Edisi 219 : 22 Okt - 7 Nov 2013

MEDIA MITRA BIROKRASI

PT. Media Forum Nusantara

Anda Ingin Bergabung Menjadi Jurnalis Citizen?

KLIK HOTLINE : 087850000125, 082338888125

Edisi 219 : 22 Okt - 7 Nov 2013

NEKAT !! SMK Pawiyatan Tetap Lakukan Pungli Kabid Dikmenjur Dindik Surabaya Bak Macan Ompong SURABAYA, FN - Ter bukti kurang bersyukurnya SMK Pawiyatan atas ban tuan pemerintah berupa BOS dan Bopda baik dari pusat maupun pemerintah Kota Surabaya. SMK Pawi yata kumat, masih tetap melakukan penarikan peng ambilan ijasah dll.

Kepala Dinas Pendidi kan Kota Surabaya Dr. Ikhsan, S.Psi, MM yang diwakili Kabid. Dikmenjur Dispendik Surabaya Dr. Ruddy Winar-ko, MBA, saat ditemui wartawan Koran

ini mengatakan, “ini tidak dibenarkan, kalau kepala sekolah SMK Pawiyata melakukan penarika deng an dalih untuk pengam bilan ijasah. Tapi setelah membaca dan melihat foto yang dimuat koran ini sepertinya nyata”.

Seketika itu seluler kepsek SMK Pawiyatan dihubungi Rudi, panggilan keseharian Kabid Dikmenjur dindik kota Surabaya.

“Kalimatnya yang tidak benar, kalau melakukan penarikan terhadap orang

UANG RAKYAT RAIP PDAM NGELUH Blitar, FN - PDAM Tirta Penataran Blitar mengalami kerugian di daerah Umbul damar Binangun yang dikelola desa melalui KU Dawung, disebabkan daerah tersebut belum membayar tagihan ke pada PDAM selama beberapa tahun, mulai tahun 2001 sampai dengan 2012 dan juga tahun 2013 ini. Berdasarkan surat tagihan Um.03/115/409.502/IX/2013 KU Dawung di desa umbul damar dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2012 PDAM tirta penataran Blitar mengalami kerugian Rp 26.487.100;( duapuluh enam juta empatratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) belum ter masuk tahun 2013 ini.

Hal ini disebabkan di duga adanya penggelapan dana setoran ke PDAM antara pengurus KU Dawung dengan kepala desa dimana di situ kepala desa sebagai penanggung jawab KU Dawung ke pada PDAM sekaligus penyetor dana tagihan, lebih aneh lagi dari bagi hasil keuntungan dua puluh lima persen yang terdapat masuk ke kas desa pun juga tidak jelas jeluntrungnya kemana di pergunakan dan untuk apa

tua murid. Seolah Rudi justru mengajari penarikan dengan kalimat yang halus.

Terkait pemberitaan edi si sebelumnya, dengan ju dul ‘Akan Saya Cabut Ijin Kegiatan SMK Pawiyatan’ terkesan hanya gertak sambal belaka, terbukti sampai berita ini diturunkan SMK Pawiyatan amanaman saja.

“Dikiranya Diknas mainmain atau omong kosong, panjenangan lihat nanti tang gal mainnya. Pasti saya cabut”, gertak Rudi yang disampaikan pada wartawan Koran ini. Menurutnya ketim bang jajaran Diknas dipanggil oleh DPRD, kami dahului untuk pencabutan ijinnya khusus SMK Pawiyatan ini.

M. Pramono Efendi, SE, selaku kepala seko lah SMK PAWIYATA

Bersambung Hal 11

Ijasah Siswa SMK Pawiyatan dan tanda bukti pembayaran yang bermasalah. Inset : Kabid Dikmenum Dispendik Kota Surabaya Rudi Winarko

HAMPIR SEMUA KECAMATAN ADA JUDI BANGKALAN. FN - Perjudian toto gelap (togel) marak di Kota Salak. Bayangkan, tak sampai se tengah bulan, Polres Bangkalan mampu mengamankan puluhan kegiatan judi. Parahnya, perjudian ditemui merata di hampir setiap kecamatan kabupaten paling ba rat Madura ini.

Polres Bangkalan giat melaku kan razia perjudian. Hasilnya

Bersambung Hal. 11

Silaturahmi BIKN Pusat, Tower Bodong Disoroti Dinas Disupport LPKP2HI & LKK Perizinan Kab Probolinggo Probolinggo, FN - Menja Terkait pendirian tower bo dalam Membantu KPK murnya Tower seluler yang diduga dong (tidak berizin) itu Pem kab

Banjarmasin, FN - Salah satu masalah yang sangat serius terjadi di Indonesia adalah korupsi yang telah menjadi sis tematis, korupsi digolong kan kejahatan luar bia sa. Salah satu daerah yang banyak mendapat laporan soal korupsi ada lah Kalimantan Selatan. Untuk itulah Badan Intel

jen Korupsi Nasional (BI KN) pusat akan menurun kan Tim Investigasinya ke Kalsel.

Ketua BIKN Pusat Indra Nurcahya menjelas kan, turunnya Tim Inves tigasi ke Kalimantan Sela tan, karena banyaknya laporan permasalahan ko rupsi yang belum terang kat dari Tahun 2005 sampai dengan 2013.

Tim Investigasi berada dikalsel selama 15 hari ke seluruh kabupaten dan kota.

Tim Investigasi ini akan memantau Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Tata Kota serta dinas lainnya dan perusahaan Daerah

bodong alias tidak, membuat dinas terkait (Dinas perijinan) meradang. Akibatnya target re tribusi pengendalian menara te lekomunikasi yang dipatok Rp 130 juta pada 2013 ini hingga awal Oktober baru tercapai Rp 17 juta.

Probolinggo geregetan. “Seba nyak empat tower tidak berizin, kami segel,” ujar Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (KPPM) Kabupaten Probolinggo, Saleh, Rabu (2/10).

Saleh yang didampingi Kasi Pelayanan dan Pemrosesan

cukup fantastis, Polres berhasil mengubrak-abrik 16 kegiatan judi.

Kapolres Bangkalan AKBP Sulistiyono mengatakan kegiatan judi dijumpai di tiap kecama tan. Mulai dari Kecamatan Ko ta Bangkalan, Arosbaya, Blega, Burneh, Galis, Geger, dan Kamal.

Perjudian juga terjadi di Kecamatan Klampis, Kokop,

Bersambung Halaman 11

Perizinan pada KPPM, Triyono mengatakan, keempat tower yang disegel itu, 2 tower berlokasi di Kecamatan Maron tepatnya di

Bersambung Halaman 11

Kapolres Sampang Copot 7 Kanitreskrim Sampang. FN - Buktinya, barubaru ini Imran Edwin Siregar sudah mencopot tujuh Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanitreskrim) di jajaran kepolisian sektor (polsek) dari jabatannya. Itu menyusul karena ketidak berhasilannya dalam menangkap dan membongkar kasus perjudian di masing-masing wilayahnya.

Ketegasan Kapolres Sampang

AKBP Imran Edwin Siregar, tidak hanya sebatas penegakan hukum terhadap masyarakatnya di wilayah Sampang. Namun, pucuk pimpinan aparat keamanan di wilayah hukum Sampang itu, juga tegas terhadap anak buahnya yang dianggap tidak disiplin dalam tugas.

Bersambung Halaman 11 SELENGKAPNYA BACA HAL 11 website : www.forumnusantaranews.com/Email : lpkp2hi.forum@yahoo.co.id Bank : BNI no. rek : 0206-5167-37 an : Moh. Hasan/Forum Nusantara. BRI No. 0394-01-012-563-500 An. Moh Hasan

METROPOLIS

Edisi 219 : 22 Okt - 7 Nov 2013

HM.Andi Soedirman, SH

2

MK Harus Dibekukan Demi Hindari Cheos

Ibu Pertiwi berduka. Ibu Pertiwi menangis. Seharusnya Bangsa Indonesia mengibarkan bendera merahputih setengah tiang. Itulah yang dikatakan HM. Andi Soedirman SH ketika beberapa waktu lalu Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi(MK) ditang kap KPK terkait kasus suap dalam pilkada.

Betapa tidak berduka, sebagai Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara yang dipimpin oleh Akil Mochtar, ternyata melakukan suatu yang sangat tidak terpuji.

“Kalau Lembaga lainnya, seperti MPR, DPR, Presiden itu meru pakan Lembaga Tinggi Negara akan tetapi Lembaga MK yang waktu itu dipimpin Akil Mochtar adalah merupakan Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara.

Ia bisa membatalkan Undangundang yang dibuat MPR/DPR, bahkan bisa membatalkan pu tusan Presiden dan bisa mem batalkan Pilpres serta bisa membatalkan pilkada, sebagai nya,” tandas Pendiri IPHI(Ikatan Penasehat Hukum Indonesia) ini.

Dengan ditangkapnya Akil Moch tar oleh KPK, tandasnya, maka

Andi menganggap MK sudah roboh. Dan dengan demikian publik tidak percaya lagi dengan MK. Contoh kecil yang terjadi barubaru ini ketika Khofifah-Herman melakukan gugatan terhadap pa sangan Sukarwo-Saifullah Yusuf yang memperebutkan Calon Gubernur Jawa Timur. “Kalau pasangan Chofifah - Herman menang tentu pasangan Karsa tidak percaya. Demikian pula sebaliknya,” tegas Andi yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi A DPRD kota Surabaya pada tahun 1987-1997 Karena dianggap roboh dan sudah tidak dipercaya lagi, kata pemilik property PT Menganti Permai ini memberikan solusi yang dianggapnya terbaik. Yakni

MK harus dibekukan. “Sengketa pilkada yang seharusnya dita ngani MK harus diambil alih oleh Mahkamah Agung,” kata Andi. Pengambil alihan tersebut dinilainya bisa menyelematkan Negara RI dari cheos.

Sebab bagaimanapun suatu putusan itu benar dan murni hukum yang diputus MK saat ini, masyarakat tetap saja tidak percaya. “Paling tepat dibekukan, bukan membuat Perpu seperti yang dilontarkan pak SBY,” him baunya.

Dijelaskan Andi bahwa Perpu yang isinya MK bakal diawasi Komisi Yudicial belum menjamin kinerja MK normal.

Sebab, katanya lebih lanjut, di Indonesia ini tidak ada lembaga yang pasti alias tidak jelas. Ia

memberi contoh bahwa KPK bisa menangkap Polisi dan Polisi bisa menangkap KPK. Polisi bisa menangkap Jaksa. DPR bisa ditangkap KPK dan KPK bisa dibubarkan oleh DPR. “Istilahnya saling kebiri,” tandasnya.

Jadi yang paling aman, kata Andi mempertegas, bahwa MK harus dibekukan dan Pilkada distop. “Karena lembaga MK tidak dipercaya lagi. Bahkan diganti Malaikat dari langitpun masyarakat tidak percaya,” tegasnya dan berpesan tidak perlu berkomentar berlebihan terhadap tertangkapnya Akil Mochtar yang kini dicopot dari Ketua MK. Menurut Andi, bahwa Akil Mochtar lagi apes saja.(DWM)

Proyek Saluran Box Colvert Amburadul, Dinas PU BMP Kota Surabaya Tutup Mata SURABAYA, FN - BURUKNYA kinerja kabid pengairan dan banjir sejak dipimpin oleh Syamsul ST, dalam hal pengerjaan proyekproyek saluran di Kota Surabaya benar-benar menjadi kendala bagi Pemerintah Kota dalam upayanya mengatasi masalah banjir di Kota Pahlawan. Banyak proyek saluran yang dikerjakan asal-asalan demi mempertebal kocek sendiri tanpa mempedulikan dampaknya pada lingkungan.

Tidak heran bila Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya selalu menjadi sorotan dari para kuli tinta, LSM, para pengamat pembangunan dan anggota dewan terkait kinerjanya yang dinilai sangat merosot tajam alias gagal. Biangnya tak lain karena para kontraktor nekat mengerjakan proyek-pro yek, utamanya proyek saluran, khususnya box colvert banyak yang secara menyimpang bestex.

Seperti proyek pembangunan saluran box colvert di Jalan Twgalsari, Surabaya.

Pem bangunan saluran di kerjakan tidak sesuai bestek dan layak diblacklist .

Sejak awal pelaksanaan pem bangunan saluran Jalan Tegalsari sudah rawan penyimpangan baik dari perencanaan yang mengalami perubahan terkait titik/area pema sangan box culvert (Warung Es Tebu) sampai dengan pelaksanaan pembuatan saluran. Selain itu pada pekerjaan pemasangan box culvert akibat tidak ada lantai kerja dan urug sirtu sesuai yang disyaratkan, sebagai kekuatan saluran akan tidak maksimal bila pada musim hujan khususnya saat deras air yang tinggi juga akan merusak struktur beton saluran (box culvert) akibat derasnya air dari badan jalan ataupun dari bawah saluran itu sendiri.

Dapat dipastikan kekuatan saluran nantinya jauh dari standar yang

diharapkan. Proyek Pembangunan Saluran Tegalsari ini berada di bawah naungan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Pemkot Surabaya. Sebagai pe menang tender, SETAN karena sejak awal pengerjaan tak terpasang papan proyek. (Perpres No. 70 Tahun 2012 dan Perwali Surabaya No. 85 Tahun 2012 Pasal 113).

Patut dipertanyakan pula peranan pengawas proyek yang tampak lemah hingga hasil pekerjaan PT SETAN ini amburadul. Patut diduga ada kongkalikong di an tara keduanya. Tapi, yang pasti, kenyataan ini menambah daftar hitam kinerja rekanan di Surabaya, dan makin melunturkan citra Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Pemkot Surabaya. Sejauh ini Pimpinan Proyek, Syamsul ST, cenderung menghindar saat hen dak dikonfirmasi - Dihubungi via HP, baik sms maupun langsung, tidak ditanggapi. (Ay)

Pemasangan Box Colvert di wilayah Tegalsari yang menyalai bestek, pemasangan tanpa dirabat (tanpa lantai kerja, Red)

Didirikan oleh : Yayasan Media Kasih Bangsa (Sejak Tahun 2001) Diterbitkan Oleh : PT. Media Forum Nusantara Group. SIUP : 503/2977.A/436.6.11/2012 NPWP : 31.492.205.5-611.000. SKT No : PEM - 00000113ER/WP.J.11/ KP.0903/2012 Notaris : Sjamsuriaman, S.H, M.kn Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penetapan PT Media Forum Nusantara : Kep Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-45511.AH.01.01 Tahun 2012. No. TDP : 13.01.1.51.26190 Bekerja sama dengan : LPKP2HI NPWP : 02.791.13.53.-611.000 Komisaris : Muhammad Hasan, DR. J. Laibahas, SE, MA (non aktif), DR. HM. Sajali, SH., M.Hum (H. Rahmatullah). Dewan Penasehat : Ir. H. Rahmatullah, DR. H.S. Adi Suparto Mpd, Drs. H. Buchori Imron. Dewan Redaksi : Johar Bahri, S.Ag. Konsultasi Hukum : A. Zam Khan, SH, DR. Zajali, SH, M.Hum, Mohammad Dawam, SH. Direktur Utama : Moch Hasan. P. Wakil Direktur Utama : Ryadie Syafitri. Pemimpin Perusahaan : Rini Suciati, Wakil Pemimpin Perusahaan : Farid Hidayatullah.

Direktur Pemberitaan : Muhammad Hasan. Wakil Direktur Pemberitaan : Agus Yantomo, M. Nasrul HS, Moch. Andrik Lesmana. Sekretaris : Rini S. Redaktur Pelaksana : Agus Yantomo, Budi Yudha. Koordinator Wartawan Jatim : Hasyim, M. Nasrul HS., Syafi’i Abdul Somad, M. Karim, Khairul Kalam. Manager Iklan : Aldi Pranaja Hidayatullah.

Bendahara : Rini S. Tata Letak : Nur Hayati Staf Redaksi : Hasan, Rini S, Judi Tanto, Dawam, Budi Yudha, Agus Yantomo, M. Jupri. Alamat Redaksi : Jl. Simpang Dukuh No. 1 Surabaya. Telp/ fax : (031) 33333125 Hot Line : 0878500000125 (031)70800125, Website : www.forumnusantara.net / Email : lpkp2hi.forum@yahoo.co.id. Pokja Pemprop : M. Hasan. Perwakilan Jawa Barat : Galih Susanto Kurniawan (kepala), Aceng, Didi Syarif Hidayat, Nandang S. Perwakilan Jakarta : Jl. Danau Agung II Blok E13 No. 1B, Sunter Agung-Podomoro-Jakarta Utara : Azam Khan (kepala). Perwakilan Batam : Sultan, Biro Metro Lampung : Solikhin. Wartawan NTB : Prawira Negara, M. Muhasim, A. Hasbi. Biro PPU & Paser : Yon Dorojatun. Kabiro Malinau : Herwin. Perwakilan Kalimantan Selatan/Tengah : Riyadie Safitri, Syamsul Bachtiar, Abdul Hasan, Fery Rosiadi, Haerry Ikipianor, Suriansyah, Fadli, Rody Hermawan, Radiyani, Ardiansyah, Muhammad Fahriza, Muhammad Mustapa, SH., Zefnat Rattiaw, Akhmad Syaukani, Drs. Tadjudin Noor Baderi, Achmad Baihaqi. Panajam Pasir Utara : Lundu (Ka Biro) Berau : Ronny Sunaryo.Tarakan : La Husali, Edi Adha, MH, Azhar (kabiro). Bulungan : Ansar.

Korwil Kalimantan Timur : Fauzi. Balikpapan : Djonis, Fauzi, Panuturi. Biro Samarinda : Isner Iskandar, Ira Rosalina. Biro Panajam Paser Utara : Lundu (kabiro). Perwakilan Kalimantan Barat : Zamamzam Sjahrir. Perwakilan Biro Palu : Siturwijaya (kabiro) Perwakilan Makasar-Sulsel : Dzulkifli (kepala) Biro Bone : A. Asrijal, A. Tarisman. Biro Pangkep : Bahrum Naim. Biro Sulawesi Utara : Zon Kawa, SE, MM. Kabiro Ternate : Wahyudi Kiat. Biro Halmahera Selatan : Hudawi Kader Samual. Kepala Perwakilan Sumbawa : Alwan Hidayat. Biro Sumbawa : Yunus Syufriadi . Wartawan : Dedi Susanto. Biro NTT : Paul T. Perwakilan NTB : H. Muhasim (Kepala), Hasbi. Biro Sidoarjo : Yohanes (Kabiro),Suparno. Pasuruan : Suseno (Kabiro) Malang Kota : Imam Chastari, Triadi Samba. Biro Malang Raya : Suhendro, A. Sutrisno, Herman, Mathari, Saiful Bahri. Biro Batu : Imam Buchori. Biro Kab. Malang : Mat Hari, Iswanto. Biro Tulungagung : M. Rofiq Mustawa. Trenggalek : M. Rofiq Mustawa. Biro Lumajang : Mulyono, Markasan. Probolinggo Raya : Joko Andi Setiawan(Kabiro), Mulyono, Yasin. Perwakilan Besuki Raya : Eko Gatot Sugiono (Kepala Perwakilan). Bondowoso : Eko S., Siti Astami, Kusnanto. Biro Situbondo : -. Biro Bali : Sony (Kabiro), Yudi Pribadi. Biro Jombang : Wijayadi, Sindu. Perwakilan Kediri Raya : Sultan Abimanyu (Kepala), Jujuk, Bhisma. Biro Blitar : Sultan Abimanyu (Kepala), Jujuk, Bhisma. Biro Pantura (Lamongan - Tuban) : Munawar, Muntholib, Ari Sutikno, ST. Gresik : Mario, Ari S. Perwakilan Bali : Sony, Yudi Pribadi. Dewan Penasehat : H. Hasyim Suharto, Juhar Bahri, S.Ag, Jamaludin, A.Ag. M.Pd. Koordinatot Madura : H. Yusuf SP.d. Biro Bangkalan : R. Andri Bowie (kabiro), M. Ilyas, Muhaimin. Biro Sampang : Achmad Syafiudin (kabiro), HD. Mustofa, Mahrus, Sumenep : Hasyim, Sahirudin, Hairudin. Pamekasan : Heri Subriyanto (Ka. Biro), Hasim, Fajar, K. Mojemmar. Pulau Bawean : Samsul Johan (kabiro), Edi Iswanto. Biro Banyuwangi : Edi Agus Winardi (Kabiro), Cung Khusaini. (Percetakan Forum Nusantara Group menerima cetak Koran, Majalah, Tabloid, Buku).

Wartawan Forum Nusantara namanya tercantum di box redaksi dan dibekali surat tugas atau ID card, dan dilarang meminta sesuatapapun Seluruh materi Tabloid Forum Nusantara dimuat dalam format digital melalui website www.forumnusantaranews.com

METROPOLIS

Edisi 219 : 22 Okt - 7 Nov 2013

3

Kabid. Sarpras Rampas Hp Wartawan, Terkait Proyek Terminal Kedung Cowek Surabaya, LN. Terkait pembangunan proyek yang dinilai menyimpang, Pejabat Pembuat Teknis [PPTK, red] Pranowo kebakaran jenggot, saat itu sekitar tahun 2011 2013 Kepala Bidang Sarana Prasarana dijabat Ir. Irvan Wah yudradjad, M.MT, selaku Pejabat Pembuat Komitmen [PPK, red].

Namun bergesernya waktu Irfan W diganti jabatannya oleh Novi selaku Kepala Bidang.

Sarana dan Prasarana, secara otomais melanjutkan kedudukan Irfan selaku Pejabat Pembuat Komitmen [PPK,red] yang baru selama 2 bulan ini, bersamaan menduduki kursi Kepala Bidang.

Sarana dan Prasarana ikut-ikut an kebakaran jenggot. Apala gi, dengan kehadiran dua war tawan, nampak terkesan sinis dan antipati pada kuli tinta.

Justru sangat arogan dan sa ngat mendiskriminasikan sikap pihak Novi, selaku pejabat yang notobene merupakan pablik figur.

Indikasinya Novi, saat diwa wancarai seputar proyek terminal Kedung Cowek, sikap yang kurang bersahaja tak napak.

Justru sebaliknya arogansi dan mendiskredikan pada para kuli tinta itu mulai dikeluarkan, pada kedua wartawan tersebut.

“Wartawan dilarang merekam dan mengambil gambar saya, pungkasnya Novi dengan nada ketus tragisnya hp dari milik wartawan MINGGUAN dirampas, lalu dicek isi [program, red], pihaknya kuatir direkam mau pun diambil gambar. Pranowo selaku PPTK, yang sempat menyaksikan perampasan justru memutar ba likan fakta dan sempat melon arkan kata-kata “saya ini orang hukum, kejadian kabid saya itu tadi tertanggal Juma’at. 27/9/2013] pk. 10.45, tamparan bagi kamu selaku kuli tinta,” sahut Pranowo dengan nada jengkel.

PWI Akan Turun Tangan Terkait adanya seorang peja bat arogansi, mendiskreditkan, memaki-maki 2 wartawan yang sedang meliput, terlebih saat dikonfirmasi wartawan Kabid sarpras kemudian merampas hp wartawan yang dipakai untuk merekam, ini sudah melanggar undang-undang Pers tahun 1999,

no: 40 bab VIII ketentuan pidana pasal 18 ayat 1 setap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukn tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan.

Ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500.

000.000,- (lima ratus juta rupiah). ”Wah itu merampas hak wartawan dalam menjalankan tugas nya. Jelas sekali menghalangi tugas jurnalistik. Untung saja peralatan wartawan berupa HP yang multi fungsi segera dikembalikan. Kalau saja siwar tawannya segera melapor kan kejadian itu ke Kantor Polisi, persoalannya su dah lain. Bisa dikategorikan perampasan se lain menghambat tugas lipu tan,” kata H.Yusri Raja Agam, dari Dewan Kehormatan PWI Jawa Timur menanggapi terjadinya perampasan alat jurnalis yang dilakukan oleh Novi, Kepala Bidang Sarana dan Prasaranan Dinas Perhubungan Kota Surabaya ditemui di Balai PWI Jl. Taman Apsari. (tim)

Disbun Jatim Tambah Lahan Kakao 5.025 Ha Di Pesisir Selatan

SURABAYA, FN - Untuk meningkatkan hasil produksi Kakao Jatim yang sempat mengalami penurunan, Di nas perkebunan Jatim me nambah lagi lahan kakao seluas 5.025 hektar dipesisir selatan jatim, tepatnya di Kabupaten Pacitan, Treng

galek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, dan Banyuwangi.

“Anda bisa byangkan hanya setahun hasil pro duksi kakao Jatim mencapai 35.000 ton. Dari jumlah itu, 25.000 ton dihasilkan oleh perkebunan besar dan

10.000 ton dihasilkan oleh petani. Jumlah itu dianggap masih kurang, sehingga tahun ini akan terus diu payakan peningkatan ha silnya” Ujar Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jatim, Ir M Samsul Arifien MMA saat dikonfirmasi, Senin (9/1) Masih kata Ir M Samsul, berapapun penambahan jumlah produksi kakao, pe tani tak perlu takut produk nya tak laku. “Pasar kakao cukup besar dan kalau petani bisa menghasilkan lebih, pasti bisa laku,” ka tanya, Seperti dilansir la man Kominfo Jatim.

Selama ini, hasil produksi kakao dunia mencapai 2,5 juta ton. Dari jumlah itu, 1,2 juta ton dihasilkan Negara Pantai Gading, 650 ribu ton dihasilkan Ghana, dan Indonesia diurutan ketiga dengan 550 ribu ton.

Informasinya, di akhir 2011 lalu, produksi kakao Indonesia meningkat hing ga 700 ribu ton sehingga peringkat dari tiga naik ke dua menggeser Ghana.

Dari hasil kakao Indo

nesia, mayoritas banyak dihasilkan dari daerah Su lawesi dan Sumatera. Di Jawa produksi tertinggi dari Jatim. Ini karena di Jateng gagal mengembangkan kakao, seperti di Gunung Kidul dan di Jabar tak me ngembangkan kakao.

Dengan masih minimnya potensi kakao di Jawa, Disbun Jatim menargetkan terus peningkatan produksi kakao, karena produk yang diekspor ke pasar Eropa ini masih cukup besar. Potensi itulah yang kini terus dibidik Jatim dalam jangka mininal lima tahun mendatang Iklim di pantai selatan umumnya sedang dengan tipe iklim C sampai dengan agak kering dengan tipe D (S & F). Jumlah curah hujan cukup (= 1.000 mm/tahun) dengan jumlah Bulan Ba sah antara 6-8 bulan dan Bulan Kering antara 6-4 bulan/tahun. Tanaman ka kao cukup baik, ditanam di antara tanaman kelapa yang banyak tumbuh di pantati selatan, atau tana man cengkeh, sengon dan tanaman lainnya. (yan)

JR Jatim Pasang Bill Board di Jembatan Suramadu

SURABAYA, FN - Jembatan Suramadu merupakan tempat yang banyak dikunjungi wisatawan baik dari dalam negeri maupun manca Negara. Jembatan Suramadu adalah proyek raksasa yang dibangun dengan biaya triliunan rupi ah dan merupakan sim bul ke bangkitan bangsa Indo nesia.

Kemegahan Jemba tan Suramadu memang luar biasa dan kita se bagai warga negara me rasa bangga dengan terwujudnya pembangu nan jembatan tersebut. Berita akan kehebatan Jembatan Suramadu su dah tersebar diseluruh tanah air bahkan dimanca Negara. Sudah dapat dipastikan masyara kat yang berkunjung ke Jatim untuk menikmati ke indahan pemandangan a lam akan mampir me nyak sikan kehebatan Jembatan Suramadu.

“Ini sudah terbukti sejak diresmikan Presi den RI Bapak Susilo Bambang Yudoyono 10 Juni 2009 lalu, dari pantauan kami Jembatan Suramadu menarik perhatian masyarakat untuk menyaksikannya. Dengan pertimbangan se perti tersebut diatas,” ujar kepala Cabang Jatim H. Sutadji didampingi Kabag Pelayanan Klaim Junaidi Iskak melakukan survey rencana pema sangan Bill Board di pintu gerbang Tol Jembatan Suramadu sisi Surabaya dan Bangkalan madura. (yan)

Bukti Ketidak Becusan Kinerja PPK Sugeng Berti Latupesi memegang keramik yang terkelupas Wibowo Kinerja Dinas yang asal-asalan sangat merugikan Negara, terbukti baru 4 bulan dikerjakan keramik di depan kantor PU Bina Marga Surabaya sudah banyak yang terlepas. Seperti yang terlihat dipegang oleh Berti Latupesi.

Saat itu Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Dinas PU Bina Marga, dijabat oleh Sugeng Wibowo selaku PPK proyek Box Colvet dan pendistrian. Hingga berita ini diturunkan masih juga belum ada perbaikan. Ada apa? (Ay)

LINTAS PERISTIWA

Edisi 219 : 22 Okt - 7 Nov 2013

UPTD Uji Kir Margomulyo Tandes

4

Bisnis PONTEN, Sukses Bina Calo, Pelicin Jalan

Salah seorang mengurus Uji Kir Kendaraan melalui calo, sedang menunggu di ponten UPTD Uji KIR Margomulyo

SURABAYA, FN - Kepla UPTD Uji Kir Margomulyo – Tandes suksek mengkelabui Jajaran Lesgelatif (DPRD Suarabaya) terkait pemba gian hasil pungli pada jajaran aparat penegak hukum dan para WTS

disalah salah satu tempat yang terkesan pos satpam yang berukuran 2X3 meter tepatnya disebelah pintu keluar seusai pengujian.

Kini Muryanto Kour UPTD Kir Bisnis PONTEN. Pon ten yang seharusnya tidak

Walikota Tekankan Pelunasan PBB Pada Upacara Kesaktian Pancasila

Probolinggo, LN - Bertempat dihalaman kantor Walikota Probolinggo, S e l a s a (1/10/2013) s e g e n a p jajaran staf Pe merintah Kota Probolinggo menggelar u p a c a r a bendera dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila.

Dengan tema “Mewujudkan

Nilai – Nilai Pancasila S e b a g a i Kepribadian Bangsa”.

Pelaksanaan upacar berlangsung penuh lancar dan hikmad. Upacara tersebut dipimpin oleh Walikota Probolinggo, H.M. Buchori, SH. M.Si. Selain karyawan Pemkot, upacara tersebut juga dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), anggota DPRD, para kepala Sateker, Camat dan Lurah se-Kota Probolinggo, kali ini dihadiri juga oleh 3 penerima reward PBB 2013. Mereka juga mengenakan pakaian korpri lengkap laiknya para peserta upacara.

Setelah upacara bendera selesai, Walikota Buchori langsung menyerahkan reward Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut kepada Umar dari Kel. Kareng Lor, Muhammad Jufri dari Kel. Ketapang, dan Yuli Indah Suryani dari Kel. Pilang. Reward yang diberikan berupa piagam penghargaan dan uang tunai senilai Rp. 500.000,- bagi kelurahan yang PBB warganya lunas hingga Agustus 2013, dan Rp. 350.000,- bagi mereka yang lunas pembayaran PBB hingga September 2013.

Dalam sambutannya, Walikota HM Buchori mengajak segenap jajaran staf untuk lebih memupuk kesadaran akan kewajiban membayar pajak. “Hal ini dimaksudkan agar masyarakat sadar terhadap kewajibannya dalam membayar pajak,” ujar Walikota seesaat sebelum penyerahan reward tersebut. (Yasin)

dipungut biaya sama sekali kini diharuskan untuk membayar Rp 2000,- per kepala, alhasil bisnis milik pemerintah tak pernah di tenderkan alias disuga ma suk kantong pribadi. “sama sekali saya kurang tahu persis, kalau khusus ponten omset bisa dibilang lumayan sehari bisa mencapai Rp 500.000,” ujar -salah satu staf orang dalam yang tak mau disebut namannya.

Masih kata salah satu staf yang mewanti-wanti namanya untuk jangan di orbitkan, mengenai setor kemana dan dimana kalau saya dengar ‘ya’ antara kadis dan Kour UPTD sini mas. Tapi seharusnya kan di tenderkan meski hanya Ponten, yang terpenting kan penghasilannya pema sukan perharinya, Bagi masyarakat yang memiliki usaha memakai kendaraan roda empat, wajib menguji Kir kendaraannya masingmasing Demi menjaga keselamatan pengendara

atau penumpang himbauan Kepala UPTD Uji Kir Tandes Margomulyo, Kour UPTD Kir Margo mulyo Tandes saat hendak ditumuin diruang kerjanya, salah satu staf mengatakan, bp Sumiyanto sedang ada rapat di pemkot.

Kir Margomulyo PUNGLI ‘YES’. Sumiyanto, Uji Kir sebaiknya dilakukan setiap enam bulan sekali di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), Dinas Per hubungan Kota Surabaya di kawasan Tandes, Mar gomulyo..

“Uji Kir tersebut diperun tukkan bagi semua ken daraan umum dan angkut secara berkala tiap enam bulan sekali. Karena semua sudah diatur Perda No 6/2002 tentang pengujian kendaraa bermotor, harus melakukan uji kelayakan kendaraan yang biasa di sebut uji kir,” kata Miyanto Perda tersebut, lanjut nya, juga mengatur soal tarif seperti biaya uji, penetapan

lulus uji, penggantian bu ku uji, tanda uji, serta penggantian buku uji bila hilang.

Setiap harinya pelaya nan pengujian Kir di Tan des mencapai ratusan ken daraan ber-plat kuning maupun berplat hitam, se butnya.

Alasannya, uji Kir di Tan des ini lokasinya berdekatan dengan lokasi industri dan memang didominasi mobil dan kendaraan berat perusahaan yang mengang kut beban lebih dari 3.500 kg.

“Sedangkan untuk uji Kir kendaraan yang me ngangkut beban kurang dari 3.500 kg berlokasi di Wiyung. Saat ini, tarif yang dikenakan masih normal yakni membayar Rp 29 ribu per kendaraan,” jelasnya.

Dilanjutkannya, jika ganti buku uji (karena habis), tinggal tambah Rp 7 ribu.

Kalau hilang, ganti bukunya mencapai Rp 20 ribu Disinggung, calo yang bergentayangan diman-ma

na, Miyanto mengelak, buk tikan mas,?

“Bahkan sekarang sudah dilengkapi kamera CCTV untuk menghindari adanya praktek-praktek calo liar yang tidak diinginkan. Ini diharapkan terciptanya ke nyamanan bersama antara penguji Kir dan petugas yang melayani,” pung kasnya.

Ditempat terpisah sum ber yang tidak mau disebut namanya mengatakan, se mua perkataan pak Miyan to itu omong kosong alias pembual, sebab semua sudah terkena suap. Coba lihat begitu pinyu keluar dari uji kir sebelah selatan ada layaknya gardu pos.

Pasti di kasik amplo Semua lanjut sumber atas peritah Pak Miyanto selaku kepala uji kir Mar g o m u l y o - Ta n d e s r e j e k i di bagi-bagi biar aman.

Makanya calo disini banyak yang bergentayangan, peli cinnya lancar tapi rapi kan dan aman (ay)

PERADI dan Santri Bertemu di PN Tulungagung

Motto Guyub Rukun di Kabupaten Tulungagung ternyata bukan slogan be laka. Salah satunya dibuk tikan dengan berkumpul nya Persatuan Advokat Indonesia(Peradi) dengan para Santri di Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Rabu 16 Oktober 2013.

Para Santri mensupport Drs.HM.Bibit Harto, SH. MHum yang didholimi oleh pria keturunan berinitial “R” sehingga menjadi pesakitan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Tulungagung.

Sedangkan puluhan Advokat yang tergabung dalam Peradi Kabupaten Tulungagung bersama dengan Peradi Surabaya mendampingi dan mem bela sukarela terhadap Bibit Harto yang notebene Advokat senior di Tulung agung.

KRT Agus Pramudijono, SH MHum, koordinator Advokat Tulungagung-Sura baya mengatakan bahwa rekannya Bibit Harto sudah satu bulan lebih berada di LP Tulungagung karena dituduh oleh JPU Nurngali SH, intinya telah sengaja menggunakan surat yang isinya tidak benar atau

yang dipalsu, sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat(2) KUHP. Dan dalam eksepsi yang ditanda tangani oleh KRT Agus Pramudijono, SH MHum, Santoso SH MH, Felix Reza Taha SH, Nanianto SH dan Bam bang Suhandoko SH dijel askan bahwa dakwaan yang dibuat JPU penuh kejanggalan dan rekayasa.

Diantaranya, dalam surat dakwaan JPU mendalilkan bahwa Drs.HM Bibit Harto SH MHum pada tanggal 22 Nopember 2010 datang kerumah Alm Eddy Susilo dengan membawa surat kuasa gugatan perdata atas harta gono-gini. “Surat dakwaan tersebut tidak benar dan menyesatkan, mengada-ada dan sangat merugikan terdakwa. Pada tanggal 22 Nopember 2010, Bibit Harto tidak pernah kerumah alm.Eddy Susilo,” tandas Agus Pramudijono.

Agus Siswinarno SH MH Ketua Tim Pembelaan Profesi Peradi menjelaskan bahwa dalam tuduhan JPU yang mengatakan bahwa sertifikat Hak Milik alm Eddy Susilo tidak dapat dikuasai. “Dakwaan itu

bertambah kabur karena tidak dijelaskan kenapa SHM tersebut tidak dapat dikuasai oleh alm Eddy Susilo,” tegas Agus yang mohon agar Ketua Majelis hakim menyatakan surat dakwaan yang dibuat oleh JPU batal demi hukum.

Selanjutnya,mohon kepa da Ketua majelis hakim Bambang Pramudwiyanto, SH MH membebaskan dan/atau mengeluarkan Drs. HM Bibit Harto, SH MHum dari rutan dan atau LP Tulungagung dan memulihkan terdakwa da lam kemampuan, kedu dukan, harkat dan mar tabatnya.

Keberatan para advokat ditanggapi oleh JPU yang intinya, sudah memasuki pokok perkara dan mohon kepada Hakim untuk me lanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi yang diajukan oleh JPU dengan menghadirkan 9 aksi.

Ternyata jadwal sidang pemeriksaan saksi yang ditunggu majelis Hakim belum juga datang. Saksisaksi muncul bersama JPU sekitar pukul 14.00 WIB sehingga membuat Drs.

HM.Bibit Harto kegerahan dan serta-merta mohon si dang ditunda.

Ketua Majelis Hakim, Bambang Pramudwiyanto SH MH dengan arif menga bulkan permohonan Bibit Harto, Ketua LBH Bhakti Perintis Tulungagung ini.

Bahkan menawarkan bila terdakwa sakit bisa dira wat dirumah sakit atau pem bantaran.

Para Advokat dari Peradi tersebut menyambut baik kebijakan Ketua Majelis Hakim dan mohon juga pengalihan penahan dika bulkan, mengingat terdakwa bukanlah teroris sehingga harus diperlakukan adil.

“Azas praduga tak bersalah juga melekat pada diri Pak Bibit yang notabene seorang Advokat senior,” tegasnya Sementara itu sidang rabu 16 Oktober 2013 nanti, Ketua Majelis Hakim mempersilahkan JPU me ngahadirkan 10 sak si yang siap diperiksa sekaligus.

“Sidang dimulai jam 10.00 pagi dan jangan molor lagi,” katanya sedikit emosi.(Rofik)

LINTAS PERISTIWA

Edisi 219 : 22 Okt - 7 Nov 2013

Meskipun Sudah Berganti Karutan

5

Pungli Marak di Rutan Kelas I Medaeng

Surabaya, FN – Masih maraknya praktek pungutan liar (pungli) di Rutan Kelas I Medaeng meskipun sudah berganti-ganti Kepala Ru tan (Karutan, red), hal ini juga dibenarkan dan diung kapkan oleh para mantanmantan para napi. Pungli tumbuh subur di Rutan Klas I Medaeng lantaran sudah dikondisikan sedemikian rupa supaya tidak menjadi sorotan publik. Ibarat jual beli, baik sipir maupun ta hanan sama-sama diunt ungkan. Hanya saja, praktik

itu jelas-jelas memberatkan narapidana (Napi) dari ka langan ekonomi yang paspasan.

Pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Medaeng bukan hal baru lagi. Meski berganti-ganti kepala Rutan, praktik itu tetap terjadi hingga sekarang, yang seakan-akan sebagai sumber penghasilan tambahan. Bu ktinya, saat FORUM NU SANTARA menelisik ke Rutan Klas I yang terletak di Waru Sidoarjo ini, masih banyaknya para pengunjung

yang mengeluhkan adanya pungli di tempat yang ber penghuni 1.737 tahanan ini.

Hingga sejauh ini, be lum satupun yang bisa menghapus mata rantai pungli di Rutan Klas I Medaeng, meskipun su dah beberapa kali dapat pemeriksaan dari Kanwil Departemen Hukum dan HAM. Selain itu, bukan hanya pungli saja yang men jadi pemasukan tambahan untuk petugas beserta jajaran di Rutan Kelas I Medaeng, Bisnis kamar dan

HUT PEMPROV KE-68, GUBERNUR INGIN JATIM MAKIN MANDIRI Surabaya, FN - Mema suki momen HUT Pemprov Jawa Timur ke-68, kini Gubernur Soekarwo me ngimbau seluruh elemen masyarakat dan pemerintah bersinergi membangun Ja tim agar makin mandiri.

Dengan kemandirian ter sebut, kata Soekarwo, ma ka akan membawa kemak muran bagi wong cilik.

“Melalui momentum ini mari kita bulatkan tekad untuk membangun se mangat dengan sikap pan tang menyerah tanpa pam rih. Sehingga cita-cita me wujudkan Jatim lebih man diri, sejahtera akan sege ra tercapai. Dirgahayu Ja wa Timur ke-68,” kata Soe karwo saat dikonfirmasi Untuk dapat menjadikan Jatim lebih mandiri, kata dia, setidaknya perlu di lakukan beberapa pem benahan agar lebih kuat dan bisa menjadi pro vinsi yang besar dan mampu mensejahterakan masyarakat. Di antaranya bidang politik, dengan men

jaga silaturahim dengan partai politik se-Jawa Timur seperti yang telah dilakukan selama ini. “Kehidupan politik harus berdasarkan pada musyawarah mufakat.

Ini bukan kartel politik, tetapi bentuk kultural asli Jawa Timur yang meletakkan musyawarah mufakat,” kata nya.

Di bidang ekonomi, lanj utnya, perlu meletakkan perkuatan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan memberikan akses perbankan yang lebih mu dah dan cepat, serta mem bangun ekonomi perempuan melalui koperasi wanita. Kehidupan ekonomi akan semakin kuat jika kita mampu meningkatkan kualitas UMKM, h ujarnya.

DI BIDANG SOSIAL BUDAYA, MEMBANGUN MARTABAT MASYARAKAT JATIM BERDASARKAN NILAI-NILAI KULTURAL YANG ADA. DALAM KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA, TANTANGAN G E L O M B A N G

GLOBALISASI SANGAT LUAR BIASA. GKALAU BERDASARKAN KULTU RAL KITA, AKAN MEM PUNYAI NILAI YANG TINGGI. KALAU KITA ME NEMPATKAN KULTU RAL DAERAH YANG DIKEMAS DENGAN BAIK, HAL INI DAPAT MEWUJUDKAN JA TIM MENJADI DESTINASI PARIWISATA YANG BAIK, H KATANYA. SEDANGKAN DALAM BIDANG HUKUM, ADA JAMINAN YANG DIBE RIKAN NEGARA TENTANG KEAMANAN DAN KETER TIBAN KEPADA MASYA RAKAT. HAL INI, UJAR DIA, DIHARAPKAN OLEH MASYARAKAT AGAR PEMERINTAH YANG MEWAKILI NEGARA INI DAPAT MEMBERIKAN SUATU LANGKAH YANG KONGKRET TENTANG MEMBANGUN SUASANA KEKELUARGAAN ATAU KENYAMANAN. (BUDI)

blok juga masih ditawarkan bagi para tahanan yang menginginkan tempat yang layak.

Bagi tahanan atau nara pidana (Napi) kelas kakap, Rutan Medaeng dianggap hotel mini dengan berbagai fasilitas yang disulap men jadi tempat beristirahat sementara.

Sedangkan bagi narapidana kelas teri, Rutan Medaeng seolah menjadi neraka.

Hal itu seperti dialami oleh sebut saja Roni (28 tahun), mantan tahanan narkoba yang tinggal di kawasan Surabaya timur.

Dia menuturkan pungutanpungutan yang dibebankan pada tahanan dan pengun jung. Awal masuk untuk membezuk tahanan sudah dikenakan pungutan saat di pintu masuk. Bagi yang ber-KTP Surabaya dike nakan Rp 10 ribu per pe ngunjung. Jika KTP luar kota Surabaya antara Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu.

Beban pengunjung kian berat karena dikenakan pemeriksaan barang bawa an sebesar Rp 10 ribu.

Sedang untuk memanggil Tahanan/Napi yang dikun jungi melalui jasa Tamping sebesar Rp 5.000.

Napi juga tak lepas dari objek pungutan. Roni

dengan gamblang merin cinya. Mulai membayar uang registrasi tahanan Rp 20 ribu, pembelian pakaian tahanan Rp 100 ribu, uang kebersihan rutin per minggu Rp 15 ribu, uang senam bersama yang diadakan rutin 2 kali seminggu se besar Rp 5.000, uang pin dah kamar sesuai putusan penempatan ditarik Rp 150 ribu, dan urunan masak setiap minggu Rp 10 ribu, hingga persediaan air mi num pun ditarik Rp 2.500.

Bisnis petugas Rutan Klas I Medaeng bukan cuma sel Tahanan saja, tetapi sewa blok tahanan juga dibisniskan. Namun, nilainya tergantung tawar menawar. Menurut Roni, blok WL berupa Hall dengan fasilitas tempat tidur lipat dipatok Rp 2 -3 juta. Sementara Blok W7 atau ruang karantina Rp 50.000 per hari, blok W3,W4,W6,W6 Rp. 1,5 juta - 2 juta, blok W2 Rp 500.000 - 1 juta dan blok W1 ditarif Rp 100 s/d 500 ribu.

Bahkan, untuk mempe roleh informasi soal kepas tian siapa yang akan dilayar, napi dikenakan pungutan Rp 200 ribu hingga Rp 1 juta. Begitu juga dengan tahanan dengan vonis lebih dari 6 bulan wajib bayar Rp

750.000 sampai Rp 1 juta.

Sedang tahanan dengan vonis kurang dari 6 bulan tetap diberlakukan hal yang sama. Tetapi pungut dapat ditawar. Nilainya berkisar Rp 300 ribu - Rp 500 ribu.

Ironisnya, narapidana yang telah menerima kebe basan wajib menebus surat kebebasannya tergantung besar kecilnya kasus.

“Misalnya, untuk napi kasus togel diharuskan bayar seratus ribu sampai Rp 500 ribu, kalau tidak bayar, surat keputusan vonis ditahan dan tidak dikeluarkan. Ujungnya bagi tahanan yang keluar hari itu, bila tidak mampu bayar akan ditunda sampai batas waktu mampu melunasi pembayaran keputusan,” ungkapnya.

Masih menurut sumber lain yang tidak mau dise butkan namanya, setiap ta hanan yang sudah bebas diminta setor kas untuk hajatan. Besarnya tergantung latar belakang kejahatan yang dilakukannya. Setiap pejabat, atau pelaku keja hatan korupsi kakap, men jelang bebas diwajibkan mem bantu pengadaan sarana prasaran fisik. yang nilainya bergantung dari kejahatan yang dilakukan,ujar sumber.

(Budi Yudha)

PIMPINAN & STAF Mengucapkan

SELAMAT HUT PROVINSI JATIM Ke-68 12 Oktober 2013 Dinas Perkebunan Jatim

Badan Perpustakaan &

Kearsipan Jatim Ir Samsul Arifin Kadis

A Mujib Affan Kadis

LINTAS PERISTIWA Terbukti lakukan Judi Dadu, Lelaki warga Panggungrejo ditangkap polisi

Blitar, FN - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Blitar berhasil mengamankan pelaku perjudian dadu saat mengadakan patroli di kawasan Ds. Kedungwungu Kec. Binangun Kab. Blitar.

1 Lelaki yang berhasil diamankan itu STM (54 tahun) warga Ds. Panggungasri Kec. Penggungrejo Kab. Blitar. Usai tertangkap basah dengan barang buktinya, maka pelaku langsung digiring ke Mapolres Blitar.

Aiptu Pitoyo Paur Humas Polres Blitar membenarkan kejadian tersebut, Selasa sekira jam 15.30 WIB telah ditangkap pelaku judi Dadu di Ds. Kedung wungu Kec. Binangun Kab. Blitar. Dalam perjudian itu, pelaku berperan sebagai Bandar. Dalam penggrebekan Polisi itu juga diketahui pelaku membawa sejumlah barang bukti berupa alat judi dadunya serta sejumlah uang tunai. Tanpa pikir panjang, Polisi langsung membawa pelaku dan barang bukti ke Mapolres Blitar.

Kini pelaku STD yang melakukan judi dadu itu sudah diamankan Polisi beserta barang buktinya di Mapolres Blitar guna proses hukum lebih lanjut. Pelaku di jerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. (jjk)

Apa Pendidikan Hanya Milik Orang Kaya ?

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam ke hidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia ber hak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pen didikan adalah usa ha sadar dan teren cana untuk mewu judkan suasana be lajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengem bangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Dan menurut UU Nomor 2 Tahun 1989 Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Mengenai biaya pendidikan, biaya di Kota Malang khususnya terkenal termahal Se-Jawa Timur. Rencana pendidikan gratis yang digembor-gemborkan belum ada kepastian. Nampaknya pendidikan gratis di Kota Malang masih rumit untuk diterapkan. Jika mengacu kepada kebijakan Kemendikbud terkait upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia maka wajib belajar 12 tahun akan tersendat dengan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan. Mahalnya biaya pendidikan di Malang ini juga dikeluhkan masyarakat khusunya orang tua yang menyampaikan aspirasinya melalui e-mail dan pesan singkat. Orang tua siswa pada umumnya mengeluhkan biaya penerimaan siswa baru yang mahal, yang besarnya bisa mencapai jutaan rupiah.

Apalagi penggunaan anggaran negara tersebut tidak ada standar pelayanan yang jelas, dan tidak transparan.

Sehingga pengelolaan dana dari masyarakat yang dikelola sekolah memiliki standar sangat buruk. Namun bagi sekolah swasta tak mungkin melakukan kebijakan pendidikan gratis. Itu karena anggaran yang disediakan Pemkot Malang hanya sekitar Rp 80 ribu untuk tiap siswa.

Dengan mahalnya biaya pendidikan di Kota Malang banyak orang tua yang tidak bisa menyekolahkan semua anaknya. Karena banyaknya anak jalanan yang semakin berkeliaran untuk mengais rezeki. Seperti kita lihat anakjalanan yang terdapat di alun – alun Kota Malang, betapa mirisnya karena tempat mereka mengais rezeki berdekatan dengan Pemerintah Kabupaten Malang. Harusnya ini sebagai cambukan untuk pemerintah Kota Malang. (Mathari)

Edisi 219 : 22 Okt - 7 Nov 2013

6

“DILEMA”, PILKADES DI BONDOWOSO

Bondowoso, FN Wacana pelaksanaan pe milihan Kepala Desa (Pil kades) di wilayah kabupa ten Bondowoso masih terus bergulir. Pasalnya dalam beberapa bulan terakhir men cuat dua tuntutan yang saling berlawanan terkait dengan rencana pelaksanaan Pilka des. Banyak kalangan menilai bahwa ini tidak lepas dari kepentingan politik yang lebih besar dan mengarah pada kompromi politik menjelang pelaksanaan pemilihan le gislatif DPRD Kabupaten Bondowoso.

Setidaknya sudah ada dua kali tuntutan berbeda terkait dengan pilkades di Bondowoso, yang pertama adalah unjuk rasa yang dilakukan oleh Puluhan warga yang me ngatasnamakan Forum Badan Permusyawataran Desa Bondowoso (FB PD) di gedung DPRD Bondowoso, kamis (19/09/ 2013) siang. Mereka me nuntut agar pilkades di wilayah kabupaten Bon dowoso segera digelar. Pada saat itu juga perwakilan pemerintah daerah yang di wakili oleh Asisten 1 Pemkab Bondowoso, Drs. Hosni Syam menerima perwakilan para pendemo di di ruang Paripurna DPRD Bondowoso. Hosni Syam didampingi oleh Kepala

Bagian (Kabag) Hukum, Wawan Setiawan, SH, dan kabag Pemerintahan Muhammad Tamim, SH. menyampaikan bahwa ti dak ada alasan bagi Bupati Bondowoso, Drs. H. Amin Said Husni dan Wakil Bupati KH. Salwa Arifin untuk menghambat apalagi menghalang-halangi pelaksanaan Pilkades.Turut hadir dalam pertemuan tersebut, wakil Ketua DPRD Bondowoso, KH. Imam Thahir, Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, Bam satu perwakilan bang Mujiono yang turut Salah pendemo yang dimintai memberikan dorongan.

Yang ke dua adalah demo keterangan oleh wartawan ratusan warga di depan media ini menyampaikan Kantor DPRD Bondowoso bahwa sebaiknya pilkades pada Selasa (24/09/2013). dilaksanakan pada tahun Mereka menolak pelak 2015.

Kali ini tuntutan pendemo sanaan pemilihan kepala desa menjelang pemilihan diakomodir danmendapat umum legeslatif (pileg) dan dukungan penuh dari ketua pemilihan umum Presiden DPRD, H. Ahmad Dafir. (pilpres) 2014 dihelat. Dafir menjamin bahwa pe Para pendemo yang terdiri laksanaan pilkades bakal dari perangkat desa dan ditunda sesuai tuntutan seluruh pengurus Badan pendemo.

Banyak kalangan menya Permusyawaratan Desa (BPD) se kabupaten ini, yangkan terjadinya retorika menilai bahwa pilkades dalam wacana pilkades tidak bisa dilaksanakan kali ini, satu sisi rencana menjelang pileg dan pil pelaksanaan pilkades didu pres. “Tolak Pilkades, ka kung oleh pemkab Bon rena pilkades akan menim dowoso dengan muncul bulkan kerawanan dan nya surat edaran Sekre kekacauan menjelang taris daerah kabupaten Bon pileg dan pilpres,” teriak dowoso nomor 249/2013 koordinator pendemo. dan Peraturan Bupati Nomor

35/2013, namun di lain pihak mendapat penolakan langsung dari ketua DPRD Bondowoso.

“Ini hanya kepentingan politik sesaat, pilkades di tunda untuk kepentingan dukungan dan pemenangan seseorang yang tengah mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, peno lakan pilkades merupakan kompromi politik dengan para mantan kepala desa, BPD dan jajarannya yang termakan provokasi salah satu calon legislatif, ini bahaya mas,” tutur salah seorang yang mendukung pelaksanaan pilkades se gera digelar.

Sementara, sampai berita ini di tulis, Bupati Bondowoso belum bisa dikonfirmasi oleh wartawan media ini. (Eko, GS)

SMK BUBUTAN SURABAYA DIDUGA LAKUKAN PUNGLI PENGAMBILAN IJAZAH

Gambar Ilustrasi Kota Surabaya, FN Walau sudah mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda), namun disinyalir ada beberapa sekolah yang masih menarik biaya pengambilan ijazah. Hal tersebut terjadi di salah satu sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta yang ada di kota Surabaya.

Pada hari kamis (17/10) salah satu mantan murid yang ijazah nya ditahan oleh pihak sekolah hanya karena belum membayar kekurangan sisa-sisa biaya pembayaran tagihan

sekolah berniat datang ke sekolahan tersebut hanya untuk meminta surat pengantar untuk kepengurusan SKTM di kelurahan setempat, tapi sungguh ironis saat murid tersebut tiba di sekolahan tempat ijazahnya ditahan, Salah satu staf sekolahan berucap bahwa “ ijazah kamu tidak akan saya berikan sebelum kamu membayar biaya-biaya kekurangan pada saat kamu masih belajar di sini “ Ujar salah satu staf Tata usaha.

Pada saat dikonfirmasi oleh wartawan Forum Nusantara pihak Staf

Tata Usaha SMK Bubutan berucap bahwa “ Saya tidak akan memberikan ijazah tersebut, sebelum siswa tersebut membayar kekurangan saat dia masih menjadi pelajar disini mas, ya minimal 50% dari kekurangan pembayarannya, itupun atas perintah pak marsudi selaku kepala sekolah di SMK Bubutan “ Tuturnya Rudy selaku staf dispendik yang menaungi khusus untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengeluarkan statement bahwa “Untuk masalah seperti itu terus terang kami selaku pihak dispendik memang sudah mengeluarkan aturan dari dulu bahwa untuk pengambilan ijazah bagi murid-murid yang masih ada tunggakan/kekurangan pembayaran saat dia masih belajar tidak dikenakan biaya sepeserpun asalkan siswa tersebut meminta SKTM di RT, RW dan Kelurahan setempat dan ditunjukkan kepada pihak sekolahan bahwa dirinya benar-benar tidak mampu “ Pangkasnya

Saat disinggung tentang masalah sekolahan yang tetap melakukan hal serupa khususnya tentang penahanan ijazah pihaknya berucap bahwa “ Jika sampai ada sekolahan yang tetap melakukan pungli dalam hal pengambilan ijazah, saya tidak segansegan akan mencabut ijin sekolahan tersebut, dan saya tidak main-main dalam hal tersebut, sudah banyak sekolahan yang saya cabut ijin operasi nya, hanya karena melakukan pungli “ Pangkas Rudy.

M. Hasan selaku pimpinan di salah satu Lembaga juga turut serta menyampaikan statmentnya dan dirinya berucap bahwa “ Jika sampai tidak ada titik temu dalam permasalahan pengambilan ijazah ini, kami selaku Lembaga akan bertindak tegas dan mengawasi sekaligus melaporkan masalah ini ke instansi hokum yang terkait “ Imbuh Hasan selaku Pimpinan salah satu lembaga yang ada di Surabaya.

Bersambung.

(ALES)

LINTAS PERISTIWA

Edisi 219 : 22 Okt - 7 Nov 2013

7

Beredar Copy Surat Perjanjian LINTAS PANTURA PELAYANAN KB SAMSAT Oprasional Berbau Suap BOJONEGORO SEMAKIN MENINGKAT Anggota DPRD dari PPP Jember SUNARDI Ada Indikasi Jual Beli Jaba tan Kepala Kemenag. Pa salnya adanya temuan masyarakat yang sangat tidak pantas dilakukan oleh oknum anggota DPRD yang berlambangkan ka’bah dan identik dengan selalu menyuarakan agama yang sangat menyimpang dari kaidah-kaidah agama Islam khususnya. Yang sangat dilarang oleh agama dengan adanya Mortasi alias suap menyuap dan sogok menyogok. Dengan adanya surat perjanjian tersebut yang berbunyi : SURAT PERJANIAN PINJAMAN OPRASIONAL Bersama ini saya mem berikan pinjaman oprasional DPC PPP jember sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan persyaratan : Apabila sukses didalam

pelaksanaannya maka a kan ditambah dengan per janjian setelah 15 (lima belas) hari pelantikan.

Apabila gagal didalam pelaksanaan, maka akan dikembalikan utuh satu bulan setelah pelantikan.

Demikian surat kerjasa ma ini dibuat dengan saling tidak memberatkan dan men jaga kerahasiaan, hanya per janjian aslinya yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan adanya surat perjanjian tersebut, bahasa pelantikan jelas sekali de ngan jual-beli jabatan.

Dengan adanya uang oprasional partai, jelas se kali bukan uang pribadi.

Uang partai otomatis uang Negara. Dan juga dengan kalimat jaga kerahasiaan bersama, ini menandakan adanya dil-dil sebelum dan sesudahnya. Apakah ini tidak bisa dikatagorikan KKN ? (Cosa)

PISAH SAMBUT KEJARI SAMPANG

SAMPANG. FN Danang Purwoko, mantan Kajari Sampang dalam sam butannya mengaku banyak mendapat pengalaman dan pelajaran selama kurang lebih dua tahun bertugas di Sampang. Salah satu ke san yang tak akan pernah dilupakan adalah soliditas se luruh Korps Adhyaksa. ”Kami sangat berterima kasih atas dukungan rekanrekan di kejari selama ini.

Lanjutkan apa yang dilakukan selama ini kepada kami untuk Kajari yang baru, terus jaga soliditas,” ujarnya saat mengungkapkan kesan dan pesannya.

Usai serah terima jabatan (sertijab) di Kejaksaan Tinggi (Kejati), Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang menggelar pisah-sambut kepala kejak saan negeri (Kajari) yang

baru Abdullah dan Kajari lama Danang Purwoko. Acara penuh keakraban serta kekeluargaan itu dilangsungkan di Aula Kejari Sampang. Hampir s luruh karyawan Korps Ad hyaksa hadir dalam acara tersebut. Tak terkecuali pa ra istri karyawan kejak sa an yang tergabung dalam Ikatan Adhyaksa Dharma karini Sampang.

Pria yang akan menduduki jabatan barunya sebagai asisten pembinaan (Asbin) di Kejati Kepulauan Riau itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada anak buahnya. ”Tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan adalah milik Allah SWT,” ungkapnya.

Sementara itu, Kajari Sam pang yang baru Abdullah didampingi istrinya Puspa Rosyida dalam sambutannya

TIGA CALON PPP BERTEKAT MENSEJAHTERAKAN RAKYAT memperkenalkan diri sekali gus menceritakan perjalanan karirnya. Mulai awal karir bertugas di Sumenep sebagai jaksa, hingga terakhir di Jog jakarta menjabat sebagai koordinator di Kejati DI Jog jakarta. ”Saya bertugas di sini (Sampang, Red) terasa kembali ke rumah besar

saya. Saya asli Madura, yakni Sumenep,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Abdullah berharap kekom pakan dan soliditas Korps Adhyaksa yang selama ini terjalin terus dijaga. ”Ke depan terus jaga kekompakan yang telah dibina oleh Kajari yang lama,” pungkasnya. (suf/ryy)

Tim Sukses Mblusuk Joget Caesar

Walikota Blusukan Gunakan Sepeda Hingga Joget Ala Caesar Probolinggo (FN) Hari bebas kendaraan bermotor atau lebih dikenal dengan Car Free Day menjadi menjadi rutinitas warga

Kota Probolinggo dengan melakukan berbagai kegia tan sepertiberolah raga ,senam ,jalan jalan,makan makan di kawasan bun

BOJONEGORO FN - Dengan dipindahkan kantor bersama Samsat Bojonegoro pelayanannya semakin baik dan bagus dan prima dan suasanya dilingkungan Samsat ini sangat nyaman dan bagus. Dengan cara pe nataannya baik diluar tempat parkir roda empat atau roda dua dan ruangan dalam tempat pelayanannya penataan ruangan semakin bagus tepat dan nyaman.

Meskipun dengan kantor yang baru ini bila dipandang dengan kasat mata mungkin tidak ada yang kurang, baik pelayanannya maupun tempatnya, tetapi dengan demikian kami tetap mempertahankan sebagai pelayanan masyarakat, tutur salah satu pegawau pelayanan KB Samsat saat ditemua Tim Forum dia enggan menyebutkan namanya.

Dengan adanya kantor bersama samsat yang indah dan megah ini agar nantinya bagi yang mengurus wajib pajak, merasakan aman dan nya man dan bias terkesan dengan suasana baru di dalam ruangan KB Samsat sehingga nantinya bias meningkatkan mutu wajib pajak dengan system cepat dan tepat pada wak tunya dan kedepan bisa tetap exis dalam melak sanakan pelayanan de ngan baik dan prima, aman, nyaman dan se suai dari harapan dari masyarakat Bojonegoro sesuai dengan motto kepo lisian bisa melayani, mengayomi serta melin dungi kepada masyarakat. (WAR)

daran alun alun kota Pro bolinggo yang di kenal sebagai kota Seribu taman ini .tidak terlewatkan meski dalam kondisi santai sat pol pp, dan juga polisi sering di siagagakan untuk mengantisipasi keamanan.

Dalam hal ini Car free day tidak hanya di manfaatkan oleh warga Probolinggo ,namun Walikota Bucho ri juga ikut serta mera maikanya dengan berse peda bersama tim suk mblusuk yang terdiri dari Walikota, Sekda Jhoni Haryanto, Dandim, Kepala Dinas, camat dan juga masyarakat umum.Pada Minggu kemarin (13/10).

Acara bersepeda suk

mblusuk di mulai start dari Rumah dinas mengelilingi batas kota hingga finis alun alaun kota Probolinggo.

Dalam kesempatan itu juga di manfaatkan Walikota .H.M Buchori bersama tim bersepeda suk mblusuk untuk menikmati soto yang sudah di sediakan ,dan juga berjoget ala caisar .

Tidak puas dengan ber joget bersama para tim suk mblusuk, Walikota Buchori juga mengajak anak anak dan juga Ibu ibu pengunjung ,joget ala caesar pada kesempatan itu terlihat sangat memikat warga untuk melihatnya hingga pendopo alunalun di penuhi dengan masyarakat .(an)

LAMONGAN, FN - Tiga calon Legislatif ini bersatu ingin mengangkat kesejahteraan rakyat, ketiga Caleg tersebut dari Partai persatuan Pembangunan. Calog DPRD Kabupaten Lamongan Dapil 5 kecamatan Brondong, Paciran, Laren dan Solokuro yaitu Bapak ARIF RAHMAN HAKIM, SH dengan No. urut 4, Caleg DPRD Propinsi Jawa Timur Dapil Gresik, Lamongan yaitu Ibu LIES FARHATIN NZIDAH No. Urut 5 dan Caleg DPRD Dapil X Lamongan Gresik Yaitu Bapak ASKODAR,SH dengan No. Urut 4.

Dan ketiga calon tersebut bersatu pada dan bertekad bulat dan benar-benar ingin mensejahteraan kesejahteraan masyarakat melalui tiga pilar Pertama : dibidang kesehatan apabila nanti ketiga calon ini salah satu saja terpilih bila ada warga atau masyarakat yang membutuhkan pertolongan maka akan dibiayai dengan togal tanpa membayar biaya seperserpun. Kedua : ingin mengangkat tentang pendidikan bila salah satu siswa-siswi yang kurang mampu maka akan dibiayai tentang pendidikan bila salah satu siswa siswi yang kurang mampu maka akan dibiayai tentang pendidikan disekolahnya dan pilar yang Ketiga : mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan visi dan misi mensejahterakan masyarakat dengan memberikan penjelasan tentang pentingnya memilih wakil rakyat yang amanah untuk masa depan agama dan bangsa.

Harapan kedepan masyarakat sadar untuk memberikan wakil-wakilnya yang terbaik untuk agama, bangsa dan Negara, memilih kita mengabdi untuk bangsa dan agama dengan menjadi wakil-wakil rakyat amanah dan siap menyebar aspirasi rakyat untuk terciptanya Indonesia raya. Balidathun toyyibatun warobbun ghofur, gema ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. (WAR)

FORUM KALIMANTAN

Edisi 219 : 22 Okt - 7 Nov 2013

8

Ikut Peran Awasi Korupsi, Jumpa Pers Sebagai Langkah Awal Humas Tanjung Selor, FN Mengapa kami mengam Sekda LPKP2HI Kalsel - Subbag Humas dan bil tema tersebut, lanjut Protokol Biro Umum dan Mursid sapaan akrabnya, Pantau Proyek Daerah Perlengkapan Sekretariat karena mengingat kaltara Banjarmasin, FN Sebagai Lembaga yang menjadi Mitra masyara kat baik Dinas maupun Pribadi & sebagai Mitra Kepolisian, LPKP2HI (Lem baga Pengawas Korupsi Pemantau Penegak Hu kum Indonesia) di Kalsel ber komitmen untuk menjaga nama baik ter sebut dengan cara se lalu silaturahmi dengan Sekda LPKP2HI Kalsel semua orang baik dengan Dinas mau (Drs. Tadjudin Noor) Masyarakat, pun Aparat.

Sebagaimana yang kita ketahui makna Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tampa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.

Salah satu LSM, LPKP2HI yang merupakan lembaga yang memayungi Badan Intelejen Anti Korupsi atau BIAK yangmana korupsi merupakan tantangan yang sangat serius yang tentunya harus dilawan mereka, terutama dalam pembangunan kedepan.

Saatnya masyarakat untuk ikut berperan serta sebagai pengawas korupsi maupun sekaligus sebagai pemantau para kinerja aparat dinas & penegak hukum kita, harus kita sadari para pelaku korupsi dengan para penegak hukum merupakan satu mata rantai yang perlu di awasi dan di pantau oleh masyarakat, sekali lagi masyarakat berhak memantau dan mengawasi kenerja para penyelenggara Negara.

Dalam Menjalin Mitra dengan Masyarakat, Dinas & kepolisian, sangatlah penting silaturahmi. Dengan adanya silaturahmi dapat mengetahui sisi tujuan suatu lembaga yang berada disekitarnya. Silaturahmi ini dijadikan LPKP2HI sebagai alat untuk sharing dalam dunia sosial, masyarakat & hukum.

Salah satu nya yang tidak terpantau adalah proyek-proyek pembangunan yang anggaran nya dari Pemerintah yang terkesan asal-asalan. Proyek yang tidak terbuka terhadap masyarakat, yang hanya mengantongi keuntungan pribadi, dan tidak ada kejelasan itu proyek mau sampai kapan selesainya.

Belum lagi kasus proyek yang dimainkan oleh Tikus berdasi instansi pemerintah terkait tersebut diantaranya pengelembungan dana anggaran. Kenapa Demikian ? Karena, dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti dibutuhkan logistic, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta.

Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan lebih rumit karena berhubungan dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut.

Karena LPKP2HI adalah Sebuah Organisasi Yang Bergerak Dalam Bantuan Hukum Dan Pemantauan (Monitoring) atas jalannya Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. Dengan Tujuan membantu menciptakan masyarakat Indonesia yang Sadar Hukum. (TIM)

HINDARI NARKOBA !

JANGAN SALAH ARAH BILA TAK INGIN SENGSARA BIAR TAK MASUK PENJARA PESAN INI DISAMPAIKAN OLEH :

PT. MEDIA FORUM NUSANTARA

Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk pertama kali nya menyelenggarakan ke giatan jumpa pers yang di lakukan bersama seluruh insan pers, baik media cetak, TV, Radio maupun elektronik se-kalimantan utara yang dipusatkan di ruang kantor Gubernur Kaltara, Senin (30/9/13).

Kegiatan jumpa pers yang bertema “provinsi kaltara tumbuh cerdas bersama pers” tersebut pun disambut baik dan dengan antusias oleh se jumlah insan pers. hal ini terbukti dengan banyaknya insan pers yang hadir men capai sekitar 40 orang. “kami tidak menyangka pa da pelaksanaan kegiatan ini akan diikuti oleh banyak insan pers, soalnya kami hanya mengundang ma sing-masing satu perwaki lan saja untuk setiap media,” demikian di sampaikan ka bag rumah tangga yang membawahi subbag humas dan protokol, M.Mursid, SE.

baru saja dilantik Pj. Guber nurnya pada tanggal 22 April lalu. nah ini berarti usia kaltara baru 5 bulan lebih. diusia bayi ini kami menyadari bahwa Kaltara akan terus tumbuh dan berkembang, tentunya kita harapkan akan tumbuh dengan cerdas bersama para insan pers yang ada disekitarnya, ujarnya.

Sementara itu, Pj. Guber nur, Dr.H.Irianto Lambrie, dalam arahannya menyam paikan ucapan teri makasih yang begitu besar serta penghargaan yang tinggi atas segala dukungan dan partisipasi para media dalam membantu mem publikasikan penyelenggaraan pemerintah provinsi kaltara selama ini. kami sangat menyadari akan peran pers yang begitu besar, oleh karenanya saya berharap teman-teman me dia yang ada dapat mem bantu mempromosikan kebe radaan kaltara, imbuhnya.

Lebih lanjut Pj.Gubernur mengatakan, usai perte

Ramah Pj.Gubernur saat diinterview Para Wartawan muan ini kami persihlakan teman-teman media me lihat-lihat bagaimana kon disi ruangan kerja yang ada di lingkungan pemprov kaltara. “mohon dimaklumi karena semua masih serba kekurangan,” pungkasnya.

Disisi lain, Plt. Sekda, Drs.H.Badrun,Msi menam bahkan, “selamat datang di Tanjung Selor ibu kota provinsi Kaltara kepada teman-teman media, saya berterimakasih karena ke giatan ini juga dihadiri oleh

teman-teman media TV nasional, seperti Metro TV, TV One, RCTI, Indosiar, SCTV, Trans TV, MNC TV, TVRI, Tarakan TV dan lainlain, ucapnya.

Untuk diketahui, selain media TV nasional terse but, juga dihadiri oleh Media cetak, seperti Radar Tarakan, Kaltim Pos, Tribun Kaltim, Koran Kaltim, Bu lungan News, Majalah Bongkar, Kibar dan masih banyak lainnya.

(Hms/As)

Kemenko Polhukam Siap Fasilitasi Pemprov Kaltara

Kegiatan Diskusi bersama Tim dari Kemenko Polhukam RI

TANJUNG SELOR – FN. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kembali menerima tamu tim dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Kea manan Republik Indonesia (Kemenko Polhukan RI).

Kedatangan tim tersebut langsung disambut oleh Asisten Sekretariat Bidang Pemerintahan dan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra serta sejumlah kepala SKPD dilingkup pemprov. kalimantan utara, Rabu (18/9).

Kedatangan Tim dari Kemenko Polhukam RI me rupakan suatu keun tungan tersendiri bagi peme rintah provinsi kalimantan utara. pasalnya pemerintah provinsi kalimantan uta ra sebelumnya telah me ngagendakan untuk me lakukan roadshow ke se jumlah kementerian RI dan lembaga negara di Jakarta. “sebelumnya ka mi telah merencanakan akan melakukan kegiatan roadshow ke sejumlah kementerian di Jakarta.

Hal ini sesuai dengan arahan dari Pj Gubernur untuk mengkonsultasikan beberapa hal dan permasa

lahan yang tengah dihadapi oleh pemprov. kaltara,” tutur H Syaiful Herman saat berdiskusi dengan Tim tersebut.

Sementara pihak Tim Kemenko Polhukam menyampaikan bahwasa nya kedatangan mereka ke provinsi kalimantan

utara untuk melihat dan mendengarkan langsung sejumlah masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh pemprov kaltara. Ketua Tim, Safii mengatakan, kami yang terdiri dari tim ini memiliki tujuan untuk dapat membantu pemprov. kaltara dalam menyampaikan as pirasi ataupun permasa lahan yang sedang di hadapi,” ujarnya. Hal ini sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh kemenko polhukam yaitu sebagai fungsi koor dinasi, nah insyaallah nanti antara bulan Okto ber atau November ka mi akan mengundang pihak pemprov kaltara untuk hadir dalam rapat koordinasi dengan sejum lah kementerian dan lembaga yang ada di pusat.

“Tolong saudara sekalian persiapkan apa saja yang

mungkin dibutuhkan agar nanti bisa disampaikan kepada kementerian atau lembaga terkait yang kita undang nanti,” imbuhnya.

Tim yang terdiri dari 5 orang tersebut mengikuti kegiatan presentasi de ngan pemprov kaltara di ruang Serba Guna kantor Gubernur kalimantan utara dari pukul 14-16 sore hari. Kegiatan presentasi disampaikan langsung oleh Asisten Bidang Peme rintahan H Zainuddin HZ. Dalam presentasinya Zai nuddin menyampaikan garis besar keberadaan provinsi kalimantan utara, mulai dari dasar hukum pembentukan, aspek geografis, potensi SDA dan investasinya, permasalahan tapal batas, permasalahan dana bagi hasil (DBH) yang terjadi akibat pemekaran dan lain sebagainya. (Hms.As)

BERITA FOTO

Banjarmasin, FN - Silaturami Gubernur Eksecutive LPKP2HI Kalsel Ryadie Bersama Kasrem 101 Antasari Letkol Inf. Heri Pribadi .

FORUM SUMENEP

Edisi 219 : 22 Okt - 7 Nov 2013

9

BALAI DESA ROBOH DITEMPA HUJAN DAN ANGIN, KELOMPOK TANI SIAP PEMKAB SUMENEP TUTUP MATA TERIMA BANSOS sengaja sama sekali tidak sehingga tanpa diduga ba

Sumenep FN - Berdasar realita tentang robohnya Balai Desa Muncek Barat yang terjadi 04 November 2012 karena disebabkan cuaca kurang bersahabat, tertimpa angin bersama hujan deras sehingga balai tersebut harus roboh dan hancur rata dengan tanah.

Namun sekali pun begitu

masih na’as bagi Kades Muncek Barat, Moh. Lutfi harus ada indikasi bahwa robohnya balai desa ter sebut atas rekayasa, pada hal yang sebenarnya tidak demikian.

Rekayasa dan dugaan bersalah dari sepihak bah wa robohnya balai ter sebut dirobohkan secara

bisa dibenarkan, sehingga setelah mengajukan permo honan bantuan rehab, Pem kab Sumenep masih tutup mata.

Di mohon untuk kali ini demi meningkatkan pe layanan masyarakat setem pat, Pemkab Sumenep tidak tutup mata, karena selama ini pelayanan masyarakat harus di tempatkan di ru mah Kades sendiri, ada pridiksi masyarakat, jika pe layanan dilakukan harus di rumah Kades kurang baik dan kurang strategis.

Dinyatakan oleh Moh. Lutfi setelah di konfirmasi di rumahnya pada 14/10 bahwa , “indikasi rekayasa terhadap robohnya balai desa sama kali tidak be nar, bahkan hal tersebut cenderung pada fitnah, se dang fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kala itu memang cuaca buruk, bersama hujan dan angin,

lai tersebut roboh. Untung tidak ada aparat desa yang ada di situ, kalau ada mungkin celaka, kalau tidak mati, mungkin luka.”

Terang Lutfi prihatin.

Lutfi berharap dengan keberadaan kondisi balai selama satu tahun sudah tidak dipakai dan pelayanan harus dilaksanakan di ru mahnya, demi menjaga kon dusifiksi pelayanan yang akurat serta tepat sasaran, maka awal tahun 2014 nanti Pemkab Sumenep bersedia menyalurkan dana bantuan pembuatan atau rehab Balai Muncek Barat, jika tidak, jangan salahkan Kades Muncek Barat, apabila pe layanannya tidak sama dengan desa lainnya yang sudah bagus. Permohonan dan harapan Kades Mun cek Barat agar betul be tul diperhatikan demi terea lisasinya pelayanan yang sesungguhnya. (Sim)

SELAMAT ATAS DILANTIKNYA KEPALA DESA SE-KABUPATEN BANYUWANGI PERIODE 2013-2019

Sumenep FN - Kabid Produksi Tanaman Pa ngan Kab Sumenep, A. Salaf Junaidi waktu pelaksanaan SLPTT ya ng ditempatkan di Kan tor Pertanian Kec. Bluto me nyatakan bahwa untuk tahun 2013 ini masyarakat kelompok tani akan menerima Bantuan Sosial. Sekali pun nilai nya sangat sedikit, hen daknya masyarakat ke lompok tani penerima ban tuan tersebut harus di pergunakan sesuai juk nis.

Bagaimana pun bantuan tersebut sangat berarti, sekali pun cukup untuk pembelian pupuk dan uang pertemuan saja.

Di samping itu, Salaf mengungkapkan, untuk musim tanam nanti kelom pok tani di sediakan bibit untuk persediaan pena naman yang harganya lebih murah ketimbang membeli di pasar. Cuma Kabid menyarankan, wak tu pembelian bibit tersebut dikoreksi dulu oleh pihak kelompok tani. Kalau me mang cocok boleh dibeli dan kalau tidak cocok, tidak ada paksaan untuk

A. Salaf Junaidi membelinya.

Dalam pembelian nanti harus ada stempel dan tanda tangan UPT. Pertanian di kecamatan setempat, sebab takut terjadi hal hal yang tidak diinginkan.

Berdasar keterangan dari A. Salaf, semua ke lompok tani yang ha dir saat itu sangat an tusias, dan kelompok siap untuk membeli bibit yang telah disediakan.

Bagi penerima Bansos juga bersedia akan mem pergunakan dana ter sebut sesuai aturan yang berlaku. (sim)

SEGERA DIADAKAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN MUDA DAN MADYA Sesuai peraturan DEWAN PERS No. 1/ Peraturan-DP/II/2010, tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW), maka Forum Nusantara Grop bekerja sama dengan DEWAN PERS dan PWI akan mengadakan Uji Kompetensi Wartawan

TINGKAT MUDA & MADYA Pelaksanaan pada Bulan Januari 2014

Ketentuan Peserta : Tingkat Muda :

Adalah Wartawan Pemula Mulai 0-5 Tahun

Tingkat Madya :

Adalah Wartawan Berpengalaman Mulai 5-15 Tahun, atau setingkat Redaktur Pelaksana dan atau Pemimpin Redaksi

Semoga Sukses Selalu Dalam Mengemban Amanat Rakyat

KETERANGAN LEBIH LANJUT HUB : 031 33333125. HP. 0878500000125

“Uji Kompetensi Wartawan Suatu Keharusan” “DEWAN PERS”

FORUM PAMEKASAN

Edisi 219 : 22 Okt - 7 Nov 2013

SOSIALISASI MOU PGRI DAN POLRI Kerja Sama Camat Pakong Dan Camat

10

Pamekasan Dalam Dugaan Penggelapan Raskin

Pengurus PGRI Pose bersama jajaran Polsek se-Sampang

SAMPANG. FN - Ketua PGRI Kabupaten Sampang M. Jupri Riyadi kemarin mensosialisasikan nota kesepaha man PGRI dan Polri yang ditandatangani oleh Ketua Umum PB PGRISulistyo dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Isinya terkait penanganan kasus yang kerap kali menimpa seorang guru. Pada intinya, jika guru menghadapi problem yang berkaitan dengan profesinya tidak langsung merujuk pada undang-undang pidana.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupa ten Sampang menggelar sosialisasi tentang nota kesepa haman PGRI dengan Polri. Sosialisasi yang digelar di UPTD Kecamatan Tambelangan pukul 09.00 itu, dihadiri para guru SD, SMP, SMA, dan SMK se-Tambelangan. Juga diikuti kepala sekolah dan Kapolsek se-Polres Sampang. ”Inti isi nota kesepahaman ini, yaitu Polri akan memberikan perlindungan kepada guru ketika sedang melaksanakan tugasnya mengajar dan mendidik di sekolah,” ujar Jupri Riyadi di hadapan ratusan guru kemarin.

Kabid Perencanaan Disdik Sampang ini mengatakan, perlindungan dimaksud berupa tenggang waktu kepa da PGRI untuk menyelesaikan kasus yang dialami guru. ”Artinya, kalau ada guru yang bermasalah dalam menjalankan tugas pokoknya, terus kemudian dilaporkan, Polri tidak sertamerta memberlakukan sanksi pidana,” tuturnya.

Akan tetapi, lanjutnya, sesuai nota kesepahaman, yakni Polri memberi kesempatan waktu kepada dewan kehormatan guru. ”Kesempatan itu untuk melacak dan mengkroscek terlebih dahulu kasus yang dialami guru,” paparnya.

Sosialisasi yang melibatkan unsur kepolisian itu tidak hanya dilakukan di satu kecamatan, melainkan juga ke seluruh kecamatan lainnya di Sampang. ”Ini akan berlanjut, kami sosialisasikan kepada semua anggota PGRI,” pungkasnya. (suf/ryy)

Petugas Lapas Pamekasan Diduga Lakukan Tindakan Anarkis Terhadap Napi

Pamekasan, FN - Berbagai polemik yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas II-A Narkotika Pamekasan, selain persoalan napi yang mokong dengan melanggar berbagai macam peraturan, masih banyak lagi persoalan lain yang terjadi di lapas kelas II-A pamekasan, seperti halnya tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh para keamanan terhadap para napi yang berujung pada tindakan anarkis terhadap para napi.

Seperti halnya nasib yang menimpa Sdr HR penghuni lapas di kabupaten pamekasan, Hr mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan oleh Sdr RD yang bertugas sebagai keamanan, tindakan RD terhadap HR terkesan berani karena sampai melakukan pemukulan yang mengakibatkan Hr luka memar di bagian wajah. Padahal Hr tidak tahu apa kesalahan yang telah dilakukannya sehingga RD sampai memukulnya. Bahkan dengan nada lantang RD mengatakan kalau Hr hanya ada dibawah sepatunya dia (RD) karena keamanan dilapas apa kata dia, “ demikian tutur saudara HR saat ditemui dirumahnya”.

Kelakuan tidak menyenangkan yang dilakukan RD terhadap HR menuai kecaman dari keluarga HR, karena HR dikenal sebagai pendiam dan tidak mungkin melakukan tindakan kesalahan , bahkan meskipun HR melakukan tindakan kesalahan tidak selayaknya seorang petugas keamanan melakukan tindakan anarkis terhadap seoarang napi. Aksi pemukulan yang dilakukan RD terdengar oleh keluarga HR keesokan harinya (04/10) setelah keluarga HR membesuk HR, disitulah HR menceritakan kejadian tidak menyenangkan yang dilakukan oleh petugas lapas.

Saat Crew Forum Nusantara Group mendatangai lapas kelas II –A Pamekasan untuk kalarifikasi kepada kepala lapas terkait kebenaran berita tersebut, pada saat itu (04/10) ka lapas sedang tidak masuk kantor, hal itu dibenarkan oleh Bapak Arif (sapaan akrab kepala bagian pembinaan lapas II-A pamekasan), saat dikonfirmasi terkait tindakan pemukulan yang dilakuakn oleh RD terhadap HR, Arif mengatakan tidak tahu terkait masalah itu, karena hal itu bukan bidang yang ditanganinya.

Namun apabila hal itu benar benar terjadi bapak arif akan melakukan klarifikasi terhadap RD dan HR. (Khaka)

SIGIT PRIYONO. AP Pamekasan, FN - Duga an penggelapan Raskin dikabupaten Pamekasan untuk alokasi pendistribusian raskin 13 dan 14 banyak dikeluhkan masyrakat kabupaten pamekaan, khususnya dikecamatan Pakong dan Kecamatan Kota Pamekasan. Karena sesuai dengan SPA (Sur at Perintah Alokasi) dari Pemkab Pamekasan alo kasi pendistribusian ras kin 13 adalan bulan Juli sedangkan Raskin 14 pada Bulan Agustus. Sehingga semestinya pada Bulan juli ada dua kali pendistribusian begitu juga dengan bulan agustus.

Namun banyak kelu han dari masyrakat dike camatan Pakong dan

Kecamatan Pamekasan yang menyatakan bahwa pada bulan Juli hanya ada satu kali pendistribusian begitu juga pada bulan agustus, Sehingga bebe brapa masyarakat dari beberapa Desa dari dua Kecamatan tersebut sa ngat menyayangkan tin dakan Oknom yang telah melakukan tindakan me rugikan Masyrakat Miskin tersebut yang pada sa at itu juga bersamaan dengan melonjaknya harga Sembako akibat kenaikan harga BBM. Dari hasil pantauan Crew Forum Nusantara Group terhadap Realisasi Pendistribusian pada bulan Juli dan Agustus terhadap beberapa Desa dari dua Kecamatan (kec, pakong dan kec, pamekasan) seper ti pengakuan warga dari Desa Teja Barat,Laden dan Bugih Kecamatan Pamekasan dan Desa Cenlecen,Seddur, Pakong Kecamatan Pakong me reka menyebutkan bahwa Alokasi pada Bulan Juli dan Agustus hanya satu kali Pendistribusian, selain

Pendistribusian yang hanya satu kali yang sangat disesalkan oleh masyarakat adalah Kwalitas Raskin yang sangat jelek.

Dengan demikian didu ga telah terjadi dugaan Penggelapan pada alokasi Pendistribusian Raskin 13 an 14 dikecamatan Pakong dan Pamekasan karena DO dari Sub Divre XII Madura sudah, Sehingga semestinya Raskin su dah bisa dinikmati oleh Masyrakat.Sesuai dengan Prosedur Administrasi pe ran serta Camat sangat Dominan karena dalam hal Pendistribusian Ras kin Camat juga ikut me nanda tangani BAST yang menyakatan bahwa Raskin sudah sampai ke RTS (Rumah Tangga Sasaran).Namun Realita dikecamatan Pakong dan Kecamatan Pamekasan meskipun BAST sudah ditanda tangani, ternyata Raskin tetap tidak sampai pada masyarakat.

Saat Crew Forum Nu santara Klarifikasi kepada Camat Pakong (SIGIT PRIYONO.AP) terkait Pen

distribusian Raskin 13 dan 14 dikecamatan Pakong (8/10). Sigit (sapaan akrap camat pakong) mengatakan bahwa”segala sesuatunya silahkan kordinasi dengan camat pamekasan (Nur Hidayat) karena segala sesuatu sudah dikordinir oleh camat kota” sedangkan sigit tidak memberikan hak jawab terkait dugaan Penggelapan Raskin 13 dan 14 dikecamatan Pakong.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Dayat (sapaan akrab camat pamekasan) yang menyatakan bahwa Raskin untuk Alokasi 13 dan 14 pada Bulan Juli dan Agustus sudah sampai pada titik Distribusi, lalu bagaimana dengan per nyataan mayarakat yang menyatakan bahwa Ras kin pada Bulan Juli dan Agustus di Desa Teja Barat, Laden dan Bugih Kecamatan Pamekasan yang menyatakan Bahwa Raskin hanya diterima Dua kali yaitu pada Bulan Juli dan Agustus, padahal semestinya empat kali.

(Tim)

Kodim 0826 Pamekasan Peduli Pendidikan Pamekasan, FN - Tidak pernah berhenti program kepedulian sosial yang dilakuakn oleh Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Arm Mawardi, S.Ap, hal ini sebagai ben tuk manivestasi HUT TNI yang ke 68. Setelah sebelumnya sukses me nyelenggarakan prog ram bedah rumah untuk masyarakat tidak mampu dengan kerja sama para dermawan yang juga peduli terhadap masyarakat mis

kin dikabupaten pame kasan. Hal itu dianggap perlu Karena masih ba nyak masyarakat miskin dikabupaten Pamekasan yang belum tersentuh oleh program pemerintah.

Masih dalam rangka HUT TNI ke 68, saat ini yang menjadi sasaran dari Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Arm Mawardi, S.Ap adalah program kaki palsu untuk siswa cacat, adapun yang menjadi sasaran

Dandim 0826 Pamekasan di dampingi kepala Danramil kec Pakong saat melihat kondisi siswa SMKN pakong yang akan mendapat bantuan kaki palsu utama adalah SMKN Pakong. Dalam kegiatan ini Letkol Arm Mawardi, S.Ap beker ja sama dengan para der mawan dan ahli medis yang siap untuk membantu anak didik yang sangat peduli terhadap pendidikan.

Saat letkol dandim 0826 pamekasan datang ke SMKN pakong untuk menemui Nurfadili Siswa yang cacat asal desa tampojung kec waru Kab pamekasan, kedata ngannya disambut sem bringah oleh pihak se kolah karena baru kali ini ada yang peduli terhadap siswanya yang cacat ter sebut, bahkan PLt kepala sekolah SMKN Pakong (Suaidi) siap membantu dandim 0826 pamekasan untuk kelancarannya.

Nurfadili siswa kelas X tersebut merasa sangat senang dengan rencana dandim 0826 pamekasan

untuk memberikan kaki palsu kepadanya, bahkan Nurfadili siap diamputasi kaki kanannya yang cacat sejak kecil tersebut dan diganti kaki palsu. Dalam kesempatan itu pula Ko mandan Kodim 0826 Pa mekasan Letkol Arm Ma wardi, S.Ap mengatakan bahwa rencana kegiatan ini akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat, tinggal menunggu kesiapan dari Nurfadili Dan persetujuan dari orang tuanya dan melengkapi beberapa per syaratan.

Selain itu Letkol Arm Ma wardi, S.Ap, juga menga takan bahwa dalam HUT TNI yang ke 68 ini dirinya ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia khusunya masyarakat dika bupaten pamekasan, ka rena hal ini pula sebagai motto Kodim 0826 Pame kasan sebagai pelayan dan abdi masyarakat. (Khaka)

SAMBUNGAN

Edisi 219 : 22 Okt - 7 Nov 2013

NEKAT !!! SMK PAWIYATAN.............................

EMOH NGANNTOR saat dikonfirmasi melalui seluler mengatakan kami sibuk mas, hamper tiap hari saya mesti rapat. Entah dengan dinas pendidikan Pemkot atau Diknas propinsi, tapi coba anda temui pak ponco selaku wakil kepala sekolah. Ketiaka ditemuin di sekolah ponco, justru bertanyak pada wartawan Koran ini, apa maunya emas wartawan perlu sama kami, karena saya sempat kaget benar SMK PAWIYATAN di tuding melakukan pungli.

Pada semua orang tua

wali murid sudah kami un dang dan kami ada bukti pernyataan tidak keberatan saat mengambil ijasah.

Di tempat terpisah sum ber kuat selaku orangtua murid, ocehan Ponco wa kil kepala sekolah SMK PAWIYATAN omong koso ng alias pendusta. Bukti nya saya tidak pernah diundang baik secara lisan ataupun secara tertulis untuk pengambilan ijasah ada tarikan, meski hanya legalisir raport dll sebesar Rp 200.000,-. Apalagi gerta ada surat pernyataan dari

SAMBUNGAN HALAMAN 1

semua orang wali murid.

Masih kata sumber, bisah anda bayangkan mas kalau sosok wakil kepala sekolah bernama Ponco, yang seharusnya menjadi seorang panutan bagi anak didik sekolah, sementara kerjanya pandai berdusta.

Buktinya bapak wartawan dibohongi Bantuan pemerintah Bobda kurang mencukupi untuk sekolah Pawiyatan, Pengambilan ijasah Rp 200.000,- kali 500 dari keseluruhan kls 3yang dinyatakan lulus di kurangi

UANG RAKYAT RAIP ... Sambungan dari Hal 1 Setelah dua minggu ke dapatan surat penagihan dari PDAM Kades dan pengurus KU Dawung mengumpulkan para pe langgan di tempat salah satu warga, guna bermusya warah membahas tung gakan yang belum terba yar ke PDAM, karena hampir bersamaan surat penagihan diberikan ke pihak terkait air yang di kelola KU Dawung pun juga diputus sementara oleh PDAM sampai pihak ter kait melunasi tagihan tunggakanya. Di Dalam rapat tersebut Kades sela

ku penyetor dana pun juga mengelak bahwa penagi han biaya tidak sebesar yang tertera pada surat penagihan sebesar Rp 26.487.100; (dua puluh enam juta empat ratus dela pan puluh tujuh ribu serarus rupiah) dari 2001 sampai dengan 2012 ter sebut, malah hanya menga takan ke pada pelanggan dengan jelas hanya Rp 11.000.000; (sebelas juta rupiah) itu yang belum tebayarkan ke PDAM dan itu akan dilunasi bersamaan pada tagihan tahun 2013 ini sedangkan

sisanya tidak tau siapa yang akan melunasinya malahan itu membuat para pelanggan bertanda tannya besar kepada kades dan KU Dawung.

Selama ini para pelang gan PDAM tidak pernah mengalami penunggakan kepada KU Dawung sela ku pengelola adapun masa lah ini para pelanggan merasa gerah dan geram.

Sedangkan kontri busi sebesar dua puluh lima persen untuk desapun ha nya di atas kertas dan tidak tebukti.

1 yang tidak lulus, meski berkedok biaya map sam pul ijasah – sertifikat uji kompentensi- foto copi – legalisir –SKHUN – Raport.

Ditempat terpisah, Direk tur LPKP2HI (LSM) Moch Hasn SH, mengatakan Polda Jatim akan saya kirimi surat untuk menindak tegas ulah Kepsek SMK PAWIYATAN yang mela kukan pungli ijasah legalisir, raport sampul sertifikat uji kompentensi dllter hadap anak didiknya dengan sengaja (Ay) Oleh karena itu para pelanggan menuntut hal ini secepatnya harus dise lesaikan oleh pihak-pihak terkait sebab kalau masalah ini tidak ada penyelesaia para pelanggan akan me nuntut ke meja hijau ,hal ini di unkapkan salah satu pelanggan yang tidak mau menyebutkan nama nya ini mengatakan, ’’saya selama ini tidak pernah menunggak setiap pada penagihan per bulannya mas!!!! Dan apa bila masalah ini berlarut dan hak kami di jabut oleh pihak terkait maka tindakan kami akan kami bawa ke meja hijau mas?’’katanya.

11

SAMBUNGAN DARI HAL 1

Silaturahmi BIKN Pusat PDAM serta laporan peker jaan fiktif yang dilaporkan masyarakat. “kami ingin membantu KPK sebagai Lembaga independen yang berantas korupsi, sampai didaerahdaerah, “tambahnya.

Tim BIKN Pusat selain silaturahmi dengan LKK, juga mengutarakan Pesan yang sama kepada LPKP2HI (Lembaga Pengawas Korup si Pemantau Penegak Hu kum Indonesia) agar ikut membantu Tim Investigasi Pusat yang berkunjung ke Kalsel.

Silaturahmi ini bertuju an membantu KPK dalam memberantas Permasala han Tikus berdasi yang se karang menjamur ini .

Bersama ketua LKK Pu

sat Agus Taufiqurahman, pihaknya meminta kepada Ketua LKK Kalimantan Se latan Ferry Rosadi, Guber nur Eksekutive LPKP2HI Kalsel Ryadie serta Ketua Tim Investigasi Kalimantan Rafiansyah Sofyan, SH, SE, Tim Investigasi LKK Kalimantan Selatan Teddy H. Budiannor & ketua LKK Banua Enam Arsyad Al-Banjari, ST agar mem bantu Tim Investigasi pusat selama berada di kalimantan selatan.

Ryadie sebagai Gubernur Eksekutive LPKP2HI Kal sel sangat berharap agar masyarakat Kalsel ikut mem bantu mengawasi, meman tau & menegur penegak hu kum yang terlihat mela kukan penyimpangan. (TIM)

HAMPIR SEMUA ....... Sambungan dari Hal 1 Konang, Kwanyar, Laba ng, Modung, Sepulu, So cah, Tanah Merah, Tanjung bumi, hingga Kecamatan Tra gah. ”Kami menjumpai ke giatan judi di hampir semua kecamatan,” ujarnya.

Ditambahkan, bahwa jaja rannya telah mengamankan 19 tersangka pelaku perjudi an. Selain itu, barang bukti kegiatan judi berupa uang tunai,

komputer jinjing, handphone, senjata tajam, buku togel, dan kartu remi turut disita polisi.

Bentuk judinya beragam.

Ada judi jenis togel, kartu remi, sabung ayam, hingga adu jangkrik. Tapi yang cukup mengagetkan polisi, di Bangkalan ternyata juga ditemukan kegitan judi online.

(SUF)

Tower Bodong Disoroti Dinas Perizinan ......... Sambungan dari Hal. 1 Kapolres Sampang ...... Sambungan dari Hal. 1 Desa Kedungsari dan Desa Brumbungan Lor. Sebuah tower yang juga disegel terletak di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih.

“Tower keempat yang kami segel berlokasi di Desa Con dong, Kecamatan Gading,” ujar Triyono.

Tidak sebatas disegel, tim gabungan juga mem buka panel box power.

Terakhir, tim menyita tiga cup relay, yang fung sinya mengaktifkan tower itu. Sebelumnya sejum lah tower juga telah dise gel tim gabungan dari sejumlah unsur di Pemkab Probolinggo itu. Namun Triyono mengaku lupa, jumlah tower yang telah disegel sebelumnya.

Yang jelas, 9 Januari 2013 lalu, sebuah bangunan based transceiver station

(BTS) di Pulau Giliketapang juga disegel tim gabungan.

Tower di pulau nelayan itu milik PT Tower Bersama Group, Surabaya.

Bersamaan dengan penyegelan tower di Gili ketapang, proyek pembang unan tower selular di Desa Banyuanyar Tengah distop karena tidak mengantongi izin. Diduga proyek tower di Kecamatan Banyuanyar ini satu pemilik dengan tower di Pulau Giliketapang yakni, PT Tower Bersama Group, Surabaya.

Triyono menambahkan, empat tower yang disegel, Selasa (1/10) lalu diketahui tidak dilengkapi Izin Men dirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (Hinder Ordonantie / HO).

Keberadaan tower-to wer bodong itu, kata Sa

leh, jelas merugikan Pem kab Probolinggo. Kare na liar, pemilik tower jelas tidak membayar retribusi pengendalian menara tele komunikasi. ”Karena banyak pemilik tower yang nakal, target retribusi pengendalian me nara telekomunikasi yang tahun ini dipatok Rp 130 juta, hingga Oktober baru masuk Rp 17 juta,” ujarnya.

Selain retribusi pengen dalian menara telekomu nikasi, Pemkab Probolinggo juga menargetkan penda patan asli daerah (PAD) dari IMB dan HO. ”IMB dipatok Rp 530 juta dan HO dipatok Rp 245 juta,” ujarnya.

Disinggung mengapa tar get retribusi pengendalian menara telekomunikasi su lit tercapai, Saleh menga takan, surat pemberitahuan

Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Tabalong

tidak ditujukan kepada pe milik tower, tetapi pada nama tower. ”Kami meng gunakan nama tower, ter nyata pemilik tower sudah berganti ke pihak lain se hingga susah ditagih,” ujarnya.

Sebuah sumber di ka langan rekanan yang bia sa membangun tower mengatakan, provider te lepon selular biasanya me nyerahkan pembangunan tower itu ke pihak ketiga. ”Sebagian pihak ketiga atau rekanan ini ada yang nakal, mereka membangun tower tanpa dilengkapi izin.

Yang penting setelah tower jadi diserahkan ke provider selular.

Setelah dapat uang, rekanan ini langsung menghilang,” ujar seorang rekanan asal Surabaya itu.

(Yasin)

Tabalong, FN - Ir.H. Arifin Noor, MT dan Drs. H. Abdel Fadillah, M.Si (Arafah) menyatakan kesiapannya menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati Tabalong pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Tabalong pada November 2013 nanti. Pendukung pasangan birokrat sukses ini dari partai maupun relawan bertekad memperjuangkan keduanya menjadi calon terpilih.

Empat partai politik pendukung Arafah itu adalah Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (TIM)

Imran Edwin Siregar menegaskan, pencopotan Kanit itu lantaran tidak bisa menjalankan kinerjanya dengan baik.

Sebab, baru-baru ini semua polsek jajaran diinstruksikan oleh Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian.

Pencopotan ujung tombak reser se kriminal di kecamatan itu, diungkap langsung oleh Kapolres Sampang. Dijelaskan, mayoritas anak buahnya yang dicopot dari jabatannya berpang kat Aiptu dan Bripka. Ketujuh Kanit reskrim itu tersebar di 7 polsek jajaran. Di antaranya, Polsek Omben, Karangpenang, Camplong, Torjun, Sreseh, dan lainnya. ”Karena saya nilai kinerja mereka tidak bisa, padahal ki ta tahu di Sampang semua wilayah pasti ada yang namanya perjudian,” ungkapnya didampingi Wakapol res Sampang, Kompol Faruw Afero dan Kasatreskrim AKP Jeni Al-Jauza.

Lucunya lagi, lanjut perwira dengan dua melati di pundaknya itu, usai surat pencopotan dikeluarkan, ratarata reskrim di masing-masing polsek langsung bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku judi. ”Semuanya kita beri waktu satu minggu, polsek yang lain bisa, kenapa yang ini (7 Kanitreskrim, Red) tidak bisa, dan kenapa setelah dicopot bisa nangkap,” ucapnya dengan nada bertanya.

Meski begitu, Imran – sapaan akrab nya - tetap teguh pada prinsipnya. Meski para Kanit itu menangkap pelaku judi usai dicopot, tetap tidak akan mengubah keputusannya. ”Tidak akan saya ubah, tetap mereka dicopot, saya ganti semua dan kita tarik semua menjadi anggota Dalmas, itu sudah perintah Kapolda. Jangankan mereka, ketika saya tidak bisa menjalankan tugas, saya juga akan dicopot,” pungkasnya. (suf/ryy)

SMKN 1 BOYOLANGU TULUNGAGUNG MENGUCAPKAN

SELAMAT HARI SUMPAH PEMUDA 28 OKTOBER 2013 Drs.ROFIQ SUYUDI Kepala Sekolah

MEDIA FORUM NUSANTARA TELAH RESMI TERDAFTAR PADA DEWAN PERS

JCW dan LPKP2HI Pamekasan

Laporkan Penyimpangan Diknas Drs. H. M. Sajali, SH.MH,mm, Phd Selaku Ketua Jatim Coruption Watch (JCW) Saat menyerahkan berkas laporan kepada pihak Kejari Pamekasan pada tanggal 9 Oktober 2013.

Terkait dugaan penyimpangan dan pungli dalam program bantuan Sekolah Dasar Negeri (SDN) terpencil untuk kabupaten Pamekasan Drs. H. M. Sajali, SH.MH,mm, Phd Selaku Ketua Jatim Coruption Watch (JCW) Saat menyerahkan berkas laporan kepada pihak Kejari Pamekasan

Selamat Menempuh Hidup Baru

Ardhana Hasyrah Yoewono Dengan Ika Nofitasari

Semoga Bahagia

PT. MEDIA FORUM NUSANTARA Wadding Oleh “YUYUN TERKINI” Jl. Kupang Gunung Jaya 3/23, Pone 031-81573979