lanjut Susilo, masih menunggu kepastian insentif fiskal dari Kementerian Keuangan. Insentif diperlukan karena marjin dari bisnis pengolahan minyak mentah tidak terlalu tinggi. Sementara biaya yang dikeluarkan cukup besar. Sehingga, Pertamina membutuhkan insentif fiskal agar pembangunan kilang tetap ekonomis.

“Kita kan masih lihat dulu hasil dari Kemenkeu,” tegas Susilo. Ia menyatakan, dalam waktu dekat Kementerian ESDM memanggil Pertamina untuk melihat kesiapan studi kelayakan (feasibility studies/ FS), desain rinci (front end engineering design/FEED), dan pasokan minyak mentah.

“Kita akan panggil Pertamina. Kita koordinasikan tahapannya,” kata Susilo.

32

Sedangkan Gubernur Kaltim Awang faroek Ishak menjelaskan, PT Pertamina (Persero) berniat membangun dua kilang baru bekerja sama dengan Saudi Aramco Asia Company Limited (SAAC) dan Kuwait Petroleum Company.

Ia mengaku telah diberi tahu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu. Kapasitas kilang diketahui sebesar 2 x 300 ribu barel per hari (bph).

“Presiden sudah bisikin bahwa akan dibangun kilang di Bontang sebesar 2 x 300 ribu barel per hari (bph) oleh Pertamina,” ujarnya. Menurutnya hal ini dikarenakan lahan sebagai lokasi pembangunan yang sudah tersedia dengan pasti.

Lahan milik Pertamina seluas 540 hektar sudah dipastikan pembebasannya. Begitu juga lahan milik pemerintah daerah sekitar 500-600 hektar. “Akan kita tambah lagi 1000 hektar di daerah Marang Kayu,” terangnya.

Lebih jaug lagi, rupanya Pertamina dan Kuwait Petroleum Corporation menginginkan insentif berupa pengembalian investasi (Internal Rate of Return/IRR) sebesar 15%.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Edy Hermantoro mengatakan Pertamina sudah mengirimkan hasil studi kelayakan rencana pembangunan kilang di Bontang, Kalimantan Timur kepada Kementerian Keuangan.

“Yang dengan Kuwait, Pertamina sudah kirim hasil kajian yang menginginkan IRR sebesar 15%. Tetapi nanti tergantung Kementerian Keuangan, apakah dikasih atau tidak,” kata Edy. Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan hasil kajian proposal sealigus insentif yang diminta oleh investor masih dalam analisis. “Masih dianalisis,” katanya.

Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto membenarkan partner kerja Pertamina, yakni Kuwait Petroleum Corporation meminta insentif berupa pengembalian investasi/IRR sebesar 15 %.

“Ya benar, tapi itu permintaan dari Kuwait ya. Kalau tidak disetujui nanti, kita akan cari partner lain,” kata Chrisna.

Menurutnya, pada 15 Januari 2013, Pertamina sudah mengirimkan hasil kajian studi kelayakan pembangunan kilang di Bontang kepada Kementerian Keuangan.

Saat ini, prosesnya masih menunggu jawaban dari pihak Kementerian Keuangan.

Setelah ini, lanjut Chrisna, pihak Kementerian Keuangan akan menggunakan Financial Consultan untuk menganalisis proposal dari Pertamina bersama Kuwait Petroleum. “Financial Consultant ini yang akan mempelajari dan menentukan proposal kami nantinya,” tambahnya.

Sementara, untuk kerja sama dengan Saudi Aramco, pihaknya mengatakan masih dipersiapkan. “Yang ini belum ada market study-nya, rencananya dirapatkan dulu,” ujarnya.

Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan untuk memindahkan lokasi 2 kilang baru Pertamina ke Bontang dari lokasi sebelumnya di Tuban dan Balongan. Langkah ini dilakukan karena terkendala pembebasan lahan akibat harga tanah yang naik cukup tinggi.

“Dua-duanya (Kilang Baru) dipindah ke Bontang, Presiden sudah memutuskannya dan sudah ada Keppresnya (Keputusan Presiden),” kata Rudi Rubiandini ketika masih menjadi Wakil Menteri ESDM. Rudi menambahkan, pemindahan kilang baru Pertamina tersebut ke Bontang dikarenakan Pertamina memiliki lahan milik sendiri di Bontang jad tanpa perlu dipusingkan membebaskan tanah.

“Bontang dipilih karena Pertamina memiliki lahan sendiri yang cukup, tadi tidak

perlu repot membebaskan tanah sebagaimana terjadi di lokasi yang diinginkan sebelumnya (Tuban dan Balongan) dikarenakan marak terjadi spekulasi tanah disana,” ucap Rudi.

Pemindahan lokasi 2 kilang baru ke Bontang tersebut kata Rudi tidak menimbulkan masalah, karena kedua mitra Pertamina dalam pembangunan kilang baru yakni Kuwait Petroleum Corporation dan Saudi Aramco Asia Company Limited tidak mempermasalahkan pemindahan lokasi tersebut. “Pemindahan lokasi tidak ada masalah, bahkan ada dua kilang dalam satu daerah,” katanya.

Semula Pertamina membangun kilang minyak baru dalam rangka mewujudkan ketahanan energi, kilang pertama (Balongan II Refinery) berkapasitas produksi 300.000 barel per hari dengan mengandeng parter Kuwait Petroleum Corporation yang ditargetkan beroperasi pada 2018.

Sedangkan kilang kedua (Tuban Refinery) berkapasitas produksi 300.000 barel per hari dengan mengandeng mitra Saudi Aramco Asia Company, Ltd yang ditargetkan beroperasi pada 2018. Dengan beroperasinya 2 kilang tambahan tersebiut Pertamina menargetkan produksi Bahan Bakar Minyak pada 2018 dapat meningkat menjadi 66,7 juta kilo liter (KL).

Sementara untuk rencana pembangunan kilang minyak dan Petrokimia yang dilakukan pemerintah sendiri dengan kapasitas produksi 300.000 barel per hari dengan biaya melalui APBN sebesar Rp 90 triliun.v Rahmat Tony redaksi@eksnews.com

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

33

ekbis

Terlilit Pasca Pailit

Terlilit Pasca Pailit S

etelah pailit, pemilik Batavia air terus terlilit. Kurator PT Metro Batavia (Batavia Air) mengungkapkan, salah satu masalah adalah nilai aset Batavia Air yang dihitung pihaknya berbeda dengan yang disampaikan oleh pihak manajemen Batavia Air (debitor).

Pada 15 Februari 2013 lalu, pihak debitor menyampaikan nilai aset Batavia Air mencapai Rp 800 miliar. Namun, catatan kurator menunjukkan nilai aset hanya sebesar Rp 425,81 miliar. Itu artinya, perbedaan nilai aset tersebut turun hampir 50 persen.

Permata Daulay, salah satu kurator Batavia Air menjelaskan, aset tersebut termasuk bangunan ruko, pesawat dan kendaraan operasional Batavia Air. “Aset tersebut yang sudah dikuasai oleh kurator dan kita sudah tempatkan pengamanan pada aset tersebut,” ujar Daulay saat rapat kreditur yang dilaksanakan di Gedung City Walk Sudirman, Jakarta, Jumat (22/3/2013).

Bambang Wibowo, Direktur Keuangan Batavia Air menjelaskan perbedaan nilai aset antara versi debitur dan versi kurator disebabkan karena ada aset yang luput di data. “Ada aset yang di depositkan senilai Rp 188 miliar,” ujarnya.

Ia juga bilang nilai buku aset yang disampaikan pihak kurator sebesar Rp 425,81 miliar itu karena ada perbedaan cara pandang. “Itu masalah akunting saja.

Karena sebagian aset kita masih hak lessor,” ujarnya.

Pemilik dan Direksi (pihak debitur) maskapai penerbangan PT Metro Batavia (Batavia Air) dibayangi ancaman penahanan. Penyebabnya karena pemilik Batavia Air, Yudiawan Tansari, tidak hadir dalam rapat kreditor yang dilaksanakan di Gedung City Walk Sudirman, Jakarta, Jumat (22/3/2013).

Nawawi Pomolango, Hakim Pengawas kasus pailit Batavia Air menjelaskan, ancaman penahanan tersebut dapat dilakukan jika pemilik dan direksi tidak hadir dalam rapat kreditor. Padahal, hal tersebut merupakan kewajiban dari pihak Batavia sebagai debitor.

34

Dia juga bilang selain hal tersebut, pihak debitor juga mempunyai dua tanggung jawab yang lain, yakni harus transparan saat menyerahkan dokumen aset kekayaan kepada kurator. Kewajiban lainnya, mereka harus menghadap kurator atau hakim pengawas apabila diminta.”

Jika salah satu kewajiban tidak dipenuhi, hakim pengawas dapat mengusulkan ke hakim pengutus untuk menahan debitor selama 30 hari,” ujar Nawawi saat rapat kreditor.

Sebagai informasi, pada rapat kreditur yang dilaksanakan pada Jumat (22/3) pihak debitur hanya diwakili oleh Cahya Subrata, Direktur Sumber Daya Manusia Batavia Air, dan Bambang Wibowo, Direktur Keuangan Batavia Air. Sebelumnya, Koordinator tim kurator PT Metro Batavia Turman Panggabean mengungkapkan rapat kreditur perusahaan penerbangan yang pailit itu gagal, karena tidak memperoleh izin dari kepolisian. Hal itu membuat 200 kreditur yang berdatangan dari berbagai daerah terpaksa harus kembali delapan hari mendatang.

“Hakim pengawas memerintahkan kami tidak perlu mengurus izin untuk kegiatan rapat kreditur yang diselenggarakan di Jakarta Internasional Expo yang berada di bekas lapangan terbang Kemayoran, tapi Kapolsek Kemayoran tidak memberi izin kegiatan rapat kreditur sebelum memperoleh izin dari Polres Jakarta Pusat,”ungkap Turman Kamis (14/3/2013).

Penundaan kegiatan rapat itu, katanya, telah menimbulkan keresahan bagi para kreditur yang sudah berdatangkan dari luar kota. Dia menjelaskan gagalnya rapat kreditur itu telah merugikan sedikitnya 200 kreditur yang berdatangan dari berbagai daerah.

“Kami menyayangkan sikap aparat kepolisian yang begitu birokratis untuk memberikan pengamanan kegiatan rapat tersebut. Kasihan dong 200 kreditur itu terpaksa pulang ke berbagai daerah karena gagalnya kegiatan rapat kreditur hari ini.”

Permintaan untuk memperoleh izin kegiatan rapat kreditur itu berdasarkan per-

ekbis

Kabar Kapal Pertamina

mintaan pengelola Jakarta Internasional Expo yang meminta tim kurator untuk mengurus kegiatan izin keramaian itu di Polsek Kemayoran. “Tapi, proses izin untuk kegiatan rapat itu jadi tertunda-tunda.”

Gagalnya pelaksanaan rapat kreditur menyebabkan tim kurator menunda kegiatan rapat kreditur selama delapan hari ke depan. “Kami terpaksa menunda kegiatan rapat kreditur tersebut selama delapan hari ke depan,” ungkapnya.

Dalam rapat kreditur sebelumnya tim kurator mencatat aset Batavia Air diketahui hanya mencapai Rp 800 miliar, sedangkan nilai utangnya mencapai Rp 900 miliar, sedangkan nilai tagihan yang telah diterima tim kurator mencapai Rp1,7 triliun.

Perkembangan terakhir, kurator akan terus menyelidiki jumlah total aset yang dimiliki oleh PT Metro Batavia (Batavia Air).

Salah satunya dugaan penjualan aset kantor Batavia Air senilai Rp 40 miliar.

Dugaan tersebut muncul saat kreditur menuturkan adanya aset berharga yang belum dihitung bahkan belum diketahui oleh tim kurator.

“Nanti akan diselidiki dugaan adanya aset baik itu lahan sawit hotel di Bali maupun tambak,” kata Hakim Pengawas Kurator Nawawi Pamolango saat rapat kreditur PT Metro Batavia di Citywalk Jakarta, Jumat (22/3/2013).

Selain itu, ia juga akan menyelidiki dugaan penyalahgunaan penjualan kantor pusat Batavia Air. Dugaan sementara kantor tersebut dijual 3 hari sebelum Batavia Air resmi dipailitkan.

“Kita juga akan menyelidiki dugaan penjualan kantor pusat Batavia di Jalan Juanda sebesar Rp 40 miliar. Khususnya 3

hari, kalau ada penjualan segera laporkan.

Kalau ada yang bisa meenghasilkan buruh dan karyawan dilanjutkan itu dan hanya katakan kepada tim kurator. Segera kami minta kepada debitur agar penjualan aset ini dan ini seharusnya tidak boleh terjadi,” imbuhnya.

Sejauh ini, tim kurator mencatat utang PT Metro Batavia sudah mencapai Rp 2,5 triliun yang terdiri dari utang komponen Rp1,476 triliun, utang kreditur istimewa Rp519,683 miliar, utang kreditur separtis Rp466,644 miliar, dan komponen khusus agen Rp84,599 miliar “Jadi yang harus dicoba adalah bagaimana kreditur mencoba kurator untuk mendongkrak Rp 500 milliar untuk naik. Hal ini tentu kita butuh peran aktif kreditur untuk mengetahui harta debitur yang diketahui. Jadi menurut debitur hutangnya hanya Rp 900 miliar tetapi nyatanya Rp 2,5 triliun,” kata Nawawi.

PT Metro Batavia adalah perusahaan tunggal pemilik maskapai penerbangan Batavia Air yang dipailitkan sejak tanggal 30 Januari 2013 lalu. Pengamat penerbangan Dudi Sudibyo mengatakan, pailit atau tidaknya sebuah maskapai penerbangan tergantung dari pengelolaan manajemen maskapai yang bersangkutan.

Dalam pandangannya, putusan pailit terhadap Batavia Air menunjukkan kurang handalnya manajemen Batavia Air. “Hidup atau tidaknya sebuah maskapai tergantung dari pengelolaan manajemen maskapai,” tutur Dudi sambil menambahkan Lion Air dan Asia Air pun pernahmengalami masa sulit.v Rahmat Tony redaksi@eksnews.com

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

35

36

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 20132013 EKSNEWS - Edis i 1/IX Januari

37 81

otonomi

Perang Tambang Liar di Sumbar

P

ermintaan Kaukus Parlemen DPDDPR RI asal Sumbar yang dipimpin Ketua DPD RI Irman Gusman agar Kapolda Sumbar Brigjen Pol Drs Wahyu Indra Pramugari diganti, disetujui Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Wahyu sebelumnya berdasarkan laporan masyarakat ke DPD dan DPR, diduga terlibat dalam pembekingan illegal mining di Solok Selatan, Sumatera Barat.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No 173/III/2013 tertanggal 25 Maret 2013, Wahyu Indra Pramugari akan digantikan Brigjen Pol Drs Nur Ali yang sekarang masih menjabat Direktur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Drs H Boy Rafli Amar membenarkan adanya pergantian Kapolda Sumbar tersebut. “Serah terima jabatan Kapolda Sumbar tersebut kalau tidak dilaksanakan akhir Maret ini, kemungkinan awal April nanti,” kata Boy Rafli, Senin (25/3).

Wahyu Indra Pramugari yang sudah bertugas di Sumatera Barat lebih dari dua tahun itu, akan menempati pos barunya sebagai Tenaga Pendidik (Gadik) di Sekolah Pimpinan Polri menunggu jabatan baru yang akan dipercayakan Kapolri nantinya.

Ketika ditanya, apakah kepindahan Kapolda Sumbar itu terkait desakan Kaukus Parlemen DPD-DPR asal Sumbar terkait dugaan pembekingan aparat di Solsel, Boy Rafli hanya mengatakan, selain Wahyu Indra Pramugari, juga terjadi mutasi sejumlah perwira lainnya di Mabes Polri.

Salah seorang perwira di Mabes Polri menyebutkan, Nur Ali dikenal sebagai pribadi pendiam, baik dan taat beribadah, tapi tetap tegas dalam bersikap dan mengambil suatu kebijakan. Dia pun dikenal gencar membongkar dan mengusut kasus-kasus korupsi besar di daerah, dan di kementerian. Nur Ali pula yang memimpin pelimpahan berkas kasus simulator SIM yang melibatkan mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo, kepada KPK. Setelah sebelumnya ditangani penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

38

Dalam kasus simulator ini juga, Wahyu Indra merupakan salah seorang saksi.

Pada Januari 2013 lalu, Nur Ali pula yang mewakili Mabes Polri dalam pertemuan koordinasi informatif dengan Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD RI, dalam menuntaskan masalah tipikor di Indonesia. Selama tahun 2012, Mabes Polri berhasil mengembalikan uang hasil kejahatan tindak pidana korupsi sebesar Rp261 miliar. Terjalin pua sinergi kerjasama antara penyidik Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam pemberantasan korupsi.

Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan, sudah mendapatkan informasi soal pergantian tersebut. Ia mengapresiasi langkah Kapolri Timur Pradopo yang tidak terlalu lama, menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat DPD dan DPR RI. Pergantian tersebut, tepat sehari setelah Tim Kaukus Parlemen DPD-DPR RI berkunjung ke Solsel menjemput aspirasi dari tokoh masyarakat, DPRD dan pejabat setempat, serta menginventarisir laporanlaporan yang masuk dari masyarakat dan pemkab ke DPD dan DPR soal adanya permainan oknum aparat dalam aktivitas tambang emas ilegal di Solsel.

Diharapkan Irman, Kapolda Sumbar yang baru nantinya bisa segera menuntaskan laporan-laporan dugaan pembekingan oleh aparat di lokasi-lokasi tambang emas ilegal, baik di Solsel maupun daerah lainnya seperti di Dharmasraya, dan Sijunjung. “Bersihkan oknum-oknum aparat yang bermain dan membiarkan terjadinya pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan di Sumbar, tanpa pandang bulu,” tegas Irman Gusman.

Irman pun minta koordinasi dengan para muspida yang selama ini dinilai kurang, perlu diperkuat lagi, agar kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terjaga. “Apalagi sekarang sudah masuk tahun politik. Stabilitas kamtibmas di daerah harus terjaga, dengan memperkuat koordinasi bersama muspida dan tokoh masyarakat,” katanya didampingi

otonomi

e-KTP

Kepala Pusat Data dan Informasi DPD RI Zul Evi Astar.

Toh Kapolda Sumatera Barat Brigadir Jenderal Polisi Wahyu Indra Pramugari membantah membeking aktivitas operasional tambang di Kabupaten Solok Selatan.

Bantahan itu terkait adanya dugaan oknum kepolisian di Sumatera Barat membeking aktiitas tambang di Sumatera Barat seperti disampaikan anggota DPR RI Epiyardi Asda. “Polri sebagai institusi kepolisian, tidak pernah dan tidak akan melakukan upaya pembekingan aktivitas operasional tambang terutama tambang ilegal di Sumatera Barat. Polda maupun Polres tidak akan menggunakan kewenangannya untuk membeking aktivitas tambang di Sumatera Barat. “ ungkap Kapolda Sumatera Barat Brigjen Polisi Wahyu Indra Pramugari saat pertemuan dengan kaukus DPR RI dan DPD RI asal Sumbar di Gubernuran.

Sementara itu, Epyardi Asda di depan pertemuan antara Anggota DPR RI, DPD RI asal Sumbar dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah atau Forkopinda Sumbar di Gubernuran Sumbar mengatakan, oknum yang melakukan pembekingan diduga oknum kepolisian Polda Sumbar.

Menurut Epiyardi, informasi itu ia dapatkan dari laporan yang disampaikan masyarakat melalui pesan pendek atau sms.

Dalam kesempatan itu, sejumlah anggota DPR RI yang hadir dalam pertemuan itu, Azwir Dainy Tara, Nudirman Munir, Taslim, Hermanto, Refrizal, Epiyardi Asda.

Sementara anggota DPD RI asal Sumbar yang hadir, selain Ketua DPD RI, Irman

Gusman, hadir Alirman Sori, Emma Yohana dan Afrizal.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, terdapat tiga perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan IUP di Kabupaten Solok Selatan diduga tidak dilengkapi izin dari Kementerian PU melakukan penambangan di daerah alisan sungai Batang Hari. Selain tidak dilengkapi izin dari Kementerian PU melakukan penambangan di daerah aliran sungai, tim terpadu juga menemukan perusahaan dimaksud diduga tidak dilengkapi izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan.

Di samping itu, berdasarkan informasi Sekda Solok Selatan, kata Irwan Prayitno, ada perusahaan yang melakukan penambangan di lokasi yang tidak sesuai izin yang diberikan. Penambangan dilakukan berbeda lokasi izin eksplorasi dengan izin eksploitasi.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, menyesalkan Mabes Polri yang tak reponsif terhadap tuntutan masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) agar Kapolda Sumbar Brigadir Jenderal Polisi Wahyu Indra Pramugari dicopot. Sebab, seringkali sikap lambar Mabes Polri merespon aspirasi di daerah justru berujung gejolak.

“Saya sangat menyesalkan sikap elitelit Mabes Polri yang tidak responsif dan tidak tanggap terhadap aspirasi rakyat di daerah,” kata Neta awal Maret lalu.v Rahmat Tony publik@indogetnetworks.com

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

39

otonomi

Pengabuan Tionghoa Medan

Tionghoa Medan Menyoal Pengabuan

E

tnis Tionghoa yang menetap di Kota Medan merasa keberatan dengan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 32 Tahun 2002, tentang retribusi pemakaman dan pengabuan mayat. Perda ini dinilai terlalu prematur, karena mengatur hal yang belum ada.

“Revisi Perda itu terlalu prematur. Keinginan Pemko Medan untuk menarik retribusi dari orang meninggal itu tidak etis dan terlalu mengada-ada. Perda ini bertentangan dengan undang-undang pajak,” ujar Dewan Penasehat Paguyubuan Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Sumut, Brilian Mocktar, Senin (25/3).

Menurut Brilian, Revisi Perda Nomor 32 Tahun 2002 tersebut memiliki banyak kejanggan. Besarnya retribusi pengabuan yang bakal memberatkan masyarakat. “Tidak semua orang yang diabukan itu orang kaya. Lagipula, tidak etis untuk menagih retribusi kepada keluarga yang sedang berduka cita,” tegasnya.

Selain itu, Perda tersebut terkesan angan-angan. Pasalnya, hingga kini Pemko Medan belum memiliki krematorium, sehingga perda itu belum layak untuk disahkan. Bila pun, Pemko Medan ingin membangun krematorium, Anggota DPRD Sumut ini menegaskan bahwa pendirian krematorium itu bukan asal-asalan.

“Kalau memang Pemko Medan ingin mendirikan krematorium, bukan asalasalan. Krematorium itu bukan sekedar tempat pembakaran mayat, tapi di sana juga harus ada prosesi upacara. Jadi, kalau Pemko Medan ingin membangun krematorium, mareka juga harus mempersiapkan banyak hal,” jelasnya.

Dia bilang, krematorium itu bukanlah bisnis, sehingga tidak layak untuk dikenakan retribusi. Namun, bila Pemko Medan ingin melakoni bisnis Krematorium, maka Perda tersebut memang perlu.

“Adanya Perda ini menunjukkan kalau Pemko Medan ingin mengembangkan bisnis krematorium. Itu sudah salah. Biarlah agama saja yang mengurusi prosesi pengabuan itu,” katanya.

Sementara itu, Dinas Pertamanan Kota Medan sudah siap untuk mengelola Re-

40

visi Perda Nomor 32 Tahun 2002 ini. Namun, mereka msih menunggu Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur secara teknis. “Perda itu akan berlaku bila sudah ada Perwal yang menjelaskan secara teknis,” ujar Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan, Ir H Zulkifli Sitepu MM. Zulkifli menambahkan, revisi Perda Nomor 32 ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undang ini mengisyaratkan Perda tersebut harus ditinjau kembali.

Dan, retribusi yang ditagih adalah jasa dan pelayanan yang diberikan pemerintah. “Layanan atau tempat yang diberikan pemerintah merupakan yang kenakan Perda,” jelasnya.

Dan, tambahnya, retribusi untuk orang miskin sudah diatur dalam pasal 4. Dalam pasal itu disebutkan, pemakaman dan pengabuan gratis bila mayat tidak diketahui indentitasnya, masyarakat miskin yang dibuktikan oleh keterangan lurah, kematian missal yang disebabkan bencana dan pemindahan kuburan karena kepentingan umum. “Untuk pengabuan, ada kita kenakan biaya penyemayaman sebesar Rp 30 ribu ditambah biaya pengabuan. Krematorium akan segera kita bangun,” jelasnya.

Sementara itu, pembahasan Revisi Perda Nomor 32 tahun 2002 ini sempat menimbulkan pro kontra dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Medan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang awalnya menolak, akhirnya menerima revisi Perda ini. Menurut Ketua Fraksi PKS, Salman Alfarisi, mereka menyetujui revisi Perda ini karena berpandangan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Lagipula, menurut Undang-undang, retribusi pemakaman tidak bisa dipisahkan dari pengabuan mayat.

Sedangkan, retribusi pengabuan itu dikatakan akan berlaku bila Pemko Medan sudah memiliki krematorium. “Untuk jumlah retribusinya sendiri sudah sesuai. Sedangkan, untuk orang miskin akan diatur dalam Perwal,” jelasnya.

Fraksi PKS dikatakan juga sudah mempertimbangkan kepentingan orang miskin.

otonomi

Jokowi Lewat 100 Hari

Karena itu, pihaknya akan mendesak Pemko Medan untuk segera membuat Perwal sebelumm Perda itu diberlakukan. “Untuk berobat saja orang miskin gratis, apalagi kalau meninggal. Jadi Pemko Medan harus membuat perwal yang mengatur itu,” ujarnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan Hasyim SE mengatakan, warga Kota Medan khususnya etnis Tionghoa tidak perlu khawatir atas pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Sebab, Perda tersebut berlaku bagi semua etnis dan agama yang menjadi warga Kota Medan.

“Perda itu tidak benar dikhususkan bagi etnis tertentu. Perda ini berlaku bagi semua etnis dan agama yang memanfaatkan fasilitas pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan Pemko Medan.

Jadi, tidak ada diskriminasi di dalamnya,” kata Hasyim kepada wartawan, Selasa (26/3), menaggapi opini publik yang berkembang pasca pengesahan perda tersebut.

Menurut Hasyim, pasca pengesahan Perda tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tersebut, sejumlah kalangan menganggap bahwa kehadiran perda itu khususnya terkait pengabuan mayat telah mendiskriminasikan etnis dan agama tertentu di Kota Medan, khususnya etnis Tionghoa.

Hasyim menyebutkan, retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang ditetapkan melalui perda hanya berlaku jika pemakaman dan pengabuan dilakukan di tempat yang telah

disediakan Pemko Medan. Sedangkan jika pemakaman dan pengabuan mayat itu milik swasta atau yayasan, maka retribusi tidak berlaku.

“Artinya, di Taman Pemakaman Umum (TPU) dan krematorium serta tempat pengabuan milik Pemko Medan saja yang dikenakan retribusi, sedangkan TPU milik swasta atau yayasan tidak dikenakan retribusi, termasuk krematorium dan pengabuan milik swasta dan yayasan,” ujar Hasyim.

Pada 21 Maret lalu, DPRD Medan mensahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat setelah 5 fraksi dari 7 fraksi yang ada di lembaga itu menyatakan setuju. Fraksi yang menerima dan menyetujui Perda ini adalah, Demokrat, Golkar, PAN, PPP, dan PDS. Yang menolak, Fraksi PPP dan Fraksi Medan Bersatu.

“Retribusi pemakaman kami menerima, karena Pemko Medan ada mengelola pemakamanan di daerah ini. Sedangkan untuk pengelolaan pengabuan atau krematorium, jelas kami tolak. Karena hingga kini Pemko tidak memiliki fasilitas untuk kremasi itu. Jadi wajar saya katakan berangan-angan. Perda diterapkan, sementara subjeknya tidak ada,” kata Ketua Fraksi PPP Ahmad Parlindungan Batubara.

Dia menjelaskan, saat ini Medan belum memiliki krematorium. Adanya di Tanjung Morawa yang masuk dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang. v Rahmat Tony publik@indogetnetworks.com

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

41

otonomi

Masih Rp118 Triliun Berbintang

Masih Rp118 Triliun Berbintang

U

paya pemerintah mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) untuk segera membuka blokirnya ternyata membuahkan hasil. Pasalnya, anggaran K/L yang terblokir terus berkurang. Per 25 Maret 2013 anggaran K/L yang terblokir turun menjadi Rp 118,1 triliun.

Meski begitu, pemblokiran anggaran itu tetap berdampak negatif terhadap pemerataan pembangunan di daerah. Sebagai contoh, pemblokiran anggaran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang mencapai Rp 1,198 triliun.

Ini disesalkan kalangan legislator di Senayan. Sebab itu sama saja mengganggu perencanaan pembangunan di daerah tertinggal. “Segera cairkan untuk pelaksanan program pembangunan di daerah tertinggal,” pinta Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) V Fraksi PKS DPR, Sigit Sosiantomo di Jakarta, Rabu (27/3).

Di satu sisi, ia menyarankan Kementerian PDT perlu membuat Iconic Program.

Misalnya dipilih suatu daerah tertinggal tertentu dan diberi dana yang besar dengan program yang komprehensif dan sinergis, sehingga dampaknya akan terlihat jelas. Selama ini ia mengamati, distribusi bantuan anggaran yang seolah-olah merata ke banyak tempat namun dengan nilai yang kecil-kecil.

Hal tersebut mengakibatkan bantuan yang diberikan tidak dapat memberikan dampak dan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat. Legislator dapil Surabaya-Sidoarjo ini optimis jika Iconic Program dilakukan maka akan bisa mengubah daerah yang mempunyai predikat tertinggal menjadi tidak tertinggal Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo menuturkan berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga 25 Maret 2013 anggaran K/L yang terblokir masih sekitar Rp 118,1 triliun. Angka ini jauh lebih rendah ketimbang anggaran yang terblokir di awal tahun 2013 yang sebesar Rp 242 triliun.

Jika dibandingkan dengan total pagu anggaran belanja K/L dalam APBN 2013 yang sebesar Rp 594,6 triliun, maka ang-

42

garan yang saat ini masih terblokir sekitar 19,8%. “Saya kira sudah ada perkembangan (dalam pembukaan blokir anggaran), dan sekarang masih banyak (K/L) yang berproses untuk membuka blokirnya,” jelas Herry Selasa (26/3).

Ia menambahkan, saat ini banyak K/L yang masih menjalani proses pembukaan blokir anggaran. Ia mencontohkan, Ditjen Anggaran saat ini tengah menyelesaikan proses pembukaan blokir anggaran untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.

Herry juga bilang di beberapa K/L lain sebenarnya juga masih ada anggaran yang terblokir seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Haya saja, ”Meski Kementerian ini anggarannya besar, tapi tidak banyak anggaran yang dibintangi,” katanya.

Menurut Herry angka blokir anggaran itu akan semakin menyusut pada bulan depan karena masih banyak K/L yang berusaha memperbaiki anggarannya yang diblokir. Seluruh K/L dinilai sudah menyadari pentingnya kinerja anggaran yang baik, sehingga berusaha memproses blokirnya.

Ia menyatakan penyusutan blokir secara signifikan terjadi karena K/L dengan blokir terbesar, yakni di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mulai diselesaikan. Sedangkan blokir di Kementerian Agama baru dalam proses penyelesaian.

“Kalau Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), walaupun kementerian anggarannya besar tapi nggak banyak bintangnya,” jelas dia.

Sedangkan terkait anggaran Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), Herry mengaku belum mengetahui perkembangan terakhirnya, apakah sudah dibahas atau belum dengan DPR. Namun dia menyatakan hal itu tidak terlalu menjadi kendala karena jumlah anggarannya tergolong kecil dibanding anggaran K/L lain.

Lebih lanjut dia menjelaskan terhadap anggarannya proyek penting yang diblokir, maka harus dilihat terlebih dahulu

otonomi

Tim Sukses Masuk Bui

apakah itu masuk program prioritas atau tidak dengan berpatokan dengan regulasi yang ada, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Program tersebut menurutnya juga akan dibahas dengan Menteri Keuangan sebelum diputuskan apakah akan diajukan ke APBNP. “Tentu kita juga akan lihat lagi kebijakan ke depannya kalau memang itu masuk program-program prioritas. Tentu kita bicara lagi dengan Menkeu,” tandasnya.

Beberapa anggaran lain yang masih diblokir merupakan belanja modal yang cukup penting. Kementerian Perindustrian misalnya, mengalami pemblokiran anggaran pengadaan converter kit BBG. Padahal program tersebut dianggap penting untuk mengurangi beban subsidi energi pada APBN. Kendati termasuk program penting, anggaran dan program yang sampai akhir Maret diblokir akan dibekukan. Solusinya akan dibahas lagi setelah deadline Maret lewat.

Ketika ditanya K/L bisa mengajukan proyek yang sama dalam APBN Perubahan 2013, Herry menjawab, “Kami lihat dulu. Kita ikuti PMK dulu. Bagaimana jalan keluarnya tentu kami juga akan lihat lagi kebijakan ke depan. Kalau memang itu masuk program-program prioritas tentu kami bicara lagi dengan Menkeu,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menuturkan Kemenkeu terus berkomunikasi dengan masing-masing K/L untuk segera melengkapi dokumen pelengkap untuk membuka blokir anggaran. Ia mengakui, meski hingga saat ini masih cukup besar anggaran K/L yang

terblokir, namun jumlah anggaran yang terblokir di tahun 2013 ini sudah turun cukup signifikan.

Anny yang juga anggota Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) menambahkan pihaknya juga terus mengingatkan K/L mengenai ketentuan jika anggaran yang diblokir belum dibuka sampai akhir Maret, maka anggaran tersebut bakal diblokir permanen.

Catatan saja, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 32 tahun 2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013 pada 6 Februari 2013 lalu. Dalam pasal 55 disebutkan jika terdapat paket pekerjaan milik kuasa pengguna anggaran yang alokasi anggarannya diblokir atau dibintangi karena TOR/RAB nya belum lengkap sampai akhir Maret 2013, maka alokasi anggaran yang terblokir itu tidak dapat digunakan sampai akhir tahun anggaran 2013.

Namun, blokir anggaran permanen ini tidak berlaku bagi paket pekerjaan yang sudah jelas peruntukannya tapi pelaksanaannya memerlukan syarat dan kondisi tertentu. Mengenai aturan ini, Herry bilang Ditjen Anggaran nantinya akan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam PMK tersebut. “PMK nya mengatakan seperti itu, makanya kita ikuti PMK dulu.

Artinya, kalau (K/L) tidak bisa melengkapi persyaratan (sampai akhir Maret), maka akan hangus,” ujarnya. v Rahmat Tony publik@indogetnetworks.com

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

43

44

EKSNEWS EKSNEWS- -Edis Edisi 1/IX i 1/IXJanuari Januari2013 2013

37 37

22

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

45

hukum

Waspada Investasi Bodong A

khir Februari lalum mulai terendus bahwa nasabah Global Traders International Syariah (GTIS) di Jakarta terkena kasus penipuan. Tuti, 60, salah seorang nasabah GTIS, mengaku sudah tak lagi menerima imbal hasil bulanan.

Seharusnya, saya terima cashback sebesar Rp 1.436.000 per bulan. Saya dengar bos GTIS lari ke luar negeri,” katanya.

Tuti menuturkan, pihak agen menyarankan agar dia tenang dan menunggu hasil keputusan pihak GTIS. Agen saat ini sedang mengupayakan agar investasi itu dipertahankan.

Saat itu, ia menanamkan investasi Rp 71,8 juta. Dari investasi itu ia mendapatkan emas Antam seberat 100 gram dan cashback Rp 1.436.000 per bulan.

Dalam investasi tersebut, lanjutnya, ia hanya berhubungan dengan pihak agen.

Jadi, model investasinya itu beli emas dapat cashback. Di kantor agen, dipasang foto sejumlah tokoh, antara lain Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Sedangkan Marzuki Alie membantah terlibat dalam kasus penipuan investasi emas sebesar Rp 10 triliun yang dilakukan PT Golden Traders Indonesia (GTI) Syariah.

Nama petinggi Partai Demokrat tersebut sebelumnya tercatat sebagai penasihat perusahaan milik Ong Han Cun yang merupakan warga negara Malaysia. Bahkan pemberitaan Marzuki sebagai penasihat GTI Syariah dimuat di media massa nasional pada 19 Juni 2012.

Namun, Marzuki membantah dirinya bagian dari Golden Traders, apalagi menjabat sebagai penasihat. “Kalau disebut penasihat dan ada dalam situs, artinya mereka telah memanipulasi fakta,” tutur Marzuki Alie, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2013).

Marzuki mengaku dirinya pernah menerima perwakilan perusahaan tersebut. Namun itu hanya pertemuan biasa, kemudian mereka berfoto bersama. “Saya pernah menerima mereka sebagai tamu, diajak KH Azidin, yang mengatasnamakan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahwa GTI Syariah akan berbisnis syariah dan akan membantu MUI dan dakwah di Indonesia.

46

Kemudian kami berfoto,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Marzuki, perwakilan Golden Traders pernah datang menemuinya untuk yang kedua kalinya. “Katanya orang itu ingin masuk Islam, saya syahadatkan di Masjid DPR. Hanya di situ, selebihnya tidak tahu sama sekali,” ujarnya.

Marzuki memastikan dirinya juga tidak menerima uang sepeserpun dari perusahaan tersebut. “Perlu dicatat, tidak ada dana yang pernah saya terima terkait itu semua,” katanya.

Lebih dari itu, penghargaan GTIS sebagai THE BEST COMPANY 2012 oleh INDONESIA ISLAMIC AWARD 2012 ditanda tangani oleh Menkeo Kesra (Dr. Agung Laksono), Menteri Perindustrian (Ir. Mohammad S. Hidayat), dan Menteri Agama RI (Drs. H. Suryadharma Ali). Suryadharma Ali, membantah telah menandatangani sertifikat penghargaan GTIS, yang digunakan GTIS sebagai salah satu daya tarik menggoda investor.

Suryadharma Ali mengatakan, bukan hanya dia yang menjadi korban pemalsuan tanda tangan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Agung Laksono, juga dipalsukan tandatangannya dalam sertifikat tersebut.

“Pak Agung Laksono bilang ada tanda tangan itu. saya kemudian cek, ternyata tidak ada,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 18 Maret 2013.

Di sisi lain, Bareskrim Polri memastikan bahwa Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) merupakan perusahaan investasi bodong. Polri juga memastikan bahwa tiga pimpinan GTIS, yang merupakan warga negara Malaysia sudah kabur dari Indonesia.

“Ini investasi bodong. Tiga pimpinannya yang merupakan orang Malaysia juga telah kabur ke luar negeri. Sedang kita cari,” kata Kabareskrim Komjen Pol Sutarman di Mabes Polri, Rabu (6/3).

Menurut Sutarman, penipuan yang dilakukan GTIS merupakan kasus baru dengan modus lama. “Kasus serupa pernah terjadi di Jawa Timur, Jawa Barat dan Jakarta. Seperti kasus Koperasi Langit Biru (KLB). Kasus KLB berbau money game den-

hukum

Menyoal Presiden Lagi

gan skema Ponzi ini telah disidik Bareskrim Polri. Tapi pemiliknya, Jaya Komara, yang telah dijadikan tersangka tak sempat dibawa ke pengadilan karena meninggal dunia saat berada di tahanan,” ujar Sutarman.

“Kami tak masuk dulu. Karena kalau polisi masuk, (investornya) selalu berkata, “pak kita gak dapat apa-apa (investasi kami belum kembali).” Untuk itu saya imbau pada masyarakat, harus hati hati investasi apapun namanya. Kalau skemanya begini, tentu tak akan mampu mengembalikan,” bebernya sembari menambahkan bahwa Polri akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan soal untuk mengusut kasus ini.

Modus GTIS adalah menjanjikan keuntungan cashback 2 persen per bulan dengan pembelian emas batangan. Perusahaan ini mengklaim sebagai perusahaan serupa yang berlabel syariah.

GTIS telah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Meski belum ada investor yang melapor ke polisi, kabarnya jumlah dana nasabah yang ditipu mencapai Rp 10 triliun.

Pemilik GTIS adalah Ong Han Cun yang merupakan warga negara Malaysia.

Pendiri investasi Emas GTI adalah Michael H.C.Ong bekerjasama dengan Edward C.H.Ho. Pendiri GTIS adalah Dato Taufiq Michael Ong dan Dato Zahari Sulaiman sebagai komisaris.

Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Azhar Lubis menyatakan GTIS yang sedang ramai dibicarakan ternyata telah menyalahgunakan izin yang diberikan oleh BKPM ke perusahaan tersebut.

“Memang mereka dapat izin penanaman modal dari kami, tapi izin yang kami berikan pada mereka tidak pernah seperti ini,” kata Lubis ketika dijumpai di kantornya, Senin, 11 Maret 2013.

Menurut Lubis, izin yang diberikan BKPM pada Golden Traders sebatas izin usaha sebagai distributor komoditas emas.

Kalaupun emas diperdagangkan oleh perusahana tersebut hanya boleh dilakukan dalam skala besar tidak dijual langsung kepada pengguna akhir. “Kalau sampai ke konsumen akhir berarti retail, ini tidak ada seperti ini. Tidak boleh,” tegasnya.

Oleh sebab itu, BKPM akan menindaklanjuti perkara ini. Pertama, membahasnya di jajaran internal sesuai prosedur yang berlaku. Kedua, jika diperlukan akan memanggil Golden Traders untuk dimintai keterangan dan penjelasan. Sebab, izin usaha retail yang sekarang dijalankan oleh Golden Traders bisa berasal dari lembaga selain BKPM. Lubis mengatakan, akan belajar dari pengalaman pemberian izin pada Golden Traders yang disalahgunakan, juga maraknya lembaga investasi serupa yang bermunculan. BKPM akan lebih waspada dalam memberikan izin. “Kita akan cari cara mengatasi sekarang dan mencegah timbulnya masalah serupa di masa depan.”

Hingga saat ini, BKPM menyatakan tidak pernah memberikan izin untuk perusahan lain sejenis GTIS, Raihan Jewellery yang juga ramai dibicarakan. BKPM meminta masyarakat lebih hati-hati memilih lembaga investasi, terutama izin usaha sebelum menanamkan modalnya.v Rahmat Tony publik@indogetnetworks.com

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

47

hukum

Maka Bupati pun Jadi Saksi

Maka, Bupati pun Jadi Saksi K

omisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri kasus pengurusan dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID). Sejumlah Bupati dan mantan bupati pun menjadii saksi.

Bupati Pidie Jaya Muhammad Gade Salam, mantan Bupati Aceh Bedar Anwar Ahmad dan mantan Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar menjalani pemeriksaan di KPK. Mereka menjadi saksi dalam kasus pemberian hadian terkait.

“Ya, ketiganya menjadi saksi dalam kasus pemberian hadian terkait pengurusan anggaran DPID,” kata Kepala Biro Humas dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Selasa (26/3).

Dua mantan bupati dan satu bupati itu akan diperiksa untuk tersangka Haris Andi Surahman. “Mereka untuk HS,” sebutnya.

Dalam kasus itu, KPK sudah memeriksa sejumlah pimpinan Badan Anggaran DPR. Seperti Tamsil Linrung, Olly Dodo Kombey, Mirwan Amir, dan Melchias Markus Mekeng. Menurut terpidana kasus DPID Wa Ode Nurhayati, keempat pimpinan Banggar itu harusnya ikut menjadi pesakitan lantaran dinilai bertanggung jawab.

Haris merupakan tersangka ketiga kasus DPID. Penetapan Haris sebagai tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan perkara DPID anggota DPR Wa Ode Nurhayati dan politikus muda Partai Golkar Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq.

Wa Ode divonis enam tahun penjara karena dianggap terbukti menerima uang korupsi DPID dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Sementara Fahd, divonis dua tahun enam bulan penjara.

KPK menduga Haris bersama-sama Fahd memberikan hadiah uang kepada Wa Ode terkait kepengurusan alokasi DPID untuk sejumlah kabupaten. Kasus DPID ini juga menyeret nama sejumlah nama pimpinan Badan Anggaran DPR, termasuk Olly dan Mirwan.

Beberapa waktu lalu, Wa Ode pernah mengungkapkan kejanggalan dalam penetapan alokasi DPID ini. Menurut Wa Ode, pimpinan Banggar menyalahi prosedur dan menentukan sendiri daerah-daerah yang mendapat jatah DPID. Wa Ode

48

mengungkapkan, ada 126 daerah yang sedianya mendapatkan jatah DPID, namun tidak jadi masuk dalam daftar penerima dana transfer daerah tersebut.

Sedangkann Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Tamsil Linrung membenarkan ada pembagian jatah, termasuk untuk pimpinan Banggar DPR dalam mengurus alokasi DPID untuk daerah tertentu. Menurut Tamsil, setiap anggota Dewan dapat mengajukan usulan daerah penerima DPID. “Memang ada, ada pengalokasian yang diusulkan oleh fraksi, oleh komisi, dan diusulkan anggota karena memang ada diskresi anggota untuk dapat mengusulkan,” kata Tamsil yang diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi pengalokasian DPID Haris Andi Surahman, Jumat (15/3/2013).

Dengan demikian, kata Tamsil, tidak ada yang salah jika seorang anggota Dewan mengusulkan daerah tertentu sebagai penerima DPID. Hal yang salah, lanjutnya, apabila anggota DPR itu menerima fee atau imbalan dari kepengurusan alokasi dana transfer daerah tersebut.

“Kalau mendapatkan fee, itu salah, tapi kalau menjalankan fungsi budgeting-nya, melakukan pengalokasian, tidak ada yang salah, itu clear. boleh mengusulkan karena itu clear,” kata Tamsil.

“Tidak melanggar kalau usulan-usulan itu, di mana letak pelanggarannya? Sumpah jabatan ada. Kalau dia tidak mengusulkan, dia diam saja, itu yang melanggar,” ucapnya lagi.

Tamsil juga membantah kalau DPID ini dialokasikan tidak sesuai dengan aturan.

Menurutnya, pengalokasian DPID ke sejumlah daerah itu sudah berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan. Dia juga mengatakan, suatu daerah tidak akan mendapatkan DPID jika tidak ada proposal yang diajukan daerah tersebut. “(Kemampuan ekonomi) Anda rendah, tapi tidak mengajukan permintaan, Anda menunggu saja, kemudian begitu tidak dikasih dia bilang tidak bisa laksanakan, itu tidak boleh,” katanya.

Selain itu, Tamsil mengatakan ka-

lau penetapan daerah penerima DPID ini merupakan keputusan bersama antara DPR dengan Kementerian Keuangan. Politikus PKS ini pun membantah ada teguran dari Kemenkeu mengani sejumlah daerah yang hilang dari daftar penerima DPID. “Enggak diprotes, itu kan Pak Agus baru jadi menteri, dia mengirim surat,” ucapnya.

Dalam persidangan kasus DPID dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati beberapa waktu lalu, Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Pramudjo mengungkapkan, jumlah daerah penerima DPID yang ditentukan Banggar DPR berbeda dengan yang dibuat pemerintah.

Ada tiga provinsi dan 29 kabupaten kota yang tidak ditetapkan Banggar sebagai penerima DPID padahal daerah-daerah itu, menurut Kemenkeu, memenuhi kriteria sebagai penerima DPID. Karena ada perbedaan itulah, Kementerian Keuangan melalui Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengirimkan surat ke pimpinan Banggar DPR yang ditembuskan ke pimpinan DPR sekitar Desember 2010. Surat itu mempertanyakan hilangnya sejumlah daerah yang seharusnya masuk kriteria penerima DPID tersebut.

Dalam kasus DPID, KPK sudah menjerat tiga orang. Mereka adalah Haris, Wa Ode, dan politikus muda Partai Golkar Fahd El Fouz. Ketiganya diduga terlibat suap terkait pengalokasian DPID untuk tiga kabupaten di Aceh. Wa Ode divonis enam tahun penjara karena dianggap terbukti menerima uang korupsi DPID dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Sementara Fahd divonis dua tahun enam bulan penjara.

Sebelumnya, Wa Ode pernah mengungkapkan kejanggalan dalam penetapan alokasi DPID ini. Menurut Wa Ode, pimpinan Banggar menyalahi prosedur dan menentukan sendiri daerah-daerah yang mendapat jatah DPID. Wa Ode mengungkapkan, ada 126 daerah yang sedianya mendapatkan jatah DPID, namun batal.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mirwan Amir yang juga mantan unsur pimpinan Badan Anggaran DPR, mengklaim tidak terlibat dalam pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Mirwan, saat masih menjadi unsur pimpinan Banggar DPR, dia tidak mengurusi anggaran transfer daerah, melainkan hanya membahas alokasi belanja pusat.

Hal ini diungkapkan Mirwan seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi bagi tersangka kasus DPID Haris Surahman, Kamis (14/3/2013). “Saya bukan membahas anggaran DPID, saya membahas soal belanja pusat,” ujarnya.

Mirwan diperiksa penyidik KPK selama kurang lebih empat jam. Selama pemeriksaan, kata Mirwan, penyidik KPK mengajukan pertanyaan apakah dia mengenal Haris atau tidak. “Saya bilang tidak,” kata Mirwan.

Berbeda dengan Mirwan, Wakil Ketua Banggar Olly Dondokambey yang juga diperiksa KPK mengaku kenal dengan tersangka Haris. Olly mengakui, pimpinan Banggar DPR pernah menerima Haris yang melaporkan dugaan penerimaan uang oleh Wa Ode Nurhayati. v Rahmat Tony publik@indogetnetworks.com

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

49

hukum

Dari Hugo’s ke Cebongan

Dari Hugo’s ke Cebongan E mpat orang tewas diberondong sekelompok orang tidak dikenal yang berpakaian tertutup ala Ninja di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (23/3) dini hari lalu. Mereka adalah Dicky Sahetapi alias Dicky Ambon, Dedi, Ali, dan YD alias Johan.

Sebelumnya, mereka ditangkap setelah diduga mengeroyok dan membunuh anggota Kopassus, Sertu Heru Santosa, Selasa (19/3) lalu. Aksi penyerbuan dan penembakan di Lapas Cebongan berlangsung hanya sekitar 10 menit itu. Para pelaku yang berjumlah belasan orang disebut mengenakan cadar.

Jenazah korban penyerangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan Sleman, Yogyakarta yang tiba di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) sempat diarak ke Gedung DPRD Provinsi NTT, Senin (25/3). Usaha ini dilakukan untuk meminta anggota Dewan bersikap atas penyerangan berdarah yang menewaskan empat tahanan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (23/3) dini hari.

Keluarga korban memaksa singgah untuk menemui anggota Dewan. Namun usaha itu tak berhasil karena tak satu pun wakil mereka yang berhasil ditemui.

Tidak adanya anggota DPRD itu sempat memantik emosi keluarga korban.

Sempat bersitegang dengan pihak sekterariat DPRD, namun tidak sampai ricuh.

Selain keluarga korban, sejumlah elemen mahasiswa dan LSM yang turut dalam arak-arakan itu.

Jenazah Juan Manbait saat tiba langsung diupacarakan adat, sebelum jenazah dibawa masuk ke dalam rumah duka. Pihak keluarga malam tadi nampak melakukan misa arwah, baik di rumah Dedi di Jalan Oelon II, Kelurahan Sikumana, maupun kediaman Juan Manbait di Kelurahan Kuanino.

Mabes Polri belum berhasil mengungkap dalang penembakan terhadap empat orang tahanan Polda DIY di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (23/3).

Mabes Polri mengaku masih kesulitan mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah kepada pelaku.

“Pelakunya masih gelap, belum diketahui. Kami ingin kerja profesional didasarkan bukti. Scientific, menggunakan pengembangan teknologi penyidikan secara konvensional. Sementara ini belum

50

menduga-duga siapa pelakunya,” tegas Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, Selasa (26/3).

Sempat muncul dugaan, Mabes Polri takut mengumumkan pelaku, namun hal itu langsung dibantah Boy Rafli. “Persoalannya bukan takut tidak takut, tapi harus ukur keberhasilan dalam memperoleh petunjuk, informasi, alat bukti, yang kita perlukan mengungkap pidana,” katanya.

Karena itu penyidik masih terus melakukan pendalaman-pendalaman untuk menemukan bukti di lokasi dan mengumpulkan semua informasi untuk pengembangan lebih lanjut yang mengarah pada pelakunya.

“Jadi pengungkapan perkara bukan takut atau tidak takut. Tapi dikaitkan dengan proses penemuan alat bukti yang berhasil dilakukan. Jadi kalau alat bukti berhasil, segala sesuatu terang benderang. Ada peluang lebih kita identifikasi peristiwanya,” tambah Boy. Namun Polri menyatakan masih menyelidiki peristiwa penyerangan dan penembakan yang menewaskan empat tahanan di Lapas KLas IIB, Cebongan, Sleman.

Menurut Kapolri Jenderal Timur Pradopo penyelidikan sudah sampai pada pengumpulan bukti berupa peluru dan selongsong peluru yang ditemukan di lokasi penembakan para korban. Namun, ia tak menyebut jenis peluru dan senjata yang dipakai kelompok bersenjata itu. Terkait perkembangan penyelidikan kasus ini, ia mengaku sudah memberikan laporan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Yang bisa kami sampaikan ditemukan beberapa selongsong peluru kurang lebih 31. Kemudian anak peluru sejumlah 16 butir. Itu semua yang sedang didalami tim forensik dalam olah tempat kejadian perkara,” ujar Timur di di Bali, Selasa (26/3).

Selain mengumpulkan bukti, kata Timur, pihaknya sudah memeriksa lebih dari 25 saksi terkait peristiwa itu. Dari pengembangan kasus ini, Polda DIY akan dibantu oleh Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim).

“Kita sekarang sedang fokus olah tempat kejadian. Artinya polisi di dalam mengungkap kejadian pasti berangkat dari tkp.

Kita sudah lakukan itu kemudian melibatkan lab forensic,” jelasnya. v Rahmat Tony publik@indogetnetworks.com

Kronologi Versi Kontras Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Cebongan (LP Cebongan), Sleman, Yogyakarta, untuk melakukan investigasi insiden penyerangan LP oleh kelompok bersenjata tak dikenal. Wawancara langsung dilakukan dengan Kepala Lapas Sukamto dan para saksi lainnya. Berikut runtutan peristiwa dimulai dari tewasnya seorang anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Selasa (19/3/2013) Terjadi pengeroyokan yang menewaskan anggota Kopassus Kandang Menjangan, Kartosuro, Solo, yakni Sersan Satu (Sertu) Santoso (31). Pengeroyokan yang menewaskan Santoso terjadi di Hugo’s Cafe, Sleman, Yogyakarta, Selasa pukul 02.45 dini hari. Berdasarkan hasil penyelidikan, pengeroyokan itu awalnya dipicu senggolan korban dan tersangka, lalu terjadi adu mulut. Santoso pun tewas karena ditusuk.

Kemudian, kurang dari 24 jam, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil menangkap empat tersangka di tiga lokasi berbeda, pukul 14.00. Keempatnya adalah Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait.

Rabu (20/3/2013) Keempat tersangka yang semula ditahan di Polres Sleman dipindahkan ke tahanan Polda DI Yogyakarta.

Jumat (22/3/2013) Hanya sehari di Polres Sleman dan beberapa hari di Polda DI Yogyakarta, keempat tahanan bersama beberapa tahanan lainnya dipindahkan ke LP Cebongan, Sleman, pukul 11.00. Kuasa hukum tersangka mengaku tidak mengetahui pemindahan tersebut. Kepolisian beralasan, ruang tahanan Polda DIY sedang dalam renovasi.

Koordinator Kontras, Haris Azhar, yang melakukan investigasi menuturkan, berdasarkan keterangan saksi, pihak LP sempat mempertanyakan alasan pemindahan tersangka. Pihak LP, menurut Haris, telah memiliki firasat buruk karena 4 dari 11 tersangka yang dipindahkan adalah tersangka pembunuh Kopassus.

“Ada firasat atau dugaan buruk, takut peristiwa penyerangan di Mapolsek OKU terulang,” kata Haris.

Saat pihak LP mempertanyakan alasan pemindahan, jawaban hanya datang dari seorang kepala unit (kanit) yang menyatakan Polda DIY akan memberikan pengamanan di LP. Sukamto kemudian menduga Polda DIY telah memberikan back-up dengan mengirim tim intelijen.

Hingga malam hari, LP tersebut hanya dijaga sekitar 8 orang. Pemindahan tahanan secara cepat itu pun dinilai janggal.

Pihak Polda DIY diduga kuat sebelumnya telah mengetahui akan ada penyerangan terhadap empat pelaku.

Sabtu (23/3/2013) Sekitar pukul 00.30, dua petugas di meja piket LP didatangi seseorang yang menunjukkan surat dan mengaku dari Polda DIY. Orang tersebut mengatakan ingin berkoordinasi tentang tahanan yang baru dilimpahkan ke LP Cebongan. Petugas piket kemudian langsung memanggil kepala keamanan. Kepala keamanan itu langsung bergegas ke pintu depan untuk menanyakan maksud kedatangan.

Namun, saat pintu dibuka, sudah ada sekitar 17 orang dengan wajah ditutup dan menenteng senjata laras panjang.

Mereka yang mengenakan pakaian bebas itu memaksa untuk masuk ke LP. “Mereka menodongkan senjata dan beberapa di antaranya menjaga atau menyandera penjaga LP. Kelompok itu juga mengancam akan mengebom LP,” ungkap Haris.

Mereka langsung menanyakan di mana letak tahanan yang baru saja dilimpahkan oleh Polda DIY. Penjaga LP yang mengaku tidak tahu langsung dianiaya dan dipaksa memberi tahu. Petugas LP diseret secara paksa untuk menujukkannya. Akhirnya, seorang petugas memberi tahu para tahanan berada di sel 5a.

Kelompok bersenjata mengambil paksa kunci sel dan meminta petugas LP untuk mengantar ke sel.

Setelah sampai di sel 5a, terdapat 35 tahanan, termasuk empat tersangka pembunuhan anggota Kopassus. Sesorang itu langsung menanyakan siapa empat orang yang menjadi tersangka pembunuhan anggota Kopassus. “Terjadi kepanikan dan kegaduhan di dalam sel tersebut hingga empat orang itu terpisah,” kata Haris.

Seseorang berbadan tegap itu pun langsung menembak empat tersangka hingga tewas di hadapan tahanan lainnya.

Menurut Haris, berdasarkan keterangan saksi, pelaku penembakan empat tersangka hanya satu orang. “Eksekutor empat orang itu hanya satu orang,” katanya.

Selain itu, pelaku lainnya juga meminta paksa petugas LP untuk menunjukkan tempat kontrol CCTV. Petugas LP mengatakan hal itu hanya diketahui Kepala LP. Ruang Kepala LP berada di lantai dua.

Pelaku kemudian mendobrak pintu yang bertuliskan “Kepala Lapas” dan merusak sekaligus mengambil kelengkapan CCTV. Penyerangan secara keseluruhan diperkirakan hanya berlangsung selama 15 menit. Ada seorang pelaku yang diduga berperan sebagai time keeper.

“Ada saksi yang mengaku melihat seorang penyerang terus melihat jam di tangannya,” terangnya.

Keterangan lain, penyerang diduga memasuki LP dengan melompat pagar sebab LP dikunci. Sementara itu, warga sekitar berdasarkan keterangannya mengaku mendengar suara tembakan dan melihat ada tiga truk parkir dekat LP. LP berada pada daerah yang sepi dari lingkungan permukiman penduduk. Sisi jalan juga tidak dilengkapi dengan lampu penerangan.

Penyerangan terencana Dari hasil investigasi, penyerangan terlihat sangat terencana. Penyerangan juga diduga dilakukan kelompok bersenjata yang profesional. Pembagian tugas pelaku penyerangan telah diatur dengan estimasi waktu penyerangan hanya 15 menit. “Ini seperti operasi buntut kuda.

Yang masuk LP ada sekitar 17 orang, tapi yang mengeksekusi hanya satu,” kata Haris.

Direktur Program Imparsial Al-Araf meyakini pelaku berasal dari kelompok terlatih dengan penggunaan senjata.

Menurut keterangan kepolisian, pelaku membawa senjata AK 47, jenis FN, dan granat. “Penyerangan ini tentunya dilakukan secara terorganisasi, terencana, terlatih, dan memiliki kapasitas penggunaan senjata secara profesional,” terangnya.

Dari rangkaian peristiwa itu diduga kuat, penyerangan dilakukan dengan motif balas dendam. Banyak pihak kemudian menduga pelaku penyerangan adalah anggota TNI sendiri. Meski masih dalam tahap penyelidikan, Panglima Kodam IV/ Diponegoro Mayor Jenderal Hardiono Saroso langsung membantah penembakan dilakukan anggota Kopassus.

Kepala Seksi Intelijen Kopassus Grup-2 Kapten (Inf) Wahyu Yuniartoto juga menyatakan bantahan yang sama.

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

51

52

36

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

53

tekno

Robot di Sekitar Kita K

Boleh jadi, robotrobot android dengan kegunaan praktis akan menjadi terobosan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Terobosan bagi Kontes Robot Nasional yang sudah berlangsung 12 tahun, namun baru menjadi pembelajaran teknologi bagi mahasiswa.

54

apan robot dapat menjadi bagian kehidupan sehari-hari di Indonesia.

Di lingkungan industri, mungkin sebagian sudah menerapkannya. Di rumah bagaimana?

Nah, Ketua Komunitas Robot Indonesia, Adiatmo Rahardi, mengatakan, ada lompatan jauh yang akan dibuat anakanak muda Indonesia dalam satu dasawarsa ke depan. Lompatan itu akan terjadi dalam bidang pembuatan robot yang dikendalikan melalui telepon pintar berbasis Android.

“Pada era open source sekarang, membuat robot yang terkoneksi dengan smartphone Android bukan hal sulit lagi,” ujarnya. Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon pintar dan komputer tablet.

Menurut Adi, robot dikendalikan lewat telepon pintar atau tablet Android melalui koneksi wireless ( jaringan nirkabel) 2,4 gigahertz (GHz). Untuk menyambung koneksi, kata dia, seseorang harus membuat robot yang bisa menerima koneksi pada frekuensi tersebut. “Kita harus membuat juga aplikasi Android-nya untuk mengendalikan si robot. Mahasiswa tingkat pertama sekarang bisa membuatnya,” katanya.

Robot Android, Adi menambahkan, akan banyak berguna. Contohnya robot yang terbang untuk memantau arus lalu lintas atau robot beroda dilengkapi kamera untuk mengawasi keadaan rumah via Internet. Ia memprediksi, dalam 10 tahun ke depan, anak-anak muda Indonesia sudah ahli membuat tekonologi ini.

“Sekarang sudah banyak stasiun televisi maupun rumah produksi yang menyewa robot terbang quadcopter ke Grup Robot Indonesia untuk keperluan shooting dari udara,” kata Adi. Dalam seminar bertajuk “Polines Weekend Technology (PWT 2013)” di Politeknik Negeri Semarang, Adi mendemokan robot terbang yang dikendalikan melalui telepon pintar Android. Seminar pada Selasa, 26 Maret 2013 ini, dihadiri lebih dari 200 peserta. Seminar ini juga merangkum beberapa kegiatan lain, seperti pam-

eran karya ilmiah, lomba robot, dan seminar “Robo Mobile Controlling”.

Boleh jadi, robot-robot android dengan kegunaan praktis akan menjadi terobosan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Pasalnya, Kontes Robot Nasional yang sudah berlangsung 12 tahun baru menjadi pembelajaran teknologi bagi mahasiswa.

Produk robot untuk aplikasi keseharian tak berkembang karena kalangan industri di Indonesia belum ada yang berminat.

Misalnya jenis robot pemadam api.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Djoko Santoso di Bandung mengatakan, aplikasi robot pemadam api, bisa juga dikembangkan sebagai alat pendeteksi benda-benda berbahaya.

Namun kalangan profesi dan industri belum ada yang berminat memakainya untuk diterapkan sebagai produk. “Tahun lalu saya sudah ajak Menteri Perindustrian,” katanya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata Djoko, berperan sebagai produser yang menyelenggarkan kontes robot tahunan itu. “Kita masih perlu sinkronisasi antar sektor,” ujarnya.

Jadi sementara ini, hasil dari kontes baru berguna dari sisi pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi di kampuskanmpus. “Membuat anak-anak yang cerdas. Para juara kontes robot juga berkiprah di industri,” katanya.

Sementara negara lain semakin mengembangkan teknologi robot. Salah satu restoran di Harbin, China, telah mencoba membuktikan hal tersebut. Restoran unik ini digagas oleh Liu Hasheng. Biaya pengoperasian per robot tersebut mencapai USD 31.500 hingga USD 47.000 (setara Rp 300 juta hingga Rp 450 juta).

Dalam restoran tersebut, sejumlah Robot telah diprogram untuk melakukan berbagai kegiatan. Mereka bukan hanya melayani tetapi juga memasak bagi pelanggan. Sensor yang dipasang di lantai restoran dimaksudkan untuk memprogram Robot-Robot tersebut setelah pelayan (manusia) menerima pesanan dari pembeli.

tekno

Tiada Henti Bada Tucuxi

Dalam perkembangan lain, sebuah perusahaan asal China bernama Ecovacs, misalnya, memperkenalkan sebuah Robot baru yang berfungsi sebagai pembersih kaca. Robot bernama Winbot 7 memulai debutnya di ajang Consumer Electronics Show (CES) 2013 yang digelar di Las Vegas, awal tahun ini.

Winbot 7 adalah sebuah Robot kecil yang mampu menempel di dinding kaca.

Robot pembersih kaca ini diprogram untuk bergerak bergerak ke atas dan ke bawah secara otomatis. Robot ini juga dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi luas kaca yang sedang dibersihkannya.

Winbot ditenagai sebuah sensor khusus mendeteksi tekanan yang diberikan pada jendela. Jika tekanan diterapkan tidak benar, Winbot akan datang untuk berhenti dan memberitahu Anda dari masalah. Anda tidak perlu khawatir Winbot akan jatuh.

Jika ada kerusakan ketika Winbot sedang membersihkan, Winbot akan memberi tahu Anda melalui lampu indikator dan peringatan suara. Jadi Anda tidak perlu khawatir sementara itu digunakan jika Winbot memiliki masalah, Winbot akan memberi tahu Anda. Ketika pekerjaan pembersihannya sudah selesai atau baterai rendah, Winbot secara otomatis kembali ke tempat start semula di mana Anda menempatkannya.

Winbot 7 memiliki tiga fungsi otomatis membersihkan kaca, memberikan penyemprotan otomatis air pada kaca dan juga mengeringkannya. Rencananya robot pembersih kaca ini akan mulai dipasarkan pada pertengahan tahun ini dengan ban-

drol harga mulai dari US$399 atau sekitar Rp3,8 juta.

Masih di arena CES 2013, ada salah satu tim yang memperkenalkan Robot bertmpilan manusia buatan mereka. Tim dari Machine Perception Lab di University of California turut berpartisipasi dengan membawa DIEGO-SAN, Robot manusia berukuran anak-anak. DIEGO-SAN ini memiliki tinggi 131 cm dan bobot seberat 30 kilogram.

Meskipun Robot ini masih berbentuk prototype, DIEGO-SAN sudah bisa dijalankan. Bahkan, Robot yang baru jadi bagian wajahnya saja ini bisa menirukan berbagai macam mimik wajah layaknya manusia biasa.

Kelemahan dari Robot ini adalah bentuknya yang menakutkan. Meskipun seperti anak-anak, Robot ini tingkahnya sama seperti Robot di film Terminator. Selain itu, bentuk wajahnya yang kaku juga semakin menambah sisi keangkeran robot ini.

DIEGO-SAN merupakan proyek yang pertama kali digagas oleh Dr. Javier Movellan, pendiri Machine Perception Lab. Tim ini tidak bekerja sendirian, mereka juga bekerjasama dengan Hanson Robotics dan perusahaan Robotika Jepang, Kokoro.

Tim Universitas California terus mengembangkan perangkat lunak robotnya. Tujuannya adalah untuk memungkinkan robot humanoid belajar bagaimana mengontrol tubuh sendiri dan berinteraksi dengan pengguna di sekitarnya. v Rahmat Tony publik@indogetnetworks.com

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

55

wisata

Hajat Wisata Bengkulu P

rovinsi Bengkulu menjadikan bunga Rafflesia yang banyak tumbuh di hutan hujan tropis wilayah itu sebagai daya tarik wisata sekaligus menggunakan bunga itu sebagai branding resmi pariwisata provinsi, “Discover Bengkulu the Land of Rafflesia”.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Sapta Nirwandar mengatakan Bengkulu mempunyai obyek wisata alam berupa hutan hujan tropis sebagai habitat Rafflesia dan dapat dikunjungi langsung oleh wisatawan setiap saat.

“Jadi memang layak kalau Bengkulu mengklaim sebagai ’Bumi Rafflesia’ kemudian dijadikan sebagai branding ’Discover Bengkulu the Land of Rafflesia’,” kata Sapta Nirwandar saat launching “Discover Bengkulu the Land of Rafflesia” di Gedung Sapta Pesona, pertengahan Maret lalu.

Kemenparekraf juga bertekad untuk menjadikan Provinsi Bengkulu sebagai salah satu destinasi unggulan di Indonesia. Dengan adanya daya tarik wisata baru maka diharapkannya akan menambah khasanah daya tarik pariwisata nasional.

Sementara itu Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah mengatakan, pihaknya menaruh harapan pada sektor pariwisata agar dapat mengatasi ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada industri kerakyatan.

“Kami mengharapkan kiranya tiga major event ini dapat ditetapkan dan masuk dalam calendar of events pariwisata nasional pada Kemenparekraf. Kami mohon dukungan Kemenparekraf untuk mempromosikan Bengkulu dengan branding ’Discover Bengkulu the Land of Rafflesia’ sekaligus mencitrakan rafflesia sebagai puspa langka nasional,” kata Junaidi.

Junaidi menambahkan, Bengkulu juga menyimpan banyak jejak sejarah penjajahan Inggris, sebelum akhirnya diambil alih Belanda. Di Bengkulu pula Fatmawati, sosok perempuan yang mendampingi Presiden Soekarno, pernah hidup. Nilai historis tersebut hendak dijadikan Bengkulu sebagai potensi di mata wisatawan.

“Tak datang ke Bengkulu, Anda durhaka karena di tempat kamilah salah seorang

56

Ibu Negara, Ibu Fatmawati, pernah tinggal,” candanya.

Kemenparekraf sedang memfasilitasi penyelenggaraan Calender of Events Pariwisata Semarak Pesona Bumi Rafflesia Provinsi Bengkulu yang terdiri atas acara berskala nasional dan internasional yakni Festival Bumi Rafflesia, Festival Pantai Rafflesia (Rafflesia Beach Festival), dan Festival Tabot sebagai agenda utama pariwisata Bengkulu.

Kegiatan Festival Bumi Rafflesia akan berlangsung di Provinsi Bengkulu pada 2730 Juni 2013. Festival ini akan menampilkan daya tarik wisata alam (eco tourism) yang dilatarbelakangi fakta sejarah bahwa bunga terbesar di dunia Rafflesia Arnoldi pertama kali ditemukan di Bengkulu pada 20 Mei 1818 oleh Gubernur Jenderal Inggris Raffles dan ahli botani, Arnoldi.

Serangkaian acara akan menyemarakkan festival ini. Antara lain membatik kolosal nasional, triathlon nasional, lari 10 km nasional, off road nasional, pergelaran seni budaya, lomba cipta lagu daerah, pemilihan putri pariwisata, serta pameran dan bazar.

Untuk kegiatan Festival Pantai Rafflesia (Rafflesia Beach Festival) rencananya akan berlangsung di Kota Bengkulu pada 27-31 September 2013. Festival Pantai Rafflesia dilatarbelakangi potensi bahari perairan laut Bengkulu dengan pulau-pulau kecil dan pantai pasir putih serta vegetasi cemara laut dengan eksotisme senja.

Dalam festival ini digelar acara antara lain kompetisi surfing nasional, voli pantai nasional, sepeda lintas alam nasional, kuliner laut, Bengkulu expo, pemilihan Bujang Gadis Bengkulu, pergelaran seni budaya, serta pameran ekonomi kreatif, produk perikatan, hasil perkebunan, produk peternakan dan hortikultura.

Sementara itu Festival Tabot akan berlangsung pada 4-14 November 2013.

Festival Tabot merupakan peristiwa wisata budaya yang berawal dari tradisi ritual sebagian masyarakat Bengkulu (keluarga kerukunan Tabot) yang dikemas dalam bentuk festival dengan menambah kegiatan penunjang yang berbasis pada keari-

wisata

Mewsiatakan Sungai

fan lokal dan industri kreatif. Festival yang berlangsung setiap tahun ini dimeriahkan dengan acara pameran dan bazar produk unggulan daerah, cinderamata, seni kriya dan wisata kuliner.

Bengkulu yang ditetapkan sebagai propinsi pada 18 November 1968, memiliki sepuluh kabupaten dan kotamadya, yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma.

Obyek wisata yang dimiliki berupa hutan hujan tropis dan menjadi habitat bunga Rafflesia Arnoldi dan Bengkulu mendapat julukan Bumi Rafflesia. Nama Rafflesia Arnoldi ini merupakan gabungan nama. Bunga terbesar di dunia ini, ditemukan pertama kali di Bengkulu pada 20 Mei 1818 oleh gubernur jendral Inggris Thomas Raffles asal Inggris dan ahli botani dr.

Arnoldi.

Pada 24 Juni 1685, Inggris masuk Bengkulu (dirintis oleh VOC mendirikan perwakilan pada 1664, meski 6 tahun kemudian menutupnya dan kembali pada 1824) untuk melakukan perniagaan, melakukan monopoli lada, dan mengadili rakyat yang melawan kolonialnya. Benteng Marlborough dibangun pada 1714 – 1741 oleh British East Indian Company di masa gubernur jendral Joseph Callet, salah satunya untuk mengatasi pemberontakan rakyat Bengkulu dipimpin Sultan Mansyur dan Sultan Sulaiman.

Menurut catatan Prof. DR. Haji Abdullah Siddik (Sejarah Bengkulu: 1500-1990,

terbitan Balai Pustaka, 1996), pada masa penjajahan, Bengkulu sudah menyita perhatian negara-negara kolonilis Barat, terutama dari hasil buminya yang melimpah.

Pada 1511, para pedagang Eropa terutama Inggris dan Belanda melakukan pelayaran menyusuri pantai Barat Sumatera dari Aceh, melalui Selat Sunda lalu ke Banten.

Tahun 1685, untuk perluasan kebun lada, Inggris mulai menetap di Bengkulu.

Ini masa dimana era tanam paksa lada terhadap rakyat. Inggris bertahan selama 139 tahun di Bengkulu, hingga pada 17 Maret 1824 Traktat London berisi pertukaran daerah koloni antara Inggris dan Belanda, memuat Bengkulu diserahkan kepada Belanda oleh Inggris dan Belanda menyerahkan Singapura kepada Inggris.

Bengkulu juga menjadi tempat bersejarah ketika Soekarno, presiden pertama Indonesia menjalani masa pengasingan selama empat tahun, 1938-1942 oleh kolonial Belanda. Soekarno menikah dengan Fatmawati yang merupakan ibu dari mantan presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri.

Sebagai pimpinan daerah, Junaidi Hamsyah mengaku, menaruh banyak harapan pada pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis industri kerakyatan.�Kami juga mengajak swasta untuk membantu terlaksananya pengembangan pariwisata, salah satunya membantu anggaran listrik untuk menerangi pantai Panjang atau pantai Gading Cempaka,� kata Junaidi. v Rahmat Tony publik@indogetnetworks.com

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

57

sohor

Misteri Eyang Subur S

atu per satu misteri Eyang Subur mulai terkuak.

Pengacara Eyang Subur, Ramdan Alamsyah, mengakui Eyang Subur—guru spiritual para artis dan pelawak—telah menikahi mantan istri artis Septiyan Dwi Cahyo. Pernikahan tersebut, kata Ramdan, terjadi saat Septian dan sang istri telah resmi bercerai.

“Istrinya (Septian) dinikahi Eyang setelah dia bercerai,” ujar Ramdan saat ditemui di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (27/3/2013). Namun, Ramdan membantah tudingan yang menyebutkan bahwa Subur suka merebut istri orang lain. “Itu fitnah yang keji. Ditunjukkan aja kalau memang benar Eyang mau ngambil. Hari ini aja istri Adi masih sama Adi tuh,” kata Ramdan.

Sebelumnya Septian menanggapi kabar soal istrinya yang direbut Subur. Ia mengatakan hal itu memang merupakan masa lalu yang kelam baginya. Namun, ia enggan menceritakannya kembali secara rinci. “Saya tidak mau hancur dua kali. Saya sudah berjanji dengan istri saya yang baru untuk tidak lagi bicara soal masa lalu saya,” kata Septian saat dihubungi terpisah.

Kisruh perseteruan Adi Bing Slamet melawan Eyang Subur semakin meruncing. Kedua belah pihak terlihat tidak mau ada yang mengalah dan saling menghadirkan dukungan.

Adi Bing Slamet meminta kepada rekannya sesama artis Septian Dwi Cahyo untuk bersaksi. Pasalnya, Sep-

58

tian disebut sebagai salah satu korban praktikk Eyang Subur. Bahkan, mantan istri komedian spesialis pantonim ini kabarnya menjadi salah satu istri Eyang Subur.

Namun, saat dihubungi wartawan terkait kasus tersebut Septian mengaku tidak ingin membuka aib dan luka lama yang menurutnya sangat dalam dan sudah menghancurkan hidup sebelumnya. “Itu masa lalu, saya tidak mau melihat ke belakang. Prinsip saya sekarang adalah menjalani masa sekarang dan masa depan dengan istri dan keluarga saya yang baru. Saya tidak mau hancur dua kali,” ujar Septian di Jakarta, Rabu (27/3/2013).

Saat ditanya tanggapannya mengenai Eyang Subur, Septian mengaku tidak ingin berurusan dengannya.

“Saya tidak mau lagi berurusan dengan hal tersebut, apalagi membicarakan tentang Subur. Cukup, itu masa lalu saya. Saya sudah berjanji dengan istri saya yang baru untuk tidak lagi bicara soal masa lalu saya,” ujarnya.

Nama Eyang Subur akhir-akhir ini muncul setelah artis dan pelawak Adi Bing Slamet menudingnya sebagai penyebar aliran sesat. Bahkan Adi menyebut Eyang Subur pernah menyantetnya. Di sisi lain sejumlah artis lainnya, terutama anggota Srimulat membela mati-matian Eyang Subur. Misteri apa yang ada di balik Eyang Subur? v Meri Veronica

sohor

Eyang Subur & Jupe

Bernyanyi dalam Tahanan

P

enyanyi dangdut Julia Perez mulai membiasakan diri tingal di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kekasih Gaston Castano ini sudah biasa melakukan kegiatan bersama tahanan lainnya.

Pengacara Minola Sebayang mengatakan Jupe, sapaan akrab Julia, dalam keadaan baik dan berusaha berbaur dengan lingkungan di tahanan. “Sekarang dia tengah beradaptasi, hidup seperti tahanan lain dan tak ingin diistimewakan,” kata Minola usai menjenguk Jupe di Rutan Pondok Bambu.

Minola Sebayang menyempatkan waktu untuk menjenguk sahabatnya, Julia Perez yang saat ini sedang mendekam di penjara wanita, Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Di dalam tahanan Minola mengatakan tidak banyak hal yang dilakukan oleh Jupe.

“Dia belum diizinkan keluar dari sel. Akibat ada tindakan orang yang melakukan penyelundupan kamera, dan akhirnya rekaman dari kamera itu diekspos. Jadi semua orang akhirnya mendapatkan sanksi. Itu yang membuat Jupe pada hari ini belum bisa melakukan banyak kegiatan,” ujarnya saat ditemui di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (23/3).

Di dalam tahanan, Julia Perez diminta bernyanyi oleh teman-teman satu selnya. “Digilir oleh teman-temannya di sel. Cepat beradaptasi,” katanya.

Dalam tahanan, Minola bersyukur karena Jupe tidak mendapatkan intimidasi dari tahanan lain. “Dia menga-

takan tidak mendapat intimidasi, dia senang diperlakukan dengan baik oleh tahanan-tahanan lain,” pungkasnya.

Minola bilang kliennya itu termasuk cepat beradaptasi. Jupe juga tidak mendapatkan intimidasi, dari siapa pun. Dan ia emoh menerima perlakuan khusus dari sipir atau tahanan lainnya. “Semua memperlakukan Jupe dengan baik, dan dia senang.”

Di dalam sel, Jupe kerap diminta teman-temannya untuk bernyanyi. “Menyanyi digilir oleh teman Jupe dalam sel,” kata Minola.

Jupe meringkuk dalam bui setelah Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan, 11 Oktober 2011. Vonis dijatuhkan setelah Jupe dinyatakan bersalah dalam kasus penganiayaan terhadap pedangdut Dewi Perssik. Perempuan 32 tahun ini sempat mengajukan banding, tapi Pengadilan Tinggi Jakarta malah menguatkan vonis itu.

Belum puas, bintang film Gending Sriwijaya ini pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kenyataannya, MA mengubah putusan menjadi 3 bulan penjara tanpa masa percobaan. Jupe dijemput petugas Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada 18 Maret 2013, dan sempat diinapkan di tahanan Kejaksaan Agung. v

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

Juhriah

59

60 80

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

61

tantiem

Clisthenes Gunawan Effendi

C

listhenes atau Kleisthenes adalah bangsawan Athena dari keluarga Alcmaeonid. Dalam kajian Yunani dia menjadi penyumbang penting dalam mereformasi konstitusi Athena kuno, juga hukum serta ketentuan di bawahnya dalam konteks demokrasi awal, sekitar 500 tahun sebelum masehi.

Jadi, jangan mengira demokrasi itu baru muncul dalam revolusi Perancis, atau revolusi Industri. Gagasan dan rintisan demokrasi, sudah mewujud jauh sebelum Kristen dan Islam hadir. Persoalannya mungkin, ada yang berusaha membenturkan demokrasi dengan keyakinan agama. Namun, biarlah demokrasi yang lebih tua berdialektika secara kontinyu dengan agama samawi yang lebih muda.

Kembali ke Clisthenes, sejarawan dunia menggelarinya sebagai Bapak Demokrasi Athena, karena terobosannya di kala zaman masih lebih didominasi tirani. Lahir dari keluarga bangsawan yang berada di lingkungan kekuasaan, Clisthenes, mengalami pasang surut berada di lingkungan kekuasaan maupun terpelanting sebagai pecundang. Dalam konteks ini, ada nama lain yang perlu dikemukakan: Isagoras.

Isagoras dan Cleisthenes --sama-sama kalangan elite di masanya-- adalah musuh bebuyutan dalam mencapai kekuasaan puncak di Athena. Keduanya berusaha nyilih tangan kaum Sparta (tetangga Athena) yang memang terkenal tukang berperang --sebagaimana istilah spartan yang masih kita kenal sekarang.

Alkisah, pada 514 sebelum masehi, dua pemuda bernama Harmodius dan Aristogeiton membunuh seorang pemuda. Persoalan asmara. Namun, korban tewas adalah saudara Hippias, tiran yang berkuasa di Athena kala itu. Maka para sengkuni di lingkaran Hippias pun balas menamatkan riwayat Harmodius dan Aristogeiton. Lebih dari itu, warga Athena umumnya semakin tertekan dengan kekerasan para penguasa menyusul kekecewaan Hippias atas kematian saudaranya.

Memanfaatkan suasana tidak stabil di Athena, keluarga Alcmaeonid (termasuk Clisthenes) yang diasingkan karena beroposisi berusaha menggulingkan pemerintah pada tahun itu.

Namun kudeta gagal. Kemudian mereka meminta bantuan Sparta mewujudkan keinginannya. Maka pada 510 SM orang Sparta mengirim satu kontingen kecil membantu Alcmaeonid. Gagal lagi. Marah pada penghinaan, sekitar dua tahun kemudian raja Spartan Cleomenes sendiri memimpin tentaranya ke Attica, menghancurkan pasukan tiran Athena dan menyapu bersih para pendukungnya. Walhasil, Athena bebas memilih pemimpin baru untuk wilayah mereka. Calonnya adalah Isagoras dan Clisthenes.

Melihat gaya nyilih tangan keluarga Alcmaeonid, rakyat lebih memfavoritkan Isagoras sebagai pemimpin baru mereka dalam pemilu mendatang. Clisthenes sempat uring-uringan: pacaran di awak, kawin di urang. bersusah-susah dalam berjuang, tapi orang lain yang menikmati kekuasaan.

Menyadari akan kehilangan suara jika tidak melakukan pencitraan secara tepat, Cleisthenes yang pintar memutuskan memikat pemilih dengan menawarkan kebebasan yang belum

62

pernah terjadi sebelumnya. Yang lebih penting, ia menawarkan pergiliran posisi kepemimpinan untuk memastikan seseorang tidak memiliki kekuasaan mutlak. Berhasil. Clisthenes menang besar, dan Athena menjadi entitas demokrasi pertama di dunia.

Pertama, ia membuat wilayah dan lingkungan kota Athena (disebut demes, demoi) sebagai unit konstituen dari organisasi politik Athena. Warga laki-laki berpartisipasi secara langsung dalam menjalankan pemerintah mereka: mereka memiliki daftar pemilih tetap, berusia di atas delapan belas, untuk menghadiri sidang dan menyusun undang-undang maupun kebijakan publik.

Di Demes inilah berlangsung pemilihan perwakilan (seperti DPRD dan DPR sekarang) dari masing-masing Deme sebanding dengan jumlah penduduknya.

Pria Athena juga dipanggil untuk layanan dalam milisi warga oleh afiliasi suku. Yang paling penting, sepuluh pria yang menjabat setiap tahun sebagai “jenderal� (strategoi), para pejabat dengan otoritas sipil dan militer tertinggi, yang terpilih sebagai salah satu dari masing-masing suku. Reorganisasi Cleisthenes sudah kompleks, tetapi tujuan umum tampaknya telah melemahkan aliansi politik yang ada di kalangan bangsawan dalam kepentingan demokrasi yang lebih besar, karena partisipasi suara rakyat lebih berpengaruh.

Kini, giliran Isagoras yang uring-uringan. Marah karena kalah, Isagoras pergi ke Sparta dan meminta Cleoemenes menyingkirkan demokrasi baru dan pemimpinnya. Cleoemenes setuju dengan pertimbangan demokrasi justruu akan menggerogoti kekuasaannya di Sparta. Jadi, Cleomenes kembali memimpin pasukan Sparta kembali ke Athena dan menendang Cleisthenes keluar dengan alasan karma. Dia instal Isagoras dan sekutu-sekutunya sebagai pemimpin pemerintahan baru di Athena.

Namun warga menolaknya. Lebih dari itu rakyat Athena mengepung pasukan Sparta yang berjumlah sekitar 300 prajurit dan Isagoras di Acropolis sampai Cleomenes terpaksa mengakui kekalahan dan balik kanan ke tempat asalnya, sekaligus membawa Isagoras untuk mendapatkan suaka. Keluarga Alcmaeonid kembali berkuasa di Athena dan semua tampak baik-baik, sampai Cleomenes pendendam muncul untuk ketiga kalinya di Attica, bersama dengan pasukan berkekuatan penuh plus tentara dari tetangga-tetangga pendukungnya!

Demokrasi baru mungkin telah berakhir saat itu juga. Namun, mungkin demokrasi itu sakti. Pasukan Sparta dan sekutunya mengalami demoralisasi, karena mereka sudah mendengar dan melihat sendiri demokrasi akan lebih baik dibandingkan dengan tirani. Para sekutu meninggalkan Cleomenes sendirian. Sisa pasukan Sparta pun bubar jalan. Sejak itu Sparta dan Athena mengalami perang dingin, namun serangan tak pernah terjadi hingga abad kemudian.

Nah, kisah Clisthenes ini mungkin banyak yang belum mengetahuinya. Paling tidak kita dapat belajar lebih demokratis. Namun yang lebih penting adalah membuktikan bahwa demokrasi merupakan pilihan terbaik bagi kehidupan bermasyarakat.v

majalah PUBLIK - Edisi 04/IV April 2013

63