Salinan perdirjen 11 2014

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NOMOR ll/KN/2014 TENTANG

TATA TERTIB LELANG DENGAN KEHADIRAN PESERTA LELANG

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Menimbang

:

bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan optimalisasi pelaksanaan lelang dengan kehadiran Peserta Lelang, dipandang perlu menetapkan Peraturan Direktur

Jenderal Kekayaan Negara tentang Tata Tertib Lelang dengan Kehadiran Peserta Lelang;

Mengingat

:

1.

Undang-undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908, Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3);

2.

Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85);

3.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

4.

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas, dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013;

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat

Lelang

diubah

Peraturan

dengan

158/PMK.06/2013;

Kelas

I

Menteri

sebagaimana

Keuangan

telah

Nomor

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2 -

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013;

8.

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERATURAN TENTANG

DIREKTUR

TATA

TERTIB

JENDERAL LELANG

KEKAYAAN DENGAN

NEGARA

KEHADIRAN

PESERTA LELANG.

BAB I

PERSIAPAN LELANG Pasal 1

Dalam persiapan lelang, Pejabat Lelang wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. meneliti dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal subjek dan objek lelang;

b. meminta penjelasan kepada Penjual, apabila ada hal-hal yang memerlukan penjelasan;

c. meneliti materi dan jangka waktu pengumuman lelang yang dilakukan oleh Penjual, sesuai ketentuan;

d. membuat bagian Kepala Risalah Lelang;

e. menyiapkan kelengkapan administrasi lelang, antara lain daftar hadir dan formulir surat penawaran untuk penawaran lelang secara tertulis;

f. meminta Peserta Lelang untuk menyerahkan fotokopi NPWP dalam hal objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -3 -

g. melakukan registrasi Peserta Lelang dengan mencatat identitas Peserta Lelang yang telah menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang atau menyerahkan Garansi Bank;

h. membuat daftar penyetor/penyerah jaminan dan diperlukan, dapat memberikan Nomor Peserta Lelang;

jika

i. mencatat identitas Peserta Lelang dan jika diperlukan, dapat memberikan Nomor Peserta Lelang, dalam hal lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama dan lelang noneksekusi sukarela yang tidak memerlukan jaminan penawaran lelang;

j. meminta Peserta Lelang untuk mengisi daftar hadir;

k. wajib memperlihatkan asli dokumen kepemilikan kepada Peserta Lelang sebelum lelang dimulai, dalam hal terdapat dokumen asli kepemilikan dan Penjual/Pemilik Barang menyerahkannya kepada Pejabat Lelang; dan

1. meminta Penjual memperlihatkan asli dokumen kepemilikan kepada Peserta Lelang sebelum lelang dimulai, dalam hal Penjual/Pemilik Barang tidak menyerahkannya kepada Pejabat Lelang.

Pasal 2

Selain persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pejabat Lelang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. memberikan penjelasan terkait prosedur lelang, dalam hal menghadiri pelaksanaan penjelasan lelang (aanwijzing) yang diselenggarakan Penjual;

b. mengatur dan memastikan tata ruang serta sarana lelang telah mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan lelang;

c. memberikan informasi lelang kepada pemohon lelang dan Peserta Lelang;

d. membatasi jumlah pendamping Peserta Lelang yang masuk ke ruang lelang paling banyak 2 (dua) orang;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 4 -

e. memisahkan tempat duduk Peserta Lelang/pendamping dari para pengunjung lain yang terkait pelaksanaan lelang;

f. melarang Peserta Lelang, pendamping, dan/atau pengunjung lain yang terkait pelaksanaan lelang membawa senjata api/tajam dan benda berbahaya lainnya kecuali petugas keamanan;

g. meminta bantuan aparat keamanan, dalam hal diperlukan; dan

h. berpakaian rapi dan sopan serta mengenakan tanda pengenal Pejabat Lelang.

BAB II

PELAKSANAAN LELANG Pasal 3

Dalam pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. membuka acara pelaksanaan lelang sesuai jadwal yang tercantum dalam pengumuman lelang dengan mengucapkan kalimat: "Dengan ini lelang saya buka";

b. menunda pelaksanaan lelang untuk sementara waktu, dalam hal diperlukan, dengan menjelaskan alasan penundaan kepada Peserta Lelang;

c. memberikan kesempatan kepada Pejabat Penjual untuk menjelaskan objek yang akan dilelang, dalam hal diperlukan;

d. membacakan bagian Kepala Risalah Lelang dengan jelas dan tegas;

e. membacakan daftar nama Peserta Lelang;

f. memberikan kesempatan Peserta Lelang untuk bertanya kepada Penjual terkait objek lelang dan kepada Pejabat Lelang terkait pelaksanaan lelang;

g. melarang Peserta Lelang dan/atau pendamping berpindah tempat dan/atau meninggalkan tempat lelang tanpa alasan yang jelas;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 5-

h. melarang Peserta Lelang, pendamping dan/atau pengunjung melakukan hal-hal yang mengganggu jalannya pelaksanaan lelang dan/atau melanggar tata tertib pelaksanaan lelang; i. menegur dan/atau mengeluarkan Peserta Lelang, pendamping dan/atau pengunjung jika mengganggu jalannya pelaksanaan lelang dan/atau melanggar tata tertib pelaksanaan lelang; dan j. meminta bantuan Pemandu Lelang (afslager) yang telah mendapat surat tugas dalam melaksanakan penawaran, dalam hal diperlukan.

Pasal 4

Pejabat Lelang melakukan proses penawaran lelang secara lisan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memulai penawaran paling kurang sebesar nilai limit, dalam hal lelang menggunakan nilai limit dengan penawaran semakin meningkat;

b. memulai penawaran secara bebas sampai terbentuk penawaran tertinggi, dalam hal lelang tidak menggunakan nilai limit dengan penawaran semakin meningkat; c. memulai penawaran secara bebas sampai terdapat penawar pertama yang penawarannya paling kurang sebesar nilai

limit, dalam hal lelang menggunakan nilai limit dengan penawaran semakin menurun;

d. memberi kesempatan kepada para penawar lelang lainnya untuk melakukan penawaran yang lebih tinggi atas penawaran lelang tertinggi sebelumnya, dalam hitungan satu sampai tiga dengan jeda waktu yang patut;

e. mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit sebagai Pembeli, diikuti dengan ketukan palu; dan

f. membacakan kembali nama Peserta Lelang yang telah ditunjuk sebagai Pembeli, jumlah penawaran, dan kewajiban yang harus dipenuhi pada waktu penutupan pelaksanaan lelang.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 6 -

Pasal 5

Pejabat Lelang melakukan proses penawaran lelang secara tertulis dengan kehadiran Peserta Lelang, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. membagikan

formulir

surat

penawaran

lelang

kepada

Peserta Lelang di tempat lelang;

b. menjelaskan tata cara pengisian surat penawaran lelang, yakni surat penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia

berisi nama penawar, alamat penawar, barang yang ditawar, harga penawaran dalam rupiah dengan angka dan huruf, dan tanda tangan di atas meterai cukup; c. meminta Peserta Lelang untuk memasukkan surat penawaran dalam kotak penawaran yang telah disediakan atau menyerahkan surat penawaran kepada Pejabat Lelang dalam hal kotak penawaran tidak tersedia;

d. membuka

dan

memeriksa

surat

penawaran

dengan

disaksikan oleh Penjual dan salah satu Peserta Lelang; e. membubuhkan paraf pada surat penawaran dalam hal surat penawaran telah memenuhi ketentuan dan menulis besaran

penawaran di daftar penawaran;

f. menyatakan penawaran tidak mengikat/tidak sah dalam hal surat penawaran tidak memenuhi ketentuan;

g. melanjutkan penawaran lelang secara lisan dengan harga semakin meningkat (opbod) atau tertulis di antara penawar tertinggi tertulis yang sama, dalam hal terdapat penawaran tertinggi yang sama;

h. mengesahkan Peserta Lelang sebagai Pembeli, dalam hal penawaran tertinggi yang diajukan oleh Peserta Lelang telah mencapai atau melampaui nilai limit, diikuti dengan ketukan palu; dan

i. membacakan kembali nama Peserta Lelang yang telah ditunjuk sebagai Pembeli, jumlah penawaran, dan kewajiban yang harus dipenuhi pada waktu penutupan pelaksanaan lelang.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 7 -

BAB III

SETELAH PELAKSANAAN LELANG Pasal 6

(1) Pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang harus dilakukan secara tunai/ cash atau cek/giro paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.

(2) Penyetoran Bea Lelang dan PPh ke Kas Negara paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendahara Penerimaan KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang.

Pasal 7

Pejabat Lelang membuat dan menyelesaikan Minuta, Kutipan, Salinan Risalah Lelang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 8

(1) Dalam hal Penjual/ Pemilik Barang menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang, Pejabat Lelang harus menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan/atau barang yang dilelang kepada Pembeli, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli menunjukkan bukti identitas diri dan bukti pelunasan kewajiban pembayaran lelang serta bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan.

(2) KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang mencatat penyerahan asli dokumen kepemilikan kepada pembeli di dalam buku serah terima dokumen.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 8 -

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2014 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, ttd

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Ditjen u.b.

^?Kepala,Bagian Umum

231988031004