Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 9 Juni 2015
No. 108 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
KUHP-KUHAP Direvisi JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Surat Presiden (Surpres) terkait kesiapan pemerintah dalam pembahasan revisi KUHP dan KUHAP. Meski harus membahas 700 pasal, DPR optimis pembahasan RUU KUHP selesai pada periode keanggotaan DPR saat ini. ‘’Selesai di periode ini,” ujar Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin di Gedung DPR Jakarta kemarin. Pada periode keanggotaan sebelumnya, draf RUU KUHP sempat dibahas namun ditarik kembali karena banyaknya pro kontra di masyarakat terutama pasalpasal yang dinilai berpotensi melemahkan KPK. Azis mengatakan dengan terbitnya Surpres maka pemerintah secara resmi akan melayangkan draf RKUHP ke
komisi yang dipimpinnya. Meskipun nantinya terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna untuk diteruskan ke rapat Badan Musyawarah (Bamus). Dari Bamus nantinya akan menugaskan Komisi III untuk melakukan pembahasan. ‘’Soal strategi pembahasan akan dibahas dalam komisi,” kata Azis. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Trimedya Pandjaitan mengakui sulit bagi DPR apabila harus memenuhi target penyelesaian revisi KUHP dan KUHAP dalam tempo satu tahun sesuai dengan target Prolegnas 2015. Hal itu karena banyaknya pasal-pasal yang perlu di revisi dari kedua UU tersebut. Apalagi sampai saat ini pemerintah belum menyerahkan draft dan naskah akademik ke DPR. (har)
Suluh Indonesia/ant
KORUPSI PSSI - Anggota Komunitas Suporter Antikorupsi (Korupssi) menunjukan berkas laporan yang akan diberikan kepada pihak KPK di Gedung KPK Jakarta, kemarin.
37 RUU Masuk Prolegnas
Hanya Satu Siap Dibahas
Suluh Indonesia/ant
PERSIAPAN SBMPTN - Petugas memasang di bangku nomer ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2015 di Surabaya, kemarin. Sebanyak 47.970 peserta ujian akan mengikuti SBMPTN PTN di Surabaya serentak pada hari ini.
KPK Ajukan PK JAKARA - KPK menyatakan akan menemupuh upaya hukum luar biasa atau peninjauaj kembali (PK) menyusul ditolaknya upaya banding yang diajukan terkait putusan praperadilan yang memenangkan mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo. Upaya hukum tersebut akan ditempuh, setelah KPK menerima penolakan secara resmi dari PN Jaksel. ‘’Kami belum menerima secara resmi banding kami ditolak. Kami masih menunggu su-
rat resmi penolakan atas banding yang diajukan. Kami ada opsi untuk PK kalau memang ditolak dan kami terima surat pemberitauannya.,” kata Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP dalam konferensi pers di Kantor KPK Jakarta, kemarin. Perihal upaya hukum yang terus dilakukan KPK tersebut menurut Johan, karena putusan yang dikeluarkan Hakim Tunggal Haswandi tersebut dinilai menyimpangi ketentuan hukum Atas penyimpangan hukum tersebut, KPK pun ber-
YOGYAKARTA - Dari 37 RUU prioritas yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2015, baru satu RUU yang siap dibahas di tingkat I oleh DPR dan pemerintah. RUU tersebut adalah RUU Paten yang merupakan usul inisiatif dari pemerintah. ‘’Pemerintah baru satu yang masuk, yaitu RUU Paten,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam acara pers gathering di Yogyakarta, kemarin. Diskusi juga dihadiri Anggota DPR Nasir Djamil,
Wakil Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso, Sekjen DPR Winantuningtiyastiti, dan Deputi Setjen DPR Jonson Rajagukguk. Menurut Fadli, dari 37 RUU prioritas Prolegnas itu sebanyak 26 RUU merupakan usulan DPR, 10 RUU berasal dari usul inisiatif pemerintah dan satu RUU berasal dari DPD. Fadli mengakui kinerja legislasi masih jauh dari target yang diharapkan. Itu karena penyusunan RUU dari DPR banyak menemui kendala sehingga proses mandek di tahap
penyusunan atau harmonisasi di Baleg. ‘’Memang terkendala starting kerja sehingga terhambat polanya,” kata Fadli. Ia mengatakan adanya pola yang menghambat itu karena seringkali terjadi perubahan pola pembuatan RUU karena penyusunan RUU kini dilakukan oleh masing-masing komisi yang menjadi pengusulnya. Berbeda di periode sebelumnya, pola penyusunan RUU langsung dilakukan oleh Baleg. Akibatnya, karena mayoritas anggota dewan di periode sekarang banyak yang baru
sehingga perlu adaptasi dalam penyusunan RUU sebab menjadi hal yang baru pula. ‘’Karena ada adjustment baru, penyesuaian perubahan pola pembuatan UU,” ujar Fadli. Deputi Bidang PerundangUndangan Setjen DPR Johnson Rajagukguk mengakui, dari 26 RUU yang menjadi usul inisiatif DPR, hingga saat ini belum ada satupun yang siap dibahas di tingkat I. Lamanya penyusunan RUU itu menurutnya karena belum adanya kesiapan dari tiap komisi. (har)
sikukuh akan tetap melakukan perlawanan hukum, meskipun ada pihak yang menyatakn putusan praperadilan tak bisa dilakukan upaya hukum,pasalnya bersifat final dan binding. ‘’(Putusan) Hadi Purnomo tidak menyinggung soal bukti, meski kami sudah bawa troli bukti tapi yan g disinggung soal penyelidik dan penyidik. Pasal 40 UU KPK, KPK tidak boleh menghentikan penyidikan,’’ kata Johan. (wnd)
Bos Sentul City
Divonis Penjara Lima Tahun JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun penjara terhadap Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asri, Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng.
Selain menghukum pidana, majelis hakim juga menghukum agar Presiden PT Sentul City tersebut membayar denda sebesar Rp 300 juta. Namun apabila tidak sanggup membayarnya, maka harus diganti
dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Hakim meyakini terdakwa Swie Teng merintangi proses penyidikan saat KPK menyidik perkara FX. Yohan Yap dan kawan-kawan,anak buahnya yang kini terbukti bersalah dalam kasus sama,serta terbukti menyuap Bupati Bogor Rachmat Yasin (terbukti bersalah dalam kasus sama) melalui Yoha Yap sebesar Rp 4,5 miliar dari total Rp 5 milar dalam rangka memuluskan pengurusan rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas 2.754,85 Ha atas nama PT BJA milik Swie Teng. ‘’Mengadili, menyatakan terdakwa Kwee Cahyadi Kumala terbukti secara sah dan meyakinkan merintangi proses penyidikan perkara FX Yohap Yap dan kawan-kawan sebagaiman dakwaan pertama serta terbukti memberikan uang suap terhadap Bupati Bogor Rachmat Yasin sebesara Rp 4, 5 miliar sebagaiman dakwaan pertama subsider,” terang Ketua Majelis Hakim Sutiyo Jumadi dalam amar putusannya. Putusan tersebut lebih rendah 1 tahun dari tuntutan JPU KPK sebelumnya yang meminta agar majelis hakim menghukum Swie Teng dengan hukuman 6 tahun penjara. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
JALAN LONGSOR - Seorang warga melihat keadaan longsor dan amblas jalan penghubung antar kampung di Kampung Cijati, Desa Sarimukti, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, kemarin. Jalan tersebut mengalami longsor dan amblas akibat curah hujan yang tinggi dan aliran air dari pematang sawah yang mengakibatkan 40 warga tertahan dan terpaksa menggunakan jalur memutar.
Jokowi Mantu
Jalankan Pemerintahan dari Solo JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana akan menikahkan putra sulung mereka, Gibran Rakabuming Raka dengan Selvi Ananda pada 11 Juni 2015. Terkait itu, Kepala Negara memohon doa restu kepada rakyat Indonesia untuk kelancaran seluruh rangkaian pernikahan putranya tersebut. ‘’Dengan tulus saya mohon doa restu seluruh rakyat Indonesia,”
kata Presiden Jokowi di Jakarta, kemarin. Jokowi berharap, doa restu dari rakyat Indonesia akan membuat kehidupan pernikahan kedua mempelai bahagia hingga akhir hayat. Acara pernikahan yang akan digelar di Solo itu, adalah hajatan dari keluarga mempelai perempuan. Sedangkan, acara yang akan digelar diaripihak keluarga Jokowi akan digelar di Jakarta. ‘’Nanti (ngunduh mantu)
habis lebaran,” kata dia. Terkait dengan hadiah pesta pernikahan, Presiden Jokowi menegaskan akan menolak semua hadiah yang diberikan pada hari pernikahan putranya tersebut. Larangan memberi hadiah, menurut Jokowi telah dicantumkan dalam undangan pernikahan. Presiden Jokowi juga memastikan roda pemerintahan akan berjalan karena akan dikendalikannya dari Solo selama acara pernikahan. ‘’Pada
tanggal 10-11 Juni, roda pemerintahan akan saya kendalikan dari Solo,” tegasnya. Jokowi menegaskan, tugas-tugas Presiden, seperti menandatangani berkas, akan tetap ia lakukan pada hari pernikahan putranya. Ia akan meminta bantuan Menteri Sesneg atau Seskab untuk menyelesaikan tugas kepresidenan yang tetap diembannya itu. ‘’Artinya, saya tetap akan bekerja,’’ kata Jokowi. (har)