KASUISTIKA
Jadi Bupati Tanpa Izasah SMU
REPORT Welas Arso|FOTO. Riset
U
ntuk mencalonkan menjadi kepala daerah di era multi partai saat ini, tidak semudah era Orde Baru, yang hanya diwakili tiga partai. Tak pelak, seleksi publik lebih super ketat. Bupati Madiun, Jawa Timur, Muhtarom mengalami ini. Di tengah Muhtarom bersemangat ingin maju bakal calon bupati mempertahankan ‘kursi’-nya sekarang, mendadak gerakan ‘intelejen’ swasta, mangganjal. Mutahrom dicari kelemahannya. Ia pun dituding selama menjabat bupati, menggunakan izasah Aspal (Asli tapi palsu). Karuan masyarakat Madiun, tercengang. Polemik memanas. Muhtarom sangat terusik. Lebih terusik lagi, DPC PDI-P Kabupaten Madiun. Pasalnya, Mutahrom ‘digadanggadang’ jadi bakal calon unggulan partai bergambar banteng bermulut moncong putih ini. Lawan-lawan politik bupati ini sempat ancang-ancang membawa ke ranah hukum. Sadar posisinya gencar diserang, Muhtarom bereaksi. Ia pun mengerahkan pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun untuk klarifikasi. Pasalnya, selama jadi bupati, Muhtarom hanya berbekal surat tanda lulus sekolah MAAN (Madrasah Aliyah Agama Islam) K e m b a n g Sawit, Madiun. “Sesuai Keputusan Kement e rian
Agama No 29 tahun 1985, menyatakan jika surat tanda lulus bisa digunakan sebagai pengganti ijazah. Berarti yang digunakan selama ini surat tanda lulus itu. Lulusan MTsN dan MAN yang lain juga banyak yang seperti itu yang juga jadi anggota DPR atau pejabat lain,” terang Kepala Kemenag Kabupaten Madiun, Hafidz Bakri, awal pekan Agustus lalu. Sampai saat ini, menurut Hafidz, dokumen atas nama Muhtarom masih tersimpan rapi di dua sekolah tempat Muhtarom pernah sekolah. Yaitu, di MTsN Kembang Sawit dan MAAN Kembang Sawit. “Jadi, Pak Muhtarom memang bersekolah di sana. Lulus MTsAIN tahun 1972 dan lulus MAAIN tahun 1975,” ujarnya. Hafidz menambahkan, ijazah Muhtarom untuk tingkat MAN baru terbit 2011. Ini karena Muhtarom baru mengurus untuk penerbitannya. Selama ini, Muhtarom menggunakan surat tanda lulus sekolah untuk berbagai kepentingannya. Mulai dari mendaftar kuliah sampai menjadi anggota dewan maupun bupati sekarang ini. Kepala Sekolah MAN Kembang, Sawit Ahmad Yani Musthofa membenarkan keaslian surat tanda lulus Bupati Muhtarom. “Berkas yang bersangkutan masih ada di tempat saya,”
ujar Yani. Yani mengakui, proses penerbitan ijazah MAN untuk Muhtarom memang cukup panjang. Dimulai saat sejumlah pihak mempertanyakan keabsahan ijazahnya. Kemudian datang surat Kakankemenag Kabupaten Madiun Nomor 13.9/01.HM01/012/IV6/2011 tertanggal 4 Februari 2011 tentang tanggapan berita media soal ijazah Muhtarom. “Setelah itu, tanggal 8 Februari 2011, kami mengeluarkan surat undangan konfirmasi kepada Pak Muhtarom. Lalu kami sarankan segera mengurus diterbitkannya ijazah,” ucapnya. Dengan begitu, sejak Juli 2008 hingga Februari 2011, Muhtarom menjadi bupati tanpa ijazah MAN. hanya memakai surat tanda lulus terbitan MAAIN Kembang Sawit. Tepatnya, 16 Februari 2011, Muhtarom mengajukan penerbitan ijazah kepada MAN Kembang Sawit. Pada 21 Februari, Muhtarom membuat pernyataan belum pernah menerima ijazah dari MAAIN Kembang Sawit. “Setelah itu baru terbit ijazah MAAIN Kembang Sawit atas nama Muhtarom dengan Nomor KW.1/MN63/75/2011 Nomor seri 63 tanggal 23 Februari 2011 ditandatangai Kepala Bidang Mapenda Kemenag Provinsi Jatim,” terangnya. Selanjutnya, keabsahan ijazah MAAIN Muhtarom diyakinkan Hafidz, tidak perlu diragukan. Proses penerbitan sudah didahului verifikasi berbagai berkas dan dokumen di sekolah asal. “Kanwil kan tidak kenal siapa Muhtarom. Karena dokumennya di sini valid, maka ijazah bisa terbit. Jadi, ijazahnya sah,” tegas Hafidz.
Satpol PP ‘Garang’
KORUPSI Rp 144,7 juta
S
atpol PP Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang dikenal ‘garang’ di lapangan, akhirnya kena batunya. Kepala Satpol PP itu, Drs Ali Supandi MM, terpaksa meringkuk di sel tahan penyidik Tipikor Polres Nganjuk. Ini setelah sejumlah bukti dan saksi, serta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, menguatkan ia jadi tersangka kasus korupsi dana APBD 2011. Kapolres Nganjuk AKBP Anggoro Sukartono melalui Kasubag Humas Polres Nganjuk, AKP Bambang Sutikno mengakui, penahanan Kepala Satpol ini dilakukan penyidik Tipikor Polres setelah hasil audit menyebutkan ada nilai kerugian negara Rp 144,785 juta. Dugaan korupsi itu terkait membuat satu kegiatan nyata disusul membuat kegiatan fiktif untuk menyerap dan memanfaatkan dana APBD untuk pribadi.
Tersangka juga mengeluarkan kebijakan bagi hasil dari praktek ‘korupsi’ sebesar 60 persen untuk dirinya, dan 40 persen untuk staf dan anggota Satpol PP. “Itu modus yang dijalankan tersangka,” ungkap Bambang. Kini, Bambang dijerat pasal berlapis. Yakni, Pasal 3 UU RI no 31 tahun 1999 subsider pasal 9 UU RI no 20 tahun 2001 junto UU RI no 31 tahun 1999 junto pasal 5 ayat 1 tentang tindak pidana korupsi. Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Bambang menambahkan, kasus masih terus dikembangkan. Tidak tertutup kemungkinan ada tersangka laian. “Penyidikan terus dilakukan. Masih ada 7 item dugaan kegiatan yang disangkakan dari 9 item,” terang Bambang. REPORT Abe|FOTO. Riset