kota

2 KOCIR1.qxp_Halaman SABTU 7/21/20 12:48 AM Page 1

2

KOTA CIREBON KLIK!

Fajar Cirebon

selasa - pon ( 21 juli 2020 M / 30 dzulkoidah 1441 h )

Dewan Kritisi Kinerja BUMD Kota Cirebon

DPRD KOTA Cirebon menggelar rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi yang dihadiri Walikota dan Wakil Walikota Cirebon, kemarin.*

Terutama pada PD BPR Bank Cirebon yang mengalami defisit keuangan sebesar 70 persen

KEJAKSAN, (FC).- DPRD Kota Cirebon menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum FraksiFraksi DPRD atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cirebon tahun 2019, di Ruang Rapat Griya Sawala, Senin (20/7).

Agenda rapat juga mendengarkan jawaban atau tanggapan Walikota Cirebon atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Dan laporan hasil reses Anggota DPRD masa persidangan I dan II Tahun 2020.

Wakil Ketua DPRD, M Handarujati Kalamullah mengatakan, sembilan fraksi sudah menanggapi pertanggungjawa-

ban pelaksanaan APBD Kota Cirebon tahun 2019. Ada beberapa penekanan, salah satunya adalah harus dilakukan evaluasi kinerja BUMD. Terutama pada PD BPR Bank Cirebon yang mengalami defisit keuangan sebesar 70 persen.

“Tadi sorotan dari pemandangan umum fraksi, adalah kurang optimalnya pendapatan asli daerah (PAD). Kami juga meminta Pemkot Cirebon mengevaluasi PD BPR Bank Cirebon. Karena adanya pengurangan deviden sebesar 70 persen,” ucapnya sesuai rapat kepada “FC”.

Disebutkannya, Pemkot juga harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang sampai sekarang belum terealisasi.

Temuan ini berasal dari hasil reses masa persidangan I dan II tahun 2020. Diantaranya sarana dan prasarana jalan maupun pembangunan dan fisik lainnya.

Pemkot juga diminta lebih

berpihak kepada UMKM dalam pelaksanaan APBD Tahun 2020 ini. Apalagi sektor ini yang sangat terdampak karena pandemi Covid-19. Dan sektor dunia usaha lainnya agar diakomodasi, sehingga geliat usaha di Kota Cirebon bisa berjalan.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kota Cirebon Affiati menambahkan, mayoritas pemandangan fraksi meminta pihak eksekutif memberikan perhatian dan porsi dari hasil reses anggota DPRD. Karena hasil reses ini adalah aspirasi masyarakat Kota Cirebon.

Diingatkannya, Pemkot Cirebon lebih meningkatkan PAD, dengan mengintensifkan potensi yang selama ini belum tergarap maksimal. Demikian juga Pemkot harus bisa melakukan efisiensi anggaran.

Sehingga pelayanan publik lebih diprioritaskan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Intinya penguatan ekonomi

Agus/FC

ditengah pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Cirebon Nashrudin Azis menyampaikan, pihaknya menerima pemandangan semua fraksi. Ini akan dijadikannya dasar untuk membuat kebijakan yang paripurna demi kemajuan Kota Cirebon.

Pihaknya juga segera melakukan langkah inovatif, guna menggali potensi PAD. Pengalokasian anggaran diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat, dan program pembangunan yang berkesinambungan.

“Kami akan segera tindaklanjuti pemandangan fraksi.

Dijadikannya semangat untuk lebih baik lagi dalam pengelolaan APBD. Apalagi saat ini masa pandemi Covid-19 belum berakhir dan telah melemahkan sendi-sendi perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Cirebon,” tandasnya. (Agus/FC)

Lurah Dewi Minta RT dan RW Kelola Sampah

PEKALIPAN, (FC).– Masih minimnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan terutama dalam persoalan sampah, dinilai menjadi penyebab kotornya lingkungan di RW/08 Kelurahan Pekalipan, Kota Cirebon.

Menanggapi hal itu, Lurah Pekalipan, Dewi mengaku akan memperketat pengawasan terhadap lingkungan di wilayahnya, terutama warga yang membuang sampah sembarangan.

“Sebelumnya juga saya sempat kontrol, dan menegur petu-

gas RT/RW 08 untuk membersihkan lingkungannya,”ungkap Dewi kepada “FC”, Senin(20/7).

Namun teguran tersebut nampaknya tidak diindahkan oleh pihak RT/RW, karena masih banyak tumpukan sampah yang menghiasi jalan

sehingga terlihat kotor dan tidak enak dipandang.

“Saya juga sudah bicarakan pada pemuda di RW tersebut, katanya mereka akan urus semuanya, namun sampai sekarang belum ada tindakan nyata,”katanya.

Dewi menyesalkan tindakan dari warga yang acuh terhadap kebersihan lingkungannya, yang seharusnya warga mau bergerak demi menjaga kesehatannya sendiri maupun orang lain.

“Saya akan memberikan teguran kembali terhadap RT/RW-nya, ini bukan teguran untuk pertama kali, namun sudah kesekian kalinya,”ujarnya.

Dewi berharap kepada RT/RW maupun kader untuk membersihkan dan mengelola lingkungannya dengan baik.

“Untuk para RT/RW bisa tuh pakai program kerja bakti, atau program-program lainnya untuk bebersih kampung. Saya juga sudah berkali-kali turun kewarga tapi ya tidak ada respon,”ungkapnya.

Untuk menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman, kata Dewi, warga harus sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal. Pihaknya pun tengah memikirkan sanksi agar masyarakat jera dan tidak buang sampah sebarang tempat.

“Kedepannya kami akan memberikan sanksi tegas terhadap orang yang membuang sampah sembarangan,” tandasnya. (Sakti/Job/FC)

PLUMBON, (FC).- Masih banyaknya penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran khususnya penerima Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mengeluarkan surat edaran (SE) yang ditujukan kepada para Kuwu (Kepala Desa) dan Lurah se-Kabupaten Cirebon agar bisa menertibkan data tersebut.

Surat dengan nomor : 501/1378/Dinsos tertanggal 13 Juli 2020 tersebut merupakan tindak lanjut dari surat yang telah dilayangkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon sehari sebelumnya.

Surat yang ditandatangani oleh Bupati Cirebon H. Imron Rosyadi menginstruksikan kepada para Kuwu atau Lurah agar

menertibkan data penerima bantuan serta memasang daftar nama penerima bantuan di kantor desa atau kelurahan masing-masing.

Satu pekan sudah surat tersebut telah dilayangkan kepada pemerintah desa se Kabupaten Cirebon, namun berdasarkan pantauan “FC” beberapa desa atau bahkan sebagian besar kantor desa masih belum memasang daftar nama penerima bantuan seperti apa yang telah diinstruksikan oleh Bupati Cirebon.

Menanggapi hal tersebut, LSM Penjara Indonesia DPC Kabupaten Cirebon menyayangkan sikap dari para Kepala Desa yang sampai saat ini masih belum mengumumkan daftar nama tersebut.

Sementara, negara ini mengatur tentang transparansi peng-

gunaan uang negara sesuai dengan yang tertuang dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan mengumumkan daftar nama penerima, itu merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dari pemerintah desa yang menggunakan uang negara.

“Keterbukaan informasi publik merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan instrumen untuk mengukur sejauh mana pemerintah bebas dari korupsi.

Selain itu, keterbukaan informasi menjadi salah satu sarana masyarakat untuk mengontrol pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan,” kata Ketua LSM Penjara Indonesia DPC Kabupaten Cirebon, Asep Supriyadi kepada “FC” melalui

pesan singkat WhatsApp, Senin (20/7).

Asep menambahkan, dengan masih belum diumumkannnya daftar nama penerima bantuan tersebut membuktikan ketidak patuhan para Kepala Desa kepada pimpinan yang lebih tinggi, dalam hal ini Bupati Cirebon.

Padahal jelas-jelas, secara resmi dengan menggunakan logo lambang negara, Bupati Cirebon memberikan instruksi langsung kepada para Kuwu agar memasang nama-nama penerima bantuan.

“Apa susahnya sih tinggal pasang, kan nama-nama sudah ada tinggal dicetak kemudian bikin spanduk yang besar lalu pasang di kantor supaya semua warga bisa melihatnya.

SEORANG ANAK menunjukan tumpukan sampah dibuang dipinggir jalan, kemarin.*

Sakti/Job/FC

www.fajarcirebon.com

Kelurahan Pekalipan Pantau Pasien Covid-19

PEKALIPAN, (FC).– Bertambahnya kasus positif Covid-19 di Kelurahan Pekalipan, Kota Cirebon membuat masyarakat di wilayah tersebut semakin khawatir. Kelurahan Pekalipan pun langsung gerak cepat, dengan koordinasi dengan petugas kesehatan dalam penanganan pasien positif untuk melakukan isolasi mandiri di rumahnya.

“Kebetulan orang yang positif tersebut adalah orang yang mengerti dengan protokol kesehatan, jadi dia putuskan untuk isolasi mandiri saja di rumah,”ungkap Lurah Pekalipan, Dewi kepada “FC”, Senin(20/7) Dewi mengatakan sudah berkoordinasi dengan pihak RT/RW ditempat tinggal pasien termasuk dengan pihak Puskemas. Mengenai anggota keluarganya dapat memberikan suplai makanan untuk pasien. Selain itu sudah dilakukan rapid massal di wilayah tersebut.

“Kita sudah lakukan rapid tes massal, dan kebetulan orang yang terkena juga sering bergaul jadi kita telusuri beliau kontak dengan siapa saja,”ungkapnya.

Setelah ditelusuri ternyata pasien hanya kontak dengan beberapa orang saja, dan untuk yang kontak dengan pasien sudah di swab di BKKBN. “Kita juga mengkondisikan untuk kebutuhan sehari-hari dari pasien, baik itu untuk suplay makanan dan lainnya,”tuturnya.

Selain upaya rapid tes, Dewi menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menerima tamu dari luar terlebih dahulu.

“Untuk Satgas Covid-19 pada tingkat RT/RW kalau bisa jangan hanya makan dan minum saja, kalau bisa support untuk kebutuhan secara finansial,”katanya.

Kedepannya pihak Kelurahan Pekalipan sendiri akan melakukan kegiatan penyemprotan bersama warga. Dan pasien yang terkana Covid-19 harus benar-benar diawasi.

“Insyaallah kita akan lakukan penyemprotan desinfektan, ini juga sebagai langkah untuk mencegah penyebaran Covid-19 menjelang Hari Raya Idul Adha,”ungkapnya.

Dewi berharap kepada masyarakat terkhususnya wilayah Kelurahan Pekalipan untuk selalu menjaga kesehatan dan juga kebersihan.

“Semoga warga Kelurahan Pekalipan selalu menaati protokol kesehatan yang berlaku, selain itu juga jangan lupa memakai masker kalau keluar rumah,”tandanya. (Sakti/Job/FC)

LURAH PEKALIPAN, Dewi.*

Sakti/Job/FC

Disnaker dan DPRKP Sementara Akan Diisi Plt

KEJAKSAN, (FC).- Pelaksanaan uji kompetensi disusul dengan open bidding agaknya tidak akan lama lagi digelar. Ini terindikasi dari pernyataan Walikota Cirebon Nashrudin Azis seusai rapat paripurna DPRD, Senin (20/7).

Azis membuka sedikit informasi, adanya dua dinas yang saat ini terjadi kekosongan kepala dinasnya. Yakni Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), pejabat sebelumnya Agus Sukmanjaya dirotasi menjadi Sekretaris DPRD. Satu lagi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) yaitu Eddy Krisnowanto yang memasuki masa purna bhakti atau pensiun.

“Kedua dinas tersebut sementara nanti akan dijabat oleh seorang Plt. Kami masih menunggu usulan dari BKPPD, siapa yang nantinya menjabat sebagai Plt,” terangnya kepada “FC”.

Tidak menutup kemungkinan, kata dia, dua dinas itu posisi kepala dinasnya akan diisi lewat open bidding.

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi mengatakan, pihaknya bersama BKPPD telah membahas penempatan pejabat Plt di dua dinas tersebut. Ini perlu dilakukan sesegera mungkin, pasalnya pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan.

“Iya, sementara nantinya akan diisi oleh seorang Plt, yang tentunya dari eselon IIb. Bisa Pak Sumantho (asisten daerah) ke Disnaker, Pak Agus Herdiana (asisten daerah) ke DPRKP. Tapi ini baru pembahasan, belum formal diajukan ke Pak Wali,” pungkasnya. (F-16)

Agus/FC WALIKOTA AKAN mengisi sementara dinas yang kosong dengan seorang Plt.*

Banyak Pemdes Belum Pasang Daftar Penerima BLT DD Kalau memang benar data tersebut tepat sasaran, lantas kenapa tidak dipasang itu,” ungkap Asep.

Sebagai lembaga yang salah satu tupoksi sebagai kontrol sosial, LSM Penjara Kabupaten Cirebon akan segera menyebarkan angket kepada pemerintah desa se-Kabupaten Cirebon.

Pihaknya akan menyebarkan formulir kesemua desa yang nantinya wajib diisi oleh Pemdes.

“Kami akan melakukan kontrol ke desa dengan membagikan formulir yang harus di isi oleh desa terkait berapa persen dana yang cair sesuai intruksi Mendes, serta berapa perangkat dan warga siapa saja yang dapat bantuan dan nominalnya berapa,” tandas Asep.

Sementara itu, Kepala Dinas

Pemberdayaa Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Imam Ustadi mengaku sudah memerintahkan kepada seluruh desa agar memasang daftar nama seluruh penerima bantuan di desa sesuai SK Bupati yang dikeluarkan.

“Kami sudah sampaikan kepada seluruh pemerintah desa terkait SK Bupati yang memerintahkan supaya desa memampangkan nama penerima bantuan di masing-masing desa,” katanya.

Dengan cara itu, sambung Imam, informasi terbuka terkait dengan penerima bantuan bisa diketahui oleh seluruh pihak.

“Dengan cara itu, agar tidak ada kecurigaan terhadap perangkat desa,” tandasnya.

(Muslimin/Job/FC)