24
Dokumen kependudukan merupakan alat bukti autentik yang keberadaannya tidak dapat dipandang sebelah mata. Dokumen resmi yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan akta akan diperoleh dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Jika dahulu hanya masyarakat yang memerlukan saja mengurus dokumen tersebut, maka saat ini kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan mulai meningkat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos.
P
Sudut Pandang
Edisi 916/ 29 agustus - 4 September 2016
eningkatan kesadaran tersebut dapat dilihat dari dua jenis pelayanan yang dilakukan oleh Disdukcapil yaitu pelayanan statis dan stelsel aktif. Menurut Reika, pelayanan statis yang dilakukan di kantor, pihaknya menerima 1.000 permohonan dalam sehari yang terdiri atas KK, KTP, akta pencatatan sipil lainnya. “Seribu permohonan dalam sehari, dapat dibayangkan gimana sibuknya kami di sini,” paparnya. Selain pelayan statis, Disdukcapil juga melakukan pelayanan stelsel aktif atau jemput bola yang secara terjadwal akan dilakukan di beberapa desa di kabupaten Buleleng. “Sudah kami laksanakan di 66 desa untuk perekaman e-KTP dan KK, dan 45 desa untuk akta pencata-
Sehari Seribu Permohonan tan sipil,” imbuhnya. Meskipun sudah terjadwal, pihaknya tidak akan menolak jika ada salah satu desa yang meminta pelayanan Disdukcapil di luar jadwal yang telah ditentukan. Tingginya permintaan pelayanan pencatata sipil membuat pihaknya harus bekerja lebih ekstra lagi. Perempuan kelahiran 9 Agustus 1972 tersebut mengatakan jika dalam memberikan pelayanan pegawai dan staff harus mengutamakan kepentingan masyarakat. “Dengan jumlah permohonan yang begitu banyak, kadang untuk waktu istirahat para pegawai kami rolling agar masyarakat tetap bisa dilayani dan waktunya tidak terbuang,” jelasnya. Bahkan Reika juga tidak menampik jika
Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos.
dirinya akan kewalahan dengan banyaknya permohonan. “Semua menggunakan tanda tangan basah, satu permohonan bisa sampai empat tanda tangan, itu artinya saya harus selalu stand by di kantor,” ungkapnya. Mantan Camat Buleleng ini menambahkan jika peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan tidak terlepas dari kerjasama dari berbagai stakeholders. “Kalau dulu yang mengurus KK dan KTP hanya bila diperlukan saja, tetapi kalau sekarang hampir semua komponen memerlukan dan wajib menyertakan KK dan KTP,” lanjutnya. Peningkatan jumlah permohonan juga tidak terlepas dari pengratisan biaya administrasi. “Sudah saya tulis di depan kantor bahwa seluruh biaya dalam mengurus pencatatan sipil digratiskan namun tidak mengurangi semangat kami untuk melayani masyarakat,” tambah perempuan murah senyum itu. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar melakukan perekaman e-KTP. “Saat ini KTP yang digunakan adalah KTP-el. Jadi yang belum pernah perekaman untuk sesegera mungkin melakukan perekaman,” pungkasnya. HINDARI CALO Sementara itu, menurut Ni Luh Made Fitri Yudiastuti, memiliki dokumen kependudukan memang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan segala bentuk persyaratan dan kelengkapan yang bersifat
resmi memerlukan dokumen tersebut. “Sekolah aja sekarang butuh akta,” ungkapnya. Perempuan pengelola sekaligus pelatih tari di Sanggar Seni Karya Remaja ini menambahkan jika ia lebih memilih mengurus sendiri kelengkapan dokumen kependudukan. “Kalau bisa sih jangan menggunakan calo, kan dari pemerintah sudah digratiskan biar gak kena biaya yang lain lagi,” jelasnya. Pengalamannya dalam mengurus pencatatan sipil pun terbilang lancar-lancar saja, dikarenakan ia datang kepada orang dan tempat yang tepat. “Selama ini tidak merasa kesulitan karena kalau mau urus KK ya datang ke Disdukcapil,” tambahnya. Perempuan kelahiran 16 Februari 1985 tersebut tidak menyangkal jika memang banyak masyarakat yang mengeluh terhadap rumitnya proses yang dilalui dalam kepemilikan dokumen kependudukan. Akan tetapi, semua proses akan terasa mudah jika sesuai dengan prosedur. “Sebenarnya tidak ribet justru kita malah dipermudah, asalkan administrasinya sudah lengkap,” ungkapnya. Menariknya, petunjuk pembuatan dokumen tersebut ia dapatkan dari tingkat desa sampai ke dinas. “Memang dari kantor desa sudah diarahkan, apa saja yang perlu diurus dan kemana selanjutnya,” jelasnya. Terkait dengan pengratisan
Ni Luh Made Fitri Yudiastuti
biaya administrasi dalam pengurusan dokumen pihaknya memang benar-benar merasakan. Ia berharap masyarakat yang enggan mengurus kepemilikan dokumen kependudukan harus belajar mengurus sendiri agar tidak mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk membayar calo. “Mulai sekarang masyarakat harus cerdas, sudah disediakan kemudahan oleh pemerintah ya harus dimanfaatkan,” tandasnya. -Wiwin
Disdukcapil Denpasar Perpanjang Jam Pelayanan Per 30 September 2016, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan batas akhir bagi masyarakat Indonesia untuk merekam data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Jika tidak, data kependudukan warga tersebut akan dihapus dari database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri. Pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo tersebut, ditegaskan kembali oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar Ir. Nyoman Gede Narendra. Jika dalam batas waktu tersebut masih ada masyarakat yang belum mengantongi e-KTP, tentunya mereka bakal kehilangan hak pelayanan saat mengurus sesuatu, khususnya yang masuk ke Disdukcapil seperti membuat akte kelahiran, akte pernikahan, dll. Tanpa memiliki e-KTP, semua itu tak bisa diproses. Hanya di e-KTP itu tertera identitas tunggal masyarakat. Dengan e-KTP yang berbasis online dan bermain di bank data ini, Narendara mengatakan kecil kemungkinannya seorang warga bisa memiliki identitas ganda. Karena itu, untuk mempercepat proses perekaman data KTP tersebut Disdukcapil Kota Denpasar memperpanjang jam pelayanan yakni setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 08.00 s.d. 15.30. “Kami sudah memperpanjang pelayanan pada masyarakat sekitar 10 jam per minggu. Sebelumnya, pelayanan dibuka mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 dari Senin s.d. Kamis, dan Jumat dari pukul 08.00 s.d. 11.00. Setiap minggu, saya dan staf lembur 2,5 jam. Ini benar-benar pelayanan untuk Kota Denpasar. Kami berharap masyarakat datang terus untuk proses e-KTP ini,” ujarnya. Selain itu, untuk pembuatan e-KTP ini Disdukcapil Denpasar juga melakukan jemput bola empat kali dalam seminggu ke kelurahan dan desa yang sudah terjadwal. Sementara untuk proses pembuatan akte kelahiran, dilakukan dua kali seminggu, yang juga berkoordinasi dengan lurah dan kades. “Itu sudah kami laku-
kan, sudah berusaha maksimal seperti ini, tetapi masih juga banyak yang tercecer. Tapi kami akan berusaha apapun untuk kepentingan masyarakat,” tegas Gede Narendra yang tetap semangat meski tangannya cedera. Kendala tersebut dikatakannya mungkin karena masyarakat berpikir KTP nasional yang dulu itu masih berlaku, maksimal sampai tahun 2019 karena penerbitan terakhir KTP Nasional tersebut tahun 2014. Belum lagi mereka yang berusia diatas 60 tahun, di KTP “jadul” tersebut tertera masa berlakunya seumur hidup. Ditambah lagi ada instansi lain yang masih mau menerima atau memberlakukan KTP nasional itu. Padahal, sesuai dengan UU, KTP nasional sudah tidak berlaku dari 31 Desember 2014, dan per 1 Januari 2015 e-KTP sudah diberlakukan. “Jika semua istansi tidak menerima KTP nasional otomatis masyarakat pasti membuat e-KTP. Tetapi dengan penegasan kemarin dari Kemendagri, mungkin sekarang instansi lain sudah tak berlakukan KTP Nasional,” ujarnya. Meski demikian, secara umum Narendra mengatakan kesadaran masyarakaat Denpasar untuk mengurus e-KTP dan identitas kependudukan lainnya sudah lumayan. Hal ini bisa dilihat dari permohonan yang masuk di Disdukcapil rata-rata 900 -1.000 per hari, atau sekitar 20 ribuan per bulan. Jumlah permohonan tersebut naik 58% dari sebelumnya. Sebelum jam pelayanan diperpanjang yang dimulai sejak 1 April 2016, permohonan yang masuk per bulan rata-rata 13 ribuan.”Jadi, sejak jam pelayanan diperpanjang ini, kesadaran masyarakat sudah cukup bagus,” ucapnya. Dengan program 1 hari jadi, Narendra menjamin segala urusan ke Disdukcapil terlayani dengan cepat dan gratis. Permohonan yang masuk antara pukul 08.00 s.d. 11.00 akan selesai keesokan harinya. Sementara permohonan yang masuk antara pukul 11 s.d.15.30 baru bisa jadi dalam dua hari. –Inten Indrawati Ir. Nyoman Gede Narendra
redaksi@tokoh.co.id, iklan@tokoh.co.id
mingguantokoh
@mingguantokoh
mingguantokoh
www.tokoh.co.id