Prosiding FKPH Law Fair 2022 by FKPH Brawijaya

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat Nya, kami berhasil menyelenggarakan Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair (FLF) 2022 dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja unggulan dari Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FKPH FH UB) yang telah berlangsung secara turuntemurun dan dikhususkan bagi calon anggota baru FKPH FH UB.

FLF di tahun ini mengangkat tema "Rekonstruksi Penegakan Hukum Sebagai Upaya Optimalisasi Pembangunan Hukum di Era Society 5.0". Adapun latar belakang pemilihan tema ini berangkat dari realitas bahwa saat ini transformasi digital yang mengubah tatanan kehidupan masyarakat dan dibutuhkan peranan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karenanya, hadirnya FLF 2022 merupakan langkah awal bagi jurist muda untuk menuangkan gagasan, pemikiran, dan solusi untuk pembaharuan hukum Indonesia yang responsif dan progresif.

Prosiding ini merupakan hasil karya terbaik dari 3 (tiga) tim terbaik yang telah melalui tahap seleksi berkas dan presentasi. Tentunya dalam pembuatan prosiding ini merupakan hasil kerja keras panitia FLF 2022 yang telah mengkonsep acara dengan ciamik dan menghasilkan prosiding ini sebagai ikhtiar distribusi gagasan.

Terakhir, dalam pembuatan prosiding FLF ini tentunya masih banyak kekurangan yang harus dibenahi dan oleh karenanya kami mengharapkan segala bentuk kritik dan saran dari handai tolan sekalian. Semoga adanya prosiding ini dapat bermanfaat bagi kemajuan hukum Indonesia. Salam.

Manajer Karya Tulis Ilmiah FKPH FH UB 2022

Wahyu Laksana Mahdi

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

1 Public System Integration (Publisit): Mengatasi Kejahatan Penyalahgunaan E-Ktp Dan Nomor Handphone Dalam Financial Technology Lending MelaluiArtificialDataChecking

Alya Harwanda Dwi Putri, Della Amanda Putri, Intan Safitri Nanda Ayu, Firstamarya Diffa Oktavinanti 2 MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN PASER PADAERASOCIETY5.0

Amira Wahyudi, Daffa Hakima, Maulana Kasyfillah Ganecha, Muhammad Tsani Al Milali 3 EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI E-TILANG SEBAGAI REFORMASIBIROKRASI

Yudwika Angga Utama, Faiz Putra Perdana Rusdi, Heren Puja Desfitra, Jessica Sylvia Evelyn

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

i JUDUL ii KATAPENGANTAR iii DAFTARISI

Disusun Oleh: Alya Harwanda Dwi Putri, Della Amanda Putri, Intan Safitri Nanda Ayu, Firstamarya Diffa Oktavinanti

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masyarakat dunia sedang memasuki era industri 4.0 dan society5.0 dimana dalam era tersebut telah terjadi perkembangan teknologi yang pesat di berbagai belahan dunia. Indonesia sebagai bagian kecil dari masyarakat dunia tentunya juga turut serta dalam perkembangan era tersebut.1 Kondisi yang demikian menuntut agar semua pihak untuk terlibat didalamnya baik pengusaha, tenaga pendidikan, masyarakat biasa bahkan pemerintah. Teknologi yang berkembang pesat melahirkan berbagai macam kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan umat manusia. Salah satunya adalah lahirnya financialtechnologyyang kemudian disingkat dengan fintech atau teknologi keuangan. Hadirnya financial technology diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan jual beli maupun kegiatan yang berhubungan dengan keuangan lainnya. Financial technology merupakan pembaharuan di bidang keuangan yang dikolaborasikan dengan perkembangan teknologi. Berdasarkan data otoritas jasa keuangan (OJK) terdapat sebanyak 103 perusahaan fintech lending yang sudah resmi terdaftar di Indonesia.2

1 Hairuni 2022, ‘Media Online Di Era Revolusi 4.0 Dan Society 5.0 Serta Peran Humas Dalam Menyajikan Informasi’, Humas Paserkab, 23 Maret, diakses pada 19 Oktober 2022, https://humas.paserkab.go.id/berita/media online di era revolusi industry 4 0 dan society 5 0 serta peran humas dalam menyajikan informa, .

2 Otoritas Jasa Keuangan 2022, ‘Penyelenggaraan Fintech Lending Berizin Di OJK Per 3 Januari 2022’,

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

Dengan adanya teknologi yang berkembang pesat tersebut, tidak menutup kemungkinan untuk disalahgunakan oleh beberapa oknum. Dengan demikian, sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “negara Indonesia adalah negara hukum” negara Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakatnya termasuk dalam penggunaan financialtechnology. Maraknya kasus penyalahgunaan nomor kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor hp yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab menimbulkan keresahan di tengah tengah masyarakat. Sebagai contoh kasus yang terjadi kepada seorang ibu rumah tangga yang di teror oleh pihak pinjaman online KSP Rupiah Petir Pro pada Rabu, 15 Juli 2021. Beliau terus-terusan diteror oleh pihak pinjaman online dikarenakan si peminjam memasukan nomor beliau ke dalam daftar kontak darurat. Padahal si peminjam tidak pernah meminta izin atau persetujuan dari ibu tersebut.3 Keresahan semacam ini mungkin banyak dialami oleh masyarakat lainnya diluar sana. Padahal, peraturan tentang financialtechnologylending atau pinjaman onlinesudah ditetapkan oleh OJK. Regulasi yang mengatur tentang financialtechnology diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun demikian, masih terdapat banyak pelanggaran dalam melaksanakan peminjaman uang berbasis teknologi seperti penyalahgunaan nomor handphone dan juga kartu tanda penduduk (KTP) sebagai jaminan dalam peminjaman uang berbasis elektronik. Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa dibutuhkan suatu sistem yang terintegrasi untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya tindak kecurangan tersebut. Penulis berharap dengan ditemukannya Public systemintegrationmelaluiartificialdatachecking menjadi solusi dalam permasalahan tersebutsehingga tidakterjadipenyimpanganoleh oknum yangtidak tanggungjawab.

Otoritas Jasa Keuangan, 7 Januari, diakses pada 19 Oktober 2022, https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial technology/Pages/Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 3 Januari 2022.aspx, . 3 Bustomi, Muhammad Isa 2021, ‘Diteror hingga Diancam Pinjol gara gara Nomor Kontak dijadikan Penjamin oleh Teman’, Kompas.com, 18 Juni, diakses pada 21 Oktober 2022, https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/18/16410601/diteror hingga diancam pinjol gara gara nomor kontak dijadikan penjamin?page=1, .

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi pembentukan public system integration guna mengatasi kejahatan penyalahgunaan e KTP dan nomor handphone dalam financialtechnologylending?

2. Bagaimana efektivitas konsep dan mekanisme public system integrationsebagai standar di dunia financialtechnologylending?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui urgensi pembentukan publicsystemintegration dalam mengatasi kejahatan penyalahgunaan e KTP dan nomor handphonedalam financialtechnologylending.

2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menetapkan efektivitas konsep dan mekanisme publicsystemintegrationsebagai standar bagi financialtechnologylending.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan ilmiah bagi permasalahan yang kerap terjadi dalam proses operasional perusahaan financialtechnologylendingdi Indonesia.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Perusahaan FinancialTechnology(Fintech)

Publicsystemintegrationdiharapkan mampu menjadi terobosan guna menjadi standardisasi perusahaan-perusahaan financial technology melalui artificial data checking sehingga hak perusahaan dapat terjamin serta meminimalkan terjadinya kejahatan kejahatan yang dapat merugikan kedua belah pihak.

b. Bagi Lembaga Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu para penegak hukum untuk menciptakan perlindungan hukum bagi perusahaan dan juga masyarakat pengguna jasa fintech. Selain itu, public systemintegrationdiharapkan menegakkan keadilan.

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

c. Bagi Masyarakat

Dengan diterapkannya public integration system diharapka melindungi hak masyarakat dari kejahatan di dunia financialtec.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Konsep ArtificialIntelligence

Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan penerapan kecerdasan manusia ke dalam sistem komputer yang disimulasikan agar dapat berpikir seperti manusia. Singkatnya, artificialintelligencemerupakan kemampuan komputer dalam menyelesaikan tugas tugas layaknya manusia. Sama halnya seperti kecerdasan manusia yang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas maupun masalah memerlukan pengalaman dan pengetahuan, begitu pula artificialintelligence.Dalam menciptakan artificialintelligence, suatu komputer akan diprogram dengan memasukkan data data ke dalamnya nantinya diolah hingga sebuahartificialintelligencemenyelesaikan tugas. Memprogram komputer dalam membuatartificialintelligencedilakukan dengan memasukkan simbol-simbol yang merepresentasikan suatu objek. Simbol ini dapat berupa huruf, kata, dan bilangan. Objek yang merepresentasikan dari simbol simbol ini bisa berupa orang, benda, ide, pikiran, peristiwa, atau pernyataan suatu fakta. Objek objek inilah yang merupakan data yang menjadi basis sebuah artificial intelligencedalam menyelesaikan tugas tugas atau masalah layaknya manusia.4 Dalam bekerja, artificial intelligence dibantu oleh database management system (DBMS) dalam mengelola basis data yang kemudian membuatkan daftar perintah dalam menyelesaikan tugas tugas. DBMS dimodifikasi menjadi management informationsystem (MIS) dengan kemampuan membuat laporan dalam berbagai bentuk. Artificialintelligencejuga dapat membuat keputusan dengan menambahkan kemampuan algoritma ke dalam DBMS sehingga menjadi decisionsupportsystem (DDS). Dalam menyelesaikan masalah, artificialintelligencememiliki expertdatabase syste, sistem mampu menyelesaikan masalah dengan meniru keahlian dari para ahli.5

4 Victor Amrizal dan Qurrotul Aini, Kecerdasan Buatan (Jakarta: Halaman Moeka Publishing: 2013), hal. 16.

5 Mahyuddin K. M. Nasution, “UlasanKonseptentangKecerdasanBuatan”, November 14 (2019), hal. 6.

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

2.2. Kajian Konsep DataChecking

Data checking atau pengecekan data merupakan kegiatan dalam artificial intelligence melakukan pemeriksaan, validasi, serta verifikasi terkait data yang dimasukkan ke dalam sistem dengan data yang tersimpan dalam sistem. Proses data checkingdilakukan untuk memeriksa apakah informasi yang dimasukkan atau input terkorelasi dengan informasi yang tersimpan atau terarsipkan dalam suatu sistem.

2.3.

Kajian Konsep SystemIntegration

System integration atau sistem integrasi adalah metode menghubungkan sistem sistem pemrograman komputer dan perangkat lunak suatu aplikasi secara fisik maupun fungsional. Systemintegrationmengharuskan konsistensi dalam mekanisme kerja setiap sistemnya agar setiap sub sistem yang ada di dalamnya dapat berfungsi saat mengintegrasi maupun setelah mengintegrasi.6

Integration system membantu dalam menghubungkan satu sistem dengan sistem lainnya dalam berbagi informasi. Hal ini memudahkan pelaporan informasi menjadi lebih efisien dengan memberikan informasi yang benar. Terdapat tiga metode dalam membuat integration system, yaitu vertical integration, star integration, dan horizontal integration. Vertical integration menghubungkan sub sub sistem secara fungsionalitas untuk berinteraksi dengan sistem pusat. Starintegrationmenghubungkan satu sub sistem ke sub sub sistem lainnya yang dapat berdiri sendiri (dependen), metode ini cocok membangun integration system yang subsistem dependennya tidak begitu banyak. Horizontal integrationmengharuskan untuk membentuk lapisan yang berfungsi secara khusus sebagai interpreter, lapisan ini digunakan bagi sub sub sistem lainnya dalam berkomunikasi.7

2.4. Kajian Konsep

FinancialTechnologyLending

Financial technology lending atau teknologi pinjam meminjam merupakan layanan pinjam meminjam yang mempertemukan penerima pinjaman dan pemberi pinjaman berbasis teknologi menggunakan jaringan internet. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam

6 Muhammad Amir Hamzah, “IntegratedSystem”, hal. 3. 7 Ibid, hal. 5 6.

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

Uang Berbasis Teknologi, mengatur penyelenggara jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi baik dalam negeri maupun luar negeri.8 Dalam melakukan pelayanannya, penyelenggara harus melakukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan.9 Penerima pinjaman dari penyelenggara jasa pinjam meminjam ini haruslah merupakan warga negara indonesia maupun badan hukum Indonesia, sedangkan pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri.10 Penyelenggara dari luar negeri harus tunduk dengan hukum Indonesia apabila penerima pinjaman yang berasal dari Indonesia telah menerima tawaran suku bunga dari pemberi pinjaman.11 Layanan financial technology lending memiliki dua jenis perjanjian. Yang pertama ialah perjanjian yang dilakukan antara penyelenggara financialtechnology lendingdengan pemberi pinjaman dan yang kedua adalah perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik, yang berisi nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu, besarnya komisi (untuk perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi jaminan) atau objek jaminan (untuk perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman), rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), dan mekanisme penyelesaian sengketa.12 Penyelenggara financialtechnologylendingdapat bekerja sama melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan lain yang berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanannya.13

8 PeraturanOtoritas JasaKeuanganNomor 77/POJK.01/2016tentang LayananPinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, Pasal 2 dan Pasal 3.

9 Ibid, Pasal 7.

10 Ibid, Pasal 15 dan Pasal 16.

11 Ibid, Pasal 17.

12 Ibid, Pasal 19 dan Pasal 20.

13 Ibid, Pasal 23.

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Objek yang menjadi bahan penelitian mencakup; penelitian terhadap asas asas hukum, penelitian terhadap sistematika peraturan. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma norma yang terdapat dalam peraturan perundang undangan.14

3.2. Metode Pendekatan

Sejalan dengan metode penulisan digunakan, yaitu yuridis normatif maka metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengkali peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Peraturan OJK ini menjadi sumber utama dalam meneliti terkait konsep financial technology lending dalam melihat efektivitas serta keamanannya.

3.3. Jenis Data yang Meliputi Sumber Daya dan Badan Hukum Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang undangan dan peraturan lain di bawahnya. Bahan hukum sekunder adalah pembahasan atau bahan yang didapatkan dari jurnal jurnal asing beserta buku teks, pendapat atau doktrin ahli hukum, serta bahan dari kasus-kasus. Sedangkan, bahan hukum tersier, meliputi pengertian istilah istilah hukum dari kamus hukum.

3.4. Teknik Analisis Data dan Informasi Dalam melakukan penelitian ini, penulis menguraikan data dan informasi yang didapatkan dengan menganalisis hubungannya yang sedemikian rupa untuk memperoleh penulisan yang sistematis yang diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bahan hukum yang sudah ada dilihat bagaimana financialtechnologylendingini diatur dalam peraturan perundang undangan dengan menjaga keamanan dari penyedia jasa serta pengguna jasanya. 14

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta:UI Press, 1984), hal 20.

Metode deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mempelajari permasalahan yang ada dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat sehari hari serta situasi situasi tertentu.15 Tujuan dari penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, akurat mengenai fakta fakta, sifat sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti untuk mendapatkan suatu pemecahan. Setelah proses analisis, dilakukan proses sintesis data yaitu dengan menarik dan menghubungkan rumusan masalah, tujuan penulisan, serta pembahasan yang dilakukan. Berikutnya ditarik simpulan yang bersifat umum kemudian direkomendasikan beberapa hal sebagai upaya transfer gagasan.

3.5. Teknik Pengolahan Data dan Informasi Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Perekaman data dilakukan dengan pencatatan dan copy file. Penelitian hukum dilakukan melalui tahap tahap berikut:

a. Mencari dan mengklasifikasikan fakta; b. Mengadakan klasifikasi tentang masalah hukum yang diteliti; c. Mengadakan analisis hukum, analisis interdisipliner, dan multidisipliner; d. Menarik kesimpulan; serta e. Mengajukan saran

3.6. Kerangka Berpikir

Gambar1.

(Sumber:Penulis)

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022 GambarKerangkaBerpikirPUBLISIT 15 Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 35.

PEMBAHASAN

4.1. Urgensi Pembentukan Public SystemIntegration guna Mengatasi Kejahatan Penyalahgunaan E-KTP dan Nomor Handphone dalam

FinancialTechnologyLending

Berkembangnya era revolusi industri 4.0, menghasilkan banyak kreativitas teknologi dan mesin yang memudahkan pekerjaan manusia. Namun, dalam pengembangannya juga dibutuhkan masyarakat yang dapat mengimbangi kemajuan teknologi dan mampu beradaptasi tanpa mengurangi nilai nilai humanis ataupun mengganti kemanusiaan dengan mesin. Pada hari ini masyarakat semakin dimudahkan dalam bertransaksi di ranah keuangan, banyak bermunculan aplikasi mobilebankingatau perbankan seluler, pinjaman keuangan via online, koperasi juga bisa diakses melalui teknologi internet. Maka dari itu lah, muncul gagasan society5.0 atau masyarakat 5.0.16 Konsep society 5.0 mengedepankan keseimbangan antara masyarakat dengan kemajuan ekonomi melalui resolusi masalah masalah sosial yang memanfaatkan sistem integrasi antara dunia maya dengan ruang fisik.17 Kemajuan ekonomi di Indonesia mulai ditandai dengan pesatnya kemajuan layanan digital keuangan yang sesuai dengan gagasan society5.0, mengintegrasikan dunia maya dengan ruang fisik. Financial technology (fintech) lending atau bisa disebut dengan peertopeerlendingmerupakan salah satu bentuk inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi internet. Fintech lending merupakan penyediaan layanan bentuk jasa keuangan untuk menghubungkan dua belah pihak antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman melalui sistem yang dibangun dengan komponen elektronik.18 Manusia identik menyukai sesuatu yang instan, cepat, dan mudah, serta dengan adanya eksistensi fintech,faktor kebutuhan keuangan masyarakat dapat dipenuhi hanya dengan memakan proses yang singkat. Layanan ini berkembang dengan cepat dan menjamur karena memudahkan banyak kalangan masyarakat khususnya golongan penggiat UMKM (Usaha Mikro Kecil dan

16 Keidanren 2021,WhatisSociety5.0, Keidanren, 15 Desember, diakses pada 17 Oktober 2022, .

17 Cabinet Office, Government of Japan 2017. Society5.0, Cabinet Office, Government of Japan, 2 Desember, diakses pada 17 Oktober 2022, .

18 Otoritas Jasa Keuangan 2021, ‘Financial Technology P2P Lending’, OtoritasJasaKeuangan, 5 September, diakses pada 20 Oktober 2022, https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial technology/Default.aspx, .

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

Menengah). Data yang dikumpulkan oleh badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 22 April 2022, mendapati adanya 102 perusahaan penyediafintechlendingyang terdaftar secara legal di OJK.19

Meskipun di Indonesia memiliki banyak fintech lending yang legal, tidak menutup kemungkinan berdirinya perusahaan pinjaman online yang ilegal. OJK mencatat pada bulan September 2022, Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan penyedia layananfintechlendingatau pinjaman online ilegal sebanyak 105platform.20 Tidak sedikit yang menjadi korban dari pinjaman online ilegal ini. Bentuk kejahatannya pun bervariasi, seperti pelanggaran atas penyebaran data konsumen secara ilegal, pemerasan, kekerasan, perbuatan tidak menyenangkan, kepemilikan data konsumen secara ilegal.

Rendahnya pengetahuan literasi masyarakat akan teknologi baru fintech lending, membuat menanjaknya kasus akibat pinjaman online ilegal ini. Kominfo mencatat sebanyak 5.461 aduan terkait fintechlendingpada periode bulan Agustus 2018 hingga Desember 2021.21 Proses pendaftaran pinjaman onlineilegal ini lebih mudah daripada persyaratan yang ditetapkan secara hukum. Calon peminjam hanya perlu mengirimkan foto e-KTP dan KK maka pinjaman bisa langsung diproses. Inilah yang membuat banyak masyarakat terlena untuk meminjam di pinjaman onlineyang ilegal ini tanpa mengetahui bagaimana mekanisme yang seharusnya dijalankan dan apa apa saja persyaratan yang harus dipenuhi sesuai hukum yang sudah diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Oleh karena itu, pemerintah harus secara progresif memberikan sosialisasi dan himbauan terkait

19 Otoritas Jasa Keuangan 2022, ‘Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 22 April 2022’, Otoritas Jasa Keuangan, 17 Mei, diakses pada 20 Oktober 2022, https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial technology/Pages/Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 22 April 2022.aspx, .

20 Otoritas Jasa Keuangan 2022, ‘Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 18 Entitas Investasi Tanpa Izin Dan Tutup 105 Pinjaman Online Ilegal’, OtoritasJasaKeuangan, 5 Oktober, diakses pada 20 Oktober 2022, https://www.ojk.go.id/id/berita dan kegiatan/info terkini/Pages/Satgas Waspada Investasi Kembali Temukan 18 Entitas Investasi Tanpa Izin Dan Tutup 105 Pinjaman Online Ilegal.aspx, . 21 Yusuf 2022, ‘Kominfo Terima 5.461 Aduan Penanganan Fintech, Direktur Nyoman: Perlu Regulasi dan Penegakan Hukum’, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 27 Januari, diakses pada 21 Oktober 2022, https://aptika.kominfo.go.id/2022/01/kominfo terima 5 461 aduan penanganan fintech direktur nyoman perlu regulasi dan penegakan hukum/, .

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

fintechlendingdan secara aktif melacak dan menutup perusahaan-perusahaan fintech lendingilegal. Untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan terkaitfintechlending, berikut perbedaan fintechlendinglegal dan ilegal: Tabel 1. Perbedaan antara fintechlendinglegal dan ilegal

Terdaftar dan memiliki izin di sistem OJK

Tidak pernah menawarkan atau promosi melalui kontak pribadi

Tidak terdaftar dan tidak memiliki izin di sistem OJK

Sering mengirimkan spam promosi via SMS atau Whatsapp

Ada tahap seleksi sebelum memberikan pinjaman Tidak ada penyeleksian dalam pemberian pinjaman

Transparan bunga pinjamannya Rincian bunga/biaya pinjaman dan denda tidak jelas

Para peminjam yang melewati pembayaran utang lebih dari 90 hari, secara otomatis masuk ke dalam daftar hitam (blacklist)di Fintech Data Center, sehingga tidak akan bisa mengajukan pinjaman ke pihak fintech lending lain sebelum melunasi utangnya.

Menyediakan layanan pengaduan

Para peminjam yang melewati tanggal jatuh tempo/tidak mampu membayar akan mendapatkan ancaman teror, intimidasi, bahkan pelecehan dari pihak pemberi pinjaman

Tidak menyediakan layanan pengaduan

Memiliki identitas dan alamat kantor yang jelas Tidak memiliki identitas dan alamat kantor yang jelas

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022 Pinjaman OnlineLegal Pinjaman OnlineIlegal

Aplikasi atau website milik perusahaan hanya meminta akses ke kamera, mikrofon, dan lokasi perangkat elektronik peminjam

Memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Meminta akses ke semua data di perangkat elektronik peminjam

Tidak memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Sumber:OtoritasJasaKeuangan

Demi terciptanya integrasi yang baik dan aman di antara teknologi mesin dan manusia, maka harus diciptakan sistem yang mampu menjamin keamanan hak-hak manusia secara optimal sesuai Undang undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 32 ayat (1), (2), dan (3) yang membahas perlindungan dokumen atau informasi elektronik milik orang lain atau publik. Untuk mendaftarkan diri ke pengajuan pinjaman onlinedibutuhkan verifikasi data seperti,inputfoto e KTP, swafoto dengan memegang e KTP, dan yang terakhir memasukkan nomor telepon pribadi agar sistem mengirimkan kode verifikasi ke nomor pribadi via SMS. Jika ketiga langkah tersebut sudah dilaksanakan, maka sistem akan otomatis memproses dan mencocokkan data. Namun sayangnya, banyak kecacatan dan ketidakoptimalan sistem ini walaupun sudah melalui 3 langkah yang dianggap aman tersebut. Contohnya, terdapat kasus penyalahgunaan teknologi ArtificialIntelligenceDeepfake (DeepLearningandFake) untuk memanipulasi swafoto yang digunakan sebagai syarat pengajuan pinjaman online, sistem ini mengubah wajah yang terbingkai di swafoto agar mirip dengan foto yang ada di e KTP, jadi ini akan membantu si pelaku mendaftar pinjaman atas nama orang lain walaupun bukan pemilik e KTP tersebut.22 Dan sistem yang dikembangkan oleh perusahaan fintechtidak mampu mendeteksinya hingga menyebabkan banyak korban kejahatan dari sistem kecerdasan buatan deep.

22 Afnan, Hafsha Amalia. 2022. PerlindunganHukumPenyalahgunaanArtificialIntelligenceDeepfake PadaLayananPinjamanOnline.Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

Selain itu, di dalam sistem aplikasi yang dibuat oleh perusahaan penyedia layanan pinjaman online, terdapat langkah verifikasi terakhir, yaitu pendataan info kontak darurat. Para peminjam atau userdiminta untuk memasukkan nomor telepon keluarga atau relasi dekat sebagai prasyarat atau perjanjian antara kedua belah pihak, perusahaan dengan peminjam, untuk mengantisipasi jikalau peminjam lalai dari tanggung jawabnya membayar hutang atau sulit dihubungi, pihak perusahaan akan menghubungi info di kontak darurat. Masalah yang terjadi adalah banyak pemilik pinjaman tidak meminta izin kepada pemilik nomor telepon untuk mendaftarkan nomornya di aplikasi. Sederet kasus terjadi ketika sudah tanggal jatuh tempo membayar tagihan, si peminjam menghindar hingga tagihan menunggak dan pihak perusahaan akan melakukan cara spammelalui telepon, pesan WhatsApp, dan SMS kepada peminjam dan kontak darurat peminjam. Bahkan ada yang dengan kasar memaksa pihak keluarga atau relasi yang didaftarkan ke kontak darurat si peminjam untuk membayar tagihan yang sebenarnya tanggung jawab dibebankan kepada peminjam bukan orang lain. Pendataan kontak darurat tidak bisa dikatakan sebagai jaminan atau perjanjian yang sah karena tidak bisa memastikan dengan betul apakah orang yang didaftarkan ke kontak darurat ini sepakat untuk dijadikan pihak yang mewakili si peminjam atau tidak. Untuk mengantisipasi hal hal yang merugikan masyarakat dibutuhkan sistem yang mampu mencegah kejahatan yang berbentukDeepfakeatau kecerdasan buatan yang digunakan untuk penyalahgunaan e KTP dan mencegah penyebaran nomor telepon secara tidak etis atau bisa dikatakan ilegal, sistem ini merupakan PUBLISIT atau PublicSystemIntegration.

4.2. Efektivitas Konsep dan Mekanisme Public System Integration sebagai Standar di Dunia Financial Technology Lending Dewasa ini integrasi sistem atau systemintegrationsudah tidak lagi asing di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak perusahaan menggunakan integrasi sistem dalam pengelolaan bisnis mereka bahkan untuk memaksimalkan produktivitas dan pelayanan kepada masyarakat seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini tentu membuktikan bahwa systemintegrationterbukti efektif dalam menangani permasalahan dan proses sistem dalam sebuah aplikasi.

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

Permasalahan yang marak terjadi saat ini di dunia fintechLendingkhususnya banyak terjadi pemalsuan identitas penerima pinjaman yang mana menyangkut pada penyalahgunaan E KTP dan nomor handphonepenerima pinjaman. Dalam kasus ini, pemberi pinjaman adalah suatu badan atau individu yang tidak terdaftar di OJK yang mana dapat dikatakan ilegal sehingga membahayakan data pribadi penerima pinjamannya. Akan tetapi, tak menampik bahwa dalamfintechlendingyang legal dan sudah terdaftar di OJK tak mempunyai peluang dalam kasus tersebut.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, pemberi pinjaman dapat berupa suatu individu atau badan hukum, lokal maupun asing, yang dapat memenuhi kriteria untuk memberikan dananya untuk dipinjamkan kepada penerima pinjaman. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 pasal 39 ayat (1) berbunyi bahwa Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga. Dilain pasal yaitu pada pasal 26 a dan b berbunyi penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Serta memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

4.2.1. Konsep PublicSystemIntegration(PUBLISIT)

Gambar 2. Bagan Konsep Public System Integration (Sumber: Pemikiran penulis)

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

Sesuai dengan peraturan OJK yang mana telah tersebut. Public System Integration(PUBLISIT) mengusung konsep dengan mengintegrasikan seluruh data yang ada dalam satu kesatuan. PUBLISIT membantu dalam menghubungkan satu sistem dengan sistem lainnya dalam berbagi informasi. Hal ini memudahkan pelaporan informasi menjadi lebih efisien dengan memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan data yang telah ada.

Sesuai dengan gambar bagan konsep PUBLISIT yang sudah tertera di atas, pada langkah awal pemerintah yang berwenang akan menerapkan regulasi baru dalam penjalanan aplikasi fintechlending, yaitu dengan menetapkan aturan baru di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 pada Bab IV tentang Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pemerintah akan menekankan bahwa Public System Integration sebagai standar mekanisme aplikasi ataupun website penyedia layanan fintechlending. Dari tahap perencanaan, pembuatan, peluncuran (deployment), hingga pemeliharaan sistem PUBLISIT akan menjadi tanggung jawab pemerintah dan pihak-pihak terkait.

4.2.2. Mekanisme PublicSystemIntegration(PUBLISIT)

Dalam pengimplementasiannya, menggunakan artificial data checking atau pengecekan data buatan yang mana sistem ini akan melakukan pemeriksaan, validasi, serta verifikasi secara otomatis terkait data yang dimasukkan ke dalam sistem dengan data yang tersimpan dalam sistem. Proses datacheckingdilakukan untuk memeriksa apakah informasi yang dimasukkan atau input terkorelasi dengan informasi yang tersimpan atau terarsipkan dalam suatu sistem.

Data yang dimaksud dalam sistem khususnya adalah data E KTP dan nomor handphonepengguna. PUBLISIT dalam prosesnya mendeteksi bahwa apakah terjadi kecocokan data yang akan diinput dengan data yang sudah terintegrasi melalui PUBLISIT di dalam database.

Sesuai dengan gambar bagan diatas, tahapan yang pertama kali dilakukan adalah pengguna masuk ke dalam aplikasi fintechlending(userinterface) kemudian menginput data yang akan dimasukkan. Apabila data sudah terinput, data otomatis akan masuk ke dalam sistem PUBLISIT yang mana di dalam PUBLISIT sudah ada datadata yang terintegrasi sesuai bagan di atas, yaitu data E KTP dan nomor handphone beserta perinciannya. Setelah itu akan sistem akan melakukan artificialdatachecking yang mana pada proses ini terjadi verifikasi data yang di inputdengan data yang sudah terintegrasi di PUBLISIT. Verifikasi data meliputi keaslian dan sah atau tidaknya E KTP, mendeteksi keorisinilan identitas wajah dan pendeteksian adanya manipulasi menggunakan deepfakeatau tidak serta apakah data nomorhandphonesama dengan data yang ada di E KTP. Kemudian, proses verifikasi dapat berhasil dan tidak. Jika verifikasi berhasil, maka proses peminjaman online oleh pengguna dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya sampai selesai menurut prosedur perusahaan fintechlending. Namun, apabila data tidak berhasil terverifikasi maka ada tiga indikasi yang menyebabkan gagalnya data tersebut, yaitu KTP pengguna belum berbentuk E KTP, data E KTP sudah terdaftar di aplikasi tetapi pemilik tidak merasa mendaftarkan sebelumnya, solusi dari permasalahan mengajukan pengaduan ke Lembaga Konsumsi Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah terdeteksi manipulasi data identitas wajah menggunakan deepfake, jika hal ini terjadi maka sistem PUBLISIT otomatis akan

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022 Gambar3.GambarBaganMekanismePublicSystemIntegration (Sumber:Pemikiranpenulis)

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

memblokir akses dari IP Addres atau MAC Addres perangkat milik pelaku kejahatan manipulasi dokumen elektronik, melacak identitas pelaku, menyelidiki menangkap dan memproses jalur hukum pidana sampai yang berakhir pada pihak yang berwenang menangani kasus tersebut.

Dengan demikian, PUBLISIT layak dijadikan sebagai standar dalam dunia fintech lending dalam sistem perlindungan data pribadi pengguna karena sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 pasal 26 a dan b, serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4.2.3. Pihak-pihak Terkait

1. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo)

Kominfo sebagai Kementerian yang memiliki kewenangan atas data, dokumen, maupun surat elektronik masyarakat akan menjadi pihak penyedia, pengelola, dan pengawasan data E KTP dan nomor Handphone.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK sebagai lembaga yang berwenang untuk membentuk dan menetapkan regulasi peraturan pemberlakuan sistem PUBLISIT di setiap perusahaan fintechlendingyang terdaftar di Indonesia dan juga sanksi apabila ada perusahaan pinjaman onlineyang tidak memberlakukan sistem PUBLISIT sesuai regulasi yang ditetapkan.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)

Dukcapil sebagai lembaga pemerintahan yang mengelola dan menyediakan data NIK dan No. KK akan mengintegrasikan data dari Kominfo, yaitu E-KTP dan Nomor Handphone.

4. Perusahaan FinancialTechnologyLending

Perusahaan Fintech Lending sebagai pihak pemberi pinjaman akan memakai mekanisme sistem PUBLISIT di aplikasi penyedia layanan peminjaman keuangan milik perusahaan tersebut.

Perusahaan Operator Seluler

Perusahaan Operator Seluler pihak penyedia dan pengelola data kartu SIM (SubscriberIdentityModule)/nomor handphone dan akan mengintegrasi data ini dengan data yang dimiliki oleh pihak Kominfo dan Dukcapil.

6. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Polri sebagai pihak penegak hukum yang akan memproses dan menindaklanjuti jika adanya pelaku kejahatan penyalahgunaan data melalui ArtificialIntelligenceDeepfakeyang terdeteksi oleh sistem PUBLISIT, juga menangani pelaporan yang diajukan oleh konsumen melalui badan YLKI.

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

PUBLISIT hadir sebagai sistem yang mengintergrasikan seluruh data pada satu database. Sistem ini sebagai solusi preventif yang dapat mencegah kejahatan pada penyalahgunaan E-KTP dan nomorhandphone.PUBLISIT menggunakan artificialdata checkingdalam prosesnya, yang mana akan mendeteksi apakah terjadi pemalsuan data yang di inputdalam proses pengajuan pinjaman dan secara cepat mendektesinya hingga ke proses pelaporan yang lebih lanjut.

5.2. Saran

Dengan adanya PUBLISIT diharapkan dapat menjadi solusi bagi pemerintah, penyelenggara fintech mampu menyelenggarakan perlindungan bagi masyarakat terkait data pribadi pengguna fintechlending. Selain itu, bagi masyarakat khususnya penggunafintechlendingdapat lebih mengantisipasi untuk tidak mudah mempercayai motif motif kejahatan di luar sana yang dapat membocorkan data pribadi.

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

DAFTAR PUSTAKA

Nasution, M. K. (2019). Ulasan Konsep tentang Kecerdasan Buatan. Artificial Intelligence, November, 14.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Sjofjan, Muhammad Amir Hamzah. "Integrated System (Hamzah)." Integrated System.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press: 1984)

Victor Amrizal dan Qurrotul Aini. Kecerdasan Buatan (Jakarta: Halaman Moeka Publishing: 2013).

Afnan, Hafsha Amalia. 2022. Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Pada Layanan Pinjaman Online. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hairuni 2022, ‘Media Online Di Era Revolusi 4.0 Dan Society 5.0 Serta Peran Humas Dalam Menyajikan Informasi’, Humas Paserkab, 23 Maret, diakses pada 19 Oktober 2022, https://humas.paserkab.go.id/berita/media online di era revolusi industry 4 0 dan society 5 0 serta peran humas dalam menyajikan informa, . Otoritas Jasa Keuangan 2022, ‘Penyelenggaraan Fintech Lending Berizin Di OJK Per 3 Januari 2022’, OtoritasJasaKeuangan, 7 Januari, diakses pada 19 Oktober 2022, https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial technology/Pages/Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 3 Januari 2022.aspx, . Bustomi, Muhammad Isa 2021, ‘Diteror hingga Diancam Pinjol gara gara Nomor Kontak dijadikan Penjamin oleh Teman’, Kompas.com, 18 Juni, diakses pada 21 Oktober 2022, https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/18/16410601/diteror hingga diancam pinjol gara gara nomor kontak dijadikan penjamin?page=1, .

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

Keidanren 2021, WhatisSociety5.0, Keidanren, 15 Desember, diakses pada 17 Oktober 2022, . Cabinet Office, Government of Japan 2017. Society5.0, Cabinet Office, Government of Japan, 2 Desember, diakses pada 17 Oktober 2022,. Otoritas Jasa Keuangan 2021, ‘Financial Technology P2P Lending’, OtoritasJasa Keuangan, 5 September, diakses pada 20 Oktober 2022, https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial technology/Default.aspx, . Otoritas Jasa Keuangan 2022, ‘Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 22 April 2022’, OtoritasJasaKeuangan,17 Mei, diakses pada 20 Oktober 2022, https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-22-April2022.aspx, . Otoritas Jasa Keuangan2022,‘Satgas WaspadaInvestasiKembaliTemukan18 Entitas Investasi Tanpa Izin Dan Tutup 105 Pinjaman Online Ilegal’, Otoritas Jasa Keuangan, 5 Oktober, diakses pada 20 Oktober 2022, https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/SatgasWaspada-Investasi-Kembali-Temukan-18-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-DanTutup 105 Pinjaman Online Ilegal.aspx, . Yusuf 2022, ‘Kominfo Terima 5.461 Aduan Penanganan Fintech, Direktur Nyoman: Perlu Regulasi dan Penegakan Hukum’, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika,KementerianKomunikasidanInformatikaRI,27 Januari, diakses pada 21 Oktober 2022, https://aptika.kominfo.go.id/2022/01/kominfo-terima5 461 aduan penanganan fintech direktur nyoman perlu regulasi dan penegakan hukum/, .

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya. Tanah mempunyai multiple value, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat.23

Pada masyarakat hukum adat, tanah dipandang sebagai elemen penting dalam kehidupan mereka. Tanah tidak hanya berfungsi secara ekonomis melainkan juga sebagai warisan nenek moyang mereka, di mana kehidupan sosial masyarakat hukum adat berkembang dan diwariskan secara turun temurun di tanah tersebut. Terdapat dasar yuridis mengenai tanah adat yang tercantum dalam pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019, wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air,

23 Laturette,PenyelesaianSengketaHakAtasTanahMasyarakatHukum,2016, hlm:103

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022 Disusun Oleh: Amira Wahyudi, Daffa Hakima, Maulana Kasyfillah Ganecha, Muhammad Tsani Al Milali

dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turuntemurun, dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 Tentang PengakuandanPerlindunganMasyarakatHukumAdat,hakulayatatau sebutan lainnya adalah hak yang dimiliki masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama sama wilayah, pemanfaatan tanah dan sumber dayaalamyangberadadidalamwilayahadat yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya. Dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disingkat UU IKN) diatur mengenai Hak Atas Tanah (HAT) Otorita IKN atas wilayah IKN. Pengaturan mengenai objek yang sama juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor, bahwa wilayah Kabupaten Paser merupakan hak ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Paser. Kemudian dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 juga dijelaskan bahwa pemerintah sudah seharusnya menghormati dan mengindahkan keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak yang dimiliki selagi eksistensi mereka masih ada dengan tetap berpedoman pada prinsip negara kesatuan dan mengikuti perkembangan masyarakat.

Hal tersebut tentunya menimbulkan konflik hukum antara peraturan perundang undangan, yaitu antara UU IKN dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat,. Pengaturan mengenai lembaga yang berwenang secara khusus mengelola tanah adat di wilayah IKN juga masih kabur dalam UU IKN. Oleh karena itu, merupakan suatu urgensi dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan permasalahan tersebut. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis bagi pembaca, masyarakat, maupun pemerintah.

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

1.2. Rumusan Masalah: Adapun rumusan masalah dalam penelitian kali ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika regulasi yang mengatur tanah adat di wilayah IKN?

2. Bagaimana konseptualisasi badan yang mengelola secara khusus mengenai tanah adat di wilayah IKN?

1.3. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui problematika regulasi yang mengatur tanah adat di wilayah IKN.

2. Memproyeksikan konseptualisasi pembentukan badan yang khusus menangani tanah adat di wilayah IKN.

1.4. Manfaat Penelitian:

Manfaat Teoritis

Dengan adanya Karya Tulis Ilmiah ini, penulis berharap dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca terhadap proyek pembangunan IKN dan serangkaian permasalahan di dalamnya.

2) Manfaat

Praktis

1. Bagi Pemerintah: Dapat menjadi bahan untuk evaluasi kebijakan serta bahan pertimbangan regulasi.

2. Bagi akademisi: Dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian yang serupa.

3. Bagi masyarakat: Dapat memberikan pengetahuan serta pengertian mengenai objek penelitian.

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

TINJAUAN PUSTAKA

2.1Masyarakat Hukum Adat

Secara umum masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Kata masyarakat sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu “society” yang berarti masyarakat, kemudian dalam bahasa latin yaitu “societas” yang memiliki arti kawan. Sedangkan dalam bahasa arab dikenal kata “musyarak”. Sederhananya masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau bergaul dengan kepentingan yang sama dan terbentuk dengan perasaan, pikiran serta keinginan memberikan reaksi dalam lingkungannya.24

Hukum adat atau hukum kebiasaan merupakan tingkah laku masyarakat yang berkembang menjadi sebuah hukum tidak tertulis yang ditaati. Negara mengakui hukum adat sebagai hukum yang sah dan dimuat dalam UUD NRI 1945. Bentuknya yaitu dalam Pasal 18B ayat (2) yang menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta segala haknya sepanjang eksistensinya masih ada sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

Kemudian konsep masyarakat hukum adat dikemukakan oleh Cornelius van Vollenhoven yang menyatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi yang belum dikodifikasikan. Selanjutnya menurut Ter Haar yang merupakan murid Cornelius van Vollenhoven memberikan pengertian bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur,

24 PRASETYO, D., & IRWANSYAH. 2020. Memahami Masyarakat dan Perspektifnya. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. (Online) https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253,diaksespada20Oktober2022,hlm:163175

Prosiding

2022 24

Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair

menetap di suatu daerah, memiliki kekuasaan sendiri, dan memiliki kekayaan sendiri baik terlihat atau tidak terlihat, dimana para anggota kesatuanmasing masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun di antara anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.

Masyarakat hukum adat dalam pengertiannya diatur pada Pasal 1 Ayat 15 Peraturan Menteri agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, menyebutkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masihada.Dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang mempunyai ketentuan sendiri, batas wilayah sendiri, serta norma norma yang berlaku di masyarakat itu dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat yang ada di kelompok tersebut.25 2.2 Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Hak ulayat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, merupakan seperangkat kekuasaan dan kewajiban masyarakat hukum adat atas tanah di dalam wilayahnya, yang selama berabad abad telah menjadi penopang utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Kekuasaan dan kewajiban ini berada di bawah hukum perdata dan sebagian

EKA ARTAJAYA, I WAYAN , 2016,PenguatanKewenanganPengadilanAdat dalamPenyelesaianSengketaTanahUlayat(LABEPURA):StudipadaMayarakat AdatdiKabupatenGianyarBali, (Online), https://e journal.uajy.ac.id/8875/, diakses pada 20 Oktober 2022, hlm:22

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

di bawah hukum publik. Kekuasaan dan kewajiban di bidang hukumperdata di sini berhubungan dengan kepemilikan bersama atas properti. Hukum publik berada di tangan kepala adat atau sesepuh adat berupa tugas kekuasaan untuk mengatur, dan mengarahkan peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaan.26

Hak ulayat diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Dasar Pokok- Pokok Agraria.27 Pengelolaan tanah ulayat dilakukan oleh kepala adat yang dalam pemanfaatannya diperuntukkan bagi masyarakat hukum adat. Sehingga hak ulayat berarti para masyarakat hukum adat dapat memanfaatkan tanah yang berada dalam wilayah adat untuk kepentingan bersama.

2.3Ibu Kota Nusantara

Ibu Kota Nusantara merupakan ibu kota baru Negara Indonesia. Ibu kota ini bernama Nusantara, yang selanjutnya disebut dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi Ibu Kota Jakarta yang sudah sangat kompleks dengan permasalahan permasalahan yang ada merupakan salah satu alasan urgensi pemindahan ibu kota ke Nusantara. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, permasalahan-permasalahan tersebut meliputi perekonomian yang berpusat di Jawa sehingga belum terwujudnya inklusivitas perekonomian yang merata pada daerah luar Jawa, pembangunan dan kesejahteraan yang tidak merata, permasalahan kepadatan penduduk yang mencapai 16.704 jiwa/km2 di Jakarta dibandingkan dengan kepadatan penduduk Indonesia yang hanya 141 jiwa/km2, kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di

26 Darakay, Boy Alexander, 2012, Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat untuk perkebunan Kelapa (bekas usaha)Wamar Utara dalam Mewujudkan Kepastian dan PerlindunganHukumdiDesaWangelKecamatanPulauAruKabupatenKepulauanAru ProvinsiMaluku,(Online),https://ejournal.uajy.ac.id/360/,diaksespada20Oktober2022, hlm:23

27 Hasanah, S, 2017, Jenis, Pengelolaan, dan Pemanfaatan TanahUlayat, , (Online) https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat lt595af37742832, diakses pada 20 Oktober 2022

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

dunia pada tahun 2019 walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020 (TomTom Traffic Index)28, dan permasalan lingkungan hidup meliputi kurangnya tanah resapan, tersumbatnya aliran kuragnya tanah resapan, tersumbatnya aliran sungai,minimnya lahanhijau sehingga menimbulkan bencana banjir yang selalu terjadi setiap tahunnya. Permasalahan permasalahan tersebut menjadikan terancamnya kondisi objektif Jakarta yang sudah tidak cocok lagi sebagai ibu kota negara. IbuKota Nusantara terletakdiKabupatenPenajam PaserUtara (PPU) Kalimantan Timur. Adapun wilayah perbatasannya adalah dengan berbatasan dengan Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan; Kecamatan Balikpapan Barat; Kecamatan Balikpapan Utara; dan Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan pada bagian selatan,Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara di bagian barat,Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara bagian utara, sedangkan timur berbatasan selat makassar 2.4 EraSociety5.0

Society5.0 adalah masyarakat yang berpatokan pada manusia yang mampu melakukan keseimbangan terhadap kemajuan ekonomi dan memecahkan masalah sosial melalui proses integrasi sistem ruang virtual dan fisik. Society 5.0 yaitu sebuah masyarakat cerdas yang mengintegrasikan lingkungan nyata (fisik) dan lingkungan virtual (jaringan). Teknologi merupakan pelaku utama dalam keberlangsungan revolusi Industri 4.0 di mana ICT (teknologi informasi dan komunikasi) terintegrasi penuh pada sistem produksi. Sedangkan society5.0 berupaya untuk menjadi teknologi yang berpusat pada manusia (humancentric society)yang terintegrasi penuh antara dunia maya dan nyata.29

28 Ayundari,UrgensiPemindahanIbuKotaNegara.Artikel Kementerian RI, 2020

29 Teknowijoyo, F. dan Marpelina, L. RelevansiIndustri4.0danSociety5.0Terhadap

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

METODE PENELITIAN

3.1

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer mengenai teori, konsep, asas, serta peraturan perundang undangan yang berhubungan isu yang diangkat, dalam hal ini pengaturan mengenai pengelolaan tanah adat di wilayah IKN.30

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu cara yang penulis gunakan untuk menganalisis permasalahan serta mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan 2pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang undangan (statuteapproach)

Pendekatan perundang undangan dilakukan dengan menelaah semua undang undang atau regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.31 Dalam penelitian ini, penulis mengkaji mengenai pengaturan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam UU IKN dan Perda Kabupaten Paser, di mana penulis menelaah kedua regulasi tersebut dengan menggunakan pendekatan perundang undangan.

2. Pendekatan Konseptual (conceptualapproach)

Pendidikan Di Indonesia, (Online), https://e journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/edc/article/view/4492/pdf , diakses pada 20 Oktober 2022, hlm:176

30 Amiruddin & Zainal Asikin, PengantarMetodePenelitianHukum, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta. hlm: 118

31 Marzuki,Penelitianhukum,2005.hlm:133

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

Pendekatankonseptual(conceptualapproach)merupakanjenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep konsephukumyangmelatarbelakanginya,ataubahkandapatdilihat dari nilai nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep konsep yang digunakan.32 Dalam penelitian ini penulis memberikan sudut pandangpenyelesaianmengenaipengaturanhak ulayat masyarakat hukum adat dengan dibentuknya suatu lembaga yang secara khusus mengelola tanah adat di wilayah IKN.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Terdapat 3 sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primermerupakan bahan hukumyangbersifatautoritatif, artinya dibuat oleh lembaga yang berwenang membuat perundang undangan. Bahan- bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang undangan dan putusan putusan hakim.33 Dalam penelitian kali ini bahan hukum primer berupa:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18b Ayat (2)

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

3. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa segala literatur yang terkait tentang hukum dan bukan merupakan dokumen dokumen resmi seperti jurnal,

Anam,PendekatanPerundangundangandalamPenelitianHukum,2017

33 Marzuki, P.,Idem,2005,hlm:181

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

buku, artikel hukum, legalopinion,skripsi, tesis dan lain sebagainya.

3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia untuk mendefinisikan istilah istilah asing atau yang sulit dipahami. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu:

1) Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara mencari regulasi yang mengatur tentang hak ulayat masyarakat hukum adat, baik berupa UUD, UU, Perda, maupun perundang-undangan lainnya.

2) Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan mencari bahan bahan yang bukan peraturan perundang undangan yang mendukung persoalan yang diangkat.

3) Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan cara mencari definisi mengenaiistilah-istilahasingpadakamushukummaupunKamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.4 Teknik Analisis data

Penelitian kali ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan membaca sumber bahan hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan hasil penelitian yang diharapkan.

PEMBAHASAN

4.1 Problematika regulasi yang mengatur tanah adat di wilayah IKN Perubahan tidak akan bisa terlepas dari segi segi kehidupan. Terdapat kalimat yang menyatakan bahwa tidak ada yang tetap selain perubahan itu sendiri. Era globalisasi serta revolusi industri tidak dapat terelakkan dari kehidupan kita. Revolusi industri telah mencapai tahap 4.0

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

dan sudah dicanangkan akan memasuki era society5.0. Indonesia turut serta dalam revolusi industri tersebut, dengan ditunjukkan dengan alat-alat, teknologi, dan optimalisasi dunia maya sebagai alat yang memudahkan manusia.PerancanganpembangunanIKNtidakterlepas darirevolusiindustri tersebut. IKN dirancang akan menjadi kota masa depan yang mengedepankan kemajuan teknologi, keramahan lingkungan, dan unggulnya sumber daya manusia. Dengan mengedepankan pembangunan IKN sebagai kota masa depan serta adanya revolusi industri menuju 5.0 tidak serta merta mengesampingkan hukum hukum atau peraturan yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia, yaitu hak hak masyarakat hukum adat. Dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18b ayat (2) yang berbunyi “Negaramengakuidanmenghormatikesatuan-kesatuanmasyarakathukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai denganperkembanganmasyarakatdanprinsipNegaraKesatuanRepublik Indonesia,yangdiaturdalamundangundang”.

Pengaturan tersebut sebagai dasar instrumen peraturan perundang undangan di bawahnya mengenai hak hak masyarakat hukum adat dalam mengelola wilayah adat atau yang biasa disebut dengan hak ulayat masyarakat hukum adat. Peraturan yang secara hierarki berada dibawahnya haruslah selaras dengan UUD NRI 1945. Atas dasar tersebut, kiranya terdapat sebuah problematika dalam regulasi hak ulayat masyarakat hukum adat di wilayah IKN ini. Dalam peraturan daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak ulayat untuk mengatur secara bersama- sama wilayah, pemanfaatan tanah, dan sumber daya alam yang berada di dalam Wilayah Adat yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya. Masyarakat Hukum Adat memiliki hak hak yang diatur dalam pasal 5 peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 yang berbunyi:

(1) MHA di Daerah memiliki hak asal usul sebagai berikut:

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

a.hak atas Wilayah Adat; b.hak perorangan warga Masyarakat Adat di Daerah atas tanah dan sumber daya alam; c.hak memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh pihak luar; d.hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat; dan e.hak atas spiritualitas dan kebudayaan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar penguasaan dan pemilikan secara turun temurun.

(3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Hukum Adat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, dalam beberapa pasalnya terdapat ketidak selarasan dengan UUD 1945 yang secara hierarki berada di tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan Undang Undang. Berikut merupakan isi pasal 5 mengenai Hak Masyarakat Hukum Adat.

(1) Tanah di Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai: a.Barang Milik Negara; dan/atau b.aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.

(2) Tanah yang ditetapkan sebagai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tanah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan diberikan hak pakai.

(3) Tanah yang ditetapkan sebagai aset dalam penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Tanah yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dari pemaparan tersebut dapat kita ketahui bahwa antara UU IKN denganPerda Kabupaten Paser terdapat ketidakserasian dalam pengaturan

Prosiding

Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

hak atas tanah adat yang berada di wilayah IKN. Dalam UU IKN disebutkan bahwa otorita IKN memiliki Hak Atas Tanah (HAT) di wilayah IKN. Sedangkan dalam Perda Paser disebutkan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak ulayat untuk mengelola wilayah adat. Baik dalam UU IKN maupun dalam Perda Kabupaten Paser terdapat kekaburan hukum, di mana dalam keduanya tidak dengan jelas menyebutkan lembaga atau badan apa yang berwenang secara khusus untuk mengelola tanah IKN.

4.2 Konseptualisasi lembaga yang khusus mengelola hak ulayat masyarakat hukum adat di wilayah IKN Sebagai solusi untuk problematika regulasi sebagaimana yang penulis paparkan pada pembahasan pertama, maka diperlukan sebuah lembaga yang secara khusus melindungi hak ulayat masyarakat adat, dalam hal ini di wilayah Kabupaten Paser. Untuk itu kami menawarkan penyelesaian berupa dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Badan Perlindungan Hak Ulayat (BAPERHU). BAPERHU merupakan sebuah badan yang memiliki tujuan untuk melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Paser. Memiliki beberapa bidang antara lain:

1) Bidang advokasi, sebagai bidang yang mengadvokasi masyarakat hukum adat yang hak haknya direnggut.

2) BidangHumas,yaitubidangyangsecaralangsungberhubungandengan masyarakat. Bertugas mengintegrasikan badan dengan masyarakat baik secara langsung maupun melalui aplikasi BAPERHU.

3) Bidang Layanan Publik, yaitu bidang yang bertugas menampung aduan, melayani, dan membantu masyarakat hukum adat mengenai kesulitan masyarakat yang berkaitan dengan hak ulayatnya. Badan ini memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai badan yang menjamin perlindungan hak ulayat atas tanah masyarakat adat di Penajam Paser Sebagai badan yang menaungi permasalahan terkait tanah masyarakat adat penajam paser.

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

2. Sebagai badan yang mengadvokasi masyarakat adat yang hak ulayatnya dirugikan Untuk menyongsong era society 5.0, penulis menggunakan sebuah aplikasi untuk menjangkau masyarakat. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat menghubungkan masyarakat dengan Badan terkait secara praktis dan mudah. Tampilan awaldariaplikasiBadanPerlindunganHakUlayat.BAPERHU merupakan sebuah badan yang bertujuan untuk melindungi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat serta menjamin kepastian hukum rakyat.

Terdapat enam menu yang ditampilkan dalam beranda aplikasi BAPERHU:

1. BEKAL, Berita Lokal

Berita lokal menyediakan informasi berupa artikel mengenai isu-isu, fenomena, maupun kebijakan yang berkaitan dengan IKN. Artikel tersebut dapat diakses dengan menge klik link yang sudah tersedia dan dapat mencari berita pada searchbox.

2. BERADAT, Berita Adat Menyediakan informasi, kegiatan adat, serta hal hal yang berkaitan dengan adat di Kabupaten Paser.

3. Pengaduan, merupakan layanan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Hukum Adat ketika hak-hak mereka sebagai masyarakat hukum adat dilanggar.

4. Layanan Advokasi, merupakan nextstepsetelah melakukan pengaduan. Aduan aduan dari masyarakat hukum adat akan di check and verify terlebih dahulu, setelah itu barulah dilakukan layanan advokasi dengan mendampingi, mengarahkan, dan melindungi masyarakat hukum adat dalam proses pencari keadilan.

5. Galeri, berisi dokumentasi kegiatan serta kebudayaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten Paser.

6. Tentang, merupakan informasi mengenai Badan Perlindungan Hak Ulayat (BAPERHU)

Prosiding

Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, MHA adalah Masyarakat di Kabupaten Paser yang memiliki karakteristik Khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Masyarakat Hukum Adat memiliki hak ulayat atas wilayah adatnya. Terdapat problematika regulasi antara UU Nomor 3 Tahun2022 tentangIbuKotaNegaradenganPerdaKabupatenPaserNomor 4 Tahun 2019. Dalam kedua peraturan perundang undangan tersebut terdapat kekaburan mengenai badan apa yang berwenang mengatur atas tanah adat. Oleh karena persoalan tersebut, penulis menemukan solusi bahwasannya harus dibentuk badan yang secara khusus melindungi hak ulayat MHA. 5.2. Saran

Berdasarkan persoalan tersebut, merupakan sebuah urgensi untuk membentuk sebuah badan yang mengatur secara khusus mengenai hak ulayat, badan tersebut penulis usulkan bernamaBAPERHU yang merupakan singkatan dari Badan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Badan ini menggunakan sebuah aplikasi untuk menjangkau masyarakat. Melalui badan ini diharapkan dapat memberikan payung perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat atas hak ulayatnya serta badan ini dapat menjadi mediator antara MHA dengan Otorita IKN mengenai hal hal yang berhubungan dengan hak ulayat sehingga dapat tercipta suatu kerjasama yang saling menguntungkan antara Otorita IKN dengan MHA.

Prosiding

Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022 Gambar 1. Tampilan utama aplikasi BAPERHUB

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012 Marzuki, Penelitian hukum Edisi revisi. Buku cetakan ke-15, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005 Jurnal Laturette, A. I. (2016). PenyelesaianSengketaHakAtasTanahMasyarakat Hukum28 Sumardjono, Maria S. W. Op. Cit, h. 115. 112 | S A S I Vo l . 2 7 N o. 1 , Januari M a r e t 2 0 2 1 Adat. SASI, 22(2), 52 66. DOI: https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2.168

Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat dan Perspektifnya.Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial.1(1), (Online) https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253, diakses pada 20 Oktober 2022

Eka Artajaya, I Wayan , 2016, PenguatanKewenanganPengadilanAdat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (LABE PURA): Studi padaMayarakatAdatdiKabupatenGianyarBali,, (Online), https://e journal.uajy.ac.id/8875/, diakses pada 20 Oktober 2022

Darakay, Boy Alexander, 2012, PenyelesaianSengketaTanahHakUlayat untuk perkebunan Kelapa (bekas usaha)Wamar Utara dalam MewujudkanKepastiandanPerlindunganHukumdiDesaWangel KecamatanPulauAruKabupatenKepulauanAruProvinsiMaluku (Online),https://ejournal.uajy.ac.id/360/,diaksespada20Oktober 2022

Teknowijoyo, F. dan Marpelina, L. RelevansiIndustri4.0danSociety5.0 TerhadapPendidikan Di Indonesia. (online). https://e journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/edc/article/view/4492/pdf , diakses pada 20 Oktober 2022

Artikel

Hasanah, S, 2017, Jenis, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Tanah Ulayat, (Online) https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis pengelolaan dan pemanfaatan-tanah-ulayat-lt595af37742832, diakses pada 20 Oktober 2022

Ayundari (2022). Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara. Artikel Kementerian Republik Indonesia. (online), Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2022

Anam, 2017, PendekatanPerundang-undangandalamPenelitianHukum. Artikel Legal Opinion, https://www.saplaw.top/pendekatanperundang undangan statute approach dalam penelitian hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20a ppr oach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20 pe normaan , (19 Oktober 2022)

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

Oleh:

PENDAHULUAN

1.1 Latar

Belakang

Masalah kedisiplinan berlalu lintas merupakan suatu permasalahan yang kerap kali terjadi. Sementara itu, peraturan mengenai tata aturan berlalu lintas sendiri sudah diatur di dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan adanya undang undang tersebut diharapkan masyarakat dapat memahami dan menaati aturan dalam berlalu lintas. Namun, pada kenyataannya sering ditemukan pengguna jalan yang tidak menaati aturan aturan tersebut. Dengan banyaknya pengemudi yang tidak menaati aturan tersebut dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk mengurangi hal tersebut, pihak kepolisian menindaklanjuti pengendara yang tidak menaati aturan tata lalu lintas. Pengemudi yang tidak memenuhi standar aman dalam berkendara dan tidak memenuhi kelengkapan dalam berkendara akan mendapatkan surat tilang. Surat tilang diberikan kepada pengendara sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Namun, pada pelaksanaannya sanksi ini sering kali disalahgunakanoleh‘oknum’kepolisiansehingga kurang memberikan suatu efek jera kepada pelanggar.

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022 Disusun Yudwika Angga Utama, Faiz Putra Perdana Rusdi, Heren Puja Desfitra, Jessica Sylvia Evelyn

Penggunaan teknologi dalam tata aturan lalu lintas diharapkan mampu berjalan efektif dan dapat menanggulangi segala bentuk permasalahan yang terjadi pada lalu lintas. Efisiensi waktu dalam proses penilangan menjadi salah satu fokus yang diharapkan mampu mengubah aturan prosedur sebelumnya yang terbilang rumit. Selain itu, masuknya teknologi ke dalam aturan tata lalu lintas menjadi salah satu bukti adanya modernisasi pada kehidupan manusia, khususnya aturan tata lalu lintas. Teknologi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Terlebih lagi di era globalisasi, perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat. Perkembangan teknologi dan informasi juga berdampak pada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan elektronik atau sering disebut sebagai E-Government merupakan sistem pemerintahan yang menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk pelayanan publik. Begitu pula dengan sistem lalu lintas yang sekarang menggunakan teknologi sebagai penunjang keefektivitasan sistem lalu lintas. ETilang adalah proses digitalisasi tilang dengan menggunakan teknologi dan informasi. Sistem tersebut mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data pelanggar lalu lintas secara otomatis. ETilang menjadi salah satu kebijakan pemerintah sebagai implementasi terhadap EGovernment untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan efisien sehingga para aparat kepolisian dapat memperlihatkan lebih jelas dan lebih transparan letak kesalahan para pengguna jalan serta membantu terwujudnya masyarakat tertib lalu lintas. Peraturan mengenai penerapan ETilangsudah diatur di dalam Pasal 272 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009. Didalam Undang Undang tersebut berisi tentang penerapan tilang yang diperbolehkan menggunakan peralatan elektronik yang nantinya akan dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Namun, kenyataannya masih banyak ditemukan daerah yang belum menerapkan penggunaan ETilang. Makadengan karya tulis ilmiah

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

yang kami buat ini, kami ingin mengkaji lebih lanjut mengenai keefektifitasan implementasi E-Tilangsebagai reformasi birokrasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang ditarik oleh penulis dan rekannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas implementasi ETilang sebagai reformasi birokrasi?

2. Apakah sistem ETilang sesuai dengan undang undang yang sedang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, dapat penulis dan rekannya tarik beberapa tujuan dari dibuatnya karya tulis ini:

1. Menganalisis efektivitas implementasi ETilang sebagai reformasi birokrasi

2. Mengidentifikasi apakah sistem ETilang sesuai dengan Undang Undang yang sedang berlaku

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Dengan adanya Karya Tulis Ilmiah ini diharapkan mampu bermanfaat bagi para akademisi sebagai literatur dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan.

B. Manfaat Praktis

1. Pemerintah

Dengan adanya karya tulis ilmiah ini diharapkan bisa memberikan solusi kepada pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penggunaan ETilang.

2. Masyarakat

Untuk terus meningkatkan kepedulian, kesadaran, masyarakat terhadap tata tertib di jalan

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Mengenai E-Tilang

Tilang elektronik atau ETilang adalah proses digitalisasi tilang dengan menggunakan teknologi dan informasi. Sistem tersebut mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data pelanggar lalu lintas secara otomatis. Data tersebut disajikan berupa rekaman pelanggar lalu lintas yang kemudian akan tersimpan dan dijadikan sebagai bahan bukti pelanggaran. Selanjutnya, sistemakan mengirim surat tilang kepada alamat pelanggar berdasarkan data yang telah tersimpan pada sistem. Implementasi E-Tilangtelah ditetapkan dalam Pasal 272 UndangUndang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa “buat mendukung aktivitas penindakan pelanggaran di bidang kemudian Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakanperalatanelektronik”1 . Pemberlakuan ETilangsecara resmitelah diberlakukan mulai tanggal 1 April 2022. meskipun pemberlakuan E-Tilang belum menyeluruh tetapi ada daerah yang sudah menerapkan ETilang. beberapa daerah tersebut yaitu2 : Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda D.I Yogyakarta, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Jambi, Lampung, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Bali, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara 2.2 Tinjauan Mengenai E-Goverment

Menurut Bank Dunia, E-Government ialah penggunaan teknologi informasi seperti Wide Area Networks, internet dan teknologi canggih

Penjelasan Pasal 272 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2 Nabilla, Farah. “20 Daerah yang Sudah Menerapkan Tilang Elektronik, Jakarta Punya 98 Titik Kamera .” Suara.com,https://www.suara.com/news/2022/06/20/131843/20 daerah yang sudah menerapkan tilang elektronik jakarta punya 98 titik kamera#:~:text=Suara.com%20%2D%20Pemberlakuan%20sistem%20e,tanggal%201 %20April%202022%20lalu. Diakses pada 8 Oktober 2022

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

lainnya) oleh pemerintah yang mampu mentransformasi komunikasi pemerintah dengan masyarakat, kalangan bisnis atau sesama pemerintah. Di sisi lain, UNDP(UnitedNationDevelopmentProgramme)mendefinisikan electronicgovernment secara lebih sederhana lagi, yaitu pemerintahan elektronik adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh instansi pemerintahan. Secara umum pengertian electronic government adalah sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis Internet. Layanan ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Dengan memanfaatkan Internet, maka akan muncul sangat banyak pengembangan modus layanan dari pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan peran aktif masyarakat dimana diharapkan masyarakat dapat secara mandiri melakukan registrasi perizinan, memantau proses penyelesaian, melakukan pembayaran secara langsung untuk setiap perizinan dan layanan publik lainnya. Dengan adanya fasilitas seperti ini, masyarakat diharapkan akan menjadi lebih produktif karena masyarakat tidak perlu antri dalam waktu yang lama hanya untuk menyelesaikan suatu hal dengan lebih praktis dan cepat.

2.3 Tinjauan Mengenai Reformasi Birokrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “reformasi” merupakan suatu perubahan yang terjadi secara drastis yang mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Sementara itu, “birokrasi” adalah cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) banyak lika-liku dan sebagainya. Menurut Kementerian Keuangan RI, reformasi birokrasi ialah upaya untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan, khususnya pada aspek kelembagaan (organisasi), proses bisnis, dan sumber daya manusia (SDM). Perkembangan zaman di era globalisasi ini yang teknologi dan informasi berkembang dengan sangat laju

menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga tujuan yang telah ditetapkan berjalan dengan efektif. Reformasi Birokrasi dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Terdapat beberapa permasalahan utama birokrasi yang menjadi aspek atau sasaran utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu: Organisasi, Peraturan perundang-undangan, SDM Aparatur, Kewenangan, Pelayananpublik,Pola pikir(mindset), Integrasibudaya kerja (cultureset).

Adapun tujuan Reformasi Birokrasi Nasional, yang tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance) dengan birokrasi pemerintah yang profesional yang memiliki karakteristik, yaitu: adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis

Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis persoalan dengan cara memadukan bahan bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

3.2Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan perundang undangan (Statute Approach) yakni, pendekatan dengan menelaah peraturan perundang undangan yang mengenai ETilang

2. Pendekatan kasus (CaseApproach) yakni, menelaah dan memahami terkait permasalahan penerapan E-Tilangdi Indonesia.

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

3.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data dari berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan telah dikumpulkan oleh penulis dan rekannya yang kemudian digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hukum, kajian pustaka, dokumen, buku, jurnal, artikel, makalah, serta literatur lainnya terkait permasalahan dari karya tulis ilmiah ini.

c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus lainnya yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3.4Teknik Analisis Data dan/atau Informasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu permasalahan sebagaimana adanya yang kemudian dapat memecahkan atau menjawab permasalahan di masa sekarang atapun lampau.3 Kemudian menemukan suatu solusi tepat yang dapat menangani permasalahan yang terdapat dalam karya tulis ilmiah.

33 Ishaq, 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.

Prosiding

Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

3.5Teknik Pengolahan Data dan/atau Informasi

Semua bahan hukum dikumpulkan akan diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis menggunakan pengolahan studi kepustakaan (library research) dalam menganalisis data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengolahan data tersebut ditujukan agar penulis dan rekannya mendapatkan data hukum yang cukup dan sesuai, penulis dan rekannya menggunakan berbagai buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan hukum sebagai sumber data. Setelah jenis data berupa bahan hukum telah dikumpulkan, tahap selanjutnya ialah tahap analisis.

3.6Kerangka Berpikir

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

PEMBAHASAN

4.1Efektivitas Implementasi E-TilangSebagai Reformasi Birokrasi

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Membahas tentang efektivitas penggunaan aplikasi E Tilang, menggunakan analisis teori efektivitas yang dikeluarkan oleh Stees di mana terdapat 5 indikator efektivitasnya suatu program ataupun kebijakan, diantaranya (1) produktivitas; (2) kemampuan adaptasi kerja; (3) kepuasan kerja; (4)) kemampuan berlaba; dan (5) pencarian sumber daya.

Efektivitas hukum menurut Hans Kelsen, harus dibicarakan juga tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti norma-norma hukum itu mengikat, bahwasannya orang harus mematuhi dan menerapkan norma norma hukum. Dengan pengertian tersebut, efektivitas hukum merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya37. Indikator pertama dalam menentukan efektivitas yang digunakan dalam pengukuran adalah produktivitas yang merupakan volume dari produk atau jasa pokok yang dihasilkan organisasi. Hal tersebut dapat diukur menurut tiga tingkatan yakni tingkatan individual, kelompok, dan keseluruhan organisasi. Indikator dalam produktivitas dari segi organisi dapat dilihat dari segi keefektivitas suatu program.

Salah satu contoh kasus yang diteliti adalah penggunaan ETilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Magelang. Dalam aplikasi E Tilangyang sudah beroperasi lebih dari dua tahun di kota tersebut. Dimulai

Prosiding

Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

37 Sabian Usman,Dasar Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

pada bulan November tahun 2016 dan baru terealisasi di Polres Magelang Kabupaten pada bulan April tahun 2017. Penerapan terhadap E-Tilang diharapkan akan sangat membantu masyarakat yang melanggar untuk melakukan pembayaran denda tilang melalui perbankan (atm, teller, E Banking) dan memudahkan pengelolaan data dalam penyelesaian perkara tilang, sehingga dapat tercapainya ketertiban terhadap administrasi dan diharapkan dalam aspek sosiologis bisa tercapainya bebas pungli, serta penanganan terhadap perkara tilang bisa menjadi lebih optimal.

Sumber: BaurMinTilangPolresMagelangKabupaten2017

Tabel 1. Data Dakgar Menggunakan Tilang Manual & E-Tilang Tahun 201738

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022 38 Lutfina Zunia A.(2019).Efektivitas Penggunaan ETilangTerhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang.EJournalVol.5 No. 2, pp 5.

Sumber: BaurMinTilangPolresMagelangKabupaten209

Tabel 2. Data Dakgar Menggunakan Tilang Manual & E-Tilang Tahun 201839

Dari hasil data yang ditemukan oleh penulis dari polres magelang kabupaten, justru berbanding terbalik dari apa yang diharapkan dari implementasi dari ETilang. Penggunaan ETilang di wilayah polres magelang kabupaten ternyata masih sangat minim. Salah satu persoalan yang ditemukan dalam implementasi ETilang di Kabupaten Magelang dikarenakan pengisian identitas yang harus dilaksanakan dua kali karena perlu disalin ke Blangkos Biru sebelum pelanggar teregistrasi dengan ETilang. Petugas sebagai salah satu pengguna aplikasi ETilangjuga merasa kesulitan dan memakan waktu. Berbagai keluhan yang disampaikan oleh petugas bisa menjadi alasan bahwasannya tilang konvensional lebih mudah dalam penyelesaian perkara penindakan pelanggaran lalu lintas daripada penggunaan aplikasi E-Tilang sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas.

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

39 Lutfina Zunia A.(2019).Efektivitas Penggunaan E Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu LintasDiPolresMagelang. E Journal Vol.5No.2,pp5.

Keadaan tersebut dapat ditinjau dari angka penggunaan ETilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas sebagai sarana pembayaran pada tahun 2018 yang masih berada pada angka 1.038, dibandingkan dengan penggunaan tilang konvensional apabila direkapitulasi, angka pembayaran denda penggunaan ETilang hanya sampai sekitar 20% pertahun, hal tersebut masih tergolong kecil sebagai angka yang sangat kecil bagi sebuah aplikasi sebagai pembayaran denda.

Maka, dalam indikator produktivitas, aplikasi ETilang belum memenuhi dikarenakan belum produktifnya dan cenderung masih menggunakan tilang konvensional di daerah Kabupaten Magelang. Indikator kemampuan adaptasi kerja yang merupakan suatu kemampuan untuk mengubah atau mengganti standarisasi prosedur operasinya apabila lingkungannya berubah pula, hal ini dimaksudkan untuk mencegah kebakuan terhadap rangsangan lingkungan.

Berdasarkan keterangan Aipda Budi Sartono, menyampaikan dari segi penegakan hukum menggunakan aplikasi ETilangyang dilaksanakan di Kabupaten Magelang, petugas kepolisian tidak mampu beradaptasi dengan ketentuan penggunaan E-Tilang sebagai tindak pelanggaran dikarenakan birokrasi yang cukup sulit dibandingkan tilang konvensional dan pelaksanaan penggunaan ETilangdi Polres Magelang tidak dilakukan sesuai dengan SOP ETilangyang tercantum pada Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Standar Operasional, Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Surat Tilang Elektronik. Pihak pelaksana atau pengguna dari aplikasi ETilangyaitu Satuan Lantas Polres Magelang Kabupaten belum bisa melakukan adaptasi secara penuh, dikarenakan seharusnya sebelum aplikasi tersebut diluncurkan terlebih dahulu menyiapkan sumber daya manusia yang bisa mumpuni dalam menggunakan program yang diluncurkan. Berdasarkan keterangan

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

tersebut, indikator dalam kemampuan adaptasi kerja masih belum memenuhi. Indikator selanjutnya adalah kepuasan kerja. Indikator kepuasan kerja, dalam hal ini mengukur tingkat kesenangan atau kepuasan yang dirasakan atas peranan atau pekerjaan dalam organisasi. Tetapi, kepuasan kerja tentunya bersifat subjektif, karena setiap pengguna memiliki penilaian sendiri atas program yang dijalankan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Dewantoro, pelanggar yang menggunakan ETilangpada 28 April 2019, merasa puas dengan adanya program aplikasi ETilang dikarenakan pelanggar dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya.

Dalam wawancara kedua yang dilakukan bersama Ibu Siti Rahawati, pelanggar yang masih membayar denda secara konvensional. Ibu Siti Rahmawati mengaku bahwa beliau belum merasakan pelayanan dan pemberlakuan ETilang di Polres Magelang Kabupaten, tidak adanya sosialisasi dan tawaran untuk penyelesaian pembayaran denda dengan menggunakan aplikasi ETilang.

Dalam beberapa wawancara tersebut bisa dilihat bahwa belum adanya pemberdayaan aplikasi E-Tilang, sehingga dalam mencapai kebermanfaatannya belum maksimal. Walaupun indikator kepuasan kerja bersifat subjektif, tetapi tetap harus disandingkan dengan indikator indikator lainnya agar memperkuat hasil penelitian. Indikator selanjutnya adalah kemampuan berlaba. Kemampuan berlaba dalam konteks program E-Tilang adalah bagaimana hasil yang didapatkan atas penanaman modal yang dijalankan dalam sebuah program yang dilihat dari sudut pandang pemilik. Dalam data tabel 2, bisa dilihat bahwa ETilang sebagai media pembayaran masih jauh dibandingkan dengan media pembayaran konvensional. Dalam indikator kemampuan berlaba masih jauh dari berbalik hasil kepada pemilik, yaitu Polres Magelang

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

Indikator terakhir, yaitu pencarian sumber daya yang merupakan kemampuan yang melaksanakan program harus memiliki skill ataupun pengalaman dalam menjalankan program yang diperlukan dalam program tersebut. Dalam kasus program aplikasi ETilang membutuhkan sarana untuk meningkatkan ketertarikan penggunaan aplikasi ETilang, salah satunya EDC (ElectronicDataCapture), jika dilihat dari pasal 7 ayat 1 Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, menyatakan bahwa penyidik atau penyidik pembantu, melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas tertentu dengan menggunakan : (a).Surat tilang elektronik; (b).Telepon genggam system android (smartphone ETilang); dan (c).Alat transaksi elektronik perbankan penyetoran uang titipan denda secara elektronik melalui bank.

Dalam huruf c, untuk penyetoran uang denda pastinya berhubungan EDC sebagai sarana pembayaran yang harus ada di setiap aplikasi ETilang, tetapi dalam keadaan nyata, masih banyak EDC yang belum dihadirkan di setiap penindakan pelanggaran lalu lintas, padahal seharusnya EDC ini yang harus juga diperhatikan keadaannya dalam penggunaan program aplikasi E-Tilang.

Dari dari banyak indikator dalam efektivitas program aplikasi ETilang dapat diambil kesimpulan bahwa program tersebut belum mencapai efektifnya sebuah program aplikasi ETilangsebagai sarana pembayaran dan juga sebagai bentuk pemangkasan birokrasi.

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

4.2 Sistem E-tilang sesuai dengan Undang-Undang yang sedang berlaku

Pengaturan mengenai pelanggaran lalu lintas dan tilang telah diatur di dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. Adapun beberapa pelanggaran yang telah diatur didalam Undang-Undang tersebut yaitu :

1. Seorang pengemudi yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Pertanggungjawaban pidana nya adalah dikenakan pidana kurungan paling lama 4 (empat bulan) atau denda paling banyak Rp1.000.000 (Pasal 281)40

2. Seorang pengemudi yang tidak konsentrasi dikarenakan melakukan kegiatan lain. Pertanggungjawaban pidana nya adalah pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 283)41

3. Seorang pengemudi yang melanggar rambu lalu lintas. Pertanggungjawaban pidana nya adalah pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Pasal 287)42

Di dalam Undang Undang pasal 272 ayat 1 menjelaskan mengenai diperbolehkan penggunaan peralatan elektronik sebagai penunjang penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas. peralatan elektronik tersebut adalah alat perekam yang akan menyimpan informasi. peralatan elektronik tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Penggunaan teknologi di lalu lintas dapat pula digunakan sebagai :

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Lalu Lintas

2. Penanganan kecelakaan, pelanggaran, kemacetan oleh kepolisian

3. Pengejaran, penghadangan, penangkapan, penindakan pelaku

Penjelasan Pasal 281 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009

Penjelasan Pasal 283 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009

Penjelasan Pasal 287 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

kejahatan di Penggunaan elektronik dalam penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas tersebut biasa disebut dengan sistem tilang elektronik atau ETilang. Sistem tersebut bertujuan guna menciptakan tindakan alur hukum yang ringkas dan terstruktur. Terlaksananya alur tersebut dikarenakan adanya pengoptimalan tilang menggunakan alat elektronik yang menandakan bahwa penerapan sistem tilang elektronika tersebut efisien. Bahkan, dalam penerapan tilang elektronik dibutuhkan beberapa alat perekam yang merekam para pelanggar di beberapa titik sebagai pendukung efisiensi tilang elektronik tersebut.

Pakar IT, Solichul Huda, mengatakan bahwa penerapan sistem tilang elektronik yang digagas kapolri memiliki tujuan yang bagus, yakni mengurangi tilang di jalanan. Selama ini, tilang di jalanan dikeluhkan masyarakat dikarenakan kerap terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh petugas.43 Dengan begitu, tujuan utama dari adanya penggunaan elektronik dalam penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas adalah penyempurnaan dalam penindakan pelanggaran di bidang hukum sebelumnya yang tanpa adanya alat elektronik sebagai penunjang alur penindakan yang dirasa tidak efektif karena menimbulkan adanya oknum. Kemudian, adanya penyertaan teknologi dalam melakukan penertiban pelanggar lalu lintas akan memudahkan pekerjaan aparat kepolisian. Sistem tersebut juga dapat melakukan pencatatan secara fleksibel atau tidak terbatas waktu.

Pengamat Transportasi, Ellen Tangkudung, mengatakan penerapan sistem tilang elektronik kemungkinan besar efektif mengurangi pelanggar lalu lintas, tetapi tetap harus diiringi kesadaran pengendara untuk

43 Taufik, B. 2021. “Pakar IT Ungkap Sejumlah Kelemahan Sistem Elektronik, Apa Saja?”. iNewsJateng.id.Pakar ITUngkap SejumlahKelemahanSistemTilangElektronik,ApaSaja? (inews.id)

Prosiding

Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

bertindak tertib.44 Pernyataan tersebut menunjukan bahwa pengendara memiliki peran penting dalam terciptanya suatu struktur hukum yang baik. Campur tangan teknologi tidak lantas membuat struktur hukum berjalan sesuai tujuan awal begitu saja, tetapi adanya teknologi dalam penindakan bidang lalu lintas menimbulkan adanya hambatan hambatan baru yang terkait dengan teknologi itu sendiri. Hambatan tersebut dapat berupa faktor sarana prasarana maupun budaya dalam masyarakat. Penggunaan sistem tilang elektronik membutuhkan alat perekam di beberapa titik, itu artinya diperlukan juga dana yang besar untuk menunjang optimalisasi sistem elektronik, mengingat Indonesia merupakan sebuah negara yang luas. Kemudian, untuk menjadikan sistem tersebut berjangka waktu lama diperlukan adanya perawatan sistem elektronik tersebut yang membutuhkan dana yang besar pula.

Hambatan lainnya muncul dalam budaya masyarakat, mengingat masyarakat memegang peran penting dalam berjalannya sistem hukum yang baik. Budaya masyarakat yang tidak taat hukum dapat menimbulkan banyak cara dalam menyiasati sistem tilang elektronik, salah satunya menutup plat kendaraan yang menyebabkan tidak terdeteksinya sebuah pelanggaran. Selain itu, ada kemungkinan masyarakat malas untuk membayar pajak dikarenakan denda tilang tersebut akan disatukan bersama biaya pajak.

Sistem E-Tilangyang sedang berlaku saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang. Adapun peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas terdapat di dalam Undang Undang No 22 tahun 2009 yang menjelaskan undang undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagai salah satu contoh wilayah, seperti yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Magelang45 yang dapat dikatakan masih kecil kemungkinan

44 Briantika, A. 2018. “Sistem Tilang Elektronik: Apa Kelebihan dan Kekurangannya?”. Tirto.id.https://tirto.id/c1me.

45 Lutfina Z.A,EfektivitasPenggunaanETilangTerhadapPelanggaranLaluLintasdiPolres

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

penggunaan sistem ETilangdibandingkan dengan penggunaan sistem tilang konvensional. Padahal, penggunaan E-Tilangadalah sebagai salah satu bentuk dari implementasi reformasi birokrasi dalam hal menciptakan kemajuan dan menciptakan suatu perubahan terhadap sistem pemerintahan di Indonesia yang lebih baik, jujur, dan lebih transparan terhadap kedua belah pihak, yaitu antara aparat kepolisian dan pengguna jalan yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Penggunaan dan penerapan ETilangsebenarnya tertulis di dalam undang undang, agar berfungsi lebih memudahkan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan denda tilang lalu lintas karena ETilang sudah tercatat di dalam Undang Undang No 22 tahun 2009 yang telah disahkan DPR-RI pada tanggal 22 Juni 2009.Selain terdapatnya kamera di beberapa titik jalan protokol, ETilangjuga telah dilengkapi dengan aplikasi ETilang yang berfungsi agar para pengguna jalan yang melanggar lalu lintas dapat membayar melalui aplikasi ETilangtanpa harus datang ke tempat yang bersangkutan. Adapun penerapan ETilangini sebenarnya dilakukan agar inovasi dan pembaharuan yang tadinya dengan sistem tilang konvensional menjadi E-Tilangsebagai program peningkatan dan pembaharuan dalam sistem pelayanan publik

Magelang, Vol.5, (2019), (hal 4).

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Karya Tulis Ilmiah diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Terdapat beberapa indikator untuk tercapainya sebuah efektivitas implementasi ETilang sebagai reformasi birokrasi, dari banyaknya indikator dalam efektivitas program tilang elektronik dapat diambil kesimpulan bahwa program tersebut belum mencapai efektifnya sebuah program tilang elektronik sebagai sarana reformasi birokrasi. Pernyataan ini ditandai dengan adanya hambatan hambatan dalam program itu sendiri, berupa tidak konsistennya penggunaan elektronik tilang di sebuah daerah dan belum menyeluruhnya penggunaan tilang elektronik. Selain itu, masyarakat maupun aparat kepolisian belum bisa beradaptasi dengan baik, ini ditandai dengan masih masifnya penggunaan sistem tilang konvensional.

2. Sistem ETilang yang telah diberlakukan tertulis di dalam Undang Undang No 22 Tahun 2009 yang ditetapkan pada Tanggal 22 Juni 2009. Sistem ETilangini harus dijalankan sesuai dengan ketetapan dan ketentuan yang telah berlaku di dalam undang undang. Dari banyaknya ketentuan dan ketetapan tersebut, sistem E-Tilangyang berlaku tidak sepenuhnya dapat dijalankan seperti yang tercantum di dalam undang undang. Pernyataan ini dapat dilihat dengan masih berlakunya sistem tilang dan pembayaran denda secara konvensional, salah satunya terdapat di daerah Magelang. Selain itu, sistem tilang konvensional ini tidak sesuai dengan undang-undang yang berkaitan dengan ETilangkarena tidak terdapat transparansi dan keakuratan letak kesalahan serta denda tilang antara aparat penegak hukum dengan para pengguna jalan yang melakukan pelanggaran.

Prosiding

Kajian

Fair 2022 57

Forum

dan Penelitian Hukum Law

5.2 Saran

1. Masyarakat diharapkan dapat menggunakan fasilitas yang telah disediakan secara optimal dalam program aplikasi E-Tilangyang diluncurkan oleh pemerintah dikarenakan indikator indikator terhadap efektivitas implementasi aplikasi ETilang belum mencapai optimal serta dikarenakan penggunaan yang minim. Masyarakat dapat menjalankannya dengan mematuhi segala bentuk peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketetapan mengenai penggunaan fasilitas ETilang.

2. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah harus secara komprehensif dalam pembuatan program terkhusus dalam sumber daya yang mumpuni untuk menunjang sebuah program yang diusung, terlebih lagi program tersebut berguna untuk memangkas proses birokrasi yang menghambat. Sosialisasi dari pemerintah juga harus secara masif agar program yang sudah dijalankan tidak berjalan sia sia. Sosialisasi tersebut dapat berupa penyuluhan oleh aparat terhadap masyarakat tentang materi penggunaan E-Tilang. Aparat dapat mendatangi dari satu tempat ke tempat lain guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pemberitahuan menggunakan papan iklan juga perrlu diterapkan guna memberitahukan bahwa kegiatan tersebut resmi dan memperingati masyarakat agar menggunakan fasilitas berupa program E-Tilangdengan semestinya. Tayangan tentang program pemerrintah berupa E-Tilangdi televisi pada jam tertentu juga dibutuhkan agar informasi dapat diterima masyarakat secara menyeluruh.

Prosiding

Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022

DAFTAR PUSTAKA

Apriliana, L.Z. (2019). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E–TILANG TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES MAGELANG. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 5(2), p.1. doi:10.23887/jkh.v5i2.17595.

Chusminah, C., Haryati, R.A. and Kristiani, D. (2018). Efektifitas Implementasi E Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen, [online] 2(2), pp.217 224. doi:10.31294/widyacipta.v2i2.4318.

Widhana, D.H. (2018). Sistem Tilang Elektronik: Apa Kelebihan dan Kekurangannya?[online]tirto.id. Availableat: https://tirto.id/sistemtilang elektronik apa kelebihan dan kekurangannya c1me [Accessed 21 Oct. 2022].

Utsman, S. (2009). Dasardasarsosiologi hukum: Makna dialogantara hukum&masyarakat,dilengkapiproposalpenelitianhukum(legal research). Pustaka Pelajar. Ishaq, S., Hum, M., Metode Penelitian, H., Dan, P., Skripsi and Tesis (2017). [online] Available at: http://repository.uinjambi.ac.id/73/1/Book Metode%20Penelitian%20Hukum%20dan%20Penulisan%20Skripsi %20Tesis%20serta%20Disertasi_Ishaq.pdf.

Nabilla, F. (2022). 20 Daerah yang Sudah Menerapkan Tilang Elektronik, Jakarta Punya 98 Titik Kamera. [online] suara.com. Available at: https://www.suara.com/news/2022/06/20/131843/20 daerah yang-sudah-menerapkan-tilang-elektronik-jakarta-punya-98-titikkamera [Accessed 21 Oct. 2022]

Prosiding Forum Kajian dan Penelitian Hukum Law Fair 2022