Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 7 Agustus 2015
No. 141 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Kader PDIP Diadili JAKARTA - KPK mengatakan, berkas perkara kasus dugaan korupsi dalam bentuk penyuapan dari marketing manager sekaligus pemilik dan pemegang saham terbesar PT Mitra Maju Sukses (PT MMS) Andrew Hidayat atas nama tersangka Adriansyah, dinyatakan lengkap atau P21.Dengan lengkapnya berkas tersebut, maka anggota DPR dari fraksi PDI-P tersebut akan segera diseret ke meja hijau ’untuk menghadapi perkara kasus yang melilitnya. ‘’Kita melakukan pelimpahan terhadap tersangka A (Adriansyah) dan berkas perkaranya ke penuntutan,’’ kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, kemarin. Dengan dilimpahkanya berkkas perkara terhadap tersangka tersebut, tim
penuntut umum KPK akan segera menyusun rencana dakwaan untuk dikirimkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta. ‘’Dalam waktu 14 hari ke depan, akan dilimpahkan ke pengadilan,’’ imbuh Priharsa. Menanggapi kelengkapan berkas perkara kasus yang melilitnya, mantan Bupati Tanah Laut, Kalsel dua periode tersebut enggan berkomentar apapun ketika dicecar awak media usai menjalai berita acara kelengkapan berkas. Ia terus diam membisu sambil berjalan ke mobil tahanan yang akan membawanya ke rumah tahanan. Namun sebelumnya, saat bersaksi dalam persidangan untuk terdakwa Andrew Hidayat penyuapnya, Adriansyah mengakui menerima sejumlah uang milyaran rupiah dari Andrew Hidayat.(wnd)
Suluh Indonesia/ant
DITAHAN KPK - Mantan GM Divisi Gedung PT Hutama Karya Budi Rachmat Kurniawan berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa sebagai tersangka korupsi di Gedung KPK Jakarta, kemarin.
Hasyim Muzadi :
PBNU Vakum Kepemimpinan
Suluh Indonesia/ant
TOLAK HADIRI PEMILIHAN - Pengasuh Ponpes Tebuireng KH Salahuddin Wahid (tengah) memberikan keterangan media di Jombang, kemarin. Gus Sholah yang juga adik almarhum Gus Dur tidak akan mendatangi lokasi pemilihan Ketua Umum (Ketum) PBNU di Alun-Alun Jombang, karena proses muktamar dari awal sudah bermasalah.
MALANG - Mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi menyatakan saat ini PBNU vakum dari kepemimpinan, bahkan kekosongan pemim-pin ini akan terjadi sampai digelar kembali muktamar untuk memilih calon ketua umum yang legal. ‘’Saya tegaskan sekali lagi bahwa PBNU sekarang ini vakum, organisasinya memang ada, tapi pemimpinnya tidak ada sampai ada muktamar lagi,” tegas Hasyim Muzadi di kediamannya Kompleks Ponpes Al-Hikam Malang, kemarin. Menurut Hasyim, wilayah dan cabang memiliki hak hukum dan hak memilih untuk menggelar kembali muktamar karena muktamar yang digelar di Jombang dan baru usai itu tidak sesuai aturan, prosedur serta tidak tertib, bahkan bisa dikatakan cacat hukum. Sebab, esensinya prosedur organisasi tidak dilalui secara normal. Oleh karena itu, tegasnya, selama vakum kepemimpinan tidak ada tokoh atau siapa pun bisa mengatasnamakan PBNU sampai digelar muktamar ulang yang konsti-
tusional. Pengurus wilayah atau di bawahnya tidak perlu khawatir akan terjadi pembekuan maupun “reshuffle” pengurus wilayah karena saat ini PBNU-nya sendiri vakum. Hasyim mengaku bahwa dirinya juga tidak bersedia untuk dicalonkan sebagai Rais Aam dari forum yang diikuti 29 wilayah yang sebenarnya memenuhi kuorum di Ponpes Tebuireng. ‘’Kalau saya terima pencalonan itu, NU akan pecah. Begitu juga ketika saya menerima pencalonan dari forum yang digelar di alun-alun karena statusnya cacat hukum, apakah bisa diterima akal jika dua forum mengaku semua kuorum, ini bagaimana,” kata pengasuh Ponpes mahasiswa Al-Hikam tersebut. Muktamar Tandingan Meski ada 29 PWNU yang keluar dari Muktamar di alunalun Jombang dan bergabung ke kubu Salahuddin Wahid di Tebuireng, Hasyim Muzadi membantah bahwa NU pecah, sebab tidak ada muktamar tandingan atau NU tandingan. Yang terjadi, kata Hasyim,
adalah gerakan pemurnian NU dari penyusupan ideologi atau aliran pemikiran yang merusak keimanan dan perilaku avonturir para politisi. ‘’Gerakan pemurnian ini akan menjadi arus besar di dalam NU karena seluruh wilayah dan cabang menyaksikan sendiri bagaimana selama proses muktamar. Muktamirin diperlakukan semena-mena mulai dari sulitnya pendaftaran, rekayasa persidangan, dan perlakuan kasar terhadap para ulama dan kiai. Hikmahnya adalah semua warga NU bisa mengetahui betapa bahayanya penyusupan yang dilakukan secara komprehensif,” tegasnya. Hasyim mengemukakan bahwa dirinya juga memberikan apresiasi atas mundurnya atau penolakan Gus Mus (Mustofa Bisri) saat dicalonkan sebagai Rais Aam. Dengan begitu, menunjukkan Gus Mus tidak ingin menjabat dari sebuah proses abal-abal. Hasyim juga mengungkapkan kekecewaannya selama proses Muktamar NU yang dinilai tak sesuai dengan aturan organisasi. (ant)
Kendurnya Manajemen Kenegaraan CENDEKIAWAN Komaruddin Hidayat mengatakan manajemen kenegaraan dan kebangsaan Indonesia mengalami pengenduran hingga menjelang 70 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Komaruddin di Jakarta, kemarin mengatakan, manajemen kenegaraan dan kebangsaan Indonesia kendur. Ibarat rumah, Indonesia memiliki tiang yang tidak kokoh di mana pintu dan jendelanya terbuka, yang mengakibatkan angin dari luar masuk dengan bebas. Ada pun “angin” yang dimaksud Komaruddin adalah informasi, pihak serta modal asing.
Pihak yang diharapkan dapat “mengencangkan” kekenduran ini, lanjut Guru Besar Filsafat Agama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, adalah birokrasi serta pemimpin, dimulai dari tingkat pimpinan daerah. ‘’Pemda-pemda di era otonomi daerah sebenarnya diharapkan menjadi penengah, di mana dia melayani ke bawah dan memperkuat ke atas,” katanya.
Namun sayangnya, hal tersebut tidak berhasil dilakukan di masa kini. Sebab, menurut pria yang pernah menjabat sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kenyataan yang terjadi adalah pemda tidak melayani ke bawah dan tidakkompak/ solid menjalin hubungan dengan pemerintah pusat. Padahal, tutur dia, Indonesia yang memiliki wilayah dengan sumber daya yang berbeda-beda, semestinya memiliki pemimpin kuat untuk dapat melakukan pemerataan pembangunan. ‘’Mestinya bisa dilakukan dengan subsidi silang,
saling melengkapi antardaerah. Namun memang, negara sebesar ini memang tidak bisa merata dalam waktu cepat,” katanya. Selain itu, gagalnya otonomisasi daerah untuk memaksimalkan asetaset daerah, kata Komaruddin, disebabkan pemimpin daerah tidak mumpuni. ‘’Kesalahan itu sebenarnya akibat partai politik gagal mencalonkan figur yang berkualitas menjadi pimpinan daerah. Parpol cenderung memilih yang berduit saja,” tutur laki-laki yang mendapatkan gelar Doktor Filsafat dari Middle East Technical University, Turki, ini. (ant)
Oknum PNS Diduga
Cuci Uang Untuk Membangun Masjid JAKARTA - Setelah pernah terungkap beberapa PNS pemilik rekening gendut’ seperti Gayus HP Tambunan,Dhana Widyatmika (PNS Dirjen Pajak Kemenkeu), dan Niwen Khairiyah, PNS Pemda Batam, Kepri mencuci uang korupsi yang didapatnya dengan dibelikan berbagai aset,baru-baru ini PPATK mengendus adanya tipologi oknum PNS’ nakal, melakukan hal yang sama yang dilakukan seorang PNS yang bekerja di sebuah instansi pemerintah di Jakarta. Perihal adanya dugaan pencucian uang tersebut, diungkapkan Wakil Kepala PPATK Agus Santoso. Ia menerima sebuah laporan dari
masyarakat yang menyatakan dirinya tidak khusuk dalam menjalankan ibadah sholat di sebuah Mushola di Komplek Perumahan di Bekasi. Di sela-sela acara Diseminasi PP 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Jakarta, kemarin. Agusd mengaku bingung, karena tupoksi pekerjaan dan wewenanganya tidak mengurusi hal peribadatan. ‘’Saya tanya, loh apa hubunganya sholat dengan PPATK,’’ ujarnya heran. Melihat sang terlapor keheranan, pihak pelapor pun langsung menceritakan kronologis maksud pelaporanya ke lemba-
ga telik sandi keuangan negara tersebut.‘’Begini pak, saya tinggal disebuah kompleks perumahan, mushola kami tadinya gotong royong ,sederhana. Tapi beberapa bulan terkhir ini, ada
tetangga saya (PNS) menyumbangkan dengan nilai ratusan juta, bahkan berjanji akan mengumrohkan pengurus masjid kami,’’ urai Agus menirukan cerita pelapor. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
DAMPAK EL NINO - Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Wapres Jusuf Kalla sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan Jakarta, kemarin. Rapat tersebut membahas antisipasi dampak El Nino terhadap ketahanan pangan di Indonesia.