P
PERSEPSI
Dilema Hukum Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas
22 Edisi 04 April ok.indd 22
kerja.� Hal ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 33 Tap MPR No. XVII/ MPR/1998 tentang HAM bahwa “Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.�
Setengah Hati Fenomena tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan sekaligus mengherankan. Sebab, secara yuridis, hak penyandang disabilitas dalam dunia ketenagakerjaan sebenarnya cukup banyak tersebar dalam berbagai ketentuan hukum. Namun, sangat disesalkan karena unsur-unsur pengaturan tentang tenaga kerja PD dalam berbagai peraturan hukum tersebut selain rumusannya kurang begitu tegas, juga berkesan setengah hati. Kita lihat misalnya UU 43/1999 tentang Perubahan atas UU 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sama sekali tidak dijumpai
ketentuan mengenai hak PD untuk menjadi PNS. Sedangkan dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan kita hanya menjumpai pengaturan tentang tenaga kerja PD pada Pasal 19 dan Pasal 67 dengan rumusan yang selain hanya mengulang penggalan redaksi dari ketentuan sebelumnya, yaitu UU 4/1997 tentang PD junto PP 43/1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial PD, rumusannya juga semakin abstrak dan kabur. Anehnya, karena pada Bab III UU 13/2003 yang mengatur tentang kesempatan dan perlakuan yang sama bagi para tenaga kerja, PD sebagai salah satu tenaga kerja yang paling sering mengalami diskriminasi dan marginalisasi, justru tidak disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan pasal. Pengaturan hak PD untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam ketenagakerjaan menurut UU ini hanya ditemukan dalam
foto-: Adrian Mulya
S
UDAH merupakan kewajiban umum setiap orang bekerja. Namun, kini begitu sulit memperoleh pekerjaan. Jenis pekerjaan yang layak, selain amat terbatas, juga harus melalui proses perekrutan panjang dan kompetisi ketat. Antrean panjang orang berebut formasi pekerjaan yang amat terbatas. Jika masyarakat umum saja sulit memperoleh pekerjaan, kaum penyandang disabilitas (PD) jauh lebih sulit lagi. Betapa tidak, karena citra PD mengalami degradasi nilai akibat stigmatisasi dalam bentuk stereotipe dan prejudisme dari kalangan otoritas kerja. Asumsi destruktif itu terkuak secara gamblang pada pemberitaan tabloid Nyata 11 Maret 2006. Tantri Maharani, tunanetra di Surabaya, mengaku sering putus asa lantaran lamarannya untuk bekerja sesuai bidang keahliannya selalu ditolak. Hal ini terjadi lebih karena Tantri tunanetra yang dipersepsikan tidak sehat jasmani sebagaimana dipersyaratkan PP 26/1977 Jo. Permenkes 143/1977 tentang pemeriksaan kesehatan CPNS. Tidak heran jika dunia kerja bagi PD saat ini masih sarat praktik marginalisasi dan diskriminasi, mulai dari tahap perekrutan hingga tingkat promosi. Padahal, konstitusi kita, khususnya Pasal 28 huruf D ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen kedua menegaskan, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
EDISI 04-APRIL 2011
diffa 3/21/11 4:38 PM