16
Edisi 1041/ 22 - 28 juLi 2019
Gubernur Koster Ajukan Raperda Restrukturisasi OPD
Gubernur Koster menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali ke-12 di Gedung DPRD Bali, Renon, Denpasar
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan terima kasih terhadap semua fraksi di DPRD Bali atas disetujuinya Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2018. Hal itu disampaikannya Gubernur Koster dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali ke-12 di Gedung DPRD Bali, Renon, Denpasar, Rabu (17/7). “Saya menyampaikan terima kasih kepada Dewan yang telah melaksanakan fungsinya dengan baik, dengan tekun dan seksama serta penuh rasa tanggung jawab. Keputusan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama DPRD Provinsi Bali,” kata Gubernur Koster. Gubernur Koster menambahkan, dengan telah disetujuinya Raperda
ini, sesuai amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya Perda ini akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sehingga Raperda ini dapat segera disahkan. Kemudian lanjut Gubernur Ko ster, dalam implementasinya dapat menjadi kebijakan terintegrasi dengan kebijakan lainnya, dalam mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Pada kesempatan ini Gubernur Koster juga menyampaikan akan mengajukan Raperda mengenai Restrukturisasi Organisasi Perangkat
Daerah (OPD). Mantan anggota DPR RI ini mengungkapkan akan menciutkan 49 OPD menjadi 40 OPD. “Jumlah yang cukup moderat, sebenarnya bisa lebih progresif, tapi harus memikirkan dari sisi yang lain sehingga tidak bisa drastis dilakukan perampingan,” jelas Ketua PDI Perjuangan Provinsi Bali. Gubernur mengatakan dari 49 OPD rencananya akan akan dirampingkan menjadi 38 OPD dengan ditambah dua OPD baru hingga berjumlah menjadi 40 OPD. Dua OPD baru tersebut adalah OPD yang menangani Desa Adat dan OPD Badan Riset dan Inovasi Daerah yang akan membuat Bappeda Litbang kembali hanya menjadi Bappeda saja. (ast)
Shortcut Mengwitani-Singaraja Dikebut
Ground Breaking ditandai dengan penekanan tombol dan sirine oleh Gubernur Koster yang didampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto dan Bupati Tabanan Eka Wiryastuti.
Gubernur Bali Wayan Koster menekankan bahwa proses pembangunan shortcut Mengwitani-Singaraja merupakan program prioritas infrastruktur terintegrasi di bawah masa kepemimpinannya.
“Prioritas kita membangun infrastruktur yang terintegrasi, darat laut maupun udara. Semua harus saling mendukung,” tegas Gubernur Koster di acara Ground Breaking Shortcut Mengwitani-Singaraja Km 47+800
(SC4) yang berlokasi di Desa Candikuning, Baturiti, Tabanan pada Kamis (18/7) pagi. Gubernur Koster menjelaskan, setelah menyelesaikan titik 3-6 yang dijadwalkan rampung akhir tahun 2019, proyek yang dikerjakan dengan dana patungan Pemprov dan pemerintah pusat ini akan terus dikebut hingga keseluruhan bisa rampung di tahun 2021. “Harus selesai, karena kita sudah dapat komitmen dari Pak Menteri PU dan akan saya kawal terus,” kata Gubernur Koster. Sedangkan terkait untuk pembebasan lahan, Gubernur Koster memastikan akan tuntas dalam waktu dekat ini “Masalah pembebasan lahan tahun ini harus selesai hingga tahun depan, tinggal pembangunan fisik saja yang dikebut,” ujarnya. Ia kembali mengingatkan agar pembebasan lahan jangan sampai menimbulkan ketidakpuasan dari warga terdampak yang terkena lahan pembebasan pembangunan shortcut Mengwitani-
Singaraja. “Proyek shortcut ini secara umum mendapatkan apresiasi dari masyarakat, yang lahannya dibebaskan kita perlakukan dengan baik,kita ganti tanahnya dengan harga pantas, dan bahkan ada yang kita buatkan rumah baru lengkap dengan sanggah-nya,” jelasnya. Untuk pembebasan lahan, pihaknya telah menganggarkan sebesar Rp 230 miliar ditambah dana dari APBD Perubahan. Selanjutnya dengan tuntasnya pembangunan ini, nantinya tak hanya mempersingkat jarak tempuh MengwitaniBuleleng, tapi juga meningkatkan kenyamanan berkendaraan. “Lebih jauh lagi akan menciptakan titik perekonomian baru, bisa restoran, hotel yang ujungnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” sebutnya. Selain itu, Gubernur Koster juga tak menampik terkait pembangunan shortcut lain untuk memperlancar integrasi infrastruktur. “Jadi untuk Bandara Bali Utara, sabar dulu. Kita sempurnakan
jalan pendukungnya, agar semuanya tertata dan terencana,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Balai Besar Perbaikan Jalan Nasional(BBPJN ) VIII I Ketut Darma Wahana mengungkapkan, hingga saat ini progres pembangunan titik 5-6 telah rampung 60 persen. “Sedangkan titik 3 telah rampung 30 persen, dan titik 4 sudah jalan 30 persen,” katanya. Menurut Wahana, titik 3-4 akan mempersingkat waktu tempuh 5 menit dengan memperpendek panjang jarak 800 meter. “Walaupun sedikit tapi jauh lebih nyamam karena dari 15 tikungan tinggal 5, juga jauh lebih landai dengan kemiringan 6 derajat,” jelasnya. “Terimakasih untuk Pemkab Tabanan, desa adat dan warga yang turut membantu lancarnya pembangunan,” ucapnya. Acara Ground Breaking sendiri ditandai dengan penekanan tombol dan sirine oleh Gubernur Koster yang didampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto dan Bupati Tabanan Eka Wiryastuti. Dilanjutkan dengan peninjauan singkat ke lokasi proyek. (ast)
Sekda Dewa Indra Tekankan Penataan OPD untuk Akselerasi Program-Program Prioritas Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan perampingan atau penataan OPD Pemprov Bali yang dicetuskan Gubernur Wayan Koster sejalan dengan keinginan untuk mengakselerasi lima program prioritas yang sudah tertuang dalam visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. “Bapak Gubernur mempunyai lima bidang prioritas, tentu Beliau ingin meningkatkan akselerasi pada prioritas tersebut. Untuk bisa melakukan akselerasi, perlu penataan kembali kelembagaan supaya bisa lebih fokus. Kebetulan pada saat yang bersamaan Biro Organisasi juga sudah melakukan kajian terhadap Perda Perangkat Daerah, jadi bertemu dengan tujuan akselerasi dari Bapak Gubernur,” kata Dewa Indra di hada-
pan awak media di Ruang Tamu Sekda Provinsi Bali, Rabu (17/7). Perampingan ini juga menurut Pria asal Pemaron, Kabupaten Buleleng ini merupakan implementasi dari perda mengenai perangkat daerah juga sudah berusia lebih dari dua tahun sehingga bisa dievaluasi. Dengan penataan OPD Pemprov Bali, disebut Dewa Indra, sekaligus menjadi strategi untuk efisiensi dan efektivitas anggaran sehingga dapat diarahkan untuk lima program prioritas. “Setelah mengkaji dari sisi beban kerja dan kemiripan fungsinya, untuk perampingan beberapa OPD itu, maka beberapa dinas akan digabungkan dan biro di Sekretariat Daerah akan dikurangi dari sembilan menjadi enam,” Jelasnya lagi. OPD yang rencananya akan digabung
yakni Dinas Sosial digabung dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dijadikan satu dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Koperasi dan UKM digabungkan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Selanjutnya Dinas Kependudukan Catatan Sipil digabung dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup digabung dengan Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum digabung dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pendidikan digabung lagi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Sementara itu, untuk Biro Humas akan digabungkan dengan Dinas Kominfo, sedangkan bagian Protokolnya bergabung ke Biro Umum. Lalu Biro Organisasi akan
bergabung dengan Biro Pemerintahan, serta yang terakhir Biro Ekonomi dan Biro Administrasi Pembangunan bergabung kembali. “Jadi sebenarnya tidak tepat disebut perampingan, karena tidak ada yang hilang. Bahkan bertambah karena akan ada dua OPD baru yakni Dinas Pemajuan Desa Adat serta Badan Riset dan Inovasi Daerah yang baru dibentuk, untuk lebih menguatkan program prioritas bapak Gubernur,” jelasnya. Dewa Indra tidak memungkiri dengan perampingan OPD tersebut akan berdampak berkurangnya pejabat eselon II, III dan IV. Namun, yang jelas pihaknya berusaha untuk memitigasi risiko sekecil mungkin pejabat yang kehilangan jabatannya. Apalagi hingga akhir 2019 ini, akan ada tujuh pejabat eselon II yang pensiun. “Jadi akan berjalan secara alami,” Imbuhnya.
Sekda Dewa Indra
Surat dari eksekutif untuk pembahasan ranperda tersebut sudah diajukan 5 Juli lalu ke Dewan Provinsi Bali. Pembahasan ranperda ditargetkan bisa rampung tahun ini sehingga bisa diberlakukan efektif mulai 1 Januari 2020. “ Tentu juga dengan pertimbangan dari Kemendagri,” ujarnya. (ast)
redaksi@cybertokoh.com, iklan@cybertokoh.com
cybertokoh
@cybertokoh
@cybertokoh
www.cybertokoh.com