PROFIL
S
ebagai anggota Komisi 3 DPR RI, Eva Kusumandari tergolong politisi vokal mengritisi sepak terjang lembaga adhoc Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Politisi yang doktor ekonomi kelahiran kota kecil di Jawa Timur ini, sangat keras mengritisi akutanbilitas lembaga superbody itu. Eva paling berang ketika lembaganya dicitrakan buruk saat masih menolak anggaran pengadaan gedung KPK. Kenapa?
REPORT Esa Tjatur S| Ichsan|FOTO. Riset| Aulia R.
KPK AJA YANG BRENGSEK… Soal anggaran KPK, Komisi 3 sempat ngotot tidak mau kompromi? Apa dendam? Gini loh, sebetulnya tidak hanya perlakuan khusus pada KPK aja. LPS (Lembaga Penjamin Simpanan Perbankan di Indonesia) minta gedung, Komnas Ham minta gedung. Kemudian, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) juga minta gedung. Tapi diperlakukan sama semua bahwa upayakan untuk mencari aset-aset gedung Negara yang sekarang tidak terpakai.
Apa ada kaitan dengan digagalkannya anggaran pembangunan gedung DPR RI waktu itu? Ya, orang bisa berspekulasi ke sana. Artinya, gini… ini Komisi 3 dianggap bermain karena yang dihadapi KPK. Stigmanya muncul begitu. Tapi itu wajar. Wong DPR aja butuh pertarungan untuk bikin gedung, kok sekarang seolah – olah kalau KPK harus dilayani.
Maksudnya? Komnas HAM berhasil dapat. Bukan kita menentang untuk perluasan kebutuhan gedung KPK, tapi kenapa harus membangun yang baru. Apalagi, KPK sudah punya. Yang kita prioritaskan untuk fiskal ini adalah BNPT. Karena BNPT belum punya gedung. Ada gedungnya itu di pinggir jalan, tidak memenuhi syarat -syarat security.
Tapi, KPK itu kan produk Komisi 3, kenapa tidak diprioritaskan? Ya, prosentatif orientasi. Misal, saya bisa bantah kenapa KPK selalu pengin membangun imperium untuk menyaingi Mabes Polri, sementara kita sudah tahu bahwa tugas KPK dalam undangundang, KPK itu koordinasi supervisi pencegahan. Kenapa ini tidak mendapat alokasi energi yang cukup.
Bukankah KPK perannya sekarang ini menjadi prioritas? Jadi, karena KPK lalu kemudian kita membedakan. Tidak. Kita perlakukan sama. Kepada LPS, kita dorong cari gedung yang sudah ada. Jangan membangun, apalagi perintahnya Presiden SBY untuk efisiensi. Komnas Ham saja dipotong 20 persen. Jadi tidak ada suatu hiden agenda yang seolah –olah mau melegitimasi KPK.
Bagaimana sih, fungsi pengawasan atau controlling Komisi 3 terhadap KPK? Itu, makanya, bagian pengawasan itu pengendalian duit. Untuk bangunan ini, Lu jangan lihat mimpi, ini loh Komisi 3 fungsi menurut undangundang, KPK ko gak kamu penuhi kan gitu. Ini alat control ini.
48 lensaindonesia indonesia
Nov-Des 2012
Tapi, sekarang di mata publik jadi blunder, antara hubungan KPK dan Komisi 3? Ya, KPK aja yang brengsek. Masak terus ditolak, lalu menantang mau funrising. Itu kan menjadikan stigmatisasi untuk Komisi 3. Untuk diserang dan di keroyok.
Bukankah itu underestimate? Bambang Wijayanto yang statement itu. Artinya? Pikiran LSM-nya itu, loh. Munculnya penggalangan dana untuk KPK itu populis di masyarakat, sehingga direspon positip masyarakat. Mestinya Komisi 3 jeli? Aku kasih tahu, dilarang lembaga Negara menggalang dana, kecuali didukung Kepres. Kalau toh, ada dana yang digalang melalui Kepres harus masuk RAPBN. Berarti KPK pelanggaran? Pelanggaran! Bagaimana sikap Komisi 3 soal itu? Mangkanya, diguyu wae. Silakan melakukan itu kalau Anda tidak pengin disebut sebagai pelanggar hukum. Gimana sih, mbok ya jangan liar ini lembaga Negara, bukan LSM, bukan berita gitu, loh. Pelanggaran hukum itu, loh .