Fadh Ahmad - Fundamentalisme Islam dan Idealisme tentang Negara Islam (revised edition)

1

Fundamentalisme Islam dan Idealisme tentang Negara islam By: Fadh Ahmad Arifan* A. Istilah fundamentalisme1 Ciri gerakan Islam fundamentalis biasanya selalu berkutat pada tiga permasalahan utama: relasi negara-agama, jihad dan penerapan Syari'ah Islam. Gerakan ini biasanya berkembang melalui jalur politik. Artinya mereka selalu menggunakan politik sebagai salah satu poin terpenting untuk mewujudkan cita-cita dan impian mereka. Cita-cita mereka yang terkenal adalah mendirikan daulah khilafah atau istilah halusnya peradaban madinah, masyarakat madani, peradaban tauhid atau peradaban robbani dalam kehidupan beragama mereka.

Secara umum para pemimpin gerakan ini bertujuan mengintegrasikan nilai-nilai agama kedalam kehidupan sosial-politik (din wa daulah). Tujuan utamanya adalah "negara Islam' dengan slogan dakwah diantaranya adalah "mengislamkan masyarakat".

Hal ini jelas tergambar dari visi para ideolog dan penganjur fundamentalisme Islam yang membentuk pemikiran Islamisme abad ini. Seperti Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb di Mesir, Taqiyudin an-Nabhani di Yordania, Ayatull창h Khomeini di Iran dan Sayyid Abul A'la al-Mawdudi di India, bahwa sejarah Islam adalah suatu rekonstruksi untuk menunjukkan suatu bentuk kepatuhan perennial negara terhadap agama. Karena itu, bagi seorang Muslim, kepatuhan itu semestinya bukan kepada negara. Tetapi, kepada komunitas Islam. Untuk menjamin hal tersebut yang dituntut adalah pemberlakuan Syariat Islam dalam pembentukan negara Islam. Karenanya, perjuangan menegakkan Syariat Islam ini merupakan salah satu trend terpenting dalam gerakan fundamentalisme Islam. Selain dimotivasi oleh keinginan mengislamkan masyarakat atau bahkan

1

Istilah "fundamentalisme Islam" atau "Islam fundamentalis" ini banyak dilontarkan oleh kalangan pers terhadap gerakan-gerakan kebangkitan Islam kontemporer semacam Hamas, Hizbullah, Al-Ikhwanul Muslimin, Jemaat Islami, Salafy, dan Hizbut Tahrir. Penggunaan istilah fundamentalisme yang dituduhkan oleh media massa terhadap gerakangerakan kebangkitan Islam kontemporer tersebut, disamping bertujuan memberikan gambaran yang 'negatif' terhadap berbagai aktivitas mereka, juga bertujuan untuk menjatuhkan 'kredibilitas' mereka di mata dunia.

2

mendirikan negara Islam, dalam wacana fundamentalisme, penegakkan Syariat Islam sesungguhnya merupakan usaha merekonstruksi identitas.2 B. Model Negara islam yang Ideal Dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang, ummat islam pernah mempraktekkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan khilafah, imamah, monarki dan republik islam.

Khilafah Khilafah adalah pemerintahan islam yang tidak dibatasi oleh wilayah teritorial, sehingga kekhalifahan islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah islam

sebagai

agama.

Pada

intinya,

kekhalifahan

adalah

kepemimpinan umum yang mengurusi agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi SAW. Di dunia ini ada 3 kelompok yang memperjuangan kembalinya Khilafah, Ikhwanul muslimun, Hizbut tahrir dan al-Muhajirun. Yang paling getol memperjuangkan Khilafah adalah Hizbut tahrir. Di manapun mereka berada mulai dari tingkat pusat hingga kecamatan selalu kampanye tentang Khilafah. Secara Jumlah HTI masih kalah dengan NU dan Muhammadiyah. Pengamat terorisme, Umar Abduh berpendapat penegakan Khilafah islam tidak mungkin diwujudkan oleh HTI karena jumlah anggota HTI terlalu kecil, tidak sampai 1 juta orang.3 Sebagian orang boleh saja menganggap pendirian khilafah mustahil dan utopis, tapi saya melihat bahwa setelah Konferensi Khilafah tahun 2007 kemarin, mereka mulai gencar penetrasi dakwah di pabrik, pelosok pedesaan, masjid-masjid

jami‟

di

kabupaten

dan

kampus-kampus

khususnya

UIN/IAIN

guna

mensosialisasikan gagasan pentingnya mendirikan khilafah Islamiyyah.

2

Manual Castells, dalam The Power of Identity, mendefinisikan "fundamentalisme" agama sebagai "the constrution of collective identity under the identification of individual behaviour and society's institutions to the norms derived from God's law, interpreted by a definite authority that intermediates between God and humanity". Dari definisi ini tergambar bahwa ideologi utama gerakan fundamentalisme agama adalah mempertahankan eksistensi dari ancaman identitas-identitas asing yang tidak asli. Guna kembali kepada apa yang disebut Castells sebagai "the ego of authenticity". Ridwan al-Makasary, “Memahami Islam Fundamentalis di Indonesia” dalam www.detik.com (diakses pada Jumat, 07/08/2009 09:34 WIB) 3 Metro Realitas “Menanti Sang Khalifah” 24 September 2007. Entah mengapa di akhir acara ini, diperlihatkan potret buruk penerapan beberapa Perda Syariah. Metro tv seakan memberi pesan kepada penonton bahwa seburuk itulah yang akan terjadi jika Khilafah Islamiyah berhasil ditegakkan oleh aktivis HTI. Menurut saya perda-perda itu cuma sebagian kecil dari usaha formalisme Hukum islam, tapi masih jauh dari kategori kaffah.

3

Imamah Imamah adalah sebuah terminologi khas dalam Syi'ah yang berarti Kepemimpinan. Dalam Sunni dapat “disamakan” dengan Khalifah.4 Kunci utama Imamah dalam politik syi’ah adalah terletak pada posisi imam. Karena status politik dari para imam adalah bagian yang esensial dalam mazhab Syi’ah Imamiyah. Mereka dianggap penerus yang dari nabi Muhammad SAW dan mereka percaya bahwa setiap penerus harus ditunjuk oleh Allah SWT melalui nabinya. Para Imam dianggap sebagai penerus nabi dan pewaris yang sah dari otoritasnya. Konsep politik Syi’ah yang berpusat pada Imam diterjemahkan dalam periode modern dalam bentuk negara Iran. Iran menjadi penjelmaan politik Syi’ah setelah revolusi Islam Iran tahun 1979 yang dipimpin oleh Imam Khomeini.

Monarki Pasca berakhirnya Khulafa ur-rasyidin, kekhalifahan dilanjutkan oleh khalifah bani Umaiyyah dengan Muawiyah bin Abu Sofyan sebagai khalifah pertama. Sejak saat itulah khilafah Islamiyah yang sudah berdasarkan syura digantikan dengan sistem keturunan, menjadi Negara kerajaan (monarki) mengikuti sistem yang diperlakukan di Persia dan Romawi. Sistem monarki juga merupakan sistem pemerintahan yang menjadikan raja sebagai sentral kekuasan, seorang raja berhak menetapkan aturan bagi rakyatnya. Perkataan raja adalah undang-undang tertinggi yang harus ditaati. Raja memiliki hak khusus yang tidak dimiliki oleh rakyat, raja memiliki kekebalan terhadap hukum, dan kekuasaan kenegaraanya tak terbatas.5 Model pemerintahan seperti ini dikemudian hari banyak mengalami gesekan dengan rakyat yang ingin menghendaki iklim pemerintahan Demokratis. Fenomena seperti inilah yang sedang terjadi di Timur tengah.6 Republik Islam Republik Islam adalah nama yang digunakan oleh beberapa negara dalam Dunia Islam, yaitu Iran, Pakistan, Afganistan dan Mauritania. Pakistan menggunakan nama tersebut sejak berlakunya konstitusi tahun 1956. Mauritania menggunakannya sejak 28 November 1958, sedangkan Iran 4

Syiah berpendapat keimamahan itu lebih spesifik daripada khilafah. Maksud dari hal itu adalah bahwa keimamahan lebih sempurna (daripada kekhilafahan). Bagi mereka, imam hanya bermakna bahwa dia adalah pemilik hal legal yang padanya dalam konteks undang-undang modern adalah de jure, sama adanya benar-benar menduduki pemerintahan atau tidak. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema insani press, 2001), hal 83.

5 Masih ada bentuk lain dari monarki, yaitu monarki Konstitusional yang secara jelas dalam konstitusinya disebutkan sebagai Negara kerajaan. Maroko dan Yordania adalah contoh nyata dari monarki konstitusional.

6 Mengenai gejolak politik di negara-negara teluk. Mantan kordinator JiL, Ulil abshar abdala berpendapat bahwa Kalau di Irak sistem Demokrasi dipaksakan Amerika serikat lewat jalan militer. Adapun di Mesir, benih Demokrasi muncul dari gerakan rakyat. (Apa kabar Indonesia Malam TV One “Mesir bergolak” 4/2/2011)

4

menggunakannya sejak Revolusi Islam tahun 1979 yang menumbangkan dinasti Pahlevi.

Afghanistan adalah yang paling akhir menggunakannya, yaitu sejak tahun 2001 setelah tumbangnya kekuasaan Taliban. Meskipun terdapat kesamaan nama, namun terdapat perbedaan besar di antara negara-negara tersebut dalam hal penerapannya pada pemerintahan dan hukum yang berlaku.7 C. Metode mendirikan Negara Islam Metode mendirikan Negara islam bisa ditempuh dengan dua cara: -

Jalur Parlemen

Menempuh jalur parlemen berarti setuju dengan sistem demokrasi ala barat dan bersedia ikut aturan pemilu. Seperti yang dilakukan FIS aljazair, Hammas di Palestina, PAS di Malaysia,8 PKS, Ikhwanul muslimun, Jama’at Islamy dan Masyumi.9 Di sebagian negara, ada kendala apabila Partai islam menempuh cara ini, andaikan mereka memenangkan pemilu, ada 3 kemungkinan: 1) Barat tidak mengakui 2) Kudeta militer 3) Dibubarkan pemerintah Pertama, Barat tidak megakui kemenangan Partai yang menusung asas/ideologi islam, contoh kasus pada Hammas-Palestina. Barat pun menyetop pinjaman luar negeri dan membiarkan Israel merajalela di daerah kekuasaan Hammas. Hingga sekarang Hammas juga di adu domba dengan Fattah. Kedua, Kudeta militer, peristiwa ini dialami oleh Partai FIS aljazair.10 Mantan presiden Benjedid menggalang kekuatan militer. Militer, dengan kekuasaannya dan semena-mena,

7

http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Islam Di Malaysia, PAS menggagas perjuangan menegakkan negara Islam mulai tahun 1950-an. Perjuangan tersebut berlanjut hingga kini. UMNO sebagai partai pemerintah juga mengklaim Malaysia adalah sebuah “negara Islam”. Tapi PAS tidak dapat menerima klaim UMNO. Di Malaysia perdebatan tentang negara Islam memang mendapat perhatian semua kalangan baik Muslim dan non Muslim terutama sekali setelah berlakunya proses Islamisasi di era Dr. Mahathir Mohammad menjadi Perdana Menteri. Sumber: Dr. Muhammad Nur Manuty, Malaysia negara Islam?, dalam Majalah Milenia Muslim Malaysia edisi Januari 2008, hal 58.

9 Antara Ikhwanul muslimin, Jama’at Islam dan Masyumi di Indonesia memiliki kesamaan pandangan dalam melihat demokrasi. Bagi ketiga partai tersebut, demokrasi merupakan konsep yang baik sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Artinya, demokrasi yang hendak diterapkan dalam negara Islam adalah sistem demokrasi yang tidak sama dengan sistem demokrasi yang digunakan Barat. Sistem demokrasi di sini bersandar pada ajaran Islam, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam harus ditolak. Lihat Syarifuddin jurdi, Pemikiran politik Islam Indonesia: Pertautan negara, Khilafah, masyarakat madani dan Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hal 70 10 FIS didirikan di atas kesadaran masyarakat Aljazair yang beragama Islam. Bertahun-tahun masyarakat Muslim Aljazair kecewa terhadap pemerintahnya yang sekuler, karena negaranya tidak mengalami kemajuan. Juga selain itu, pemerintah Aljazair tidak mengakomodasi kepentingan umat Islam. Pada pemilu 1991, artinya hanya dua tahun sejak berdirinya FIS, partai ini meraih 54% suara dan mendapat 188 kursi di parlemen atau menguasai 81% kursi. Suatu pencapaian yang fantastis! Pada pemilu putaran kedua, FIS dinyatakan menang telak. Hasilnya pada pemilu putaran pertama 20 Juni 1991, FIS memenangkan 54% suara dan mendapat 188 (81%) kursi di parlemen. Umat Islam Aljazair menyambut gembira Kemenangan FIS ini disambut gembira oleh rakyat Aljazair. (Sumber:“FIS Aljazair: Sebuah Pembelajaran Untuk Partai Islam di Dunia” dalam www.eramuslim.com) 8

5

membubarkan parlemen Aljazair serta membatalkan hasil pemilu. Mohammed Boudiaf, mewakili militer, segera mendirikan Dewan Tinggi Negara, dan kemudian bertindak sebagai pemerintahan interim. Boudiaf menjadi penguasa baru di Aljazair. Ia merekayasa semua cara untuk memberangus FIS dan menyatakannya sebagai partai politik terlarang. Ketiga, Parpol Islam akan dibubarkan. Partai Refah di Turki dibubarkan militer dengan alasan mengancam sekulerisme Turki, hingga Najmuddin Erbakan sebagai pelopor politik Islam kontemporer di Turki dilarang aktif di dunia politik selama beberapa tahun. Begitu juga sejarah Masyumi yang memperjuangkan politik Islam di Indonesia yang kemudian kita ketahui dibubarkan oleh presiden Soekarno. 11 Begitulah resiko dan perjalanan partai yang mengusung politik Islam di pentas demokrasi parlementer.

-

Jalur Revolusioner

Jalur revolusioner berarti berada di luar sistem pemerintahan, menggalang kekuatan bersama rakyat untuk mengganti sistem dan rezim yang berkuasa. Metode seperti ini terjadi di Iran dan Indonesia. Revolusi Iran merupakan revolusi yang mengubah Iran dari Monarki di bawah Shah Mohammad Reza Pahlavi, menjadi Republik Islam yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini, pemimpin revolusi dan pendiri dari Republik Islam. Sering disebut pula "revolusi besar ketiga dalam sejarah," setelah Perancis dan Revolusi Bolshevik.12 Adapun di Indonesia yang menempuh jalur revolusi adalah Darul islam Aceh, NII-Kartosuwiryo dan Hizbut tahrir.13 Satu pelajaran berharga dari DI Aceh dan perjuangan syariah Islam mungkin bisa sejenak saya ulas di sini. Setelah puluhan tahun perang memakan korban dalam jumlah besar, akhirnya syariah Islam dibolehkan berlaku disana. Sayangnya, ketika kemerdekaan untuk melaksanakan syariah Islam telah diraih, orang yang mengerti syariah Islam malah langka. Rakyat 11

Perintah resmi pembubaran Masyumi (dan Partai Sosialis Indonesia/PSl-sjahrir) menurut Keputusan Presiden No. 200/1960, pada 19 Agustus 1960, terutama karena keterlibatan beberapa Tokoh penting Masyumi dan PSI dalam pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera barat mulai Februari 1958.

12 Revolusi Iran memiliki keunikan tersendiri karena “mengejutkan” seluruh dunia. Tidak seperti berbagai revolusi di dunia, Revolusi Iran tidak disebabkan oleh kekalahan dalam perang, pemberontakan petani, atau ketidakpuasan militer. Revolusi ini mengalahkan sebuah rejim korup, walaupun rejim tersebut dilindungi oleh angkatan bersenjata yang dibiayai besar-besaran dan pasukan keamanan; dan mengganti monarki kuno dengan ajaran teokrasi yang didasarkan wilayat-el faqih. Tersingkirnya Shah sebagai sekutu yang ’sakit’ bila digantikan dengan penguasa religius yang konservatif dan kaku, yang dapat menumpas komunisme dengan pedang Islam, bisa diangap sebagai sekutu alami buat AS. Intinya, menumpas komunisme hingga ke akar-akarnya atas nama agama dan keimanan -sebagaimana yang diketahui oleh dunia- tidak lain termasuk bagian dari skenario utama politik AS di wilayah yang sensitif tersebut, mengingat Timur Tengah memiliki 70% dari cadangan minyak dunia yang menjadi bahan bakar peradaban Eropa dan Amerika.

13 Revolusi yang dimaksud jamaah HTI adalah revolusi damai dengan mengikuti manhaj (metodologi atau strategi) Rasulullah dimana Nabi Muhammad SAW mendapatkan penyerahan kekuasan dari kaum Aus dan Khazraj dengan kerelaan tanpa kekerasan. Revolusi dalam perjuangan ekstra dan intraparlemen untuk perubahan sistem sekuler menuju Islam demi terwujudnya penerapan syariat Islam dalam dimensi bangsa dan negara secara damai. Syarat untuk revolusi yang dimaksud adalah adanya sebuah gerakan partai atau konsorsium partai yang melakukan kegiatan, pembinaan para pejuang syariah yang revolusioner dan pembentukan kesadaran umum umat tentang syariah.

(Sumber: Seminar nasional “Perlukah Revolusi untuk Menegakkan Syariah Islam Indonesia?” yang diselenggarakan oleh Masyarakat Peduli Syariah (MPS) di Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta, Sabtu 3 Februari 2007)

6

Aceh yang betahun-tahun berperang demi memperjuangkan syariah, malah tumbuh dididik tidak bersama Syariah Islam. Tanpa bermaksud mengecilkan arti perjuangan rakyat Aceh selama ini, faktanya wilayah yang punya otonomi untuk menegakkan hukum hudud itu justru kekurangan ahli di bidang hukum hudud.

Terakhir, setelah membahas DI Aceh, mari kita membincangkan perjuangan SM. Kartosuwiryo.

Kekecewaannya

terhadap

pemerintah

pusat

semakin membulatkan tekadnya untuk membentuk Negara Islam Indonesia (NII). Kartosoewirjo kemudian memproklamirkan NII pada 7 Agustus 1949, lengkap dengan susunan Kabinet. Dan lima bulan kemudian diresmikan Qonun Asasi (UUD) yang

menentukan

"NII"

sebagai

Jumhuriyah

(Republik).14 Tercatat beberapa daerah menyatakan menjadi bagian dari NII terutama Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh. Pemerintah Indonesia kemudian bereaksi dengan menjalankan operasi untuk menangkap Kartosoewirjo. Gerilya NII melawan pemerintah berlangsung lama. Perjuangan Kartosoewirjo berakhir ketika aparat keamanan menangkapnya setelah melalui perburuan panjang di wilayah Gunung Rakutak di Jawa Barat pada 4 Juni 1962. Pemerintah Indonesia kemudian menghukum mati Kartosoewirjo pada September 1962. Hampir 50 tahun setelah kematiannya, pemikiran dan cita-cita mendirikan Negara islam indonesia masih bergelora di kalangan sebagian umat Islam negeri ini.15 *Penulis adalah Mahasiswa S2 Studi Islam UIN Malang Twitter:@Fadhahmad

14

Menurut Prof. Ahmad suhelmi, sejak awal kelahirannya NII-Kartosoewirjo telah menunjukkan keunggulannya sebagai negara berdasar agama di abad modern Indonesia. Sampai saat ini tidak ada satu pun gerakan Islam Indonesia yang mampu mengungguli Struktur kenegaraan NII dan angkatan bersenjatanya. Lihat. Ahmad suhelmi, Dari Kanan Islam hingga Kiri Islam: Biografi dan Pemikiran politik SM Kartosuwirjo hingga Hassan hanafi, (Jakarta: Darul falah, 2001), Hal, 21 15 Lihat Majalah Tempo edisi khusus “Kartosoewirjo: Mimpi negara Islam� 16-22 agustus 2010