Edisi 07 Agustus 2017 | Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.85.000 SUMBAWA Rp.90.000 ECERAN Rp 5.000

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 123 TAHUN KE 13

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SENIN, 7 AGUSTUS 2017

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/ars)

Banner spanduk peringatan ini terpasang di pintu masuk Pasar Mandalika sebagai peringatan, khususnya kepada petugas juru pungut agar menghindari praktik pungli. Namun fenomena ini diduga masih terjadi karena praktiknya masih mengakar.

Berantas Pungli, Selamatkan PAD dan Pedagang Ditangkapnya Kepala Pasar Sayang Sayang HM yang diduga melakukan pungli penyewaan lapak oleh Tim Saber Pungli Polres Mataram, terindikasi hanya fenomena gunung es. Jika ada keseriusan Pemerintah Kota Mataram dan khususnya Tim Saber Pungli, diduga ada beragam modus pungli selain yang sudah berhasil diungkap. Salah satunya pungli diduga dengan modus yang “dibungkus” legalitas karcis.

TO K O H Dipercaya Pemerintah Pusat MULAI tahun ini, Pemprov NTB dipercaya pemerintah pusat untuk mendidik pejabat eselon II secara nasional.

Sebanyak 60 pejabat eselon II dari kementerian/lembaga, provinsi lain di Indonesia dan dalam daerah akan menjalani Diklatpim II di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB. ‘’Berdasarkan persyaratan-persyaratan yang kita ajukan, ternyata Kepala LAN (Lembaga Administrasi Negara) RI memberikan kewenangan untuk melaksanakan atau kepercayaan kepada NTB untuk melaksanakan Diklatpim II mulai tahun 2017 ini,” kata Kepala BPSDM NTB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin di Mataram.

H. Abdul Hakim Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/dok)

INI membuka mata masyarakat bahwa praktik ilegal tersebut masih berlangsung bahkan mengakar. Sebab jauh sebelum terungkapnya pratik pungli itu, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI lebih awal menemukan pelanggaran administrasi pengelolaan keuangan pada retribusi pasar yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Hasil pemeriksaan auditor negara, pendapatan retribusi daerah senilai Rp 20.172.500.000, dan terealisasi senilai Rp 18.338.313.673. Realisasi tersebut diantaranya adalah retribusi dari 19 pasar tradisional senilai Rp 2.965.803.350.

BPK memeriksa UPTD Pasar Mandalika dan Pasar Kebon Roek. Kedua pasar terbesar di Kota Mataram ini tidak memiliki pencatatan atas jumlah pengambilan, pemakaian, dan sisa karcis. Sehingga tidak dapat diketahui secara pasti jumlah sisa karcis di tahun 2015, pemakaian karcis selama tahun 2016, dan sisa karcis tahun 2016.

UPTD Pasar Mandalika mencatat pendapatan retribusi pelayanan selama tahun 2016 senilai Rp 478.631.000. BPK memeriksa jumlah bongkol fisik karcis yang ada hanya 201.653 lembar atau senilai Rp 161.322.400. Jumlah ini dikalkulasi jika retribusi ditarik ke pedagang Rp 800,. Terdapat selisih antara pencata-

tan dengan bukti pendukung penerimaan senilai Rp 317.308.600. atau sebanyak 348.032 lembar karcis terindikasi tidak ada bukti pendukungnya.

Bersambung ke hal 15

Premanisme juga Meresahkan Pedagang AWAL pekan lalu, publik dihebohkan dengan penangkapan Kepala Pasar SayangSayang, Kecamatan Cakranegara, HM yang diduga menarik pungutan secara ilegal kepada pedagang. Persoalan

di pasar tradisional memang cukup kompleks, tidak hanya soal dugaan pungli, tapi juga aksi premanisme yang juga melakukan pungutan ilegal kepada para pedagang, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ynt)

Aktivitas jual-beli di Pasar Kebon Roek, Ampenan, Sabtu (5/8).

Pendidikan Berimbang dan Pesona Pulau Seribu Masjid PENDIDIKAN akan berjalan baik dan berimbang jika dijalankan beriringan dengan agama. ‘’Agama dan pendidikan, itulah yang meningkatkan derajat manusia,’’ ungkap Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat menunaikan Salat Dzuhur sekaligus memberikan Tausyiah di Masjid Al Bakri Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu, (5/8).

Bersambung ke hal 15 SALAMAN - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi bersalaman dengan pelajar saat bersilaturahmi di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (5/8).

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

Dana Menganggur Rp 3,4 Triliun

Kepala Pasar Harusnya ASN MANTAN Ketua Pansus Pasar pada DPRD Kota Mataram yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer Ibrahim mengakui bahwa dalam pembahasan Perda Pasar sekitar tahun 2015 lalu, sempat mengemuka saran dari sejumlah anggota Pansus itu, agar Kepala Pasar Tradisional dijabat oleh seorang ASN (Aparatur Sipil Negara). ‘’Di sana (Perwal, red) ada bunyi klausul ASN dan kepala pasar yang mempunyai rekam jejak yang bagus. Kalau rekam jejaknya tidak bagus, kita turunkan,’’ ungkapnya.

Artinya, pasar tradisional di Kota Mataram boleh dipimpin oleh ASN dan boleh juga non ASN. Sepanjang yang bersangkutan dianggap mempunyai kapasitas untuk ditempatkan pada jabatan itu. Dipilihnya kepala pasar dengan kapasitas yang mumpuni karena kepala pasar sesungguhnya mempunyai tugas yang cukup berat.

Bersambung ke hal 15

Gambaran Realisasi Belanja Pemda di NTB Sampai Juli 2017

Pemda di NTB Terancam Kena Pemotongan DAU Mataram (Suara NTB) Kinerja Pemda di NTB dalam merealisasikan anggaran cukup rendah. Hal ini terlihat dari realisasi belanja sampai Juli lalu yang baru mencapai 31,85 persen atau Rp 6,18 triliun lebih. Padahal, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberikan dana transfer daerah kepada 11 entitas pemerintahan di NTB mencapai Rp 9,6 triliun lebih.

Sehingga, ada dana transfer yang menganggur alias belum dibelanjakan oleh Pemda sekitar Rp 3,4 triliun. Menyikapi

leletnya Pemda dalam membelanjakan anggaran, Kemenkeu mulai tahun ini akan menerapkan kebijakan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). Artinya, Kemenkeu akan melakukan transfer DAU kepada daerah yang belanjanya bagus. ‘’Pemda harus siap tak terima DAU sesuai target,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB, MBA ketika dikonfirmasi Suara NTB, pekan kemarin di Mataram.

Bersambung ke hal 15

(Sumber : emonev Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) diolah, 6 Agustus 2017)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 7 Agustus 2017

Halaman 2

DPPKB Evaluasi Capaian Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan evaluasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di tingkat Kota Mataram.

Evaluasi ini berkaitan dengan permintaan peserta baru mencapai angka 5.052 peserta atau 51, 73 persen dari Perkiraan Permintaan Masyarakat Peserta KB Baru (PPM PB) sebanyak 9.776 peserta.

Kepala DPPKB Kota Mataram, Drs. Sutrisno menjelaskan, permintaan masyarakat akan metode kontrasepsi masih di dominasi oleh suntikan sebanyak 2.241 peserta atau 44,36 persen, IUD sebanyak 1.261 atau 24,96 persen, Implant 849 peserta atau 16,81 persen, Pil sebanyak 451 peserta atau 8,93 persen, kondom 166 atau 3, 29 persen, MOW sebanyak 84 peserta persen 1,66 persen.

Berdasarkan tingkat pencapaian peserta KB baru per

Kesulitan Cari WP KENDALA dihadapi Pemkot Mataram dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (BKD) sulitnya mengakses wajib pajak. Mereka terkadang memiliki lahan tetapi tidak ditinggal di kelurahan tersebut.

Di Kelurahan Jempong Kecamatan Sekarbela, sebanyak 30 - 40 persen lahan pemiliknya tidak berada di tempat. Sehingga, juru pungut kewalahan mencari pemilik lahan tersebut.

Selama ini, sistem jual beli dilakukan melalui notaris. Pemilik lahan kemudian tidak me(Suara NTB/cem) laporkan ke kelurahan.

Moh. Yusuf “Pokoknya 30 - 40 persen lahan di Jempong itu pemiliknya tidak tinggal di situ,” kata Lurah Jempong Moh. Yusuf pekan kemarin.

Kondisi seperti itu, kata dia, akan menyulitkan petugas menyerahkan SPPT yang kemudian berdampak ke realisasi target. Setiap pengurusan administrasi di kelurahan warga diminta membawa bukti lunas pembayaran PBB. Pola ini sebagai bentuk pengawasan sekaligus kontrol bagi masyarakat.

“Diimbau pengurusan administrasi di kelurahan harus bawa bukti lunas PBB,” tegasnya.

Yusuf menambahkan, pihaknya juga memaksimalkan penyakap dan pekasih dan kepala lingkungan agar mengimbau melalui masjid. Selain itu, kendaraan dinas PBB milik Badan Keuangan Daerah juga diminta standby ke lingkungan.

Ini kata dia, lebih memudahkan dan mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Sehingga, tidak perlu terlalu jauh membayar pajak ke instansi teknis. “Kadang warga sibuk kerja. Kendaraan dinas PBB itu kita minta ke lingkungan,” paparnya.

Masyarakat harus menanamkan kesadaran atau melek bayar pajak. PBB dibayarkan ke daerah akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk program baik itu perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya.

Artinya, kemanfaatan itu akan dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, sebelum jatuh tempo 31 Agustus realisasi PBB bisa melampui target. (cem)

kecamatan sampai dengan bulan Juni 2017. Pencapaian PB per kecamatan yang tertinggi persentasenya adalah Kecamatan Sekarbela 988 peserta atau sekitar 80,39 persen dan yang terendah adalah Kecamatan Sandubaya 716 Peserta (43,08 % ) “Disisi lain, jika dilihat dari Pencapaian Peserta Baru Keluarga PRA S & KS I atau Jamkes terhadap pencapaian peserta KB Baru per kecamatan yang tertinggi di atas persentase kota 40,94 persen yaitu Kecamatan Sekarbela 95,04 persen, sedangkan kecamatan yang terendah (di bawah persentase kota) yaitu Kecamatan Ampenan 21,14 persen,” papar Sutrisno dalam rapat koordinasi bersama staf.

Capaian pada semester I diakuinya sangat menggembirakan. Hal ini mengindikasikan tingkat partisipasi masyarakat kota dalam mensukseskan program kependudukan dan keluarga be-

rencana sangat baik.

Menurutnya, capaian dari PPM PB tahun 2017 sebanyak 9.766 peserta tidak terlepas dari peran kader sebagai lini terdepan.

Dihadapan para Penyuluh KB, Sutrisno terus meminta kader memacu diri dalam peningkatan capaian dan melakukan koordinasi dengan para pihak terkait.

Diakuinya,dengan alih status penyuluh KKBPK menjadi pegawai pusat, diharapkan dapat lebih optimal dalam peningkatan kinerjanya.

Dengan sistem pelaporan yang terintegrasi secara online ke depannya, capaian terhadap sasaran program KKBPK dapat lebih terukur.

“Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya penguatan ketahanan keluarga selain melalui program KB, juga melalui pendekatan program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan pembentu-

kan kelompok,” jelasnya.

Selain itu, keberadaan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R/M) diharapkan mampu menjembatani dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada usia remaja. Dalam mensukseskan program KB,

yang tidak kalah pentingnya keberadaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan peserta KB aktif dalam penguatan ekonomi keluarga. (cem/*)

Diduga Ada Praktik Ijon pada Pengadaan Barang dan Jasa di Mataram Mataram (Suara NTB) Isu miring terdengar pada pengadaan barang dan jasa di Pemkot Mataram. Proyek nilai besar tidak saja dimonopoli oleh sejumlah rekanan. Praktik ijon diduga terjadi sebelum lelang proyek ditender.

Agen Promosi Pariwisata RENCANA Dinas Pariwisata Kota Mataram melakukan promosi pariwisata ke Solo, mendapat tanggapan dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH. Menurut dia, Indonesia memang sedang menggalakkan sektor pariwisata sesuai dengan potensi wisata di daerah masig-masing. ‘’Mungkin Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram mempunyai pertimbangan khusus untuk ke Solo. Mungkin di situ (Solo, red) ada yang digarap,” ujarnya menjawab Suara NTB di Mataram kemarin.

Kalau misalnya Dispar memilih Bali untuk melakukan promosi Pariwisata, dianggap kurang pas. Sebab Bali sendiri sudah punya nama. Sehingga promosi pariwisata Kota Mataram ke sana dinilai kurang pas. ‘’Levelnya terlalu tinggi kalau di Bali itu,” cetusnya. Fuad menduga, dipilihnya Solo sebagai tujuan promosi pariwisata Kota Mataram karena ada kesamaan karakteristik kota.

Namun, berdasarkan catatan Suara NTB, sebelumnya, Dispar Kota Mataram juga pernah melakukan promosi pariwisata ke Yogyakarta. Bahkan sempat terjalin kerjasama antara Kota Mataram dengan Yogyakarta dengan kesepakatan saling mempromosikan pariwisata masing-masing. Mataram mempromosikan Yogyakarta dan demikian sebaliknya.

Namun nyatanya, kunjungan wisatawan yang berasal dari Yogyakarta tidak terlalu signifikan. ‘’Itu karena komunikasi yang kurang,” kata Fuad. Mestinya, lanjut dia, komunikasi dijalin oleh Dispar, tidak hanya dengan Yogyakarta tapi juga stake holder lainnya. Contohnya, kata politisi PDI Perjuangan ini, komunikasi dengan anggota Dewan. Karena, setiap kali melakukan kunjungan kerja ke luar daerah, para anggota Dewan juga mempromosikan pariwisata Kota Mataram, khususnya dan NTB pada umumnya.

Untuk itu, anggota Dewan dari dapil Ampenan ini berharap Dispar Kota Mataram, promosi pariwisata ke Solo tidak hanya menyasar pemerintah daerah di sana, tapi juga memanfaatkan keberadaan mahasiswa asal Kota Mataram yang sedang menuntut ilmu di Solo. ‘’Kan banyak mahasiswa-mahasiswa dari Mataram di sana,” imbuhnya. Dispar dituntut kreatif dalam melakukan promosi pariwisata. ‘’Berdayakan mereka yang ada di luar daerah,” ucapnya. Demikian pula dengan anggota Dewan, ketika melakukan kunjungan kerja ke luar daerah, secara tidak langsung anggota Dewan juga menjadi agen promosi pariwisata. Dalam melakukan promosi pariwisata, Dispar terkesan jalan sendiri. Bahkan Komisi IV pun belum pernah dilibatkan.

Padahal, komisi yang membidangi masalah pariwisata itu berharap dapat terlibat dalam melakukan promosi pariwisata bersama Dispar Kota Mataram. (fit)

(Suara NTB/ynt)

TAK KUNJUNG DIPERBAIKI - Jalan di timur Pasar Kebon Roek yang tak kunjung diperbaiki hingga saat ini kendati warga telah kerap kali meminta perbaikan kepada Pemkot Mataram.

Warga Keluhkan Jalan yang Tak Kunjung Diperbaiki Mataram (Suara NTB) – Sekitar dua tahun lamanya jalan yang ada di timur Pasar Kebon Roek, Kelurahan Ampenan Utara rusak.

Warga pun telah seringkali mengeluhkan kondisi jalan tersebut namun hingga kini tak kunjung ada perhatian dari Pemkot Mataram. Jika hujan turun, maka jalan akan tergenang dan lumpur menutup seluruh permukaan jalan.

Kendati intensitas hujan tak tinggi atau hanya gerimis seperti beberapa hari belakangan, kondisi jalan tersebut juga tetap becek dan berlumpur. “Habis gerimis saja sudah begini jadinya, apalagi hujan satu jam langsung becek. Kalau begini kondisinya masih mending namanya,” kata salah satu warga, Fauzan ditemui Suara NTB, Sabtu (5/8).

Air limbah dari para pedagang ikan yang dibuang ke saluran di belakang pasar itu juga kerap meluap ke badan jalan. Tak hanya becek, tapi juga baunya sangat mengganggu. “Di got itu saking kepenuhan airnya ndak bisa jalan, mampet,” tambahnya.

Fauzan yang sehari-hari bekerja di tempat penggilingan kelapa dan tepung di pinggir jalan itu juga tak jarang melihat para pengendara jatuh dan terpeleset akibat buruknya kondisi jalan.

“Kalau orang jatuh sering, apalagi yang

pakai motor. Banyak orang jatuh di sini, ada juga yang sampai motornya ndak bisa jalan,” katanya.

Buruknya kondisi jalan juga terkadang berdampak ke pendapatan para pedagang maupun tempat penggilingan kelapa dan tepung tempat ia bekerja. “Kalau sudah becek, pelanggan kita ndak mau ke sini. Mereka ndak berani lewat sini,” ujarnya.

Ia berharap jalan tersebut segera ditangani Pemkot Mataram. Menurutnya beberapa waktu lalu pernah dilakukan pengukuran tapi sampai saat ini tak kunjung diperbaiki. Fauzan berharap selain jalan diaspal, juga dibuatkan saluran di sisi kiri-kanan jalan. Menurutnya saluran minimal memiliki lebar 1 meter dengan kedalaman 1,5 meter sehingga saat hujan air bisa mengalir lancar. “Kalau ndak ada saluran genangan pasti makin parah,” tambahnya.

Keluhan yang sama juga disampaikan warga lainnya, Azhar. Ia yang sering melintasi jalan tersebut merasa terganggu dengan kondisi jalan yang berlumpur dan rusak. “Ini sudah lama. Kalau banjir ndak bisa dilewati. Kita sangat terganggu,” katanya. Sepengetahuannya, dulu lumpur yang menutupi badan jalan itu pernah dikeruk. Tapi saat ini kondisi jalan kembali rusak dan berlumpur. (ynt)

Pedagang Pasar Kebon Roek Mulai Pindah ke Lantai Satu

(Suara NTB/dok)

Fuad Sofian Bamasaq

(Suara NTB/ist)

PEMAPARAN - Kadis PPKB, Sutrisno memberikan pemaparan saat rapat evaluasi capaian semester I Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga Kota Mataram.

Mataram (Suara NTB) – Sebagian pedagang yang berjualan di lahan parkir Pasar Kebon Roek mulai pindah ke lantai satu sejak beberapa hari terakhir. Khususnya pedagang nasi yang mendirikan lapak liar di sisi pagar tembok depan pasar. Para pedagang yang berjualan di lahan parkir diberikan batas waktu oleh Dinas Perdagangan Kota Mataram hingga Minggu (6/8) untuk menaikkan gerobak dan barang dagangannya ke bangunan lantai satu.

Salah satu pedagang nasi, Nur mengatakan telah mulai mengangkut meja dan barang dagangannya sejak Jumat sore. “Saya sudah mulai pindah sejak kemarin (Jumat) sore,” ujarnya ditemui Suara NTB, Sabtu (5/8) siang.

Sebenarnya Nur enggan pindah ke atas karena khawatir langganannya berkurang. Namun ia harus mengikuti aturan pemerintah. Sejauh ini memang ia tetap dicari para pelanggannya, namun hanya sebagian karena masih banyak juga warung yang berjualan di bawah.

“Namanya perintah atasan (pemerintah) kita nurut saja, namanya juga orang kecil walaupun berpengaruh ke pendapatan kita,” katanya. Dalam sehari, Nur bisa mengantongi ratusan ribu rupiah karena ia berjualan dari pagi hingga sore hari. “Yang penting dapat makan dan bayar hutang,” ujarnya.

Siti Khadijah, pedagang roti dan kue kering mulai mengangkut gerobaknya pada Sabtu siang. Ia mengaku sebenarnya enggan pindah ke atas karena khawatir akan kehila-

ngan pelanggan. Ia mengatakan telah bertahun-tahun berjualan di dekat pintu masuk utara pasar dan belum pernah pindah ke lokasi lain.

“Sebenarnya tetap mau di bawah.

Kalau di atas tangganya terlalu tinggi. Ngeri orang lihat tangga ini,” ujarnya. “Lebih enak di bawah, pelanggan lebih gampang pesan dan tinggal kita bungkusin nanti tinggal diambil. Enak langsung bisa masuk bemo,” sambungnya seraya mengungkapkan kekhawatirannya akan kehilangan pelanggan jika berjualan di atas.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi.,MM menyampaikan pihaknya memberikan batas waktu bagi pedagang di lahan parkir untuk menaikkan gerobak maupun barang dagannya sampai Minggu kemarin.

Sebelumnya, telah dibongkar beberapa lapak liar yang dibangun di sisi tembok. Kini kondisi depan pasar terlihat lebih rapi dan luas. “Kita sudah mulai menebang pohon waru itu,” ujarnya. Ada beberapa pohon waru di lahan parkir. Biasanya beberapa pedagang berjualan di bawahnya sehingga terhindar dari sengatan panas. Agar tak dijadikan tempat berjualan, maka pohon tersebut ditebang sehingga lahan parkir juga menjadi lebih luas. Dinas Perdagangan akan menata pasar tersebut sehingga tak lagi terkesan semrawut. Karena itu seluruh pedagang di lahan parkir dipindah ke lantai satu. (ynt)

Praktik tersebut diduga telah lama terjadi. Aktornya diduga para kontraktor berkantong tebal. Modusnya, sejumlah uang disetorkan dalam jumlah tertentu tergantung nilai proyek yang bakal dikerjakan. Rupiah yang disetorkan itu sebagai panjar untuk memuluskan proses lelang.

Lelang melalui layanan pengadaan sistem elektronik (LPSE) Kota Mataram diduga hanya formalitas belaka.

Ratusan paket fisik maupun pengadaan barang sudah ada pemenangnya.

Kertas kuning diduga telah ditebus 12 persen dari nilai proyek menjadi jurus jitu, sehingga rekanan pemenang tender tidak bisa diotak - atik. “Semua sudah ada pemenangnya,” kata Sumber Suara NTB, Sabtu (5/8).

Praktik ini kata sumber telah lumrah terjadi pada setiap proyek fisik maupun pengadaan barang. Kontraktor yang mengerjakan hanya itu - itu saja. Hanya sebagian kecil rekanan lain berpeluang memenangkan tender. Itupun kalau berani membayar di depan.

Anehnya kata dia, sebelum paket dilelang rekanan sudah mulai menyetor. Setoran itu disebut sebagai fee padahal proyek masih tahap perencanaan. “Kalau nilai proyeknya besar.

Iya, besar disetor,” ucapnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura membantah keras hal tersebut. Ia mengaku tidak boleh ada praktik tersebut maupun main fee. Pengadaan barang dan jasa di Mataram ini diawasi oleh Tim Pengawal

dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah ( TP4D).

“Gimana mau main - main ini ada Kejaksaan yang awasi,” kata Mahmuddin pekan kemarin.

Termasuk negosiasi siapa yang menang tender dipastikan tidak ada.

Semua rekanan berkompetisi mendapatkan pekerjaan melalui LPSE. Mahmuddin menambahkan, pekerjaan di PUPR hanya 12 paket proyek perbaikan jalan hotmix nilainya Rp 97 miliar. Sementara, rekanan di Kota Mataram 16 perusahaan. Mereka bergiliran mengerjakan proyek. “Mereka gilirian yang kerjakan,” cetusnya.

Rekanan wanprestasi mengerjakan proyek tertentu tidak jadi masalah selama pekerjaan lain cepat menyelesaikan. Dalam Keputusan Presiden (Kepres) 54 a Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa tidak mengatur, kecuali rekanan diblacklist. Tetapi, tetap menjadi evaluasi agar mengawasi proyek yang dikerjakan rekanan.

Hal senada dikatakan Kepala Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, Ir. Moh. Suryadi. Ia menegaskan tidak ada praktik ijon dalam pengadaan barang dan jasa. Semua dilaksanakan melalui lelang terbuka. “Ndak ada begitu,” cetusnya.

Termasuk yang menyangkut setoran fee pada setiap proyek. Ia mengklaim pengadaan barang dan jasa selalu on the track dan publik bisa memantau. (cem)

Angin Kencang, Nelayan di Ampenan Tetap Melaut Mataram (Suara NTB) – Dalam beberapa hari terakhir, angin cukup kencang terjadi di beberapa wilayah di Pulau Lombok.

Bahkan karena angin kencang ini, penyeberangan Padang Bai-Pemenang, Lombok Utara sempat ditunda. Kendati demikian, nelayan di pesisir Kota Mataram khususnya di Ampenan tetap melaut.

Hal ini disampaikan salah satu nelayan Lingkungan Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro Jaya, Azhar kepada Suara NTB, Sabtu (5/8).

“Saya tetap melaut tiap hari walaupun anginnya kencang,” ujarnya. Ia mengatakan kendati angin kencang di daratan, tapi di tengah laut gelombang cukup tenang sehingga ia memberanikan diri tetap melaut. Namun ditambahkan Azhar, ia juga selalu memperhatikan kondisi cuaca. Jika angin yang berembus di daratan cukup kencang, ia memutuskan untuk tak melaut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Walaupun kondisi cuaca belakangan tak begitu mendukung untuk menjala ikan di laut, Azhar mengatakan dalam beberapa hari terakhir ia hanya berani melepas jala di perairan pinggir. “Beberapa hari ini ndak ke tengah, anginnya juga cukup kencang,” katanya. Hasil tangkapannya juga mulai berkurang dan menurutnya memang siklusnya demikian di pertengahan tahun. “Ikan juga kurang.

Memang kalau Agustus seringnya (hasil tangkapan) kurang,” jelasnya.

Sementara itu, nelayan di Lingkungan Karang Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan, Rusli mengaku banyak rekan nelayannya yang tetap melaut di tengah kondisi

(Suara NTB/ynt)

PERBAIKI PERAHU - Rusli, nelayan di Lingkungan Karang Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan sedang memperbaiki perahunya, Sabtu (5/8) siang. cuaca tak menentu belakangan ini. Walaupun angin kencang mempengaruhi gelombang, namun menurutnya gelombang tingginya hanya terjadi di perairan pinggir. “Ombaknya tinggi hanya di pinggir, kalau di tengah ndak. Jadi para nelayan tetap melaut,” ujarnya. “Ada nelayan yang tetap melaut.

Tapi kalau ndak berani dengan kondisi begini, ya ada juga yang ndak,” sambungnya.

Ia pun herap dengan perubahan cuaca belakangan ini. Biasanya siklus angin barat terjadi di ujung hingga awal tahun. “Kalau dulu-dulu ndak gini. Mungkin sekarang siklus anginnya berubah.

Tangkapan sekarang berkurang, ikannya ndak begitu banyak,” keluhnya.

Rusli sendiri mengaku telah empat hari tak melaut. Ia lebih memilih memperbaiki perahunya. “Karena ombak di pinggir ini (tinggi) jadi sulit ke tengah,” ujarnya.

Jika tak melaut, ia biasanya bekerja di darat sebagai tukang servis perahu. (ynt)

SUARA NTB Senin, 7 Agustus 2017

Pesona

(Suara NTB/yon)

Halaman 3

Wisatawan berjalan menuju puncak bukit Kenawa

a k i r f A a l a a n a v a S di Pulau Kenawa

juga yang mendirikan tendestinasi rasal dari luar. Banyak ,” ujarnya. satu h sala jadi men awa Ken PULAU alam di sana bawa Barat. Pu- da dan berm l tanpa wisata andalan di Kabupaten Sum yang indah ini Kenawa merupakan pulau keci u Pula h h 15 puti r lebi pasi ang kur dan na luas sava yai pun gan lau den rasa penduduk yang mem awa ken na sava satu gai ali seba kecu t ah sebu rend ar dataran seringkali disebutu jauh-jauh ke hektar. Terhamp puAfrika. Jadi wisatawan tidak perl asi savana di bukit kecil di bagian tengahnya. Di sekeliling a. sens an rhan asak sede l mer keci g bisa aun na ng-s n sau Afrika, kare wisatawan yang lau ini dibangu stiPulau Kenawa. Setiap hari banyak tawan nusant- Sehingga wisatawan dapat berteduh dan beri wisa datang untuk berkunjung. Baik rahat. gara. cane man u ini juga bean taw wisa ara maupun Selain tidak berpenghuni, pula di an hew ada au Kal ya. li air bersih, dan ik listr ber sum “Savananya bagus seka yai pun rti di Baluran. Tapi lum mem sepe prasarais nya pers edia bisa ters ya k nan tida sava ibatkan sana di Afr ika, ” kat a yang mengak . Jika ingin menginap, wisatawan ini saja sud ah bag us, ber asa pan gina pen na ul Indrayana kepa. Setelah itu, wisatawan asal Yogyakarta Abd harus mendirikan tenda sendiri sana pantai ).

(6/8 ggu sua Min ati , ikm NTB at men da Suara a yang indah dan wisatawan dap Ia mengatakan bahawa panoram h. inda g yan gai seba n dika dija pas awa, karesuasana yang romantis sangat “Saya senang mandi di Pantai Ken h banyak ebih suaTerl . asih terk g lebi oran n i ingi bag a Say ibur nya indah. tempat berl sepoi-sepoi seper- na bawah laut tentang pulau yang indah ini,” kata sana savana dengan angin pantai tahu g yan lagi a sany “Ra ng. data g yan an taw wisa s noti ghip ti men Ishak. u Kenawa tidak mau pulang,” ujarnya.

Tidak hanya pemandangannya, Pula impah. dan n yaa uda Keb as Din mel g yan laut an aya Sementara itu, Kepala kek iliki g a Barat IGB Sum- juga mem pasir putihnya dan kerang-keran Pariwisata Kabupaten Sumbaw bahwa saat ini Dengan pantai di pantai. Wisatawan juga bisa kan gata men an bawanto sebelumnya ebar bert g salah satu desti- yan memang Pulau Kenawa menjadi g dekat dengan men emu kan bina tan g-bi nat ang laut sep erti i yan a kny Leta .

KSB di l dan bintang laut yang unik. Dar nasi andalan jadi keunggulan kepiting keci wisatawan tai, pan r bibi i dar er pelabuhan dan mudah diakses men met 3-5 angan dan pan- jarak hanya dengan tersendiri. Selain memang pemand sudah bisa menikmati snorkeling an pantainya alam h. ked na kare ng, tainya yang inda rena a mat kaca banyak yang “Pulau Kenawa sekarang semakin rapa. (lin) pun yang be- yang tidak sebe mau l loka ga war oleh Baik i. kunjung

Pelabuhan penyeberangan ke Pulau Kenawa

Pantai yang ada di Pulau Kenawa Keindahan pantai di Pulau Kenawa

Suasana pagi saat melihat matahari terbit

Wisatawan saat menikmati keindahan Pulau Kenawa dari puncak bukit.

Wisatawan tengah menikmati suasana Pulau Kenawa

Padang savana dengan pemandangan bukit kecil di Pulau Kenawa

Kekurangan Dana Akreditasi DI tengah persiapan manajemen RSUD Tanjung meraih akreditasi dari Kementerian Kesehatan, RSUD rupanya masih kekurangan dana.

Setidaknya runah sakit milik kabupaten itu membutuhkan dana tambahan sekitar Rp 1 miliar.

Hal itu dikatakan Direktur RSUD Tanjung, dr. H. L. Bahrudin, Sabtu (5/8). Dikatakannya proses akreditasi secara bertahap terus berlangsung hingga tanggal 13 Agustus mendatang.

“Tahun ini kita hanya dapat dana dari DAK itu (Suara NTB/dok) yang non fisik, itu untuk H. L. Bahrudin akreditasi sebesar Rp 450 juta. Sedangkan total dana akreditasi cukup besar sekitar Rp 1,5 miliar lebih. Siap tidak siap kita harus berani,” kata Bahrudin.

Dukungan dana dari pusat itu digunakan untuk memproses akreditasi RSUD Tanjung tahun 2017 ini. Tentu kekurangannya yang sebesar Rp 1 miliar lebih akan ditanggulangi dari dana BLUD RSUD dan APBD Lombok Utara.

Dari rencana rumah sakit, kata Bahrudin, pihaknya sudah mendaftarkan akreditasi RSUD beberapa waktu lalu agar memperoleh akreditasi tahun ini juga. Rangkaian dari proses itu, Kementerian Kesehatan turun ke KLU dalam rangkaian penilaian, termasuk menggelar workshop dan bintek. Selanjutnya pada bulan Oktober mendatang, kementerian akan melakukan survei di RSUD Tanjung.

“Sebagai konsekuensi dari akreditasi, maka kita harus siap.

Kita akan latih sumber daya untuk menunjang pelayanan dan keselamatan pasien,” katanya.

Bahrudin menyatakan RSUD Tanjung telah siap menyambut akreditasi sebagai bagian dari inovasi Rumah Sakit. Sebab akreditasi akan menjamin mutu pelayanan menjadi lebih baik kepada pasien. Selain itu RSUD yang terakreditasi dapat dinyatakan sebagai rumah sakit yang telah berstandar internasional.

“Yang jelas dengan akreditasi pelayanan akan lebih bagus lagi. Teman-teman (perawat,bidann dokter) harus merubah sikap. Sedangkan kaitan dengan prasarana akan kita tambah sesuai dengan standar akreditasi dan itu harus dipenuhi,” pungkasnya. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

Bupati Minta Bangunan Kumal Dirobohkan Selong (Suara NTB) Kota Selong sebagai ibukota Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus dipoles oleh Bupati H. Moch Ali Bin Dachlan. Bangunan-bangunan tua yang dianggap kumal akan dirobohkan. Dalam hal ini bupati meminta agar tidak boleh ada gedung kumal di Kota Selong.

Kepada Suara NTB, bupati mengaku sudah beberapa gedung tua yang sudah dirobohkan dan dibangun bangunan baru yang megah dari kondisi sebelumnya. Selain bangunan, keberadaan taman-taman kota yang ada di Lotim terus akan diperindah. Salah satunya, Taman Rinjani Selong sudah mulai dikerjakan dan akan menelan dana hampir Rp 5 miliar.

Bahkan, Kabupaten Lotim daerah satu-satunya di NTB yang memiliki hutan kota dan akan

terus dipertahankan.

Bupati menyebut beberapa gedung megah sudah berdiri di Kota Selong. Kantor Bupati Lotim lima lantai menelan dana Rp 104 miliar dan rampung pembangunannya dalam jangka waktu yang cukup singkat. Selain itu, beberapa bangunan lain menyusul dibangun dengan konstruksi h megah. Salah satu contohnya, pembangunan Gedung Gelanggang Pemuda dan Tugu Perjuangan di depan Masjid Agung Al Mujahidin Selong.

Lotim juga akan membangun gedung DPRD Lotim pada pertengahan Agustus. Biaya pembangunan gedung ini menelan dana puluhan miliar ini dan dijadwalkan segera rampung dalam waktu dekat.

Hasrat untuk membangun, beberapa kali disampaikan Bupati Ali BD ini sangat tinggi. Namun, kemampuan anggaran yang terbatas membuat butuh waktu secara bertahap.

Termasuk dalam hal membangun infrastruktur jalan dan in-

(Suara NTB/dok)

KAPAL CEPAT - Kapal cepat yang melayani penumpang ke tiga Gili. Pemerintah daerah intensif melakukan patroli dengan tujuan kapal cepat yang tidak berizin di KLU.

yang digunakan investor, sehingga bisa menguasai lahan tempat aktivitas adat bau nyale.

Dugaan penguasaan lahan atas areal yang disebut Lalu Junaidi ini akan disikapi dengan melaporkannya ke aparat penegak hukum. Jika alas haknya berupa sertifikat, dipertanyakan atas dasar apa dan bagaimana pembuatan sertifikat lahan.

Menurutnya, lahan di dekat Pantai Tampah Boleh itu sejak turun temurun ditempati sebagai tempat aktivitas bau nyale. Kehadiran investor yang konon akan membangun hotel di atas lahan bisa menghentikan kegiatan rutinitas tahunan

frastruktur pendukung lainnya di Gumi Selaparang. Dalam

membangun, kata bupati tidak dengan cara berutang. (rus)

Kades Trawangan Minta Dilakukan ”Sweeping” KTP

(Suara NTB/yon)

BERBAHAYA - Aksi anak sekolah menantang maut dengan cara duduk di atap mobil angkutan saat pulang sekolah.

Polisi akan Tindak Pelajar Duduk di Atap Mobil Selong (Suara NTB) – Aksi menantang maut yang dilakukan para siswa di atas atap mobil saat pulang sekolah, bukanlah suatu pemandangan yang asing. Aksi nekat tidak terlepas dari proses pembiaran yang dilakukan oleh para sopir.

Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Sabtu (5/8), Kasat Lantas Polres Lotim, AKP. Ruben Palayukan, menegaskan, pihaknya akan menindak tegas apabila menemukan adanya angkutan desa (angdes) maupun angkutan kota (angkot) yang mengangkut siswa di luar aturan. Seperti membiarkan para pelajar duduk di atas atap mobil, merupakan kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh para sopir.

“Untuk anak duduk di atas atap mobil, sopir akan ditindak.

Itu sangat membahayakan anak sekolah,” ujarnya.

Meski hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan adanya kecelakaan, seperti siswa terjatuh dari atap mobil saat pulang sekolah. Namun langkah waspada dan antisipa-

si saat penting untuk diperhatikan. Misalnya ketika mobil itu berhenti secara mendadak, serta terkenanya siswa oleh ranting-ranting pohon, tentunya sangat mengancam keselamatan siswa itu sendiri.

Untuk itu, Ruben mengharapkan peran aktif pihak sekolah untuk tetap mengontrol tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa, terutama saat pulang sekolah. “Hal-hal seperti itu juga harus dikontrol oleh pihak sekolah, jangan sampai ada unsur pembiaran,”harapnya.

Pantauan Suara NTB di SMPN 1 Masbagik, kebiasaan pelajar naik di atas atap mobil saat pulang sekolah sudah berlangsung lama dan para pelajar sudah biasa melakukan tindakan menantang maut tersebut.

Tak jarang, jumlah siswa yang duduk di atas atap angkutan lebih dari lima orang. Belum lagi beberapa siswa yang bergelantungan di bagian belakang mobil. “Nanti kita pantau, kita lakukan operasi terhadap angkutan yang membawa siswa dengan

memberikannya duduk di atas atap mobil,” janjinya.

Pada sisi lain, Ruben menyebut kecelakaan lalu lintas belakangan ini banyak melibatkan anak-anak di bawah umur, sehingga pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi saat pelaksanaan masa orientasi siswa (MOS) untuk memberikan pemahaman kepada siswa agar tidak mengenderai sepeda motor sebelum memiliki surat izin mengemudi (SIM) serta mengingatkan siswa untuk tetap tertib berlalu lintas.

Terkait surat edaran (SE) gubernur masalah larangan bawa sepeda motor ke sekolah bagi siswa yang belum memiliki SIM, Ruben menyebut pihak sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak sekolah. Termasuk dengan Dinas Pendidikan untuk tingkat SD/SMP maupun Dikmen untuk SMA/SMK. Di mana, bagi pengendara sepeda motor atau tanpa dilengkapi SIM, STNK dan atribut kendaraan yang lain akan ditindak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. (yon)

Tanah Ulayat Tampah Boleh Diduga Dikuasai Investor Selong (Suara NTB) Tanah ulayat di dekat Pantai Tampah Boleh Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru diduga dicaplok investor. Investor diketahui sudah memasang papan nama dan melakukan pemagaran pada areal yang bisa ditempati warga untuk melakukan aktivitas bau nyale setiap tahunnya.

Sekretaris Presidium Masyarakat Lombok Selatan (PMLS) Lalu Junaidi mengungkapkan, lahan yang ditaksir luasnya mencapai 2-3 hektar itu dikhawatirkan diprivatisasi. Kehadiran investor tersebut dianggap tidak jelas. Ia pun mempertanyakan alas hak

(Suara NTB/rus)

RAMPUNG - Gedung DPRD Lotim yang sudah rampung pembangunan fisiknya. Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan menegaskan Selong sebagai ibukota kabupaten tidak boleh ada bangunan tua dan kumal.

”Darurat” Kriminal

KKB Bantah Ada Kapalnya Tak Berizin Tanjung (Suara NTB) Koperasi Karya Bahari (KKB) selaku pengelola usaha jasa transportasi dari dan menuju Bangsal - 3 Gili, membantah tudingan ada kapal cepat milik lembaga yang tidak berizin. KKB memastikan sebanyak 52 unit kapal cepat KKB telah memperbarui izin terbarunya pada Mei 2017 lalu.

“Ndak ada yang tak berizin, semua punya. Kan DinasPerhubungan yang tandatangani izin 52 unit, itu pada perpanjangan bulan Mei lalu,” ungkap Ketua Koperasi Karya Bahari, Sabarudin, Minggu (6/8).

Udin - sapaan akrab Sabarudin, menjelaskan izin jalan kapal cepat KKB diperbarui tiap 6 bulan atau 2 kali dalam setahun.

Seluruh aspek diperiksa mulai dari kondisi layak jalan, atribut keselamatan penumpang, hingga izin jalan dan izin kapten.

Kapal cepat milik KKB seluruhnya berada di bawah 7 GT (gross ton). Rata-rata kapal yang melayani Trawangan, Meno dan Air berkapasitas 6 GT. “Sebenarnya bisa saja kita ambil 7 GT tetapi kan kewenangannya ada di syahbandar. Walaupun lebih murah di Syahbandar tapi kita tetap pakai 6 GT, karena kalau 7 GT, KKB tidak ada kontribusi ke daerah,” papar Udin.

Selain persoalan izin, Ketua KKB ini juga membantah adanya indikasi kepemilikan kapal cepat KKB oleh pengusaha luar. Ia menjamin 52 kapal cepat milik KKB murni merupakan aset dari anggota KKB. Jikapun ada kapal cepat yang tidak berizin atau dimiliki oleh pengusaha lain, Udin menegaskan tidak mengetahuinya.

Baginya, selaku Ketua KKB hanya akan mengurus kapal cepat yang menjadi aset koperasi.

“Kalaupun ada yang tidak berizin kita ndak tahu, karena koperasi tetap mengurus izin per 6 bulan. Mungkin yang dimaksud adalah boat di luar koperasi karena boat ini jumlahnya ratusan,” ujarnya. “Kita tetap beroperasi sesuai aturan. Di SK dinas diatur jumlah penumpang maksimal 37 orang, tetapi kita di KKB tetapkan jumlah penumpang 35 orang,” tandas Udin memastikan pihaknya tunduk pada aturan.

Sebelumnya, Kabid Hubla pada Dishub Kelautan Perikanan KLU, Johan Elison Refi, mengungkap pada patroli terpadu beberapa waktu lalu khusus menyasar kapal cepat milik KKB. Alasannya, karena adanya indikasi kapal cepat yang dikelola KKB dimiliki pihak lain (pengusaha). Bahkan dalam patroli itu, tim menahan dan menggiring kapal KKB 03 ke Dermaga Teluk Nara, karena SKK sudah tidak berlaku atau mati sejak tahun 2015.

Merespons itu pula, Udin kembali menegaskan kapal cepat yang dimaksud tersebut adalah kapal cepat lama yang kapasitasnya lebih kecil. (ari)

Halaman 4

masyarakat Sasak. “Bisa jadi aktivitas bau nyale berpindah ke Labuhan Haji,” ucapnya.

Kuat dugaan Kepala Biro Organisasi Amphibi ini, tanah tersebut diduga dicaplok secara sepihak oleh sejumlah oknum. Masalah ini siap dibawa ke ranah hukum guna memperjelas apa yang menjadi dasar masalah di balik munculnya investor di atas lahan ulayat tersebut.

Kedatangan investor itu dikatakan tanpa sosialisasi ke tengah masyarakat. Tiba-tiba sudah ada plang dan pemagaran. Fakta itu katanya telah menimbulkan keresahan masyarakat. “Masyarakat

Lotim selama melakukan aktivitas bau nyale ini kan di lokasi tersebut,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal (PPTPM) Mohammad Syukri mengakui adanya investor di Pantai Tampah Boleh itu. Disebut, investor itu sudah setahun lalu mengantongi izin investasi membangun hotel. “Rencana akan dibangun hotel bintang tiga,” ucap Syukri menambahkan.

Menurutnya, Pemkab Lotim memberikan izin karena investor tersebut memiliki sertifikat atas lahan. Di mana salah satu bukti yang ditunjukkan kepada pemerintah

oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) adanya sertifikat yang sah, sehingga izin pun langsung dikeluarkan.

Sertifikat disebut meurpakan salah satu bukti kuat alas hak atas kepemilihan lahan.

Adanya pihak yang menyebut lahan tersebut merupakan tanah adat tidak diketahuinya. Diakui izin dikeluarkan Pemkab Lotim sejak 2016 lalu.

Sudah setahun berlalu sampai sekarang belum ada laporan sudah melakukan aktivitas apa saja. Menurutnya, jika sampai batas waktu yang sudah ditetapkan tidak ada aktivitas pembangunan, maka izinnya bisa dicabut. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Objek wisata Gili Trawangan yang banyak dikunjungi wisatawan asing kini diresahkan oleh maraknya aksi pencurian (maling). Tak tanggung-tanggung, aksi itu tidak dilakukan pada malam hari melainkan juga di siang hari.

Mengantisipasi keresahan warga dan pengunjung, pemerintah desa setempat menerapkan kebijakan pemeriksaan kartu identitas pendatang.

“Kita perketat sekarang.

Pendatang yang tidak memiliki KTP dan tidak bekerja di Gili kita keluarkan dari Gili,” tegas Kepala Desa Gili Indah, H. M. Taufik, Minggu (6/8).

Aksi pencurian di Trawangan menurut kades, seolah terjadi setiap malam dalam 2 pekan terahkir. Kondisi ini diduga dipicu oleh tidak adanya pengamanan optimal pascapembubaran Security Island bentukan masyarakat dusun.

Kades yang seolah kesal dengan aksi pencuri sampai menumpahkan uneg-unegnya melalui Facebook.

Sementara sehari sebelumnya, yakni pada Jumat (4/ 8) malam, sekitar pukul 21.00 Wita, warga berhasil menangkap satu orang yang diduga mencuri. Pelaku bersama barang bukti dipergoki mencuri di rumah warga.

Umumnya sebut Taufik, pencurian sering terdengar saat wisatawan tengah menikmati pesta. Namun kini seolah tak.mengenal waktu, siang bolong pun pencuri tetap beraksi. “Kejadian kemalingan ini sudah sangat sering terjadi, sejak keberadaan Security Island dibubarkan. Persoalan ini harus diperhatikan serius oleh pemerintah maupun pihak kepolisian, karena meresahkan warga dan mengganggu keamanan wisatawan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dari barang bukti yang ditemukan ternyata pelaku tidak hanya mengincar barang bawaan tamu asing melainkan telah mengarah ke rumah-rumah warga juga. Barang curian beragam seperti HP, Kamera, Laptop hingga barang-barang berharga yang gampang diperjualbelikan.

“Pemerintah harus lebih serius memperhatikan permasalahan ini. Jangan hanya menuntut PAD saja dari Gili

Trawangan,” cetus Taufik.

Kekhawatiran Kades Trawangan ada benarnya. Hal ini setelah Opsnal Polres Lombok Utara mengamankan salah satu pelaku pencurian di Gili Trawangan pada Sabtu (5/8).

Sekitar pukul 15.30 Wita, Polres mengamankan salah seorang warga atas nama Siswandi alias Ega. Pria kelahiran tahun 1990 itu yang merupakan warga Dusun Tempos Kujur, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga itu diamankan setelah Kepolisian menerima laporan korban sesuai Laporan Polisi No: Lp/65/VIII/2017/NTB/Res Lotara, tanggal 5 agustus 2017.

“Korbannya dua orang atas nama Anastasia Gloacchina Nathalie, dan Lorenzo Dominicon. Kebangsaan Perancis, dan menginap di hotel Gili Amor, Gili Trawangan,” ungkap Kapolres Lombok Utara, AKBP Rifai, SH. Kronologinya kejadian diterangkan, pada hari Sabtu (5/ 8) sekitar pukul 10.00 wita korban sedang bersnorkeling di pinggir pantai, depan Danima Resort Gili Trawangan. Korban meninggalkan 1 buah tas ransel warna hitam di pinggir pantai saat snorkeling. Begitu snorkeling selesai, korban melihat tasnya diambil oleh pelaku. Pelaku kemudian lari dan sempat ada upaya pengejaran oleh korban, namun tidak berhasil. Korban lali melaporkan kepada Team Opsnal Polres Lombok Utara yang pada saat itu sedang giat patroli Cipta Kondisi dengan sasaran penanganan premanisme dan radikalisme di Wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Team Opsnal Polres Lombok Utara kemudian menghampiri korban dan diberitahukan ciri-ciri pelaku. Team Opsnal lalu mencari ke arah pelarian pelaku. Akhirnya ditemukan pelaku sedang jalan sambil membawa tas korban dengan dimasukkan di dalam baju bagian depan. Pelaku lari dan dikejar oleh Team Opsnal Polres Lombok Utara sampai pelaku ditemukan beserta barang bukti curiannya.

“Kerugian kurang lebih Rp 20 juta. Akibat kejadian tersebut tersangka diamankan di Mapolres Lombok Utara guna penyelidikan lebih lanjut,” demikian Rifai. (ari)

Putuskan Dukungan di Pilkada Lotim

PPP Kubu Djan Faridz Tunggu Proses Mukercab Selong (Suara NTB) – sejumlah figur yang menjadi Partai Persatuan Pemban- bakal calon bupati Lotim gunan (PPP) Lombok Timur sudah dilakukan. Disebutkan(Lotim) dari kubu Djan Faridz, nya, figur yang intens menjahingga saat ini belum membu- lin komunikasi dengannya ka pendaftaran bagi bakal ca- yakni mantan Bupati Lotim, lon bupati (bacabup) dan bakal H.M.Sukiman Azmy. calon wakil bupati (bacawabup) “Proses pendaftaran akan Lotim. Pasalnya, arah dukun- disampaikan setelah mukergan akan ditentukan setelah cab yang rencananya akan didilakukan Musyawarah Kerja laksanakan pada akhir AgusCabang (Mukercab). tus mendatang. Tapi saat ini Ketua DPC PPP Kubu yang intens berkomunikasi Djan Faridz, H. M. Zohri dengan kita adalah, H. SukiRahman, di Tete Batu, Sabtu man Azmy, cuma satu figur (5/8), mengaku, mukercab itu,” sebutnya. rencananya dilaksanakan (yon) pada Agustus 2017 ini.

Dalam mukercab ini akan dibahas sejumlah agenda-agenda penting. Termasuk yang kaitannya dengan pilkada.

“Kita tunggu mukercab dulu, di sanalah akan diputuskan dukungan,” janjinya.

Kendati demikian, Ori-sapaan akrab Zohri Rahman, menegaskan penjajakan terhadap H. M. Zohri Rahman (Suara NTB/yon)

SUARA NTB Senin, 7 Agustus 2017

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Senin, 7 Agustus 2017

Halaman 5

Kerjasama Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB

Peringatan HKAN, Sekretariat DPRD Loteng Ambil Bagian Praya (Suara NTB) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) turut ambil bagian para peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) yang digelar di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tunak Desa Mertak Kecamatan Pujut, Minggu (6/8). Dipimpin langsung Sekretaris DPRD Loteng, R. Mulyatno Junaidi, staf di Sekretariat DPRD Loteng mengikuti sejumlah kegiatan yang digelar di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSAD) NTB. Sejumlah pejabat yang ikut

serta di antaranya Kabag Humas dan Protokol Sekretariat Dewan, Suhadi Kana, S.H.M.H., beserta staf Sekretariat Dewan lainnya. “Keikutsertaan kita sebagai bentuk kepedulian Sekretariat DPRD Loteng, dalam upaya konservasi dan pelestarian alam di kawasan ini,” ujar Sekretaris DPRD Loteng, R. Mulyanto Junaidi.

Menurutnya, di tengah ancaman kerusakan lingkungan dan alam saat ini, kepedulian semua pihaknya untuk menjaga alam sangat dibutuhkan.

Karena bagaimanapun juga, kalau alam rusak maka yang akan merasakan dampaknya

Seleksi Pejabat Segera Digelar SELEKSI calon pejabat tinggi pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal digelar mulai bulan Agustus ini setelah komposisi panitia seleksi (pansel) selesai disusun. Komposisi pansel tinggal menunggu penetapan dari kepala daerah.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H.M.Nursiah, S.Sos.M.Si., saat dikonfirmasi Suara NTB di sela-sela peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) di TWA Gunung Tunak Desa Mertak, Kecama(Suara NTB/dok) H. M. Nursiah tan Pujut, Minggu (6/8).

Nursiah mengaku kalau komposisi pansel calon pejabat tinggi pratama sudah tidak jadi masalah. Di mana pansel tinggal menunggu penetapan dari kepala daerah. “Begitu ditetapkan, pansel akan langsung mengelar proses seleksi,” tandasnya.

Pihaknya ingin proses seleksi calon pejabat tinggi pratama kali ini lebih cepat. Mengingat, pengisian jabatan eselon II yang lowong mendesak dilakukan, karena sudah cukup lama lowong. Jika terlalu lama lowong dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran pelaksanaan program pembangunan, sehingga harus segera dilakukan pengisian jabatan.

Sejauh ini total ada tiga jabatan eselon II yang masih kosong, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala DPPPAPPKB serta Kepala Sat Pol PP. Untuk posisi Kepala Dinas PUPR dan Kepala Sat Pol PP sebelumnya sempat diikutkan dalam proses lelang jabatan sebelumnya. Namun karena tidak memenuhi persyaratan jumlah minimal pendaftar, dua posisi tersebut akhirnya tidak terisi. Sementara posisi Kepala DPPPAPPKB kosong lantaran pejabat sebelumnya, H. Omdah S.KM., ditunjuk sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng yang baru.

Menurut Nursiah, karena jabatan yang akan dilelang nantinya sedikit kemungkinan akan banyak calon pejabat yang akan melamar, sehingga pihaknya tidak perlu khawatir lagi, kekurangan pelamar seperti pada proses seleksi pejabat tinggi pratama sebelumnya. (kir)

Dukung Pengembangan KEK Mandalika

Ekowisata TWA Gunung Tunak Diluncurkan Praya (Suara NTB) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB telah meluncurkan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Tunak Desa Mertak Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng) sebagai kawasan ekowisata. Peluncuran dilakukan bersamaan dengan peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN), Minggu (6/8).

Pengembangan ekowisata di TWA Gunung Tunak ini diharapkan bisa mendukung perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, terutama dalam mendorong angka kunjungan wisatawan di daerah ini. “Keberadaan TWA Gunung Tunak sangat pas kalau dijadikan kawasan ekowisata. Melihat kondisi alamnya masih sangat alami,” ungkap Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, saat peluncuran.

Ia menggambarkan, dengan berkembangnya KEK Mandalika di masa mendatang, maka akan semakin banyak wisatawan yang datang ke Loteng. Dan, keberadaan ekowisata TWA Gunung Tunak ini bisa menjadi alternatif destinasi wisata yang bisa dikunjungi para wisatawan.

Mesti itu program pemerintah provinsi, Pemkab Loteng dalam hal ini tidak akan berdiam diri dan siap mendukung dan berpartisipasi mengembangkan kawasan ini. Salah satunya dengan membantu penyiapan fasilitas dasar berupa jalan akses menuju kawasan, sehingga memudahkan para wisatawan yang datang berkunjung untuk menikmati destinasi yang ditawarkan di kawasan ekowisata TWA Gunung Tunak ini.

Di tempat yang sama, Kepala BKSDA NTB, Dr. Ir. Widada, M.M., mengatakan pihaknya saat ini mulai membenahi fasilitas yang ada di TWA Gunung Tunak. Hal ini sebagai langkah awal dalam menyiapkan TWA Gunung Tunak sebagai kawasan ekowisata. Mengingat, ketersedian fasilitas pendukung yang masih sangat minim di kawasan tersebut.

Selain itu, sebagai kawasan ekowisata berbasis masyarakat, pengembangan kawasan tersebut jelas tidak akan lepas dari masyarakat sekitar. Dengan kata lain, pengembangan kawasan tersebut bersamaan dengan pemberdayaan masyarakat sekitar, sehingga setiap program yang dijalankan, tidak boleh lepas dari masyarakat sekitar.(kir)

tentunya masyarakat itu sendiri. Sementara dampak kerusakan alam tidaklah kecil.

“Kita semua punya tanggung jawab yang sama. Untuk menjaga alam ini agar tetap lestari.

Sehingga ancaman bahaya yang bisa ditimbulkan dari kerusakan alam tersebut bisa dicegah sedini mungkin,” ujarnya.

Bagi Sekretariat Dewan, keikutsertaan pihaknya dalam kegiatan tersebut juga untuk memumpuk dan menumbuhkan kesadaran di internal Sekretariat Dewan Loteng, jika Loteng memiliki hutan yang begitu luar biasa indahnya dan harus dijaga bersama-sama demi keberlang-

sungan hidup anak cucu di masa yang akan datang. “Walaupun kecil, tapi paling tidak kita sudah ikut berperan,” ujar mantan Staf Ahli Bupati Loteng ini.

Pada kesempatan tersebut ada beberapa kegiatan yang diikuti. Di antaranya penanaman pohon di kawasan TWA Gunung Tunak. Tidak hanya itu, tim Sekretariat Dewan juga berkesempatan menjajal kemampuan dalam jelajah alam TWA Gunung Tunak dengan menelusuri kawasan hutan rimbun di TWA Gunung Tunak.

Ke depan jajaran Sekretariat Dewan Loteng berkomitmen untuk ikut terlibat

dalam kegiatan-kegiatan pelestarian alam. Hal ini sebagai bentuk partisipasi sekaligus upaya mendukung pelestarian alam di daerah ini, sehingga kondisi alam di daerah ini bisa terus terjaga. (kir)

(Suara NTB/kir)

PEDULI ALAM - Sekretaris DPRD Loteng, R. Mulyatno Junaidi (tengah) bersama Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Loteng, Suhadi Kana, (kanan) bersama tim dari Sekretariat DPRD Loteng ambil bagian pada HKAN, diTWA GunungTunak, Minggu (6/8).

Dinas PMD Lobar Bantah Realisasi DD Tahap I Nol Persen Giri Menang (Suara NTB) – Berdasarkan laporan yang diterima Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, realisasi dana desa (DD) tahap I di NTB baru 19,2 persen, terdapat beberapa kabupaten yang realisasinya nol persen. Salah satunnya Lombok Barat (Lobar). Dari alokasi DD 108 miliar lebih sudah ditransfer tahap I sebesar Rp 65, 2 miliar lebih, namun belum ada realisasinya.

Menanggapi data DJPB ini, pihak Pemkab Lobar melalui Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) membantah data tersebut. Pasalnya berdasarkan data serapan

anggaran DD di Lobar tertanggal 27 Juli 2017 telah mencapai 29,13 persen. “Nol persen itu kan dari online monitoring yang KPPN punya yang isi data realisasi ini operator di

BPKAD. Belum selesai diinput karena tidak hanya serapan dana yang diminta, namun output dan gambar fisik kegiatan juga. Tapi itu kami minta segera,” ujar Kepala

Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Lobar Kesuma Supaka, Sabtu (5/8).

Selain itu, data realisasi DD yang diunggahtidak saja realisasi anggaran saja, melainkan output, gambar proyek juga diminta untuk diunggah. Namun pihaknya sudah menyampaikan ke BPKAD untuk segera memasukkan data.”Jadi yang tugasnya menginput itu BPAD,” ujarnya.

Menurutnya, realisasi DD

tahap I terus berprogres di desa.

Sebab realisasi tahap I ini juga menjadi prasyarat pencairan DD tahap II. DD tahap II ini direalisasikan bulan Agustus ini.

Pihaknya masih menunggu laporan dari desa terkait persyaratan pencairan tahap II, pekan ini pihaknya menargetkan sudah ada laporan dari desa sebagai acuan bahan pelaporan. “Minggu pertama bulan ini kita minta laporan tertulisnya,” jelas Supaka. (her)

Ratusan KK di Dusun Terpencil Tibu Lilin-Bunbeleng Dilanda Krisis Air Bersih

(Suara NTB/her)

PELABUHAN - Kapal yang bongkar muat di Pelabuhan Lembar. Belakangan ini, jadwal penyeberangan di Pelabuhan Lembar menuju Padangbai belum normal, karena banyak kapal yang antre.

Dermaga III Tak Difungsikan, Jadwal Bongkar Lama Giri Menang (Suara NTB) – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XII Denpasar Provinsi Bali-NTB Pelabuhan Lembar (pengganti nomenklatur OPP) mengakui terjadinya kapal antre berjamjam di kolam pelabuhan untuk menunggu bongkar muat disebabkan bukan karena perubahan jadwal. Antrenya kapal penyeberangan disebabkan berbagai hal, termasuk cuaca.

Pihak terkait pun telah mengambil beberapa langkah sebagai solusi. Salah satunya mempercepat bongkar. Selain itu pihak terkait berkoordinasi dengan PT ASDP agar mengoperasikan semua dermaga untuk bongkar kapal. Sebab selama ini dermaga III khususnya hanya dipakai ketika kondisi post majeure atau terjadi kerusakan dan penumpang padat saja.

Dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (6/8), BPTD melalui Koordinator Satuan Pelayanan Wilayah Kerja Lembar, Koda Pahlianus Nelson D, menjelaskan, jadwal penyeberangan dibuat atas kesepakatan bersama baik dengan Gapasdap, ASDP dan stakeholder terkait di Pelabuhan Lembar. Sesuai kesepakatan bersama, ujarnya, ada tiga kriteria penjadwalan penyeberangan, yakni jika kondisi penumpang sepi, maka jadwal bongkar muat sela-

ma 2 jam sekali. Ketika kondisi ramai penumpang dan lapangan parkir full, maka bongkar muat dilakukan selama 1 jam sekali.

Jika kondisi penumpang ramai dan padat, maka bongkar muat dilakukan 45 menit sekali.

“Terkait terjadinya kapal ngapung berjam-jam di kolam pelabuhan untuk menunggu bongkaran bukan hanya karena pengaturan jadwal penyeberangan namun karena ada faktorfaktor tidak mendukung sehingga terjadilah kapal antre lama di kolam pelabuhan,” aku Nelson.

Selain itu, ujarnya, faktor pertama kapal antre terkait ombak pantai di Pelabuhan Padangbai Bali mengakibatkan dermaga II di Pelabuhan Padangbai tidak bisa digunakan, sehingga hanya satu dermaga yang bisa dugunakan. Dampaknya, otomatis kapal-kapal tersebut ngapung karena antre menunggu di kolam pelabuhan untuk bongkar muat.

Dampak dari itupun otomatis ke Pelabuhan lembar, karena kapal yang antre di Pelabuhan Padangbai bisa mencapai 8-9 kapal, maka kapal-kapal yang mau menyeberang ke Pelabuhan Lembar berurutan, sehingga pasti terjadi antrean kapal di tengah laut selama 12 jam. Akibatnya di pelabuhan lembar pun memperpanjang waktu keberangkatan kapal-

nya, menunggu selesai bongkar muat di Padangbai.

Lantas apa solusi yang dilakukan pihak BPTD? Pihaknya mulai Minggu pagi sudah melakukan upaya mempercepat bongkaran kapal, terutama di pagi hari.

Sebab jangan sampai terlalu lama menunggu, sehingga merugikan konsumen terutama yang bongkar muat pagi hari. Untuk mempercepat bongkaran kapal, pihaknya berupaya semaksimal mungkin jika ada kapal dari Padangbai yang sudah datang dan terlihat di alur pelabuhan, maka pihaknya akan mengutamakan kapal bongkar dulu. Sedangkan untuk muatannya bisa belakangan.

Selain itu, ujarnya, seharusnya tiga dermaga di Pelabuhan Lembar bisa digunakan untuk bongkaran kapal, nammun kondisinya tidak semua dermaga difungskan. Sebab dermaga III di Pelabuhan Lembar tidak berfungsi setiap hari, karena pihak ASDP hanya memakai ketika terjadi post majeure saja ketika terjadi penumpukan dan kerusakan. Meski demikian, pihaknya mengaku yakin jika dermaga III bisa dipakai untuk melayani bongkar muat pada pagi hari.

“Kami akan minta agar semua dermaga di pelabuhan tersebut bisa difungsikan untuk melayani bongkar muat, terutama pada pagi hari,” tukasnya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Musim kemarau yang melanda sebagian wilayah Lombok Barat (Lobar) menyebabkan bencana kekeringan. Di sejumlah desa mulai mengalami kekeringan, sehingga menyebabkan warga mulai krisis air bersih. Seperti di Dusun Buntaga Lauk Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan, warga mengalami krisis air. Selain itu, ratusan KK yang tinggal di wilayah terpencil Dusun Tibu Lilin Desa Labuan Tereng, Gerepakan dan Bunbeleng Desa Sekotong Timur saat ini krisis air.

Sumur milik warga sebagian besar mongering, sehingga praktis warga setempat hanya mengandalkan mata air yang mulai mengalami penurunan debet air.

Itupun warga terpaksa antre berjam-jam untuk bisa memperoleh air. Bahkan, warga hingga menginap di sumur hanya untuk antre memperoleh air. Kondisi kekeringan ini diperparah sumur bor yang dibangun tahun 2016 lalu melalui bantuan Badan Geologi Kementerian ESDM belum bisa dimanfaatkan warga lantaran belum dibangunkan instalasi pipa ke rumah-rumah warga.

Ditemui saat pembukaan akses jalan bersama pihak Rumah Cerdas Lembar akhir pekan kemarin, Kadus Tibu Lilin Desa Labuan Tereng, Nurhasan mengaku ratusan jiwa warganya yang tinggal di dusun setempat mengalami beberapa persoalan mendasar, kaitan dengan kebutuhan dasar seperti jalan dan air. Bahkan air menjadi barang yang berharga, karena sulit diperoleh lebih-lebih musim kemarau, seperti saat ini. Hampir tiap tahun kata Nurhasan daerahnya dilanda kekeringan.

‘’Saat ini sudah mulai kekeringan, sumur warga mengering, mata airpun susut. Untuk dapat air kami terpaksa antre hingga berjam-jam bahkan nginap di mata air,” jelasnya.

Warga setempat saat ini jelasnya mulai kebingungan mencari air, karena sebagian besar sumur warga mulai mengering, hanya beberapa saja sumur warga yang masih berisi.

Warga pun terpaksa bergantian mengambil air di sumur warga lain dengan jarak 300-500 meter.

Diakuinya, ada bantuan sumur bor yang dibangun tahun 2016 lalu dari pusat, namun tidak bisa dimanfaatkan, karena tidak ada instalasi perpipaan.

Sumur ini dibangun di dusun sebelah Dusun Tibu lilin Timur Desa Jakem. Ia menyayangkan pemda membangun setengahsetengah, sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar H. M. Najib menyatakan sejauh ini kekeringan terjadi di wilayah Giri Sasak Kecamatan Kuripan, pihaknya sudah melakukan droping air bersama Pemadam Kebakaran ke warga. Diakuinya, belum ada laporan dari desa, namun pihaknya turun jemput bola melakukan pendataan ke bawah.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui titik kekeringan, sehingga cepat ditangani. Tahun lalu, jelasnya, titik kekeringan di Lobar ada 135 titik. Terkait kekeringan di daerah Bunbeleng dan Tibu Lilin, pihaknya akan segera turun ke lokasi. Terdapat penambahan titik kekeringan menjadi dua kecamatan yakni Kuripan dan Lembar. (her)

(Suara NTB/her)

PIKUL AIR - Warga Tibu Lilin Lembar sedang memikul air untuk kebutuhan keluarga. Sekarang ini, warga di Dusun Tibu Lilin dan Bunbeleng dilanda krisis air bersih.

Target IKU Dipangkas

Bupati Akui Penurunan Kemiskinan Melambat

(Suara NTB/kir)

LEPAS TUKIK - Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, bersama Kepala BKSDA NTB, Sekda Loteng dan unsur pejabat lingkup Pemkab Loteng lainya, melepas penyu dan puluhan tukik (anak penyu) di Pantai Bile Sayak di kawasan TWA Gunung Tunak, Minggu (6/8).

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si., menyadari beberapa target indikator masih menjadi masalah dalam pencapaiannya, salah satunya indikator penurunan kemiskinan (IKU).

Diakui bupati, penurunan kemiskinan ini melambat, sehingga ia menekankan kepada jajaran SKPD memperhatikan secara sungguh-sungguh dan memahami indikantor-indikator kinerja utama yang akan direncanakan, sehingga tidak mengalami kesulitan

dalam pelaksanaannya.

“Kami menyadari bahwa beberapa target indikator masih terjadi masalah dalam pencapaiannya,seperti angka rata-rata lama sekolah, nilai investasi, pengelolaan sampah,penurunan kemiskinan yang melambat,” jelas bupati belum lama ini.

Diakuinya, sejumlah target IKU ini belum tercapai. Khusus angka kemiskinan jelas bupati, menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sebab dilihat dari angka kemiskinan yang menurun dari 17,38 pada tahun

2015 menjadi16,73 persen. Terjadi penurunan sekitar 0,65 persen. Selain itu, penurunan kemiskinan ini melambat disebabkan meningkatnya nilai garis kemiskinan di Lobar.

Jumlah penduduk miskin, jelasnya, menurun 113,3 ribu jiawa tahun 2014 menjadi 110,8 ribu jiwa tahun 2016. Terjadi penurunan sekitar 3 ribu jiwa lebih dengan rata-rata penurunan sebanyak 1.500 jiwa miskin per tahun. Namun disisi lain capaian signifikan pada IPM, tahun 2016 IPM Lobar sebesar 65,55 meningkat dari

tahun 2015 sebesar 64,62 atau meningkat sebesar 0,93.

Jika dibandingkan dengan IPM NTB, sebesar 65,81 tahun 2016 di mana kesenjangannya semakin menyempit di mana pada tahun 2015 kesenjangannya mencapai 0,57 menjadi 0,26 tahun 2016. Hal ini jelasnya menunjukkan arah dan kebijakan pembangunan Pemda sudah pada jalurnya (on the right track), namun masih memungkinkan terus ditingkatkan.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi juga bagus, tahun 2014 sebesar5,46 persen naik menja-

di 5,73 persen tahun 2016. Ia mengklaim, pertumbuhan ekonomi Lobar selama lima tahun terakhir stabil berada di atas 5 persen. indikator yang mengalami perkembangan yang bagus juga indeks gini rasio tahun 2014 sebesar 0,320 namun menjadi 0,273 tahun 2015. “Tingkat pengangguran terbuka dari 4,19 persen tahun 2014 menjadi 3,35 persen tahun 2015,” klaimnya.

Dari sisi akuntabilitas instansi pemda yang dinilai dari LAKIP dari tahun 2014 mendapatkan nilai C, namun tahun 2015 meningkat menjadi CC. (her)

SUARA NTB Senin, 7 Agustus 2017

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Suara Bidang Penta Kerja Disnakertrans Kabupaten Sumbawa Segera Diresmikan

Pengerjaan Gedung LTSP-P2TKI di Sumbawa Dipercepat Sumbawa Besar (Suara NTB) Kantor Layanan Terpadu Satu Pintu Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LTSP-P2TKI) di Kabupaten Sumbawa diharapkan dipercepat penyelesaiannya. Sehingga dapat segera dioperasikan guna memberikan pelayanan optimal terhadap calon TKI yang hendak bekerja ke luar negeri.

Kantor tersebut diharapkan dapat diresmikan penggunaannya akhir Agustus atau awal September mendatang.

Hal ini berdasarkan hasil rapat evaluasi mengenai progres LTSP yang dilaksanakan di Kantor Disnakertrans Sumbawa, belum lama ini.

Hadir dalam evaluasi ini Kepala Disnakertrans NTB, Drs. H. Wildan, Kepala BP3TKI Mataram, Mucharom Ashadi, S.Ag, dan sejumlah pihak dari instansi terkait.

Kepala Disnakertrans NTB, Drs. H. Wildan menyampaikan kedatangan pihaknya bersama rombongan dalam rangka memonitor kegiatan LTSP-P2TKI. Disamping juga melaksanakan program kewirausahaaan dengan memberikan pelatihan terhadap eks pekerja migran, supaya bisa mengelola usaha untuk lebih berkembang kedepan-

(Suara NTB/arn/ind)

EVALUASI - Rapat evaluasi mengenai progres pembangunan gedung LTSP-P2TKI di ruangan Kepala Disnakertrans Sumbawa. nya. Kemudian memberikan pemahaman kepada calon TKI dan TKI, supaya sebelum berangkat ke luar negeri dapat melengkapi persyaratan sesuai prosedur yang berlaku.

Sosialisasi tersebut dilakukan mulai dari Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, termasuk Sumbawa.

Tentunya dengan keberadaan LTSP nantinya diharapkan dapat meminimalisir dan menekan permasalahan ter-

hadap CTKI yang hendak berangkat ke luar negeri.

Mengenai LTSP-P2TKI ini target sebelumnya operasionalnya sudah dilakukan pada Juli atau Agustus. Mengingat di Kabupaten Sumbawa progresnya sudah 80 persen, diharapkan paling lambat awal September sudah dilounching.

Dimana 20 persen yang tersisa tinggal masalah kecil. Misalnya masalah daya listrik, dan geset untuk persiapan

manakala listrik mati. Terkait Sumber Daya Manusia (SDM) sendiri masih ada beberapa kendala terutama tenaga dari Imigrasi. Sebelumnya sudah ada dua orang yang dilatih, masih perlu tiga orang lagi untuk mendukung operasional nantinya. Sedangkan mengenai regulasi sudah tidak ada persoalan.

“Progresnya sudah 80 persen.

Yang 20 persen belum selesai ini tinggal masalah kecil. Harapannya mudah-mudahan paling lambat awal September sudah bisa dilaunching,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BP3TKI Mataram, Mucharom Ashadi, S. Ag menjelaskan program LTSP-P2TKI ini merupakan program nasional yang diinisiasikan BNP2TKI bekerjasama dengan KPK guna mengantisipasi persoalan yang selama ini dihadapi oleh TKI. Dalam hal ini akan dilakukan perbaikan mulai dari pengurusan dokumen, pelatihan, dan lain sebagainya. Pogram ini tidak hanya di Provinsi NTB tetapi juga di 9 Provinsi lainnya degan total ada di 52 titik kabupaten. Untuk NTB dalam pertemuan yang dilakukan gubernur dengan sejumlah perwakilan kabupaten pada 8 November 2016 lalu, sudah disepa-

kati di 6 kabupaten nantinnya akan dibangun sebuah layanan terpadu. Guna menangani persiapan pengurusan dokumen, pelayanan, perlindungan, termasuk proses pemberdayaan dan lainnya. Kabupaten tersebut yakni Sumbawa, Bima, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Barat. Dimana di LTSP nantinya akan berkumpul semua stakeholder terkait. Seiring berjalannya waktu, sudah disusun rencana aksi (renaksi) untuk masing-masing kabupaten ditetapkan waktunya. Dimana untuk tiga kabupaten yang diprioritaskan, yakni Sumbawa,Loteng dan Lotim. Kini pihaknya melakukan evaluasi terhadap renaksi tersebut.

“Renaksi itu kita evaluasi lagi karena ternyata capaian belum memenuhi target. Kita hadir di sini (Sumbawa) dalam rangka mengevaluasi sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan,” terangnya.

Tentunya dari perkembangan di Sumbawa seperti yang disampaikan, gedung yang berada di LLK sudah mencapai 80 persen. Tinggal sarana pendukung yang perlu dilengkapi.

Jika dilihat dari target renaksi sebelumnya untuk peluncuran pada Juli-Agustus, maka

masih ada waktu untuk mengejar ketertinggalan yang ada. Yang terpenting sarana pendukung saat ini terkait peralatan untuk operasional Disdukcapil dan peralatan pelayanan operasional penerbitan paspor Imigrasi. Karena hal ini merupakan komitmen dari BNP2TKI, maka alatnya sudah ada. Alat tersebut sudah dibeli pada Desember 2016 lalu masing-masing satu set untuk tiga lokasi kabupaten.

Peralatannya untuk penerbitan paspor sudah berada di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram dan untuk peralatan Disdukcapil sudah ada di kantor Diasnakertrans Provinsi. Peralatan ini tinggal digeser ke masing-masing lokasi. Makanya supaya alat bisa secepatnya digunakan, pihak kabupaten diharapkan dapat melakukan percepatan terhadap persediaan tempat. Sehingga akhir Agustus mendatang sudah bisa diresmikan.

“Kita harapkan supaya segera untuk persiapan tempat, supaya alatnya bisa cepat dikirim. Tentu setelah alat tiba kami juga harap teman kabupaten untuk mengawal proses instalasi yang akan dilakukan oleh teman-teman dari pusat,” tukasnya.

Sedangkan Kepala Disak-

ertrans Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur mengakui untuk persiapan sudah 80 persen. Sisanya tinggal persoalan-persoalan kecil. Seperti halnya memasukkan daya, genset dan lainnya. Pihaknya pun mencoba mengupayakan mencari solusinya.

Terkat persiapan mengenai ruangan pihaknya juga sudah memberikan target kepada PPK supaya dalam waktu dekat diselesaikan.

“Kami akan berupaya secepatnya diselesaikan. Sehingga LTSP ini bisa cepat dilounching,” terangnya.

Mengenai SDM sendiri, tinggal menunggu dikeluarkan SK oleh kepala instansi masing-masing. Terkecuali Imigrasi yang masih memerlukan peambahan. Sedangkan terkait regulasinya sudah tidak ada persoalan.

Tinggal mendorong untuk percepatan. Adapun target sebelumnya rencana awalnya selesai bulan Agustus. Namun agak molor karena masih terkendala terkait daya. Namun hal ini akan segera diupayakan percepatan. Sehingga ditargetkan untuk peluncuran nantinya awal September.

“Target untuk launching awal September lah,” pungkasnya. (ind/arn/*)

15 Desa di KSB Belum Laporkan Realisasi DD Tahap Pertama ”

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat terus berupaya maksimal supaya pencairan Dana Desa (DD) tahap kedua tidak tertahan di Pemerintah Pusat (Pempus). Tetapi upaya tersebut berbanding terbalik dengan masih lambannya pemerintah desa dalam merealisasikan DD. Data yang berhasil dihimpun Suara NTB menyebutkan, dari total 57 desa saat ini tinggal dua desa yang belum sama sekali mencairkan DD tahap pertama, Desa Belo, Kecamatan Jereweh dan Desa Labuhan Lalar kecamatan Taliwang. Sedangkan dari jumlah tersebut, tersisa tinggal 15 desa yang belum sama sekali melaporkan hasil realisasi DD tahap pertama sekitar 60 persen tersebut.

“Masih ada 15 desa yg be-

lum menyerahkan sama sekali laporan realisasi DD tahap pertama. Kita sudah sering mengingatkan untuk segera melaporkan hasil realisasinya. Baik itu dengan surat resmi, maupun informasi lainnya, sehingga laporannya tersebut bisa disampaikan.

Tetapi kenyataannya masih tetap saja molor,” sesal Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST kepada Suara NTB, Sabtu (5/8).

Dikatakan Wabup, sebe-

narnya untuk pencairan DD tahap kedua tahun 2017 juga harus segera cair. Apalagi batasan waktu yang diberikan oleh Pemerintah maksimal tanggal 22 Agustus sudah harus bisa dilaporkan realisasi tahap pertama.

Oleh karena itu, demi terserapnya anggaran ke desa Pemkab setempat melalui dinas terkait (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) sudah memberikan rekomendasi untuk dua desa yang be-

lum sama sekali melakukan pencairan tahap satu agar segera merealisasikannya.

Tentu dengan syarat pihak desa diminta untuk membuat surat pernyataan dan siap menyelesaikan laporan sesuai dengan waktu yang diberikan.

“Kami meminta semua kepala desa agar segera melaporkan realisasi program dari dana yang sudah cair tahap pertama. Karena kalau masih ada desa yang belum melaporkan, maka akan terganggu proses pencairan desa yang lain karena harus bersamaan,” ujarnya.

Seraya menyebutkan, sementara untuk penyaluran DD tahap dua dalam bulan ini juga harus bisa dicairkan. Untuk itu, dim-

Kalau masih ada desa yang belum melaporkan, maka akan terganggu proses pencairan dana desa yang lain karena harus bersamaan Fud Syaifuddin

inta kepada kepada semua kepala desa untuk bisa saling berkoordinasi. Selain itu, wabup juga meminta kepada Ketua dan pengurus FK2D KSB agar saling mengingatkan sesama kepala desanya agar laporan DD tahap pertama dipercepat sebelum batas pelaporan 22 Agustus. Karena kalau tidak segera maka ada kemungkinan dana

(Suara NTB/ils)

ada. Untuk kami sangat mewanti-wanti untuk segera dan segera karena apabila sudah tertahan masyarakat juga yang akan rugi,” tukasnya. (ils)

DPPP KSB akan Bentuk Tim Cegah Pemotongan Sapi Betina Produktif

Desa Mulai Sampaikan Laporan Realisasi DD Tahap Pertama Taliwang (Suara NTB) Sejumlah desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang telah melakukan pencairan Dana Desa (DD) tahap pertama sebesar 60 persen saat ini telah menyampaikan laporan realisasi penggunaannya.

Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) KSB, Syaifullah mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh desa untuk segera menyerahkan laporan realisasi DD tahap pertamanya mengingat proses pencairan tahap kedua akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Jumlahnya memang belum banyak tapi sudah ada yang menyerahkan laporan,” terangnya kepada media ini.

Diakuinya, penyampaikan laporan realisasi pengunaan DD tahap pertama oleh desa sedikit terlambat. Hal ini dikarenakan rata-rata desa baru melakukan pencairan DD tahap pertama sekitar bulan Juni.

“Kenapa belum selesai sekarang? Ya karena dananya juga telat cair dan rata-rata desa sekarang baru menggunakannya,” timpalnya.

Berdasarkan data DPMD KSB, sementara ini sudah ada belasan desa yang telah menyampaikan laporan realiasi DD tahap pertamanya. Menurut Syaifullah, desa-desa yang belum menyampaikan masih memiliki waktu hingga 22 Agustus mendatang untuk menyerahkan laporannya tersebut.

“Memang waktunya mepet tapi mereka masih ada kesempatan untuk menyampaikan laporan setidaknya sampai akhir minggu kedua Agustus,” sebutnya.

Di KSB sendiri realisasi pencairan DD tahap pertama mengalami terhitung telat. Desa-desa di KSB ratarata baru melakukan pencairan sekitar bulan Juni 2017.

Salah satu penyebabnya dikarenakan syarat untuk pencairan tahap pertama yakni Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DD tahun 2016 dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 2017 desa yang lambat diserahkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Data terakhir menunjukkan, masih ada dua desa, yakni desa Belo Kecamatan Jereweh dan Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang menjadi desa terakhir yang baru direkomendasi pencairan DD tahap pertamanya oleh DPMD KSB. Penyebabnya pun sama, kedua desa terlambat menuntaskan persyaratan percairannya.

Kepala DPMD KSB, Drs. Mulyadi, M.Si mengatakan, pihaknya telah merekomendasi pencairan DD kedua desa tersebut. Dan kepada kedua desa pihaknya telah menginstruksikan agar segera menyerap anggaran DD tahap kedua berikut menyerahkan laporan realisasinya sebagai syarat pencairan DD tahap kedua.

“Kami sudah ingatkan ada tenggat waktu bagi mereka. Jadi mereka jangan sampai terlambat lagi,” tegasnya.

Mengenai kemungkinan akan adanya sanksi dari Kemenkeu mengenai keterlambatan tersebut? Mulyadi menyerahkan sepenuhnya sesuai mekanisme yang ada. “Kalau memang ada sanksi ke depan ya apa boleh buat. Kami dan seluruh desa juga sudah menyadari adanya ketentuan itu,” imbuhnya. (bug)

desa tahap kedua tidak bisa dicairkan alias hangus. Pada akhirnya, rakyat desalah yang akan jadi korban karena tidak terealisasinya program yang mengakibatkan semua pekerjaan akan terbengkalai.

“Apabila anggaran sudah hangus mau digunakan anggaran darimana lagi untuk melanjutkan program yang

(Suara NTB/arn)

KOORDINASI - Rapat koordinasi Tim Kementerian bersama di Dinas PRKP terkait program BSPS.

Turun Evaluasi

Tim Kementerian Apresiasi Keberhasilan BSPS di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin Kasi Evaluasi Bidang Rumah Swadaya, Rita Meilani S.T, telah turun selama dua hari ke Sumbawa.

Melakukan evaluasi program BSPS 2016 sekaligus monitoring program 2017.

“Mereka mengapresiasi hasil pengerjaan program rumah swadaya baik Peningkatan Kualitas (PK) maupun Pembangunan Baru (PB) tahun 2016 lalu di Sumbawa. Bahkan hasil yang mereka lihat lang-

sung di lapangan, diluar dugaan mereka,” kata Kasi Pembangunan dan Perumahan Dinas Perumahan Raakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, M. Jabir S.P. Selama dua hari, Kamis dan Jumat lalu, tim Kementerian melakukan evaluasi program 2016 di sejumlah lokasi. Untuk PK, mereka mengambil sampel di desa Lekong (Alas), desa Emang Lestari dan desa Padasuka (Lunyuk).

Sedangkan PB mereka melihat 31 MBR di Mapin Rea (Alas) dan 45 MBR di Gontar (Alas) sebagai sampel.

“Mereka juga langsung me-

wawancarai pemilik rumah.

Setelag dimasukkan dalam aplikasi evaluasi mereka (tim Kementerian), e eval, ternyata hasilnya sangat bagus. Terutama untuk yang PB,” jelas Jabir.

Selain evaluasi program 2016, mereka juga sekaligus melakukan monitoring program SNPT dan DAK BSPS 2017. Khusus SNPT mereka meninjau progres pembangunan bantau rumah swadaya di desa Pukat (Utan) dan DAK di desa Kereka (Unter Iwes).

Sementara ini, mereka juga mengapresiasi program rumah swadaya dimaksud yang kini masih terus berjalan. (arn/*)

Merasa Ditipu Konsumen, Pemilik Toko Lapor Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Jely (48) pemilik salah satu toko elektronik di Sumbawa terpaksa melapor ke pihak kepolisian. Pasalnya, ia merasa ditipu oleh konsumen yang membeli barang elektronik di toko miliknya pada Mei 2017 lalu.

Informasi yang diperoleh dari Bagian Humas Polres Sumbawa, dugaan penipuan tersebut terkait pembelian satu unit televisi oleh pembeli pada tanggal 29 Mei 2017 lalu. Awalnya Rh (pembeli) mendatangi toko miliknya untuk membeli TV Led Sharp 43 inchi dengan

harga Rp 5,4 juta. TV tersebut tidak langsung dibayar Rh sepenuhnya. Tetapi dengan cara membayar uang muka terlebih dahulu Rp 1,4 juta. Sisanya akan dibayarkan sore harinya.

Namun sampai saat ini Rh tak kunjung melunasi sisa pembayaran. Merasa ditipu, korban kemudian mendatangi Polres Sumbawa untuk menindaklanjuti hal tersebut pada Sabtu (5/8) lalu. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/ 582 / VIII / 2017 / SPKT RES SBW. Saat ini tengah dalam penanganan pihak Sat Reskrim Polres Sumbawa. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan (DPPP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam waktu dekat akan membentuk tim pengawas pemotongan ternak.

Tim yang terdiri dari bidang peternakan, kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) ini akan bertugas melakukan pegawasan pemotongan terutama terhadap sapi betina produktif. “Sementara ini kita belum punya timnya. Makanya kita akan segera membentuknya,” terang Kabid Peternakan DPPP KSB, Kusmirin kepada media ini.

Ia mengatakan, pembentukan tim pengawas pemotongan ternak sapi betina produktif ini sesuai instruksi Kementerian Pertanian (Kementan). Di tingkat

pusat, tim tersebut telah terbentuk dengan ditandanganinya MoU antara Kementan dan institusi Polri. “Jadi tim berjenjang.

Ada di pusat, provinsi dan seluruh kabupaten/kota,” timpalnya.

Dasar pembentukan tim pengawas ini oleh Kementan adalah Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan.

Dalam aturan tersebut terdapat ketentuan mengenai pelarangan pemotongan terhadap induk sapi betina produktif.

Kusmirin mengakui, di lapangan ketentuan itu selama ini masih banyak diabaikan. Banyak para peternak dan pengusaha jagal melanggar ketentuan tersebut dengan dalih keuntungan. “Itu sudah rahasia umum. Sebab praktiknya masih saja ada peternak atau pengusaha nakal yang melakukannya,” cetusnya. (bug)

Oknum Kades Diduga Selingkuh

Dinas PMD Tunggu Surat Resmi Kepolisian Sumbawa Besar (Suara NTB) Oknum Kades Poto berinisial HZ kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian terkait kasus dugaan tindak pidana perselingkuhan yang dilakukan.

Dugaan tersebut diketahui pasca penggerebekan yang dilakukan oleh suami seligkuhannya beberapa waktu lalu.

Sebelum mengambil tindakan terhadap yang bersangkutan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan kejelasan dari kasus yang menimpa oknum kades tersebut.

Kepala Dinas PMD Sumbawa, Dr. M. Ikhsan Safitri, M.Si yang dikonfirmasi Suara NTB mengakui sudah melayangkan surat panggilan terhadap yang bersangkutan.

Hal ini dilakukan untuk mendengar terlebih dahulu permasalahan yang dilakukan.

Namun saat ini oknum berinisial HZ tersebut belum menghadiri panggilan karena masih

di BAP pihak kepolisian. Mengenai penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan memang diakuinya sudah diketahuinya dari sejumlah media.

Namun pihaknya belum melihat secara tertulis dari kepolisian. Sebagai dasar pihaknya untuk melakukan tindakan.

“Dari pemberitaan di media memang dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami belum melihat secara tertulis statusnya sebagai tersangka.

Kita berkoordinasi dulu dengan polisi. Dengan dasar itu nanti kami menentukan sikap menindaklanjutinya,” ujarnya.

Dijelaskannya, dari aturannya terhadap sanksi yang diberikan dilihat dari Undangundang nomor 6 tahun 2014, kemudian Perda nomor 1 tahun 2015. Di Perda Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan kades diberhentikan sementara apabila statusnya terdakwa, kemudian hukumanya minimal lima tahun. Terkait ancaman hukumannya yang 9 bulan, kemungkinan akan dilakukan pembinaan. “Paling kita pembinaan dulu,” tukasnya. (ind)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 7 Agustus 2017

Halaman 7

Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Tanpa Hiruk Pikuk

Doro Sura Jadi Kampung Kreatif Warna Warni Pertama di Dompu

(Suara NTB/ist)

WARNA WARNI - Kampung kreatif warna warni Doro Sura Kelurahan Dorotangga Dompu hasil kreativitas Forum Pengembangan Kampung Kreatif Dorotangga (FPKKD) dan swadaya masyarakat setempat. Para pemuda anggota FPKKD sedang gotong royong mengecat setiap sudut dengan berbagai warna warni cat yang ada.

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin mengapresiasi hasil kreativitas anak muda

Dorotangga yang mengubah perkampungan Doro Sura Kelurahan Dorotangga menjadi kampung kreatif warna warni

pertama di Dompu. Yang luar biasa, mereka melakukan tanpa ada kasak kusuk tentang biaya dan ini harus didukung.

“Yang luar biasa, mereka lakukan tanpa ada kasak kusuk tentang biaya. Harus kita dukung. Kita tunggu pemuda dari kelurahan lain yang topografinya sama (untuk bisa mengikutinya),” kata H. Bambang M. Yasin kepada Suara NTB beberapa hari lalu. Ia pun sempat membagikan gambar aktivitas generasi muda Dorotangga yang sedang membersihkan kampung halaman dan mengecatnya dengan beberapa warna di pagar dan tembok rumah warga.

Forum Pengembangan Kampung Kreatif Dorotangga (FPKKD) menjadi penggagas dan kreator terbentuknya kampung kreatif warna warni Doro Sura. Tofografi Doro Sura

dengan pemukiman yang tinggi dan bertangga, sangat cocok dijadikan kampung warna warni seperti Kota – Kota lain.

Apalagi Doro Sura yang dikenal juga dengan Doro Afu ini berada di sekitar kantor Bupati Dompu, sehingga pemandangannya bisa menjangkau daerah lain di Kota Dompu.

Doro Sura juga termasuk dalam salah satu lingkungan yang masih kumuh, tingkat pendidikan warganya masih minim, dan beberapa perilaku negatif kerap terjadi di tempat tersebut.

Dengan dijadikan kampung warna warni, penataan lingkungan menjadi lebih nyaman dan aman untuk dihuni, ramah terhadap warga sekitar dan anak – anak, serta akan diarahkan sebagai salah satu destinasi wisata alternatif di tengah Kota yang dampaknya bukan hanya pada perubahan penataan lingkungan,

perilaku warganya, tetapi mampu pula meningkatkan roda perekonomian warga sekitar.

“Polanya, kolaborasi antara pengembangan lokasi wisata dan pemberdayaan masyarakat,” kata Firmansyah, S.Pd ketua FPKKD Kelurahan Dorotangga Dompu usai menyosialisasikan program kampung kreatif warna warni kepada warga Doro Sura, 21 Juli 2017 lalu. Beberapa komunitas digandeng dalam menyukseskan kampung kreatif warna warni Doro Sura. Diantaranya, Komunitas Tangan di Atas (TDA), Forum Pegiat Pariwisata Dompu (FPPD) dan berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap permasalahan sosial serta kepariwisataan.

Sejauh ini, pendanaannya dari swadaya masyarakat.

Akan tetapi dukungan dari cat

Sepeda Hias Semarakkan Peringatan HUT RI Dompu (Suara NTB) – Dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan RI ke 72 tahun ini, Kesatuan Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) Kabupaten Dompu bersama Gong 2000 menggelar parade sepeda hias tingkat TK dan SD, Minggu (6/8). Kegiatan yang diikuti 600 lebih peserta itu bertujuan membangun kesadaran anak akan pentingnya menghargai jasa para pahlawan, terlebih memetik semangat persatuan demi Indonesia maju di masa yang akan datang.

Bupati Dompu, Drs, H. Bambang M. Yasin bersama Kasdim 1614/Dompu, Mayor CZI Yudi Wiyanto dan anggota DPRD Dompu, Abdullah, S.Kel terlihat ikut meramaikan kegiatan parade sepeda hias yang dilanjutkan dengan pengundian dorprize yang disediakan panitia di gedung Pemuda Dompu, Minggu pagi kemarin.

H. Bambang pun menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan kegiatan sepeda hias sebagai bagian dari peringatan Kemerdekaan RI ke 72. Kegiatan ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme sedini mungkin pada anak – anak dengan mengenali bendera bendera merah putih dan jasa – jasa para pahlawan bangsa. Sehingga ada rasa memiliki untuk kemajuan dan persatuan NKRI. “Saya berharap kegiatan – kegiatan seperti ini ditumbuh kembangkan di tempat lain, sehingga rasa nasionalisme generasi bangsa bisa terjaga,” harapnya.

Kasdim 1614/Dompu, Mayor CZI Yudi Wiyanto yang memberi pengarahan menyampaikan kemerdekaan yang sudah diraih bangsa ini harus mampu dipelihara dan dipertahankan, sebab merebut kemerdekaan bukan hal mudah tetapi membutuhkan proses dan perjuangan yang cukup panjang. Bahkan para pejuang rela mempertaruhkan harta dan nyawanya untuk meraih kemerdekaan ini.

“Sehingga kita yang menikmati kemerdekaan patut memeliharanya dan mendoakan arwah para pahlawan bangsa ini,” harapnya.

Panitia penyelenggara, Vitra Mulyadin kepada Suara NTB mengatakan, langkah ini sebagai upaya melahirkan generasi emas yang mampu memberi perubahan nyata untuk Indonesia lebih baik. “Dilibatkanya anak TK dan SD ini sebagai bagian terpenting karena generasi mendantang adalah generasi yang diharapkan mampu membawa perubahan untuk bangsa dan negara ke arah yang lebih baik,” ungkapnya. (jun)

(Suara NTB/jun)

SEPEDA HIAS - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin bersama peserta lomba sepeda hias, Minggu (6/8).

Sura diharapkan menjadi daerah wisata dan masyarakatnya bisa mengambil manfaat secara ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif serta potensi lain. “Tentunya, kita sangat berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah untuk pengembangan kampung ini,” harapnya.

Pengembangan kampung warna warni Doro Sura ini menjadi bukti kesadaran masyarakat tentang pariwisata, termasuk pengembangan ekonomi kreatifnya. Karena beberapa produk ekonomi kreatif sudah banyak tumbuh dan berkembang di Dompu. Seiring dengan berbagai event pariwisata dan pengembangan destinasi wisata alam di Dompu. Begitu juga dengan pengembangan destinasi budayanya. (ula/*) (Suara NTB/jun)

Semester Pertama, Satresnarkoba Dompu Ringkus 17 Tersangka Dompu (Suara NTB) – Semester pertama Tahun 2017 ini, Satresnarkoba Polres Dompu berhasil meringkus 16 orang tersangka dari 13 kasus yang diungkap, baik itu pengguna maupun pengedar kelas kakap. Sementara barang bukti sabu yang sudah tersita sekitar 20 gram.

Kasat Narkoba Polres Dompu, Iptu Adhar, S.Sos., menyebutkan sebagian besar pelaku yang tertangkap itu merupakan pemain kalas kakap yang beroperasi di pusat Kota Dompu. Mereka bukan hanya pengguna, tetapi selaku pengedar barang haram ini.

“Ada 12 kasus yang kita ungkap, tapi 3 kasus yang ada tambahan 3 tersangkanya, jadi 15 tersangka. Dan kemarin tambah 2 tersangka lagi sehingga total 17 tersangka,” katanya kepada Suara NTB saat dihubungi, Minggu (6/8).

Tertangkapnya para pengedar tersebut setidaknya sudah mempersempit ruang gerak pelaku lain, terutama yang beroperasi diwilayah perkotaan. Meski begitu, pihaknya tidak akan menurunkan tensi penindakan bagi siapa pun yang berusaha mengedarkan sabu-sabu, termasuk oknum aparat penagak hukum. Karena bagaiman pun penyalahgunaan barang haram ini telah banyak merusak generasi muda di Dompu.

“Sedikit-sedikit kita sudah tekan terutama di dalam kota ini. Peredarannya masih ada, cuma mereka tiarap sekarang karena memang yang kita ambil itu bandarbandar besarnya,” ujar Adhar.

Sebanyak 17 orang pengedar yang tertangkap itu ratarata masyarakat umum, untuk kalangan pelajar atau anak di bawah umur masih nihil. Dan proses hukum para tersangka tetap dilanjutkan sampai persidangan.

Dalam hal memberantas peredaran narkoba jelas Adhar, kepolisian tidak dapat bertindak sendiri dengan alasan para pemain itu sudah teroganisir dengan baik. Sehingga diperlukan peran serta para pihak diintansi pemerintahan. Minimal yang harus segera diupayankan saat ini harap dia, yakni mensyahkan keberadaan BNK untuk rehabilitasi para penyalahguna.

“Harapan saya BNK kabupaten ini segera dibuat supaya pengguna ini juga bisa dilakukan penangkapan untuk direhabilitasi. Sejauh ini rehabilitasinya dilakukan di bima dan 16 kasus itu lanjut semua proses hukumnya karena pengguna sekaligus pengedar,” pungkasnya. (jun)

Triton Paint yang kebetulan memiliki gudang di Dorotangga dan ketika ada cat yang rusak segel, sehingga tidak bisa dijual, ketentuannya akan dikirim kembali ke perusahaan.

“Ketika ada keinginan kami membuat kampung warna warni, langsung dilaporkan ke pimpinan perusahaannya di Jakarta dan direspon baik. Makanya catnya tidak jadi dikirim kembali, tapi langsung diserahkan ke kita untuk membuat kampung warna,” ungkap Firmansyah beberapa waktu lalu.

Namun untuk pembersihan lingkungan menjadi tanggungjawab semua warga. FPPD lanjut Firmansyah, hanya menginisiasi dan motifator bagi masyarakat serta generasi muda untuk mau menata dan memperhatikan lingkungannya. Ketika sudah menjadi kampung warna warni, Doro

DIAMANKAN - Oknum polisi dan perangkat desa Sr dan Bs yang diamankan saat bertransaksi sabu, Sabtu (5/8).

Oknum Polisi dan Perangkat Desa Diciduk Saat Transaksi Sabu Dompu (Suara NTB) – Oknum anggota Polres Bima Kabupaten inisial Sr (32) diciduk saat bertransaksi sabu di Lapangan Umum Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, Sabtu (5/8). Ia dibekuk Tim Opsanal Satresnarkoba Polres Dompu bersama rekanya, Bs (41) salah seorang Perangkat Desa Karama Kecamatan Kilo berikut 3 poket barang bukti sabu.

Kapolres Dompu, AKBP Jon Wesly Arianto, SIK melalui Kasat Narkoba Polres Dompu, Iptu Adhar, S.Sos., mengungkapkan, oknum anggota polisi berpangkat Brigadir itu kedapatan tengah menjual, menguasai, memiliki dan

menyimpan barang haram tersebut. “Ia tertangkap saat bertransaksi sabu di Kelurahan Simpasai,” katanya kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Minggu (6/8).

Dari tangan Sr polisi menyita 2 buah HP, 1 buah dom-

pet dan 3 klip besar berisi sabu yang sengaja dibawa tersangka dari Bima untuk diedarkan ke Dompu. Termasuk mobil Avanza Bernopol DK 235 NA yang dipakai untuk melancarkan aksinya.

Adhar menegaskan, pada

DMPDes Bima Klaim Realisasi DD Sudah 98 Persen Bima (Suara NTB) – Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) Kabupaten Bima, Drs Andi Sirajuddin MM, memastikan pihaknya telah mengirim laporan realisasi Dana Desa (DD) tahap pertama.

“Sudah kita kirim, mungkin laporannya yang belum masuk ke Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi NTB,” katanya kepada Suara NTB, akhir pekan kemarin.

Dia mengatakan, ber-

dasarkan laporan yang dikirim, realisasi Dana Desa (DD) diklaim sudah mencapai 98 persen. Yang terakhir baru dilakukan pencairan yakni desa Sai Kecamatan Soromandi. “Sementara untuk Alokasi Dana Desa (ADD) realisasinya sudah mencapai 62 persen,” sebutnya.

Meski demikian, Andi tidak merincikan secara pasti, jumlah keseluruhan DDA maupun ADD tahun 2017.

Pasalnya ada bidang teknis

yang mengetahuinya secara jelas. “Data lengkapnya bisa dicek di Bidang Pemdes,” pungkasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan laporan yang diterima Kementrian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil Dirjen Pembendaharaan Provinsi NTB, realisasi DD tahap pertama Rp 93,15 milliar Kabupaten Bima masih nol persen, dari jumlah DD sebesar Rp 155,2 milliar yang diperoleh. (uki)

Guru Diminta Tingkatkan Kemampuan Mengajar Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin, ST meminta kepada seluruh guru agar meningkatkan kemampuan mengajarnya. Hal ini disampaikan Wabup mengingat guru menjadi garda terdepan dalam proses pencerdasan generasi bangsa.

“Tanpa terkecuali. Selama namanya guru mereka harus meningkatkan kemampuan mengajarnya,” kata Wabup usai menghadiri kegiatan mutasi guru pekan lalu.

Menurut Wabup, teknik pembejaran oleh guru kini harus terus diperbarui. Tidak saja menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, teta-

pi juga harus mengikuti perkembangan zaman yang dewasa ini perjalanannya semakin cepat berubah.

“Untuk meningkatkan kemampuan mengajar tidak harus sepenuhnya mengikuti teknik dan pakem yang ada.

Guru juga perlu belajar di luar itu dari membuat terobosan,” pintanya.

Tidak saja meminta meningkatkan kemampuan mengajar, Wabup menyatakan, seorang guru harus juga tahu mengenai posisinya sebagai bagian dari pemerintah.

Karenanya guru yang baik tidak saja mengemban tugas kependidikannya tetapi menjadi corong pemerintah dalam hal memberikan pelayanan

terbaik bagi masyarakat.

“Jangan lupa tugas ini. Jangan sampai perilaku guru mencoreng nama baik pemerintah di masyarakat,” tegasnya.

Selanjutnya Wabup menyatakan, Pemda KSB saat ini sangat konsen meningkatkan pelayanan bidang pendidikan kepada masyarakat.

Hal ini bukan saja menjadi amanat undang-undang tetapi juga merupakan semangat perjuangan daerah dalam meingkatkan sumber daya manusianya (SDM).

“Kita daerah baru. Semua harus ditata dari awal. Dan untuk menata itu kita harus mulai dari memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi masyarakat,” timpalnya. (bug)

prinsipnya Polres Dompu tidak pandang bulu dalam menindak pelaku peredaran narkoba, baik itu anggota maupun pejabat daerah. Ini wujud komitmen pihaknya untuk membebaskan masyarakat dari barang berbahaya tersebut.

“Kami tidak pandang bulu setiap pelaku kejahatan harus ditindak, tidak ada pengecualian termasuk anggota kepolisian sekalipun,” tegasnya.

Dengan barang bukti yang ditemukan dari Sr warga asal

Desa Talabiu Kecamatan Woha ini langsung digiring ke Mapolres Dompu untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Terlebih akan dilakukan pengembangan kasus guna meringkus rekanannya, termasuk membongkar keberadaan sumber kepemilikan barang yang diduga berada di Bima.

“Kasus ini akan kami kembangkan dan dalami apakah ada tindak kejahatan lainya yang melibatkan anggota polisi,” pungkasnya. (jun)

HKAN Kampanyekan Gerakan Pentingnya Konservasi Alam Sumbawa Besar (Suara NTB) Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2017, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat, Seksi Konservasi Wilayah II Sumbawa menggalang dukungan. Baik dari Pemkab Sumbawa maupun pihak terkait lainnya dalam pengelolaan kawasan konservasi khususnya di Kabupaten Sumbawa.

Perhelatan HKAN 2017 di Sumbawa pelaksanaannya di Taman Wisata Alam (TWA) Semongkat disemarakkan dengan rangkaian event yang terdiri dari kegiatan FK3I (Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia), lomba mewarnai, susur sungai Semongkat dan clean up.

Kampanyegerakanpentingnya konservasi alam untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya konservasi alam dan menumbuhkanperanpublicdalam menyelamatkan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

“Kita berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan peyadaratahuan masya-

rakat akan pentingnya konservasi. Utamanya TWA Semongkat merupakan Cacthman area bagi Kota Sumbawa dan sekitarnya.

Selain itu pesan konservasi alam dan kelestarian keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya bag kesejahteraan masyarakat harus terus disuarakan,” kata Kepala SKW II Sumbawa BKSDA NTB, Arap, SP, Sabtu (5/7).

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah saat membuka Peringatan HKAN 2017, menyampaikan,, Pemkab mendukung penuh Pengelolaan Kawasan konservasi tentunya dengan mengutamakan pemberdayaan atau pelibatan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Dukungan untuk memajukan dan pengembangan sektor pariwisata yang merupakan salah satu sektor unggulan yaitu dengan peningkatan akses dan fasilitas transportasi berupa jalan di perlebar untuk memudahkan wisatawan menjangkau objek-objek atau lokasi-lokasi wisata alam di wilayah Kabupaten Sumbawa. (arn)

(Suara NTB/arn)

HKAN - Wabup Sumbawa, H. Mahmud Abdullah, saat membuka peringatan HKAN di Taman Wisata Alam (TWA) Semongkat.

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 7 Agustus 2017

Pipa Isi Paku Ditemukan di Mapolres Mataram

Pungli Gunakan UU Tipikor KASUS dugaan pungli Prona Desa Mambalan sudah naik penyidikan. Rumusan indikasi pidananya dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kasat Reskrim Polres Mataram, AKP Kiki Firmansyah Effendi menjelaskan, perbuatan pidana yang ditemukan penyidik didasarkan pada dua alat bukti permulaan yang cukup. “Kasus itu pasalnya 12e UU Tipikor,” ujarnya.

Pasal dimaksud yakni pasal 12e UU 20/2001 tentang pe(Suara NTB/dok) rubahan atas UU 31/1999 tenKiki Firmansyah Effendi tang Tindak Pidana Korupsi.

Rumusannya, pegawai negeri atau penyelenggara negara menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk kepentingan diri sendiri.

Meski demikian, penyidik belum menentukan tersangka dalam kasus tersebut. Mengenai pemeriksaan Kepala Desa Mambalan, L Ahmad Yudni, penyidik sudah mengagendakan.

“Untuk sementara sudah ada 82 saksi pemohon sertifikat yang dimintai keterangan. Nanti akan diperiksa lagi saksi-saksi di tahap penyidikan,” jelasnya.(why)

BPR Tidak Menggembirakan KINERJA PD BPR NTB sepanjang tahun 2016 tidak terlalu menggembirakan.

Oleh karena itu, PD BPR mendapat sorotan serius dari Wakil Rakyat DPRD NTB. BPR NTB pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya artinya bahwa profitabilitas bank mengalami penurunan. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), mengalami peningkatan dari (Suara NTB/ndi) tahun sebelumnya. Dari hasil H. Nurdin perhitungan terjadi peningkatan BOPO pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya.

“Peningkatan ini menunjukkan kinerja BPR NTB yang semakin tidak efisien, karena dari data yang ada, NPL BPR NTB adalah sebesar 7,79% pada tahun 2016 atau berada di atas 5% sehingga harus menjadi perhatian manajemen bahwa nilai tersebut melebihi batas maksimum yang ditetapkan BI,” ujar anggota Komisi III bidang Keuangan DPRD NTB, H. Nurdin, SH pada Suara NTB. Selain penuruan profitabilitas, yang menjadi persoalan PD BPR juga adalah pengelolaan resiko kredit. Dari beberapa tahun kebelakang rasio NPL atau kredit bermasalah di BPR NTB selalu berada di atas 5%. Angka itu dinilai telah melebihi ambang batas maksimal yang ditetapkan BI. “Ini harus menjadi perhatian manajemen dengan melakukan manajemen kredit yang tepat. Selain selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, proses pengawasan dan pembinaan kredit juga harus selalu dilaksanakan,” ujar politisi partai Golkar itu.

Selain itu, ia menekankan komite kredit yang ada di BPR NTB juga harus membuat peta permasalahan kredit, sehingga mampu mengatasi masalah NPL secara terukur dan sistematis. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Tim penjinak bom (Jibom) Gegana Brimob Polda NTB menjinakkan pipa diameter 4 cm, Sabtu (5/8), di samping Satlantas Polres Mataram. Pipa yang dibungkus koran dan plastik itu diletakkan orang tak dikenal.

“Temuan benda tersebut harus diwaspadai sebagai upaya teror dari Orang Tak Dikenal (OTK),” terang Kabid Humas Polda NTB, AKBP Tri Budi Pangastuti saat dikonfirmasi.

Pernyataan itu berdasarkan hasil analisis bahwa benda itu tidak diletakkan begitu saja tanpa maksud tertentu.

Benda mencurigakan itu kali pertama ditemukan petugas piket yang hendak memindahkan mobil untuk melaksanakan dinas, sekitar pukul 05.45 Wita.

Benda itu diletakkan di bawah mobil Patwal Lantas yang parkir di tepi Kantor Unit Lakalantas Satlantas Polres Mataram, Jalan Tribrata, Ampenan. Petugas menemukan benda itu dibungkus plas-

tik dan koran.

Tim Jibom Gegana Brimob kemudian datang sekitar pukul 06.50 Wita untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Dari paparan X-Ray, tampak pipa tersebut berisi paku.

Tim memutuskan untuk mengevakuasi pipa ke Mako Brimob di Ampenan untuk proses penceraiberaian dengan disrupter. Hasilnya lebih jelas lagi, yakni ditemukan adanya paku ukuran 7 cm, jam weker, kelereng, dan baterai.

“Diduga kuat bukan bom.

Sebab tanpa bahan primer dan sekunder,” kata Tri Budi.

Untuk menyelidiki pelaku yang meletakkan benda tersebut, Polres Mataram sedang memeriksa saksi dan pengecekan rekaman CCTV. (why)

KPU NTB Komitmen Golkar Masih Jajaki Koalisi Membuka Informasi dengan Gerindra dengan Transparan

Mataram (Suara NTB) Semangat partai Golkar untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra tidak pernah padam. Golkar masih berkeyakinan kuat bahwa peluang berkoalisi dengan Partai Gerindra di pilkada NTB 2018 masih terbuka lebar.

Sebab, sampai saat ini Gerindra masih membuka pintu komunikasi politik dengan Golkar untuk penjajakan koalisi.

Demikian disampaikan oleh Ketua DPD I Partai Golkar NTB, H. Misbach Mulyadi, yang dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu.

Misbah menyampaikan, komunikasi politik Golkar dengan Gerindra tidak saja dilakukan di tingkat DPD, tapi komunikasi juga dilakukan di tingkat pusat.

“DPP Golkar dan DPP Gerindra telah membangun komunikasi. Kita sudah beberapa kali bertemu dengan wakil ketua umum Gerindra, Fadli Zon. Nah ini masih dalam proses saling timbang - menimbang, jadi tunggu saja,” ujar Misbach.

Keyakinan Golkar akan bisa berkoalisi dengan Gerindra, karena sampai saat ini, dinamika politik masih sedang berlangsung dinamis. Sehingga arah dukungan partai Gerindra sendiri masih mungkin berubah, lebih-lebih partai berlambang burung Garuda itu, sampai saat ini masih belum mengeluarkan SK dukungan di pilkada NTB. “Jadi ini masih sangat-sangat dinamis, setiap menit masih bisa berubah. Jadi kalau

Suhaimi Ismy Ingatkan Kandidat Soal Keberlanjutan Pembangunan

(Suara NTB/ist)

H. Lalu Suhaimi Ismy seperti ini, perlu diimbangi dengan kemauan untuk bersaing secara sehat. Suhaimi berharap, di antara kandidat yang masuk bursa pencalonan tidak terlibat dalam intrik atau manuver yang bisa melahirkan perpecahan serius di tingkat akar rumput.

“Catatan saya, pada setiap kompetisi, persaingan harus sehat.

Jangan pernah ada di antara kandidat-kandidat ini yang melancarkan black campaign. Kandidat boleh banyak, tapi persaingan harus sehat,” ujarnya.

Seruan serupa juga disampaikannya kepada para tim sukses atau tim pemenangan kandidat yang biasan-

ya akan terlibat dalam persaingan.

“Tim sukses sebaiknya fokus pada bagaimana menyebarluaskan gagasan dan ide dari calon yang mereka dukung. Tidak perlu menjatuhkan calon lain,” tandasnya.

Suhaimi menegaskan, dalam proses penyusunan agenda pembangunan, para kandidat harus memperhatikan kesinambungan dengan agenda yang saat ini sudah berhasil dijalankan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

“Setiap pergantian pemimpin, jangan hanya karena ingin menonjolkan diri, lalu semua programnya baru. Harus ada semangat melanjutkan dari pendahulunya,” ujarnya.

Suhaimi memberikan contoh kebijakan pengelolaan pendidikan di Indonesia yang mudah berganti kebijakan seiring pergantian Presiden atau Menteri. “Ganti menteri ganti kebijakan. Padahal kebijakan itu sangat menyulitkan untuk diimplementasikan.

Menurutnya, saat ini NTB sudah berhasil meraih sejumlah pencapaian yang menggembirakan. Tugas pemimpin berikutnya adalah memastikan pencapaian ini bisa diteruskan sembari menambal kekurangan yang ada.

“Alhamdulilah, kita sudah berada pada posisi yang cukup menggembirakan dari segi pembangunan fisik maupun non fisik. Kita berharap pengganti TGB nantinya bisa melanjutkan yang sudah baik,” ujarnya. (aan/*)

Pungli Prona Desa Mambalan Kantongi Calon Tersangka Mataram (Suara NTB) Penyidik tipikor Satreskrim Polres Mataram memulai penyidikan dugaan pungli Prona Desa Mambalan tahun 2016. Meski sudah membidik pelakunya, penyidik tak mau buru-buru menetapkan tersangka.

“Kalau calonnya sih sudah ada, tapi kita perkuat lagi penyidikannya. Nanti penetapannya lewat gelar perkara,” tegas Wakapolres Mataram, Kompol I Made Baduarsa baru-baru ini.

Dalam kasus yang dilaporkan Januari 2017 itu, sambung dia, pe-

(Suara NTB/ist)

GARIS POLISI - Polisi memasang garis polisi di tempat ditemukannya pipa berisi paku mencurigakan di samping kantor Unit Lakalantas Satlantas Polres Mataram, Jalan Tribrata, Ampenan, Sabtu (5/8).

Pilkada NTB 2018

Pilkada NTB

Mataram (Suara NTB) Anggota DPD RI dari Dapil NTB, Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy, mengingatkan para kandidat yang akan tampil di Pilkada NTB 2018 mendatang untuk memperhatikan keberlanjutan pembangunan. Suhaimi berharap kandidat yang terpilih bisa melanjutkan capaian positif yang sudah diraih NTB di era kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi.

Suhaimi mengaku bersyukur, saat ini ada banyak figur putra daerah yang masuk bursa Pilkada NTB, Kota Bima, Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Barat. Menurutnya, semakin banyak calon pemimpin di sebuah daerah, akan semakin bagus untuk iklim demokrasi daerah tersebut.

Selain itu, Suhaimi juga menilai banyaknya kandidat ini bisa menjadi gambaran bahwa daerah ini cukup berhasil memajukan kualitas manusianya. “Jadi kalau dikatakan oleh BPS bahwa IPM kita mengalami peningkatan. Ini juga bisa dilihat dengan semakin banyaknya figur kita yang bisa berkompetisi secara sehat di Pilkada ini,” ujar Suhaimi.

Dengan kata lain, ujar Suhaimi, saat ini NTB memiliki banyak stok pemimpin untuk melanjutkan pembangunan di daerah ini. “Jadi kita punya SDM yang mumpuni yang memang mampu dan punya kekuatan serta keberanian untuk membangun daerah,” tambahnya.

Hanya saja, Suhaimi mengingatkan bahwa pada setiap kompetisi

Halaman 8

nyidik sudah memeriksa ratusan pemohon sertifikat Prona di Desa Mambalan.

“Sudah ada 82 saksi yang dimintai keterangan. Berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup, kita naikkan kasus itu ke penyidikan,” jelasnya.

Pengurusan Prona di Desa Mambalan dimohonkan oleh 310 warga.

Penyidik memang tidak memeriksa semua pemohon sertifikat prona tersebut.

“Nanti akan ditambahkan lagi pe-

meriksaan saksi di tahap penyidikan.

Dari penyelidikan sudah ditemukan indikasi pidana,” kata Baduarsa.

Pemohon sertifikat Prona tahun 2016 di Desa Mambalan dipungut biaya rata-rata Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta per-sertifikat.

Penarikan uang berupa penyiapan alas hak, seperti akta jual beli, sporadik, materai, pal, surat hibah, dan surat waris. Penarikan uang untuk sejumlah keperluan itu berkisar antara Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu. (why)

ada yang mengklaim sudah didukung oleh partai ini, itu, belum kita bisa yakini, karena setiap saat masih bisa berubah. Ayo siapa yang sudah kantongi SK,” kata Misbach.

Sebelumnya partai Golkar pernah menjajaki koalisi besar dengan partai Gerindra, bahkan rencana koalisi kedua partai itu hampir klop, dengan rencana untuk mengusung pasangan calon Suhaili dan Mori Hanafi.

Namun di tengah jalan, situasi politik berubah di internal partai Gerindra NTB. Ketua DPD Partai Gerindra, H. Willgo Zainar disingkirkan secara mendadak dan digantikan oleh H. Ridwan Hidayat, yang tak lain adalah kakak kandung dari Wali Kota Mataram, H. Ahyar Abduh yang juga mencalonkan diri di pilkada NTB. Harapan Golkar berkoalisi dengan Gerindra akhirnya kandas. Gerindra justru berbalik mengalihkan dukungannya kepada Ahyar Abduh.

Lanjut disampaikan oleh Misbach, selain dengan Gerindra, Golkar juga tengah membangun komunikasi dengan sejumlah partai, yakni PAN, PKB, PBB dan PKS. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu 2018 lebih berkualitas. Salah satu upaya yang ditempuh yakni dengan cara keterbukaan informasi.

Demikian disampaikan oleh Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya.

“Kita akan terus tingkatkan kualias penyelenggaraan pemilu. Kita akan terbuka, tranparan terhadap semua prosesnya. Kita ingin semua diketahui publik,” ujarnya.

Menurutnya, dengan sistem yang sudah terbangun baik di KPU, maka tidak ada alasan untuk tidak menyampaikan infomasi pada publik. Bahkan

publik bisa langsung memantau setiap perkembangan tahapan di KPU. “Dari pada kita tertutup, justru itu bisa megundang kecurigaan orang. Makanya saya sampaikan terus apapun perkembangannya, biar orang tahu, baik soal anggaran maupun regulasi,” terangnya.

KPU juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Informasi Provinsi NTB untuk mendorong keterbukaan informasi.

Bahkan rencananya, keterbukaan informasi ini akan menjadi komitmen para pasangan calon kepala daerah nantinya.

“Kalau saya sampai dapurdapurnya saya akan buka di KPU ini,” pungkasnya. (ndi)

SUARA NTB Senin, 7 Agustus 2017

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

(Suara NTB/ist)

Wisatawan Keluhkan Toilet Bandara Kurang Bersih Praya (Suara NTB) Provinsi NTB sebagai salah satu destinasi prioritas di Indonesia berupaya untuk mendatangkan banyak pengunjung. Hanya saja tidak diimbangi dengan fasilitas dan pelayanan yang memadai. Salah satunya toilet yang masih menjadi PR bagi Pemda dan masyarakat. Wisatawan mengeluhkan kondisi toilet di Lombok International Airport (LIA) yang dianggap kotor dan bau. Sehingga dianggap tidak memadai.

“Saya dari Jakarta ke sini liburan. Perjalanan dari Jakarta sampai Lombok itu sekitar satu jam lebih. Setelah sampai, saya ke toilet tapi bau dan kotor akhirnya saya tidak jadi masuk. Ini bandara internasional, tapi pelayanannya tidak memadai,” kata wisatawan asal Jakarta Indah Sibarani, di Praya, Minggu (6/8).

Terlihat toilet yang ada masih kotor dan tidak ada petugas ke-

bersihan yang bersiaga. Selain itu, toilet itu juga mengeluarkan bau tidak sedap. Sehingga banyak wisatawan atau pengunjung memilih untuk tidak menggunakan toilet bandara.

“Toiletnya tidak saja kotor, tapi bau pesing. Itu saya pikir bukan saya saja yang tidak suka, tapi semua orang,” keluhnya.

Ia berharap pihak bandara memperbaiki manajemannya,

terutama yang melayani soal kebersihan toilet. Sebab toilet kotor tidak saja ditemukan pada saat baru sampai. Namun juga toilet yang ada di musala.

“Musalanya sempit, toiletnya bau, tempatnya becek. Tidak ada yangbersihkan,bahayakalautidak hati-hati, bisa tergelincir,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager Lombok International Airport, I Gusti Ngurah Ardita men-

gatakan bahwa saat ini pihak bandara tengah membangun dan memperbaiki fasilitas di bandara. Tahun ini, pihak LIA membangun beberapa toilet baru yang berstandar. Sehingga tidak ada lagi keluhan dari wisatawan.

“Kami sedang berproses untuk memperbaiki layanan kami.

Tentu saja ini bertahap, saat ini kami sedang membangun toilet yang berstandar dan musala dengan ukuran yang lebih besar dan lebih luas,” ujarnya.

Bandara merupakan wajah pertama saat wisatawan berkunjung ke NTB. Sehingga perlu adanya perbaikan dan evaluasi menyeluruh terkait pelayanan dan fasilitas di bandara.

Hal ini ditanggapi serius oleh pihak LIA dengan membangun fasilitas baru dan diharapkan rampung hingga akhir tahun ini.

“Sekarang banyak wisatawan yang datang. Tentu saja kami membenahi fasilitas dan pelayanan kami. Kalau ada petugas yang tidak menjalankan tugas dengan baik, bisa langsung laporkan ke saya,’’ katanya.

Persoalan toilet tidak bersih ini sempat menjadi perhatian Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Ia melihat potensi pariwisata NTB cukup baik, namun perlu perbaikan fasilitas terutama toilet. Sehingga wisatawan merasa nyaman serta ingin kembali berkunjung ke NTB. (lin)

(Suara NTB/lin)

Sampul buku “Cahaya, Cinta, dan Canda M. Quraish Shihab”

SIAPA tak kenal ulama satu ini? Belakangan ini nama Quraish Shihab kerap menjadi perbicangan di media sosial, khususnya saat ia ditunjuk menjadi imam sekaligus khatib salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal akhir Juni lalu. Ada yang tak setuju dan memilih tidak salat Idul Fitri di Istiqlal karena Quraish yang menjadi imam dan khatib. Isu lama yang menyebut Quraish seorang penganut Syiah lah pemicunya. Karena isu itu, tak jarang ia mendapat hujatan dari para warganet. Isu Quraish yang disebut sebagai pengikut Syiah memang bukan muncul belakangan ini namun jauh sebelumnya, bahkan sebelum ia ditunjuk menjadi Menteri Agama oleh Presiden Soeharto pada 1998. Hal itu juga sempat dipertanyakan Soeharto dan banyak pihak saat itu.

Bagaimana ia dituding sebagai Syiah menjadi salah satu bagian yang diceritakan dalam buku biografi ini khususnya dalam bab Menjawab Kontroversi. Secara bijak, Quraish menguraikan kenapa ia dituding sebagai penganut Syiah dan ia memaparkan pandangannya tentang paham yang berkembang di Iran tersebut.

Selain menjawab tudingan Syiah, Quraish juga menguraikan pandangannya tentang jilbab atau hukum menutup aurat. Perihal jilbab ini, salah seorang anaknya Najwa Shihab kerap mendapat komentar pedas kenapa sebagai anak seorang ulama terkemuka dan tafsir Al Quran malah tidak berjilbab. Persoalan jilbab ini kerap dipertanyakan kepada Quraish saat ia mengisi pengajian di berbagai tempat. Secara panjang lebar, perihal jilbab itu juga ia tuangkan dalam buku Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer.

Itu hanyalah sebagian dari cerita mengenai Quraish Shihab yang tertuang dalam buku ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dari ulama yang dikenal dengan ceramah-ceramahnya yang menyejukkan hati. Dalam buku ini, kita disuguhi bagaimana perjuangan Bang Odes, begitu ia dipanggil adik-adiknya-saat menempuh pendidikan hingga berhasil meraih gelar doktor ilmu tafsir di Universtas Al Azhar, Kairo dengan predikat summa cumlaude.

Quraish yang kita kenal melalui ceramahnya ialah ulama yang cukup serius dalam menyampaikan berbagai materi dakwah. Ia dinilai jarang melontarkan lelucon sebagaimana para ulama lainnya. Bagi Quraish, berdakwah adalah hal yang serius. Lagipula, menurutnya telah banyak ulama yang pintar melucu.

Namun di luar dugaan, saat bersama keluarganya, Quraish suka bercanda dan melucu, bahkan terkadang usil.

Namun hal itu tidak mengurangi wibawa dan kharismanya sebagai seorang ulama besar. Ia tidak memaksanakan anakanaknya belajar ilmu agama, ia mewajibkan mereka memahami dan melaksanakan hal-hal yang diwajibkan agama. Selain itu ia juga dikenal sebagai suami yang romantis dan setia. Kisah perkenalannya dengan Fatmawaty yang kelak menjadi istri dan ibu dari kelima anaknya juga dikupas dalam buku ini. Kendati banyak ulama yang melakukan poligami, namun Quraish tak berniat memiliki istri lebih satu, bahkan jika ia harus mengulang kehidupannya, ia akan tetap memilih Fatmawaty menjadi istrinya. Di buku ini pula dijelaskan secara singkat pandangannya tentang poligami.

Buku ini membawa kita lebih dekat dengan sosok Quraish Shihab. Sama seperti ceramah-ceramahnya yang menyejukkan, buku ini juga berisi pesan-pesan tepatnya kutipan yang sarat nilai. Bagi yang belum mengenal sosoknya atau terpengaruh pemberitaan hoaks dan fitnah yang tertuju padanya, sebaiknya membaca buku ini. (ynt)

Resensi Buku Biografi Quraish Shihab Judul Penulis Peenrbit Tahun ISBN

: Cahaya, Cinta, dan Canda M. Quraish Shihab : Mauluddin Anwar, Latief Siregar, Hadi Mustofa : Lentera Hati : 2015 (Cetakan Kedua) : 978-602-7720-36-7

PANTAI SEGER - Wisatawan tengah menikmati keindahan Pantai Seger yang tenang dan tidak ramai. Ini menjadi daya tarik wisatawan pecinta yoga untuk datang ke Lombok.

Lombok Urutan Sembilan Tempat Terbaik Yoga Asia Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB memiliki banyak destinasi dengan keindahan alamnya. Tidak heran jika banyak wisatawan berkunjung untuk menikmati destinasi di Lombok dengan bebagai cara. Salah satunya dengan melakukan yoga yang belakangan semakin populer.

Lombok menjadi salah satu dari 10 tempat yoga terbaik di Asia versi TripAdvisor.

Bukan hanya sebagai tempat untuk memuaskan hobi surfing atau berselancar di atas ombak, pantai-pantai di Lombok juga dianggap cocok bagi

“Lombok itu tenang dan destinasi yang bisa dikunjungi juga banyak, “ ujarnya.

Fakta bahwa tagar #BeachYoga digunakan lebih dari 430 ribu kali di Instagram pada Juni menunjukkan betapa populernya ide yoga yang dilakukan di pantai. Awal Maret 2017 lalu, situs ulasan TripAdvisor juga mengeluarkan daftar 10 destinasi terbaik se-Asia.

Menteri Pariwisata RI Arief Yahya mengapresiasi hal itu. Ia melihat ini sebagai kesempatan untuk Lombok bisa berpromosi lebih gencar

lagi. Sebab Lombok juga masuk dalam daftar 10 besar, selain Bali. Lombok bahkan mengalahkan Tokyo, Jepang.

Tiap tahun, TripAdvisor mengeluarkan daftar ‘Top 10 Traveller’s Choice Destinations Asia’. Data ini dinilai sangat valid dan terpercaya, karena berdasarkan suara travellers.

Daftar ini disusun berdasarkan review dan rating dari traveler yang ditulis di TripAdvisor selama 1 tahun penuh dari berbagai destinasi di dunia.

Bali, masih tetap nomor satu, baik Asia maupun dun-

ia. Masuknya Lombok sebagai salah satu destinasi terbaik yoga di Asia menambah daftar destinasi Indonesia yang masuk sebagai yang terbaik.

Urutan 10 besar destinasi terbaik di Asia yaitu Bali di Indonesia. Kedua Siem Reap di Kamboja. Ketiga Phuket di Thailand, keempat Hoi An di Vietnam. Kelima Kathmandu di Nepal. Keenam Hanoi di Vietnam. Ketujuh Ko Samui di Vietnam. Kedepalan Bangkok di Thailand. Kesembilan Lombok di Indonesia dan terakhir Tokyo di Jepang. (lin)

Manfaatkan Ponpes Jadi Tujuan Wisata Mataram (Suara NTB) Sebagai salah satu destinasi wisata halal dunia, Provinsi NTB terus memaksimalkan semua potensi pariwisata yang dimilikinya. Salah satunya dengan memanfaatkan pondok pesantren (ponpes) sebagai tujuan wisata. Ini merupakan salah satu paket wisata religi yang dapat dikembangkan oleh pelaku usaha pariwisata.

“Kita punya ponpes banyak, kenapa tidak dimanfaatkan se-

Sepekan, 586 Wisatawan Korsel Berkunjung ke Lombok Praya (Suara NTB) Potensi pariwisata NTB semakin diminati wisatawan Korea Selatan (Korsel). Sejak penerbangan pertama Korean Air ke Lombok International Airport (LIA) pekan lalu, sebanyak 586 wisatawan Korsel telah berkunjung.

“Hari ini ada 184 wisatawan Korsel yang datang. Sebelumnya 208 orang dan pada penerbangan pertama ada 194 orang,” Kepala Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB H. L. Moh. Faozal melalui Seksi Analisa Pasar Bidang Pemasaran H. Abdul Haris, di Praya, Minggu (6/8).

Penerbangan pertama Korean Air pada Sabtu (29/7) membawa 194 penumpang. Kunjungan kedua sebanyak 208 penumpang. Ketiga sebanyak 184 dan pada 1 Oktober mendatang diperkirakan ada 184 penumpang lagi yang akan datang.

“Ini penerbangan langsung dari Incheon ke Lombok. Kita berharap jumlah pengunjung bisa terus meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, beberapa pramuwisata yang akan melayani wisatawan Korsel telah dikumpulkan untuk diberikan arahan oleh Dispar. Setiap pramuwisata diberikan formulir kuisioner untuk diisi oleh wisatawan setelah berkunjung ke destinasi wisata.

penggemar yoga. Ini membuat pecinta yoga banyak datang dan ingin merasakan sensasi yoga di bumi seribu masjid ini.

“Saya senang karena di Lombok destinasinya banyak dan bagus. Saya suka pantainya, indah-indah,” kata Instruktur Yoga, Hendritake.

Salah satu faktor utama Lombok layak dijadikan tempat melakukan yoga adalah suasananya yang tenang. Terlebih suasananya juga sangat berbeda dengan Bali yang berada di urutan pertama sebagai tempat yoga terbaik di dunia.

(Suara NTB/lin)

WISATAWAN KORSEL - Wisatawan asal Korsel saat baru sampai di LIA, Minggu (6/8).

“Kuisioner ini penting untuk akan terus membenahi pelayanmengetahuiapakahmerekasenang an dan berupaya untuk memberiatau tidak berkunjung ke Lombok. kan yang terbaik,” ujarnya.

Ia berharap semua pelaku Nanti itu akan jadi bahan evaluasi, sehingga kita bisa ambil lang- usaha pariwisata dapat bersinergi untuk memberikan pelkah selanjutnya,” ujarnya.

Sementara itu, General Man- ayanan yang maksimal. Mengager Lombok International Airport ingat tidak semua bandara I Gusti Ngurah Ardita mengata- dapat melakukan penerbankan bahwa pihaknya akan terus gan langsung dari Korea.

“Untuk datangkan Korean Air mendukung upaya untuk mendatangkan wisatawan Korea ke ke Lombok itu sulit, tapi sekarang Lombok. Berbagai fasilitas pen- kita bisa. Meskipun masih chardukung telah disiapkan demi ken- ter, tapi setidaknya ini menjadi permulaan yang baik. Kedepanyamanan setiap wisatawan.

“Kami sangat mendukung ren- nya, kita harapkan bisa setiap cana Pemda untuk mendatangkan hari. Nanti kita lakukan evaluabanyak wisatawan Korsel. Kami si tetlebib dahulu,” ujarnya. (lin)

bagai tujuan wisata. Jadi wisatawan bisa melihat sekaligus belajar bagaimana suasana di pesantren yang ada di Lombok,” kata Pelaku Usaha Pariwisata asal Lombok Barat Muhammad Nur Ikhsan, di Mataram, Minggu (6/8).

Ia mengatakan bahwa potensi wisata halal di NTB sangat baik. Hanya perlu dimaksimalkan dan dipasarkan lebih gencar. Terlebih NTB sudh dilabelkan sebagai bumi seribu masjid. Sehingga sangat

pas untuk mengembangkan dan membuat paket wisata sesuai dengan label itu.

“Selain Ponpes, saya juga buat paket wisata untuk berkunjung ke masjid dan destinasi wisata religi lainnya. Wisatawan itu merasa senang saat diajak ke Ponpes,” ujarnya.

Nur Ikhsan bekerjasama dengan beberapa Ponpes yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Ia melakukan itu karena selama ini wisatawan

mendapatkan kesan yang baik saat berkunjung.

“Mereka belajar tentang budaya kita dan tentang kebiasaan-kebiasaan kita di Lombok. Mereka senang, terutama wisatawan mancanegara yang datang dari Eropa,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengajak wisatawan untuk mengunjungi sejumlah situs-situs bersejarah Islam di Lombok. Mulai dari Kompleks Islamic Center, Makam Loang Baloq

di Mataram, Masjid Kuno Bayan di Lombok Utara, hingga Makam Batulayar di kawasan Pantai Senggigi, Lombok Barat.

“Wisatawan juga kita ajak menginap di Pondok Pesantren. Mereka bisa merasakan langsung bagaimana kehidupan di Pondok Pesantren. Kegiatannya, bangun jam berapa, dan apa saja yang dikerjakan,” ujarnya. (lin)

Menulis Adalah Cara Mencari Tahu Sesuatu BAGI pecinta literasi, pasti sudah tidak asing dengan nama M. Aan Mansyur. Penulis asal Bone, Sulawesi Selatan ini menyempatkan diri untuk berkunjung ke Lombok dalam suatu urusan. Namun tidak lupa, ia bersua dengan beberapa pecinta literasi yang ada di Kota Mataram. Ia membagi pengalaman dan kisahnya serta hal-hal yang membuatnya ingin menulis. Menurutnya, menulis adalah proses mencari tahu sesuatu yang ingin ia ketahui.

“Saya menulis bukan kemudian saya tahu tentang banyak hal. Justru saya menulis karena ingin tahu sesuatu yang saya tidak tahu,” kata Pustakawan Katakerja ini.

Buku terakhir yang sebenarnya merupakan buku tahun 2008 yang diterbitkan kembali yaitu Cinta yang Marah. Buku ini tercipta berdasarkan keresahan dan kegelisahan Aan tentang kondisi Indonesia 11 tahun pascareformasi. Ia mempersembahkan buku itu sebagai bentuk perayaan kecil-kecilan untuk usia reformasi yang sudah memasuki usia belia.

Sebelum menulis buku itu, ia mencari referensi dan membaca banyak buku tentang reformasi dan apa saja yang ter-

jadi selama itu. Berdasarkan hasil penelusurannya, dimanamana dan dalam kondisi apapun selalu ada dua sisi atau dua kubu atau dua kutub besar. Sehingga ia tidak heran jika di zaman ini terjadi semacam polarisasi politik di Indonesia.

“Sebagai permisalan, orang yang panjang kepalanya pasti dadanya sempit. Sebaliknya orang yang kepalanya tidak panjang memiliki dada yang lapang.

Ini merupakan puisi berupa percakapan antara kepala dan dada. Jadi kepala harus panjang agar orang berpiki panjang dan dada harus lapang,” ujarnya.

Ia menggambarkan perjuangan reformasi yang belum usia melalui penggunaan bebeapa kata dan kalimat dalam puisinya. Misalnya penggunaan kata Aku dan penggunakan kata Kau dalam buku Cinta yang Marah.

Aku mewakili semangat reformasi dan hidup dalam kesulitan hingga saat ini. Sementara Kau mewakili suasana dan kesulitan yang dialami di masa ini.

“Sebenarnya ini merupakan puisi yang sangat politis. Tapi saya ingin puisi ini dapat dinikmati oleh remaja dan semua kalangan usia,” kata penulis buku Tidak Ada New York Hari Ini. Aan mengatakan bahwa

menulis puisi itu merupakan seni berpikir, bukan seni merangkai kata-kata indah. Menulis terlebih dahulu dilakukan dengan melakukan riset atau mengumpulkan infomasi. Menulis seperti menciptakan ruang sehingga penulis itu menemukan apa yang ia cari.

“Saya tidak memiliki tips khusus bagi temanteman yang ingin menulis. Karena menulis menurut saya tidak memiliki tips, tidak memiliki inspirasi.

Menulis itu karena ingin tahu kemudian mencari tahu,” tandasnya.

Diketahui bahwa Aan Mansyur telah menerbitkan beberapa buku sebelum buku Cinta yang Marah.

Diantaranya Melihat Api Bekerja, Lelaki Terakhir y a n g Mena-

ngi di Bumi, Tidak Ada New York Hari ini, Kukila, Aku Hendak Pindah Rumah, Sudahkah Kau Memeluk Dirimu Hari ini, TokohTokoh yang Melawan Kita dalam Satu Cerita, dan Kepalaku: Kantor Paling Sibuk di Dunia. (lin)

(Suara NTB/lin)

Lebih Dekat dengan Quraish Shihab

M.Aan Mansyur

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 7 Agustus 2017

Halaman 10

Membangun Lombok Barat Harus dengan Motto “Patut, Patuh, Patju.”

Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua STIE AMM Mataram) KABUPATEN Lombok Barat yang dahulunya merupakan salah satu dari tiga kabupaten di Pulau Lombok berdiri berdasarkan Undang-undang No. 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 122, Tambahan Lembaran Negara No. 1655). Namun dengan perkembangan pembangunan yang dinamis, Lombok Barat melahirkan dua kabupaten yang masing-masing meliputi Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara, sehingga luas wilayah dan jumlah penduduk dalam statistik tentu telah berubah dan berkurang.

Sebelum melahirkan dua pemerintahan, Lombok-Barat telah menetapkan jati dirinya yang diangkat dari kehidupan masyarakatnya sehari-hari, baik dari segi agama, kebu-

dayaan, dan juga adat-istiadatnya. Hal tersebut menjadikan suatu motto atau kesimpulan dari segala yang melatarbelakanginya yang disebut Patuh, Patut, Patju. Motto ini telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Lombok Barat dengan Perda No.3 Tahun 1970 yang disetujui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pemda 10/36/2.247 tanggal 16 Desember 1972, sehingga Lambang terpampang di kantor Bupati Lombok Barat di Giri Menang-Gerung. Hal ini juga tampak pada pakaian yang dikenakan oleh para PNS di lingkup Pemkab Lombok Barat.

Hal ini tentunya sangat membanggakan bagi masyarakat Lombok Barat yang telah memiliki falsafah pembangunan Patut, Patuh, Patju.

Sebab jika dilihat dari segi arti bahwa Patut artinya adalah baik, terpuji, dan hal yang tidak

berlebihan. Patuh artinya rukun, taat, damai, toleransi saling menghargai. Patju artinya rajin, giat, tidak mengenal putus asa. Oleh Pemerintah Daerah Lombok Barat, motto ini dijadikan sebagai falsafah pembangunan dan merupakan pedoman pembangunan Lombok Barat. Motto Patuh, Patut, Patju ini tidak diwariskan kepada anaknya yang telah dilahirkan yaitu Kota Mataram dan Lombok Utara.

Melihat keampuhan motto Patut, Patuh, Patju pada masa pemerintahan yang masih tersentralisasi di daerah seluruh Indonesia, motto ini telah banyak melahirkan ide-ide pembangunan. Seperti halnya gerakan kebersihan, gerakan melawan maling dan sebagainya. Bahkan gerakan kebersihan yang dikenal dengan gerakan jumat bersihpun telah diadopsi oleh Pemerintah Pusat

Jakarta yang menjadi Gerakan Jumat Bersih Nasional.

Walaupun pada saat itu semua kreativitas atau ide harus mengacu pada ketentuan pusat, tetapi justru motto Patut, patuh, Patju tumbuh dan berakar pada masyarakat di Lom-

bok Barat. Tetapi pada saat ini pemerintah daerah telah diberikan hak otonom, sehingga pemerintahan tidak lagi bersifat sentralisasi tetapi desentralisasi, dengannya maka kreativitas pemerintah akan berkembang sesuai dengan kemampuannya.

Aspek yang terdapat pada motto patut, patuh, patju ini adalah merupakan suatu kebiasaan, adat istiadat warga Lombok Barat utamanya suku Sasak, yang setiap hari di Jumat pagi selalu melakukan pembersihan rumah tangganya serta alat-alat salat Jumatnya. Apabila ditanyakan kepada mereka, tentu jawabnya adalah kebiasaan Papuq-Baloq kami (Kebiasaan nenek moyang kami).

Aspek-aspek kebudayaan atau adat istiadat inilah yang mengkristal lalu dibahasakan dengan bahasa Sasak dengan motto patut, patuh, patju dan motto ini dipertahankan sampai

sekarang sebagai acuan dan landasan pembangunan Lombok Barat yang sekaligus merupakan falsafah pembangunan Lombok Barat yang tidak lekang dipanasi dan tidak lapuk dihujani sehingga sungguh berbahagialah masyarakat Lombok Barat yang telah memilikinya.

Terkait dengan hal ini, para mahasiswa STIE AMM Mataram akan belajar mengenai keberhasilan pemerintah dan masyarakat Lombok Barat mengembangkan pembangunannya berlandaskan motto Patut, Patuh, Patju dengan cara menurunkan mereka di lapangan dalam rangka program Kuliah Kerja Lapangan (KKL).Sebanyak 286 mahasiswa rencananya akan memulai program KKL ini pada 14 Agustus 2017 sampai dengan 14 September 2017. Adapun lokasi KKL para mahasiswa STIE AMM Mataram terdiri

dari 11 Desa dan tiga Kelurahan yang meliputi: Desa Beleka, Babussalam, Dasan Tapen, Banyu Urip, Kebun Ayu, Gapuk, Tempos, Suka Makmur, Mesanggok, Giri Tembesi, dan Taman Ayu serta Kelurahan Dasan Geres, Gerung Utara dan Gerung Selatan.

Diharapkan kelak setelah mereka menyelesaikan studinya di STIE AMM Mataram, mereka akan dapat mencontoh atau paling tidak membandingkan apa yang dialaminya ketika menjalankan kuliah kerja lapangan di desa-desa yang berada di Lombok Barat.

Sebab segala materi yang diterima di bangku kuliah nantinya akan dibandingkan dengan keadaan nyata yang ada di lapangan, yang pada akhirnya para mahasiswa dapat menyimpulkan akan kebenaran dari hal-hal yang bersifat teoritis.(Bersambung)

Kerjasama Universitas Islam Negeri Mataram dengan Harian Suara NTB

Mahasiswa KKP UIN Mataram Bentuk Perpustakaan Diniyah Desa Gegerung

(Suara NTB/yon)

Aldi M. Bilal Arisandi (kanan) didampingi Kepala MTsMuallimin NW Pancor, H. Hamdan.

Santri MTs Muallimin NW Wakili NTB di Tingkat Nasional SALAH satu santri di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muallimin NW Pancor, Aldi M. Bilal Arisandi menjadi wakil NTB dalam Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) tingkat nasional di Yogyakarta. Event bergengsi itu akan berlangsung dari tanggal 7 hingga 12 Agustus mendatang.

Kepala MTs Muallimin NW Pancor, H. Hamdan, M.Pd, Sabtu (5/ 8), mengaku sangat bangga atas prestasi yang ditoreh oleh salah satu santrinya yang berhasil menjadi wakil NTB dalam Aksioma tingkat nasional. Sebelum lolos ke tingkat nasional, santrinya tersebut terlebih dahulu berhasil menjuarai event Aksioma tingkat madrasah, tingkat Kelompok Kerja Madrasah (KKM), tingkat kabupaten. Bahkan, terakhir menjadi juara tingkat provinsi.

H. Hamdan menyebut, keberhasilan salah satu santrinya melaju ke tingkat nasional itu dalam bidang mata lomba bulu tangkis. Pasalnya, bulu tangkis merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler bidang seni dan olahraga di MTs Muallimin NW Pancor. Lolosnya santrinya ke tingkat nasional, dikatakannya bukanlah yang pertama kali, melain di beberapa event bergengsi lainnya seperti KSM, juga sering mewakili NTB. Sementara, Aldi M. Bilal Arisandi yang menjadi wakil NTB dalam Ajang Kompetensi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) tahun ini sebelumnya tidak menyangka dirinya akan menjadi juara dalam seleksi tingkat provinsi NTB. Akan tetapi, santri kelahiran Labuhan Haji Kabupaten Lotim ini mengaku sikap optimis dan percaya diri menjadi salah satu modal yang ditanamkan pada dirinya dalam bersaing dengan perwakilan dari kabupaten/kota lainnya di NTB. (yon)

(Suara NTB/ist)

BERSAMA - Kepala SMPN 2 Lingsar Tajuddin bersama siswanya yang berprestasi.

SMPN 2 Lingsar Dulang Prestasi Level Lokal Hingga Nasional SISWA-siswi SMP 2 Lingsar mendulang banyak prestasi di berbagai level, mulai level kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Prestasi yang diraih di berbagai ajang, seperti OSN, O2SN dan FLS2N. Prestasi ini pun di bidang akademik dan non akademik. Terakhir siswa SMP tersebut memperoleh juara di ajang lokal yang diadakan oleh pihak LCC Narmada.

Kepala SMPN 2 Lingsar, Tajuddin ,S.Pd., dikonfirmasi Minggu (6/8) menyatakan, siswanya telah banyak prestasi di berbagai kejuaraan. “Prestasi banyak yang diraih siswa kami di level kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional,” jelasnya.

Selain O2SN, muridnya memperoleh prestasi di ajang OSN di bidang IPS bahkan berhasil juara 1 di level kabupaten lalu masuk mewakili Lobar di ajang yang sama di level provinsi. Sedangkan di bidang sains agak kurang prestasinya. Sementara di level nasional siswanya mampu masuk, di bidang olahraga dan ajang FLS2N dari seni membatik. “Yang masuk nasional itu di ajang FLS2N, membatik,” jelas Ketua Forum BPD Lobar ini.

Lebih jauh dikatakan, dari sisi jumlah murid sekolahnya tergolong banyak, karena total muridnya mencapai 1000 lebih, pada PPDB yang baru lalu pihak nya menerima sebanyak 9 kelas, sehingga total rombel sebanyak 28 rombongan belajar.

Kondisi sarana prasarana di sekolah, jelasnyam lengkap sehingga pihaknya tidak pernah mengusulkan ke pihak dinas.

Jumlah tenaga di sekolahnyasebanyak 81 orang terdiri dari 37 guru PNS, guru honor 51 orang ditambah tenaga tata usaha, sehingga totalnya 81 orang lebih. Ia menambahkan, saat ini pihaknya fokus meningkatkan prestasi siswa, selain itu menerapkan full day school melalui penerapan ekskul. (her)

Mataram (Suara NTB) Mahasiswa program Kuliah Kerja Partisipatif (KKP) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dituntut maksimal melakukan pengabdian di tengah masyarakat. Mereka juga diminta untuk peka terhadap segala persoalan dan kebutuhan masyarakat tempat lokasi KKP. Sadar tugas dan tanggung jawab pengabdian terhadap masyarakat, Kelompok 92 KKP UIN Mataram di Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, membentuk perpustakaan diniyah di desa setempat.

Kepada Suara NTB, Anggota Kelompok 92 KKP UIN Mataram, Safitri, mengungkapkan pihaknya dalam rangka membentuk Perpustakaan Diniyah kini sedang menggalang donasi dari berbagai kalangan berupa buku-buku bacaan, Alquran dan sumber ba-

caan lainnya, seperti majalah dan koran. Selanjutnya buku yang terkumpul dijadikan koleksi bacaan Perpustakaan Diniyah desa Gegerung. “Donasi dapat berupa buku Alquran, Iqra’, buku cerita, buku pengembangan diri, buku sejarah, buku dongeng anak-anak, buku Islami dan lain-lain,” tutur Safitri.

Dikatakan Safitri, Desa Gegerung merupakan desa baru hasil pemekaran dengan Desa Griya. Perpustkaan desa pun belum terbentuk. Padahal di tiap desa harus ada perpustakaan yang dapat dimanfaatkan warga desa untuk mencari berbagai sumber informasi melalui buku.

“Mari bantu kami untuk mewujudkan dan mencerdaskan generasi penerus bangsa untuk membaca buku dengan membuat Perpustakaan Diniyah di daerah Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat,

(Suara NTB/ist)

PENDIDIKAN DINIYAH - Anak-anak di Desa Gegerung sedang mengikuti pendidikan diniyah bersama mahasiswa KKP UIN Mataram.

NTB,” tegas Safitri.

Dilanjutkan Safitri, pihaknya merasa prihatin dengan minat baca masyarakat setempat. Akibat belum adanya perpustakaan, potensi anak-anak di sana menjadi tidak maksimal disalurkan.

Untuk itu, dirinya berharap pembentukan Perpustakaan

Diniyah Desa Gegerung dapat segera terwujud.

“Banyak cara kecil untuk meluaskan dunia anak-anak.

Cinta buku adalah yang terbaik dari segalanya. Untuk menanamkan pendidikan karakter sejak dini kepada anak-anak melalui membaca.

Pasalnya, tidak ada perada-

ban dan negara maju di dunia, kecuali masyarakatnya gemar membaca,” terangnya .

Selain menggalang donasi bahan bacaan, mahasiswa KKP juga menggalang bantuan berupa baju-baju layak pakai, paket perlengkapan sholat layak pakai berupa mukena, sarung, dan kerudung. Di samping donasi untuk rak buku. “Belum ada perpustakan di sini.

Makanya kita inisiatif untuk membuat perpustakan dan membagikan pakain layak pakai dan karena banyak musala di sini tapi jarang ada pakaian-pakaian salat hanya milik pribadi saja,” pungkasnya.

Kepala LP2M UIN Mataram M. Sobry mengapresiasi mahasiswa kelompok KKP yang telah mampu melihat dan menangkap serta memberi solusi atas tiap persoalan masyarakat di lokasi KKP masing-masing. (dys/*)

Duta Unram Juara Satu Tilawatil Qur’an Putri MTQMN XV Mataram (Suara NTB) Pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional (MTQMN) XV tahun 2017 di Malang, Universitas Mataram (Unram) mencatatkan hasil gemilang. Duta Unram meraih juara I pada kategori Tilawatil Qur’an Putri atas nama Suci Indahyati. Suci Indahyati mengalahkan Reni dari Universitas Djuanda di posisi kedua dan Meri Rahmadani dari Universitas Negeri Padang di posisi ketiga.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unram H. Muhammad Natsir mengaku bangga dengan raihan Unram di ajang bergengsi tingkat nasional itu. Juara ini jua sekaligus membuktikan kualitas Unram di tingkat nasional.

Dituturkan Natsir, Unram di ajang ini mengirim 21 kafilah. Ke 21 kafilah tersebut bertanding pada 13 mata lomba yang dilombakan pada MTQMN tahun ini dan diikuti 2.500 peserta berasal dari 251 PTN/PTS yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Di awal keikutsertaan Unram pada MTQMN XV 2017 ini, kafilah Unram sangat optimis dapat memberikan hasil terbaiknya bagi kampus.

Ditambahkan, pelaksanaan MTQN guna mewujudkan salah satu tujuan Pendidikan Nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Sisdiknas), adalah untuk mencetak manusia Indonesia yang berilmu pengetahuan, beriman, bertakwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, disiplin, sehat jasmani dan rohani.

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, tidak cukup hanya dititiktekankan pada aspek jasmani dan intelektualnya, namun juga harus menggarap sisi mentalspiritualnya, mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi.

Diakui, mahasiswa sebagai generasi penerus masa depan bangsa, merupakan sumber daya manusia yang perlu ditempa secara baik dan serius, tidak hanya sebatas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi semata, akan tetapi juga pengembangan karakter dan kepribadiannya.

Terkait dengan itu, perlu dikembangkan kegiatan bina mental-spiritual mahasiswa

yang variatif, sebagai upaya meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus pemahaman dan penghayatan mereka terhadap kandungan Kitab Suci Al-Qur’an.Melalui kegiatan semacam ini, tujuan Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Sisdiknas di atas insya Allah dapat diwujudkan, yakni mencetak sarjana yang berkepribadian luhur, kompetitif, dan memiliki kecerdasan holistik. (dys)

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Mahasiswa Unram yang mengikuti MTQMN XV 2017 di Malang Jawa Timur pose bersama usai meraih juara di event yang diikuti mahasiswa se Indonesia ini.

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 7 Agustus 2017

Dompu Sabet Juara Umum Kejurda Tarung Derajat Mataram (Suara NTB) Diperkuat sebanyak 14 atlet, kontingen tarung derajat asal Kabupaten Dompu sukses tampil sebagai juara umum setelah meraih medali emas terbanyak di Kejurda Tarung Derajat Remaja Piala Gubernur NTB, di Gelanggang Pemuda Mataram, Minggu (6/8).

Ketua Panitia Pertandingan, Dedy Noor Cholish melaporkan bahwa kontingen Kabupaten Dompu meraih enam keping medali emas, tiga perak dan tiga perunggu. Selanjutnya peringkat kedua diraih oleh Sumbawa setelah mengoleksi tiga emas dan tiga perunggu, kemudian Kota Mataram diperingkat ketiga dengan meraih satu medali emas, lima perak dan satu perunggu.

“Dengan meraih medali emas terbanyak (enam medali emasred) maka juara umum diraih oleh Kabupaten Dompu,” ucap Ketua Umum Pengprov Kodrat NTB, H. Ahmad Rusni dalam sembutannya diacara penutupan Kejurda tarung derajat remaja NTB. Setelah dinyatakan sebagai peraih medali emas terbanyak,

Kontingen Dompu menerima piala bergilir Gubernur NTB yang diserahkan secara simbolis oleh Ketua Umum Kodrat NTB, H. Ahmad Rusni.

Dalam sambutannya, Rusni mengucapkan selamat atas atlet-atlet peraih medali emas di Kejurda tersebut. Dikatakan Rusni, seluruh atlet peraih medali emas di event itu akan dikirim mewakili NTB di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) yang akan berlangsung di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 10-21 September 2017.

“Meskipun hanya tujuh atlet yang dijatahkan oleh Dispora NTB untuk mengikuti Popnas, namun kami (Kodrat NTB-red) akan mengirim 11 atlet di Popnas 2017,” ucapnya.

Sebelas atlet yang akan dikirim ke Popnas 2017 nanti sesuai jumlah kelas yang dipertandingkan di Kejurda tersebut.

Dalam hal ini sebanyak sebelas atlet yang meraih medali emas di sebelas kelas yang dipertandingkan di kejurda itu akan mewakili NTB di Popnas 2017.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa Kejurda yang memperebutkan Piala Gubernur NTB itu diikuti sebanyak 84 atlet dari kabupaten/kota di NTB, kecuali Kabupaten Lombok Utara (KLU) tidak ikut.

Kejuaraan itu mempertandingkan 11 kelas terdiri dari enam kelas putra dan lima kelas putri. Bagi atlet yang keluar sebagai juara akan dikirim ke Popnas. (fan)

(Suara NTB/fan)

TENDANGAN - Atlet tarung derajat asal Dompu, Satriawan Derajat (kanan) melepaskan tendangan ke arah kepala lawannya, Samsul Rizal asal Loteng, di laga final kelas 49,1-53 Kilogram putra Kejurda Tarung Derajat Remaja “Piala Gubernur NTB Cup”, di Gelanggang Pemuda Mataram, Minggu ( 6/8).

Karate akan Kirim Enam Atlet ke Popnas 2017 Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga karate siap menurunkan sejumlah atlet terbaiknya di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), 10-21 September 2017. Mereka akan mengirim enam atlet andalan, yakni empat atlet putra dan dua atlet putri.

Pelatih Karate NTB, Muhibit Tobirin yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Minggu (6/8) mengatakan keenam atlet yang akan di kirim ke ajang multi event tingkat pelajar nasional itu terdiri empat atlet putra dan dua putri.

“Kita sudah siapkan enam

atlet ke Popnas yakni empat atlet putra dan dua atlet putri,” ucapnya.

Dikatakannya, empat atlet putranya adalah Faqih Qaromi di kelas -76 Kg, M. Renaldi Setiawan (-61 kg), Rian Ramdani (-55 Kg) dan M. Ricky Rahman (-50 Kg).

Sementara dua atlet putrinya yakni Abira Nadirasi di kelas -48 Kg) dan Kartika Eginia (-

SALON Al Beauty Salon & Spa,promo : pkt full body treatment terlaris ONE DAY SPA(13 trtment) hny 250rb free fc antiaging 135rb,pkt plangsing(fc strika wjah+akupuntur prut)hny 175rb,smoothing spa free msker rmbt stlh 3hr, Jl.Pancaka No.5, Kr.Medain,Hp: 081907050543

SALON SYAFIRA SALON MUSLIMAH Salon & Spa Menerima: Paket Pengantin, perawatan pengantin, make up wisuda, SPA, Prawatn Kutu, Totok Guasa, totok aura, V SPA, totok payudara, totok langsing Jl. Pendidikan No. 11 Mataram telp. 0370636344, 08180373677 AYSHA SALON AND BODY TREATMENT, mlyani: prwatan rmbt&kulit, opening trial facial treatment by eternal beauty,mngatasi: wjah kriput,mnghlngkn bkas jrwat mncrahkan wjah,mnghlngkn flek, alamat : jl. dr. soetomo ,kr. baru, mtr, hp : 087800106674/082147428836 AMYRALD SALON & SPA,mlyani prwtan khusus wjah,rmbt &bdan.Promo smoothing 100300rb,Facial whitening+ozone+totok aura (2jam)125rb, mngtasi kulit brjrwat,flek &mncrhkan kulit,make-up wisuda 150rb,lulur+massage+sauna 85rb, jl.swasembada 11c, kekalik jaya, hub.085239056182 (lidya)

59 Kg).

Dikatakannya, keenam atlet itu diambil dari hasil seleksi daerah (Selekda) yang digelar FORKI NTB di Mataram belum lama ini. Dari 80 atlet yang ambil bagian di Selekda terpilih enam atlet terbaik. “Keenam atlet itu pernah meraih medali di kejuaraan tingkat nasional.

Selain itu ada satu atlet peraih medali emas di kejuaraan dunia yakni Faqih Qaromi.”

Meski pernah meraih medali emas di kancah nasional maupun internasional nasional, namun Muhibit belum berani sesumbar.

Pasalnya dia tidak ingin terlalu cepat membebani atletnya dengan target medali emas.

Dalam hal ini Muhibit ingin fokus dulu pada persiapan atletnya. Diakuinya saat ini keenam atletnya sudah menjalani latihan terpusat di dua tempat di Kota Mataram.

Lokasi latihannya di Gelanggang Pemuda Mataram dan di Aula Korem (Komandan Koramil) 162/Wira Bhakti (WB).

“Sekarang persiapan atlet kami sudah berjalan. Latihan full hari kecuali hari Sabtu libur,” jelasnya. (fan)

SALON

SALON

Vmel Griya Manten & Salon, mnrm prwtan rmbut,kulit &tubuh,Rias pngantin&wisuda, mnyediakn pnywaan bju pngntn &bju adat ank,tersedia pkt pernikahan,Promo ramadhan :smoothing disc.30%, Jl Bungkarno N0.99 Pagutan,Hp:087765029666

Yanti Salon & Spa menerima : prwtan wajah & rambut, SPA pkt I : body mssage,Body Scrub,Totok wjah =80rb, SPA pkt II : body mssage,body scrub,totok wjah,Ratus Vagina : 105rb, Jl.BungKarno,Kr.genteng, tlp. 081917913809

TWIN’S SALON, Paket Perawatan Trjangkau : Pkt 1 = Facial + totok wajh + Crmbath + Catok vit (40rb),Pkt 2=Crmbath+Massage + Lulur + facial+Totok Wajah + Ctok + Mskr Bdan +ratus Vagina (100rb), dan Masih Bnyk Lagi Pkt Trjangkau Lainnya, Hub: 087 765860889/085937064233, jl.Salak Gg II No.5, Tohpati LKP YUNI SALON Promo Krsus Kilat Unt Smua Prgrm Bljr Hy 1 Bln Anda Siap Bekerja dan Buka Usha Salon.

Berminat Hub. YUNI SALON. Jl. Dr. Sutomo No. 18 Krg Bru Mtrm. Hp: 087865155031/ 081236448081 Quen Shi Salon & Day Spa Menerima:Cream Bath, Hair mask, Colouring, Smoothing, Body Masage, Body Scrub, Body Mask, Milk Bath, Ear Candle, Mani & pedi cure, Ratus, Sauna & Facial, disc. 30% smooting & Rebonding . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081917388443 Rcsm Youfo MTR salon Spa Muslimah, Prm Lbra:gratis cutting hair u/rbondng & smoothing.Prwtan Spa,facial,Creambath,Galvanic Spa.Facial Free Massage tgn&kaki mlai dr 65rb.Jl Kertanegara Btn Palm Indah I,Blkang Apotek Panjitilar. FB&IG:Youfo Mataram. WA: 087765893848

RINA SALON,melayani : Rias Pngntn,kursus make-up & sanggul,ptng rmbut & kriting, Pnywaan pkaian adat ank-ank&dwsa, sewa mobil antik,&dekorasi.jl.jndrl sudirman Gg.Jawa No.1,Rembiga-Mtr,087855311441(Hj.Ninik Ridwan) KITA-KITA SALON & SPA, Prmo:Mnrik Smoothing Colour hnya Rp 100-400rb, Ombre/Highlight Rp 75-250rb, Make Up Wisuda+Hair Do Rp 150rb, Jl. Arya Bnjar Gtas, Bagek Kembar Tanjung Krng Sekarbela, Hub. 081917347453, Pin BB D34158D4 SALON DEWA-DEWI,menerima: Rias Pengantin Bali, Agung&Modifikasi,Pkt Prewed dgh harga trjngkau. Menerima Prwatan wajah & rambut. Hub: Rika (081917965628)jl.Teleq raya no.26 Kr.bedil, FB:DewaDewi Payas Bali Mataram, IG :Rika_Pratistha

Kerja Keras Berbuah Manis ATLET tarung derajat asal Dompu, Satriawan Derajat (17) berhasil keluar sebagai petarung terbaik di Kejurda Tarung Derajat Remaja yang berakhir di Gelanggang Pemuda Mataram, Minggu (6/8). Siswa SMK Negeri 1 Dompu itu berhasil menjuarai kelas 49,1-53 Kilogram (Kg) putra setelah me-

LOWONGAN DIBUTUHKAN SEGERA PEMBANTU RUMAH TANGGA (PRT) DIUTAMAKAN YANG BELUM MENIKAH , MAU TINGGAL DI DALAM, GAJI+THR. HUBUNGI BPK ADI (081917109080) DIBUTUHKAN TENAGA AHLI UNTUK MENJAHIT SEGALA JENIS TAS (YANG SEKEDAR BISA MENJAHIT AKAN DIBIMBING LAGI) ALAMAT : JL.JENDRAL SUDIRMAN,BTN KOREM, BLOK A NO.1 ,HUB. MOH.GHAZALI, HP : 081 917 267 007

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR6689CP NOKA/NOSIN : MH3SG3120GK061316/ G3E4E-0110603 AN. NI LUH AYU MANIK MEKAR SATITI PUTRI HILANG DISEKITAR PELABUHAN LEMBAR HILANG STNK R2 YAMAHA NOPOL EA3150YA NOKA/NOSIN : MH32BJ001DJ243757/2BJ-243865 NO. BPKB . K-08693549 AN. NURFIATUN RAHMI HILANG DISEKITAR JL. LINGKAR SELATAN HILANG STNK R2 HONDA DR2165BK NOKA/NOSIN : MH1JBC21X9K021004/ JBC2E1026585 AN. SILVY SUARNIATI HILANG DISEKITAR BTN BUMI GORA PERMAI MENUJU UDAYANA MATARAM

(Suara NTB/fan)

Satriawan Derajat mukul jatuh lawannya, Samsul Rizal dari SMA Daru Muhajirin, Lombok Tengah (Loteng).

Dewan Juri, Dedy Noor Cholish menghentikan pertandingan setelah peraih medali perak Popnas 2015 itu berhasil menendang jatul lawannya berkali-kali.

“Pertandingan dihentikan karena lawan Satriawan tidak melakukan perlawanan yang seimbang,” ucap Dedy.

Satriawan Dearajat yang diwawancara Suara NTB usai keluar sebagai juara merasa senang dengan kemenangannya. Dia merasa kerja kerasnya dalam menjalani latihan bertahuntahun bisa berbuah manis.

Menurutnya, perjuangannya meraih medali emas di event itu tidak mudah. Banyak hal yang sudah dilewatinya selama mengasah kemampuan. Usia kecil dan masa remajanya habis untuk mengasah kemampuan di olahra-

LOWONGAN Perusahaan Farmacy membutuhkn: Salesman TO/ Kanvas dgn syrt:Pria max 30th,pendidikan min.SMA, pnglman min.1thn, mnguasai area lombok(TO), P.Sumbawa (Kanvas),mmliki sim C(TO), Krm lmran: PT.Lenko Surya Perkasa,Jl.Ry Sandik No.19, 081915726592 PATRA SALON membutuhkan kryawan, yg blum berpngalman siap d training, diutamakan yang belum menikah, hub : 087864337006, jl. swakarya No.21 A kekalik-sekarbela.

AMYRALD SALON membutuhkan karyawan yang professional/berpengalaman, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras & mau ditarget. gaji 1-2jt/bln.Hp 085239056182/jl. swasembada 11 c, kekalik jaya.

DIBTHKAN Kryawati untk Salon Kecantikan.Diutamakan yg Mnguasai Smua Prwtan Rambut dan Kulit.

Brpngalaman Mnimal 1 Thn dibidangnya. Brpnampilan Mnarik usia 18-30 Thn dan Mmiliki Kndraan Sndiri. Berminat hub. Yuni Salon Jl. dr.

Stomo No. 18 Krg. Baru, Mtrm. HP : 087865155031 DIBUTUHKAN SEGERA TERAPIS SALON, SUDAH BERPENGALAMAN DIBIDANG SALON KECANTIKAN DAN TREATMENT, BELUM MENIKAH, UNTUK DITEMPATKAN DI INA PARISKA SALON CAB. MATARAM, LAMARAN DIKIRIM KE INA PARISKA SALON, JL. MAJAPAHIT NO. 31 B-C MATARAM DIBUTUHKAN SEGERA ADMIN, KASIR, WAITERS, KIRIM LAMARAN LANGSUNG KE LUMBUNG RESTO EPICENTRUM MALL LT. 2 DICARI SEGERA SOPIR PRIA/WNT, BAWA SIM & KTP LOMBOK TAKSI JL. KOPERASI NO.102 MATARAM HUB. 087865493799.

ga tarung derajat.

“Saya menggeluti olahraga tarung derajat cukup lama.

Sejak usia 5 tahun saya sudah berlatih keras, dan saya bangga bisa berprestasi,” ucapnya.

Satriawan mengenal olahraga tarung derajat lewat ayahnya yang merupakan mantan atlet tarung NTB di tahun 2000-an. Prestasi Satriawan dimulai sejak duduk di bangku SMP dengan meraih medali emas di Kejurda Tarung Derajat remaja di Mataram tahun 2012.

Selain berpretasi di tingkat regional NTB, Satriawan juga pernah meraih medali perak di Popnas 2015. Prestasinya itu bisa diraih berkat dukungan kedua orang tuannya, Sukriawan-Rosdiana.

Setelah sukses di event pelajar nasional, atlet kelahiran 20 September tahun 2000 ini mendapat perhatian serius dari pihak SMK Negeri 1 Dompu.

Pihak SMK N 1 Dompu mendukung dana pembinaan bagi Satriawan, sehingga siswa kelas tiga SMK 1 Dompu ini tetap berlatih keras guna meningkatkan kualitas tandingnya.

Hasilnya, dia berhasil mengharumkan nama sekolah dan daerah di kejurda memperebutkan Piala Gubernur NTB. Prestasi Satriawan juga dipuji oleh Ketua Umum Pengprov Kodrat NTB, H. Ahmad Rusni. Rusni menilai Satriawan sebagai atlet tarung derajat pelajar terbaik di kejurda tingkat pelajar. Karena mampu menunjukan teknik tanding di atas kemampuan rata-rata.

“Dia punya kecepatan teknik dan daya inteligensi yang baik dalam bertanding.

Saya harapkan dia bisa mengharumkan nama NTB di Popnas 2017,” ujar Rusni. (fan)

RUPA-RUPA DAPUR BU’ANI mnydiakan ayam rumpak,ceker balado,pkt mkan siang mulai 12rb,aneka mcam sambal,u/delivery free ongkir mtrm&sktrnya,Jl.Masjid Al-Muttaqien no.26 Dasan Agung,tlp.087864657127

RUPA-RUPA PURI MAMA, Menyewakan Toyota Hiace, muat hingga 16 Orang dengan supir,penyewaan bisa disewa terpisah, bisa armadanya saja, Informasi penyewaan, Hub : 082266194177 GameHouse: MELAYANI PENGISIAN GAME PC/LAPTOP (GAME SELALU UPDATE), SERVICE PC/LAPTOP, RAKIT PC GAMING, DAN MAINTENANCE PC/ LAPTOP. JL. PENDIDIKAN NO. 2 (UTARA KAMPUS AMM) HP. 085858403130 Airlangga Fotocopy Menerima: Foto Copy, Print, Jilid Skripsi, Jilid Spiral, Jilid Buku, Laminating dan Menyediakan alat tulis kantor, alatalat listrik, pulsa DLL. . Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 V Laundry Menerima: cuci setrika, cuci karpet, cuci boneka,cuci gorden, cuci tas + sepatu DLL. Alamat. JL. Airlangga No. 30 Gomong HP. 081803740769 Allea Galeri, galeri fashion menyediakan Kain Tenun, Kain Songket dan menerima Jahit Busana, Lokasi : Jalan Swasembada , Hp : 081907000477, WA : 08194111079, PIN BBM :d6e340dc

SUARA NTB

Senin, 7 Agustus 2017

Halaman 12

RUKO - VILA - KOST

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar, Haris Mahtul Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Ahmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, Atanasius Rony Fernandez, Linggauni, Wahyu Widiantoro, Akhmad Hiswandi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi. Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur : Rusliadi, Yoni Ariadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 20.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 30.000/mmk. Display F/C : Rp 35.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 20.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 15.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 500.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 350.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 85.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 90.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 5.000. Terbit 6 kali se-minggu.

Penerbit: PT SUARA NTB PERS. Percetakan PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Senin, 7 Agustus 2017

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

OPINI

SUARA NTB Senin, 7 Agustus 2017

Memulai dari Pasar Tradisional PASAR tradisional adalah salah satu sentra aktivitas ekonomi yang seringkali diabaikan nilai pentingnya. Padahal, pasar tradisional merupakan tempat berhimpunnya aktivitas ekonomi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan sosial – khususnya lapisan sosial terbawah.

Pasar tradisional memiliki karakteristik khas, dimana hampir ada banyak lapisan sosial terlibat dalam aktivitasnya. Hal inilah yang membuatnya berbeda dengan pasar atau pusat perbelanjaan modern. Di pusat perbelanjaan modern, jarang kita jumpai pelaku ekonomi kecil yang sedang menjajakan barangnya. Biasanya, mereka yang berjualan di pusat perbelanjaan modern adalah mereka yang memiliki modal besar, yang biasanya berasal dari lapisan ekonomi mapan.

Pasar tradisional tidak demikian. Di dalamnya, terdapat begitu banyak warga kurang mampu yang melakukan aktivitas ekonomi. Mereka mencari nafkah dari berjualan ataupun sekedar menjajakan jasa di pasar tradisional. Tata kelola pasar tradisional akan menentukan apakah mereka bisa meraih keuntungan yang besar atau biasa-biasa saja.

Dengan kata lain, mengabaikan pasar tradisional adalah juga mengabaikan nasib para pemilik usaha kecil tersebut. Sebaliknya, memperbaiki tata kelola pasar tradisional secara otomatis juga akan memberikan dampak yang baik terhadap nasib mereka.

Sayangnya, pasar tradisional kita memang sering diperlakukan seperti namanya. Tata kelolanya juga seringkali tidak modern, melainkan ala kadarnya. Tidak heran jika berbagai cap buruk melekat di pasar tradisional kita. Mulai dari jorok, kumuh, bau, hingga sarat dengan pungutan liar dan tidak aman.

Namun, kita masih bisa bersyukur karena di tengah begitu banyaknya cap buruk yang lekat dengannya, Pasar Tradisional masih bisa menghimpun pembeli dalam jumlah yang signifikan. Tidak ada pasar tradisional yang sepi dari pembeli meski jam operasionalnya tidak sepanjang pasar atau pusat perbelanjaan modern.

Terungkapnya praktik dugaan pungli di Pasar Sayang-Sayang, Kota Mataram, memberikan indikasi lain, bahwa ada uang dalam jumlah besar yang beredar di setiap pasar tradisional kita. Uang ini, jika benar alirannya, seharusnya bisa ikut menyehatkan keuangan daerah. Namun, jika hanya dinikmati segelintir orang rakus, tentu hanya akan melahirkan beban bagi para pemilik usaha dan pelaku ekonomi di pasar tradisional.

Pengungkapan dugaan pungli tersebut seharusnya juga dijadikan momentum untuk membenahi tata kelola pasar tradisional di Kota Mataram dan daerah-daerah lainnya. Jika satu pasar tradisional ada praktik semacam itu, besar kemungkinan praktik serupa juga terjadi di pasar tradisional di daerah lainnya.

Pungli hanya satu dari sederet persoalan besar yang membuat pasar tradisional kita tidak tumbuh dengan baik. Jika persoalan-persoalan ini dibedah, lalu diterapkan kebijakan untuk menguraikannya, maka bukan tidak mungkin pasar tradisional kita bisa mengimpun pembeli dalam jumlah yang jauh lebih besar dari saat ini.

Jika pasar tradisional bisa menjadi tempat transaksi ekonomi yang nyaman, aman dan menawarkan produk yang higienis dan berkualitas, maka bukan tidak mungkin, ekonomi kita akan membaik. Saat ini, pemerintah daerah seringkali membanggakan gelembung pertumbuhan ekonomi yang seolah besar, namun isinya sesungguhnya hanya udara.

Membenahi pasar tradisional bisa menjadi salah satu strategi untuk membuat gelembung itu terisi dengan substansi. Membuat keuntungan dan pertumbuhan tidak lagi hanya dinikmati oleh segelintir elit di puncak piramida ekonomi kita. Namun, juga untuk mereka yang berada di lapis bawah. Dengan mengalirkan keuntungan secara merata, kekuatan dari pertumbuhan ekonomi akan lebih terasa dan terisi. Semua perubahan itu, bisa dimulai dari sini. Dari pasar tradisional kita sendiri. (*)

Halaman 14

Pekik ‘Merdeka !’di Era Keterbukaan Informasi ERDEKA atau Mati’, ‘Hidup Terjajah atau Mati Syahid’, ‘Pejuang atau Pengkhianat’. Ini adalah padanan anonim yang paling sering kita dengar bahkan kita baca dalam lintasan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kata-kata itu, kalau diucapkan di era Indonesia kekinian.

Maka, hampir sebagian orang akan berbeda ‘rasa’. Seperti hambar dan hampir kehilangan makna. Tergerus oleh kemajuan. Kemajuan zaman yang tidak serta merta berarti kemajuan kesejahteraan.

Pekik ‘Merdeka” itu Pekik ‘Kesejahteraan’ Dulu, informasi perjuangan kemerdekaan hanya bisa disuarakan dari mulut ke mulut. Dari telik sandi ke telik sandi. Dari kurir ke kurir.

Dari surat kabar dan radio, yang paling canggih. Media cetak dan elektronik di jaman perjuangan kemerdekaan pun tidak semerdeka saat ini. Tapi pekik ‘merdeka’ itu menggema ke seantero jagad nusantara.

Bukan hanya mengangkasa. Namun juga berdetak dan berdegup kencang seiring detak jantung para founding father bangsa, para pejuang, para kiyai dari pesantren ke pesantren bahkan di kalangan rakyat biasa.

Pada Frekwensi yang sama dan nada harmonis seiring seirama. Indonesia Merdeka !!!.

Pekik ‘merdeka’ itu adalah pekik ‘kesejahteraan’. Informasi kemerdakaan saat itu menjadi milik semua orang, semua bangsa Indonesia. Pekik kegembiraan karena sesaat lagi semua potensi bangsa ini akan berdaya. Pekik keharuan karena bangsa ini tidak lagi imperior di bawah bangsa lainnya. Pekik ‘merdeka’ itu adalah pekik terlepasnya belenggu dan kebuntuan melahirkan ide, gagasan dan pemikiran menjadi bangsa yang besar, bermartabat dan maju. Adakah pekik itu, masih kita rasakan setelah 72 tahun Indonesia Merdeka ? ataukah pekik itu hanya berhenti pada slogan ‘NKRI Harga Mati’ yang mungkin saja tinggal TNI kita saja yang masih setia menggenggamnya.

Kemerdekaan atas Hak Informasi Pekik ‘merdeka’ itu adalah perwujudan hak azasi manusia. Un-

Oleh:

Najamuddin Amy, S.Sos.,MM

(Wakil Ketua Komisi Informasi NTB, Founder Actioner Indonesia Mahasiswa Doktoral PSDM Universitas Airlangga Surabaya) dang-Undang Dasar 1945 memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiaban dasar kita sebagai warga negara.

Terdapat 46 hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945. Secara lebih khusus pada Pasal 28F UUD 1945 – Hak warga negara untuk berkomunikasi. Warga negara berhak untuk berkomunikasi satu sama lain dengan berbagai moda dan bertukar informasi.

Pasal 28F UUD 1945 – Hak warga negara atas informasi. Untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, warga negara berhak untuk meperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Secara lebih tegas hak dalam Pasal 14 Undangundang Nomor 39 Tahun 1999. dinyatakan bahwa (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Bisa saja secara konstitusi, regulasi tentang implementasi hak atas informasi itu telah dipenuhi. Namun, implementasi keterbukaan informasi publik di 72 Tahun Indonesia Merdeka ini haruslah berwujud pada kesejahteraan informasi bagi rakyatnya.

Keterbukaan Informasi mendorong kesejahteraan Progress dari Open Government Indonesia(OGI) menyebutkan bahwa keterbukaan informasi adalah dasar pemerintah yang modern dan merupakan kunci untuk membuka potensi negara Indonesia di bidang ekonomi, layanan publik dan inovasi menuju negara yang progresif, adil dan sejahtera. Hadirnya, UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik menjadi babak baru yang lebih nyata. Apalagi, puncak perjalanan sejarah keterbukaan informasi ditandai dengan bergabungnya

Pemerintah Indonesia menjadi salah satu perintis gerakan global Open Government Partnership (OGP) pada 20 September 2011, dan kemudian diluncurkan gerakan OGP Indonesia pada Januari 2012.

Tangga tertinggi dari transparansi informasi diwakili oleh Gerakan OGP (Open Government Partneship) yakni ditandai dengan keterbukaan informasi yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan. Perpektif transparansi informasi jenis ini mengandalkan kepada badan publik khususnya pemerintah untuk memiliki kesadaran penuh untuk membuka informasi publik secara proaktif tanpa harus terlebih dahulu diminta oleh warga masyarakat.

Informasi publik itu adalah pekik ‘merdeka’ Tingkat kesadaran badan publikdalam makna sesungguhnya bukan lagi sebagai beban namun lebih kepada kewajiban sesuai dengan perintah undang-undang. Tidak ada lagi kekhawatiran berlebih jikalau informasi publik dibuka akan merugikan pejabatnya atau badan publiknya karena pedoman dalam pelayanan informasi publik pun telah dilengkapi sampai pada peraturan di bawahnya. Begitu pula masyarakat, sejatinya mereka mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara sesuai yang diatur dalam UUD 1945. Sejatinya, jikalau rakyat telah memahami hak dan kewajibannya akan bermuara menjadi kekuatan partisipasi, sedangkan badan publik pun melaksanakan kewajibannya sebagai wujud transparansi. Maka perpaduan antara partisipasi dan transparansi tersebut akan menghasilkan rasa saling percaya (trust). Dengan trust yang terjaga maka kesejahteraan akan teraih.

Implementasi keterbukaan informasi publik menjadi parameter handal untuk menguji transparansi dan partisipasi itu sendiri.

Bangsa ini akan sejahtera jika-

lau keterbukaan terjadi antara seluruh elemen bangsa ini. Jika para pemimpin dan pemimpin daerah jujur pada rakyatnya, apabila para politisi mau terbuka, para birokrat lurus dan sungguh-sungguh pada pengabdiannya. Para pengajar fokus mendidik anak-anak bangsa.

Jika seluruh stakeholders bangsa ini ini berjuang dengan penuh kesungguhan mengoptimalkan seluruh potensi bangsa lahir bathin mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Mengedepankan politik kebangsaan bukan lagi berbicara kelompok dan kepentingan.

Bukankah pekik ‘merdeka’ kita semakin parau dan kehilangan makna? Bukankah para veteran, jompo, bahkan ‘gelandangan bangsa’ dan mereka yang berada di pinggiran kota dan garis perbatasan lebih kuat pekikan ‘merdeka’ karena mereka terlantar, lapar dan tidak terurus ?. mungkin mereka hanya bisa bangga karena kepalanya masih mendongak menatap sang Merah Putih Berkibar di angkasa.

Tapi mereka tak bisa lagi mendengar biola lagu kebangsaan mengiringinya. Karena telinga mereka tak lagi mendengar informasi cita-cita kemerdekaan itu. Tiada informasi pembangunan itu. Tak ada informasi publik di sekitar mereka. Karena pejabat-pejabat publik sedang sibuk berupacara dan bersendau gurau. Entahlah. Dirgahayu Indonesia Kita, 72 Tahun sudah Kita Merdeka. Tapi Kemerdekaan Hak Informasi Publik masih harus terus diperjuangkan. Ayo..Buka Informasi Publik, Hak Anda Untuk Tahu.

‘Merdeka!!!’.(An10)

Dana menganggur Rp 3,4 triliun, Pemda di NTB terancam kena pemotongan DAU ‘’Penyakit’’ rutin yang tak pernah ada solusi

*** Diduga ada praktik ijon pengadaan proyek di Mataram

RADIO

Harus diusut tuntas

***

RADIO

SUARA NTB

Senin, 7 Agustus 2017

Miskin, 55,94 Persen Petani di NTB Mataram (Suara NTB) Dari data 16,02 persen atau 786.580 orang penduduk miskin di NTB sesuai rilis BPS September 2016, penduduk miskin didominasi masyarakat yang bekerja di sektor pertanian atau petani. Dimana, sekitar 55,94 persen merupakan petani.

Hal tersebutdiungkapkan Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si menjawab pertanyaan sejumlah fraksi-fraksi di DPRD NTB, pekan kemarin. Sejumlah fraksi dewan seperti Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Kebangkita Bangsa (PKB) menanyakan mengenai persentase komunitas dan later belakang masyakat miskin yang berjumlah 786.580 orang.

Wagub memaparkan, persentase masyarakat miskin paling banyak dari kalangan petani mencapai 55,94

persen. Kemudian nelayan 3,01 persen, masyarakat pinggir hutan 0,83 persen, buruh dari berbagai sektor 11,46 persen dan sisanya 28,76 persen di sektor lainnya. Jika dihitung, jumlah petani yang miskin sekitar 430.020 orang lebih, nelayan 23.676 orang lebih, masyarakat pinggir hutan 6.528 orang lebih, buruh 90.142 orang lebih, sektor lainnya 226.220 orang lebih.

Sejumlah fraksi Dewan juga mempertanyakan porsi anggaran untuk pertanian dan kelautan yang tidak istimewa di dalam strategi pengentasan kemiskinan. Ketua tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NTB ini menjelaskan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor dominan yang mendapat alokasi besar dalam struktur APBD NTB.

Pendidikan Berimbang dan Pesona Pulau Seribu Masjid Dari Hal. 1 Sebelumnya pada pagi hari, Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan Gubernur NTB dua periode itu, telah menghadiri undangan menjadi penceramah pada acara Tablig Akbar di Lapangan 50 Kabupaten Batubara. Di Masjid Al Bakri Asahan, kehadiran TGB telah dinantikan oleh ratusan jemaah dan masyarakat di sekitar masjid tersebut.

Dalam tausyiahnya, TGB tidak hanya mengupas betapa pendidikan sangat penting bagi peningkatan kualitas daya saing dan peradaban suatu bangsa. ‘’Cinta ilmu dan pendidikan adalah jendela masa depan, ujarnya. Karenanya, TGB mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkembangkan semangat cinta ilmu, menekuni dan menjalani pendidikan sepenuh hati, yang diiringidengancintaAlQur’anatau agama. ‘’Konstitusi kita mewajibkan anggaran 20% bagi pendidikan. Itu sudah benar. Karena ilmulah yang membentuk masa depan kita,’’ jelas TGB.Serayamengingatkanbahwa untuk meningkatkan kualitas ilmu danwawasangenerasimuda,maka kualitas pendidikan itu sendiri harus terus ditingkatkan.

Pada saat itu TGB juga menyampaikan tentang pesona pulau pulau di NTB yang dikenal dengan sebutan pulau seribu masjid.

Didalam dakwahnya, TGB juga mempromosikan potensi NTB, khususnya kemajuan pariwisatanya. Dijelaskannya, konsep pembangunan sektor pariwisata disesuaikan dengan kultur masyarakat NTB yang islami. Di mana NTB kini fokus pada pengembangan wisata halal. ‘’Bahkan saat ini NTB telah berhasil

meraih predikat the best halal tourism,’’ katanya.

Untuk itu, gubernur mengundang dan mengimbau masyarakat Kabupaten Asahan dan Sumut umumnya untuk bertandang ke NTB. “Saya tunggu bapak dan ibu di NTB, yang memiliki pulau pulau dengan keindahan luar biasa,” ujarnya.

Terkait dengan pendidikan, lebih jauh TGB yang juga Al Hafiz itu menjelaskan bahwa untuk memperoleh hasil pendidikan yang baik, maka cara memberikan pengajaran juga harus diperhatikan. Menurutnya, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mengedepankan metode atau pendekatan cinta kasih daripada ancaman dan hukuman. “Mari kita didik anak-anak kita dengan penuh kasih saying,’’ ajaknya.

Maka untuk membentuk generasi muda yang cerdas dan tangguh, para orang tua dan guru harus memperkenalkan anak- anak dan para pemuda kita kepada penciptanya, nabinya dan sedikit demi sedikit dengan syariah agama. “Ceritakan tentang keindahan surga, hindari cerita tentang neraka,” pinta TGB. Hadir pada saat itu pimpinan DPW IPI Sumut, KH. Dr. Dedi Masri L.C, Pimpinan Pesantren Darul Hikmah, H. Ahmad Fadhillah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Ilham Arafat serta ratusan Masyarakat yang antusias menyambut kedatangan ulama sekaligus umaro tersebut, dengan berebut bersalaman dan meminta foto bersama atau selfi. (r)

Dipercaya Pemerintah Pusat Dari Hal. 1 Ia menyebutkan, Diklatpim II nasional yang dilaksanakan di NTB sebanyak dua angkatan atau dua kelas. Jumlah pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB dan kabupaten/kota yang ikut sebanyak 32 orang. Sementara sisanya 28 orang dari kementerian/lembaga dan provinsi lain. Pejabat eselon II pemprov NTB yang ikut sebanyak 10 orang. Menurut Hakim, mereka adalah para Kepala SKPD yang baru dilantik.

Menyinggung alasan dipilihnya NTB, Hakim mengatakan LAN RI memberikan kepercayaan karena Pemprov memiliki kesiapan dari sisi lembaga.

Di mana, sudah tersedia sarana dan prasarana untuk melaksanakan Diklatpim II. ‘’Dalam lembaga itu sudah tersedia sarana prasarana maupun widyaiswara. Kita sudah punya widyaiswara utama lima orang, sisanya nanti dilengkapi dari LAN,’’ terangnya.

Tahun depan, kata Hakim,

NTB diharapkan dapat melaksanakan secara mandiri. Tahun ini, Diklatpim II tersebut dilakukan dengan pola kemitraan dengan LAN RI. Ia menambahkan, kegiatan pendidikan bagi pejabat eselon II akan berlangsung 8 Agustus hingga 5 November mendatang.

“Berlangsung selama tiga bulan. Ini pesertanya ratarata pejabat eselon II. Untuk manajemen kepemimpinan jabatan tinggi pratama,” terangnya.

Mantan Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB ini menjelaskan berdasarkan aturan terbaru, untuk pejabat yang menduduki eselon II harus memiliki sertifikat Diklatpim II. Aturan ini akan mulai berlaku tahun 2018 mendatang. “Untuk aturan baru, ke depannya sertifikat Diklatpim II ini harus dipegang baru bsia menduduki jabatan. PP itu mulai berlaku mulai tahun depan,” tandasnya. (nas)

Pemda di NTB Terancam Kena Pemotongan DAU Dari Hal. 1 Dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah terdiri dari lima komponen, yakni Dana Bagi Hasil (DBH), DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD). Taukhid mengatakan, untuk DAK dan DD Kemenkeu telah membuat kebijakan jika realisasi dana tahap awal tidak mencapai target maka dana tahap berikutnya tidak akan dicairkan.

Kebijakan serupa akan diterapkan untuk pencairan DAU. Jika realisasi belanja Pemda tidak bagus atau dana transfer lebih banyak yang menganggur di bank, maka Kemenkeu tidak akan mencairkan DAU berikutnya. Meskipun Pemda sudah menargetkan penerimaan DAU dalam APBD 2017.

Tahun 2016 lalu, pemerintah pusat juga melakukan penundaan penyaluran DAU. Namun, kata Taukhid penundaan penyaluran DAU itu akibat target penerimaanpajaknegarayangberkurang alias tak mencapai target. Tahun 2017, pemerintah pusat akan menyesuaikan penyaluran DAU sesuai dengan realisasi belanja dana transfer daerah. Taukhid

mengatakan, untuk Pemda yang realisasi belanjanya 40 persen ke atas sampai Juli lalu, termasuk bagus.

Ia menambahkan, Presiden Jokowi sudah mengingatkan kepada seluruh Pemda supaya jangan membiarkan dana transfer tersimpan di bank begitu saja. “Presiden ingatkan Pemda supaya tak anggurkan dana di bank. Kalau kurang dari Rp 9,6 triliun belanjanya berarti (dana) dianggurin,” katanya.

Taukhid menjelaskan, semestinya Pemda dapat membelanjakan dana transfer dengan mudah. Pasalnya, uang yang ditransfer pemerintah pusat tersebut tinggal digunakan. Lain halnya dengan instansi vertikal seperti Kanwil DJPB, mereka harus mencari dulu uangnya.

“Kalau Pemda itu dia bisa membelanjakan dengan lebih mudah. Kalau kita, mau belanja hitung-hitung dulu. Berapa uang saya, nyari sendiri soalnya. Kalau daerah tinggal menggunakan. Sesuai kebijakan pemerintah yang baru bahwa pencairan DAU mempertimbangkan realisasi belanja daerah,’’ tandasnya. (nas)

Kalaupun dalam RAPBD-P 2017 hanya dialokasikan sebesar Rp 15 miliar, hal tersebut disebabkan karena alokasi untuk sektor pertanian sudah sangat besar pada APBD murni tahun 2017, yaitu sebesar Rp 122 miliar lebih. “Begitu juga halnya dengan kelautan dan perikanan walaupun dalam RAPBD-P 2017 ini hanya di alokasikan sebesar Rp 1,2 miliar lebih, tetapi pada APBD murni 2017 sudah mendapat alokasi sebesar Rp 36,2 miliar lebih,” jelas Wagub.

Dalam RAPB-P 2017, Pemprov mengajukan penambahan alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan sebesar Rp 67 miliar. Menurut Wagub, tambahan anggaran ini diarahkan untuk kegiatan bantuan sarana produksi pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebe-

Halaman 15 Tabel : Persentase petani atau Rumah tangga Usaha pertanian (RTUP) setiap kabupaten/kota di NTB

sar Rp 15 miliar. Kegiatan bantuan sarana usaha bagi pedagang kaki lima pada Dinas Perdagangan sebesar Rp 2,5 miliar.

Kegiatan bantuan sarana usaha untuk industri kecil dan menengah pada Dinas Perindustrian sebesar Rp 2,5 miliar. Kegiatan pengadaan sarana sanitasi dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada Dinas PUPR sebesar Rp 30 miliar.

Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp 25 miliar. Kegiatan pengembangan program kawasan rumah pangan lestari (KRPL) dan pengembangan ekonomi berbasis kawasan pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp 1,135 miliar. (nas)

(Sumber : Analisis Hasil Survei Petani hasil Sensus Pertanian di NTB 2013, BPS NTB)

Berantas Pungli, Selamatkan PAD dan Pedagang Dari Hal. 1 Kasus serupa ditemukan di UPTD Pasar Kebon Roek. Catatan ditemukan BPK pendapatan tahun 2016 senilai Rp 344.972.000. Dari hasil pemeriksaan fisik bongkol karcis yang telah terpakai hanya 145.968 lembar atau senilai Rp 116.774.400.

Auditor menemukan selisih senilai Rp 228.197.600 atau sejumlah 285.247 lembar karcis tidak ada bukti pendukungnya.

Dari perbedaan selisih pendapatan dengan jumlah karcis tersebut Suara NTB menelusuri ke Pasar Sayang - Sayang.

Juru pungut yang menarik retribusi kebanyakan tidak memberikan karcis ke pedagang. Besaran uang ditarik pun bukan Rp 800, melainkan Rp 1.000 untuk setiap pedagang.

Upaya Kepala Pasar Tugas kepala pasar memang berat. Mengatur dari urusan ketertiban pedagang sampai bertanggung jawab pada urusan pemasukan atau retribusi. Sebenarnya ada upaya kepala pasar agar setiap pungutan dikuatkan dengan legalitas.

PAD Pasar Kebon Roek ditargetkan Rp 1,5 juta per hari. Sedangkan untuk retribusi sewa ruang dalam sebulan ditargetkan Rp 5,5 juta. “Saya jujur ya, target saya belum bisa saya penuhi. Ini hambatannya. Pedagang teriak kalau diminta, katanya yang ini lain, yang itu lain lagi, kita serba salah,” kata Kepala Pasar Kebon Roek, Mustakim.

Setelah penataan pedagang dilakukan, di mana pedagang di lahan parkir akan dipindah ke bangunan lantai satu, ia akan fokus dalam memaksimalkan penarikan retribusi ini. ‘’Insya Allah kalau yang dua ini bisa insaf, bisa taubat nasuha, Insya Allah saya bisa capai target,’’ katanya.

Setiap pungutan resmi, para

juru pungut sebanyak delapan orang memiliki kartu tanda pengenal (ID Card). Termasuk ia dan wakilnya juga memiliki kartu pengenal. Para pedagang diminta jika ada oknum yang meminta sejumlah uang tanpa tanda pengenal dan tidak menyodorkan karcis agar tidak memberikan uang. Jika pun para pedagang tetap memberikan uang pada oknum preman, menurutnya karena semata para pedagang takut dengan keberadaan mereka. ‘’Itulah antara lain (penyebabnya) karena kalau dilihat dari fisik juga besar,’’ kata pria kelahiran Dompu ini.

Terkait jenis pungutan resmi yang diberlakukan kepada para pedagang, Mustakim menyebutkan ada tiga. Retribusi harian rata-rata Rp 2 ribu per pedagang tergantung luas lapak atau dihitung Rp 800 per meter persegi.

Sewa ruang rata-rata satu pedagang membayar Rp 10 ribu per bulan tergantung dari luas tempat (khusus pedagang yang memiliki SIP), dan retribusi kebersihan rata-rata Rp 3 ribu sampai Rp 5 ribu tiap bulan yang langsung disetor ke Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Mataram.

Retribusi harian dan kebersihan menggunakan karcis. Sedangkan sewa ruang menggunakan resi.

Pungutan Legal PAD dari Pasar Mandalika di 2017 ini ditargetkan Rp 543 juta lebih. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tak pernah mencapai target karena adanya proses revitalisasi pasar dalam beberapa tahun terakhir. ‘’ Tahun 2016 ndak capai (target). Misalnya blok A dibangun, blok B yang kosong karena pedagang (di blok B) direlokasi ke situ (blok A). Karena bertahap caranya, ndak sekaligus,’’ kata Kepala Pasar Mandalika, Ismail.

Jumlah pedagang di Pasar Mandalika, khususnya yang men-

empati los sekitar 600 pedagang.

Sementara jumlah los yang tersedia sekitar 900 unit. Retribusi pasaryangdiwajibkankepadapara pedagang terhitung Rp 800 per meter persegi. ‘’Biasanya tiap pedagang dikenakan Rp 3.200 kalau menurut Perda. Tapi sampai sejauh ini walaupun itu telah diterapkan sejak tahun 2006 belum maksimal kita memungutnya.

Paling tinggi mereka bayar itu Rp 1.500-Rp 2.000 per lokalnya. Karena sepi juga alasannya mereka,” jelasnya. Jumlah karcis yang diberikan ke pedagang akan disesuaikan dengan jumlah yang mereka bayarkan. Dalam satu lembar karcis tertera nilai yang harus dibayarkan pedagang yaitu Rp 800.

Untuk uang keamanan, Ismail mengatakan tidak dikelola pihaknya. Pedagang pun membayar uang keamanan ini langsung kepada petugas yang menjaga keamanan di pasar tersebut.

Nilainya pun tergantung dari keikhlasan para pedagang.

Terkait penarikan uang keamanan ini, salah seorang pedagang buah di Pasar Mandalika, Ariani menyampaikan ia mengeluarkan uang Rp 3.000 tiap hari. “Langsung bayar ke penjaga. Asalkan aman dan sentosa, ikhlas sukarela kita,” katanya.

Ia mengatakan, hanya uang keamanan itu yang tidak ada karcis atau bukti resmi pungutannya.

Sementara untuk retribusi harian, ia membayar Rp 3.000 setiap hari yang disertai bukti karcis. Untuk retribusi sampah, ia mengeluarkan Rp 5.000 tiap bulan. “Banyak kita disuruh bayar. Pasar di manamana sama saja,” ujarnya. Kendati demikian ia mengaku tak rugi walaupun terkadang penghasilannya dalam sehari tak menentu.

Pedagang lainnya, Siti mengatakan dalam sehari ia mengeluarkan rata-rata Rp 2.500 untuk retribusi harian. “Tidak ada bayar yang lain-lain, cuma itu saja. Sama tiap bulan bayar sampah Rp 5.000,’’ ujar

pedagangkueini.Sitijugamengaku pasar aman dari para preman.

“Ndak ada preman di sini, aman.

Ndak ada pungutan lain-lain,” tandasnya.

Bukan Tim Sukses Terhadap hasil audit BPK, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana enggan menanggapi. Tim Saber Pungli juga akan menelusuri kasus tersebut.

Ia mengapresiasi langkah tim saber pungli melakukan OTT ke HM, sehingga memberikan efek jera ke kepala pasar lainnya. Secara prosedur tim memantau dan mengamati kemudian melakukan penangkapan. ‘’Penanganan pungli merupakan kebijakan nasional dan secara mendasar jadi salah satu perbaikan - perbaikan khususnya pemerintah,’’ terangnya.

Ia bersama Tim Saber Pungli akan menangani persoalan itu secara maksimal sesuai prosedur dan berdasarkan format telah disusun. Dari 19 kepala pasar di Kota Mataram hanya tiga berstatus pegawai negeri.

Selebihnya adalah warga yang diberikan kepercayaan.

Menurut Mohan, tidak masalah kepala pasar tidak berstatus PNS. Selama ini dengan tidak PNS pun bisa dikendalikan yang penting prestasi mereka bagus. Tolok ukur prestasi dinilai bagaimana kemampuan memenuhi target. Kedua, pasar harus benar - benar nyaman.

Mohan membantah pengangkatan kepala pasar hanya sebagai “balas jasa” politik karena dulu sebagai tim sukses di Pilkada 2015. ‘’Jangan dikaitkan kesanalah,’’ jawabnya.

Saat ini, Inspektorat tengah melakukan audit khusus terhadap tujuh dari 19 pasar tradisional di Kota Mataram. Pemeriksaan komprehensif ini berkaitan dengan sistem penarikan retribusi, managemen pengelolaan pasar serta item lainnya.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Ir. H. Makbul Ma’shum membenarkan jika timnya tengah turun melakukan audit terhadap tujuh pasar di Kota Mataram.

Tetapi, ia tidak membeberkan materi apa saja yang jadi pemeriksaan. Hanya secara umum disampaikan bahwa tim sedang proses pemeriksaan dan dijadwalkan pemeriksaan berlangsung selama 20 hari. ‘’Ini baru seminggu berjalan,’’ jawabnya singkat.

TujuhpasardiauditadalahPasar Kebon Roek, Pasar ACC, Dasan Agung,AbianTubuh,Cakranegara, PagesangandanSindu.

Kadis Perdagangan Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, SPI membenarkan pemeriksaan tersebut. Pemeriksaan komprehensif tersebut dalam rangka audit internal pengelolaan, retribusi serta managemen di pasar tersebut. ‘’Sebenarnya kita minta 19 pasar. Tapi yang direalisasikan hanya tujuh,’’ kata Alwan.

Tim dari Inspektorat baru berjalan tujuh hari melakukan pemeriksaan. Alwan mengaku sengaja meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengaudit untuk memberikan gambaran seperti apa pengelolaan pasar yang akan dilakukan kedepannya.

Apakah audit ini ada kaitannya dengan dugaan pungli di pasar tradisional? Mantan Kabag Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram mengaku tidak ada kaitan sama sekali. Apalagi dikaitkan dengan tertangkapnya Kepala Pasar Sayang - Sayang. ‘’Tidak ada kaitannya dengan itu. Inspektorat sudah bekerja tujuh hari lalu sebelum OTT,’’ paparnya.

Dinas Perdagangan kata dia, akan terus melakukan evaluasi maupun monitoring terhadap kinerja kepala pasar. Sehingga tidak terjadi praktik pungutan liar yang meresahkan pedagang. (cem/ynt)

Kepala Pasar Harusnya ASN Dari Hal. 1 ‘’Salah satunya dapat mengamankan PAD Kota Mataram dari sektor penerimaan retribusi pasar,’’ katanya.

Noer Ibrahim membeberkan alasan eksekutif menolak klausul bahwa kepala pasar harus ASN, karena keterbatasan jumlah ASN yang mengerti cara mengelola pasar dengan baik dan benar. Pada saat itu Disperindag (sekarang Dinas Perdagangan, red) mengaku kesulitan untuk menempatkan ASN sebagai kepala pasar. ‘’Tapi ke depan kita ndak tahu, karena kan akan ada penjaringan CPNS,’’ ucapnya.

Menurut politisi Golkar ini, bukan perkara mudah juga mencari ASN yang mau ditempatkan sebagai kepala pasar. Terkait pengawasan, tidak bisa diukur dari status ASN atau non ASN. Karena, hal itu sangat bergantung pada pribadi masing-masing. Artinya, lanjut Noer Ibrahim, meskipun kepala pasar itu bukan ASN, sepanjang yang bersangkutan punya kapasitas yang jelas dan juga rekam jejak yang baik, pengawasan tidak akan sulit. ‘’Jadi walaupun ASN kalau masih tergiur dengan uang di pasar, kan susah juga,’’ imbuhnya.

Kasus tertanggapkan Kepala Pasar Sayang Sayang dalam op-

erasi tangkap tangan oleh Polres Mataram, dinilai sebagai bentuk keteledoran kepala pasar terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Dinas Perdagangan, katanya, sudah sering mengumpulkan kepala pasar. Mereka terus diingatkan agar tidak memperkaya diri sendiri dengan tindakan-tindakan yang melanggar aturan. ‘’Ini sangat kita sayangkan,’’ cetusnya.Bagikepalapasaryanglain, Noer Ibrahim mengingatkan agar bekerja secara tulus dan ikhlas.

Terkait OTT tersebut, Komisi II sangat menyesalkan hal itu. Namundemikian,OTTitudapatmenjadi peringatan bagi kepala pasar yang lain untuk tidak bermainmain dengan ‘’uang haram’’. Anggota Dewan dari dapil Mataram – Sekarbela mengajak seluruh kepala pasar di Kota Mataram untuk sama-sama membenahi diri dan menunjukkan kinerja yang jujur.

Noer Ibrahim tidak menutup mata bahwa praktik pungli itu memang tidak hanya terjadi di Pasar Sayang Sayang. Oleh karena itu, ia mengapresiasi langkah Dinas Perdagangan yang melakukan koordinasi dengan Inspektorat guna menelusuri kemungkinan bocornya PAD Kota Mataram pada sektor retribusi pasar.

Sebab, kebocoran ini disinyalir pelakunya bukan orang luar, melainkan orang yang berada dalam

lingkaran sistem pengelolaan pasar. Salah satu modus pungli yang terendus oleh komisi yang membidangi masalah keuangan ini adalah adanya praktik curang memanipulasi jumlah pedagang.

Jadi Pelajaran Penting ‘’Ini dari dulu, harus tegas. Jadi manakala ini sudah menjadi keputusan pemerintah, tidak boleh melakukan hal itu (pungli) ya pemerintah harus tegas menindak ketika itu terjadi. Jadi jangan hanya bermain di depan tapi di belakang lain ceritanya,’’ ujar Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram.

Kasus OTT itu, harus menjadi pembelajaran bagi kepala pasar yang lain. Tindakan tegas pemerintah, paling tidak dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pada umumnya, khususnya pedagang di pasar.

Muhtar menyayangkan kalau Kepala Pasar Sayang Sayang tidak dicopot dari jabatannya. Sikap tidak tegas Pemkot Mataram yang masih ‘’memelihara’’ kepala pasar yang nakal, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, Pemkot juga harus memberikan kesempatan bagi Kepala Pasar Sayang Sayang untuk fokus menghadapi persoalan hukum yang membelitnya.

Pada zaman yang semakin maju ini, lanjut Muhtar, mestinya, pungli-pungli seperti itu tidak perlu ada. ‘’Kepala pasar harus santun, jangan menindas pedagang. Toh pedagang ini hanya mencari sesuap nasi,’’ katanya.

Politisi Gerindra ini sejak lama mencium aroma kedekatan para kepala pasar dengan pihak penguasa. ‘’Itu makanya kenapa teman-teman Dewan mengiginkan agar Kepala Pasar itu dari kalangan ASN dengan golongan tertentu. Ini untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan di pasar. Jadi orang yang berkerja di sana (pasar,red) itu bukan semata-mata ingin mendapatkan uang dari pasar,’’ terangnya.

Dewan ingin kepala pasar bekerja secara sungguh-sungguh tanpa tendensi apapun. ‘’Karena mereka sudah punya gaji tetap,’’ sebutnya. Sehingga, dalam melakukan tindakan kepada pedagang, dapat lebih beretika dan memahami aturan.

Muhtar nendunga, Kepala Pasar Sayang Sayang yang berstatus PTT (Pegawai Tidak Tetap) tergiur melakukan pungli karena dorongan penghasilan yang minim. ‘’Itu karena kebetulan hari itu kena OTT, tapi kan kita tidak tahu mungkin juga setiap hari dia lakukan seperti itu (pungli),’’ kat-

anya. Orang nomor dua di DPRD Kota Mataram ini sepakat kalau praktik pungli terjadi di semua pasar tradisional di Mataram. Oleh karena itu, ia mendukung kalau jabatan kepala Pasar diberikan kepada ASN. Terkait dugaan jabatan kepala pasar di Kota Mataram didominasi oleh tim sukses penguasa, Muhtar tidak menampiknya. ‘’Kalau itu sih sudah lama kita dengar tapi kita (Dewan) tidak komen terhadap itu sepanjang kinerja yang bersangkutan professional,’’ demikian Muhtar. Dari awal pembahasan Perda Pasar, lanjut Muhtar, kalangan Dewan menginginkan agar ASN lah yang menduduki jabatan kepala pasar. Namun rupanya respon dari ekjsekutif tidak sesuai ekspektasi legislatif. ‘’Oleh karena itu, manakala ini belum bisa dilaksanakan (kepala pasar dari kalangan ASN) maka Pemkot Mataram diharapkan profesional dalam menunjuk kepala pasar dan tentunya bisa bekerja. Jangan melampaui batas kewenangannya,’’ pungkasnya.

Karena, kalau ASN yang menjadi kepala pasar, paling tidak dalam setiap tindakan lebih profesional. ‘’Dan yang pasti mereka netral sehingga tidak ikut-ikutan berpolitik,’’ tandasnya. (fit)

Premanisme juga Meresahkan Pedagang Dari Hal. 1 bahkan terkadang secara paksa karena mereka merasa sebagai penguasa wilayah.

Aksi premanisme ini juga diduga masih marak di pasarpasar tradisional. Bahkan, oknum yang setiap hari meminta uang kepada para pedagang ini diduga oknum petugas pasar tersebut.

Salah seorang pedagang Pasar Kebon Roek yang menolak menyebut namanya kepada Suara NTB, Sabtu (5/8) menyampaikan, biasanya pedagang yang sering diminta sejumlah uang oleh oknum ini ialah pedagang yang berjualan di depan atau dekat lahan parkir. Ia sering mendengar para pedagang mengeluhkan hal itu. Uang yang diminta ini modusnya sebagai uang keamanan. Ibu paruh baya ini mengatakan, kalau pedagang yang berjualan di dalam jarang tersentuh oknum preman ini.

Hal ini pun diakui Kepala Pasar Kebon Roek, Drs. Mustakim yang sudah mengantongi dua nama yang kerap meminta pungutan secara ilegal kepada para pedagang. Dua nama tersebut tertulis dalam daftar nama petugas keamanan pasar yang terpasang di sisi utara tembok kantornya. Tapi ia meminta agar inisial nama oknum tersebut tidak disebutkan.

Mustakim mengatakan, kepada dua oknum yang merupakan bawahannya ini, ia kerap memberi peringatan. Kedua oknum ini menurutnya menarik pungutan dari pedagang untuk keuntungan pribadi. “Sudah kita tegur. Kalau kita keras, dia juga keras. Saya juga harus hati-hati, yang penting sudah saya kasih tahu,” ujarnya. ‘’Saya tidak ‘’mencicipi’’ apa-apa dari yang dua itu,’’ sambungnya.

Mustakim yang baru delapan bulan mengepalai Pasar Kebon

Roek mengungkapkan, modus yang digunakan oknum preman ini saat menjalankan aksinya.

Mereka menarik uang pungutan kepada pedagang baik pagi dan sore hari dengan alasan untuk keamanan dan parkir. Cara memintanya pun cenderung kasar dan memaksa. Memang uang yang diminta ke pedagang tidak banyak, hanya Rp 2 ribu per orang, namun jika dikalikan dengan belasan bahkan puluhan pedagang tiap hari, maka jumlahnya cukup besar. Padahal mereka juga mendapatkan gaji setiap bulan dari Dinas Perdagangan Kota Mataram.

Kedua oknum ini telah bertugas sebagai petugas keamanan di pasar itu puluhan tahun dan diduga telah melakukan pungli kepada pedagang sejak lama. Sampai empat kepala pasar berganti, Mustakim mengatakan belum bisa diatasi hingga saat ini. Inilah yang

menjadi tantangan terberat pihaknya. Persoalan inilah kemudian yang menjadi salah satu penghambat dalam pencapaian target PAD. Selain Kebon Roek, pasar tradisional yang juga diduga marak preman ialah Pasar Mandalika, yang merupakan pasar induk di NTB ini. Namun menurut Kepala Pasar Mandalika, Ismail, tidak ada preman yang beraksi di pasar tersebut. ‘’Kalau di sini selama ini ndak ada preman. Kalau memang ada preman, biasanya pedagangnya langsung ngelapor ke tiang, enggak ada kalau di sini,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Jumat (4/8).

Pedagang juga telah diwanti-wanti bahwa pemerintah hanya menarik dua pungutan retribusi harian dan sewa ruang. Selain itu ada juga retribusi sampah atau kebersihan yang langsung disetor ke Dinas Lingkungan Hidup. ‘’Selain itu di luar kesepakatan sama peda-

gang dan saya tidak mengetahuinya, silakan nanti Anda (pedagang) yang bertanggung jawab. Saya tekankan seperti itu,” kata dia.

Ironisnya memang, pasar tradisional terindikasi menjadi ladang garapan preman. Preman inilah yang kemudian mengatur pedagang. Membebani pedagang dengan dalih memungut jasa keamanan hingga praktik jual beli lapak.

Salah seorang pedagang di Pasar Mandalika pernah menjadi korban penipuan oknum preman. Ia diminta menyetor uang Rp 2,5 juta dengan harapan diberikan lapak yang luas.

Faktanya, lapak dijanjikan tak kunjung ada bahkan ia kembali dibebankan dengan retribusi perbulan oleh petugas. ‘’Saya sudah bayar kemudian dia hilang,’’ tutur pedagang yang enggan dikorankan namanya. (ynt/cem/why)

BERLANGGANAN/PENGADUAN LANGGANAN HUBUNGI : 081917168822 - 081238792598

Senin, 7 Agustus 2017

suarantb.com

@suarantbcom

@suarantbcom

http://facebook.com/suarantbdotcom

http://twitter.com/suarantbcom

http://instagram.com/suarantbcom

DPRD Soroti Kebijakan Pencairan Dana Desa Mataram (Suara NTB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, memberikan ancaman untuk tidak mencairkan dana desa tahap II. Karena 995 Desa di delapan Kabupaten di NTB belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap I sampai tenggat waktu yang telah diberikan.

Persoalan tersebut kini menjadi atensi serius dari para wakil rakyat di DPRD NTB. Sebab, kebijakan itu dinilai hanya akan mengorbankan kepentingan masyarakat.

Sekretaris Komisi I bidang pemerintahan DPRD NTB, Lalu Wirajaya, SH, yang dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan langkahlangkah serius untuk pencairan dana desa tahap II itu.

“Pertama kita akan meminta supaya ada jalan keluar, kalau persoalannya bisa ditolerir, supaya ada kebijakan.

Karena jangan sampai mengeorbankan kepentingan masyarakat, hanya karena persoalan teknis administrasi,” ujarnya.

Meskipun demikian, Wirajaya juga mengaku dirinya sangat menyayangkan kelalaian dari aparatur desa. Sehingga akibat dari kelalaian itu, desa terancam terkena finalti. Oleh karena itu ia meminta supaya pemerintah provinsi juga cepat untuk menanggapi masalah tersebut.

“Tetapi pemerintah harus tetap bijak menyikapi ini, harus dicari tahu dulu apa persoalan desa ini telat menyampaikan SPJ-nya. Nanti kita akan minta pemerintah untuk turun mengkroscek dan menginvestigasi apa persoalannya dan di mana peran dari pendamping desa,” katanya.

Politisi partai Gerindra itu memastikan pihaknya akan segera berkooridinasi dengan pimpinan DPRD NTB untuk menyikapi persoalan tersebut. Pihaknya akan segera meminta laporan dari pemerintah provinsi sebagai bahan untuk didampaikan ke kementerian keuangan.

“Kita akan sampaikan supaya pemerintah bijak dalam menyikapi persoalan tersebut. Tapi kepala desa juga jangan jadi lalai dan seenaknya dan terus melakukan kekeliruan.

Hal ini supaya dijadikan pelajaran dan jangan sampai ini terjadi lagi untuk berikutnya,” serunya.

Lanjut disampaikan oleh Wakil rakyat dari daerah pemilihan tujuh, Kabupaten Lombok Tengah bagian utara itu, menyampaikan, dirinya akan menggunakan fungsi pengawasannya untuk turun langsung ke lapangan, terkait persoalan keterlambatan desa dalam menyampaikan SPJ-nya.

Karena ia memperoleh informasi bahwa keterlambatan itu juga akibat dari keterlambatan pencairan dana desa.

“Informasi yang saya peroleh sementara ini, dana desa dicairkan pada bulan Juni, sementara harus melapor pada bulan Juli. Apa mungkin juga pekerjaan bisa selesai dalam waktu satu bulan, makanya waktu yang dimiliki oleh desa sangat singkat,” ujarnya.

Hal itu juga akan menjadi bahan laporan yang akan disampaikan oleh DPRD NTB pada Kementerian Keuangan. Sehingga dalam hal ini tidak hanya menyalahkan satu pihak. (ndi)

Lalu Wirajaya (Suara NTB/dok)

Dewan Soroti Toko Modern di Lobar Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) mengkritik menjamurnya toko modern yang dibangun di wilayah setempat. Pemda dinilai melanggarkuotatokomodernyang mesti dibangun per kecamatan.

Saat ini, per desa dan kelurahan bahkan telah melebih tiga hingga lima toko modern. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan komitmen pemda mengentaskan kemiskinan, bahkan bakal menambah penduduk miskin di Lobar.

Pasalnya, keberadaan toko modern ini justru mematikan pedagang kecil yang notabene warga miskin.

Anggota DPRD fraksi Nasdem, Khatib Qazwaini, S.Sos kepada wartawan, Sabtu mengungkapkan, sebelumnya pernah ada pembahasan regulasi dengan DPRD terkait pembatasan kuota toko modern per kecamatan seingatnya di Gerung terdapat enam toko modern. Tetapi yang terjadi justru regulasi ini dilanggar oleh pemda.

“Ini pelanggaran saya anggap karena sudah lebih dari enam titik toko modern,tapikalauadaregulasilain saya tidak tahu itu. Justru toko modern ini mematikan pedagang kecil yang ada, justru menambah kemiskinan karena mereka ini berekonomi lemah,” kritik Khatib.

Dijelaskan jika kembali pada keseimbangan ekononomi masyarakat, ia berharap sekali toko modern ini jangan sampai menjamur. Saat ini justru pembangunannya jor-joran, sehingga per desa lebih dari lima – enam. Padahal keberadaan took modern ini sendiri tidak memberikan keuntungan signifikan bagi Pemda

Lobar. Sebab pemasukan hanya dari izin pembangunan saja, sedangkan setelah itu tidak ada lagi pemasukan. Justru dengan pembangunan toko modern ini di sebuah kecamatan menggerus geliat ekonomi masyarakat kecil.

Sepertiparapedagangkecil,PKL dan toko tradisional yang notabene mencari makan dari usaha kecil kesulitan bertahan karena kalah saing,sehinggaefeknegatifnyatoko tradisional di mana tempat ribuan pedagang kecil berusaha menjadi sepi. Mirisnya lagi jelas politisi Nasdemini,jaraktokomodernsatudengan lain berdekatan, begitu pula denganpedagangkecildantokotradisional. Mahal ingin menyaingi toko trandisional, seperti di Gerung.

TokomodernadadiwilayahReyan, sedangkanmasyarakatGerungmelewati dua jalur menuju toko tersebut. Ironisnya, di dua jalur masuk inidibanguntokomodern,“Iniseolah mematikan toko tradisional,” tukasnya. Pemda dalam hal ini harusnya tegas untuk membatasi toko modern.

Sementara itu, terkait toko modern ini bupati H Fauzan Khalid sebelumnya memintaagar jajaran SKPD betul-betul melakukan pengawasan di bawah sebab jangan sampai malah mematikan usaha kecil masyarakat. (her)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257