Edisi 23 September 2014 | Suluh Indonesia

Page 1

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Selasa, 23 September 2014

No. 166 tahun VIII

Pengemban Pengamal Pancasila

Empat Tentara Ditembak BATAM - Empat anggota TNI AD yang tertembak dalam bentrok di sekitar Markas Brimob Polda Kepri, kemarin masih dirawat di RSUD Embung Fatimah Kota Batam. ‘’Mereka masih menjalani perawatan. Mereka tertembak bagian kaki,” kata Danrem 033 Wira Pratama Brigjen TNI Bujang Zuirman di Batam, kemarin. Ia mengatakan, keempat anggota Yonif 134 Tuah Sakti yang tertembak adalah Praka EB (anggota Kompi A), Pratu E (anggota Kompi Markas), Pratu A (anggota Kompi Markas) dan Pratu A (anggota Kompi Bantuan). ‘’Selain terkena luka tembak pada bagian kaki, anggota yang dirawat juga mengalami luka akibat pemukulan di depan markas Brimob Polda Kepri di Tembesi,” kata dia. Ia mengatakan, petugas medis segera

melakukan operasi pada anggota yang terkena tembakan dan proyektilnya masih bersarang di kaki. ‘’Yang proyektilnya bersarang akan menjalani operasi pengangkatan,” kata dia. Danrem mengatakan, TNI dan Polri sudah berkoordinasi untuk membentuk tim mengungkap kasus tersebut. ‘’Belajar dari kasus-kasus sebelumnya, kami sudah intruksikan juga ke dalam agar suasana kondusif,” kata Danrem. Kapolda Kepri Brigjen Pol Arman Depari mengatakan, anggotanya terpaksa melakukan penembakan karena dikepung massa saat melakukan penggrebekan gudang diduga penimbun solar ilegal. ‘’Awalnya sudah diberi tembakan peringatan karena massa mendesak anggota agar tidak menyegel gudang,’’ katanya. (ant)

Suluh Indonesia/ade

PEMBEBASAN BERSYARAT - Sejumlah aktivis anti korupsi melakukan aksi teatrikal saat berunjuk rasa di depan Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin.

PDIP Siapkan

50 Nama Calon Menteri

Suluh Indonesia/ant

USULAN NAMA KABINET - Gubernur DKI Jakarta yang juga Presiden terpilih Joko Widodo (kiri) berjalan meninggalkan Balaikota di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, kemarin. Joko Widodo mengatakan pihaknya telah menerima enam usulan nama-nama kabinet dan masih dalam tahap kajian diantaranya Kabinet Kerja Trisakti dan Kabinet Kerja Perubahan.

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan partainya telah menyiapkan 50 kader PDIP yang disiapkan masuk dalam bursa usulan calon menteri pemerintahan kabinet Presiden dan Wapres terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Saat ini, ke 50 lebih calon menteri dari PDIP itu maih dikaji dan didalami, terutama soal rekam jejaknya. ‘’Lebih dari 50 nama sudah dilist untuk bisa kita lihat,” kata Puan di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Kader yang akan duduk sebagai menteri itu, kata Puan dituntut memiliki rekam jejak yang bersih serta mampu membantu kinerja Jokowi-JK dalam menyukseskan program-program kerakyatan yang diiusung Jokowi-JK. Selain itu, mereka juga

harus memiliki integritas dan kapabilitas yang tinggi sebagai anggota Kabinet Indonesia Hebat. Hingga saat, Puan mengaku belum tau kapan Jokowi akan mengumumkan nama-nama menteri dalam kabinetnya mendatang. Selain Sebelumnya, JokowiJK menyatakan ada 34 kementerian yang dalam kabinetnya. Dari jumlah tersebut, 18 akan diisi dari kalangan profesional, dan 16 lainnya diisi kalangan profesional partai. Selaihn bursa calon menteri yang dinanti masyarakat, jabatan Ketua DPR juga menjadi posisi penting yang ditunggu-tunggu publik. Terkait itu, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menbgatakan, PKS telah menyetujui mengajukan empat kader terbaiknya untuk posisi pimpinan DPR. ‘’Ada

Fahri Hamzah, Sohibul Imam, Al Muzzamil Yusuf, dan Mahfud Siddiq. Empat kader itu kita calonkan,” kata Hidayat. Untuk posisi pimpinan DPR ini, Koalisi Merah Putih berencana merebut posisi pimpinan parlemen dengan menyiapkan satu paket pimpinan baik MPR maupun DPR. PKS disebut-sebut menerima bila hanya menempatkan kadernya untuk posisi sebagai Wakil Ketua DPR. Sebelumnya, Jokowi mengumumkan struktur kabinetnya akan diisi kalangan profesional dan kalangan ahli serta politisi. Tanpa menyebut nama, Jokowi mengatakan, menterinya terdiri dari 18 profesional dan 16 menteri berasal dari parpol. Struktur tersebut sama dengan Kabinewt Indonesia Bersatu. (har)

Perlukah Pembebasan Bersyarat Untuk Koruptor ? MENCUATNYA kembali pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi menimbulkan preo dan kontra bahkan menuai kecaman. Mencuatnya kembali pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi membuat kecaman muncul kepada Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan tak sedikit aksi unjuk rasa yang menentang kebijakan pemerintah ini. Bahkan muncul penilaian adanya mafia hu-

kum di balik pembebasan bersyarat bagai para koruptor itu. Koodinator Pemantauan Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, penilaian itu tidak bisa dihindarkan karena pemerintah saat ini seakan menafikan komitmen pemberantas korupsi. Terlebih syarat pembebasan tidak diperhatikan dengan baik. ‘’Kalau nggak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan penilaian publik ada mafia peradilan akan muncul,” kata Emerson di sela aksi demonstrasi di Kemenkum dan HAM di Jakarta, kemarin.

Banyak proses yang harus dilalui untuk dapat pembebasan bersyarat dan remisi bagi para terpidana korupsi. Syarat itu tertuang dalam PP No 99 tahun 2012. Hanya saya, aturan itu nyatanya tidak dijalankan dengan baik. ‘’Yang bertanggung jawab Menteri Hukum dan HAM. Seharusnya menteri melakukan pemeriksaan, apakah prosedurnya benar, menteri sudah melakukan pengecekan belum,” imbuhnya. Terlebih, syarat yang juga seharusnya dipenuhi adanya rekomendasi dari penegak hukum dalam hal ini KPK. Jika rekomen-

dasi ini tidak dikeluarkan tapi pembebasan bersyarat dan remisi tetap diberikan tentu akan menimbulkan pertanyaan baru. Misalnya, adanya suap menyuap. ‘’Karena itu, Kemenkumham khususnya Ditjen PAS juga harus memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi. Kalau tidak bisa lebik baik mundur,” tutup Emerson. Sebelumnya pemerintah melalui Kemenkum dan HAM memberikan remisi kepada koruptor dan itu dinilai tidak pantas lantara apa yang dilakukan para koruptor itu telah merugikan keuangan negara yang tidak sedikit. (wnd)

BPK Diisi Politisi

E-Voting

Dinilai Berbahaya

Pangkas 50 Persen JAKARTA - BPPT memperhitungkan penghematan biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) hingga 50 persen apabila menggunakan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting). ‘’Mesin-mesin ini (alat evoting) bisa bergantian digunakan di kabupaten. Bisa hemat biaya 50 persen, lumayan, berapa yang dihemat dari pilkada yang dilaksanakan lebih dari 400 kali,” kata Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT Hamman Riza di Jakarta, kemarin. Menurut dia, penggunaan e-voting jika dilihat secara tanjibel maka biaya pilkada menjadi lebih murah. Sedangkan secara intanjibel maka kepercayaan masyarakat tumbuh

atas proses pilkada itu karena proses yang akuntabel, cepat dan akurat. Harapannya, penggunaan alat e-voting untuk pemilu akan mendorong penyediaannya oleh industri nasional, sekaligus membuka kesempatan industri dalam negeri. Ia mengatakan, investasi yang dibutuhkan per unit evoting minimal mencapai Rp10 juta. Namun ia meyakini jika produksi alat tersebut telah dilakukan secara massal maka harga akan lebih rendah. ‘’Untuk pilkades biasanya digunakan dua mesin e-voting saja. Sedangkan untuk tingkat nasional atau Pemilu diperkirakan dibutuhkan 550.000 alat evoting,” ujar dia. (ant)

Suluh Indonesia/ant

PILKADA TAK LANGSUNG - Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa (kanan), menerima perwakilan Lembaga Persahabatan Ormas Islam di Kompleks Parlemen Jakarta, kemarin. Sejumlah ormas Islam menyatakan sikap mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

JAKARTA - BPK sejatinya merupakan lembaga yang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sampai Daerah. Pemeriksaan yang dilakukan, tentunya berdasar kaidah-kaidah atau standar audit internasional. Ketua Badan Pengurus Pusat Pengembangan Informasi Publik (P2IP) Suryawijaya di Jakarta, kemarin mengatakan, dilihat dari kacamata akademis dan praktisi, BPK sebagai lembaga audit negara dan anggota dari INTOSAI (The International Organization of Suprame Audit Institutions). Seharusnya, mengedepankan nilai-nilai dan konsep dasar audit serta kewibawaan BPK sebagai bagian dari organisasi BPK internasional. INTOSAI telah mensyaratkan anggotanya termasuk BPK, untuk menerapkan standar audit internasional dalam pelaksanaan pemeriksaan. Sebagaimana halnya International Audit Standar yang diadopsi dalam Standar Pemeriksaan dan dianut oleh seluruh Akuntan Publik di Indonesia dan BPK, disebutkan bahwa setiap auditor/pemeriksa wajib untuk memiliki sikap independen terhadap obyek pemeriksaan maupun dengan auditee. Tentu, lanjutnya, akan menjadi pertanyaan, bagaimana cara BPK bisa menerapkan independensinya jika Anggota BPK yang terpilih memimpin lembaga audit tertinggi di negara ini berasal dari partai politik. (kmb)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.