Edisi 28 April 2015 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Selasa, 28 April 2015

No. 81 tahun IX

Pengemban Pengamal Pancasila

Eksekusi Serge Ditunda JAKARTA - Kejagung menyatakan terpidana mati warga negara Perancis, Serge Areski Atlaoui, akan dieksekusi tersendiri karena tengah mengajukan gugatan atas penolakan grasinya kepada PTUN. ‘’Benar, dia dieksekusi tersendiri karena prosesnya sudah berjalan sesuai hukumnya,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, kemarin. Sebenarnya, kata dia, grasi itu merupakan hak prerogatif presiden. Ia juga mengingatkan kepada pengacara terpidana mati untuk membela kepentingan bangsa dan jangan serta merta membe-la kepentingan-kepentingan negara lain. ‘’Semua permintaan terpidana tidak seharusnya dipenuhi kalau bertentangan dengan hukum,” katanya. Terpidana mati warga negara Peran-

cis, Serge Areski Atlaoui, lolos dari pelaksanaan eksekusi mati tahap II karena tengah mengajukan upaya hukum melalui PTUN. Kapuspenkum Kejagung Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Senin, membenarkan penundaan eksekusi Serge itu. Namun, ia menegaskan, penundaan eksekusi mati itu bukan akibat tekanan Pemerintah Perancis. Sergei telah mengajukan perlawanan terhadap keputusan presiden soal grasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara di saat terakhir menjelang eksekusi. ‘’Dia mendaftarkan perlawanannya pada menitmenit terakhir batas,” katanya. Kejagung menghormati proses hukum yang berlangsung sehingga eksekusi tidak akan mengikutsertakan Serge. (wnd)

Suluh Indonesia/ant

PEMERIKSAAN DENNY INDRAYANA - Mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana (tengah) menjawab pertanyaan wartawan sebelum menjalani pemeriksaan di Bareskirim Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

DPR Bertekad

Bangun Gedung Baru

Suluh Indonesia/ant

SILATURAHIM PERS NASIONAL - Presiden Joko Widodo (kiri) menerima jaket media dari Ketua PWI Pusat Margiono (kanan) saat acara Silaturahim Pers Nasional di Jakarta, kemarin. Presiden menekankan agar Pers Nasional menjalankan fungsinya secara maksimal, antara lain fungsi kontrol, informasi, edukasi, menjadi cahaya pengetahuan bagi masyarakat serta menebarkan optimisme bangsa Indonesia.

JAKARTA - Rencana pembangunan gedung baru DPR kemungkinan akan menggusur Kemenpora. Perluasan kompleks Gedung MPR/DPR/DPD dilakukan hingga ke Kemenpora karena lokasinya masih masuk kompleks gedung parlemen. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengungkapkan, kantor Kemenpora yang ada saat ini nantinya akan ditempati anggota DPD. Sementara gedung DPD yang digunakan saat ini akan ditempati anggota DPR. ‘’Ada rencana gedung Kemenpora itukan masih dilingkungan Senayan, jadi propertinya masih yang dulu properti dari Senayan. Sehingga apabila gedung Kemenpora itu nanti diberikan, akan ditempati oleh DPD,” kata Agus Hermanto di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Dia mengatakan pembangunan gedung baru DPR dibutuhkan karena terbatasnya ruangan di DPR. Terlebih ketika

DPR menambah tenaga ahli menjadi lima orang, dan ditambah sekretaris pribadi (Sespri) anggota. Agus menjelaskan, gedung DPD nantinya akan dipakai oleh sebagian anggota DPR yang kekurangan ruangan setelah dilakukan pelebaran ruang. Karena Kemenpora masih di lingkungan Senayan, pimpinan DPR mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo akan digunakan kembali sehingga Kemenpora itu nanti akan ditempati DPD. Sedangkan, pembangunan gedung baru DPR hanya akan diperuntukkan untuk ruangan perpustakaan, museum dan riset center, untuk menopang aktivitas para tenaga ahli bukan tempat berkantor anggota DPR. “Konsultan perencanaan pembangunan gedung baru DPR RI diajukan pada anggaran tahun 2016,” terangnya. Meskipun demikian, pem-

bangunan gedung DPR sejauh ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah selaku pemegang hak kuasa anggaran. Menurutnya, pembicaraan antara pimpinan DPR yang dipimpin Ketua DPR Setya Novanto dengan Presiden Joko Widodo, baru sebatas memberi sinyal merestui. ‘’Beliau (Jokowired) sinyalnya silahkan, namun belum ada kata resmi nanti ada kontrak tandatangan, tidak ada,” ungkapnya. Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengungkapkan hingga saat ini fraksinya belum pernah diajak bertemu membahas tentang rencana ini. Dia mengaku belum ada komunikasi apapun baik dari pimpinan DPR maupun dari pimpinan BURT DPR. Namun, Bambang memberi sinyal kemungkinan fraksinya mendukung rencana ini. (har)

Antara Sutan, Kawat Gigi dan Hakim SUARANYA meninggi ketika majelis hakim tak menggubris protesnya. Ia juga sempat menghardik hakim Artha Theresia. Apa kata Sutan Bhatoegana ?. INILAH tingkah yang dilakukan Sutan Bhatoegana,mantan Ketua Komisi VII DPR RI yang didakwa menerima sejumlah uang suap senilai 140 ribu dolar AS dari mantan Sekjen ESDM Waryono Karno, dalam rangka melancarkan proses APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 di Kementerian ESDM,serta menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Alphard dan duit dari berbagai pihak serta tanah dan

bangunanan. Dalam setiap persidangan, Sutan kerap mengajukan protes agar dirinya diberikan waktu untuk pergi ke dokter gigi, untuk mengecek kondisi behelnya (kawat gigi) yang dipasang untuk mempercantik susunan giginya. Namun, dari protesprotes yang diajukanya, tak pernah hakim mengabulkanya, sehingga membuat Sutan meradang kali ini. ‘’Bu, masih ada satu lagi bu, yang

berobat saya bu,” kata Sutan mengawali permintaan berobat giginya ke kepada majelis hakim dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Atas permintaan tersebut, hakim Artha pun langsung menanyakan maksud permintaan Sutan. ‘’Ini garang (sehat) begini mau berobat apa?,” tanya hakim Artha. Atas sindiran pedas tersebut Sutan pun langsung meradang. ‘’Ibu bilang kalau saya lampirkan surat dari dokter nanti ibu akan putuskan untuk berobat. Tapi ternyata ibu ingkar. Di rutan (rumah tahanan) sudah gak ada untuk obat gigi

keloid. Kenapa ibu masih katakan (saya garang), kami takut salah, kalau begitu gak otonom lagi ibu (pimpin sidang),” cetus Sutan. Menurut Sutan, di dalam sel KPK susah sekali untuk mendapatkan dokter gigi untuk mengecek kondisi behelnya (kawat gigi). Oleh karena itu, untuk mendapatkan dokter gigi yang terbaik dan mengerti kondisi riwayat kesehatan giginya, ia kerap meminta penetapan hakim untuk menyetujui agar dirinya diperiksa dokter gigi langgananya setiap menjalani persidangan. ‘’Sudah tua pakai behel, ngapain pakai behel,’’ sindir hakim. (wnd)

SBY Agar Jadi Ketum JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, Didik Mukrianto mengatakan, kader partai menginginkan Susilo Bambang Yudhoyono memimpin langsung Demokrat untuk lima tahun kedepan. ‘’Kader Demokrat ingin Pak SBY yang memimpin langsung partai dan kami yakin beliau fokus membesarkan partai dan mengelolanya langsung,” katanya di Gedung Nusantara I, Jakarta, kemarin. Dia mengatakan, saat Kongres Luar Biasa Demokrat pada 2012 yang memunculkan posisi Ketua Harian partai. Posisi itu menurut dia didasari SBY sebagai Ketua Umum Demokrat juga mengemban amanah sebagai Presiden RI saat itu. ‘’Pak SBY saat itu diminta menjadi Ketua Umum dan beliau juga menjabat Presiden RI. Untuk tugas keseharian partai maka muncul ketua harian,” ujarnya. KLB Demokrat di Bali menurut Didik, pengurus Demokrat berpikir untuk menyelamatkan partai dari keterpurukan. Demokrat saat itu terpuruk karena isu korupsi yang menghantam sejumlah kader, namun saat suara Demokrat naik, ternyata survey SBY malah meningkat. ‘’Kader memohon agar SBY jadi Ketua Umum di Bali. Saat itu SBY menjadi presiden, maka tugas kepartaian sehari-hari jadi Ketua Harian,” ujar nya. Partai Demokrat menurut dia akan membahas masa depan Ketua Harian di kongres nanti. (ant)

Hukuman Mati

Sudah Sesuai Prosedur

Suluh Indonesia/ant

EKSEPSI SUTAN DITOLAK - Terdakwa kasus suap Kementrian ESDM dan SKK Migas Sutan Bhatoegana mengikuti sidang lanjutan dengan agenda putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Dalam sidang tersebut, majelis hakim menolak eksepsi Sutan.

JAKARTA - Wapres Jusuf Kalla menegaskan vonis hukuman mati terhadap terpidana kasus narkotika sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. ‘’Ini kan sudah melewati seluruh proses (hukum) di dalam negeri, PT, MA, PK. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang singkat, lama ini (prosesnya),” katanya di Kantor Wakil Presiden Jakarta, kemarin. Hal itu dikatakan Kalla menanggapi tudingan dari Menlu Australia Julie Bishop terkait adanya dugaan suap dalam proses pengadilan terpidana mati duo “Bali Nine”, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Terkait akan tudingan suap yang dilakukan pengacara Chan dan Sukumaran terhadap majelis

hakim, Wapres mempersilakan Pemerintah Australia untuk menyelidiki dan membuktikan dugaan tersebut. ‘’Buktikan saja, pengacaranya siapa. Tentu (Julie) boleh berpendapat demikian, tapi ini di banyak (mekanisme) hukum berbeda-beda. Jangan mengukur hukum yang ada di negaranya,” jelas Wapres. Wapres mengatakan tidak ada pertemuan khusus dengan Menlu Bishop guna membahas dugaan suap tersebut. Namun, Kalla pernah sekali bertemu dengan Bishop sebelum ada kasus dugaan suap di pengadilan di Bali itu. Dalam pertemuan tersebut, yang disampaikan Bishop sesungguhnya merupakan kepentingan politik di dalam negeri Australia. (ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.