Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 26 Agustus 2015
No. 153 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
KPK Masuk UUD JAKARTA - Calon pimpinan KPK KPK Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kelembagaan KPK harus masuk ke dalam UUD sehingga menjadi lembaga permanen. ‘’Lembaga ini harus dibuat permanen. Saya setuju kalau ada perubahan. Jadi tidak apa-apa UUD kita lebih lengkap,” kata Jimly dalam tes wawancara dengan panitia seleksi capim KPK di gedung Setneg Jakarta, kemarin. Jimly adalah calon pimpinan KPK mengikuti tes wawancara. ‘’Jadi Bapak tidak sepakat dengan Ibu Megawati ?” tanya anggota pansel Harkristuti Harkrinowo merujuk pada pernyataan Presiden ke lima Megawati Soekarnoputri yang menyatakan bahwa KPK sebaiknya dibubarkan saja bila korupsi sudah dapat diberantas. ‘’Harus dipahami bah-
wa (pernyataan Megawati itu) adalah ekspresi kekecewaan bukan hanya Ibu Mega tapi politisi kita juga kesal dengan cara kerjanya (KPK). Mudah-mudahan saya bisa meyakinkan orang supaya jangan dibubarkan lembaganya tapi kita perkuat,” ungkap mantan Ketua MK tersebut. Terkait usulan hukuman mati bagi koruptor, menurut Jimly, wacana tersebut perlu dipikirkan lebih matang. ‘’Kita melihat kalau mengikuti emosi saya setuju saja. Waktu itu saya marah kepada Akil sehingga mengatakan dihukum mati saja. Kebijakan pidana mati dalam jangka panjang sesuai kemanusiaan yang adil dan beradab, harus mengikuti standar itu, maka seyogyanya kebijakan hukum mengurangi hukuman mati,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
CAPIM KPK - Calon pimpinan KPK Jimly Asshiddiqie mengikuti wawancara terbuka di hadapan Pansel Capim KPK Jakarta, kemarin. Jumly menegaskan, KPK harus menjadi lembaga permanen.
DPR Garap Tujuh Proyek
Bernilai Rp 2,7 Triliun
Suluh Indonesia/ant
LAPINDO - Presiden Joko Widodo (kanan) berdialog dengan warga korban lumpur lapindo di tanggul titik 25 Porong, Sidoarjo, kemarin. Pertemuan Jokowi dengan korban lumpur Lapindo untuk mendengar masukan dari warga mengenai ganti rugi yang telah diterima.
JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan tujuh proyek besar di DPR kisaran Rp 2,7 triliun. Nilai proyek penataan kawasan kompleks parlemen tersebut didapat dari usulan yang telah dikoordinasikan Kesekjenan DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum. ‘’Dari perencanan yang ada, anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 2,3 atau 2,7 triliun untuk multiyears sampai 2018 kalau tidak salah,” kata Ahmadi Noor Supit di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Dari hasil pertemuan bersama antara pimpinan DPR dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang juga dihadiri Banggar, diketahui tujuh mega proyek yang diharapkan DPR segera dibangun itu belum diakomodir dalam RAPBN 2016.
Kendati demikian, usulan proyek sudah dilakukan lewat Kesetjenan DPR. Usulan itu
Ahmadi Noor Supit
belum terakomodasi lantaran kajian teknis yang dilakukan Kementerian PU belum sempurna. Kata Ahmadi, menteri keuangan sebagai bendahara negara masih mempertimbang-
kan adanya optimalisasi anggaran. Sebab ruang fiskal masih mengalami penaikan yang rendah dari tahun-tahun sebelumnya. ‘’Biasanya 30-40 persen kenaikan dari tahuntahun sebelumnya ini hanya dirancang sekitar lima persen,” kata Ahmadi. Sebelumnya, pihak Kesetjenan DPR menyatakan biaya perkiraan pembangunan tujuh proyek gedung DPR mencapai kisaran Rp 1,6 triliun. DPR sendiri masih optimis rencana pembangunan tujuh gedung DPR akan tetap terwujud meskipun Presiden Joko Widodo menolak menandatangani prasasti pembangunan gedung pada 14 Agustus 2015 lalu usai menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2016 dalam rapat paripurna DPR. Saat itu, Jokowi beralasan pemerintah masih akan mengkaji lebih dulu sebelum menerima usulan DPR tersebut. (har)
Pemerintah Tetap Jaga Rupiah JAKARTA - Nilai tukar rupiah terus merosot hingga menembus Rp 14.000 per dolar Amerika Serikat. Menghadapi itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan tetap menjaga stbilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan asumsi yang disusun dalam RAPBN 2016 di kisaran Rp 13.400. ‘’Kami menyadari bahwa stabilitas nilai tukar rupiah perlu dijaga agar tidak berdampak lebih luas terhadap aspek perekonomian nasional. Dalam RAPBN tahun 2016, diperkirakan rata-rata nilai tukar rupiah akan mencapai Rp
13.400 per dollar Amerika Serikat,” kata Bambang Brodjonegoro saat memberikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap RAPBN 2016 di rapat paripurna DPR, kemarin. Langkah antisipatif dilakukan melalui kombinasi kebijakan fiskal dan moneter, yang terus diupayakan pemerintah dan BI secara terkoordinasi dengan mempertimbangkan gejolak yang terjadi di pasar uang. Merosotnya nilai tukar rupiah, menurutnya karena dipicu normalisasi kebijakan moneter AS. Sebenarnya, kata Menkeu, sen-
timen negatif global ini sudah berlangsung selama satu-dua tahun terakhir dan memukul tidak hanya nilai rupiah, tetapi juga mayoritas mata uang negara-negara di dunia. Kondisinya semakin diperparah menyusul kebijakan China melakukan mendevaluasi mata uang Yuan demi membantu kinerja ekspornya. Perkiraan capaian nilai tukar rupiah tersebut, menurut Bambang, didasarkan pada rentang nilai tukar paling maksimum yang disepakati pemerintah, Bank Indonesia, dan DPR pada pembahasan Juni 2015. Dalam pembicaraan penyusunan
RAPBN tahun 2016 tersebut, masing-masing pihak menyepakati rentang nilai tukar maksimum berkisar Rp 13.000 sampai dengan Rp 13.400 per dolar AS. Kendati demikian, Menkeu menegaskan penetapan asumsi nilai tukar rupiah di tahun 2016 juga akan memperhitungkan langkah-langkah antisipatif dan perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah untuk memperkuat fundamental pasar uang nasional. Dalam jangka pendek, pemerintah menyiapkan berbagai strategi dalam memperkuat nilai tukar. (har)
KPK Pastikan
Kepala Daerah Berniat Jahat Disadap PEKANBARU - Ketua Sementara KPK Taufiequrachman Ruki, meminta kepala daerah yang memiliki niat baik untuk menyukseskan pembangunan, tidak perlu takut dikriminalisasi. Terutama dikriminalisasi dalam penggunaan anggaran karena pihaknya bisa mendeteksi mana kepala daerah yang sudah punya niat buruk melakukan penyimpangan. ‘’Kebijakan yang dikriminalisasi adalah apabila sudah ada niat buruk. Begitu itu terdeteksi, kami akan sadap (kepala daerah) karena sudah dibilang jangan menyimpang. Jadi jangan takut,’’ kata Taufiequrachman Ruki pada jumpa pers “Pelatihan Bersama Aparat Pene-
gak Hukum” yang digelar KPK di Kota Pekanbaru, kemarin. Dalam acara yang turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Jaksa Agung M. Prasetyo itu. Ruki menyadari bahwa gebrakan dari aparat penegak hukum telah menimbulkan keraguan dan ketakutan kepala daerah melaksanakan anggaran pembangunan dan belanja daerah. Akibatnya, sekitar Rp270 triliun dana APBD masih mengendap di bank pembangunan daerah hingga semester I-2015. Alasannya adalah takut dikriminalisasi kebijakannya, padahal berbicara penggunaan anggaran tak ada lagi kebijakan karena anggaran dari
pemerintah pusat sudah ditransfer ke rekening, sudah ada APBD, belanja modal atau kegiatan dalam perencanannya sudah jelas. Uangnya sudah ada dan tinggal lakukan, lalu
kenapa mesti takut dani ragu,” katanya. Ia mengatakan, gebrakan penegak hukum ini adalah untuk mengawal proses pembangunan. (ant)
Suluh Indonesia/ant
TES CAPIM KPK - Calon pimpinan KPK Johan Budi SP menyalami ketua Pansel Capim KPK Destri Damayanti (kedua kiri) seusai mengikuti wawancara terbuka di hadapan Pansel Capim KPK Jakarta, kemarin. Johan Budi secara tegas menolak pemberian remisi kepada terpidana korupsi.