Edisi 08 April 2015 | Suluh Indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat.

Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Rabu, 8 April 2015

No. 67 tahun IX

Pengemban Pengamal Pancasila

DPR Ajukan Hak Angket JAKARTA - Pimpinan DPR RI membacakan surat terkait dukungan legislator mengajukan hak angket terkait kebijakan Menteri Hukum dan HAM yang diduga mengintervensi terhadap konflik partai politik. ‘’Ada surat masuk yang ditanda tangani 116 orang tentang pelanggaran Undang-Undang dan intervensi pemerintah terhadap konflik partai politik,” kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Gedung Nusantara Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan hak angket pertama kali dibacakan dalam Rapat Pimpinan, kemudian dibawa ke Badan Musyawarah DPR RI. Menurut dia, Bamus memutuskan akan dibawa ke Rapat Paripurna kembali untuk pengusul hak angket membacakan alasannya. ‘’Apabila diterima maka akan

dibentuk Panitia Khusus, dan kalau menurut ketentuan usulan dilakukan di masa sidang ini maka dilakukan di masa sidang mendatang,” ujarnya.

Hal itu, menurut dia, waktunya saat ini tidak cukup untuk Pansus menyelidiki dan apa yang akan diselidiki akan dipanggil di masa sidang mendatang.

Untuk diketahui, pengakuan Kemenkum HAM atas kepengurusan Partai Golkar hasil Kongres Ancol yang menjadikan Agung Laksono sebagai ketua umum menimbulkan pertanyaan anggota dewan dari Koali Merah Putih.

Sikap Menkum HAM yang dinilai kontroversi itu juga menimbulkan konflik di tubuh Partai Golkar. Bahkan sebelumnya, PPP juga terbelenggu dalam konflik internal yang belum juga berakhir. (ant)

BPK Temukan

Kerugian Negara Rp 1,42 Triliun BG Ditangani Polri

Skenario Muluskan Untuk Jadi Wakapolri JAKARTA - ICW mempertanyakan langkah hukum yang dilakukan pihak Kejaksaan.ICW mencurigai, hal tersebut merupakan bagian skenario untuk memuluskan Budi Gunawan menjadi Wakapolri,setelah sebelumnya gagal menjadi Kapolri. ‘’Diduga bagian dari skenario untuk meloloskan BG (Budi Gunawan) dari proses hukum dan memuluskan BG (Budi Gunawan) menjabat sebagai Wakapolri,” kata Anggota Badan Pekerja ICW Emerson F Yuntho di Jakarta, kemarin.

Selain itu, ICW juga menuding pelimpahan berkas ini akibat kesalahan Plt. Pimpinan KPK Taufikurahman Ruki. ‘’Jika ditarik lebih jauh, ini akibat kesalahan Plt Pimpinan KPK Ruki yang limpahkan kasus tersebut,” katanya.

Selain mencurigai adanya skenario poltik, dengan dilimpahkanya berkas tersebut, ICW mensinyalir, potensi akan dihentikanya perkara Budi Gunawan

tersebut semakin mengemuka. ‘’Proyeksi(kasus dihentikan) 99 persen.Karena alasan kasus ini pernah ditangani tahun 2010 lalu dan dihentikan oleh Bareskrim.

Sebaiknya KPK ambil alih kasus tersebut dari Bareskrim agar tidak dihentikan,” cetusnya.

Untuk diketahui, lama tak terdengar kabar perkembangan pelimpahan berkas perkara kasus dugaan korupsi Komjen.Pol. Budi Gunawan dari KPK ke Kejagung, diam-diam ternyata Kejagung melimpahkan berkas perkara tersebut ke pihak kepolisian.

Jaksa Agung HM Prasetyo membenarkan bahwa perkara tersebut telah dilimpahkan pekan lalu. ‘’Sudah dilimpahkan,saya dapat laporan dari Jampidsus Kamis(2/4) pekan lalu sebelum libur,” katanya.

Hal senada juga dikatakan Kabareskrim Polri KomjenPol.Budi Waseso. ‘’Iya, iya, sudah terima,’’ ucapnya. (wnd)

JAKARTA - BPK menemukan adanya kerugian negara mencapai Rp 1,42 triliun. Selain itu, auditor negara tersebut juga menemukan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp3,77 triliun dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp 9,55 triliun.

Demikian hasil Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

(IHPS) semester II 2014 yang disampaikan BPK dalam rapat paripurna DPR, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Ketua BPK Harry Azhar Azis menjelaskan angka tersebut diperoleh dari pemeriksaan atas 651 objek pemeriksaan.

Dari jumlah objek pemeriksaan sebanyak itu diperoleh sekitar 7.950 temuan. Pemeriksaan

BPK meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, BUMN, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Beberapa hal yang disampaikan dalam laporan BPK antara lain dalam pengelolaan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas) yang dinilai masih terdapat banyak masalah. Misalnya

penetapan target lifting migas dalam APBN/APBN-P tidak didasarkan pada target lifting yang telah disepakati dalam work program and budget antara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Juga disektor pajak, BPK me-

nemukan adanya potensi kerugian dari penerimaan pajak dan migas senilai Rp 1,12 triliun.

Persoalan lain adalah belanja infrastruktur di Kementerian ESDM. BPK menemukan adanya 137 kontrak proyek pembangunan transmisi dan gardu induk yang terhenti. Penyebabnya, pembebasan lahan yang berlarut-larut. (har)

Suluh Indonesia/ant

ARAHAN PRESIDEN - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko Kemaritiman Indroyono (kanan) serta Direktur Utama PLN Sofyan Basyir (kiri) menjawab pertanyaan wartawan usai memberikan arahan kepada jajaran manajemen PLN Jakarta, kemarin. Presiden mentargetkan pengadaan 35 ribu MegaWatt dalam jangka waktu lima tahun.

Menunggu Realisasi Komitmen Nawa Cita PENGAMAT politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Haryadi berpendapat Presiden Joko Widodo harus kembali ke jalan Nawa Citanya atau sembilan agenda prioritas pemerintahan guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

Suluh Indonesia/ant

PERBUDAKAN - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko berdiskusi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat rapat terbatas membahas perbudakan ABK Benjina di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Kementerian KKP menggandeng TNI-Polri untuk menangani kasus perbudakan ini.

Menurut Haryadi, Nawa Cita sebagai agenda pokok dan janji politik Presiden Jokowi saat kampanye Pilpres dulu, cenderung tak lagi terdengar. Presiden dan sebagian besar jajaran kabinetnya pun nyaris tak pernah lagi menyitir Nawa Cita.

Mengingat keadaan seperti ini, kata Dosen Politik FISIP Unair ini, maka PDI-Perjuangan sebagai pengusung Presiden Jokowi patut mengingatkan Presiden dan pemerintahannya agar kembali ke jalan Nawa Cita.

Mengingat Nawa Cita merupakan jawaban atas problema bangsa yang dijabarkan dari ajaran Trisakti Bung Karno, maka pantas jika PDI-Perjuangan memiliki pusat kepedulian terhadap Nawa Cita. ‘’Forum yang tepat untuk mengajak Presiden kembali ke jalan Nawa Cita adalah Kongres PDIP di Bali,” ujar Haryadi.

Ia menyebutkan bahwa saat ini terkesan publik bahkan tak peduli dengan Nawa Cita.

Terkesan kuat seolah Nawa Cita hanya slogan kampanye Presiden, yang keberadaannya

Haryadi

dimaknai tak lebih dari sekadar “mantra pemikat” yang tidak operasional.

Haryadi berpendapat, seharusnya pemerintah berjalan sesuai agenda yang dijanjikan dan bisa ditagihkan. Kiranya perlu diingat bahwa dalam tatanan sistem presidensial, maka agenda dan janji politik saat kampanye akan menjadi

GBHN bagi Presiden terpilih. ‘’Seharusnya Nawa Cita menjadi GBHN bagi pemerintahan Jokowi. Nawa Cita menjadi sumber inspirasi bagi tiap kebijakan pemerintahan sekarang. Adapun warga negara berhak menuntut janji kepada pemerintahnya mengacu substansi Nawa Cita,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Trisakti Fahmi Habsyi mengapresiasi langkah Bappenas yang serius dalam mengamankan agenda Nawacita Jokowi dan Trisakti dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). ‘’Saat ini banyak yang berusaha mempertahankan RPJMN era pemerintah sebelumnya dan melanjutkan proyek-proyek infrastruktur mercusuar yang jauh dari semangat Nawacita dan tidak memperhatikan eksesnya pada kepentingan publik. (ant)

K ta

Suluh Indonesia, Rabu 8 April 2015

2

Dinkes DKI Segera

Sertifikasi Makanan Kaki Lima JAKARTA - Untuk mengantisipasi makanan yang mengandung zat berbahaya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta berencana melakukan sertifikasi makanan, terutama yang dijual pedagang kaki lima (PKL).

Berdasarkan hasil izin pangan jajanan kaki lima oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di 27 sentra jajanan buka puasa pada 2014 lalu, dari 446 sampel makanan, sebanyak 98 sampel atau sekitar 22 persen ternyata tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi.

Sebanyak 98 sampel makanan itu itu diketahui mengandung sejumlah zat berbahaya seperti formalin, boraks, rhodamin B, metanil yellow dan natrium siklamat.

Selain itu, tahun lalu BBPOM juga melakukan pengujian di 150 sekolah di DKI Jakarta. Hasilnya, dari 1.636 sampel makanan jajanan sekolah yang diuji, sebanyak 208 atau 13 persen diantaranya dikategorikan tidak memenuhi syarat. ‘’Perlu tata kelola yang baik oleh pemerintah daerah dalam mengawasi setiap pedagang makanan dalam menjaga kualitas makanan yang mereka jual,” kata Nila F Moeloek, Menteri Kesehatan RI saat menghadiri Hari Kesehatan Dunia 2015 di Kantor Walikota Jakarta Utara, kemarin.

Menurut Nila, pihak BBPOM saat ini perlu lebih lagi meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi peredaran bahan pangan ataupun produk makanan siap saji yang dapat membahayakan masyarakat. ‘’“Saya minta setiap instansi yang terkait pengawasan bahan pangan untuk†semua bekerja sama, karena jika semua ditekankan pada BBPOM maka seperti memburu tikus di hamparan lumbung padi,” ujar Nila. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

SIMULASI PILKADA SERENTAK - Petugas menyiapkan surat suara dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentakl di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, kemarin. Simulasi tersebut untuk melihat sejauh mana penerapan Pilkada sesuai UU Nomor 8 Tahun 2015 sekaligus sebagai persiapan untuk Pilkada yang akan digelar pada Desember mendatang.

APBD DKI Jakarta

24 Persen Untuk Pendidikan JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta masih melakukan pembahasan Pergub APBD DKI 2015 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Untuk sektor pendidikan, Pemprov DKI mengalokasikan 24 persen atau sebesar Rp 14 triliun dana APBD. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan alokasi tingkat nasional.

Kepala Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, alokasi pendidikan tingkat nasional hanya 20 persen dari nilai APBN. Sementara di ibu kota nilainya sudah lebih tinggi, yakni mencapai 24 persen.

“Nilai itu di luar gaji guru,” ujar Heru di Jakarta, kemarin.

Tingginya alokasi anggaran untuk pendidikan, kata Heru,

karena rehab gedung sekolah tetap dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Padahal, direncanakan rehab gedung sekolah diserahkan ke Dinas Perumahan dan Gedung Pemda. ‘’Kami itu sudah 24 persen anggaran pendidikannya. Karena rehab gedung sekolah sekarang tetap di Dinas Pendidikan. Itu kan udah lebih dari anggaran nasional,” ucapnya.

Sesuai dengan Peraraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 menyebutkan, alokasi anggaran untuk pendidikan harus lebih dari 20 persen.

Sehingga Pemprov DKI Jakarta telah memenuhi amanat dari undang-undang tersebut.

Sebelumnya, Kemendagri meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mengalihkan anggaran transportasi yang

dicoret ke sektor pendidikan.

Namun akhirnya alokasi tunjangan transportasi dialihkan ke Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

Sebelumnya, Kemendagri mempersoalkan tingginya anggaran belanja untuk pegawai, sementara anggaran untuk pendidikan lebih kecil.

Ironisnya, masih banyak bangunan sekolah rusak. (kmb)

Transportasi Dihapus

TKD PNS DKI Jakarta Melonjak

Suluh Indonesia/ant

KEMACETAN - Sejumlah kendaraan termasuk truk melaju di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) di kawasan Ragunan, Jakarta, kemarin. Sejumlah pengguna jalan tol tersebut meminta pengelola jalan tol untuk mengatur jam operasional truk dan kendaraan berat lainnya.

JAKARTA - Kemendagri mencoret tunjangan transportasi untuk PNS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 yang jumlahnya mencapai Rp 400 miliar.

Meski begitu, Pemprov DKI akan mengalihkan anggaran tersebut ke tunjangan kinerja daerah (TKD). ‘’Tunjangan transportasi dihapus. Kita alihkan ke tunjangan penambahan kinerja daerah, sehingga masuk yang di dalam komposisi TKD itu,” ujar Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, kemarin.

Adapun alasan pencoretan tunjangan transportasi lantaran tidak ada dasar hukum yang mengatur soal tersebut. Sehingga ke depan, setiap pejabat akan mendapatkan fasilitas ken-

daraan dinas kembali. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memberikan kebebasan bagi pegawainya untuk memilih menerima tunjangan transportasi atau menggunakan mobil dinas.

Kebijakan memberikan tunjangan transportasi karena dinilai lebih efisien dibandingkan dengan memberikan mobil dinas. Sebab, Pemprov DKI Jakarta tidak perlu lagi untuk merawat kendaraan yang ada. ‘’Besarannya Rp 400 miliar satu tahun, itu yang dialihkan,” ujarnya.

Dikatakan Heru, koreksi lain dari Kemendagri terhadap APBD 2015 yang disulkan menggunakan Peraturan Gubernur diantaranya yakni, pembelian alat tulis kantor, pembelian aki mobil, alokasi untuk TKD, dan diharuskan meningkatkan belanja untuk pendidikan. (kmb)

Kilas Ratusan PKL Ditertibkan PETUGAS Satpol PP Jakarta Pusat kembali melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemarin. Hasilnya, ratusan lapak PKL terjaring dan disita petugas. Razia Penertiban yang melibatkan 60 petugas Satpol PP tersebut berlangsung kondusif. Petugas menyisir kawasan Tanah Abang mulai dari Jalan KH Mas Mansyur depan Blok A Pasar Tanah Abang menuju Jalan Fachrudin, Jalan Jatibaru depan stasiun Tanah Abang hingga ke Jalan Kebon Jati depan Blok G pasar Tanah Abang. Kemudian, di Jalan Jatibaru III hingga VIII, tepatnya mulai dari depan Stasiun Tanah Abang hingga sisi Selatan Blok F Pasar Tanah Abang. Kepala Satpol PP Jakarta Pusat, Yadi Rusmayadi mengatakan, untuk merealisasikan program bebas PKL pihaknya akan terus melakukan penyisiran. (kmb)

Guru “Highscope” Diperiksa PENYIDIK Polda Metro Jaya akan memanggil guru Sekolah “Highscope” Indonesia pada pekan ini terkait dugaan tindak kekerasan seksual terhadap salah seorang murid. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Martinus Sitompul di Jakarta, kemarin mengatakan, polisi telah memeriksa investigasi terhadap empat orang saksi. Martinus menuturkan penyidik telah berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mendelegasikan salah satu guru sebagai saksi. Mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat itu enggan mengungkapkan materi pemeriksaan karena termasuk subtansi penyelidikan untuk mengetahui kekerasan tersebut terjadi atau tidak. Sebelumnya, seorang orang tua murid berinisial U menduga anaknya menjadi korban kekerasan seksual. U menjemput anaknya ke sekolah, kemudian anak berusia tujuh tahun itu mengaku merasa sakit pada kemaluan. Anak itu mengaku kemaluannya dipegang saat buang air kecil. (kmb)

Tanam Pohon Produktif SEBANYAK 50 pohon produktif ditanam Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat di Jalan Stasiun Angke, Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora. Penanaman pohon itu dilakukan untuk mencegah pedagang kaki lima (PKL) kembali berjualan di sepanjang jalur hijau tersebut. Pohon produktif yang ditanam diantaranya mangga, sawo kecik, jambu, sukun, dan jambu bol. Wakil Camat Tambora, Suryanto mengatakan, selama ini paska penertiban pihaknya tidak langsung mengkodisikan jalur hijau tersebut sebaik mungkin sehingga tak berselang lama, PKL kembali berjualan di lokasi tersebut. Ia mengatakan, penanaman pohon produktif itu dilakukan agar lokasi tersebut steril dari PKL. Selain untuk mencegah PKL kembali berjualan, kata Suryanto, penanaman pohon ini bertujuan agar kawasan itu terlihat hijau dan asri. Selama ini, kata dia, jalur hijau itu terlihat gersang dan kumuh, karena tidak terurus. (kmb)

Ahok Prihatin

Hilangnya Gugusan Kepulauan Seribu SEBANYAK lima dari 115 pulau yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu hilang.

Padahal, kelima pulau yang hilang itu merupakan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta saat menyampaikan pengarahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemkab Kepulauan Seribu, kemarin mengatakan, kepulauan Seribu ini harta karunnya DKI lho. Mungkin lima pulau yang hilang itu karena dangkal tertutup air.

Dikatakan Basuki, sejumlah

pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu dapat dijadikan sebagai salah satu tujuan destinasi wisata wisatawan internasional. ‘’Jakarta tidak sekadar dikunjungi untuk investasi maupun kepentingan bisnis, tapi juga bisa dijadikan tempat untuk memanjakan mata dengan berbagai pemandangan indah di pulau-pulau Kepulauan Seribu,” katanya.

Basuki mengungkapkan, pulau - pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu bisa ditata menjadi destinasi wisata seperti Maldives.

Untuk merealisasikan impian tersebut, Pemprov DKI akan menggelar beauty contest atau lelang tender kepada perusahaan swasta untuk mereklamasi kembali kelima pulau yang hilang. ‘’Kita kasih swasta untuk reklamasi pulau - pulau tersebut. Nanti kalau sudah jadi, sertifikatnya milik DKI. Kalau mau sewa untuk bangun resort silakan, tapi 100 persen itu milik DKI,” ucapnya.

Terlebih, lanjut Basuki,

Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki visi untuk menjadi destinasi wisata dunia. Alhasil, persoalan turis dan budidaya harus dilakukan dan mendesain tata ruang Kepulauan Seribu dengan baik. ‘’Kita lagi susun Peraturan Daerah (Perda)-nya. Jangan sampai mana budidaya dan wisata dicampur aduk. Kalau di sini sudah terbangun resort dunia, pasti butuh makanan banyak dan di sekitarnya harus tumbuh budidaya,” tandasnya.

Selama ini Kepulauan Seribu menjadi destinasi wisata menarik bagi warga. (kmb)

Suluh Indonesia/ade

KONPRES - Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha memberikan keterangan terkait pengajuan praperadilan mantan Menteri ESDM Jero Wacik di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, ketidakhadiran politisi partai Demokrat itu, karena masih menunggu praperadilan.

Metr politan

3

Masyarakat Inginkan

Saat Pilpres

Kabinet Dirombak

Jaringan KPU Diretas JAKARTA - Jaringan sistem teknologi informasi milik KPU pernah mengalami percobaan peretasan pada saat rekapitulasi perolehan suara Pilpres berlangsung. ‘’Pernah waktu itu ada yang mencoba ‘masuk’ dengan membuat sistem ‘blocking’ terhadap jaringan kami. Banyak sekali, termasuk dari China juga,’’ kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, kemarin.

Itu terjadi pada saat proses rekapitulasi di hari yang sama dengan pemungutan suara Pilpres.

Dia menjelaskan peretasan tersebut menyebabkan pihak luar tidak dapat mengakses data-data hasil rekapitulasi, namun operator internal KPU

Suluh Indonesia, Rabu 8 April 2015

Pusat masih dapat mengoperasikan data-data tersebut. ‘’Jadi, karena di’block’ itu, kami yang di dalam masih bisa mengoperasikan dan mengerjakan data-data itu. Hanya saja pihak luar yang ingin mengunduhnya kesulitan untuk masuk,” tambahnya.

Namun, kejadian tersebut tidak berlangsung lama dalam kurun waktu kurang dari 1x24 jam “blocking” tersebut berhasil diatasi dan bekerja seperti sediakala.

Sementara itu, terkait isu penyedotan data yang akhir-akhir ini muncul, Hadar menjelaskan semua pihak bisa mengambil data hasil rekapitulasi perolehan suara karena data tersebut bersifat terbuka. (ant)

JAKARTA - Hasil survei dari Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia (kedaiKOPI) mempunyai hasil 96,5 persen masyarakat ingin Kabinet Kerja segera dirombak. ‘’Masyarakat nampaknya ingin Presiden Joko Widodo segera merombak Kabinet Kerjanya,” kata pengamat komunikasi dan politik Universitas Paramadina Hendri Satrio di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, berbagai alasan bermunculan di berbagai media nasional, mulai dari kekecewaan pendukung, kegaduhan politik, harga bahan pokok yang melambung, bagibagi kursi BUMN, pelemahan rupiah hingga program Nawacita yang kurang maksimal.

Hasil survei adalah 96,5 persen ingin Kabinet Kerja segera dirombak, hanya 3,5 persen atau 13 dari total 368 peserta

poling yang tidak menginginkan Presiden merombak kabinetnya.

Poling yang diselenggarakan mulai 1 hingga 6 April 2015, telah menjaring 368 opini pengunjung publik, juga ada pertanyaan tunggal, yaitu kapan waktu yang paling tepat bagi Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Hasilnya, sebesar 58,97 persen (217 pengunjung) meng-

inginkan Presiden merombak kabinetnya sebelum pertengahan 2015.

Menurut masyarakat, dua besar menteri berkinerja baik adalah Menteri Perikanan, Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro.

Menteri Susi dianggap berhasil membuat berbagai terobosan, sementara Menteri Bambang berhasil membuat APBNP yang menjamin ketersediaan

dana pembangunan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kemudian, menteri-menteri yang kinerjanya dianggap tidak memuaskan antara lain Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Selanjutnya, Menteri Desa dan PDT Marwan Jafar,. (ant)

Golkar Agung

Gelar Rapimnas JAKARTA - DPP Partai Golkar pimpinan Agung Laksono menyatakan kesiapannya untuk menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar di Jakarta pada Rabu (8/4). ‘’Agenda Rapimnas ini dilaksanakan setelah DPP Partai Golkar menunjuk dan mengangkat pelaksana tugas DPD Provinsi Partai Golkar di 34 Provinsi sebagai amanat Mahkamah Partai Golkar dan Surat Keputusan Menkumham,” kata Ketua Penyelenggara Rapimnas I Partai Golkar Yorrys Raweyai melalui siaran pers di Jakarta, kemarin.

Yorrys mengatakan agenda Rapimnas I Partai Golkar berkaitan dengan tiga materi, yakni konsolidasi organisasi Partai Golkar dan

mekanisme penyelenggaraan Musyawarah Daerah dari tingkat kabupaten/ kota hingga provinsi.

Kedua, penjelasan petunjuk pelaksanaan Pilkada tentang tata cara penetapan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dari Partai Golkar.

Ketiga, penjelasan posisi hukum DPP Partai Golkar dalam perspektif Hukum Tata Negara dengan narasumber Prof. Dr. Maruarar Siahaan dana Prof. OC Kaligis.

Menurut Yorrys, Rapimnas I Partai Golkar ini akan dihadiri para pengurus DPP Partai Golkar, Pengurus Plt. DPD Provinsi. (ant)

Suluh Indonesia/ant

BAHAS PERBUDAKAN - Wapres Jusuf Kalla (kanan) berdiskusi dengan Menlu Retno Marsudi (kiri), Menko Kemaritiman Indroyono (kedua kiri), Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijanto (kedua kanan) saat rapat terbatas membahas perbudakan ABK Benjina, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Wapres mengimbau kementerian terkait untuk serius menangani kasus perbudakan anak buah kapal (ABK) yang terjadi di PT Pusaka Benjina Resources (PBR) terkait kasus perbudakan di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku.

Anggaran Pilkada

Menjamin Pilkada Berkualitas PEMERINTAH diminta tidak lepas tangan begitu saja terhadap daerah yang tidak mampu menganggarkan dana untuk pilkada, kata Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Masykurudin Hafidz di Jakarta, Selasa.

Masykurudin di Gedung KPU Pusat Jakarta, kemarin mengatakan, Undang-undang (Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota) mengatakan pembiayaan pilkada itu ditanggung bersama oleh APBD dan APBN. Sekiranya APBD itu tidak mampu, maka kemudian daerah itu dibantu APBN. .

Dia menjelaskan mekanisme pemberian dana bantuan pilkada dari APBN itu diawali dari kajian yang dilakukan KPU untuk menghitung daerah mana saja yang mengalami ken-

dala anggaran. ‘’Mekanismenya, KPU menghitung daerah mana saja yang kurang itu.

Kemudian, diserahkan ke Kemendagri untuk dibuat rancangannya supaya APBN bisa masuk ke situ (pendanaan pilkada, red.),” jelasnya.

Jika Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, menolak memberikan dana talangan kepada daerah, maka hal itu menyalahi UU. ‘’Kalau menolak, maka Mendagri mengingkari apa yang diinginkan sebelumnya bahwa Kemendagri siap melakukan

Masykurudin Hafidz apa pun, termasuk penyediaan anggaran, kalau pilkada serentak digelar Desember 2015,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnizar Moenek mengatakan

Pemerintah tidak akan mengucurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota serentak pada Desember mendatang. ‘’Pilkada itu wajib dibiayai atas dan dari beban APBD, sampai ada mekanisme pengeluaran mendahului perubahan APBD tanpa persejutuan DPRD itu cukup,” kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnizar Moenek.

Penyediaan dana untuk Pilkada menjadi kewajiban pemerintah daerah setempat, sehingga tidak ada alasan bagi daerah untuk tidak menyediakan dana Pilkada.

Kemendagri pun telah mengirimkan Surat Edaran kepada 68 daerah, yang wajib mengikuti Pilkada serentak. (ant)

Pemerintah Diminta

Jamin Proses Demokrasi

Suluh Indonesia/ant

ZONA INTEGRITAS - Menteri Perindustrian Saleh Husin (kedua kiri) dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi (kedua kanan), menyaksikan Wakil Ketua KPK Zulkarnain dan Anggota Ombudsman Bidang Pencegahan Muhammad Khoirul Anwar bersiap menandatangani pada penandatanganan Naskah dan Piagam Zona Integritas di Jakarta.

JAKARTA - Juru bicara Partai Demokrat Didi Irawadi meminta pemerintah bisa mengawal serta menjamin proses demokrasi berjalan aman dan lancar dalam Konggres Partai Demokrat.

Potensi gangguan dari pihakpihak tertentu bisa saja terjadi, oleh karenanya pemerintah sebagai pemegang otoritas kekuasaan diharapkan bisa menjamin, mengawal dan menjaga proses demokrasi yang akan diselenggarakan oleh Partai Demokrat dapat berjalan dengan baik,” kata Didi Irawadi di Jakarta, kemarin.

Konggres Partai Demokrat akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei 2015. Didi berharap konggres dapat berjalan dengan lancar dan demokratis. ‘’Kami yakin bahwa Presiden Jokowi berharap tidak terjadi krisis seperti pada Partai Golkar ataupun PPP dalam konteks partai lain ke depan,” ujarnya.

Didi Irawadi Didi mengatakan berkaca pada mantan Presiden SBY, yang selama 10 tahun berkuasa, sangat menjaga proses demokrasi dari partai-partai yang ada, dan menjaga independensi setiap partaipartai sangat dijunjung tinggi.

Menurut Didi berhasilnya proses demokrasi berarti memuliakan demokrasi sekaligus

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. ‘’Pemerintah yang berkuasa haruslah selalu menjadi pengayom dan teladan. Dengan demikian Pemerintah yang berkuasa jangan pernah takut dikritisi, dikoreksi sekalipun kritikan dan koreksi tersebut terkadang keras dan tajam,” katanya.

Oleh karenanya, tambah Didi, apapun peran dari setiap partai yang ada, baik dalam konteks sebagai pendukung, penyeimbang atau bahkan dalam peran oposisi semua haruslah dijaga dengan baik. Sebab ‘check & balance’ dalam bernegara apabila berjalan dengan baik, akan menghasilkan demokrasi yang sehat.

Sebelumnya, banyak pihak mengecam proses demokrasi di Indonesia yang banyak dicederai akibat campur tangan pemerintah. (ant)

Megap litan

Suluh Indonesia, Rabu 8 April 2015

4

Cari Anak Tak Sekolah

Depok Bentuk Sa tg as Khusus Satg tgas DEPOK - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Herry Pansila akhirnya menandatangani Surat Keputusan (SK) Pembentukan Satgas Pelajar 9 Tahun, yang terdiri dari kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, aktivis pendidikan dan pakar pendidikan. ‘’Tim ini bekerja untuk mencari siswa-siswi putus sekolah yang ada di Kota Depok. Tidak boleh lagi ada anak usia sekolah di Kota Depok yang bekerja atau bermain tanpa pergi ke sekolah,” ujar Herry Pansila di Depok, kemarin.

Herry meyakini jika Kota Depok

masih banyak anak-anak berusia dini yang belum bersekolah karena ketidaktahuan orang tua mereka adanya sekolah gratis. Hal itu dibuktikan dengan masih ditemukannya seorang bocah pengojek payung yang tidak bersekolah. ‘’Saya menemukan langsung anak putus sekolah, mereka mondar-mandir di kantor Pemkot Depok saat hujan.

Saya tidak ingin melihat anak usia sekolah di Depok memilih bekerja mencari uang ketimbang melanjutkan sekolah,” tuturnya.

Dia menjelaskan, satgas bentukan

pihaknya bertugas mencari dan mencatat jumlah siswa putus sekolah yang ada di lingkungan sekolah mereka. Misalnya, kepala sekolah dasar (SD) harus mencatat berapa jumlah siswa yang melanjutkan sekolah dan berapa yang tidak melanjutkan. Apa alasan orangtua mereka. ‘’Satgas tak boleh mentolerir alasan ekonomi.

Sebab Pemkot Depok telah menggratiskan mereka untuk bersekolah. Jika mereka takut adanya pungutan, maka mereka harus segera melaporkan ke tim jika memang dimintai pungutan,” tegasnya. (jif)

Dishu-Organda Depok

Bahas Skemakan Tarif Batas DEPOK-Akibat banyaknya protes para sopir dan pemilik armada angkutan kota (Angkot) di Depok yang meminta menaikkan jasa tarif baru. Dinas Perhubungan (Dishub) dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Depok akhirnya menganulir kembali penyataan untuk tak menaikan tarif.

Kedua belah pihak tersebut beralasan, kenaikan tarif dirasakan wajar karena dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah pusat se-

cara diam-diam, membuat beberapa faktor juga mengalami penyesuaian.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Gandara Budiana menyatakan, pihaknya bersama Organda sepakat untuk memberlakukan tarif batas atas dan batas bawah. Pemberlakukan tarif itu dibuat berdasarkan tuntutan sopir dan pemilik angkot agar menaikan tarif. “Para sopir melakukan protes, kenaikan harga BBM menjadi faktor penyebab kenaikan harga onderdil kendaraan dan kebutuhan pokok.” Ujarnya di

Nur Mahmudi Janji

Segera Bongkar Ratusan Bangunan DEPOK - Setelah bertahun-tahun terkesan dibiarkan, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail akhirnya dengan tegas mengancam bakal membongkar sekitar 114 bangunan yang tidak memiliki IMB dan melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang ada di sepanjang Jalan Margonda.

Namun, untuk membuktikan ketegasannya tersebut, Walikota masih memberikan kebijakan waktu tenggang selama tiga hari untuk kepada pemilik bangunan yang melanggar GSB itu agar membongkar sendiri bangunannya. ‘’Kami beri waktu untuk menertibkan sendiri bangunannya. jika tak dihiraukan, kami akan turun tangan menertibkannya,” kata Walikota seusai rapat Paripurna DPRD Depok, kemarin.

Iya menjelaskan beberapa bangunan yang dianggap melanggar GSB merupakan bangunan dengan jarak kurang dari 10 meter dari tepi jalan. Selain berpotensi menimbulkan banjir saat hujan lebat, bangunan tersebut juga berkontribusi besar terhadap kesembrautan lalu lintas di Jalan Margonda.

Sementara itu, Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kota Depok,

Kania Parwanti mengatakan 114 bangunan itu ada di sepanjang Jalan Margonda mulai dari simpang Ramanda sampai BSI. Kania membagi lokasi bangunan itu dalam dua koridor yakni koridor barat dari simpang Ramanda sampai Jalan Juanda. Pada koridor ini ada 145 bangunan, 51 diantaranya tidak memiliki IMB. Selanjutnya yang kedua yakni koridor Timur yakni dari Jalan Juanda sampai BSI. Pada koridor ini ada 139 bangunan, 63 diantaranya tidak memiliki IMB. “Bangunan yang akan ditertibkan adalah yang tidak memiliki IMB dan GSB nya kurang dari 10 meter dari tepi jalan,” kata Kania.

Diberitakan sebelumnya, selain deretan kios dan ruko.

Pembangunan apartemen di wilayah Kota Depok juga terungkap banyak yang belum mengantongi IMB. Meski demikian, banyak dari para pengembang apartemen sudah melakukan kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan kantor pemasaran. ‘’Kebanyakan para pengembang baru hanya mengantongi ijin prinsip,” kata Citra, Kasie Pengawasan Pengendalian Pembangunan Dampak Lingkungan (Wasdal), Distarkim Depok. (jif)

Depok, kemarin.

Gandara melanjutkan, untuk besaran kenaikannya sendiri belum dapat memastikankan. Namun, jika skema yang mereka rancang bersama Organda selesai, maka pihaknya bakal secepatnya mengajukannya ke Walikota untuk dibuatkan Perwal.

Sementara itu, Kabid Angkutan Dishub Depok, Anton Tofano Mucharram mengatakan pihaknya telah menyerahkan draft Perwal terhadap kenaikan harga BBM. (jif)

Suluh Indonesia/ant

KETAHANAN PANGAN - Sekretaris Utama badan Informasi Geospasial (BIG), Titik Suparwati bersama Deputi Tata Lingkungan Kementerian LH dan Kehutanan, Imam Hendargo (kanan) melihat tanaman sayuran sistem hydroponik usai kegiatan Seminar Nasional "Peranan Geografi Dalam Mendukung Kedaulatan Pangan" di Cibinong, kemarin

Sengketa Parpol

KPUD Tangsel Tunggu Instruksi TANGSEL - Sengketa Partai Politik (Parpol) baik di tubuh Partai Golongan Karya (Golkar) maupun Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai dapat berefek pada pendaftaran Bakal Calon (Balon) Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Untuk itu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan menunggu instruksi dari KPU Pusat terkait sengketa tersebut. “Kami tentu menunggu arahan dari KPU Pusat dalam menyikapi permasalahan

ini. Tetapi biasanya Parpol yang berhak mengajukan atau mendaftar Balon Walikota itu yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham),” ungkap Komisioner KPUD Kota Tangsel, Badrussalam, kemarin.

Lebih lanjut Badrus mengatakan, pihaknya tidak akan sembarangan dalam menjalankan kewenangan karena dalam tahapan Pilkada, KPUD kota pemekaran dari Kabupaten Tangerang ini, setiap Parpol akan diverifikasi kelengkapan berkasnya. “Diverifikasinya

berkas Parpol itu agar kami dapat mengetahui keabsahan dan Parpol yang sah untuk berlaga di Pilkada,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Partai Golkar bersengketa dengan memiliki dua Ketua Umum, yaitu Aburizal Bakri versi Musyawarah Nasional (Munas) Bali dan Agung Laksono versi Munas Ancol, Jakarta.

Hal yang sama juga terjadi di PPP dengan Ketua Umum Romahurmuzy versi Muktamar Surabaya dan Ketua Umum Djan Fariz versi Muktamar Jakarta. (nov)

Kilas Waspadai Travel Umroh MARAKNYA biro perjalanan pariwisata dan ibadah (travel) ilegal menjadi momok tersendiri bagi sebagian masyarakat yang hendak menjalankan ibadah umroh. Pasalnya, Badan usaha tanpa perizinan lengkap itu terindikasi kuat banyak memberangkatkan tenaga kerja dan jaringan kelompok radikalisme ke negara-negara di Timur Tengah. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tangsel, Abdul Rozak, kemarin mengatakan, pihaknya sempat khawatir travel seperti itu ada di tanah kelahiran dan wilayah kerjanya.

Pikiran itu terbersit atas sejumlah pengungkapan kasus persembunyian serta penangkapan pelaku.

Untuk itu, pihaknya terus melakukan pengawasan secara menyeluruh. Langkah itu dinilai akan jitu menangkal upaya orang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan umroh. Para pelaku begitu cerdik memerankan jatidirinya di tengah kalangan masyarakat sekitar. Bila kemudian tidak memiliki ijin, bukan tidak mungkin akan ada pembekuan dari pihak berwenang. (nov)

PSK Dibina di Jakarta

Suluh Indonesia/ant

RUANG PENGAWASAN - Walikota Bogor Bima Arya menunjuk layar monitor yang menampilkan kamera CCTV lalu lintas Kota Bogor di Bogor Green Room (Ruang Hejo Bogor) di Balaikota, Bogor, kemarin. Ruang Hejo Bogor yang berfungsi sebagai ruang pengawasan ini dilengkapi dengan fasilitas 43 kamera CCTV.

DINAS Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Pemkab Tangerang menyerahkan penanganan pekerja seks komersial (PSK) yang terjaring operasi penertiban ke panti rehabilitasi di Jaktim dan Jakbar. Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Narkotika Dinkesos Pemkab Tangerang Susilawati di Tangerang, kemarin mengatakan pihaknya mengalami kendala dalam pembinaan PSK dan anak jalanan karena belum adanya panti rehabilitasi. Meski saat ini panti rehabilitasi tersebut sedang dibangun di Kecamatan Jayanti, tapi kondisinya belum rampung. Namun untuk mengatasi pembinaan tersebut agar mereka mandiri maka dikirim ke panti di Kedoya, Jakbar dan Cipayung, Jaktim. Pihaknya bersama Satpol PP setempat sering mengelar operasi penertiban, tapi persoalan selalu muncul soal pembinaan supaya mereka mandiri dan tidak beroperasi kembali. Padahal setiap kali operasi kemudian mereka dikirim ke Cipayung dan Kedoya untuk pembinaan. (ant)

Melalui Rapat Koordinasi

BNN Optimalkan Rehabilitasi Pecandu PERLUNYA dioptimalisasikan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan demand reduction.

KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA

SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan

Salah satu upaya demand reduction yang dilakukan BNN adalah dengan melakukan rehabilitasi kepada pecandu narkotika. Rehabilitasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan karena penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan gangguan fungsi otak dan perilaku sehingga intervensi rehabilitasi sedini mungkin dapat meminimalisasi dampak buruk penyalahgunaan narkotika. Disamping itu kapasitas layanan rehabilitasi yang tersedia di Indonesia masih terbatas, sementara estimasi jumlah pecandu relatif besar. Hali ini menjadi salah satu sebab pecandu narkotika tidak memperoleh layanan

yang diperlukan untuk pemulihannya.

Maka Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Deputi Bidang Rehabilitasi menggelar Rapat Koordinasi terkait penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi di Redtop Hotel, Jl. Pecenongan 72, Jakarta Pusat, Senin (6/4). Kegiatan yang mengangkat tema “Rapat Koordinasi Pembina Fungsi Rehabilitasi “Sinkronisasi Program Layanan Rehabilitasi dan Pasca Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika”. Kegiatan ini dihadiri peserta berjumlah 225 orang, terdiri dari 33 orang Kepala BNNP, 100 orang Ke-

pala BNNK, 33 orang Kepala Bidang Rehabilitasi, 4 orang Kepala Balai Rehabilitasi BNN, 38 orang dari lingkungan Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dan 17 orang dari lembaga/tempat rehabilitasi komponen masyarakat.

Selanjutnya di Indonesia sendiri jumlah kematian akibat narkotika diprediksi akan terus meningkat. Persentase jumlah penyalah guna narkotika mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 1,9% (tahun 2008) menjadi 2,2% (tahun 2011) jumlah ini diprediksi akan meningkat pada tahun 2015 menjadi sekitar 2,8% (Jurnal Data BNN Tahun 2014). Berdasarkan data tersebut maka untuk mencegah terjadinya peningkatan jumlah korban penyalah guna narkotika di Indonesia, Pemerintah mencanangkan tahun 2015 sebagai Indonesia Darurat Narkotika dengan penanganan

korban penyalah guna narkotika melalui “Gerakan Rehabilitasi 100.000 Penyalah Guna Narkotika Tahun 2015” Menghadapi hal tersebut, Kepala BNN KomjenPol DR. Anang Iskandar, SH, MH. saat membuka dan memberikan arahan pada kegiatan ini, mengharapkan di setiap daerah Kepala BNNP/BNNK sering mengadakan koordinasi dengan para penegak hukum, dinas sosial, dinas kesehatan, dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dengan tujuan mempunyai persamaan persepsi visi dan misi tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika harus di rehabilitasi dan tidak dipenjara.

Selanjutnya Direktur PLRKM Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, PhD mengatakan bahwa diselenggarakannya Rapat Koordinasi ini bertujuan sinkronisasi program layanan reha-

bilitasi dan pascarehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di BNNP/BNNK, serta optimalisasi potensi pembina fungsi rehabilitasi bidang rehabilitasi dan pascarehabilitasi di BNNP/ BNNK dengan tidak lupa menggandeng tempat rehabilitasi komponen masyarakat.

Sehingga hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya rekomendasi dan rencana aksi pembina fungsi rehabilitasi untuk mensukseskan program layanan rehabilitasi dan pascarehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di BNNP/BNNK. Dan melalui kegiatan ini diharapkan kedepannya BNNP/ BNNK akan menjadi ujung tombak BNN dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di seluruh wilayah di Indonesia, ungkap Dra. Riza. ***

pini

Suluh Indonesia, Rabu 8 April 2015

F OKUS Memanfaatkan Jabatan secara Rasional ALAM perhitungan rasional, sesungguhnya kinerja aparat negara di zaman sekarang lebih mudah, terutama dalam hal sarana transportasi yang diperlukan. Tidak lain, ini karena di zaman sekarang teknologi informasi sudah demikian menyebar dan sangat modern. Orang daerah tidak perlu ke kantor telepon hanya untuk mengontak kerabatnya yang tinggal di Jakarta. Tentu juga aparat tidak perlu datang langsung ke bawahannya yang secara geografis tinggal jauh. Menggunakan perangkat teknologi komunikasi merupakan salah satu metode untuk memecahkan persoalan jarak. Demikian juga menyaring informasi, tidak harus terus-menerus melakukan kerja lapangan.

Kontak ke lapangan memang diperlukan akan tetapi frekuensinya dapat jauh dikurangi. Artinya, sarana tersebut sangat membantu mobilitas para pejabat negara untuk melaksanakan tugas sekarang.

Kalau kemudian muncul ide untuk memberikan uang muka tinggi demi membeli mobil pribadi, relasinya saat ini kurang cocok. Bahkan menambah mobil dinas pun kiranya kurang cocok, apalagi kemudian hal itu digunakan secara pribadi (perorangan). Yang lebih cocok dari konteks ini adalah bagaimana pemerintah meningkatkan sarana teknologi komunikasi di kantor. Ini akan lebih cocok dari sisi dunia kerja dan tugas pejabat negara. Cara seperti ini tentu saja lebih positif dan mampu mendorong bawahan untuk mencontohnya. Artinya tidak buru-buru meminta mobil untuk melaksanakan tugas, apalagi meminta uang muka untuk membeli mobil peribadi. Jabatan tidak lain amanah dan harus dijalankan secara rasional.

Dalam beberapa minggu belakangan ini, kita dibisingkan oleh kontroversi tentang kenaikan uang muka pembelian mobil untuk pejabat negara, yang jumlahnya lebih dari Rp 200 juta. Rasanya ada kejanggalan mendengar hal demikian di tengah kisruh pengangkatan Kapolri, atau di tengah keberadaan kelompok-kelompok parlemen. Apalagi sebelumnya disebut-sebut hal itu merupakan usul dari ketua lembaga legislatif yang konon telah mendapatkan pembahasan lama. Masyarakat tentu saja kecewa karena belum bertugas, tiba-tiba saja komponen pemerintahan kita sudah membicarakan masalah mobil. Tidak elok juga, pembicaraan soal uang muka mobil itu terjadi di kalangan pejabat pusat yang bermarkas di Jakarta. Bukankah Jakarta sudah kepenuhan kendaraan? Seharusnya pejabat inilah yang mampu membuat siasat baru agar Jakarta tidak macet dengan cara mengurangi penggunaan mobil. Jangan juga salahkan masyarakat melontarkan kata-kata kasar dan bernada negatif.

Kalaupun kemudian Presiden Joko Widodo mencabut kembali peraturan presiden tersebut, ini adalah sebuah langkah yang bagus, demi menghentikan kontroversi yang ada di masyarakat. Akan tetapi harus dikatakan, bahwa munculnya wacana, usulan, sampai dengan keluarnya peraturan presiden tersebut, telah memberikan nada negatif bagi sebuah kebijakan pemerintah. Kesan tersebut tidak akan dapat hilang begitu saja, apalagi telah menjadi pembicaraan hangat di masyarakat.

Maka, hemat kita sebaiknya kita berkaca kepada filsafat saja. Jangan lupakan rakyat karena tugas pejabat negara dan pejabat pemerintah adalah menyampaikan segala kepentingan rakyat itu menjadi kebijakan umum yang riil. Inilah yang harus kita lakukan. Kearifan lokal kita sering diucapkan bahwa bekerja tanpa pamrih akan memberikan hasil jauh lebih positif daripada mementingkan pamrih terlebih dulu. Reward akan datang dengan sendirinya kalau memang hasil kerja tersebut bagus. ***

D

Bang D

el

ICW curigai pelimpahan berkas, skenario muluskan Budi Gunawan sebagai Wakapolri

Selanjutnya jadi kapolri ...

5

Mengurai Kontroversi Uang Muka Mobil Pejabat Negara PRESIDEN akhirnya mencabut Perprs No. 39 Tahun 2015 yang mengatur tentang pemberian uang muka pembeliaan kendaraan perorangan pejabat negara pada Senin sore (6/4). Pencabutan ini dilakukan setelah memandang dan mempertimbangkan kontroversi di masyarakat. Juga dikatakan bahwa hal itu dilakukan karena masyarakat sedang tertekan oleh kenaikan harga-harga akibat naiknya harga minyak, tidak saja di pasaran domestik tetapi juga internasional.

Tentu saja pencabutan ini disambut positif oleh masyarakat.

Akan tetapi tidak semuanya dapat dilihat secara positif karena ada hal-hal lain yang melekat sebagai akibat dari pengeluaran perpres sebelumnya.

Jika dilihat latar belakangnya, “pemberian izin” oleh Presiden itu mempunyai alur demikian. Kalkulasi telah dilakukan oleh Menteri Keuangan terhadap jumlah uang yang akan dipakai untuk uang muka pembelian mobil bagi pejabat negara di sejumlah lembaga negara. Kalkulasi tersebut mungkin dinilai tidak terlalu memberatkan, sehingga Menteri Keuangan memberi rekomendasi yang kemudian membuat Presiden mengeluarkan perpres mendukung kenaikan uang muka pembelian mobil bagi pejabat negara sebesar Rp 210,89 juta.

Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto mengusulkan agar uang muka pembelian mobil pejabat negara tersebut dinaikkan menjadi Rp 250 juta dari Rp 116,65 juta sebelumnya. Peraturan presiden ini menjadi kontroversi sampai sekarang, dan beberapa organisasi meminta agar mencabutnya.

Akan tetapi, ada pendapat yang menyebutkan bahwa penggunaan uang muka mobil ini kembali kepada moralitas pejabat negara dalam pemanfaatannya.

Adalah benar, demi melancarkan tugasnya aparat negara mendapatkan perangkat atau sarana. Misalnya di masa lalu, sepeda gayung merupakan alat untuk mempercepat aparat negara yang bertugas memungut pajak di pedesaan.

Mungkin juga setelah berkembang, aparat negara mendapatkan sepeda motor, hal mana kiranya mudah dikenali dari pelat nomor kendaraannya merah. Akan tetapi sarana itu demi memperlancar tugas. Jadi, ada hubungan antara tugas kenegaraan dengan sarana yang diberikan negara tersebut. Tentu juga mobil yang diberikan, demi melancarkan tugas yang diemban.

Apa yang diusulkan oleh Ketua DPR-RI itu adalah untuk hal yang sifatnya perorangan. Dari kacamata fungsional, mungkin hal ini mempunyai kegunaan untuk melancarkan tugas-tugas mereka.

Karena itulah dalam peraturan presiden sebelumnya, uang muka pembelian mobil ini juga ada, mes-

Oleh Gde Putra Gunawan Ada beberapa hal yang mesti dilihat apabila kenaikan uang muka pembelian mobil itu terjadi. Dari sisi anggota legislatif, kenaikan uang ini akan memberikan citra buruk karena produk yang seharusnya dikeluarkan DPR adalah undang-undang yang sudah tentu berkualitas dan memihak rakyat. Di awal tugasnya, yang dilakukan seharusnya adalah identifikasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Karena itu, pengusulan kenaikan uang muka pembelian kendaraan, merupakan langkah yang jauh panggang dari api, menyalahi etika tugas dan menimbulkan rasa malu. Jelas hal seperti ini tidak memuaskan masyarakat.

ki bernilai sekitar Rp 165 juta. Akan tetapi harus ada berbagai pertimbangan untuk mengeluarkan tuntutan terhadap situasi sosial yang ada di masyarakat. Selama satu setengah tahun terakhir, masyarakat Indonesia benar-benar disuguhi tontonan politik yang tidak elok dan menekan psikologis masyarakat. Berbagai manufer politik tentang calon presiden, termasuk tuntutan ke-

menangan terhadap J o k o Wi d o d o .

Kemudian setelah itu selesai, muncul dua kelompok di DPR, antara Koalisi M e r a h Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat, lalu yang paling akhir adalah kontroversi tentang pengangkatan Kapolri.

Para pejabat harus tahu bahwa seluruh fenomena politik tersebut berisfat negatif dan menekan psikologis masyarakat ke arah ketidakpastian, kekecewaan dan kemarahan. Maka, munculnya usulan kenaikan uang muka pembelian mobil ini, sangatlah kontras dan tidak membantu pemulihan psikologi masyarakat.

Citra Buruk Ada beberapa hal yang mesti dilihat apabila kenaikan uang muka pembelian mobil itu terjadi. Dari sisi anggota legislatif, kenaikan uang ini akan memberikan citra buruk karena produk yang seharusnya dikeluarkan DPR adalah undang-undang yang sudah tentu berkualitas dan memihak rakyat.

Di awal tugasnya, yang dilakukan seharusnya adalah identifikasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Karena itu, pengusulan kenaikan uang muka pembelian kendaraan, merupakan langkah yang jauh panggang dari api, menyalahi etika tugas dan menimbulkan rasa malu. Jelas hal seperti ini tidak memuaskan masyarakat.

Identifikasi persoalan sosial yang seharusnya dilakukan, justru dibalik menjadi identifikasi persoalan yang dimiliki oleh anggota-anggota DPR dan pejabat negara. Apalagi di awal menjabat, para anggota DPR ini sudah sibuk membicarakan kekuasaan negara dan “membagi” diri menjadi kelompok Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih, suatu tindakan politik yang tidak sopan dan tidak mencerminkan kehendak rakyat.

Jadi, sekali lagi, usulan menaikkan uang muka mobil benar-benar jauh panggang dari api.

Dari sisi presiden, diparafnya peraturan tersebut jelas mencederai kredibilitasnya sebagai kepala pemerintahan yang pro-rakyat.

Presiden yang sering turun ke tempat kumuh, menyapa rakyat kecil, lebih suka memakai batik ketimbang jas, kok tiba-tiba terpengaruh oleh usulan DPR untuk menaikkan uang muka mobil, barang yang jauh dari sentuhan masyarakat kecil.

Maka, seperti yang telah diungkapkan di depan, meski Peraturan Presiden No.39 Tahun 2015 ini telah dicabut, satu hal memang telah dipandang pantas oleh rakyat.

Akan tetapi, karena peraturan tersebut sempat dikeluarkan dan kemudian memicu kontroversi, menyatakan bahwa Joko Widodo sempat melakukan kecerobohan.

Ke depan, Presiden harus melihat secara hati-hati usulan-usulan dan juga harus mempertimbangkan dengan kebijakan Nawacita yang sering digembar-gemborkan. Akan tetapi, di tengah kontroversi ini tetap ada yang menganalisis, jangan-jangan pencabutan perpres tersebut juga berbau negosiasi.

Ada berita yang menyebutkan bahwa kalaupun Badrodin Haiti kelak mulus menjadi Kapolri, yang kelak menjadi wakilnya adalah Budi Gunawan. Nah, kalau ini terjadi, politik Indonesia ini sudah tidak berpihak ke rakyat lagi. ***

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Kejahatan Semakin Meluas SUDAH dua puluh tahun lebih saya sebagai warga Ibukota Jakarta merasakan semakin hari Jakarta semakin tidak aman. Sepertinya aksi kejahatan semakin nyata dilingkungan kita warga Jakarta. Para pemimpin sibuk memperbaiki citranya sementara rakyat terus menjadi penonton yang dibodoh-bodohi oleh berita yang bersifat pengalihan dari suatu kenyataan. Rakyat ingin hidup aman dan makmur sesuai dengan amanat UUD 1945 dan cita-cita proklamator tercinta.

Di negeri ini kejahatan ada dimana-mana. Di gedung-gedung para aparat pemerintahan sampai di gang-gang becek yang sempit.

Semua itu terjadi karena Ummat Islam yang masih menjadi mayoritas dijauhkan dari agamanya, dijauhkan dari ajaran-ajarannya

yang benar, dan disusupi oleh berbagai aliran baru seperti JIL yang menyesatkan. Semua berdampak pada berbagai macam persoalan sosial. Diantaranya adalah sex bebas, Hamil diluar nikah, Aborsi, Penggunaan Narkoba, Miras, aksi begal, Geng motor dan banyak hal yang rusak semua itu dilakukan oleh anak-anak remaja atau lebih tepatnya ABG (Anak Baru Gede) sekitar usia SMPSMA. Semua ini menjadi beban pikiran kita yang sudah bisa melihat kebenaran. Orang-orang yang sudah menjadi dewasa marilah kita bimbing orang-orang terdekat kita agar bisa memahami tentang jalan hidup yang benar.

Saul Arkani Tanjung Duren, Jak-Bar

Jangan Terpengaruh Jebakan Kapitalis PRIHATIN menyaksikan anakanak remaja yang masih duduk dibangku SD, SMP, SMA sampai Mahasiswa dengan gaya hidup yang rusak. Semua itu terjadi karena bangsa Indonesia masih belum mampu untuk menghadapi serbuan ideologi dari pihak ‘asing’. Patokan kesuksesan menjadi sangat sesat dan sempit.

Akhlak yang benar dan lurus bukan lagi menjadi tujuan para remaja dan bukan lagi menjadi hal penting yang harus diraih dalam kehidupan remaja saat ini. Sangat kasihan sekali mereka yang sudah menjadi orangtua hanya dapat mengikuti kemauan anaknya agar bisa dianggap tidak ketinggalan zaman. Semua ini adalah salah satu akibat ilmu yang

sangat kurang dalam memahami perubahan zaman. Sehingga serbuan negara-negara adidaya dalam hal pemikiran telah menggusur moral bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia menjadi sangat materialistis. Sesuai keinginan negara adidaya dan sekutunya yang menyebarkan paham pemikiran yang sesat itu.

Negara ini menjadi semakin miskin bukan hanya karena persoalan dalam negeri yang tak kunjung sembuh namun juga ‘cekokan asing’ yang terus menerus menjejeli para gerasi muda kita agar menjadi ‘bodoh’ dalam menyikapi semua isu dunia yang ada.

Alimin Idris Lenteng Agung, Jak-Sel

Kesenjangan Merusak Kerukunan Bangsa PEMERINTAH harus terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Jika dibiarkan meningkat dan tidak cepat ditanggulangi secara sistematis dan terprogram bisa membahayakan, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan yang berakibat bisa terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri memiliki peran strategis dalam menyumbang kinerja ekspor. Dalam kenyataannya Indonesia memiliki banyak para sarjana yang lulus tetapi sulit mendapat kesempatan kerja sesuai bidangnya.

Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan keterkaitan sektor industri relatif lebih dinamis

dibanding sektor lain. Dan pada akhirnya, sektor industri mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas dibandingkan sektor lainnya. Jadi, persoalan kemiskinan dan pengangguran akan berlanjut, jika tidak terjadi perubahan pola pertumbuhan ekonomi.

Tetapi sebenarnya, peningkatan jumlah pengangguran yang terus terjadi di Indonesia ini, diduga akibat program penanganan yang bersifat sementara. Akibat penanganan yang sementara dan program yang terkesan monoton itu membuat jumlah pengangguran sulit bisa ditekan.

Alamsyah K Kampung Melayu, Jakarta Timur

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Kuswandi, Petrus, Bogor : Aris Basuki (Koordinator), M. Ibrahim, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 8 April 2015

6

Menpora Tak Ingin

Menje gal Menjeg Klub Mana pun Manapun

Suluh Indonesia/ant

PERSELA KALAHKAN PERSIJA – Pemain Persija Jakarta Bambang Pamungkas (kanan) berusaha merebut bola dari kaki pesepak bola Persela David Ngan Pagbe (kiri) dalam pertandingan ISL di stadion Surajaya Lamongan, Jawa Timur, kemarin. Persela berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 1-0.

Persija Menyerah

Di Lamongan LAMONGAN – Persija gagal mengulangi hasil positif saat dikalahkan Persela Lamongan pada partai kedua ISL di Stadion Surajaya, lamongan kemarin. Setelah sebelumnya berhasil mengemas satu angka dari tuan rumah Arema pada laga perdana lalu, kemarin Persija Jakarta harus menyerah 01 dari Persela Lamongan.

Dalam penguasaan bola, Macan Kemayoran dinilai lebih unggul. Bahkan Bambang Pamungkas sempat mengoyak jala gawang Persela ketika laga baru berjalan dua menit.

Sayang, gol itu dianulir karena wasit menganggap Bepe lebih dulu terperangkap offside. Lima menit berselang Macan Kemayoran kembali nyaris unggul. Greg Nwokolo menanduk sebuah umpan.

Sayang, sundulannya masih

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi tidak ingin menjegal klub manapun terkait rencana pemberian sanksi Arema dan Persebaya yang bermain pada laga perdana Qatar National Bank League meski gagal lolos verifikasi yang dilakukan BOPI. “Tidak benar saya ingin menjegal, saya ini orang Persebaya dan anak saya penggemar Arema, memang di satu sisi harus tegakkan aturan, namun di sisi lain ada kecintaan terhadap klub,” kata Imam di Jakarta, kemarin.

Seandainya masing-masing klub memenuhi aturan sesuai dengan UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) dan menyiapkan data-data verifikasi yang lengkap, tidak akan ada masalah yang timbul sampai saat ini. “Karena munculnya

Persija Jakarta, dan Persipura Jayapura. Sementara klubklub di kategori B antara lain Bali United, Barito Putera, Persiram Raja Ampat, Pusamania Borneo FC, PSM Makassar, Persiba Balikpapan, Mitra Kukar, Persela Lamongan, Perseru Serui, Pelita Bandung Raya, dan Gresik United.

Sedangkan dua klub dalam kategori C yang belum mendapat rekomendasi BOPI yakni Arema Indonesia dan Persebaya Surabaya, namun dua klub tersebut tetap mengikuti laga perdana QNB League.

Arema tetap menjalankan pertandingannya melawan Persija pada Sabtu (4/4) di Stadion Kanjuruhan, Malang sedangkan Persebaya menggelar laga melawan Mitra Kukar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Minggu (5/4). (ant)

Boaz Salossa Sudah Bisa Tampil

membentur tiang. Babak pertama berakhir tanpa gol.

Di babak kedua, Persija kembali mengambil inisiatif penyerangan. Namun, lagilagi serangan mereka berhasil dipatahkan lini pertahanan Persela yang kali ini tampil cukup displin. Di menit ke 70, pelatih Rahmad Darmawan menarik keluar Bepe dan memasukkan Yevgeni Kabaev.

Tapi perubahan itu tak berbuah hasil karena Persija tetap kesulitan menembus pertahanan Persela.

Sialnya, di tengah upaya mencari gol, gawang Persija justru kebobolan di detik-detik terakhir. David Pagbe memastikan kemenangan tim tuan rumah dengan sundulan menyambut sebuah umpan sepak pojok pada menit kedua injury time (90+2). (grd)

Single Badminton Open Championship

Diikuti 1.170 Atlet JAKARTA - Untuk terus mengasah kemampuan pebulutangkis Indonesia pada nomor tunggal, sebanyak sembilan negara bersaing di ajang Single Badminton Open Championship dengan total peserta mencapai 1.170 atlet. Dalam perhelatan yang digelar 7-12 April di Tennis Indoor Senayan, pebulutangkis Indonesia harus bersaing menghadapi Korsel, Malaysia, UEA, Vietnam, Qatar, Jepang, India, dan Filipina.

Kegiatan ini baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia untuk nomor tunggal putra dan putri, dan diharapkan bisa menjadi ajang untuk membina pengalaman dan menjadi tolak ukur program yang sudah dijalankan. “Kami menyambut gembira dan penuh sukacita atas perhelatan ini, apalagi ini untuk pertama kalinya diselenggarakan, semoga perhelatan ini bisa mencetak bibit unggul yang nantinya bisa menjadi atlet bulutangkis masa depan,” ucap Ketua Umum PP PBSI, Gita Wirjawan kepada wartawan saat pembukaan di Jakarta, kemarin.

Bagi pihak penyelenggara, perhelatan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi, mengingat selama ini pada nomor tunggal sudah sangat jarang menghadirkan prestasi untuk negara. “Kami menaruh kepedulian untuk menggelar perhelatan ini, hal ini dilandasi merosotnya prestasi bulutangkis Indonesia di sektor tunggal putra dan putri belakang ini, dan melalui perhelatan ini, semoga Indonesia bis kembali melahirkan pemain berkualitas seperti era tahun 1970 dan 1990,” ucap penyelenggara, Haryanto Arbi.

Kejuaraan ini memperebutkan total hadiah senilai Rp.226 juta, dan akan mempertandingkan 7 kategori usia, yaitu : usia dini, anak-anak, pemula, remaja, taruna, dewasa, dan veteran ganda putra. (pts)

UU harus ditaati bukan untuk dilanggar, tentu saya kecewa,” tuturnya.

Sebelumnya, pada Rabu, (1/4) BOPI menetapkan hanya 16 dari 18 klub yang diverifikasi untuk direkomendasikan mengikuti kompetisi Qatar National Bank (QNB) League musim 2015-2016 yang dimulai 4 April karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.

Dari 18 klub yang telah diverifikasi oleh BOPI dibagi menjadi tiga kategori yang direkomendasi karena memenuhi persyaratan penuh (kategori A), direkomendasi dengan catatan ringan (kategori B), dan belum direkomendasi (kategori C).

Klub-klub dalam kategori A ialah Semen Padang FC, Sriwijaya FC, Persib Bandung,

JAYAPURA - Kapten tim Persipura Jayapura, Boaz TE Salossa dipastikan sudah bisa dimainkan ketika tim berjuluk

Mutiara Hitam itu menjamu Bali United Pusam dalam laga lanjutan QNB League di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Rabu (8/4) sore ini. “Boaz cedera lutut, tapi tadi dia sudah berbicara dengan dokter tim dan pelatih Oswalod Lessa bahwa pada laga besok, ia sudah bisa dimainkan,” kata asisten pelatih Persipura Jayapura Chrisleo Yarangga di Koya Jayapura, Papua, Selasa.

Kehadiran Boaz, kata Chris sapaan akrab Chrisleo Yarangga sudah tentu akan meningkatkan daya gedor timnya. “Boaz akan memberikan warna bagi tim. Kalau terkait Lancine Kone, belum bisa diturunkan karena masih urus visa,” katanya.

Mengenai strategi menghadapi skuad asuhan Indra Syafrie, mantan penyerang Persipura Jayapura era 1990-an itu mengatakan tidak akan banyak berubah. “Strateginya mungkin tetap sama sewaktu mengalahkan Persiram. Hanya ada Boaz yang hadir. Dan tentunya besok kami akan memanfaatkan semua peluang yang ada agar bisa cetak gol dan raih kemenangan,” katanya.

Menyinggung soal skuad Bali United yang sebaguan besar dihuni pemain jebolan Timnas U-19 dan memiliki kecepa-

tan yang baik diberbagai lini, Chris mengatakan jika hal itu sudah bisa diantisipasi dengan ciri khas permainan Persipura.

“Kami juga akan andalkan bola pendek, cepat, terukur dan langsung ke sasaran. Tentunya laga besok akan berlangsung dengan menarik,” katanya.

Soal adanya mantan kiper Persipura Jayapura, Yoo Jae Hoon yang sudah pasti memahami karakter permainan tim Persipura, Chris mengakui jika pemain asal Korea Selatan itu memiliki kemampuan mengumpan bola langsung ke jantung pertahanan lawan. “Tapi saya sudah bicara dengan pemain, agar hal itu bisa segera diantisipasi, jangan terlena dengan gayanya mereka, termasuk Yoo Jae Hoon,” katanya.

Sementara ini, tim kebanggaan publik Kota Jayapura mengantongi tiga angka berkat kemenangan dari tim asal Papua Barat, Persiram Raja Ampat dengan skor akhir 2-0. Pada laga itu, Boaz TE Salossa, Bio Paulin, Johanis Tjoe dan Lancine Kone tidak dimainkan oleh pelatih Oswaldo Lessa. Sedangkan, Bali United pada laga sebelumnya, takluk dari tuan rumah Perseru Serui di Stadion Marora dengan skor 1-2, lewat gol Osas Saha. (ant)

lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 8 April 2015

7

Schweinsteiger Dipastikan

Absen di Piala Jerman BERLIN - Gelandang Bayern Munich Bastian Schweinsteiger dipastikan absen untuk pertandingan perempat final Piala Jerman melawan Bayer Leverkusen pada Rabu, setelah gagal memulihkan diri dari cedera pergelangan kaki. “Bastian Schweinteiger tidak akan pergi ke sana, tentu saja tidak,” kata pelatih Pep Guardiola kepada para pewarta pada Selasa, di mana gelandang bertahan itu bergabung dalam daftar panjang cedera pemain.

Kapten Jerman itu mening-

galkan lapangan karena cedera pergelangan kaki saat timnya menang 1-0 atas Borussia Dortmund di Liga Jerman pada Sabtu. Schweinteiger absen pada empat bulan pertama musim ini karena cedera lutut, di mana ia baru pertama kali tampil untuk Bayern di musim ini pada Desember.

Bayern, yang mengejar pencapaian treble, tidak akan diperkuat dua pemain sayap Franck Ribery dan Arjen Robben, serta David Alaba, Javi Martinez, dan kiper cadangan Tom Starke. (ant)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tevez Dipastikan

Absen di Laga Semifinal Piala Italia ROMA - Juventus harus membalikkan defisit 1-2 di pertandingan pertama dari Fiorentina tanpa pencetak gol terbanyak Carlos Tevez, pada pertandingan semifinal kedua Piala Italia yang dimainkan Selasa setelah pemain Argentina itu mendapat cedera paha.

Tevez (31) merupakan pencetak gol terbanyak di Liga Italia dengan 17 gol, dan akan menjalani sejumlah pengujian pada Rabu, di mana Juventus berharap dirinya bugar untuk

pertandingan perempat final Liga Champions melawan AS Monaco pada 14 April.

Sang pemain telah meninggalkan Florence pada Selasa dan kembali ke Turin dengan “rasa tidak nyaman dari kelelahan otot flexor di paha kanannya,” demikian bunyi pernyataan di situs resmi Juventus. Juara bertahan Napoli akan menjamu Lazio di semifinal lain yang dimainkan pada Rabu. Pertandingan pertama mereka berakhir imbang 1-1 di Roma. (ant)

Suluh Indonesia/ap

HUKUMAN LEBIH KERAS - Presiden FIFA Sepp Blatter minta hukuman yang lebih keras untuk tim dan asosiasi yang diketahui bersalah atas rasisme dan diskriminasi karena menilai sanksi keuangan kurang efektif.

Blatter Inginkan Hukuman yang

Le bih K er as untuk R asisme Lebih Ker eras Rasisme KAIRO - Presiden FIFA Sepp Blatter meminta dijatuhkannya hukuman yang lebih keras untuk timtim dan asosiasi-asosiasi yang diketahui bersalah atas rasisme dan diskriminasi dan mengatakan sanksisanksi keuangan terlihat kurang efektif. Statuta-statuta sekarang mengizinkan sanksi-sanksi yang lebih keras untuk diimplementasikan, ketika perang melawan “momok rasisme dan diskriminasi tidak dap-

at dimenangi,” ucapnya kepada kongres Konfederasi Sepak bola Afrika, Selasa.

“Kami harus menghukum bukan hanya melalui denda dan penutupan stadion, namun kami harus menggunakan peraturan-peraturan kami untuk menskors tim-tim, untuk mengurangi angka-angka mereka atau bahkan mendegradasi mereka jika rasisme berlanjut,” tutur Blatter.

Blatter mengingatkan negara-

negara Afrika besarnya dukungan keuangan kepada asosiasi-asosiasi sepak bola Afrika dari badan sepak bola dunia, ketika ia membuka kongres di hotel Kairo pada Selasa.

Blatter, yang diharapkan akan mendapat dukungan nyata dari 54 negara benua itu ketika ia mengajukan diri untuk pemilihan presiden FIFA bulan depan, mengatakan FIFA telah menghabiskan 700 juta dolar dalam berbagai program di seante-

ro Afrika.

“Kami mungkin semestinya menghabiskan lebih untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak,” tambahnya, berkaca pada janji-janji tiga rivalnya pada pemilihan presiden FIFA untuk bantuan keuangan yang lebih banyak kepada negara-negara anggota.

Blatter mendapat sambutan hangat dari delegasi Afrika, yang kontras dengan kritik tajam yang diter-

imanya ketika menghadiri kongres UEFA di Wina bulan lalu. Kongres CAF pada Selasa juga dihadiri oleh Pangeran Alin bin Al Hussein dari Yordania, Presiden Asosiasi Sepak Bola Belanda Michael van Praag, dan mantan pemain internasional Portugal Luis Figo, yang semuanya merupakan saingan Blatter pada pemilihan presiden FIFA mendatang, namun mereka tidak diizinkan untuk mengikuti rapat.

Bale Diragukan Tampil Lawan Rayo MADRID - Pemain sayap Real Madrid Gareth Bale memiliki masalah kaki dan berpeluang absen pada pertandingan Liga Spanyol melawan Rayo Vallecano pada Rabu, ketika Real berupaya terus memberi tekanan terhadap pemuncak klasemen Barcelona, kata pelatih Carlo Ancelotti pada Selasa. Absennya Bale, jika dikonfirmasi, akan membuat Ancelotti harus membuat pilihan sulit antara James Rodriguez atau Isco di lini tengah, untuk mendampingi Toni Kroos dan Luka Modric.

James bermain untuk pertama kalinya setelah absen dua bulan karena cedera saat Real menghancurkan Granada dengan skor 9-1, dan Isco kembali kembali dari skors satu pertandingan, yang membuat Ancelotti dapat memainkan dua pengatur permainan yang ia miliki di tim intinya, di mana Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema mengisi lini depan.

“Kami memiliki masalah dengan Bale, yang terkilir pada kaki kirinya,” kata Ancelotti pada konferensi pers.

“Keduanya (James dan Isco) dapat bermain sebab mereka telah bermain bersama beberapa kali,” tambah pria Italia.

“Ini bukan perdebatan mengenai Isco atau James, namun perdebatan mengenai tim yang dalam bentuk sangat bagus.

Sangat penting untuk memilih antara pemain-pemain dengan kualitas seperti itu, karena mereka adalah dua pemain yang lengkap, yang dapat bermain pada beberapa situasi di lapangan.”

Real dapat membuat mereka tertinggal tujuh angka dari Barca, ketika mereka masuk ke lapangan di markas Rayo di pinggiran Madrid. Barca, yang menang 1-0 di markas Celta Vigo pada Minggu, akan menjamu Almeria pada Rabu sore.

Barca memiliki 71 angka dengan sembilan pertandingan tersisa, di mana Real mengoleksi 67 angka, dan juara bertahan Atletico Madrid, yang menjamu Real Sociedad pada Selasa malam, tertinggal lima angka dari tetangganya untuk menghuni peringkat ketiga.

Rayo tampil cukup baik pada musim ini, dan berada di urutan kesembilan setelah kemenangan 2-1 atas Eibar pada Jumat. “Mereka berada di penampilan terbaiknya di musim ini,” kata Ancelotti. “Posisi mereka di klasemen berbicara untuk itu. Kami sangat mewaspadai kesulitan-kesulitan yang mungkin dapat terjadi.” (ant)

BOGOR

Presiden CAF Issa Hayatou, yang pada tahun lalu memohon kepada para anggotanya untuk mendukung upaya Blatter mempertahankan jabatan, mengulangi permintaannya bagi Afrika untuk mendukung sang petahana. “Ia merupakan mitra yang dapat dipercaya, dan di Afrika kami mengetahui eman-teman kami dan memberikan apa yang layak mereka dapatkan,” tambah Hayatou. (ant)

Enrique Tak Cemaskan

Puasa Gol Neymar BARCELONA - Pelatih Barcelona Luis Enrique tidak cemas dengan puasa gol Neymar dan yakin penyerang Brazil itu akan segera kembali ke permainan terbaiknya, ketika Barcelona meneruskan upaya mereka untuk mengulang kesuksesan treble 2009 mereka. Setelah menjalani paruh pertama musim yang impresif, Neymar kesulitan tampil bagus sejak pergantian tahun dan tidak mencetak gol untuk sang pemuncak klasemen Liga Spanyol, sejak mencetak gol pembuka ketika menang 5-0 atas Levante pada 15 Februari.

Pemain 23 tahun itu tidak tampil menawan saat mereka menang 1-0 atas Celta Vigo pada Minggu, dan menghabiskan sebagian besar pertandingan dengan ditempel ketat oleh bek Hugo Mallo. “Saya tidak cemas sama sekali,” kata Luis Enrique pada konferensi pers sebelum pertandingan Liga Spanyol menjamu Almeria pada Rabu.

“Kita berbicara mengenai pemain yang luar biasa, pemain papan atas,” tambah mantan gelandang Spanyol dan Barca itu, yang menikmati kesuksesan pada durasi kerja pertamanya di Nou Camp.

“Dan dari apa yang saya lihat di lapangan, saya yakin rentetan golnya akan segera kembali dan ia akan kembali ke penampilan terbaiknya. Sekarang ia membantu kami dengan cara yang kurang

spektakuler, kurang terlihat bagi Anda, namun ia memberi banyak hal kepada tim yang menurut saya merupakan hal penting.”

Barca dapat memperbesar keunggulan mereka atas tim peringkat kedua Real Madrid menjadi tujuh angka dengan kemenangan atas Almeria, menambah tekanan pada Real yang akan berhadapan dengan tim sekota Rayo Vallecano dua jam kemudian.

Pasukan Luis Enrique kesulitan untuk menembus delapan besar di Liga Champions untuk menghadapi Paris Saint Germain, dan akan bertekad meraih Piala Spanyol ke27nya ketika mereka bermain melawan Athletic Bilbao di final pada 30 Mei. Barca menjadi tim Spanyol pertama yang memenangi treble yakni liga dan piala domestik serta Liga Champions, pada musim pertama pep Guardiola sebagai pelatih pada 2008/2009. Guardiola merupakan rekan setim Luis Enrique, serta pelatih kepala Almeria Sergi Barjuan, yang setuju untuk mengambil alih posisi pelatih klub Andalusia itu pada Senin, menyusul pemecatan Juan Ignacio Martinez pada Minggu. “Ia merupakan teman dan saya akrab dengannya dari waktu ke waktu,” kata Luis Enrique. “Saya senang ia memiliki kesempatannya dan saya berharap ia memanfaatkannya mulai Kamis.” (ant)

JAKARTA

PASANG IKLAN GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat Telp. 021-5357602 Fax. 021-53670771

Hubungi : 021-5357602 Fax : 021-53670771 G.47-Dir

Nasi nal

Suluh Indonesia, Rabu 8 April 2015

Disdikbud Lebak

Kebakaran di Rohil

Pecat Kepala Sekolah Cabul LEBAK - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lebak, Banten, memecat kepala sekolah SDN berinisial DD (50) yang diduga berbuat pencabulan kepada lima siswinya di Kecamatan Gunungkencana. ‘’Kami memecat DD dari jabatannya sebagai kepala sekolah SDN dan perkaranya kini ditangani oleh Polres Lebak,” kata Kepala Disdikbud Kabupaten Lebak Asep Komar Hidayat saat dihubungi di Lebak, kemarin.

Menurut dia, kepala sekolah SDN Sukanegara Kecamatan Gunungkencana dipecat kare-

na melakukan dugaan pelecehan seksual terhadap lima siswanya.

Pemecatan dilakukan langsung oleh Kepala Disdikbud Kabupaten Lebak dan proses hukumnya dilimpahkan pada kepolisian setempat.

Mereka para korban pelecehan itu antara lain AR (7), SA (7), CA (8), RA (8) dan SI (8).

Pelecehan itu dilakukan di rumah kepala sekolah dengan cara memangku siswi dan menggesek-gesekkan kemaluan. Kelima siswa yang menjadi korban itu setelah dibujuk rayu tersangka dengan mem-

8

berikan uang antara Rp2.000-4.000.

Pemecatan kepala sekolah ini, ujarnya, karena perbuatannya tidak mencerminkan sebagai perilaku pendidik. ‘’Kami berharap ke depan tidak terulang kembali kasus memalukan itu,” katanya.

Ia mengatakan,pihaknya pekan depan akan mengumpulkan semua kepala sekolah yang ada untuk mendapat pembinaan.

Pembinaan itu antara lain moralitas, kedisiplinan kerja, kinerja dan lain. (ant)

Tewaskan Tiga Anak PEKANBARU - Kebakaran hebat, yang menghanguskan enam rumah di Kabupaten Rokan Hilir, Riau pada Senin (6/4) malam, menyebabkan tiga anak tewas yakni Farhan (2), Yuni (7), dan M Jamal (10). ‘’Ketiga anak tersebut tewas setelah tidak dapat menyelamatkan diri, sementara orang tua korban, Awaludin dan Mila berhasil selamat,” kata Kapolres Rokan Hilir AKBP Subiantoro di Pekanbaru, kemarin.

Ia menjelaskan, ketiga anak tersebut tewas karena pada saat kejadian sedang tertidur, sehingga ketika kebakaran hebat terjadi, orang tuanya tidak dapat menyelamatkan ketigan-

Peristiwa kebakaran yang ya. ‘’Yang selamat hanya satu terjadi pada Seanak dari kenin (6/4) malam luarga terseini selain mengbut, yakni M hanguskan ruAlwi,” lanjutmah Awaludin, nya. juga turut mengSementara hanguskan ruitu, Mila, sang mah milik Watibu korban mo, Agus, juga turut Bakar, Indra, mengalami dan Alim. luka bakar Lebih lanjut setelah sebeia mengatakan lumnya berukebakaran paya menyetersebut diduga lamatkan ketidisebabkan lamga anaknya, pu penerangan walau usaha AKBP Subiantoro yang berupa tersebut lampu minyak terjatuh dan gagal.

menyambar dinding rumah yang terbuat dari papan.

Sementara itu, mobil Pemadam Kebakaran tidak dapat masuk ke area sekitar kebakaran karena sulitnya akses. “Api sendiri dapat dipadamkan satu jam usai kejadian,” jelasnya.

AKBP Subiantoro menjelaskan bahwa kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Saat ini, lanjutnya, ketiga jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah DR Pratomo Bagan Siapi-Api. “Rencananya ketiga korban akan dimakamkan hari ini,” ujarnya. (ant)

SPIRITUAL BUNDA NORMA DAYAK KAL-TIM SUDAH menjadi rahasia umum ilmu spiritual Dayak sangat manjur untuk masalah percintaan, juga bisnis. Salah satu tokoh yang menguasai kesaktian khas Dayak, adalah Bunda Norma yang mewarisi kemampuan sang ayah, suku Dayak Hulu S u n g a i Mahakam.

Selain masalah percintaan, Bunda Norma s e r i n g didatangi orang penting yang ingin naik pangkat dan para pembisnis kelas atas. Untuk

Suluh Indonesia/ant

TRANSPORTASI SUNGAI - Sejumlah penumpang turun dari perahu tembo di Bengawan Solo, Kabupaten Bojonegoro, kemarin. Dishub setempat mengharapkan Kemenhubmeningkatkan prasarana dan sarana transportasi sungai tersebut yang saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan transporasi darat.

Dua Dusun Warga Lebani

Alami Kesulitan Air Bersih MAMUJU - Dua dusun di Desa Lebani, Kecamatan Tappalang Barat, Kabupaten Mamuju, Sulbar hingga kini masih mengalami kesulitan air bersih sehingga warga setempat harus rela memikul air dengan jarak tempuh hingga 1,5 kilometer setiap harinya. ‘’Derita warga telah berlangsung lama semenjak proyek perpipaan yang dibangun sejak tahun 2011 sudah tidak berfungsi lagi. Akibatnya, warga harus rela mencari air bersih di sekitar bantaran sungai dengan jarak tempuh sekitar 1,5 kilometer. Warga merasakan beban karena akses jalan ke pusat air bersih juga rusak sehingga kami harus

berjalan kaki sambil memikul beban air,” Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lebani, Muhayat di Mamuju, kemarin.

Menurutnya, krisis air bersih yang melanda dua dusun ini diantaranya Dusun Anpera dan Dusun Lebani Selatan dengan jumlah 67 KK. Warga yang bermukim di daerah itu berharap banyak agar pemerintah memberikan perhatian yang serius sehingga warga bisa mendapatkan air bersih.

Ia menyebutkan, pemerintah desa telah sempat mengusulkan dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musren-

bangdes), namun harapan warga ini belum ada realisasi. ‘’Perhatian pemerintah tentu menjadi harapan agar derita warga Desa Lebani akan krisis air bersih bisa terpenuhi. Bukan hanya persoalan air bersih, namun juga persoalan jaringan listrik juga belum masuk,” katanya.

Meski demikian kata dia, upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan listrik telah di depan mata setelah PLN memasang tiang listrik ke wilayah Kecamatan Tapppalang Barat. ‘’Dua persoalan ini menjadi tuntutan masyarakat yang ada di Lebani,’’ katanya. (ant)

Banjir di Aceh Jaya

Dua Kecamatan Terisolir MEULABOH - Pemukiman penduduk di dua kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya dikepung banjir, menyusul hujan lebat melanda daerah itu dalam dua hari terakhir, sehingga mengakibatkan jebolnya tanggul Sungai Teunom.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Aceh Jaya Amren Sayuna yang dihubungi di Calang, Selasa mengatakan, sejak Senin malam ribuan warga dalam Kecamatan Teunom dan Pasie Raya berhasil dievakuasi. ‘’Hari ini banjirnya sudah mulai surut dan aktivitas masyarakat sudah hampir

normal, kami sudah turun menyerahkan bantuan logistik. Ini banjir hantaran dari Tangse, Kabupaten Pidie, yang sering terjadi banjir bandang.

Kalau di sana sudah hujan maka kami di sini kena imbasnya,” katanya.

Amren Sayuna mengatakan, kondisi cuaca ekstrim melanda sebagian wilayah Aceh tidak dapat diprediksi kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana alam, namun yang pasti apabila hujan terus menguyur masyarakat dimintakan waspada.

Katanya, ketinggian air banjir melanda sejak Senin sore

tersebut tidak membuat semua masyarakat harus panik dan mengungsi karena sudah terbiasa sebab mayoritas rumah penduduk yang terendam adalah yang berada di DAS. Selain itu kata Amren, banjir hantaran Sungai Tangse tersebut tidak separah dengan banjir yang terjadi pada akhir tahun 2014 yang membuat seluruh masyarakat harus dievakuasi untuk diungsikan ke tempat lebih aman. ‘’Tidak separah dulu, banjir ini hanya menggenangi halaman rumah,’’ katanya. (ant)

Bunda Norma

yang satu ini Bunda Norma Menolak untuk menyebutkan nama orang-orang yang dimaksud.

“Pernah datang seorang yang ternyata tokoh pejabat penting, mengutarakan maksudnya agar tembus proyek-nya. Tadinya Bunda tidak percaya didatangi orang sepenting ini. Dengan segenap daya cipta, Bunda memohon kepada Tuhan agar tercapai apa yang beliau inginkan Alhamdulillah, beberapa hari kemudian beliau menelpon dan memberitakan bahwa proyeknya tembus dan sukses besar,” kenang wanita keibuan yang membahasakan ‘Bunda’ kesemua orang yang ditemuinya. Bunda Norma juga dikenal sebagai “penjaga” konser-

konser artis band ternama, sehingga sering keliling Indonesia mendampingi tur konser.Bunda Norma juga siap memberikan Susuk Pemikat, dan Susuk Kharisma, untuk bisnis dan percintaan banyak sekali yang membuktikan: Pemuda bisa dapat pacar cantik, wanita 40 tahun dapat suami, dan seorang pria paruh baya yang ditinggal mati istrinya bisa dapat pasangan lagi.

“Kesaktian Dayak ini adalah titipan Yang Maha Kuasa. Dan dengan kehendak-Nya, masalah karir, jabatan dan percintaan 99% pasti bisa tuntas. Sedangkan bagi yang terkena santet, bisa bebas hanya 5 menit,”unjarnya.(nm)

Alamat praktek: jalan Kodau gang Mushola RT.04 RW.13 No.54, Jati Makmur, Pondok Gede. Telpon 021-91584169, 081311326629