tokoh1047

Page 1

16

Sebanyak 55 anggota DPRD Bali periode 2019 – 2024 resmi dilantik di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (2/9). Gubernur Bali Wayan Koster yang turut menghadiri acara pelantikan, mengajak seluruh anggota DPRD untuk bersinergi mewujudkan Bali Era Baru. “Kita harus bersama-sama mengembangkan hubungan yang harmonis dan saling melengkapi antara Gubernur de­ ngan DPRD, mengingat hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan, kata Koster dalam acara yang turut juga dihadiri oleh Bupati/Wali Kota se-Bali, anggota Forkompinda, FKUB, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali. Dilanjutkan Gubernur Koster, Peme­ rintah Daerah dan DPRD Provinsi Bali harus mengembangkan kemitraan dan sinergitas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bali, agar secara bersama-sama membangun Bali dalam

EDISI 1047/ 9 - 15 SEPTEMBER 2019 satu kesatuan wilayah; 1 pulau, 1 pola, dan 1 tata kelola guna mewujudkan visi pembangunan Bali, yakni ”Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pemba­ ngunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru. “Fungsi pengawasan DPRD Provinsi Bali sebagai bagian dari pemerintahan daerah diaktualisasikan, guna memastikan fungsi legislasi dan fungsi penganggaran DPRD agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah Bali,” ujar Ketua DPD PDIP Bali tersebut. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bali secara konsisten mengarahkan sinergitas kebijakan, regulasi, perencanaan, dan pendanaan didasarkan pada tantangan mendasar yang dihadapi Bali, baik dalam tataran lokal, nasional, regional dan global serta sedapat mungkin bisa melakukan lompatan-lompatan yang mendasar untuk meningkatkan daya saing daerah Bali. “Pemerintah Provinsi Bali bersamasama DPRD Provinsi Bali periode sebelumnya sudah menetapkan 5 (lima) bidang prioritas Pembangunan sesuai visi: “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana, meliputi: 1. Bidang Pangan, Sandang, dan Papan; 2. Bidang Pendidikan dan Kesehatan; 3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan; 4. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya; 5. Bidang Pariwisata,” jelasnya. Sementara di bidang infrastruktur, pemerintah tengah menggenjot pemba­ ngunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi untuk mendukung 5 bidang prioritas tersebut. Sehingga ke depan arah kebijakan, program, dan kegiatan serta alokasi anggaran difokuskan untuk mendanai 5 bidang prioritas itu. “Saat ini tengah dikerjakan shortcut Denpasar – Singaraja di titik 3,4,5,6 dari total 10 titik, dan diperkirakan akhir tahun ini

55 Anggota DPRD Bali Dilantik Kenakan Busana Adat bisa rampung sehingga tahun depan titik 7,8,9,10 bisa dikerjakan dan di pe­nghujung tahun 2020 bisa selesai,” ujarnya. Pembangunan infrastruktur lainnya adalah pengembangan dermaga yang me­ng­ hubungkan Sanur, Nusa Penida dan Nusa Lem­bongan. “Target 2021 dermaga ini sudah selesai sehingga wilayah segitiga tersebut bisa terhubung de­ ngan baik serta mendukung sektor pariwisata,” tambahnya. Pengembangan infrastruktur lainnya adalah Dermaga Tanah Ampo yang ditargetkan selesai tahun 2021, sehingga Bali akan mempunyai pelabuhan untuk cruise bertaraf internasional. “Untuk jalur logistik ­Jembrana-Karangasem nantinya akan diarahkan ke jalur utara, sehingga jalur Gilimanuk-Singaraja hanya untuk jalur pariwisata,” kata Gubernur Koster. Sementara di bidang kebu­d ayaan, Gubernur Koster mengaku telah melakukan upaya penguatan desa pakraman. Berbagai upaya yang dilakukan adalah membuat Peraturan Daerah No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, dan Pe­ raturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Desa Adat. Pergub ini sedang diproses Kemen­ terian Dalam Negeri. Dengan peraturan ini, maka dana desa adat dari APBD

Pelantikan anggota DPRD Provinsi Bali Periode 2019-2024 Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota Kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan langsung ditransfer ke rekening desa Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten/ adat. Pergub juga akan mengatur tata keKota se-Bali. lola keuangan desa adat, serta pembenGubernur Koster mengapresiasi tukan organisasi perangkat daerah baru partisipasi masyarakat Bali dalam Peyaitu: Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. milu yang dilaksanakan 17 April yang Peraturan daerah yang berkaitan lalu. “Partisipasi masyarakat mencapai dengan Organisasi Perangkat Dae81,84%, melebihi target yang kami rah ini sedang diproses Kementerian tetapkan bersama KPU sekitar 77,52%. Dalam Negeri, mengusung materi Tingginya angka partisipan masyarakat pem­b entukan tim pendamping di tentu saja menjadi prestasi tersendiri semua desa adat, serta dibangunnya untuk Bali,” katanya. (ast)

Pidato Tahun Pertama, Gubernur Koster Sampaikan Capaian untuk Krama Bali

Gubernur Bali Wayan Koster dan Wagub Cok Ace Satu tahun adalah periode waktu yang terbilang pendek dalam melaksanakan kepemimpinan dan pemerintahan membangun Bali untuk periode lima tahun ke depan. Gubernur bersama Wakil Gubernur dan jajaran Pemeritahan Provinsi Bali telah berupaya menyelenggarakan pembangunan yang dimulai de­ ngan menyusun sejumlah kebijakan dan regulasi se­ suai dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali Era Baru. Demikian disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam paparannya pada acara Pidato Gubernur Tahun Pertama Pencapaian Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru di Gedung Ksirarnawa,Taman Budaya, Denpasar, Kamis (5/9). Gubernur Koster menyampaikan, dalam visi menuju Bali Era Baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pem­bangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama yaitu alam, krama, dan kebudayaan Bali yang berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana, yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi. Arah kebijakan dan program pembangunan mencakup 5 bidang

prioritas, yaitu (1) pangan, sandang, dan papan, (2) kesehatan dan pendidikan, (3) jaminan sosial dan ketenagakerjaan, (4) adat, agama, tradisi, seni dan budaya, (5) dan pariwisata. “Di tahun pertama kami siapkan fondasi yang kuat berupa regulasi, keseluruhan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ini yang dijadikan dasar hukum untuk menata secara fundamental dan komprehensif yang akan menjadi dasar pelaksanan program ke depan mewujudkan visi kita bersama. Bahkan Bali menjadi provinsi pertama yang me­ ngeluarkan Pergub pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, yang diatur pada Pergub Nomor 97 Tahun 2018,” ujarnya. Dalam bidang pangan, sandang dan papan berbagai langkah nyata telah dilakukan di antaranya pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal, membangun kerja sama (MoU) antara kelompok tani (sebagai produsen) dengan hotel, restoran, dan pasar swalayan (sebagai konsumen) dalam pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal serta mengembangkan industri arak Bali di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Tabanan. Dalam bidang kesehatan, telah dibangun gedung Pusat Pengolahan Pascapanen Tanaman Obat (P4TO) dan perlengkapannya sebanyak 3 unit di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Tabanan, yang akan menjadi pusat pengembangan produk obat tradisional Bali (herbal/Usadha Bali). Di samping itu, juga dibangun gedung unit Layanan Kanker Terpadu di Rumah Sakit Bali Mandara serta pembangunan gedung unit rehabilitasi narkoba. “Kita punya lontar dan sastra terkait pengolahan pengobatan herbal tapi tidak dikembangkan sebagai sumber daya ekonomi, untuk itu produk herbal kita berdayakan. Bali juga provinsi pertama yang pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS) yang sudah mencapai 97.12% Universal Health Coverage (UHC), “ kata Gubernur Bali. Untuk pertama kali dalam sejarah, desa adat berstatus sebagai subjek hukum dalam sistem pemerin-

tahan Provinsi Bali. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Perda ini mengatur secara menyeluruh mengenai keberadaan desa adat dengan memberi kewenangan yang kuat kepada desa adat. Selain itu, juga dibentuk Organisasi Perangkat Daerah baru yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Organisasi Perangkat Daerah ini sedang diproses oleh Kementerian Dalam Negeri. Pada prinsipnya Kemendagri telah menyetujui terbentuknya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Dalam bidang pariwisata, pria kelahiran Sembiran, Buleleng ini mengatakan arah pembangunan pariwisata berorientasi pada pariwisata berbasis budaya dan berkualitas. Melaksanakan penertiban tata niaga pariwisata seperti menertibkan wisatawan yang melanggar aturan, antara lain; praktik jual beli kepala, bisnis wisata ilegal, bisnis wisata murahan yang dapat merusak citra dan pasar pariwisata Bali. Melaksanakan kegiatan Balingkang Kintamani Festival di Kabupaten Bangli, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2019. Melaksanakan Lomba Makepung Gubernur Cup di Kabupaten Jembrana, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2019, setiap tahun. Merancang kebijakan standardisasi penyelenggaraan kepariwisataan secara komprehensif, serta bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/ kota menertibkan usaha pariwisata yang melanggar Peraturan Daerah. Pada bidang infrastruktur, Gubernur Koster mengakui saat ini tengah melakukan pembangunan infrastruktur di antaranya pembangunan shortcut ruas jalan Mengwitani-Singaraja titik 3-4 dan titik 5-6 yang akan selesai bulan Desember tahun ini. Selanjutnya, pembangunan shortcut akan dilanjutkan pada titik 7, 8, 9, dan 10 yang akan selesai pada tahun 2020. Selanjutnya ditambah pembangunan jalur titik 11 yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Pembebasan lahan memakai dana dari APBD Provinsi Bali, sedangkan pembangunan jalan memakai dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain pembangunan shortcut, juga akan dilaku-

kan pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo untuk Kapal Cruise, pada tahun 2019 dengan skema pendanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan dan pihak ketiga, yang akan selesai tahun 2020. Mengadakan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk pengelolaan Pelabuhan Cruise di Tanah Ampo, Kabupaten Karangasem serta pembangunan Dermaga Segitiga Sanur-Denpasar ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung Tahun 2019. “Di bidang teknologi informasi saya sudah melaunching penyediaan layanan Wifi gratis dengan target 1.813 titik dengan realisasi 860 titik atau 47,49% untuk semua desa adat, Puskesmas, objek wisata, dan SMA/SMK/SLB se-Bali untuk mendukung aktivitas muda milenial Bali,” kata Gubernur Koster. Dalam satu tahun kepemimpinannya ber­ gandengan dengan Wagub Cok Ace, Gubernur Koster juga telah menyelesaikan berbagai masalah yakni rencana Reklamasi Teluk Benoa tidak dapat dilaksanakan, teguran keras kepada PT Pelindo untuk tidak melanjutkan kegiatan reklamasi serta melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap dampak yang terjadi dan membangun revetment pada hasil reklamasi yang sudah dilakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem mangrove serta memastikan rencana pembangunan pembangkit listrik berbasis panas bumi di kawasan Bedugul tidak akan dilaksanakan, sesuai dengan pembicaraan dan kesepakatan antara Gubernur Bali dengan Menteri ESDM. “Titiang Wayan Koster bersama Tjok Oka Sukawati sampun ngayah satu tahun dan siap melanjutkan ngayah secara total, lascarya sakala niskala, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, dengan selurus-lurusnya, dan dengan setulus-tulusnya. Saya mengajak semeton sareng sami mari bersama-sama berderap, serentak, bergerak ‘Kerja Fokus, Tulus, dan Lurus’ guna memajukan Bali secara menyeluruh menuju Bali Era Baru. One for All and All for One,” ajaknya. (ast)

redaksi@cybertokoh.com, iklan@cybertokoh.com

cybertokoh

@cybertokoh

@cybertokoh

www.cybertokoh.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.