Edisi 01 juni 2016 | Suluh indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Pengemban Pengamal Pancasila

Rabu, 1 Juni 2016

No. 103 tahun X

MA Berhentikan Pejabat Korup JAKARTA - Mahkamah Agung mengumumkan pemberhentian sementara waktu kepada sejumlah aparatur pengadilan, beberapa di antaranya terkait dengan kasus PN Kota Bengkulu. Juru bicara MA, Suhadi di Jakarta, kemarin menyebutkan lima nama penegak hukum, di mana empat nama diberhentikan sementara dan satu nama dibebastugaskan sekaligus dipindahtugaskan. Berdasarkan surat perintah KPK Nomor 44/01/05/2016 tentang penahanan atas nama JP (Janner Purba) sebagai hakim tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, Ketua MK telah mengeluarkan Surat Keputusan 97/KMA/SK/2016 tertanggal 26 Mei 2016 untuk memberhentikan

sementara JP sebagai hakim dan pegawai negeri sipil. Dengan surat perintah yang sama dari KPK, Ketua MA melalui Surat Keputusan 98/KMA/SK/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 memberhentikan sementara hakim ad hoc PN Kota Bengkulu, Toton. MA juga memberhentikan panitera pengganti PN Kota Bengkulu Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy berdasarkan surat perintah dari KPK Nomor 44/01/05/ 2016 tanggal 24 Mei 2016 dan keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 990/DJU/SK/KEP.02/5/2016. Ketiga aparatur pengadilan tersebut sedang menjalani proses hukum di KPK terkait dugaan suap penyelesaian kasus Rumah Sakit Muhammad Yunus. (har)

Suluh Indonesia/ant

TIBA DI KEJAKGUNG - Tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin untuk pembelian saham Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim 2011-2014 yang menjadi buronan Kejakgung tiba di Kejakgung, Jakarta Selatan, kemarin.

PTUN Jakarta :

Izin Reklamasi Batal

Suluh Indonesia/ant

MENHUB TINJAU BANDARA - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan diperiksa saat kunjungan di Bandara Ngurah Rai, Bali, kemarin. Kunjungan kerja bersama perwakilan 32 negara tersebut untuk menunjukkan bahwa Bandara Ngurah Rai terbaik di Indonesia sekaligus menggalang dukungan agar Indonesia menjadi Anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) 2016-2019.

JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menerima dan mengabulkan gugatan nelayan yang mengajukan permohonan pembatalan SK Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta kepada PT Muara Wisesa Samudra selaku pengembang reklamasi. Putusan dibacakan Hakim Ketua Adhi Budhi Sulistyo dalam sidang putusan yang digelar di PTUN Jakarta, kemarin. Dalam gugatannya nelayan memohon agar PTUN Jakarta membatalkan

izin reklamasi Pulau G oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan pengembang Agung Podomoro Land. Para nelayan telah mendaftarkan gugatan sejak September 2015, dengan nomor perkara 193/ G. L H / 2 0 1 5 / P T U N - J K T . ‘’Mengabulkan gugatan penggugat menyatakan batal atau tidak sah keputusan gubernur tentang pemberian izin pada PT Muara Wisesa Samudera,” ujar Hakim Adhi saat membacakan putusan. Mendengar putusan tersebut, para nelayan yang memenuhi ruangan menyambut riuh gembira. Seorang nelayan langsung berlari ke

depan meja majelis hakim dan melakukan sujud sebagai ungkapan rasa syukur. Dalam putusan tersebut majelis hakim juga memerintahkan penangguhan pelaksanaan SK Gubernur DKI tentang Reklamasi Pulau G sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ‘’Pelaksanaan SK Gubernur ditangguhkan sampai putusan berkekuatan hukum tetap,” kata Hakim ketua Adhi Budhi Sulistyo saat membacakan putusan. Majelis hakim menyatakan surat keputusan Gubernur 2238/2014 kepada PT Muara Wisesa tidak sah. Dengan demikian, pengadilan memer-

intahkan Gubernur DKI Jakarta mencabut SKI izin Reklamasi itu. ‘’Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat putusan itu,” kata Majelis ketua Adhi. Putusan juga mencantumkan sejumlah pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan yaitu pihak tergugat tidak mencantumkan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kcil dalam penerbitan izin reklamasi. Kedua, tidak adanya rencana zonasi sebagaimana dimandatkan dalam pasal 7 ayat 1 UU No.27 tahun 2007 yang menjadi penyebab tidak sahnya izin tersebut. (har)

Tax Amnesty

Bertentangan Dengan Prinsip Keadilan dan Kemanfaatan PENGAMAT Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr Sidik Sunaryo menyatakan kebijakan “tax amnesty” yang saat ini sedang dibahas dan dituangkan dalam RUU bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Ketika menjadi pembicara dalam Konferensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seJatim di Theater UMM Dome, kemarin, Sidik mengatakan, kebijakan tax amnesty bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Seseorang yang tidak membayar pajak tidak sepatutnya mendapatkan ampunan dari negara. Kalau di Jepang, pejabat negara

yang tidak membayar pajak itu akan memiskinkan dirinya sendiri. Malu dia kalau tidak bayar pajak, karena itu sama dengan korupsi. Wakil Rektor III UMM itu mengatakan APBN Indonesia saat ini mencapai Rp 2.200 triliun, sedangkan utang negara mencapai Rp3.200 triliun, sehingga terjadi defisit anggaran sekitar Rp1.000 triliun. ‘’Jika

saja para pengemplang pajak itu membayar pajaknya secara jujur, kemungkinan defisit anggaran bisa diminimalisasi, bahkan bisa tertutup dan negeri ini tidak akan defisit,” ucapnya. RUU Tax Amnesty tersebut akan diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam waktu dekat ini. Kondisi itu menimbulkan kegelisahan bagi mahasiswa, sehingga munculah agenda Konnferensi BEM se-Jawa Timur. Sementara itu, Ketua Pelaksana konferensi, Riyanda Barmawi mengatakan banyak sekali pejabat negara yang dalam melaporkan kekayaannya tidak jujur. Misalnya dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) mereka mencantumkan kekayaan yang mereka simpan hanya Rp300 juta, padahal ada miliaran rupiah yang mereka simpan di bankbank luar negeri yang tidak terdeteksi di dalam negeri. DPR RI, lanjutnya, dalam menyusun RUU ini berdasarkan logika materiil semata, bukan logika hukum yang benar. “Ini yang ingin kami luruskan, RUU ini masih butuh banyak pertimbangan sebelum benarbenar disahkan dalam paripurna nanti,” katanya. Hasil konferensi dan diskusi yang diadakan di UMM Dome tersebut akan dibawa ke Komisi XI DPR-RI dan selanjutnya BEM akan melakukan dengar pendapat dengan anggota Komisi XI DPR-RI. “Kami berharap pemerintah mau mempertimbangkan kembali RUU Tax Amnesty ini untuk menyelamatkan bangsa ini dari para pengemplang pajak,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri BEM UMM ini. (ant)

Suluh Indonesia/ant

AKSI TEATRIKAL - Sejumlah perempuan melakukan aksi teatrikal saat pencanangan Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marjinal (GP3M) di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor kemarin. Gerakan tersebut merupakan upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah yang diwujudkan secara terpadu dengan penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dll.

La Nyalla Mattalitti Ditangkap JAKARTA - Tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana hibah Kamar Dagang Industri Jawa Timur La Nyalla Mattalitti dibawa ke Jakarta dari Singapura. Benar saudara LN (La Nyalla) dalam posisi ‘over stay’ di Singapura dan diserahkan kepada pejabat Imigrasi di KBRI Singapura untuk proses pemulangan ke Indonesia,” kata Kepala Humas Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Heru Santoso di Jakarta, kemarin.

Kejati Jatim sejak 29 Maret 2016 menetapkan La Nyalla Matalitti dalam daftar pencarian orang setelah tidak ada di rumahnya ketika akan dipanggil paksa. ‘’Kepada yang bersangkutan telah diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk sekali jalan ke Indonesia,” katanya. Menurut Heru, La Nyala akan tiba sekitar pukul 18.30 WIB di Bandara Soekarno Hatta. ‘’Yang bersangkutan dibawa dengan pengawalan petugas imigrasi kita dari KBRI Singapura yang akan

kembali ke Indonesia dengan pesawat GA 835 dengan rute penerbangan Singapura Jakarta,” ungkap Heru. Menurut Heru, rencananya La Nyala akan langsung diserahkan kepada pihak penyidik kejaksaaan di Kejakgung. Sebelumnya, PN Surabaya mengabulkan permohonan praperadilan Muhammad Ali Affandi yang menjerat ayahnya yakni La Nyalla Matalitti. Hakim tunggal Mangapul Girsang selaku hakim tunggal mengatakan Sprindik bernomor Print-397/O.5/Fd.1/

04/2016 bertanggal 12 April 2016 tentang dugaan korupsi hibah Kadin Jatim tahun 2012 dan sprindik bernomor Print.447/0.5/Fd.1/04/2016 tertanggal 22 April 2016 tentang TPPU hibah Kadin Jatim tahun 2011, tidak sah dan cacat hukum. ‘’Tidak diperiksanya La Nyalla sebagai calon tersangka dalam kedua kasus sebagai salah satu pertimbangan penetapan tersangka La Nyalla Mahmud Mattalitti tidak sah dan cacat hukum,” katanya. (ant)

K ta

Suluh Indonesia, Rabu 1 Juni 2016

2

Kilas Lapak PKL Ditertibkan SATPOL PP Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Pancoran Timur II, Kelurahan Cikoko. Sebanyak lima lapak PKL disita oleh petugas. Hotman Silaen, Kasatgas Pol PP Kecamatan Pancoran, kemarin mengatakan, berapa kali dilarang, berselang beberapa hari muncul lagi muncul lagi. Ya kita tertibkan saja langsung. Dikatakan Hotman, akibat keberadaan PKL itu, pengguna trotoar terpaksa berjalan di bahu jalan di tengah kondisi arus lalu lintas yang padat kendaraan. Bahkan, tembok yang ditanami tanaman tampak dipenuhi sampah. Hotman minta Satpol PP Kelurahan untuk menjaga lokasi ini bagaimanapun caranya agar PKL tidak kembali lagi berjualan. Setelah penertiban, PPSU dikerahkan untuk membersihkan trotoar. (kmb)

Lurah Sosialisasikan Qlue WAKIL Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat meminta agar lurah selalu berkoordinasi dengan pengurus RT/RW terkait aplikasi Qlue. Sehingga permasalahan yang ada di wilayah bisa langsung dikomunikasikan serta dicari solusi. Djarot mengatakan, ada kegiatan Pemprov di lapangan, dirinya ketemu dengan banyak ketua RW dan RT. Mereka sering cerita gagal paham menggunakan Qlue. Menurut Djarot, para ketua RW dan RT itu bukan tidak mengerti menggunakan aplikasi Qlue. Tetapi mereka belum memahami kegiatan apa saja yang boleh dikirimkan terkait lingkungan mereka ke Qlue. Sehingga kuota mengirim tiga kali sehari atau sebulan mengirim 90 laporan terpenuhi. Mereka itu taunya laporan hanya kalau ada masalah di lingkungannya saja, padahal bukan seperti itu. Kalau ada kegiatan yang positif di lingkungannya laporkan saja ke Qlue. Dengan begitu laporan sehari tiga kali itu bisa terpenuhi. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

UJIAN SBMPTN JAKARTA - Sejumlah peserta mengikuti ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dengan metode "computer basic test" (CBT) di Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta, kemarin. Sebanyak 721.314 calon mahasiswa baru mengikuti ujian SBMPTN 2016 yang dilakukan dengan dua metode yakni "paper based test" (PBT) dan CBT.

Penyaluran Raskin di Jakbar

Salah Sasaran

Aturan Biaya Perjalanan Dinas PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memperbaharui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1124 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Tidak Tetap Serta Bukan Pegawai Yang Ditugaskan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sekda Pemorv DKI Jakarta Saefullah mengatakan, Keputusan Gubernur 1124, nominal biayanya itu dianggap sudah jadul minta diperbaiki Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/5). Saefullah mengatakan, draft itu kini sedang dibahas. Setelah draft Kepgub yang baru selesai, nantinya akan diserahkan ke pimpinan DPRD DKI Jakarta. Setelah itu, nanti tergantung kebijakan pimpinan dewan dengan Pak Gubernur. (kmb)

JAKARTA - Wali Kota Jakarta Barat, Anas Effendi meminta pengawasan terhadap penyaluran beras bagi rakyat miskin (raskin) terus ditingkatkan. Sebab penyaluran raskin di wilayahnya masih banyak dilaporkan tidak tepat sasaran. ‘’Masih ditemukan raskin dijual di warungwarung, bukan disalurkan kepada yang berhak. Bagian

Kesos harus pastikan raskin di Jakarta Barat tepat sasaran,” katanya dalam rapat pimpinan bersama lurah, camat dan pimpinan UKPD di ruang pola Wali Kota Jakarta Barat, kemarin. Ia mengatakan, akan terus berupaya meningkatkan kualitas raskin yang disalurkan kepada warga. Sistem pembayaran raskin juga harus mulai didorong dengan autodebet un-

tuk meminimalisir penyimpangan. ‘’Penerapan sistem autodebet mampu meminimalisir penyimpangan, sehingga penyaluran beras subsidi tepat sasaran,” ujarnya. Sementara itu, Kabag Kesejahteraan Sosial (Kesos) Jakarta Barat, Nuraini Sylvana menjelaskan, setiap bulannya, 714,42 ton raskin didistribusikan kepada 47.628 Rumah

Tangga Sasaran (RTS). ‘’Pendistribusian raskin 2016 lebih baik. Bahkan, kelancaran distribusi serta jumlah piutang di Jakarta Barat lebih sedikit dan baik dibanding lima wilayah lain,” tandasnya. Raskin yang didistribusikan kepada warga memiliki kualitas baik setara dengan harga beras di pasaran Rp 11 ribu per kilogram. Namun dibeli oleh rakyat

miskin hanya sebesar Rp 1.600 per kilogram. Mencegah terjadinya penyelewengan pembagian raskin pada RTS, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara membagikan langsung raskin pada RTS. Lurah Koja, Depika Romadi mengatakan, di Kelurahan Koja terdapat 1.059 RTS yang tersebar pada 13 RW. (kmb)

Basuki :

Oknum PPSU Mencuri Harus Dipecat JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan oknum petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang terbukti mencuri harus dipecat. Sehingga bisa memberikan efek jera dan contoh kepada petugas lainnya. Basuki mengaku belum mendalami kasus pencurian

yang dilakukan oleh oknum petugas PPSU di Kelurahan Gandaria Utara. “Enggak tahu, coba cek saja. Kalau memang ada, harus dipecat,” tegas Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.’ Basuki mengatakan, pihaknya mudah untuk memutus kontrak dengan petugas PPSU. Karena mereka dikontrak secara individual. Jika ada

kejadian seperti ini, maka yang bersangkutan bisa langsung diberhentikan. ‘’Sekarang itu enaknya kami kontrak individual. Begitu ada kasus, kami pecat, langsung cabut semua, masukin ke penjara,” tuturnya. Basuki meminta kepada lurah dan PNS untuk melakukan pengawasan. Sehingga peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. “Makanya saya bilang

kunci itu ada di lurah sama PNS yang membawahi mereka. Itu harus dibagi, kamu kerja di mana dan di mana,” ujarnya. Seperti diketahui Kepolisian Sektor Kebayoran Baru selidiki kasus pencurian perangkat komputer dan scanner di kantor Kelurahan Gandaria Utara. (kmb) Suluh Indonesia/ant

Ini Alasan Basuki Ganti Komisaris PT Delta Djakarta JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengganti komisaris utama perusahaan PT Delta Djakarta, Heru Budi Hartono. Dalam hal ini, Basuki menunjuk Wakil Ketua Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Michael Rolnadi Cesnanta Brata. Basuki menjelaskan, penggantian lantaran Heru menjabat dua posisi komisaris sekaligus, yakni PT Delta Djakarta dan Bank DKI Jakarta. ‘’Delta kami ganti karena memang Pak Heru pegang dua (komisaris),” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin. Basuki mengatakan Heru lebih memilih menjadi komisaris di Bank DKI. Sehingga dia harus melepas jabatannya di PT Delta Djakarta. “Dia (Heru) pilih di Bank DKI. Nanti kalau dia calon kan harus lepas semua juga,” ujarnya. Lebih lanjut ungkap Basuki, jika Heru mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil gubernur, Michael yang akan menggantikan sebagai Kepala BPKAD. ‘’Penggantinya langsung Wakil BPKAD, Pak Michael saja. Karena kemungkinan kalau Pak Heru nya-

lon dan mengundurkan diri, Kepala BPKAD mungkin wakilnya yang naik,” tandasnya. Sebelumnya, Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta

melakukan kunjungan kerja ke PT. Delta Djakarta Tbk, Bekasi. Kunjungan ini dimaksudkan untuk membahas realisasi deviden tahun 2015 dan

proyeksi deviden tahun 2016 dari perusahaan patungan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tersebut. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

FESTIVAL PALANG PINTU - Suasana Festival Palang Pintu ke XI di sepanjang Jalan Kemang Raya, Jakarta, kemarin. Festival Palang Pintu Kemang XI tersebut merupakan rangkaian HUT ke-489 DKI Jakarta yang menampilkan budaya Betawi seperti kuliner, tari-tarian, musik, kebudayaan Betawi Samrah hingga Sohibul Hikayat.

SIDANG PUTUSAN REKLAMASI - Sejumlah nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) bersorak usai mendengarkan sidang putusan gugatan terkait dengan reklamasi yang memenangi nelayan terkait reklamasi Pulau G di ruang sidang PTUN Jakarta, kemarin.

Permukiman Warga di Gedong Terancam Terisolir SEKITAR 450 KK warga yang bermukim di RT 02, 03, 04 dan RT 08 RW 03, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo kini merasa resah. Pasalnya, lahan yang biasa digunakan sebagai akses jalan permukiman menuju Jl Condet Raya terancam ditutup. Oleh pemilik, lahan tersebut akan dimanfaatkan. Selama ini, warga di empat RT memanfaatkan lahan kosong milik HS untuk akses keluar masuk ke Jl Raya Condet. Di lahan itu juga terdapat tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Lahan tersebut sudah dipagar keliling setinggi sekitar dua meter. Namun pemasangan pagar disegel Sudin Penataan Kota Jakarta Timur lantaran tak ada IMB. Riana (43) salah seorang warga menuturkan, dari total enam akses jalan, tiga di antaranya sudah ditutup.

Bahkan belakangan tiga jalan itu juga akan ditutup. Praktis keadaan tersebut membuat warga jadi resah. ‘’Kami hanya berharap agar pemilik lahan, memberikan akses jalan. Karena dari puluhan tahun ya kami lewat sini akses jalannya. Kalau ditutup, ya harus muter jauh untuk ke Jl Raya Condet,” kata Riana di Jakarta, kemarin. Sementara, Camat Pasar Rebo, Wahyu Supriyatna mengatakan, lahan tersebut milik perseorangan. Pihaknya tidak dapat melakukan intervensi. Kendati demikian, warga sudah pernah bertemu dengan jajaran muspika kecamatan dan pemilik lahan. Walau tidak ada titik temu, pemilik lahan sudah membuat saluran air selebar 1,5 meter di luar pagar. ‘’Solusinya adalah, saluran air itu di luar pagar yang semula terbuka, kita usulkan

tertutup menggunakan gorong-gorong. Nantinya di atasnya bisa untuk akses sepeda motor warga,” ujarnya. Sedangkan mengenai akses mobil warga, Wahyu mengakui pihaknya belum memiliki alternatif solusi. Akan Dibongkar Secara terpisah, Pemkot Administrasi Jakarta Selatan akan membongkar tembok pagar perumahan Bukit Mas, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan. Pasalnya, pagar tersebut menutupi akses ke permukiman warga. ‘’Jadi yang ditutup ada tiga rumah warga yang punya tanah di situ, ditutup karena mereka dilarang melintas lewat perumahan tersebut. Segera kita bongkar” tegas Tri Kurniadi, Wali Kota Jakarta Selatan. Menurut Tri, lahan tempat didirikan pagar termasuk aset pemda berupa lahan fasos fasum. Sehingga pemagaran tanpa persetujuan dari pemerintah sama dengan menyalahi aturan. (kmb)

Metr politan

Suluh Indonesia, Rabu 1 Juni 2016

3

Pelaku Politik Uang

Harus Dikenakan Sanksi ia merekomendasikan sanksi administrasi pembatalan sebagai calon dan larangan untuk mengusung calon tersebut dalam pilkada berikutnya. ‘’Calon hanya akan jera jika hukum secara tegas mengeliminasi mereka dari keseluruhan proses kompetisi,” ucap Titi. Selain sanksi bagi pelaku politik uang, Perludem juga mendesak perbaikan dalam RUU Pilkada terutama dalam aspek anggaran untuk alat peraga dan bahan kampanye, yang pada 2015 menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk menghemat APBN dan mengoptimalkan kinerja KPU, Perludem mengusulkan agar pembiayaan alat peraga dan bahan kampanye dilakukan sendiri oleh pasangan calon, sehingga KPU bisa lebih fokus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pemilih melalui media massa dan debat publik. ‘’Pembiayaannya sebaiknya dibebankan ke pasangan calon, namun KPU tetap mengatur volume, besaran, lokasi, jumlah, dan ukuran alat peraga serta bahan kampanye supaya bisa menjamin kesetaraan kompetisi,” ungkap Titi. Sementara terkait sengketa hasil, Perludem menilai aturan pembatasan selisih suara sebagai syarat agar pasangan calon bisa bersengketa di Mahkamah Konstitusi, perlu dihapuskan karena tidak sesuai dengan standar internasional untuk mencari keadilan pemilu. (ant)

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti perlunya penegasan terkait sanksi bagi para pelaku politik uang dalam usulan perubahan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah yang selama ini tidak diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dalam seminar nasional yang diadakan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Jakarta, kemarin mengatakan, dalam ketentuan yang ada sekarang masih ada kekurangan contohnya soal politik uang yang jelas dilarang, tapi tidak dicantumkan sanksi penegakan hukumnya. Lemahnya aspek penindakan hukum dalam UU Pilkada yang berlaku saat ini dibuktikan dengan adanya 900 laporan dugaan praktik politik uang pada 2015, namun hanya tiga di antaranya yang diproses ke ranah hukum. Menurut Titi, aturan atas politik uang harus bisa mencakup tidak hanya praktik jual beli suara yang sederhana (vote buying), tetapi juga menjangkau praktik jual beli perahu pencalonan atau mahar politik (candidacy buying) dan praktik menyuap penyelenggara atau hakim pemutus sengketa (bribing electoral officials). Meyakini bahwa sanksi pidana penjara atau denda tidak akan memberi efek jera bagi pelaku politik uang,

Suluh Indonesia/ant

PEMBAHASAN RUU PILKADA DI DPR - Mendagri Tjahjo Kumolo (ketiga kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR dengan agenda Pengambilan Keputusan Tingkat I Revisi UU Pilkada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Mendagri mengatakan pemerintah tidak dapat serta-merta membuat peraturan sesuai dengan keinginan Komisi II DPR yang menginginkan petahana juga harus mundur saat mencalonkan diri kembali di Pilkada Serentak 2017, karena menurutnya keputusan petahana tidak perlu mundur merupakan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

76 Lembaga Dievaluasi JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan 76 lembaga nonstruktural yang dibentuk DPR juga harus dievaluasi agar lebih efisien. ‘’Masih ada 76 lembaga lagi yang dibentuk undang-undang dan harus persetujuan DPR. Kalau fungsinya sama harus dikurangi karena boros anggaran,” ujar Yuddy di Jakarta, kemarin.a.

Hal itu disampaikan usai rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Kantor Wakil Presiden yang dihadiri sejumlah menteri terkait. Yuddy mengatakan, sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, 10 lembaga sudah dibubarkan dan 10 lagi yang akan menunggu Keppres dari 14 yang diajukan Kemenpan RB. Dia mengatakan, masih ada lembaga yang bisa digabungkan yang

pasti tidak menghilangkan fungsinya dalam pelaksanaan tugas penyelenggara negara. Tugasnya bisa digabungkan, dikoordinasikan dan diintegrasikan. Saat ini pemerintah merencanakan akan merasionalisasikan PNS sebagai upaya reformasi birokrasi. Dari total 4,5 juta PNS, sebanyak satu juta PNS direncanakan akan dikurangi sementara 500 ribu akan pensiun hingga 2019. ‘’Ke depan SDM aparatur Indonesia

bisa bersaing dengan pemerintahan lainnya. Pak Wapres ingatkan lakukan kajian lebih komprehensif lagi agar tidak mengakibatkan goncangan. kalau itu bisa dilakukan ya kita lakukan, hanya jumlahnya berapa belum kita tentukan,” katanya. Lebih lanjut dia mengatakan, wacana tersebut akan dimulai 2017 dan diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari enam bulan merumuskan kebijakan dan sosialisasinya. (ant)

LPSK Diminta

Tak Persulit Korban Terorisme

Suluh Indonesia/ant

PEMBAHASAN RUU PENYIARAN RADIO TV - Anggota Komisi I DPR Arif Suditomo (tengah) didampingi anggota Dewan Pengawas LPP RRI Kabul Budiono (kiri) dan Pemimpin Redaksi Liputan 6 Noerjaman Mochtar (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi Forum Legislasi terkait RUU RTRI di ruangan Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak mempersulit pemenuhan hak korban terorisme khususnya bantuan medis dan psikososial. ‘’Sebagai lembaga terdepan dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana berdasarkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seharusnya LPSK tidak mempersulit korban dengan mengkambinghitamkan alasan birokrasi,” katanya di Jakarta, kemarin. Nasir mengatakan dirinya selama ini aktif mengkaji setiap dokumen perjanjian perlindungan dan pengajuan

TVRI-RRI Digabung

Upaya Saingi Untuk Siaran Asing PENGGABUNGAN dua Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yaitu Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) bertujuan untuk mengimbangi siaran-siaran dari lembaga penyiaran asing yang sudah merambah jaringan siaran di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) dibuat untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan untuk menyaingi stasiun televisi swasta yang diakui lebih mendapat perhatian dan simpati masyarakat. ‘’Jadi, RTRI ini sebagai alat untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Karena itu harus menyiarkan berita-berita khas keindonesiaan; budaya, kultur, tradisi, perilaku, moralitas bang-

sa yang luhur dari Sabang – Merauke. Seperti halnya ‘Bocah Petualang’. Sebab, kalau anak-anak saat ini lebih senang nonton budaya asing, primordialitas makin kuat, maka kedaulatan kita makin terancam. Untuk itu, RRI dan TVRI harus diperkuat melalui RUU RTRI ini,” kata anggota Komisi I DPR Arief Suditomo dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk ‘RUU RTRI’ di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Arief optimis apabila sudah diberlakukan maka RUU RTRI

akan mampu mendongkrak kinerja TVRI dan RRI sehingga mampu merebut kembali simpati masyarakat yang saat ini beralih perhatiannya kepada televisi swasta. Dia tidak memungkiri, apabila mengandalkan televisi swasta sebagai garda terdepan menjaga NKRI dirasakan sangat sulit karena lembaga penyiaran swasta tersebut orientasinya mencari keuntungan. SDM Profesional Dengan demikian pihaknya berharap dengan UU ini, akan memberi kesempatan kepada RRI dan TVRI untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan sumber dana yang kuat dari negara. “Pada saatnya rakyat akan rindu dengan TVRI sebagai rumah budaya bangsa,” ujarnya. Arief meyakini melalui regulasi yang tepat negara mam-

pu menjadikan TVRI dan RRI sebagai garda terdepan dalam hal penyampaian dan pembentukan opini yang positif bagi program-program pemerintahan. Arie mencontoh, sejumlah negara berhasil menjadikan lembaga penyiaran publiknya menjadi pilihan nomor satu dan idola di masyarakatnya dalam hal penyajian berita. ‘’Dengan RUU ini RRI dan TVRI akan menjadi penyeimbang industri siaran TV swasta dan asing dalam konteks dunia yang lebih besar,” tegasnya. Mantan Direktur Program dan Produksi RRI M. Kabul Budiono mengakui setuju penyatuan TVRI dengan RRI demi penguatan potensi kedua LPP tersebut. Namun, dia mengingatkan kalau TVRI dan RRI dijadikan satu, maka misi dan visi antara RRI dan TVRI juga harus satu. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan melalui RUU ini harus ada kepastian. (har)

permohonan korban yang belum ditindaklanjuti oleh LPSK. Menurut dia, para korban mengeluhkan mekanisme pengajuan permohonan bantuan medis, psikososial, dan kompensasi pada LPSK yang justru membuat korban menderita untuk kedua kalinya. Dia menjelaskan, beberapa keluhan korban terorisme terhadap LPSK tersebut, di antaranya, pertama, LPSK memerlukan surat keterangan terlapor dari pihak kepolisian atau berwenang sebagai korban terorisme.’’Jika tidak ada surat keterangan tersebut, maka korban yang namanya tidak tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak dapat memperoleh bantuan LPSK,” ujarnya.

Dia mengatakan, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK. Karena itu menurut dia, sebenarnya, tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana terorisme baru dapat diberikan bantuan berdasarkan keputusan LPSK, setelah mendapatkan keterangan dari kepolisian atau pihak berwenang. Kedua menurut dia, dalam memberikan bantuan medis dan psikososial, dirinya menilai LPSK terkesan lambat dalam memberikan pelayanan. (ant)

Megap litan

Suluh Indonesia, Rabu 1 Juni 2016

4

Peringatan WNTD di Depok

150 OPD Kampanyekan Anti Rokok MEMPERINGATI World No Tobacco Day (WNTD) atau yang dikenal Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Pemerintah Kota Depok menggelar Kampanye Simpatik yang melibatkan 150 peserta untuk turun ke jalan membagikan poster, slogan, pin, spanduk yang berisi anti-rokok di 10 titik.

Suluh Indonesia/ant

TES SBMPTN 2016 - Sejumlah peserta ujian tertulis Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) mengerjakan soal ujian di Universitas Indonesia, Depok, kemarin.

Kegiatan yang digagas Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok berdasar pada kebijakan yang disepakati untuk mengontrol penggunaan dan peredaran tembakau dan produk turunannya. “Mereka yang ikut aksi simpatik dari OPD Depok, diharap-

kan dengan kempanye ini dapat menyadarkan masyarakat bahaya dari rokok,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dari Dinkes Kota Depok, Hidayat. Ia menjelaskan adapun sepuluh titik tersebut berada di Balaikota Depok, depan Kan-

tor Bank BJB dan Polresta Depok. Kedua, Lampu Merah Simpang Siliwangi-Kartini. Ketiga, Terminal Depok. Keempat Stasiun Depok Baru. Kelima, Pasar Depok Jaya. Keenam, Lampu Merah Ramanda. Ketujuh, Lampu Merah Juanda-Margonda. Kedelapan, Stasiun Pondok Cina. Kesembilan, Lampu Merah PAL-Gunadarma. Terakhir, Kantor Pos Depok 2, Samsat Sukmajaya dan Kantor PLN. ‘’Dengan tersebarnya peserta, Kota Depok diharapkan memiliki udara yang segar, sesuai dengan keinginan pemkot den-

gan regulasi yang sudah dicanangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang KTR (Kawasan Tertib Merokok).” ungkapnya. Selain itu, Ia juga menilai kini sekitar 90 persen remaja usia 1315 tahun di Indonesia menyaksikan iklan rokok tiap harinya. Bahkan, Tobacco Free Initiative (TFI-WHO) juga menyebut 89 persen remaja melihat billboard iklan rokok saat beraktifitas. “Remaja itu gampang terpengaruh dengan iklan rokok yang terkesan keren. Remaja itu merasa ikutan keren

dengan mengkonsumsi apa yang ada di iklan,” ujarnya. Terkait peredaran iklan, pihaknya juga mengklaim, telah mengantisipasi tersebut dengan mengeluarkan program Get Ready For Plain Packaging di tahun 2016. Tampilan packaging itu berisi tentang kampanye anti rokok dan bahaya merokok. ‘’Pemkot Depok tahun ini membuat program baru, yaitu membuat kemasan rokok yang memuat gambar kampanye dan bahaya yang ditimbulkan akibat rokok,” tutur Hidayat. (jif)

Tolak PHK Sepihak

Ratusan Buruh Gelar Solidaritas DEPOK-Diklaim sebagai aksi solidaritas, karyawan PT. Mayaka bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cabang Kota Depok melakukan aksi unjuk rasa di depan perusahaan, di Jalan di Jalan Tole Iskandar, Kota Depok, kemarin. Aksi solidaritas yang dilakukan ratusan pekerja tersebut merupakan buntut pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah karyawan tanpa sebab yang jelas dan tak mendapatkan pesangon. Ketua FSPMI Cabang Kota Depok, Slamet Riyadi mengatakan, pihaknya sangat bersama ratusan buruh se-Kota Depok sangat menyanyangkan aksi yang dilakukan manjemen PT. Mayaka karena masih ada perusa-

haan yang melakukan adanya PHK sepihak tanpa sosialisasi. Setidaknya 23 karyawan pabrik yang mengalami pemecatan. Bahkan, kemungkinan angkanya diperkirakan bakal bertambah menjadi 19 orang. ‘’Kami yakin, teman-teman yang dipecat karena perusahaan tak mau karyawannya membentuk serikat pekerja. Meski manajemen beralasan efesiensi padahal itu sudah diatur dalam undang-undang.” Ungkapnya, kepada wartawan, kemarin. Pihaknya juga menegaskan jika pekerja tak juga mendapatkan kesejelasan terhadap statusnya karyawannya dan tak melakukan mediasi. Maka para buruh bakal menduduki perusahaan tersebut dan serikat

pekerja lainnya. ‘’Jelas kami tolak PHK sepihak, apalagi karena penghapusan serikat pekerja. Jika perusahaan tak juga mengajak negosiasi kami terus kepung perusahaan hingga menajemen mengajak duduk bersama,” katanya. Sementara itu, Arif, salah satu karyawan mengaku galau karena pemecatan dilakukan tanpa alasan jelas dan menjelang Ramadhan. “Saya bingung, harus ngomong apa sama anak istri dirumah sedangkan tak lama lagi puasa dan lebaran,” kata Arif. Bahkan, yang membuatnya merasa dilakukan sewenangwenang pihak perusahaan yakni, sejak dirinya telah mengabdikan diri selama 11 tahun sama sekali tak dihargai. (jif)

Suluh Indonesia/ant

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA - Petugas Satpol PP dengan menggunakan alat berat menghancurkan ratusan lapak saat penertiban pedagang kaki lima di Pasar Ciputat, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, kemarin. Meski sering dilakukan penertiban namun pedagang tetap kembali berjualan karena pemerintah daerah tidak tegas dan serius mengatasi masalah tersebut.

Di Tangsel

Kilas

Perajin Online Ramai Peminat

Sampah Pasar Ciputat VOLUME sampah di kawasan pasar ciputat kota Tangerang Selatan (Tangsel) pasca penertiban senin kemarin, mencapai 60 ton. Sampah ini berasal dari sedikitnya 100 lapak pedagang yang menjual bermacam komoditi. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangsel, Yepi Suherman, kemarin mengatakan, sampah yang dihasilkan dari penertiban lapak PKL di Pasar Ciputat cukup banyak. Kira-kira, sekitar 60 ton. Lebih lanjut Yepi mengatakan, sampah tersebut didominasi oleh balok kayu, papan dan triplek itu. Kemudian diangkut menggunakan 40 bak penampungan (amrol) dan 15 mobil bak terbuka (pickup). Untuk petugas kebersihan, kami kerahkan 250 orang. Terdiri dari 150 orang pesapon dan 100 orang kendek. Sebelumnya ratusan personil gabungan melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima yang berada di kawasan pasar ciputat. (nov)

TANGSEL - Permintaan permohonan perijinan online di kota Tangerang Selatan (Tangsel) kian tinggi peminat. “Sebelum ada sistem online, paling hanya empat sampai lima ribu pemohon pertahunnya yang bisa ditanggapi. Tapi setelah ada Simphoni ini melonjak sekitar 11 ribuan,” ungkap Kepala BP2T Tangsel Dadang Sofyan di Tangsel, kemarin. Lebih lanjut Dadang mengatakan, tak hanya SIUP-TDP,

pemohon untuk izin di bidang Kesra juga meningkat. Misalnya untuk reklame, pada 2014 tercatat 1078 lalu di 2015 menjadi 1419. Untuk TDUP justru menurun, dari 2014 sebanyak 286 di 2015 menjadi 198. Dan untuk tahun ini, BP2T akan menugaskan sekitar dua orang petugas pada setiap masing-masing kecamatan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam memproses izinnya. “Penyebaran

per kecamatan kita usahakan dua personil. Jadi masyarakat habis mendapat rekomendasi kecamatan atau kelurahan, enggak perlu ke kantor BP2T lagi, tapi bisa langsung diselesaikan di kantor kecamatan itu,” imbuhnya. Kendati demikian jika harus diselesaikan di Pelaya n a n Te r p a d u S a t u P i n t u (PTSP) di Kantor BP2T Tangsel, maka petugas akan mengarahkannya. (nov)

Operasi Gabungan OPERASI gabungan cipta kondisi yang dilakukan aparat Polresta Depok, bersama jajaran Polsek dan anggota pokdarkamtibmas serta TNI, berhasil menyita ratusan minuman keras (miras) serta oplosan, kemarin. Operasi dipimpin Kabag Ops Polresta Depok Kompol Agus Widodo operasi yang melibatkan 149 personil juga di hadiri Kapolresta Depok AKBP Harry Kurniawan berhasil menemukan 230 botol miras serta 223 oplosan jenis Ciu yang masih beredar di wilayah Depok ketika jelang bulan Suci Ramadhan. Dari penelusuran, miras yang di dapat mayoritas berasal dari tempat hiburan dan warung jamu. Selain itu, Kapolres menjelaskan bulan suci ramadhan hingga hari raya, pihaknya juga bakal meningkatkan operasi cipta kondisi sebagai antisipasi meningkatkan kerawanan kamtibmas. Selain Polisi, ribuan massa yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI) Kota Depok melakukan konvoi. (jif)

Suluh Indonesia/ant

RAZIA NARKOBA - Petugas BNN Kota Tangerang Selatan menyaksikan warga yang kedapatan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu membongkar barang bawaannya saat digelar razia narkoba jelang Ramadan dikawasan BSD, Serpong, Tangerang Selatan, kemarin.

Pemkab Tangerang

Subsidi Beras Bagi Warga Miskin TANGERANG - Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, memberikan beras sejahtera secara gratis yang berasal dari APBD tahun 2016

sehingga warga miskin dapat menikmati tanpa mengeluarkan uang. ‘’Kami keluarkan anggaran untuk biaya angkutan dari gudang Bulog hingga ke loka-

KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA

SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan

si penerima di desa,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Tangerang Didin Syamsudin di Tangerang, kemarin. Didin mengatakan pemberian subsidi tersebut merupakan niat pemerintah daerah membantu warga miskin sehingga mereka tidak lagi terbebani dengan pengeluaran untuk membeli beras sejahtera (rastra). Menurut dia, pelayanan rastra harus semakin baik dan tepat sasaran serta kwalitas yang baik. Selama ini memang ada keluhan dari warga miskin tentang rastra tersebut karena kwalitas kurang baik, namun hal itu disebabkan karena beras dalam waktu lama tersim-

pan di gudang Bulog Tangerang. Namun tujuan utama dari subsidi tersebut adalah agar warga miskin tidak lagi membeli beras untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Didin tidak menjelaskan nominal APBD yang harus dikeluarkan untuk bantuan rastra tersebut, karena merupakan program Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan setempat. Sementara itu, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Pemkab Tangerang, Endang Kosasih mengatakan program itu merupakan subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (ant)

Jelang Ramadhan

Imigrasi Bogor Gelar Razia Warga Asing di Puncak BOGOR - Puluhan imigran gelap, di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor berhasil dijaring dalam operasi yang digelar petugas kantor Imigrasi Bogor. Razia ini dilakukan selain bertujuan untuk penertiban (pendataan) bagi para imigran, juga dimaksudkan untuk menciptakan dan menjaga situasi di kawasan Puncak agar tetap aman dan kondisif menjelang bulan suci Ramadhan. Kepala Kantor Imigrasi Bogor, Herman Lukman mengatakan, bahwa saat ini setidaknya tercatat ada 2.000 lebih imigran di kawasan Puncak Bogor. Mereka berasal dari sejumlah Negara seperti Irak, Suriah, Afganistan, Srilangka dan Negara lainnya. Meraka datang ke Puncak dengan berbagai tujuan dan alasan. “Sebagain besar dari mereka adalah para pengungsi dari negra konfik. Mereka saat ini dibawah naungan lembaga UNHCR atau lainnya,” ungkapnya. Kebaradaan para imig-

ran di Puncak, jika tidak dipantau dan didata dikawatirkan dapat menimbulkan konflik sosial di tengah masyara-kat setempat. “Kultur dan budaya meraka jelas berbeda. Itu yang dikawatirkan memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat,” jelasnya. Herman meyampaikan, bahwa dalam razia tersebut pihaknya juga berhasil menemukan dua imigran asal Rusia yang ternyata berniat membuka usaha di kawasan Puncak. “WNA asal Rusia itu datang dengan visa kunjungan (turis). Tapi faktanya meraka malah membuka usaha di Puncak. Ini kan tidak benar,” sesalnya. Menurut Herman, temuan tersebut baru dia ketahui pada saat petugasnya melakukan pendataan terhadap para imigran yang kini bermukim di kawasan Kampung Tugu Utara, di Kecamatan Cisarua. “Operasi dan pendataan ini masih akan terus kami lakukan,” tegasnya. (bas)

THM di Bogor

Tutup Selama Ramadhan CIBINONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memastikan semua tempat hiburan malam (THM) yang ada di wilayahnya tidak beroperasi selama bulan Suci Ramadhan. Penutupan THM ini dilakukan mulai H3 sampai dengan H+3 Lebaran Idul Fitri mendatang. Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, kebijakan penutupan seluruh THM di wilayahnya ini telah ia tuangkan kedalam surat keputusan (SK) Bupati yang baru saja dia tandatangani untuk selanjutnya melalui dinas dan instansi terkait SK tersebut akan disebar luaskan kepada para pemilik dan

pengelola tempat hiburan malam yang di wilayah Kabupaten Bogor. “Hal ini dilakukan untuk menghormati, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban selama Ramadhan di Kabupaten Bogor,” kata Nurhanyanti, di Pemda Cibinong, kemarin. Lebih lanjut menurut Nurhayanti, bulan Ramadhan hendaknya dijadikan momentum untuk ibadah, makanya segala sesuatu hal yang bisa mengganggu kekhusyukan ibadah seperti tempat hiburan malam (THM) harus ditutup. ‘’Salah satu yang dapat menyebabkan terganggunya kenyamanan umat Islam dalam beribadah adalah tempat hibu-

ran malam,” tegasnya. Oleh karenanya, pimpinan Muspida di Bogor sepakat untuk menutup semua lokasi THM seperti tempat diskotik,karaoke, live music, bilyar dan sejenisnya selama Ramadhan. “Saya berharap pera pengelola THM di Bogor mengetahui dan mau mematuhinya. Kalau meraka masih bandel, ya akan kita tindak sesuai aturannya. Jika perlu izin usanya kita cabut,” tegas bupati. Selain THM tambahnya, semua usaha warung makan seperti warteg, restoran, KV dan sejenisnya diimbu untuk tidak buka pada waktu siang hari. (bas)

pini

Suluh Indonesia, Rabu 1 Juni 2016

Revitalisasi Koperasi dan UMKM Memperkuat Ekonomi Rakyat

F OKUS Profesionalisme Koperasi dan UMKM

K

OPERASI atau gerakan koperasi, merupakan salah satu elemen atau bahkan pilar perekonomian bangsa selain pilar lain seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bahkan kini ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Selain BUMN, BUMD, BUMDes dan LPD, tentu peran swasta boleh dikatakan sangat dominan dalam menggerakkan perekonomian suatu bangsa. Karenanya, beberapa pakar menyebutkan, suatau negara perekonomiannya akan tangguh dan cepat maju bila sebagian besar penduduknya (SDM-nya) menjadi wiraswasta. Di Indonesia sendiri, wiraswasta ini jumlahnya masih sedikit. Lebih banyak masyarakatnya lebih memilih menjadi karyawan. Sementara batasan wiraswasta ini tidaklah harus pengusaha besar, misalnya yang bergerak di bidang ekspor-impor atau sejenisnya. Para penggiat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pun termasuk dalam golongan wiraswasta. Bahkan yang patut dicatat, tidak sedikit pengusaha besar di negeri ini justru memulai usahanya dari UMKM. Mereka-mereka yang telah berhasil menjadi pengusaha besar bahkan konglomerat ini, tentu saja tidak begitu saja meraih suksesnya. Mereka mampu menjadi besar karena mengelola usahanya secara profesional. Profesionalisme ini dalam rentang waktu yang cukup lama, sepertinya kurang tampak pada pengelolaan koperasi. Masih sering kita dengar banyak koperasi yang terpaksa ditutup oleh pemerintah karena tidak menjalankan usahanya secara profesional, yakni taat dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang selama ini menjadi salah satu indikator kesehatan sebuah koperasi. Padahal, jika kita lihat gembar-gembor gerakan koperasi itu adalah dari, oleh dan untuk anggota, seharusnya ‘’campur tangan’’ pemerintah sampai menutup sebuah koperasi tidaklah perlu sampai terjadi. Jika sudah berlaku yang namanya hukum ekonomi, kalau tidak profesional, kalah bersaing, otomatis akan mati sendiri. Apalagi, koperasi ini sangat jelas segmen pasarnya, yakni para anggotanya. Karena itu pula, harus diakui tidak sedikit koperasi yang berhasil sukses berkat profesionalisme dalam pengelolaannya. Misalnya saja Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad), Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad) maupun yang lainnya, karena sudah sangat jelas siapa segmen pasarnya. Sangatlah lucu jika ini sampai bangkrut, kalah bersaing dengan sektor usaha lainnya. Namun di sisi lain, kita harus memaklumi dan memahami masih perlunya campur tangan pemerintah dalam urusan koperasi dan UMKM ini, sampai-sampai harus ada kementerian yang khusus membidangi koperasi dan UMKM ini. Sebab, koperasi dan UMKM ini masih menghadapi berbagai persoalan dan kendala untuk bisa bersaing, terutama menghadapi persaingan global semacam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kelemahan dan kendala gerakan koperasi maupun UMKM selama ini di antaranya akses dan pemupukan modal, akses terhadap informasi dan teknologi, akses organisasi dan manajemen, serta akses dalam pembentukan jaringan usaha dan kemitraan. Jika dititik lebih lanjut, semua persoalan itu bersumber dari lemahnya sumber daya manusia (SDM). Tentu saja, hal ini berbuntut pada profesionalisme dalam pengelolaannya. Karena itu pula, tidak sedikit koperasi yang bangkrut akibat ulah pengurusnya. Berkaca dari hal ini, tentu saja profesionalisme SDM (pengurus) koperasi dan UMKM ini yang perlu ditingkatkan. Dalam hal inilah peran strategis pemerintah sangat diperlukan. Berbagai upaya seperti pendidikan dan latihan bagi SDM koperasi dan UMKM harus terus dilaksanakan pemerintah, termasuk peningkatan kualifikasinya. Mangingat tidaklah terlalu penting jumlah koperasi meningkat signifikan tiap tahun jika selanjutnya yang terpaksa ditutup pemerintah juga melonjak jumlahnya tiap tahun. Mengingat, kini banyak oknum yang hanya mengejar dan memanfaatkan bantuan pemerintah untuk membentuk koperasi yang selanjutnya dapat dipastikan hanya menunggu kebangkrutan. Berdasarkan kenyataan ini, pemerintah sudah seharusnya lebih selektif lagi memberikan izin pendirian koperasi. Jangan sampai pemerintah terkesan mengobral izin badan usaha koperasi, serta bantuan yang diberikan tanpa melihat apakah tujuan dari pembentukannya itu memang benar-benar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang menjadi anggota koperasi, menggerakkan perekonomian masyarakat melalui UMKM yang digelutinya. Karena itu, yang terpenting justru terwujudnya operasi dan UMKM yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan strategis dalam perekonomian nasional. Untuk mencapai semua itu, tidak ada kata dan jalan lain selain perlunya peningkatan profesionalisme koperasi dan UMKM yang tentunya harus dimulai dari SDM-nya. Jika profesionalisme ini telah dicapai, maka ‘’campur tangan’’ pemerintah sudah tidak diperlukan lagi karena yang berlaku adalah belantara persaingan ekonomi. ***

Bang D

el

Jokowi berharap usulan perubahan UU Pilkada sifatnya permanen dan tidak tambal sulam

Biar dikata banyak kerjaan ...

5

POSISI dan peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) sangatlah sentral dalam sejarah pembangunan bangsa-bangsa dan negara-negara dunia. Bahkan semua negara maju menempatkan KUMKM sebagai kekuatan riil perekonomian sampai sekarang. Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan dan Tiongkok adalah negara maju yang kekuatan ekonominya pada KUMKM. Pengembangan KUMKM dalam konteks pembangunan KUMKM sebenarnya hampir sama atau hampir mirip antara satu negara dengan negara lain.

Pengembangan KUMKM yang berhasil di negara maju sangat layak menjadi komparasi, juga inspirasi terhadap pengembangan KUMKM di Indonesia. Indonesia perlu melakukan penataan secara menyeluruh baik dari institusinya maupun konstitusinya, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara berkualitas di masa depan. Berdasarkan perkembangan KUMKM secara kuantitas sudah menunjukkan perkembangan yang sangat baik, hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan koperasi sampai saat sekarang telah mencapai lebih dari 209 ribu koperasi dan yang sudah mendapatkan nomor induk koperasi (NIK) sebanyak lebih dari 147 ribu koperasi. Sedangkan perkembangan UMKM sudah tercapai lebih dari 53 juta unit. Revitalisasi KUMKM menjadi penting, agar peran sentral KUMKM sesuai jati dirinya. Birokrasi dapat menjadi penopang revitalisasi KUMKM yang sejalan dengan era reformasi. Dalam reformasi yang sudah bergulir selama 18 tahun (dari tahun 1998 sampai sekarang) belum begitu banyak perubahan-perubahan yang strategis dan bermanfaat bagi perkembangan KUMKM. Secara umum KUMKM memiliki kedudukan yang sangat potensial dalam perekonomian nasional, kenyataannya masih banyak masalah yang menghadang dalam pengembangan KUMKM. Dalam hal ini, di antaranya adalah kelemahan akses dan pemupukan modal, kelemahan akses pada informasi dan teknologi, kelemahan akses dalam organisasi dan manajemen, serta kelemahan akses dalam pembentukan jaringan usaha dan kemitraan. Kesemuanya ini bersumber dari kelemahan sumber daya manusia (SDM) yang berdampak pada rendahnya kualitas produk dan jasa KUMKM, sehingga kurang memiliki daya saing, baik dalam pasar lokal maupun pasar nasional dan pasar internasional. Kondisi tersebut tentu harus segera diadakan revitalisasi KUMKM untuk memperkuat ekonomi rakyat,

Oleh Bambang Gede Kiswardi*

‘’Revitalisasi harus didukung oleh birokrasi pembangunan KUMKM yang efisien dan efektif, juga karena peran birokrasi sangat sentral di Indonesia, maka dari itu diperlukan strategi program Nawa Cita, yaitu ‘’Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor Strategis Ekonomi Domestik’’. Ini berarti harus ada strategi kebersamaan (bersinergi) dalam menyusun kebijaksanaan ekonomi antara eksekutif, legislatif, pengusaha dan para stakeholder lainnya untuk merumuskan Master Plan KUMKM.’’

terlebih lagi dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sedang berlangsung, dengan harapan agar KUMKM mampu bersaing dalam era yang ditandai oleh semakin ketatnya persaingan global. Secara umum tujuan dan sasaran revitalisasi KUMKM yang ingin dicapai adalah terwujudnya KUMKM yang tangguh dan mandiri, yang memiliki daya saing tinggi dan berperan strategis dalam perekonomian nasional, sehingga keberadaan KUMKM sudah siap menghadapi persaingan global. Adapun kebijaksanaan dasar dalam pemberdayaan KUMKM adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan wawasan dan prakarsa dalam mengembangkan bisnis. Selain itu, menetapkan peraturan perundangundangan untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dan dukungan perkuatan. Terkait dengan itu, iklim usaha yang kondusif ditandai dengan sistem persaingan

yang sehat dengan memberikan kesempatan berusaha dan perlakuan yang sama bagi semua golongan pengusaha, selain itu diperlukan juga kebijakan ekonomi, khususnya moneter, fiskal, industri, perdagangan dan investasi yang dapat menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM. Untuk itu, langkah-langkah operasional yang ditempuh untuk penumbuhan iklim usaha yang kondusif mencakup aspek kebijaksanaan persaingan sehat dan pengurangan distorsi pasar, aspek kebijaksanaan penumbuhan kemitraan dengan prinsip saling memerlukan/membutuhkan, saling memperkuat, saling menguntungkan dan saling mempercayai. Selanjutnya, dukungan perkuatan meliputi aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) KUMKM, aspek peningkatan penguasaan teknologi, aspek peningkatan penguasaan informasi, aspek peningkatan penguasaan pasar, aspek pengoptimalan organisasi dan manajemen, aspek

pencadangan tempat usaha dan aspek pencadangan bidangbidang usaha. Berdasarkan kajian tersebut, di mana kebijaksanaan dasar dan kebijaksanaan operasional sebagaimana yang disebutkan di atas pada era reformasi ini telah dapat mewujudkan revitalisasi KUMKM menjadi titik perhatian pemerintah saat ini. Revitalisasi harus didukung oleh birokrasi pembangunan KUMKM yang efisien dan efektif, juga karena peran birokrasi sangat sentral di Indonesia. Maka dari itu diperlukan strategi program Nawa Cita, yaitu Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor Strategis Ekonomi Domestik. Ini berarti harus ada strategi kebersamaan (bersinergi) dalam menyusun kebijaksanaan ekonomi antara eksekutif, legislatif, pengusaha dan para stakeholder lainnya untuk merumuskan Master Plan KUMKM. Pra pelaku KUMKM harus mendapatkan dukungan perkuatan, sehingga strategi revitalisasi KUMKM memperkuat ekonomi rakyat semakin riil (nyata) sebagai solusi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Dengan demikian, sudah saatnya KUMKM menjadi fondasi perekonomian nasional menuju negara ekonomi maju. KUMKM pada dasarnya memiliki potensi yang sangat besar dalam berperan mengatasi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang memang posisinya lemah karena melalui pemberdayaan KUMKM dalam era perdagangan bebas masyarakat ASEAN maupun era globalisasi tidak lagi menjadi tantangan dan kendala dalam pemberdayaan KUMKM, melainkan menjadi peluang bagi KUMKM Indonesia ke depan. Ini berarti KUMKM telah memiliki fondasi yang kokoh, serta watak ekonomi gotong royong sesuai budaya bangsa Indonesia. Sejalan dengan itu, pembangunan sektor riil dengan sendirinya mengedepankan pengembangan melalui peran KUMKM, sehingga revitalisasi KUMKM memperkuat ekonomi rakyat dapat diwujudkan sesuai master plan KUMKM, serta amanat dan cita-cita Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. *Penulis, pemerhati masalah koperasi dan UMKM, serta pengajar di Universitas Warmadewa

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Acara Televisi Semakin Jelas Pada Perbuatan Amoral SAYA sebagai masyarakat Indonesia sangat kecewa dengan acara televisi yang ada terutama acara yang ‘ga jelas’ mempertontonkan apa. Apakah hal yang lucu atau sekedar pamer paha dan lekuk tubuh wanita selama jam jam pagi atau sore yang menurut saya tak layak disiarkan. Acara pagi yang sering dipertontonkan adalah lelucon yang menurut saya adalah pembodohan masal. Ditonton oleh penonton palsu yang diberi imbalan uang alias joki penonton dalam suatu acara yang sampah dan tak mendidik anak bangsa untuk menjadi lebih cerdas lebih kritis atau lebih berakhlak. Tapi acara tersebut hanyalah sampah yang menampilkan artis nikahan yang pamer kemewahan dan

bahkan artis ‘beranak’ pun sampai sedemikian detil sampai ke detik-detik keluarnya sang bayi. Bagi saya ini acara sampah yng dipertontonkan oleh stasiun televisi yang tak mengerti tentang bangsa Indonesia yang mayoritas miskin dari segi ekonomi dan intelektual. Sebenarnya mau kemana kita jika acara televisi sedemikian sampahnya. Saya sudah sulit membayangkan negeri ini. Bangsa ini sedemikian kasihannya sehingga mungkin kelak akan semakin rusak atau ada orang yang benar-benar menjadi pemimpin yang mampu merubah kebiadaban ini. Abdurrahman Kalideres-Jakarta Barat

Polisi Harap Jangan Gelar Razia di tempat Gelap SUDAH beberapa hari ini saya merasa risih dengan tingkah laku polisi yang membahayakan saat merazia di rawa buaya, cengkareng. Mereka menunggu beramai-ramai ditempat yang gelap, menurut saya hal ini tidak etis. Masalahnya daerah itu hanyalah dilewati mayoritas tukang sayur yang sedang berbelanja untuk dagangannya. Di sekitar area yang gelap arah menuju Duri Kosambi saya melihat mereka melakukan razia dengan melanggar peraturan yang mereka buat sendiri. Seharusnya ada razai dalam rangka memberikan kenyamanan pengguna jalan. Kami sebagai rakyat sudah sangat keberatan dengan aksi mereka. Saya termasuk kelompok yang mematuhi peraturan dengan

membawa surat-surat lengkap dan atribut helm yang sesuai SNI. Namun mereka sangat kurang berakhlak dalam memberhentikan masyarakat dengan gelagat seperti ingin menangkap orang. Ada beberapa daerah yang dinilai rawan oleh masyarakat akan tetapi malah polisi kurang aktif disana. Mungkin seharusnya ada tindakan yang lebih tepat dari aparat dalam melakukan razia agar jangan sampai membuat masyarakat merasa rawan akan kehadiran polisi. Polisi seharusnya menjadi sahabat bagi rakyat karena menjadi salah satu aparat penegak hukum yang paling dekat dengan rakyat. Sahal Al junaid Cengkareng, Jakarta Barat

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Kuswandi, Petrus, Bogor : Aris Basuki (Koordinator), M. Ibrahim, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 1 Juni 2016

6

Asprov PSSI Ajak

Lahirkan KLB dengan Baik

Suluh Indonesia/ist

MEKANISME KLB - Sekjen PSSI Azwan Karim menyatakan pihaknya telah melakukan proses verifikasi pelaksanaan KLB seperti keinginan Kelompok 85. Dalam pertemuan dengan pemilik suara ini pihaknya menjelaskan dengan detail mekanisme pelaksanaan KLB.

Nil Maizar

Siap Paparkan Program ke PSSI

Nil Maizar

JAKARTA - Salah satu kandidat pelatih tim nasional (timnas) senior, Nil Maizar mengaku sudah siap memaparkan program yang dimiliki dihadapan pihak PSSI terutama dalam hal pembentukan tim guna mengh-

Kontingen Olimpiade 2016

AkanDilepas Presiden JAKARTA - Kontingen Indonesia yang akan turun di Olimpiade 2016 Brazil dijadwalkan dilepas secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Juni meski keberangkatan atlet ke kejuaraan multievent ini tidak dilakukan bersamaan. “Memang benar. Presiden akan melepas secara langsung kontingen Indonesia ke olimpiade. Komunikasi hingga saat ini terus kami lakukan,” kata Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Mudai Maddang di Jakarta, Selasa (31/5). Setelah dilepas oleh Presiden, atlet yang sudah pasti lolos akan diberangkatkan secara bergelombang dan yang pertama akan berangkat adalah tim angkat besi. Hingga saat ini ada tujuh atlet yang dipastikan lolos yang terdiri lima putra dan dua putri. “Angkat besi akan berangkat 8 Juni, tapi akan transit dulu di Afrika Selatan untuk menjalani latihan. Angkat besi kemungkinan akan mendapatkan kuota atlet setelah ada atlet dari negara lain yang tidak lolos doping,” katanya menambahkan. Mantan Ketua KONI Sumatera Selatan itu menjelaskan, untuk cabang olahraga lain seperti bulu tangkis, atletik, panahan dan rowing akan berangkat secara bergelombang. Khusus untuk rowing akan berangkat langsung dari Amsterdam, Belanda. Cabang olahraga bulu tangkis dan angkat besi, kata dia tetap menjadi andalan Indonesia untuk meraih medali. (ant)

adapi kejuaraan Piala AFF 2016. “Besok, Rabu (1/6) saya akan memenuhi undangan PSSI. Sesuai dengan jadwal yang diberikan, kami akan presentasi pada pukul 11.00 WIB,” kata Nil Maizar saat dikonfirmasi dari Jakarta, kemarin. Nil Maizar sebenarnya bukan orang baru dalam menangani timnas. Pelatih klub Semen Padang itu pernah menangani Timnas Garuda saat turun di Piala AFF 2012. Saat itu, kondisinya hampir sama dengan saat ini karena sebelumnya terjadi pergolakan di tubuh PSSI. Pria asal Payakumbuh Sumatera Barat ini dikenal dengan pelatih bertangan dingin dan dikenal pula mampu mengorbitkan pemain. Sistem kepelatihannya juga sudah diakui karena sudah mampu membawa

Semen Padang menjadi juara kompetisi IPL. Saat ditanya apa program yang akan ditawarkan ke PSSI, mantan pelatih Persisam Samarinda ini belum mau menjelaskan dengan detail. Nil Maizar mengaku akan memberikan gambaran konsep yang dimiliki setelah melakukan pertemuan dengan PSSI. “Yang penting saya memenuhi undangan dulu. Seperti apa arahannya kita lihat belakangan. Saya kira presentasi yang akan kami lakukan terkait bagaimana membentuk tim dan pemilihan pemain,” kata pelatih berusia 46 tahun itu. Terkait dengan izin dari manajemen klub Semen Padang, Nil Maizar mengaku tak ada masalah karena sudah mendapatkan restu. Izin dari manaje-

men klub yang berjuluk Kabau Sirah itu didapat setelah mendapatkan bantuan dari PSSI. Selain Nil Maizar, kandidat pelatih timnas Indonesia yang dipanggil oleh PSSI adalah Rahmad Darmawan. Pelatih klub T Team Malaysia ini akan melakukan presentasi lebih awal yaitu pukul 10.00 WIB. Mantan pelatih Persipura Jayapura ini juga sudah memastikan diri akan hadir untuk melakukan presentasi. Rahmad Darmawan juga mantan pelatih timnas Indonesia. Bisa dipastikan kedua kandidat ini akan bersaing dengan ketat karena masing-masing mempunyai program unggulan. Selain kedua pelatih tersebut, informasi yang berkembang juga ada nama Indra Sjafri yang juga menjadi kandidat. (ant)

JAKARTA - Perwakilan Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI berharap seluruh pemilik suara federasi sepak bola Indonesia mampu melahirkan Kongres Luar Biasa (KLB) dengan agenda pemilihan pengurus baru dengan baik atau sesuai dengan statuta FIFA, AFC, dan PSSI. “Semuanya itu ada aturannya. Makanya mari kita lahirkan KLB dengan baik. Pokoknya KLB jadi,” kata Ketua Asprov PSSI Bengkulu Syamsu Rizal Idris setelah melakukan verifikasi di Kantor PSSI Senayan, Jakarta, Selasa (31/5). Untuk menggelar KLB harus sesuai dengan tahapan yang ada bukan hanya sebuah kemauan keras. Sebelum ada KLB terutama untuk pemilihan pengurus terlebih dahulu dibentuk Komite Pemilihan dan Banding. Selain itu, juga harus ada verifikasi pemilik suara yang berhak menjadi peserta kongres. Tahapan ini sebenarnya sudah mulai berjalan dan dilakukan langsung oleh PSSI. Semua pemilih suara akan diundang dalam beberapa tahap. Asprov Bengkulu merupakan salah satu pemilik suara yang sudah menjalani verifikasi oleh PSSI. Syamsu mengaku, saat berhadapan dengan PSSI pihaknya

sudah menjelaskan dengan detail posisi mereka berikut susunan kepengurusan Asprov PSSI Bengkulu. “Dalam pertemuan tadi kami juga melakukan diskusi terkait Asprov dan usulan KLB yang diajukan. Tapi semuanya baru akan diputuskan pada Kongres Tahunan karena disitulah KLB akan diusulkan atas permintaan 2/3 pemilik suara,” kata Syamsu menjelaskan. Selain Asprov PSSI Bengkulu, pemilik suara yang sudah menjalani verifikasi ke PSSI ada Persija Muda dan Asprov DKI Jakarta. Sesuai dengan jadwal, dalam satu hari ada 15 pemilik suara yang akan diverifikasi, tapi kenyataannya belum semuanya hadir. Sementara itu, Sekjen PSSI Azwan Karim membenarkan jika proses verifikasi sudah berjalan. Dalam pertemuan dengan pemilik suara ini pihaknya menjelaskan dengan detail mekanisme pelaksanaan KLB seperti yang diinginkan Kelompok 85. “KLB itu harus sesuai dengan statuta. Jika dipaksakan dan tidak mendapatkan persetujuan dari FIFA maka akan sia-sia,” katanya usai menyelesaikan verifikasi tiga pemilik suara yang menghadiri undangan verifikasi. (ant)

KONI Jateng

Apresiasi Teguran Ganjar SEMARANG - Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Tengah Hartono mengapresiasi teguran Gubernur Jateng Ganjar Pranowo terkait dengan transparansi anggaran pada organisasi yang dipimpinnya itu. “Evaluasi tersebut adalah wujud perhatian gubernur sebagai pembina KONI Jawa Tengah agar dunia olahraga semakin maju,” katanya di Semarang, Selasa (31/5). Menurut dia, evaluasi dari orang nomor satu di Provinsi Jateng itu perlu disikapi secara positif oleh semua jajaran KONI Jateng. “Saya rasa, dari dahulu belum pernah ada gubernur yang melakukan hal seperti ini, ini bentuk perhatian sehingga kami harus berterima kasih,” ujarnya. Hartono mengakui jika kompetensi pengelolaan keuangan pengurus cabang olahraga belum sepenuhnya baik karena selama ini yang bersangkutan lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan daripada bekerja di balik meja. “Manakala ada pengurus hanya papan nama, artinya saya harus ambil sikap,

dnggak boleh dong, pengurus yang enggak bekerja, tetapi tiap tiga bulan sekali mendapat honor,” katanya. Sementara itu, menanggapi banyaknya desakan dari masyarakat agar Ketua KONI Jateng dicopot dari jabatannya karena dinilai tak mampu mengurus pengelolaan keuangan organisasi dengan baik, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan evaluasi yang dilakukannya baru-baru ini merupakan pembelajaran bagi seluruh pengurus KONI di provinsi setempat. “Evaluasi tersebut bertujuan agar mereka (KONI Jateng) detail dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya. Menurut Ganjar, ini bukan cerita pecat memecat, melainkan mengenai bentuk pembelajaran. “Kalau melalui pembelajaran ternyata tidak bisa, baru ambil tindakan yang itu (pemecatan), biar publik tahu, kepengurusan yang lalu aktornya bermasalah lo. Sekarang kita belajar, ini cara saya membina, saya tidak tanggung-tanggung, saya minta detail,” katanya. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pengurus KONI Jateng pada tiap cabang olahraga agar

transparan dalam penganggaran sebagai bentuk tata kelola keuangan yang baik dan upaya meningkatkan prestasi atlet. “Kalau tidak transparan, KONI berarti tidak pro terhadap good governance and clean government pada bidang olahraga dan kalau begitu, ya, terus terang saja yang menanggung dosanya, ya, KONI,” ujarnya. Hal tersebut disampaikan Ganjar di hadapan pengurus KONI Jateng dan pengurus tiap cabang olahraga yang dikumpulkan di ruang rapat Kantor Gubernur Jateng, Selasa (24/5). Pada forum rapat itu, Ganjar sempat mengungkapkan kekesalannya mengenai anggaran KONI Jateng setelah mengonfirmasi langsung ke masing-masing pengurus cabang olahraga yang ternyata banyak pengurus yang tak mengetahui jumlah anggaran yang diterima, bahkan mengaku tidak pernah terlibat dalam penganggaran. Ganjar mengaku baru kali ini dirinya memimpin rapat dengan memerinci secara detail mengenai anggaran hingga pola penganggaran. (ant)

lahraga

Suluh Indonesia, Rabu 1 Juni 2016

7

Keane

Diragukan Tampil di Euro 2016

Suluh Indonesia/ap

SELEBRASI - Guard Golden State Warriors Stephen Curry (tengah) melakukan selebrasi usai rekannya Shaun Livingston mencetak angka pada Game ke-7 final Wilayah Barat NBA di Oakland, Calif, Selasa WIB.

DUBLIN - Kapten timnas Irlandia Robbie Keane terancam tidak bisa mengikuti Kejuaraan Eropa bulan depan setelah dia mengalami cedera betis saat latihan pada Sabtu lalu. Striker berusia 35 tahun itu tidak ikut bermain saat Irlandia bermain seri 1-1 melawan Belanda di Dublin pada Jumat dan namanya dicoret dari skuad oleh pelatih Martin O’Neill untuk pertandingan pada Selasa melawan Belarus di Cork. “Kami semua berlatih pada Sabtu dan dia merasakan sakit di betisnya, maka kami akan melihat itu setiap hari, saat ini saya benar tidak tahu,” kata O’Neill ketika ditanya apakah Keane akan siap untuk Euro 2016. “Dia sedikit mendapat suntikan untuk melihat bagaimana kondisinya, tentu dia akan datang kepada kami sebagai kapten tapi kami akan melihat bagaimana kondisi dia lagi,” tambahnya. Keane telah mencetak 67 gol dalam 143 penampilannya untuk Irlandia sejak debutnya pada 1998. Irlandia akan menghadapi Swedia di pertandingan Grup E Euro 2016 di Paris pada 13 Juni sebelum menghadapi Belgia dan Italia. (ant)

Warriors Bangkit

Untuk Singkirkan Thunder OAKLAND - Golden State Warrios mengalahkan Oklahoma City Thunder dengan skot 96-88 pada Game Tujuh final Wilayah Barat pada Senin, untuk menyiapkan pertandingan ulangan melawan Cleveland Cavaliers di final kompetisi bola basket NBA. Stephen Curry memasukkan lima tembakan tiga angka pada babak kedua dan secara keseluruhan mencetak 36 angka untuk Golden State, yang akan menjadi tuan rumah pertandingan pembukaan rangkaian seri “best of seven” final NBA pada Kamis di Oalkand. Sang juara bertahan NBA, yang tertinggal dari defisit 1-3 pada rang-

kaian seri, tertinggal 13 angka pada babak pertama dan delapan angka pada awal kuarter ketiga sebelum melejit dan menjadi pemenang NBA pertama yang berulang sejak Miami pada 2012 dan 2013. Golden State, yang mengemas tujuh lemparan tiga angka pada babak pertama, memasukkan sepuluh angka pada 24 menit terakhir untuk mengejar dan melampaui Thunder, unggulan ketiga di playoff Wilayah Barat. Klay Thompson dan Draymond Green “mengebom” dalam tembakan tiga angka secara berturut-turut untuk membawa Warriors memimpin 88-77 dengan sisa waktu 4:44, namun Thunder tidak akan

langsung menyerah. Russell Westbrook mencetak gol melalui drivenya dan Kevin Durant mencetak tujuh angka berturut-turut, dan tibatiba Oklahoma City berada dalam situasi tertinggal 86-90 dengan sisa waktu 1:40. Bagaimanapun, Curry, yang dilanggar saat berupaya memasukkan lemparan tiga angka, memasukkan angka melalui lemparan bebas, kemudian menutup kebangkitan Golden State dengan satu lemparan tiga angka terakhir dengan sisa waktu 26,8 detik, membuka keunggulan sepuluh angka. Curry menyelesaikan pertandingan dengan memasukkan 13 dari 24 percobaan tem-

Bellerin Masuk

Timnas Spanyol di Piala Eropa MADRID - Bek kanan Arsenal Hector Bellerin akan masuk dalam timnas Spanyol untuk Piala Eropa 2016, kata federasi sepak bola negara itu pada Selasa. Bellerin (21) dan 18 pemain lainnya masuk dalam daftar pemain yang akan mengahdapi Korea Selatan pada pertandingan persahabatan di WalsSiecenheim, Austria pada Rabu, telah dijamin mendapat tempat di skuad sang juara Eropa.

Bellerin dimasukkan setelah bek kanan Real Madrid Dani Carvajal mengalami cedera otot pada pertandingan final Liga Champions pada Sabtu, saat mereka menang atas Atletico Madrid. Para pemain Real Madrid dan Atletico yang masuk skuad akan diumumkan pada Selasa malam, ketika pelatih Spanyol Vicente del Bosque mengumumkan skuad finalnya.

bakan dan tujuh keberhasilan dari 12 lemparan tiga angka pada malam itu, ketika Warriors memiliki catatan tembakan yang lebih baik dari area tiga angka (45,9 persen) dibanding keseluruhan (43,5 persen), Curry juga memberikan delapan assist. Thompson memasukkan enam lemparan tiga angka dari total sebanyak 21 angka yang dibukukannya, membantu Golden State mengungguli Oklahoma City 51-21 pada lemparan-lemparan jarak jauh. Green menambahi 11 angka dan sembilan rebound untuk Warriors, yang menjadi tim kesepuluh dalam sejarah NBA yang mengejar defisit 1-3 pada rangkaian “best of seven.”

Durant memimpin Thunder dengan 27 angka, memasukkan sepuluh dari 19 tembakannya dan tiga dari tujuh percobaan lemparan tiga angkanya. Ia juga mengukir tujuh rebound. Westbrook mencatatkan 19 angka, 13 assist, namun ia hanya memasukkan tujuh dari 21 tembakan. Keberhasilan tembakan Oklahoma City hanya 38,2 persen dan hanya memasukkan tujuh dari 27 percobaan lemparan tiga angkanya. Serge Ibaka menambahi 16 angka untuk Thunder, yang berupaya menjadi tim pertama dalam sejarah NBA untuk mengalahkan dua dari tim-tim yang mengukit 65 kemenangan di playoff yang sama. Oklaho-

Persidangan Kasus Pajak Messi

Dimulai di Barcelona

“Del Bosque telah mengonfirmasi bahwa 19 pemain dari Wals-Siezenheim akan dimasukkan dalam daftar final,” kata Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) dalam pernyataannya. Bellerin melakukan debut seniornya untuk timnas Spanyol saat mereka menang 3-1 atas Bosnia pada Minggu, dan menikmati musim yang meyakinkan bersama klubnya Arsenal. (ant)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Blind

Dicoret dari Timnas Belanda AMSTERDAM - Bek Belanda Danny Blind gagal pulih dari masalah pada betisnya dan mengundurkan diri dari skuad untuk pertandingan-pertandingan persahabatan pekan ini, melawan peserta Piala Eropa 2016 Polandia dan Austria. Pemain bertahan Manchester United itu, yang mengalami cedera tersebut saat Setan Merah memenangi final Piala

FA pada awal bulan ini, hanya menepi saat Belanda bermain imbang 1-1 dengan Irlandia di Dublin pada Jumat. Blind berharap dapat bermain untuk Belanda, yang gagal menembus Piala Eropa, saat melawan Polandia di Gdansk pada Rabu dan Austria di Vienna pada Sabtu, ketika lawanlawan mereka itu melakukan persiapan untuk Piala Eropa.

“Blind masih merasakan dampak-dampak dari cedera yang didapatnya pada final Piala FA pada 21 Mei, dan tidak akan bepergian bersama tim,” kata pernyataan dari federasi sepak bola Belanda (KNVB). Manchester United menang 2-1 atas Crystal Palace setelah turun minum untuk menjuarai Piala FA di Stadion Wembley. (ant)

Bisnis Jakarta/ist

JALANI SIDANG - Lionel Messi dikawal polisi Spanyol saat akan menjalani persidangan terkait tudingan-tudingan merugikan negara Spanyol senilai jutaan euro.

MADRID - Pemain Terbaik Dunia lima kali yang membela Barcelona Lionel Messi menjalani persidangan pada Selasa bersama dengan ayahnya, terkait tudingan-tudingan merugikan negara Spanyol senilai jutaan euro. Penyerang kelahiran Argentina Messi dan ayahnya Jorge Horacio Messi, keduanya menolak tudingan-tudingan tersebut, akan hadir di pengadilan Barcelona pada Kamis, menurut dokumen pengadilan. Pengadilan sebelumnya memutuskan bahwa Messi (28), mengetahui dan menyetujui pembentukan jaring shell company (perusahaan tidak aktif yang digunakan untuk berbagai manuver keungan) yang diduga digunakan untuk menggelapkan pajak dari pemasukan melalui hak-hak citra. Kantor pajak Spanyol pada 2013 menuding kedua orang itu telah merugikan pemerintah sebesar 4,2 juta euro antara 2007 sampai 2009. Menurut kantor kejaksaan, yang mengajukan hukuman penjara sampai 22 bulan, pemasukan disembunyikan melalui beberapa shell company di Uruguay, Belize, Swiss, dan Inggris. Messi dan ayahnya membayar lima juta euro kepada otoritas pajak sebagai pendekatan “korektif” setelah diselidiki secara formal pada Juni 2013. Messi telah menjadi penduduk Barcelona sejak 2000 dan memiliki kewarganegaraan Spanyol sejak 2005. (ant)

JAKARTA

BOGOR

KINI.....

Suluh Indonesia - Bisnis Jakarta Koran Gratis Terbesar Pertama Di Indonesia

Koran Suluh Indonesia - Bisnis Jakarta Terbesar Di Indonesia Terbit di Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok Dan Bandung

Hanya Rp. 200.000/BW 20 Kali Muat GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat Telp. 021-5357602 Fax. 021-53670771

ma City menyingkirkan unggulan kedua Wilayah Barat, San Antonio Spurs, di putaran kedua. Ketika Warriors menahan Thunder menjadi hanya mencatatkan lima “field goals” pada kuarter ketiga, Curry menggila di sisi lain lapangan. Golden State tertinggal 42-48 pada pergantian babak sebelum menggunakan laju 15-6 untuk membuka kuarter ketiga, dan unggul 57-54, keunggulan pertama mereka sejak menit kedua pertandingan ini. Lima belas angka merupakan hasil dari lima tembakan tiga angka, termasuk tiga angka dari Curry, yang hanya memasukkan dua pada sepanjang babak pertama. (ant)

Bisa diakses Melalui www.bisnisjakarta.com

Hanya Rp. 300.000/FC 20 Kali Muat Kantor Jakarta : Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No.32 Palmerah Jakarta Pusat Telp: (021) 537602 Fax: (021) 53670771

Kantor Jakarta : Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No.32 Palmerah Jakarta Pusat Telp: (021) 537602 Fax: (021) 53670771

PASANG IKLAN

CEPAT LAKU Hanya

Hubungi : 021-5357602 Fax : 021-53670771

(021) 5357602

Pasang Iklan Baris

Rp. 50.000 (10 Baris - 10x Tayang) Hubungi

G.47-Dir

Nasi nal

Suluh Indonesia, Rabu 1 Juni 2016

8

DKP Lebak

Optimalkan Bantuan Nelayan LEBAK - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lebak, Banten terus mengoptimalkan bantuan nelayan guna mendongkrak swasembada ikan laut juga peningkatan pendapatan ekonomi mereka. ‘’Kami mengusulkan bantuan rehabilitasi tempat pelelangan ikan (TPI) dana sarana prasarana alat tangkap,” kata Kepala Bidang Kelautan DKP Lebak Winda Triana di Lebak, kemrin. Sejauh ini, produksi tangkapan belum optimal karena sarana prasarana alat tangkapan relatif terbatas. Kebanyakan nelayan menggunakan kapal motor tempel sehingga daya jelajahnya han-

ya tiga mil dari lepas pantai. Selain itu, katanya, juga faktor cuaca sehingga kerapkali gelombang tinggi disertai angin kencang sehingga mempengaruhi terhadap produksi tangkapan ikan. Disamping itu juga kondisi TPI di Lebak perlu mendapat perbaikan agar nelayan merasa nyaman saat melakukan transaksi pelelangan ikan. Selama ini, kebanyakan dari 11 TPI sudah rusak sehingga berdampak terhadap kunjungan konsumen. Ke-11 TPI itu antara lain TPI Binuangeun, TPI Tanjung Panto, TPI Cipunaga, TPI Situregen, TPI Sukahujan, TPI

Cihara, TPI Bayah, TPI Pulau Manuk, TPI Sawarna, TPI Citarate, dan TPI Cibareno. ‘’Kami berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun pemerintah provinsi dan kabupaten dapat membantu rehabilitas TPI itu,” katanya. Menurut dia, nelayan Kabupaten Lebak hingga kini memerlukan bantuan, seperti kapal, motor perahu kincang, alat tangkap dan perbaikan TPI. Selain itu juga bantuan alat tangkap lainnya, seperti jaring apung, gilnet, muroami, tando juga perbaikan infrastuktur pembangunan TPI. (ant)

Penyalur Rastra

Boleh Pungut Biaya Karung PADANG PANJANG - Kepolisian Resor (Polres) Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, memperbolehkan tenaga penyalur beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) memungut biaya karung kepada penerima manfaat. ‘’Karung tidak disediakan oleh pemerintah, jadi kalau masyarakat penerima Rastra tidak membawa karung dari rumah, bisa mengganti biaya karung yang disediakan tenaga penyalur,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Padang Panjang, AKP Ismet di Padang Panjang, kemarin. Hal itu dikatakannya ketika menjadi salah satu narasumber

dalam sosialisasi penyaluran Rastra kepada penerima manfaat yang ada di Padang Panjang. Ia menambahkan, sebagai lembaga pengawasan pihak kepolisian akan selalu memantau penyaluran Rastra yang ada di Padang Panjang. ‘’Setiap penyaluran Rastra akan selalu diawasi oleh anggota kepolisian, termasuk biaya penebusan Rastra oleh masyarakat miskin kepada pemerintah “ ujarnya. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Padang Panjang, Jevie C Eka Putra menjelaskan sosialisasi Rastra dilakukan untuk menerima infor-

masi dari masyarakat dan mekanisme penyalurannya Rastra. Peningkatan efektivitas program Rastra itu terwujud dalam enam sasaran yakni, tepat sasaran, penerima manfaat, tepat harga, tepat waktu, tepat adminstrasi dan tepat kwalitas. Padang Panjang memiliki kuota penerima Rastra sebesar 2.359 Kepala Keluarga pada 2015. Data tersebut juga sama pada 2016. Sedangkan jatah masingmasing kelurarga penerima kata dia, seberat 15 kilogram setiap bulannya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

PEMBANGUNAN MAKASSAR NEW PORT - Dua pekerja berjalan di lokasi pembangunan Makassar New Port di Makassar Sulawesi Selatan, kemarin. Pengerjaan proyek tersebut untuk paket A meliputi Dermaga sepanjang 320 meter, reklamasi seluas tiga hektare dan akses jalan sepanjang 100 meter, hingga Mei 2016 telah mencapai 27,01 persen penyerapan anggaran yakni Rp326 miliar dari total Rp1,8 triliun yang ditargetkan rampung hingga 2018 mendatang.

Polda Jambi Amankan

Emas Peti Rp 1,2 Miliar JAMBI - Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi, mengamankan emas seberat 2,5 kg hasil Penambangan emas tanpa izin (Peti) di Kabupaten Merangin dan sekitarnya yang jika dikonversi senilai Rp1,2 miliar. Selain butiran emas murni, pihak kepolisian juga mengamankan perak 7,9 kg atau senilai Rp600 juta juga hasil dari penambangan emas tanpa izin di Merangin, yang diamankan dari tiga orang tersangka yakni dua pe-

kerja dan satu pemilik modal, kata Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Jambi, Kompol Wirmanto, kemarin. Ketiga tersangka yang diamankan tersebut adalah Admiral dan Nazarudin selaku pengawas dan pekerja pemurnian emas serta M Zen pemilik modal dan yang menjual kembali emas itu sekaligus pemilik toko emas di Kabupaten Merangin. Hasil dari pembelin butiran emas dari pelaku Peti, ter-

sangka berhasil mengumpulkan 2,5 kg lebih dan 7.9 kg selama dua minggu dan bisnis emas tersebut sungguh menjanjikan pasalnya harga yang ditotal dari emas dan perak tersebut mencapai Rp1,8 miliar yang akan dijual ke wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya. Tersangka Nazarudin mengaku dirinya sudah lima bulan menjadi pendulang dan pengolah emas ilegal hasil Peti di Merangin, dengan upah sehari Rp500 ribu per kilogram.

Nazarudin dan Admiral mendapat emas dari M Zen untuk dimasak dan dalam sehari mereka bisa memasak emas dan perak dua kilogram. Sementata itu, tersangka M Zen mengatakan mendapat emas-emas tersebut dari pendulang emas Peti di Bangko. Dirinya pun menampung emas tersebut untuk diolah dan dijual kembali dimana emas seberat 2,5 kg lebih tersebut merupakan hasil mengumpulkan selama dua minggu. (ant)

Pemkab Kulon Progo

Telah Cairkan Dana Desa

Suluh Indonesia/ant

OPERASI PASAR JELANG RAMADAN - Sejumlah warga mengantre membeli sembilan bahan pokok (sembako) saat operasi pasar di pasar Bandar, Kota Kediri, kemarin. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bulog bekerjasama dengan Tim Pengendali inflasi Daerah (TPID) tersebut menyediakan beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu murah guna mengendalikan harga menjelang Ramadan.

KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mencairkan dana desa kepada 87 desa di wilayah setempat. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) Kulon Progo Sri Utami di Kulon Progo, Selasa, mengatakan pihaknya telah mendapat informasi bahwa Di-

nas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) telah mencairkan dana desa tahap pertama sebesar Rp36 miliar dari total penerimaan Rp60 miliar pada 2016. “Pencairan dana desa telah dilakukan pada Jumat (27/5) oleh DPPKA. Kami juga telah memastikan kepada desa, dan mereka baru

mengecek rekening desa hari ini,” kata Sri Utami. Terkait terlambatnya pencairan dana desa, ia mengatakan hal tersebut dikarenakan persyaratan pencairan yang harus dipenuhi pemkab sangat banyak, yakni Perda APBD, Peraturan Bupati tentang Pembagian Dana Desa, kemudian hasil serapan dana desa. ‘’Hal ini yang membuat

lambat. Tetapi, menurut saya, waktu pelaksanaan dana desa sangat cukup. Syarat pencairan dana desa ke pemerintah desa yakni APBDes sudah jadi,” katanya. Sri Utami mengimbau pemerintah desa segera menggunakan dana desa untuk realisasi pembangunan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. (ant)

Tanah Longsor di Klaten

Terkait Rencana Rasionalisasi

BKD Jambi Data Pegawai JAMBI - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, melakukan pendataan pegawai terkait rencana Pemerintah Pusat untuk melakukan rasionaliasi PNS. Kepala BKD provinsi setempat Fauzi Syam di Jambi, kemarin mengatakan bahwa kini sudah mulai dilakukanya penataan organisai diberbagai SKPD melalui PP 41 tahun 2007 tentang penyesuaian. ‘’Rasionalisasi PNS harus diberikan tahapan pengertian. Langkah pertama mendata kesesuaian besaran PNS dengan organisasi. Kalau di satu organisasi PNS nya berlebih maka

itu kemungkinan pertama akan dipindahkan ke SKPD yang kurang,” kata Fauzi. Dia menyebutkan, sebaran jumlah PNS di Pemerintah Provinsi Jambi dengan total 6.587 orang ternyata belum merata disetiap instansi. ‘’Kita ini belum merata, contoh di Dinas Kominfo saja PNS nya hanya 38 orang, sedangkan di tempat lain bisa mencapai ratusan orang,” katanya. Dijelaskannya, ada empat langkah yang akan dijalankan untuk melakukan rasionalisasi PNS. Yakni melalui mekanisme penataan, pendistribu-

sian, pendidikan dan latihan (Diklat) serta pensiun dini. Namun untuk dilakukan pensiun dini Fauzi mengaku akan sulit dilaksanakan di Pemprov Jambi. ‘’Itu pilihan agak sulit, kita terkendala anggaran, butuh biaya cukup besar untuk pensiun dini PNS,” ujarnya. Sementara itu, dipastikan di akhir tahun ini jumlah PNS di Pemprov Jambi akan bertambah hingga dua kali lipat. Itu dikarenakan pelimpahan wewenang tenaga pendidik tingkat SMA dan SMK di kabupaten/kota ke provinsi. (ant)

Seorang Penambang Meninggal KLATEN - Seorang penambang ditemukan meninggal dunia akibat tertimbun tanah longsor di Kali Gombyong Desa Balerante Kecamatan Klaten, Jawa Tangah, kemarin. Korban meninggal seorang penambang tersebut yakni Paimin Wiro Miarjo (48) warga Dusun Bawukan, Kecamatan Kemalang Klaten, kini jasadnya sudah berhasil dievakuasi dan

diserahkan kepada pihak keluarganya. Menurut Kepala Dusun Balerante Jainu, peristiwa tanah longsor di tebing lokasi penambangan di Kali Gombyong tersebut terjadi sekitar pukuyl 08.00 WIB. Korban bersama puluhan orang penambang lainnya sedang menggali tebing di kali tersebut. Namun, tebing

tersebut tiba-tiba longsor, dan korban tidak sempat menyelamatkan diri. ‘’Tubuh korban yang tidak sempat lari menyelamatkan diri tertimbun longsoran material di lokasi kejadian,” katanya. Warga bersama anggota Polsek Kemalang langusng ke lokasi melakukan pertolongan dengan mengevakuasi korban. Korban baru dapat dievakuasi

sekitar satu jam kemudian dalam kondisi sudah meninggal dunia. Menurut Kepala Polsek Kemalang AKP Nurwadi tubuh korban baru dapat dievakuasi dari reruntuhan material sekitar satu jam setelah kejadian. Korban saat ditemukan sudah dalam kondisi meninggal, dan dia mengalami luka-luka parah di sekujur tubuhnya. (ant)

SPIRITUAL BUNDA NORMA DAYAK KAL-TIM SUDAH menjadi rahasia umum ilmu spiritual Dayak sangat manjur untuk masalah percintaan, juga bisnis. Salah satu tokoh yan g m e n g u a s a i kesaktian khas Dayak, adalah Bunda Norma yang mewarisi kemampuan sang ayah, suku Dayak Hulu S u n g a i Mahakam. Selain masalah percintaan, Bunda Norma s e r i n g didatangi orang penting yang ingin naik pangkat dan para pembisnis kelas

atas. Untuk yang satu ini Bunda Norma Menolak untuk menyebutkan nama orang-orang yang dimaksud. “Pernah datang seorang yang ternyata tokoh pejabat penting, mengutarakan maksudnya agar tembus proyek-nya. Tadinya Bunda tidak percaya didatangi orang sepenting ini. Dengan segenap daya cipta, Bunda memohon kepada Tuhan agar tercapai apa yang beliau inginkan Alhamdulillah, beberapa hari kemudian beliau menelpon dan memberitakan bahwa proyeknya tembus dan sukses besar,” kenang wanita keibuan yang membahasakan ‘Bunda’ kesemua orang yang ditemuinya. Bunda Norma juga dikenal sebagai “penjaga” konser-

konser artis band ternama, sehingga sering keliling Indonesia mendampingi tur konser.Bunda Norma juga siap memberikan Susuk Pemikat, dan Susuk Kharisma, untuk bisnis dan percintaan banyak sekali yang membuktikan: Pemuda bisa dapat pacar cantik, wanita 40 tahun dapat suami, dan seorang pria paruh baya yang ditinggal mati istrinya bisa dapat pasangan lagi. “Kesaktian Dayak ini adalah titipan Yang Maha Kuasa. Dan dengan kehendak-Nya, masalah karir, jabatan dan percintaan 99% pasti bisa tuntas. Sedangkan bagi yang terkena santet, bisa bebas hanya 5 menit,”unjarnya.(nm)

Alamat praktek: jalan Kodau gang Mushola RT.04 RW.13 No.154, Jati Makmur, Pondok Gede. WA: 088809706553 Tlp :081311326629