2
Nasional Selasa, 8 Januari 2013
Hartati Minta Tidak Dikriminalisasi JAKARTA- Pengusaha Hartati Murdaya meminta kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk tidak dikriminalisasi dan dipidanakan terkait kasus Buol, lantaran dirinya sudah lanjut usia serta tidak tahu-menahu soal pemberian uang kepada mantan Bupati Buol. “Usia saya sudah 67 tahun, waktu produktif saya sudah tidak banyak lagi, saya ingin bekerja demi menghidupi 57 ribu orang karyawan. Selama 4 bulan ditahan saya banyak hambatan. Saya mohon tuntutannya tidak banyakbanyak,” katanya dalam sesi terakhir sidang kasus Buol, Senin kemarin. Sidang kasus Buol berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta sepanjang hari Senin (7/1) dengan agenda pertama mendengarkan keterangan saksi
ahli Yusril Ihza Mahendra, dan dilanjutkan pemeriksaan Hartati Murdaya. Di akhir persidangan Hartati diberikan kesempatan menyampaikan harapannya. Dia berharap, tidak dikriminalisasi dan dibantu citranya sebagai pengusaha untuk dipulihkan. Menjawab permohonan Hartati untuk tidak dikriminalisasi ini, hakim ketua Gusrizal SH menjawab, “Dikriminalisasi atau tidak itu akan diputuskan pengadilan, apakah bersalah atau tidak, itu nanti keputusan pengadilan,” kata Gusrizal. Saat ditanyakan, apakah dia menyesal dengan peristiwa ini, Hartati mengaku menyesal karena perjuangannya di Kabupaten Buol membuatnya harus berhadap-hadapan dengan hukum. Namun, yang sangat
disesalinya adalah selama ini investasinya dan prestasinya menciptakan lapangan pekerjaan yang menyerap ribuan tenaga kerja malah diganjar pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 tahun 1999 yang membuat ketidakpastian hukum atas izin lokasi seluas 75 ribu hektar miliknya di Kabupaten Buol. “Saya menyesal, ini seperti air susu dibalas air tuba. Pemerintah yang berjanji memberikan lahan, tapi pemerintah tidak konsisten dengan aturannya. Nasib saya di sini karena inkonsistensi aturan pemerintah. Penyesalan saya yang lain adalah ada anak buah tidak patuh. Kesalahan saya tidak bisa mendidik anak buah yang sudah bekerja pada saya sela-
ma 32 tahun,” tegasnya. Dalam persidangan Hartati Murdaya mengatakan menolak memenuhi permintaan Bupati Amran Batalipu untuk memberikan uang Rp 4 miliar. Ia menolak secara halus dengan berpura-pura akan memberikan uang dengan syarat ‘barter’ menyelesaikan perizinan lahan selama satu minggu. “Saya lawan sandiwara Amran dengan sandiwara juga. Saya buat apa yang saya minta seperti serius. Saya minta dia menyelesaikan perizinan lahan selama satu minggu. Tapi saya tahu Amran tidak punya kewenangan untuk membuat surat-surat itu. Lagipula saya tidak membutuhkan surat itu, karena lahan itu masih sah milik saya,” kata Hartati Murdaya. Permintaan yang sulit dipenuhi oleh
Amran ini sengaja ia sampaikan aksi pura-pura untuk menolak secara halus permintaan sang bupati. “Semua itu adalah “etok-etokan” (pura-pura-red), semua sandiwara itu terlihat serius, tujuannya agar Amran tidak curiga. Dengan cara itu diharapkan Amran tidak sakit hati dan tidak mengganggu perkebunan sawit lagi,” katanya. Diungkapkannya, dia tidak berani menolak secara tegas permintaan itu lantaran takut Amran marah. “Kalau perusahaan saya diganggu lagi ruginya banyak, sampai puluhan miliar. Saya tidak ingin ini terjadi lagi, karena itu bikin susah perusahaan dan karyawan di sana,” katanya. Seharusnya, sambung Hartati, yang paling bertanggungjawab atas kejadian ini adalah Totok Lestiyo.
Justru dia merasa kecolongan, karena permintaan dana Amran itu dicairkan Totok dengan mengakali aturan perusahaan, yakni mencairkan uang itu dalam jumlah kecil sehingga tidak membutuhkan persetujuannya. Kemudian dalam catatan keuangan perusahaan uang itu disebutkan untuk keperluan sparepart. Selain itu, Totok juga terlihat sangat menggebu-gebu ingin mempertemukan dirinya dengan Amran. “Totok memerintahkan kepada Arim untuk menyerahkan uang kepada Amran untuk bantuan Pilkada. Itu tidak ada izin dan pengetahuan dari saya. Karena itu Totok sudah diberhentikan secara permanen dari perusahaan dan saya sudah laporkan Totok ke Polisi atas penggelapan dan pencemaran nama baik,” tukasnya. ful
Dahlan Beri Contoh Buruk JAKARTA- Politisi DPR tampaknya punya kesempatan membalas serangan kepada Dahlan Iskan terkait kecelakan mobil listrik. Anggota Komisi V DPR, Muhamad Arwani Thomafi, mengatakan meskipun semangat Dahlan Iskan untuk mempromosikan mobil listrik karya anak bangsa patut diapresiasi, namun niat Dahlan harus diikuti dengan tindakan yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku, jangan sampai niat baik dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Dia mengungkapkan, ada beberapa pelanggaran terhadap UU 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan Dahlan, yakni pelanggaran terhadap pasal 48 yang mengharuskan kendaraan yang beroperasi di jalan raya harus memenuhi syarat laik jalan dengan memenuhi uji tipe dan uji berkala, pasal 60 tentang kewajiban STNK dan Plat nomor sesuai ketentuan peraturan, dan pasal 49 dan 50 terkait pengaturan kendaraan rakitan, modifikasi, maupun pabrikan agar dilakukan uji tipe terlebih dahulu sebelum beroperasi di jalan raya. “Jadi, untuk menghindari preseden buruk, hukum harus ditegakkan. Artinya semua pelanggaran yang ada harus diusut tuntas,” ujar Arwani usai rapat paripurna di Gedung DPR,
Jakarta, Senin (7/1). Anggota Komisi V lainnya, Teguh Juwarno menambahkan, Dahlan Iskan telah memberikan contoh buruk kepada masyarakat karena melakukan uji coba pada mobil bodong tak bernomor polisi yang sah. Selain itu, mobil listrik Tucuxi yang dikendarai Dahlan juga belum mendapatkan sertifikat laik jalan. “DI 19 itu pelat nomor apa? Saya tidak menemukan pelat itu resmi. Itu saja sudah contoh yang tidak baik,” tukasnya. Dia menyatakan, uji coba kelaikan mobil listrik itu sebaiknya dilakukan Dahlan pada tempat yang memiliki standar keamanan, misalnya di sirkuit Sentul, sehingga tidak membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Oleh karena itu, Teguh meminta aparat kepolisian tetap melanjutkan proses hukum Dahlan Iskan atas penggunaan mobil tak laik jalan sekaligus berpelat bodong tersebut. Teguh mengharapkan, agar pihak keamanan bisa mengusut “mobil” ilegal tersebut, agar menjadi contoh bagi masyarakat, bila penegakan hukum akan berjalan sesuai aturan, meski kepada menteri sekalipun. “Ini harus ditindak pihak keamanan. (Kalau tidak ditindak, red) makin hancur yang terjadi di masyarakat sipil yang tidak lagi taat. Fenomena seperti ini sudah mulai,” tegasnya. ful
Pakar Hukum Pertanyakan Putusan MK JAKARTA- Sejumlah pakar hukum tata negara mempertanyakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak judicial review pasal 18-19 UU APBN-P 2012 yang memuat mengenai tanggungjawab negara terhadap para korban lumpur Lapindo di luar peta terdampak sesuai Perpres No. 40 Tahun 2007. Para pakar itu bahkan mendukung jika KPK mengusut 9 hakim konstitusi terkait kemungkinan adanya praktek suap terkait keputusan itu. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Airlangga, Surabaya, Emanuel Sudjamiko mengatakan keputusan MK itu sangat janggal. MK seharusnya menguji sebuah produk UU dengan UUD dan keputusannya harus bisa memberikan kepastian hukum. Keputusan ini menurutnya jelas hanya akan menguntungkan pihak Lapindo yang seharusnya bertanggungjawab penuh akan kerugian masyarakat. “Jelas keputusan ini kurang arif. Bagaimana bisa pemerintah diwajibkan membayar ganti rugi terhadap masyarakat di luar peta berdampak. Luasan perta berdampak sesuai perpres tidak akan berubah
sementara luasan wilayah di luar peta berdampak akan terus bertambah karena semburan lumpur yang belum bisa dihentikan hingga kini sehingga otomatis luas wilayah di luar peta berdampak akan semakin besar dan tanggungjawab pemerintah akan semakin besar pula,” ujar Emanuel ketika dihubungi wartawan, Senin (7/1). Menurutnya, yang aneh dari keputusan ini adalah ketika MK menguji UU APBN-P 2012 ini tidak dengan UUD tapi dengan perpres. “MK justru seharusnya menolak untuk menyidangkan kasus ini. Semakin aneh karena MK jadi terkesan seperti melandasi keputusannya berdasarkan perpres dan bukan UUD,” tegasnya. Senada dengan Emanuel, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung Asep Warlan Yusuf berpendapat negara harus melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya adalah semua korban lumpur Lapindo tanpa dibatasi oleh peta terdampak atau tidak terdampak. ”Semuanya wajib dilindungi oleh negara hak-haknya tanpa dibatasi oleh peta terdampak atau tidak terdampak,” ujarnya. ful
INC
DITAHAN: Ratna Dewi Umar
KPK Tahan Mantan Pejabat Depkes JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan reagen dan consumable penanganan virus flu burung dari DIPA APBN-P pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI TA 2007, Ratna Dewi Umar (RDU). Juru
diserahkan ke Bawaslu. Boleh jadi ke KPK, KPUD minta duit,” ujar Marwah yakin. Sontak ucapan Marwah ini membuat sejumlah perwakilan KPU dari daerah terkejut. Ada juga yang memasang wajah kesal. “Kompetensi nggak jelas. Kita sudah kirim surat ke Bawaslu, DKPP, dan kita sudah kirim ke Presiden,” ujar Marwah menilai kinerja KPU. Usai memberikan sanggahan, Marwah menyebutkan modus oknum tersebut adalah dengan meminta uang transpor. Namun Marwah mengaku menolak hal-hal seperti ini. “Modusnya? Dibuat sangat sulit, cari sana sini, tapi bilang transpor, dan kami sudah komitmen nggak mau. Kami cuma mau selesai di Bawaslu,” katanya. Dia sekali lagi mengaku punya
bukit kuat. “Kami punya rekaman di daerah ada orang (KPUD) yang minta duit, hape-hape (telepon seluler) di sini banyak merekamnya. Saya ingin DKPP, Bawaslu mau membawa KPU ke polisi. Kasihan ini bangsa besar,” katanya. Marwah bahkan meminta penambahan waktu untuk memberikan data-data tersebut. Namun permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi komisioner lantaran setiap parpol hanya diberikan waktu lima menit menyampaikan keberatannya. “Tidak apa-apa kami tidak lolos. Tapi biar dunia tahu apa yang terjadi di sini,” ujar Marwah. Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, juga menegaskan PBB sudah menyiapkan langkah-langkah hukum untuk protes jika PBB tak diloloskan oleh KPU sebagai
ke depan. Penahanan ini untuk kepentingan penyidikan kasus yang diduga rugikan negara Rp12 miliar ini. Disinggung soal penahanan baru dilakukan, padahal kasus ini telah berjalan sejak 2012 silam, Johan menuturkan jika kondisi RDU tidak mungkin untuk diperiksa. “Iya memang beberapa hari yang lalu, dia mengalami
sakit sehingga pemeriksaan dan penahanannya baru dilakukan sekarang,” kata Johan, tanpa memberitahukan penyakit yang diderita RDU. Untuk kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memeriksa mendiang mantan Menteri Kesehatan (Menkes) RI Endang Rahayu Sedyaningsih. ful
Mendagri: Bisa Saja Dibatalkan Sambungan dari hal 1 kecuali dengan kondisi darurat. Salah satu poin disebutkan saat berkendara, baik di mobil maupun sepeda motor, warga Lhokseumawe dilarang bersikap tidak sopan seperti berpelukan, berpegang tangan atau cara lain yang melanggar syariat Islam, budaya dan adat istiadat masyarakat Aceh. Aturan itu juga mengimbau lelaki dan perempuan agar saat melintasi tempat-tempat umum menggunakan pakaian yang menutup aurat, dan tidak berbusana ketat. Aparat desa pun diminta untuk menyosialisasikan imbauan ini. Bahkan Walikota Lhokseumawe SuaidiYahya dan unsur pemerintah setempat turun langsung untuk menempel imbauan ini. Ide mengatur larangan perempuan duduk mengangkang di
KPU: Belum Putusan Final
Sambungan dari hal 1
Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo membenarkan soal penahanan RDU itu setelah menjalani lima jam pemeriksaan. “Pasalnya 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikor Nomor 20 tahun 2001 dengan 20 tahun,” ujar dia, Senin (7/1). Ratna ditempatkan di Rutan Klas 1 Jakarta Timur cabang KPK selama 20 hari
peserta Pemilu 2014. “Kan ini forum untuk kita melakukan klarisifikasi terhadap hal-hal yang perlu diklarifikasi,” ujar Yusril di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (7/1). Menurutnya, secara struktur organisasi, PBB sudah sangat lengkap kepengurusannya secara nasional hingga kabupaten/kota. Namun yang menjadi permasalahan dan harus diklarifikasi kepada KPU adalah mengenai keputusan KPU yang menyatakan bahwa PBB tak memenuhi syarat di salah satu provinsi karena disebabkan musibah kemanusiaan. “Kalau melihat pada PBB kan ada yang di Bali itu kurang dari satu anggota. Satu anggotanya kan orangnya sudah meninggal,” imbuhnya. Sejumlah pimpinan dan tokoh parpol yang menghadiri pleno tersebut, selain Yusril dan Marwah,
sepeda motor itu mulanya dilontarkan Walikota Lhokseumawe pada acara dakwah di Lapangan Hiraq Lhokseumawe, jelang pergantian tahun, Senin, 31 Desember 2012. Menurutnya, perempuan duduk mengangkang bertentangan dengan kesopanan dan mencederai penerapan syariat Islam di Aceh. “Perempuan duduk mengangkang di sepeda motor apalagi dengan pasangan bukan muhrim merendahkan marwah perempuan itu sendiri,” katanya. Suaidi juga menilai perempuan duduk mengangkang di sepeda motor juga tidak sesuai dengan budaya masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Karena itu pemerintah Kota Lhokseumawe perlu membuat sebuah aturan yang katanya juga untuk meningkatkan marwah
perempuan. Ide ini mengundang protes sejumlah aktivis perempuan di Aceh. Juru bicara Forum Komunikasi Masyarakat Sipil Lhokseumawe dan Aceh Utara, Safwani menyebutkan, jika alasannya untuk menaikkan derajat perempuan, harusnya walikota melahirkan kebijakan yang dapat memberdayakan perempuan. “Terlalu sempit pandangan wali kota jika untuk menaikkan derajat perempuan. Suaidi Yahya tidak punya program yang berkualitas,” katanya. Menurut masyarakat sipil Lhokseumawe, upaya mengatur dan melarang perempuan duduk mengangkang di sepeda motor sebenarnya hanya merupakan pengalihan isu. Saat ini banyak permasalahan di Lhokseumawe yang harusnya mendapat perhatian pemerintah.
“Ini upaya pengalihan isu terutama kasus korupsi di dinas kesehatan yang merugikan negara Rp3,4 miliar lebih, yang seharusnya mendapat perhatian walikota. Selain itu banyak permasalahan di Lhokseumawe yang juga perlu mendapat perhatian seperti pengentasan kemiskinan, air bersih, masalah korban konflik dan lain-lain,” ujarnya. Larangan itu juga jadi buah bibir sekaligus bahan pembahasan media internasional. Media otomotif international Jalopnik, misalnya. Media online itu memberikan judul “Where Is The Worst Place In The World To Be A Woman Motorist?” atau artinya “Di mana kah tempat terburuk di dunia bagi wanita pengendara sepeda motor?” Dalam ulasannya, Jalopnik menulis penumpang perempuan di salah satu
kota di Aceh, Indonesia, dilarang mengangkangsaatdiboncengmenggunakan sepeda motor. Soalnya, itu adalah posisi duduk yang ‘tidak benar’. Mereka juga menyebutkan wanita dapat mengangkang di sepeda motor jika mereka mengemudi dengan berbusana muslim. “Tapi apakah (dibonceng menyamping) dapat memenuhi aspek keselamatan di jalan raya?” tulis Jalopnik. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan peraturan daerah itu bisa saja dibatalkan. “Kami sebetulnya masih belum terima itu. Tapi apakah ini ada unsur diskriminasi terhadap perempuan, kalau perempuan dijadikan alasan, tidak tepat. Tapi kalau untuk memelihara tradisi yang hidup di masyarakat suatu daerah, barangkali tidak ada masalah,” kata Gamawan di Istana Bogor, Senin kemarin. vvn/wis
terlihat pula Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam, dan Ketua Umum DPP PKBIB Yenny Wahid. Sedang pimpinan maupun pengurus pusat parpol parlemen justru tidak terlihat menghadiri rapat pleno. Rapat yang dimulai pukul 13.30 WIB itu dipimpin oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Malik, didampingi Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, Juri Ardiantoro, Sigit Pamungkas, Ida Budhiati, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Sekjen KPU Suripto Bambang Setiadi. Selain perwakilan parpol, pleno juga dihadiri oleh anggota KPU 33 Provinsi, sementara anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hadir terlambat di ruang sidang utama lantai 2 Gedung KPU Pusat pada pukul 14.00 WIB. Rapat pleno juga diwarnai aksi demonstrasi
massa yang mengatasnamakan diri dari perwakilan pimpinan 14 parpol. Mereka menuntut rapat pleno tersebut tidak dilanjutkan karena dinilai cacat hukum. Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Yenny Wahid juga menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) memihak kepada partai-partai besar. Dia juga menilai kinerja KPU Daerah bermasalah. Hal ini merujuk pada banyaknya kejanggalan di sejumlah daerah dalam mengambil keputusan. “Itu berdampak sistemik kepada partaipartai sehingga seolah partai-partai dianggap tidak memenuhi syarat kepesertaan Pemilu,” kata Yenny Wahid di Kantor KPU, Senin (7/1). Yenny melihat banyak sekali kejanggalan dan banyaknya bukti yang menunjukan bahwa KPUD tidak profesional. “Ini berdampak sistemik dan akan mematikan partai-partai. Nah kalau prosesnya saja sudah tidak
akuntabel dan tidak valid, hasilnya tentu dipertanyakan,” ujarnya. Saat ini, kata putri almarhum Gus Dur ini, pihaknya sedang mengumpulkan bukti-bukti ketidakprofesionalan KPU dan KPUD sebagai bahan untuk melakukan gugatan. “Contohnya kita melihat dalam proses verifikasi faktual ini, hanya menguntungkan partai politik yang berbasis finansial kuat, tetapi partai berbasis massa kuat seperti kami, jelas tidak diuntungkan,” paparnya. Dia mencontohkan, peraturan KPU untuk menghadirkan anggota untuk diverifikasi, ke kantor KPUD, padahal KPUD itu seharusnya melakukan verifikasi ke lapangan. “Tetapi yang terjadi kita yang disuruh menghadirkan, bagi daerah yang letak geografisnya mudah itu gampang, tetapi daerah yang memiliki letak geografis susah seperti pegunungan yang mengeluarkan biaya banyak tidak mampu pengurusnya untuk menghadirkan
karena perkara uang, anggotanya ada tetapi uangnya tidak ada,” ujarnya. KPU Pusat menyatakan belum ada putusan final mengenai parpol apa saja yang sudah lolos verifikasi faktual. “Putusan ini belum final. Karena kita juga akan mendengarkan keberatan parpol dan kita akan melakukan klarifikasi apa benar keberatan-keberatan itu,” kata Komisioner KPU Ida Budhiati di kantor KPU, Jakarta, Senin (7/1). Ia menambahkan, apabila benar keberatan itu karena kesalahan prosedur yang merugikan parpol, KPU harus melakukan koreksi. “Jadi sabar dulu dan jangan menyimpulkan parpol yang tidak lolos,” kata Ida. Ia juga menyayangkan hujan interupsi dari parpol yang terindikasi tidak lolos pada saat rapat pleno terbuka. menurutnya, KPU sudah menyampaikan bahwa urutan acara dimana didalamnya ada kesempatan untuk menyampaikan keberatan untuk kemudian ditanggapi oleh KPU. ful/wis
EDITOR: GATOT SUSANTO z LAYOUTER: ABI NUZULUL MUSKHAF
www.dutaonline.com