Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 27 Oktober 2015
No. 194 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Mucikari Artis, Divonis 16 Bulan JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Robby Abbas dengan hukuman penjara selama satu tahun empat bulan (16 bulan) karena terbukti sebagai pelaku dalam kasus muncikari artis. ‘’Menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 4 bulan dikurangi selama dalam tahanan,” kata Hakim Effendi Muchtar yang memimpin sidang pembacaan vonis itu di PN Jaksel, kemarin. Robby Abbas telah ditahan pihak kepolisian sejak 9 Mei 2015. Ia mengatakan Robby telah terbukti bersalah dengan sengaja menyebabkan orang lain melakukan percabulan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Effendi mengatakan hal yang memberatkan adalah menumbuhkan keresahan yang luas di tengah masyarakat. Apala-
gi, perbuatan pelaku muncikari artis melanggar norma kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang agamis. ‘’Hal yang meringankan tidak ada,” ujarnya. Ia mengatakan vonis itu merupakan tuntutan maksimal sesuai dengan yang diajukan jaksa penuntut umum. Ia mengatakan Robby Abbas telah terbukti melanggar Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. ‘’Majelis hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum. Ini tuntutan maksimal,” ujarnya. Hakim Effendi menambahkan penjatuhan pidana terhadap Robby bukan untuk membalas dendam, tapi bertujuan untuk pembinaan agar memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. (ant)
Suluh Indonesia/ap
DAMPAK ASAP - Ibu orang utan dan anaknya keluar dari hutan sebagai dampak dari kebakaran lahan di Kalimantan, kemarin.
Sejumlah Pemda Izinkan
Warga Bakar Lahan
Suluh Indonesia/ant
KABUT ASAP JAKARTA - Kabut asap tipis menyelimuti salah satu sudut kota Jakarta, kemarin. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan sebaran kabut asap kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan ke wilayah DKI Jakarta terjadi akibat arah angin sejak Jumat (23/10), namun demikian warga DKI Jakarta tidak perlu khawatir karena bersifat sementara dan belum berbahaya.
JAKARTA - Ketua DPR RI) Setya Novanto meminta agar proses perizinan pembakaran lahan/hutan perlu dikaji ulang, guna meminimalisir terjadinya bencana kabut asap. Menurutnya, regulasi yang begitu longgar telah membuat individu atau kelompok dengan mudah memanfaatkan celah yang terdapat pada peraturan tersebut. ‘’Ini memang harus betul-betul dievaluasi, karena bencana kabut asap dimulai dari begitu mudahnya izin pembakaran lahan yang ada di daerah,” kata Setya Novanto di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Dia mencontoh, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah yang membolehkan pembukaan lahan seluas satu hektare dengan membakar lahan, sudah bisa dilakukan hanya melalui izin Ketua RT. Klausul peraturan itu tertuang dalam Pergub Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah. Dari contoh tersebut, Setya
berpandangan banyak aturan yang awalnya dilakukan untuk mempermudah oleh kepala daerah tetapi akhirnya disalahgunakan. Karena banyaknya indikasi banyaknya peraturan yang disalahgunakan untuk melakukan pembakaran lahan atau hutan, pimpinan DPR akan mengkaji kembali undang-undang yang ada melalui Badan Legislatif dan komisi terkait. “Dalam waktu dekat kita akan mengevalauasi izin-izin terkait pembakaran hutan,” tegasnya. Setya menambahkan, sudah saatnya DPR dan pemerintah mencari formula yang tepat untuk menangani masalah yang hampir tiap tahun selalu berulang dan mengganggu masyarakat secara luas ini. Dia berharap, masyarakayt juga turut mengambil peran dalam menanggulangi asap di wilayahnya. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya meminta semua pihak memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mengatasi persoalan asap yang saat ini dinilai sudah mulai merambah ke Jakarta se-
bagai ibukota negara. Siti juga meminta agar DPR menahan diri untuk tidak membentuk pansus asap. ‘’Menurut saya (pansus) ngga perlu. Kenapa? Beri kami kesempatan, karena usaha yang dilakukan sudah dan sedang terus berlangsung,” kata Siti. Ia upaya pemadaman yang dilakukan pemerintah terus dilakukan. Dirinya mengklaim titik api (hotspot) sudah menurun. ‘’Kalau lihat datanya, sampai dengan 24 Oktober di Riau hanya 44 persen dibandingkan tahun lalu, dan hari ini tidak ada. Nanti kita lihat ya, karena itu turun naik. Tetapi artinya terkendali,” kata Siti. Begitu juga di Kalimantan Barat penurunan sudah mencapai 51 persen, sementara di wilayah Sumatera-Kalimantan per hari ini, hotspot sudah 68 persen, sedangkan di seluruh Indonesia 71 persen. Sedangkan di Sumatera Selatan, diakuinya hotspot masih 100 persen atau sama dengan periode lalu. Pasalnya, kekeringan dan musim panas yang panjang, menurut dia menjadi penyebab utama. (har)
Pemerintah Klaim
Tangani Asap Sekaligus Restorasi Gambut JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah bakal tidak hanya menangani kabut asap yang melanda berbagai daerah tetapi juga bakal membuat langkah-langkah untuk merestorasi lahan gambut yang terbakar. ‘’Harus diatasi kedua-duanya, yaitu kebakaran hutan dan restorasi mengembalikan lahan gambut itu dalam jangka panjang, semuanya dikerjakan secara bersamaan,” kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin. Sedangkan terkait dengan ren-
cana pembuatan pansus kabut asap oleh DPR, Jusuf Kalla mengemukakan hal itu boleh-boleh saja tetapi bila hanya untuk bertanya kepada menteri terkait maka waktunya bisa habis terpakai. Wapres juga menyoroti sejumlah anggota masyarakat yang kerap terpapar asap karena mengaku sudah terbiasa padahal hal tersebut dalam jangka panjang juga dapat berbahaya bagi kesehatan warga yang terpapar itu sendiri. Pemerintah juga bakal menggelar konferensi internasional tentang
gambut guna mencari kerangka penyelesaian terkait kebakaran lahan gambut yang telah mengakibatkan kabut asap di banyak daerah di Republik Indonesia. ‘’Kami akan membuat konferensi internasional tentang gambut.. Kami akan mengundang ahli-ahli internasional tentang gambut,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan setelah menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Senin. Menurut Luhut, berdasarkan arahan Wapres maka konferensi inter-
nasional tentang gambut bakal dilakukan pada pekan ini dan penyelenggaraan tersebut juga dinilai tidak perlu dilaksanakan secara besar-besaran. Menko Polhukam mengemukakan, hasil yang diperoleh dari konferensi gambut tersebut bakal digunakan untuk membuat perencanaan langkah-langkah secara ilmiah oleh pemerintah. Apalagi, Luhut juga mengingatkan bahwa lahan gambut yang ada di berbagai daerah di Indonesia dinilai juga merupakan salah satu lahan yang terluas. (ant)
Pansus Pelindo Incar Rini Soemarmo JAKARTA - Pengamat politik dari UI Agung Suprio menilai Panitia Khusus Pelindo II Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. ‘’’’Kementerian BUMN ini kan paling ‘basah’. Dia (Rini) menguasai BUMN, makanya tak heran kursi menteri itu terus digoyang,” kata Agung di Jakarta, kemarin. Ia berpendapat, bila dilihat dari logika hukum Pansus Pelindo II sudah tidak objektif karena persoalan di Pelindo II murni masalah hukum, sehingga tak perlu dibawa ke ranah politik. ‘’Dari logika objektif Pansus Pelindo II sebaiknya dibawa saja ke ranah hukum. Hukum kan jadi panglima sehingga tak menjadi konsumsi politik,” ujarnya.
Menurut dia, munculnya Pansus Pelindo II sebagai upaya sejumlah anggota DPR untuk membawa masalah Pelindo ke ranah politik. Padahal, Pelindo II hanya salah satu BUMN yang tak perlu ditunggangi hiruk-pikuk perpolitikan di Senayan. ‘’Yang diincar pansus sebenarnya bukan hanya RJ Lino tapi Meneg BUMN Rini Sumarno. Lino dan Rini itu kan ada hubungan baik. Jadi, kalau pansus menemukan Lino bersalah maka Rini juga akan dipanggil. Rini akan diminta pertanggungjawaban sebagai atasan Lino,” ucapnya. Pansus, kata Agung, diperkirakan akan terus memaksa pertanggungjawaban Rini Sumarno sebagai atasan RJ Lino dan selanjutnya diserah-
kan ke Presiden. ‘’Sulit memang mencari kesalahan Rini. Makanya diambil jalur antara dengan membentuk Pansus Pelindo. Kalau ditemukan kesalahan Lino selanjutnya akan menyeret Rini Soemarno. Saya melihat target Pansus itu un-
tuk menyeret Rini Soemarno,” ujarnya. Pansus Pelindo II diketuai oleh politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka. Pansus dibentuk untuk mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi di Pelindo II. (ant)
Suluh Indonesia/ant
EVAKUASI WARGA - Sejumlah warga berhasil dievakuasi dan diberi anti racun berada di komplek RSPupuk Iskandar Muda (PIM), Desa Tambon Baroh, Dewantara, Aceh Utara, Aceh. kemarin. Kebocoran amoniak Karbamat akibat penguapan pada saat larutan karbon penuh pupuk urea PIM Aceh itu mengakibatkan puluhan warga di lingkungan dua dusun di kecamatan itu menjadi korban.