Page 1


COMMUNICATION

ISSN 2086 - 5708

Volume 4, Nomor 2 Oktober 2013 Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur, dua kali dalam setahun. Penerbitan jurnal ini dimaksudkan sebagai media pertukaran informasi, pengetahuan yang berlandaskan perkembangan, dan kajian Ilmu Komunikasi serta keterkaitannya dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan lainnya.

Penasihat

: Drs. Eko Polosoro, M.Eng, MM.

Penanggung Jawab

: Dr. Hadiono Afdjani, MM.,M.Si.

Pemimpin Redaksi

:

Dr. Umaimah Wahid, M.Si

Ketua Editor

:

Dudi Iskandar, M.I.Kom

Dewan Editor

: Indah Suryawati, M.Si Nawiroh Vera, M.Si Ahmad Toni, M.I.Kom

Tata Letak

: Arief Ruslan, S.Kom Hudan Alamsyah

Sekretaris

: Armaini Lubis, MM

Alamat Redaksi Lembaga Riset, Universitas Budi Luhur, Jl. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260. Tel. 021-5853753, Fax. 021-7371164, 5853752 Website : http://www.budiluhur.ac.id


DAFTAR ISI

COMMUNICATION

ISSN 2086 - 5708

Volume 4, Nomor 2 Oktober 2013 LITERASI MEDIA DENGAN MEMBERDAYAKAN KEARIFAN LOKAL Ahmad Sihabudin COMMUNICATION AND IDEOLOGY CONFLICT IN INDONESIA; POLITICAL IDEOLOGY IN INDONESIA POLITICAL PARTY Basuki Agus Suparno

1

10

MEDIA ONLINE ISLAM DI MASYARAKAT MULTIKULTUR Eni Maryani dan M. Fakhrudi Akbar

29

DIFUSI INOVASI DALAM KOMUNIKASI PEMASARAN POLITIK INDONESIA I Dewa Ayu Hendrawathy Putri

54

MODIFIKASI STEREOTIP GENDER PEREMPUAN PADA TAYANGAN KULINER DI TELEVISI (STUDI HEGEMONI IDEOLOGI GENDER DALAM PROGRAM “ALA CHEF” TRANS TV VERSI FARAH QUINN) Sari Monik Agustin POLA KOMUNIKASI ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DKI JAKARTA (Studi Deskriptif pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat) Shinta Kristanty dan Armaini Lubis RESENSI BUKU: KOMUNIKASI & POLISI; BIAS SELEBRITAS, GENG MOTOR, RANAH PUBLIK, KONVERGENSI SIMBOLIK Iskandar P. Nugraha

72

93

106


Communication ISSN 2086-5708 Volume 4, Nomor 2 Oktober 2013 Terbit dua kali setahun April dan Oktober berisi tulisan yang diangkut dari bidang Ilmu Komunikasi EDITORIAL Berkat kesehatan dan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Kuasa sajalah, kami bisa merampungkan jurnal Communication edisi kali ini. Oleh sebab itu, menjadi sebuah keniscayaan bagi kami untuk mengucapkan puja, puji, dan syukur kepada-Nya. Tak lupa sanjungan sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW sehingga kita menjadi umat yang tercerahkan. Untuk edisi kali ini, kami menyajikan tujuh tulisan. Yakni, Literasi Media dengan Memberdayakan Kearifan Lokal hasil penelitian Ahmad Sihabudin yang merupakan Guru Besar Komunikasi Lintas Budaya, Communication and Ideology Conflict in Indonesia; Political Ideology in Indonesia Political Party karya Basuki Agus Suparno, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Media Online Islam di Masyarakat Multikultur hasil riset Eni Maryani dan M. Fakhrudi Akbar. Kedua adalah Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Bandung. Difusi Inovasi dalam Komunikasi Pemasaran Politik Indonesia oleh I Dewa Ayu Hendrawathy Putri. Ia merupakan dosen Komunikasi Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Bali dan Mahasiswa S3 Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung. Selanjutnya tulisan Modifikasi Stereotip Gender Perempuan pada Tayangan Kuliner di Televisi (Studi Hegemoni Ideologi Gender dalam Program “Ala Chef” Trans Tv Versi Farah Quinn) buah karya Sari Monik Agustin yang merupakan dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia dan kandidat Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia. Ada juga tulisan tentang Pola Komunikasi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta; Studi Deskriptif pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat hasil penelitian dua dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan, Shinta Kristanty Dan Armaini Lubis. Terakhir kami menampilkan resensi buku tentang komunikasi karya Ilham Prisgunanto berjudul Komunikasi & Polisi; Bias Selebritas, Geng Motor, Ranah Publik, Konvergensi Simbolik; Memahami Kerja dan Tantangan Kepolisian Melalui Pendekatan Komunikasi yang ditulis Iskandar P. Nugraha, seorang pengajar dan konsultan komunikasi/budaya Indonesia yang tinggal di Sydney, Australia sekaligus editor, peneliti, dan pengajar tamu di University Of Sydney dan New South Wales, Australia.


Kami berharap, jurnal kali ini disambut gembira semua kalangan, khususnya peminat kajian ilmu komunikasi. The last but not least, jurnal ini banyak kekurangannya. Kritik dan saran yang positif-konstruktif dari semua pihak sangat ditunggu untuk perbaikan jurnal selanjutnya. Hanya kepada Tuhan, Sang Penguasa Kebenaran lah, kami kembalikan semuanya. Oktober 2013 Redaksi


Communication ISSN 2086-5708 Volume 4, Nomor 2 Oktober 2013 Terbit dua kali setahun April dan Oktober berisi tulisan yang diangkut dari bidang Ilmu Komunikasi

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan diberikan kepada para pakar selaku mitra bestari yang telah bersedia menjadi reviewer dalam jurnal Communication Volume 4 Nomor 2, Oktober 2013 Daftar mitra bestari tersebut yaitu : Prof. H. Deddy Mulyana, Ph.D. M.A. (Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung) Prof. Dr. Ahmad Sihabudin, M.Si. (Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten) Dr. Eriyanto, M.Si (Peneliti Senior dan pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia) Dr. Turnomo Rahardjo (Pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro) Dr. Eko Harry Susanto (Pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Taruma Negara)


LITERASI MEDIA DENGAN MEMBERDAYAKAN KEARIFAN LOKAL Oleh AHMAD SIHABUDIN Penulis adalah Guru Besar Komunikasi Lintas Budaya Email : syihabtea@yahoo.com Abstract Media literacy is always related to media education. The problem is why is media to perform literacy? It is because our society is heterogeneous; in terms of their ethnicity, religion, infrastructure, education, knowledge, professional background, geography and other factors. This diversity indicator results also in differences of social perspective in grasping each content of media (Potter, 2001). The printing culture drives out the society’s competence to have contact with outside of both their selfness and their collective selfness. It might be helpful as outside information that can be used to repair the life order and structure. Unfortunately, although the importance of cultural literacy is in a consideration, the level of literacy competence of our society is still low. The society is in favor of information being read. The phenomenon in Ignas Kleden’s term is so-called as the secondary orality. Values and norms of local cultures within society can be utilized as the principle guidance for them to access information from new (foreign) media. We should put efforts on how our local wisdom functions as the community filter for media contents. Research and Development Division of Kompas (2011) reports culture is one of the devices through which we can develop a media literate society. This implementation is found in the Samin community at Pati Central Java, through their solid local doctrines they are successful to defend themselves not to imitate behaviors that they are in contact with. Keywords :literacy, media, local wisdom I.

Pendahuluan Ciri kemajuan zaman kini, adalah loncatan perkembangan teknologi komunikasi yang melumerkan batas ruang dan waktu. Kecepatan perubahan yang ditimbulkannya juga membawa efek yang luar biasa.Gejala perubahan ini telah menghilangkan kemampuan manusia untuk memahami dan menguasai lingkungannya.Menurut Ibrahim (1997), hilangnya kesadaran ini dalam perspektif postmodernis sebagai ketidakberdayaan di bawah ‘politik kehidupan’ yang namanya nafsu alias syahwat. Di bawah kuasa ‘politik kehidupan nafsu’ ini manusia sebagai pemegang otoritas atas dirinya dimanipulasi, dikonstruksi, bahkan dihancurkan sehingga inidividu-individu Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

kehilangan otonominya. Manusia yang tanpa-‘jatidiri’ ini akhirnya menjadi robot seperti kerbau yang ditusuk hidungnya, menjadi kehilangan jatidiri dan karakter. Hilangnya karakter dan jati diri bangsa, salah satu yang kerap kali yang dipersalahkan adalah media massa baik cetak maupun elektronik. Sudah menjadi berita dan tayangan sehari-hari runtuhnya moral dan karakter masyarakat mengalami dekadensi moral. Korupsi, manipulasi, dan sisi yang lain. “Mau dibawa kemana bangsa ini?” Demikian suatu ungkapan yang biasa kita dengar di ruang-ruang publik, dengan rasa pesimistis dan apatis ungkapan umpatan masyarakat yang jengkel, seolah-olah negeri ini sudah 1


menjadi alat untuk memperkaya diri, dan kelompoknya saja. Dalam era tanpa batas saat ini (informasi dan globalisasi), bagian yang terpenting dari era ini adalah teknologi informasi yang bisa menciptakan terjadinya peradaban antarmanusia yang berada di antarwilayah, antarnegara, dan antarbangsa, tidak ada lagi batas yang menyekat. Dalam konsep komunikasi era ini ditandai oleh kemajuan di sektor perangkat keras komunikasi dalam bentuk: telepon, suratkabar, majalah, radio, televisi, satelit komunikasi, komputer, compact disc, video text, faksimili, fiber optic, telepon seluler, media yang terintegrasi (multi media) berupa tab, ipod, smart phone dan lain-lain. Era Globalisasi juga melahirkan perangkat lunak dalam wujud budaya dunia (global culture): musik pop, rock, film layar lebar, televisi global, makanan, minuman, fashion, seperti KFC, McDonald, Pizza, Coca cola, Levi’s, dan lain-lain gaya hidup. Pada realitas sosial saat ini nyata dalam kehidupan sehari-hari terlihat penggunaan perangkat-perangkat tersebut, baik di beranda rumah, di dalam rumah, maupun di dalam alam pikiran. Era globalisasi ini bisa kita katakan sebagai era budaya dunia. Sebuah budaya yang menawarkan dan mampu mengubah dan tampak dalam beranda rumah kita, dalam perilaku yang tecermin dalam pembicaraan sehari-hari maupun tulisan dan berita di media massa, tentang: gossip, kenakalan remaja, konflik antarwarga, narkoba, pelanggaran alat kontrasepsi, kumpul kebo, ‘the other woman/man’, perilaku seksual yang tidak normal, white collar crimme, korupsi, dan pelanggaran hak azasi. Menjamurnya diskotik, pub, Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

karaoke, perubahan pola berpakaian yang mengarah pada hal-hal yang praktis: pakaian jeans, sepatu sport, baju T.shirt (di satu sisi), dan pameran barang-barang bermerk, Aegner, Bally, Escada, Estee dan lain-lain. Demikian satu gejala dalam era ini. Menurut Alvin Toffler dalam Ishadi (1994:59) revolusi informasi dapat membuat satu bangsa melompat dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri dan ke masyarakat informasi lebih cepat tanpa harus melalui proses sejarah ribuan maupun ratusan tahun. Akibat negatifnya adalah terjadi kejutan karena perubahan yang demikian cepat. Pada kadar dan ukuran yang paling ekstrem berbentuk pecahnya negara karena pergolakan, seperti di Rusia, Yogoslavia, runtuhnya suatu rezim seperti di Indonesia, Mesir, Libya dan beberapa negara lainnya. Pada kadar yang paling ringan berbentuk perbenturan nilai-nilai dan norma yang lazim disebut ‘culture shock.’ Menurut George Gerbner dalam (Latif dan Ibrahim, 1997:143), media massa telah turut memberi andil dalam memoles kenyataan sosial. McLuhan berpendapat media telah ikut mempengaruhi perubahan bentuk masyarakat. Media tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia akan informasi atau hiburan tapi juga ilusi dan fantasi yang mungkin belum pernah terpenuhi lewat saluran-saluran komunikasi tradisionil lainnya. II.

Budaya Lisan Bahwa budaya lokal kita adalah budaya lisan, bukan budaya tulis, tak bisa kita bantah. Hal itu membuat penyimpanan informasi, gagasan, dan pengetahuan 2


hanya terjadi di dalam ‘ingatan’. Isi ingatan itulah yang ditransmisikan ke pihak lain yang belum mendapatkannya. Terkadang, kisah-kisah hikmah atau sumber informasi hanya dipegang oleh seorang yang mempunyai posisi khusus dalam masyarakat kita, yang berfungsi sebagai sumber kebenaran. Ignas Kleden menyebut budaya itu sebagai kelisanan primer (primary orality), di mana masyarakat kala itu belum mengenal baca-tulis. Namun, karena ingatan bersifat terbatas, tidak semua informasi yang dibutuhkan bisa ditransmisikan lisan secara sempurna. Budaya cetak baru memasuki Indonesia sekitar abad ke-20, saat tradisi lisan masyarakat kita masih berakar kuat.Jika dihitung usianya, kebiasaan baca-tulis yang, antara lain, ditandai oleh masuknya budaya cetak masih sangat muda. Budaya cetak telah mendorong kemampuan masyarakat untuk bersinggungan lebih luas dengan apa yang ada di luar kediriannya dan kedirian kolektifnya. Tentu saja itu akan sangat membantu untuk mendapatkan informasi dari luar yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki tatanan kehidupan. Itu sekaligus membuktikan betapa baca-tulis merupakan kendaraan menuju perbaikan peradaban. Sayangnya, meski sudah disadari sedemikian pentingnya budaya baca-tulis, toh tingkat kesadaran baca-tulis masyarakat kita masih rendah. Masyarakat kita lebih suka mendapatkan informasi dari media elektronik, terutama televisi. Kesimpulannya, masyarakat lebih suka mendapat informasi yang ‘dibacakan,’ sehingga penonton hanya berlaku sebagai ‘pembaca pasif’ yang Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

dengan tenang mengunyah dengan renyah segala persepsi yang dikemukakan di televisi. Fenomena itu disebut Ignas Kleden sebagai kelisanan sekunder (secondary orality). Budaya kelisanan sekunder tersebut menggambarkan bahwa kemampuan baca-tulis tidak terlalu dibutuhkan karena sumber informasi lebih bersifat audio-visual. Berbagai pandangan tersebut di atas, mengisyaratkan pada kita bahwa sebagian masyarakat kita belum begitu siap menghadapi berbagai bentuk media dan isi pesannya, oleh karena itu perlu adanya semacam ‘immunisasi’ buat khalayak kita yang sangat heterogen ini, baik agama, budaya, ras, etnik, partai dan lain-lainya. Atau dalam istilah lain literasi media. III.

Konsep Literasi Media Pasal 28 UUD 1945 mengamanatkan perlunya ditetapkan undang-undang (UU) sebagai produk hukum turunan guna lebih menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berinformasi. Dalam kaitan ini pula, pemerintah dan DPR sejauh ini telah mengesahkan sejumlah UU berkaitan dengan tata kelola informasi, antara lain UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berbagai dasar hukum ini perlu dipahami oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat komunikasi seperti wartawan dan aparat hubungan masyarakat, agar dapat lebih mengetahui tata kelola 3


informasi dan sekaligus membuat peta multimedia massa. Hal ini berkaitan erat dengan kaidah melek media (media literacy), yakni tugas pokok dan fungsinya untuk menyebarkan informasi, mendidik, memberikan hiburan, dan pengawasan masyarakat (to inform, to educate, to entertaint and social control) yang seluruhnya adalah hak dan kepentingan publik. Banyak literatur menjelaskan bahwa literasi mediasenantiasa dikaitkan dengan pendidikan bermedia. Permasalahannya mengapa bermedia perlu dilakukan sebuah literasi? Hal ini karena masyarakat kita bersifat heterogin, jika dilihat dari etnisitas, agama, insfrastruktur, pendidikan, pengetahuan, latar belakang profesi, geografis dan berbagai faktor lainnya.Varian kesenjangan dan perbedaan berbagai faktor tersebut berdampak pada kemampuan konsumen media dalam mengakses informasi. Keanekaragaman indikator itu juga yang mengakibatkan perbedaan cara pandang masyarakat dalam memahami setiap konten media (Potter,2001:5). Literasi media adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mendekonstruksi pencitraan media. Kemampuan untuk melakukan hal ini ditujukan agar pemirsa sebagai konsumen media (termasuk anak-anak) menjadi sadar (melek) tentang cara media dikonstruksi (dibuat) dan diakses. Pemahaman terhadap literasi media, tersebut merupakan salah satu konsep untuk membangun pengetahuan konsumen terhadap tekanan isu-isumedia. Literasi media juga memberikan penekanan kepada setiap individu konsumen media di masyarakat melakukan Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

kontrol terhadap. Konten media yang dimungkinkan dapat mempengaruhi budaya konsumen (Potter,2001:7). Literasi media didefinisikan Devito (2008:4) dalam Arifianto (2013), sebagai kemampuan untuk memahami, menganalisis, mengakses dan memproduksi pesan komunikasi massa. Literasi media merupakan bentuk pemberdayaan (empowerment) agar konsumen bisa menggunakan media lebih cerdas, sehat dan aman. Sementara itu, khusus kontenmedia televisisering dipahami mampu merefleksikan realitas obyektif di masyarakat. Padahal media televisi menurut penulis bukanlah cermin dunia realitas yang ada disekitar kita,karena konten media televisi dikonstruksi oleh banyak faktor yang menghasilkan ragam realitas. Artinya konten media televisi tidak dipahami dalam konteks yang bebas nilai (value free), namun realitas yang dikonstruksi televisi itu syarat dengan berbagai kepentingan politik keredaksian atau pemiliknya. Literasi media muncul dan mulai sering dibicarakan karena media seringkali dianggap sumber kebenaran, dan pada sisi lain, tidak banyak yang tahu bahwa media memiliki kekuasaan secara intelektual di tengah publik dan menjadi medium untuk pihak yang berkepentingan untuk memonopoli makna yang akan dilempar ke publik. Karena pekerja media bebas untuk merekonstruksikan fakta keras dalam konteks untuk kepentingan publik (pro bono publico) dan merupakan bagian dalam kebebasan pers (freedom of the press) tanggung jawab atas suatu hasil rekonstruksi fakta adalah berada pada tangan jurnalis, yang seharusnya netral dan 4


tidak dipengaruhi oleh emosi dan pendapatnya akan narasumber, dan bukan pada narasumber. Pesan yang diproduksi, dan disampaikan media televisi sangat erat kaitannya dengan pihak yang mendanainya (Shoemaker & Reese,1996:231). Menurut Arifianto (2013), Tidak seluruh masyarakat konsumen media memiliki pemahaman yang cukup memadai terhadap kontenmedia yang sekarang semakin bebas dan vulgar. Pemberdayaan masyarakat melalui literasi media memiliki konotasi penguatan pemahaman komunitas masyarakat terhadap eksistensi kontenmedia. Kepemilikan pengetahuan dan pemahaman terhadap kontenmedia diharapkan mereka dapat menentukan pilihan, dan mengedukasikan kepada komunitasnya mana informasi yang bermanfaat, dan sebaliknya. IV. Komunikasi Lokal: Komunikasi Partisipatoris, Kebersamaan, dan Musyawarah Melihat kehidupan masyarakat Indonesia dan geraknya yang dinamik, partisipasi masyarakat secara sadar, kritis, sukarela, murni, dan bertanggung jawab adalah baik, karena ada kemungkinan biaya pembangunan menjadi murah, baik karena memang sesuai dengan prinsipprinsip dasar membangun masyarakat bangsa dan negara. Tetapi kenyataannya sulit dilaksanakan. Menurut (Hamijoyo, 1993:11), sulitnya partisipasi masyarakat dilibatkan, lebih banyak bersumber dari kurangnya kemauan atau itikad baik, komitmen moralitas, dan kejujuran dari sebagian para komunikator, pemimpin atau penguasa, baik kalangan pemerintahan,

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

swasta, dan masyarakat dari semua tingkatan. Pengamatan dan pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi murni masyarakat ada hubungannya dengan faktor-faktor kultural dan struktur sosial dalam masyarakat. Indonesia dikenal dengan gotong royong, mapalus (Sulawesi Utara), subak (suatu bentuk gotong royong untuk mengatur pengairan sawah di Bali). Di Srilanka ada smaradana, Filipina dikenal Bayanihan. (Hamijoyo, 1993:13). Partisipasi murni masyarakat kenyataannya berawal dengan adanya kebersamaan (togetherness, commonality). Kebersamaan dalam mengartikan atau mempersepsikan sesuatu. Kebersamaan dalam cara memecahkan masalah atau kesulitan, merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang bersangkutan. Konsepsi kebersamaan ini memang penting sekali, bahkan menentukan, dalam proses komunikasi. Karena komunikasi dapat berarti proses atau usaha untuk “menciptakan kebersamaan dalam makna”(the production of commonness in meaning). Hal terpenting dalam komunikasi adalah kebersamaan dalam makna itu. Menurut Hamijoyo (1993), agar komunikasi dipahami dan diterima serta dilaksanakan bersama, harus dimungkinkan adanya peran serta untuk “mempertukarkan” dan “merundingkan” makna diantara semua pihak dan unsur dalam komunikasi (“exchange” and “negotiation” of meaning). Sebagai tujuan akhir berbagai kegiatan dalam masyarakat yang kita kejar adalah harmoni dan compatability atau menurut istilah kita keselarasan dan keserasian. 5


Pertukaran dan perundingan makna ini dalam masyarakat Indonesia ada ‘lembaga’ yang sudah membudaya dan khas untuk itu, yaitu lembaga musyawarah. Tekniknya adalah dialog yang dapat diartikan sebagai proses untuk mengenal, membandingkan dan mempertemukan unsur-unsur yang sama dari logika yang dimusyawarahkan. Kebudayaan digunakan untuk membicarakan tentang pola tingkah laku dan perangkat kebiasaan tertentu sebagai acuan sikap dan tindakan manusia. Semua orang sebagai warga dan pendukung budaya masyarakat itu biasanya sepakat tentang nilai-nilai serta norma pokok bagi acuan berpikir dan tindakan. Akhirnya, dari situasi sosial seperti itu melahirkan peradaban Indonesia yang mengarahkan pada terciptanya sociatel state (masyarakat yang bebas dari bayangbayang satu kekuasaan yang mengatasnamakan organisasi pemerintahan), dan kemudian lahir sebuah civil society. V. Memberdayakan Kearifan Lokal dalam Lietarsi Media Kemajuan teknologi membawa perubahan besar pada format dan ragam media massa. Akses masyarakat terhadap berbagai media informasi itu makin bebas dan luas. Pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada pengguna, demikian juga pengawasan dan pengendaliannya.Kenyataannya kecakapan untuk memilah media yang baik ataupun informasi yang benar tidak merata.Pada tataran ini masyarakat perlu pembekalan agar bijak menyerap media.Dalam ilmu komunikasi, kemampuanini dikenal dengan melek media atau literasi media. Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

Pertanyaannya apakah sungguh kearifan lokal dapat membawa masyarakat dapat lebih cerdas memahami isi media, ini perlu sebuah kajian atau riset mendalam.Saya bukan berarti pesimistis dengan kondisi di era serbacepat informasi ini, pertanyaannya mampukah kearifan lokal membimbing masyarakat tetap sehat informasi, sehat sikap, dan sehat berperilaku. Kita tetap harus berikhtiar bagaimana kearifan lokal yang kita miliki dapat kita gunakan sebagai filter masyarakat dalam menyaring isi media. Badan Litbang, Kompas (2011) melaporkan, budaya merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk membangun masyarakat melek media. Ajaran budaya dalam wujud kearifan lokal mampu mengatasi terpaan media. Praktik ini ditemukan pada komunitas Samin di Pati, Jawa Tengah, yang melalui keteguhan ajarannya berhasil menahan diri tidak meniru perilaku yang ditontonnya. Sebaliknya pada masyarakat di Maluku, media lokal justru dipakai untuk menyebarluaskan nilai dan tradisi melalui tayangan program yang dirancangnya. Sejumlah penelitian menunjukkan upaya pemberdayaan aset budaya untuk mencapai melek media pada masyarakat Bali, Sumba, Dayak, dan Sulawesi. Hal ini juga bisa kita temui pada saudara-saudara kita di Baduy, dan Masyarakat Adat Cisungsang salah satu Kasepuhan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak, yang tetap memegang teguh ajaran, dan menjaga nilai tardisi dengan tidak terpengaruh pada apa yang dilihatnya di media. Kearifan lokal (local wisdom), menurut Darmastuti (2012:64) dalam Arifianto (2013) merupakan gagasan 6


masyarakat setempat yang bersifat bijaksana, penuh dengan kearifan, bernilai baik yang tertanam nilai-nilai dan ikuti masyrakatnya. Kearifan lokal merupakan manifestasi ajaran budaya yang dihidupi oleh masyarakat lokal sehingga dapat digunakan sebagai filter masuknya interaksi budaya asing. Menurut Arifianto (2013), nilai dan norma budaya lokal di masyarakat itu dapat digunakan sebagai dasar pedoman ketika masyarakat lokal mengakses informasi dari media baru (asing). Pemikiran teoritik tentang literasi media merupakan produk sejarah para intelektual Barat (western) .Dimana dalam pemikirantersebut terkandung dua pernyataan penting, (a). literasi media telah mendorongmunculnya pemikiran kritis dari masyarakat terhadap produk yang disajikan media. (b). literasi media memungkinkan terciptanya kemampuan untuk berkomunikasi secara kompeten dalam semua bentuk media, lebih bersikap proaktif dari pada reaktif dalam memberi makna terhadap produk ragam media. VI. Contoh Kearifan Lokal: Ritual Adat Bulan Purnama Opat Belas Bulan PurnamaOpat Belas adalah ritual adat yang setiap bulan dilaksanakan di Kasepuhan Cisungsang, Lebak, Banten. Dalam ritual bulanan tersebut para tokoh adat /Rendangan berkumpul di kediaman kepala adat, walau tidak semua Rendangan yang berjumlah 96 orang hadir. Salah satu tujuannya, Rendangan menemui kepala adat, untuk mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan di Kasepuhan Cisungsang langsung dari kepala adat. Selain itu tokoh Rendangan menyampaikan pesan tentang berbagai Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

permasalahan selama satu bulan yang menyangkut incu putu(masyarakat adat), baik masalah pertanian maupun masalah kehidupan lainnya, kepada kepala adat.(sumber Tesis Yoki Yusanto, 2011). Pada konteks pertemuan kepala adat dan tokoh Rendangan dalam ritual adat Bulan Purnama Opat Belas, terdapat proses penyampaian pesan melalui bahasa Sunda yang merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang. Dengan bahasa sunda proses penyampaian pesan berupa informasi dari kepala adat kepada salah seorang tokoh Rendangan. Dalam peristiwa ini, penasehat Kasepuhan Cisungsang yang dipercaya untuk bertemu dengan kepala adat dan menerima informasi. Tokoh Rendangan lain yang hadir dalam ritual adat Bulan Purnama Opat Belas mendapatkan informasi dari penasehat kasepuhan. Interaksi para Rendangan dengan Kepala adat yang sudah menjadi rutinitas di Komunitas Adat Kasepuhan Cisungsang, sesungguhnya merupakan bentuk komunikasi kelompok yang besar antara Ketua adat ‘Abah’ dengan warganya, karena para Rendangan merupakan representasi dari seluruh masyarakat adat yang meliputi keturunan incu putu kasepuhan Cisungsang. Menurut Yusanto (2011), masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang dalam berkomunikasi dengan kepala adat di Kasepuhan Cisungsang, diwakili oleh Rendangan, dalam kelompok kecil. Dalam tradisi komunikasi yang terjadi di komunitas adat Kasepuhan Cisungsang. Salah satu fungsi dari ritual ini adalah intinya menjaga dan melestarikan tradisi adat, menjadi masyarakat modern dengan tidak meninggalkan tradisi yang sudah ada. Selain itu inti dari ritual adat Bulan 7


Purnama Opat Belas adalah penyampaian do’a untuk para leluhur dari Incu Putu kepada Yang Maha Kuasa.Dalam pertemuan antara kepala adat dan Rendangan, adalah penyampaian informasi yang disampaikan kepada tokoh Rendangan. Selanjutnya meneruskan informasi tersebut kepada tokoh Rendangan yang lain, agar segera dan harus diketahui oleh para incu putu masyarakat adat Cisungsang.Demikian salah satu bentuk tradisi yang masih hidup berjalan di salah satu Kasepuhan yang berada di Banten Selatan, yaitu Kasepuhan Cisungsang yang terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Bagan Proses Masyarakat

Literasi

Media

di

Serbaneka Media dan Informasi cepat

Literasi Media

Masyarakat Rentan Informasi

Masyarakat Informasi Peduli Media

yang lain dalamjangka panjang literasi media dapat mendorong kualitas isi media. Literasi media membantu orang untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap konten media, sehingga ia dapat mengendalikan pengaruh media dalam kehidupannya. Kearifan lokal merupakan manifestasi budaya yang dimiliki masyarakat, dapat digunakan sebagai filter dalam menghadapi pengaruh budaya asing atas terpaan media. Bahkan strategi literasi media dapat dipengaruhi keberadaan kearifan lokal di masyarakat sebagai konsumen media. Sumber Bacaan Arifianto. S. 2013. Literasi Media Dan Pemberdayaan Peran KearifanLokal Masyarakat. Peneliti Komunikasi & Budaya Media,di Puslitbang Aptika,& IKP Balitbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hamijoyo, Santoso.S. 1993. Landasan Ilmiah Komunikasi. Pidato Ilmiah. Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Ilmu Komunikasi. Surabaya. Universitas DR. Soetomo.

Kearifan Lokal

Sumber: diolah dari berbagai konsep dandiadaptasi dari S.Afrianto. 2013 VII. Kesimpulan Literasi media berangkat dari persoalan kultural, dimana budaya lokal bertemudengan budaya asing melalui media.Literasi media ini di satu sisi berupaya memberdayakan masyarakat ketika berhadapan dengan media. Pada sisi Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

Ibrahim, Idi Subandy, dan Latif, Yudi. 1997. Hegemoni Budaya. Bentang, Yogjakarta. Ibrahim, Idi Subandy. 1997. Ecstasy Gaya Hidup: Kebudayaan Pop dalam “Masyarakat Komoditas� Indonesia. Penerbit.Mizan. Bandung. Ishadi, SK. 1994. Era Informasi dan Televisi Transglobal. Jurnal Komunikasi dan Pembangunan. Balitbang Depatemen Penerangan. RI. Jakarta. No. 14. 1994. 8


Shoemaker,Paula J & Stephen D.Reese, 1996, Mediating The Massage Theories of Influence on Mass Media Content, Second Edition,New York : Longman Publishers Yusanto, Yoki. 2011. Tradisi Komunikasi Anggota kelompok Rendangan Dengan Kepala Adat. Studi Etnografi Komunikasi Dalam Ritual Adat Bulan Purnama Opat Belas di Komunitas Adat Kesepuhan Cisungsang. Kabupaten Lebak. Banten. Thesis. Bandung. Fakultas Ilmu Komunikasi. Universitas Padjadjaran. Gramedia.com/resensi/detail/53/Literasi+ Media+%26+Kearifan+Lokal%3A+Konse p+dan+Aplikasi.Litbang Kompas. http://catatansyamsul.wordpress.com/2012 /07/15/pentingnya-menumbuhkan-budayaliterasi suatu-teladan-dari-mendiang-gie/

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

9


COMMUNICATION AND IDEOLOGY CONFLICT IN INDONESIA; POLITICAL IDEOLOGY IN INDONESIA POLITICAL PARTY By BASUKI AGUS SUPARNO Writer is a Lecture of Communication Department Faculty of Social and Political Science Universitas Pembangunan Nasional “Veteran� Yogyakarta Indonesia Email: basuki.agus@gmail.com Abstraksi Keragaman ideologi politik dapat diterima atau ditolak dalam sistem politik. Mekanisme yang ada menggambarkan keberadaan terhadap keragaman ideologi politik dalam sistem politik yang menjelaskan proses eksklusi - inklusi. Sistem politik sebenarnya melakukan kontrol untuk perbedaan ideologis melalui pengembangan Model Pengecualian - Inklusi . Model ini telah dimodifikasi sesuai dengan situasi dari Orde Lama ke Orde Baru serta era Reformasi yang mana pemerintah melakukan eksekusi dan mengendalikan konflik yang tumbuh berdasarkan ideologi bahkan ideologi radikalisme. Sejak gerakan Reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah berubah dengan mengamankan konflik yang disebabkan oleh ideologi politik atau ideologi agama. Pemerintah sukses mengkonsolidasikan dan menemukan konflik ke dalam lingkup sempit yang tersedia dalam sistem politik . Tetapi pada saat yang sama, atas nama demokrasi dan kebebasan berekspresi , gerakan sosial - agama meningkat. Hubungan dan antar - hubungan antara organisasi agama menciptakan arah baru konflik yang semakin rumit dikarena pengaruh fundamentalisme dan radikalisme.

Kata kunci: Political ideology, diversity, differences, religion organization, religion ideology, conflict, and communication

I. Introduction The population of Indonesia has approximately reached 237 million people throughout in 33 provinces (National Statistics Bureau, 2010). It is not something new because Indonesia has a variety of ethnics, religions, cultures, local languages, and traditions. The milieu where people have been living in Indonesia from generation to generation or period to period has created relations and inter-relations that form the societal and

psychological involvement. This nation has been long time assumed as Indonesia- a term that explains as imagine community. It seems like exciting, because many things happened that enrich and enlarge the perspectives our lives as Indonesia. But at the same time, it is complicating for relationships even more conflicting or tragedy. It means, the differences tend to create the tension of conflicts. Whoever will acknowledge these situations, he must say that it has

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

10


never easy to be resolved and secured. In many areas of Indonesia, conflict was blasting that destructed everything. During the Old Order Regime, conflicts can be found everywhere whether these were caused by economics interest or were caused by ideological and political interest. The conflicts were also taken place during New Order Regime, for examples Situbondo conflict (October, 10, 1996); Sanggaledo West Kalimantan (December, 26, 1996); Rengasdengklok (Februari, 1, 1998) and Majalengka (Suparno, 2012: 156). We can see here some conflicts with a broad of sense and with a variety of ideology settings: Poso (religions), Balinuraga (ethnic), Sampang (Syi’i-Sunni conflict), violence inter-faith between MTA (Interpretation Al Quran Forum) and NU (Nahdhatul Ulama); and violence on behalf of religions (Bali Bombings and JW Marriot Hotel Bombings in Jakarta). All indicate that conflicts frequently happen in surrounding us and we can’t stop or prevent it properly without keeping an attempt to prevent it. However, conflict management is an important thing in our life to keep the social arrangement to be peaceful. To manage conflict, each regime has devoted some strategies to secure the situation in order to be peaceful. Each regime developed it

differently from period to period. New Order Regime, for instance, managed and secured to the conflict by military and territorial approaches. This power controlled and limited the movement of political and religion groups or its affiliation that oppose to the rule and social arrangements. The ruling government also ensured that each social, political and religion activity did not violate the social and political arrangements. In other words, the power of state suppressed it so deeply affecting the diversity change into as the uniformity way. It was done with goals to maintain the political and social order. But the result, this approach raised opponent, muted group and underground movement against government. The way that was operated by ruling government arises against to the regime. Ultimately, this approach has been changing since Reformation movement voiced the freedom of expression and freedom of press. The new order regime was over and the same time the power was also changing. This era encouraged people expressing his feeling and beliefs openly. They formed organization with or without ideological foundations-at the least seeking the resources what they want. At that time, on behalf of democracy, parties were created rapidly. For them, it is necessary to adjust a conduct properly from

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

11


authoritative power to democratic power. At this point, government tried to re-formulate and re-define the way to implement values of ideological state and repressive state (Foucault, 1994) In early period of Reformation movement, there were 114 parties (Hwang, 2011:117). According to a member of Bureau of State Intelligence in Indonesia As’ad Said Ali (2012:vii) told us that the impact of Reformation movement affected social conflict increasingly. Liberalization created highly tension in the society. Consequently, this regime was still seeking the formula and to find the best practice to manage conflict that shall tend increasingly. The other more serious problems were radicalism and sociopolitical-religion clashes. It took place among religions. We can see problems seriously to the relationship among religions, relationship inter-faith and desire to implement the shari’ah principles in Islam to the political system. Clashes between secularization and Islamization can’t be hidden more. It can be seen barely ignoring the available of social and political arrangement. They frequently violated the rules and the law within society. Many argued that Islam and politics can’t be separated. One of them said that if someone is able to separate sugar from its sweetness, he

will be able to separate Islam and politics (Schwarz, 1999:167) Argument reflects that Islam and politics can’t be separated at all. Islam was still constantly perceived as one of forces affecting significantly the political climate. They play an important role to dominate the public sphere. But at the same time, Islam has had an attracting issue for youth because offering a new perspective for life. While the elite misconduct by doing corruption and nepotism. Hence people seek alternative way to substitute the system. Therefore, although many efforts were dedicated to marginalize Islam, these can be said fail. Proliferation of Islamic movement in politics was still existed. Values of Islam affect many dimensions of life including education, economic and culture. Some organizations and groups with Islamic values orientation have been growing and penetrating the standpoint of a state ideology Pancasila. They express to uphold shari’ah within national political systems, reject democracy systems, and try to replace this system with Islamic State. Of course these directions must be controlled and limited. As mentioned earlier, each regime had devoted to control this situation. Exclusion and inclusion can be an instrument to reduce or deconstruct the movement. Inclusion strategy for instance, is used to invite them to

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

12


participate to the available system. According Julie Chermov Hwang (2011), inclusion strategy was more effective than that suppress them. In the political arena, mobilization and movement can be identified soon if they are be a part of larger system. They must give their loyalty stronger to the systems than religion orientations. Of course it will do so if their interests can be accommodated. Within political sphere, politics can be depicted as a multisided conflict among individuals and groups trying to achieve different goals and satisfy opposing interest. In the simplest definition, politics can be perceived as some a form of struggles people trying what they want. In other word, politics is a clash of conflict that explains some locations where they try to get what, when and how (Ranney, 1987: 3). In this point, we are aware that conflict can be transformed into a great opportunity that was acquired for the growth of society. The maturity of society can’t be merely determined by consensus. Conflict plays an important role in shaping the development of society. State of affair is always spreading constantly. Society is inherently self-contained of conflicts. There is no society without conflicts. Each of components in society must be contributing a clue in binding the differences. The development of technology especially information

and communication technology make it more difficult to control and secure closely. Technology reshapes religion-socio politic movement. It means that society must do adjusting to a radical change affected by technology. New media has been shaping and modifying the way people connecting and conducting the others. By technology, interaction and communication were becoming easy but it is more difficult to protect or to filter it. Movement, demonstration, riots, clashes or amok can be communicated through technology. Technology provides some information that they need either positive or negative. They can search an excitement ideology from the outside whether it is suitable for Indonesian culture or not. At this point, discourse especially political and ideological discourses become an arena where any affiliation of ideologies and groups compete within it. They have been transformed their identity and movement into a variety of forms. II. Theoritical Political Ideology: Accommodation Process Diversity of politic ideology can be accepted or rejected in the government political system. It is actually depend on to how the power in the political system responding it. In United States of America, although it was mentioned as a state of democracy, US has only two

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

13


parties: Democrat Party and Republic Party. It does not matter for America and it does not lessen the quality of democracy. People of America have believed that they have been enough devoting to two kind of political ideologies: Democrat or Republic. For Indonesia, due to ideologies, it seems difficult to realize. Multi-ethnics, multi-religion and multi-cultural as social fact, were difficult to unite them to be two or three parties. Fortunately, Indonesia has national slogan that people committed it: Unity in the diversity-Bhineka Tunggal Ika. Democracy always raises a fundamental question: who will do the governing and to whose interests should government be responsive when the people are in disagreement and have divergent preferences (Lijphart, 1999:1). This implies that the power can almost fulfill all available interests. There are always disagreements of preferences within society. This contradiction influences the aims that will be accomplished. Of course, Indonesia and America can’t be compared without pre requirements. As mentioned earlier, Indonesia has a variety of dimensions in social life. Although Indonesia uses national language “Bahasa Indonesia�, in everyday of life, each ethnic uses the local languages that consist of more 800

local languages throughout Nusantara. Viewed from religion, Indonesia has multi-religion that consists of Islam, Buddha, Hindu, Catholic, and Protestants. Seen by ethnic, it is easy finding some difference of ethnics: Java, Bali, Sundanese, Acehnese, Lombok, Dayak, Melayu, Betawi, Asmat, Sasak, Bugis, Minang, Batak, and so forth. Sometimes relations among tribes can produce constructive understanding. They share common of meaning respectful. But another occasions, they have conflict that force them to fight each other. They have frequently exclusive claims toward his beliefs, attitudes, and political orientations. They tend to see their identity as the best. This energy is positive to construct the entity of social arrangements. But at the same time, it has potential to destruct social order that was maintained for a long time. Dualistic positions are advantages for Indonesia development into modern phases when the power can manage it effective, smart and creative. On the contrary, when it fails to control the diversity, it only affects riots and amok that fire anything. In the Reformation era, the government responded it rapidly. The political systems liberalized people involving in the political life. They were free to form the political party with ideological orientation.

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

14


Government believed it can control the clashes of ideology. Some of parties were formed on Islam orientation. Others were created on nationalism orientation. Or they blended between nationalism and religion. We can mention some parties with any of ideologies that compete in Indonesia political system. PDI-P (Indonesian Democratic Party of Struggle), Golkar Party, and Democrat Party are parties that based on the nationalism platform. PKB (National Awakening Party), PPP (United Development Party), PKS (Prosperous Justices Party), PDS (Prosperous Peace Party), and PAN (National Mandate Party) are parties that place Islam as political platform. Religion is used as an instrument to struggle in the political arena (Ananta, Arifin and Suryadinata, 2005). Yet there are still many else with different of ideological platforms. Not only Islam nor nationalism could be the ideological platform, but ethnics or races could be too. Political practices in several years ago actually depicted that diversity were unified into two parties (PPP and PDI) and a functional group (Golkar. It was 32 years the regime could keep it on a hand. People must leave their own ideological platform except take Pancasila as the only platform of political ideology. Any groups or

parties that rejected and against it, the regime could take them in jail. Any groups that avoid this domination frequently opposed and performed activity through underground and clandestine. What the regime did, it could actually not control diversity and conflict effectively. Because after regulations that all parties and NonGovernment Organization must accept Pancasila as the only ideological platform, polarization within society was broken up. Some reactions can be summarized here: a. Any groups or organizations accepted Pancasila as the only political ideology. They relied on to the government’s policy to secure and maintain the diversity on behalf the nation unity. At the same time, they worked in disguise to change gradually. b. Any groups or organizations devoted his time empowering civil society. They made a conscious attempt to change the situation. They believe that a change will occur in two ways: by understanding the contradiction in society that react and negate the domination of the power and by providing interpretation that will help people understand domination and the kinds of change that would be desirable (Littlejohn, 2002:217) c. Any groups and organization was becoming underground and

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

15


clandestine completely (Hwang, 2011:76) Finally, the system that restricted any kind of ideologies for organizations and parties was collapsed. President Soeharto as the prominent figure of New Order Regime resigned and was toppled by Reformation Movement in 1998. This movement drastically changed everything. Many social actors who gave contribution to Reformation Movement reformulated and redefined the new perspective in managing conflict and reconstellation the power. Hence, Indonesia was setback to restructuring the relations of power. Relation between legislative and executive was under questions including amendments constitution as fundamental step to change. Three parties that were established in New Order Regime were dismissed instead raising some parties. It needs no long time to liberalize the political systems. Now Indonesia has implemented multiparties that each can adopt any kind of ideologies that were available in the society. Many argued this system can manage conflict more effective because, they can seek their interests openly within political arena. Democracy has been becoming a path way to resolve the conflict. Democracy requires several conditions so this system can prevail successful. According Lijphart

(1999:30) the primary meaning of democracy laid on to all who affected by a decision should have the chance to participate in making that decision either directly or through chosen representatives Conflict of political ideologies in Reformation Era can be silenced temporary. Why it said temporary? Because this system has not yet be examined by several conflict from those who does not satisfy to the system. It needs time to mature. It must be remember that New Order Regime had been successful securing the system for 32 years. On the contrary, systems that accommodate the diversity of ideologies were still searching the idealistic formula to handle the conflicts. Up to this point, all parties and diversity of political ideological have been final. All can accept this change as long as differences were accommodated. III. Religion Conflicts Unintended consequences that embedded in Reformation Movement are breaking the seal for religion ideologies. These consequences look like unseen before. During New Order regime, many organizations and groups as well as its affiliation performed their activity through underground and clandestine ways. Under constitutions that guarantee the freedom of expression and freedom of speech, those organizations were

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

16


waiting the moment to move on the surface. Reformation was blessing in disguise for them. They performed their religion ideology in a variety of sense after they have occasion in the larger of situation. During transition phases, it was not surprising if many groups and organizations were growing rapidly including radicalism groups. For examples Front Pembela Islam (FPI) Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia, Laskar Umat Islam Surakarta, Gerakan Pemuda Islam, Laskar Hizbullah, Forum Komunikasi Ahlul Sunnah Wal Jamaah, Al Ikwanul Al Muslimun Indonesia, Hzbut-Tahrir Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Jamaah Anshorut- Tauhid (Hasan, 2006; Aziz, 2011 ). Inter-relations between the most prominent Islamic organizations-Muhammadiyah and Nahdhatul Ulama (NU) were also worried. Relation between MTA and NU has several constraints too. Tension between syi’i and sunni that was manifested into conflict NUSyi’I in Sampang Maduara was bringing about. Shortly, new regime resulted by Reformation movement can liberalize New Order regime’s domination, but at the same time, it enlarges religion conflict onto broader. Reformation movement has been blessing to them to re-actualize and re-perform their ideologies. In the very clear voices, they articulate

implementation shari’ah. Therefore, clashes frequently happened in many areas of Indonesia. For ruling government, it is new task to manage the conflict especially religion fundamentalism and religion politics. School of thought and understanding to the two main sources of Islam-Al Quran and Al-Hadist, create a tension. Trivial matters frequently trigger conflict unnecessary. Many factors can be explained to resolve the substantial problems. Prejudice in classic sense is an antipathy based on faulty and inflexible generalization (Ellis, 2010:295). Prejudice is one of factors that determine a kind of relationships among groups. As we know, prejudice can be articulated as a negative or hostile attitude toward another social group. It is distorted, biased, or inaccurate attitude toward a group based on defective or incomplete interpretation of information acquired through either direct or indirect experience with a group (Ellis, 2010:296). This factor can affect highly emotionally where relations among difference of groups take place. Within internal relation itself, some differences in ritual Islamic practices make highly prejudice. In praying ritual for instance, there are groups using qunut but others avoid qunut. Many practice tahlilan, others forbid tahlilan. Each claims the practices as the truth and traditions. Whoever blame the practices, it means they

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

17


have distorted the truth and tradition what they believe as an honor and respectful. That’s why they will defend it to the end. Consequently it raises the violence and disobedience as well as intolerance. According to Hannah Arendt (1972: 52) any tolerance that we might feel toward the diobeyer is dependent on his willingness to accept whatever punishment the law might impose. In his statement, what the important thing that should be known: Is the law dead? Because if any organizations or groups based on Islamic ideologies do not accept the law that was imposed by the state, it means that the law can’t be functioned to punish them. They already have the most serious risk when they behave improperly accordance with the law of state. It also shows us that there is weakness of the state to implement the law strictly. Of course, not all Islamic organization or groups refuse the law of the state. We just describe that all Islamic organization in Indonesia has diversity a range of moderate to radical. Hence, it was needed to manage this diversity effectively and peaceful. Thus, relation within religions especially Islam, points out some of patterns. First, there are some radical religion organizations that devote to implement the shari’ah as a way of life including within political system. This existence of organization tends exclusively. They

seldom interact to other of social organizations even government. Communication and interaction has been suffering and having prejudices. Government frequently suspects these organizations making violence and violating the law of state. On the contrary these organization conceive government as the distort leader who must not be obeyed. This government must be against except implementing shari’ah into the political systems and official regulations. Second, relation among Islamic organizations. School of thought and the way of understanding create the tensions. Claims of the truth and traditions frequently direct or indirectly negate and oppose the others. Furthermore, it implies to misconduct in communication behavior. Stereotypes, prejudices, claims of the truth, and anxiety prohibit interaction more equally. Each of conflicts was prevailing, there was no single of factors that trigger independently. Each of religion organization shows us the degree or level of acceptance the differences. Nahdhatul Ulama for example, has been known as moderate religion organization that has the most adherent who involve as members of organization. It was approximately 40 million adherents. Second largest was Muhammadiyah that has adherent approximately 30 million people (Hwang, 2011: 78).

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

18


Muhammadiyah has also been known as moderate organization. As adherent, there was a kind of hierarchy when they respond the others. Level of hierarchy can be noticed by type of responses. Tolerance, co-operative and confrontation always spread over within the structure of organizations. On one side, they need acknowledgements; on other sides they secure the organization by creating militia who defend it. Elite performs tolerance. The intellectual actors of organization behave cooperative. The last level tends to defend and protect the elite and intellectual actors of organization. In this context, concept identity and religion group has not been ended. They always redefine their existence in relate to the social and political change that take place. Exclusivity with basis on religion and practices that was developed it so rigid because they develop their identity and group based on strictly understanding toward values of religion that refer to Al Qur’an and Al Hadist. These situations also show us that Indonesia still needs strategy to manage and maintain a variety of conflicts especially ideological and religion conflicts. Many argued that communication plays an important role to integrate and manage conflict. Manuel Castells (2009:3) believed that communication has an important power to resolve the conflicts.

Power is more than communication and communication is more than power. Thus, communication can be used as an instrument to maintain and resolve the conflicts. We can mention it as conflict management. Communication can bridge some of differences that arises the conflict among religion organizations. IV. Communication and Conflict Management Some experts believe that communication is an important role to resolve the crises and conflict (Rollof, 1982; Krauss and Morsella, 2000; Millar and Heath, 2004). According to Bradac and Bower (1982) who have postulated the communication axioms said that communication as ubiquitous and powerful force in society. These arguments describe that communication can be used as an instrument to resolve and secure the conflict and crises. Communication has forces to shape and reshape the relationship among groups. It determines the nature of relationships. Communication has specific nature. It involves cause-effect relationship among participants of communication. They communicate each other to get the common of meaning. Communication facilitates people who have difficulties to reach the common understanding and common of meaning. They cooperate

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

19


and consolidate their task through communication. Shortly communication can be functioned as an instrument to influence, consolidate, cooperate, integrate and maintain the relations that existed in society. Levels of communication also allow us to operate it useful for any of purposes. We have known that conflict can take place to any level of relations. Conflict can happen at interpersonal level, group, organizational and society. Therefore, interpersonal communication, group communication, organization communication or mass communication can be advantages for any of efforts to solve the problems. Elements of communication can be identified to find out the substantial problem that must be solved. In other word, prejudice, stereotypes, misunderstanding, distortion and biased can be avoided when each faction can reach the common of meaning and common of understanding. Hence communication facilitates to reach common of meaning among participants of communication, in turn, conflict can be reduced. It proves that communication can be so helpful. Communication can ameliorate conflict. But according to Christopher Moore (in Littlejohn and Domenici, 2017:11), we are able to asses

conflict properly and make design interventions in it, if we have more information on how conflict occurs, what the barriers are to resolving it, what actions could be taken to address the conflict. As mentioned earlier that conflict can be caused by a variety of differences. Although Moore mentioned some factors that cause the conflict, this article just focus to ideological and values differences. Values differences can encompass different criteria for evaluating ideas or behavior; exclusive claims for valuable goals; and different way of life including ideology and religion (Littlejohn and Domeneci, 2007:12). But in general, conflict can be defined as an action that is incompatible with another action prevents, obstructs, interferes, injures, or in some way makes the latter less likely or less effective. Then, what does incompatible mean? This means that it leaves flexibility with to unit in a broad of sense: individual, relationship, organizational or societal group. Or this incompatible encompass to activities including exchange, cognition, task orientation, participation and so forth (Roloff, 1982:485). At this point, communication facilitates and constitutes the production, transmission, and interpretations of symbol. As Harold D Lasswell said communication as: who says what in

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

20


which channel to whom with what effect. With definition above, we argued that communication and conflict are interdependent. That’s reason why communication was conceived as instrument that can be used to ameliorate conflict even reduce it rapidly. Conversely, communication can cause conflict too or to be symptomatic of conflict; at the same time may be an effective way or mode of conflict resolution (Hocker and Wilmot, 1985). Thus, communication and conflict can have important influences on the other. We can notice some situations that communication secure conflict differently. Attitudes toward differences are not actually the same. Sometimes, we ignore the differences. Sometimes we embrace differences. Other times we resist differences and the other occasions we fight differences. Shortly, we respond differences with varies of reactions (Littlejohn and Domeneci, 2007:107). Mikhail Bakhtin called jumble of voices as heteroglosia (Littlejohn, 2002:106). Hence we can point out how communications do to conflict. First, communication must seek the similarity and try ignoring the differences. Here communication builds important connection with others. The important thing here is to find common of meaning or common of ground. By communication and interaction, people can create

situation where people can be relax and be ourselves without threat and criticism. Communication can take important part to ameliorate conflict by enhancing the identity, clarifying the values and allowing us to internalize what is most the important. This strategy clearly provides the opportunity to build ideas about what it means to be a person, to define the relationship to others, or to establish the qualified understanding to others. The second communication strategy to handle conflict is to acknowledge differences. Differences can be said as social fact that can’t be eliminated. In other words, differences must be communicated each other. We use this strategy because we understand well that differences can make exciting, provide a learning opportunity or expand understanding about differences. What then is made in this pattern of interactions? (Littlejohn, 2002:109). Of course, communication provides important thing to inform that differences as social fact. Diversity and pluralism can’t be avoided at all. At the same time it creates value of multiculturalism, positive thinking, and honor for all groups. Therefore, dialogue is so important to enhance the mutual understanding among the groups. When people resist to differences, communication

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

21


strategies also change direction. As we know that people become protective about our beliefs, values, norms or ideologies. These resistances can take many forms. It depends on toward the level of resistance that they perform. These levels also influence the way to resolve. If they tend to conceive as superior, they will see other as inferior. At this position, communication is necessary to convince that the others also claim as superior. We can argue and persuade them that others have the same way to claim as superior. From three approaches that were mentioned above, finally we acknowledge that it must be the best strategy to manage conflict. This strategy should encompass all factors to minimize conflict. This strategy must attempt to coordinate the resources of differences and to achieve the best level of communication that can be reached. It also encourages that all stories can be told and to be heard without constraints, intimidations, fear or criticism. According to Littlejohn and Domenici (2007:111) it is pattern in which individuals say what is important to them without trying to change others. It is pattern in which individuals listen deeply to what others are saying in an attempt to understand their social world. It is pattern in which participants tell stories from their experience to help

others get a glimpse of their social world. This is communication strategy that is idealistic. It seems difficult to implement. Because it seems that we are still unaccustomed to do this form of communication. Our society is seldom involving the possibility of talking and listening in these ways. V. Managing Conflict in Solo Municipality: A Case Communication strategy to control and manage conflict in Solo City/Municipality has been applied well. As we know Solo City that was located in Central Java has been well known. Boarding Islamic School Al Mukmin Ngruki was located at Solo where Abu Bakar Ba’asyir had been teaching here before sentenced in jail 15 years by court. In Solo, some Islamic radicalism was built with any of affiliations. Some of them affiliated to Hizbut Tahrir. Others affiliated to Jama’ah Islamiyah. And others affiliated to Front Pembela Islam, Jama’ah Anshorut Tauhid, Laskar Umat Islam Surakarta, Al Ikhwanul Al Muslimun, Majlis Tafsir Al Quran, Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia and so forth. All organizations live in Solo. They develop existence and activity in Solo. Solo has also been known as centre of Javanese Culture where Kasunanan Palace is important

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

22


symbol for people here. Therefore, Solo is actually multiculturalism municipality. It consists of multiethnic, multi-religion and multicultural. Historically, Solo is frequently perceived as centre of political-socio-religion movement. Therefore, tension among organizations and groups is actually highly. It is almost available some or any kind of school of thoughts from socialism, nationalism to Islamism. Starting from some situations like that, many NGOs (NonGovernment Organization) got initiatives to handle and manage conflict in Solo. They tried to prevent this conflict, riots and amok. LPKP (Lembaga Pengkajian Kebijakan dan Pemberdayaan “Sinergi”/ Empowering and Policy Analysis Committee “Sinergi”) as one of NGOs has devoted time and energy to manage this conflict. This project had been conducted for two years from 2010 to 2012. LPKP collaborated with Universitas Sebelas Maret (Sebelas Maret University), Universitas Slamet Riyadi (Slamet Riyadi University), and Solo Pos Daily as well as local government of Solo Municipality. This collaboration was actually based on the theme of project that will be conducted. LPKP divided project into four steps. First, how did LPKP invite any leader of Islamic organizations and groups and put them together in one meeting. This meeting had never done before.

Previously, we were skeptic if they accepted LPKP’s invitation. After it discussed intensely, then LPKP made decision whatever will be done, to be or not to be, the project must be executed. Decision encompassed the way to invite them and theme of meeting. One of LPKP members must visit home to leader of Islamic organizations or groups. This visit can be functioned to convince them that this meeting is important to us especially to manage and handle conflict and avoid the radicalism. By visiting home to the leader of organization, it means that cultural approach was implemented here. The format of meeting was “forum of sharing”. All leaders of organizations became the speakers to express what they need to express. They talked at the same forum with the theme: Islam is rahtaman lil alamin (Islam is blessing for universe). Some Islamic organizations were also invited. They heard presentation from leader of FPI, chairperson of Boarding Islamic School Al Mukmin Ngruki, leader of Laskar Umat Islam Surakarta, chairperson of Inter-faith Forum, chairperson of Nahdhatul Ulama and chairperson of Boarding Islamic School Assalam Solo. This meeting was amazing resulted. They opened some prejudices and stereotypes that were stigmatized in Islam. This meeting was held at faculty of social

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

23


and political sciences Sebelas Maret University. The second project was done after evaluating the first project. LPKP perceived its first project as successful. At the least, LPKP could invite the prominent figures of Islamic organizations and groups to the meeting. They talked loudly. On one side, what they talked was important thing, on the other sides, they talked nothing. However, it was important step to make them speaking openly. During some period before, they had no forum to talk together and expressively. Through this forum they could perceive each other. They began to conceive that there were others speaking differently. Each has own idea that differed one of another. The second project was designed to blend of ideas among stakeholders in Solo. This project was not merely giving opportunity for Islamic organizations or groups but also giving occasion for the others. Some of them who were invited in first meeting were still invited but, the participants and speakers were expanded. In this activity, LPKP collaborated with Slamet Riyadi University. The meeting was also held at Slamet Riyadi University. This had left the first theme behind. LPKP designed theme in the second meeting: How does socio-religion organization maintain social order and the law arrangement. In this

opportunity, leader of FPI was one of speakers in the meeting, a senior policeman from Police Department, priest (church), and academician. This composite described to seek new perspective where the leader was from different affiliation put together in one forum. This meeting was surprisingly because leader of FPI and priest could communicate peaceful. They devoted to maintain Solo in order to be peaceful. They did not permit anyone who will destruct Solo. They had committed to secure Solo as Peaceful Municipality. They will uphold the law arrangement and asked to policeman to increase their involvement to realize Solo as peaceful municipality. The next step to realize Solo as peaceful municipality was to push local government especially major of municipality to involve more deeply. To realize it, one of LPKP members visited to vice major of Solo municipality and convinced him that this meeting was very important for local government. The aims of visit were also getting the support from local government. At that time, issues that Jokowi (incumbent major of Solo municipality) will nominee to governor in Jakarta were spreading. One of sensitive issues is that vice major of Solo municipality was Christian. Many predicted that resistant will be performed by

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

24


Islamic organizations and groups in Solo when vice major who was Christian occupied the major of Solo Municipality. However, LPKP wanted to design the next project by involving local government. LPKP wish that vice major could be one of speakers in the next program. It aimed to show to people that vice major has been concerned in spirituality issues including values of Islam. In order to smooth in progress, the meeting had been planned in Balai Kota (Municipality Meeting Building). It must be exposed publicly so people knew that vice major has opened and interacted to Islamic organizations. In this program, some of prominent figures of Islamic organizations were invited as speakers that encompassed leader of Islamic Boarding School Al Mukmin Ngruki, leader of Front Pembela Islam, leader of Laskar Umat Islam Surakarta, academician, leader of inter-faith of Surakarta, and vice major. Later, vice major was absent because vice major had meeting with Governor of Central Java in Semarang. Although vice major can’t present in this meeting, but meeting was remains in Municipality Meeting Building. The main issue in this meeting was about Solo as Peaceful municipality. This topic was also designed to articulate Solo as Laboratory of Peaceful for the world. This program was well responded by

all participants who derived from any kind of organizations either Islamic or not. For LPKP, the result can be used as a starting point to make peace declaration among organizations in Solo. Some problems to realize it must be overcome. Some constraints must be eliminated and wiped out. Team of LPKP thought seriously especially how we made design of program so all participants may ratify the declaration by giving their signature on agreement. After discussing intensely, LPKP made decision that the next meeting must be handled by team of LPKP. One of us must direct this processes. We started by making a draft of declaration and thought to what points must be included within declaration. Then, we select figures who occupy the top of rank in hierarchy of organizations that must be invited. Finally, LPKP invited some of leaders from any kind of Islamic and non-Islamic organizationz for instances: leader of Front Pembela Islam Surakarta, leader of Laskar Umat Islam Surakarta, Leader of Islamic Boarding School Al Mukmin Ngruki, Leader of Islamic School Al Muayyad, Leader of Majlis Tafsir Al Quran, Leader of Nahdhatul Ulama Surakarta, Leader of Majlis Ulama Indonesia in Surakarta, Leader of Inter-Faith organizations Surakarta, representative of Police Department

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

25


in Surakarta, representative of arm forces in Surakarta, representative of legislative, representative of social and political bureau and so forth. By giving them an opportunity to speak up about receipt to secure and maintain to social and political arrangements in Solo, LPKP summarized the main idea that was expressed in this forum. Each of them articulated his idea to maintain and create Solo as Peaceful City that can be adopted the others in the world. This meeting was held at Solo Pos daily as the most important newspaper in Solo. This meeting was ended by signifying the agreement. All participants mentioned this agreement as: Peace Declaration for Solo. This declaration contains: a. It is necessary for all to develop the mutual understanding and to respect the others who live in Solo b. It is necessary for all to develop interaction and communication among socio-politico-religion elements more intensively c. To push government taking action and roles in keeping peaceful. Government need to formulate the policies that uphold social and political order as well justice d. Government and all of socio-politico-religion

elements must commit to secure and keep Solo as Peaceful Municipality VI. Conclusion As long as we perceive that conflict can’t be avoided. Diversity and differences are two factors that determine the weight of relationship. Prejudice, stereotypes, misperception and misunderstanding are frequently taking place along with social weaknesses. On other word, differences must be communicated and be dialogue intensely. Without interaction and communication, all differences just create the tensions among individuals, group or social organizations. In this point, principle of communication that was articulated as who says what in which channel to whom with what effect-can be used as instrument to make better relationship, mutual understanding and foundation for cooperation. Communication as symbolic power can be designed to integrate the available of several differences. Differences are forces to realize the goals of society as whole. Therefore, communication is very useful and giving some of advantages to manage complexity of differences. Theoretical or empirical framework that was explained and described here pointed out that communication give an important contribution to secure differences. As country that has multi-ethnic, multi-

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

26


religion, and multi-cultural--problem of inter-relation among individuals, group and community were more complex and more sensitively. However, we believe that ideological conflict can be handled by strategy of communication. Communication can be used as an instrument to reduce and ameliorate the conflict. That’s why many believe that communication is power. References Ananta, Aris, Arifin, Evi Nurvidya and Suryadinata, Leo, 2005, Emerging Democracy in Indonesia, Singapore: ISEAS Arendt, Hannah, 1972, Crises of The Republic, San Diego: A Harvest Book Harcourt and Brace Company Aziz, Abdul, 2011, Politik Fundamentalis Majelis Mujahidin Indonesia dan Cita-Cita Penegakan Syariat Islam, Yogyakarta: Insitute International Studies Bower, J. W and Bradac, J.J., “ Issue in Communication Theory: Metatheoretical Analysis, in M Burgoon and N Brunswick (ed), 1982, Communication Year Book 5, New Jersey: Heineman Castells, Manuel, 2009, Communication Power, New York: Oxford University PressEllis, Donald G, “ Intergroup Conflict, “ in Charles T Berger, Michael E Roloff, and

David R. Roskos-Ewoldsen, The Handbook of Communication Science, Los Angeles: Sage Publication Foucault, Michel, 1994, The Order of Things An Archeology of The Human Sciences, New York: Vintage Books Hasan, Noorhaidi, 2008, Laskar Jihad Islam, Militansi dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru, Jakarta: LP3ES Hwang, Julie Chernov, 2009, Peaceful Islamist Mobilization in the Muslim World, New York: Palgrave Macmillan Krauss, Robert M and Morsella, Ezequiel, “ Communication and Conflict” in Peter Y Coleman, (ed), 2005, The Handbook of Conflict Resolution, San Fransisko: Jossey Bass Publishers Littlejohn, Stephen W and Domeneci, Kathy, 2007, Communication, Conflict, and The Management of Difference, Illinois: Waveland Press Inc. Littljohn, Stephen W, 2002, Theories of Human Communication, Belmont CA: Wadsworth Group Lijphart, Arend, 1999, Patterns of Democracy Government Forms and

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

27


Performance in Thirty Six Countries, London: Yale University Press Millar, Dan P and Heath, Robert L, 2004, Responding to Crisis A Rhetorical Approach to Crisis Communication, Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers Ranney, Austin, 1987, Governing An Introduction to Political Science, New Jersey: Prentice Hall Inc. Roloff, Michael E., “ Communication and Conflict,” in Charles R Berger and Steven H. Chaffee, 1982, Handbook of Communication Science, Newbury Park: Sage Publication Schwarz, Adam, 1999, A Nation in Waiting Indonesia’s Search For Stability, NSW: Allen and Unwin Suparno, Basuki Agus, 2011, Reformasi dan Jatuhnya Soeharto, Kompas: Jakarta Turner, Jonathan H, 1998, The Structure of Sociological Theory, California: Wadsworth Publishing Company

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

28


MEDIA ONLINE ISLAM DI MASYARAKAT MULTIKULTUR Oleh ENI MARYANI DAN M. FAKHRUDI AKBAR Kedua Penulis adalah Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran Abstract This paper examined Indonesia’s Islamic online media and their consequences on the multicultural society. This study employed content analysis of 10 Islamic online media in Indonesia. The result of the study shows that 1) Representation as Islamic media was showed by the name of the website, the concept of the icon or specific terms, rubrics name, and alignments to the Islamic countries in the conflict against Israel and United States of America. 2) The packaging of the contents as Islamic media can be read from the tagline that underlined Islam the main issue, declaring the fighting for ‘the truth’ that is in line with Islam, and asserting the media as “Islamic struggle tool”. 3) Islamic online media in Indonesia had the potential to understand some Muslim views as a part of multicultural society; however, they also had the possibility to promote conflicts and to increase the escalation of conflicts in the multicultural society. This study suggests the significance of dialogue between the editors in the religion-based media about the role of media in the multicultural society. The need of media literacy for the journalists and readers of the Islamic-based media is also recommended. Key words : media, Islam, multicultural society, Indonesia

I. Pendahuluan Keberadaan media online(Daring – dalam jaringan) di Indonesia berkembang dalam beragam bentuk dan isi, baik yang bersifat umum maupun khusus (ditujukan pada kelompok atau komunitas tertentu), diantaranya pemeluk agama tertentu. Salah satu jenis media daring yang memiliki isi dan tujuan khusus adalah media daring Islam Indonesia. Kini terdapat sekurang-kurangnya 10 situs media daring Islam di Indonesia berdasarkan pemeringkatan Alexa.com yang dikunjungi lebih dari 5000 pengunjung. Berikut 10 situs media daring Islam tersebut: Republika.com (6.017), Eramuslim.com (12.688), Arrahmah.com, (48.068), Voa-Islam.com 49.514), Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

Hidayatullah.com (65.448), Muslimdaily.net (169.929), Suara_islam.com (265.773), Sabili.co.id (373.188), Mediaumat.com (1.097.902), Syabab.com (1.327.842) (http://abufurqan.com) Keberadaan media berlabel agama atau diidentifikasi menyuarakan kelompok agama tertentu merupakan upaya yang baik dan diharapkan dapat menjadi sarana berwacana bagi umat agama tersebut, termasuk agama Islam. Dalam salah satu tulisannya, Naisbitt mengemukakan, “Masyarakat dunia sekarang mengalami kecenderungan paradoksal. Di satu sisi munculnya arus ideologi baru yang transnasionalisme, globalisasi dan sekulerisme, di sisi lain semangat etnis dan 29


keagamaan semakin menguat. (Asri SjafirahNuryah :2008)” Menguatkan pendapat Naisbitt, pandangan senada terungkap dari hasil penelitian Jurgen Meyer yang mengungkapkan bahwa “dominasi ideologi Barat yang berakar pada paham nasionalisme –sekuler kini mendapat tantangan dan kekuatan nasionalisme – religius. Kebangkitan etnis, suku bangsa, dan paham kebangsaan bersimbiosis pada semangat keagamaan. (Asri Sjafirah Nuryah :2008)” Pandangan di atas sejalan dengan pemikiran Yudi Latif yang melihat bahwa di Indonesia tidak terjadi modernisasi Islam akan tetapi terjadi Islamisasi modernitas. Menurut Yudi Latif kedua kelompok pendukung konsep tersebut memiliki pemikiran yang berbeda. Pendukung Islamisasi modernitas cenderung mengidealkan masyarakat neoreligius dan identitas Islam mendominasi budaya politik masyarakat dan negara. Sementara para pendukung pemikiran modernisasi Islam lebih terbuka pada masyarakat pluralis –sekular; Islam ditegaskan sebagai prinsip etika yang bisa berbagi dengan agama lain atau bahkan dengan humanisme sekular (Latif, 2013, xviii). Akan tetapi menurut Idi Subandy, walau berpendapat terdapat dua kelompok tersebut di Indonesia, Yudi terkesan hatihati menyimpulkan kekuatan kedua kelompok tersebut. Yudi tidak menegaskan manakah dari kedua kelompok tersebut yang lebih berkembang atau dominan di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan Yudi Latif hanya mengungkapkan bahwa di Indonesia berkembangnya lapisan baru kaum Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

muslim, dan tanggapan lapisan baru tersebut terhadap poliferasi tata nilai, gaya hidup konsumeristik, dan sekularisasi budaya, adalah dengan melakukan Islamisasi di kampus-kampus sekular (Latif, 2013, xviii). Merujuk pada analisis di atas, maka munculnya semangat keagamaan tidak saja berdampak positif akan tetapi juga negatif apabila menimbulkan konflik. Hal itu terjadi ketika semangat keagamaan dibarengi dengan pandangan terbatas terkait dengan keberadaan agama lain. Semangat keagamaan seringkali berujung pada sikap rasisme yang menganggap ras atau pemeluk agama lain sebagai ancaman bagi kelompok agama mereka. Dalam beberapa tulisan terungkap bahwa liputan media Barat terkait dengan Islam sangat buruk terlebih ketika itu dikaitkan dengan keberadaan orang Islam sebagai imigran.Charles Moore dalam sebuah artikelnya yang dimuat Majalah Times 2005 menyebutkan, pengikut Kristen dan warga kulit putih adalah warga negara ini, dan jika ada pemikiran bahwa umat Islam serta warga kulit berwarna dikategorikan sebagai warga Inggris, maka hal ini sangat menakutkan. Pandangan Moore ini mewakili apa yang sebenarnya terjadi di Eropa dan strategi media massa mereka khususnya terkait masalah imigran. (http://indonesian.irib.ir/) Strategi media yang mendiskreditkan Islam tidak lepas dari cara pandang masyarakat Barat terhadap Islam. Salah seorang intelektual muslim menyatakan bahwa dalam pandangan Barat, Islam bahkan tidak dimaknai sebagai sebuah agama. Edward Said, penulis asal Palestina terkait hal ini mengatakan, kata Islam dalam pandangan 30


politik masyarakat Barat sama sekali tidak bermuatan agama. Barat memiliki tim pengamat yang terdiri dari wisatawan, analis, dan mahasiswa yang dengan gampang berbicara mengenai Islam. Pandangan-pandangan mereka tentang Islam sangat jauh dari apa yang dijelaskan oleh Islam itu sendiri.( http://indonesian.irib.ir/) Merujuk pada cara pandang tersebut, tidak heran jika dengan mudah Islam dikaitkan dengan berbagai aksi teroris dan kejahatan. Islam sama sekali tidak dipandang sebagai sebuah ajaran agama yang tentunya memuat nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini juga mendorong mudahnya prasangka buruk dan tuduhan terhadap orang Islam seperti diungkapkan oleh salah Masoud Shajarah, Ketua Komisi HAM Islam Inggris. "Jika Anda memperhatikan aksi teror di Eropa dalam sepuluh tahun lalu, baik pelakunya perseorangan maupun kelompok, maka hanya dua persen yang memiliki latar belakang Islam.Namun sangat disayangkan, media Barat melalui propaganda Islamphobia terus berusaha menyukseskan ambisinya dan elite politik pun berusaha memenangkan Pemilu dengan mengusung slogan anti-Islam. (http://indonesian.irib.ir/) Buruknya liputan media Barat tentang Islam menjadi sebuah gambaran bahwa di saat primodialisme agama berkembang dalam masyarakat dengan budaya yang multikultur, dan pengelola media tidak melihat pemahaman agama sebagai suatu hal yang bersifat subjektif, maka konflik antaraliran agama atau pun antarpemeluk agama menjadi mudah terpicu oleh media. Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

Tantangan bagi media Islam Indonesia tidak saja memberikan ruang yang memadai untuk umatnya mendapatkan informasi yang tidak didasari kecurigaan, prasangka atau rasa benci kepada Islam, akan tetapi juga menjadi media yang menyatukan umatnya tanpa memicu konflik dengan umat lain. Hal ini perlu ditekankan karena media Islam Indonesia tidak saja berhadapan dengan media Barat yang memiliki kecurigaan pada Islam, namun juga harus mampu bersanding dengan realitas keragaman agama yang dipeluk masyarakat Indonesia. Merujuk pada realitas media daring Islam Indonesia dan masyarakat Indonesia, maka artikel ini membahas hasil penelitian tentang media daring Islam dalam masyarakat mutikultur. Secara rinci penulis membahas representasi media daringIslam Indonesia, kemasan isi berbagai isu dalam media daring Islam di Indonesia sebagai masyarakat multikultur, dan keberadaan media daring Islam dalam masyarakat Indonesia yang bersifat multikultur terkait dengan konflik yang mungkin dapat muncul atau dihindari melalui media daring Islam. II. Kerangka Pemikiran Penggunaan media daring di Indonesia berpotensi terus berkembang dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia, sebagaimana terungkap dari hasil riset yang dimuat dalam Kompas.comsebagai berikut: Hasil riset memperlihatkan bahwa pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2010 rata-rata penetrasi penggunaan 31


internet di kota-kota besar Indonesia masih 30-35 persen, pada tahun 2011 ditemukan oleh MarkPlus Insight bahwa angkanya sudah di kisaran 40-45 persen. Riset yang hasilnya dirilis oleh Majalah Marketeers ini dilakukan oleh MarkPlus Insight terhadap 2.161 pengguna internet di Indonesia.Ini memberikan gambaran jelas mengenai tren penggunaan internet di Indonesia. Menurut MarkPlus Insight, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2011 ini sudah mencapai 55 juta orang, meningkat dari tahun sebelumnya di angka 42 juta. (http://tekno.kompas.com/) Di daerah urban yang selama ini potensial sebagai khalayak media berkembang netizen (pengguna internet).Hasil penelitian MarkInsight menunjukkan, angka pertumbuhan pengguna internet di Indonesia masih didominasi oleh anak muda, kelompok umur 15-30 tahun. Penduduk pada usia tersebut merupakan usia produktif dengan aktivitas yang sangat tinggi dan dalam proses pengembangan diri, baik sebagai pelajar (15-18) dan mahasiswa (di atas 18 hingga 24) maupun sebagai profesional muda (di atas 24 hingga 30). Penelitian yang dilakukan di beberapa kota tersebut, yaitu Jakarta, Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Makasar, Denpasar, Pekanbaru, Palembang, dan Banjarmasin ini memberi gambaran bahwa 50-80 persen pengguna internet merupakan kaum muda. (http://tekno.kompas.com) Merujuk gambaran tersebut, khalayak media Daring akan terus berkembang dan menjadikan media ini tidak dapat diabaikan dalam proses Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

perubahan di masyarakat. Salah satu perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia yang multikultural saat ini adalah kebutuhan akan beragam informasi yang dapat lebih memberdayakan mereka. Sebagai masyarakat muslim terbesar akan tetapi juga hidup dengan keragaman budaya di sekitarnya, maka kebutuhan informasi muslim Indonesia diharapkan dapat dipenuhi tanpa menghasilkan konflik, baik di antara mereka maupun dengan kelompok agama lain. Perkembangan media bernafaskan atau beridentitas Islam menjadi penting dalam kondisi seperti itu. Akan tetapi sebagai media massa, mediaDaring juga harus disadari bukan saja dapat menjadi sumber informasi melainkan juga dapat membangun kerangka pemikiran penggunanya tentang suatu isu. Analisis pembingkaian terhadap berbagai media membuktikan bahwa media memiliki kemampuan mengerangkakan atau mengonstruksikan isi media atau pemberitaan sesuai dengan cara pandang atau ideologi media. Kerangka atau pembingkaian terhadap isi media dipengaruhi oleh berbagai faktor. Shoemaker & Reese (1996) menyatakan bahwa isi media dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu individual, media routine, organizational, extramedia, dan ideological. Artinya, isi media akan sangat tergantung kepada aspek yang terlibat dalam proses produksi pesan maupun pengelolaan media dan ideologi yang melingkupinya. Memahami hal ini, tidaklah heran bila media tidak dapat sepenuhnya berpijak pada fakta atau peristiwa yang terjadi. Segala sesuatu yang termuat di media akan sangat dipengaruhi 32


oleh siapa yang terlibat dalam proses produksi atau pengelolaannya. Berdasarkan gambaran tersebut, dapat dipahami berbagai kelompok menganggap perlu membangun medianya sendiri, sehingga dapat mewakili perspektifnya dalam memahami berbagai isu. Itulah salah satu yang dapat dijadikan pijakan berkembanganya media DaringIslam di Indonesia. Permasalahan lain yang juga perlu dipertimbangkan oleh para penggunanya, media beserta isinya juga kemudian dimaknai secara beragam. McQuail dalam bukunya tentang teori komunikasi massa mengungkapkan bahwa fungsi media memiliki banyak makna baik sebagai a window, a miror, a filter or gatekeeper, signpost/guide or interpreter, a forum or platform, dan a screen or barrier (McQuail,1994). Di sisi lain perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan bentuk dan fungsi media juga menimbulkan perubahan pada penggunanya. McLuhan bahkan menyatakan terdapat budaya yang melekat pada bentuk-bentuk teknologi dan media, dan budaya tersebut tidak hanya memengaruhi hal-hal yang kita pikirkan, akan tetapi juga memengaruhi cara kita memikirkan sesuatu (Flew, 2003; 42) Merujuk kepada hal yang diungkapkan oleh McQuail dan McLuhan, keberadaan media terkait kehidupan seseorang atau sekelompok orang sangatlah penting dan berpengaruh. Itulah yang kemudian menjadikan peran media Daring Islam di Indonesia menarik untuk diamati khususnya dalam kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural. Salah satu aspek dari multukultur Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

masyarakat Indonesia adalah adanya keberagaman pemeluk agama di Indonesia. Identitas keagamaan sendiri merupakan salah satu identitas yang bagi bangsa Indonesia sangat penting.Kondisi tersebut senada dengan tulisan Mulyana yang mengutip Howard F. Stein dan Robert F. Hill (1977:182). Dinyatakan bahwa identitas agama merupakan atribut yang merupakan “inti diri� (the core of one's self). Mulyana juga menambahkan bahwa menurut George De Vos (1975:17) dalam arti sempit identitas keagamaan ini merupakan "perasaan kontinuitas dengan masa lalu, perasaan yang dipupuk sebagai bagian penting definisi-diri."( Deddy Mulyana : 2009) Islam memang menjadi agama yang dipeluk mayoritas masyarakat Indonesia, akan tetapi keberadaan pemeluk agama lain sama pentingnya sebagai warga negara. Oleh karena itu, memberdayakan masyarakat muslim Indonesia tidak lepas dari memberdayakan pemahamannya akan multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa. Inilah yang menjadi tantangan mediaDaring Islam di Indonesia. Masyarakat multikultural seperti di Indonesia diharapkan menganut ideologi multikulturalisme. Multikulturalisme sendiri berasal dari dua kata, multi (banyak/beragam) dan kultur (budaya atau kebudayaan), yang secara etimologis multi kultur berarti keberagaman budaya. (http://risgalutfi.blog.ugm.ac.id/) Budaya seharusnya tidak dipahami dalam pengertian sempit akan tetapi dalam pengertian luas, yaitu semua bagian kehidupan manusia termasuk agama. Multikulturalisme sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam 33


kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultur) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik. (http://risgalutfi.blog.ugm.ac.id/) Dalam konteks Indonesia, masyarakat yang menganut multikulturalisme secara sadar akan menerima keberagaman budaya, termasuk keberagaman agama. Oleh karena itu, segala bentuk upaya, termasuk pengembangan media, diharapkan dapat mengembangkan masyarakat multicultural, sehingga secara sadar mampu menerima keberagaman di sekitarnya. III. Metode Penelitian Penelitian tentang media daring Islam di dalam masyarakat multikultikultural menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan subjektif. Artinya, penelitian ini tidak mengabaikan keberadaan peneliti sebagai subjek yang turut menentukan arah, proses, dan hasil penelitian melalui proses penafsirannya. Secara umum dalam sebuah tulisan mereka, Denzin & Lincoln menuliskan hal tersebut sebagai berikut: Penelitian kualitatif bisa didefinisikan sebagai penelitian yang mempelajari benda-benda di dalam konteks alaminya, yang berupaya memahami atau menafsirkan fenomena dilihat dari sisi makna yang dilekatkan manusia (peneliti) kepadanya (Denzin & Lincoln, 2011:2). Konteks alami dalam penelitian ini tidak saja memperhatikan konteks situasi Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

lapangan atau daerah tempat penelitian dilakukan akan tetapi juga dapat diartikan konteks yang bersifat tekstual. Dengan kata lain penelitian ini dapat dipahami sebagai penelitian yang bersifat subjektif, kontekstual, dan melihat teks sebagai sesuatu yang dinamis. Media massa yang diteliti dalam penelitian ini adalah media massa berasaskan Islam yang terdapat di Indonesia. Media yang diteliti juga merupakan media yang menggunakan teknologi internet atau lebih dikenal dengan istilah media daring. Media Islam dalam penelitian ini diartikan sebagai media yang dipahami sebagai media yang dibangun oleh komunitas Indonesia atau dikonstruksi oleh orang-orang Indonesia dan sasarannya adalah khalayak Indonesia. Sebanyak 10 media daring Islam yang diteliti merupakan peringkat tertinggi (peringkat pertama hingga ke-10) berdasarkan banyaknya pengunjung situs terhadap media daring yang dilakukan Alexa.com (http://abufurqan.com/). Dari sepuluh media terseleksi dalam peringkat tertinggi Alexa.Com, ditetapkan sebanyak dua terbitan untuk masing-masing media yaitu tanggal 20 Oktober dan 25 Oktober 2012. Pemilihan dua terbitan dari sepuluh media yang diteliti diharapkan dapat menganalisis keberadaan atau tampilan media Islamdaring dengan variasi berita dari sumber yang beragam, dalam waktu berbeda, dan karakteristik serta keragaman segmen khalayak yang dituju. Studi literatur juga dilakukan untuk memperoleh perkembangan media daring Islam, isu tentang Islam di Indonesia, dan permasalahan terkait dengan Islam serta masyarakat Indonesia yang multikultural. Selain itu studi 34


literatur juga dilakukan untuk mendapatkan data yang mendukung analisis terkait dengan keberadaan media daring Islam, penggunaannya, dan dampak yang diakibatkannya. Studi literatur juga dilakukan terhadap buku, hasil penelitian, dan artikel yang memuat informasi atau membahas isu serupa. Penelitian yang menjadi sumber artikel ini dilakukan melalui beberapa tahapan analisis penelitian yaitu pertama, melakukan sistematisasi data yang diperoleh berdasarkan sumber-sumber penelitian. Kedua, mendeskripsikan atau memaparkan data-data tersebut sesuai dengan kebutuhan data dalam menjawab pertanyaan yang telah ditetapkan penelitian. Setelah itu penulis menginterpretasikan data yang telah dipaparkan secara subjektif dengan mempertimbangkan konteks serta melakukan triangulasi. Langkah terakhir dalam analisis data yang dilakukan adalah melakukan kategorisasi, menentukan konsep, menonjolkan tema atau isu yang dianggap penting berdasarkan pemahaman peneliti tentang data, dan interpretasi terhadapnya. IV. Hasil Penelitian 1. Representasi Media Daring Islam 1) Arrahmah.com. Bila kita meng-googgling (………) dengan menulis kata “ArRahman.Com”, pasti muncul satu situs bertulis ArRahman.Com|Berita Dunia Islam dan Berita Jihad Terdepan, di bawahnya tertulis: || Home · News · World · Indonesia · Feature · Depth · Technology · Interview · Economy · Medical · Islamic World · Afghanistan · Somalia · Irak · Pakistan · Palestina ...||. Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

Berdasarkan situs tersebut, terdapat dua penekanan yang dianggap penting oleh ArRahman yaitu Dunia Islam dan Jihad. Jihad sendiri di dalam Islam memiliki pengertian yang sangat luas yaitu seluruh pekerjaan atau ibadah manusia yang dilakukan atas dasar lillahi ta’ala. Istilah Jihad inilah yang kemudian seringkali dimaknai secara sempit seolah-olah hanya dimaknai ‘berperang sampai mati’ melawan musuh Islam yang diistilahkan ‘kafir’. Kematian saat berperang atau berjihad pahalanya surga, sehingga banyak yang juga dimanipulasi dalam mengurbankan dirinya untuk mendapatkan surga.Inilah kemudian yang seringkali memicu konflik berdasarkan prasangka atau ketakutan orang-orang di luar Islam. Apabila masalah jihad dalam perang ini dikaitkan dengan berita utama dan headline foto yang ditampilkan maka konteks konflik dan perang agak mencolok. Headline dalam berita ArRachman yang diambil pada 20 dan 25 Oktober 2012 memperlihatkan gambar terkait dengan perang yaitu di Afghanistan dan Somalia. Begitu pula cuplikan berita utama yang ada di bagian kiri atas.Di bawah gambar utama terdapat gambar bertuliskan ‘kisah eksklusif Syaikh Usamah Bin Ladin’ baik dalam edisi 20 Oktober maupun 25 Oktober 2012. Halaman depan situs Arrahmah.com berisikan tagline, headline,menu dan berbagai rubrik. Nama situs terletak di kiri atas disertai tagline “filter your mind, get the truth”. Tepat di bawahnya terdapat headline news disertai foto peristiwa. Di bawah headline terdapat berbagai rubrik yang merupakan isi situs. Di bagian kanan headline diisi daftar berita-berita terbaru dan terpopuler. 35


Terkait dengan gambaran situs depan ArRahman.com, tagline yang berisi kalimat filter your mind, get the truth menarik untuk disimak. Secara tekstual kalimat tersebut menegaskan bahwa terdapat banyak informasi yang harus disaring oleh umat Islam untuk mendapat kebenaran. Selain memberikan literasi kepada pembacanya, ini juga merupakan pernyataan yang cukup netral dan tidak provokatif. Berdasarkan pengamatan penulis, bahasa yang digunakan dalam situs ini terkesan bernada garis keras kanan. Fokus pemberitaan dan rubrik pada jihad, pergerakan atau perjuangan Islam dan perkembangan dunia Islam, terutama di negara-negara Islam yang sedang konflik seperti Suriah, gema jihad sangat terasa dalam setiap tulisan. Garis keras yang dicerminkan ArRahman juga dapat dilihat dari liputan konflik atau peperangan yang dimuat serta keberpihakan ArRahman terhadap negara-negara yang dianggap dizalimi Barat seperti Afghanistan dan pemerintahan beberapa negara Timur Tengah dengan istilah ‘rezim’ karena dianggap kaki tangan Barat. Selain itu perlawanan keras ArRahman juga tercermin dari pemuatan Usamah Bin Ladin yang dikonstruksi Barat sebagai ‘teroris’, akan tetapi dalam liputan ArRahman ditempatkan sebagai tokoh yang sangat terhormat. Petanda situs ini adalah media daring Indonesia, dapat dilihat dari beberapa hal yakni: 1) penggunaan 80% bahasa Indonesia dan hanya 20 % menggunakan bahasa Inggris dan Arab; dan 2) pemuatan rubrik khusus berita Indonesia. Situs ditutup dengan index rubrik yang ada di situs ini dan copy right. Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

2) Cyber Sabili. Cyber Sabili memiliki alamat www.sabili.co.id atau www.cybersabili.com. Tagline situs ini adalah “Ramah, Tegas, dan Diperhitungkan”. Situs ini diawali dengan headline dan foto headline dan juga rubrik berita terbaru, terpopuler, dan tajuk Sabili. Selain headline, situs ini juga menyajikan berbagai rubrik. Terdapat tiga rubrik yang menjadi fokus dalam situs ini, yaitu rubrik Internasional, Indonesia Kita dan rubrik Wawancara. Selain itu, pada situs ini ditawarkan pula majalah Sabili dalam bentuk majalah digital yang sama dengan versi cetaknya. Isi rubrik-rubrik berfokus pada peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan dunia Islam dan dunia internasional. Hal ini terlihat dari berita yang tersaji di headline news dan juga dengan terdapatnya rubrik Internasional dan rubrik Indonesia Kita. Selain rubrik-rubrik tersebut, terdapat pula rubrik Opini, Konsultasi, dan Oase. Rubrik “Opini” memiliki dua subbagian yakni “Ragam” dan “Kolumnis”. Rubrik Konsultasi memiliki tiga subbagian yakni “Agama”, “Ekonomi Islam”, dan “Tibbun Nawawi”, sedangkan rubrik Oase memiliki tiga subbagian yakni “Ya Rabbi”, “Ibroh”,dan “Tafakur”. Situs Cyber Sabili juga memberikan tempat bagi aspirasi para pengunjung situsnya melalui polling yang dinamai dengan Polling Sabili yang hasilnya bisa dilihat langsung oleh para pengunjungnya. Pada 20 dan 25 Oktober 2012 hasil polling yang diangkat adalah “Korupsi menimpa semua kader partai, termasuk partai Islam.Masihkah Anda percaya dengan partai Islam?” 36


Di akhir situs dicantumkan alamat lengkap kantor penerbit dan pengelola majalah Sabili, yaitu: PT. Bina Media Sabili. Graha Sabili, Jl.Cipinang Cempedak III No 11 A Jakarta. Phone : (021) - 8515513 (Hunting) Fax : 0218576834 email:pemasaran@sabili.co.id. www.sabili.co.id atau www.cybersabili.com. 3) Era Muslim. Saat membuka situs www.eramuslim.com.muncul tagline situs ini yang tertulis “Media Islam Rujukan” yang dituliskan tepat di bawah nama situs. Pada homepage situs terdapat menu yang lengkap yang dapat menuntun pembacanya untuk masuk pada rubrik dengan topik yang diinginkan. Pada halaman depan situs media daring ini terdapat headline berita, daftar berita terbaru, dan daftar berita terpopuler mengawali berita yang disajikan dalam situs ini. Pilihan berita mencerminkan Islam dari berbagai isu baik narasumber yang digunakan maupun istilah-istilah yang dirujuk. Selain itu terdapat berbagai rubrik dalam situs ini, walaupun terlihat beberapa rubrik yang ditonjolkan yaitu rubrik “Oase Iman’, “Ustadz Menjawab”, Dakwah Mancanegara”, dan “Info Umat.” Salah satu keunikan situs ini dibanding situs lain adalah terdapatnya rubrik yang khusus membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan Palestina, yaitu rubrik Berita Palestina. Palestina menjadi isu yang tak pernah selesai bagi umat Islam selama Israel tetap berada di tanah Palestina.Beberapa komunitas di Indonesia secara konsisten masih mempermasalahkan hal ini. Sikap Era Muslim yang menjadikan Palestina sebagai isu yang dibahas secara konsisten Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

pada dasarnya juga mencerminkan sikap bangsa Indonesia yang secara resmi masih tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel karena masalah palestina. Pada akhir situs ini dicantumkan logo dan alamat lengkap kantor situs yaitu Kawasan Niaga Citra Grand-City Walk, Ruko City Walk Blok CW 6 No. 6, Jl. Alternatif Cibubur - Cileungsi KM. 4, Bogor, Phone +62 (021) 7061 3672. Email: redaksi@eramuslim.com. 4) Hidayatullah. Situs ini diawali headline beserta foto, berita terbaru, berita terpopuler, dan iklan mengenai terbitan edisi cetak majalah Hidayatullah. Sebagian besar menu dan rubrik yang tersedia dalam situs ini menggunakan istilah umum berbahasa Indonesia. Keunikan situs ini terletak pada rubrik-rubrik dengan topik pilihan. Pengakses situs digiring untuk membaca topik pilihan. Isi rubrik yang ada baru akan berganti topik setelah beberapa hari atau dengan kata lain tidak setiap hari berganti topik. Rubrik yang mengalami pergantian secara harian adalah “Hikmah Hari Ini”. Pada edisi Sabtu, 20 Oktober 2012 rubrik “Hikmah Hari Ini” mengangkat tema dengan judul “ Umur Panjang yang Berkah” sedangkan pada edisi Kamis, 25 Oktober 2012 rubrik tersebut mengangkat judul “Kehalalan Makanan Permudah Masuknya Ilmu”. Situs ini juga memiliki rubrik mingguan yang berjudul “Catatan Akhir Pekan” yang dibawakan oleh Adian Hussaini yang pada Minggu tersebut mengangkat tema yang berjudul “Wacana Pluralisme Agama di Malaysia”. Selain itu juga ada beberapa rubrik tetap, yakni: 1) Jendela Keluarga, 2) Zona Pustaka, 3) Nasional, 4) Internasional, 5) Palestina 37


Terkini, 6) Feature, 7) Iptek, 8) Tazkiyatun Nafs, 9) Opini, 10) Fatwa, 11) Tsaqafah, dan 12) Sejarah Situs ini juga menyediakan rubrik konsultasi masalah-masalah agama. Konsultasi tersebut dibagi menjadi tiga bahasan utama yakni “Konsultasi Syariah”, “Fiqih Kontemporer”, dan “Keluarga Sakinah”. Pada edisi Sabtu, 20 Oktober 2012 dan Kamis, 25 Oktober 2012 topik yang dibahas pada konsultasi dengan bahasan utama “Konsultasi Syariah” adalah “Nikah Sirri dan Wali Hakim” yang dibahas oleh Abdul Kholiq, Lc., MA. Pada rubrik “Fiqih Kontemporer” dibahas permasalahan dengan topik “Hukum Hadiah dan Gratifikasi” yang dibahas oleh Dr. Ahmad Zain An Najah, MA. Pada rubrik “Keluarga Sakinah” dibahas pula masalah tentang “Pendidikan Seks untuk Anak”.Di akhir situs terdapat menu Kontak Kami, Tentang Kami dan Iklan, serta copyright dari situs.Di akhir situs juga dicantumkan “Kontak Kami”, “Tentang Kami”, “Iklan”, dan copyright. Pada saat kita meng-klik pilihan “Kontak Kami” muncul alamat lengkap kantor penerbit dan pengelola majalah Hidayatullah baik yang berada di Jakarta maupun di Surabaya, yaitu: Jl. Cipinang Cempedak I/14, Polonia Jakarta Timur 13340. Telp: (021) 85902045, 98123016, 44465650 Faks: 85902045 (untuk kantor di wilayah Jakarta) dan Jl. Kejawan Putih Tambak BMA No. 48 Surabaya – 60112. Telephone: (031)5998143, 5998146. Fax: (031)-5998145 (untuk kantor Hidayatullah di wilayah Surabaya). E-mail: redaksionline@hidayatullah.com , editor@hidayat ullah.com 5) Media Umat.com Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

Ketika kita mengetik kata “media umat on line” pada situs google.com langsung keluar list beberapa tulisan tentang media ummat.Di bagian teratas tertulis “Media Umat - Memperjuangkan Kehidupan Islam”. Ketika kita klik lebih lanjut maka muncullah tampilan awal situs, yang meletakan headlines news di kiri atas halaman depan. Di kanan atas terdapat menu, namun menu yang disediakan hanya sedikit, yaitu Home, Tentang Kami, Daftar Agen, Kontak, dan Download. Untuk membaca berita atau topik-topik lainnya, pengakses dapat melihat pada rubrik-rubrik yang tersedia pada homepage situs ini. Tepat di bawah menu tampil iklan tentang Umrah. Di bawah tampilan iklan ini terbaca Headline News. Di bawah kata headline news, terdapat sebuah foto tokoh terkait dengan berita headline dan kutipan berita yang dimuat. Di sebelah kanan terdapat dua kolom berisi judul-judul berita yang menjadi tren pemberitaan saat itu. Di bagian bawah terdapat rubrik lainnya yaitu Salam Redaksi, Media Utama, Ustadz Menjawab, dilengkapi kutipan dan foto untuk setiap rubrik.Baris berikutnya terdapat rubrik Editorial dan Siyasah.Baris berikutnya terdapat rubrik Aspiriasi, Wawancara, dan Telaah Wahyu.Di bagian kiri bawah masih terdapat satu rubrik lagi yang berjudul Cermin. Berdasarkan berita-berita dan isi rubrik-rubrik pada situs ini terlihat bahwa situs ini merupakan media bagi organisasi HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).Salah satunya dapat dimaknai dari tokoh-tokoh yang disuarakan di media ini.Berita atau informasi tentang Hizbut Tahrir, baik 38


Indonesia maupun di mancanegara, mendominasi isi rubrik-rubrik yang tersedia.Secara umum pandangan Hizbut Tahrir yang terungkap dalam media ini memosisikan diri sebagai oposisi pemerintah yang sering menyoroti atau mengkritik Indonesia sebagai sebuah negara.Salah satu di antaranya dapat dimaknai dari editorialnya yang memuat kutipan berikut, “Indonesia memang benar-benar negara gagal.Gagal mengurus ekonomi rakyat, gagal mengurus keamanan rakyat, gagal menjamin kesehatan rakyat dan ditambah lagi gagal menjaga aqidah rakyatnya yang mayoritas Islam.Indonesia bagaikan negara tanpa penjaga. Semua pemikiran sesat bisa….” Kritikan kepada pengelola negara ini juga muncul pada tulisan berjudul ‘Boediono Menyerang Islam’. Kutipan berita yang ditampilkan adalah ‘Tidak ada angin tidak ada hujan, tiba-tiba Wapres Boediono bicara tentang ‘umat’. Mulai dari adzan yang harus diatur hingga masjid yang menurutnya jangan sampai jatuh kepada kelompok radikal…” Di rubrik Aspirasi secara mencolok disuarakan pandangan berbagai tokoh atau pihak yang membahas tentang ‘Zionis’.Kelima aspirasi yang diangkat dalam kutipan beritanya, empat di antaranya langsung memuat kata ‘zionis atau zionisme’ yang semua disuarakan secara negatif. Zionis atau zionisme harus diwaspadai karena dalam beberapa aspirasi yang dimuat, diungkapkan bahwa Zionis masuk melalui berbagai cara di antaranya hiburan (dalam judul Lady Gaga Propaganda Zionisme) dan pendidikan (dalam judul Waspadai Program Beasiswa ke Yordan). Selain itu salah satu judul yang diangkat dalam rubrik Aspirasi juga Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

secara tegas menyatakan penyusupan Zionis di kalangan pemerintahan dengan judul “Zionis Menyusup ke Umat Islam”.Terakhir terdapat rubrik Cermin menegaskan pandangan Hizbuh Thahrir yang sering mengkritik Pemerintah Indonesia yang dianggap tidak menjadi pemimpin yang seharusnya untuk umat Islam, seperti yang termuat di Editorialnya tentang ‘Negara Gagal’. 6) Muslimdaily.net. Pencarian googling terhadap Muslimdaily menghasilkan beberapa tulisan dengan judul “Muslimdaily.net’, ‘Muslimdaily.com atau Muslimdaily-VOA ISLAM: Voice of Al Islam, Voice of the Truth’.Dibandingkan dengan situs Media Umat, situs Muslimdaily ini bersifat lebih umum dan tidak menonjolkan konflik atau kata-kata yang memperjuangkan Islam atau menghujat pihak yang menzalimi umat Islam atau dianggap musuh-musuh Islam. Tepat di bawah nama situs Muslimdaily.net tertulis tagline ‘Inspiring the Truth’. Di bagian atas situs ini terdapat menu yang terdiri dari Home, Berita , Artikel, Opini, Konsultasi, Wanita, Berita Anda, Surat Pembaca, Video, Download, dan RSS. Di bawah menu, di bagian kanan atas, tertulis headline sebagai rubrik utama berisi Foto dan kutipan berita. Di bawah kutipan headline tersedia enam kotak yang tertulis ‘Dunia, Nasional, Tekno, Ekonomi, Kesehatan, dan Sport’ yang dapat diklik untuk mendapatkan beberapa informasi di masing-masing topik terkotak tersebut.Di sebelah kanan terdapat rubrik “Special Feature”.Tepat di bagian bawah rubrik ini terdapat rubrik Syariah. Di dalam situs ini juga termuat alamat twitter dan facebook serta update 39


status twitter setiap saat. Pada situs ini terdapat berbagai rubrik yang berkenaan dengan pengetahuan ke-Islam-an. Media Daring ini menarik karena pada situs ini tersaji rubrik yang khusus membahas perempuan dalam Islam, yaitu dalam rubrik Wanita. Selain itu, situs ini menampilkan video-video tentang Islam dalam rubrik MD TV.Situs ini tampaknya paling komersial di antara semua media Daring yang penulis teliti, karena di bagian kanan atas dan kiri tengah terdapat space kosong dengan tulisan beberapa ukuran space yang ditawarkan untuk ruang iklan. Di bagian bawah tersedia kembali secara berjajar menu dengan tema ‘Studi Islam, Wawasan Islam, Santai, Berita Anda dan Akhir Zaman.Tepat di bawah tulisan masing-masing tema terdapat foto dan beberapa judul tulisan terkait dengan tema di atasnya. Salah satu rubrik yang agak berbeda dengan media Daring lainnya adalah tema “Akhir Zaman”. Di bawah foto dan tulisan Akhir Zaman terdapat lima berita yang terkait dengan tema tersebut. Tema Akhir Zaman membahas hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir atau kiamat. Pada akhir situs terdapat menu berupa indeks isi situs dalam bahasa Inggris yaitu ‘About, Contact Us, Info Iklan, Privacy Policy, Site Map, Banner, Term of Us, Donate Us, dan RSS feed. Di bagian paling kiri terdapat tulisan back to the TOP. Pada bagian kanan bawah dicantumkan kontak yang dapat dihubungi yaitu dengan nomer telepon 0857.8013.7043 serta email: untuk iklan.tabloidmu@gmail.com pengunjung yang berminat mengirimkan tulisan atau memasang iklan di websiteMedia Umat Online. Kontak Media Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

Umat Online sendiri akan muncul saat mengklik “Kontak” di bagian atas situs dengan alamat yang tertera yaitu Crown Palace A25 Jl. Prof. Soepomo 231, Jakarta Selatan. Email :iklan.tabloidmu@gmail.com. Telepon : 0857.8013.7043 7) Republika Online (ROL). ROL tertulis dengan huruf kapital berukuran besar dan tebal yang digunakan sebagai kependekan dari Republika Online yang ditulis tepat di bawah ketiga huruf tersebut. Situs ini merupakan situs online dari surat kabar harian Republika. Situs ini diawali berbagai menu.Berita dan tulisan yang terdapat dalam situs ini didominasi oleh berita dan informasi yang sifatnya nasional ke-Indonesia-an. Di bagian kiri atas dalam rubrik Terkini–Terpopuler, di bawahnya tersusun serangkaian berita.Berdasarkan beritaberita yang dimuat, dapatlah dikatakan bahwa isu-isu Republika Online sangat umum mencakup berbagai bidang walaupun di dalamnya isu tentang agama mendapat porsi tersendiri.Selain isu-isu yang mencakup agama Islam terdapat isuisu politik, olah raga, otomotif, seni, dan umum. Walaupun merupakan media massa cetak nasional, namun nafas ke-Islam-an tetap mewarnai situs ini, antara lain melalui rubrik Hikmah, Syariah, Khazanah, dan Mualaf. Selain itu terdapat juga rubrik yang diberi nama “pojok Arifin Ilham”. Arifin Ilham adalah salah seorang ustadz kondang di Indonesia. Mengangkat tokoh agama Islam yang diusung oleh Republika dalam sebuah rubrik khusus menjadi salah satu identitas media Islam. Sebagai media nasional situs ini juga memberikan perhatian pada berita-berita 40


luar negeri atau internasional yang diwakili dengan adanya rubrik Internasional. Keunikan situs ini, selain mencakup nasional (Indonesia), ia juga secara khusus membahas isu-isu agama Islam yang membangkitkan nafas Islam pada pengaksesnya, misalnya melalui rubrik Muallaf, pojok Arifin Ilham, dan celoteh kang Erick Yusuf. Situs ini ditutup oleh rubrik-rubrik yang ringan tapi penting untuk diketahui oleh pengakses yakni: 1) Terkini/terpopuler, 2) Berita terkini, 3) Berita pilihan, 4) Forum, 5) Komunitas, 6) Info cuaca, 7) Hikmah, 8) Liga nasional, 9) Syariah, 10) Khazanah, dan 11) Mualaf. Selain itu terdapat dua rubrik/kolom tambahan kecil yaitu 1) Jadwal adzan dari subuh sampai Isya untuk wilayah Jakarta dan untuk tanggal yang sama; 2) Join us, di mana disebutkan akun twitterresmi ROL. Kontak Republika On Line ditemukan di dalam pilihan “About Us” yang tertera di atas copyright. Di dalam “Kontak” dicantumkan nomor telepon redaksi, iklan, ROL shop, dan kantor penerbit dan penglola majalah Republika On Line yaitu PT. Republika Media Mandiri yang terletak di jalan Warung Buncit Raya no. 37, Jakarta Selatan 12510 Phone: 021 7803747 (Hunting), Fax: 021 7800649 dan alamat ROL (Republika On Line) di Graha Pejaten Jalan Raya Pejaten raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara kontak redaksi, iklan, dan ROL shop secara berurut adalah sebagai berikut; Redaksi: Phone: 021 7997901 - 7997902 Fax: 021 7997903. Email: newsroom@rol.republika.co.id. Iklan: Phone: 021 7997901. Fax: 021 7997903. Email: marketing@rol.republika.co.id ; Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

ROL Shop: Riky Romadon, Phone: 021 7997901 ext. Fax: 021 7997903. Email: rolshop@rol.republika.co.id 8) Suara Islam Online.com. Tagline “memperjuangkan aspirasi dan hak umat” terletak di bawah nama situs. Headline berita ditempatkan di tengah berdampingan kiri kanan dengan daftar berita terbaru dan link TV Suara Islam. Daftar rubrik yang terdapat dalam situs ini selain disediakan pada menu di bagian atas dari kiri ke kanan, juga disediakan pada daftar isi yang terletak di bagian kanan bawah. Menu, nama rubrik maupun daftar isi situs menggunakan bahasa Indonesia, dan tidak secara menonjol menggunakan istilah dalam bahasa Arab. Berita-berita yang disajikan bersifat umum dan sebagian besar berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di Indonesia serta pengetahuan tentang keIslam-an. Berita tentang peristiwa Islam di dunia hampir tidak disajikan atau sangat sedikit.Keunikan dari situs terletak pada rubrik ‘Kristologi’.Kristologi adalah rubrik yang membahas tema-tema tentang pengetahuan Kristen yang bersinggungan dengan Islam. Pada media Islam Suara Islam terdapat beberapa rubrik yaitu: 1) Terbaru/terpopuler, 2) Berita foto, 3) Topik pilihan, 4) Persoalan umat, 5) TV suara Islam, dan 6) Opini, Di bagian bawah terdapat tiga rubrik lagi yang ditampilkan bersisian atau sejajar, yaitu: Suara pembaca, Buletin AD dakwah, dan Muslimah. Materi yang termuat di bagian kiri atas, yang terdapat dalam rubrik terbaru dan terpopuler, berupa berita-berita pilihan. Pada Suara Islam Online tanggal 41


20 Oktober 2012 termuat berita-berita berikut: 1) Sharia Indonesia demo Mabes Polri tuntut pembebasan aktivis Islam, 2) Aneh, minyak di negeri sendiri diserahkan asing, sementara Pertamina akan cari ke luar negeri, 3) Akhlak adalah bagian dari syariat Islam, 4) Amerika Serikat diserang virus West Nile, 5) Mesir konsisten dukung perjanjian Camp David, 6) Ketua MUI : Hukuman mati konstitusional!, 7) Inilah sikap MUI atas PK hukuman mati kasus narkoba, 8) Guru, kunci perbaikan pendidikan, 9) Peledakan Bank Sentral Amerika digagalkan, dan 10) Israel mau serang Masjid Hamas. Dalam terbitan 25 Oktober 2012 judul berita-berita yang termuat sebagai berikut: 1) Busyro Muqoddas: Isu terorisme proyek besar untuk raup dana AS, 2) Inilah cara menyembelih hewan kurban, 3) Wakil Ketua MPR : Empat pilar bangsa pada titik kritis, 4) Momentum haji bisa dijadikan ajang promosi pangan, 5) Rusia tuding gerilyawan Suriah miliki peluru kendali Stinger, 6) Raja Majapahit Bali minta umat Islam tak sembelih sapi untuk kurban, 7) Hujan lebat, Ansyaad Mbai mengaku sulit buru 'teroris' di Poso, 8) Diduga terlibat Geng Yakuza, menteri kehakiman Jepang mundur, 9) AS kehilangan pengaruh atas Palestina dan Israel, dan 10) Ulil Abshar dukung penganugerahan Bapak Demokrasi untuk SBY. Secara umum dapat dimaknai bahwa pemilihan isu dan simbol atau tanda yang digunakan dalam teks Suara Islam Online tidak secara menonjol menunjukkan fanatisme kelompok Islam terhadap musuh-musuhnya. Di dalam judul-judul berita Suara Islam On Line termuat berita AS dan Israel sebagai isu Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

yang cukup dominan tampil dalam beberapa media on line. Pemuatan berita AS di sini dapat dikatakan lebih bersifat umum seperti judul berita “Amerika Serikat diserang virus West Nile”, dan “Peledakan Bank Sentral Amerika digagalkan”. Adapun tema berita yang relatif menilai AS yaitu muncul terkait dengan isu teroris dan Palestina. Isu teoris lebih menyoroti masalah pendanaan dari Amerika Serikat “Busyro Muqoddas : Isu terorisme proyek besar untuk raup dana AS”, sementara isu Palestina dan Israel lebih melihat pada eksistensi AS seperti dalam berita “AS kehilangan pengaruh atas Palestina dan Israel”. Terkait dengan Israel, terdapat pemberitaan yang cukup umum dengan judul “Israel mau menyerang Hamas”.Penggunaan kata ‘mau’ dan menekankan pada kelompok ‘Hamas’ menjadikan berita ini dapat dimaknai tindak bersifat radikal yang menunjukkan kebencian atau kemarahan kepada Israel. Penggunaan kata sasaran serang Israel adalah ‘Hamas’ juga memiliki makna yang sangat berbeda jika yang ditulis masyarakat muslim atau Islam. Penggunaan ‘Hamas’ dapat dimaknai perseteruan terjadi lebih pada Israel dengan suatu organisasi kelompok perlawanan di Palestina bukan muslim atau Islam. Satu berita yang cukup menarik adalah berita tentang pandangan atau himbauan kelompok nonmuslim yang diwakili oleh “Raja Majapahit Bali” terkait dengan hewan Kurban.Berita tersebut bertajuk “Raja Majapahit Bali minta umat Islam tak sembelih sapi untuk kurban”. Situs ditutup oleh copyright , tahun hijriah dan masehi pada saat itu (1432 H / 2011 42


M), website suara-islam.com, dan tiga menu pilihan yaitu “Tentang Kami”, “Hubungi Kami”, dan “Info Iklan”. Pada saat masuk ke menu “Hubungi Kami” langsung muncul alamat kantor redaksi dan pemasaran majalah Suara Islam On Line, yaitu Jalan Kalibata Tengah no. 3A lantai 2, Pancoran, Jakarta Selatan 12740. Telp/Fax. 021-7942240. SMS Center: 081 218 933 633. Selain itu, dicantumkan pula alamat e-mail (pos elektronik) bagi pembaca yang berminat mengirimkan sumbangan artikel dan tulisan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam dan misi Suara Islam Online ke redaksi@suaraislam.com atau redaksi_suaraislam@yahoo.com. Dicantumkan pula kontak untuk berlangganan tabloid Suara Islam beserta rincian harga untuk paket berlangganan. 9) Syabab.com. Bila kita mengakses situs www.syabab.com langsung muncul di tagline membuka cakrawala dunia pada bagian alamat situs. Setelah situs terbuka penuh, terlihat bannerwebsite Hizbut Tahrir (www.hizbut.tahrir.or.id) di kanan atas, dan terdapat tagline “Khilafah Model Terbaik Negara yang Menyejahterakan”, diikuti seruan, “Wahai saudaraku, masih ragu pada solusi yang Rasulullah SAW contohkan pada umat ini? Sistem Islam yang sangat konseptual, aplikatif, ada jaminan kebaikan dunia-akhirat”.Pada banner tersebut juga ditampilkan gambar bertuliskan syahadat serta lambang Konferensi Tokoh Umat. Pada bagian selanjutnya, tepat di bawahnya terdapat menu dari situs yang terdiri dari: Depan, Akhbar, Tsaqafah, Artikel, Khilafah, Pendidikan, Keluarga, Anak Muda, dan Media. Terjemahan ayat suci Al-Qur’anJurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

pun menjadi pembuka dalam situr ini, yaitu surat Ali Imran ayat 110: “Kalian adalah Umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia….” Bagian kiri halaman muka situs Syabab.com ini dibuka dengan headline beserta foto. Di bawahnya terdapat berita dari facebook syababnews, “Syam Memanggil”, baik dalam bahasa Indonesia juga dalam bahasa Arab. Kemudian baru diikuti oleh berbagai rubrik.Secara umum, judul rubrik dalam bahasa Indonesia, walaupun ada beberapa rubrik yang mengadopsi dari istilah berbahasa Arab, seperti Akhbar, Tsaqafah dan Khilafah. Ada beberapa keunikan dalam situs ini, salah satunya adalah dengan adanya bagian khusus yang memberikan informasi mengenai Al-Aqsa di Jerussalem, Israel, yaitu “Seruan Khilafah dari Masjid AlAqsa” yang merupakan rubrik dalam facebook syabab (http://www.facebook.com/syababnews). Hal ini memberikan kesan bahwa situs ini mempunyai kepentingan khusus pada peristiwa atau isu-isu tentang Al-Aqsa di Jerussalem, Israel. Pada bagian lain, terdapat rubrik yang mempresentasikan judul-judul berita terbaru, berita populer dan berita yang dianggap sebagai top bulan ini. Situs Syabab juga mengangkat banyak informasi dan berita mengenai organisasi Hizbut Tahrir. Hal ini dapat dimaknai bahwa syabab.com merupakan salah satu media komunikasi massa bagi organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Penggunaan bahasa dalam situs ini bernafaskan Islami dengan menggunakan beberapa istilah dalam bahasa Arab, yang umumnya bermakna perjuangan Islam. 43


Berita-berita yang disajikan cukup berimbang antara berita Islam di Indonesia dengan di dunia, juga berita-berita umum yang terjadi di Indonesia.Situs ini ditutup oleh pernyataan ‘Syabab.com –membuka cakrawala dunia dikelola oleh Syabab Media an-Nahdhah untuk mencerdaskan umat’. Kita sulit menemukan kontak media online yaitu “Redaksi” dan “Iklan” sebab pada saat mengklik dua menu pilihan tersebut, masing-masing akan secara otomatis memunculkan tampilan Microsoft Office Outlook. Pengelolanya tidak memberikan keterangan alamat kontak redaksi majalah tersebut. 10) Voice of Al-Islam. Pencarian situs ‘Voice of Al-Islam” melalui google search akan memunculkan informasi VOA-ISLAM-voice of Al-IslamVoice of the Truth diikuti alamat situs ini yaitu www.voa-Islam.com. serta keterangan Web Site Berita Islam di Indonesia dan dunia Islam. Dilengkapi artikel Islamia, Muslimah, Remaja, Thibbun Nabawy. Beberapa hal yang menjadi informasi lain tentang situs ini adalah Lintas Berita Islam, Muslimah, Ustadz Menjawab, dan Indonesiana. Tagline VOA Islam yang ditampilkan yaitu voice of the truth menunjukkan bahwa situs ini ingin dimaknai sebagai penyaji informasi-informasi yang menitikberatkan pada ‘kebenaran’. Situs ini diawali menu yang sebagian berbahasa Inggris, dan sebagian berbahasa Indonesia, yaitu Indonesiana, World, Lintas Berita Islam, CounterFaith, Muslimah, SmartTeen, Profiles, ShareVoices, IslamixTube, dan IDC. Dalam setiap penerbitan situs ini terdapat enam headline news beserta fotonya, yang disorot bergantian secara berurutan dari Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

atas ke bawah. Keunikan situs ini, selain nama situs “VOA-Islam” yang mendekati dengan istilah VOA “voice of America”, adalah terdapatnya rubrik ‘CounterFaith’ dan rubrik khusus yang membahas tentang wanita dalam Islam, yaitu dalam rubrik “Muslimah” Rubrik CounterFaith mempresentasikan informasi-informasi yang berkenaan dengan aliran-aliran dalam Islam dan persepsi tentang keyakinan atau kepercayaan lain, seringkali terpersepsi sangat tegas atau bahkan ekstrim. Sebagai contoh, pada edisi 25 Oktober 2012 disajikan hal-hal tentang Liberalisme dan aliran-aliran dalam Islam. Ini terlihat dari judul-judul berita dalam rubrik ini, seperti: Benarkah Mereka yang mengaku Salafi adalah Thaifah Manshurah?, Antara Pentolan Aliran Sesat LDII dan Bandar Narkoba yang Diberi Grasi, Menteri Agama jadi Korban Dusta Aliran Sesat LDII?, Rezim Budha Burma Menolak Organisasi Konferensi Islam, dan Menyesatkan & Melecehkan Sahabat Nabi. Rubrik ini menampilkan informasiinformasi yang terkesan kontroversial dalam beberapa hari sebelumnya. Dalam situs ini juga terdapat rubrik yang menyajikan peringkat berita-berita teraktual dan terpopuler, yaitu dalam rubrik Top 10-News.Kesepuluh berita pilihan ini sebenarnya merupakan beritaberita yang terdapat dalam rubrik-rubrik lain dalam situs ini.Melalui pemilihan sepuluh berita ini, kepada pembaca disajikan informasi tambahan yang popular, selain berita headline news yang menjadi fokus situs ini. Situs tersebut juga menyajikan rubrik yang isinya tentang remaja dan arahan pergaulan remaja, yaitu dalam rubrik “SmartTeen”. Isi rubrik ini 44


menyangkut permasalahan remaja atau anak muda.Informasi dalam rubrik ini menggunakan bahasa-bahasa pergaulan anak muda atau remaja. Hal ini terlihat dari judul-judulnya, seperti: Generasi STMJ; Jagoan Rijek; Kami Anak Rohis!! Masalah Buat Lo??!!??; Bener Nich, Masih Ngebet Mau Free Sex?. Ada juga rubrik yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan agama Kristen, yaitu rubrik “Kristologi”. Rubrik ini pada 25 Oktober 2012 menampilkan persepsinya dan informasi tentang keyakinan tersebut seperti terlihat pada judul-judul berita sebagai berikut: Kristen Nigeria Menjadikan Masjid Ladang Pembantaian Muslim; The Gospel of Jesus’s Wife Bilang Yesus Menikah, Orang Kristen Berang. Situs ini diakhiri dengan mencantumkan kontak redaksi, izin mengcopy materi dengan syarat mencantumkan sumber dan juga menginformasikan bahwa VOA-Islam menerima berita, artikel, opini yang ingin dipublikasikan.Kontak redaksi berupa nomor telepon yaitu 021-2640.1004, yang menandakan bahwa redaksi situs ini berdomilisi di Jakarta atau di sekitarnya; dan SMS 08999. 2. Kemasan Isi Media Islam Online Indonesia Tentang bagaimana kemasan isi semua media Daring Islam Indonesia tersebut, penulis selanjutnya melihatnya berdasarkan beberapa hal yaitu tagline, menu utama dan headline atau berita utama pada media online yang diteliti. 2.1. Tagline Media Islam Online Tagline merupakan kata singkat yang menjadi ikon suatu produk dalam bentuk kata atau kalimat singkat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

terkait dengan tagline yang diusung media Daring, terdapat keragaman pesan yang ditampilkan media Islam. Secara umum media Islam Daring itu mencakup beberapa makna dalam tagline-nya yaitu : 1. Menekankan Islam sebagai kekhususan medianya, 2. Menyatakan media mengusung “Kebenaran”, dan 3. Menegaskan media sebagai ‘alat perjuangan Islam’ Upaya untuk menekankan Islam sebagai kekhususan medianya, walau tidak ditegaskan dalam tagline kekhususan media tersebut, penegasan sebagai media Islam juga dilakukan dengan menggunakan ikon ‘nama’, istilah atau jargon yang mengindikasikan Islam. Hal ini terlihat pada kata-kata seperti ‘Muslim.com’, ‘ArRahman’, ‘Hidayatullah’, ‘Syabab’ dan ‘Sabili’. Artinya, nama media yang digunakan sudah bermakna Islam. Pernyataan media dalam mengusung kebenaran muncul dalam tagline “filter your mind, get the truth”. Terkait dengan pernyataan bahwa media Islam merupakan “alat perjuangan” dapat dimaknai dari tagline yang tertulis dalam kalimat “memperjuangkan aspirasi dan hak umat” dari Suara Islam On line.com. Secara lengkap pada tabel berikut dapat dilihat berbagai tagline yang termuat dalam sepuluh media Daring Islam yang penulis teliti. Sumber: Hasil Penelitian Berdasarkan hasil penelitian tidak semua media online tersebut mencantumkan secara tegas tagline medianya. Selain itu tagline media daring Islam yang diteliti 45


sangat variatif dari segi isi pesan yang disampaikan.Isi pesan dalam tagline terdiri dari identitas ideologi yang diusung atau diperjuangkan oleh media masing-masing. Secara umum pesan tagline tersebut mengusung identitas Islam dan upaya memperjuangkan Islam dan umatnya. Di sisi lain terdapat pula tagline yang menekankan sisi jurnalistiknya yaitu menempatkan media sebagai upaya mengungkap atau mencari kebenaran. Di antara 10 media yang diteliti hanya satu media yang menyebutkan konsep Jihad dalam tagline-nya yaitu Arrahmah.com dengan kalimat “Berita Dunia Islam dan Berita Jihad Terdepan”. Dengan kata lain, umumnya tagline media Islam yang diteliti relatif tidak provokatif, walaupun dalam beberapa media isi yang termuat terkesan provokatif, keras, dan menyerang pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh-musuh Islam dengan tegas dan terbuka. 2.2. Menu Utama dalam Media Islam Online Selain menganalisis tagline yang dimunculkan oleh media DaringIslam, peneliti juga mengamati menu utama dalam seluruh situs media Daring Islam tersebut. Menu utama dalam sebuah situs merupakan tawaran rubrik yang dapat dilihat langsung di halaman situs yang terbuka. Pengakses akan dengan mudah melihat topik-topik yang ditawarkan oleh situs itu. Umumnya menu utama tersebut ada di bagian atas situs atau web. Pengakses dapat mengklik menu tersebut untuk melihat topik-topik yang lebih detil dalam sebuah menu. Dengan kata lain secara keseluruhan mayoritas muatan menu utama media Islam ini sebenarnya lebih mengarah ke masalah umum. Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

Sumber: Hasil Penelitian Hasil penelitian memperlihatkan Menu Utama yang dimuat dalam 10 media daring Islam yang dianalisis. Sebagian besar isi atau konsep yang termuat dalam semua media tersebut bersifat sangat umum. Ditemukan bahwa dari 97 kata atau konsep yang termuat di media tersebut hanya 16 kata atau konsep yang merupakan ikon, kata atau konsep yang mencirikan atau menyuarakan Islam yaitu ditemukan dalam kata-kata : Jihad zone, dunia Islam, pemikiran Islam, Oase, Oase iman, syariah, muslimah, hikmah, ustadz, dakwah, gerakan Islam, nafsiyah, khilafah, dan tsaqafah. 2.3. Headline atau Berita Utama di 10 Media Daring Islam Terdapat enam media yang secara jelas mengusung sebuah berita utama yaitu Arrahman.com, Cyber Sabili, Media umat.com, Era Muslim, Muslimdaily.net, dan Republika On Line. Dari enam media tersebut hanya dua yang langsung mengusung isu terkait dengan Islam dalam headline-nya, yaitu • Arrahman.com ; “Mujahid Marah Islam Afghanistan Menyusup ke Barisan Musuh, 8 Polisi Boneka Tewas”. • Muslimdaily.net ; “Daftar Larangan Terbang Membuat Muslim AS Terdampar.” Merujuk pada hasil penelitian, berdasarkan representasi identitas dan kemasan dalam media Daring Islam, tampaknya terdapat keragaman media daring Islam. Peneliti juga menemukan beberapa media yang diteliti berupaya memuat keragaman isu dan mengarah pada 46


pembicaraan publik yang bersifat umum. Artinya, di luar analisis ideologi dan pihak yang berada di belakang media ini, beberapa media daring Islam masih memuat headline-nya dengan berita yang sangat umum seperti dapat dibaca pada headline di Cyber Sabili, Republika On Line, Hidayatullah, VOA, Media Umat.com, dan Suara Islam Online. Artinya, di media Islam tersebut masih terdapat upaya mengangkat berita yang bersifat umum dan tidak menjadikan perseteruan kelompok Islam dan kelompok musuh Islam sebagai berita utama. Akan tetapi gambaran tersebut juga dapat dimaknai dari pandangan yang berbeda. Pertama, upaya tersebut merupakan bentuk toleransi yang lebih baik terhadap pemeluk agama lain, atau kedua, boleh jadi hal tersebut disebabkan pertimbangan bisnis dalam rangka menarik pembaca luas yaitu pihak yang berpandangan lebih moderat apabila dibandingkan dengan khalayak Islam yang sering dikenal dengan ‘fundamental’ atau bahkan radikal. Artinya, sebagai media yang terbit dalam konteks masyarakat yang multikultur media Daring Islam yang diteliti masih memiliki potensi konflik dari pemberitaan yang ada dalam masyarakat multikultur, termasuk dalam hal agama. Oleh karena itu, merujuk pada data yang diperoleh, kehati-hatian media dan pihakpihak yang bertanggung jawab terhadap media harus tetap ada. Segala potensi konflik dari pemberitaan tetap harus diperhitungkan dan diantisipasi atau bahkan dipantau dengan baik. 3. Media Online Islam dalam Masyarakat Multikultur Merujuk pada hasil analisis yang dilakukan, pandangan yang Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

mempertanyakan kesadaran media Islam untuk menghindari konflik atau perseteruan dengan kelompok lain yang dianggap nir-Islam dapat dipahami. Berdasarkan analisis ditemukan bahwa masih ada ‘teks-teks’ yang memiliki potensi ke arah yang lebih radikal terkait dengan interaksi Islam dengan kelompok lain. Di dalam headline perseteruan dengan AS dan Israel masih tampak pada media Daring Islam seperti ArRahmah, Syabab.Com, muslimdaily,net. Selain itu terkait teroris masih muncul perseteruan AS dengan kelompok Al-Qaeda yang dianggap teoris oleh AS dan seolah-olah dimaknai oleh sebagian orang bahwa AlQaeda mengandung makna orang Islam. Di berita lain kelompok Islam juga dalam sebuah berita mengungkapkan bahwa isu teroris itu terkesan dibesar-besarkan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Dari analisis yang dilakukan masih ditemukan beberapa kata, konsep atau cara pandang yang masih menyisakan potensi konflik dalam masyarakat multikultur. Sebagai contoh pemberitaan dari VOA Islam yang memuat kedua berita di bawah tampaknya perlu mendapat perhatian sebagai pontensi konflik yang didasari dengan ‘pengelompokan’ dalam memuat isu yang seharusnya bersifat umum baik politik maupun kemanusiaan. Sebagai contoh, pemuatan judul berita berikut, “Fransiskus Xaverius Rudyatmo menjadi Walikota Solo”. Penulisan nama lengkap yang dikenal sebagai nama baptis memang merupakan sesuatu yang menjadi ciri tersendiri. Akan tetapi ketika itu ditampilkan dalam sebuah media Islam dan menekankan pada jabatan yang bersifat umum dapat dimaknai sebagai upaya menegaskan keyakinan dari sosok 47


walikota yang bukan beragama Islam. Potensi ini dapat dimaknai pula dari isi pemberitaan judul tersebut oleh VOA ; Rakyat Solo harus mau menerima Walikota Solo Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo resmi menjadi Walikota Solo, menggantikan Jokowi. Rudy dilantik menjadi Walikota hari ini, Jum'at (19/10). Ini merupakan Walikota pertama yang beragama Katolik sepanjang sejarah kota Solo. Rudyatmo dikenal mempunyai hubungan dekat dengasn para preman, dan sering menimbulkan huru-hara di Solo. Akankah Rudyatmo bisa menciptakan situasi tenang kota Solo? Sebelumnya telah terjadi bentrokan antara seorang preman beragama Nasrani, bernama Iwan Walet, dengan ormas Islam di kota Solo. ……
 Acara pelantikan Wali Kota Surakarta ini mendapat penjagaan ketat dari aparat gabungan Polri, TNI, dan satpol PP, serta melibatkan Dinas Perhubungan dan sejumlah organisasi masyarakat di Surakarta. Menurut Kepala Polresta Surakarta Kombes Pol Asjima'in, ada sekitar 1.400 personel gabungan untuk mengamankan jalannya acara. Ini menggambarkan bagaimana situasi kota Solo, yang akan dipimpin oleh Rudyatmo. Rakyat Solo menunggu, langkah apa yang akan dilakukan oleh Rudyatmo. Tentu yang menarik saat Wali Kota Solo di tangan Jokowi/FX Rudyatmo, bantuan sosial (bansos) 70 persen jatuh ke gereja. Kemenangan pasangan Jokowi/FX Rudyatmo, tak terlepas dari dukungan PKS, saat itu, dan bahkan salah seorang tokoh PKS, mantan Presiden PKS, Hidayat Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

Nurwahid ikut kampanye memenangkan pasangan Jokowi/FX Rudyatmo. (http://www.voa-islam.com) Berdasarkan data di atas, potensi konflik dapat dilihat atau dimaknai dari beberapa kata atau kalimat berikut: “Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo”, yang diikuti dengan kalimat di alinea berikutnya “Walikota pertama yang beragama Katolik sepanjang sejarah kota Solo”. Artinya, media Daring Islam yang memuat seolah-olah menegaskan perbedaan keyakinan agama dari Walikota Solo merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus diperhatikan. Pembaca sama sekali tidak diberi gambaran tentang kompetensi Walikota baik yang mencakup kelebihan maupun kelemahannya terkait dengan tanggung jawabnya sebagai Walikota. Secara halus dapat dimaknai bahwa berita atau kalimat-kalimat tersebut mengarahkan pada konflik antara Kristen dengan Islam melalui sosok Walikotanya. Hal itu lebih kentara ketika dalam kalimat selanjutnya, berita itu memuat kalimat “sebelumnya telah terjadi bentrok, antara seorang preman Nasrani, bernama Iwan Walet dengan ormas Islam”. Keberadaan Walikota yang beragama Katolik seolaholah diparalelkan dengan situasi konflik antara Kristen (preman) dan ormas (Islam). Dengan kata lain seolah-olah kalimat ini ingin mengingatkan konflik yang ada tentang Kristen dan Islam terkait dengan Walikota yang beragama Kristen (Katolik). Selain itu berita tersebut juga mengonstruksi makna tentang ketidak amanan Solo dengan diangkatnya Rudyatmo sebagai Walikota yang dapat dimaknai dalam kalimat berikut “Kondisi Solo Acara pelantikan Wali Kota 48


Surakarta ini mendapat penjagaan ketat, ada sekitar 1.400 personel gabungan untuk mengamankan jalannya acara.”. Kalimat di atas dapat dimaknai bahwa situasi kota Solo tidak aman saat pelantikan Rudyatmo atau ada situasi yang mengancam dengan diangkatnya Rudyatmo. Konflik yang dipicu semakin menajam dengan kalimat di dalam berita yang menuliskan kalimat berikut “Tentu yang menarik saat Wali Kota Solo di tangan Jokowi/FX Rudyatmo, bantuan sosial (bansos) 70 persen jatuh ke Gereja.”. Selain itu konflik juga dapat dipicu dengan adanya kelompok Islam yang dianggap bertanggung jawab pada kondisi tersebut seperti dapat dimaknai dari kalimat “Kemenangan pasangan Jokowi/FX Rudyatmo, tak terlepas dari dukungan PKS”. Artinya, PKS yang secara mencolok disebutkan melalui sosok Hidayat Nurwahid seolah-olah juga menjadi kelompok yang dianggap bersalah atau menyebabkan kondisi yang dianggap tidak seharusnya terjadi atau merugikan kelompok masyarakat Islam. Kasus atau peristiwa internasional yang diberitakan juga tidak lepas dari potensi konflik.Salah satu berita tentang kerusuhan atau kekacauan di Libanon kemudian menyebutkan dengan spesifik “Kristen” sebagai sebuah lingkungan yang terkena bom seperti dalam judul berita berikut, “Ledakan Bom di Lingkungan Kristen di Beirut Tewaskan 8 orang Lukai 80”. Apabila ditelaah lebih dalam, bukankah agama merupakan sebuah keyakinan, dan bukan seharusnya menjadi nama sebuah lingkungan. Selain itu terjadinya ledakan bom di sebuah lingkungan seharusnya yang menjadi perhatian utama adalah kondisi atau Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

penderitaan korban yang ditimbulkan.Korban pastilah orang yang menderita, lepas apakah dia kelompok orang yang beragama Islam atau Kristen. Walaupun potensi pemberitaan untuk memicu konflik antar agama perlu diwaspadai dari beberapa pemberitaan yang ada, akan tetapi dari penelitian ini juga terlihat potensi menjadikan media Daring Islam sebagai media di dalam masyarakat multikultur yang mampu menjembatani perbedaan keyakinan anggotanya, tetap ada. Sebagai contoh pemberitaan dalam Suara Islam On Line bertajuk ”Raja Majapahit Bali minta umat Islam tak sembelih sapi untuk kurban”. Berita ini dapat dimaknai sebagai bentuk interaksi antara kalangan Non Muslim dengan masyarakat Islam yang difasilitasi oleh media. Ditinjau dari tata laku hidup beragama yang toleran, ‘berita ini” dapat dimaknai sebagai upaya mengingatkan atau menuntut umat Islam lebih bijak dan tenggang rasa terhadap keyakinan pemeluk agama lain. Merujuk pada himbauan dalam berita tersebut, karena di dalam Islam ‘hewan kurban’ itu bukan hanya sapi, maka pada dasarnya toleransi yang dilakukan terhadap himbauan tersebut dapat dilakukan tanpa menyalahi ketentuan agama Islam. E. Agama, Media Online dan Masyarakat Multikultur Agama adalah identitas yang diakui mengandung nilai subjektif dan emosional bagi pengikutnya.Para ahli bahkan menganggap bahwa identitas keagamaan ini merupakan salah satu identitas inti atau core identity (Mulyana, 2009). Memahami hal tersebut, pertemuan antarmasyarakat yang berbeda agama 49


dapat mempertemukan beragam identitas keagamaan.Agama sebagai sebuah identitas kelompok membutuhkan simbol untuk menyatakan eksistensinya. Keberadaan media daring Islam Indonesia memainkan peranan tersebut. Melalui media daring Islam sekelompok masyarakat Islam Indonesia mengungkapkan diri dan pandangannya. Pengungkapan dirinya dilakukan melalui simbol, pilihan isu, cara pandang tentang sebuah masalah, menegaskan siapa yang mereka anggap kelompok mereka dan bukan kelompok mereka, bahkan kawan atau musuh mereka. Selayaknya media lain yang mengusung kebenaran, kekhasan media daring Islam Indonesia adalah 1) menekankan Islam sebagai kekhususan medianya dan 2) menegaskan media sebagai ‘alat perjuangan Islam’. Butir pertama merupakan identitas, dan yang kedua merupakan bentuk resistensi terhadap kelompok luar yang dianggap mengancam atau menyerang Islam (media Barat, sekularisme, zionisme, tuduhan teroris pada kelompok Islam, dll). Merujuk pada pandangan Reese & Shoemaker (1996), analisis terhadap isi media daring Islam Indonesia memperlihatkan bahwa isi media tersebut dipengaruhi oleh para praktisi medianya (pemeluk agama Islam), rutin medianya (online, bebas dan interaktif), organisasi media (media daring Islam), eksternal media (keberadaan media barat yang mendeskreditkan Islam atau citra negatif yang dilekatkan pada Islam, berkembangnya berbagai isu disekitar baik nasional maupun internasiona), dan terakhir ideologi Islam (dengan keragaman pemaknaan Islam yang diusung). Harus diakui bahwa Islam sebagai ideologi Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

dipahami dengan keragaman pemahaman baik tentang Islam maupun tentang agama lain atau ideologi-ideologi lain yang berkembang di masyarakat misalnya modernisme dan sekularisme (Latif, 2013). Media, dalam hal ini media daring, merupakan media yang berbasis kemajuan teknologi jaringan yang memiliki khalayak tak terbatas. Sebagai sebuah teknologi media memiliki beragam fungsi (McQuail, 1994), dan juga memengaruhi kehidupan manusia, atau menurut McLuhan ‘the media influence not only what we think but how we think (Flew, 2003). Selain itu media daring sebagai media baru memiliki jangkauan yang lebih luas baik dari segi akses maupun khalayak sehingga memungkinkan terjadinya pertemuan antara beragam budaya termasuk agama. Oleh karena itu, media daring yang mengusung identitas keagamaan mau atau tidak mau harus dipahami dapat dijangkau juga oleh khalayak di luar agama Islam. Berdasarkan gambaran data dan analisis yang peneliti lakukan, terkait dengan masyarakat multikultur, keberadaan media daring Islam Indonesia dapat menjadi sumber informasi yang bersifat bijak dan mengusung toleransi tanpa mengabaikan perannya sebagai media Islam. Mereka dapat mengembangkan wawasan atau pengetahuan umat dengan berbagai isu penting terkait dengan kehidupan masyarakat. Selain itu mereka juga berpotensi meningkatkan keimanan melalui berbagai informasi tentang Islam dan juga berpotensi menjadikan mereka sebagai fasilitator yang baik untuk menjalin komunikasi atau hubungan antar kelompok Islam dan keberadaan kelompok agama lainnya di Indonesia. Media daring 50


Islam juga berpotensi sebagai corong untuk melawan pencitraan negatif tentang Islam dan melawan kezaliman yang dilakukan pada umat Islam Akan tetapi media Islam daring Indonesia sebagai media bagi pemeluk agama mayoritas di negeri ini juga berpotensi menghasilkan sikap provokatif yang dapat memicu pembacanya dan menjadi sumber pemicu konflik dari kalangan mayoritas ke kelompok minoritas. Bahkan media ini dapat juga mengukuhkan gambaran buruk tentang sikap dan perilaku umat Islam. Merujuk pada temuan tersebut, media daring Islam Indonesia yang mengusung identitas agama kelompok mayoritas Islam harus bijak dalam memainkan peranannya. Sebagai media kelompok tertentu dan keberadaannya dalam masyarakat, dan merujuk pada fungsi media menurut McQuail, media juga dapat berfungsi sebagai gambaran masyarakat atau kelompok yang diwakilinya (McQuail, 1994). Artinya, media daring Islam Indonesia mau atau tidak mau mewakili masyarakat Islam atau bahkan agama Islam. Permasalahannya adalah bagaimana media tersebut ingin mengonstruksi makna dirinya dan cara pandang kelompok Islam tentang lingkungan atau masalah di sekitarnya? Sebagai media jaringan Islam, akses media dengan identitas agama ini dimungkinkan untuk menjangkau khalayak yang sangat luas dan mencapai beragam kelompok atau individu. Kekuatan akses inilah yang dikhawatirkan menimbulkan bentrokan atau konflik yang tidak dinginkan dalam masyarakat yang beragam atau majemuk dari segi keyakinan apabila toleransi beragama Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

tidak diterapkan.Artinya, literasi (melek) media terhadap khalayak harus dijalankan agar khalayak dapat lebih arif memahami isi media. Akan tetapi di sisi lain produsen isi media seharusnya mengedepankan upaya saling menghargai dalam masyarakat multikultur. Secara umum media jaringan Islam Indonesia dibutuhkan dan memiliki potensi positif dan negatif sehingga perlu dikembangkan dengan tetap menjunjung etika dalam masyarakat yang beragam budaya atau multikultur.Identitas keagamaan harus lebih memberi nuansa yang mendamaikan atau mengarah pada sikap yang konstruktif serta mampu menjadi pilar pembentukan solusi, bukan menyulut emosi. Merujuk pada kondisi masyarakat multikultur di Indonesia, keberadaan ideologi yang menghargai keyakinan ajaran agama masing-masing dan sekaligus menekankan aspek toleransi terhadap kebhinekaan masyarakat Indonesia, bahkan dunia, harus menjadi rujukan para pengelola media daring Islam Indonesia. V. Kesimpulan Berdasarkan analisis data yang dilakukan,penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut: • Representasi sebagai media jaringan Islam dilakukan melalui nama web atau situs, konsep ikon atau istilah yang digunakan, nama rubrik yang dipilih, isi berita keberpihakan yang dilakukan khususnya terkait dengan konflik di dalam atau di antara negara-negara Islam atau tudingan keterlibatan dan kepentingan Israel dan Amerika dalam konflik tersebut. • Kemasan beragam isu dalam media daring Islam dapat dimaknai dari 51


kemasan isi yang diangkat dalam tag line, menu utama, dan headline. Berdasarkan ketiga aspek tersebut media daring Islam menegaskan posisinya sebagai media Islam. Terkait dengan tag line yang diusung media terdapat keragaman yang ditampilkan media Islam online, di antaranya:1) menekankan Islam sebagai isu khusus atau utama, 2) pernyataan mengusung “Kebenaran”. 3) menegaskan sebagai ‘alat perjuangan Islam’. • Media daring Islam di Indonesia memiliki potesi tidak hanya meningkatkan saling memahami dalam masyarakat multikultur, akan tetapi dapat juga memiliki peluang memunculkan dan meningkatkan eskalasi konflik. Potensi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat adalah terkait dengan peran media Islam sebagai: 1) sumber informasi yang dibutuhkan bagi kalangan Islam, 2) media bagi kelompok lain yang mau berinteraksi dengan kelompok Islam, 3) media yang dapat memunculkan sikap positif kalangan Islam terhadap isu-isu pemberdayaan antar kelompok. Potensi munculnya konflik terjadi bila media Islam menempatkan dirinya sebagai alat untuk menyerang kelompok lain atau memprovokasi umat Islam dengan isuisu yang rentan menimbulkan konflik seperti menerapkan stigma terhadap kelompok agama atau bangsa lain yang dianggap memerangi Islam. Media daring Islam akan menjadi negatif bila para pengelolaanya mengabaikan toleransi antarumat beragama dengan mengangkat isu atau pandangan yang menyinggung keyakinan atau Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

mendiskreditkan ajaran atau kelompok agama lain. Daftar Pustaka Denzin, Norman K., Lincoln, Yvonna S. (ed). (2011). Handbook of Qualitative Research, 2nd Edition. California: Sage Publications Inc, terjemahan Pustaka Pelajar, Jakarta. Flew, Terry (2003),New Media, Oxford University Press, South Melborne, Australia. Latif, Yudi (2013) Tuhanpun Tidak Partisan: Melampaui Sekularisme dan Fundamentalisme, Syabas Books, Bandung. McQuail, Dennis. (1994). Mass Communication Theory. Sage Publications Ltd. London. Mulyana, Deddy (2009), “Komunikasi Antar-Agama”(Perspektif Lintas Budaya), makalah dalam Semiloka di Uninus, Bandung 20 Juni 2009. Nuryah, Asri Sjafirah (2008), Jurnal Komunikasi & Informasi, volume 7 Nomor 1 April 2008. Saleem, Noshina (2007), U.S. Media Framing of Foreign Countries Image: An Analytical Perspective, dalam Canadian Journal of Media Studies, Volume 2, Issue 1: April 2007. Shoemaker, Pamela J. dan Reese, Stephen D. (1996). Mediating Message; Theories of Influences on Mass Media Content, Longman Publisher, New York. 52


-

-

-

-

-

http://abufurqan.com/2011/03/20/1 0-situs-media-islam-online-diindonesia/ http://indonesian.irib.ir/sosialita//asset_publisher/QqB7/content/me dia-barat-dan-rasisme-anti-islam http://indonesian.irib.ir/sosialita//asset_publisher/QqB7/content/me dia-barat-dan-rasisme-anti-islam http://tekno.kompas.com/read/2011 /10/28/16534635/Naik.13.Juta..Pen gguna.Internet.Indonesia.55.Juta.O rang http://risgalutfi.blog.ugm.ac.id/201 0/10/05/multikultur/

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

53


DIFUSI INOVASI DALAM KOMUNIKASI PEMASARAN POLITIK INDONESIA Oleh I DEWA AYU HENDRAWATHY PUTRI Penulis adalah Dosen Komunikasi Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Bali dan Mahasiswa S3 Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung E-mail: ayuhendra_1975@yahoo.co.id Abstract Political world today can not be separated from the world of communications. Because the political activities based on communication in conveying ideas, ideas, opinions, and other matters relating to the state. According to Almond (1960), political communication is part of the seven political system that does not run itself, because communication helps other political systems. Opening market opportunities for products that politics is the result of conditioning by the mass media through information products. Information that shaped the values, image (image), and needs. The purpose of marketing communications is to reach a political understanding with or what's called mutual understanding between two or more participants to the communication of a message (in this case is a new idea) through certain communication channels. Thus the adoption of a new idea (innovation in politics) is influenced by participants' communication and communication channels. Communication channels can be said to play an important role in the spread of innovation, because it is through innovation that can spread to members of the social system. As in any other marketing activity, the existing political marketing "sellers" and there are "buyers" in addition to political product ready to sell. In this context, the seller is a communicator / political actors and political audiences buyer is commonly known by the constituents. Political communicator in political communication can be divided into three types, namely: (1) activists as political communicator, who voiced the interests of certain groups with idealism, usually in the context of political change, (2) Professionals as political communicators, those who worked and paid for political purposes of a particular party, candidate, or political officials, (3) officials as political communicators, those who aspire to occupy or maintain a certain position in a network of power. In the world of political marketing, communicator (political actors) have a very large role in the process of diffusion of innovation, successful or not an innovation is applied in the realm of business depends on the ability and willingness to receive marketing communicators and diffusing innovation to clients (audience polotik) or political consumer products. Key words: political, marketing, communication, diffusion, innovation.

I. Pendahuluan Dunia politik kini tidak terlepas dari dunia komunikasi. Pasalnya, kegiatan politik dilandasi oleh komunikasi dalam menyampaikan ide, gagasan, pendapat, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan negara. Menurut Almond (1960), komunikasi politik adalah bagian dari Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

tujuh sistem politik yang tidak berjalan sendiri, karena komunikasi membantu sistem-sistem politik lainnya. Komunikasi politik juga ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, karena komunikasi selalu ditemui di belahan dunia manapun. Untuk lebih memahami lagi apa itu komunikasi politik, ada baiknya hal ini dijabarkan 54


dalam beberapa contoh peristiwa komunikasi politik di Indonesia. Secara sederhana, komunikasi politik (political communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara ”yang memerintah” dan ”yang diperintah”. Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Asas-asas komunikasi modern lebih menekankan kebutuhan komunikan dan kesiapan komunikan dalam proses komunikasi. Itu lebih penting dari pada fungsi pesan dan tujuan komunikator. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang lebih modern pun lebih memperhitungkan faktor peluang dari pada produksi. Ketika permintaan suatu barang dan jasa melebihi penawarannya, maka yang terpenting adalah bagaimana memproduksi barang dan jasa sebanyak mungkin. Tetapi ketika keadaan menjadi sebaliknya, fokus kegiatan bisnis terlebih lagi dalam proses pemasaran harus tertuju pada pertanyaan: “Apakah peluang pasar masih terbuka?” Di ini sudah tentu yang dimaksud adalah peluang pasar untuk menjual produk politik. Peluang pasar sebenarnya tidak selalu signifikan dengan penawaran barang dan jasa. Artinya, barang dan jasa dalam jumlah banyak tidak otomatis menyebabkan pasar menjadi jenuh. Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

Sebaliknya, barang dan jasa yang sedikit atau langka tidak selalu menyebabkan peluang pasarnya menjadi besar. Mengapa demikian? Pertama, dalam realitas psikologi ternyata kebutuhan dapat diciptakan. Kebutuhan manusia terhadap barang (individual habit). Dalam konteks ini, peluang pasar dapat dibuat melalui mekanisme komunikasi yang secara berkesinambungan membentuk nilai-nilai sosial (social values), preferensi dan fungsi. Terbukanya peluang pasar bagi produk politik merupakan hasil pengkondisian yang dilakukan oleh media massa melalui produk informasinya. Informasi itulah yang membentuk nilainilai, citra (image), dan kebutuhan. Dengan demikian, kegiatan komunikasi kerapkali dilakukan terlebih dahulu untuk membentuk peluang pasar. Kedua, peluang pasar sangat ditentukan oleh citra konsumen mengenai barang dan jasa. Jika sebuah produk mampu meyakinkan konsumen bahwa produk itu memiliki kredibilitas (dapat dipercaya), memiliki fungsi, dijamin keamanannya, dan keunggulan-keunggulan lainnya, peluang pasarnya pun akan terbentuk. Realitas yang terjadi, seringkali barang dan jasa tersebut tidak diketahui oleh khalayak karena tidak adanya strategi komunikasi yang benar dan memadai. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribukan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial (Stanton, 1979 dalam Basu Swastha, 2000:4).

55


Pemasaran adalah proses sosial di mana individu dan kelompok dapat mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan individu dan kelompok lainnya. Definisi pemasaran tersebut bertumpu pada konsep pokok: kebutuhan, keinginan, dan permintaan terhadap produk atau nilai, yang tergantung pada tingkat kepuasan tertentu, kemudian menimbulkan transaksi. Pelembagaan atau transaksi menimbulkan pasar. Secara sederhana mekanisme pemasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

(Sumber: Philip Kotler, 1990:5) Studi komunikasi pemasaran tidak bertumpu pada bagaimana produk diciptakan atau bagaimana transaksi terjadi. Perspektif komunikasi terhadap pemasaran berusaha melihat gejala pemasaran sebagai proses penerimaan ideide baru (adopsi) yang diawali dengan inovasi-inovasi tertentu, dan menyebar luas kepada khalayak (difusi) melalui proses sosialisasi. Dalam makalah ini, fokus akan mengulas bagaimana difusi

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

inovasi di dalam bidang komunikasi pemasaran politik di Indonesia. II. Pembahasan Sejarah Perkembangan Difusi Inovasi Munculnya teori difusi inovasi dimulai pada awal abad ke-20, tepatnya 1903, ketika seorang sosiolog Perancis, Gabriel Tarde, memperkenalkan Kurva Difusi berbentuk “S” (S-shaped Diffusion Curve). Kurva ini pada dasarnya menggambarkan bagaimana suatu inovasi diadopsi seseorang atau sekelompok orang dilihat dari dimensi waktu. Pada kurva ini ada dua sumbu dimana sumbu yang satu menggambarkan tingkat adopsi dan sumbu yang lainnya menggambarkan dimensi waktu. Pemikiran Tarde menjadi penting karena secara sederhana bisa menggambarkan kecenderungan yang terkait dengan proses difusi inovasi. Rogers (1983) mengatakan: “Tarde’s Sshaped diffusion curve is of current importance because “most innovations have an S-shaped rate of adoption”. Dan sejak saat itu tingkat adopsi atau tingkat difusi menjadi fokus kajian penting dalam penelitian-penelitian sosiologi. Pada tahun 1940, dua orang sosiolog, Bryce Ryan dan Neal Gross, mempublikasikan hasil penelitian difusi tentang jagung hibrida pada para petani di Iowa, Amerika Serikat. Hasil penelitian ini memperbarui sekaligus menegaskan tentang difusi inovasi model kurva S. Salah satu kesimpulan penelitian Ryan dan Gross menyatakan bahwa “The rate of adoption of the agricultural innovation followed an S-shaped normal curve when plotted on a cumulative basis over time.”

56


Perkembangan berikutnya dari teori Difusi Inovasi terjadi pada 1960, ketika studi atau penelitian difusi mulai dikaitkan dengan berbagai topik yang lebih kontemporer, seperti dengan pemasaran, budaya, dan sebagainya. Di sinilah muncul tokoh-tokoh teori difusi inovasi seperti Everett M. Rogers dengan karya besarnya Diffusion of Innovation (1961); F. Floyd Shoemaker yang bersama Rogers menulis Communication of Innovation: A Cross Cultural Approach (1971) sampai Lawrence A. Brown yang menulis Innovation Diffusion: A New Perpective (1981). Proses/Tahapan Difusi Inovasi 1) Tahap Pengetahuan (Knowledge) Ada beberapa sumber yang menyebutkan tahap pengetahuan sebagai tahap “awareness�. Tahap ini merupakan tahap penyebaran informasi tentang inovasi baru (produk politik), dan saluran yang paling efektif untuk digunakan adalah saluran media massa. Dalam tahap ini kesadaran individu akan mencari atau membentuk pengertian inovasi dan tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi. Rogers mengatakan ada tiga macam pengetahuan yang dicari masyarakat dalam tahapan ini, yakni: (1) Kesadaran bahwa inovasi itu ada; (2) Pengetahuan akan penggunaan inovasi tersebut; (3) Pengetahuan yang mendasari bagaimana fungsi inovasi tersebut bekerja. Berkaitan dengan proses difusi inovasi tersebut National Center for the Dissemination of Disability Research (NCDDR), 1996, menyebutkan ada empat dimensi pemanfaatan pengetahuan (knowledge utilization), yaitu: (a) Dimensi Sumber (Source) diseminasi, yaitu insitusi, Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

organisasi, atau individu yang bertanggung jawab dalam menciptakan pengetahuan dan produk baru; (b) Dimensi Isi (Content) yang didiseminasikan, yaitu pengetahuan dan produk baru dimaksud yang juga termasuk bahan dan informasi pendukung lainnya; (c) Dimensi Media (Medium) Diseminasi, yaitu cara-cara bagaimana pengetahuan atau produk tersebut dikemas dan disalurkan; (d) Dimensi Pengguna (User), yaitu pengguna dari pengetahuan dan produk dimaksud. 2)

Tahap Persuasi (Persuasion) Dalam tahapan ini individu membentuk sikap atau memiliki sifat yang menyetujui atau tidak menyetujui inovasi tersebut. Dalam tahap persuasi ini, individu akan mencari tahu lebih dalam informasi tentang inovasi baru tersebut dan keuntungan menggunakan informasi tersebut. Adapun membuat tahapan ini berbeda dengan tahapan pengetahuan adalah pada tahap pengetahuan yang berlangsung adalah proses memengaruhi kognitif, sedangkan pada tahap persuasi, aktifitas mental yang terjadi ialah memengaruhi afektif. Pada tahapan ini seorang calon adopter akan lebih terlibat secara psikologis dengan inovasi. Kepribadian dan norma-norma sosial yang dimiliki calon adopter ini akan menentukan bagaimana ia mencari informasi (seputar produk politik), bentuk pesan yang bagaimana yang akan ia terima dan yang tidak, dan bagaimana cara ia menafsirkan makna pesan yang ia terima berkenaan dengan informasi tersebut. Sehingga pada tahapan ini seorang calon adopter akan membentuk persepsi umumnya tentang inovasi tersebut. Beberapa ciri-ciri inovasi 57


yang biasanya dicari pada tahapan ini adalah karakateristik inovasi yakni; relative advantage, compatibility, complexity, tri alability, dan observability. 3) Tahap Pengambilan Keputusan (Decision) Di tahapan ini individu terlibat dalam aktivitas yang membawa pada suatu pilihan untuk mengadopsi inovasi tersebut atau tidak sama sekali. Adopsi adalah keputusan untuk menggunakan sepenuhnya ide baru sebagai cara tindak yang paling baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses keputusan inovasi, yakni: (a) Praktik sebelumnya; (b) Perasaan akan kebutuhan; (c) Keinovatifan; (d) Norma dalam sistem sosial. Proses keputusan inovasi memiliki beberapa tipe yakni: Otoritas adalah keputusan yang dipaksakan kepada seseorang oleh individu yang berada dalam posisi atasan; Individual adalah keputusan dimana individu yang bersangkutan mengambil peranan dalam pembuatannya. Keputusan individual terbagi menjadi dua macam, yakni: (1) Keputusan opsional adalah keputusan yang dibuat oleh seseorang, terlepas dari keputusan yang dibuat oleh anggota sistem; (2) Keputusan kolektif adalah keputusan dibuat oleh individu melalui konsensus dari sebuah sistem sosial. Kontingen adalah keputusan untuk menerima atau menolak inovasi setelah ada keputusan yang mendahuluinya. Konsekuensi adalah perubahan yang terjadi pada individu atau suatu sistem sosial sebagai akibat dari adopsi atau penolakan terhadap inovasi . Ada tiga Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

macam konsekuensi setelah diambilnya sebuah keputusan, yakni: Konsekuensi Dikehendaki vs Konsekuensi Tidak Dikehendaki Konsekuensi dikehendaki dan tidak dikehendaki bergantung kepada dampakdampak inovasi dalam sistem sosial berfungsi atau tidak berfungsi. Dalam kasus ini, sebuah inovasi bisa saja dikatakan berfungsi dalam sebuah sistem sosial tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya inovasi tersebut tidak berfungsi bagi beberapa orang di dalam sistem sosial tersebut Sebut saja revolusi industri di Inggris, akibat dari revolusi tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemilik modal tetapi tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh tenaga kerja yang pada akhirnya kehilangan pekerjaaan dan menjadi pengangguran. Konsekuensi Langsung vs Konsekuensi Tidak Langsung Konsekuensi yang diterima bisa disebut konsekuensi langsung atau tidak langsung bergantung kepada apakah perubahan-perubahan pada individu atau sistem sosial terjadi dalam respons langsung terhadap inovasi atau sebagai hasil dari urutan kedua dari konsekuensi. Terkadang efek atau hasil dari inovasi tidak berupa pengaruh langsung pada pengadopsi. Konsekuensi Yang Diantisipasi vs Konsekuensi Yang Tidak Diantisipasi Tergantung kepada apakah perubahan-perubahan diketahui atau tidak oleh para anggota sistem sosial tersebut. Contohnya pada penggunaan internet sebagai media massa baru di Indonesia 58


khususnya dikalangan remaja. Umumnya, internet digunakan untuk mendapatkan informasi yang terbaru dari segala penjuru dunia, inilah yang disebut konsekuensi yang diantisipasi. Tetapi tanpa disadari penggunaan internet bisa disalahgunakan, misalnya untuk mengakses hal-hal yang berbau pornografi, cyber crime dan sebagainya hal inilah yang disebut konsekuensi yang tidak diantisipasi. 4). Tahap Pelaksanaan (Implementation) Tahapan ini hanya akan ada jika pada tahap sebelumnya, individu atau partisipan memilih untuk mengadopsi inovasi baru tersebut. Dalam tahap ini, individu akan menggunakan inovasi tersebut. Jika di tahapan sebelumnya proses yang terjadi lebih kepada mental exercise yakni berpikir dan memutuskan, dalam tahap pelaksanaan ini proses yang terjadi lebih ke arah perubahan tingkah laku sebagai bentuk dari penggunaan ide baru tersebut. Tahap Konfirmasi (Confirmation) Tahap terakhir ini adalah tahapan ketika individu akan mengevaluasi dan memutuskan untuk terus menggunakan inovasi baru tersebut atau menyudahinya. Selain itu, individu akan mencari penguatan atas keputusan yang telah ia ambil sebelumnya. Apabila, individu tersebut menghentikan penggunaan inovasi tersebut, dikarenakan apa yang disebut “disenchantment discontinua nce dan atau replacement discontinuance.” Disenchantment discontinuance disebabkan ketidakpuasan individu terhadap inovasi tersebut sedangkan

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

replacement discontinuance disebabkan adanya inovasi lain yang lebih baik. III. Komunikasi Pemasaran Politik di Indonesia Meskipun kajian difusi telah dilakukan oleh Lazarsfeld, Brelson, dan Gaudent sejak 1948, kajian itu ramai diperbincangkan ahli komunikasi setelah Everett M. Rogers dan F. Floyd Shoemaker menulis buku “Communication of Innovation : A Cross Cultural Approach (1971)”. Mereka juga menulis buku berjudul “Diffusion of Innovation (1982)”. Kemudian pelbagai telaah tentang masalah tersebut bermunculan dalam pelbagai versi atau paradigma. Latar belakang munculnya gagasan difusi dan inovasi merupakan bagian dari studi tentang efek komunikasi (massa), terutama yang berkaitan dengan masalah pembangunan. Komunikasi diasumsikan mempunyai kekuatan, yang dapat digunakan secara sadar untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku masyarakat, terutama dalam hal penerimaan dan pembayaran teknologi baru. Pada masa yang akan datang masalah difusi dan inovasi masih akan terasan mendesak. Bukan saja masyarakat diharapkan dapat menerima dan menyebarluaskan inovasi pembangunan, melainkan juga mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses perubahan sosial yang direncanakan (development). Sehubungan dengan hal itu, kiranya sangat menarik konsep yang diajukan Prof. Dr. Santoso S. Hamijoyo (1993), tentang komunikasi partisipatoris. Partisipatoris masyarakat secara sadar, kritis, sukarela, murni dan bertanggung 59


jawab memang baik. Bukan sekadar baik karena dengan demikian ada kemungkinan biaya pembangunan menjadi murah, melainkan baik karena memang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pembangunan masyarakat bangsa dan negara. Kendala partisipatoris itu bukan hanya karena rendahnya tingkat pendidikan dan peradaban, melainkan karena sulitnya pelaksanaan partisipasi masyarakat atau lebih banyak bersumber dari kurangnya kemauan atau itikad baik, komitmen moralitas dan kejujuran dari sebagian para komunikator, pemimpin, dan penguasa baik di kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat dari semua tingkatan. Dengan demikian, masalah komunikasi pembangunan bukan hanya bagaimana melakukan transformasi ide dan pesan melalui penyebarluasan informasi. Difusi dan inovasi merupakan problem struktural. Artinya, penyebarluasan ide baru tersebut sangat tergantung pada sifat atau karakteristik lapisan (stratifikasi) masyarakat. Jika demikian, salah satu tugas (tanggung jawab) komunikasi adalah bagaimana mengkondisikan jaringan sosial agar kondusif terhadap masalah-masalah pembangunan. Keterlibatan teori komunikasi dalam memecahkan masalah ini adalah mengidentifikasikan struktur komunikasi yakni susunan dari unsurunsur yang berlainan yang pata dikenali melalui pola arus komunikasi dalam suatu sistem. Biasanya analisis jaringan komunikasi terdiri atas satu atau lebih prosedur-prosedur penelitian berikut ini : (1) Mengidentifikasikan klik-klik yang terdapat dalam keseluruhan system dan menentukan bagaimana bagian kelompok Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

struktural ini mempengaruhi perilaku komunikasi dalam suatu sistem; (2) Mengidentifikasikan peranan komunikasi khusus yang tertentu seperti liaison, bridge, dan pemencil; (3) Mengukur berbagai indeks struktur komunikasi para individu, pasangan, jaringan personal, klik atau keseluruhan sistem. Pengertian umum tentang komunikasi pemasaran adalah sejumlah kegiatan komunikasi (lazim dikenal dengan istilah promosi) dalam rangka penjualan produk berupa barang atau jasa. Produsen sandang, pangan, dan papan melakukan promosi untuk menjual produk/barang berupa pakaian, makananminuman, dan property (perumahan). Pengusaha perbankan, asuransi, sarana transportasi, berpromosi untuk menjual jasanya (pelayanan) kepada konsumen. Umumnya para profesional dan buruh mempromosikan jasa mereka kepada para pihak (perusahaan, lembaga, organisasi dan sebagainya) yang bersedia membayar atau menggajinya. Komunikasi pemasaran politik adalah kegiatan promosi guna menjual produk politik (political product). Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yakni; apakah yang dimaksud produk politik itu? Dan seperti apakah kegiatan komunikasi pemasaran (promosi) produk politik tersebut? Sederhanya produk politik adalah janji-janji politik yang dilontarkan oleh aktor atau lembaga (partai) politik. Umumnya para kandidat (sang aktor politik) cenderung banyak membuat janji politik sebagai produk politiknya, sementara itu jika telah terpilih menjadi pejabat politik, sang aktor menjanjikan berbagai program pembangunan (yang umumnya semua terkesan memihak 60


kepentingan rakyat) sebagai produk politik unggulannya. Untuk partai politik ada beberapa produk partai politik di antaranya adalah : a. Kepemimpinan (leadership); terkait dengan : kekuasaan, citra, karakter, dukungan, pendekatan, hubungan dengan anggota partai, hubungan dengan media. b. Anggota parlemen (Member of Parliement), meliputi; sifat kandidat, hubungan dengan konstituen. c. Keanggotaan (Membership), meliputi; kekuasaan, rekrutmen, sifat yang terkait dengan karakter (ideologi, kegiatan, loyalitas, tingkah laku, hubungan dengan pemimpin). d. Staf (Staff), meliputi; peneliti, professional, penasehat (konsultan). e. Simbol (Symbol) seperti; nama, logo, lagu/hymne. f. Konstitusi (Constitution), seperti; aturan resmi dan formal. g. Kegiatan (Activities), meliputi; konferensi, rapat partai, dan sebagainya. h. Kebijakan (Policies), seperti; manifesto dan aturan yang berlaku dalam partai. (Sumber : LeesMarshment dalam Lillieker dan LeesMarshment, 2005: 5-6). Sudah tentu produk-produk politik itu bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi sistem politik yang berlaku. Dalam system demokratis multipartai seperti di Indonesia, produk politik yang ditawarkan lebih beragam ketimbang dalam sistem demokratis dwipartai demi menarik perhatian konstituen. Dalam sistem otoriter, produk politik biasanya seragam dan monolitik. Produk politik bisa berbeda berdasarkan cakupan wilayah Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

nasional atau kedaerahan. Jadi, janji politik capres misalnya tentu berbeda dengan janji politik cagub, cabup, cawali. Produk politik suatu negara/daerah dapat berbeda dengan negara/ daerah lainnya. Perbedaan politik juga dipastikan berdasarkan orientasi ideologis masingmasing partai atau aktor politik. Misalnya; partai yang berasas agama cenderung memiliki produk politik yang berbeda dari partai sekuler. Misalnya; produk partai hijau (green party) adalah janji yang ditawarkan menyelamatkan lingkungan hidup misalnya dengan mengkampanyekan “program Keep Our Nation atau Clean and Green dengan formula 3R (Reduce, Recycle, Reuse)�; sedangkan jika partai perempuan adalah janji yang disuguhkan adalah membangun kesetaraan gender. Kegiatan komunikasi pemasaran (promisi) produk politik di Indonesia lazim dikenal dalam bentuk periklanan politik (political advertising). Tapi, sebetulnya komunikasi pemasaran politik bisa dilakukan dengan format promotion mix of politics, bahkan bisa juga dilakukan dalam konsep komunikasi pemasaran politik terpadu (integrated marketing communication of politic). Perilaku politik dewasa ini berada dalam situasi demokratis dengan trend “free market economy� sangat bebas (Lange dalam Lange dan Ward, 2004:207). Di mana masyarakat (khalayak politik) bebas menentukan sikap politik mereka sesuai kehendak hatinya. Dalam situasi seperti itu hanya lembaga, pejabat, dan kandidat politik yang dikenal oleh khalayak politik yang akan mendapat dukungan suara atau opini publik. Seperti halnya dalam kegiatan pemasaran lainnya, dalam pemasaran 61


politik ada “penjual� dan ada “pembeli� di samping produk politik yang siap dijual. Dalam konteks ini penjual adalah komunikator/aktor politik dan pembeli adalah khalayak politik yang biasa di kenal dengan konstituen. Komunikator politik dalam komunikasi politik dibedakan menjadi tiga jenis yakni; (1) Aktivis sebagai komunikator politik, yang menyuarakan kepentingan kelompok dengan idealisme tertentu, biasanya dalam rangka perubahan politik; (2) Profesional sebagai komunikator politik, yaitu mereka yang bekerja dan dibayar untuk kepentingan politik tertentu dari partai, kandidat, atau pejabat politik; (3) Pejabat sebagai komunikator politik, mereka yang bercita-cita menduduki atau mempertahankan posisi tertentu dalam suatu jaringan kekuasaan (Nimmo, 1978:24-30). Pesan politik dalam komunikasi politik dilakukan melalui penggunaan simbol-simbol politik atau political symbol (Nimmo, 1978:62-93). Wujudnya adalah dalam bentuk pembicaraan politik (politics as talk) yang dibedakan ke dalam ; (a) pembicaraan kekuasaan (power talk); (b) pembicaraan kewenangan (authority talks); (c) pembicaraan pengaruh (influences talks). Jika pembicaraan kekuasaan dilakukan dengan cara mengancam atau janji, maka pembicaraan kekuasaan tersebut bersifat perintah atau larangan. Sedangkan jika pembicaraan tersebut memberikan nasihat atau dorongan, maka pembicaraan tersebut tergolong pemintaan dan peringatan. Selanjutnya untuk memastikan pesanpesan politik ini sampai ke khalayak politik maka dimanfaatkanlah berbagai saluran (channel) komunikasi politik, baik Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

media lini atas (above the line), media lini bawah (bellow the line), special events, saluran komunikasi interpersonal, dan saluran komunikasi tradisonal. Sejak awal 90-an, dalam rangka mencapai efek komunikasi politik (tujuantujuan politik) komunikator politik menggunakan prinsi-prinsip dan metode komunikasi pemasaran untuk menjual produk-produk politik. Pada prinsipnya, komunikasi pemasaran pemanfaatan unsur-unsur seperti komunikasikomunikator, pesan, saluran, khalayak dan hal-hal lain terkait, seraya mempertimbangkan jenis produk dan target khalayak untuk kepentingan penjualan barang dan jasa. Dengan demikian dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan sangat memperhitungkan pertimbangan; segmenting, targeting, positioning (STP), dari produk yang akan dipasarkan, dalam hal ini sudah tentunya produk politik. Selanjutnya, teknik komunikasi pemasaran secara tradisional dilakukan dengan cara promosi. Promosi adalah satu komponen dalam bauran pemasaran (marketing mix) yakni; product, price, place, promotion (4P). Akhir-akhir ini bukan hanya promosi parsial yang dilakukan, melainkan juga dipakai teknik bauran promosi (promosi mix) yang terdiri dari periklanan (advertising), promosi penjualan (sales promotion), penjualan pribadi (personal selling), pemasaran langsung (direct marketing), Dan public relations/publicity. Yang tidak kalah menarik adalah dewasa ini telah berkembang metode yang lebih canggih yakni komunikasi pemasaran terpadu (Integrated Marketing Communication).

62


Penggunaan ragam media pemasaran politik seperti halnya dalam komunikasi pemasaran adalah untuk menopang empat fungsi pemasaran yang dikenal dengan formula “DRIPP� (Fill, 1999:3) dari lembaga, pejabat atau kandidat politik sebagai berikut: a. Deferentiate produk and services (membuat beda sebuah produk/jasa dari produk/jasa lain. Untuk komunikasi politik berarti membuat produk politik dari produk politik saingan). b. Remained and reassure customer and potential customers (mengingatkan dan memperkuat kembali ingatan (calon) pelanggan mengenai produk/jasa yang ditawarkan. Dalam politik berarti mengingatkan khalayak politik mengenai produk politik yang sudah diumumkan). c. Informs (menginformasikan features produk/jasa yang ditawarkan; dalam konteks politik berarti karakter dan track record dari produk politik yang disampaikan kepada publik). d. Persuade targets to think or act in a particular way (meyakinkan target pasar untuk berpikir dan bertindak dalam satu cara tertentu terutama dalam bentuk pembelian produk/jasa yang ditawarkan. Dalam politik berarti meyakinkan calon khalayak politik untuk berpikir dan bertindak dalam satu cara tertentu, terutama dalam bentuk pemberian dukungan kepada produk politik yang telah diumumkan). IV.

Difusi Inovasi dalam Komunikasi Politik Berbagai Asumsi Dasar dalam Difusi Inovasi: Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

a. Pengetahuan. Kesadaran individu akan adanya inovasi (komunikasi politik) dan adanya pemahaman tertentu tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi. b. Persuasi. Individu memiliki/membentuk sikap yang menyetujui atau tidak menyetujui inovasi tersebut. c. Keputusan. Individu terlibat dalam aktivitas yang membawa pada suatu pilihan atau mengadopsi atau menolak inovasi. d. Konfirmasi. Individu akan mencari pendapat yang menguatkan keputusan yang telah diambilnya, namun dia dapat berubah dari keputusan sebelumnya jika pesan-pesan mengenai inovasi yang diterimanya berlawanan satu dengan yang lainnya. Asumsi utama yang dapat disimpulkan dari teori ini adalah: a. Difusi inovasi adalah proses sosial yang mengomunikasikan informasi tentang ide baru yang dipandang secara subjektif. Makna inovasi dengan demikian perlahan-lahan dikembangkan melalui sebuah proses konstruksi sosial; b. Inovasi yang dipandang oleh penerima sebagai inovasi yang mempunyai manfaat relatif, kesesuaian, kemampuan untuk dicoba, kemampuan dapat dilihat yang jauh lebih besar, dan tingkat kerumitan yang lebih rendah akan lebih cepat diadopsi daripada inovasi-inovasi lainnya; Ada sedikitnya 5 (lima) tahapan dalam difusi inovasi yakni, tahap pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi; 63


Ada 5 (lima) tipe masyarakat dalam mengadopsi inovasi yakni; inovator, early adopter, early majority, late majority, dan laggard. Esensi Teori Difusi Inovasi Teori Difusi Inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Hal tersebut sejalan dengan pengertian difusi dari Rogers (1961), yaitu “as the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system.” Lebih jauh dijelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaranan pesan-pesan yang berupa gagasan baru, atau dalam istilah Rogers (1961) difusi menyangkut “which is the spread of a new idea from its source of invention or creation to its ultimate users or adopters.” Difusi merupakan suatu jenis khusus komunikasi yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru. Komunikasi didefinisikan sebagai proses dimana para pelakunya menciptakan informasi dan saling bertukar informasi untuk mencapai pengertian bersama. Di dalam pesan itu terdapat ketermasaan (newness) yang memberikan ciri khusus kepada difusi yang menyangkut ketidakpastian (uncertainty). Pada awalnya, bahkan dalam beberapa perkembangan berikutnya, teori Difusi Inovasi senantiasa dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Inovasi merupakan awal untuk terjadinya perubahan sosial, dan perubahan sosial Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

pada dasarnya merupakan inti dari pembangunan masyarakat. Rogers dan Shoemaker (1971) menjelaskan bahwa proses difusi merupakan bagian dari proses perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses dimana perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Perubahan sosial terjadi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu: (1) Penemuan (invention), (2) difusi (diffusion), dan (3) konsekuensi (consequences). Penemuan adalah proses dimana ide/gagasan baru diciptakan atau dikembangkan. Difusi adalah proses dimana ide/gagasan baru dikomunikasikan kepada anggota sistem sosial, sedangkan konsekuensi adalah suatu perubahan dalam sistem sosial sebagai hasil dari adopsi atau penolakan inovasi. Sejak tahun 1960-an, teori difusi inovasi berkembang lebih jauh di mana fokus kajian tidak hanya dikaitkan dengan proses perubahan sosial dalam pengertian sempit. Topik studi atau penelitian difusi inovasi mulai dikaitkan dengan berbagai fenomena kontemporer yang berkembang di masyarakat. Berbagai perpektif pun menjadi dasar dalam pengkajian proses difusi inovasi, seperti perspektif ekonomi, perspektif ”market and infrastructure” (Brown, 1981). Salah satu definisi difusi inovasi dalam taraf perkembangan ini antara lain dikemukakan Parker (1974), yang mendefinisikan difusi sebagai suatu proses yang berperan memberi nilai tambah pada fungsi produksi atau proses ekonomi. Dia juga menyebutkan bahwa difusi merupakan suatu tahapan dalam proses perubahan teknik (technical change). Menurutnya difusi merupakan suatu tahapan dimana keuntungan dari suatu inovasi berlaku umum. Dari inovator, inovasi diteruskan melalui 64


pengguna lain hingga akhirnya menjadi hal yang biasa dan diterima sebagai bagian dari kegiatan produktif, seperti yang tertera pada bagan berikut ini:

Unsur-unsur Difusi Inovasi : Dari definisi yang diberikan oleh Everett M. Rogers & Shoemaker (1971) tersebut, ada empat unsur utama yang terjadi dalam proses difusi inovasi sebagai berikut: Inovasi Inovasi merupakan sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap sebagai suatu yang baru oleh seorang individu atau satu unit adopsi lain. Semua inovasi memiliki komponen ide tetapi tak banyak yang memiliki wujud fisik, ideologi misalnya. Inovasi yang tidak memiliki wujud fisik diadopsi berupa keputusan simbolis. Sedangkan yang memiliki wujud fisik pengadopsiannya diikuti dengan keputusan tindakan. Rogers (1983) mengemukakan lima karakteristik inovasi yang dapat memengaruhi keputusan terhadap pengadopsian suatu inovasi meliputi: Keunggulan relatif (relative advantage) Keunggulan relatif adalah derajat di mana suatu inovasi dianggap lebih baik Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

atau unggul dari yang pernah ada sebelumnya. Hal ini dapat diukur dari beberapa segi, seperti segi ekonomi, prestise sosial, kenyamanan, kepuasan dan lain-lain. Semakin besar keunggulan relatif dirasakan oleh pengadopsi, semakin cepat inovasi tersebut dapat diadopsi. Contoh : Dalam pemilu, pemilih akan mencari atau menentukan pilihan kepada kandidat yang populer dari kandidat dalam pemilu sebelumnya sebelumnya. Misalnya, masyarakat Bali yang dulu komitmen memilih paket Cagub-Cawagub dari PDIP, sekarang memilih justru memilih paket dari pasangan partai Golkar dan Partai Koalisi. Keserasian (compatibility) Keserasian adalah derajat di mana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai, sistem kepercayaan, gagasan yang lebih dahulu diperkenalkan sebelumnya, kebutuhan, selera, adat istiadat, dan sebagainya dari masyarakat yang bersangkutan, serta pengalaman masa lalu dan kebutuhan pengadopsi. Sebagai contoh, jika suatu inovasi atau ide baru tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka inovasi itu tidak dapat diadopsi dengan mudah sebagaimana halnya dengan inovasi yang sesuai (compatible). Kerumitan (complexity) Kerumitan adalah derajat di mana inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Beberapa inovasi tertentu ada yang dengan mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi dan ada pula yang sebaliknya. Semakin mudah dipahami dan dimengerti

65


oleh pengadopsi, maka semakin cepat suatu inovasi dapat diadopsi. Contoh : dulu masyarakat dalam pemilih terbiasa dengan memilih dalam kondisi sedikit partai politik, namun sekarang pemilih di buat bingung karena harus memilih dalam kondisi multipartai. Kemampuan diujicobakan (trialability) Kemampuan untuk diujicobakan adalah derajat dimana suatu inovasi dapat diuji coba batas tertentu. Suatu inovasi yang dapat diujicobakan dalam setting sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi, agar dapat dengan cepat diadopsi, suatu inovasi sebaiknya harus mampu menunjukan (mendemonstrasikan) keunggulannya. Contoh : Produk politik Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sekarang dikenal dengan dengan istilah BLSM cepat diterima masyarakat karena secara langsung dapat dibandingkan dengan produk-produk sejenis lainnya. Kemampuan diamati (observability) Kemampuan untuk diamati adalah derajat di mana hasil suatu inovasi dapat terlihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil dari suatu inovasi, semakin besar kemungkinan orang atau sekelompok orang tersebut mengadopsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar keunggulan relatif; kesesuaian (compatibility); kemampuan untuk diuji cobakan dan kemampuan untuk diamati serta semakin kecil kerumitannya, maka semakin cepat kemungkinan inovasi tersebut dapat diadopsi.

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

Durasi waktu tertentu Waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi inovasi dalam komunikasi pemasaran politik. Dimensi waktu, dalam proses difusi, berpengaruh dalam 3 (tiga) hal, yakni: Proses keputusan inovasi, yaitu proses mental yang terjadi dimana individu mulai mengalami tahapan menerima informasi pertama yang membentuk sikap seseorang terhadap inovasi sampai kepada keputusan apakah individu tersebut menerima atau menolak inovasi, hingga tahapan implementasi dan konfirmasi berkenaan dengan inovasi tersebut. Ada beberapa tahap dalam proses keputusan inovasi ini, yakni: (1) Tahap pengetahuan pertama terhadap inovasi; (2) Tahap pembentukan sikap kepada inovasi; (3) Tahap pengambilan keputusan menerima atau menolak inovasi; (4) Tahap pelaksanaan inovasi; (5) Tahap konfirmasi dari keputusan. Waktu memengaruhi difusi dalam keinovatifan individu atau unit adopsi. Keinovatifan adalah tingkatan dimana individu dikategorikan secara relatif dalam mengadopsi sebuah ide baru dibanding anggota suatu sistem sosial lainnya. Masyarakat yang menghadapi suatu difusi inovasi, oleh Rogers dan Shoemaker (1971) dikelompokkan dalam kategori antara lain adalah: (1) innovator, yakni mereka yang memang sudah pada dasarnya menyenangi hal-hal baru, dan rajin melakukan percobaan-percobaan; (2) early adopters, yaitu orang-orang yang berpengaruh, tempat teman-teman sekelilingnya memperoleh informasi, dan merupakan orang-orang yang lebih maju dibanding orang sekitarnya; (3) early majority, yaitu orang-orang yang 66


menerima suatu inovasi selangkah lebih dahulu dari rata-rata kebanyakan orang lainnya; (4) late majority, yakni orangorang yang baru bersedia menerima inovasi apabila menurut penilaiannya semua orang sekelilingnya sudah menerima; dan (5) laggard, lapisan masyarakat yang paling akhir dalam menerima inovasi. Klasifikasi ini dikarenakan dalam sebuah sistem, individu tidak akan secara serempak dalam suatu waktu mengadopsi sebuah inovasi melainkan perlahan-lahan secara berurut. Keinovatifan inilah yang pada akhirnya menjadi indikasi yang menunjukkan perubahan tingkah laku individu. Kecepatan rata-rata adopsi ide baru dalam sebuah sistem sangat dipengaruhi oleh dimensi waktu. Kecepatan adopsi adalah kecepatan relatif yang berkenaan dengan pengadopsian suatu inovasi oleh anggota suatu sistem mengadopsi suatu inovasi dalam periode waktu tertentu. Kecepatan ini selalu diukur dengan jumlah anggota suatu sistem yang mengadopsi inovasi dalam periode waktu tertentu.

the members ofa social system. (Everett M. Rogers, 1971:11). Sistem Sosial Sangat penting untuk diingat bahwa proses difusi terjadi dalam suatu sistem sosial. Sistem sosial adalah satu set unit yang saling berhubungan yang tergabung dalam suatu upaya pemecahan masalah bersama untuk mencapai suatu tujuan. Anggota dari suatu sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi dan atau sub sistem. Proses difusi dalam kaitannya dengan sistem sosial ini dipengaruhi oleh struktur sosial, norma sosial, peran pemimpin dan agen perubahan, tipe keputusan inovasi dan konsekuensi inovasi. Difusi inovasi terjadi dalam suatu sistem sosial. Dalam suatu sistem sosial terdapat struktur sosial, individu atau kelompok individu, dan norma-norma tertentu. Berkaitan dengan hal ini, Rogers (1983) menyebutkan adanya 4 (empat) faktor yang mempengaruhi proses keputusan inovasi. Keempat faktor tersebut adalah:

Siklus Inovasi 1)

Diffusion is the process by which (1) an innovation (2) is communicated through certain channels (3) over time (4) among Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

Struktur sosial (social structure) Struktur sosial adalah susunan suatu unit sistem yang memiliki pola tertentu. Adanya sebuah struktur dalam suatu sistem sosial memberikan suatu keteraturan dan stabilitas perilaku setiap individu dalam suatu sistem sosial tertentu. Struktur sosial juga menunjukan hubungan antaranggota dari sistem sosial. Hal ini dapat dicontohkan seperti terlihat pada struktur organisasi suatu perusahaan atau struktur sosial masyarakat suku tertentu. Struktur sosial dapat memfasilitasi atau menghambat difusi inovasi dalam suatu 67


sistem. Katz (1961) seperti dikutip oleh Rogers menyatakan bahwa sangatlah bodoh mendifusikan suatu inovasi tanpa mengetahui struktur sosial dari adopter potensialnya, sama halnya dengan meneliti sirkulasi darah tanpa mempunyai pengetahuan yang cukup tentang struktur pembuluh nadi dan arteri. Penelitian yang dilakukan oleh Rogers dan Kincaid (1981) di Korea menunjukan bahwa adopsi suatu inovasi dipengaruhi oleh karakteristik individu itu sendiri dan juga sistem sosial di mana individu tersebut berada. 2)

Norma sistem (system norms) Norma adalah suatu pola perilaku yang dapat diterima oleh semua anggota sistem sosial yang berfungsi sebagai panduan atau standar bagi semua anggota sistem sosial. Sistem norma juga dapat menjadi faktor penghambat untuk menerima suatu ide baru. Hal ini sangat berhubungan dengan derajat kesesuaian (compatibility) inovasi denan nilai atau kepercayaan masyarakat dalam suatu sistem sosial. Jadi, derajat ketidaksesuaian suatu inovasi dengan kepercayaan atau nilai-nilai yang dianut oleh individu (sekelompok masyarakat) dalam suatu sistem social berpengaruh terhadap penerimaan suatu inovasi tersebut. 3)

Opinion Leaders Opinion leaders dapat dikatakan sebagai orang-orang berpengaruh, yakni orang-orang tertentu yang mampu memengaruhi sikap orang lain secara informal dalam suatu sistem sosial. Dalam kenyataannya, orang berpengaruh ini dapat menjadi pendukung inovasi atau sebaliknya, menjadi penentang. Ia Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

(mereka) berperan sebagai model dimana perilakunya (baik mendukung atau menentang) diikuti oleh para pengikutnya. Jadi, jelas di sini bahwa orang berpengaruh memainkan peran dalam proses keputusan inovasi. 4)

Agen Perubahan (Change Agent) Change agent adalah suatu bagian dari sistem sosial yang berpengaruh terhadap sistem sosialnya. Mereka adalah orang-orang yang mampu memengaruhi sikap orang lain untuk menerima sebuah inovasi. Tetapi change agent bersifat resmi atau formal, ia mendapat tugas dari kliennya untuk memengaruhi masyarakat yang berada dalam sistem sosialnya. Change agent atau dalam bahasa Indonesia yang biasa disebut agen perubahan, biasanya merupakan orangorang profesional yang telah mendapatkan pendidikan atau pelatihan tertentu untuk dapat memengaruhi sistem sosialnya. Di dalam buku Memasyarakatkan Ide-ide Baru yang ditulis oleh Rogers dan Shoemaker, fungsi utama dari agen perubahan (change agent) adalah menjadi mata rantai komunikasi yang menghubungkan dua sistem sosial atau lebih, yakni; menghubungkan antara suatu sistem sosial yang mempelopori perubahan tadi dengan sistem sosial yang menjadi klien dalam usaha perubahan tersebut. Hal itu tercermin dalam peranan utama agen perubahan (change agent), (Havelock, 1973:7). Dengan demikian, kemampuan dan keterampilan change agent berperan besar terhadap diterima atau ditolaknya inovasi tertentu. Sebagai contoh, lemahnya pengetahuan tentang karakteristik struktur sosial, norma dan orang kunci dalam suatu 68


sistem sosial (misal, suatu institusi pendidikan), memungkinkan ditolaknya suatu inovasi walaupun secara ilmiah inovasi tersebut terbukti lebih unggul dibandingkan dengan apa yang sedang berjalan saat itu. Kualifikasi dasar agen perubahan (change agent) menurut Duncan dan Zaltman merupakan tiga yang utama di antara sekian banyak kompetensi yang mereka miliki, yaitu: • Kualifikasi teknis, yakni kompetensi teknis dalam tugas spesifik dari proyek perubahan bersangkutan. • Kemampuan administratif, yaitu persyaratan administratif yang paling dasar dan elementer, yakni kemauan untuk mengalokasikan waktu untuk persoalan-persoalan yang relatif menjelimet (detailed). • Hubungan antarpribadi. Suatu sifat yang paling penting adalah empati, yaitu kemampuan seseorang untuk mengidentifikasikan diri dengan orang lain, berbagi akan perspektif dan perasaan mereka dengan seakan-akan mengalaminya sendiri. Ralph Linton (1963) dalam buku Memasyarakatkan Ide-ide Baru melihat bahwa setiap inovasi mempunyai tiga unsur pokok yang harus diketahui oleh change agent, yakni: (a) Bentuk yang dapat diamati langsung dalam penampilan fisik suatu inovasi; (b) Fungsi inovasi tersebut bagi cara hidup anggota sistem; (c) Makna, yakni perspektif subyektif dan seringkali tak disadari tentang inovasi tersebut oleh anggota sistem sosial. Karena sifatnya subyektif, unsur makna ini lebih sulit didifusikan daripada bentuk maupun fungsinya. Terkadang kultur penerima Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

cenderung menggabungkan makna inovasi itu dengan makna subyektif, sehingga makna aslinya hilang. 5) Heterofily and Homofily; Difusi diidentifikasi sebagai jenis komunikasi khusus yang berhubungan dengan penyebaran inovasi. Pada teori Two-Step Flow, opinion leader dan pengikutnya memiliki banyak kesamaan. Hal tersebut yang dipandang dalam riset difusi sebagai homofili. Yakni, tingkat di mana pasangan individu yang berinteraksi memiliki banyak kemiripan sosial, contohnya keyakinan, pendidikan, nilai-nilai, status sosial dan lain sebagainya. Lain halnya dengan heterofili, heterofili adalah tingkat di mana pasangan individu yang berinteraksi memiliki banyak perbedaan. Persamaan dan perbedaan ini akan berpengaruh terhadap proses difusi yang terjadi. Semakin besar derajat kesamaannya maka semakin efektif komunikasi yang terjadi untuk mendifusikan inovasi dan sebaliknya. Makin tinggi derajat perbedaannya semakin banyak kemungkinan masalah yag terjadi dan menyebabkan suatu komunikasi tidak efektif. Oleh karenanya, dalam proses difusi inovasi, penting sekali untuk memahami betul karakteristik adopter potensialnya untuk memperkecil “heterophily�. V. Kesimpulan Tujuan komunikasi pemasaran politik adalah tercapainya suatu pemahaman bersama atau yang biasa disebut mutual understanding antara dua atau lebih partisipan komunikasi terhadap suatu pesan (dalam hal ini adalah ide baru) melalui saluran komunikasi tertentu. 69


Dengan demikian diadopsinya suatu ide baru (inovasi dalam politik) dipengaruhi oleh partisipan komunikasi dan saluran komunikasi. Saluran komunikasi dapat dikatakan memegang peranan penting dalam proses penyebaran inovasi, karena melalui itulah inovasi dapat tersebar kepada anggota sistem sosial. Seperti halnya dalam kegiatan pemasaran lainnya, dalam pemasaran politik ada ‘penjual’ dan ada ‘pembeli’ disamping produk politik yang siap dijual. Dalam konteks ini penjual adalah komunikator/aktor politik dan pembeli adalah khalayak politik yang biasa dikenal dengan konstituen. Komunikator politik dalam komunikasi politik dibedakan menjadi tiga jenis yakni, (1) aktivis sebagai komunikator politik, yang menyuarakan kepentingan kelompok dengan idealism tertentu, biasanya dalam rangka perubahan politik. (2) Profesional sebagai komunikator politik , yaitu mereka yang bekerja dan dibayar untuk kepentingan politik tertentu dari partai, kandidat, atau pejabat politik. (3) pejabat sebagai komunikator politik, mereka yang bercita-cita menduduki atau mempertahankan posisi tertentu dalam suatu jaringan kekuasaan. Dalam tahap-tahap tertentu dari proses pengambilan keputusan inovasi, suatu jenis saluran komunikasi tertentu juga memainkan peranan lebih penting dibandingkan dengan jenis saluran komunikasi lain. Ada dua jenis kategori saluran komunikasi yang digunakan dalam proses difusi inovasi, yakni saluran media massa dan saluran antarpribadi atau saluran lokal dan kosmopolit. Saluran lokal adalah saluran yang berasal dari sistem sosial yang sedang diselidiki. Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

Saluran kosmopolit adalah saluran komunikasi politik yang berada di luar sistem sosial yang sedang diselidiki. Media massa dapat berupa radio, televisi, surat kabar, jejaring sosial, dan lain-lain. Kelebihan media massa adalah dapat menjangkau audiens yang banyak dengan cepat dari satu sumber. Sedangkan saluran antarpribadi dalam proses difusi inovasi ini melibatkan upaya pertukaran informasi tatap muka antara dua atau lebih individu yang biasanya memiliki kekerabatan dekat. Metode komunikasi massa seperti penggunaan iklan politik memang dapat menyebarkan informasi tentang inovasi baru dengan cepat tetapi hal tersebut tidak serta merta membuat inovasi baru tersebut diadopsi oleh khalayak politik. Hal itu dikarenakan diadopsi tidaknya inovasi baru terkait dengan masalah resiko dan ketidakpastian. Di sinilah letak pentingnya komunikasi antarpribadi. Orang akan lebih percaya kepada orang yang sudah dikenalnya dan dipercayai lebih awal atau orang yang mungkin sudah berhasil mengadopsi inovasi baru itu sendiri, dan juga orang yang memiliki kredibilitas untuk memberi saran mengenai inovasi tersebut. Hal tersebut digambarkan oleh ilustrasi kurva di bawah ini yang menggambarkan bahwa komunikasi interpersonal menjadi begitu sangat berpengaruh dari waktu ke waktu dibandingkan dengan komunikasi massa. Dari hasil pengamatan, banyak disebutkan bahwa saluran komunikasi media massa akan optimal digunakan pada tahap pengetahuan dan saluran interpersonal akan lebih optimal digunakan pada tahap persuasi. Namun pada kenyataannya, di negara yang belum maju kekuatan komunikasi interpersonal 70


masih dinilai lebih penting dalam tahap pengetahuan. Hal ini disebabkan karena kurangnya media massa yang dapat dijangkau masyarakat terutama di pedesaan, tingginya tingkat buta huruf penduduk, dan mungkin pula disebabkan ketidakrelevanan antara isi media dengan kebutuhan masyarakat (khalayak politik), misalnya terlalu banyak hiburan atau halhal yang sebenarnya tidak penting untuk diberitakan. Karena hal-hal tersebut, saluran komunikasi interpersonal terutama yang bersifat kosmopolit dinilai lebih baik dibanding saluran media massa. Guna mendapatkan hasil penyebaran inovasi politik yang optimal, yakni memperbesar tingkat adopsi suatu inovasi dapat dilakukan dengan pengaplikasian saluran komunikasi yang tepat pada situasi yang tepat. Pertama, pada tahap pengetahuan hendaknya kita menggunakan media massa untuk menyebarluaskan informasi tentang adanya inovasi politik tersebut. Selanjutnya digunakan saluran komunikasi interpersonal yang bersifat persuasif dan personal pada tahap persuasi. Proses difusi suatu inovasi memerlukan waktu, cepat atau lambatnya proses difusi inovasi sangat dipengaruhi oleh antara lain, tipe-tipe hubungan antara inovator dengan potensial adopternya, karakter atau sifat-sifat inovasi itu sendiri dan lain lain. Di dalam dunia pemasaran politik, komunikator (aktor politik) memiliki peranan yang sangat besar dalam proses difusi inovasi, berhasil atau tidak suatu inovasi diterapkan di ranah bisnis sangat tergantung dari kemampuan dan kemauan komunikator pemasaran dalam menerima dan mendifusikan inovasi

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

kepada klien (khalayak polotik) atau konsumen produk politik.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Daftar Pustaka Brown, Lawrence A., Innovation Diffusion: A New Perpevtive. New York: Methuen and Co. Dilla, S. 2007. Komunikasi Pembangunan: Pendekatan Terpadu. Simbiosa. Bandung. Levis, L. R. 1996. Komunikasi Penyuluhan Pedesaan. Citra Aditya Bakti. Bandung. Nasution, Z. 2004. Komunikasi Pembangunan. Pengenalan Teori dan Penerapannya. Rajawali Pers. Jakarta. Nurudin. 2005. Sistem Komunikasi Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta. Rogers, E.M. dan Shoemaker, F.F., 1971, Communication of Innovations, London: The Free Press. Rogers, Everett M, 1995, Diffusions of Innovations, Forth Edition. New York: Tree Press Rogers, E. M. 2003, Diffusion of Innovations: Fifth Edition. Free Press. New York. Rogers, Everett M. dan F. Floyd Shoemaker. Communication of Innovations. Terjemahan Abdillah Hanafi Memasyarakatkan Ide-Ide Baru. Usaha Nasional. Surabaya. http://ahmad42.wordpress.com/200 8/06/17/teori-difusi-inovasi http://cahpct.prigadshop.com/?p=1 09

71


MODIFIKASI STEREOTIP GENDER PEREMPUAN PADA TAYANGAN KULINER DI TELEVISI (STUDI HEGEMONI IDEOLOGI GENDER DALAM PROGRAM “ALA CHEF” TRANS TV VERSI FARAH QUINN) Oleh: SARI MONIK AGUSTIN Penulis adalah Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia dan Kandidat Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia Email :monik@uai.ac.id

Abstract This writing aimed to describe how the woman’s gender-stereotype transformation in the culinary television program. The particular TV Program was “Ala Chef” Trans TV hosted by Farah Quinn, a chef who’s also a model. The focus of this writing is the comparison between Farah Quinn and Sisca Soewitomo, a host of culinary program in earlier era.The frameworks used in this writing were Gramsci’s thought of Hegemony and Connell’s Gender Hierarchy of Hegemonic Masculinity. Besides, the explications of concepts such stereotype, gender, ideology, gender-stereotype, gender ideology occured as additional analysis tools.The conclusion showed gender ideology hegemony occured through partriachy values spreading in institutions, particularly mass media such as television program. Culinary program was one of the program that perpetuated gender ideology. Program such as “Aroma” and “Ala Chef” had different format, but this paper showed that the different format was only transformation done by traditional intellectual in perpetuating the ideology. Mass media and popular culture content, eventually, abide to hegemonic production, reproduction and transformation. There was no counter-hegemony founded in this paper. Farah Quinn as a part of intellectuals was failed to counter the hegemony and to be a resistant femininity. Although, Farah Quinn was a career woman and an intellectual chef, she was still a traditional intellectual when she perpetuated the gender ideology in different form. Keywords: gender stereotype, hegemonic masculinity, gender hierarchy. I.

Pendahuluan

Televisi merupakan bagian dari kebudayaan audio visual sekaligus medium yang paling berpengaruh dalam membentuk sikap dan kepribadian masyarakat secara luas. Pesatnya perkembangan jaringan televisi hingga ke daerah terpencil membuat masyarakat mudah menjangkaunya. Maka, kultur yang dibawa televisi akan dengan mudah menyebar dalam masyarakat. Unsur Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

esensial dari kebudayaan televisi berupa penggunaan bahasa verbal dan visual, sekaligus dalam rangka menyampaikan sesuatu seperti pesan, informasi, edukasi, dan hiburan dalam program tayangan televisi. Tidak mengherankan televisi memiliki daya tarik luar biasa apabila sajian program dapat menyesuaikan dengan karakter televisi dan manusia yang sudah terpengaruh oleh televisi (Wibowo, 2007:19). 72


Televisi memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relatif objektif, netral, dan seimbang. Karena televisi merupakan media lainnya dari segi penyampaian pesan sehingga ditonton oleh pangsa pasar yang luas dan beragam kepentingan. Hal ini disebabkan karena pengkombinasian antara gambar dan suara dalam penyampaian pesannya. (Vivian, 1996: 20). Melalui cara apa mereka menarik perhatian penonton? Tentu saja dengan menciptakan programprogram menarik. Program televisi ialah bahan yang telah disusun dalam suatu format sajian dengan unsur video yang ditunjang unsur audio yang secara teknis memenuhi persyaratan baik siar serta telah memenuhi standar estetik dan artistik yang berlaku (Sutisno, 1993: 9). Program adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan audiennya. Program atau acara yang disajikan adalah faktor yang membuat audien tertarik untuk mengikuti siaran yang dipancarkan stasiun penyiaran apakah itu radio atau televisi (Morissan, 2008: 200). Seperti yang dikemukakan Soenarto (RM, 2007: 42), untuk menyusun acara televisi hendaknya memperhatikan dan memperhitungkan 10 aspek utamanya, yaitu: 1. Acara siaran harus variatif 2. Acara siaran harus mengikat penonton 3. Urutan acara siaran tidak monoton 4. Perlu kejutan acara 5. Pola acara siaran tidak berubah-ubah 6. Penyiaran promosi acara harus tepat waktu 7. Sasaran acara siaran harus jelas 8. Tanggap terhadap suara penonton 9. Dapat membentuk opini penonton, dan Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

10. Dapat bersaing dengan stasiun lain. Genre sendiri merupakan satu jenis atau tipe program. Dalam dunia televisi genre dipahami sebagai berbagai ekspektasi antara khalayak dan pembuat program mengenai klasifikasi dari sebuah program. Bagi produser, genre digunakan untuk kepentingan standarisasi produksi dan pemasaran. Sedang bagi khalayak, genre digunakan untuk kepentingan pengenalan dan eksesabilitas pada suatu program tertentu. Melalui genre, khalayak dapat mengklasifikasikan program televisi sesuai elemen-elemen dalam teks itu sendiri. Misalnya, tanda-tanda yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi judul program, latar belakang atau struktur cerita (Sunarto, 2009: 102-103). Acara televisi memiliki berbagai macam genre/kategori program, berdasarkan Nielsen Media Research adalah (Sunarto, 2009: 104): 1. Seri (series) terdiri dari drama, action/adventure, horor/mystery, sitcom/comedy 2. Film (movie) terdiri dari drama, action/adventure, horor/mytery, sitcom/comedy, animation /pupet 3. Hiburan (entertainment) terdiri dari traditional, light entertainment, music, variety show, quiz, game show, reality show, comedy 4. Anak-anak (children) terdiri dari series, series animation/puppet, light entertainment, music/variety, quiz/gameshow, infotainment/edutainment 5. Informasi (information) terdiri dari talkshow, documentary, infotainment, infomercial, tv magazine, education, skill/hobbies 73


6. Berita (news) terdiri dari special news, hard news, talkshow, feature 7. Agama (religous) terdiri dari preach, special event, variety show 8. Olahraga (sport) terdiri dari journal/highlights,match,exercise, special event 9. Khusus (special) terdiri dari special event 10. Pengisi jeda (filler) terdiri dari news, public announcement, music, quiz, others. Menurut Morissan, berbagai jenis program dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya, yaitu: (1) Program Informasi (Berita); dan (2) Program Hiburan (entertainment). Program informasi kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu berita keras (hard news) yang merupakan laporan berita terkini yang harus segera disiarkan, seperti straight news, feature, dan infotainmen. Berita lunak (soft news) yang merupakan kombinasi dari fakta, gosip, dan opini, meliputi current affair, magazine, dokumenter, dan talk show. Sementara program hiburan terbagi atas tiga kelompok besar, yaitu musik, drama (meliputi sinetron dan film), permainan (quiz show, reality show), dan pertunjukan (ceramah agama, wayang, lenong, sulap) (Morissan, 2008: 208). Program “Ala Chef” di Trans TV termasuk pada kategori information program. Program informasi di televisi, sesuai dengan namanya, memberikan banyak informasi untuk memenuhi rasa ingin tahu penonton terhadap sesuatu hal. Program informasi adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

khalayak. Daya tarik program ini adalah informasi, dan informasi itulah yang “dijual” kepada penonton (Morissan, 2008: 208-209). Jenis program televisi beraneka ragam, namun sekarang beberapa stasiun televisi memproduksi program Magazine (Majalah TV). Program magazine mirip dengan program program feature, perbedaannya kalau program feature satu pokok permasalahnya disorot dari berbagai aspek dan disajikan lewat berbagai format. Sementara itu, program Magazine bukan hanya menyoroti satu pokok permasalahan melainkan satu bidang kehidupan, seperti hobi, perempuan, film, pendidikan dan musik yang ditampilkan dalam rubrikrubrik tetap dan disajikan lewat berbagai format. Berikut data Program Hobi dan Majalah TV di Stasiun TV Nasional: Tabel 1. Top 5 Program Hobi dan Majalah TV Nasional

Dari data terlihat bahwa yang termasuk Top 5 (Lima Terbesar), dan yang memiliki rating (%) tertinggi diduduki oleh Program ‘‘Ala Chef’’. Program ‘‘Ala Chef’’ adalah merupakan salah Cooking Program tersukses yang dimiliki Trans TV. Padahal data di atas tidak hanya menyajikan data mengenai cooking

74


program, melainkan data Program Hobi dan Majalah TV. Salah satu program acara yang masih menjadi tren sampai saat ini adalah acara kuliner/cooking program. Program kuliner termasuk dalam kategori variety show, program-program ini adalah yang paling banyak disuguhkan stasiun TV. Bambang Wiratmojo bahkan mengatakan dalam seminggu terdapat 97 tayangan variety show; Trans TV menampilkan 21 tayangan menempati urutan pertama terbanyak, disusul kemudian Trans7 menampilkan 20 tayangan. Dua stasiun yang tergabung dalam Para Group ini memang banyak menampilkan tayangan variety show sebagai acara unggulan. Kuis Missing Lyric, Ceriwis Pagi Manis, Kuliner: Ala Chef, Extravaganza, merupakan tayangan-tayangan unggulan di Trans TV (Wiratmojo, 2010: 54). Dari data yang ada program ‘‘Ala Chef’’ memiliki rating dan share paling tinggi. Hal ini menunjukkan animo masyarakat atas program ini dapat dikatakan cukup baik. Program ‘‘Ala Chef’’ (NN:2008) adalah sebuah program kuliner yang menampilkan perjalanan seorang chef perempuan mengelilingi Indonesia dan mengeksplorasi kekayaan kuliner serta budaya suatu daerah. Keunikan program ini adalah host akan melakukan demo masak yang akan menggabungkan resep masakan tradisional Indonesia dan Eropa (Fusion) “Ala Chef” Farah Quinn. Hasil masakannya akan dicicipi oleh penduduk lokal dan bahanbahan masakan yang akan digunakan pun adalah hasil bumi daerah yang dikunjungi. Content (Durasi program menit dan terbagi atas 3 segmen) :

30

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

a. Host melakukan traveling ke berbagai daerah di Indonesia b. Eksplorasi budaya & kuliner khas dari suatu daerah yang dikemas c. Lebih fun dan menarik d. Selalu ada interaksi/ aktivitas dengan penduduk lokal. e. Mengkombinasikan kekuatan dari format reality dan magazine f. Membuat program kuliner ini menjadi berbeda, informatif dan g. Menarik perhatian penonton. h. Selain kekuatan kuliner, adanya demo memasak yang simple dan i. Praktis bisa dijadikan salah satu

referensi resep masakan oleh pemirsa. Dari data yang ada diketahui bahwa “Ala Chef” paling banyak ditonton oleh penonton remaja perempuan dan perempuan dewasa. Berdasarkan status sosial ekonomi, program ini paling banyak ditonton oleh penonton perempuan dari kalangan A, yang artinya program ini banyak menarik penonton dari kalangan menengah atas dibandingkan dari status sosial ekonomi lainnya. Dilihat dari kategori latar belakang pendidikan, program ini paling banyak ditonton oleh penonton perempuan dengan latar belakang pendidikan minimal setingkat akademi (D3). Dari ketiga kategori tersebut, menarik mencermati segregasi penonton laki-laki dan perempuan program “Ala Chef”. Berdasarkan usia, penonton laki-laki terbanyak berada pada kategori usia remaja dan dewasa. Penonton laki-laki dari kalangan menengah juga merupakan penonton laki-laki terbanyak program ini, serta kebanyakan laki-laki penikmat acara ini memiliki latar belakang pendidikan universitas. 75


Perbandingan acara ini adalah acara memasak dari stasiun televisi Indosiar, yaitu “Aroma”. Program kuliner yang satu ini adalah program kuliner yang cukup terkenal dan memiliki rating dan share tinggi pada zamannya. Program ini tayang di Indosiar sejak tahun 1995 dan dikenal sebagai program kuliner yang paling dinanti pada masa tayangnya (Lies Sartika: 2001). Bahkan sepanjang tahun 1998, program ini menjadi satu dari 10 program televisi paling terkenal versi Tabloid Bintang Indonesia. Program “Aroma” menduduki rating dan share yang bagus. Berdasarkan data tahun 2007, “Aroma” menduduki peringkat 5 (lima) dalam peringkat acara masak (kuliner) televisi. Namun, acara masak dengan host perempuan, ‘Aroma’ menduduki peringkat pertama. Data yang ada menunjukkan, pada tahun 2007, program ‘Aroma’ bersaing dengan program “Gula Gula” yang dipandu oleh Bara Patirajawane, “Warung Jajan” yang berjenis feature tanpa host, “Mr Dinner” dan “Bango Cita Rasa Nusantara” yang dipandu oleh para artis Indonesia berbeda di tiap episodenya. Keempat program tersebut dipandu tanpa host atau oleh host laki-laki, sedangkan program kuliner paling tinggi yang dipandu perempuan dalam peringkat tersebut adalah program “Aroma”. II. Permasalahan. Program “Aroma” dipandu oleh Ibu Sisca Soewitomo, seorang ahli masak ternama dan berpengalaman dengan latar belakang pendidikan kuliner dari Akademi Pariwisata Trisakti, dan mendalami ilmu memasaknya di Taiwan, China, hingga Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

Amerika Serikat. Sisca Soewitomo membawa gaya memandu yang disebut oleh The Jakarta Post (Frederica Ermita Indriani, 2012) saat itu “motherly style”. Setting program “Aroma” saat itu memang mengambil set di dapur dengan kitchen set besar dan peralatan masak lengkap, sehingga Sisca Soewitomo benar-benar mewakili stereotip ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas peran domestiknya, memasak dan menyiapkan penganan untuk keluarga.

Gambar 1. Image Sisca Soewitomo

Berbeda dengan Program kuliner ‘‘Ala Chef’’. Seperti diketahui, host dari program ini adalah Farah Quinn. Farah Quinn bukanlah seorang perempuan biasa yang membawakan sebuah acara hiburan, namun Farah Quinn benar-benar seorang chef lulusan sekolah masak di Amerika Serikat dan memiliki pengalaman sebagai chef handal dan pemilik restoran. Stereotip ibu rumah tangga ala Sisca Soewitomo tidak lagi muncul dalam program ini. 76


Program ini memiliki tagline “Yummy and Sexy Food” dan menampilkan Farah Quinn sebagai bagian dari tagline tersebut. Farah Quinn digambarkan sebagai perempuan modern yang tidak hanya pandai memasak namun juga menjadikan masak sebagai kariernya, dan mampu menyeimbangkan kariernya sebagai chef dengan kecintaannya pada keluarga dan hobi travellingnya. Setting program kuliner ini, tidak lagi di dapur, namun di alam bebas dan Farah Quinn tidak menggunakan wardrobe layaknya ibu rumah tangga, tapi menampilkan perempuan modern dengan gaya dandanan modern dan seksi. Gambar 2. Capture Tayangan “Ala Chef”

Berkat kesuksesannya dalam program ‘‘Ala Chef’’, Farah Quinn kemudian merambah bidang modelling dan menjadi model iklan beberapa produk, dan Brand Ambassador produk peralatan memasak terkemuka. Citra Farah Quinn sendiri di luar program ‘‘Ala Chef’’ juga digambarkan sebagai perempuan yang sukses berkarier, seorang ibu yang hebat dan menjaga tubuhnya yang bugar dan seksi. Oleh karenanya, Farah Quinn dinobatkan sebagai Sexy Chef dan dinominasi oleh Yahoo! Indonesia dalam ajang Yahoo! OMG Awards sebagai One of The Sexiest Mom 2012. Gambar 3. Modelling Image Farah Quinn di Media

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

77


Di balik kesuksesan program ini, ‘‘Ala Chef’’ menuai banyak kontroversi. Kontroversi paling anyar adalah pada Februari 2012, ketika program tersebut mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), kabarnya penyebab KPI melayangkan teguran tersebut adalah karena kostum yang dikenakan Farah Quinn saat menjadi host dalam acaranya di Trans TV, ‘‘Ala Chef’’, dianggap terlalu vulgar dan memamerkan bagian dadanya. KPI melayangkan himbauan tertulis kepada stasiun televisi di bawah kelompok usaha Trans Corp. tersebut. Dalam surat bernomor 81/K/KPI/02/12 yang dikeluarkan 14 Februari 2012, tayangan ‘’Ala Chef’’ yang dipersoalkan KPI adalah episode tayang tanggal 5 Februari 2012 pukul 10.00 WIB. Isi surat teguran tersebut menyebutkan jika KPI meminta kepada Farah Quinn agar tidak kembali mengulang kesalahan dan tampil dengan kostum yang lebih sopan saat tayang di televisi (Rha, 2012). Gambar 4. Tayangan “Ala Chef” yang ditegur KPI

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

78


Namun demikian, data menunjukkan bahwa program ini hingga November 2012 masih menduduki rating tertinggi dibanding program lain sejenis. Menarik mencermati teguran KPI, karena menimbulkan pertanyaan, apakah citra dan stereotip perempuan/ibu/wanita karir modern yang ditampilkan Farah Quinn, tidak mencerminkan ideologi gender masyarakat Indonesia, ataukah ada usaha menanamkan stereotip tersebut sebagai stereotip yang seharusnya dianut oleh perempuan Indonesia. Oleh karenanya, paper ini mencoba mengungkap “Bagaimana hegemoni ideologi gender yang muncul dalam program kuliner televisi berdasarkan pemikiran Gramsci?” III. Kerangka Pemikiran Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci Dalam aliran pemikiran Marxisme, terdapat dua pemikir besar yang patut dicatat, yaitu seorang penganut Marxisme Humanis yaitu Antonio Gramsci, dan penganut Marxisme Strukturalis, yaitu Louis Althusser. Gramsci adalah penganut pemikiran Marxisme aliran Frankfurt atau yang dikenal dengan pemikiran Teori Kritis. Namun, bila Aliran Frankfurt cenderung pesimistis dalam memandang revolusi kelas pekerja, maka Gramsci lebih bersikap optimistis. Seperti juga pemikir aliran Marxisme, pemikiran Gramsci juga bersumber dari paradigma kerja dalam hubungan relasi produksi antara basis dan suprastruktur yang dikemukakan oleh Marx. Namun demikian, pemikiran Marx Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

tersebut kemudian dikembangkan para penganut aliran Marxisme. Berbeda dengan Marx, dalam pemikiran Marxis, kelas terbagi menjadi tiga bagian, yaitu pemilik modal (kapital), kelas pekerja, dan muncul sebuah kelas baru, yaitu kelas menengah. Dalam kerangka pemikiran Marx, tidak ada yang dinamakan kelas menengah karena pada dasarnya kelas menengah masuk ke dalam kategori kelas pekerja. Mereka juga bergantung pada kapital dari pemilik modal. Mike Wayne (2003) menyoroti kelas menengah sebagai kelas pemilik pengetahuan dalam relasi sosial produksi. Menurut Wright, kelas ini adalah kelas dimana ide dielaborasi dan didiseminasi dan oleh Gramsci dinamakan kelas intelegensia. Bourdieu juga menyatakan bahwa kelas menengah adalah kelas pemilik kapital budaya, ditandai dengan selera budaya yang menjadi pembeda antara kelas pekerja teknis dan kelas pekerja intelektual. Dimana letak ‘peran’ kelas menengah dalam perkembangan pemikiran Marxisme? Marx menyebutkan konsep ‘circuit of capital’ (lingkaran modal). Konsep ini merujuk pada proses produksi, sirkulasi produk, pertukaran (atau pembelian), dan konsumsi produk atau penggunaan produk. Keuntungan/surplus baru dapat diperoleh ketika alur tersebut menjadi sebuah lingkaran utuh. Di sinilah letak kelas menengah dalam relasi produksi, yaitu sebagai koordinator atau penyambung atau pemicu agar sirkuit kapital menjadi sebuah lingkaran utuh, dari proses produksi hingga penggunaan/konsumsi produk, yaitu 79


dengan berperan dalam kegiatan advertising, marketing, PR dan market research. Kelas menengah sebagai pemilik kapital budaya, ‘membungkus’ konsumsi dengan budaya dan berbagi ide tentang budaya, sehingga tercipta konsumsi budaya yang berkelanjutan. Budaya menjadi komoditas, sehingga proses produksi pada akhirnya bergantung pada elaborasi ide dalam budaya. Seperti telah dikatakan sebelumnya dalam pemikiran Marx, dalam relasi produksi, terdapat konflik dan pertentangan di antara kelas-kelas yang ada. Konflik adalah hal yang dihindari oleh kelompok pemilik sarana produksi, karena konflik dapat memutus mode produksi dan menciptakan kesadaran kelas. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah cara agar kelas pekerja merasa bahwa memang sudah takdir mereka untuk dikuasai dan dieksploitasi dalam hidup. Kelas pekerja harus direifikasi (istilah Lukacs)-menjadi sebuah benda. Pemikiran ini harus disebarkan dan dikondisikan pada kelas pekerja. Pengondisian tersebut menghasilkan konsep ideologi. Ideologi bagi Marx mengacu pada pemikiran kelas yang dikondisikan (Adian, 2003: 20). Ideologi bahwa kelas pekerja harus dipertahankan sebagai kelas yang ditakdirkan untuk melakukan mode produksi harus disebarkan dan disosialisasikan. Konflik antar kelas harus diredam karena akan menciptakan kesadaran, oleh karena itu peran ideologi menjadi penting untuk mempertahankan kesadaran palsu kelas pekerja. Ideologi yang mendukung kesadaran palsu harus disosialisasikan oleh agen-agen sosialisasi yang sangat dekat Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

dengan kelas pekerja. Agen-agen sosialisasi seperti keluarga, institusi pendidikan dan media massa sangat erat berkaitan dengan tujuan tersebut (Jones, 2003: 84-85). Keluarga dan institusi pendidikan misalnya menyosialisasikan aturan kepatuhan pada orangtua dan pengajar yang merupakan analogi dalam mode produksi, yaitu mematuhi pimpinan/pemilik modal. Pendidikan juga memiliki sistem aturan-aturan dan menjadi institusi transisi bagi calon tenaga kerja untuk menjadi kelas pekerja. Kaum akademisi dan borjuis kecil lainnya sangat berperan dalam sosialisasi ini. Pemikiran Marxisme atas ideologi sangat berkaitan dengan pemikiran Gramsci tentang hegemoni. Ideologi adalah sistem keyakinan yang (Jones, 2003: 86): a. Melegitimasi sistem produksi berbasis kelas yang membuatnya seolah b. Benar dan adil, dan /atau c. Mengaburkan realitas atas konsekuensi - konsekuensi dari kesadaran orang Kedua hal ini mirip dengan pandangan positivis fungsionalis tentang konformitas atas kohesi dan keteraturan dalam masyarakat. Marxisme juga mempercayai bahwa masyarakat kelas akan bertahan karena individu di dalamnya memiliki komitmen dan keyakinan pada ideologi yang sama. Mengapa hal ini bisa terjadi? Terutama jika individu dalam masyarakat diikat oleh kesadaran palsu. Gramsci memberikan jawaban melalui konsep hegemoni. Berbeda dengan pandangan fungsionalis yang mengatakan bahwa kerja kebudayaan adalah memantapkan integrasi sosial, maka pandangan Marxis melihat 80


kerja kebudayaan adalah memantapkan ketidaksetaraan dan dominasi sosial. Gramsci menekankan adanya pengendalian gagasan (budaya) sebagai sumber utama kekuasan kapitalis. Apa yang dimaksud dengan hegemoni? Konsep hegemoni pertama kali muncul dalam Notes on the Southern Question pada tahun 1926 (Adian, 2011: 41). Hegemoni berarti ketidakmampuan individu untuk yakin bahwa dirinya memiliki keyakinan, atau ketidakmampuan individu untuk yakin bahwa dirinya dapat memiliki keyakinan yang berbeda dengan orang lain. Keyakinan sebagai hegemoni, artinya penganut keyakinan tersebut harus meyakini bahwa keyakinan yang dimilikinya harus dipelihara agar tetap menunjukkan eksistensinya (Jones, 2003: 101). Konsep hegemoni merupakan gagasan utama dan paling orisinal dalam filsafat dan teori sosial Gramsci. Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai kepemimpinan budaya yang dijalankan oleh kelas yang berkuasa (Ritzer & Douglas, 2012: 300). Ia menggambarkan hegemoni sebagai bentuk kepatuhan massa tanpa tindakan koersif. Konsep ini pada prinsipnya mengacu pada kemampuan kelas dominan pada periode historis tertentu untuk menjalankan kepemimpinan sosial dan budaya, dan dengan sarana ini yang tanpa paksaan, bertujuan untuk memelihara kuasa mereka terhadap arah bangsa tersebut di bidang ekonomi, politik, dan budaya (Hartley, 2010: 103). Dalam ThePrison Notebooks, Gramsci mencatat bahwa sebuah kelompok menjadi hegemonik bila kelompok tersebut mengartikulasi kepentingan sektoralnya sebagai Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

kepentingan umum, lalu merealisasikannya dalam kepemimpinan moral dan politik. Hegemoni bekerja, atas dasar persetujuan dari segenap elemen masyarakat, dan sama sekali tidak diupayakan melalui jalan kekerasan (koersi). Titik awal gagasan hegemoni adalah bahwa sebuah kelompok menyelenggarakan kekuasaan terhadap kelompok subordinat melalui persuasi. Terjadi pemaksaan, hanya saja pemaksaan tersebut selalu dibayangi atau ditutupi dengan persetujuan (Adian, 2011 : 42). Jadi, hegemoni bukan sesuatu yang diberikan begitu saja oleh suatu kelompok, melainkan dibentuk. Ada proses panjang yang menyertai terbentuknya hegemoni (Gramsci, 1971: 161). Hegemoni sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, pada masa itu dipakai untuk menunjuk kedudukan lebih kuat yang dimiliki oleh kota Athena dan kemudian Sparta (sesudah mengalahkan Athena) di antara kota-kota Yunani yang semua secara formal samasama berdaulat (Magnis-Suseno, 2003: 188). Bagi Gramsci, hegemoni dimaknai sebagai sebuah kompromisitas antara kelompok penguasa dan kelompok yang didominasi. Pihak penguasa dan pihak yang didominasi mencapai sebuah titik equilibrum (keseimbangan) dalam konteks ekonomi (Gramsci, 1971: 161). Dalam analisis kapitalisme, Gramsci ingin melihat bagaimana sejumlah intelektual, yang bekerja di pihak kapitalis, mencapai kepemimpinan budaya dan memperoleh persetujuan massa. Massa secara konpromis menerima kepemimpinan budaya tersebut. Dalam mekanisme hegemoni, peran intelektual menjadi penting dan sentral karena mereka dapat disebut sebagai kelas yang 81


memimpin dengan daya persuasi tingkat tinggi. Terdapat dua intelektual dalam kacamata Gramsci, yaitu intelektual tradisional dan intelektual organis. Intelektual tradisional mengedepankan fungsi akademik dan menjalankan peran sesuai sistem yang bekerja. Intelektual organis lebih bersikap sebagai agen perubahan, sebagai penghubung atau provokator bagi kaum proletar dalam mencapai kesadaran kelas. Keadaran kelas yang dihembuskan intelektual organis kemudian mengarahkan proletar dalam melawan hegemoni dan melakukan revolusi. Oleh karenanya, konsep hegemoni kemudian membantu kita tidak hanya untuk memahami konsep dominasi, namun juga membantu mengorientasikan pemikiran Gramsci pada revolusi sebagai perubahan sosial (Ritzer, 2012: 476). Gramsci memahami bahwa perubahan sosial menurut Marx akan terjadi bila kelas proletar sudah mencapai kesadaran kelas. Namun, ketika kelas proletar mencapai kesadaran kelas, Gramsci tidak setuju bila cara untuk mengadakan revolusi adalah ketika dalam proses mencapai kesadaran kelas, kelas proletar kemudian harus menjadi agen promosi atau tukang bujuk tentang kebenaran tentang kapitalisme. Menurut Gramsci, yang seharusnya dilakukan adalah mengangkat hegemoni dari pikiran kelas proletar dan kesadaran semu harus digantikan dengan kesadaran kelas. Untuk itu, ideologi perlu diekspos. Kesadaran kelas tidak dapat terjadi dengan sendirinya melalui perkembangan ekonomi sesuai dengan pandangan Marxisme, melainkan dengan pemantapan melalui pendidikan dan melakukan sosialisasi tandingan Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

(Jones, 2003: 101). Melalui revolusi, kelas proletar tidak hanya mengambil alih kendali atas ekonomi dan aparat negara, namun juga kepemimpinan budaya. Jadi, meskipun Gramsci menyadari pentingnya faktor-faktor struktural, seperti ekonomi misalnya, ia tidak melihat bahwa faktor struktural akan membuat massa melakukan pemberontakan atau revolusi. Massa perlu mengembangkan suatu ideologi yang revolusioner, namun mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Massa tidak mampu mencapai kesadarannya sendiri berdasarkan usaha sendiri, melainkan mereka membutuhkan bantuan dari kaum elite sosial, seperti kelas menengah/akademisi. Jika massa dipengaruhi oleh ide-ide yang berasal dari akademisi, maka mereka akan melakukan revolusi sosial (Ritzer, 2012: 476). Gramsci lebih menekankan ide-ide kolektif dibandingkan pada struktur sosial (ekonomi, misalnya). Hegemoni ideologis dapat dieksekusi di kelas yang dominan, borjuis, tidak hanya dengan mengerahkan kekuatan negara, tapi melalui sarana budaya. Gramsci kemudian berhasil menggeser makna ideologi jauh dari sekedar sebagai alat negara. Bagi Gramsci, ideologi beroperasi dan diproduksi dalam masyarakat sipil, lingkup individu dan aktivitas kelompok. Peran intelektual adalah sebagai konstruktor dan konduktor utama ideologi dan pemimpin nonpemerintah memegang otoritas budaya, dan memiliki peran besar. Pemikiran Gramsci membuat kita mengetahui dimensi ideologi yang belum pernah dibahas sebelumnya. Ideologi adalah sebuah fenomena yang merajai 82


arena politik seperti norma sosial, budaya dan pemahaman yang disebarkan oleh media massa dan pekerja profesional. Para intelektual ikut bermain dengan memodifikasi ideologi sesuai kebutuhan waktu. Modifikasi tersebut akan mencerminkan ‘akal sehat’ massa yang secara implisit akan hadir dalam seni, hukum, kegiatan ekonomi dan segala manifestasi kehidupan individu dan kolektif (Adian, 2011: 47-48). Hegemoni menghasilkan kompromi yang mengakomodasi kelompok subordinat. Gramsci memahami konfrontasi kelas Marxis memberi jalan untuk membangun solidaritas yang mengarah pada komunitas yang bersatu. Ideologi yang berbeda akan mempertahankan keadaan konflik sampai salah satu ideologi tersebut atau kombinasi dari beberapa ideologi muncul. Hasilnya adalah kesatuan politik, intelektual, moral dan ekonomi dengan tujuan sama. Hal ini membentuk harapan bagi ideologi total dal homogenitas yang akan mencapai kebenaran sosial. Hegemoni secara kultural maupun ideologis beroperasi melalui institusiinstitusi masyarakat sipil, seperti pendidikan, keluarga, gereja, media massa, budaya populer dan lain halnya. Media massa dan budaya populer tunduk pada produksi, reproduksi, maupun transformasi hegemoni. Walaupun, hegemoni mengekspresikan persetujuan terhadap otoritas wacana kelompok dominan dalam masyarakat (Strinati, 2004: 190). Hegemoni tidak diciptakan dalam bentuk sempurna, ia dapat dinegasikan dengan kontra-hegemoni. Counter hegemony (kontra-hegemoni) merupakan rumusan Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

alternatif budaya dan kehidupan seharihari yang menandingi rumusan dominan mereka. Gramsci percaya pada peran penting kaum intelektual dalam keberhasilan revolusi. Tentunya kaum intelektual yang diharapkan adalah intelektual organis yang menurut Gramsci adalah mereka yang berpartisipasi aktif dalam menanamkan kesadaran baru yang menyingkap keburukan sistem lama. Mereka dapat siapa saja intelektual yang berasal dari kelompok tertindas dan turut merasakan dampak buruknya dalam kehidupan masyarakat. Namun yang perlu diingat bahwa hegemoni bukanlah seperangkat gagasan yang konstan. Hegemoni dengan semangat Gramsci dianggap sebagai seperangkat gagasan yang dipertandingkan dan bergeser yang dengannya kelompokkelompok dominan berusaha mengamankan persetujuan kelompokkelompok subordinat atas kepemimpinan mereka, dan bukannya sebagai sebuah ideologi yang konsisten dan fungsional berdasarkan kepentingan sebuah kelas penguasa dengan cara mengindroktinasi kelompok-kelompok subordinat (Strinati, 2010: 195). Sehingga, hegemoni sebagai konsekuensi dari konflik kelas akan secara terus-menerus menyetujui satu sisi perjuangan (kelompok dominan) dan mengorbankan pihak lain (kelompok subordinat). Dengan kata lain, pertarungan hegemoni akan terus berlanjut. Stereotip dan Gender. Salah satu hal penting dalam penelitian ini adalah makna terhadap sebuah stereotip. Stereotip pada dasarnya adalah sebuah ide atau asumsi mengenai 83


sebuah kelompok tertentu. Tidak ditujukan untuk seluruh anggota kelompok dan sering diasumsikan sebagai kebohongan yang harus disingkirkan untuk menghindari prasangka sehingga seluruh masyarakat memiliki posisi yang setara(Macionis, 1997: 24). Karakteristik stereotip:

1. Berisi tindakan mengategorikan (Watson, deBortali-Tregerthan and Frank, 1984: 95) dan mengevaluasi kelompok yang distereotipkan 2. Menekankan ciri yang mudah dikenali dari sebuah kelompok sebagai penyebab posisi kelompok tersebut dalam masyarakat 3. Evaluasi terhadap kelompok tersebut cenderung negatif 4. Stereotip seringkali dipaksakan menjadi suatu hal yang bersifat perbedaan yang absolut. Intinya (1) stereotip adalah sebuah proses mengategorisasikan; (2) stereotip dilakukan dengan cara menekankan ciri yang mudah dikenali dari anggota sebuah kelompok menjadi ciri kelompok secara keseluruhan. Biasanya hal ini terjadi sebagai hasil dari proses pengamatan jangka panjang yang dilanggengkan oleh pengulangan, jangkauan media, gurauan, dan lain-lain, yang kemudian menjadi penyebab atas posisi sebuah kelompok dalam masyarakat; (3) berdasarkan sejarah, kelompok yang diopresi memiliki kecenderungan paling besar untuk di stereotipkan; dan terakhir (4) stereotip seringkali dilihat sebagai suatu hal yang bersifat absolut, mengindahkan keberadaan perbedaan dan wacana. Salah satu bentuk stereotip adalah stereotip gender. Gender adalah keadaan di Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan, memperoleh pencirian sosial sebagai lakilaki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan femininitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem simbol masyarakat yang bersangkutan (Saptari & Holzner, 1997: 21). Gender seseorang berhubungan erat dengan peran gender, yaitu tingkah laku, perbuatan dan aktivitas-aktivitas yang oleh suatu masyarakat dihubungkan dengan masingmasing seks (gender roles/ sex roles are attitudes and activities that a society links to each sex) (Macionis, 2008: 330). Hubungan di antara kedua gender dikenal dengan istilah “gender relationships�. Hubungan gender ini berbeda-beda jenis dan bentuknya tergantung dari bentuk organisasi sosial dalam masyarakat. Terdapat dua organisasi sosial gender yang dikenal, yaitu matriarki dan patriarki (Macionis, 2008: 332). Matriarki (matriarchy) adalah bentuk organisasi sosial dimana perempuan mendominasi laki-laki dengan apa yang disebut sebagai aturan ibu. Bentuk organisasi ini jarang sekali ada di dunia. Tercatat di Seneca, Amerika Utara pada 1700-an dan 1800-an, bentuk organisasi matriarki dikenal. Bentuk organisasi yang lazim berlaku adalah patriarki, yaitu bentuk organisasi dimana laki-laki mendominasi perempuan dengan apa yang disebut aturan-aturan ayah. Permasalahan terjadi karena justifikasi dasar dalam patriarki adalah seksisme, yaitu paham atau kepercayaan bahwa salah satu gender lebih superior dibanding gender lainnya. Hal inilah yang 84


kemudian mengarah pada ketidaksetaraan gender (gender inequality). Menurut RW Connell (2005, dalam Giddens, 2006: 463), ketidaksetaraan gender yang terjadi dalam masyarakat tumbuh dan mengakar dalam interaksi dan praktek hidup sehari-hari. Interaksi dan praktek hidup sehari-hari ini kemudian berkaitan erat dengan terciptanya kesepakatan kolektif sosial dalam masyarakat. Menurut Connell, ketidaksetaraan gender ini tetap dipertahankan dan terbukti menjadikan perempuan tetap berada posisinya yang subordinat terhadap laki-laki. Masculinity Hegemonic. Ketidaksetaraan gender pada akhirnya memunculkan apa yang disebut hirarki gender. Susunan paling atas hirarki ini adalah maskulinitas hegemonik (hegemonic masculinity). Hegemonic masculinity (Giddens, 2006: 463-464) ini yang mendominasi seluruh maskulinitas dan femininitas di muka bumi. Kata hegemonic merujuk pada hegemoni yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana terjadi dominasi tidak melalui paksaan melainkan melalui bentukan budaya yang masuk dalam kegiatan sehari-hari hingga ke dalam hal yang paling pribadi dari tiaptiap individu. Media, pendidikan dan ideologi dapat menjadi saluran bagi pembentukan hegemoni ini. Sebagian besar laki-laki masih memanfaatkan keuntungan ini dalam kehidupan mereka, hal ini disebut patriarchal dividend oleh Connell dan ini merujuk pada konsep selanjutnya yaitu complicit masculinity, yang mana maskulinitas paling ideal dipertahankan. Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

Sementara itu, di bawah hirarki hegemonic masculinity hadir subordinated masculinities dan subordinated femininities, yang artinya mereka tunduk di bawah dominasi hegemonic masculinity dan mengikuti segala aturan yang diberlakukan oleh maskulinitas ideal dalam patriarki. Yang perlu dicatat adalah bahwa dalam subordinate masculinities hadir sebagian homosexual masculinity, yang memposisikan diri sebagai oposisi dari ‘real man’, menolak ideologi maskulinitas ideal dan menempati hirarki terbawah dalam hirarki gender. Menurut Connell, femininitas selalu menduduki posisi subordinat dalam hirarki hegemonic masculinity. Salah satu bentuknya adalah emphasized femininity, yang sangat penting dalam hegemonic masculinity. Femininitas ini hadir demi kepentingan dan memenuhi hasrat lakilaki, yang ditandai dengan karakteristik “penurut,keibuan dan empati�. Emphasized femininity ini yang paling banyak ditunjukkan dalam media, periklanan dan kampanye pemasaran. Semuanya untuk mempertahankan hegemonic masculinity dan demi kepentingan laki-laki. Posisi terakhir adalah sebagian femininitas yang melawan subordinated femininities dan segala bentuk subordinasi terhadap perempuan, yaitu resistant femininity. Resistant femininity ini hadir dalam bentuk gerakan feminis, lesbian, penyihir, ibu bekerja, buruh perempuan, pelacuran, dan lain-lain sebutan, yang biasanya disembunyikan dalam sejarah patriarki.

85


IV. Interpretasi Farah Quinn dalam sebuah program magazine tampil dengan stereotip perempuan yang muda, modern, sexy, serta tampil enerjik dalam kegiatan memasak. Stereotip gender tersebut tentu berbeda dari sifat memasak sebagai fungsi domestik seorang ibu rumah tangga. Stereotip yang terbentuk adalah gaya hidup masyarakat yang serba praktis, cepat, dan sederhana dalam kegiatan memasak. Melalui tayangan ‘Ala Chef’, terciptalah suatu hegemoni ideologi gender dimana stereotip gender seorang ibu rumah tangga menjadikan aktivitas memasak tidak sekedar fungsi domestik, tetapi suatu hal yang sifatnya modern, simple, dan menyenangkan. Bahkan ibu rumah tangga yang menjaga bentuk tubuh dan kecantikan tetap enerjik di dapur. Dapat juga dipersepsikan bahwa ‘wanita seksi bisa juga masak di dapur’. Figur seorang ibu yang memasak tidak harus tercermin seperti Sisca Soewitomo dengan motherly style andalannya. Perubahan stereotip dan timbulnya hegemoni ideologi gender baru ini tentunya tidak terlepas dari peran media massa dan sikapnya untuk penetrasi pasar. Hal ini tentu menarik apabila dibandingkan dengan contoh yang berbeda di televisi Inggris, dimana mereka menampilkan chef Jamie Oliver dalam beberapa tayangan kuliner yang sangat populer. Misalnya saja The Naked Chef, Jamie’s Kitchen (2002), Jamie’s School Dinners (2005) dan juga Jamie’s Great Escape (2005). Tayangan-tayangan yang sangat berhasil menampilkan sosok Jamie, pria juru masak yang masih muda, dengan ketrampilan memasak yang luar biasa, dan juga membuat dan menjual sendiri Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

beragam perlengkapan dapur dengan mereknya. Jamie memang merupakan sebuah fenomena di Inggris, namun keberhasilannya sebagai seorang juru masak dikenal hampir di seluruh Eropa, bahkan salah satu televisi Amerika pun sempat mengajaknya membuat acara memasak di Amerika dalam 26 episode dalam tayangan kuliner Oliver’s Twist (2006) (Feasey, 2008). Bagaimanapun juga program memasak/kuliner memang masih sering menjadi program unggulan di berbagai televisi. Bahkan stasiun televisi di Amerika, PBS, pernah menumpuk – melakukan stacking-program memasak mereka dalam suatu waktu, yakni 3 cooking show berurutan di Sabtu sore (Perebinossoff, 2005). Menurut Morissan (2008: 47), alasan penonton memilih suatu program acara karena presenternya memiliki penampilan yang menarik. Oleh karena itu, memilih seorang presenter sama pentingnya dengan memilih program acara yang akan diproduksi. Mungkin dipilihnya Farah Quinn sebagai presenter acara “Ala Chef” salah satu alasannya karena ia memiliki penampilan yang menarik dari segi fisik. Penampilan Farah Quinn yang menarik ini ditunjang dari segi wajah dan bentuk fisik yang tinggi dan langsing. Selain itu, dalam membawakan tayangan “Ala Chef”, Farah Quinn juga mengenakan pakaian dan aksesoris yang turut menunjang penampilan fisik dari Farah Quinn. Jadi, wajah cantik Farah Quinn, kulitnya yang coklat eksotis, dan bentuk tubuhnya yang indah dapat menjadi alasan untuk terus mengikuti tayangan tersebut (terlebih untuk para pria). 86


Wade dan Carol (2008: 298) menjelaskan beberapa cara untuk mempengaruhi sikap individu menyajikan suatu fenomena melalui seseorang yang dapat membawakan acara dengan menarik, maka gaya bicara juga menjadi hal yang layak diperhatikan. Cara presenter membawakan suatu tayangan juga menjadi aspek visual ataupun lisan yang bisa menarik pemirsa sehingga sebuah tayangan digemari oleh pemirsa. Farah Quinn dengan taglinenya “this is it” atau “sexy food” dan gayanya menyajikan sebuah masakan menjadikan citra modern dan sexy semakin melekat pada dirinya sehingga penonton tetap menarik. Terlepas penonton menggunakan resep masakan Farah Quinn atau tidak, yang terpenting program tayangan laku dijual karena sexy chef can cook yummy foods. Hegemoni Ideologi Gender dalam Tayangan ‘‘Ala Chef’’ Hegemoni adalah sebuah bentuk kepatuhan tanpa adanya tindakan koersif. Konsep ini seperti telah dikemukakan di atas, mengacu pada kemampuan kelas dominan untuk menjalankan kepemimpinan sosial budaya yang dengan adanya hegemoni dapat memelihara kekuasaan mereka. Dalam hubungannya dengan tulisan ini, maka hegemoni ideologi gender, dimana perempuan berada pada posisi yang subordinat terhadap lakilaki harus dipertahankan agar kekuasaan laki-laki dalam masyarakat patriarki bisa terus dipelihara. Hegemoni berupa ideologi gender ini terus dipertahankan sebagai pandangan hidup dan cara hidup yang disebarluaskan ke dalam institusiinstitusi seperti keluarga, sekolah, teman Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

bermain, hingga media massa. Ideologi ini tampil sebagai bentuk-bentuk persetujuan masyarakat atas nilai-nilai patriarki yang disebarkan, sehingga seolah-olah ideologi tersebut menjadi sebuah hal yang normal dan natural terjadi dalam masyarakat. Salah satu bentuk persetujuan yang muncul dalam masyarakat adalah stereotip. Stereotip adalah sebuah ide atau asumsi terhadap sebuah kelompok tertentu. Stereotip gender berkaitan dengan asumsi terhadap sebuah kelompok gender tertentu, sehingga terdapat kegiatan mengkategori bagaimana ide mengenai atribut-atribut feminin dan seperti apa ide mengenai atribut-atribut maskulin. Stereotip kemudian berujung ketidaksetaraan gender sebagai akibat hegemoni yang membela salah satu kelompok gender. Yang terjadi adalah ketidaksetaraan ini tetap dipertahankan untuk menjadikan perempuan tetap pada posisinya yang subordinat terhadap laki-laki. Usaha-usaha untuk mempertahankan hegemoni tersebut nampaknya tidak pernah statis. Kajian ini menemukan bahwa bentuk-bentuk persetujuan masyarakat pada nilai-nilai patriarki dapat dimodifikasi dan beradaptasi pada perubahan sosial dalam masyarakat. Salah satu bentuk penyebaran hegemoni adalah pada tayangan televisi. Program “Aroma” yang diampu oleh Sisca Soewitomo sebagai host misalnya, mengangkat nilai-nilai stereotip perempuan yang bersifat domestik, di dalam rumah, memasak sebagai kewajiban, ber-“setting” dapur dan berpenampilan keibuan / “motherly style”. Program ini mengangkat stereotip 87


perempuan dalam masyarakat patriarki sebagai kaum yang hanya beraktivitas di sektor domestik, tidak keluar rumah, mengerjakan kegiatan memasak sebagai kewajiban perempuan dalam melayani laki-laki dan berpenampilan “keibuan” dalam dukungannya terhadap sifat mengurus suami dan anak-anak. Seiring perkembangan masyarakat, perempuan tidak lagi menempati posisi ‘di dalam rumah’ melainkan telah mengambil peran dalam masyarakat ‘di luar rumah’. Artinya ada penyesuaian yang dilakukan perempuan dan laki-laki berkenaan dengan hal tersebut. Program “Ala Chef” hadir dengan stereotip yang berbeda dengan program “Aroma”. Host program “Ala Chef”, Farah Quinn tampil beda dari Sisca Soewitomo. Farah Quinn tampil sebagai chef (ahli memasak) yang enerjik, percaya diri, menjaga tubuhnya dan kecantikan, serta sangat ahli memasak. Settingnya pun adalah sektor publik, yaitu di alam bebas dan di luar rumah. Farah Quinn sebagai host juga menjaga imagenya di luar program tayangan sebagai chef yang sexy, ibu yang baik, dan perempuan aktif di luar rumah serta bekerja sebagai chef yang handal. Kajian ini melihat bahwa Farah Quinn sebagai host program “Ala Chef” tidaklah menjadi intelektual organis yang memperjuangkan kesetaraan gender, melainkan tetap terhegemoni dengan ideologi gender dalam masyarakat patriarki. Penampilan Farah Quinn memang berbeda dengan Sisca Soewitomo, namun domestifikasi perempuan tetap hadir. Penampilan sexy Farah Quinn yang menjadi pemikat dan Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

menyenangkan mata laki-laki adalah salah satu bentuk domestifikasi ini. Seperti diinterpretasikan oleh Pip Jones, hegemoni berarti ketidakmampuan individu untuk yakin bahwa dirinya memiliki keyakinan, atau ketidakmampuan individu untuk yakin bahwa dirinya dapat memiliki keyakinan yang berbeda dengan orang lain. Keyakinan sebagai hegemoni, artinya penganut keyakinan tersebut harus meyakini bahwa keyakinan yang dimilikinya harus dipelihara agar tetap menunjukkan eksistensinya. Hegemoni ideologi gender dipertahankan oleh Sisca Soewitomo dengan menampilkan stereotip perempuan keibuan yang mengambil posisi dalam sektor domestik, sekali lagi merupakan bentuk kepatuhan atas keyakinan bahwa perempuan memang seharusnya berada pada posisi melayani laki-laki dengan menjadi ahli masak, dan berpenampilan selayaknya pendidik dan pengasuh anak. Walaupun perbedaan penampilan ditunjukkan oleh Farah Quinn dengan mengoposisikan tampilan Sisca Soewitomo, namun keyakinan bahwa perempuan adalah subordinat dan berpihak pada kepentingan laki-laki tetap dipertahankan. Dalam berbagai penampilannya di luar program “Ala Chef”, intertekstual image yang ditampilkan antara Farah Quinn sebagai host “Ala Chef” dengan tagline “Yummy and Sexy Food” dan penampilannya sebagai model di cover majalah (FHM), berbagai iklan dan pose yang tersebar di dunia maya, ditemukan keselarasan, yaitu menonjolkan keindahan dan keseksian tubuhnya. Menurut penulis, kepercayaan diri Farah Quinn dalam hal tersebut tidaklah menjadikan Farah Quinn sebagai 88


intelektual organis dalam konteks pemikiran Gramsci, melainkan semakin menunjukkan bahwa Farah Quinn pada dasarnya terhegemoni ideologi patriarki, dimana tampilan yang ia tunjukkan pada dasarnya adalah untuk kepentingan dan kesenangan laki-laki semata. Dalam hubungannya dengan industri budaya, penulis berkeyakinan bahwa intertekstual image Farah Quinn tidaklah jauh dari komodifikasi tubuh itu sendiri dalam hal menjadikan tubuh Farah Quinn sebagai komoditas dalam usaha menaikkan rating dan share program tersebut. Image Farah Quinn sebagai ahli masak profesional lulusan sebuah sekolah kuliner di Amerika Serikat pun diyakini hanyalah sebagai “pembungkus/kemasan” yang akan menaikkan jumlah penonton dari kalangan atas. Ibaratnya latar belakang pendidikan adalah bagian dari budaya yang dijadikan komoditas, sehingga penonton merasa bahwa tayangan ini tidak murahan dan asal jadi, melainkan berisi konten yang bermutu. Latar belakang pendidikan dan keindahan dan keseksian tubuh Farah Quinn menjadi senjata utama dalam menaikkan rating dan share tayangan tersebut (lihat data kategori pemirsa “Ala Chef” yang berhasil menarik penonton laki-laki dan perempuan dari kalangan SSE A dan B, dengan latar belakang pendidikan Akademi dan Universitas). Mengapa hal ini terjadi? Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai kepemimpinan budaya yang dijalankan oleh kelas yang berkuasa. Ia menggambarkan hegemoni sebagai bentuk kepatuhan massa tanpa tindakan koersif. Konsep ini pada prinsipnya mengacu pada Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

kemampuan kelas dominan pada periode historis tertentu untuk menjalankan kepemimpinan sosial dan budaya, dan dengan sarana ini yang tanpa paksaan, bertujuan untuk memelihara kuasa mereka terhadap arah bangsa tersebut di bidang ekonomi, politik, dan budaya. Inilah yang terjadi dalam masyarakat patriarki, dimana penguasa tertingginya menurut hirarki gender Connell, menduduki posisi paling atas dalam hirarki gender, yaitu hegemonic masculinity. Dalam hirarki gender yang dibuat oleh Connell, maka posisi Sisca Soewitomo dan Farah Quinn sama-sama berada dalam emphasized femininity, walaupun bentuk stereotip yang ditampilkan berbeda. Apa yang ditampilkan oleh Farah Quinn sesuai dengan yang dikemukakan Connell ketika berpendapat bahwa salah satu contoh dari emphasized femininity yang ekstrim diwakili oleh Marilyn Monroe yang berpenampilan demi kesenangan dan kepentingan laki-laki serta mempertahankan hegemonic masculinity. Bila Sisca Soewitomo menjadi agen dalam mempertahankan stereotip gender, maka Farah Quinn tampil dengan stereotip baru namun dengan ‘aroma’ yang sama, yaitu berpihak pada kepentingan patriarki. Farah Quinn dengan imagenya yang modern dan berlatar pendidikan sekolah kuliner luar negeri, adalah bentuk intelektual tradisional yang menjalankan perannya untuk mempertahankan sistem yang ada. Sekali lagi ideologi gender yang dipertahankan dan disosialisasikan berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Sebagai seorang intelektual (kuliner), Farah Quinn ikut berperan dalam memodifikasi ideologi 89


gender produksi masyarakat patriarki. Sesuai kebutuhan waktu, modifikasi tersebut hadir dalam perubahan stereotip perempuan yang “motherly style” menjadi perempuan smart, enerjik dan segar. Modifikasi tersebut menurut Gramsci mencerminkan ‘akal sehat’ massa yang secara implisit hadir sesuai perkembangan masyarakat itu sendiri. Hegemoni menghasilkan kompromi yang mangakomodasi kelompok subordinat yaitu perempuan, yang juga mengalami perkembangan, tidak lagi dipandang sebagai perempuan tradisional dengan stereotip domestik, melainkan perempuan bebas dan cantik, namun juga tetap keibuan dan dapat menjaga bentuk tubuh yang indah. Hal inilah yang akhirnya ditangkap industri televisi dan menjadikannya komoditas untuk mempertahankan semangat kapitalisme dan kesadaran palsu. V.

Kesimpulan Hegemoni ideologi gender terjadi melalui nilai-nilai patriarki yang disebarkan dalam berbagai institusi. Salah satu institusi yang berperan adalah media massa, yaitu televisi. Tayangan kuliner adalah salah satu tayangan yang mempertahankan ideologi gender. Tayangan “Aroma” dan “Ala Chef” tampil dalam format yang berbeda, namun kajian ini menemukan bahwa format berbeda tersebut adalah modifikasi yang dilakukan para intelektual tradisional dalam mempertahankan ideologi gender yang ada dalam masyarakat. Konten media massa dan budaya populer pada akhirnya tunduk pada produksi, reproduksi dan transformasi hegemoni. Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

Pada kajian ini, tidak ditemukan kontra hegemoni sebagai alternatif. Farah Quinn sebagai bagian dari intelektual (kuliner) dianggap gagal melakukan kontra hegemoni dan gagal berposisi sebagai bagian dari resistant femininity, karena walaupun berperan sebagai seorang ahli masak dan ibu bekerja, Farah Quinn tetaplah intelektual tradisional yang ikut mempertahankan dan melanggengkan hegemoni ideologi patriarki. Daftar Pustaka Buku Adian, Donny Gahral. 2011. Setelah Marxisme. Depok: Penerbit Koekoesan Feasey, Rebecca. 2008. Masculinity and Popular Television. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd Giddens, Anthony. 2006. Sociology, 5th ed. UK: Polity Press Gramsci, Antonio. 1971. Selections from The Prison Notebooks. New York : International Publishers. Hartley, John. 2004. Communication, Cultural, and Media Studies: Konsep Kunci. Yogyakarta: Jalasutra. Jones, Pip. 2009. Pengantar Teori-teori Sosial (terj.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Magnis-Suseno, Franz. 2003 . Dalam Bayang-bayang Lenin : Enam Pemikir Marxisme Dari Lenin Sampai Tan Malaka. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 90


Macionis, John J. 2008. Sociology, 12th ed. London: Prentice-Hall International, Inc.

Sutisno, P.C.S. 1993. Pedoman Praktis Penulisan Skenario TV & Video. Jakarta : Grasindo

Morissan, M.A. 2008. Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi. Jakarta: Kencana.

Vivian, John. 1996. The Mass Media Radio and Television. New York : Sage Publication

Morrisan, M.A. 2008. Jurnalistik Televisi Mutakhir. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wade, C. & Travis Carol,. 2008. Psikologi dan Pengembangan Diri. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Perebinossoff, Philippe, Gross, Brian, & Gross, Lynne S. 2005. Programing For TV, Radio and Internet; Strategy, Development, and Evaluation. Burlington: Elsevier.

Watson, David L., Gail deBortaliTregerthan and Joyce Frank. 1984. Social Psychology. USA: Scott, Foresman, and Company.

Ritzer, George dan Douglas Goodman. 2012. Teori Sosiologi: dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Bantul: Kreasi Wacana. Ritzer, George. 2012. Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, edisi ke-8. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Soenarto, RM. 2007. Programa Televisi: Dari penyusunan sampai pengaruh siaran. Jakarta: FFTV-IKJ Press

Wayne, Mike. 2003. Marxism and Media Studies. Virginia, USA: Pluto Press Wibowo, Fred. 2007. Teknik Produksi Program Televisi. Yogyakarta: Pinus Book Publisher. Wiratmojo, Y. Bambang. 2010. Ketika Ibu Rumah Tangga Membaca Televisi: “Urgensi Literasi Media pada Pertelevisian Indonesia dalam Ketika Ibu Rumah Tangga Membaca Televisi� oleh D. Danarka Sasangka dan Darmanto. Jogja: Masyarakat Peduli Media (MPM) Yogyakarta.

Strinati, Dominic. 2004. Popular Culture: Pengantar Menuju Teori Budaya Popular. Yogyakarta: Bentang Pustaka. Sunarto. 2009. Televisi, Kekerasan dan Perempuan. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

Jurnal Dellarosa, YovitaDewi. 2011. PemaknaanPenontonTerhadapStereotipPer 91


empuandalam Program Televisi (Studipada Program ‘‘Ala Chef’’ Trans TV) dalamJurnal COMMLINE Vol. 2 No 1, Januari – Juni 2011. Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia Website Indriani, Frederica Ermita. 2012. “Scene and Heard: Baking a Difference” dalamhttp://www.thejakartapost.com/news /2012/10/06/scene-heard-baking-adifference.html, diaksesSelasa, 20 November 2012, pkl 10:23 NN. 2008. ‘Ala Chef’ Review, dalam http://www1.transtv.co.id/frontend/review/ index/81/ala_chef, diakses Senin, 19 November 2012, pkl. 22:08 Rha. 2012. “Gara-gara Dada Farah Quinn Juga Disemprot KPI” dalam http://www.infospesial.net/showbiz/garagara-dada-farah-quinn-juga-disemprotkpi/, diakses Senin, 19 Nopember 2012, pkl 23:29 Sartika, Lies. 2001. “Popular 'Aroma' offers tasty and simply prepared food” dalamhttp://www.thejakartapost.com/news /2001/05/13/popular-039aroma039-offerstasty-and-simply-prepared-food.html, diaksesSelasa, 20 November 2012, pkl. 10:13

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

92


POLA KOMUNIKASI ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DKI JAKARTA (Studi Deskriptif pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Pusat) Oleh: SHINTA KRISTANTY DAN ARMAINI LUBIS Keduanya adalah Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan Email : shintasoulthan@yahoo.com Abstract The main duty of Satpol PP (The Municipal Police - Civil Service Police Unit) is to regulate and maintain the security of the community, but in reality municipal police organization holds its bad image toward the community, this bad image is more attached to the municipal police officers themselves. On this basis, the study aims to describe the patterns of communication within the body of Satpol PP organizations, particularly in Central Jakarta. This is because of Central Jakarta is one of the strategic area for street vendors to sell their goods. Moreover, the location is near from National Monument as a center of tourism destination for local or foreign tourists. The formulation of research problems is how the communication patterns of Satpol PP organizations in curbing the cadger in Central Jakarta. The research applies the organizational communication theory of Human Relations School, and includes the concept of organizational communication patterns such as message flow in the organization, communication network, organizational communication atmosphere and organizational leadership patterns. The method of research used is a case study with a qualitative approach. The results show that the Satpol PP organization in DKI Jakarta (central Jakarta) style has persuasive and informative communication, the message flow is in one direction and in both directions between the leaders and the officers of the Satpol PP, more formal communication networks, and the leadership pattern is democratic. Based on the theory of human relations school, the communication between the leaders and the officers of Satpol PP is more humane approach based persuasive communication and interpersonal communication. Key words: pattern, communications, organization

I. Pendahuluan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih menjadi perhatian masyarakat dan media massa, perilaku yang terkesan koersif dalam menertibkan masyarakat khususnya Pedagang Kaki

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

Lima (PKL) masih terus menjadi sorotan media massa. Ini disebabkan sebelum masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), perilaku Satpol PP dinilai arogan dengan senjata

93


tumpulnya sehingga menghasilkan banyak korban baik fisik maupun psikis. Upaya penertiban pun sering kali mendapat penolakan bahkan perlawanan dari PKL. Tentu dalam kasus ini tidak bisa hanya menyalahkan anggota Satpol PP yang bertugas di lapangan, tetapi juga harus melihat bagaimana pemimpin Satpol PP itu sendiri dalam memberi perintah. Kini, masa kepemimpinan Jokowi, konsep yang disuguhkan oleh organisasi Satpol PP berbeda. Organisasi ini lebih mengusung konsep persuasif dalam menertibkan masyarakat khususnya para pedagang kaki lima. Tidak lagi berbekal senjata tumpul dan senjata api. Tidak juga melakukan kekerasan verbal maupun non verbal. Hal ini lah yang penulis jadikan fokus dalam penelitian ini, yakni mendeskripsikan mengenai pola komunikasi organisasi antara pimpinan Satpol PP dengan anggota satpol PP selaku anak buah yang bertugas di lapangan. Satpol PP merupakan aparat pemerintah yang bertugas mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tugas menentramkan dan menertibkan masyarakat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 5, Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011. Data menunjukkan petugas Satpol PP belum maksimal menerapkan aturan tata kerja seperti yang dicantumkan dalam peraturan tersebut. Data yang peroleh Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

berdasarkan observasi pra riset, yaitu, pertama di wilayah Monumen Nasional (Monas) pada Sabtu, 29 September sekitar pukul 13.00 Wib, petugas Satpol PP cenderung menggunakan komunikasi koersif yakni bersifat keras dan memaksa dengan menghardik PKL di dalam Monas ketika menertibkan lokasi berjualan. Mereka mengancam akan menggunakan kekerasan fisik, menendang PKL jika tidak segera merapikan dagangannya dan pindah dari tempat berjualan di sana. Data kedua penulis peroleh dari sebuah situs, mengenai perlakuan petugas Satpol PP terhadap PKL di Taman Suropati, Jakarta, yang sering kali datang tiba-tiba dan menggunakan senjata pentungan serta mengeluarkan kata-kata kasar untuk menertibkan lokasi berjualan PKL. Data lain yaitu kejadian bentrokan fisik pada 2010 yang sangat menyita perhatian masyarakat adalah bentrokan fisik antara warga Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan petugas Satpol PP. Pada saat itu petugas Satpol PP bertugas menertibkan masyarakat karena berkaitan dengan eksekusi tanah kawasan makam Mbah Priok oleh pemerintah DKI Jakarta. Akibat bentrokan itu tiga anggota Satpol PP tewas dan 130-231 orang luka – luka. Masalah yang kontroversi lain adalah diperbolehkannya petugas Satpol PP mendapat senjata sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005. Masyarakat menganggap petugas Satpol PP menjadi lebih arogan, tidak 94


bersahabat dengan masyarakat khususnya PKL. Bukan hanya masyarakat saja yang kontra terhadap hal ini, media massa pun turut melansir hak aparat Satpol PP memegang senjata menjadi berita utama di berbagai surat kabar. Peraturan tentang Satpol PP dibekali senjata sudah ada sejak 2005. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Kelengkapan Satpol PP. Senjata itu meliputi senjata berpeluru karet, gas dan alat kejut listrik. Dapat dipahami peraturan itu mensahkan setiap petugas Satpol PP untuk memiliki senjata api. Artinya, dapat disimpulkan petugas Satpol PP ketika berhadapan dengan masyarakat dalam upaya penertiban mengusung arogansi. Bahkan dari sikap arogansi tersebut petugas Satpol PP dinilai masyarakat dan media massa memiliki karakter premanisme. Hal tersebut menurunkan image atau citra Satpol PP sebagai pengayom. Aparat yang bertugas memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Hal inilah yang menjadi alasan penulis meneliti tentang komunikasi di tubuh organisasi Satpol PP. Mengapa pendekatan komunikasi koersif yang justru dominan dipergunakan untuk menyelesaikan masalah penertiban dengan masyarakat. Beberapa data menunjukkan petugas satpol PP identik dengan perilaku yang tidak humanis dalam menjalankan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menertibkan masyarakat. Ketidakhumanisan petugas Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

Satpol PP khususnya di DKI Jakarta, menuai protes dari masyarakat, yang menyebabkan citra Satpol PP tidak baik karena dinilai tidak bersahabat dengan masyarakat. Komunikasi organisasi antara pemimpin Satpol PP dengan petugas Satpol PP dalam hal ini sudah barang tentu merupakan salah satu variabel yang juga turut membentuk sikap mental petugas Satpol PP. PKL yang juga menjadi fokus dalam penelitian ini dianggap sebagai aset suatu wilayah. Dengan adanya PKL, penduduk dengan status pengangguran berkurang karena mampu memperbaiki taraf hidup dengan berjualan. Sisi positif adanya PKL adalah setidaknya mengurangi angka kemiskinan. Apabila PKL diberdayakan didukung keberadaannya dapat mendatangkan devisa. Masyarakat yang berperan selaku konsumen membutuhkan barang -barang kebutuhan dengan harga terjangkau jika ditinjau dari sisi ekonomis. Untuk masyarakat dari strata bawah tentu memerlukan pemenuhan kebutuhan yang dapat diakomodir PKL. PKL juga merupakan aset bagi pemerintah sudah seharusnya mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara pada umumnya. Mendapat perlakuan yang baik dalam arti manusiawi dan berhak untuk dilindungi. Upaya penertiban yang dalam hal ini menjadi tugas yang diemban petugas Satpol PP, semestinya dilakukan dengan manusiawi, lebih menggunakan pendekatan komunikasi persuasif.

95


II. Masalah Penelitian Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pola komunikasi organisasi antara Kepala Satpol PP dengan petugas Satpol PP di Jakarta Pusat dalam upaya menertibkan PKL?� III. Kerangka Teoritis Pola komunikasi organisasi Komunikasi organisasi yaitu proses penyampaian pesan atau informasi keseluruh bagian-bagian organisasi. Proses ini berhubungan dengan arus informasi di dalam organisasi. Arus informasi dapat menentukan iklim dan moral organisasi. Arus informasi merupakan sesuatu yang obyektif, namun juga merupakan suatu pemikiran yang subjektif. (Hafied Cangara, 2005: 23-24) Gaya Komunikasi Organisasi Gaya komunikasi mengendalikan (dalam bahasa Inggris: The Controlling Style) ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communications. Pihak-pihak yang memakai controlling style of communication ini, lebih memusatkan perhatian kepada pengiriman pesan dibanding upaya mereka untuk berharap pesan. Mereka tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian untuk berbagi Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

pesan. Mereka tidak mempunyai rasa ketertarikan dan perhatian pada umpan balik, kecuali jika umpan balik atau feedback tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi mereka. Para komunikator satu arah tersebut tidak khawatir dengan pandangan negatif orang lain, tetapi justru berusaha menggunakan kewenangan dan kekuasaan untuk memaksa orang lain mematuhi pandangan-pandangannya. Pesan-pesan yang berasal dari komunikator satu arah ini, tidak berusaha ‘menjual’ gagasan agar dibicarakan bersama namun lebih pada usaha menjelaskan kepada orang lain apa yang dilakukannya. The controlling style of communication ini sering dipakai untuk mempersuasi orang lain supaya bekerja dan bertindak secara efektif, dan pada umumnya dalam bentuk kritik. Namun demkian, gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini, tidak jarang bernada negatif sehingga menyebabkan orang lain memberi respons atau tanggapan yang negatif pula. (Wayne and Don F, 2006: 56 -57) Arus Komunikasi dalam Organisasi a. Komunikasi vertikal yang efektif Komunikasi vertikal yang efektif adalah bila atasan menggali mafaat ini dan bawahan menganggap masalah ini suatu yang serius juga. Lebih jelasnya indikator komunikasi vertikal yang efektif yaitu: (1). Sebagian besar anggota organisasi lebih banyak menerima informasi dibanding memberi informasi ke orang lain. (2) bila bawahan 96


mengusahakan komunikasi ke atas, atasan tidak menerima dengan baik. Ketetapan komunikasi ke atas akan lebih besar bila bawahan percaya pada atasannya. b. Komunikasi horisontal yang efektif (1) Untuk mengkoordinasikan penugasan kerja, (2). Berbagi infromasi mengenai rencana dan kegiatan, (3). Untuk memecahkan masalah, (4) untuk memperoleh pemahaman bersama, (5) untuk mendamaikan, (6). Untuk menumbuhkan dukungan antar anggota. Komunikasi horisontal paling sering terjadi dalam bentuk rapat komisi, interaksi pribadi, saat istirahat, dan kegiatan sosial. c. Komunikasi kabar burung Sebagian besar komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi informal. Pusat dalam mengembangkan dan memperkuat standar performa kerja, harapanharapan anggota dan nilai -nilai pada tingkat kelompok kerja adalah pengaruh komunikasi informal. (Liza Dwi Ratna Dewi, 2008: 69 – 70) Jaringan Komunikasi dalam Organisasi a. Jaringan Komunikasi Formal 1. Downward communication (komunikasi kepada bawahan) adalah arus pesan yang mengalir dari atasan atau para pimpinan kepada bawahannya. Komunikasi ini kebanyakan digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

2.

3.

berkenaan dengan tugas-tugas dan pemeliharaan. Pesan tersebut biasanya berhubungan dengan pengarahan, tujuan, disiplin, perintah, pertanyaan, dan kebijakan umum. Di dalam buku yang sama menurut Lewis (1987) komunikasi kebawah adalah untuk menyampaikan tujuan, untuk merubah sikap, membentuk pendapat, mengurangi ketakutan dan kecurigaan yang timbul karena salah informasi, mencegah kesalahpahaman karena kurang informasi dan mempersiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Upward communication (komunikasi kepada atasan) adalah arus pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasan atau dari tingkat yang lebih rendah kepada tngkat yang lebih tinggi. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk memberikan balikan, memberikan saran, dan mengajukan pertanyaan. Horizontal communication (komunikasi horizontal) adalah pertukaran pesan diantara orangorang yang sama tingkatan otoritasnya di dalam organisasi. Pesan yang mengalir menurut fungsi dalam organisasi diarahkan secara horisontal. Pesan ini biasanya berhubungan dengan tugas – tugas atau tujuan 97


kemanusiaan, seperti koordinasi, pemecahan masalah, penyelesaian konflik dan saling memberikan informasi. (Arni Muhammad, 2005:108)

untuk mengajukan pendapat atau saran. 2.

Tipe Paternalistik Merupakan sifat pemimpin yang senang menonjolkan diri sebagai ‘figure head’ di dalam organisasi. Ciri-cirinya merupakan penggabungan antara beberapa ciri negatif dan positif, yaitu adanya sikap pemimpin yang menonjolkan keberadaannya sebagai simbol organisasi ‘figure head,’ memperlakukan bawahan sebagai orang yang belum dewasa, dan pemimpinlah yang menjadi pusat pengambilan keputusan. Dari ulasan ciri-ciri tersebut terlihat bahwa tipe ini bukanlah tipe yang ideal karena meskipun pemimpin beritikad baik dalam interaksinya akan tetapi iktikad baik tersebut dapat menjelma menjadi suatu bentuk pemasungan.

3.

Tipe Laissez Faire Tipe ini ditandai oleh ciri-ciri dapat dikatakan aneh dan membayangkan situasi organisasional di mana tipe ini bukanlah tipe pemimpin yang efektif. Ciri-ciri yang menonjol ialah gaya santai yang berangkat dari pandangan organisasi tidak akan menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan. Tipe ini lebih sering melimpahkan wewenang kepada bawahannya dalam mengambil keputusan dalam

Jaringan Komunikasi Informal Selain jaringan komunikasi formal terdapat juga jaringan komunikasi informal yaitu jenis jaringan dalam struktur organisasi yang sebenarnya tidak diikuti secara resmi keberadaanya oleh manajemen. Jaringan komunikasi ini lebih dikenal dengan desas-desus (grapevine) atau kabar angin gosip (Arni Muhammad, 2005 : 124). Tipologi Kepemimpinan Menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja (2009 : 76-81), ada lima tipe pemimpin dari berbagai studi tentang kepemimpinan, yaitu: 1.

Tipe Otoriter Adalah seorang pemimpin yang tergolong sebagai orang yang memiliki ciri-ciri umumnya negatif. Karena itu tipe ini bukanlah merupakan tipe yang diandalkan, terutama apabila dikaitkan dengan upaya meningkatkan produktivitas kerja. Pemimpin yang otoriter menentukan dan menerapkan disiplin organisasi yang keras dan menjalankannya dengan sikap yang kaku. Dalam suasana yang seperti itu tidak ada kesempatan bagi karyawan untuk bertanya apalagi

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

98


organisasional dipandang sebagai etos yang perlu dipertahankan. 4.

5.

Tipe Demokratik Tipe ini merupakan tipe yang didambakan karyawan dari atasannya. Bahkan ada penadapat tipe inilah yang ideal. Ciri-cirinya antara lain adalah mengakui harkat dan martabat manusia, atasan pun memperlakukan bawahan dengan cara-cara yang manusiawi. Menerima pendapat, saran dan kritik dari bawaannya. Saling menghargai, pemimpin harus mampu menyelasaikan segala masalah dengan menggunakan gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi yang dihadapi. Tipe Kharismatik Adalah pemimpin yang memiliki daya tarik yang kuat bagi orang lain sehingga orang lain itu bersedia megikutinya tanpa selalu bisa menjelaskan apa penyebab kesediaan itu. Latar belakang biografikal, kekayaan, pendidikan, dan penampilan mungkin ikut berperan tetapi mungkin juga tidak. Pemimpin memiliki ciri-ciri yaitu adanya rasa percaya diri yang besar, mempunyai visi misi untuk perusahaan, adanya kemampuan pemimpin dalam melakukan kegiatan komunikasi, perilaku yang tidak mengikuti perilaku stereotip, artinya konvensial atau tidak sekedar mengikuti arus, memiliki

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

pemahaman yang mendalam dan tepat tentang sifat lingkungan yang dihadapi. Teori Human Relations School Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang membahas tentang komunikasi organisasi. Tetapi untuk penelitian ini, yang ideal untuk digunakan adalah teori human relations school. Pengertian Human Relations School adalah “aliran teori organisasi yang menitikberatkan pada bagaimana menajer berinteraksi ini dengan karyawan. Aliran ini menyatakan bahwa manajemen yang berorientasi manusia akan lebih efektif dibandingkan dengan manajemen yang berorientasi produksi� (Liza Dwi Ratna Dewi, 2008 : 63-64)�. Dari pengertian di atas penulis menarik kesimpulan jika hubungan dalam organisasi didasarkan pada sisi kemanusiaan atau humanis, secara langsung hal tersebut akan menciptakan motivasi bagi setiap karyawan dalam melakukan pekerjaan. Fokus Human Relations School adalah : 1. Bagaimana peran seseorang dalam organisasi 2. Bagaimana status hubungan dari peran-peran yang bervariasi 3. Bagaimana moral dan sikap dari orang-orang yang ada dalam organisasi 4. Kebutuhan sosial dan psikologi apa saja yang dibutuhkan orang-orang dalam suatu organisasi

99


5. Kelompok informal apa yang ada dalam organisasi. IV. Metode Penelitian Paradigma Konstruktivisme Menurut Guba dan Lincoln (1994:112) paradigma konstruktivisme dilihat dari aspek-aspek keilmuan sebagai berikut: a. Ontologi Konstruktivisme Memandang kenyataan sebagai sesuatu yang relatif, di mana kenyataan ada dalam bentuk konstruksi mental manusia. Realitas merupakan konstruksi sosial, kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. b. Epistemologi Konstruktivisme Tercermin dalam pernyataan Charmaz (Pandit, 1996), “there are evidence of a strong orientation towards a subjective approach to research,” dan ungkapan Haig (1995), “...an active observer whose decisions very much shape the process and outcome”. Pemahaman suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi peneliti dengan yang diteliti. c. Metodologi Konstruktivisme Ditemukan bukti-bukti kuat perihal orientasi pendekatan subyektif yang memandang

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

‘obyek’ yang diteliti sebagai hal yang dikonstruksikan secara kurang sempurna di benak periset lantaran kurangnya informasi. Akibatnya, konstruksi tersebut bisa berubah-ubah sejalan dengan proses penelitian. Menekankan empati, dan interaksi dialektis antara peneliti-informan untuk merekonstruksi realitas yang diteliti, melalui metode-metode kualitatif seperti participant observation. Kriteria kualitas penelitian adalah authenticity dan reflectivity yaitu sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati para pelaku sosial. d. Aksiologi Konstruktivisme ‘Nilai’ sebagai bagian tak terpisahkan dari penelitian, periset adalah transformative intellectual. Nilai, etika dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dari penelitian. Peneliti sebagai passionate participant, fasilitator yang menjembatani keragaman subyektivitas pelaku sosial. Tujuan penelitian adalah merekonstruksi realitas sosial secara dialektis antara peneliti dan yang diteliti. Metode Penelitian Studi Kasus Robert K. Yin (2004:1), “Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkaitan dengan how atau why, bila peneliti hanya memiliki sedikit 100


peluang untuk mengontrol peristiwaperistiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata. Peneliti hanya memiliki peluang kecil atau tidak mempunyai peluang sama sekali untuk melakukan kontrol terhadap peristiwa tersebut�. V. Hasil Penelitian Gaya Komunikasi Pemimpin Satpol PP seperti halnya Kepala Satpol PP cenderung lebih menggunakan komunikasi dengan pendekatan persuasif kepada petugas Satpol PP, menyampaikan pesan tidak hanya menuntut apa yang harus dilakukan anak buah melainkan juga menjelaskan alasannya mengapa hal itu harus dilakukan. Misalnya saja petugas Satpol PP di lapangan diminta untuk melakukan upaya penertiban dengan baik, tidak arogan, tidak emosional, harus dijelaskan alasan nya, manfaatnya. Sehinggapetugas Satpol PP memahami, dan pada akhirnya melaksanakan dengan semaksimal mungkin. Arus Komunikasi dalam Organisasi Arus komunikasi dalam organisasi secara umum terbagi menjadi dua kategori One way communication dan two way communication. Komunikasi antara kepala Satpol PP dengan petugas Satpol PP berlangsung secara one way communication maupun two way communication. One way communication, yang selanjutnya disebut arus komunikasi satu arah

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

berlangsung dalam bentuk pemberian tugas, pemberian perintah ataupun pengarahan. Namun untuk two way communication atau yang selanjutnya disebut arus komunikasi dua arah berlangsung dalam bentuk komunikasi non formal, yakni pada saat istirahat kerja, melalui konteks komunikasi antarpribadi, lingkup yang dibahas tidak hanya masalah pekerjaan tetapi juga masalah kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat petugas Satpol PP termotivasi karena diperhatikan eksistensinya. Jaringan komunikasi Terkait dengan hal di atas mengenai jaringan komunikasi, organisasi Satpol PP khususnya wilayah Jakarta Pusat, berdasarkan hasil penelitian juga memiliki jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi nya yaitu lebih dominan pada jaringan komunikasi formal yaitu Downward communication dan Upward communication. Berdasarkan hasil obesrvasi dan data sekunder diketahui downward communication dalam hal ini dilakukan penyampaian pesan berupa pendelegasian tugas kepada ketua tim Satpol PP di lapangan serta kepada petugas Satpol PP. Meski bentuk nya perintah namun pemberian perintah dilakukan berdasarkan pembagian tugas dan tanggung jawab sehingga tidak membingungkan petugas Satpol PP dan ketua timnya. Perintah yang diberikan harus jelas, dan kepala Satpol PP selalu mengupayakan informasi, tugas yang diberikan tidak simpang siur. 101


Penyampaian pesan berupa pendelegasian tugas, tidak hanya lisan misalnya pada saat rapat tetapi secara resmi juga menggunakan surat secara tertulis, sehingga jelas ditujukan kepada siapa dan pemberian tugas nya tentang apa yang harus dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh petugas Satpol PP, pendelegasian tugas, cukup jelas baik dari ketua tim maupun dari Kepala Satpol PP. Meski terkadang di lapangan memang pernah terjadi simpang siur antara koordinasi dari ketua tim sSatpol PP, kepala Satpol PP sendiri dengan perintah yang diberikan oleh dinas terkait, koordinasi inilah yang dinamakan koordinasi lintas sektoral. Jika terjadi pemberian tugas yang tidak jelas, petugas Satpol PP langsung berinisiatif melakukan kontak dengan ketua tim Satpol PP, sehingga masalah cepat diselesaikan. Penyelesaian masalah yang tidak berlarut-larut ini membuat petugas Satpol PP selaku pelaksana kembali termotivasi melaksanakan tugas mereka. Selain downward communication, jaringan komunikasi yang berjalan di organisasi Satpol PP ini adalah upward communication, yaitu penyampaian pesan dari bawah ke atas. Seperti yang telah dijelaskan pada kategori arus pesam, kepala Satpol PP memberlakukan komunikasi dari bawah ke atas, berupa masukan, saran dan kritik. Tujuannya agar sebagai bahan evaluasi dan informasi bagi pengembangan dan kemajuan orgnisasi

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

Satpol PP. Selain itu agar petugas Satpol PP dapat ikut menyumbangkan ide mereka, sehingga ide-ide baru yang bersifat strategis muncul dan bermanfaat bagi organisasi Satpol PP Jakarta Pusat. Hambatan dari jaringan komunikasi formal ini juga berlangsung di organisasi Satpol PP tersebut, antara lain, ada kalanya pesan yang tertulis pada surat pendelegasian tugas kurang dapat dipahami maksudnya, sehingga pelaksana dalam hal ini para petugas Satpol PP, namun hal ini tidak berlangsung lama, langsung segera berkoordinasi dengan ketua tim lapangan Satpol PP. Jika masih kurang jelas, biasanya Tim Satpol PP langsung berkoordinasi dengan kepala Satpol PP. Jika pesan yang disampaikan dalam bentuk lisan, maka hambatan atau kendala nya adalah ketika petugas Satpol PP atau ketua tim tidak menyimak pesan yang disampaikan. Solusinya adalah di antara mereka saling bertanya setelah rapat atau pemberian tugas selesai disosialisasikan, agar tidak ketinggalan informasi. Pola Kepemimpinan Pemimpin Satpol PP saat ini adalah Kukuh Hadi Santoso, dinilai memiliki gaya kepemimpinan yang sama dengan Jokowi. Yakni lebih menggunakan sistem pendekatan baik kepada masyarakat maupun anal buahnya. Komunikasi menjadi salah satu kunci utama yang dipergunakan, agar pendelegasian tugas berjalan dengan efektif, di mana dalam hal pemberian

102


tugas tentunya tidak ada kesalahpahaman antara pimpinan dengan petugas Satpol PP di lapangan. Tipe kepemimpinan pada organisasi Satpol PP di Jakarta Pusat sesuai dengan ciri tipe demokratik merupakan tipe kepemimpinan yang mengakui harkat dan martabat manusia, maka atasan pun memperlakukan bawahan dengan cara-cara yang manusiawi, serta mau mendengarkan, memberi kesempatan pada bawahan dalam menyalurkan pendapat mereka. Terakhir adalah tipe kepemimpianan kharismatik yaitu pemimpin memiliki ciri-ciri yaitu adanya rasa percaya diri yang besar, mempunyai visi misi untuk perusahaan, adanya kemampuan pemimpin dalam melakukan kegiatan komunikasi, perilaku yang tidak mengikuti perilaku stereotip, artinya konvensial atau tidak sekedar mengikuti arus, memiliki pemahaman yang mendalam dan tepat tentang sifat lingkungan yang dihadapi. Keterkaitan dengan Teori Human Relations School Pola komunikasi organisasi pada organisasi Satpol PP DKI Jakarta Pusat, lebih mengedapankan komunikasi dengan pendekatan hubungan manusiawi berbasis komunikasi persuasif, dan komunikasi antarpribadi pada situasi kondisi tertentu. Komunikasi tidak bersifat kaku antara pimpinan Satpol PP dengan petugas Satpol PP selaku anak buah hasil penelitian ini sesuai dengan teori human relations school merupakan Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

teori organisasi yang mengetengahkan tentang peran penting komunikasi di dalam organisasi, kinerja yang tinggi serta motivasi karyawan akan diperoleh jika pimpinan mengedepankan komunikasi manusiawi pada karyawan. Sehingga, dapat diasumsikan anggota Satpol PP juga sudah tidak mengedepankan sikap arogan dalam menertibkan masyarakat khususnya PKL. Komunikasi organisasi yang cenderung bersifat terbuka, jika dilihat dari arus pesan, jaringan komunikasi, serta pola kepemimpinan, maka anggota lebih dapat mengemukakan pendapatnya, sisi manusiawi juga lebih dapat dikedepankan, dibicarakan dengan pimpinan satpol PP, sehingga pimpinan pun dapat mengetahui apa yang dirasakan anggota satpol PP saat bertugas menertibkan pedagang kaki lima di lapangan. Dapat dipahami bukan hanya tata tertib baru seperti dilarangnya anggota Satpol PP membawa senjata api dan senjata tumpul untuk menertibkan, melainkan pola komunikasi organisasi yang terbuka juga mampu menenamkan sikap manusiawi anggota satpol PP itu sendiri. VI. Kesimpulan Pertama, pola komunikasi organisaasi antara Pimpinan Satpol PP dengan petugas atau anggota Satpol PP ditinjau dari empat sudut pandang di antaranya gaya komunikasi, arus pesan, jaringan komunikasi dan tipe kepemimpinan.

103


Kedua, gaya komunikasi antara pimpinan Satpol PP dengan petugas atau anggota Satpol PP berlangsung gaya komunikasi informatif dan persuasif dengan pendekatan humanistis. Ketiga, arus pesan dalam organisasi Satpol PP Pemprov DKI Jakarta Pusat berjalan two way communication yang berarti arus pesan bersifat dua arah di mana pimpinan tidak hanya memberi perintah pada petugas atau anggota Satpol PP tetapi juga memberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta ide-ide dalam upaya menertibkan lokasi berdagang PKL khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Keempat, jaringan komunikasi dalam organisasi Satpol PP di Pemprov DKI, Jakarta Pusat bersifat formal dan informal. Jaringan komunikasi formal dengankomunikasi yang bersifat resmi, pemberian perintah serta evaluasi kinerja, namun yang non formal lebih mengedepankan komunikasi antarpribadi antara pimpinan dengan petugas Satpol PP. Kelima, tipe kepemimpinan lebih mengarah pada tipe kepemimpinan demokratis, dan bukan bersifat otoriter. Daftar Pustaka A, Achmadi dan C Narbuko. 2004. Metode Penelitian, PT. Bumi Aksara, Jakarta Ardianto, Elvinaro. 2010. Metodologi Penelitian untuk Public Relations.

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

Bandung: Media.

Simbiosa

Rekatama

Ardianto, Elvinaro, M.Si, Lukiati Komala, dan Siti Karlinah, 2007. Komunikasi Massa (Suatu Pengantar), Edisi Revisi, Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Arifin, Anwar. 2008. Ilmu Komunikasi: Pengantar Ringkas.2008.Jakarta: Rajawali Pers Changara, Hafied. 2005. Pengantar Ilmu Komunikasi. Raja Grafindo Persada, Jakarta Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln (Ed), Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks, SAGE Publications, Inc, 1994. Effendy, Onong Uchjana. 2002. Hubungan Masyarakat. Bandung: Rosdakarya. --------------------------, 2009. Human Relations dan Public Relations. Bandung: CV. Mandar Maju. Hasibuan,Malayu S.P. 2007. Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah, Ed. Revisi, Cet.8, Jakarta: Bumi Aksara Hidayat, Dasrun. 2012. Komunikasi Antarpribadi dan Medianya: Fakta Penelitian Fenomenologi Orang Tua Karier dan Anak Remaja.Jakarta: Graha Ilmu 104


Kriyantono, Rachmat. 2010. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Prenanda Media Group. Kriyantono, Rachmat. 2010. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Prenanda Media Group. Liza Dwi ratna Dewi, Teori Komunikasi, 2008, Renata Pratama Media , Jakarta Muhammad, Arni.2005.Komunikasi Organisasi.Jakarta: Bumi Aksara Mulyana, Deddy. 2011. Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: PT remaja Rosdakarya Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. R. Wayne Pace, Don F Faules. 2006. Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan (editor Deddy Mulyana,MA, Ph.D) ,Bandung: PT Remaja Rosda Karya Ruslan, Rosady. 2010. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Salim, Agus. 2006. Teori Paradigma Penelitian Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. Sendjadja, Sasa Djuarsa. 1993. Teori Komunikasi, Jakarta: Universitas Terbuka Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

Siagian, Sondang P. 2009.Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Cetakan kedua, Jakarta: PT. Rineka Cipta. Strauss, Anselm-Corbin. 2003.Dasar – dasar Penelitian Kualitatif.Cetakan ke1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2006.Metode Bisnis, Alfabeta, Bandung.

Penelitian

Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV Alfabeta. Sugiono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, Suparno, P. 2001. Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan.Yogyakarta: Kanisius Suryanto, Bagong dan Sutinah, 2006. Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan. Kencana Prenada Media Group, Jakarta West, Richard dan Lynn H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi, Buku 1, Edisi ke-3. Terjemahan. Maria Natalia Damayanti Maer. Jakarta: Salemba Humanika. 2008. Wiryanto. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta: Grasindo. Yin, Robert. K. 2002. Desain dan Metode. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

105


RESENSI BUKU Komunikasi & Polisi; Bias Selebritas, Geng Motor, Ranah Publik, Konvergensi Simbolik Penulis : Ilham Prisgunanto Penerbit : Prisani Cendikia Kota : Jakarta Tahun : 2012 Tebal : 228 halaman MEMAHAMI KERJA DAN TANTANGAN KEPOLISIAN MELALUI PENDEKATAN KOMUNIKASI Oleh ISKANDAR P. NUGRAHA Peresensi adalah pengajar dan konsultan komunikasi/budaya Indonesia. Tinggal di Sydney, Australia. Selain menjadi editor dan peneliti juga menjadi pengajar tamu di University of Sydney dan New South Wales Australia)

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

106


Literatur mengenai studi kepolisian di Indonesia, utamanya bidang komunikasi masih amat terbatas. Pintu analisis studi terhadap aspek-aspek kepolisian secara umum pun masih banyak didominasi oleh diskursus pendekatan Barat (Amerika Serikat dan Inggris) yang akan kurang tepat diterapkan sebagai pisau analisis pemahaman sistem kepolisian Indonesia yang memiliki sejarah yang berbeda dan spesifik, sistem yang tidak desentralisasi dan sedang berkembang begitu cepatnya sejak reformasi bergulir pada 1998. Sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri disahkan, ada perubahan penting lepasnya institusi ini dari TNI. Polri langsung bertanggung jawab kepada Presiden dalam urusan-urusan penegakkan hukum dan pembinaan pengamanan di Indonesia. Ini adalah suatu perkembangan kepolisian menuju babak baru sejarahnya. Munculnya babak baru pada tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa ini mengusung konsep polisi ideal sebagai kekuatan ‘non combatan,’ bukan aparatus poros kekuasaan. Hilangnya premis-premis pandangan polisi militeristik dan tidak lagi mengutamakan semangat korps ‘la esprit de corps’ yang tunduk sistem komando. Sebaliknya, peran utama polisi mengayomi dan melindungi masyarakat sipil, yang hakikatnya adalah bentuk asli polisi yang prorakyat dan tak lagi tunduk hanya pada atasan sebagai elemen kekuatan propenguasa. Profesionalitas dan ketaatan Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

pada hukum dan keadilan merupakan kata kunci polisi sipil ini. Namun demikian, suatu pemahaman terhadap polisi sampai dengan sekarang ini masih jauh dari bentuk ideal cita-cita reformasi bidang keamanan. Berbagai kasus-kasus yang dihadapi polisi terutama berhadapan dengan pihak media sebagai yang paling banyak memojokkan sikap kenetralan politik polisi atau penyelewengan hukum masih fenomenon dan kerap terjadi. Habitus polisi masih identik dengan kekuasaan, korupsi, dan miskinnya public relations sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik/masyarakat. Buku edisi kedua yang disempurnakan ini merupakan hasil pemikiran penulis sebagai ahli komunikasi dan pengamat masalah polisi di Indonesia dalam menyikapi persoalan dasar di atas yang ditempatkannya pada konteks problematika klasik penegakan hukum secara umum. Kapasitasnya sebagai pengajar dan ahli komunikasi membawanya untuk seluas-luasnya memanfaatkan teori-teori komunikasi sebagai pisau analisis penglihatan pencerahan bagi topik dengan akses yang dimilikinya sebagai pengajar pada studi kepolisian di Indonesia. Secara umum agenda pemberitaan pers serta pemahaman alam kognitif ranah publik Indonesia saat ini masih melontarkan anggapan miring terhadap polisi dengan pencitraan polisi yang masih mengerikan, menakutkan, dan harus dihindari. Terdapat istilah yang hidup 107


di masyarakat polisi sebagai kerok masalah dan bukan bagian dari penyelesaian. Posisi yang seperti ini menurut penulis semakin membuat polisi terasing dan teralienasi dari masyarakat meskipun banyak klaimklaim tersebut tidak lagi sahih. Lebih jauh lagi alineasi polisi pada pemberitaan pers telah menyebabkan terbatasnya ruang dan gerak kerja polisi sehingga upaya menegakkan supremasi hukum sebagai syarat mutlak pelaksanaan negara demokrasi pro rakyat masih terganjal. Dicontohkannya kasus pemberitaan media massa yang arogan ketika memberitakan polisi dapat dilihat dari pemberitaan ledakan bom Bali yang beberapa tahun lalu lebih banyak menggunakan sumber militer daripada sumber yang berasal dari Polri sendiri. Rasa tanggung jawab besar seharusnya ditunjukkan pers dan pemerintah lewat upaya untuk melek terhadap media massa sehingga bisa membuat masyarakat makin bijak mengkonsumsi dan memilih sumber informasi terpercaya. Selain pokokpokok besar diskusi menyangkut citra dan kerja Polri, polisi dalam hubungannya dengan agenda setting dan kepercayaan publik, topik-topik hangat lain yang disajikan juga menarik seperti bias selebritas, fenomena geng motor, dan elemen komunikasi pada ranah publik/konvergensi simbolik pertarungan domain digital realitas dan alam maya sebagai tantangan kompleks. Banyak kata kunci akan ditemui pada studi ini, seperti Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

anarkistis kelompok, marjinalisasi pers, dan fantasi narasi kisah polisi. Kekuatan ambivalensi polisi netralitas atau independensi, penyimpanan dan benturan budaya polisi sebagai pokok masalah reformasi kultural reformasi polisi juga ditulis dengan analisis masing-masing. Selain itu persoalanpersoalan tersebut dibingkai penulis dengan pendekatan komunikasi. Buruknya sikap polisi itu dibedahnya menggunakan teori Roberg dan Kuykendall (California, 1993), yakni teori kecenderungan (predispositional theory) dan teori sosialisasi (socialization theory). Penulis menyebutkan sikap polisi demikian karena memang sudah sifat dasar anggota tidak bisa diubah. Sikap itu terbentuk dari hasil interaksi antaranggota Polri, baik dalam pergaulan sekitar, maupun antarteman sejawat. Semakin terpuruknya citra Polri di mata masyarakat tampak pada penanganan kasus. Kejadian anggota polisi dipukuli warga ketika melakukan pengerebekan peredaran narkoba adalah indikasi negatif Polri tidak bedanya ‘maling’ atau kasus beredarnya film kekerasan polisi di Palu telah menyentak kognitif masyarakat tentang citra kebrutalan polisi. Terinspirasi oleh Allen P. Bristow Police Disaster bahwa tingkat komando puncak (tertinggi) penanganan bencana alam pada polisi, penulis menunjukkan tidak perlunya ada ketakutan terjadinya kesemrawutan dan hilangnya hak-hak sipil pasca bencana alam (seperti pasca tsunami NAD dan Nias). Selanjutnya 108


menyikapi kontroversi pemberantasan kejahatan judi, penulis berargumen terdapat pertarungan budaya yang telah mengakar pada tata kultur masyarakat. Tidak saja polisi harus hati-hati menangani masalah namun juga mampu memperhitungkan potensinya menjadi bumerang yang memperburuk citra mereka sendiri. Walau topik-topiknya begitu luas dan disajikan singkat analisis, persoalan-persoalan polisi seputar perubahan-perubahan dalam alam reformasi dan teknologi berhasil dipetakannya. Pada bab yang membahas kerusuhan pilkada, penelitian kuantitatif diterapkan dengan pendekatan analisis isi pemberitaan model konvensional. Nara sumber dan keberpihakan pemberitaan ditengarai tidak seimbang bahkan menyudutkan kerja KPU/KPUD/Panwaslu dan juga polisi sendiri dalam konteks pelaksanaan dan pengamanannya. Potensi konflik politis berkenaan dengan pemilukada menurut penulis seharusnya ditanggapi serius Polri dalam kerangka penanganan pengamanan Pemilu langsung sebagai refleksi komunikasi politik Indonesia pasca 2004. Dengan demikian preseden buruk pilkada pasti rusuh dan mengkambinghitamkan pihak pelaksana dan penyelenggara tidak akan terjadi lagi. Selanjutnya, menyoal tema perpolisian masyarakat, citra dan public relations penulis menyebutkan program Polmas yang dijalankan Polri masih tampak minim unsur komunikasinya, menjadikannya sulit Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

diterapkan karena modal Polmas sesungguhnya adalah interaksi dengan masyarakat secara luwes guna meningkatkan citra Polri sendiri. Pada bab mengenai alasan dipilihnya Indonesia sebagai medan pertempuran teroris bagian dari kejahatan trans-nasional diungkap betapa telah terjadi upaya publikasi besar-besaran media massa yang kerap memfasilitasi dan melebih-lebihkan tindakan pers sehingga tampak keberpihakan mereka pada pihak teroris. Kerja pers yang menghalanghalangi polisi dan klaim-klaim pemberitaan yang memojokkan Polri menganggu pelaksanaan tugas mereka di lapangan.Kegerahan Polri terhadap sikap pers ini dianalisis dengan mengikuti pemahaman Robert H. Kupperman dan Darrell M. Trent dalam Terrorism: Threat, Reality, Respon (California, 1979). *** Membaca buku ini telah menyadarkan kita betapa sulitnya menjadi polisi di Indonesia untuk bersikap profesional di tengah alam yang tengah berubah, berkaitan dengan persoalan-persoalan perkembangan teknologi informasi dan bukan paradigma lama yakni polisi yang miskin tugas. Menilai cara kerja Polri lewat riset komunikasi agenda setting tampaknya harus dikembangkan dan ditulis dengan audiens yang lebih luas. Selama ini kredit sisi positif kinerja Polri di dunia internasional baru diberikan kepada keberhasilannya secara solid dalam menangani persoalan terorisme di tengah-tengah kritik mengenai lemahnya penegakan 109


hukum, korupsi dan pelanggaran hak asasi. Tampaknya titik kunci penting bagi penataan kepolisian ada pada sisi pendidikan awal polisi dan bagaimana polisi menyikapi agenda pemberitaan yang masih memojokkan gerak dan kerja polisi sebagai kekuatan penegakkan hukum. Semangat dan nafsu untuk menelanjangi, mengkritik dan mengkoreksi polisi habis-habisan dengan semangat komoditas pemberitaan oleh pers tampaknya sering mengantarkan pembaca pada ‘jebakan’ isu-isu miring yang menjerumuskan polisi pada kepentingan tertentu dan harus direspon dengan perbaikan komunikasi di kepolisian agar tugas baik yang diemban polisi mengangkat isu lokal, sosial dan kemasyarakatan tidak terganggu. Walau masih perlu disajikan lebih komprehensif dan holistik terutama dari segi penyajian pembagian topik atau tema-tema yang lebih terkategorisasi, publikasi ini jelas adalah rujukan sahih bagi praktisi, mahasiswa, masyarakat umum bahkan pengamat polisi dari luar negeri karena tempatnya yang istimewa di tengahtengah kelangkaan buku mengenai polisi di Indonesia yang up date, dapat dipertanggungjawabkan dan isi tak berat sebelah. Buku yang melihat sisi-sisi menarik dan kompleks ini telah memperlihatkan bagaimana Mabes Polri telah melakukuan tugasnya dengan baik dan mengarahkan cara pandang dan pendekatan kejahatan akan menyumbang diskusi mengenai Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

polisi Indonesia di tengah-tengah tantangannya. Oleh karenanya khusus untuk kalangan kepolisian sendiri, buku ini adalah referensi penting sebagai bahan diskusi aktif bagi penggalakkan tercapainya cita-cita ideal polisi dan institusi Polri di alam demokratisasi. Akhirnya, munculnya publikasi edisi kedua jelas memperlihatkan popularitas dan fungsi buku yang sarat kegunaan pada literatur kepolisian. Hal ini memperlihatkan penulis yang doktor komunikasi dan memiliki akses bagi pembuatan analisis-analisisnya telah memberikan kontribusi pemikiran studi kepolisian Indonesia yang tidak kecil. Sangat diharapkan, ketika nantinya edisi yang disempurnakan terbit lagi penulis dapat menambahkan dengan diskusi pada tema-tema baru yang dapat memperlihatkan perubahan signifikan oleh sebab gabungan proses soliditas profesionalitas dan akuntabilitas polisi dengan perkembangan teknologi komunikasi yang mengglobal. Misalnya, kenyataan dampak perkembangan teknologi telah terjadi revolusi besar bagaimana masyarakat menerima berita dewasa ini. Media cetak seperti surat kabar, televisi dan media vertikal lainnya yang dibahas di buku ini akan makin tergantikan dengan model komukasi yang lebih horisontal dan dengan target audiens yang lebih spesifik bahkan untuk mereka yang rela membayar untuk berita yang berimbang. Media dan agenda setting yang ditulis di buku ini tidak terelakkan, akan makin diadaptasi oleh dunia media dengan 110


kemunculan dunia virtual dan internet yang bebas medium perantara. Sejauh mana hal ini mempengaruhi juga kerja kepolisian? Apakah ini kesempatan atau tantangan bagi kepolisian Indonesia? Jawabannya akan sangat berarti bagi upaya perbaikan komunikasi dan Polisi di Indonesia.

Jurnal Communication Vol. 4 No.2 Oktober 2013

111


PEDOMAN PENULISAN JURNAL COMMUNICATION Beberapa hal yang harus diperhatikan penulis dalam penulisan jurnal adalah sebagai berikut: Maksud dan Tujuan Jurnal Communication diterbitkan Lembaga Riset Universitas Budi Luhur sebagai media penyebarluasan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lingkungan Universitas Budi Luhur dan peneliti lain. Ruang Lingkup Jurnal ini memuat hasil penelitian dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan Ilmu Komunikasi, termasuk yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan nasional. Bahasa Tulisan yang dimuat dalam jurnal ini menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku dan baik. Penggunaan istilah hendaknya menggunakan pedoman dari lembaga pembinaan bahasa atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Bentuk Naskah Naskah diketik pada kertas ukuran A4 putih dengan spasi 1,2. Tulisan mempunyai jarak 3 centimeter dari kanan, kiri, atas dan bawah kertas berjarak 2,5 cm. Panjang naskah tidak lebih dari 20 halaman dan sekurang-kurangnya 10 halaman termasuk gambar dan tabel. Tulisan menggunakan jenis font Times New Roman ukuran 12, naskah diketik dengan bentuk satu kolom. Isi Naskah Naskah disusun dalam urutan sebagai berikut : 1. Judul (Bahasa Indonesia dan menggunakan huruf kapital serta tebal/bold). Untuk sub-judul ditulis huruf kecil dan tebal/bold 2. Nama penulis (menggunakan huruf kapital dan tebal/bold) 3. Menyertakan nama lembaga/instasi dan alamat email. 4. Panjang tulisan antara 15-20 halaman dengan kertas ukuran A4 5. Abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris antara 200-300 kata. Abstrak berisi tujuan, metode, dan hasil penelitian. Untuk abstrak bahasa Inggris ditulis miring. 6. Sistematika penulisan adalah • Pendahuluan (berisi latar belakang dan perumusan masalah) • Kerangka pemikiran • Tujuan penelitian


• Metode penelitian (alat, bahan, cara, dan metode analisis) • Hasil penelitian dan pembahasan • Kesimpulan • Daftar pustaka, lampiran (kalau ada). 7. Kutipan menggunakan pola bodynote (di dalam naskah), bukan footnone (catatan kaki) atau endnote (catatan akhir). 8. Penggunaan kata-kata dari bahasa asing harus ditulis miring. 9. Tidak ada jarak setelah setelah judul dan sub-judul. 10. Harus ada jurnal dalam referensi/daftar pustaka 11. Ukuran huruf dalam tulisan : • Isi memakai huruf jenis Times New Roman ukuran 12 • Daftar pustaka memakai huruf jenis Times New Roman ukuran 11 • Abstrak huruf jenis Times New Roman ukuran 10 12. Halaman setiap Bab menggunakan angka 1 , 2 , 3 dst, sedangkan untuk Subbab menggunakan angka misalnya 1.1 , 1.2 , 2.1 2.2 dst Judul Tulisan dan Nama Penulis Judul tulisan harus mencerminkan isi dari tulisan. Kalimatnya pendek, ringkas, dan mudah dipahami. Nama lembaga/instansi pengarang harus jelas dicantumkan pada halaman pertama. Bila penulis lebih dari satu orang, maka perlu diurutkan sesuai dengan kode etik penulisan. Tabel dan Gambar Tabel dan gambar diberi judul yang singkat dan jelas maksudnya. Judul tabel berada di atas, sedangkan judul pada gambar berada di bawah. Setiap tabel dan gambar diberi nomor urut (1,2,… dst) dengan menggunakan huruf Arial Bold ukuran 10 . Daftar Pustaka Penulisan daftar pustaka disusun menurut pedoman APA diketik 1 (satu) spasi untuk setiap pustaka dan berjarak 2 (dua) spasi untuk pustaka yang satu dengan yang lain. Alamat Redaksi Naskah dikirim ke redaksi dalam bentuk file (copy disket, copy CD) dan 1 print out ke Lembaga Riset Universitas Budi Luhur, Jalan Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260, Telp. (021) 5853753 Ext. 251 (ALAMAT EMAIL BELUM ADA). Kelengkapan naskah dalam bentuk soft dan hard copy tersebut di atas harus diserahkan ke Lembaga Riset Universitas Budi Luhur. Redaksi berhak mengedit dan mengubah tulisan sepanjang tidak mengganggu substansi hasil penelitian.

Jurnal Communication Vol. 4no. 2 Oktober 2013  

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur

Advertisement